TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)
Edisi 128/ 14 - 20 Maret 2016
Tuding Mahar Politik PDI Perjuangan Rp 200 Miliar
AHOK ITU SERIGALA Sebut mahar politik jalur partai terlalu mahal, Ahok seakan menabuh genderang perang. Sebaliknya, parpol-parpol kompak menyebut Ahok terlalu banyak bacot. SECARA blak-blakan kepada pers, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menyebut angka Rp 100 sampai 200 miliar sebagai ongkos sepasang calon yang ingin maju melalui jalur partai. Oleh sebab itu, dirinya menegaskan tak akan mau karena tak memiliki fulus dan takut tersandera oleh kepentingan partai. Mantan bupati Belitung Timur itu berkata, untuk
mendapatkan uang sebesar itu sebenarnya bukanlah hal yang sulit baginya. Ahok menuturkan, sebagai gubernur ia bisa saja meminta uang kepada para pengusaha. Namun Ahok menyatakan enggan melakukan hal itu dengan alasan tidak ingin berutang budi kepada siapapun.
Baca: Ahok... Hal 7
Risma Sindir Ahok, Jalur Independen Biasanya Haus Jabatan WALI Kota Surabaya Tri Rismaharini angkat bicara soal tudingan adanya mahar politik di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Risma, yang juga merupakan salah satu kader terbaik PDIP, memastikan proses politik di partainya bersih dari mahar. Oleh karena itu, dia menilai opini yang berkembang di masyarakat, terkait mahar politik tidak benar adanya. “Jadi gini lho ya, aku itu masuk sama sekali ndak ada uang. Jadi kalau misalkan kita diminta, kalau misalkan Pak Ahok diminta dekat ke mesin partai, ada kunjungan PAC, ada kunjungan ranting, itu ya iya lah. Tapi mesin partai itu kan bergerak. Kayak aku kemarin itu turun kan ya bareng mereka, sama PAC, sama ranting, tapi ya enggak ada ngomong uang itu,” kata Risma kepada wartawan, Jumat (11/3/2016). “Enggak ada itu, saya enggak pernah itu diminta, coba tanya dari PAC atau ranting apakah ada yang pernah dapat uang dari aku, eng-
gak ada,” tegas penerima Bung Hatta Anti-Corruption Award 2015 ini. Risma mengatakan, kalau mau menang dalam pilkada, seorang calon harus mau menggandeng semuanya. Misalkan PDIP yang surveinya sudah 30 persen, kata dia, kalau mau menang, maka perlu menggandeng masyarakat. “Ya memang harus begitu, dua-duanya harus gerak, dari masyarakat dan mesin partai, jadi gitu. Kemarin aku geraknya dobel. Jadi enggak ada aku ngasih uang. Coba dicek,” tantang wali kota ketiga terbaik dunia 2014 ini. Oleh karena itu, Risma menilai asumsi Ahok bahwa ada mahar politik di PDIP sehingga calon inkumben itu memilih jalur independen, sama sekali tidak benar. “Jadi enggak ada aku ngasih uang, coba dicek, ndak gitu ceritanya, supaya temanteman meluruskan, masak ada minta mahar? Demi Allah, demi Tuhan enggak ada, saya enggak ngasih uang satu rupiah pun,” tandasnya. Baca: Risma... Hal 7
Kepala BNN Setara Menteri, Buwas Ngaku Bakal Gila STATUS Kepala BNN yang saat ini dijabat Komjen Budi Waseso (Buwas) bakal mendapat ‘anugerah‘ dari Presiden Jokowi dengan ditingkatkan setara menteri. Hal itu terungkap ketika Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan berkunjung ke markas Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jakarta,
Kamis (10/3/2016). Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan peningkatan status Kepala BNN itu sudah diputuskan Presiden Jokowi dan dalam waktu dekat Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso akan dilantik ulang. “Presiden akan melantik ulang Kepala BNN karena sudah
memutuskan menaikkan status Kepala BNN menjadi setingkat menteri,” terang Menkopolhukam. Menurutnya, alasan status Kepala BNN dinaikan statusnya setingkat kementerian karena penanganan masalah Narkoba yang ditangani BNN amatlah luas. “Presiden sudah bertekad akan
meningkatkan status organisasi BNN, karena masalah narkoba yang harus ditangani sangatlah luas, yakni seluruh Indonesia,” tambah Luhut Binsar Pandjaitan. Menkopolhukam menambahkan, Baca: Risma... Hal 7
Sebagai kader PDIP, Risma mengaku tidak pernah dimintai mahar.
Golkar Munas Bali jadi Penyelenggara Munaslub
Ade Komaruddin.
Bos DPR Sembunyikan Harta Kekayaan KETUA DPR RI Ade Komarudin diketahui ternyata sudah 15 tahun tidak pernah menjalankan kewajibannya untuk melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. Dia terakhor melapor pada tahun 2001. Berdasarkan catatan yang ada, politisi yang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar ini, pada tahun 2001 memiliki tanah dan bangunan di Purwakarta dan Tangerang senilai Rp 398 juta. Selain itu, dia juga memiliki harta bergerak seperti kendaraan senilai Rp 375 juta, logam mulia dan barang seni Rp 5.966.000 plus 1.459 Dolar Amerika, serta harta bergerak lainnya senilai Rp 55.500.000. Ia juga memiliki giro dan setara kas senilai Rp 611.175.000, juga utang sebesar Rp 50 juta. Saat dikonfirmasi, Ade Komarudin beralasan dirinya tidak melaporkan jumlah kekayaan karena kesibukannya. Ia berencana, akan segera melaporkan. “Mungkin di masa reses nanti,” kata Ade di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2016). Dijelaskannya, saat ini LHKPN miliknya sudah hampir selesai dan hanya tinggal dikoreksi saja. Pengkoreksian ini menurutnya memerlukan waktu. Tidak hanya dirinya saja, ia yakin anggota DPR lainnya yang belum menyerahkan LHKPN akan segera melapor ke KPK. “Nanti saya akan komunikasikan ke pimpinan fraksi. Reses kan sebentar lagi, dan bisa digunakan untuk menyerahkan LHKPN,” imbuhnya. Baca: Bos... Hal 7
www.lensaindonesia.com
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham mengklaim bahasa saat ini sudah adanya kesepakatan soal penyelenggara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Menurutnya, bahwa penyelenggara Munaslub ialah pengurus DPP Partai Golkar hasil dari Munas Bali. “Sudah ada kesepahaman bahwa Munas Bali sebagai penyelenggara (Munaslub). Kalau Bali sebagai penyelenggara maka itu adalah Munaslub dan konsekuensinya adalah apa yang dihasilkan dalam Munaslub kepengurusannya hanya melanjutkan masa bakti kepengurusan hasil Munas Bali, yaitu sekitar 3,5 tahun,” kata Sekjen Partai Golkar Idrus Marham di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/03/2016). Menurut Idrus, Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) mengusulkan agar Munaslub dilaksanakan sebelum Ramadan ta-
SERUAN JOKOWI BOIKOT PRODUK ISRAEL Patgulipat 4
Profesor Judith Bliss.
Sekjen DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham.
hun ini. Sementara itu, Agung Laksono mengusulkan pada 27 Mei mendatang. “Saya kira ini semua kembali pada rapat pleno DPP Golkar yang tentunya adalah Bali,” ujar Idrus. Sementara agar rapat pleno bisa digelar, Idrus mengaku pihaknya memastikan terlebih dahulu mengantongi SK Menkumham. Kemudian, pihaknya akan
SURABAYA AKHIRNYA BEBAS PEREDARAN MIRAS Metropolis 16
melakukan harmonisasi kepengurusan DPD Partai Golkar hasil Munas Bali, dan secara bersamaan mengakomodir secara selektif kubu Munas Ancol. “Kemudian akan pleno untuk menentukan waktu, dan tempat penyelenggaraan Munaslub pada tahun 2016 ini,” tandas dia. Baca: Golkar... Hal 7
Mengejutkan! Ilmuwan Klaim Temukan Obat Kanker Payudara PROFESOR Judith Bliss dari Institute of Cancer Research di London mengatakan mereka menemukan kelompok obat yang mampu bereaksi dengan kanker payudara. Dalam laporannya pada acara European Breast Cancer Conference, ia mengatakan ini berarti kemungkinan di masa depan ada pasien wanita yang sama sekali tak memerlukan kemoterapi. Peneliti mendeskripsikan efek obat ini sebagai ‘temuan yang mengejutkan’ karena memang studi dilakukan bukan untuk mencari obat kanker. Studi pada 257 pasien wanita awalnya dijalankan untuk menginvestigasi efek beberapa obat yang mampu mengubah tumor sejak pertama didiagnosa hingga akan dioperasi. Baca: Mengejutkan!... Hal 7