Koran Lensa Indonesia Edisi 127

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

Edisi 127/ 07 - 13 Maret 2016

Orangnya SBY Sebut Ahok Mau Kabur ke Singapura

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dituding akan kabur ke Singapura jika ia ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan lahan RS Sumber Waras. Hal itu dilontarkan oleh politisi Partai Demokrat Andi Arief di media sosial.

Isu gawat dilontarkan politisi

Partai Demokrat Andi Arief terkait dugaan korupsi pengadaan lahan RS Sumber Waras yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Mantan staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu bahkan telah mendesak Komisi Pembe-

rantasan Korupsi (KPK) untuk segera mencekal Ahok. “KPK harus segera mencekal Ahok, kalau nggak nanti muncul penyesalan, semua kabur ke Singapura,” tulis Andi Arief di akun Twitter ?@AndiArief_AA. Baca: Orangnya... Hal 7

Kapal Dibom, Menteri Susi Langgar Hukum Kemaritiman

Menteri Susi dianggap telah melanggar hukum kemaritiman dengan menenggelamkan kapal.

TINDAKAN Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang sering melakukan pengeboman terhadap kapal pencuri ikan (illegal fishing) asal luar negeri disebut ngawur dan hanya pencitraan saja.

Bahkan, Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo menyebut pencitraan Menteri Susi itu telah melanggar Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran dan aturan International Maritime Organization (IMO) yang sudah diratifikasi di Indonesia.

“Penegakkan aturan jangan sampai merugikan kita sendiri, harus dipikirkan dampak dari sampah kapal yang berserakan di laut akibat pengeboman itu. Jangan ngawur,” cetus Bambang Haryo pada Lensa Indonesia, Senin (29/2/ 2016).

Ia menjelaskan beberapa pasal yang dilanggar dalam pengeboman kapal tersebut. Di antaranya Pasal 229 UU Pelayaran yang menyatakan setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah, air balas kotoran, sampah serta bahan kimia beracun ke perairan. “Dan itu sanksinya diatur dalam pasal 325 yaitu diancam pidana penjara 2 tahun dan denda Rp 300 juta,” paparnya.

Baca: Kapal... Hal 7

DEPONERING AS-BW

AGENDA TERSELUBUNG JAKSA AGUNG Jaksa Agung akhirnya menerbitkan deponering terhadap bekas komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Langkah ini seperti mengulang peristiwa saat Kejaksaan menerbitkan deponering untuk BibitChandra periode KPK sebelumnya. Ada agenda terselubung Jaksa Agung?

MANTAN Ketua KPK Abraham Samad (AS) setelah mendapatkan Surat Keputusan Deponeering dari Kejaksaan Agung mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo.

“Atas nama pribadi dan mantan pimpinan KPK, saya mengucapkan terima kasih

Baca: Risma... Hal 7

Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

www.lensaindonesia.com

Menurut Abraham, pemberian deponeering ini, membuat polemik dugaan kriminalisasi atas dirinya berakhir.

Terkait adanya pendapat bahwa, langkah Jaksa Agung membuat mantan Pimpinan KPK menjadi kebal hukum, Abraham tidak mempermasalahkannya.

Baca: Agenda... Hal 7

Indonesia Memanggil!

KPK Buka Lowongan

Risma Ajak Rakyat Papua jadi Tuan dan Nyonya di Kota Sendiri MEMBANGUN infrastuktur kota memang penting. Namun demikian, membangun kualitas warganya juga jauh lebih penting agar kemajuan kota dapat dinikmati oleh warganya. Itulah yang dikatakan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini saat berada di Tanah Papua, tepatnya di Jayapura, Jumat (4/3/2016).

Kedatangan Risma ke Jayapura untuk pertama kalinya itu mendapat undangan untuk berbagi cerita dan pengalaman dalam talkshow bertajuk “Strategi Jayapura Menuju Kota Metropolitan dengan Studi Kasus Kota Surabaya”.

Talk show yang dihadiri Wali Kota Jayapura Benhur Toni Mano itu digelar di Aula Syansoor, Kantor Walikota Jayapura. Risma hadir atas undangan Pemerintah Kota Jayapura dalam rangka HUT ke-106 Kota Jayapura.

yang sebesar-besarnya kepada Presiden dan Jaksa agung yang telah memberikan dukungan dan apresiasi selama ini. Sehingga teman-teman sudah tahu bersama, telah keluar surat keputusan tentang diponeering perkara kami dan teman-teman kami di KPK,” kata Abraham Samad di Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (4/3/2016).

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka lowongan untuk mengisi sejumlah jabatan struktural di lembaga penegak hukum tersebut melalui program Indonesia Memanggil.

“KPK akan membuka program rekrumen dan seleksi melalui Indonesia Memanggil. Kami mengharapkan semua orang yang punya po-

tensi yang kami persyaratkan mendaftar, dan media menyebarluarkan informasi ini kepada seluruh stakeholder sehingga rekrutmen bisa berhasil dan banyak mendaftar,” kata Sekretaris Jenderal KPK Bimo Gunung Abdul Kadir di Jakarta, Jumat (4/3/2016).

Baca: Indonesia... Hal 7

Jari Isa Habibbulah akhirnya tobat.

‘Nabi Isa’ Tobat dan Baca Syahadat JARI Isa Habibulloh mengaku tobat setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang mengeluarkan fatwa menyimpang. Dan Isa beserta pengikutnya melakukan syahadat bersama disaksikan MUI, Kemenag Jombang, Kajari Jombang, Kesbangpolinmas, Kepolisian dan Muspika Kecamatan Kabuh, Jombang, Jawa Timur, Senin (29/02/2016).

Pembacaan syahadat tersebut dipimpin secara langsung oleh Ketua MUI Jombang, KH Kholil Dahlan. Jari dan puluhan pengikutnya ikut dalam pembacaan syahadat tersebut. Prosesi pembacaan dan pengam-

bilan batu yang terletak di dalam masjid Shirotol Mustaqim tersebut, sebagai pertanda jika dirinya dan pengikut kembali kepada Aqidah Islam.

KH Kholil Dahlan langsung memberikan penjelasan secara panjang lebar tentang fatwa yang telah diterbitkan kepada Jari dan pengikutnya yang sudah menunggu di Masjid Shirotol Mustaqim. Ketua MUI Jombang tersebut menerangkan jika pengakuan Jari menerima wahyu dan menjadi nabi adalah bentuk penyimpangan Aqidah Islam.

BERIKUT KOMPOSISI PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN KPK: 1. Direktur Penelitian dan Pengembangan 2. Direktur Pengolahan Informasi dan Data 3. Direktur Monitor 4. Direktur Pengawasan Internal 5. Kepala Biro Humas 6. Kepala Biro Sumber Daya Manusia 7. Kepala Sekretariat Bidang Pencegahan 8. Kepala Sekretariat Bidang Penindakan 9. Koordinator Sekretaris Pimpinan 10. Kepala Bagian Perancangan Peraturan Hukum 11. Kepala Bagian Litigasi dan Bantuan Hukum 12. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan SDM

Baca: ‘Nabi Isa’... Hal 7

2 BISNIS & UMKM

Edisi 127/ 07 - 13 Maret 2016

Jokowi Minta Kontraktor Lokal Dilibatkan Garap Proyek Kementerian PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kementerian/lembaga (K/L) agar mengutamakan hasil produksi dalam negeri ketika melaksanakan proyek di K/ L masing-masing. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi usai menyaksikan Penandatanganan Kontrak Kegiatan Strategis 2016 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di Plaza Gedung Kementerian ESDM, Senin (29/2/2016).

“Batasi yang namanya impor. Dan sekali lagi, jangan sampai banyak alasan mengenai local content ini,” ujar Jokowi.

Jokowi mencontohkan, selama ini banyak yang menyampaikan kepadanya bahwa proyek harus dikerjakan dengan menggunakan content impor seperti pipa karena barang tersebut tidak diproduksi di dalam negeri atau harganya lebih mahal di dalam negeri.

First Media akan Bangun 40 Bioskop di 2016 PT FIRST MEDIA Tbk (KLBV) tahun ini sepertinya akan fokus berekspansi di lini bisnis bioskop.

Perseroan menargetkan bisa menambah 40 bioskop baru tahun ini.

Wakil Direktur Utama First Media Irwan Jaya mengakui, pihaknya sengaja memilih untuk mengembangkan lini bisnis tersebut, lantaran bisnis bioskop saat ini masih memiliki potensi yang luar biasa.

“Peluang besar dan kebutuhan besar mencapai 5.000 layar. Sementara sekarang total baru ada 1.100 layar,” katanya di Gedung BEI, Jakarta (03/03/2016).

Dia juga mengungkapkan, saat ini pihaknya memiliki 31 bioskop dengan 85 layar. Rencananya tahun ini akan ditambah dengan 40 bioskop dengan 250 layar. Rencananya bioskop baru tersebut akan dibangun tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan sampai menyentuh kabupaten kota.

Irwan mengatakan lokasi bioskop masih belum ditentukan. Pasalnya, kebutuhan bioskop di daerah luar Jakarta masih tinggi. Banyak daerah di Indonesia juga yang belum memiliki fasilitas bioskop dengan kualitas yang baik. Menurut Irwan, potensi bioskop di Indonesia sekitar 5.000 bioskop. “Di Indonesia hanya ada seratus layar bioskop sekarang,” katanya.

Rencana bisnis tersebut nantinya akan dilaksanakan oleh lini usahanya yakni PT Cinemaxx Global Pacific. “Investasinya kisaran Rp1-Rp2 miliar, untuk di kabupaten kota. Daerahnya belum dibicarakan,” tambahnya Irwan mengatakan perusahaannya memiliki beberapa alternatif sumber pendanaan. Salah satunya, melalui pasar modal. Alternatif lain adalah fasilitas bank yang dimiliki First Media, investor dari luar, serta cash flowinternal.

Bioskop merupakan salah satu investasi First Media di bidang infrastruktur. Selain infrastruktur, First Media memiliki investasi jasa dan layanan serta konten.

Dalam konten, beberapa investasi First Media ada di channel, production house, serta creative agency. Sementara di jasa layanan, First Media memberikan layanan Internet, televisi, dan data komunikasi.

Dalam target pengembangan investasi tahun ini, Irwan mengatakan belanja modal secara keseluruhan dav/ First Media akan berjumlah Rp 1,2-1,5 triliun. dbs

“Saya cek, saya perintah mana speknya mana, kita carikan ternyata bukan ada, tapi banyak. Hati-hati masalah ini, yang sering menggunakan barang-barang impor, pasti akan saya kejar benar atau tidak benar,” kata Jokowi.

Selain menggunakan konten lokal, Presiden Jokowi, juga mengingatkan agar pelaksanaan proyek harus dapat menyerap tenaga yang sebanyak-banyaknya.

Terakhir, Presiden menekankan pentingnya mengikutsertakan kontraktor lokal dalam pelaksanaan proyek agar dapat menggerakan perekonomian di tempat atau daerah pelaksanaan proyek.

“Uangnya harus ditinggal di daerah sehingga ekonomi di daerah jalan karena uangnya ditinggal di sana. Kontraktornya sekali lagi dilibatkan kontraktor-kontraktor kecil yang ada di daerah kb itu,” kata Presiden.

Presiden Joko Widodo saat meninjau salah satu proyek.

Bappenas Kembangkan ‘Short Sea Shipping’

Tol Laut Mulai Digarap Tol laut nantinya diintegrasikan dengan 24 pelabuhan strategis melalui system short sea shipping dan juga pelayaran rakyat.

BADAN Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mengembangkan ‘short sea shipping’ (SSS), salah satu komponen pendukung untuk mewujudkan program tol laut, di luar Pulau Jawa.

“Short sea shipping untuk pulau Jawa sudah beroperasi, bahkan pembangunannya

sudah dilakukan, tahap I. Tahap II akan ke pulau Sumatera,” ujar Direktur Transportasi Bappenas Bambang Prihartono di Jakarta, Rabu (2/3/2016).

Short sea shipping sendiri dapat diartikan sebagai pengalihan beban angkut transportasi dari moda jalan (darat)

ke laut sebagai implikasi dari geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Jika tol laut melayani rute jarak jauh antar pelabuhan besar, short sea shipping melayani rute jarak yang lebih dekat dan menghubungkan pelabuhan besar dengan pelabuhan menengah.

Untuk Pulau Jawa, short sea shipping sudah beroperasi dengan rute mulai dari Lampung - Pelabuhan Tanjung Priok - Tanjung Mas Tanjung Perak.

“Yang sedang dikerjakan

saat ini, kita akan kembangkan short sea shipping di luar pulau Jawa. Karena di luar pulau Jawa juga harus dibangun, bahkan idealnya tiap pulau besar ada short sea shippingnya,” kata Bambang.

Bambang menambahkan, pihaknya juga sudah berkoordinasi soal pengembangan short sea shipping tersebut dengan seluruh pemerintah daerah di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Maluku, dan Papua.

Bappenas juga tengah memikirkan bagaimana mengin-

tegrasikan 24 pelabuhan strategis dalam proyek tol laut, dengan short sea shipping, dan juga pelayaran rakyat.

“Jadi seperti jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, kemudian jalan poros desa. Kira-kira hirarkinya seperti itu,” ujar Bambang.

Dengan integrasi dan pengembangan pelabuhan dari pelabuhan skala besar hingga pelayaran rakyat, diharapkan dapat mengurangi disparitas harga antar wilayah dan juga tentunya menurunkan dhu/ans biaya logistik.

Indonesia Pasarkan Produk BUMN ke Nepal PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian BUMN memasarkan produk perusahaan pelat merah ke Nepal, khususnya produk pesawat terbang, pupuk, alat pertahanan keamanan hingga alat kontrasepsi.

“Nepal ini kebetulan adalah negara yang sangat potensial dan juga masuk negara berkembang yang punya kemajuan yang sangat besar,” kata Asisten Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Bagya Mulyanto seusai pertemuan dengan pengusaha

asal Nepal Rabi Chandra Singh di kantor Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (3/3/2016).

Bagya menjelaskan, selama 15 tahun terakhir, Indonesia melalui Perum Peruri telah bekerja sama dengan Bank Sentral Nepal untuk mencetak uang dan pita cukai negara tersebut.

Namun, ia berharap, kerja sama tersebut bisa diperluas lantaran Nepal bisa menjadi pintu masuk bagi perusahaan BUMN ke wilayah Asia Selatan.

“Kami sudah melakukan penjajakan dan telah bertemu dengan Direktur Jenderal Bea Cukai dan Bank Sentral Nepal.

Mereka menyambut baik. Maka kesempatan ini akan kami manfaatkan kesempatan ini untuk memasarkan produk-produk BUMN ke Nepal,” ujarnya.

Bagya menuturkan, berdasarkan komunikasi yang ada, Nepal membuka peluang kerja sama dengan adanya mekanisme kerja sama antarpemerintah (Government to Government/G to G).

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah akan mendampingi BUMN untuk bisa masuk ke Nepal dan menjajaki bisnis di negara tersebut.

Selain itu, pihaknya juga akan

menunjuk perwakilan yang nantinya diharapkan dapat menuntun BUMN Indonesia masuk ke pasar Nepal dan Asia Selatan.

“Nantinya, Pak Rabi Singh akan kita jadikan representatif untuk BUMN. Jadi, hubungan dengan pemerintah adalah pertemanan, tapi hubungannya dengan BUMN adalah bisnis,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, pengusaha asal Nepal Rabi Chandra Singh mengungkapkan pihaknya tengah menjajaki peluang bisnis untuk industri pupuk, produk petrokimia dan alat pertahanan keamanan.

“Saya juga sangat tertarik dengan industri pesawat terbang Indonesia,” katanya.

Rabi yang menjabat sebagai Direktur RR Enterprises, perusahaan swasta yang menguasai sejumlah bidang bisnis di Nepal dan Asia Selatan itu, menyambut peluang kerja sama yang ditawarkan Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Rabi mendapatkan presentasi singkat mengenai produk unggulan sejumlah BUMN seperti dari PT Dirgantara Indonesia, PT Semen Padang, PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Kaltim, PT ad/ans RNI dan PT Pindad.

Strategi Anak Jokowi Membangun Bisnis dari Nol

Gibran Rakabuming Raka mulai menggeluti bisnis kuliner.

MESKI menjadi putra seorang Presiden, Gibran Rakabuming Raka tak suka memakai jalan pintas.

Anak sulung Presiden Joko Widodo ini tetap melakoni satu per satu tahap dalam merintis bisnisnya.

Mulai dari Solo, Jawa Tengah, Gibran terus mengepakkan sayap bisnisnya ke kota lain di Indonesia.

Selepas lulus kuliah di University of Technology Insearch, Sydney, Australia, pada 2010, pria 28 tahun ini kembali ke kampung halamannya, Solo. Dia ingin punya bisnis sendiri, tak mau meneruskan bisnis keluarga di bidang mebel.

Gibran mengendus peluang berbisnis katering. Maklum, orang tuanya juga pemilik Graha Saba Buana, gedung pertemuan yang sering menjadi pilihan warga untuk resepsi pernikahan.

Sebelumnya, pendapatan gedung tersebut hanya dari sewa.

“Padahal, saat pernikahan itu, biaya www.lensaindonesia.com

terbesar justru untuk katering,” ujar Gibran.

Namun, ide saja tak cukup untuk memulai bisnis. Seperti pengusaha lain, Gibran juga menghadapi kendala modal. Apalagi, bisnis katering membutuhkan investasi miliaran.

Kendati saat itu ayahnya saat itu adalah Walikota Solo, dia tak mendapat modal dengan gampang. “Ada bank swasta kecil yang mau memberi pinjaman dengan bunga besar,” ujar dia.

Berbekal pinjaman tersebut, Gibran mendirikan katering Chilli Pari pada Desember 2010. Ia menyulap interior kantor bergaya resto agar calon klien bisa mencicipi langsung citarasa hidangan yang bakal tersaji di perhelatan.

Sebagai pendatang baru, Gibran juga aktif menjaring konsumen.

Selain menyebar sendiri brosur di sejumlah event, ia mengirim masakan Chilli Pari ke sejumlah perkan-

toran untuk test food.

“Awal-awal, sering juga makanannya ditolak sehingga makanan terpaksa dimakan sendiri, bahkan sampai dibuang,” kenang Gibran.

Pelanggan pertama akhirnya datang dari sebuah bank yang menggelar rapat dengan pesanan lebih dari 100 paket. Sejak itu nama Chilli Pari mulai dikenal. Kapasitas jasa kateringnya pun terus meningkat hingga 5.000 paket dalam sebulan. Bahkan, kini mencapai 40.000 paket dalam sebulan.

Setelah kateringnya ramai, Gibran melengkapi Chilli Pari dengan bisnis lain. Tapi, masih di bisnis seputar pernikahan, seperti percetakan undangan, souvenir, rias pengantin dan dokumentasi. Dia menawarkan paket pernikahan, dengan harga mulai Rp 73 juta untuk 1.000 tamu, termasuk sewa gedung Graha Saba.

Berawal dari kantor sewaan, kini Chilli Pari menempati kantor sendiri. Jangkauan kateringnya tak terbatas di wilayah Solo, tapi sudah melebar hingga ke wilayah Jawa Tengah sampai Jawa Timur.

“Dalam tiga tahun, kami sudah balik modal. Utang bank sudah bisa dilunasi dalam waktu empat tahun,” kata Gibran.

Setelah usaha kateringnya mapan, pria kelahiran 1 Oktober 1987 ini mulai merintis bisnis lain.

Menggandeng teman sebagai mitra bisnis, Gibran membuka Markobar yang menjual martabak dengan berbagai topping.

Sang teman merupakan generasi kedua pendiri Markobar, yang berdiri di Solo sejak 1996. Dalam kemitraan ini, Gibran bertugas menggarap pemasaran, sementara sang mitra bertanggungjawab pada bagian produksi dan dapur. “Urusan modal dan keuntungan, semuanya dibagi dua saja,” jelasnya.

Tak ingin melewatkan masa

emas bisnis kuliner, Gibran segera membawa Markobar keluar dari Solo. Saat ini Markobar sudah memiliki 5 gerai. Selain di Solo, gerai Markobar tersebar di Yogyakarta, Semarang, dan Jakarta.

Gibran optimistis, bisnis barunya ini bakal melesat. Sebab, dia melihat, perputaran uang dalam bisnis martabak ini cepat. Dia memberi contoh, pesanan untuk Markobar Jakarta berkisar 150 - 200 loyang saban hari. Martabak ini dibanderol mulai harga Rp 45.000 untuk topping standar satu rasa, hingga Rp 90.000 untuk martabak dengan topping delapan rasa.

Gibran menargetkan, setiap membuka satu gerai, modalnya harus kembali dalam waktu tiga bulan. Dengan asumsi ini, dia “hakul” yakin, setiap dua bulan bisa membuka dua gerai Markobar. Sepanjang 2016, suami Selvi Ananda ini menargetkan membuka gerai baru di Bandung, Bali, Manado dan menambah gerai baru di Jakarta.

Bersamaan dengan Markobar, Gibran bersama mitranya juga mendirikan kedai kopi CS Coffee Shop. Kini, sudah ada tiga gerai di Solo, Yogyakarta dan Semarang.

Kedai kopi ini berada di satu lokasi dengan gerai Markobar.

Selain itu, Gibran masih memiliki bisnis kuliner lain, yakni ceker ayam bakar. Tak berhenti di situ, Gibran berencana menambah bisnis kuliner terbaru, pasta buntel yang rencananya diperkenalkan Februari ini.

Sulung dari tiga bersaudara ini mengaku, selain Chilli Pari, bisnis yang lain ia jalani dengan menggandeng teman-temannya sebagai mitra.

Dia pun selalu mendapat peran di bagian pemasaran. Tak tertutup kemungkinan, ia akan menambah lini kuliner baru jika prospeknya baik.

Ia berambisi, selain Chilli Pari, bisnis kulinernya yang lain akan me ogi/kon naklukkan Ibukota.

Direktur SDM dan Umum Pelindo III Toto Heli Yanto dalam acara CSR Award 2016.

Pelindo III Salurkan Rp 71 Miliar untuk UMKM PT Pelabuhan Indonesia III menganggap perlu adanya penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Menurut Direktur SDM dan Umum Pelindo III Toto Heli Yanto di tengah-tengah acara CSR Award 2016, di Jakarta, Senin (29/2) malam mengungkapkan, UMKM merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perekonomian nasional. Sebab mampu membantu terciptanya masyarakat mandiri dan peluang lapangan pekerjaan.

“Masyarakat kita itu sangat kreatif, banyak ide-ide untuk membuka suatu usaha dan itu harus kita dukung. Itu bisa menjadi sumber pendapatan bagi mereka dan membuka lapangan pekerjaan di sekitarnya,” ujar Toto.

Toto menambahkan, UMKM mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja bisa meningkatkan taraf hidup di sebuah wilayah. Pelindo III sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) kini aktif membina UMKM khususnya di daerah yang menjadi wilayah kerjanya.

“Kami rutin membina UMKM dari memberi bantuan modal, pelatihan produksi, pelatihan manajemen, pemasaran, hingga kami ajak pameran untuk mengenalkan produknya kepada masyarakat,” imbuh Toto.

Di kesempatan lain, Yon Irawan, Sekretaris Perusahaan Pelindo III mengungkapkan, UMKM binaan Pelindo III ada di tujuh provinsi di Indonesia. Kini melalui program kemitraannya, sudah ada sekitar 2.559 UMKM yang aktif dan tercatat sebagai mitra binaan Pelindo III. Dan usaha yang dijalankan di antaranya pembuatan sepatu, makanan, batik, pakaian, aksesoris, kerajinan sangkar burung, dan lainnya.

“Tahun lalu kami menyalurkan dana untuk program kemitraan tak kurang dari Rp 7,61 miliar. Dan lima tahun terakhir (2011-2015), jika ditotal dana yang tersalurkan sebesar Rp 71,68 miliar,” tegas Yon. eld

SOSOK 3

Edisi 127/ 07 - 13 Maret 2016

ORANG HEBAT MELAWAN ORANG SAKTI

YUSRIL HARUS LANGKAHI DULU MAYAT AHOK Perang urat syaraf sudah dilempar antara Yusril dan Ahok. Ahok menyebut Yusril merupakan orang hebat yang bisa lolos dari hukum.

Sebaliknya, Yusril menyebut Ahok sebagai orang sakti yang tidak tersentuh hukum.

SUASANA politik di Jakarta mulai memanas meski Pilgub DKI periode 2017-2022 masih satu tahun setengah lagi. Sejumlah nama yang diusung partai maupun calon independen bermunculkan ke publik.

Dari sederet nama tersebut, ada satu sosok yang dinilai bakal menjadi lawan kuat incumbent Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Dialah pakar tata hukum negara, Yusril Ihza Mahendra.

Yusril tak main-main dengan keputusan meramaikan Pilgub DKI. Di beberapa kesempatan dia mulai memperlihatkan kesungguhnya menabuh genderang ‘perang’ memperebutkan kursi DKI 1 dari tangan Ahok, sapaan Basuki.

“Saya kira warming up sudah dimulai. Rakyat mempersilakan saya maju,” kata Yusril di awal keputusannya melawan Ahok.

Pernah menjadi menteri di era Presiden Abdurrahman Wahid tak membuat Yusril melanggang dengan pede-nya. Dia juga melakukan sejumlah persiapan dan menyiapkan strategi merebut suara warga Jakarta.

Salah satunya ikut dalam penjaringan yang dilakukan partai.

Beberapa waktu lalu, Yusril tampak mengikuti penjarian bakal calon gubernur yang dilakukan Partai Gerindra.

“Minggu depan kita juga ada pembicaraan dengan Demokrat, Golkar dan PKS,” ujar Yusril.

Tak cuma partai besutan Prabowo Subianto itu, Partai Amanat Nasional (PAN) juga tengah menimbang untuk mengusung Yusril.

Teranyar, Yusril tampak menghadiri acara musyawarah kerja wilayah (Muskerwil) DPW PKB DKI Jakarta di kantor DPW Jalan Pramuka, Jakarta Timur.

Yusril menuturkan, puncak hubungan baiknya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tercatat saat dirinya ikut membantu mendukung terpilihnya KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Presiden ke-4 RI. Mantan Menteri Kehakiman dan HAM di kabinet pemerintahan era kepemimpinan Gus Dur ini bercerita, suatu waktu di Istana Negara, dia bertemu dan berdiskusi

dengan tokoh kharismatik Nahdhatul Ulama (NU) yang juga sesepuh PKB KH Abdullah Faqih.

“Ketika itu di Istana, saat saya turun tangga, KH. Abdullah Faqih menyalami saya. Beliau mengatakan, saya berterima kasih sama sampeyan memberi kesempatan bagi Gus Dur sebagai Presiden,” kata Yusril menirukan kata-kata KH Abdullah Faqih, Kamis (3/3/ 2016).

Yusril berujar, saat itu dirinya menimpali pernyataan KH Abdullah Faqih dengan mengatakan, dirinya membantu Gus Dur menjadi Presiden sebagai bentuk balas budi untuk mengakhiri masa konflik antara kelompok Masyumi dengan Nahdlatul Ulama (NU) pada masa lalu. “Lalu saya sampaikan. Dulu Masyumi slek (tidak akur) dengan NU. Sekarang saya bayar dengan kursi Presiden. Untuk kebaikan bersama, tidak ada lagi slek lagi,” ujar Yusril.

Dalam kesempatan tersebut, hadir juga bakal calon gubernur DKI lain diantaranya, musisi Ahmad Dhani, Abraham ‘Lulung’ Lunggana, ‘Wanita Emas’ Hasnaeni Muis. Yusril mengklaim segala bentuk dukungan secara resmi baik dari masyarakat maupun partai politik akan datang kepadanya pada bulan Maret.

Yusril menjelaskan niatannya maju pada pilgub DKI hanyalah menjadi batu loncatan. Yusril menyebut sesungguhnya ingin menantang Joko Widodo di Pilpres 2019. Langkah awal untuk menjadi penantang Jokowi, kata dia, harus terlebih dahulu mengalahkan (Ahok) di Pilgub DKI Jakarta.

Yusril ingin mengikuti jejak Jokowi sebelum menang Pilpres 2014 lebih dulu mencalonkan diri di Pilgub DKI 2012 dan terpilih.

Yusril juga menuding langkah tersebut akan dilakukan Ahok. Menurutnya, jika menang di Pilgub 2017, Ahok juga akan mencalonkan diri di Pilpres 2019. “Saya sebenarnya kalau mau ngalahin Jokowi harus ngelangkahin mayat Ahok dulu,” kata Yusril.

Perang urat syaraf sudah dilempar antara Yusril dan Ahok. Ahok menyebut Yusril merupakan orang hebat. Bahkan, kata Ahok, Yusril

Yusril Ihza Mahendra sebelum melawan Jokowi harus mengalahkan dulu Ahok.

memiliki segudang pengalaman.

“Pernah mau jadi capres, pernah jadi ketum partai (Partai Bulan Bintang), pernah jadi menteri, pernah mau ditangkap sama jaksa, tetapi dia bisa berhasil enggak salah kok, lolos kan,” kata Ahok dengan nada menyindir.

Pada tahun 2010 lalu, Yusril yang menjabat sebagai mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menjadi tersangka kasus biaya akses sistem administrasi badan hukum (sisminbakum).

Yusril pernah akan diancam ditangkap karena mangkir memenuhi panggilan Kejaksaan Agung.

Namun, dari tiga sengketa antara Yusril dan kejaksaan di pengadilan, semuanya dimenangkan Yusril.

“Orang lain kalau ditangkap jaksa sudah ketangkap, beliau bisa kabur, oke kan? Berarti ini orang hebat kan dan orang hebat saya harap bisa nyalon (gubernur),” kata Basuki.

Sebaliknya, Yusril menyindir kinerja Ahok tak ada yang patut diacungi jempol. Soal sindiran terhadap dirinya, Yusril mengaku tidak merasa hebat seperti apa yang dilontarkan Ahok. Namun, Yusril berterima kasih atas pujian itu dan

balas memuji Ahok sebagai sakti.

“Jadi orang sakti melawan orang hebat itu rada berat ya. Karena sehebat-hebatnya orang yang hebat masih kalah dengan orang yang sakti,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan, orang hebat perlu menunjukkan kehebatannya melalui cara dia menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Namun, orang sakti tidak perlu melakukan sesuatu untuk menunjukkan kehebatannya.

“Kalau orang sakti, enggak perlu berbuat apa-apa. Duduk-duduk saja, tenang-tenang saja, karena dia kebal atas segala hal, ya dia selamat, dia escape tanpa berbuat apa pun.

Nah, itulah Pak Ahok,” ucap Yusril.

“Jadi, berat juga kalau orang hebat melawan orang sakti. Mungkin orang sakti itulah yang bisa memenangkan pertarungan. Nanti kita lihat saja pertarungannya seperti apa,” ucapnya.

Yusril juga memiliki gagasan yang ingin diwujudkan di Jakarta nanti. Menurutnya, selama ini ada kontradiksi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat. Meski menjadi Ibu Kota, tetapi pemerintahan di Jakarta tidak bersifat terpusat dengan

pemerintah pusat.

“Masalah ini banyak orang enggak paham. Ada pemerintah Ibu Kota Jakarta, ada pemerintah pusat.”

“Idealnya Jakarta itu dipimpin menteri. Itulah kenapa saya tertarik maju. Saya punya gagasan, Jakarta bisa integrasi dengan pemerintah pusat dan saya akan menyiapkan bagaimana melakukan transisi itu kalau saya jadi gubernur,” kata Yusril.

Menurut Yusril, segala hal tentang pemerintahan di Ibu Kota diatur langsung oleh pemerintah pusat. Seorang gubernur DKI bisa saja kesulitan melakukan kerja sama dengan pemimpin daerah lain dalam urusan kepentingan Jakarta.

Yusril mencontohkan persoalan sampah di mana Jakarta masih sangat bergantung pada Bekasi.

Menurut Yusril, jika pemerintahan di Jakarta terintegrasi dengan pemerintah pusat, masalah yang berhubungan dengan daerah lain bisa cepat teratasi.

“Jadi kalau kalian tahu apa yang bisa dia kerjakan? Sama-sama tahu lah (tak ada)” sindirnya.

Yusril sangat percaya diri menatap pertarungan Pilgub DKI. Dia meyakini perebutan kursi pemim-

pin Ibu kota Negara antara dirinya dengan Ahok akan sangat menarik bak pertarungan antara Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2014. “Paling tidak persis seperti Pilpres, Pak Prabowo dan Pak Jokowi,” katanya.

Lantas, sesungguhnya bagaimana peluang Yusril menjadi seorang Presiden di 2019? Mimpi Yusril ingin menjadi pemimpin negeri ini bukanlah sebuah hal yang baru.

Perlu diingat, menjelang Pilpres 2014, Yusril dan enam tokoh pernah mengikuti gelaran mencari calon Presiden yang disebut Konvensi Rakyat. Selain Yusril, tokoh yang mengikuti konvensi rakyat diantaranya Anni Iwasaki, Isran Noor, Ricky Sutanto, Rizal Ramli, Sofjan Siregar dan Tony Ardie. Namun, dari tujuh nama tersebut, Yusril yang dianggap paling berpeluang menang.

Ketua Komite Konvensi Rakyat Salahuddin Wahid (Gus Solah) waktu itu menjelaskan pada tahap akhir nanti, peserta konvensi yang memiliki elektabilitas paling tinggi akan ditawarkan kepada partai politik yang lolos ke parlemen.

Untuk kemudian diusung sebagai capres dari partai tersebut. tau/ gil/hw/akh

Bikin Sejarah Baru, Ahmad Dhani Ingin Satukan Partai Islam MUSISI Ahmad Dhani optimis menatap pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 mendatang.

Dhani optimistis setelah dua partai, PKB dan Gerindra, mendorongnya untuk maju sebagai salah satu kandidat penantang calon incumbent, Basuki Tjahaja Purnama di Pilgub DKI. Mantan pentolan grub band Dewa 19 itu mengaku punya modal sebagai calon pemimpin Ibu Kota.

Setidaknya ada beberapa hal yang ‘dijual’ Ahmad Dhani pada Pilgub DKI mendatang.

“Jualan saya, saya orang Jawa.

Di samping calon-calon lain, saya satu-satunya seniman. Jadi modal lain yang belum ada uang doang, yang lain udah ada,” kata Dhani, Kamis, (4/3/2016).

Dhani juga mengklaim memiliki kepemimpinan yang lebih baik ketimbang incumbent. Sebagai seorang musisi, Ahmad Dhani juga dikenal memiliki sejumlah unit usaha yang dia pimpin. “Saya ng-

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

gak perlu marah untuk ditakuti,” ujar bos Republik Cinta Management ini.

Ayah Al, El dan Dul itu bahkan sesumbar ketika nanti terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, akan mampu menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD DKI Jakarta. Dhani menilai, hubungan Ahok dengan DPRD selama ini tengah ‘broken home’.

“Kalau saya jadi pemimpin Jakarta nggak akan ada ‘broken home’. Lah DPRD sama Gubernur ini kan sekarang lagi ‘broken home’,” terang Dhani.

Komunikasi dengan DPRD DKI kata Dhani bisa berjalan baik, sebab dia mengklaim memiliki hubungan baik dengan pimpinan masing-masing partai politik yang ada di DPRD DKI. “Saya punya wibawa dengan DPRD DKI. Yakin saya, karena bos-bos mereka teman saya semua, saya mainnya di level pusat, mereka ini kan anak buahnya,” tegasnya.

Sayangnya, dengan segudang

modal itu, Dhani mengaku belum punya strategi bagaimana cara dia menggaet pemilih di Jakarta. “Itu masih jauh,” kata Dhani berkelit.

Kendati demikian Dhani mempunyai mimpi untuk menyatukan seluruh partai yang berbasis Islam di Indonesia, terutama mereka yang berbasis NU, Muhammadiyah dan Masyumi.

“Saya ingin buat sejarah baru.

Nanti PKS, PAN yang basisnya Muhammadiyah dan PKB sama PPP yang basisnya NU bisa bersatu. Menarik juga untuk sejarah di Indonesia,” ujarnya.

Dia menjelaskan keinginan tersebut saat dirinya hadir pada saat Mukerwil DPW PKB dan melihat Yusril Ihza Mahendra yang terkenal sebagai tokoh Masyumi, berbicara intens dengan pengurus PKB. “Ini jarang banget saya melihat Masyumi bisa ngobrol seru sama NU. Mungkin PAN bisa jadi sudah komunikasi juga dengan PKS. Ini sejarah lho bagi Indonesia,” tambahnya.

Selain itu, musisi terkenal ter-

sebut juga mengatakan kesiapannya untuk menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Dirinya mengklaim bahwa sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak termasuk PKB dan Gerindra.

“Saya kan dianggap kader sama PKB, sama Gerindra juga. Jadi komunikasi tetap berjalan. Sementara ini PKB dan Gerindra yang memungkinkan mendukung,” sebutnya.

Meskipun demikian, ia tidak menutup pintu untuk tawaran menjadi wakil. Bahkan, Dhani menyatakan siap jika diminta menjadi wakil Sandiaga Uno. Sebelumnya, pengusaha itu mengatakan, Ketua Umum Prabowo Subianto menilai, tidak ada calon gubernur yang lebih bagus dari Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kecuali Sandiaga.

Oleh karena itu, Prabowo memercayakan Sandiaga untuk menjadi bakal cagub dari partai yang dipimpinnya itu. Dhani sependapat dengan hal itu. “Akan tetapi kan Sandiaga butuh wakil

Ahmad Dhani siap menyatukan partai Islam.

gubernur,” lanjutnya.

Jadi, seandainya Gerindra memilih Sandiaga untuk maju sebagai cagub, ia siap menjadi wakilnya. “Ya kemungkinan (kemungkinannya) banyak. Bisa saja saya wakilnya Pak Sandiaga, bisa saja wakilnya Pak Yusril, atau kemungkinan Sandiaga jadi wakil saya.”

“Saya sih mau jadi gubernur boleh, wakil boleh, enggak jadi (pun) saya tetap dukung Gerindra dan PKB,” ujar Dhani.

Seperti diberitakan, Dhani didekati dua partai, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra, untuk masuk bursa bakal calon gubernur DKI Jakarta. de/tau/tri

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Joko Andi Setiawan (Probolinggo), Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

www.lensaindonesia.com

4 PATGULIPAT

Edisi 127/ 07 - 13 Maret 2016

Warga Kalijodo Harus Dipenuhi Hak-hak Hidupnya PENERTIBAN kawasan Kalijodo menyisakan banyak masalah bagi warga setempat. Selain terpaksa pin-dah dari tempat tinggalnya, banyak warga yang kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupannya. Pemerintah diminta fokus memenuhi hak-hak warga korban penggusuran.

Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Tigor Hutapea menuturkan, dari pemantauan yang dilakukan pihaknya, ditemukan sejumlah data dan fakta-fakta tentang Kalijodo.

Antara lain, di Kalijodo terdapat ratusan rumah warga yang telah berdiri sejak puluhan tahun, tempat ibadah (mushola dan gereja), tempat pendidikan anak usia dini (PAUD) dan kantor Rukun warga (RW).

“Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan warga terdapat keterangan tertulis bahwa warga telah bermukim di Kalijodo se-jak tahun 1959/1960,” katanya.

LBH Jakarta mencatat, sedikitnya 2.269 warga akan mengalami dampak dari penggusuran paksa itu. Apalagi selama ini pemerintah tidak pernah melakukan upaya musyawarah kepada warga, tidak pernah menjelaskan tujuan dari penggusuran, hingga tidak pernah memberikan informasi yang transparan tentang riwayat lahan dan kegunaan lahan pasca gusuran.

Pemerintah juga tidak melakukan upaya pendataan secara komprehensif kepada seluruh warga untuk mendapat jumlah kepala keluarga, jumlah balita, anak-anak, remaja, lansia dan perempuan.

Tigor mengungkapkan, pemberian surat peringatan penggusuran Kalijodo dilakukan dengan cara intimidasi dengan melibatkan ratusan gabungan aparat bersenjata (TNI, Polri dan Satpol PP) yang berkeliling di pemukiman warga.

“Pemerintah daerah DKI Jakarta melakukan tindakan intimidasi melalui aparat Kepolisian yang dilengkapi dengan senjata dengan cara mendi-rikan pos penggusuran yang yang didirikan sejak tanggal 20 Februari dan beroperasi selama 24 jam,” ujarnya.

Dia menilai, pemberian solusi sepihak dengan cara relokasi ke rumah susun sewa adalah tindakan pengusiran tanpa mendengar atau memperhatikan kepentingan warga, tindakan warga untuk pindah kerumah susun dikarenakan atas dasar keterpaksaan diten-gah intimidasi yang dilakukan. “Akibat dari proses penggusuran paksa yang dilakukan warga kehilangan mata pencaharian hingga kehilangan hubungan sosial,” sebutnya.

Tigor menerangkan, berdasarkan konvenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan

Warga melintas di depan bangunan cafe yang telah ditinggal pemiliknya di Kalijodo, Jakarta.

budaya yang telah dirati-fikasi melalui UU Nomor 11 tahun 2005 dalam melakukan penggusuran ada berbagai hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah.

“LBH Jakarta menilai pemerintah DKI Jakarta tidak melakukan tindakan-tindakan berdasar UU No-

mor 11 tahun 2005 tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karenanya tindakan penggusuran Kalijodo oleh pemerintah DKI Jakarta adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia,” tandasnya.

Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu mengatakan, pihaknya

akan memastikan diberikannya pelayanan publik kepada warga Kalijodo serta adanya mekanisme pembinaan yang berperspektif pemulihan bagi warga, terutama yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK).

Sejumlah temuan menun-

jukkan banyak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang selama ini bekerja sebagai PSK di Kalijodo. “Kita lihat bagaimana kesiapan pe-merintah, sebelum, selama dan setelah relokasi warga Kalijodo, jangan sampai menjadi korban TPPO untuk kedua kalinya, bahkan lebih parah dari yang pertama,” ujarnya.

Ninik juga mengungkapkan, banyak warga Kalijodo yang menyayangkan minimnya sosialisasi dari Pemerintah Kota Jakarta Utara. Beberapa warga mengaku belum pernah menda-patkan sosialiasi secara langsung dengan pihak terkait.

Beberapa warga yang memiliki sertipikat tanah secara resmi juga berharap mendapat ganti rugi yang jelas terkait lahan yang mereka tempati selama ini. Dia menambahkan, hasil temuan Ombudsman RI ini akan dijadikan masukan dan saran kepada instansi terkait sebagai bagian dari perbaikan pelayanan terhadap masyarakat yang merupakan bagian penting dari good governance.

“Setelah bertemu warga, kita akan cross check dengan Pemerintah Kota Jakarta Utara, Dinas Sosial dan/Kementerian Sosial.

Bagaimanapun pemer-intah harus menyiapkan secara baik setiap risiko yang akan dira-sakan warga,” katanya. hrm

AKROBAT POLITIK PARA PEMBANTU, JOKOWI DIUJI… memutuskan untuk tidak Para menteri Jokowi saling umbar diputuskan hari ini,” kata serangan ke publik. Tentu ini menjadi Sekretaris Kabinet makanan empuk para politisi Senayan. Tak Pramono Anung ketika itu.

Saling sindir juga diduga peduli apa partainya, mereka kemudian terjadi antara Sekretaris mempertanyakan kapasitas Jokowi Kabinet Pramono Anung dan Menteri Desa, memimpin kabinet.

KEMAMPUAN Presiden Joko Widodo menjalankan pemerintahan kembali menjadi sorotan. Saling serang antar menteri yang diumbar di publik kembali menjadi pemicu. Sebut saja perseteruan antara Menko Rizal Ramli versus Menteri Sudirman Said atau saling sindir antara Menteri Desa Marwan Jafar dengan Seskab Pramono Anung.

Tak ayal, tontonan itu membuat sejumlah tokoh publik mengelus dada.

Presiden Jokowi pun dibuat tak nyaman dengan akrobat politik dua pembantunya itu.

“Presiden meminta hentikan, kalau menteri diminta hentikan masih juga berdebat ya kita lihat,” kata Juru Bicara Presiden Jokowi, Johan Budi Sapto Pribowo, Kamis (3/3/ 2016).

Namun, belakangan Wakil Presiden Jusuf Kalla masuk arena perdebatan dengan mengkritik Menko Rizal Ramli. Menurut Kalla, hingga kini belum ada perubahan nomenklatur Kementerian Koordinator Kemaritiman (Kemenko Maritim) menjadi Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya.

Padahal di laman web resmi kementerian yang dipimpin Rizal Ramli tersebut, nomenklatur itu sudah ditulis versi barunya.

“Pokoknya tidak ada perubahan sampai sekarang. Tetap Menko Maritim. Titik. Ndak ada itu sumber daya,” kata Jusuf Kalla di kantornya, Jakarta, Kamis 3 Maret 2016.

JK menyindir adanya menteri yang www.lensaindonesia.com

menambahkan sendiri nomenklatur kementeriannya.

Akibatnya, nomenklatur kementerian bersangkutan tidak sesuai dengan nomenklatur yang ada dalam peraturan presiden (Perpres). Meskipun demikian, JK tak menyebutkan terangterangan kementerian yang dimaksudkannya.

ONSHORE ATAU OFFSHORE? 1 Februari 2016. Sebuah rapat penting digelar Presiden Jokowi bersama para menterinya. Publik memantau dan menunggu hasilnya. Sedianya, hari itu pemerintah memutuskan ihwal pengelolaan Blok Masela.

Blok Masela dengan luas area saat ini lebih kurang 4.291,35 km persegi dan terletak di Laut Arafura, Maluku, kedalaman laut 300-1.000 meter. Operator pengembangan lapangan gas alam cair itu dipegang oleh PT Inpex Masela dan Shell dengan supervisi SKK Migas.

Polemik muncul tentang metode pembangunan kilangnya, apakah offshore (di laut) atau onshore (di darat). Menteri Sudirman pro-offshore, sedangkan Menko Rizal pro-onshore.

Nah, rapat kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi itu sedianya memutuskan hal itu. Namun, rapat disudahi tanpa keputusan.

“Karena masih ada perbedaan yang sangat tajam tapi hal ini sangat memperkaya Presiden di dalam mengambil keputusan. Maka Presiden

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar. Pramono mengkritik pernyataan Marwan yang meminta direksi PT Garuda Indonesia sebagai BUMN untuk dievaluasi, karena membuat dia ketinggalan pesawat.

“Hari gini kok masih ada pejabat yg minta dilayani berlebihan, sudah ngga jamannya. Kalau terlambat ya ditinggal saja #Garudaku,” tulis Pramono dalam akun Twitter pribadinya.

Pernyataan itu kemudian dibalas oleh Menteri Marwan, melalui akun Twitternya. “Hari gini kok baca berita masih setengah-setengah yo dibaca baik-baik beritanya. Baru komentar senengane ngono kui.”

Sampai saat ini belum ada keputusan yang diambil Presiden Jokowi soal metode onshore atau offshore itu. Sementara itu, perbedaan pandangan antara Rizal dan Sudirman kian meruncing. Pun soal saling sindir antara Marwan dan Pramono Anung, tidak tampak penyelesaian yang jelas.

Menurut Juru Bicaranya, Jokowi akan memanggil para menteri yang terlibat saling serang sekembalinya melakukan kunjungan kerja di Sumatera.

“Ya, setelah ini (pulang dari kunjungan ke Sumatera) pasti ada (pemanggilan). Paling tidak ada rapat kabinet,” kata Johan Budi, Juru Bicara Jokowi.

Jokowi bisa menyinggung masalah itu kepada para menterinya.

Jokowi juga sekaligus

mengevaluasi kinerja mereka. Namun, Jokowi tidak ingin substansi yang dibicarakan di dalam rapat kabinet atau rapat terbatas nanti, bocor ke publik, sehingga terjadi kegaduhan.

“Apalagi sudah mengarah pada pribadi-pribadi kan, saling serang pribadipribadi. Lebih kacaunya lagi sudah bawa suporter, menurut saya ya,” ujar mantan jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

KABINET GADUH Saling serang dan saling sindir antar menteri kabinet itu seakan menjadi makanan empuk para politisi Senayan. Tak peduli apa partainya, mereka melontarkan kritik tajam terhadap kapasitas Jokowi memimpin kabinet.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon, menohok langsung Jokowi. Menurutnya, permasalahan utama dalam kabinet Jokowi-JK saat ini adalah kepemimpinan. “Ini nggak ada sekolahnya. Ini harus diselesaikan,” ujar Fadli.

Politisi Partai Gerindra itu menilai, kelemahan kepemimpinan Jokowi terlihat dari tidak berjalannya mekanisme pemerintahan, misalnya rapat kabinet. Seharusnya, forum itu menjadi ajang anggota kabinet untuk bertukar gagasan termasuk jika harus saling berdebat.

“Pemerintah punya mekanisme rapat kabinet.

Semua di bahas di sini.

Menteri ini pelaksana, harusnya tinggal menjalankan hasil rapat,” ujar Fadli.

Menurut Fadli, kegaduhan yang disebabkan para menteri bukan hanya membuktikan mekanisme rapat kabinet tidak efektif. Kelemahan itu akhirnya berdampak negatif pada sektor lain.

“Ini akan berdampak buruk bagi investor dan

Perang saling sindir terjadi di kabinet Jokowi antara Menko Rizal Ramli versus Menteri Sudirman Said dan Menteri Desa Marwan Jafar versus Seskab Pramono Anung (2)

pandangan masyarakat,” kata Fadli.

Senada, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyoroti klaim Johan Budi selaku juru bicara presiden bahwa Jokowi marah melihat menterinya gaduh di publik. Sikap Jokowi dia nilai tak tepat karena justru terkesan mengeluh.

“Tak seharusnya Presiden itu mengeluhkan problem intern kabinetnya di publik. Jangan membebani rakyat dengan masalah pejabat, karena rakyat sudah capek keluhan para pejabat. Presiden jangan teruskan itu,” kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 2 Maret 2016.

Fahri meminta, Jokowi menyelesaikan polemik antarpembantunya secara internal tanpa diumbar kepada publik. Sehingga tidak akan memancing polemik baru.

“Selesaikan saja di dalam. Presiden mau pecat menterinya itu hak prerogatif dia. Jadi jangan dijadikan itu opini publik,” ujarnya menambahkan.

Politikus Partai Keadilan

Sejahtera itu meminta, Jokowi dan para menteri memberikan pesan positif kepada masyarakat dan bukan membuat kegaduhan.

“Pilihlah opini bahwa publik ini happy. Keadaan lebih baik. Jadi harusnya kalau ada masalah selesaikan di dalam. Kalau ada kabar gembira umumkan ke publik. Ini enggak. Kabar baik nggak pernah ada. Kabar buruk selalu ada.”

RESHUFFLE JADI SOLUSI? Presiden Jokowi sebagaimana diungkapkan juru bicaranya, Johan Budi, masih memantau perkembangan terkait menterinya yang terlibat kegaduhan masih meneruskan polemik di publik dalam beberapa hari ini. Jika polemik masih diteruskan, maka Jokowi akan mengambil sikap tegas.

Apakah sikap tegas itu berupa pencopotan atau dengan kata lain Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet? Johan memilih jawaban normatif

menanggapi pertanyaan itu.

Dia mengaku tak mengetahui dengan pasti bentuk evaluasi ataupun sanksi yang dimungkinkan diberikan Presiden Jokowi nantinya. “Bentuk evaluasinya seperti apa tentu presiden yang tahu,” katanya.

Soal urusan copotmencopot dan perombakan kabinet ditegaskannya menjadi hak penuh presiden. “Mengenai apa yang dilakukan presiden sampai pada proses penggantian, saya tidak punya kemampuan menjawab itu,” kata Johan Budi.

Johan menggarisbawahi, Jokowi sudah membiasakan kultur rapat yang tak anti perbedaan pendapat. Bahkan di sidang kabinet maupun rapat terbatas perbedaan pendapat biasa diakomodasi. Sebagai contoh kata Johan soal kereta api cepat JakartaBandung yang sempat menjadi pro dan kontra juga pernah didiskusikan cukup ‘panas’ dalam rapat kabinet. sur/ek/re/vv

PARLEMEN 5

Edisi 127/ 07 - 13 Maret 2016

DPR Apresiasi Inovasi Pariwisata Banyuwangi

Anggota Pansus RUU Minol Muhammad Syafi’i.

RUU Minol Utamakan Keselamatan Bangsa Ketimbang Ekonomi ANGGOTA Pansus RUU Minol Muhammad Syafi'i menilai bahwa RUU Minol lebih mengutamakan keselamatan bangsa. Hal itu disampaikan saat Pansus RUU Minol melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Bupati Minahasa Selatan, Bupati Minahasa Tenggara dan Bupati Minahasa di Ruang Pansus C, Gedung Nusantara II, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu (2/3/ 2016).

Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra ini juga terkejut dengan paparan yang disampaikan oleh narasumber yang lebih berupaya untuk melindungi kesejahteraan warganya.

"Saya sangat tersentuh dengan paparan yang Bapak dan Ibu sampaikan tadi karena menampilkan figur pimpinan yang ingin melindungi kesejahteraan warganya. Kita sangat mengapresiasi," ujarnya Politisi yang berasal dari dapil Sumatera Utara I ini.

Sebelumnya, Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap mengusulkan untuk RUU Minol ini tidak mengatur larangan untuk memproduksi minol tetapi seharusnya mengatur tata cara peredaran minol agar tidak mematikan kesejahteraan warganya.

"Sehubungan peningkatan kesejahtaraan bagi petani di kabupaten Minahasa Tenggara maka Pemda pada prinsipnya menyetujui adanya RUU tentang Minol tetapi tidak setuju kalau RUU tersebut mematikan mata pencaharian para petani aren. RUU ini sebaiknya tidak mengatur larangan untuk memproduksi minol, seharusnya mengatur tata cara peredaran minol," ujar James.

Menurut Syafi'i, RUU ini sejak awal lebih pada pendekatan penyelamatan bangsa ketimbang aktivitas ekonomi. Karena di dalam pembukaan UUD 1945 tertuang kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. "Pikiran ini juga diawali oleh penjelasan dari instansi dan pakar yang berurusan dengan kesehatan bangsa," sambung Syafi'i membalas paparan James.

Ia melanjutkan, Pansus ini bertugas untuk menggodok RUU Minol dan tidak ada pihak yang merekomendasikan manfaat minol bagi manusia.

"Ketika kita berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan, pakar psikologi, kalangan agama dan pakar pendidikan, mereka sama sekali tidak memberi rekomendasi terkait manfaat minol itu bagi manusia. Berarti kita konfirmasi bahwa minol itu mengancam keberlangsungan bangsa Indonesia kedepan" paparnya.

Selain itu mantan Anggota DPRD Kota Medan ini memperkuat komentarnya dengan data WHO yang menyebutkan bahwa penyebab kriminalitas disebabkan 56% berasal dari mereka yang mengkonsumsi minol.

"Ini kemudian terkonfirmasi dari WHO yang mengatakan penyebab kriminalitas itu 56% berasal dari mereka yang mengkonsumsi minol, jadi ini belum menyentuh apa yang bapak sampaikan yakni persoalan ekonomi rakyat," tuturnya.

Rapat kali ini dipimpin oleh Ketua Pansus RUU Minol Muhammad Arwani Thomafi serta didampingi oleh Wakil Ketua Pansus RUU Minol Aryo P.S Djojohadikusumo dan Lili Asdjudi hs/mp/hr redja.

INOVASI pembangunan pariwisata yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendapat apresiasi dari Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR karena selain bervisi lingkungan, sektor pariwisatanya juga sangat memberdayakan masyarakat.

Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf yang memimpin delegasi ke Banyuwangi memuji semua yang sudah dilakukan oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas karena capaian pembangunan berkelanjutan teruta-

ma di sektor pariwisata sangat membanggakan. “Saya terkejut Banyuwangi sudah bisa meninggalkan Kota Malang dalam beberapa capaian,” katanya seperti dikutip dari keterangan tertulis DPR, Jumat.

Dalam pertemuan di Pendopo Pemkab Banyuwangi baru-baru ini, Nurhayati sangat memuji program Sedekah Oksigen yang digulirkan sang Bupati. Program tanam satu pohon setia2p orang berjalan sangat baik di setiap instansi dan perumahan. Dari satu pohon itu bisa menyumbangkan

juga program toilet bersih dan kursus tiga bahasa asing di desa-desa secara gratis. Ketiga bahasa itu adalah Inggris, Mandarin, dan Arab. Program kursus bahasa asing ini untuk menyambut pemberlakuan MEA. Di Banyuwangi sendiri, lanjut Azwar Anas, angka kemiskinan terus menurun dari 20 persen menjadi tinggal 9,2 persen saja. Pendapatan per kapita penduduknya juga naik dari Rp14,7 juta per tahun menjadi Rp33,4 juta per ta ans hun.

Nurhayati Ali Assegaf.

Dengan Tax Amnesty Potensi Pembayar Pajak Lebih Baik Diskusi Dialektika Demokrasi tentang ‘Tax Amensty’ bersama anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra Aryo Djojohadikusmo dan pengamat ekonomi INDEF Enny Sri Hartati di Gedung DPR RI Jakarta.

Tax amnesty bisa menjaga posisi Indonesia agar tidak bangkrut. Bahkan potensi pembayar pajak akan lebih baik ke depan.

KESULITAN dana untuk belanja negara (APBN) dari pajak yang minus Rp 290 triliun, dampaknya akan mengkhawatirkan kelangsung program pembangunan bangsa ini, jika pendapatan negara dari pajak itu terus menurun. Karena itu Pemerintah melalui Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro mengusulkan RUU tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty).

RUU ini baru masuk di Baleg DPR untuk diharmonisasi dan belum diputuskan oleh Bamus DPR untuk dilanjutkan atau tidak? Tapi, DPR akan mendukung agar ke depan langkah pemutihan ini bisa memiliki data base dan potensi pembayar pajak yang lebih baik.

“Waktu pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memotong APBN hanya Rp 27 triliun, itu dampaknya luar biasa. Maka dengan tax amnesty ini pemerintah menargetkan dalam 6 bulan akan memperoleh sekitar Rp 60 triliun. Jadi, terlepas dari pro dan kontra harus ada solusi untuk memenuhi APBN,” tegas Ketua Komisi XI DPR RI Achmadi Noor Supit dalam diskusi Dialektika Demokrasi tentang ‘Tax Amensty’ bersama anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra Aryo Djojohadikusmo dan pengamat ekonomi INDEF Enny Sri Hartati

di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (3/3/2016).

Politisi Golkar itu yakin dengan tax amnesty ini potensi pembayar pajak akan lebih baik ke depan. Sehingga dana di luar negeri yang mencapai Rp 4.000 - Rp 6.000 triliun itu bisa masuk ke Indonesia, meski yang ada di dalam negeri justru lebih besar dari itu.

“Saya melihatnya dari kepentingan negara di tengah pendapatan dari pajak (tex rasio) nya terus menurun. Sehingga kita harus menjaga posisi Indonesia agar tidak bangkrut,” ujarnya.

DPR tak mempersoalkan motivasi politik pemerintah tentang siapa yang yang akan memanfaatkan tax amensty tersebut. Sebab sekarang ini yang seharusnya orang atau perusahaan tertentu wajib membayar pajak Rp 4 triliun, namun dengan urus-mengurus akhirnya cukup bayar Rp 400 miliar.

“Itulah yang harus dibereskan, mengingat dana dari pajak itu mencapai lebih dari 83 % APBN. Dan, itu berbeda dengan ‘sunset polecy’,” ungkapnya.

Sementara, Aryo Djojohadikusumo mendukung langkahlangkah pemerintah untuk meningkatkan pajak tersebut.

Hanya saja persoalan bagaimana dengan mereka yang selama ini sudah taat membayar pajak,

Nelayan Butuh UU untuk Jaminan Kesejahteraan ANGGOTA Komisi IV DPR RI Daniel Johan menegaskan, RUU Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam untuk menjamin para nelayan dan petani sebagai subjek penting yang berdaya dan sejahtera.

Menurut anggota DPR dari Dapil Kalbar itu saat dihubungi di Pontianak, Jumat (4/3/2016), ukuran keberhasilan pangan selama ini adalah produktivitas, sementara pelaku utama kedaulatan pangan yakni petani dan nelayan, justru menyumbang angka kemiskinan terbesar.

“Di sini negara harus hadir untuk melindungi dan memberdayakan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam sebagai pelaku utama ekonomi kelautan,” jelas Daniel yang juga Wasekjen DPP PKB itu.

Ia menambahkan, Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki luas lautan yang mencapai 3,25 juta kilometer persegi atau 63 persen dari wilayah Indonesia.

Sehingga hadirnya RUU tersebut menjadi sangat penting di tengah upaya pemerintah untuk menggenjot pembangunan di sektor maritim dan mewujudkan kedaulatan pangan berbasis potensi perikanan.

“Saatnya sektor perikanan menjadi urat nadi kedaulatan pangan

oksigen bagi dua orang.

Dalam sambutannya, Nurhayati menjelaskan, BKSAP telah membentuk Panja SDGs (Sustainable Development Goals) untuk melihat capaian yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. “Dengan Panja ini, kami ingin melihat pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan hidup. Dan sedekah oksigen adalah inovasi yang luar biasa,” ujar Anggota F-PD itu.

Bupati Banyuwangi sendiri mengungkapkan, selain program sedekah oksigen, ada

bersama sektor pertanian,” tegas Daniel Johan.

Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (3/3), telah mengesahkan RUU tersebut untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI. Ia melanjutkan, melihat potensi kelautan yang. melimpah itulah, mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia bukan sesuatu yang mustahil.

“Namun harus dicatat, pembangunan sektor kelautan dan target kedaulatan pangan yang berbasis sumber daya kelautan harus berbanding lurus dengan kesejahteraan pelakunya yaitu nelayan.

Dalam konteks itulah RUU nelayan dimaksud untuk memastikan nelayan tidak boleh dikesampingkan, namun harus menjadi subyek penting yang harus berdaya dan sejahtera,” katanya mengingatkan.

Daniel juga mengatakan jika undang-undang ini berlakku maka segala peraturan yang bertentangan atau tidak sesuai harus dicabut dan dan dinyatakan tidak berlaku.

Karena semangat Undang-Undang ini adalah untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan serta kepastian usaha bagi nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.

“Karena itu bila ada peraturan

tapi tetap diinvestigasi dengan RUU Tax Amensty tersebut.

“Potensi pajak di dalam negeri sangat besar, hanya tak bisa ditarik akibat berbagai faktor pidana dan sebagainya. Karena itu harus fair, adil, setara untuk semua pembayar pajak. Jangan sampai RUU Tax Amnesty ini justru menguntungkan pengempalng pajak,” katanya khawatir.

Kalau sampai demikian, maka 5 - 10 tahun ke depan, para pembayar pajak yang taat pajak tersebut nanti tak mau lagi membayar pajak, karena akan ada pengampunan.

“Jadi, kita mendukung langkah peemrintah, namun jangan sampai RUU itu menjadi budaya baru untuk tidak membayar pajak. Sebab, banyak restoran dan pengusaha di Jakarta ini seperti di Jl. Senopati, Woltermonginsidi, dan Gunawarman, justru tidak membayar pajak karena tidak mempunyai NPWP,” tambah Aryo.

Karena itu lanjut Aryo, harus ada keberanian secara holistik untuk menata potensi pembayar pajak itu dari RT/RW. “DKI

Jakarta saja kehilangan Rp 1 triliun per tahun akibat ketidakrapihan Dirjen Pajak dalam mengurus pajak,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama tersebut, Enny Sri Hartati menegaskan jika pihaknya bukan masalah setuju atau menolak RUU itu, melainkan RUU ini bukan satu-satunya instrumen persoalan yang dihadapi pemerintah. Sehingga pemerintah dan DPR harus hati-hati membuat skema dan merumuskan RUU ini dan tak sekadar untuk tambahan pajak Rp 60 triliun. Apalagi dana yang parkir di luar negeri itu kini sudah masuk ke Indonesia dalam bentuk property, kelapa sawit, tanah dan sebagainya.

Dengan pengampunan pajak itu kata Enny, pasti ada ketidakadilan dengan mereka yang selama ini taat pajak.

Dengan demikian, kalau RUU itu benar harus dibahas, seberapa besar manfaatnya dalam jangka panjang ke depan terhadap peningkatan wajib pajak?

“Kalau RUU itu sebagai langkah rekonsiliasi, selama ini apa

yang akan dan telah dilakukan oleh Dirjen pajak? Apakah data base-nya sudah terintegrasi dengan data kependudukan?

Ternyata kan masih bermasalah,” ungkapnya.

Karena itu tindak pidana pajak itu harus ada klasifikasinya. Kalau tidak menurut Enny, maka RUU itu akan menjadi modus baru jika aturannya tidak jelas, yang sesungguhnya yang terpenting adalah penegakan hukum (law enforcemant).

Memang kalau disahkan pada Juni 2016 nanti dana pajak akan bertambah, tapi di tahun 2017 belum ada jaminan.

Dengan demikian kata Enny, yang diperlukan untuk meningkatkan pajak tersebut adalah pertama, perluasan wajib pajak yang terintegrasi dengan data kependudukan. Kedua, menarik dana dari luar negeri itu kita tidak yakin kalau iklim usaha tidak aman, dan tidak nyaman bagi investor, dan ketiga, law emforcemant harus ditegakkan.

“Ketiga langkah itu yang harus dilakukan oleh pemerintah,” sc/and/parle pungkasnya.

ORI Perlu Pendekatan Kultural Agar Familiar

Daniel Johan.

menteri yang justru memberatkan tidak melindungi dan memberdayakan nelayan, kita minta segera dicabut. Masyarakat bisa melakukan gugatan atas peraturan yang bertentangan tapi masi berlaku,” ujar Daniel.

RUU tersebut diantaranya menjamin asuransi dan kepastian subsidi oleh negara untuk nelayan kecil seperti subsidi bahan bakar, air bersih, bibit benih induk, es dan pa teg/ans kan.

ANGGOTA Komisi II DPR RI Rahmat Nasution Hamka menilai bahwa Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memiliki tantangan besar lantaran namanya yang kurang populer di masyarakat. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan ORI di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis, (3/3/2016).

“Terus terang, ORI ini belum sangat familiar. Misalnya saya menanyakan pada mahasiswa dan anak sekolah tentang Ombudsman. Mereka menjawab, Apasih Ombudsman itu? ORI ini namanya saja tidak dikenal lalu bagaimana cara masyarakat ingin terlibat langsung. Coba dicari nama yang sedikit trend bagi anak muda,” ujar politisi PDI Perjuangan.

Anggota DPR dari dapil Kalimantan Tengah ini mengusulkan agar kelembagaan ORI tidak hanya diperkuat dari sisi struktural kelembagan saja te-

Rahmat Nasution Hamka.

tapi juga perlu diperkuat sisi kulturalnya.

“Tapi saya kira, ORI tidak hanya memperkuat sisi kelembagaannya saja secara struktural tapi juga perlu diperkuat sisi kultural kepada masyarakat.

Silahkan dicari bagaimana caranya. Tapi setahu saya banyak sekali cara-cara ringan, sederhana dan murah yang bisa dilakukan,” sambungnya.

Berbagai pendekatan kultural yang dimaksud seperti ORI melakukan turun ke jalan-jalan guna mendekatkan diri ke masyarakat. Selain murah, caracara kultural ini juga dipandang efektif guna mendapatkan popularitas di masyarakat guna menutupi kekurangan ORI yang kurang dikenal masyarakat ini.

“Misalnya saja ORI bikin gerakan jalan sehat dengan mem-

bagikan kaos di sekitaran Car Free Day (CFD). Selain itu sebagaimana kita ketahui, hampir setiap kota di Indonesia sudah sangat bnyk CFD. Sebetulnya itu adalah sarana yang paling efektif,” tutur Hamka yang juga mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini.

“Kalau Komisioner ORI ini ke daerah kan bisa sekalian juga datang ke CFD, ini kan juga bagian dari edukasi dan tidak perlu dana yang besar. Dan jika perlu libatkan juga Komisi II DPR RI,” pungkasnya.

Rapat kali ini dimaksudkan untuk membahas visi-misi dan program kerja ORI periode 2016-2021, hadir pula Wakil Ketua Komisi II Wahidin Halim dan Mustafa Kamal serta Ketua Komisioner ORI Amzulian Rifai. hs/mp www.lensaindonesia.com

6 ANALISA

Edisi 127/ 07 - 13 Maret 2016

Djamaluddin: Indonesia Mulai Bangun Proyek Luar Angkasa lum punya lahan. Tawaran itu belum secara spesifik memutuskan berapa disiapkan.

Apakah juga akan dipakai untuk pendaratan pesawat ulang aling?

Belum, baru peluncuran roket saja. Kalau pun ada, peluncuran melalui pesawat. Tapi itu masih sangat kasar perencanaannya.

Bahkan bentuk pengelolaan juga belum ditentukan.

Kepala LAPAN, Thomas Djamaluddin.

Kalau Indonesia ada anggarannya, maka bisa mengirimkan astronot ke antariksa. Sebab sampai saat ini belum ada sekolah astronot, yang ada hanya pelatihan hingga bisa menerbangkannya.

SEPTEMBER 2015 lalu, untuk pertama kalinya Indonesia meluncurkan satelit ‘mini’ ke luar angkasa setelah 70 tahun Indonesia merdeka. Kalah jauh dibandingkan India. Satelit itu diberinama LAPAN A2. Satelit ini dibuat oleh teknisi Indonesia dan bekerjasama dengan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI). Sementara satelit Palapa yang tahun 1976 bukan buatan Indonesia, melainkan buatan Hughes atau Boeing saat ini.

Di zamannya, Indonesia menjadi negara ketiga yang menggunakan satelit komunikasi setelah Amerika dan Kanada. Namun kemudian disalip India, bahkan Malaysia yang sudah mempunyai astronot.

Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Thomas Djamaluddin mengatakan sejak tahun lalu, Indonesia baru benarbenar mewujudkan mimpinya membangun luar angkasa.

Hasil pengindraan satelit LAPAN A2 itu belum bisa digunakan secara penuh. Makanya, saat ini LAPAN tengah membuat satelit LAPAN A3 yang akan diluncurkan pertengahan tahun ini ke angkasa.

Selama 40 tahun ke depan, kata profesor astronomi itu, Indonesia mulai serius menggarap proyekproyek pembangunan luar angkasa. Seperti memproduksi satelit, pesawat dan roket. Dalam waktu dekat LAPAN akan membangun bandara luar angkasa untuk peluncuran roket di Indonesia timur.

Namun banyak tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini. Menurut Djamal, sebagai negara besar, Indonesia sudah ketinggalan jauh dari sisi keilmuan luar angkasa. Bahkan kalah dari India yang mempunyai jumlah penduduk miskin tidak kalah dengan Indonesia. Berikut petikannya: Indonesia pertama kali membangun dunia antariksanya tahun 1976 dengan peluncuran satelit Palapa. Satelit tersebut Hughes atau Boeing saat ini. Lalu Indonesia membuat satelit sendiri tahun 2012, Lapan A2/ Orari. Mengapa begitu lama untuk membuat satelit sendiri?

Sejarah keantariksaan di Indonesia itu dimulai sejak era 60-an, baru akhirnya ditetapkan berdirinya LAPAN tahun 1963. Kegiatan LAPAN pertama lebih difokuskan ke pembuatan roket dan satelit, ditambah dengan penerbangan.

Tapi banyak kendala sebagai negara yang baru berkembang. Pertama masalah anggaran dan kedua masalah sumber daya manusia. www.lensaindonesia.com

Tahun 1976, Indonesia melalui perusahaan telekomunikasi kemudian membeli satelit komunikasi, SKSD Palapa. Indonesia menjadi negara ketiga yang menggunakan satelit komunikasi setelah Amerika dan Kanada. Kemudian tahun 2007, kita mulai putuskan kita harus mempercepat pengusaan teknologi satelit dengan bekerjasama dengan Jerman. LAPAN menyediakan anggarannya dan mengirimkan SDM ke sana. Saat itu kita perlu menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk menguasai teknologi satelit. Akhirnya engineering kita membuat satelit dengan bimbingan profesor di Jerman. Biaya sepenuhnya dari LAPAN, dari komponen sampai membayar profesor pembimbing.

Mengapa begitu lama? Karena memang SDM LAPAN ini dibatasi dengan aturan formasi pegawai negeri. Kita tidak bisa merekrut begitu saja, karena tergantung anggaran. Untuk teknologi satelit relatif mudah diperoleh karena sebagai teknologi yang disebut teknologi non militer. Selain itu anggaran kita sangat kecil. Misal lembaga antariksa Cina mempunyai tempat pembuatan satelit seluas 1 kota sehingga disebut space city. Jumlah pegawainya lebih dari 10 ribu khusus untuk pembuatan satelit.

Tahun 2016 LAPAN akan kembali meluncurkan satelit?

Satelit LAPAN pertama, A1 diluncurkan di India pada 10 Januari 2010. Bobot satelit ini 57 kg. Total anggaran yang dikeluarkan saat itu Rp35 miliar. Engineering yang dikirim ke sana, mereka mempersiapkan program satelit generasi berikutnya. Jadi membuat fasilitas pembuatan satelit untuk satelit kelas 100 Kilogram. Mereka membuat LAPAN A2 yang bekerjasama dengan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI). Satelit ini bukan hanya untuk pemantauan tapi juga untuk keperluan radio ORARI. Sebenarnya LAPAN A2 siap diluncurkan tahun 2012. Tapi roket India menunggu penyelesaian Astro SAT karena sudah ditentukan akan diluncurkan dengan LAPAN A2 karena di orbit yang sama. Akhirnya bisa diluncurkan September 2015 lalu.

Setelah A2 selesai, saat ini menunggu pembuatan A3 yang bekerjasama dengan IPB. Ini untuk memantau pertanian dan kapal laut.

Bobotnya hampir 100 kg. Ditargetkan bisa diluncurkan pertengahan 2016 ke antariksa. Untuk fungsi, LAPAN A1 sepenuhnya eksperimen. LAPAN A2 ada 20 persen opersional dan data sudah

bisa dimanfaatkan. LAPAN A3 bisa dimanfaatkan operasional sampai 40 persen. Aspek operasional itu, data-datanya sudah bisa dipakai.

LAPAN mempunyai tempat pembuatan roket dan satelit di Bogor, bukankah itu luas?

Itu tergolong kecil untuk pembuatan satelit dan sebagainya.

Pegawainya juga cuma 50 orang.

Lalu bagaimana untuk mengembangkan dunia antariksa Indonesia dengan keterbatasan itu?

LAPAN bekerjasama dengan BPPT dan industri. Tapi sementara ini dengan BPPT saja. Kami mengembangkan satellite nasional tapi terbentur dari segi biaya. Biayanya ditaksir sampai Rp5 trilun.

Itu dipakai untuk 3 fase. Pertama pengembangan satelit di luar negeri dengan mitra, kemudian kembali ke Indonesia membuat fasilitas pembuatan satelit. Kemudian ketika membuat satelit mandiri di Indonesia. Ini sulit untuk memperoleh anggaran seperti itu. Sementara LAPAN memutuskan ditunda dulu. Kita fokus pada satelit mikro sambil menunggu tambahan anggaran.

LAPAN tengah membangun Stasiun Luar Angkasa Republik Indonesia (SLARI) yang targetnya tahun 2030-2035 rampung.

Apa kabar proyek itu?

Media ada yang salah manafsirkan. Space port bukan space station. Jadi kita akan buat Bandara Antariksa atau Space port, tapi ditafsirkan sebagai stasiun luar angkasa. Jadi yang dimaksud tempat peluncuran roket. Jadi direncanakan di Biak atau Morotai.

Tapi ini belum diputuskan di mana. Sekarang kita sudah mempunyai stasiun uji peluncuran roket di Garut. Tapi skalanya kecil. Tapi yang ukurannya besar, perlu daerah khusus di arahkan lokasinya dekat ekuator. Agar biaya untuk peluncuran akan lebih murah untuk mencapi orbit.

Bagaimana detil rencana pembangunan itu?

Baru rancangan kasar. Sebenarnya amanat dalam UU Keantariksaan sudah dimasukan dalam direncana induk keantariksaan 25 tahun atau sampai 2040. Diharapkan nanti penguasaan 3 teknologi bisa masuk, terkait saint antariksa, teknologi pemerbangan dan antariksa, dan pengindraan jauh. Ditambah dengan pengoperasian bandara antariksa.

Seberapa luas bandara itu?

Di Biak, sejak LAPAN berencana untuk membangun keantariksaan, sudah menyediakan lahannya.

Sudah ada lahan sekitar 100 hektar.

Itu masih kurang. Di motorai sudah ada tawaran, tapi LAPAN be-

Sejauh mana keterlibatan badan antariksa Indonesia dalam ‘percaturan’ proyek antariksa dunia?

Keantariksaan luas, soal science antariksa, teknologi wahana dan pemanfaatnya. Dengan internasional LAPAN sudah bekerjasama karena kita masih pakai data pengindraan satelit internasional. Indonesia juga masuk dalam komunitas science antariksa dalam pertemuan ilmiah.

Soal teknologi, teknologi roket dan satelit meski kalah dengan negara maju, dibandingkan negara berkembang kita mempunyai kelebihan penguasaan teknologi roket hanya ada di Indonesia di kawasan ASEAN. Kalau satelit kita hampir sama kayak Singapura, Thailand, Vietnam, dan Malaysia.

Sama-sama membangun satelit.

Negara mana yang sebanding dengan Indonesia dari sisi pengembangan dunia antariksa?

Sulit mencari perbandinganya.

Tapi yang di atas Indonesia itu Korea Selatan dan India. Kalau teknologi pesawat terbang, Indonesia unggul di ASEAN. Anggaran LAPAN untuk kembangkan keantariksaan kecil. Berapa jumlahnya?

Dan bagaimana pola pembiayaannya?

Anggaran itu selalu dikaitkan dengan program, kita tidak bisa ngotot. Kita ajukan program dan meminta SDM biasanya dalam bersamaan. Dengan program yang kita buat di 2017, kita minta anggaran Rp2 triliun. Dengan catatan semua program yang diusulkan LAPAN ini dibiayai. Tahun 2015 kita dapat Rp600 miliar, di 2016 Rp 777 miliar. Kalau saya mencari di google dengan kata kunci astronot Indonesia keluar nama Pratiwi Sudarmono, yang belum sempat ke luar angkasa karena tidak jadi ikut terbang dengan Palapa. Lalu Rizman Adhi Nugraha, pemenang undian salah satu produk minyak wangi yang diklaim sebagai astronot pertama Indonesia. Apakah Indonesia tidak mempunyai astronot?

Persoalan astronot itu masuk dalam persoalan kebanggaan nasionalisme negara saja. Tapi memerlukan biaya besar. Malaysia mengirimkan astronot, karena anggaran mereka besar. Indonesia punya sumberdaya untuk astronot, tapi tidak ada anggaran. Astronot itu dikirimkan ke Rusia, Amerika, Jepang dan Cina. Negara membayar untuk pendidikan itu sampai nanti si astronot bisa terbang dengan misi luar angkasa di antara kedua negara. Negara belum ada uang untuk itu. Kalau pun ada pihak swasta yang membantu membiayai, mereka pun akan menghitung keuntungannya. Sementara keuntungan pengiriman itu tidak ada keuntungan uang, tapi hanya kebanggaan nasional saja.

Berapa yang harus dibayar negera untuk memberangkatkan calon astronot ke pendidikan astronot dan berangkat ke luar angkasa?

Saya belum tahu pasti besarnya, mungkin sampai triliunan. Kalau Indonesia ada anggarannya, kita bisa kirim. Sebab belum ada sekolah astronot, yang ada hanya pelatihan hingga bisa menerbangkannya. Pendidikan untuk astronot itu bukan untuk beberapa bulan ke depan, tapi tahunan. Sampai nanti waktunya peluncuran, dan melakukan pelatihan ketat.

Berapa jumlah astronot atau bakal calon astronot Indonesia? peb/sua Belum ada.

Idrus Marham.

Idrus Marham: Caketum Golkar Harus Bisa Akhiri Cara-Cara yang Tak Bermoral MENGEDEPANKAN kepentingan partai dari pada kepentingan pribadi menurut Idrus Marham sangat diperlukan sebagai syarat mutlak untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke depan. Dirinya yang ikut mencalonkan diri mengaku memiliki dan sudah membuktikan sikap itu. Berikut petikannya: Memangnya sudah berapa DPD yang dukung Anda?

Saya selama menjadi Sekretaris Jenderal partai yang sekarang ini sudah enam tahun dan selama ini selalu melakukan komunikasi politik dengan mereka, dan selama menjadi Sekjen saya telah melakukan langkah-langkah yang mengedepankan kepentingan partai, tidak berpikir untuk diri saya sendiri. Kepentingan partai lebih utama dari kepentingan pribadi.

Contoh konkretnya?

Awal tahun 2011 saya mengundurkan diri sebagai anggota DPR, dengan pertimbangan semata-mata fokus pada posisi saya sebagai Sekjen. Tahun 2011 saya juga ditawari Menteri oleh ARB (Aburizal Bakrie) untuk diusulkan dalam reshuffle kabinet pada waktu itu, saya lagi-lagi menolak. Karena saya masih Sekjen dan ingin prioritas. Pada tahun 2014, lagi-lagi saya tidak mencalonkan pada Pileg, meskipun ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen daftar caleg, tapi saya katakan jangan.

Karena kita ingin konsentrasi. Dan yang paling penting, ketika Partai Golkar mengalami dilema, ancaman tidak bisa ikut dalam pilkada pada tahun yang lalu, waktu itu inisiatif sendiri tanpa ada tekanan apa-apa, yang penting Partai Golkar ikut pilkada dan saya siap mun-dur sebagai Sekjen ketika itu, dan saya memanggil saudara (Zainuddin) Amali, Anda saja sebagai Sekjen. Saya mendatangi ARB dan JK untuk meyakinkan ini. Pengorbananpengorbanan seperti ini tentu diperlukan ketika menjadi pemimpin ke depan atau siapapun kita yang memiliki syahwat kekuasaan yang lebih tinggi.

Apabila Anda terpilih sebagai Ketum, bersedia nggak dicapres atau dicawapreskan?

Maka itu pandangan saya, ketua umum Partai Golkar tidak otomatis menjadi calon presiden atau wakil presiden 2019.

Kenapa?

Karena paradigmanya beda, karena yang memilih ketua umum adalah para pemegang suara DPD I dan DPD II Partai Golkar dan Ormas. Tetapi calon presiden

dan cawapres dipilih oleh rakyat, karena itu saya akan menciptakan sebuah sistem yang memberi peluang kepada seluruh kader partai Golkar untuk bersaing duduk pada posisi itu.

CARANYA? Saya akan melakukan metodologi survei dengan lembaga survei yang independen, dan siapapun yang dikehendaki oleh rakyat, itulah yang ditetapkan di Golkar. Siapapun dia. Begitulah kalau Golkar ingin besar.

Memangnya Munas Golkar bisa berlangsung demokratis?

Tidak hanya demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan tetapi juga harus jujur dan berkualitas. Maka kata jujur itu tercermin pada prosesproses yang tidak diwarnai dengan money politics, pertimbangan matematis. Sementara konsep berkualitas itu adalah bahwa mengedepankankonsep dan gagasan, yang dilakukan melalui perdebatan konseptual, agar ketua umum yang terpilih nanti mempunyai konsep yang jelas, ideologi yang tegas, jaringan sosial yang kuat.

Kenapa demikian?

Saya melihat, ke depan ini pertarungan politik semakin terbuka. Karena itu, ketua umum yang terpilih melekat potensi kematangan ideologis, intelektual, sosial dan politik itu penting. Kalau tidak punya kematangan politik maka akan lebih berorientasi pada lobi-lobi, bahkan bargaining yang menyimpang dari tujuan utama Partai Golkar.

Kabarnya KPK diminta dilibatkan untuk mengantisipasi money politics di Munas?

Yang kita inginkan adanya kesadaran bersama dari semua calon ketua umum yang ada untuk mengakhiri caracara yang tidak bermoral, tidak bermartabat, yaitu melegitimasi money politics, transaksional. Saya mencermati, sejak reformasi ketika praktik money politics marak di hampir semua partai termasuk Golkar, maka elektabilitas partai dari waktu ke waktu semakin turun. Saya kira ini harus kita cermati semua.

Jadi uang itu tidak perlu?

Kita perlu uang, tapi bukan satu-satunya yang penting, tapi ba-gaimana komitmen kerakyatan kita kalau Golkar menang di Pemilu yang akan datang. Tapi kalau hanya mengedepankan transaksi kemudian tidak muncul di tengah masyarakat, maka Golkar akan ditinggalkan hrm oleh rakyat.

SAMBUNGAN 7

Edisi 127/ 07 - 13 Maret 2016

Agenda...

Sambungan Halaman 1 “Apapun pandangan sebagian orang itu sah-sah saja, jadi yang bisa saya sampaikan bahwa diponeering juga merupakan sesuatu yang diperbolehkan oleh hukum,” katanya.

Senada, Bambang Widjojanto (BW), berterima kasih kepada Jaksa Agung M Prasetyo yang melakukan deponering terhadap kasus hukum yang menimpanya.

Meski memaafkan orang-orang yang dianggapnya melakukan kriminalisasi, Bambang tetap tidak akan melupakan segala hal yang telah ia alami.

“Secara pribadi saya memaafkan, tetapi tidak melupakan,” ujar Bambang saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/3/2016).

Bambang meminta agar

pengalaman yang ia peroleh dapat dijadikan pembelajaran agar upaya pemberantasan korupsi tidak terhenti lantaran banyak tantangan yang dihadapi. “Saya memaafkan semua pihak yang pernah menzalimi saya. Bagi saya, itu sudah masa lalu,” kata Bambang.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo memutuskan untuk mengesampingkan (deponeering) perkara yang mendera mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

“Keputusan yang diambil adalah mengesampingkan perkara mendeponering perkara atas nama Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Pengesampingan dilakukan semata-mata atas kepenti-

Orangnya...

Sambungan Halaman 1 Andi Arief membeberkan skenario Ahok untuk menghindar dari kasus korupsi RS Sumber Waras. “Cara Ahok menghindar dari korupsi Sumber Waras: Minta segera ditetapkan Cagub oleh partai, agar kesan kriminalisasi kalau KPK tetapkan. Cara lain Ahok hindari korupsi Sumber Waras, kabur ke Singapura. Hati-hati, saya dapat info terpercaya, Ahok sudah persiapkan kabur ke Singapura,” ungkap ?@AndiArief_AA. Tak hanya itu, Andi Arief juga menyindir posisi Ahok dengan mengaitkan sikap Wali Kota Bandung Ridwan Kamil(RK) yang mundur dari bursa Pilgub DKI Jakarta 2017. “RK sudah ambil putusan yang tepat, jangan mau jadi kutu loncat dan karbitan.

Memimpin itu panggilan jiwa, kalau Ahok nunggu panggilan KPK,” sindir @AndiArief_AA. Tak hanya itu, Andi Arief mengkritisi pernyataan wakil ketua KPK, Basaria Panjaitan yang mengatakan tidak ada unsur Tindak Pidana Korupsi dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Andi menyindir Basaria seakan pasang badan untuk Ahok terkait kasus tersebut.

“Basaria komisioner pasang badan atas sebuah kasus. Di dalam tahap penyelidikan pun harusnya dilarang, apalagi penyidikan. Ini pertama kali,” cuit @AndiArief_AA. Menurut Andi, penyidik KPK meminta audit forensik tetapi Basaria Panjaitan menolak permintaan itu. Penolakan itu, lantaran dinilai Andi, Basaria Panjaitan mengetahui persis audit forensik akan membuka tabir jelas bagaimana perampokan sumber waras terjadi.

“Sumber waras sudah dinaikkan penyidikan ada kerugian negara dan pelanggaran hukum dan aturan.

Audit forensik diminta penyidik menguatkan,” kicau Andi dalam Twitter-nya.

Politikus Demokrat ini menuding Basaria menolak audit forensik karena me-

ngetahui uang hampir Rp 800 miliar itu melibatkan Ahok dan istrinya. Terlebih korupsi sumber waras banyak berjasa terhadap polisi sehingga menurut Andi, Basaria sangat pasang badan terhadap Ahok.

“Uang hampir 800 M terlalu gampang diaudit memperkuat keterlibatan veronika dan ahok. Audit forensik. Bukankah uang ditransf malam hari?.”

“Uang negara, Uang APBD DKI, tanpa dianggarkan dalam APBDP 2014 dirampok oleh pembicaraan Ahok dan Ibu kita Kartini mewakili sumber waras,” cuit Andi.

Menanggapi puluhan kicauan Andi Arief, Ahok tidak memperdulikannya. Ia justru menilai Andi Arief numpang ngetop. Ahok mengatakan, tidak memiliki waktu menjawab tudingan bahwa dirinya terlibat kasus korupsi dalam pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI. “Saya nggak ada waktu, saya lagi ngurusin banjir,” ujar Ahok di Balai Kota DKI, Rabu, (2/3/2016).

Ahok mengatakan, Andi sekadar membuat kegaduhan dengan mengirim seri cuitan. Andi ingin turut disorot media. Orang nomor satu di DKI Jakarta itu lantas mengancam akan menggugatnya. “Aduh, Andi Arief itu kalau mau ngetop jangan numpang Ahok, deh. Mau saya gugat?” katanya.

Sebelumnya KPK menegaskan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras hingga kini masih dipelajari. Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengimbau agar masyarakat tidak tergesa-gesa meminta KPK menaikkan status kasus pembelian lahan RS Sumber Waras dari penyelidikan menjadi penyidikan.

“Untuk sementara itu masih kita pelajari, karena untuk menaikkan kasus ke tingkat penyidikan itu tidak semudah yang kita bayangkan, harus ada dua alat bukti dulu,” ujar Basaria di Gedung KPK, Senin (29/2) lalu.

Indonesia...

Sambungan Halaman 1 SYARAT PARA MELAMAR ADALAH: 1. WNI 2. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa 3. Sehat Jasmani dan Rohani 4. Usia minimal 40 tahun dan untuk Direktur dan Kepala Biro dan 35 tahun untuk Kepala Bagian dan Koordinator sampai tanggal akhir tanggal pendaftaran 5. Tidak pernah terlibat

masalah pidana 6. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat 7. Tidak punya hubungan keluarga atau semenda 3 derajat dengan pimpinan KPK

ngan umum,” kata Muhammad Prasetyo di Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (3/3/2016).

Prasetyo menjelaskan langkah yang diambilnya telah sesuai dengan pasal 35 (c) Undang-Undang Kejaksaan.

Langkah Jaksa Agung menerbitkan deponering terhadap kasus yang melilit bekas komisioner KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto tentu saja menimbulkan pro dan kontra di publik. Kalangan LSM yang selama ini menjadi pendukung Bambang Widjojanto dan Abraham Samad menyambut positif langkah tersebut.

“Mengapresisasi keputusan deponering Jaksa Agung. Deponering adalah mekanisme hukum yang sejalan dengan instruksi Presiden untuk menghentikan kriminalisasi,” ujar kuasa hukum Bambang-Samad, Dadang Trisasongko melalui siaran pers di Jakarta, Jumat

(4/3/2016).

Kuasa hukum bekas komisioner KPK itu juga menyebutkan deponering merupakan sebagai upaya korektif terhadap kinerja kepolisian dalam kasus tersebut.

“Makanya, harus ada evaluasi internal maupun eksternal terkait kinerja kepolisian dalam kasus ini,” tambah Dadang seraya menyebutkan salah satunya terkait dengan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait maladminitrasi dan pelanggaran HAM dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Sementara Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman mempertanyakan sebaiknya Jaksa Agung menjelaskan secara terbuka tentang pertimbangan menerbitkan deponering terkait dengan kepentingan umum sebagai landasan penerbitan kebijakan tersebut.

“Jaksa Agung harus menjelaskan kepada publik

Dia juga mengatakan selama KPK belum memiliki dua buah alat bukti yang cukup, penyidik tidak akan memaksakan diri untuk meningkatkan kasus tersebut ke penyidikan. Selama ini, dia belum melihat ada dua bukti yang cukup kuat untuk menaikkan status kasus Sumber Waras ke penyidikan.

“Selama itu (dua alat bukti) nggak ada kita tidak akan naikkan, karena belum ada mengarah Tindak Pidana Korupsi belum ada kita lihat di sana” pungkasnya.

Seperti diketahui, Kasus yang diduga menyebabkan kerugian Rp 191 miliar pada anggaran APBD Perubahan 2014 itu. Pimpinan DPRD memastikan ada indikasi dalam proyek ini dan melibatkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

“Jadi menaikkan kasus itu ke tingkat penyidikan tak semudah yang kita bayangkan,” kata Basaria.

Pernyataan Basaria ini pun mendapat pujian dari Ahok. “Berarti KPK profesional. Saya terima kasih. Memang dari awal tidak ada indikasi korupsi. Sebetulnya kalau diproses saya ikut hukum saja,” kata Ahok.

“Tidak ada hubungannya dengan Pilgub. Orang saya tidak pernah niat maling.

Niat aja kagak,” sambung dia.

Ahok percaya kepada KPK yang mengangani kasus ini.

Sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan dari proses hukum yang tengah berjalan di lembaga antirasuah itu.

“Saya percaya KPK akan kerja profesional. Pasti penyidik akan cek, ada enggak niat jahat? Kedua, ada korupsi nggak? Ada kerugian negara nggak? Nah, KPK akan kerja profesional. Nah saya ikutin aja, proses hukum jalan terus.

Saya mah santai saja, saya percaya KPK kerja profesional.

Kenapa takut?” tandas Ahok.

Sementara itu Pernyataan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan yang menyebut kesulitan untuk menaikkan kasus RS Sumber Waras menjadi tahap penyidikan dinilai sebagai salah satu konspirasi. Penilaian ini disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana akrab disapa Haji Lulung.

Lulung mengungkapkan, ada dugaan konspirasi yang

dilakukan oleh penguasa kepada penegak hukum dalam hal ini KPK. “Jangan takut ada konspirasi kekuasan. Kata Haji Lulung penegak hukum harus benar, jangan takut sama konspirasi kekuasaan,” ungkap Lulung saat dihubungi, Rabu (2/3/2016).

Politikus PPP itu menyebut pernyataan Basaria Panjaitan adalah pernyataan yang diungkapkan secara pribadi bukanlah secara institusi.

“Harusnya dia (Basaria) resmi dong lakukan jumpa pers, karena dia tengah menangani kasus dugaan korupsi terhadap RS Sumber Waras.

Bukan pernyataan pribadi seperti itu,” ujarnya.

Lulung menilai apa yang dikatakan Basaria seperti ada konspirasi tersebut. “Kenapa Basaria Panjaitan mengatakan seperti itu. Kenapa waktu itu Ahok bilang kasus RS Sumber Waras sudah basi, berarti Ahok sudah tahu apa yang dilakukan oleh KPK bahwa dia nggak terbukti. Berarti ada dugaan konspirasi kalau KPK tak akan jadikan Ahok tersangka,” tegasnya.

Senada, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon meminta agar KPK segera mengusut tuntas kasus sumber waras yang melibatkan Ahok. Fadli mengakui adanya masalah dalam kasus sumber waras.

“Jadi ada masalah di dalam masalah Sumber Waras, yaitu satu tindakan yang mengarah pada korupsi dan itu sudah ada temuannya di BPK. Waktu itu kita tunggu dan hasilnya BPK juga mengeluarkan itu (temuan dugaan korupsi). Jadi saya kira tidak ada alasan KPK menunda-nunda untuk mengusut dan segera memeriksa masalah Sumber Waras itu. Dan gak boleh KPK itu tebang pilih, gak boleh dia melindungi siapapun termasuk Ahok,” tutur Fadli di Kompleks Senayan, Rabu (2/3/2016).

Politisi Partai Gerindra itu juga mengaku mendapat informasi dari salah seorang komisioner KPK yang mengatakan adanya dugaan korupsi yang dilakukan Ahok dalam kasus Sumber Waras tersebut. “Saya mendapatkan informasi dari salah seorang komisioner KPK bahwa (Ahok) sudah pasti kena,” tuturnya. bcr/az/non

10. Pelamar tidak sedang menjalankan ikatan dinas atau wajib kerja

15. Pengumuman tahapan seleksi dicantumkan di website kpk.go.id dan https://kpk.expert.com “Seluruh perekrutan dilakukan tim konsultan independen kecuali wawancara tahap akhir dan pelamar tidak diperkenankan menghubungi pegawai KPK dalam seleksi bila terbukti berhak menggugurkan proses rekrutmen,” tambah Bimo.

Hanya yang lolos seleksi yang dipanggil untuk tahap selanjutnya seluruh tahapan tidak dipungut biaya apapun kalau ada pihak yang menjanjikan sesuatu dapat lapor ke pengaduan@kpk.go.id Batas akhir pendaftaran 16 Maret 2016. “Bisa mendaftar besok setelah pukul 06.00,” ungkap Bimo. dhu/ rim

11. Pelamar tidak sedang berstatus pegawai tetap atau PNS yang sedang dipekerjakan di KPK 12. Rekrutmen dan seleksi diperuntukkan untuk bukan PNS, anggota Polri, anggota TNI.

8. Tidak punya hubungan keluarga atau semenda 3 derajat tersangka, terdakwa, atau terpidana korupsi

13. Pelamar bersedia mengikuti proses masa tahapan rekrutmen di Jakarta, seluruh akomodasi dan transportasi ditanggung pelamar

9. Setiap pelamar hanya boleh mendaftar 1 posisi

14. Proses melalui web https://kpk.expert.com

apa kepentingan umumnya.

Kalau tidak dijelaskan ini ada kesan penegak hukum main main,” ujar Benny saat dihubungi Jumat (4/3/2016).

Menurut politisi Partai Demokrat ini, deponering tidaklah menghapus status hukum Bambang Widjojanto dan Abraham Samad sebagai tersangka dalam dua kasus yang berbeda. Menurut dia, secara ketentuan hukum, bekas komisioner KPK itu telah terbukti melanggar hukum. “Karena sudah P21,” cetus Benny.

Sementara anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan lebih baik perkara yang melilit Bambang dan Abraham dibawa dalam proses pengadilan. Ia berpendapat dengan dibawa ke proses pengadilan, bekas komisioner KPK itu mengetahui mereka benar-benar dikriminalisasi.

“Deponering tidak menjawab apakah BW dan AS benar-benar tidak bersalah, juga tidak dapat disimpulkan bahwa mereka dikriminalisasi,” ujar Arsul.

Anggota Komisi III DPR

dari Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto menilai langkah Jaksa Agung menerbitkan deponering telah mengabaikan proses hukum dan lebih mengedepankan pertimbangan politik.

“Karena dengan deponering ini, proses hukum dikalahkan hanya melalui proses politik. Kan kita bicara hukum, bukan bicara politik,” tegas politisi Partai Gerindra ini.

Sementara terpisah Kapolri Badrodin Haiti memprtanyakan pertimbangan Jaksa Agung dalam menerbitkan deponering. Menurut dia, langkah Jaksa Agung menimbulkan pertanyaan di publik.

“Kepentingan umum itu kepentingan umum yang mana, sehingga tidak menimbulkan ada keadilan dan kepastian hukum yang dikorbankan,” ujar Badroridin di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (4/3/2916).

Lebih lanjut Badrodin mempertanyakan soal kepentingan umum yang dimaksud sebagai dasar penerbitan deponering. Badrodin menye-

Kapal...

Sambungan Halaman 1 Selain itu, Bambang juga menjabarkan dalam Pasal 202 juga disebutkan bahwa pemilik kapal wajib menyingkirkan kerangka kapal yang mengganggu keselamatan berlayar paling lambat 180 hari sejak tenggelam.

“Lah ini pemerintah kok justru menenggelamkan kapal-kapal itu di laut dekat pantai, bahkan pada jarak kurang dari 1 mil dari pantai yang berpotensi besar mengganggu alur pelayaran.

Saya ga habis pikir, kapal yang tenggelam akibat kecelakaan diperintahkan untuk segera diangkat, ini kok malah ditenggelamkan dengan sengaja. Logikanya dimana,” urai politisi Partai Gerindra ini.

Sedangkan untuk aturan IMO, lanjut dia, juga sudah

jelas hanya mengizinkan bahan organik yang dibuang ke laut. Meski begitu pembuangan bahan organik itu harus disaring dulu sebelum dibuang ke laut, antara lain melalui OWS (oil water separator) pada jarak minimal 25 mil dari pantai.

“Artinya pengeboman kapal itu sama saja dengan membuang sampah anorganik dan B3 di laut, merusak habitat laut, mengganggu alur pelayaran dan merusak keindahan laut,” urai Bambang.

Bambang Haryo juga menuding Menteri Susi selaku pemerintah justru melakukan pelanggaran atas aturan yang dibuat pemerintah sendiri antara lain Peraturan Pemerintah No. 18/1999 tentang Pengelo-

Risma...

Sambungan Halaman 1 Perempuan yang telah menyabet berbagai penghargaan itu berbagi kisah mulai dari program pencegahan korupsi melalui sistem yang memanfaatkan teknologi, pembangunan taman, kebersihan, pemberdayaan UKM, pendidikan, pengelolaa sampah, penanganan banjir, wisata hingga kisah penutupan lokalisasi Dolly.

Risma menekankan, membangun infrastuktur kota memang penting, tetapi membangun kualitas warga jauh lebih penting agar kemajuan kota dapat dinikmati oleh warganya.

“Untuk apa pemerintah kota membangun infrastruktur maju kalau yang menikmati bukan warganya. Warga asli kota harus menikmati manfaat dari pembangunan kota. Mereka harus menjadi tuan dan

nyonya di kotanya sendiri,” ujar Risma.

Dia juga meyakinkan bahwa bila ada kehendak kuat dan didasari ketulusan maka semua upaya membangun kota yang dihadapkan pada keterbatasan anggaran akan teratasi.

“Tuhan pasti akan memberi jalan. Yang penting kita mempunyai niat dan tulus.

Semua akan mudah. Tinggal kita mau atau tidak,” ujarnya.

Sementara, Wali Kota Jayapura Benhur menyatakan, perlu bagi jajaran pemerintah Kota Jayapura untuk mengambil nilai positif yang telah dikembangkan Kota Surabaya. “Ibu Risma menjadi salah satu panutan dalam penyelenggaraan pemerintah bersih dan modern. Kami senang bisa berbagi pengalaman,” ujarnya.

Setelah talk show, Risma bersama Benhur membuka

‘Nabi Isa’...

Sambungan Halaman 1 Ia juga menjelaskan perihal batu yang diletakkan di dalam masjid dan sejumlah gambar pewayangan yang terlihat di Masjid Shirotol Mustaqim.

“Fatwa yang diterbitkan MUI merupakan hasil dari kajian yang kami lakukan.

Alhamdulillah, Pak Jari dan pengikutnya bisa menerima fatwa MUI. Mereka juga mengakui kekeliruan yang selama ini dilakukan,” bebernya.

Usai mendengar penjelasan MUI, Jari dan pengikutnya akhirnya menerima fatwa tersebut. Selanjutnya, Jari

bersama dengan pengikutnya membaca syahadat dan kembali ke ajaran Aqidah Islam. Selanjutnya Jari dan pengikutnya menandatangani surat pernyataan kembali kepada Akidah Islam yang sebenarnya.

Usai prosesi pembacaan dua kalimat syahadat, MUI juga melepas batu yang oleh Jari disebut sebagai batu Maqom Nur Muhammad, yang berada di dalam masjid Shirotol Mustaqim. Batu seberat satu kuintal itu kemudian dinaikkan ke atas mobil dan dibawa ke kantor Kementrian Agama (Keme-

butkan apakah ada unjuk rasa yang besar terkait kasus tersebut? “Kan ini harus dijelaskan oleh Jaksa Agung, supaya publik tidak bertanyatanya,” tegas Badrodin.

Langkah Jaksa Agung mengeluarkan deponering terhadap Bambang Widjojanto dan Abraham Samad bermula dari desakan sejumlah LSM yang menilai proses hukum terhadap bekas komisioner KPK itu sarat dengan dugaan kriminalisasi.

Presiden Jokowi memanggil Jaksa Agung terkait dengan kasus tersebut agar diselesaikan sesuai koridor hukum.

Bagaimanapun, langkah Jaksa Agung mengeluarkan deponering ini memiliki banyak makna dan dampak turunan. Tidak sedikit yang menilai, deponering ini sebagai upaya Jaksa Agung mencari simpati dari kelompok pendukung Bambang-Samad. Di sisi lain, keputusan ini akan berimplikasi dalam penegakan hukum di Indonesia yang secara prinsip semua orang sama di mata hukum. mdr/ ray/abb

laan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan pelakunya diancam denda Rp 2 miliar.

Tak hanya itu, pihaknya juga menyesalkan dalam upaya pengeboman tersebut melibatkan instansi lain, khususnya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan TNI Angkatan Laut.

Bambang khawatir kesalahan pemerintah ini akan terus mendapat pembenaran, bahkan didukung masyarakat karena dianggap tepat, dan terus berlanjut secara sembarangan sehingga semakin banyak sampah dan bangkai kapal berserakan di laut.

“Dengan adanya fakta yang saya sampaikan ini harapannya masyarakat tahu apa yang dilakukan Menteri Susi salah dan tentunya akan merugikan masyarakat pada umumnya,” tandas pria yang juga pengusaha kapal ini. sarifa

gerak jalan umum dan tingkat pelajar di Jalan Entrop, Jayapura.

Risma mendarat di Bandara Sentani pada Jumat pagi sekitar pukul 07.00 WIT. Risma baru pertama kali menginjakkan kaki di Tanah Papua. Saat tiba di Bandara Sentani, Risma disambut dengan tarian selamat datang. Dalam prosesi tarian itu, dia mendapatkan penghormatan menginjak piring adat sebagai simbol sudah menjadi satu keluarga besar.

Risma dijadwalkan menghadiri temu kader Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) se-Papua.

Sebelumnya, Risma berbagi ilmu dalam dialog Nawa Cita yang merupakan rangkaian Peringatan HUT ke-66 Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-54 di Kota Palu, Kamis (3/3).

“Walaupun kerap dikaitkan dengan istilah pejabat atau pegawai buangan, aparat Satpol PP tidaklah harus berkecil hati,” kata Risma. lic

nag) Jombang.

Seperti diberitakan, Jari membuat pengakuan yang mengejutkan. Dia mengaku mendapatkan wahyu yang disebutnya sebagai Isa Habibullah atau Isa kekasih Allah. Diakuinya, wahyu tersebut dia terima pada Jumat Legi tahun 2004.

Ketika itu Jari mondok di salah satu pesantren Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.

Saat itu, Jari sedang shalat malam. Ketika sujud, dadanya serasa ditekan. Bersamaan dengan itu, Jari mendengar panggilan sebanyak 7 kali berupa ayat pertama Surat Yasin. Dari situ, warga Dusun Gempol ini mendapatkan petunjuk sebagai Isa Habibullah atau Isa kekasih Allah. obi www.lensaindonesia.com

8 CLASH OF CULTURE

Edisi 127/ 07 - 13 Maret 2016

Tingkah ‘Gila’ Cornelia Agatha si Ratu Setan

Seorang Kakek Bikin Lukisan Tiga Dimensi dari Sampah Kertas AMIR Hendi, warga Desa Irigasi Permu, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, memang kreatif. Ia mampu memanfaatkan sampah kertas menjadi produk berdaya guna dan bernilai jual. Ya, lukisan tiga dimensi.

Awalnya, Amir resah dengan sampah kertas yang sering berserakan di sekitar rumah. Selain merusak pemandangan, sampah kertas juga menimbulkan rasa kurang nyaman. Menyikapi kondisi ini, Amir coba mengumpulkan dan membuangnya ke tempat sampah. Perlahan, ia berpikir untuk memanfaatkan sampah kertas tersebut agar memiliki nilai tambah.

“Sayang kalau hanya dibuang. Seakan, tidak ada manfaatnya sama sekali,” terangnya, belum lama ini.

Amir pun teringat dengan pengalaman membuat peta dari bubur kertas sewaktu menjadi guru di SMPN 1 Kepahiang. Bermodal pengalaman itu, Amir coba memanfaatkan sampah kertas untuk membuat lukisan bunga.

“Ternyata bisa. Tapi hasilnya kurang memuaskan.

Selang beberapa hari setelah kering, keluar aroma tidak sedap atau busuk dari lukisan. Namun saya tidak putus asa, malah termotivasi untuk menciptakan hal baru setelah berulang melakukan eksperimen, akhirnya solusi ditemukan.”

Sejumlah lukisan yang dibuat, awalnya memang sebagai hiasan rumah. Ternyata, tidak sedikit orang yang melihat, berminat untuk membeli. Amir pun berpikir untuk menjadikannya sebagai usaha sampingan, selain usaha warung manisan dan kuliner yang dimiliki keluarganya. Dorongan itu kian menguat saat dia memasuki masa pensiun.

“Walau sampingan, tapi hasilnya cukup lumayan.

Bisa membantu biaya pendidikan empat anak saya sewaktu mereka kuliah di Yogyakarta,” ujar pensiunan pegawai negeri sipil ini yang mulai menjadikannya sebagai usaha sampingan sejak 2003.

Untuk membuat lukisan tersebut tidaklah butuh modal besar dan proses yang rumit. Bahan bakunya hanya sampah kertas seperti koran, karpet telur, kotak rokok, kardus atau lainnya yang mudah ditemukan.

Sampah-sampah tersebut direndam sampai lembut, lalu ditumbuk agar halus seperti bubur. Selanjutnya, bubur kertas itu diaduk dengan lem dari sagu yang dicampur cuka. “Campuran cuka diperlukan agar tidak menimbulkan bau busuk dan tahan lama.”

Lukisan biasanya dibuat di atas triplek dengan menggunakan sendok kecil. Setelah selesai, lukisan dijemur hingga kering lalu diberi warna dari cat kayu atau semprot, dan kembali dijemur hingga kering.

“Satu lukisan butuhn waktu paling lama seminggu.

Tapi, kalau sudah terampil, satu kali pembuatan bisa lima lukisan dalam seminggu. Artinya, sebulan bisa 20 lukisan yang saya dibuat.”

Amir tidak hanya membuat lukisan 3 dimensi berupa bunga Rafflesia, amorphophallus dan lainnya, tetapi juga pemandangan dan orang. Bahkan, suami Zubaidah ini pun memanfaatkan sampah kertas untuk membuat topeng, patung dan miniatur. Sejumlah karyanya ini sering dibeli kalangan pejabat sebagai hiasan di rumah dan kantor. Tidak sedikit juga yang dibeli untuk dijadikan suvenir ke Riau, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat dan provinsi lainnya.

Amir menuturkan, cukup banyak orang bekerja mengumpulkan sampah kertas dan lainnya sebagai pendapatan. Sayang, sampah-sampah tersebut tidak dimanfaatkan untuk dibuat beragam produk yang bernilai guna.

“Untuk membuat satu lukisan, saya membutuhkan sekitar 0,5 kg kertas. Kalau kertas bekas yang dijual, pendapatan yang diperoleh mungkin hanya Rp2.000 – Rp5.000. Tapi kalau dibuat lukisan, harganya bisa menjadi puluhan bahkan ratusan ribu rupiah,” kata Amir yang menjual satu lukisannya hingga Rp600.000.

Mantan guru biologi dan pendidikan jasmani ini berpendapat, ada baiknya pemerintah setempat bisa memfasilitasi para pengumpul barang bekas dengan memberikan pelatihan. Amir pun bersedia menjadi pelatih tanpa dibayar. “Saya optimis, keterampilan pemanfaatan sampah bisa memberikan pendapatan yang cukup besar dan masalah sampah akan teratasi.”

Sejauh ini, kakek enam cucu ini telah memberikan pelatihan kepada sejumlah warga di desanya dan desa tetangga. Hasilnya, sudah ada warga yang membuat gantungan kunci dan suvenir pernikahan dari sampah kertas.

“Saya sangat berharap apa yang saya lakukan ini bisa menginspirasi dan memotivasi masyarakat dan pemerintah. Sehingga, permasalahan sampah, pengangguran dan kemiskinan bisa teratasi,” paparnya. mong

Amir menunjukkan lukisan tiga dimensi bunga Rafflesia.

www.lensaindonesia.com

Karikatur karya Sudi ‘Non-O’ Purwono.

Sudi ‘Non-O’ Kritik Sosial Melalui Karikatur Mantan kartunis Harian Sore Sinar Harapan ini menuangkan kritik, protes sosial, dan kegundahan hatinya melalui karikatur.

SETIAP orang memiliki cara dan gaya yang berbeda-beda dalam menuangkan kegelisahannya. Seorang sastrawan seperti almarhum Hans Bague Jassin yang dikenal sebagai HB Jassin, Paus Sastra Indonesia tersebut menuangkan kegelisahan hatinya melalui karya-karya sastra, sedangkan almarhum Basuki Abdullah, pelukis naturalis itu menuangkan kegelisahan hatinya melalui goresan lukisan apik di atas kanvas.

Demikian halnya dengan Sudi Purwono yang akrab dipanggil Nono, mantan kartunis Harian Sore Sinar Harapan ini menuangkan kritik, protes sosial, dan kegundahan hatinya melalui karikatur, komik, dan bentuk-bentuk literasi visual lainnya.

Pria kelahiran Bandung, jebolan STSRI ASRI (Akademi Seni Rupa Indonesia) Yogyakarta Jurusan Seni Reklame ini memiliki banyak karya karikatur bernada kritik sosial.

Selama lebih dari 25 tahun, karya-karya NonO telah dipublikasikan sejumlah media massa besar, selain Sinar Harapan media lain di antaranya, Suara Pembaruan, Majalah Kartini, dan Kompas.

“Saya memiliki kepuasan tersendiri mampu memvisualisasikan kegelisahan sosial di masyarakat, misalnya tentang maraknya perdagangan narkoba, ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin, praktek-pratek korupsi di birokrasi pemerintahan, departemen, dan lembaga publik lainnya, dalam bentuk karikatur maupun komik,” kata Nono saat berbincang-bincang, di Jalan Haji Syaip, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan.

Sentilan kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui karya-karya ‘kritisnya’, misalnya tentang korupsi di birokrasi pemerintahan diharapkan bisa menyadarkan para birokrat, agar sudi merubah kebiasaan yang bertentangan dengan hukum itu menjadi abdi negara yang baik.

Nono yakin di era paperless dan digitalisasi media massa ini, berdampak terhadap meningkatnya permintaan pasar terhadap karya-karya literasi visual. Masyarakat saat ini cenderung lebih mudah memahami sebuah naskah, berita dan informasi, yang disajikan oleh media cyber tersebut dengan bantuan gambar visual berupa grafis, komik, dan kartun.

Ia mencontohkan, untuk menggambarkan sebuah peristiwa kejahatan misalnya terbunuhnya Wayan Mirna Salihin, masyarakat lebih mudah memahami jika peristiwa itu divisualisasikan dengan komik. Dalam pertarungan media online untuk survive para komikus seperti dirinya harus mampu membuat karya-karya visual terkait peristiwa apapun.

“Itulah tuntutan masyarakat di era digitalisasi saat ini. Mereka tidak begitu interest lagi terhadap informasi yang sifatnya tekstual, mereka cenderung menyukai literasi visual, dalam bentuk info grafis, komik dan sebagainya, yang lebih mudah dicerna dan lebih menarik secara visual,” kata peraih penghargaan Adinegoro dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya pada 1992.

Makanya, ia akan mendorong temanteman kartunis maupun ilustrator untuk bisa merespon keinginan masyarakat saat ini.

Menurut Nono, dimungkinkan nanti sebagian besar informasi akan ditampilkan dalam bentuk animasi.

“Saya yakini nantinya orang akan beralih dari membaca literasi visual ke literasi animatif, yakni gambar-gambar visual dalam bentuk tiga dimensidan animasi yang bergerak,” katanya.

Untuk menuangkan ide-idenya ke dalam ‘bahasa’ visual berupa karikatur, grafis, poster, dan komik, Nono tak membutuhkan waktu lama, sehari ia mengaku mampu membuat tiga hingga lima karya. Setiap karya butuh pematangan gagasan atau ide, selanjutnya dituangkan dalam sketsa. Ia merasa beruntung diberikan talenta lebih, karena bisa mengoperasikan adobe photoshop, perangkat lunak editor citra yang digunakan untuk mengedit foto atau gambar dan pembuatan efek.

“Saya bersyukur bisa mengoperasikan software itu, sehingga memudahkan saya mengedit karikatur dan komik di komputer, sehingga hasilnya bagus. Masih banyak teman-teman kartunis, dan komikus yang masih konvensional dalam membuat karyakaryanya,” kata ayah dua putra, Satrio Sih Pinandhito dan Cininta Kalyana ini.

Nama Nono, memang tidak sepopuler Gerardus Mayela Sudarta atau GM Sudarta dan Dwi Koendoro, keduanya karikaturis dan komikus Harian Kompas, namun karya-karya Nono banyak memenangkan sejumlah lomba karikatur tingkat nasional. Misalnya, dipercaya mewakili Indonesia mengikuti Pameran Kartun ASEAN V di Jepang yang diadakan oleh The Japan Foundation wakil dari Indonesia .

Pria pendiam, kelahiran Bandung 27 Mei 1954 ini memiliki prestasi yang membanggakan. Ia pernah meraih Juara 1 Karikatur Terbaik yang diselenggarakan Institut Anugerah Mohammad Hoesni Thamrin PWI Jaya pada 2006-2007, Karikatur Terbaik Lomba Lingkungan Hidup pada 1986, Juara II Karikatur Pendidikan yang diselenggarakan Depdiknas pada 1987, dan Juara I Karikatur terbaik yang diadakan Kejaksaan Jakarta pada 1989. sb/krim

CORNELIA Agatha kembali naik ke atas panggung teater dalam pertunjukan Teater Koma yang berjudul ‘Semar Gugat’. Menjadi seorang ‘Betari Permoni’ atau yang lebih dikenal sebagai ‘Ratu Setan’, penampakannya lebih seram, menakutkan sekaligus seksi.

Perempuan yang akrab disapa Lia mengenakan kostum berwarna merah darah, dengan sampur (selendang) keemasan di bagian pinggang membuat gerakannya menjadi lihai.

Tatanan rambutnya pun memakai rambut palsu warna hitam dan merah yang terlihat acak-acakan. Di bagian jidat, ada tanduk meruncing tajam.

Tawanya menggelegar ketika muncul pertama kali ke atas panggung. Ditambah dengan keseksian tubuh yang diperlihatkan dengan belahan rok setinggi paha orang dewasa.

Ditemui usai pementasan, bintang sinetron ‘Si Doel’ menceritakan tentang lakon terbarunya.

Lia membius penonton dengan tingkah “gilanya” sebagai Permoni yang merasuki Srikandi akibat dia tergila-gila pada Arjuna. Lia mengatakan dirinya menjadikan Teater Koma sebagai wadah belajar seni peran.

“Di sini saya mendapat banyak ilmu yang dapat saya

terapkan ketika saya berakting di atas panggung maupun televisi dan saya menikmati setiap proses kreatif dalam produksi teater,” kata Cornelia usai penampilannya di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ), Kamis (3/3/2016).

Berperan sebagai Betari Permoni, kata Lia, dirinya dituntut harus selalu mempunyai birahi tinggi. Sehingga di beberapa adegan, Lia harus menari dan memperlihatkan keseksian tubuhnya.

“Saya jadi Ratu Setan yang antagonis tapi juga harus jadi perempuan yang genit dan lucu di saat bersamaan. Tadinya saya pikir gerakannya terlalu hot. Goyang-goyang kayak penari perut tapi ini ala Permoni,” lanjutnya tertawa.

“Tapi kata Pak Nano, nggak apa-apa, memang gerakannya harus begitu. Memang kamu harus goyang kayak penari striptis,” lanjutnya lagi. Meski begitu, karakter yang diperankannya bukanlah pemain utama. Tapi Lia sudah puas dengan menjadi ‘Ratu Setan’ selama 10 hari mendatang.

“Lebih baik main sedikit tapi ada perubahan besar, karena setiap main kan pasti beda-beda dan peluang untuk mengeksplorasi ke teater jadi lebih besar,” pungkasnya. an/tia

Para pengunjung mengamati rumah adat Toraja yang dipamerkan di Canberra.

Pameran Rumah Adat Nusantara Digelar di Canberra KEDUTAAN Besar RI di Canberra, Australia, menyelenggarakan pameran rumah adat dari semua provinsi di Indonesia. Acara itu digelar untuk memperkenalkan budaya sekaligus mempromosikan pariwisata Tanah Air kepada masyarakat Australia.

Ketua penyelenggara pameran Nino Nadjib Riphat, istri dari Duta Besar RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kusuma mengatakan mempromosikan budaya Indonesia melalui Indonesian Cultural Circle (ICC) merupakan salah satu program utama organisasi Dharma Wanita di Canberra dalam masa kepemimpinanya. Menurut dia, rumah adat di Indonesia yang khas dari segi arsitektur dan ornamen, perlu diperkenalkan di Negeri Kangguru itu.

“Karena dapat menjadi salah satu daya tarik pariwisata Indonesia yang sangat luar biasa,” kata dia dalam siaran persnya, Kamis (3/3/2016).

Pameran tersebut diselenggarakan di Balai Kartini KBRI Canberra dan dihadiri oleh para anggota Women International Club (WIC) di Canberra yang berasal dari berbagai latar belakang profesi, antara lain diplomat, pejabat pemerintah, penulis, seniman, dan akademisi. Selain itu, istri Duta Besar Brunei Darussalam dan Timor Leste di Canberra juga hadir di sana.

Di acara pameran itu, panitia memaparkan dan memutar video rumah adat Indonesia dari semua provinsi. Para pe-

serta yang hadir juga berkesempatan mengikuti lomba mendekorasi dan mewarnai contoh rumah adat Toraja, Honai, Sasak, dan Minangkabau.

Salah satu pengunjung, Anna Posser, mantan Presiden WIC Canberra mengaku terkesan dengan keunikan desain dan ornamen rumah adat Indonesia. Dia mengusulkan acara ini dapat diselenggarakan di kegiatan yang dapat menampung lebih banyak orang.

Kesan serupa juga disampaikan Susanita Dudley yang selalu aktif mengikuti kegiatan promosi budaya Indonesia.

Menurutnya, acara ini memberikan pengetahuan baru bagi publik Australia mengenai salah satu kekayaan budaya Indonesia.

Selain mendapatkan paparan dan melihat video rumah tradisional Indonesia dari semua provinsi atau daerah di tanah air, peserta yang datang juga berkesempatan mengikuti lomba mendekorasi dan mewarnai contoh rumah adat Toraja, Honai, Sasak dan Minangkabau.

“Para bule-bule yang hadir pun sangat antusias mengikuti perlombaan ini,” demikian dikatakan rilis KBRI tersebut.

Acara ditutup dengan makan siang bersama. Tentu saja, menu yang dipilih adalah masakan khas Indonesia, yakni nasi tumpeng lengkap dengan lauk-pauk pendampingnya seperti tahu, tempe, sambal goreng kentang, ayam goreng, dan urap sayuran. ans

9

BERANDA Edisi 127/ 07 - 13 Maret 2016

Tahun Ini Dana Desa Naik Dua Kali Lipat MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar menyebut dana desa tahun ini naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Pasalnya, Tahun ini, Dana Desa dinaikkan jumlahnya menjadi Rp46,9 triliun, atau dua kali lipat lebih besar dibanding 2015 sebesar Rp20,7 triliun. Artinya, setiap desa akan mengelola uang secara mandiri sebesar Rp500-800 juta.

Bahkan, pemerintahan Jokowi sudah membuat rancangan, tahun 2017 Dana Desa dinaikkan lagi menjadi Rp81,1 triliun sehingga masyarakat desa sudah bisa mengelola Dana Desa lebih dari Rp1 miliar per desa.

“Ini dari Dana Desa yang baru pertama kali dalam sejarah republik Indonesia. Belum lagi ada Alokasi Dana Desa (ADD) yang besarannya 10 persen dari APBD kabupaten/kota.

Sudah jelas dan sangat nyata betapa pemerintahan JokowiJK memberikan perhatian penuh kepada desa,” ujar Marwan Jafar, di Jakarta, Senin (29/2/2016).

Menurut Marwan, dana desa juga terbukti mampu menghidupkan geliat perekonomian desa sehingga punya daya tahan terhadap krisis. Ketika banyak pihak memprediksi masyarakat desa akan kelimpungan ketika terjadi krisis ekonomi global, maupun adanya kenaikan harga BBM tahun 2015, ternyata masyarakat desa tetap punya daya tahan.

Hal ini antara lain karena Dana Desa bisa dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan yang bersipat padat karya.

Dana Desa digunakan membangun infrastruktur desa seperti jalan desa, irigasi, sanitasi, jalan usaha tani, embug, dan proyek infrastruktur desa lainnya. Kemudian pembangunan sepenuhnya memaksimalkan potensi desa. Tenaga kerjanya masyarakat desa setempat, bahan baku dari desa setempat, peralatannya juga dari desa, sehingga Dana Desa benar-benar berputar di desa. “Dana Desa ini benar-benar cash for work dan dirasakan masyarakat dengan program yang sepenuhnya ada di desa. Tidak lagi hanya program pusat yang sekedar menetes ke desa. Kebijakan Dana Desa ini termasuk kebijakan radikal yang diterapkan pemerintahan Jokowi-JK,” jelas Menteri Marwan.

Meski baru pertama kali dijalankan, penggunaan Dana Desa 2015 tergolong sukses karena hanya 6% yang tidak sesuai arah pembangunan. “Ini pun bukan karena di korupsi. Tapi hanya salah informasi, misalnya untuk membangun jalan desa tapi dipakai membangun kantor desa atau pun bangun rumah ibadah. Itu saja, selebihnya semua tepat,” jelasnya.

Pengunaan Dana Desa, lanjut Menteri Marwan, juga benar-benar berbasis kemandirian masyarakat desa secara utuh. Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengawal agar proses pembangunan di desa itu berjalan secara cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat desa. “Kita mengarahkan, mengawal sehingga desa-desa tumbuh menjadi mandiri.

Masyarakat desa kita dorong agar merdeka secara ekonomi, sosial, politik, dan dengan kepribadian budaya yang berwibawa di mata dunia,” ujarnya.

Dalam mengawal Dana Desa agar tepat sasaran, Kementerian Desa diantaranya mendorong dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bisa menjadi alat bagi desa untuk mewujudkan kemandirian secara ekonomi.

Hanya dalam setahun (2015) sudah lebih dari 12.700 BUMDes terbentuk, ditambah 2000 BUMDes yang sudah ada sebelumnya.

“BUMDes ini menjadi wadah membangun ekonomi desa.

Bisa dengan membentuk unit usaha pertanian, peternakan, kerajinan UMKM. Juga bisa membentuk unit usaha simpan pinjam, penyewaan alat-alat, termasuk unit usaha jual beli/ perdagangan,” tandasnya.

Dengan BUMDes, desa-desa akan memiliki unit usaha yang setara dengan perusahaan besar, sehingga terbebas dari cengkraman pemodal besar yang sering mengarahkan masyarakat desa berprilaku konsumtif tapi tidak memberi ruang untuk masyarakat menjadi kuat dan mandiri secara ekonomi. “Bisa dilihat, petani desa yang tadinya harus ngutang ke rentenir dan hasil panennya dijual murah ke tengkulak, kini sudah beralih ke BUMDes sehingga mereka tidak dililit utang dan hasil panennya pun lebih dari cukup untuk keluarga. Beberapa desa di Sukabumi itu contohnya sudah ada,” ujar Marwan. yuanto

Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar.

Gus Ipul Ternyata Bekas Senior PDIP

Menpora terus perjuangkan Rio Haryanto untuk bisa balapan di Formula 1 tapi dengan cara tidak kreatif.

Menpora Dikecam Potong Gaji PNS Buat Rio

Penggalangan dana untuk Rio Haryanto yang berlaga di Formula 1 dengan memotong gaji PNS dikecam. Menpora dinilai tidak kreatif.

RENCANA Menteri Pemuda Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi memotong gaji anak buahnya untuk membantu Rio Haryanto yang berlaga di ajang balap bergengsi Formula One (F1) mendapat penolakan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla meminta penggalangan dana yang digagas oleh Imam jangan sampai mengorbankan anak buah yang berpenghasilan tidak besar. “Ya baguslah (sumbang dana). Tetapi jangan pula mengorbankan anak buah yang gajinya tidak terlalu besar itu. Seharusnya, para pengusahalah. Sebagai contoh mungkin baik tapi jangan berlebihan juga lah,” kata JK di kantor Wapres, Jakarta, Rabu (2/3/2016).

Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana menilai, banyak cara yang dapat ditempuh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrawi untuk membantu pebalap Rio Haryanto tanpa harus memotong gajinya atau gaji PNS Kemenpora.

Menurut Dadang, usulan pemotongan gaji tersebut tidak kreatif dan hanya akan membebani kehidupan PNS jika direalisasikan. “(Dia) tidak kreatif dan inovatif,” kata Dadang saat dihubungi, Kamis (3/3/2016).

Sebagai atlet, Rio semestinya dapat didapuk sebagai duta untuk mempromosikan pariwisata Indonesia.

Sekretaris Fraksi Hanura itu meminta, agar Imam ber-

Indonesia Dilanda ‘Ayah Gagal’ PIMPINAN Ar-Rahman Qur’anic Learning (AQL) Islamic Center KH Bachtiar Nasir (UBN) mengaku miris dengan maraknya fenomena LGBT dewasa ini. Menurutnya, salah satu pendorong adanya kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transender (LGBT) terjadi akibat kegagalan ayah menjadi pemimpin yang amanah di keluarganya.

“Anak-anak tidak bangga lagi dengan ayahnya. Ayah hanya membesarkan fisik anaknya tetapi jiwanya dirampok oleh paham-paham liberal dan sekuler,” dalam keterangan tertulisnya di Islamic Book Fair, www.lensaindonesia.com

Selasa (1/3/2016).

Fenomena menjadi ayah yang gagal merupakan isu penting dan menghantui bagi para keluarga muda saat ini.

Banyak rumah tangga yang rusak akibat laki-laki gagal jadi ayah, gagal pula jadi suami.

“Akibatnya, tidak sedikit anakanak yang dibesarkan badannya oleh ayahnya tapi jiwanya ditelantarkan,” sambungnya.

UBN dalam Islamic Book Fair (IBF) 2016 ini juga meluncurkan dua karya terbarunya. Dua buku tersebut masing-masing berjudul Masuk Surga Sekeluarga (MSS) dan Menyelami Mutiara Wahyu.

Dua buku ini diterbitkan AQL Pustaka yang juga berada di bawah naungan AQL Islamic Center.

“Dua buku ini adalah inspirasi untuk bangsa agar Indonesia keluar dari berbagai polemik yang melilit. Salah satu masalah yang paling mengiris hati adalah tumbuhnya penyakit sosial. Masalah sosial muncul karena masalah rumah tangga yang tidak beres. Karenanya, buku Masuk Surga Sekeluarga adalah solusi bagaimana menata kehidupan rumah tangga berdasarkan konsep Alqur’an dan Sunnah Rasulullah SAW,” ungkapnya.

koordinasi dengan Kementerian Pariwisata untuk membantu pendanaan Rio dalam berlaga di F1. “Mereka punya anggaran promosi sekitar Rp 3 triliun. Itu bisa dimanfaatkan dari anggaran promosi sebagai duta pariwisata, daripada melakukan pemotongan yang jadi polemik,” kata dia.

Cara lain, Menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa itu dapat menggandeng investor untuk menggelontorkan dana CSR yang mereka miliki. Guna memuluskan langkah tersebut, menurut dia, Imam dapat berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo guna membantunya. “Presiden dengan segala wewenangnya bisa lah kumpulin pengusaha, tolong lah bantu,” ujarnya.

Diketahui Kemenpora berinisiatif menggalang donasi untuk membantu pendanaan pembalap Nasional Rio Haryanto kepada Manor Racing (Manor), melalui pemberian gaji pekerja kementerian tersebut.

“Inisiatif ini diawali Pak Menteri (Imam Nahrawi), dengan memberikan misalnya satu bulan gaji penuh, dan ini dapat diikuti pejabat dan staf lainnya,” kata Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewabroto .

“Kalau perlu beliau akan mengawali misalkan gaji satu bulan penuh, enggak tau apakah satu bulan atau dua bulan nanti diserahkan ke manajemen Rio, dan didorong pada pejabat mulai dari eselon satu, dua, tiga, empat, hingga para

Dua buku yang diterbitkan AQL Pustaka itu mengambil tema tadabbur ayat-ayat keluarga dan tadabbur ayat-ayat kehidupan dalam Alqur’an.

Dua buku itu diluncurkan di arena IBF sejak awal pekan ini.

Tadabbur menjadi tema besar dakwah KH Bachtiar untuk membumikan Al-Qur’an.

“Banyak orang sudah melupakan fungsi keluarga, ibu dan ayah sibuk sendiri dan anak hanya dipercayakan kepada pembantu. Generasi kita ‘lapar’ ayah, juga rindu kasih ibu, sehingga problem sosial ada berserakan dimana-mana,” kata Pembina Kokoh Keluarga Indonesia ini.

Menurut Bachtiar Nasir buku Masuk Surga Sekeluarga, mengupas berbagai proble-

staf,” Gatot melanjutkan.

Ia menambahkan, inisiatif ini sudah disampaikan Menpora pada Presiden Joko Widodo, Senin (29/2) kemarin.

“Presiden prinsipnya bisa memahami, tetapi diatur sedemikian rupa jangan sampai manajemennya tidak terurus dengan baik. Yang menjadi arahan Presiden harus transparan, profesional, dan sistematis,” kata Gatot.

Ia melanjutkan, kebijakan ini bersifat himbauan sehingga tidak ada sanksi yang dikenakan jika karyawan dan para pejabat Kemenpora keberatan. Kemenpora pun tetap membuka pintu bagi masyarakat yang ingin menyumbang.

“Kami mengundang seluruh pihak, mereka mau ambil inisiatif silakan. Tapi semua ujungnya harus pada manajemen Rio dalam hal ini Ibu Indah (Ibu Rio Haryanto) selaku Marketing Manager PT Kiky Sports,” ujar Gatot.

Untuk berlaga di F1, Rio memang harus membayar sebesar 15 juta Euro atau senilai Rp 225 miliar kepada Manor. Jumlah tersebut cukup besar karena pihak manajemennya, PT Kiky Sport diketahui baru membayar sebesar 8 juta Euro. Artinya, masih kurang sebesar 7 juta Euro.

Padahal, tenggat waktu yang ditentukan untuk pelunasan adalah bulan Mei 2016.

Oleh karena itu, Menpora dan sejumlah pihak berinisiatif mengumpulkan dana agar pembalap berusia 23 tahun tersebut bisa berlaga di F1.

Selain Kemenpora, kegiatan pengumpulan donasi ini juga sudah dimulai oleh para penggemar Rio Haryanto, Ikatan Motor Indonesia DKI Jakarta, serta mantan Pebalap Nasional Alex Asmasoebrata melalui “Gerakan Rp5.000 untuk Rio”. sbh/az/dan

matika dan solusi dalam rumah tangga, mulai dari masalah anak, orang tua, tauhid, pendidikan hingga masalah-masalah pemikiran yang banyak menjerumuskan masyarakat.

Intinya, sebuah rumah tangga akan menjadi jembatan menuju surga jika penghuninya kembali kepada Alqur’an.

“Bahasan dalam buku ini dimulai dari Alquran sebagai panduan hidup. Memang dasarnya dari Alquran karena tidak ada kitab panduan lain selain Alquran yang mampu menjawab semua masalah di dunia ini,” katanya.

Buku ini juga mendapat penawaran dari Malaysia agar diterbitkan juga dalam bahasa Melayu untuk diedarkan di Malaysia. “Sudah ada penerbit

WAKIL Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau akrab dipanggil Gus Ipul yang bakal maju pada pemilihan calon Gubernur Jawa Timur pada 2018 mendatang, usut punya usut ternyata bekas kader PDI Perjuangan.

Hal itu diungkapkan Sekjen PDIP Hasto Kristyanto yang menyindir Gus Ipul yang menjadi pemrakarsa acara Seminar Nasional ‘Kembali ke Pancasila’ yang digelar PWNU Jatim di Hotel Mercure Mirama Surabaya, Selasa (1/3/ 2016).

“Makanya jangan-jangan Gus Ipul nanti kembali ke pangkuan Bu Megawati Soekarno Putri (Ketua Umum PDIP),” kata Hasto.

Jika Gus Ipul yang juga Ketua PBNU benar-benar jadi kembali ke pangkuan PDIP, hal ini, kata Hasto bukan berarti kembalinya “anak yang hilang”. Ini karena tahun 1999, Gus Ipul pernah menjadi anggota DPR RI dari PDIP. “Beliau (Gus Ipul, red) senior saya di PDIP,” tuturnya.

Hasto yakin dengan kembalinya Gus Ipul yang tokoh NU ke pangkuan PDIP, spirit sosio religius, sosio nasionalisme, dan sosio kultural dapat diejawantahkan di Jatim.

Mengenai tas gambar Gus Ipul yang beredar di arena seminar, Hasto memandangnya sebagai hal yang wajar karena Gus Ipul sebagai pemrakarsa acara seminar dan Wagub Jatim.

“Apalagi sesuai pernyataan Ketum PBNU KH Said Aqil menyebut Gus Ipul sebagai cagub ke depan yang didukung NU,” katanya.

Tetapi mengenai Pilgub Jatim, Hasto mengaku belum berbicara ke arah sana. “Saat ini prioritasnya masih ke pilgub DKI Jakarta,” jelasnya.

Gus Ipul sendiri mengaku dirinya masih jadi bagian dari PDI Perjuangan, dan akan menjalin komunikasi politik untuk Pilgub Jatim. “Saya sama PDIP dalam satu frekuensi yang sama. Bahkan komunikasi saya dengan Bu Mega, Mas Hasto dan kawan kawan PDIP lainnya masih terjalin baik sampai sekarang. Kalau untuk pilgub Jatim, semua partai terus saya dekati termasuk PDIP,” katanya.

Di tempat yang sama, Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi menyebut PDIP saat ini tengah mempertimbangkan serius mengusung Gus Ipul dalam Pilgub Jatim 2018.

Menurut Kusnadi, pilgub 2018 merupakan momentum penting bagi PDIP untuk kembali masuk ke struktur pemerintahan di Pemprov Jatim, setelah fakum selama 10 tahun. Partainya ingin mengulang sukses dan keberhasilan mengantarkan duet Imam Utomo sebagai Gubernur Jatim periode 2003-2008.

Untuk mewujudkan hal itu, PDIP, kata Kusnadi sangat mungkin mengusung Gus Ipul yang telah menjadi Wakil Gubernur dua periode sebagai calon. “Saya paham betul peta politik di Jatim. Jika melihat peta politik, Gus Ipul bisa kita gandeng untuk diusung,” tegasnya.

Namun calon wakilnya yang menjadi pasangan Gus Ipul, harus berasal dari PDIP. “Wakilnya bisa Mas Kanang (Bupati Ngawi Budi Sulistyono), Mas Anas (Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas), dan Mas Edi Rumpoko (Wali Kota Batu),” imbuh Kusnadi.

Untuk Risma, kemungkinan besar Wali Kota Surabaya yang diusung PDIP ini tidak akan diusung maju Pilgub Jatim. Karena tenaga dan pikirannya dibutuhkan oleh rakyat Surabaya.

“Bu Risma, saya pikir, beliau itu kan progresif dan masih dibutuhkan di Surabaya,” jawabnya.

Kata Kusnadi, besarnya peluang PDIP mengusung Gus Ipul di Pilgub Jatim 2018, karena Ketua PBNU ini bukan orang baru bagi Partai Banteng Moncong Putih.

“Gus Ipul selalu bersama-sama dengan PDIP. Beliau juga pernah menjadi Anggota DPR RI dari PDIP tahun 1999,” terang politisi, yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini.

Meski Gus Ipul pernah menjadi Sekjen DPP PKB, hal itu, lanjut Kusnadi, karena dulu yang minta Gus Ipul bergabung dengan PKB adalah Ketua Dewan Syuro PKB KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Permintaan itu disampaikan langsung Gus Dur ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.

“Tapi setelah itu (tidak aktif di partai), ya kembali lagi ke PDIP,” bebernya.

“Jadi semua orang di PDIP sudah kenal Saifullah Yusuf dengan Gus Ipul. Karena dia bukan orang lain,” tandas Kusnadi. bej/muj

di Malaysia yang minta diterjemahkan ke bahasa Melayu dan kami diundang ke Malaysia untuk mendakwahkan tadabbur ayat-ayat keluarga di sana.”

Acara peluncuran buku yang dipandu oleh Iwel Sastra tersebut mengundang juga seorang penulis buku dan pakar komunikasi Luthfi Subagio. Penulis buku 365 Mindset Perkawinan ini mengatakan, buku Masuk Surga Sekeluarga adalah solusi di tengah terpaan tsunami sosial bagi bangsa saat ini. “Banyak sekali kutipan yang menginspirasi dalam buku ini, salah satunya adalah, perbaiki dari sisi dalam dirimu, maka Allah Ta’ala akan memuliakan sisi luar dirimu,” katanya. ag/rep

KH Bachtiar Nasir.

10 LINGKAR SELATAN Pasukan Biru Bagikan Tempat Sampah Gratis SENIN, 29 Februari 2016, petugas kebersihan yang tergabung dalam pasukan biru Dinas PU BMP dan CK Kabupaten Tulungagung melakukan aksi simpatik dengan membagikan kotak sampah di pintu masuk Kantor Pemkab Tulungagung kepada mobil yang melintas di depan mereka.

Aksi yang diiringi dengan pembentangan berbagai poster oleh beberapa petugas pasukan biru dan berisi tentang himbauan untuk peduli kebersihan ini dilakukan dalam rangka memperingati hari peduli sampah tahun 2016.

Petugas kebersihan ini sembari membagikan tempat sampah secara gratis kepada pengemudi juga mengingatkan kepada mereka untuk tetap menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat sampah, hasilnya sekitar satu jam kemudian sedikitnya ada 200 tempat sampah terbagi habis.

Terkait dengan kegiatan yang dilakukan petugas pasukan biru dari Dinas PU BMP dan CK Kabupaten Tulungagung di halaman masuk kantor Pemkab Tulungagung ini Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dwi Hari Subagyo ketika dihubungi di halaman Pemkab usai apel pagi, Senin (29/02/2016), mengatakan bahwa maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah mendukung program Indonesia Bersih Sampah tahun 2020 yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. “Terkait pembagian tempat sampah bagi para pengemudi mobil itu, kita lakukan adalah dalam rangka memperingati hari peduli sampah 2016,” ujarnya.

Hari juga menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari sejak Sabtu, (27/02/ 2016) kemarin, diikuti sekitar 30 personil gabungan yang terdiri dari duta lingkungan (kakang/mbakyu) Tulungagung, petugas lingkungan hidup, dan petugas kebersihan (Pasukan Biru) Dinas PU BMP dan CK Kabupaten Tulungagung.

Menurut Hari, selain membagikan sekitar 1000 tempat sampah secara gratis kepada pengemudi mobil yang berada di jalan RA Kartini (Alon-Alon) Tulungagung, Gedung Olah Raga Lembu Peteng, dan di halaman Pemkab Tulungagung, para petugas gabungan ini juga membagikan stiker yang berisikan tentang himbauan menjaga kebersihan lingkungan.

Lebih lanjut Hari juga berharap bahwa kepedulian tentang sampah ini tidak hanya dilakukan dalam bentuk slogan saja tetapi dilakukan dalam aksi nyata, “Harapan ke depan bahwa peduli sampah tidak hanya slogan saja tetapi setiap individu, setiap warga masyarakat, untuk ikut turut aktif menjaga kebersihan lingkungan,” harap Hari. hanif/hms

Pasukan Biru sedang membentangkan poster di pintu masuk kantor Pemkab.

DPRD Nganjuk Gelar Paripurna Penjelasan BP2D dan Raperda DPRD Kabupaten Nganjuk, Rabu (2/03/2016) menggelar rapat paripurna terkait pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan pelestarian seni Kabupaten Nganjuk, sekaligus penyampaian 9 set Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Nganjuk.

Bupati Nganjuk Drs. Taufiqurrahman menyampaikan soal Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) dan penyampaian Raperda di mana kali ini

Dana Rehab Pustu Nganjuk Diduga Disunat Pekerjaan rehab Puskesmas Pembantu diduga telah terjadi permainan yang dilakukan oknum pejabat Dinas Kesehatan dan rekanan.

DUGAAN pemotongan terhadap pekerjaan rehab Puskesmas Pembantu (Pustu) dibantah Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Pihaknya mengatakan tidak ada pemotongan yang mengakibatkan kualitas bangunan Pustu rendah.

Budi Luhur, Kepala Bidang Promosi Kesehatan (Promkes) mengaku dari Dinas Kesehatan tidak pernah melakukan pemotongan terhadap pelaksaan proyek. Pelaksanaan proyek, tambah Budi

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

Luhur, pengadaan rehab Puskesmas pembantu di Sukomoro maupun di beberapa titik yang menyebar di Kabupaten Nganjuk.

“Kami sudah menunjuk pengawas teknis pembangunan rehab. Jadi masalah itu (kualitas bangunan-red) bukan menjadi masalah dinas kesehatan lagi. Akan tetapi kalau memang kualitas bangunan rehab pustu tersebut tidak sesuai dengan setandarisasi teknis maka kami sebagai pejabat pembuat komit-

Rehab Puskesmas pembantu tidak sesuai bestek.

men tidak akan menerima pekerjaan tersebut,” jelas Budi Luhur ketika dihubungi via telpon oleh wartawan, Kamis (03/03/2016).

Budi Luhur menambahkan, pihaknya dalam waktu dekat

akan segera memanggil para pengawas dan kontraktor yang mengerjakan rehab puskesmas pembantu. “Kami akan segera memanggil para pengawas dan kontraktornya, untuk memperjelaskannya,” ujarnya

Heri Indarto ahli tehnik bangunan yang sekaligus seorang konsultan teknis di Kabupaten Nganjuk, mengaku pesimis terhadap kwalitas pembangunan gedung yang dibangun oleh Dinas Kesehatan Nganjuk, terutama pembangunan gedung puskesmas. Pasalnya, kata Heri, diindikasi ada penyunatan anggaran yang dilakukan oknum pejabat terhadap rekanan yang mengerjakan proyek tersebut.

“Besar pemotongan anggaran yang dilakukan berkisar antara 10 hingga 15 persen. Padahal, spesifikasi bahan bangunan hingga kualitas gedung yang dibangun sudah ditentukan. Kalau nilainya dikurangi pasti kwalitasnya juga akan berkurang” jelas agus Heri pada wartawan.

Hadapi MEA, Pemkab Blitar Mereformasi Birokrasi BUPATI Drs H Rijanto MM segera menyiapkan agenda reformasi birokrasi di jajaran Pemerintah Kabupaten Blitar.

Reformasi di jajaran pemerintahannya ini untuk menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Menurut Rijanto, reformasi yang dilakukan menyangkut segi kualitas individu birokrasi, agar lebih kompetitif dan inovatif. Reformasi birokrasi ini akan diawali dengan penataan dan penguatan organisasi serta perbaikan manajemen sumber daya aparatur.

Langkah berikutnya adalah perbaikan tata laksana, kualitas pelayanan publik, mindset dan cultural set yang didukung mekanisme kontrol dan pengawasan yang berkualitas.

“Berbagai komponen refor-

memuat tentang arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, penyelenggaraan tugas pembantuan, serta tugas umum pemerintahan.

Dalam nota laporannya, penyampaian merupakan bagian dari siklus rutin penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel untuk menyampaikan informasi atas kebijakaan penyelenggaraan pemerintah tahun 2016 yang telah disetujui bersama dalam Perda Penetapan APBD maupun perubahan APBD. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Drs. Puji Santoso menjelaskan, bahwa rapat paripurna tersebut terselenggara setelah memperhatikan hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) pada tanggal 31 Februari 2016 serta menindak lanjuti surat Bupati Nganjuk tertanggal 24 Februari 2016 Nomer 050/411/411.302/2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan Pelestarian seni Kabupaten Nganjuk, Sekaligus penyampaian 9 set Raperda Kabupaten Nganjuk.

Sesuai persetujuan dengan para legislator bahwa penyampaian bupati akan kita bahas melalui Pansus yang

Pemkab Trenggalek Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik DALAM rangka pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika Kabupaten Trenggalek mengadakan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Kelembagaan PPID, bertempat di gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Trenggalek.

Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Kadis Hub Kominfo Sigit Agoes Hari B. SH, M.Si, sedangkan bertindak sebagai nara sumber adalah Ketty Tri Setyorini Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Sosialisasi ini

Edisi 127/ 07 - 13 Maret 2016

diikuti oleh perwakilan SKPD lingkup Pemkab Trenggalek.

Kadis Hubkominfo mengatakan bahwa melalui UU No 14 tahun 2008 masyarakat memperoleh hak untuk memperoleh informasi, sedangkan Badan Publik berkewajiban meyediakan pelayanan informasi oleh karena itu kemampuan aparatur badan publik dalam menghimpun, mengelola, dan mempersiapkan data merupakan kunci untuk memberikan pelayanan informasi publik yang akurat secara cepat, tepat waktu dan murah. Selain itu pemahaman terhadap peraturan

Rehab Puskesmas pembantu tidak sesuai bestek.

masi tersebut seiring dengan visi Kab Blitar untuk lebih sejahtera, maju dan berdaya saing, semoga seluruh aparatur bisa memahami dan tertib

akan kita bentuk dan sesuai tatib kita bahwa anggota Pansus merupakan delagasi dari Fraksi masing-masing,” ujar Drs. Puji Santoso.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Nganjuk, Ulum Basthomi, S.Ag, M.Si mengatakan, “Bahwa sesuai amanat Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggunggjawaban, dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 154 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah,” terangnya.

Rapat Paripurna sendiri dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, Bupati Nganjuk Drs. Taufiqurrahman, eksekutif dan instansi vertikal tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Nganjuk. roy

perundang – undangan yang relevan bagi aparatur badan publik diharapkan akan semakin mendorong serta meningkatkan kualitas layanan informasi di badan publik.

Sementara itu Ketty Tri Setyorini, dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur menyampaikan beberapa hal terkait informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik diantaranya adalah yang pertama informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang kedua informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan yang ketiga adalah informasi yang wajib tersedia setiap saat. Namun meskipun demikian Ketty menambahkan bahwa keterbukaan informasi publik tentu ada batasnya sehingga ada pula informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU No. 14 tahun 2008. wati/Hms

melaksanakan agenda reformasi birokrasi ini,” papar Rijanto, Jumat (3/03/2016).

Bupati yang diusung PDI Perjuangan pada pilkada

serentak 9 desember 2015 lalu ini menambahkan, ada dua hal utama yang mendorong terlaksananya reformasi birokrasi bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, terciptanya pemerintahan yang kompetitif, pemerintahan yang mampu menjawab segala tantangan dan kebutuhan kekinian khususnya dalam pelayanan publik.

Kedua, adalah pemerintahan yang inovatif, yakni pemerintahan yang selalu melakukan pengembangan kualitas diri, dan yang secara konsisten lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan aparatur itu sendiri.

“Saat ini sedang dibahas tentang perencanaan pelatihan dan program peningkatan kualitas aparatur, sehingga aparatur tidak lagi tergagap-

gagap dengan agenda reformasi birokrasi ini,” jelas mantan Wakil Bupati periode 2010 – 2015 ini.

Pada sisi lain, Rijanto mengakui, tantangan birokrasi Kab Blitar kedepan selain menghadapi MEA adalah transisi perpindahan ibukota dari Kota Blitar ke Kecamatan Kanigoro.

Proses transisi yang membutuhkan waktu tidak sedikit, serta gangguan akan proses pelayanan publik, dan gangguan akan kinerja aparatur Pemkab Blitar.

“Semoga rekan-rekan aparatur juga bisa segera melakukan adaptasi atas proses transisi tersebut, termasuk di antaranya optimalisasi bangunan gedung, yang saat ini beberapa masih dalam tahap pembangunan,” pungkasnya. agung

Bupati Hadiri Karnaval Inbox Tulungagung, Ribuan Anggota PKK Senam Bareng RIBUAN anggota PKK dari perwakilan pengurus PKK Desa se-Kabupaten Tulungagung, Minggu, (28/02/2016), membanjiri acara Karnaval Inbox Tulungagung yang digelar di halaman Gedung Olah Raga Lembu Peteng, Jl. Sukarno-Hatta Tulungagung.

Mereka datang untuk mengikuti kegiatan senam bareng yang dilaksanakan oleh panitia acara Karnaval Inbox Tulungagung. Dalam senam yang berlangsung sekitar 15 menit ini nampak hadir di tengah-tengah peserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung Wiwik Syahri Mulyo beserta pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung dan tamu undangan lainnya.

Dengan mengenakan kostum kaos berwarna merah para peserta senam amat antusias mengikuti gerakan tiga orang instruktur senam yang salah satu tujuannya untuk menyehatkan badan tersebut.

Usai melakukan senam para

Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, hadir beserta Tim Penggerak PKK Tulungagung.

anggota PKK ini sambil beristirahat mereka menyempatkan diri melihat dari dekat kegiatan yang menampilkan kebolehan beberapa artis ibu kota diantaranya Agung Hercules, Geisha, Five Minutes, Via Vallen, Dadali, Nurbayan, Indah Dewi Pertiwi, dan lain-lain.

Wiwik Syahri Mulyo dalam sambutannya di acara hari kedua Karnaval Inbox Tulungagung yang digelar oleh salah Stasiun TV swasta nasional ini mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh kader PKK yang hadir pada acara senam.

Acara Karnaval Inbox Tulungagung ini dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung selama dua hari mulai hari Sabtu, 27 Februari 2016 hingga Minggu 28 Februari 2016 atas hasil kerjasama dari Pemkab Tulungagung melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga dengan salah satu stasiun televisi swasta nasional yaitu SCTV. Sementara Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE, M.Si, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung, tampak pula hadir di acara tersebut. hanif/hms

Kabiro Lingkar Selatan: Roy Alexander (0821 3953 2535) Wartawan Nganjuk: Catur Setiawan, Agus Suhadi Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Hanifudin Dwisatria Wartawan Trenggalek: Setiowati Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

KELUD 11

Edisi 127/ 07 - 13 Maret 2016

Petugas Satpol PP Kota Kediri saat melakukan razia di salah satu tempat untuk menyasar anjal dan pelajar.

Satpol PP Razia Anjal dan Pelajar Bolos Sekolah DEMI menciptakan kenyamanan dan mendukung terciptanya ketertiban di wilayah Kota Kediri, utamanya bagi pengguna jalan, puluhan Satpol PP Kota Kediri, Rabu (2/3/2016), menggelar razia anak jalanan (anjal) dan pelajar yang ketahuan membolos.

Petugas Satpol PP, menyisir lokasi mulai dari AlunAlun Kota Kediri, Jalan PK Bangsa, Jalan Dhoho, hingga di Simpang Empat Bence Kecamatan Pesantren. Saat berada di Simpang Empat Bence, petugas mengamankan 9 anjal yang berusaha kabur dengan menumpang truk.

Dari 9 anjal itu, satu di antaranya adalah perempuan. Setelah dinaikkan ke mobil petugas, 9 anjal itu langsung dibawa ke Kantor Dinas Sosial Kota Kediri.

Sementara itu, Kasi Trantib Satpol PP Kota Kediri Nur Khamid mengatakan, bagi anjal yang tertangkap, selanjutnya dilakukan pembinaan kemudian dikirim ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Petugas juga menyasar sejumlah pelajar yang punya kebiasaan membolos sekolah. Kegiatan itu, dilakukan usai merazia anjal. Salah satu lokasi yang didatangi adalah di kawasan pasar Selowarih Kelurahan Dandangan Kota Kediri. Dalam razia itu, petugas menjaring 5 pelajar yang sedang minum kopi di warung. Mereka, lalu dibawa ke kantor Satpol PP Kota Kediri untuk dilakukan pembinaan. bet/met

Persik Kediri Bangkit dari Tidur Panjang PERSIK Kediri bertekad bangkit setelah setahun vakum dari sepak bola nasional. Tim berjuluk Macan Putih ini mengincar keikutsertaan di Indonesia Soccer Championship (ISC) yang rencananya digelar pada April 2016 mendatang.

Setelah membentuk tim, Persik merencanakan agenda uji coba. Akhir pekan ini mereka bakal menghadapi Persis Solo di Stadion Brawijaya Kediri.

Seminggu setelahnya, giliran Persatu Tuban yang akan dihadapi Persik. “Ya, kami akan memakai pemain muda. Mungkin hanya beberapa pemain senior saja yang dilibatkan di pertandingan lawan Persis dan Persatu. Kami harus membangun kekuatan baru demi memunculkan talenta-talenta muda dari Kediri,” jelas Barnadi selaku Ketua Umum Persik.

Dalam agendanya tersebut, Persik punya misi ganda. Selain membentuk kekompakan tim, mereka juga ingin meraup keuntungan finansial dari penjualan tiket. Nantinya keuntungan itu bakal digunakan untuk membayar tunggakan gaji pemain. “Semoga kami bisa secepatnya melunasi tunggakan, sehingga tidak ada masalah dalam verifikasi. Kami ingin Persik ikut kompetisi musim ini,” ucap Barnadi.

Jika salah satu orientasinya adalah finansial, maka Persikmania sangat berperan dalam misi ini. Jumlah supporter yang membeli tiket akan sangat berarti bagi klub, seperti saat menghadapi Persinga Ngawi dengan keuntungan dari tiket hampir mencapai Rp 100 juta.

Rencananya di laga menghadapi Persis Solo akhir pekan ini, Macan Putih hanya mengandalkan tiga pemain lama yakni Faris Aditama, Qoschil Gandruminny, serta Guntur Aryadi. Sementara pemain gaek macam Harianto, Khusnul Yuli, Fatchul Ihya, dan beberapa nama lain yang sempat ikut laga lawan Persinga Ngawi tak lagi dilibatkan. bep/ku/si

Pendamping Kasus Pedofil Duga Kejaksaan Mainkan Surat Dakwaan Pendamping kasus pedofilian diusir Hakim Ketua PN Kota Kediri. Ditengarai pihak kejaksaan telah memainkan surat dakwaan.

PENDAMPING kasus pedofilia dengan empat korban anak di bawah usia mendatangi Kejaksaan Negeri Kota Kediri untuk meminta surat dakwaan saat sidang digelar Senin (29/1/2016). Sidang mengagendakan terdakwa pengusaha yaitu Sony Sandra.

Namun yang disayangkan, pendamping anak-anak yang diketahui dari yayasan kekuatan cinta Indonesia (YKCI) itu diusir dari ruang sidang pengadilan Negeri Kota Kediri.

Jeanie M ketua YKCI yang mendatangi Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam keteranganya mengatakan jika korban meminta foto kopi surat dakwaan itu sudah sah, karena saat sidang korban yang masih anak anak tak ada pendamping.

“Pendampingnya cuma

kita YKCI sedangkan Lembaga perlindungan Anak tak ada di lokasi persidangan, entah ada apa ini,” kata Jeaniee, Kamis (3/3/2016).

Lebih lanjut Jeanie mengatakan jika dirinya sudah diberi kuasa oleh korban untuk mendampingi mereka saat siding. Namun kenyataannya malah diusir oleh Hakim Ketua PN Kota Kediri.

“Saya sempat berdebat dengan mereka. Apa dasar mereka mengusir kami. Sedangkan kami bekerja sesuai Undang Undang Perlindungan Anak Pasal 69A yang berbunyi jika korban menjalani persidangan harus didampingi sampai selesai,” kata Jeanie.

Saat mendatangi kejaksaan, kata Jeanie, pihaknya hanya menanyakan pada jaksa apa yang didakwakan

pada pelaku. “Jangan-jangan dakwaanya lain dengan fakta, karena sidangnya tertutup untuk umum,” imbuh Jeanie.

Terpisah, Teguh W Kasi Pidum Kejaksan Negeri Kota Kediri dalam keteranganya mengatakan, jika alasan kejaksaan tak memberikan surat dakwaan karena masih menghormati azas praduga tak bersalah.

“Ini kan kasusnya adalah aib seseorang masak kita beberkan di umum,” kata Teguh Kamis (3/3/2016).

Teguh menambahkan pihaknya akan memberikan surat dakwaan kalau sudah ada ketetapan hukum tetap.

“Kalau sudah ada incraht pasti akan saya berikan mau dishare kemana silahkan,” pungkas Teguh.

Untuk diketahui, sidang kasus pedofilia dengan terdakwa Sony Sandra korbannya adalah anak-anak yang masih berstatus pelajar. Kasus tersebut tak hanya di kota Kediri namun juga Kabupaten Kediri.

Jeanie saat mendatangi kantor kejaksaan Kota Kediri untuk mempertanyakan surat dakwaan pelaku pedofil.

Hingga berita ini diturunkan belum ada keputusan hukum dari aparat penegak hukum. Koko alias Sony Sandra (62), tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur ditangkap petugas buru sergap Polres Kediri Kota di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Juanda, Sidoarjo, Senin (13/7/ 2015). Tersangka diamankan

Spesialis Penipu Mobil Miliaran di Papua Dibekuk SETELAH melakukan pengejaran selama tiga hari, Tim Khusus (Timsus) Satreskrim Polres Kediri berhasil membekuk pelaku spesialis penipuan dan penggelapan kendaraan roda empat di hutan Sentani, Papua. Pelaku telah melakukan aksinya berulang kali dengan hasil kejahatan hingga milyaran rupiah.

Tersangka bernama M Yamidi asal Kabupaten Trenggalek. Dia langsung dibawa ke Kediri melalui Bandara Juanda Surabaya. Polisi sempat ‘mengeler’ tersangka di wilayah Kabupaten Jombang guna diminta menunjukkan barang bukti.

Kapolres Kediri AKBP M Yusep Melalui Kasat Reskrim AKP M Aldi Sulaiman mengatakan, penangkapan terhadap tersangka dilakukan bersama Satgas Sparatis Polda Papua. Tersangka dibekuk tanpa perlawanan. “Pukul 19.00 WIB kita sampai di Papua. Selanjutnya pukul 22.30 WIB kita di Sentani untuk transit, sebelum akhirnya menangkap pelaku bersama Satgas Sparatis Polda Papua,” jelas Aldi di Bandara Juanda, Rabu (02/3/2016).

Warga Kediri Digemparkan Munculnya Uap Panas Dari Selokan

Timsus Satreskrim Polres Kediri berhasil membekuk pelaku spesialis penipuan.

Penangkapan terhadap tersangka kata mantan Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya itu berlangsung dramatis. Timsus Satreksirm tidak mengenakan atribut polisi maupun membawa senjata api karena khawatir diketahui oleh para anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Dijelaskan Kasat, Modus operandi tersangka dalam menjalankan aksi penipuan bermacam-macam.

Ada yang berkedok kerjasama

sewaktu berencana kabur ke luar negeri.

Dari pengakuan sementara tersangka telah berencana pergi ke salah satu negara di Eropa untuk kegiatan keluarga. Berdasarkan data yang dihimpun kepolisian, korban Sony Sandra telah mencapai 15 anak di bawah umur dan sebagian besar masih tercatat siswi SMP. andik_kartika

rental, tapi yang jelas tersangka juga mengajukan kredit, selanjutnya mobil itu dijual kembali.

Data dari Polres Kediri, berdasarkan laporan yang diterima kendaraan yang digelapkan terdiri dari kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 6. Ada dua tempat kejadian perkara yakni Kediri dan Blitar, namun polisi yakin tidak hanya di dua TKP saja. Dari jumlah kendaraan yang digelapkan, omset tersangka mencapai Rp 1,1 miliar. nang

MUNCULNYA gas yang mengeluarkan asap tipis dari saluran selokan membuat warga Kota Kediri, Jawa Timur heboh. Belum diketahui pasti kandungan tentang berbahaya atau tidaknya gas tersebut. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Energi (Disperindaktamben) masih mengambil sample air dan tanah untuk diuji di laboratorium.

Warga Kelurahan Betet, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur dihebohkan dengan munculnya asap yang disertai bau gas di saluran selokan milik warga sejak 2 Maret 2016 lalu. Menurut seorang warga, Paelan, asap dan bau gas itu muncul di sekitar tiang listrik PLT. Tanah di sekitar lokasi pun terasa hangat, begitu juga tiang listrik di sana. Namun oleh PLN dipastikan fenomena tersebut bukan berasal dari aliran listrik.

Sementara itu, Priyo Susanto, Sekretaris Disperindaktamben Kota Kediri mengatakan, munculnya asap ini langsung ditindaklanjuti oleh petugas Disperindagtamben Kota Kediri, dengan mengambil sample air maupun tanah di lokasi tersebut. Petugas juga tidak bisa memastikan, apakah peristiwa tersebut terkait dengan gempa di Mentawai atau tidak. da/sus

HUT ke 1212 Kabupaten Kediri Usung Tema “Saiyeg Membangun Kediri Makmur” SEKRETARIS Daerah Kabupaten Kediri Supoyo pimpin rapat persiapan Hari Ulang Tahun Kabupaten Kediri ke 1212 tahun 2016 bersama seluruh SKPD dan Instansi di Ruang Joyoboyo. Tema yang diusung adalah “Saiyeg Membangun Kediri Makmur”, yang artinya semua komponen di Kabupaten Kediri diajak bersama-sama membangun Kediri.

Membangun Kediri bukan hanya tugas pemerintah saja tapi juga semua masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut memberikan pengarahan terhadap setiap kegiatan yang akan mengisi Rangkaian Hari Jadi Kabupaten Kediri yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Pertama kegiatan Earth Hours yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2016 di Monumen SLG dengan kegiatan utama pemadaman listrik selama satu jam yang akan dimulai pukul 20.30 s/d 21.30 Wib. Selain itu acara ini juga dimeriahkan Tea-

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

trikel, Tarian dan Band serta kegiatan kreatif para remaja.

Kegiatan berikutnya pada tanggal 22 Maret 2016 yaitu Donor Darah PMI dilaksanakan di Ruang Joyoboyo dengan peserta sekitar 400 orang dan melibatkan berbagai instansi terkait, kampus dan swasta. Dalam kegiatan ini Sekda menghimbau seluruh kepada Kepala Satker untuk berperan aktif melibatkan seluruh stafnya dalam donor darah tersebut karena sebagaimana pentingnya darah tersebut “Setetes darah Anda dapat menyelamatkan nyawa”.

Pengajian Akbar akan dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2016 di Masjid Agung Pare dengan pembicara KH. Yusuf Mansyur melibatkan seluruh satker dan masyarakat Menjelang Hari Jadi Kabupaten Kediri pada tanggal 25 Maret maka pada malam hari tanggal 24 Maret dilaksanakan kegiatan Do’a Bersama di masing-masing Kecamatan. Untuk kegiatan Tari Massal Prosesi Hari

Jadi kabupaten Kediri akan dilaksanakan pada tanggal 24 Maret di SLG dengan tema “Sang Panji” sejumlah 1212 penari yang akan dimulai pukul 14.00 wib.

Pasar Raya akan dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 27 Maret 2016 di SLG dengan menampilkan produk-produk unggulan Dinas, Instansi dan masyarakat.

Dalam kegiatan ini juga akan ditampilkan Benda-Benda Pusaka Kabupaten Kediri.

Upacara Hari Jadi Kabupaten Kediri ke 1212 Tahun 2016 tanggal 25 Maret akan dilaksanakan di Halaman Belakang Pemda dengan melibatkan pasukan 8 kompi yang terdiri dari seluruh staf dan karyawan Pemda, Camat, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, anakanak sekolah dan Mahasiswa.

Kontes Koi Show V atau Kontes Ikan Koi akan dulaksanakan mulai tanggal 25 s/d 27Maret 2016 di Convention Hall SLG Kabupaten Kediri. Kegiatan ini merupakan event nasional yang akan melibat-

kan para pembudiya, penghobi dan komunitas ikan Koi di Kabupaten Kediri. Peserta yang akan meramaikan kontes ini berasal dari berbagai kota di Indonesia.

Kegiatan Jalan Santai akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2016 di SLG melibatkan seluruh staf, karyawan Pemda dan masyarakat. Pameran Foto dan Lukisan Dinding (Mural) akan dilaksanakan pada tanggal 25 s/ d 27 Maret 2016 di Basement SLG dengan melibatkan komunitas fotografi dan pelukis di Kabupaten Kediri.

Kegiatan Motor Cross akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2016 di lapangan Tugurejo SLG mulai jam 09.00. Event ini akan melibatkan komunitas Malioboro City Jogjakarta sehingga kegiatan ini menjadi Skala Nasional. Sedangkan Adventure Traill akan dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2017 dengan lokasi Area Wisata Gunung Kelud.

Start event ini akan dilaksanakan

di Rest Area Gunung Kelud Lapangan Ngancar dengan rute kawasan Gunung Kelud dengan jarak tempuh sekitar 100 km.

Safari KB akan dilaksanakan mulai tanggal 19 s/d 25 Maret dengan kegiatan mulai dari MOW, IUD dan Sosialisasi Keluarga Sejahtera Pasar Raya bagi UMKM dan Pedagang yang akan memasarkan produk-produk unggulan yang akan dilaksnakan pada tanggal 29 Maret s/d 3 April 2016 di sebelah timur GPI SLG. Pengobatan Gratis yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 April 2016 di desa-desa terpencil di Wilayah Kabupaten Kediri.

Kriteria penempatan pengobatan gratis khususnya di desa yang betul-betul membutuhkan peningkatan status kesehatan masyarakat. Dalam kegiatan ini akan melibatkan para dokter dan paramedis dari pemerintah dan swasta yang ada di Kabupaten Kediri.

Lintas Alam Semen Besuki

(Laski) akan dilaksanakan pada tanggal 24 April 2016, kegiatan ini akan dimulai pukul 06.00. Wib dengan start di depan Polsek Semen dengan jarak tempuh 25 kilometer. Rute melalui hutan yang ada di Kecamatan Semen sampai Area Wisata Air Terjun Irenggolo Besuki Kecamatan Mojo.

Untuk memghindari kejadian yang tidak diinginkan maka Tim Kesehatan diwajibkan bekerja secara profesional. Selain itu setiap peserta dan panitia pelaksanaan Laski sudah harus di asuransikan.

Rangkaian terakhir kegiatan Hari Jadi adalah Lomba Lari 10 K yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2016. Lomba lari ini akan dimulai dari Jalan Raya depan Terminal Dinas Perhubungan SLG dengan rute sepanjang 9.700 meter. Kegiatan akan dimulai pukul 06.30 Wib dengan perkiraan peserta sejumlah 2000 orang. andik_kartika/adv/ hms

Kabiro Kelud: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

www.lensaindonesia.com

12 MATARAMAN

Edisi 127/ 07 - 13 Maret 2016

Kasus Dana Hibah Bansos Jatim, Berkas Suwito Segera Dilimpahkan ke Tipikor

Kejari Ponorogo Fokus Kejar DPO Dana Hibah Bansos 2013 Selain melakukan pengejaran dan penyelamatan aset-aset bergerak atau tidak bergerak milik tersangka DPO, pihak Kejari Ponorogo juga akan mengejar pelaku.

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Ponorogo akan segera melimpahkan berkas perkara (BAP) pelaku tindak pidana korupsiý dana hibah Bansos 2013 Provinsi Jawa Ti-

mur dengan tersangka Suwito, (46) warga Dusun Gebangan Rt 2 Rw 1 Desa Winong, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Sekwan DPRD Ngawi Tutup Mulut Soal Aset Bongkaran Gedung Dewan RENCANA pembangunan gedung Dewan Perkalilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngawi yang diawali tahun 2016 ini terlihat mulai dilakukan yang ditandai dengan pembongkaran gedung. Tentunya, menyangkut pembongkaran gedung pasti didalamnya ada aset yang dapat dinilai untuk diserahkan kembali sebagai kekayaan negara. Dan itu pun nilai dari aset sudah dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun sebelum gedung tersebut dibongkar. Terkait nilai aset itu sendiri sampai sekarang ini resminya memang minim informasi.

Pihak Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Ngawi Tri Pujo Handono sampai berita ini diturunkan terkesan enggan memberikan jawaban ketika dikonfirmasi awak media tentang nilai aset eks gedung wakil rakyat itu.

“Kalau pihak yang melakukan pelelangan itu ada ditangan KPKNL Madiun tetapi pihak sekretaris dewan setempat pasti tahu berapa nilainya demikian juga pihak DPPKA Ngawi. Tetapi kalau sekedar nilai saya yakin Pak Tri Pujo pasti tahulah masak tidak paham kan aneh,” ungkap narasumber yang enggan disebut namanya, Kamis (03/03/2016).

Sementara Suprijadi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU BMCK Kabupaten Ngawi yang menangani pembangunan gedung wakil rakyat berlantai empat itu mengatakan, sebelum Surat Perintah Kerja (SPK) dikeluarkan kondisi eks gedung harus rata. Ia membenarkan, pekerjaan pembangunan gedung itu sendiri tetap dilakukan sesuai jadwalnya yakni 1 April 2016. “Kalau pembongkaran gedung itu memang tanggungjawabnya pemenang lelang aset yang dilakukan KPKNL tetapi mengenai lelang pembangunan gedung nantinya ada ditangan Unit Layanan Pengadaan (ULP),” kata Suprijadi.

Tegasnya, untuk saat ini dokumen lelang ada di ULP dan sesuai kabarnya pada 22 Februari 2016 lalu sudah ada rekanan yang melakukan penawaran.

Mengenai pengumuman bagi pemenang lelang proyek gedung berlantai empat senilai Rp 30 miliar akan diketahui pertengahan Maret 2016. didik

Petani Pesimis, Pernyataan Pejabat Kementan Cuma Obral Janji

(Tipikor) Surabaya.

“Setelah berkas yang sudah kita periksa cukup dalam minggu ini akan kita limpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya, dan perkara ini siap untuk disidangkan,” jelas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ponorogo Sucipto melalui Kasipidsus Happy Al Habibi, Rabu(02/03/2016).

Lebih lanjut Happymengatakan, saat ini berkasnya sudah selesai tinggal dikirim ke PengadilanTipikor untuk disidangkan, sementara ini pihak

Kejaksaan Negeri Ponorogo masih fokus untuk penangkapan otak pelaku dari perkara ini yang saat ini masih DPO ,yaitu ketua tim dalam perkara ini yang berinisial TN. Selain melakukan pengejaran dan penyelamatan asetaset bergerak atau tidak bergerak milik tersangka DPO, pihaknya juga akan mengejar pelaku. “Kita janji akan segera tangkap DPO perkara ini,” ucapnya.

Ditambahkanya, bahwa Dana Hibah Pokmas 2013 ni-

lainya sebesar Rp 5,75 miliar tersebut diperuntukkan untuk 33 proposal Pokmas yang ada di Ponorogo. Akan tetapi dalam realisasinya, tidak semua dana bisa terserap, bahkan ditemukan adanya penyelewengan keuangan negara sebesar Rp 2, 277 miliar.

Dalam pemeriksaanya, peran Suwito di perkara ini merupakan kurir uang yang sudah dicairkan oleh kelompok masyarakat (Pokmas) dan kemudian diminta kembali untuk dikirimkan kepa-

da tersangka TN yang hingga kini masih dalam pengejaran.

“Suwito ini hanya kurir yang memasukan aliran dana kepada rekening TN yang saat ini masih dalam pengejaran. Dirinya juga ikut menikmati hasil korupsi perkara ini,” tegasnya.

Dalam perkara Dana Hibah Bansos Pokmas 2013 dari Provinsi Jawa Timur sudah menjebloskan 4 tersangka dalam perkara ini, yaitu Agus Priyo Sayogo, Mujamil, Sukimin, dan Suwito. arso

Kasipidsus Happy Al Habibi.

Pencanangan Gerakan Penanggulangan Hama Wereng Serentak Gerakan ini dilaksanakan untuk mengetahui sedini mungkin adanya serangan wereng.

PEMERINTAH Kabupaten Ponorogo menggelar pencanangan penanggulangan hama wereng serentak yang ditandai dengan penyemprotan masal di lahan persawahan Desa Winong, jetis, Ponorogo, Selasa (1/3/2016).

“Pencanangan gerakan penyemprotan serentak oleh Bupati ataupun Wakil Bupati ini adalah untuk menanggulangi hama wereng atau organisasi pengganggu tanaman,” ucap kepala Dinas Pertanian Ponorogo, Harmanto.

Dijelaskanya, gerakan serentak ini dilakukan ke seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo dengan maksud dan tujuanya adalah untuk mengetahui dan mengendalikan secara preventif sedini mungkin sehingga kehilangan produksi bisa ditekan.

“Gerakan ini dilaksanakan untuk mengetahui sedini mungkin adanya serangan wereng, karena kalau sudah kuratif, sudah terlanjur ada serangan, hama

PERNYATAAN Dirjen PSP Kementan Gatot Irianto Sumarjo mewakili Kementan Andi Amran Sulaiman saat panen raya di Ngawi langsung ditanggapi pesimis oleh petani didaerah tersebut. Alasanya pun cukup sederhana apa yang dikatakan pejabat Kementan tersebut dinilai cukup berlebihan.

“Sebenarnya petani cuma sederhana saja permintaanya itu stabilkan harga gabah. Dan jangan terlalu obral janji dihadapan kita coba lihat sendiri harga gabah di

wereng tersebut sulit untuk dikendalikan,” tegasnya.

“Target tanaman padi di Kabupaten Ponorogo mencapai 71 ribu hektar, dan saat ini usia tanaman padi sudah mendekati masa panen, namun saat ini potensi bermunculan hama wereng coklat yang apabila tidak segera diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi petani,” ucap Kepala Dinas Pertanian Ponorogo, Harmanto dalam kata sambutanya.

Disebutkanya, luas hamparan yang potensi terserang hama wereng batang coklat tidak terlalu luas yaitu hanya sekitar 0,01 persen atau sekitar 30 hektar. “Luas serangan hama masih dibawah ekonomi, tidak seberapa luas, hanya spot-spot saja, hanya sedikit sekitar 0,01 persen dari luas lahan pertanian di Ponorogo atau sekitar 30an hektar,” terang Harmanto.

Usai melakukan penyemprotan serentak hama wereng batang

Ngawi sewaktu panen selalu anjlok,” terang Harianto petani asal Kecamatan Paron, Selasa (01/ 03).

Kata dia, panen padi didaerahnya sekarang ini cukup memprihatinkan harga gabah yang dibeli oleh para tengkulak tidak kurang Rp 3.000/kilogram. Pun, kalau bisa dijual, bahkan tidak jarang panenan padi dimusim penghujan kali ini selalu dicacat tengkulak.

“Alasanya basah kalau tidak itu membusuk dan lain-lainlah pokok-

coklat, rombongan kemudian melakukan peninjauan ke lahan padi organic yang telah memiliki sertifikat dan kebun pembibitan.

“Dari kebun pembibitan ini, diharapkan kebutuhan buah di Ponorogo kedepanya bisa tercukupi tanpa harus import. Karena dilahan Pak Dwi Saputro ini telah tersedia bibit buah-buahan yang masternya didatangkan dari Thailand,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Soedjarno ditemui dilokasi pencanangan gerakan penanggulangan wereng batang coklat serentak, mengatakan, diharapkan kepada Petugas Penyuluh Lapangan (PPL ) untuk terus memacu para petani melalui fasilitasi, dan pembinaan sehingga para petani baik yang tergabung dalam kelompok tani, maupun para petani yang masih belum bergabung dengan suatu harapan agar para petani di Kabupaten Ponorogo dapat meningkat taraf hidupnya. arso

nya. Petani berharap pemerintah jangan asal janji langsung saja turun dilapangan lihat jeritan kitakita ini,” tegasnya.

Tambahnya, soal kebijakan harga gabah ke petani seharusnya diserahkan ke pemerintah daerah jangan dikelola secara sentralistik oleh pusat. Pasalnya, kwalitas gabah masing-masing daerah berbeda dan tidak sependapat jika diserahkan sepenuhnya ke Bulog.

Sikap pesimis petani itu menyusul kebijakan pemerintah melalui

Bupati Ipong melakukan ritual untuk menempati rumah dinas.

Ritual Kejawen Boyongan Bupati Ipong BUPATI Ponorogo Ipong Mukhlisoni melaksanakan boyongan ke Rumah Dinas Bupati (Pringgitan) dengan menjalani tradisi kejawen.

Boyongan atau kepindahan Bupati Ipong untuk menempati rumah dinas masih memelihara tradisi Kejawen atau budaya Jawa dengan membawa peralatan pribadi mulai pakaian, kemul (selimut) dan ubo rampe-nya ke dalam Pringgitan tersebut mendapatkan apresiasi dari masyarakat Ponorogo.

“Ternyata Pak Ipong masih menguri-uri atau melestarikan tradisi boyongan sebagai tradisi turun temurun masyarakat Ponorogo disaat akan menempati rumah baru atau dalam hal ini merupakan rumah dinas atau Pringgitan di Kompleks Pemkab Ponorogo,” aku Mbah Nur, paranormal dari Ponorogo Selatan, Rabu (02/03/2016).

Menurut Mbah Nur, saat ini jarang pejabat atau bahkan masyarakat biasa yang mau melestarikan budaya Jawa, seperti Boyongan ini. Lebih lanjut, pria paruh baya ini menjelaskan bahwa tradisi itu merupakan salah satu budaya peninggalan nenek moyang yang layak dilestarikan.

“Seperti kita ketahui ragam budaya Indonesia bermacam- macam dan Boyongan merupakan salah satu bentuk tradisi warisan leluhur kita,” ungkapnya. arso

Kementan memerintahkan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk melakukan pembelian gabah ke petani. Seperti yang dikatakan Gatot Irianto Sumarjo Dirjen PSP Kementan saat panen raya di Desa Karangmalang, Kecamatan Kasreman, Ngawi, Seni kemarin (29/02).

Dirjen PSP Kementan berharap, ada perbaikan harga di tingkat petani melalui penyerapan gabah oleh Bulog. Dengan demikian, disparitas harga yang biasanya terjadi antara produsen (petani)

dengan konsumen bisa diatasi.

Sementara informasi yang didapat dari Bulog, salah satu BUMN tersebut mengusulkan kepada pemerintah agar pengaturan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) 2016 lebih fleksibel menyesuaikan harga gabah dan beras petani.

Pernyataan ini didorong oleh kendala HPP yang selalu di bawah harga pasar pasca ditetapkan setiap tahunnya, sehingga mempengaruhi upaya pengadaan gabah. didik

Enam Mobdin Mangkrak tak Terawat, Dilelang Tidak Laku TERDAPAT pemandangan yang kurang nyaman ketika kita melintas di depan gedung Korpri yang berada didekat Pendopo Ponorogo. Di sana terdapat 6 mobil dinas (Mobdin) yang terlihat berjajar tidak terawat.

Keenam mobil tersebut adalah 1 mobil toyota camry, 4 unit Daihatsu Zebra dan 1 Mobil minibus Samhong. Mobil tersebut merupakan mobil yang memang seharusnya sudah dilelang dan karena tidak dipergunakan kembali.

“Itu dulu sudah pernah dilelang

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

tetapi belum laku maka tempatnya di situ,” jelas Bambang Triwahono, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Ponorogo. Kamis (03/03/2016).

Lebih lanjut dikatakan Bambang, bahwa pelelangan sudah pernah dilakukan dan dalam waktu dekat ini pihak Pemkab Ponorogo akan melakukan lelang kendaraan lagi.

Lelang yang telah dilakukan dulu ternyata menurut para peserta lelang terlalu mahal. Dengan ada-

nya hal itu maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo berencana akan menurunkan harga lelang yang ada. “Dulu memang terlalu mahal, jadi ini akan dilelang lagi dengan kendaraan yang akan dilelang mendatang,” jelasnya.

Ditambahkanya, bahwa mobil toyota camry tersebut dulu dilelang dengan harga Rp 45 juta, Daihatsu Zebra dulu dilelang dengan harga 13 juta, tetapi kenyataanya para peserta lelang merasa kemahalan dan tidak laku.

Kendaraan tersebut sementara

memang kita simpan di dekat gedung korpri. Memang tidak ada yang merawat karena memang kondisinya seperti itu. Kita juga tidak berani melangkah lebih jauh apalagi jika kendaraan itu dijual dengan harga murah atau dijual besi tua. “Semua ada aturan dan kita menjunjung aturan lelang, kita tak berani ambil resiko untuk melangkah lebih jauh,” pungkasnya. arso

Mobil dinas yang terlihat berjajar tidak terawat.

Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

LENSA MADIUN KITA 13

Edisi 127/ 07 - 13 Maret 2016

Dua Pejabat Dishubifokom Kabupaten Madiun Tersandung KIM DUA orang pejabat di lingkup Dinas Perhubungan dan Komunisi dan Informatika (Dishubinfokom) Kabupaten Madiun tersandung kasus dugaan Korupsi dana Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), tahun 2014, senilai Rp440 juta. Pelaksanaan program KIM diduga menyalahi aturan.

Kasie Pidsus Kejari Mejayan, Wartajiono Hadi mengatakan, dua pejabat Dishub yang sudah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bambang Sumitro selaku Kuasa Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM), Dana Yuli Purwiyanto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Ada seorang lagi yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka yakni Tri Esti Sudibyantoro selaku rekana. Kasus ini segera dilimpahkan ke JPU guna proses hukum lebih lanjut,” ujarnya, Jumat (4/3/2016).

Wartajiono menambahkan, saat ini berkas dan ketiga tersangka tersebut sudah diserahkan ke JPU dan setelah itu kasus akan ditangani oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Wartajiono menjelaskan, jumlah uang negara yang diduga disalahgunakan dalam proyek tersebut mencapai lebih dari Rp400 juta. Anggaran sebesar itu, diduga digunakan untuk kegiatan fiktif.

Dalam kasus tersebut, ketiga tersangka diduga menggunakan dana KIM untuk pelatihan dan memberi uang saku bagi tiap-tiap peserta. Sayangnya meski peserta ada yang tidak datang nun tetap dilaporkan datang dan menerima uang.

“Pasal yang kami kenakan adalah pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata dia. rin

Kasipidsus Kejari Mejayan Wartajiono Hadi.

Berkas Pemeriksaan Kasus KIM Resmi Diserahkan ke JPU KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Mejayan Madiun, serahkan pelimpahan berkas peyidikan pemeriksaan kepada jaksa penutut umum (JPU) terhadap tiga tersangka kasus dugaan korupsi dana Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Dinas Perhubungan.

Ketiga tersangka tersebut adalah Bambang Soemitro, Dana Yuli Purwiyanto dan Tris Esti Sudibyantoro.Kasipidsus Kejari Mejayan Wartajiono Hadi mengatakan, tahapan selanjutnya adalah pengadilan tipikor. “Jadi saat ini merupakan pelimpahan berkas pemeriksaan kepada JPU dan tahapan selanjutnya di pengadilan tipikor,” terang Hadi kepada Lensa Indonesia, Kamis (3/3/2016).

Kasus KIM ini mencuat ke permukaan dikarenakan adanya dugaan mark up anggaran, pada Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi tahun 2014 (KIM) menghabiskan anggaran Rp 440 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Madiun.

Acara studi banding ke Pulau Bali tersebut dibuat seolah-olah diikuti 100 orang peserta dari lingkup dinas terkait. Padahal jumlah peserta tidak sampai 100 orang. dhimaz_adi

Sakit Hati Dipecat, Sopir Gadaikan Mobil Kantor MERASA sakit hati dikeluarkan dari pekerjaan sebagai sopir angkut terop, Dwi Prasetyo (37) warga Kelurahan Sosromeduran kecamatan Gedong tengah Yogyakarta nekat mencuri mobil colt pick up tahun 1978 yang biasanya untuk operasional, Selasa (1/3/2016).

Akibatnya bos tempat dimana dwi bekerja akhirnya melaporkan perbuatan Dwi tersebut, dan benar saja saat dilacak oleh pihak kepolisian mobil pick up tersebut di gadaikan kepada juragan rosok di kota Madiun sebesar satu juta duaratus ribu rupiah, dan Dwi sendiri di tangkap di yogyakarta di rumahnya sendiri.

“Jadi motif nya ini tersangka sakit hati karena belum di gaji pasalnya usaha terop milik bos ter-

sangka ini saat itu terkena krisis dan harus merampingkan karyawan termasuk tersangka,” terang Kabaghumas polres Madiun kota, AKP Ida Royani kepada Lensa Indonesia, Selasa, (1/3/2016).

AKP Ida Royani menambahkan selain menangkap tersangka yang sudah beranak tiga ini, pihak kepolisian juga mengamankan satu unit mobil jenis pick up mitsubishi tahun 1978 dengan nopol AE 9620 B warna abu abu, berikut STNK dan BPKB serta dua buah anak kunci mobil jenis pick up Mitsubishi T120.

“Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kita kenakan pasal 362 KUHP,” pungkas Kasubag Humas Polres Madiun Kota AKP Ida Royani. dhimaz_adi

Tersangka Dwi Prasetyo.

Molornya Gaji Ratusan Pekerja Proyek Gedung DPRD Madiun

Siapa Dalang Skenario, PT AJP atau Pemkot?

Diduga ada skenario kotor di balik masalah yang membelit proyek Gedung DPRD. Polisi harus mengusut. Sementara PT AJP berjanji akan bertanggungjawab terhadap gaji ratusan pekerja.

PEMILIK PT. Aneka Jasa Pembangunan (PT. AJP), Hedi Karnomo berjanji akan bertanggungjawab sepenuhnya atas masalah yang membelit proyek Gedung DPRD Kota Madiun. Termasuk membayar ratusan pekerja proyek senilai Rp. 29, 3 miliar tersebut.

“Saya pemilik PT. AJP punya etika baik untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Termasuk pembayaran pekerja,” katanya.

Hedi Karnomo pun meminta Sekwan DPRD Kota Madiun, Agus Sugijanto yang juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk tidak melakukan blacklist terhadap perusahaanya itu, namun permintaan itu sudah terlambat.

Pasalnya Agus Sugijanto jauh hari sudah mengusulkan blacklist ke LKPP. “Kalau sampai di blacklist, saya sangat menjerit. Saya membangun PT. AJP ini berpuluh-puluh tahun. Saya sudah meminta waktu menyelesaikan sisa fisik yang tinggal 1, 028 persen ini dalam waktu 10 hari, tetapi PA tetap bersekukuh. Jadinya masalah ini tidak bisa terurai. Saya sangat berharap PA bisa mengabulkan permintaan baik saya ini,” ujarnya.

Lantas bagaimana prosedur penunjukkan Kaiseng dan Mohamad Shonhaji sebagai penanggungjawab proyek senilai Rp. 29,3 miliar itu?

Hedi Karnomo mengaku ha-

nya memberikan kuasa khusus kepada dua orang tersebut untuk mengerjakan proyek dari APBD Kota Madiun tahun 2015. Hedi pun baru mengenal sosok kedua orang itu saat mulai mengerjakan proyek DPRD Kota Madiun.

Perkenalanya dengan dua orang yang saat ini kabur tersebut, diakui Hedi dikenalkan oleh temannya.

“Belum pernah saya melibatkan dua orang ini. Baru diproyek ini kita libatkan.

Pertama kali saya ketemu dengan mereka berdua, mereka sangat menyakinkan sekali.

Mereka mengaku kalau sodagar dan punya kapal. Itu yang membuat saya percaya.

Dan kawan saya yang mengenalkan ini juga bilang kalau sudah kenal lama. Teman saya yang mengenalkan ini juga

saya mintai tanggungjawab.

Kami saat ini berupaya mencari keberadaan mereka berdua itu,” paparnya.

Hedi Karnomo menuding, Kaiseng dan Mohamad Shonhaji lah yang menjadi dalang dari semua permasalahan ini.

Entah benar atau tidak, Hedi Karnomo mengaku bakal melaporkan Kaiseng dan Mohamad Shonhaji yang saat ini kabur dengan membawa uang miliaran yang seharunya untuk membayar ratusan pekerja dan bahan material tersebut.

“Saat ini saya akan segera melapor ke Polisi terkait masalah ini. Saya akan melaporkan Shonhaji sama Kaiseng.

Karena saya merasa dirugikan dan menjadi korban disini. Semua uang sesuai termin yang sudah keluar itu yang dibawa kabur mereka,” tandasnya.

Sementara itu, Koordinator LSM WKR, Budi Santoso menduga adanya skenario di balik masalah yang membelit proyek Gedung DPRD. Budi

Santoso mengatakan, selain adanya skenario, dirinya juga menduga adanya dalang di balik semua masalah ini.

Untuk itu, Budi mendesak pihak Kepolisian mengusut kasus tersebut hingga ke akar-akarnya.

“Saya menduga adanya dalang di balik kasus ini. Polisi harus segera bisa menangkap terlapor, ini sudah penipuan. Polisi juga harus bisa mengungkap, alasa uang dibawa kabur itu. Apakah benar adanya atau hanya rekayasa untuk menghindari pembayaran pekerja,” katanya.

Budi menuding, Pemkot Madiun terlalu ceroboh dan tidak pernah belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya. Dirinya mencontohkan, seperti kasus proyek Pasar Besar Madiun pada tahun 2012 lalu. Dimana PT. Lince Roumali Raya selaku rekanan proyek senilai Rp. 76,5 miliar juga kabur dan hingga kini tak jelas jluntrungnya.

“Pemkot juga harus lebih waspada terhadap rekanan luar kota yang menang tender di Kota Madiun. Seperti kasus PBM. Rekanan PT. Lince Roumali Raya yang kabur tidak membayar upah pekerja dan subkon terulang lagi di proyek DPRD ini,” tandasnya. dhimaz_adi

Pemilik PT Aneka Jasa Pembangunan, Hedi Karnomo.

Gedung DPRD yang masih dalam taraf pembangunan terhenti di tengah jalan.

Dinas Pasar Madiun Rombak Total Dua Pasal

Dinas Pasar Kota Madiun segera merombak dua pasal.

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

DINAS Pasar Kota Madiun bakal merevitalisasi sejumlah pasar tradisional yang puluhan tahun keberadaannya tidak maksimal atau mati suri. Tahun ini, revitalisasi akan dilakukan di Pasar Burung yang berada di jalan Panglima Sudirman dan Pasar Manguharjo yang berada di jalan Hayam Wuruk, Kota Madiun.

Kepala Dinas Pasar, Kota Madiun, Gaguk Haryono saat meninjau lokasi Pasar Burung mengatakan, untuk merevitalisasi pasar burung seluas 421 meter persegi, Pemkot Madiun menyiapkan anggaran sekitar Rp 1,2 miliar dari APBD

tahun 2016. Gaguk Haryono menyatakan, revitasi Pasar Burung baru kali pertama dilakukan sejak didirikan tahun 1980-an.

“Direvitalisasi ini kan jelas kondisinya sudah seperti ini. Kalau untuk beraktifitas secara ekonomi jelas tidak memungkinkan. Maka dari itu pemerintah mengalokasikan anggaran supaya yang menempati bisa beraktifitas secara ekonomi, pendapatannya lebih baik,” katanya, Senin (29/2/2016).

Sementara itu, seorang pedagang di Pasar Burung, Sugiono mendukung upaya pemerintah merevitalisasi pasar. Pria yang menempati

bedak secara turun temurun, sejak 50 tahun lalu ini meminta pemerintah daerah menerapkan biaya sewa sewajarnya, setelah Pasar Burung direvitalisasi. Sugiono juga menginginkan, tidak ada penambahan pedagang baru, sehingga dapat memprioritaskan pedagang lama.

“Kami mendukung saja, biar lebih bagus. Nggak masalah, yang penting kita bisa jualan lagi. Penghuni lama itu inginnya ya diutamakan, jadi nggak ada penghuni baru. Kemudian sewanya juga standarlah, soalnya kan kita ekonominya menengah kebawah,” katanya. dhimaz

Kabiro Lensa Madiun Kita: Demmas Adi Kurniawan Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

www.lensaindonesia.com

14 LENSA BOJONEGORO

Edisi 127/ 07 - 13 Maret 2016

Longsor, Tujuh Rumah Tepian Bengawan Solo Dievakuasi Titik rawan longsor sungai terpanjang di Sungai Bengawan Solo sedikitnya ada empat titik. Sedikitnya tujuh rumah telah menjadi korban dan penghuninya dievakuasi.

TITIK longsong yang terjadi di sepanjang Sungai Bengawan Solo wilayah Bojonegoro sebagian besar menyerang pemukiman warga. Sedikitnya, sudah ada tujuh rumah yang dieva-

kuasi akibat terdampak longsor, Jumat (04/03/2016).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro, Andik Sudjrwo mengungkap-

POJOK DESA

Kampung Tumbu di Sekitar Migas Banyuurip ADA yang unik dari kebiasaan masyarakat di sekitar proyek Migas di Desa Beged, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Mayoritas warga di desa tersebut mempunyai usaha sampingan membuat tumbu yaitu wadah nasi yang terbuat dari anyaman bambu.

Saat mengunjungi desa yang dengan proyek Migas itu, terlihat sejumlah perempuan berjejeran dengan jemari yang terus memainkan irisan bambu apus yang sudah dipotongi kecil - kecil. Tampak sangat rumit karena bambu yang sudah dipotongi kecil memanjang itu diurai hingga menjadi wadah utuh, namun mereka tampak sudah sangat lihai, bahkan merasa menikmati pekerjaan itu.

Salah satu warga, Siti Masamah (40) menyampaikan bahwa warga setempat sudah secara turun temurun membuat wadah klasik tersebut. Setiap ibu rumah tangga selesai memasak, seketika itu mereka memproduksi tumbu sebagai tambahan mata pencaharian.

Ia mengatakan, bahan baku bambu apus dibeli seharga Rp3.000 per batang dari tetangga. Dari satu batang itu ia bisa membuat 7 hingga 8 tumbu. Sedangkan harga setiap tumbunya berbeda - beda, untuk ukuran kecil dijual dengan harga Rp1.000, sedangkan yang besar dijual dengan harga Rp3.000. “Sehari saya bisa membuat 4 tumbu besar, penghasilanya hanya Rp12.000 itu saja, itu pun kalau pas laku, kalau tidak ya nunggu besoknya,” ungkapnya. Ia merupakan salah satu dari sekitar 25 ibu rumah tangga yang memiliki mata pencaharian yang sama.

Sementara itu, Wiwin (35) warga setempat menyampaikan, bahwa sejumlah tumbu itu lalu dijual ke beberapa pasar, seperti di Pasar Purwosari, Kalitidu, dan Pumpungan.

Bahkan, ada juga salah satu warga setempat yang rela menjual keliling ke desa tetangga.

“Yang penting laku, soalnya kerumitan pembuatanya dibanding harganya sangat tidak seimbang,” terangnya.

Ia mengaku sebelumnya warganya sempat diberi pelatihan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Hanya saja, peserta yang terlibat hanya sedikit. Diakuinya pelatihan itu memang memberi wawasan namun masyarakat kurang minat. “Kita disuruh membuat bentuk yang kreatif, seperti pot bunga dan lainya, namun ada yang membuat tapi sepi pembeli,” lanjutnya.

Menurutnya, yang terpenting saat ini soal pemasaran.

Pasalnya, banyak warga yang enggan membuat produk dengan jumlah banyak karena mengingat sepinya pembeli.

Selain itu, modal untuk membeli banyak bahan baku pun menjadi hambatan.

Ia berharap, adanya perusahaan Migas di wilayahnya bisa memberikan bantuan, maupun peluang pemasaran.

Sebab, selama ini keberadaan usaha kecil itu tidak begitu diperhatikan. “Harapan kami sih Mobil Cepu Ltd. (MCL) turut peduli dengan usaha yang telah lama ada ini,” harap perempuan ramah ini.

Sementara itu Penanggung Jawab Sementara (PJS) Kepala Desa Beged, Didik Arif Budiono menyampaikan data yang dimilikinya menyebutkan ada 50 ibu rumah tangga yang setiap hari menganyam bambu untuk membuat tumbu.

“Sebelumnya juga pernah dilatih oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro, harapan kami ke depanya MCL selaku operator Migas mau mendampingi dan meningkatkan keterampilan mereka sehingga memberi tambahan penghasilan,” pintanya. pra/try

Usaha sampingan warga Gayam membuat tumbu yang terbuat dari anyaman bambu.

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

kan, meskipun saat ini tinggi muka air (TMA) mulai mengalami penurunan, namun diprediksi curah hujan masih cukup tinggi. Sehingga, masih tetap melakukan kewaspadaan.

“Sesuai perkiraan cuaca dari BMKG Jawa Timur curah huja masih berkisar antara 300-400 milimeter (mm). Tapi kondisi hujan tidak merata,” ujar Andik.

Selain mewaspadai banjir luapan Sungai Bengawan Solo, akibat curah hujan yang masih cukup tinggi ini juga rawan

DKP Bojonegoro Pangkas Pohon Tua yang Mudah Roboh PEMANGKASAN pohon dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bojonegoro (DKP), Rabu (2/3/2016) di Jalan Trunojoyo, Kabupaten Bojonegoro.

Dalam beberapa bulan ini DKP Bojonegoro gencar melakukan pemangkasan pohon guna mengantisipasi pohon tumbang disebabkan hujan dan angin belakangan ini.

Ketua pelaksanaan harian DKP Bojonegoro Ngadisan (41) mengatakan, pihaknya memangkas pohon di pinggir jalan untuk memberi kenyamanan pada warga.

“Pohon-pohon besar sering tumbang karena angin dan hujan. Ini sangat membahayakan warga,” terangnya kepada Lensa Indonesa.

Dalam kegiatan tersebut, DKP dibantu beberapa karyawan sejumlah kurang lebih 15 orang yang selalu bergerak memangkas pohonpohon yang sudah tua dan berumur ratusan tahun.

“Semua orang kami kerahkan untuk kegiatan ini. Harus cepat dilakukan, demikian arahan yang kami terima. Pemotongan pohon ini segera dilakukan mengingat musim penghujan belum berakhir,” tutup Ngadisan. pra/try

Kantor BPMPD Kabupaten Bojonegoro.

Gaji PLD Kabupaten Bojonegoro Tidak Jelas

terjadi banjir bandang. Sedikitnya, enam kecamatan yang sudah diterjang banjir bandang diantaranya Kecamatan Sekar, Sumberejo, Malo, Temayang, Kasiman dan Kepohbaru. “Total kerugian akibat banjir bandang itu kurang lebih mencapai Rp 1,1 miliar,” ungkapnya.

Sementara diketahui, titik rawan longsor sungai terpanjang di Pulau Jawa itu sedikitnya ada empat titik. Yakni, di Desa Banjarejo, Kecamatan Padangan, Dusun Brangkal, Desa Banjar-

sari, Kecamatan Trucuk, Desa Kemiri, Kecamatan Malo, dan Desa/Kanor.

“Empat titik ini paling parah,” kata Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, Sukirno.

BPBD, kata dia, hanya mendata dan melaporkan titik longsor itu kepada Balai Besar Sungai Bengawan Solo wilayah Bojonegoro. Sebab, yang memiliki kewenangan untuk membangun bibir sungai yang longsor itu bu-

kan wilayahnya. “Kami hanya melaporkan kepada balai besar bengawan solo,” ungkapnya.

Untuk mengantisipasi adanya banjir luapan Bengawan Solo, maupun banjir bandang, pihak BPBD menyiapkan relawan agar lebih tanggap jika terjadi bencana. Namun, kesiagaan saat ini difokuskan ke banjir bandang. “Untuk penguatan personil, tim SAR melakukan pelatihan mulai unsur TNI, Polri, Brimob, Satker dan Relawan,” pungkasnya. tul/bj

Traktor Bantuan Kemendes PDT Kini Mangkrak SEJAK akhir Desember 2015 lalu sebanyak 23 unit traktor dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mangkrak di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) Kabupaten Bojonegoro.

Kepala BPMPD Kabupaten Bojonegoro, Jumali, menjelaskan, bantuan tersebut belum dibagikan karena Kemendes PDT belum melakukan serah terima dengan Pemkab Bojonegoro. Sehingga, kata dia, pihaknya tidak bisa langsung membagikan traktor tersebut kepada penerima. “Ini dari pusat, jadi harus ada serah terima dulu. Nanti yang menyerahkan langsung dari pusat bukan kami,” ujar Jumali, Selasa (01/ 03/2016).

Jumali menjelaskan, traktor tersebut diberikan Kemendes PDT untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tujuannya untuk memberdayakan BUMDes. “Pihak BUMDes nantinya bisa menyewakan traktor itu kepada kelompok tani,” katanya.

Traktor-traktor tersebut saat ini ditaruh di halaman parkir kantor BPMPD Bojonegoro Jalan Panglima Sudirman. Jumlahnya mencapai 23 unit. Mereknya adalah Yammar. “Bantuan traktor ini baru kali ini ada.

Saya kira tahun depan sudah tidak ada lagi,” tambahnya.

Traktor-traktor tersebut akan dibagikan di sembilan desa di empat kecamatan. Yaitu di Kecamatan Padangan yakni di Desa Kendung dan Desa Kebonagung, Kecamatan Sugihawaras. Yakni di Desa Bulu dan Desa

Siwalan, Kecamatan Dander yakni di Desa Karangsono dan Desa Ngunut dan Kecamatan Kapas yakni di Desa Plesungan dan Desa Kedaton. “Asingmasing desa jumlah traktornya tidak sama, ada 4 atau 5 unit,” ungkapnya.

Mengenai belum dibagikannya traktor tersebut, pihaknya sudah mensosialiasikan hal tersebut ke semua kepala desa penerima. Sehingga, mereka tidak bertanya-tanya terus mengenai hal tersebut. Jumali mengaku juga sudah berkoordinasi dengan Kemendes PDT mengenai kapan traktor tersebut akan dibagikan. Namun, hingga kini pihaknya masih belum mendapatkan kepastian.

“Semuanya sudah tahu kenapa belum dibagikan,” pungkasnya. tul

Dandim Bojonegoro Pimpin Upacara Pemakaman Jenazah Kopda Juni Hartono KOMANDAN Kodim (Dandim) 0813 Bojonegoro, Letkol Kav Donova Pri Pamungkas, memimpin langsung Upacara Pemakaman Jenasah Almarhum Kopda Juni Hartono, Personel Koramil 0813-20/Malo, yang meninggal dunia di RS. PKU Muhammadiyah Kalitidu, Minggu (28/2/2016), pukul 04:00 WIB karena sakit.

Pada Upacara Pemakaman jenasah tersebut, bertindak sebagai Komandan Upacara (Dan Up) adalah Danramil 0813-20/ Malo, Lettu Inf Suko M, di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Malo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Dalam sambutannya Dandim 0813 Bojonegoro mengatakan, selaku pribadi beserta keluarga dan mewakili seluruh anggota jajaran Kodim 0813 Bojonegoro.

“Saya menyampaikan turut berbelasungkawa dan berduka cita sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga almarhum.

Semoga amal ibadah almarhum diterima disisi Tuhan Yang Maha

Dandim Bojonegoro pimpin upacara pemakaman.

Kuasa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan,” ujarnya.

Selain itu, pada upacara pemakaman tersebut, Dandim 0813 Bojonegoro, berkenan melaksanakan penutupan liang lahat yang dilanjutkan oleh keluarga dan kerabat serta pelayat, serta dilanjutkan dengan penaburan bunga.

Setelah upacara pemakaman jenazah selesai, kemudian dilak-

sanakan penyerahan Bendera Merah Putih oleh Inspektur Upacara (Irup) kepada pihak keluarga sebagai rasa dukacita yang mendalam dari Keluarga Besar Kodim 0813 Bojonegoro.

“Agar keluarga dan warga masyarakat sekitar dapat mengenang dan menghormati jasajasa dan pengabdian almarhum selama berdinas di Kodim 0813 Bojonegoro,” pungkas Dandim 0813 Bojonegoro. cah

HINGGA Jum’at, (4/3/2016) pekerja Pendampingan Local Desa (PLD) Kabupaten Bojonegoro masih menunggu kejelasan gaji yang belum juga direalisasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Padahal seharusnya mereka sudah menerima gaji sejak bulan Januari 2016.

Alasan BPMPD, pihaknya belum mendapat intruksi dari pusat sehingga belum dapat mengambil keputusan untuk mengeluarkan gaji.

Adapun jumlah keseluruhan pendamping desa se-bojonegoro sebanyak 179 pendamping, 6 tenaga ahli, 9 pendamping desa, 116 pendamping lokal desa. Ada pula pendamping yang mengundurkan diri sebanyak 6 pendamping lokal desa dan 1 pendamping desa. Total keseluruhan pendamping saat ini yang masih menunggu kejelasan gaji adalah 172.

Dilansir dari BPMPD, bahwa PLD harus tetap dilanjut sampai 31 Desember 2016, sedangkan sampai saat ini Pendamping Desa (PD) dan Tenaga Ahli (TA) belum ada jelas. riz

Biro Lensa Bojonegoro: Prada, Triyono Wartawan: Niki Yulia, Heri, Khafid Marketing: Rina, Sandy Admin: Aida Musyarofah Kantor Perwakilan & Pemasaran: Jl. A. Yani no. 324 Kapas Bojonegoro (62181), No Telp: 0852 0302 8007 Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan Sirkulasi: Whito Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

www.lensaindonesia.com

OTONOMI 15

Edisi 127/ 07 - 13 Maret 2016

Stres, Perwira Biddokes Polda Jatim Sayat Leher Sendiri dengan Cutter ANGGOTA Biddokes Polda Jatim, Ipda Nanang Eka, Rabu (2/3/2016) sekitar pukul 09.10 WIB, melakukan percobaan bunuh diri dengan menyayat lehernya menggunakan cutter.

Sebelum melakukan aksi percobaan bunuh diri, Ipda Nanang Eka sekitar pukul 08.45 WIB, menemui Kasubbagre-

nmin AKBP Suwardi di ruangan sambil berkeluh kesah masalah keluarganya. Namun saat menerima curhatan, AKBP Suwardi dipanggil Kabiddokes RS Bhayangkara.

Seusai menemui Kabiddokes, AKBP Suwardi yang kembali ke ruangannya sudah mendapati Ipda Nanang Eka bersimbah darah

dengan leher tersayat menggunakan cutter. Bantuan segera dipanggil sehingga datang Kasubbid Yankes Biddokes Polda Jatim Drg M Ony Swasono yang langsung memberi bantuan medis.

Usai menjalani operasi karena mengalami luka cukup parah dan kondisinya belum stabil, sekitar pukul 15.20 WIB, Ipda na-

nang Eka dipindah ke ruang ICU. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Argo Yuwono saat dikonfirmasi melalui Ponselnya mengaku belum mendapat informasi tentang anggota yang melakukan percobaan bunuh diri. “Waduh Mas, saya malah baru tahu dari sampean, coba akan saya cek dulu ke-

benarannya,” ucapnya singkat.

Sementara di depan ruangan ICU RS Bhayangkara Polda Jatim, terlihat perempuan berusia sekitar 40 tahun yang sedang menghubungi saudaranya melalui Ponsel. Dari pembicaraan itu diketahui korban sempat terlibat cekcok sebelum berangkat berdinas. “Tadi sebelum be-

rangkat sempat dimaki `Kamu memang lelaki goblok`,” ucap perempuan itu menirukan ucapan saat terjadi cekcok.

Hingga berita ini diunggah belum diketahui secara pasti penyebab Ipda Nanang Eka nekat melakukan percobaan bunuh diri dengan cara menyayat leher menggunakan cutter. rofik

422 Guru Bakal Pensiun, Surabaya Krisis Pengajar Kepala Bea Cukai Malang, Rudi HK.

Kantor Bea dan Cukai Malang Beri Asistensi Pengelola Pabrik Rokok KANTOR Bea Cukai Malang berencana memberikan asistensi pada pabrik rokok. Rencana yang merupakan terobosan baru itu diungkapkan Kepala Bea Cukai Malang, Rudi ý HK, Kamis (3/ 3/2016).

Rudi HK mengatakan bahwa target tahun 2016 ini sebesar Rp15,4 triliun. Dia optimistis target tersebut bisa tercapai. “Apalagi jika dilakukan asistensi atau pendampingan pada pengelola pabrik rokok,” papar dia.

Dijelaskan dia bahwa pada tahun 2015 Kantor Bea dan Cukai Malang melampaui target. Sebab, hasil pendapatan cukai itu mencapai Rp16,25 triliun.

Menurut dia, untuk bisa mencapai target pendapatan itu tidak hanya melakukan pengawasan secara ketat dan penindakan dengan tegas. Namun, juga perlu melakukan asistensi terhadap pabrik-pabrik yang ada di wilayah Malang.

Menurut dia, ada 124 pabrik rokok di wilaya kerjanya. Dari sejumlah itu ada 20 pabrik yang perlu mendapatkan asistesi atau pendampingan.

“Itu karena mereka tidak paham bagaimana melaporkan pita cukainya,” kata dia.

Makanya, dia akan menempatkan tim khusus di tiap pabrik rokok yang harus menjalani pendampingan itu. Tim khusus itu merupakan staf dari Kantor Bea dan Cukai Malang.

Selain asistensi, kata dia, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi pada masyarakat dan pengelola pabrik rokok terkait pita cukai. Sebab, menurut dia banyak masyarakat yang belum paham soal pita cukai rokok. “Baik itu terkait dengan pita cukai rokok asli dan yang palsu. Ini perlu kami lakukan agar mereka paham,” kata dia.

Hal itu mengingat, soal pita cukai rokok ini untuk pengendalian terhadap barang yang berdampak negatif bagi masyarakat. “Agar bisa dikendalikan, ýmaka harus pakai pita cukai rokok,” papar dia.

Pengendalian itu bisa efektif, tegas dia jika ada unsur manfaat bagi negara. Makanya, pita cukai rokok merupakan bukti bahwa pengelola rokok sudah memenuhi kewajibannya pada negara dengan membayar atau membeli pita cukai rokok itu.

Karena itu, tegas dia, pita cukai rokok tersebut tidak bisa dipalsu. Sebab, dibuat dengan kertas khusus, dilengkapi hologram berteknologi teknggi. “Jadi tidak mudah dipalsu,” pungkasnya. aji_dewa_roisky

Surabaya terancam kriris tenaga pengajar.

Pasalnya, tahun depan aka nada 422 guru yang pensiun. Sementara KemenPAN-RB tidak melakukan pengangkatan CPNS tenaga pengajar yang baru.

PEMKOT Surabaya berencana menyurati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) guna meminta persetujuan perekrutan pegawai tidak tetap (PTT), terutama tenaga pengajar.

Langkah ini dilakukan karena ada 137 guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang akan pensiun sedangkan KemenPAN-RB tahun ini tidak akan melakukan

pengangkatan CPNS tenaga pengajar yang baru.

Bila tahun ini ada 137 guru yang akan pensiun, tahun depan jumlahnya lebih banyak lagi, yakni 285 guru.

Yang paling banyak pensiun adalah guru olah raga dan agama.

“Kami akan surati KemenPAN-RB untuk dapat persetujuan boleh tidak mengangkat PTT. Memang secara aturan di UU Aparatur Sipil Negara (ASN) diperbolehkan. Tapi kan

kami tetap harus meminta persetujuan KemenPAN-RB,” terang Penjabat (Pj) Walikota Surabaya, Nurwiyatno.

Pria yang juga menjabat Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Timur (Jatim) ini mengatakan, rekrutmen tenaga PTT untuk mengajar di sekolah-sekolah negeri itu akan dilakukan di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) di Surabaya.

Nantinya meski berstatus PTT, namun hak dan kewajiban mereka akan sama seperti guru yang berstatus PNS. Mereka tetap akan mendapat tunjangan sama seperti guru PNS. Hanya bedanya, jika guru PNS mendapat gaji yang bersumber dari APBN, maka PTT mendapat gaji dari APBD. “Jumlah perekrutan itu

lancar di Surabaya, sehingga kebutuhan guru dapat terpenuhi dengan baik,” harapnya.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya lainnya, Sugito, berharap Pemkot memperhatikan guru tidak tetap (GTT) yang sudah bertahun-tahun mengabdi di sejumlah sekolah di Surabaya. Jika Pemkot akan melakukan perekrutan CPNS guru, dia minta GTT lebih diprioritaskan.

Menurutnya, jumlah GTT di Surabaya sangat banyak.

Mereka inilah yang harusnya lebih diberdayakan karena sudah mempunyai pengalaman dalam proses belajar mengajar.

“Untuk menjadi seorang guru itu tidak hanya bermodalkan kemampuan

2.000 Banser Jombang Digembleng Bela Negara SEDIKITNYA 200 calon anggota Banser (barisan ansor serba guna) digembleng diklatsar Bela Negara. Mereka diberi materi langsung Komandan Kodim 0814 Jombang tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Selain bela negara, kader Banser diberi pendidikan tentang Ke NU an, Aswaja, Keorganisasian, Ke Ansor an, Ke Banser an dan juga kepemimpinan. Selasa (02/03/2016).

Menurut Ketua PC GP Ansor Jombang, Zulfikar Damam Ikhwanto mengatakan Diklatsar Banser ini meneguhkan kader untuk siap bela negara, memiliki kepekaan sosial dan alam serta memahami dan menjalankan Nawa Prasetya Banser dengan penuh tanggung jawab. Mereka digembleng dengan materi ke NU an, Aswaja, Ke-Banser-an dan Bela Negara.

“Diklatsar Banser di Wonosalam menjadi tonggak kebangkitan pasukan pembela agama, bangsa, dan benteng ulama. Sebanyak 350 pasukan

melakukan apel sebelum mendapat gemblengan di lapangan Desa Panglungan, Wonosalam lereng gunung Anjasmoro Jombang. Selanjutnya, peserta Diklatsar angkatan ketiga itu menjalani pelatihan selama tiga hari dengan berbagai keilmuan,” jelasnya.

Ia menambahkan, banser sangat perlu mendapat pelatihan bela negara, mengingat Banser sebagai benteng para ulama dan menjadi garis depan ketika NKRI dalam ancaman. Semangat ini juga tertulis dalam Nawa Prasetya Banser.

Bagi kami Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945 adalah harga mati, sehingga bela negara wajib untuk kader banser dan GP Ansor.

Materi kebangsaan dan bela negara diberikan langsung oleh Dandim 0814, Kolonel Arh Fathurrahman.

Dan apel pembukaan Banser tersebut di pimpin langsung oleh Kepala Bakesbangpol Jombang, Drs. Mas’ud, M.Is, dan dihadiri sejumlah pejabat, Camat Wonosalam, Polsek

Banser digembleng di lereng gunung Anjasmoro.

dan Koramil Wonosalam, PCNU Jombang, MWC NU Wonosalam, PAC Muslimat

Gandeng BNP Jatim, Gartap III Gelar Tes Urine Dadakan TNI Garnisun Tetap (Gartap) III Surabaya menggandeng BNNP Jatim melakukan test urine mendadak terhadap 246 prajurit. Petugas BNNP Jatim, mengambil sample urine usai apel pagi di Mako Gartap III Jl Ngemplak Surbaya, Rabu (2/ 3/2016).

Kasgartap Brigjen TNI (Mar) Amirudun Harun beserta perwira lainnya juga ikut bagian untuk menjalani test urine.

Brigjen TNI (Mar) Aminudin Harun mengatakan, seluruh prajurit dilingkungan Gartap III, dilakukan test urine yang dipilih secara acak oleh dokter BNNP mulai dari perwira, Bintara, Tamtama dan PNS “Ini sebagai bentuk dan berkomitmen perang terhadap Narkoba dan sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Makotama lainnya, terlebih dahulu kami melakukan pembersihan secara internal,”

tergantung dari kekuatan APBD masing-masing. Soal kekurangan tenaga pengajar PNS ini saya kira dialami semua daerah. Yang paling memungkinkan ya mengangkat PTT,” katanya.

Sementara anggota Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah mengungkapkan, pihaknya mendapat informasi bahwa pemerintah pusat akan menggelar rekrutmen CPNS pada 2016 di sejumlah daerah. Khusus di Surabaya, akan dilakukan pada 29 Agustus hingga 12 September 2016. Formasi tenaga pendidik, diprioritaskan untuk guru 3T (terluar, terdepan, tertinggal) yang jumlahnya sekitar 3000an.

“Kami berharap proses rekrutmen CPNS bisa berjalan

terang Amirudin.

“Kami menggandeng BNNP Jatim, karena mereka yang lebih berkompeten dalam melakukan tes urine. Dan untuk kedepannya kami akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh Makotama,” tambahnya.

Perwira tinggi dengan satu bintang dipundak ini menjelaskan lebih lanjut, tes ini dilakuan pasca ditangkapnya anggota TNI terlibat narkoba di rumah dinas TNI di Jakarta.

“Sesuai perintah Panglima, seluruh prajurit TNI wajib dilakukan test urine tanpa terkecuali, juga dilarang keras untuk menyediakan tempat terlebih rumah dinas,” paparnya.

Pemeriksaan terhadap anggota Garnisun tetap III dan seluruh perwakilan di antaranya, Garnisun Sidoarjo, Pasuruan, Gresik dan Lamongan yang dilakukan pemilihan secara acak terhadap prajurit yang dicurigai. rofik

Tentara Gartap III berbaris untuk mengikuti tes urine mendadak.

NU dan PAC Fatayat NU Wonosalam, Penasehat GP Ansor Jombang dan sejumlah Tokoh

Agama dan Tokoh Masyarakat se Wonosalam,” pungkasnya. obi

Mahasiswi Jember Diculik Dua Kali, Pelaku Minta Tebusan SEORANG mahasiswi Universitas Jember asal Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Noer Arifah (20) dua kali diculik dalam kurun waktu tiga bulan oleh pelaku yang diduga sama. Penculikan pertama pada November lalu dan kasusnya sudah diungkap petugas Polres Sukoharjo, Jawa Tengah.

Namun hampir sebulan lalu, Arifah kembali hilang. Keluarga menduga, Arifah diculik oleh pelaku yang sama dan hingga hingga kini, keberadaan Arifah belum terungkap.

Orangtua korban, Abdul Hafid dan Nikmatin, warga Desa Besuk, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, tampak gelisah dan cemas.

Mereka yakin pelaku penculikan yang kedua ini adalah orang yang sama. Sebab modus yang dipakai pelaku sama. Noer diketahui diculik setelah keluarga menerima telefon dan pesan singkat dari orang tak dikenal dengan

ancaman dan menuntut tebusan Rp10 juta.

Penculikan pertama terjadi pada November 2015. Saat itu korban dikabarkan mengalami kecelakaan di Malang. Dengan dalih untuk pengobatan, pelaku menelefon dan meminta bantuan.

Orangtua korban akhirnya mentransfer uang Rp500 ribu.

Namun selang dua hari, pelaku meminta uang lagi sebanyak Rp10 juta. Merasa diperas, orangtua Noer melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jember. Sepekan kemudian korban ditemukan bersama pelaku di Kutoharjo, Jawa Tengah.

Setelah berhasil diamankan, korban bersama pelaku dijemput penyidik Polres Jember. Namun pelaku ternyata tidak dibawa ke Polres Jember, melainkan menurut Abdul Hafid, pelaku diamankan dan ditahan di sana. Selang tiga bulan kemudian kejadian kedua kalinya kembali terjadi. abp/ok www.lensaindonesia.com

16 METROPOLIS

GUBERNUR Jawa Timur Soekarwo kembali memaparkan Jatimnomics dalam acara presentasi dan wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016 di Kantor Kementerian PAN-RB Jakarta, Senin (29/2/2016).

Bahkan, presentasinya Pakde Karwo (sapaan akrab Soekarwo) mendapat apresiasi tinggi dan memukau para tim panelis, yakni Prof. JB. Kristiadi dari Kemendagri, Prof. Eko Prasojo mantan Wamenpan RI, Prof. Siti Zuhro dari LIPI, Indah Sukmaningsih MPA dari YLKI, Bambang Setiawan dari Litbang Kompas, Ir. Neneng Goenadi dari Tim Kwaluti RB, Wawan Sobari dari Jawa Pos dan Drs. Nurjan Mohtar.

Beberapa gagasan Soekarwo yang berhasil memukau tim panelis diantaranya tentang terobosan Pemprov Jatim yang mendapat dukungan dari DPRD Jatim dan Forpimda serta Pemkab/ Pemkot. Mulai dari kemampuan membangun kepercayaan masyarakat dalam hal meningkatkan kualitas hidup, semakin banyaknya masyarakat Jawa Timur yang berekspansi ke berbagai wilayah di Indonesia khususnya di Indonesia bagian timur dan tengah.

Kemudian, meningkatkanya kondisi perekonomian masyarakat di Jawa Timur, meningkatkan nilai jual produk dari Jawa Timur dengan adanya industri olahan, memberikan bunga murah kepada masyarakat yang tidak bankable agar terhindar dari rentenir.

Sementara itu, Pakde Karwo dalam sambutannya menuturkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 5,44 persen lebih tinggi dibandin-

www.lensaindonesia.com

gkan nasional yakni 4,79 persen.

Produk Domestik Regional Bruto (DRB) Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 1.689,88 triliun dengan share sebesar 14,64 persen terhadap nasional. Struktur PDRB jawa Timur 29,27 persennya didukung oleh indsutri pengolahan.

Oleh sebab itu, Jawa Timur mendorong agar industry pengolahan dari on farm ke off farm karena memberikan nilai tambah yang besar bagi petani.

“Saat ini di Kabupaten Lumajang stok pisang yang ada diolah agar mempunyai kualitas yang tinggi, selain itu pisang yang biasa dikonsumsi diubah menjadi olahan lain seperti keripik pisang, sehingga memberikan nilai tambah,” ujarnya.

Menurutnya, dalam menghadapi era perdagangan bebas sebagai upaya menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif maka jatimnomics menjadi sebuah solusi.

Oleh sebab itu diperlukan tiga aspek Jatimnomics yang menunjang aktivitas ekonomi utama yakni aspek produksi dari segmen UMKM dan segmen besar, aspek pembiayaan yang kompetitif, juga aspek pemasaran.

Aspek produksi dari segmen UMKM dan segmen besar dimulai dengan penyiapan data UMKM karena terbukti dapat menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Dari data BPS jumlah UMKM semakin bertambah tiap tahunnya, pada tahun 2008 terdapat 4,2 juta UMKM dan sampai tahun 2012 sebanyak 6,8 juta UMKM. “Dari angka tersebut, hanya 3.476 UKM yang siap ekspor hasil

Edisi 127/ 07 - 13 Maret 2016

Gubernur Soekarwo bersama tim panelis Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016.

Gubernur Jatim Soekarwo saat memaparkan konsep Jatimnomics dihadapan para tim panelis Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016.

produksinya. Perlu peningkatan integrasi antara UmKM dan usaha besar agar bisa bersaing dalam MEA. Salah satu upaya Pemprov Jawa Timur meningkatkan kualitas UMKM adalah dengan meningkatkan kualitas SDM bagi

wirausaha baru dengan membangun incubator bisnis dan standarisasi keterampilan SDM yang melibatkan kerjasama dengan ITS dan Unibraw,” tegas dia.

Pemprov Jawa Timur juga berupaya agar meningkatkan dan

menyiapkan SDM dengan kuaitas bagus yakni dengan adanya standarisasi ketrampilan SDM diantaranya dengan pembangunan SMK Mini, dimana diajarkan ketrampilan yang berstandar internasional dan mencetak wirausaha. Sampai tahun 2014 terdapat 70 SMK Mini dimana setiap kelas berisi 30 anak. Diharapkan dengan SMK Mini tercipta 24.300 tenaga kerja berstandar internasional.

“Pada tanggal 22 Maret 2016 sudah ada MOU antara Jawa Timur dengan Amerika Serikat mengenai community college atau keterampilan standar internasional.

Dan juga sebelumnya sudah ada kerjasama dengan Jerman pengiriman SDM ke Jerman, ke Osaka dan rencana dengan Australia Barat dengan pendidikan vokasional. Berbagai upaya tersebut bertujuan agar SDM Jawa Timur bisa diterima di dunia kerja internasional,” jelas Pakde Karwo.

Kemudian, untuk aspek pembiayaan kompetitif, yaitu dengan mensinergikan potensi sumber pendanaan baik yang dimilik oleh pemerintah melalui APBD, perusahaan seperti Bank Jatim dan Bank UMKM. Melihat adanya keterbatasan kekuatan fiskal maka strategi yang dilakukan adalah memberikan fasiltiasi, yakni dengan memberikan kemudahan dalam pengembangan usaha melakukan business forum dan diplomasi ekonomi, memberikan government guarantee yakni tersedianya listrik, lahan, kemanan, kemudahan perijinan, SDM dan diberikan kemudahan ijin.

Sedangkan untuk segmen UM-

KM khususnya diberikan bantuan pembiayaan diantaranya memberikan stimulasi dengan memberikan bantuan di sektor produktif seperti bantuan infrastruktur sarana produksi primer untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah sector produktif. Dan yang tidak kalah adalah intervensi yang ditujukan untuk kelompok ekonomilemah diantaranya rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang bersifat pemberdayaan dan sebagian kecil bersifat bantuan atau charity.

Terakhir, lanjut gubernur, aspek pemasaran dilakukan sinergitas peningkatan produksi UMKM dan usaha besar serta optimalisasi strategi pembiayaan yang kompetitif, yakni dengan perluasan pasar. Utamanya melalui peningkatan penguasaan pasar dalam negeri dengan mendorong kinerja luar negeri melalui analisisi pasar non konveksional dengan tetap memperhatikan kondisi makro ekonomi negara tujuan ekspor maupun mengidentifikasi kecenderungan permintaan konsumen.

Sebagai upaya memperluas pemasaran, Jawa Timur telah membuka kantor perwakilan dagang di 26 Provinsi. Hal ini sangat penting karea peluang pasar yang demikian lebih efisien di-linkage dalam satu jejaring regionalisasi perdagangan. “Sebagai informasi potensi transaksi perdagangan tahun 2015 mencapai Rp 804,578 triliun atau surplus Rp 99,831 triliun,” imbuhnya. sarifa/adv