Koran Lensa Indonesia Edisi 128

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

Edisi 128/ 14 - 20 Maret 2016

Tuding Mahar Politik PDI Perjuangan Rp 200 Miliar

AHOK ITU SERIGALA Sebut mahar politik jalur partai terlalu mahal, Ahok seakan menabuh genderang perang. Sebaliknya, parpol-parpol kompak menyebut Ahok terlalu banyak bacot.

SECARA blak-blakan kepada pers, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menyebut angka Rp 100 sampai 200 miliar sebagai ongkos sepasang calon yang ingin maju melalui jalur partai.

Oleh sebab itu, dirinya menegaskan tak akan mau karena tak memiliki fulus dan takut tersandera oleh kepentingan partai.

Mantan bupati Belitung Timur itu berkata, untuk

mendapatkan uang sebesar itu sebenarnya bukanlah hal yang sulit baginya.

Ahok menuturkan, sebagai gubernur ia bisa saja meminta uang kepada para pengusaha.

Namun Ahok menyatakan enggan melakukan hal itu dengan alasan tidak ingin berutang budi kepada siapapun.

Baca: Ahok... Hal 7

Risma Sindir Ahok, Jalur Independen Biasanya Haus Jabatan WALI Kota Surabaya Tri Rismaharini angkat bicara soal tudingan adanya mahar politik di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Risma, yang juga merupakan salah satu kader terbaik PDIP, memastikan proses politik di partainya bersih dari mahar. Oleh karena itu, dia menilai opini yang berkembang di masyarakat, terkait mahar politik tidak benar adanya.

“Jadi gini lho ya, aku itu masuk sama sekali ndak ada uang. Jadi kalau misalkan kita diminta, kalau misalkan Pak Ahok diminta dekat ke mesin partai, ada kunjungan PAC, ada kunjungan ranting, itu ya iya lah. Tapi mesin partai itu kan bergerak. Kayak aku kemarin itu turun kan ya bareng mereka, sama PAC, sama ranting, tapi ya enggak ada ngomong uang itu,” kata Risma kepada wartawan, Jumat (11/3/2016).

“Enggak ada itu, saya enggak pernah itu diminta, coba tanya dari PAC atau ranting apakah ada yang pernah dapat uang dari aku, eng-

gak ada,” tegas penerima Bung Hatta Anti-Corruption Award 2015 ini.

Risma mengatakan, kalau mau menang dalam pilkada, seorang calon harus mau menggandeng semuanya. Misalkan PDIP yang surveinya sudah 30 persen, kata dia, kalau mau menang, maka perlu menggandeng masyarakat.

“Ya memang harus begitu, dua-duanya harus gerak, dari masyarakat dan mesin partai, jadi gitu. Kemarin aku geraknya dobel. Jadi enggak ada aku ngasih uang. Coba dicek,” tantang wali kota ketiga terbaik dunia 2014 ini.

Oleh karena itu, Risma menilai asumsi Ahok bahwa ada mahar politik di PDIP sehingga calon inkumben itu memilih jalur independen, sama sekali tidak benar.

“Jadi enggak ada aku ngasih uang, coba dicek, ndak gitu ceritanya, supaya temanteman meluruskan, masak ada minta mahar? Demi Allah, demi Tuhan enggak ada, saya enggak ngasih uang satu rupiah pun,” tandasnya.

Baca: Risma... Hal 7

Kepala BNN Setara Menteri, Buwas Ngaku Bakal Gila STATUS Kepala BNN yang saat ini dijabat Komjen Budi Waseso (Buwas) bakal mendapat ‘anugerah‘ dari Presiden Jokowi dengan ditingkatkan setara menteri. Hal itu terungkap ketika Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan berkunjung ke markas Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jakarta,

Kamis (10/3/2016).

Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan peningkatan status Kepala BNN itu sudah diputuskan Presiden Jokowi dan dalam waktu dekat Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso akan dilantik ulang.

“Presiden akan melantik ulang Kepala BNN karena sudah

memutuskan menaikkan status Kepala BNN menjadi setingkat menteri,” terang Menkopolhukam.

Menurutnya, alasan status Kepala BNN dinaikan statusnya setingkat kementerian karena penanganan masalah Narkoba yang ditangani BNN amatlah luas.

“Presiden sudah bertekad akan

meningkatkan status organisasi BNN, karena masalah narkoba yang harus ditangani sangatlah luas, yakni seluruh Indonesia,” tambah Luhut Binsar Pandjaitan.

Menkopolhukam menambahkan, Baca: Risma... Hal 7

Sebagai kader PDIP, Risma mengaku tidak pernah dimintai mahar.

Golkar Munas Bali jadi Penyelenggara Munaslub

Ade Komaruddin.

Bos DPR Sembunyikan Harta Kekayaan KETUA DPR RI Ade Komarudin diketahui ternyata sudah 15 tahun tidak pernah menjalankan kewajibannya untuk melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. Dia terakhor melapor pada tahun 2001.

Berdasarkan catatan yang ada, politisi yang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar ini, pada tahun 2001 memiliki tanah dan bangunan di Purwakarta dan Tangerang senilai Rp 398 juta.

Selain itu, dia juga memiliki harta bergerak seperti kendaraan senilai Rp 375 juta, logam mulia dan barang seni Rp 5.966.000 plus 1.459 Dolar Amerika, serta harta bergerak lainnya senilai Rp 55.500.000.

Ia juga memiliki giro dan setara kas senilai Rp 611.175.000, juga utang sebesar Rp 50 juta.

Saat dikonfirmasi, Ade Komarudin beralasan dirinya tidak melaporkan jumlah kekayaan karena kesibukannya. Ia berencana, akan segera melaporkan. “Mungkin di masa reses nanti,” kata Ade di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2016).

Dijelaskannya, saat ini LHKPN miliknya sudah hampir selesai dan hanya tinggal dikoreksi saja. Pengkoreksian ini menurutnya memerlukan waktu. Tidak hanya dirinya saja, ia yakin anggota DPR lainnya yang belum menyerahkan LHKPN akan segera melapor ke KPK. “Nanti saya akan komunikasikan ke pimpinan fraksi. Reses kan sebentar lagi, dan bisa digunakan untuk menyerahkan LHKPN,” imbuhnya.

Baca: Bos... Hal 7

www.lensaindonesia.com

SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham mengklaim bahasa saat ini sudah adanya kesepakatan soal penyelenggara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.

Menurutnya, bahwa penyelenggara Munaslub ialah pengurus DPP Partai Golkar hasil dari Munas Bali. “Sudah ada kesepahaman bahwa Munas Bali sebagai penyelenggara (Munaslub).

Kalau Bali sebagai penyelenggara maka itu adalah Munaslub dan konsekuensinya adalah apa yang dihasilkan dalam Munaslub kepengurusannya hanya melanjutkan masa bakti kepengurusan hasil Munas Bali, yaitu sekitar 3,5 tahun,” kata Sekjen Partai Golkar Idrus Marham di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/03/2016).

Menurut Idrus, Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) mengusulkan agar Munaslub dilaksanakan sebelum Ramadan ta-

SERUAN JOKOWI BOIKOT PRODUK ISRAEL Patgulipat 4

Profesor Judith Bliss.

Sekjen DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham.

hun ini. Sementara itu, Agung Laksono mengusulkan pada 27 Mei mendatang. “Saya kira ini semua kembali pada rapat pleno DPP Golkar yang tentunya adalah Bali,” ujar Idrus.

Sementara agar rapat pleno bisa digelar, Idrus mengaku pihaknya memastikan terlebih dahulu mengantongi SK Menkumham. Kemudian, pihaknya akan

SURABAYA AKHIRNYA BEBAS PEREDARAN MIRAS Metropolis 16

melakukan harmonisasi kepengurusan DPD Partai Golkar hasil Munas Bali, dan secara bersamaan mengakomodir secara selektif kubu Munas Ancol.

“Kemudian akan pleno untuk menentukan waktu, dan tempat penyelenggaraan Munaslub pada tahun 2016 ini,” tandas dia.

Baca: Golkar... Hal 7

Mengejutkan!

Ilmuwan Klaim Temukan Obat Kanker Payudara PROFESOR Judith Bliss dari Institute of Cancer Research di London mengatakan mereka menemukan kelompok obat yang mampu bereaksi dengan kanker payudara.

Dalam laporannya pada acara European Breast Cancer Conference, ia mengatakan ini berarti kemungkinan di masa depan ada pasien wanita yang sama sekali tak memerlukan kemoterapi.

Peneliti mendeskripsikan efek obat ini sebagai ‘temuan yang mengejutkan’ karena memang studi dilakukan bukan untuk mencari obat kanker. Studi pada 257 pasien wanita awalnya dijalankan untuk menginvestigasi efek beberapa obat yang mampu mengubah tumor sejak pertama didiagnosa hingga akan dioperasi.

Baca: Mengejutkan!... Hal 7

BISNIS

2

Edisi 128/ 14 - 20 Maret 2016

Jokowi Yakin Indonesia jadi Pusat Logistik ASEAN PRESIDEN Joko Widodo menargetkan pusat logistik ASEAN pindah ke Indonesia setelah peresmian Pusat Logistik Berikat di Tanah Air. “Semua. Iya dong. Semua pindah ke sini karena konsumsi di sini, produksi di sini, 45 persen konsumsi di sini PDB ada di Indonesia,” kata Presiden Jokowi setelah meresmikan beroperasinya Pusat Logistik Berikat (PLB) di kawasan industri Cipta Krida Bahari, Cakung, Jakarta Utara, Kamis (10/ 03/2016).

Ia berharap ada perpindahan besar-besaran logistik-logistik yang semula harus diambil di negara-negara lain atau negara tetangga ASEAN berpindah ke Indonesia pasca—PLB diresmikan.

Menurut dia, fasilitas dan insentif yang disiapkan bagi PLB diupayakan sangat bagus dan menarik.

“Dulu ada gudang berikat. Dulu (ibaratnya, red) hanya warung sekarang berubah menjadi pusat logistik berikat, menjadi supermarket semuanya ada sehingga

nantinya biaya logistik akan jatuh lebih murah,” katanya.

Presiden menegaskan jika selama ini negara lain bisa memerankan fungsi pusat logistik maka Indonesia harus bisa.

“Saya sampaikan kalau negara lain bisa seperti itu kita juga harus bisa kita dalam persaingan, era kompetisi, kalau kita tidak murah ya kalah. Biaya logistik kita 2427 persen masih tinggi sekali,” katanya.

PLB merupakan gudang multifungsi yang atas pemasukan ba-

rang impor belum dipungut bea masuk dan pajak impor.

Selain itu atas pemasukan barang impor ke PLB juga belum diberlakukan ketentuan pembatasan impor dan semua kegiatan yang dapat dilakukan di gudang di luar negeri juga dapat dilakukan di PLB termasuk pemeriksaan surveyor.

Dengan adanya PLB diharapkan biaya logistik nasional akan turun, “dwelling time” di pelabuhan semakin cepat serta dapat menarik investasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional. dhu/ans

Presiden Jokowi.

BPJS Ketenagakerjaan Kedodoran Layani Klaim JHT Mayoritas yang menarik klaim Jaminan Hari Tua adalah usia muda.

BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kewalahan melayani klaim pekerja yang mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT). Pasalnya, antrean penarikan dana JHT terjadi di hampir seluruh kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.

Sebelum September 2015 ratarata jumlah klaim JHT yang terla-

yani hanya 80.000 pengajuan per bulan, pasca-September 2015, naik 212,5 persen menjadi 250.000 pengajuan per bulan.

Berdasarkan demografi klaim BPJS Ketenagakerjaan, sepanjang Januari 2016 hingga pertengahan Februari 2016 saja, sekitar 88 persen klaim JHT dilakukan dengan alasan mengundurkan diri atau pemutusan hubungan kerja (PHK).

Adapun klaim JHT karena pensiun hanya 2 persen. Sisanya, klaim karena alasan lain-lain seperti meninggal dunia, meninggalkan Indonesia, cacat serta penarikan setelah kepesertaan 10 tahun.

Direktur Utama BPJS Ketenaga-

kerjaan Agus Susanto mengatakan, ada beberapa alasan kenaikan klaim JHT. Antara lain perlambatan ekonomi yang memicu PHK sehingga pekerja produktif menarik dana JHT. Padahal, penarikan dana JHT sebelum waktunya nilai manfaat JHT yang didapat saat pensiun semakin sedikit. “Mayoritas (yang menarik klaim JHT) adalah usia muda. Itu yang kami sayangkan. Kalau mereka (pekerja) melakukan redeem atau klaim, pekerja ini yang akan dirugikan,” kata Agus Selasa (8/3/2016).

Selain itu, berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan JHT sejak September tahun lalu juga turut memicu lonjakan klaim salah satu program BPJS Ketenagakerjaan ini.

Dalam aturan yang berlaku saat ini, pekerja dengan masa kepesertaan 10 tahun dapat memanfaatkan dana JHT maksimal 30 persen dari jumlah dana kelolaanya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10 persen untuk keperluan lain.

Di aturan sebelumnya, dana JHT hanya bisa dicairkan setelah pekerja masuk masa pensiun atau berhenti setelah kepesertaan lima

tahun. Agus bilang, bila kebijakan ini terus dilakukan maka jumlah antrean pekerja yang menarik dana JHT bakal bertambah panjang dan jumlah klaim terus naik.

“Jadi semakin lama, jaraknya semakin besar,” kata Agus. Untuk mengatasi masalah ini, BPJS Ketenagakerjaan telah menyiapkan beberapa strategi. Antara lain dengan membuka layanan SabtuMinggu pada cabang dengan jumlah klaim yang terbilang tinggi.

BPJS Ketenagakerjaan, kata Agus juga akan memperbaiki kemampuan dan kapasitas TI untuk e-klaim dan proses pelayanan. Selain itu, ketiga, BPJS Ketenagakerjaan akan

mengusulkan perubahan regulasi, yakni dengan mengembalikan fungsi dari program JHT. BPJS Ketenagakerjan akan melakukan sosialisasi dan memberi sanksi bila ditemukan unsur kesengajaan yang memanfaatkan celah aturan untuk mencairkan dana JHT. Anggota Komisi IX DPR Djoni Rolindrawan bilang, BPJS Ketenagakerjaan harus menindak tegas oknum pekerja yang melakukan pembohongan klaim. “Pengertian dari pekerja masih rendah tentang JHT, sehingga mereka mengambil jalan pintas karena terbentur kebutuhan yang mendesak,” kata han/kon Djoni.

“Kota Asia” Cikarang Siapkan Kondominium Jerat Expatriat Jepang

Kepala BKPM Franky Sibarani.

Jepang Akan Bangun 15 Pembangkit Listrik di Indonesia INVESTOR Jepang akan membangun 15 pembangkit listrik mini-hidro di Indonesia, dengan total investasi US$75 juta atau setara Rp1,04 triliun. Pada tahap awal, pembangunan akan dilakukan di dua titik di Sumatera Utara dengan nilai investasi mencapai US$15 juta.

“Pada 2016 ini, perusahaan (Jepang) segera merealisasikan dua proyek mini hidro di Sumatera Utara dengan nilai investasi sekitar 15 juta dolar AS. Perusahaan saat ini fokus dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia,” kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani dalam siaran persnya, Selasa (8/3/2016).

Dua pembangkit listrik mini hidro yang akan dibangun di Sumatera Utara memiliki kapasitas 7,8 MW dan 8,2 MW. Saat ini, perusahaan Jepang sedang dalam proses pembahasan mengenai perjanjian jual beli tenaga listrik atau Purchase Power Aggreement (PPA) dengan BUMN kelistrikan.

“Dengan adanya PPA, perusahaan akan mendapatkan kepastian dalam melakukan investasi. Ini menjadi salah satu faktor yang akan dikawal oleh BKPM dan difasilitasi dengan pihak terkait,” terangnya.

Perusahaan Jepang itu juga berminat untuk mendirikan perusahaan induk di Indonesia. “Dengan nilai investasi yang disampaikan, maka BKPM siap memfasilitasi perusahaan dengan fasilitas layanan izin investasi tiga jam,” tegas Franky.

Pejabat Promosi Investasi Kantor Perwakilan BKPM (IIPC) Tokyo Saribua Siahaan menambahkan, pihaknya siap mengawal minat investasi yang disampaikan oleh investor ketenagalistrikan tersebut.

“Minat investasi yang disampaikan akan berkontribusi positif pada pencapaian target investasi nasional tahun ini, yang ditargetkan mencapai Rp594,8 triliun,” ujarnya.

Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi Jepang di Indonesia sepanjang 2015 mengalami peningkatan sebesar 6% dibandingkan periode 2014. Realisasi investasi Jepang tercatat sebesar US$2,87 miliar dengan total 2.030 proyek serta menyerap 115.400 tenaga kerja.

Kontribusi utama investasi Jepang masih didominasi oleh sektor manufaktur, khususnya sektor otomotif, elektronika dan permesinan, serta sektor kimia dan farmasi. Sedangkan komitmen investasi Jepang pada 2015 mencapai US$8,1 miliar dolar AS, atau meningkat 95% dari tahun sebelumnya. Komitmen investasi tersebut berada di peringkat ketiga teratas dari daftar negara sumber komitmen investasi. js www.lensaindonesia.com

MESKI Indonesia tengah mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, namun sepertinya tidak terlihat dalam dinamika perkotaan wilayah Jababeka (Jakarta, Banten, Bekasi, dan sekitarnya), termasuk Cikarang.

Faktanya, semakin banyak industri maupun perusahaan baru yang bermunculan. Tak terkecuali dengan proyek property. Hadirnya perusahaan berskala global berdampak terhadap tingginya serapan tenaga asing.

Ada sekitar 20 ribu lebih ekspatriat asing bekerja dan bermukim di daerah sekitar ini.

Kebanyakan dari mereka berasal dari Negara Asia, seperti Jepang dan Korea. Tak heran, jika Cikarang dijuluki sebagai

“Kota Asia”.

Para ekspatriat itu diperkirakan akan terus bertambah lebih banyak dengan adanya pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Proyek ini menyasar target market rental untuk para eksekutif ekspatriat. Sehingga manajemen memutuskan untuk bekerjasama dengan penyedia pelayanan profesional bertaraf internasional, Yakni.

Holiday Inn, misalnya, bertanggung jawab sebagai service management. Inilah yang membedakan Grande Valore Condominium dibanding proyek lain di sekitanyar.

Direktur Marketing Grande Valore Condominium, Jeffry Yamin menilai kawasan Cikarang dalam beberapa tahun ke-

depan, perkembangannya sangat pesat. Sekitar 4000 perusahaan multinasional berbasis di sini, dan tentunya kebutuhan hunian untuk para eksekutif ekspatriat juga akan sangat meningkat.

Investor Grande Valore Condominum juga akan menikmati capital gain (kenaikan nilai property) yang menjanjikan karena konsep sekelas Premium Jepang dan lokasi proyek yang strategis selain mendapatkan rental fee yang lebih tinggi.

Lebih lanjut Jefry mengatakan, bahwa perusahaannya memang menyiapkan konsep Jepang premium. Pasalnya, selera standarisasi kualitas dan pelayan Jepang sangat baik dan tinggi dan sudah diakui dunia.

“Biasanya jika ekspatriat

Grande Valore Condominium siap manjakan para expatriat Jepang.

Jepang nyaman, maka ekspatriat Amerika dan Eropa pun pasti akan suka , sudah menyadari dan mengakui standar kualitas Jepang yang memang tinggi “ jelas dia.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatangan ker-

jasama antara manajement Grande Valore dengan pihak Bank BNI. MOU dilakukan oleh CEO Selarasland (Grande Valore), Ir. Edhjanto W. Taufik MBA dengan Lodewyick Z.S. Pattihahuan, Pemimpin Divisi Penjualan BNI. hafidz_mabrur

Gurihnya Bisnis Kacang Mete Beromzet Ratusan Juta TIGA perempuan duduk di bangku pendek, mengelilingi meja bundar berdiameter satu meter. Berkilo-kilo kacang mede atau mete menggunung di hadapan tiga perempuan, siap dipilah, diolah, dan dimasak menjadi camilan gurih penggoyang lidah.

Seperti biasanya siang itu, Masiyah, Irma dan Mola menyortir kacang mete yang didatangkan dari Watulea, salah satu wilayah kelurahan administratif, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Masyarakat setempat sering menyebut Watulea dengan sebutan Lombe.

Masiyah tak pernah menghitung berapa kilogram kacang mete mentah yang ia sortir saban hari. Yang jelas, dalam sebulan UD Mubaraq, tempat ia bekerja, bisa memproduksi sebanyak 1,7 ton kacang mete matang.

Cara menyortirnya terlihat mudah. Tapi sebenarnya perlu kehati-hatian dan ketelitian.

Jika sudah pengalaman, tak sulit untuk membedakan kacang mete dalam tiga tingkatan mutu, yaitu kualitas super, biasa atau sedang, dan yang pecah. Adapun kacang mete yang busuk, disingkirkan.

Tiga orang karyawan UD Mubaraq menyortir kacang mete mentah di Kendari Sulawesi Tenggara.

“Yang super, kalau mentah bersih harganya Rp 95.000 per kilo. Kalau sudah digoreng jadi Rp 130.000,” kata Masiyah, pekan lalu di Buton Tengah.

UD Mubaraq tempat Masiyah, Irma, dan Mola bekerja adalah salah satu produsen mete ternama di Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Meski proses produksi dari menyortir kacang mete mentah hingga menjadi kacang mete matang dilakukan di Lahundape, namun kacang mete gelondo-

ngan atau yang masih berkulit dibersihkan di Lombe.

Manajer UD Mubaraq, Muhaimin menuturkan, kacang mete gelondongan yang ada di gudang Lombe bisa bertahan sampai bertahun-tahun, asal kelembabannya dijaga.

Setiap sepekan sekali, bahan baku dari Lombe tersebut dikirim ke Lahundape untuk diolah. “Dalam sebulan kami empat kali produksi. Sekali produksi ya rata-rata 400.000 ton,” kata Muhaimin.

Dirintis oleh Laode Mane pada sekitar tahun 1986, UD

Mubaraq kini memiliki 15 karyawan tetap, dan 10 karyawan paruh waktu, di mana kebanyakan masih berstatus mahasiswa.

Menariknya, Muhaimin mengatakan, UD Mubaraq membiayai kuliah mereka.

Muhaimin bilang, pada awal berdirinya UD Mubaraq, Laode Mane memasarkan sendiri produknya sembali menyelesaikan kuliah.

Pada saat itu, kata dia, kebiasaan masyarakat mengkonsumsi kacang mete masih rendah. “Pada 2007, kami menata administrasi UD Mubaraq, dan menjadi sentra oleh-oleh di Kendari, seiring dengan makin tenarnya kacang mete,” kata dia lagi.

Kini, setiap bulan UD Mubaraq bisa meraup omzet hingga Rp 200 juta. Di hari-hari besar, Lebaran, atau ketika ada event nasional di Kendari, omzet UD Mubaraq bisa berlipat ganda menjadi Rp 400 juta dalam sebulan.

Namun sayangnya, Muhaimin mengaku, saat ini mereka baru bisa mencukupi kebutuhan domestik. Kurangnya kapasitas produksi dan akses ke pasar mancanegara menjadi salah satu kendala ekspor.

Ditambah lagi, kata dia, dalam setahun terakhir ini bahan baku semakin sulit didapat. Kalau pun ada, harganya sudah naik dari kacang mete gelondongan yang tadinya Rp 12.

000 menjadi Rp 20.000 per kilogram.

“Semakin hari makin banyak pedagang dari India yang membeli langsung kacang mete gelondongan, yang menyebabkan pasokan untuk industri rumahan makin sulit,” ungkap Muhaimin.

Kacang mete, sama halnya jenis kacang-kacangan lain, menjadi bahan makanan pokok masyarakat India. Tiap tahun, mereka membutuhkan sekitar satu juta ton kacang mete.

Akan tetapi, produksi dalam negeri hanya mampu mencukupi separuhnya saja. “Sisanya, yang 500.000 ton itu mereka mencari dari negara-negara lain,” kata Muhaimin.

Selain India, negara di kawasan seperti Filipina juga banyak mengambil kacang mete mentah dari Sulawesi Tenggara.

Dengan kondisi demikian, Muhaimin pun berharap pemerintah memiliki regulasi, agar industri pengolahan kacang mete di Kendari tidak kekurangan bahan baku. est/faj

SOSOK

3

Edisi 128/ 14 - 20 Maret 2016

Siapa Maha Abou Shushe, Konsul Kehormatan RI Pertama di Palestina?

Entrepreneur Indonesia Curi Perhatian Internasional

Presiden Joko Widodo menunjuk Maha Abou Shushe sebagai Konsul Kehormatan RI pertama di Palestina. Tetapi siapa sosok perempuan berusia 53 tahun ini?

PADA pernyataan penutup Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) Organisasi Kerja sama Islam (OKI), Senin 7 Maret 2016, Presiden Jokowi mengumumkan Abou Shushes sebagai mata dan telinga Indonesia di Ramallah, Palestina.

“Perkenankan saya menyampaikan, Indonesia telah menunjuk Nyonya Maha Abou Susheh selaku Konsul Kehormatan RI di Palestina.

Dalam waktu dekat, kantor Konsulat Kehormatan RI akan di buka di Ramallah, Palestina,” kata Presiden Jokowi pada pidato pembukaan KTT luar biasa OKI Senin (7/3/2016) di Jakarta.

Tetapi tidak banyak tahu mengenai sosok perempuan yang juga pengusaha di Palestina. Dia dikenal sebagai sosok yang menginisiasi Forum Pengusaha Perempuan Palestina (BWF).

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dibentuk 2006 ini, bertujuan untuk membantu memperkuat peran pengusaha perempuan di Palestina. Selain itu BWF berupaya membantu perekonomian Palestina melalui advokasi, memperluas jaringan dan memperluas layanan usaha.

Berdasarkan keterangan dari situs BWF, Selasa (8/3/2016), anggota BWF dan pendonornya berasal dari seluruh wilayah di Tepi Barat dan Gaza.

Sebagai Ketua BWF, Abou Shushe terus melakukan tugas yang relevan dengan tujuan BWF yakni menjadi wadah bagi pengusaha perempuan dalam lingkungan usaha di Palestina.

Berbagai kegiatan dilakukan oleh Abou Susheh melalui BWF. Abou Susheh mengatakan, BWF telah membantu 2.500 wanita Palestina untuk membangun peningkatan kapasitas kaum wanita Palestina dalam berwirausaha.

BWF di bawah kepemimpinan Abou Susheh terus berkembang dan kini memiliki cabang di seantero Tepi Barat, seperti kota Nablus, Ramallah, Hebron, Jericho, Bethlehem, dan bahkan Jerusalem Timur. BWF dalam menjalankan misinya sering mendapat sumber pendanaan dari PBB dan para pengusaha Palestina.

Berkat jaringan Abou Susheh, BWF sering mengirim delegasi ke luar negeri, khususnya ke Eropa dan Amerika Serikat (AS) untuk menjalin kerjasama. Bahkan BWF beberapa kali berpatisipasi dalam acara pegelaran busana internasional yang digelar PBB di New York, AS. BWF menampilkan dan memperkenalkan busana khas Palestina di acara forum pegelaran busana internasional itu. Juga sering mempromosikan busana khas Palestina di berbagai forum pegelaran internasional di Paris, London, New York, Roma dan Berlin untuk tujuan ekspor busana Palestina ke pasar global.

Abou Shushe juga dekat dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah dan juga Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki.

Sosok perempuan yang dikenal tangguh ini juga memiliki pandangan tersendiri mengenai pereko-

Maha Abou Shushes, Konsul Kehormatan RI pertama di Palestina.

nomian Palestina. Hal ini diungkapkannya kepada Alsafeernews.com pada 2005 silam.

“Status perbatasan (Palestina) menjadi permasalahan utama bagi perdagangan dan transportasi di Palestina,” tutur Abou Shushe.

Menurut Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Esti Andayani, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Ke-5 di Jakarta, Susheh memiliki kedekatan dengan Indonesia. Dia juga “sangat bisa” mewakili kepentingan Indonesia di Palestina.

Presiden Jokowi menyebutkan Abou Shushe dalam waktu dekat akan diresmikan sebagai Konsul Kehormatan RI di Ramallah, Palestina. “Semoga Allah Subhanahu wa

Ta’ala memberikan ridha-Nya agar KTT ini menghasilkan kesepakatan nyata untuk segera merealisasikan hak-hak sah bangsa dan rakyat Palestina,” tutur Jokowi.

Shushe dikenal aktif mempromosikan pengusaha Palestina ke luar negeri. Salah satunya mengadakan Forum Kerja sama Palestina-Belanda. Dalam forum ini, Menteri Ekonomi kedua negara membahas lingkungan investasi di Palestina.

Bagi Abou Shushe, misi ekonomi tingkat tinggi dan partisipasi perempuan dalam lingkungan ekonomi, bisa memberikan peran besar bagi perempuan di Palestina. Khususnya, ekonomi Palestina bisa terbantu dan perempuan Palestina bisa terdorong untuk memulai proyeknya sendiri. fjr/met/kom

SEJUMLAH entrepreneur dalam network Endeavor Indonesia, gerakan kewirausahaan yang fokus pada pengembangan high impact entrepreneurship, berhasil mencuri perhatian internasional. Mereka adalah Achmad Zaky dan Fajrin Rasyid dari Bukalapak, Gibran Huzaifah dari Cybreed, serta Aaron Fishman dari East Bali Cashews.

Achmad Zaky, Fajrin Rasyid dan Gibran Huzaifah berhasil lolos dalam seleksi International Selection Panel (ISP) Endeavor ke-63 di Dubai dan resmi menjadi Endeavor Entrepreneur.

Para kandidat Endeavor Entrepreneur telah melewati beberapa tahapan dalam proses seleksi ketat di tingkat lokal sebelum akhirnya dapat mencapai tahap akhir yaitu ISP. “Lolosnya Zaky dan Fajrin, serta Gibran sangat membanggakan. Dengan menjadi Endeavor Entrepreneur, mereka mendapatkan exposure ke mentor, network, talent, learning events, serta bisa bertemu investor dan Endeavor Entrepreneur lain dari seluruh dunia,” kata Sati Rasuanto, managing director Endeavor Indonesia, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/3/2016).

Sejumlah nama besar dalam network Endeavor antara lain pimpinan tertinggi di perusahaan sekelas LinkedIn, Omidyar (yang didirikan oleh pemilik eBay), Amazon.com, Microsoft, Google dan masih banyak lagi.

“Mereka lolos karena dinilai bukan hanya memiliki kemampuan membangun usaha yang luar biasa, namun juga menginspirasi entrepreneur muda lainnya,” ujar Sati.

ISP adalah tahap akhir seleksi menjadi Endeavor Entrepreneur, dimana kandidat melalui proses wawancara selama tiga hari dengan pemimpin bisnis global dari network Endeavor. Sebelumnya, kandidat sudah melalui beberapa proses interview di Indonesia yang berlangsung dalam periode 6-12 bulan.

Bukalapak dianggap berhasil menjadi high impact enterprise di Indonesia melalui bisnis marketplace online.

Pada 2015, sekitar 500 ribu UMKM bergabung ke Bukalapak, dengan pendapatan rata-rata Rp 5 juta per bulan dan pertumbuhan dua kali lipat tiap tahunnya.

Tak kalah inspiratif, Gibran Huzaifah melalui Cybreed, membantu sektor agrikultur dan pangan menjadi lebih efisien lewat teknologi eFishery.

Produk tersebut adalah alat pemberi pakan ikan dengan sensor untuk mendeteksi nafsu makan ikan dan memberikan pakan sesuai kebutuhan.

Petani dapat mengontrol ternak dari smartphone, menghemat 70 persen sumber daya yang selama ini terserap ke aktivitas memberi pakan ikan saja. Dengan 40 persen populasi Indonesia bergantung pada agrikultur, bisnis Gibran berpotensi memberikan dampak besar.

Sementara itu, East Bali Cashews, produsen kacang mete di Bali berhasil memenangkan penghargaan bergengsi Award for Corporate Excellence (ACE) dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat atas dampak sosial yang mereka ciptakan.

East Bali Cashews membantu masyarakat setempat agar dapat meningkatkan kualitas kacang mete yang mereka tanam dan mengolahnya.

Perusahaan tersebut telah membuka lapangan kerja bagi sedikitnya 350 orang di Bali Timur serta menyediakan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan bagi lebih dari 800 anak-anak pekerja.

High impact entrepreneur berperan strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan secara global akan dibutuhkan 500 juta pekerjaan pada 2020. Di Indonesia, diperlukan lebih dari 17 juta pekerjaan. ar/ans

Fajar Siddiq Hidup untuk Lestarikan Seni Aceh MELALUI Sanggar Guransang yang dipimpin istrinya Marliani semenjak tahun 2013, Fajar Siddiq membangun gerakan pelestarian seni Aceh, yang mungkin selama ini jarang dilakukan di sekolahsekolah formal. “Biasa kami buat latihan di halaman rumah untuk 10 – 15 orang. Atau di aula SMK Al-Mubarkeya (sebelah kompleks perumahan) jika pesertanya lebih banyak.”

Pria kelahiran Aceh Barat itu juga sering diundang ke sekolahsekolah dan sanggar di Banda Aceh dan Aceh Besar, untuk melatih anak-anak pelajari kesenian daerah, sekaligus membuat alat musik tradisi. “Semua itu saya lakukan untuk melestarikan seni tradisi Aceh yang mulai kurang diminati oleh generasi Aceh sendiri, di saat orang-orang di luar Aceh justru sangat menggemarinya,” tutur Fajar.

Ia menyebutkan, berdasarkan kunjungannya beberapa kali ke Jakarta, ia mendapati pelajar di Jabodetabek dalam 5 tahun terakhir cukup fasih dalam memainkan sendratasik (seni drama tari dan musik) khas Aceh, yang diajarkan Dek Gam, seniman asal Aceh di Jakarta, melalui sanggar Ratoh Jaroe-nya.

Bahkan sanggar-sanggar binaan Dek Gam dan kawan-kawannya lebih sering diundang tampil ke luar negeri dibanding sanggarsanggar seni dari Aceh sendiri.

Fenomena itu menurut Fajar cukup wajar. Sebab Pemerintah Aceh sendiri kurang peduli pada denyut seni daerahnya. Bahkan pemerintah tak menyambut tero-

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

bosan sekolah-sekolah di Aceh yang sudah menjalankan kurikulum budaya lokal semenjak beberapa tahun terakhir.

Seharusnya, sebut dia, pemerintah bisa bikin festival seni seAceh secara rutin dengan menyediakan hadiah (apresiasi) yang besar, tidak sekadar trofi, sehingga anak-anak Aceh pun punya semangat lebih besar dalam menekuni seni khas daerah asalnya.

Di sisi lain, sekolah pun kekurangan guru kesenian. Kondisi ini didapati Fajar saat ia turun ke sekolah-sekolah. Namun anehnya, sekolah tak menghadirkan tenaga pengajar profesional dari luar.

Padahal ia yakin sekali, seorang anak akan bisa bermain musik kalau memiliki salah satu dari dua hal utama: bakat atau kemauan yang kuat. “Saya bisa tahu seorang anak itu bisa atau tidak bisa memainkan alat musik saat ia pertama kali memegang dan memainkan alat musik. Jika saya lihat ia bisa pada awalnya, maka ia pasti akan bisa kemudian,” tuturnya.

Fajar juga mengungkapkan soal keprihatinan perajin tradisional yang bertebaran di berbagai pelosok Aceh. Mereka tak diperhatikan pemerintah. Bahkan Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah) Aceh yang punya fungsi utama mengelola kerajinan daerah, juga terkesan tutup mata.

Kondisi itu membuat para perajin harus berjuang sendiri-sendiri.

Begitupun Fajar. Sudah sejak 1998, ia menjadikan bagian belakang rumahnya sebagai workshop. Di bengkel musik yang bersisian dengan dapur rumah

dua kamar itu, terdapat satu mesin bubut, cetakan rapai, dan perkakas kerja lainnya, berbaur dengan tumpukan rapai siap pakai dan ampas-ampas kayu. Agak kumuh.

“Pemerintah seakan-akan tidak terenyuh melihat kondisi kami.

Mereka sebenarnya tahu itu, dari pemberitaan koran maupun televisi,” ketus Fajar, yang duduk di hadapan rapai buatannya.

Pada dinding tempat ia bersandar, persis di atas kepalanya, terpajang piagam penghargaan satusatunya yang ia bisa tunjukkan ke orang lain. Piagam penghargaan “Seniman Pengrajin Alat Musik Tradisi Aceh” yang diterimanya dalam pagelaran Piasan Seni Banda Aceh 2014. “Selebihnya sudah lenyap saat tsunami 2004,” kata dia.

Fajar Siddiq dibesarkan oleh keluarga seniman. Ayahnya, Jainun, seorang tabib dan seniman, yaitu syahi seudati dan rapai. Begitupun ibunya, Nur Asri, seorang pelatih tari di tingkat desa. Kedua orangtunya pun asli Nagan Raya (kini Aceh Barat).

“Saya sendiri mulai menggemari dunia seni semenjak duduk di bangku SD, yang berlanjut hingga SMA,” cerita sulung dari dua bersaudara ini.

Sewaktu menempuh pendidikan dasar di MIN Kuala Tuha, Nagan Raya (dulu Aceh Barat), Fajar mendapati dirinya mulai menciptakan seurune pade—suling terbuat dari batag padi, suling, dan menyanyi. Ia belajar otodidak, bukan diajari guru. Hingga ia menemukan not dasar lagu: do re mi fa sol la si do’.

Beralih ke masa SMP Padang

Panyang, ia mulai bikin band bersama teman-teman kelas, J’ Foris Band. Ia sebagai vokalis, menyanyikan lagu-lagu pop dan dangdut yang populer saat itu, seperti Rhoma Irama, Meggy Z, dan lagu India.

Adanya grup band membuat Fajar remaja mulai mengerti tangga nada. Ia menghafal not lagu-lagu itu untuk dibawakan dengan suling, karena saat itu belum ada yang memainkan alat musik tiup di daerahnya. Ia terus belajar memainkan suling agar bisa tampil bersama band.

Dari situlah, sejak kelas 3 SMP, kemampuannya memainkan alat musik tiup mulai terarah. Namun ketika tamat SMP, band berbasis di Seunagan, Nagan Raya itu, katanya sudah ada pemain suling dari luar Aceh, Jawa Tengah.

“Tapi saat dites, saya lihat kemampun dia masih di bawah saya, begitupun kata orang lain,” ceritanya. “Kenapa dipilih dia, karena rupanya adik perempuan pemain suling itu dekat dengan si pemilik band itu,” kenangnya.

Fajar pun merasa tersingkir saat itu, hingga ia tak lagi bergabung dengan J’ Foris. Tak lama, ia bikin band baru bernama Band Blok Siploh, yang kemudian berhasil menyaingi pendahulunya.

Prestasi Fajar bersama Blok Siploh tercium Pimpinan Sandiwara Sinar Harapan. Ia lantas dikontrak oleh grup musik yang terkenal hingga nasional itu sebagai pemain suling.

Di grup inilah, selagi mengenyam pendidikan SMA, ia meraup banyak ilmu bermusik, dari se-

Fajar melatih putranya Jukhri dan Jaifani.

niman-seniman Medan dan Jawa yang bergabung dalam Sandiwara Sinar Harapan. Di samping itu, ia juga sering isi acara pesta kawin di kampung-kampung.

Tahun berganti tahun, Fajar terus mengembangkan bakatnya, baik dalam bermusik maupun menciptakan alatnya. Ia bikin serune kalee dan rapai secara alami, tanpa berguru pada siapapun, kecuali pada naluri dan pikiran.

Usai tamat SMA, selagi membantu orangtuanya di kampung halaman, Fajar mendapat kontrak dari Sanggar Tari Cut Nyak Dhien Provinsi Aceh. Ia kemudian bekerja di situ dalam kurun 1999 – 2002, untuk mengajari generasi membuat rapai dan seurune kalee, di samping menciptakan instrumen musik untuk berbagai tarian dan lagu.

Dari sini, ia mulai mendalami irama-irama lagu Aceh, hingga diundang ke sekolah dan pergu-

ruan tinggi untuk membidani sanggar-sanggar. Pada masa itu pula, ia dan beberapa kawannya, menekuni permainan musik seurune kalee.

Dalam riwayat keseniannya, Fajar kemudian sering dikontrak oleh sanggar pendopo dari berbagai daerah di Aceh. Kemudian membuat irama musik untuk sanggar Ratoh Jaroe Jakarta. Selepas tsunami, Fajar fokus pada industri rumah tangganya.

“Hingga hari ini saya tak pernah masuk sekolah musik atau mengambil kursus seni. Murni bakat alami.” Fajar hanya tersenyum.

“Inilah kelebihan yang Allah berikan pada saya,” sambungnya.

Ia pun berharap, dunia seni Aceh janganlah “meupaloe” seperti dalam lagu Kapalo Said Jaya di atas. Jangan menjadi cucu yang tidak paham pesan nenek-nya. pik/mer

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Joko Andi Setiawan (Probolinggo), Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

www.lensaindonesia.com

PATGULIPAT

4

Edisi 128/ 14 - 20 Maret 2016

Seruan Jokowi Boikot Produk Israel Seruan boikot Jokowi untuk produk Israel juga tidak akan mempengaruhi reputasi Indonesia di kancah internasional.

Sikap ini justru akan menegaskan posisi Indonesia.

PRESIDEN Joko Widodo mengutuk tindakan kolonialisme yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Sampai-sampai, Presiden menyerukan agar produk-produk yang berasal dari negeri Zionis itu diboikot alias dilarang diterima oleh seluruh anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI).

“Negara-negara OKI mengutuk tindakan Israel. Kami menyerukan pengakhiran penjajahan Israel dan pembentukan negara Palestina atas dasar ‘two state solution’,” kata Jokowi dalam konferensi pers KTT Luar Biasa OKI di Balai Sidang Jakarta, Senin (07/ 03).

Menurut Jokowi para pemimpin negara Islam yang hadir dalam KTT tersebut telah menghasilkan kesepakatan dan rencana aksi konkrit bagi Negeri Al Quds.

Seluruh negara, tegas Jokowi, juga telah menyatakan komitmen untuk melindungi Al Quds Al Syarif melalui pemberian dana bantuan bagi Al Quds Fund.

Meski akhirnya diralat Biro Pers Istana Negara, yang menyatakan boikot yang dimaksud adalah kebijakan Israel atas aneksasi Tanah Palestina, bukan produk atau barang. Namun, sikap keras Jokowi ini terbilang ‘berani’ dan patut didukung penuh. Lantas, apakah sikap ‘berani’ ini akan diikuti seluruh anggota OKI? Coba lihat. Total jumlah anggota OKI sebanyak 57 negara. Berdasarkan penelusuran, negara yang memiliki ‘tali kasih’ dengan Israel hanya enam yaitu Turki, Mesir, Yordania, Nigeria, Kazakhstan dan Uzbekistan. Dengan begitu, seharusnya, di atas kertas mereka ikut ajakan Indonesia karena menang jumlah.

Pakar Timur Tengah Universitas Indonesia, Muhammad Riza Widyarsa, mengatakan, kebijakan Indonesia terhadap Israel ini sebenarnya bagus. Tetapi, tidak berpengaruh sama sekali lantaran kedua negara tak memiliki hubungan diplomatik.

Justru, kata Riza, apabila Indonesia ingin mengambil peran nyata untuk mendamaikan IsraelPalestina, maka harus melakukan dua hal.

Pertama, Indonesia, melalui

OKI, harus mengajukan draf ke PBB untuk menghilangkan hak veto. Kedua, menjadi penengah antara dua faksi yang berpengaruh di Palestina, Hamas dan Fatah.

“Untuk hak veto, ini pernah diajukan Yordania tapi langsung di veto Amerika Serikat. Tapi bukan berarti berhenti. Justru, kita harus memikirkan strategi jitu bersama OKI untuk memperjuangkannya (menghilangkan hak veto),” kata Riza, Selasa, (8/3/ 2016).

Terkait Hamas dan Fatah, lanjut dia, memang kedua belah pihak telah memiliki hubungan politik yang berseteru. Apalagi, sejak Hamas memenangkan pemilu legislatif pada 2006 dan menjadi partai yang paling berkuasa di Jalur Gaza.

Sejak saat itu, para pejabat Otoritas Palestina mengecam Hamas karena menciptakan pemerintahan bayangan di Jalur Gaza dan menghalangi upaya mencapai kesatuan politik.

Di sisi lain, pihak Hamas juga sempat menuduh Otoritas Palestina memiliki rencana membasmi gerakan perlawanan di Tepi Barat, yang mengungkapkan adanya penangkaan ratusan anggota Hamas agar upaya rekonsiliasi kedua belah pihak berjalan lancar.

“Indonesia harus menjadi motor penggerak mendamaikan keduanya. Karena saya melihat selama ini rekonsiliasi yang terjadi bersifat semu,” tegas Riza.

Selain itu, dirinya juga mempertanyakan ketidakadaan sanksi atas Dokumen Resolusi dan Deklarasi Jakarta, yang disetujui.

Melainkan hanya imbauan saja.

Menurut Riza, langkah ini tidak akan efektif berjalan, khususnya bagi anggota OKI. “Percuma saja (dua dokumen) diresmikan tapi tidak ada sanksi bagi yang melanggar. Tidak akan efektif, dan mungkin saja, hasilnya akan sama dengan draf resolusi yang sudah ada sebelumnya,” tutur dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Hubungan Multilateral Kemlu, Hasan Kleib, mengaku, tiada jaminan dari dua dokumen ini akan berdampak terhadap kemerdekaan Palestina. Namun, kata dia, yang terpenting Indonesia sudah berbuat untuk mendamaikan kedua negara.

“Intinya, dengan kondisi seperti itu, Indonesia hanya memiliki dua pilihan. Apakah kita ingin melakukan sesuatu atau tidak sama sekali. Indonesia memilih untuk melakukan sesuatu,” kata Hasan.

Dia menyebut kendati kemerdekaan Palestina telah diakui oleh 132 negara, namun wilayah mereka tetap dijajah oleh Israel. Bah-

Presiden Jokowi bersama Kepala Negara Anggota OKI.

kan, wilayah yang dicaplok oleh Israel semakin meluas.

Mengenai seruan boikot produk Israel, pria jebolan Oklahoma, AS itu, mengungkapkan, negeri Zionis seringkali memakai negara ketiga dalam urusan perdagangan ekspor.

Contoh konkretnya Italia dan Portugal. Namun, langkah itu berubah setelah Uni Eropa memberlakukan aturan baru.

“Bulan November tahun lalu, Israel membekukan hubungan diplomatik dengan Uni Eropa karena dipicu keputusan Uni Eropa untuk melabeli komoditas yang diproduksi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai buatan wilayah pemukiman dan bukan disebut buatan Israel,” ungkapnya.

Namun demikian, pembekuan hubungan diplomatik itu berakhir Februari lalu, ketika Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu menggelar pembicaraan dengan kepala bidang kebijakan luar negeri Uni Eropa.

“Mungkin, untuk negara OKI tidak terlalu berpengaruh (pelarangan produk pertanian / komoditas). Tapi, akan berdampak besar jika sektor pariwisata yang diboikot,” papar dia.

Menurut Riza, Mesir, Yordania dan Turki, adalah tiga negara yang sangat bergantung dengan sektor itu. Pasalnya, mayoritas wisatawan asing yang datang berasal dari Israel.

“Karena mereka senang datang ke situs-situs bersejarah di sana.

Khusus produk pertanian, warga ketiga negara ini sebenarnya sudah antipati sama produk Israel.

Jadi, secara langsung sudah inline,” kata Riza.

Langkah boikot produk Israel ini sebenarnya pernah bergulir sejak 2005 di seluruh dunia yang dikenal dengan gerakan Boycotts Divestment and Sanction (BDS).

Gerakan ini adalah sebuah kampanye tanpa kekerasan memboikot Israel yang melakukan penindasan kepada bangsa Palestina.

Walau sempat dianggap remeh oleh Israel, ternyata gerakan ini cukup memukul perekonomian mereka. Tidak hanya produk Israel, banyak negara juga melakukan perlawanan kultural terhadapnya.

Afrika Selatan contohnya. Pemerintah di sana bahkan sampai membuat undang-undang agar semua produk yang berasal dari wilayah pendudukan Israel diberi label. Tujuannya supaya warga Afsel tidak membeli.

Sementara di Inggris juga melakukan hal serupa. Pada Oktober tahun lalu, sekitar 300 akademisi dari berbagai universitas di negeri Ratu Elizabeth itu menegaskan memboikot institusi pendidikan asal Israel.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, mendukung seruan Presiden Jo-

kowi untuk memboikot produk Israel. Seruan ini, menurutnya, jelas tidak akan mempengaruhi sektor pertahanan Indonesia.

“Memang masih ada produk Israel yang dipakai Indonesia, khususnya alat penyadapan. Tapi itu tidak pengaruh. No problem,” kata Mahfudz.

Ia juga menegaskan, Indonesia mempunyai banyak alternatif untuk membeli peralatan pertahanan dari banyak negara lain, apabila alat penyadapan tidak dibeli dari Israel.

Selain itu, seruan boikot Jokowi untuk produk Israel juga tidak akan mempengaruhi reputasi Indonesia di kancah internasional.

Sikap ini justru akan menegaskan posisi Indonesia.

“Kita mendukung (boikot) tapi peran Indonesia yang harus lebih konkret utuk kemerdekaan Palestina. Dengan konsep-konsep ‘states solution’, dengan syarat kembali ke peta wilayah tahun 1967. Itu lebih diperlukan,” ujarnya, menjelaskan.

Mahfudz menambahkan, yang paling penting saat ini bagi Palestina adalah dukungan ekonomi.

“Lebih bagus Indonesia serukan bantuan keuangan oleh seluruh negara anggota OKI untuk Palestina,” tutur dia.

Sementara Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Rofi Munawar mewacanakan agar gagasan pemboikotan

produk Israel dimulai dengan pemerintah Jokowi menginventarisasi produk dari Negara Zionis itu.

“Pelarangan tersebut dapat diawali dengan melakukan inventarisasi produk-produk Israel yang secara faktual dibuat di wi_layah pendudukan dan telah masuk ke Indonesia,” kata Rofi Munawar, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (11/03/2016).

Menurut Rofi, secara simultan pemerintah juga dapat melakukan langkah substitusi produk, penguatan dan sosialisasi regulasi yang maksimal kepada masyarakat. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga meminta polemik terkait pelarangan produk Israel dihentikan.

“Karena salah satu rekomendasi Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (KTT LB OKI) tersebut sudah jelas dan tidak multitafsir,” tutur dia.

Rofi juga menginginkan Pemerintah Jokowi sebaiknya lebih produktif untuk segera menjalankan hasil rekomendasi KTT LB OKI dalam bentuk kebijakan yang implementatif sebagai wujud komitmen mendukung Palestina.

“Karena usaha menentang penjajahan di dalam sejarahnya, pada akhirnya karena kemampuan melepaskan diri dari produk-produk jajahan tersebut,” tandas petinggi DPR itu. laz/end/abc/vv

Putusan Praperadilan Kasus Bank Century

Pengadilan Minta KPK Segera Tentukan Nasib Boediono Cs

Mantan Wakil Presiden Boediono. www.lensaindonesia.com

PENGADILAN Negeri (PN) Jakarta Selatan meminta KPK segera menentukan nasib Boediono cs dalam pengusutan kasus Bank Century. Permintaan itu dicantumkan dalam putusan praperadilan kasus Bank Century yang dibacakan hakim tunggal Martin Ponto Bidara, Kamis (10/3/2016).

“Termohon (KPK) per-lu mempertimbangkan putu-san kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam hal ini, kasus Bank Century,” pinta Martin.

Dalam putusan kasasi terdakwa Budi Mulya, bekas Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) itu dinyatakan bersalah melaku-kan korupsi bersama-sama dan berlanjut.

Tindakan itu dilakukan bersama-sama Boediono (Gubernur BI), Miranda S Goeltom (Deputi Gubernur Senior), Deputi Gubernur 6 Siti Chalimah Fadjrijah (sudah meninggal), Deputi Gubernur 7 S Budi Rochadi (sudah meninggal), Muliaman Dharmansyah Hadad (Deputi Gubernur 5), Hartadi Agus Sarwono (Deputi Gubernur 3), Ardhayadi Mitroatmodjo (Deputi Gubernur 8), Raden Pardede (Sekretaris KKSK), Robert Tantular, dan Hermanus Hasan Muslim,

“KUHAP hanya menyebutkan (perkara) cepat dan segera, tapi yang pasti tidak boleh berlarutlarut. Sehingga meminta kesadaran Termohon (KPK) agar segera menentukan apakah Boediono dan lainnya benar terlibat dan bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan dan penuntutan atau tidak,” kata Martin.

Hakim Martin mengakui, pengusutan kasus skandal bail-out Bank Century tak mudah. Sehingga wajar saja bila KPK butuh waktu lama untuk menye-lesaikan kasus ini. “Kasus Bank Century dikenal sebagai kasus mega skandal keuangan terbesar pasca reformasi.

Bisa dipahami proses hukumnya memerlukan waktu dan ketelitian yang tinggi untuk membongkarnya,” sebut Martin.Namun, katanya, hal itu bukan berarti KPK bisa semena-mena mengendapkan kasus ini.

Di akhir putusan, hakim Martin menyatakan menolak gugatan praperadilan kasus Century yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). “Memutuskan, menolak per-mohonan Pemohon (MAKI) un-tuk seluruhnya,” kata Martin.

Adapun pertimbangannya, KPK baru menerima salinan putusan kasasi Budi Mulya pada 5

Januari 2016. Padahal, putusan kasasi itu yang akan dijadikan dasar meneruskan penyidikan kasus Century.

“Termohon belum melakukan penyelidikan terhadap Boediono, dan lain-lain. Tidak mungkin Termohon menghentikan penyidikan, apalagi Termohon tidak berwenang menghentikan penyidikan. Oleh sebab itu, dalil pemohon tidak benar dan tidak berdasar,” nilai Martin.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengaku puas denganputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meski gugatan-nya ditolak.

“Karena ada per-timbangan hakim yang sepakat dengan pertimbangan kita. Agar perlu mendalami kasus Century,” ujar Boyamin.

Selain itu, lanjutnya, pertimbangan hakim sudah sangat jelas dan tegas meminta kesadaran Termohon (KPK) untuk secepatnya menindak lanjuti perkara kasus mega skandal korupsi bailout Bank Century.

Boyamin mengatakan, menunggu keseriusan KPK untuk menuntaskan kasus Century. “Kita memberi waktu tiga bulan. Kalau belum (ada kelanjutan) ya saya gugat lagi di praperadilan,” tandasnya. hrm

PARLEMEN

5

Edisi 128/ 14 - 20 Maret 2016

RUU KUHP Rampung Akhir Tahun Ini RUU KUHP yang kini sedang dibahas, diupayakan rampung pada akhir tahun 2016. DPR dan pemerintah sudah berkomitmen kuat menyelesaikan RUU ini. Bila tahun ini belum rampung, paling telat Juli 2017 sudah rampung.

Ketua Panja RUU KUHP Komisi III Benny K Harman menyatatakan hal tersebut dalam pertemuan dengan Kapolda, Kajati, Ketua Pengadilan Tinggi, dan akademisi se-Kalimnatan Barat di Pontianak, Kamis (10/3). Panja membagi RUU ini menjadi dua buku. Saat ini Panja masih membahas buku satu yang terdiri dari enam bab.

Dijelaskan Benny, pada buku satu masih ada beberapa isu yang belum rampung dibahas, seperti asas legalitas, perlakuan hukum adat, dan hukuman mati. Untuk itu, Panja sangat berkepentingan mendapat indormasi dan masukan dari praktik penerapan hukum di lapangan, baik oleh polri, kejaksaan, dan pengadilan.

Benny menambahkan, RUU ini sempat diusulkan dan dibahas dari pemerintahan ke pemerintahan, namun tidak pernah rampung. “DPR periode lalu juga pernah mencoba membahasnya, tapi gagal,” ujarnya saat memimpin pertemuan.

Anggota F-PD itu mengungkapkan, KUHP yang berlaku sekarang merupakan produk kolonial yang diberlakukan dengan asas konkordansi sejak 1 Januari 1918.

Baik Kapolda, Kajati, Ketua Pengadilan Tinggi, dan akademisi di Pontianak setuju dengan perubahan KUHP tersebut. Kebetulan di Kalbar ada banyak suku yang menerapkan hukum adat. Hal ini perlu diakomodir dalam KUHP. Kapolda Kalbar Arief Sulistio berharap, RUU KUHP yang sedang dibahas ini bisa mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di tengah masyarakat. mh/hus

Ketua Komisi X Dede Yusuf.

Dede Yusuf Usulkan Pemerintah Bangun Bioskop Level Kedua ANGGOTA DPR berlatar aktor dan produser film Dede Yusuf Effendi menilai Pemerintah perlu mendorong dibangunnya bioskop level kedua di tingkat kabupaten guna memperpanjang usia peredaran film nasional.

“Bioskop level kedua tersebut untuk mengakomodasi penonton masyarakat kelas bawah yang kurang mampu menonton di bioskop kelas A,” kata Dede Yusuf pada diskusi “Forum Legislasi” di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Selasa (8/3/2016).

Menurut Dede, banyak produser film nasional enggan memproduksi film layar lebar karena masa peredarannya di bioskop sangat singkat hanya sekitar dua hingga tiga hari.

Setelah tidak beredar di bioskop kelas A, tidak ada lagi bioskop kelas B dan kelas C yang merupakan bioskop level kedua. “Kalau waktu peredaran di bioskop sangat singkat, maka produser akan merugi,” katanya.

Ketua Komisi X DPR RI ini menambahkan, jika ada bioskop level kedua di tingkat kabupaten, maka setelah tidak beredar di bioskop kelas A, dapat dilanjutkan beredar di biokop level kedua.

Di sisi lain, Dede juga mengusulkan Pemerintah untuk menerbitkan aturan agar stasiun televisi tidak menayangkan sinteron serial, sehingga minat masyarakat menonton film di bioskop tetap tinggi.

“Selama masih ada sinetron serial di stasiun televisi, maka masyarakat lebih tertarik menonton televisi, karena ceritanya terus bersambung,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Kerja Pengawasan Perfilman, Abdul Kharis, menambahkan, banyak pengusaha bioskop yang enggan membangun bioskop level kedua di tinggkat kabupaten, karena pajak hiburan di daerah tinggi.

Menurut dia, daerah melalui peraturan daerah menetapkan pajak hiburan sangat tinggi sekitar 15-35 persen.

Jika harga tiket di bioskop level kedua Rp 10.000, kemudian dikenakan pajak Rp1.500 hingga Rp3.500, kata dia, dinilai pengusaha riz/ans bioskop sangat berat.

Legislator Sebut Indonesia Didesain Menjadi 55 Provinsi Dalam desain besar dari penambahan provinsi dan kabupaten/kota itu dibuat dalam tujuh kelompok pemekaran wilayah. Ketujuh kelompok wilayah tersebut antara lain Kelompok Papua, Sumatera dan kelompok Sulawesi.

LEGISLATOR DPR RI, Amirul Tamim menyebut Indonesia didesain oleh pemerintah menjadi 55 wilayah provinsi pada tahun 2025 dan 600 lebih kabupaten/kota.

“Dalam desain besar dari penambahan provinsi dan kabupaten/kota itu dibuat

dalam tujuh kelompok pemekaran wilayah,” katanya di Kendari, Rabu (9/3/2016).

Ketujuh kelompok wilayah tersebut kata dia, antara lain Kelompok Papua, Sumatera dan kelompok Sulawesi.

Sulawesi Sendiri yang berada pada kelompok empat

dalam desain besar penataan daerah kata dia, didesain menjadi delapan provinsi atau menambah dua priovinsi lagi.

“Di dalam desain yang dibuat pemerintah, provinsi yang akan dimekarkan di Sulawesi adalah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara,” katanya.

Sementara Sulawesi Tenggara (Sultra) yang mengusulkan pemekaran wilayah sejak 10 tahun lalu kata di, tidak masuk dalam desain besar penambahan provinsi oleh pemerintah tersebut.

“Saat pertemuan antara Pemerintah dan DPR membahas desain besar penataan daerah itu, saya sempat memperta-

Komisi V Minta Dana Desa Dievaluasi KETUA Komisi V DPR Fary Djemy Francis meminta Kementerian Dana Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT-T) untuk melakukan evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa karena ditemukan sejumlah penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut.

“Banyak dana desa dikelola pihak ketiga, yaitu kontraktor,” kata Fary dalam keterangan tertulis DPR yang diperoleh, Rabu (9/3/2016).

Fary saat melakukan kunjungan kerja Komisi V DPR dalam rangka Peninjauan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di antor DPRD, Bangkalan, Madura Selasa (8/3) mengatakan Padahal dana desa itu ada untuk memberdayakan masyarakat. “Kami tidak ingin dana desa dinikmati orang luar atau pihak ketiga sehingga masyarakat desanya justru tidak dapat apa-apa,” katanya.

Temuan ini, menurut politisi partai Gerindra tersebut berdasarkan hasil evaluasi penggunaan anggaran tahun 2015.

Sejatinya, selain untuk membangun desa, dana ini juga diperuntukkan memberdayakan potensi desa, dan mengakomodir kebutuhan desa.

“Yang merasakan langsung manfaat dana tersebut masyarakat desa itu sendiri. Maka program-program yang diadakan harus sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap ke depan tidak ada lagi penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Mengingat jumlah dana yang dialokasikan begitu besar. Total anggaran dana desa mencapai

Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis.

Rp4,7 triliun. Masing-masing desa bisa mendapatkan dana sekitar Rp 800 juta. “Jangan sampai masyarakat di desa hanya jadi penonton saja,” tandasnya.

Selain persoalan pengelolaan dana desa, dalam kunjungan kerja itu, Komisi V DPR juga membahas soal Pendamping Desa. Menurut Fary, pendamping desa harus paham betul karakter dan permasalahan yang ada di desa. Rekrutmen yang berlangsung pada bulan Januari lalu, diharapkan tidak hanya lulus karena memenuhi segala persyaratan.

“Jangan sampai pendamping desa yang lolos seleksi tidak memiliki kemampuan yang mumpuni,” katanya.

Politisi dari Partai Gerindra itu menilai keberadaan pendamping desa sangat diharapkan mampu memberikan kontrubusi positif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

“Tugas mereka memfasilitasi.

Dana per desa sekitar Rp800 juta, jadi ini perlu pendampingan bagaimana mengelola dana tersebut,” jelasnya.

Selain audiensi dengan pemerintah daerah setempat, rombongan Komisi V DPR juga meninjau Desa Martajasah, Kabupaten Bangkalan terkait pelaksanaan program dana desa, dimana di desa tersebut dana desa salah satunya digunakan untuk membangun sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan perbaikan jalan.

Sejumlah Anggota Komisi V DPR seperti Sudjadi, Sigit Sosiantomo, Budi Yuwono (F-PDIP), Hanna Gayatri, Syahrulan Pua Sawa (F-PAN) Agung Budi Santoso (F-Demokrat), Gatot Sudjito (F-Golkar ), Soehartono (F-Nasdem), Moh Nizar Zahro (F-Gerindra) dan Miryam S Haryani (FHanura) ikut dalam rombongan kunjungan kerja itu. un/ans

nyakan kepada Menteri Dalam Negeri, mengapa Sultra tidak masuk dalam desain besar penataan daerah yang diusulkan itu,” katanya.

Setelah memberikan argumentansi kepada Mendgari bahwa Sultra yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari kepulauan sangat layak dimekarkan menjadi dua provinsi, Mendagri akhirnya menyetujui Sultra masuk dalam desain tersebut.

“Agar wilayah Buton Kepulauan cepat diproses menjadi provinsi otonom baru, maka Pemerintah Provinsi Sultra sebagai provinsi induk harus secepatnya melengkapi sejumlah persyaratan adminis-

trasi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,” katanya.

Persyaratan penting yang mesti segera dirampungkan kata dia, adalah kajian akademis mengenai kelayakan wilayah Buton Kepulauan dimekarkan menjadi provinsi otonom baru.

“Kalau dari sisi kajian akademis wilayah Kepulauan Buton layak dimekarkan menjadi provinsi, maka pemerintah bersama DPR akan mengagendakan pembahasannya bersama provinsi di daerah lain yang juga minta peme ag/ans karan,” katanya.

Kesejahteraan Guru Honorer Masih Dipandang Sebelah Mata ANGGOTA Komisi X DPR Jefirstson Riwu Kore menilai, Pemerintah masih memandang sebelah mata kesejahteraan guru honorer. Padahal, guru memegang peranan penting dalam menentukan kualitas pendidikan Indonesia.

“Bagaimana kita mau menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang besar, jika banyak guru honorer yang masih susah. Kita tidak mungkin memaksakan kepada guru honorer itu,” kata Jefri, di sela-sela RDP dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Selasa (8/03/2016).

Politisi F-PD itu menegaskan, Pemerintah harus memperkuat sumber daya manusia (SDM) guru, melalui berbagai pelatihan. Guru-guru juga diberikan kesempatan untuk meningkatkan pendidikannya, dengan adanya kesempatan mendapatkan beasiswa.

“Jika guru-guru tidak diperhatikan, kualitas pendidikan kita hancur. Kita tidak sanggup menghadapi persaingan bebas,” khawatir Jefri.

Jika kesejahteraan guru mendapat perhatian, dan SDM guru juga semakin kuat, politisi asal dapil Nusa Tenggara Timur itu yakin, kualitas pendidikan semakin baik.

Menurutnya, anak-anak jadi memiliki landasan yang kuat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.

“Guru honor itu sangat penting, tapi kita kurang menghargai mereka. Guru ini itu menjadi landasan yang kuat bagi anak didiknya. Anak-anak dapat menjadi baik jika landasannya juga baik,” imbuh Jefri.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Sumarna Surapranata mengatakan, saat ini tenaga honorer guru sebanyak 1,163 juta. Untuk mengangkat tenaga honorer KII ini, tidak dapat diangkat secara langsung sebagaimana amanat UU Aparatur Sipil Negara.

Ia menjelaskan, sebetulnya ada kenaikan insentif guru honorer pada tahun ini. Tahun ini, insentif guru sebesar Rp 389 miliar, dibanding tahun lalu hanya sebesar Rp 155 miliar. “Kami juga memiliki Program SM3 T untuk guru garis terdepan. Sebanyak 3000 orang dengan anggaran 107 miliar pada tahun 2016. Dimana pada tahun sf/azk/iw 2015 hanya nol anggaran,” jelas Sumarna.

DPR Desak Pemerintah Hentikan Kontrak Karya Freeport DELEGASI pemuda Adat Papua berharap DPR mendesak pemerintah untuk menghentikan kontrak PT Freeport di daerahnya.

Hal tersebut diungkapkannya kepada Wakil Ketua DPR RI Kordinator bidang Politik Hukum dan HAM, Fadli Zon. “Kami berharap DPR dapat mendesak pemerintah untuk menghentikan kontrak dan kegiatan PT Freeport di Papua, mengingat selama lebih dari 50 tahun ada di tanah Papua namun tidak memberikan banyak manfaat bagi rakyat Papua. Hanya penguasa-penguasa di Jakarta saja yang merasakan keuntungan dari Freeport,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Pemuda Adar Papua, Decky Ofide.

Jikapun perpanjangan ijin kontrak PT Freeport di Papua tetap diberikan pemerintah, ia berharap agar warga asli Papua dapat menduduki salah

satu posisi direksi di perusahaan asal Amerika tersebut.

Tidak hanya itu, beberapa pemuda yang tergabung dalam beberapa organisasi di Papua itu juga meminta agar DPR mengembalikan undangundang otonomi khusus (Otsus). Mengingat selama 15 tahun keberadaan undang-undang tersebut, belum ada evaluasi pasal demi pasal. Hingga akhirnya mereka merasa undang-undang tersebut tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

Menanggapi hal tersebut, Fadli Zon mengatakan bahwa sejatinya kedua hal yang diadukan delegasi pemuda adat Papua itu bukan merupakan isu baru, melainkan isu yang sudah lama berhembus. Dan sebagaimana fungsi legislasi dan controlling, maka DPR hanya bisa menyampaikan aspirasi masyarakat itu kepada pemerintah sekaligus melakukan dorongan dan desakan kepada pemerintah.

Sementara eksekusi langsung ada pada pemerintah.

Begitupun halnya dengan ijin kontrak kerja PT Freeport di Indonesia, hal itu menjadi bagian dari kewenangan pemerintah. Meski demikian pihaknya akan mencoba mendiskusikannya lebih lanjut dampak maupun keuntungan atau kerugian dari diperpanjangnya kontrak kerja PT Freeport di Indonesia.

“Kami, DPR bukan eksekutif yang bisa langsung mengeksekusi setiap pengaduan masyarakat, namun sebagaimana fungsi legislasi kami, tentu kami akan sampaikan setiap aspirasi masyarakat tersebut kepada pihak pemerintah, termasuk pengaduan dari delegasi pemuda adat Papua ini,” jelas Fadli Zon. Dilanjutkan Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini, sebagai Ketua Pemantau Otsus, pihaknya juga pernah menyampaikan bahwa revisi undang-undang Otsus untuk

Fadli Zon.

dimasukkan dalam RUU Prioritas Prolegnas 2016. Tetapi saat itu pemerintah mengaku belum siap untuk membahas hal itu. Namun Fadli mengaku akan terus mendorong

revisi RUU Otsus itu untuk tetap masuk dalam prioritas prolegnas dengan terlebih dahulu meminta pendapat fraksi-fraksi yang ada di DPR RI.ay/jak/parle www.lensaindonesia.com

6

ANALISA Edisi 128/ 14 - 20 Maret 2016

La Nyalla Mattalitti:

PSSI Minta Ganti Rugi Menpora dan Presiden, Mereka Kualat pada Rakyat!

PSSI sudah menang mut-lak 3-0 melawan Menpora. Sebaliknya, PSSI kini siap-siap meminta ganti rugi ke Menpora dan Presiden yang dianggap kualat pada rakyat.

ORANG nomor satu di PSSI secara terang-terangan menolak sembilan syarat yang diajukan Kemenpora. “Nggak ada syaratan-syaratan. Yang jelas PSSI menang mutlak 3-0. Kalau mau cabut, cabut aja. Nggak mau dicabut, sudah tercabut oleh MA. Mau apa dia,” tantangnya.

Pasca dimenangkan MA, La Nyalla kini fokus menghitung berapa kerugian yang dialami PSSI gara-gara dibekuan oleh Kemenpora. Dia agaknya berniat melakukan gugatan terhadap kerugian tersebut. Berikut pernyataan La Nyalla Mattalitti: Sikap Anda pasca putusan MA seperti apa sih sebenarnya?

Yang jelas saya menunggu.

Menunggu masanya kan dalam 21 hari, dicabut (SK Pembekuan PSSI) otoma-tis. Sudah harus jalan. Nah dari situ kita sudah mulai jalan dan persiapan.

Harapan saya ya harus dilaksanakan oleh Menpora dong.

Kalau Menpora keukeuh nggak mau melaksanakan?

Dia kan pemerintah, dia harus beri contoh pada rakyatnya.

Namanya juga pemerintah, negara. Kita ini kan rakyat. Tapi ingat lho, nggak akan ada negara kalau nggak ada rakyat. Jangan rakyat disuruh maunya terus.

Menpora sekarang sedang mempertimbangkan untuk PK putusan kasasi MA itu?

Silakan, mau PK kek, mau apa kek, yang pasti ini harus dijalankan dulu. Ini kan sudah

Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti.

inkracht, harus dilaksanakan.

Yang mau PK itu mau ngapain, belum tentu itu mau diterima PK-nya.

Sepertinya jalan ini masih panjang...

Ya niatnya mungkin memang mau matiin PSSI. Niatnya saja sudah berbeda kok. Kalau niatnya jelek percuma. Berjuang untuk sepakbola itu setengah mati lho, 87 tahun lho umurnya sudah. Saya cuma ingatkan lho, kualat itu nanti dia (Menpora).

Untuk mencabut SK Pembekuan PSSI, Kemenpora ajukan sembilan syarat, salah satunya percepat Kongres Luar Biasa.

Anda mau nggak?

Urusan apa sama dia. Dia itu su-dah kalah kok masih ngasih syarat. Nggak ada syaratansyaratan. Yang jelas PSSI menang mutlak 3-0. Kalau mau cabut, cabut aja. Nggak mau dicabut, sudah tercabut oleh MA. Mau apa dia. Ini jangan dipersulit, PSSI sudah menang. Dan sudah nggak butuh dicabut.

Sudah tercabut otomatis. Keputusan hukum. Syarat opo meneh. Malu-maluin.

Ada lagi syarat, agar PSSI menjamin tidak adanya pengaturan skor dan pola kartel. Kan ini memang sempat ada kasusnya sepakbola gajah?

PSS Sleman itu anggotanya siapa, PSIS itu anggotanya siapa. Itu dulu orang-orang LPI,

jangan salah. Bisa jadi toh, orang itu sengaja bikin ulah supaya mendiskreditkan PSSI. Orang-orang yang ngelawan kita semua itu. Ya terjadilah sekarang ini, sekarang ini terus yang diangkat-angkat. Udahlah, kasih tahu sama dia kalau mau rebut PSSI nggak bisa, udah dijaga sama mafia, mafianya kuat di PSSI... He-he-he.

Berapa tenggat waktu yang PSSI berikan kepada Presiden?

Ya ada SP1, SP2, SP3. Kalau dia bisa seenaknya sendiri, saya juga bisa. Kita sudah menang kok. Jangan mentangmentang kita rakyat, dizolimi terus. Jangan. Dia sudah salah, nggak mau menjalankan keputusan hukum.

Ekses dari kasus ini, PSSI rugi banyak nggak?

Oh banyak. Sekarang saya lagi menghitung berapa ratus miliar rug-inya PSSI. Dan saya akan tuntut dia.

Tapi, bahasa-bahasa negara tidak boleh kalah dari mafia.

Tanggapan anda?

Terus kalau dibilang negara, rakyat apa bukan negara.... Di dalam negara itu kan ada rakyat, ada pemerintah. Kalau dibilang negara tidak boleh ka-lah dengan mafia setuju saya. Rakyat tidak boleh kalah sama mafia.

Cuma tanyakan mafianya siapa? Kalau dia ngomong seperti itu sekarang saya minta bukti.

Yang mafia itu siapa? Memangnya dia bukan mafia... Yang dia maksud mafia itu siapa?

Minta ganti rugi sama Menpora?

Pasti. Pak Presidennya juga saya minta ganti rugi nanti.

Kalau ganti ruginya pakai uang rakyat, gimana?

Nggak ada urusan saya.

Langsung masukin penjara saja. Pokoknya, negara kita itu negara hukum.

Kalau nanti SK Pembekuannya jadi dicabut?

Saya nggak lagi mikirin dicabut (SK Pembekuan PSSI) atau tidak. Sekarang saya lagi menghitung kerugiannya PSSI. Perkiraannya berapa?

Bisa Rp 5 triliun sampai Rp 10 triliun. Saya akan tuntut sebesar-besarnya. Dan ini buntutnya panjang lho, boleh tanya ke orang hukum. Itu yang namanya Jokowi, bisa diim-peachment lho sama rakyat jika tidak melaksanakan undang-undang.

Saya sekarang lagi di Mekkah, Senin akan saya surati ke Presiden untuk perin-tahkan Nahrawi (Menpora) segera mencabut. Kalau tidak dilaksanakan, saya akan nuntut kerugian.

Oknum di PSSI barangkali?

Dia boleh saja bilang di PSSI banyak mafia, saya diamkan.

Sekarang saya ngomong, di Menpora banyak mafia gimana...

Ada buktinya nggak?

Kalau dia minta bukti, saya bisa buktikan. Saya akan buktikan nanti... Lho itu Andi Malaranggeng masuk penjara, Sekretarisnya masuk pen-jara.

Apa bukan sudah ada bukti itu, logikanya ya. Di dalam PSSI siapa mafianya, tanya aja...

Anda merasa dianggap mafia nggak?

Oh saya Alhamdulillah, senang kalau dianggap mafia. Bagus. Kalau dari mulut dia ngomong La Nyalla mafia, oh tak jadi mafia bener dia nanti... Tak hrm adilin dia... He-he-he.

Ahok: Saya Pilih Kalah daripada Kehilangan Kepercayaan Mereka KALAU ada orang yang saat ini paling membetot perhatian publik, salah satunya bisa jadi Basuki Tjahaja Purnama. Dia tak lain Ahok, Gubernur DKI Jakarta. Watak dan intonasi suaranya di atas rata-rata.

Ceplas ceplos, seolah tak mau tahu lawan bicara sreg atau tidak. Kini setelah tak ‘sengaja‘ menjadi orang nomor satu di DKI, Ahok berencana kembali menakhodai Ibu Kota hingga 2022.

Ahok, yang sampai akhir pekan kemarin masih gamang, kini sudah memantapkan hati. Dia maju lewat jalur independen bersama Teman Ahok. Berisiko tinggi, tapi menurut Ahok, itu jalan paling realistis. “Saya memilih kalah daripada kehilangan kepercayaan mereka.”

Lelaki yang biasa menyebut Jakarta dengan kata ‘Kita‘ itu sudah melepaskan separuh beban seputar rencananya jadi Gubernur DKI periode kedua. Selain sudah memilih jalannya, pria yang memandang kekuasaan sebagai jalan untuk mensejahterakan banyak orang ini juga telah menetapkan calon pendamping: Heru Budi Hartono. Berikut kutipan selengkapnya: Apa yang terlintas di benak Anda akhirnya memutuskan mencalonkan diri lagi di 2017?

Ada empat alasan. Pertama, dari sisi politik supaya saya tahu apa orang Jakarta, menghargai kinerja saya atau tidak. Sampai sekarang masih banyak yang berpikir saya jadi gubernur karena hoki. Karena Jokowi jadi presiden, lalu gua jadi gubernur. Secara politik saya juga ingin membuktikan sebetulnya isu primordialisme sudah selesai. Selama 13 tahun terjun ke dunia politik, belum pernah ada orang berani ngadu program dan debat sama saya. Selalu ujungnya soal primordialisme, soal SARA. Saya percaya satu teori, selama kamu tidak terima suap, tidak berpihak, rakyat akan www.lensaindonesia.com

pilih kamu. Itu yang saya yakin. Sisi kedua, pembuktian. Saya pingin Ibu Kota ini bagus. Saya selalu percaya akar semua masalah adalah korupsi.

Kalau tanpa korupsi pembangunan di Jakarta akan luar biasa. November 2016 atau Desember 2016, kamu bakal kaget lihat Jakarta. Semanggi, akan dikerjain segala macam. Itu semua nggak pakai uang saya, tapi dari kewajiban tambahan pengembang yang sudah sukses di Jakarta. Sisi ketiga, test case politik.

Benar nggak sih persepsi orang kalau nggak ada duit jangan harap dicalonkan lagi. Kalau nggak ada duit nggak akan jadi. Atau lebih kasar lagi, kalau kamu nggak didukung partai besar, kamu nggak jadi. Makanya saya mau ikut. Sisi keempat, kalau kamu tidak sama partai, misalnya hanya NasDem yang dukung dan usung, kira-kira kamu bisa menang nggak? Kalau bisa menang, ini betul-betul harus dicanangkan sistem baru: kalau kamu kerja baik, jujur, nggak nerima suap, konsisten, dan adil, kamu terpilih.

Anda didukung Teman Ahok, di sisi lain Anda juga dihadapkan pada dukungan partai politik, sikap Anda?

Dengan Teman Ahok, aku nggak ke luar duit loh. Orang-orang ini menyediakan diri. Tanpa minta bayaran. Mempertaruhkan pekerjaan dan rela dimarahin orang tuanya. Ini sorry ya, bukan kita mau omong soal primordial agama yah, nggak gampang orang berjilbab mau dukung Ahok. Dan, mereka nggak peduli.

Bisa diceritakan proses dukungan dari NasDem? Saya kenal Bang Surya (Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh) lama. Saya ini deklator NasDem. Beliau telepon saya sehari sebelum deklarasi dukungan NasDem. Dia ngomong, ‘Abang dukung kamu

Hok. Pokoknya terserah, mau dukung mau usung terserah kamu.

Nggak ada partai kita cari, pokoknya kamu harus jadi gubernur lagi‘. Saya tanya nggak ada syarat-syarat? Bang Surya jawab, ‘udah nggak usah banyak omong‘. Saya tanya lagi, Teman Ahok gimana? Surya Paloh menimpali, “kita ikutin juga nggak apaapa. Pokoknya kamu mesti jadi gubernur. Sudah banyak perubahan di Jakarta. Besok kita mau deklarasi.”

Ini artinya apa? Artinya, sampai hari ini teori saya benar. Kalau kamu kerja benar, masih ada orang waras dukung kamu dong. Makan dia bayarin, semalam (4 Februari) makan gua yang bayarin. Semalam kita ketemu lagi. Saya lapor ke SP (Surya Paloh), dan kata Pak Surya, ‘Sudah kita ikutin Teman Ahok, nanti kita cetak kaos, kita cuman minta di ‘O’ nya ‘Hok’ itu kita kasih lambang NaDdem. Hahaha....

besar, katanya...masa ikut Teman Ahok. Saya bilang, kaya Nasdem dong! Kata mereka, NasDem kan kecil. Wah ini jadi isu menarik kan.

Terus muncul, (politikus Gerindra) Habiburokhman. Dia bilang anakanak ini (Teman Ahok) palsu datanya. Cuma di mulut doang. Ditambah, Yusril (Ihza Mahendra, bekas Mensesneg yang mencalonkan diri jadi Gubernur DKI Jakarta), mengatakan you musti tuliskan wakil loh, nggak bisa kosong nih. Kata Teman Ahok, ulang pun kami mau, kita buktikan kita mampu. Sekarang mereka minta nama wakil. Mereka tanya, kalau PDI Perjuangan nggak mau dukung, apa Pak Djarot mau ikut Bapak? Saya bilang nggak!

Mereka tak ada waktu lagi, lalu minta surat dari PDI Perjuangan dan tunggu hingga pekan ini. Kalau nggak ada mereka minta saya sebut satu nama wakil.

Partai NasDem atau Teman Ahok meminta nama wakil?

Oh nggak. Mereka bilang terserah. Yang saya khawatir, saya sempat baca berita, Teman Ahok mau buka calon wakil saya. Wah, saya bilang, masa saya yang menikah kamu yang nentuin. Saya yang tentukan dong, lagipula saya sudah cocok sama Mas Djarot (Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.). Makanya (Teman Ahok) saya undang makan. Kalau overidealis, overdosis, kacau juga ini. Bisa berantem nih. Tapi, kata mereka, wakil terserah Bapak. Wah, berarti Teman Ahok cukup idealis. Mereka juga nggak masalah wakilnya dari orang partai. (Djarot adalah salah seorang elite di DPP PDI Perjuangan)

Jika ternyata Djarot diusung PDI Perjuangan?

Saya nggak tahu. Tapi, kalau saya mau diusung PDI Perjuangan, saya berani jamin, saya gubernur, wakil gubernurnya Djarot. Tapi, masalahnya, kenapa saya tidak mau terima, yang paling penting itu dalam ne_gara, politik, dagang, dan apa pun itu adalah kepercayaan. Sekarang ada sekelompok anak-anak muda yang saya nggak kenal, yang berjibaku, berhenti dari kerja, terima gaji lebih kecil, dan mereka percaya saya. Kalau saya pindah ke partai begitu saja, mereka frustrasinya parah. Tapi, kalau saya ikut mereka melawan semua partai, dalam teori politik, aku bisa dikerjaain habis-habisan, belum tentu bisa menang. Makanya saya bilang, kalau memang harus kalah saya pilih kalah daripada kehilangan kepercayaan mereka.

Jadi siapa wakilnya?

Kita tanya Pak Djarot, bisa nggak PDI Perjuangan putusin April.

Ternyata, sekarang PDI Perjuangan ngotot nih mau usung. Tapi, mereka tak mau ikut Teman Ahok. Kami

Siap menghadapi kemungkinan itu?

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ya bisa saja, itu menarik. Untuk membuktikan siapa yang terpilih.

Saya nggak terpilih nggak apa-apa.

Ini kan hipotesa. Kita tes dong, orang Jakarta lebih suka Ahok atau suka dia, ini menarik. Kalau saya nggak kerja susah diukur. Saya kerja full loh, konsisten loh dari saat menjabat wagub.

Jika ternyata Djarot terbentur partainya, lalu siapa?

Pak Heru (Budi Hartono, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta). Kenapa PNS, karena ini bicara kepercayaan. Rakyat harus percaya kepada pejabatnya, kepada institusi pemerintahnya. Rakyat nggak percaya ada politisi jujur, Jokowi muncul, orang percaya. Kalau saya terpilih, berarti rakyat percaya saya kategori politikus jujur. Tapi, sekarang rakyat masih mikir, apa ada PNS yang jujur dan berdedikasi. Kalau saya pasang Basuki-Heru, kira-kira semua wartawan, semua lawan politik akan incar Heru. Semua boroknya akan dikorek. Itu yang saya suka. Kenapa, saya suka orang hantam saya. Fitnah saya. Tapi, pada akhirnya, kalau mutiara tetap mutiara kok meski di

kubangan lumpur. Nah, kalau Heru diubek-ubek dan ternyata nggak bisa dicari kelemahannya, artinya apa?

Rakyat percaya kepada PNS. Berarti, ada loh politikus dan PNS jujur. Kalau kami terpilih, ini akan membuat seluruh PNS di Indonesia bekerja dengan baik dan benar. Karena mereka kemungkinan gampang jadi politisi, jadi legislator di DPRD. Kenapa Heru?

Pertama kenal Heru itu ketika banjir besar 2013. Saya pelajari sistem air. Saya tanya, siapa yang ngerti kalau mau bongkar-bongkar waduk Pluit. Ada yang bilang, oh mesti tanya sarana umum di (Jakarta) Utara. Namanya, Heru. Saya langsung suruh temuin saya. Dan setelah bertemu, saya langsung bawa ke Pak Jokowi (saat itu Gubernur DKI).

Setelah bertemu, Pak Jokowi bilang bagus ini anak. Tak lama, Heru jadi Kepala Biro dan Kerja Sama Luar Negeri. Heru masuk ke provinsi dari Utara. Jadilah dia orang kepercayaan Pak Jokowi. Terus, saat kita mau membereskan Utara, Taman BMW, dan lain-lain, Pak Jokowi perintahkan Heru jadi Wali Kota Jakarta Utara.ich/met

7 Edisi 128/ 14 - 20 Maret 2016

Ahok...

Sambungan Halaman 1 “Daripada saya disumbang Rp200 miliar tapi nggak berhasil, lebih baik mereka menyumbang untuk orang Jakarta. Nyumbang bus atau apalah, saya nggak jadi gubernur pun, orang Jakarta dapat menikmat,” tuturnya.

Hingga saat ini, baru Partai Nasdem yang secara tegas telah mendeklarasikan dukungan kepada Ahok. Ia mengaku bersedia menerima dukungan itu karena tidak perlu membiayai operasional dan kampanye.

“Kalau partai yang mendukung seperti Nasdem, ya saya terima. Sejauh ini oke, geraknya ke posko, saya juga sudah di kasih tau nggak keluar duit,”ucapnya.

Ahok akhirnya maju melalui perseorangan, karena ia tak mau berlama-lama digantung parpol, PDIP khususnya. Ahok semula ingin maju berpasangan dengan Wagub inkamben, Djarot Saiful Hidayat, yang juga pengurus DPP PDIP. Untuk itu ia sempat melobi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Namun PDIP seperti tak mau ditekan Ahok, sehingga tak memberi jawaban jelas apakah Djarot direstui menjadi pasangan Ahok atau tidak.

Akhirnya, Ahok melepas Djarot, dan menggandeng Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD), Heru Budi Hartono, sebagai calon wakilnya.

Keputusan Ahok maju dari jalur perorangan, sesungguhnya keputusan yang rasional.

Sebab, ia punya modal yang cukup kuat. Yaitu dukungan komunitas Teman Ahok. Sekumpulan anak muda kuliahan ini, sudah berhasil mengumpulkan 774.452 KTP dukungan. Sesuai UU Pilkada, calon independen bisa maju dengan dukungan sebesar 10 persen dari jumlah pemilih. Di DKI Jakarta, dibutuhkan sekitar 525.000 KTP. Namun entah mengapa, keputusan Ahok ini bagi PDIP, ibarat pukulan hook, yang menggoyahkan kemapanannya.

Baca juga hal 6: Ahok Pilih Kalah daripada Kehilangan Kepercayaan Mereka Cara Ahok memilih jalur independen disebut cerminan deparpolisasi. Yaitu menjauhkan fungsi parpol. Karena itu PDIP dan partai lain akan melawan deparpolisasi itu. Tidak hanya itu, tudingan Ahok soal mahar politik tentu membuat geram banyak partai.

Menurut PDIP, Ahok telah menyatakan genderang perang dengan partai-partai di Indonesia dengan pernyataannya tersebut.

Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Pareira mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang memilih maju melalui jalur perseorangan pada pilkada tahun 2017 agar tidak membuat pernyataan negatif soal partai politik.

“Bagi PDI Perjuangan, Ahok (panggilan akrab Basuki Tjahaja Purnama), mau maju melalu jalur partai politik atau melalui jalur perseorangan silakan saja. Kami baik-baik saja,” kata Andreas Pareira pada diskusi “Ancaman Deparpolisasi” di Gedung MPR/DPR/ DPD RI, Jakarta, Kamis (10/3/ 2016).

Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan DPP PDI PDI Perjuangan ini menegaskan, menghargai keputusan Ahok memilih maju melalui jalur perseorangan.

“Hal itu adalah hak politik Ahok pribadi untuk menentukan pilihannya,” katanya.

Kalau Ahok memilih maju melalui jalur perseorangan, menurut Andreas, tapi jangan membuat pernyataan negatif soal partai politik, bahwa ada mahar untuk maju sebagai calon kepala daerah. “Kalau cerita ada mahar politik, siapa yang minta itu. Jangan bikin imajinasi, seolah Pak Ahok dizalimi PDIP, enggak lah,” sebut Andreas.

Andreas juga ýjustru merasa aneh, dari mana Ahok bisa menyimpulkan harus memba-

Kepala...

Sambungan Halaman 1 organisasi BNN perlu ditata kembali, karena untuk memberantas peredaran Narkoba yang begitu terorganisir di seluruh Indonesia, maka BNN sebagai organisasi yang bertugas memberantas harus terorganisir pula.

Sementara untuk memastikan agar semangat tetap tinggi, maka BNN perlu didukung fasilitas yang memadai dalam memerangi peredaran Narkoba. “BNN ini saya lihat spiritnya tinggi, tapi fasilitas yang ada masih jauh dari apa yang kita harapkan. Kami juga akan tuntaskan masalah fasilitas ini dalam waktu yang tidak terlalu lama,” pungkas Luhut.

Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendukung BNN menjadi Kementerian, sebab itu merupakan tujuan yang bagus. “Itu tujuan bagus dan niat bagus yang harus didukung karena suatu komitmen untuk memberantas narkoba ini agar lebih maksimal,” ujar Fadli Zon di Jakarta, Jumat (11/3/2016).

Namun, lanjut Fadli Zon, pemerintah harus melihat bagaimana upaya mengkaji kan rencananya menjadi sebuah kembaga setingkat menteri. “Jadi, apakah, masalah peningkatan statusnya, menjadi kementerian bisa

ditingkatkan atau dengan lain begitu kan statusnya. Ya, tapi tujuan dan niatnya bagus.”

“Sejauh ini kan BNN sudah maksimal, Tapi, mungkin kalau ya ditambah ya anggarannya. Dari sisi anggaran mungkin perli ditambah,” jelasnya.

Menurut Fadli Zon hal tersebut harus dikaji ulang.

“Kita akan kaji juga dulu, sejauh mana ini perubahan status Indonesia dengan mekanisme yang ada. Jadi, jangan tiba-tiba saat membentuk badan ini ada aturan main, badan-badan yang optimal.

Ya, tapi kan Kalau BNN, ini memang spesifikasi. Masalah narkoba ini harus serius,” jelasnya.

Tapi, lanjut Fadli Zon kalau setingkat menteri harus dikaji, apakah sesuai dengan undang-undang. “Terlepas dari itu, ya ini harus didukung setuju, karena niat ini bagus untuk mendukung pemberantasan narkoba,” pungkasnya.

Sementara Buwas menyambut positif langkah presiden yang akan menjadikan BNN setingkat kementerian. Saat menjadi Kabareskrim, Komjen Buwas mengaku pernah membuat gaduh.

Kini, menjabat Kepala BNN, Buwas siap menjadi gila.

Pasalnya, narkoba termasuk

Golkar...

Sambungan Halaman 1 Idrus menegaskan, Munaslub ini terpaksa dilakukan untuk menyatukan elemen Golkar yang sempat terpecah-

pecah. Munaslub ini juga dijadikan sebagai konsolidasi internal secara menyeluruh.

Mahkamah Agung (MA)

yar mahar sebesar itu. Lantas Andreas menuding Partai NasDem sebagai pendukung Ahok telah menerima Rp100 milyar.

“Coba cek ke partai yang sekarang sudah usung Pak Ahok. Kalau Pak Ahok berani omong gini jangan-jangan dia sudah bayar Rp100 miliar ke sana (Partai NasDem) Coba tanya NasDem, jangan-jangan sudah terima Rp100 miliar,” lanjutnya. ýMenurut Andreas, saat mengusung pasangan JokowiAhok dalam Pilgub DKI sebelumnya, justru PDIP yang keluar banyak dana. Dia menjelaskan, saat itu tak ada mahar politik. ”Mana mau dia bayar Rp100 miliar. Kita yang keluarin duit dari kampung ke kampung. Kita justru keluar duit,” tandasnya.

Andreas menegaskan, PDI Perjuangan tidak pernah meminta mahar kepada calon kepala daerah yang akan diusungnya. Menurut dia, untuk mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah, PDI Perjuangan akan mempelajari tiga persyaratan yang dimiliki yakni modal sosial, modal politik, dan modal finansial.

Dia menjelaskan, modal sosial adalah popularitas dan elektabilitas dan modal politik adalah partai politik, yang keduanya harus ada harmonisasi dan tidak ada resistensi.

Kemudian, modal finansial, kata dia, adalah kemampuan untuk membiayai kampanye dalam tahapan pelaksanaan pilkada. “PDI Perjuangan tidak meminta mahar, cuma menanyakan kesanggupan untuk membiayai kampanye bagi calon tersebut pada pilkada,” katanya.

Kisruh mahar politik rupanya merembet ke partai lain.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan, partainya tak meminta mahar politik saat mendukung Jokowi dan Ahok pada Pilkada 2012 lalu.

Fadli meminta Ahok untuk menunjukkan bukti jika memang ada permintaan tersebut. ”Saya kira kalau dia mengatakan itu ya sebaiknya membuktikan. Bahwa ada angka seperti itu. Itu angka yang fantastis menurut saya,”

ujar Fadli, saat dihubungi, Jumat (11/3/2016).

Ia menambahkan, tak hanya untuk Pilgub DKI, pada pilkada di daerah-daerah lain, Gerindra tak meminta mahar politik sebagai syarat pencalonan. “Di situ kita membantu, mencarikan sumber yang tidak mengikat,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.

Hal senada diungkapkan Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukriyanto saat dihubungi, Jumat (11/3) menyebut Ahok harus membuktikan ucapannya jangan cuma banyak bacot saja.

“Masalah mahar harusnya Ahok bisa memastikan dan tidak hanya melempar wacana yang tidak bisa dibuktikan.

Tolong dibuktikan, jangan hanya asal bicara tapi kalau bentuk tuduhan jangan hanya sekedar teriak,” sebutnya.

Wasekjen PKB Daniel Johan juga berharap agar Ahok tak asal memunculkan asumsi ke publik. “PKB enggak pakai gitu-gituan. Ahok mah enggak perlu didorong-dorong untuk hal ini, kalau dia enggak sebut malah artinya asal bunyi,” ucap politikus berdarah Tionghoa ini.

Daniel juga sempat mengingatkan kepada Ahok bahwa partai politik adalah pilar demokrasi. Selain itu melalui partai politik eksistensi negara menjadi ada. “Menghancurkan partai sama saja menghancurkan pilar tersebut. Kita sepakat banyak kekurangan dari partai, tugas kita membuat partai menjadi baik sesuai harapan rakyat sehingga demokrasi bisa membawa kebaikan untuk negara dan rakyat,” ujarnya.

Partai Hanura juga meradang. Adalah politisi Partai Hanura Syarifuddin Sudding ikut gerah dengan tudingan adanya mahar politik bagi tokoh yang hendak maju pada Pemilihan Kepala Daerah.

Suding pun meminta Ahok hati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Sebab, pernyataan Ahok bisa merusak citra parpol.

“Saya kira memang Ahok dalam memberikan statement supaya bisa lebih kondusif karena posisi beliau kan jadi gubernur, tanpa harus melegitimasi parpol,” kata Sudding

kejahatan gila yang disamakan dengan pembunuhan massal. Jadi, pemberantasannya juga harus gila.

“Kemarin di Bareskrim Polri saya bikin gaduh. Sekarang di BNN saya bikin gila,” seru Buwas saat menjadi pembicara dalam acara sosialisasi stop narkoba dan pemahaman bahaya narkoba ‘Eksis Tanpa Narkoba’ di lingkungan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di Gedung Serbaguna Kantor Pusat KBN, Jakarta, belum lama ini.

Kenapa gila? Menurut Buwas, narkoba adalah kejahatan yang gila. Bahkan, kata Buwas yang mengenakan kemeja putih, narkoba bisa disamakan dengan pembunuhan berencana dan massal. Sedikitnya 18 ribu orang mati karena narkoba setiap tahun. Jadi, pemberantasannya juga mesti gila. “Malah Presiden bilang suruh lebih gila lagi menangani narkoba.

Malah BNN dipelesetkan jadi bandar narkotika nasional,” katanya.

Apalagi, lanjutnya, kini narkoba merambah hampir ke semua sektor. Bahkan, sampai ke anak TKdan SD. Para bandar barang terkutuk itu dibiayai dengan uang besar untuk meregenerasi pangsa pasar. Buwas juga menyebut TNI, Polri, bahkan pesantren, sudah dimasuki narkoba. “Ini by design dari negara yang mau ngerebut negara kita. Saat teror kemarin 7 orang meninggal, satu Indonesia

ribut. Sedangkan karena narkoba, 40-50 orang mati tiap harinya,” ungkapnya.

Dia membandingkan kejahatan narkoba dengan kejahatan teror yang sama-sama bersifat extraordinary. Nah, BNN punya tanggung jawab berat karena 50 persen usia produktif sudah terkontaminasi narkoba. Maka, saat ini BNN mengamankan 50 persen lagi usia produktif supaya tidak terkena narkoba.

“Narkoba yang masuk ke Indonesia transit di Malaysia.

Sudah sangat dekat dengan kita, tinggal tunggu waktu masuk ke sini. Ini amanah besar Tuhan untuk saya,” ujarnya sambil menghela napas.

Buwas mengungkapkan, sepanjang 2015, BNN mengamankan 6 ton sabu. Jumlah itu, hanya 20 prsen dari total sabu yang masuk ke Tanah Air. Artinya, ada 30 ton sabu yang berhasil masuk ke Indonesia. Narkoba ini masuk dari berbagai negara.

Mulai dari China, Thailand, Nigeria, Malaysia, dan Singapura. Barang haram itu diproduksi puluhan ton dan akan dijual di Indonesia.

Indonesia memang pangsa pasar terbesar di ASEAN. “BNN Thailand bilang ke saya, kalau dilihat narkotika di Thailand sangat luar biasa.

Home industry sebanyakbanyaknya. Barangnya laku di Indonesia, untung berlipatlipat dari sana. Rp 250 juta jadi Rp 250 miliar,” ungkap Buwas. dg/hrm

menolak kasasi yang dilayangkan pengurus Partai Golkar kubu Agung Laksono.

Kasasi ini mempertegas putusan di tingkat pertama yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali, yang diketuai Ical.

“Amar putusannya menolak kasasi yang diajukan

pemohon,” kata juru bicara MA Suhadi saat dikonfirmasi, Selasa 1 Maret. Suhadi menjelaskan, Majelis kasasi yang menyidangkan permohonan ini dipimpin oleh hakim agung I Gusti Agung Sumanatha, serta dua hakim anggota yakni Sunarto dan Mahdi Soroinda Nasution. licom

di Jakarta, Jumat (11/03/ 2016).

Yang pasti, sambung dia, Partai Hanura tidak meminta mahar apapun dari calon yang diusung. Begitupun sebaliknya, calon tidak dibenarkan memberikan apapun kepada partai.

“Sepengetahuan saya enggak ada di Partai Hanura, karena Partai Hanura menetapkan calon gubernur itu lewat penilaian survei,” sebut anggota Komisi III DPR RI itu.

Dia juga meminta Ahok membuktikan ucapannya sehingga tak menimbulkan polemik dan kemarahan dari partai politik.

“Ya saya kira Ahok harus buktikan siapa saja selama ini partai yang meminta itu. Karena sepengtahuan saya kan Ahok baru maju di pilkada kemarin, apakah dia pada pilkada kemarin dimintai oleh parpol pengusung,” kata Sudding, “Jadi jangan hanya melempar asumsi yang belum jelas buktinya,” pungkasnya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga tidak terima dengan pernyataan Ahok. Ahok justru dinilai melempar kegaduhan baru dan coba melemahkan posisi tawar parpol.

“Harus ada bukti. Jangan lempar kegaduhan baru. Jangan

seperti serigala yang mau cicipi anggur yang letaknya terlalu tinggi di pohon. Akhirnya serigala mengatakan bahwa anggur itu pahit, tidak enak,” kata Politisi PKS, Muhammad Nasir Djamil, Jumat (11/3/ 2016).

Menurut dia, jika hanya menyebut tanpa didukung oleh bukti yang kuat, Ahok ingin mencoba mendiskreditkan parpol. “Kalau ada mahar ya buktikan seperti rekaman. Jangan seolah mendiskreditkan parpol,” kritik dia.

Sebagai kader PKS, Nasir mengaku terganggu dengan pernyataan Ahok. Me-nurutnya, Ahok lebih baik fokus pada persiapannya ketimbang mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan partai.

“Kita tidak bisa menerima pernyataan tersebut. Saya anjurkan kalau dia maju tidak pakai partai, jangan diskreditkan parpol. Fokus aja. Saya harap dia tahan diri dan kunci mulut dan hati. Saya khawatir jangan sampai senjata makan tuan. Sebagai teman di komisi II dulu ya saya ingatkan ini,” jelas Nasir.

Sebaliknya Nasdem yang mendukung Ahok membela mati-matian. Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, menganggap wajar kritik

Risma...

Sambungan Halaman 1 Risma juga menjelaskan kenapa dia lebih memilih menerima diusung partai ketimbang harus maju melalui jalur perseorangan atau independen. Bagi Risma, dalam fatsun politiknya, dan sesuai fatsun agama, seseorang tidak boleh meminta jabatan.

“Nah kemudian kan ditanya, kenapa enggak independen? Kalau independen, berarti aku punya nafsu, untuk mendapatkan jabatan itu,” ungkap Risma.

“Nah kemudian saya diberikan kepercayaan diusung PDI Perjuangan, nah itu bagian dari amanat. Jadi bedanya di situ,” tegasnya.

Oleh karena itu, kata Risma, dia secara moral merasa harus menyampaikan pembelaan ketika partainya dipojokkan seolah ada yang meminta mahar politik. Termasuk isu yang berkembang belakangan ini terkait Pilgub DKI Jakarta 2017.

“Makanya saya harus

bela, wong saya enggak dimintain uang sama sekali.

Saya yakin juga Pak Ahok gak dimintai,” tukasnya.

“Tapi kalau ngomong itu PAC dan ranting, itu proses pemenangan ya begitu prosesnya. Karena itu sampai bawah sampai ranting bawah itu ada di PDI Perjuangan, sampai bawahnya ranting itu ada di PDI Perjuangan,” jelasnya.

Karena itulah, Risma mengaku tidak mengerti kenapa kemudian ada isu seolah PDI Perjuangan minta mahar politik dalam mengusung calon di pilkada.

“Saya enggak ngerti, itu menerjemahkan sendiri menurut saya. Saya enggak pernah ngasih. Coba cek tanya, enggak ada. Kalau mereka sudah diminta bekerja untuk partai, langsung ikut bekerja langsung gerak ke bawah,” bebernya.

Lalu bagaimana soal dirinya yang disebut-sebut bakal diusung PDIP maju Pil-

Mengejutkan!...

Sambungan Halaman 1 Namun ketika dokter sampai tahap ingin melakukan operasi, pada beberapa pasien tak ditemukan lagi tanda-tanda kanker.

“Kami sangat terkejut dengan temuan ini karena ini adalah percobaan jangka pendek. Terlihat jelas pada beberapa pasien obat memiliki respons yang sempurna. Benar-benar menarik, benar-benar cepat,” kata Prof Bliss seperti dikutip dari BBC pada Jumat (11/3/

2016).

Obat yang dimaksud oleh Prof Bliss adalah lapatinib dan trastuzumab, atau dikenal juga dengan nama Herceptin. Obat bekerja dengan cara menargetkan protein HER2 yang pada beberapa jenis kanker payudara dijadikan sebagai makanan.

Dalam studi semua partisipan diketahui memiliki tumor kanker payudara dengan diameter 1-3 sentimeter. Dalam waktu kurang

Bos...

Sambungan Halaman 1 Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Ade Komarudin bukan satu-satunya anggota DPR yang belum melaporkan jumlah harta kekayaannya. “Bukan unsur kesengajaan. Mungkin karena faktor kesibukannya,” kata Sufmi Dasco.

Terungkap, Ade Komarudin merupakan satu di antara 203 dari 545 anggota DPR yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK. Direktur Center Budget and Analysis (CBA) Uchok

Sky Khadafi mengatakan, perilaku Ade Komarudin sangat memalukan.

“Apalagi sebagai Ketua DPR seharusnya dia sudah melakukan. Kalau menunggu sampai publik yang menyuruh, apa bedanya dia dengan anak kecil. Harus disuruh dulu,” tukasnya.

Menyinggung janji Ade Komarudin yang akan menyerahkan di masa reses nanti, tidak dapat dibenarkan. “Nggak ada alasan menunggu reses. Yang menyusun kan bukan dia, tapi anak buahnya. Dia memiliki karakter feodal yang selalu

Ahok. “Inilah anehnya partai politik. Mereka jual mahal mau dukung Ahok. Kemudian pakai mahar yang mahal. Kalau kemudian beralih pada jalur independen kenapa harus ribut? Jangan ribut dong,” kata Irma ketika dihubungi, Jumat (11/3/2016).

Ia juga tak paham maksud Sekretaris DPD DKI PDI Perjuangan, Prasetyo Edi Marsudi, yang menyatakan Ahok sedang melakukan deparpolisasi.

“Enggak ada itu cerita anti parpol, buktinya Nasdem juga dukung dia. Hanya saja, Nasdem itu mendukung Ahok tanpa syarat dan tanpa mahar,” ucap Irma.

“Kalau yang lain enggak mau mendukung Ahok tanpa syarat dan mahar ya enggak usah ribut juga. Kenapa harus negative thinking,” sindir Irma.

Menurutnya, langkah Ahok bersama barisan relawannya memilih jalur independen adalah bentuk nyata menipisnya kepercayaan rakyat kepada parpol. Karena itu parpol harus introspeksi. “Jelas parpol harus interopeksi. Jadi kita enggak boleh juga hanya bicara politik praktis. Sekali-kali bicara politik etis untuk rakyat,” tegas Wakil Ketua fraksi Nasdem di DPR ini. abr/sp/ nab/rim/mer

gub DKI? Wali Kota perempuan pertama dalam sejarah pemerintahan Kota Surabaya ini mengaku sudah mempunyai konsep membangun Jakarta meski Risma tetap ingin bertahan menjadi Wali Kota Surabaya hingga habis masa jabatan.

“Biasanya kan aku belajar sambil melihat. Jadi kalau aku sering ke sana bisa menganalisa bagaimana caranya bangun di situ (Jakarta),” urainya.

Selain itu, Risma juga menceritakan penolakannya pada Ketua Umum PDIP Megawati saat nama Risma dimasukkan dalam kabinet Presiden Joko Widodo.

“Dulu sudah disiapin menteri jauh hari sudah disiapin. Nanti Bu Risma jadi menteri ini tugasnya seperti ini, begini, semua dikasih semua alasan begitu Jokowi jadi, saya hadap Bu Mega. Bu, saya tidak mau, serius ini. Ya sudah Bu, saya ingin jadi wali kota karena masih harus meneruskan sisa kerjaan yang harus saya kerjakan. Sudah sampaikan hal yang sama,” pungkas Risma. lau/ren/van

dari dua minggu pemberian obat, pada 11 persen kasus kanker bener-benar hilang dan 17 persen kasus lainnya kanker mengecil drastis hingga di bawah 5 milimeter.

Prof Bliss mengatakan ke depannya masih perlu studi lagi untuk mengkaji betul fenomena ini pada kelompok yang lebih luas. Terlebih lagi karena kanker payudara HER2 punya kemungkinan kembali yang tinggi.

“Kami ingin memastikan bahwa kami tidak mengambil langkah mundur dan membuat risiko untuk kambuh malah jadi lebih tinggi,” tutup Prof Bliss. fds/vit

mengulur-ulur waktu karena sedang berkuasa,” ujar Uchok.

Sementara, Koordinator Koalisi Masyarakat untuk Parlemen Bersih, Arief Rachman menyatakan, saat ini sangat sulit menemukan seseorang yang bisa dijadikan teladan di kalangan anggota DPR. Tambahnya, selain Ade Komarudin, beberapa nama anggota DPR yang terkenal di masyarakat juga belum menyerahkan LHKPN. “Di antaranya Akbar Faisal dari Fraksi NasDem, Ahmad Noor Supit (Golkar, Teguh Juwarno (PAN), Sarifudin Suding (Hanura), Prananda Surya Paloh (NasDem), Bambang Wuryanto dan Charles Honoris (PDIP),” bebernya. ded/non www.lensaindonesia.com

9

BERANDA Edisi 128/ 14 - 20 Maret 2016

ASMINDO dan Traya Indonesia Bidik 3500 Buyer ASOSIASI Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO) dan PT Traya Eksibisi Internasional (Traya Indonesia) hari ini, Kamis (10/03/2016) gelar Pameran Furniture Indonesia dan Mozaik Indonesia 2016.

“Industri furnitur Nasional mengalami peningkatan yang signifikan setelah pemerintah menerapkan kebijakan untuk melarang atau membatasi ekspor sumber daya alam. Nilai ekspor kayu dan rotan pada tahun 2012 mencapai US$ 1,4 miliar dan terus meningkat hingga US$ 2,2 miliar di tahun 2014 dan diprediksi mencapai US$ 5 miliar dalam kurun waktu lima tahun mendatang,” ujar Saleh Husin, Menteri Perindustrian Republik Indonesia.

Saleh menambahkan, Kementerian Perindustrian secara berkelanjutan mendorong kemajuan dan mempopulerkan industri furnitur dengan terlibat dalam pameran bertaraf internasional.

“Salah satu pameran tingkat

internasional yang diikuti oleh Kementerian Perindustrian yakni IFFINA Furniture Indonesia 2016.

Pameran ini selain memperkenalkan produk-produk furnitur Indonesia di pasar internasional, juga diharapkan mempercepat pencapaian target ekspor sehingga industri furniture mampu memberikan kontribusi lebih pada perolehan devisa negara maupun penyerapan tenaga kerja,” tandas Saleh.

Di kesempatan yang sama, Taufik Gani, Ketua Umum ASMINDO mengatakan, Industri furnitur dan kerajinan berpotensi tinggi dan mampu diandalkan di masa depan. Data BPS menunjukkan nilai ekspor industri furnitur dan kerajinan di tahun 2015 mencapai US$2,6 miliar. Hal ini berarti potensi industri furnitur masih besar dan bahkan berkembang lebih lagi.

“Sebab itu, di tahun penyelenggaraannya yang ke 9, kami hadirkan wajah baru IFFINA, Pame-

ran Furniture Indonesia yang mengusung konsep “Unleashing High Quality Furniture Indonesia for International Market” sebagai ajang menunjukkan potensi Indonesia di dunia Internasional.

IFFINA Furniture Indonesia dan Mozaik Indonesia tahun ini menyasar 3.500 buyer dan hingga minggu lalu sudah terdaftar 1978 buyer dari 87 negara. Kami menargetkan transaksi sebesar US$ 700 juta,” papar Taufik.

Pameran Furniture Indonesia 2016 kali ini diikuti 300 exhibitor domestik dan asing ini menyuguhkan keunikan beragam furnitur bermaterial rotan dan kayu dari Indonesia, dan berkolaborasi dengan Pameran Mozaik Indonesia, sebuah pameran bagi perdagangan Business to Business (B2B) yang memamerkan produk-produk terbaru dari produsen maupun manufaktur dan sarat inspirasi ide bagi para buyers sesuai keunikan bisnis ma eld sing-masing.

Data BPS menunjukkan nilai ekspor industri furnitur dan kerajinan di tahun 2015 mencapai US$2,6 miliar.

Masyarakat Sudah Tak Malu Bercerai

Mensos Sebut Setiap Hari Puluhan Istri di Jakarta Jadi Janda Gugatan cerai sedang menjadi tren di Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Kabarnya, setiap hari ada puluhan istri di Ibukota yang menjadi janda. Faktor ekonomi dan KDRT dituding jadi penyebab.

UNTUK membuktikan meningkatnya jumlah perceraian di Indonesia, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengaku telah melakukan riset terkait hal itu. Hasilnya, Jakarta dan Makassar memiliki persentase tertinggi masalah perceraian.

“Average-nya di berbagai daerah antara 60-75 persen gugat cerai yang dilakukan oleh perempuan tertinggi justru di Makassar, Jakarta ini sekitar 70 persen, Makassar sekitar 75 persen,” jelas Khofifah seusai mengunjungi acara nikah massal di The Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (10/3/2016).

Menurut Khofifah, masalah utama yang menjadi retaknya hubungan ialah saat istri memiliki pendapat sendiri, lalu suami tak terima dan terlontarlah kata kata cerai itu. Sebab itu, lanjut Khofifah, jika ingin menjaga keharmonisan suatu hubungan, suami perlu memahami soal pendapatan yang dimiliki sang istri.

“Di beberapa titik yang saya datangi masalahnya ketika seorang guru perempuan lalu mendapat tambahan income dari sertifikasi guru itu ternyata harus ada equilibrium dinamic, suaminya juga harus bisa memahami bahwa suaminya sudah bisa membawa take home pay dalam jumlah yang lebih besar, ternyata itu antara lain menjadi faktor pemicu kemungkinan dia gugat cerai,” beber Khofifah.

Agar masalah itu tak terjadi beberapa orang beranggapan bahwa istri lebih baik menjadi ibu rumah tangga saja, Khofifah tak sependapat akan hal itu.

Menurut dia, dalam mengarungi bahtera rumah tangga peran ayah maupun suami menjadi sangat penting bagaimana ada egalitarianisme dalam proses pengambilan keputusan di dalam keluarga.

“Saya selalu bilang harus ada muncul understanding (memahami), trust (kepercayaan), dan respect (menghormati). Jadi jangan ada subordinasi kepada istri atau perempuan dalam keluarga, ini yang mungkin bisa dapat menimbulkan gejolak selama ini, dan itu harus kita jadikan PR (pekerjaan rumah) bersama untuk membangun koreksi dalam mewujudkan pertahanan keluarga,” terangnya.

Pada Desember 2015 lalu, hasil penelitian bertajuk ‘Tren Cerai Gugat www.lensaindonesia.com

di Kalangan Muslim Indonesia’ yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama (Kemenag) juga mengungkapkan, angka perceraian meningkat secara keseluruhan dalam periode 2010-2014.

Penelitian juga membahas penyebab tingginya persentase cerai gugat (gugatan oleh pihak perempuan). “Ada pergeseran makna perkawinan. (Perkawinan) Bukan lagi sesuatu yang sakral,” kata Kepala Bidang Litbang Aliran dan Pelayanan Keagamaan Kemenag Kustini, ketika itu.

Ia menjelaskan, berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Badilag MA), terjadi 382.211 kasus perceraian pada 2014. Angka itu terus menunjukkan tren peningkatan sejak 2010. Ketika itu, tercatat angka perceraian di Pengadilan Agama (PA) sebanyak 251.208 kasus.

Kustini menuturkan, berdasarkan data Badilag, tidak adanya keharmonisan merupakan faktor terbesar penyebab perceraian. Faktor lainnya adalah tidak adanya tanggung jawab, masalah ekonomi, dan gangguan pihak ketiga.

Meski begitu, menurut Kustini, faktor-faktor penyebab tersebut turut dipengaruhi oleh budaya. Dari penelitian tersebut, Kustini mengatakan, terdapat sejumlah alasan di masingmasing daerah yang mendorong terjadinya perceraian.

Faktor-faktor itu, antara lain pergeseran budaya yang semakin terbuka, makna dan nilai perkawinan menghilang karena ada penelantaran dari pihak laki-laki, dan praktik perjodohan. Terkait tingginya angka cerai gugat, Kustini menyatakan, hal itu muncul karena faktor yang kompleks. Ia mencontohkan, kasus istri menggugat cerai suami karena tidak bekerja disimpulkan menjadi faktor ekonomi.

Padahal, menurutnya, ada latar belakang faktor suami yang tidak bertanggung jawab. Kemandirian perempuan pun mendorong terjadinya perceraian. “Ini karena cerai menjadi jalan keluar untuk lepas dari beban kehidupan,” ujarnya.

Dalam upaya memperkuat ikatan perkawinan, Kepala Puslitbang

Khofifah Indar Parawansa.

Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag Muharam Marzuki menyebut pentingnya kursus calon pengantin (suscatin).

Ia menilai, suscatin semestinya bisa lebih optimal untuk menekan tingginya angka perceraian di Indonesia.

“Sebenarnya kami sudah ada pendidikan pranikah, yakni suscatin, tapi saat ini belum optimal. Hanya seremonial,” kata dia.

Kursus pranikah adalah hal penting di sejumlah negara tetangga. Ia mencontohkan, Singapura, Malaysia, dan Filipina mewajibkan calon mempelai untuk mendapatkan edukasi pernikahan dengan rentang waktu yang beragam.

Menurut dia, jika suscatin efektif, pasangan suami-istri akan memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi berbagai permasalahan rumah tangga. Muharam pun merekomendasikan agar ada peraturan menteri yang mempertegas keharusan mengikuti suscatin. “Kami (Puslitbang Kehidupan Keagamaan) memang rekomendasikan agar jadi wajib,” ujarnya.

Lebih lanjut Kustini menilai, selama ini durasi suscatin terlalu pendek. Ia pun berharap, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam dapat bekerja sama dengan ormasormas keagamaan untuk menyelenggarakan kursus pranikah.

Sementara itu, pengamat sosial keagamaan dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Azyumardi Azra menilai, ada sejumlah faktor yang mendorong tingginya angka perceraian di kalangan umat Islam di Indonesia.

Menurut dia, ada hubungan sikap keagamaan dengan sikap kebudayaan dalam memicu perceraian. “Perceraian dianggap bukan sesuatu yang memalukan dan perlu dihindari lagi,” katanya.

Azyumardi menuturkan, faktor perkawinan usia muda dan praktik perjodohan lebih rentan memunculkan perceraian. Perkawinan model tersebut cenderung tidak stabil, baik secara emosional dan dukungan ekonomi. ded/bhr/adt

Pokmas Tak Berbadan Hukum Bisa Terima Dana Hibah PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur hingga saat ini belum bisa mengucurkan bantuan terkait dana hibah untuk masyarakat. Pasalnya, Pemprov masih menggunakan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang penerima dana hibah yang harus berbadan hukum, termasuk kelompok masyarakat (Pokmas).

Sementara, aturan tersebut banyak diprotes oleh sejumlah kalangan karena tak memihak kepada rakyat kecil.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, Fattah Jasin menyatakan bahwa aturan itu bisa tidak berlaku jika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan surat edaran (SE).

“Mau bagaimana lagi, kita masih menggunakan UU tersebut. Mereka (kelompok masyarakat tak berbadan hukum) dapat menerima jika Mendagri sudah menurunkan SE,” ujarnyadi Surabaya, Kamis (10/ 03/2016).

Fattah Jasin menjelaskan, kelompok masyarakat yang telah punya badan hukum menjadi salah satu syarat pengajuan

Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, Fattah Jasin.

dana hibah karena sebagai bukti legalitas peneriman dana.

Kata dia, sebelum diterapkannya badan hukum menjadi syarat pengajuan dana hibah, Mendagri telah menerapkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Tetapi SKT tidak berjalan, sehingga muncullah peratuan tentang kelompok masyarakat atau organisasi yang mengajukan dana hibah harus berbadan hukum Republik Indonesia.

“Tapi ternyata masayarakat kita kesulitan akan hal itu dan kabarnya Mendagri mau mengedarkan SE untuk mengatasi

aturan itu. Tapi kan sampai sekarang masih belum jelas kapan surat tersebut datang,” terangnya.

Dilanjutkan, selain masih menunggu SE dari Mendagri Pemprov Jatim juga menunggu tentang revisi UU 23 Tahun 2014 itu. Sehingga ketika SE dan UU tersebut belum juga turun maka pemerintah provinsi masih menggunakan peraturan bahwa pemohon dana hibah harus berbadan hukum.

Selain berbadan hukum, syarat formatif yang perlu dilakukan adalah mengajukan proposal, terdapat program kegiatan yang jelas, serta terdapat penanggung jawab.

Sekedar diketahui, pemerintah telah menyiapkan Rp 5 triliun dana hibah untuk kelompok masyarakat, organisasi atau perkumpulan lainnya.

Namun anggaran tersebut belum sepenuhnya bisa turun ke masyarakat.

Adanya peraturan dana hibah dianggap memberatkan, dimana setiap penerima dana hibah harus berbadan hukum.

Sedangkan kelompok masyarakat mengaku kesulitan untuk membuat sebuah badan hukum. sarifa

Sejak MEA, Jumlah TKA di Indonesia 5.339 Orang KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk dan bekerja di Indonesia sejak penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Desember 2015 lalu hingga saat ini telah mencapai 5.339 orang.

Jumlah pekerja asing tersebut berdasarkan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) per akhir Februari 2016 lalu. Data TKA sebanyak 5.339 orang itu terdiri dari periode bulan Januari sebanyak 2.067 orang untuk TKA yang bekerja lebih dari 6 bulan dan 516 orang untuk TKA yang bekerja di bawah 6 bulan. Sedangkan bulan Februari sebanyak 2.303 orang (lebih dari 6 bulan) dan 453 orang (dibawah 6 bulan).

Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, jumlah TKA yang bekerja di Indonesia masih dalam taraf wajar dan terkendali.

Bahkan dalam beberapa tahun belakangan ini terjadi kecenderungan penurunan jumlah TKA pertahun.

“Jadi paska pemberlakuan MEA, jumlah TKA yang masuk ke Indonesia terlihat turun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya,” Menaker Hanif saat melakukan Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Senayan Jakarta pada Kamis (10/03/2016).

Berdasarkan data IMTA,

pada periode bulan Januari tahun 2015 tercatat sebanyak 4.761 orang untuk TKA yang bekerja lebih dari 6 bulan dan 2.604 orang untuk TKA yang bekerja di bawah 6 bulan, Sedangkan bulan Februari sebanyak 2.898 orang (lebih dari 6 bulan) dan 1.871 orang (dibawah 6 bulan).

Menaker Hanif mengatakan selama ini penerapan MEA banyak disalahpahami dan dipenuhi mitos yang kadangkala membuat khawatir.

Seolah-olah semua terbuka untuk TKA padahal dalam kenyataannya tidak seperti itu.

“Berdasarkan MRA yang sudah dilakukan negara-negara ASEAN, profesi yang disepakati hanya 8 profesi saja. Jabatannya juga spesifik dan tidak umum. Serta hanya diperbolehkan bagi pekerja asing terdidik yang mempunyai keterampilan (skill) khusus dan professional,” jelas Hanif.

Merujuk kepada 8 profesi profesional yang saat ini telah dibentuk Mutual Recognition Arrangement (MRA)-nya oleh seluruh Negara anggota ASEAN, yaitu insinyur, perawat, arsitek, tenaga survei, akuntan, praktisi medis, dokter gigi, tenaga pariwisata.

“TKA yang bisa masuk ke Indonesia dalam kerangka MEA, bukan TKA asal sembarang saja. Mereka juga tetap harus mengikuti peraturan ketenagakerjaan. Ini lebih

terkait soal MRA, jadi ada pemahaman sama mengenai kompetensi. Intinya bagaimana seseorang dianggap skilled di negara juga dianggap skilled di negara lain,” terang Hanif.

Lebih lanjut Hanif mengatakan berdasarkan IMTA, terjadi tren penurunan TKA yang masuk ke Indonesia dari tahun 2011 sampai 2015.

Pada tahun 2011 jumlah TKA sebanyak 77.307 orang, tahun 2012 sebanyak 72.427 orang, tahun 2013 sebanyak 68.957 orang, tahun 2014 68.762 orang, tahun 2015 sebanyak 69.025 orang.

“Jadi sering saya sampaikan rata-rata pertahun angkanya berkisar sekitar 70 ribu orang. Jenis jabatan dominan mengisi TKA di Indonesia adalah profesional, direksi, manajer, advisor/konsultan , komisaris, teknisi ahli dan supervisor ahli,” paparnya.

Hanif juga meluruskan data TKA yang sebelumnya dilansir BPS. “Yang disampaikan BPS itu adalah kunjungan bukan orang.

Angka kunjungan tidak mencerminkan besaran jumlah dari TKA yang bekerja, karena termasuk wisatawan,” katanya.

“Sebagai contoh kasus, TKA di Batam. Orang TKA yang bekerjanya di Batam kan sering bolak balik ke singapura, (itu yang dihitung semua) padahal hanya satu saja orangnya,” pungkas Hanif. yuanto

10

LINGKAR SELATAN Edisi 128/ 14 - 20 Maret 2016

Siap-siap Diganti Mall, Pembongkaran Pujahito Nganjuk Mulai Juni 2016 Pembongkaran Pujahito dimulai Juni 2016.

Nantinya diganti dengan mall. Proyek ini tidak 100 persen diserahkan kepada swasta melainkan tetap dalam kendali Pemkab Nganjuk.

MESKIPUN terkesan lambat, Pemkab Nganjuk diam-diam masih terus mematangkan rencana membangun pasar modern alias mall di kompleks pusat jajanan, hiburan dan pertokoan (Pujahito).

Pihaknya juga mulai menetapkan investor yang akan membangun pembongkaran bangunan lama hingga relokasi PKL yang ada di sana. Pemkab menargetkan untuk mulai membangun mal Juni 2016 nanti.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Nganjuk Bambang Eko Suharto mengatakan, saat ini pihaknya memang sedang melakukan kroscek dan evaluasi ulang rencana tahapan pembangunan mal di Pujahito. Sehingga, ke depan tidak muncul permasalahan.

Semua aspek terkait pembangunan menurut Bambang harus benar-benar clearalias tanpa masalah sebelum proyek dimulai.

“Sesuai perkiraan kami Mei atau Juni nanti mulai (pembangunan mal, Red),” ujar Bambang.

Apa saja poin yang dievaluasi?

Ditanya demikian, Bambang menyebut banyak hal. Mulai dari status lahan aset negara yang harus bebas dari masalah sengketa. Kemudian, mengkaji ulang mekanisme penunjukan pihak investor yang akan mengerjakan mall nanti.

Sebab, proyek mal ini tidak 100 persen diserahkan kepada swasta melainkan tetap dalam kendali Pemkab Nganjuk. Sistemnya menggunakan built, operate, and transfer (BOT) atau bangun, guna dan serah. “Ada sejumlah regulasi

Masterplan pembangunan Mall di Nganjuk yang akan menggantikan Pujahito.

UU yang menaunginya, termasuk yang mengatur lelangnya,” lanjut Bambang.

Dengan mekanisme seperti itu, lanjut Bambang, proses pembangunan fisik akan secepatnya bisa dilakukan pertengahan tahun ini.

Sebab, proyek fisik tersebut tidak

membebani APBD Nganjuk dalam jumlah besar. APBD, lanjut Bambang, hanya diperlukan untuk pendukung kegiatan utama pembangunan fisik dari pihak investor.

Selain mengevaluasi tentang sistem pembangunan mal, Bambang menyebut pihaknya juga

tengah membahas tentang nasib pedagang kaki lima (PKL) Pujahito. Hingga saat ini, para PKL memang belum mendapat kepastian waktu relokasi ke tempat yang baru.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kope-

Belum Satu Bulan Jembatan Kendal Ambrol Diduga Pembangunan Tak Sesuai Bestek Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar, Drs. Ismuni, MM.

PAD Kabupaten Blitar Tahun 2016 Mengalami Kenaikan ADAPUN jenis-jenis penerimaan PAD (pendapatan asli daerah) yang bersumber dari pendapatan pajak daerah hasil restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009 TentangPajak Daerah Dan Restribusi Daerah karena di dalam UU No.28 Tahun 2009 pajak yang dipungut oleh Provinsi seperti pajak kendaraan bermotor (PKB), BBN KB (beabaliknamaKendaraanbermotor), BBM. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah Kab/Kota seperti pajak restoran, hotel, pajak mineral bukan logam dan batuan, PBB-P2, pajak air tanah, pajak penerangan jalan umum dan BPHTB itu sesuai dengan undang-undang No.28 Tahun 2009 merupakan kewenangan dari Kab/Kota untuk memungut, sehingga pajak yang sudah dipungu toleh Provinsimaka Kab/Kota tidak boleh memungut, begitu pun desa kalau pajak sudah dipungut oleh Kab/Kota desa tidak boleh memungut lagi.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan PAD Kab.Blitar, pada tahun anggaran 2016 Dinas Pendapatan, selaku dinas pengumpul PAD, tak hentinya melakukan upaya dan inovas iuntuk memaksimalkan penerimaan target PAD Kab.Blitar pada tahun anggaran 2016 ini sebesar Rp. 195.222.

122.211,07.

Karena patut di banggakan seperti diketahui pada tahun 2015 lalu, target PAD setelah perubahan (PAK) mengalami kenaikan total sebesar Rp.194.

741.380.463,66, dan pencapaian penerimaan melebihi dari target PAD yang hitung pada 31 Desember 2015 sebesar RP.214.741.780.617,44 jika di persentase sebesar 110,27%.

Untuk target PAD yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp.195.222.

122.211,07 , yang dibagi empat item, antara lain, pendapatan pajak daerah Rp.52,292316145,00, hasil restribusi daerahRp. 19.251.121.300,07, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkanRp. 1.952.683.601,00, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp.121.726.001.165,00.

Sedangkan untuk mekanisme penarikan PAD sesuai dengan peraturan Bupati yang ada melalui SKPD-SKPD, seperti Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah, Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi, Dinas PU Cipta Karya& Tata Ruang, Dinas Pendapatan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan & Perkebunan, RSUD Wlingi, Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas PU Bina Marga & Pengairan, Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan & Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, Dinas Perhubungan Komunikasi & Informasi, Dinas Kelautan & Perikanan.

Menurut Drs, Ismuni, MM Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar,karena pihaknya selaku kordinator dalam pengumpulan PAD ketika dikonfirmasi wartawan selasa (8/03/2016) kantornya, mengatakan “saya optimis target PAD yang telah ditetapkan pada anggaran 2016, bisa tercapai bahkan melebihi target,” katanya. agung www.lensaindonesia.com

BELUM genap satu bulan, pelaksanaan pembangunan proyek jemabatan di sejumlah kecamatan di Kabupaten Nganjuk, mengalami kerusakan di antaranya di Desa Munung, Kecamatan Jatikalen. Jembatan Kendal di Desa Ngrengket, Kecamatan Sokomoro dan jembatan sepanjang sungai Widas juga mengalami abrasi.

Akibatnya transportasi melalui desa ke desa yang lain itu akhirnya putus total.

Penyebabnya, jembatan diterjang banjir dan sejumlah penambang pasir liar yang masih menggunakan diesel yang menyebabkan abrasi di sisi sungai.

Jembatan di Desa Munung itu terputus setelah air Kali Beng meluap. Jembatan itu adalah sarana penghubung antara Desa Munung, Jatikalen dengan Desa Bunder, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang. Jembatan sepanjang 40 meter itu putus di tengah-tengah akibat anjloknya tiang penyangga bagian tengah.

Wakil Ketua DPRD Nganjuk, Sumardi dari Fraksi Golkar mengatakan, “Banyaknya jembatan di sejumlah kecamatan di kabupaten Nganjuk mengalami kerusakan diduga pelaksanaan proyek jembatan tidak sesuai bestek,” ungkapnya

Jembatan Kendal Nganjuk yang ambrol.

pada wartawan, Jumat (11/ 3/2016).

Saat ini, semua tak bisa lewat. Bagi warga yang ingin ke Jombang atau ke desa lain harus melakukan perjalanan memutar yang cukup jauh.

“Sekarang semua kendaraan sudah tidak bisa lewat. Harus memutar lewat desa lain atau kalau mau ke Jombang harus pakai tambangan,” lanjut Sumardi.

Untuk membantu warga, Sumardi mengatakan bahwa dalam beberapa hari ke depan pihaknya akan segera menindak lanjuti jembatan yang ambrol tersebut. “Akan segera kami sampaikan pa-

da Dinas Kimaprasda agar jembatan dapat segera dibangun kembali,” ungkapnya.

Selain memutuskan jembatan Munung dan jembatan Desa Dawuhan, banjir akibat hujan deras juga menggenangi puluhan hektar sawah serta puluhan rumah warga setepat.

Kepala Dinas PU Bina Marga, Yusuf saat dihubungi wartawan lewat ponselnya mengatakan, pihaknya belum mengetahui jembatan yang ambrol tersebut hingga saat ini jembatan Kendal, Desa Ngrengket belum dapat difungsikan. catur

rasi, Pertambangan dan Energi (Disperindagkoptamben) Nganjuk Heny Rochtanti mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum membahas dan menetapkan jadwalnya. “Karena kami mengikuti progres dari pembangunan mal itu sendiri,” kata Heny.

Berdasar perkiraan awal, lanjut Heny, proses relokasi para PKL Pujahito yang sampai kemarin masih tetap berjualan di kawasan setempat itu baru akan dilakukan jika pihaknya sudah mendapat kepastian jadwal pembongkaran kawasan setempat. Saat ini, lanjut Heny, masih belum cukup alasan pihaknya buru-buru merelokasi PKL. Disperindagkoptamben, lanjut Heny, masih perlu berkoordinasi dengan instansi lain sebelum melakukan relokasi. Hal tersebut menurut Heny tetap diperlukan meski sebenarnya bangunan dasar tempat relokasi di sepanjang Jalan WR Supratman yang berjarak sekitar 100 meter di utara Pujahito sudah siap. “Tunggu koordinasi iwan dulu,” tegasnya.

Bupati Trenggalek Buka Pembinaan Kepegawaian DALAM rangka melaksanakan pembinaan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Trenggalek, agar Pegawai lebih berkinerja dan hasilnya terukur, BKD Kabupaten Trenggalek telah menggelar Pembinaan Kepegawaian bertempat di Aula BKD Trenggalek, Selasa (08/03/2016).

Acara diikuti para sekretaris dan Kepala TU sebagai pengelola kepegawaian di masing-masing SKPD. Kemudian ada Kepala Kakanreg II BKN Surabaya serta Kepala SKPD terkait. Acara dihadiri dan dibuka Bupati Trenggalek Dr. Emil Elestianto Dardak M.Sc. Emil dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebagaimana PP Nomor 46 Tahun 2011, setiap pegawai diwajibkan membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan SKP ditandatangani oleh atasan langsungnya dan pegawai yang bersangkutan, yang selanjutnya menjadi kontrak kerja yang hukumannya wajib.

“Kalau ada pegawai yang tidak membuat SKP, akan dikenakan hukuman disiplin,”

demikian kata Emil.

Nah, melalui pembinaan umum kepegawaian ini, diharapkan pula dapat mempererat tali silaturrahmi di antara para pengelola kepegawaian dan paling utama adalah dapat dimanfaatkan sebagai forum komunikasi dalam mendapatkan berbagai informasi penting dan strategis yang terkait dengan bidang kepegawaian.

Lebih lanjut disampaikan Emil, kiranya forum tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk saling berinteraksi dan membahas berbagai permasalahan, sekaligus merumuskan cara penyelesaian masalah yang berkaitan dengan bidang kepegawaian.

Sehingga para pembina dan pengelola kepegawaian mempunyai bahasa yang sama dalam menyusun strategi pembinaan pegawai di unit kerja masing-masing. “Dengan begitu dapat mewujudkan pembinaan pegawai yang bertitik berat pada sistem prestasi kerja dan akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi,” pungkasnya. wati

Bupati Trenggalek Dr. Emil Elestianto Dardak M.Sc membuka pembinaan kepegawaian.

SMAN 1 Talun Menuju Ujian Nasional Berbasis Komputer KABUPATEN Blitar mulai bersiap menghadapi ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Simulasi pun digelar. Satu satu yang menggelar simulasi UNBK yakni SMAN 1 Talun.

Persiapan sekolah unggulan di Kabupaten Bitar ini dilakukan lebih awal demi tercipta suksesnya pelaksanaan ujian dengan menggunakan perangkat lunak tersebut.

Kepala SMA Negeri 1 Talun Drs. Dwi Wahyu Hadi Santoso M.pd saat ditemui di wartawan ruang kerjanya, Jumat (04/ 03/2016) mengatakan, simulasi dilakukan sejak Senin (29/ 03/2016) lalu. Meski baru akan menggelar UNBK untuk pertama kalinya, Dwi optimistis siswa tidak akan mengalami

Para siswa SMAN 1 Talun mengikuti simulasi UNBK.

kesulitan. Mengingat saat ini siswa sudah terbiasa dengan komputer. Saat ditanya kesiapan fasilitas, pihaknya telah

menyediakan 4 laboratorium 120 unit computer Lebih jauh, penyediaan komputer untuk UNBK ini mini-

mal sepertiga dari jumlah peserta Unas. Tahun ini, di SMAN1 Talun yang akan mengikuti UNBK sebanyak 329 siswa. Jadi sepertiganya itu 120, sehingga kebutuhan komputer sudah cukup, Namun demikian, pihak sekolah juga masih menyediakan beberapa laptop untuk mempersiapkan jika terjadi gangguan. Selain itu, untuk mengantisipasi terjadinya pemedaman listrik, pihak sekolah juga telah menyediakan genset.

“Meski sudah ada UPS dengan daya tahan 15 sampai 40 menit, kami tetap menyediakan genset,” pungkasnya.

Dikutip dari laman Kemendikbud, UNBK disebut juga

Computer Based Test (CBT) adalah sistem pelaksanaan ujian nasional dengan menggunakan komputer sebagai media ujiannya. dalam pelaksanaannya, UNBK berbeda dengan sistem ujian nasional berbasis kertas atau Paper Based Test (PBT) yang selama ini sudah berjalan.

Penyelenggaraan UNBK saat ini menggunakan sistem semionline yaitu soal dikirim dari server pusat secara online melalui jaringan (sinkronisasi) ke server lokal (sekolah), kemudian ujian siswa dilayani oleh server lokal (sekolah) secara offline. selanjutnya hasil ujian dikirim kembali dari server lokal (sekolah) ke server pusat secara online (upload). agung

KEDIRI

11

Edisi 128/ 14 - 20 Maret 2016

Polda Jatim Limpahkan Kasus Dugaan Malapraktik RS Baptis Kediri KASUS Dokter Nico Sianipar SPPd yang bekerja di Rumah Sakit (RS) Baptis kota Kediri yang dilaporkan ke Polda Jatim terkait dugaan malapraktik dilimpahkan ke Polresta Kediri.

Laporan dilayangkan pihak keluarga almarhum Sakroni (48), karena adanya pembiaran dalam penanganan medis hingga berujung kematian.

Pelapornya dr Saifudin MSi, adik korban, diwakili kuasa hukumnya, dr Rudy Sapoelete SH MH MBA dan Prayitno SH MH. Laporan tersebut oleh Polda jatim telah dilimpahkan ke Polresta Kediri. Kasat Reskrim Polresta Kediri AKP Wisnu Prasetyo membenarkan terkait dengan pelimpahan laporan tersebut.

“Karena TKP adalah Kota Kediri akhirnya pihak Polda melimpahkan kasus tersebut ke Polresta,” kata Wisnu saat dihubungi melalui telepon selulernya, Jumat (11/3/2016).

Lebih lanjut Wisnu menjelaskan, sampai saat ini pihak Polresta Kediri telah menindak lanjuti kasus tersebut.

“Kami masih memeriksa saksi pelapor dan saksi dari pihak Rumah Sakit Baptis,” ungkap Wisnu.

Untuk diketahui dalam berita sebelumnya mengatakan, bahwasannya Saifudin melaporkan dr Nico Sianipar sesuai Pasal 359 dan atau 361 KUHP dan atau Pasal 190 ayat 1 dan 2 dan atau 201 ayat 1 dan 2 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

“Klien kami melaporkan ke Polda terkait penanganan yang salah atau tidak sesuai standar profesi dan SOP dan tidak cepat melakukan tindakan sehingga mengakibatkan kakaknya meninggal dunia,” ujar kuasa hokum Rudy.

Laporan itu tertuang dalam laporan polisi nomor LP/1873/XII/2015/UM/SPKT Polda Jatim, tanggal 29 Desember 2015.

Dalam hal ini, Rudy juga menyoal fasilitas BPJS milik korban asal Banaran, Kediri oleh pihak RS sehingga terpaksa menjadi pasien umum dan baru bisa menjalani rawat inap.

“Korban saat itu sempat ditolak oleh dokter jaga IGD saat minta dirawat inap. Terpaksa istri menyetujui tak menggunakan BPJS. Nah kenapa anggota BPJS harus dibedakan dalam pelayanannya soal kegawatan medis yang dirasakan pasien. Seharusnya pihak RS berpedoman pada penyelamatan nyawa,” tandasnya.

Terkait modus memulangkan pasien BPJS di IGD agar pindah menjadi pasien umum, apakah itu sudah memenuhi standar operasional prosedur Rumah Sakit Baptis.

“Apakah yang dilakukan dokter umum jaga itu telah memenuhi standar profesi dan standar operasional prosedur,” ujar Rudy dengan nada tanya.

Kasus ini mencuat pada 16 Agustus 2015 saat pasien yang guru Madraaah Ibridaiyah ke IGD RS Baptis mengeluh nyeri perut sangat kuat selama tiga hari dan saat itu diterima dokter umum.

Setelah menjalani pemeriksaan fisik, pasien peserta BPJS nomor 0000109801462 itu dilanjutkan pemeriksaan laboratorium BUN, creatinin, urine lengkap dan gula darah acak (GDA) lalu membayar.

Dokter umum yang jaga memberi obat penghilang nyeri melalui dubur dan dinyatakan pasien tidak perlu rawat inap. Lantaran korban masih merasa kesakitan, istri korban minta pasien dirawat inap, tetapi dokter jaga IGD menolaknya dengan alasan menggunakan kartu BPJS. Apabila ingin dirawat, dokter jaga menyarankan untuk tidak memakai BPJS dan menjadi pasien umum. Setelah keluarga menyetujui pasien langsung diproses, termasuk mendapat resep.

Obat yang diberikan di antaranya, Pethidin injeksi 100 mg/2ml (sejenis obat-obatan narkotika) yang menghilangkan rasa nyeri.

Meski mengetahui fungsi obat itu, dr Nico Sianipar dianggap tidak bekerja serius dan tetap dilakukan penyuntikan. Padahal itu harus dihentikan, tetapi malah diteruskan yang berakibat kaburnya diagnosis.

Dokter tersebut tidak segera melengkapi diagnosis penunjang yang ada, dan baru tiga hari diperiksa dengan USG. Padahal dokter spesialis yang seharusnya lebih teliti dalam kasus per kasus, bukan membiarkan berhari-hari. andik kartika

Wartawati Dilecehkan Seksual oleh Bosnya Selama dua bulan bekerja di media itu, DW kerap menerima perlakuan asusila seperti dipeluk, dicium, diraba pada bagian sensitif, hingga diajak tidur di tempat kontrakan DI. WARTAWAN magang di salah satu media harian yang ada di daerah Ngawi Jawa Timur kirim surat ke Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang ada di Kediri.

Dia melaporkan kejadian pelecehan yang dialaminya saat dirinya bekerja yang dilakukan atasannya yang menjabat sebagai redakturnya.

Af nan Subagio Ketua AJI Kediri menceritakan menerima surat pengaduan pada Kamis (10/3/2016) pukul 20.00 WIB. Perempuan berinisial DW (23) itu mengadukan atasannya tempat dia magang di Harian Radar Lawu (Jawa Pos Grup) yang berkantor di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

DW mengaku menjadi kor-

ban pelecehan seksual baik secara verbal maupun tindakan oleh atasannya berinisial DP, yang menjabat sebagai redaktur di tempatnya bekerja.

“Selama dua bulan bekerja di media itu, DW kerap menerima perlakuan asusila seperti dipeluk, dicium, diraba pada bagian sensitif, hingga diajak tidur di tempat kontrakan DI. Ironisnya perbuatan itu dilakukan pelaku saat jam kerja dan di hadapan sejumlah rekan korban di ruangan yang sama,” ujarnya.

Sayangnya, meski korban selalu melawan dan memberontak atas perlakuan itu dengan di antaranya melempar benda kepada atasannya, na-

mun tak mampu menghentikan perbuatan cabul tersebut.

Demikian pula rekan-rekan korban yang menyaksikan peristiwa itu memilih diam dan melanjutkan aktivitasnya karena diduga segan dengan pelaku.

Berdasarkan pengaduan itu, korban kerap dipeluk pelaku dari belakang saat membuat berita dan kerap memegang bagian payudara. Pelaku juga kerap mencium pipi dan kepala bagian belakang. Bahkan sempat berusaha mencium bibir korban ketika ruangan dalam keadaan sepi.

“Secara ucapan, pelaku pernah mengajak tidur ke kontrakan dan kos,” kata Afnan me-

ngutip laporan korban.

Upaya korban mencari perlindungan dengan melapor kepada Pemimpin Redaksi Radar Lawu tak mendapat respon positif. Hingga akhirnya DW dengan didampingi anggota AJI Kediri Herpin Pranoto (jurnalis JTV) wilayah Madiun mengadukan perbuatan itu kepada Ombusdman Jawa Pos di Surabaya.

Selain itu DW juga meminta pendampingan kepada AJI Kediri demi mendapat keadilan sebagai perempuan yang menjaga martabat.Atas pengaduan tersebut, Divisi Advokasi AJI Kediri mendampingi korban melapor ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Ngawi. andik_kartika

Warga Keluhkan Maraknya Tower BTS di Kota Kediri MARAKNYA pembangunan tower Base Transceiver Station (BTS) yang terpasang di dekat stasiun kereta api Kota Kediri disoal warga. Sebab semakin hari satelit BTS tersebut kian bertambah tanpa adanya pemberitahuan warga setempat.

Keresahan itu membuat warga Lingkungan RW 07 Kelurahan, Balowerti Kota Kediri mengadu ke kalangan DPRD. Pengaduan tersebut langsung mendapat tanggapan dewan, Selasa (08/03/2016) lalu kalangan DPRD Kota Kediri melakukan sidak. Bersama pihak kecamatan serta kelurahan setempat anggota dewan mengecek lokasi tower tersebut.

Ketua Komis A DPRD Kota Kediri, Harijanto mengatakan, inspeksi mendadak (sidak) dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan warga Kota Kediri.

“Kita akan mempertanyakan kondisi ini ke sejumlah pihak.

Sebab diduga satelit BTS yang terpasang ini dari beberapa provider,” ungkapnya, Kamis (10/03/2016).

Ketakutan warga setempat jika dikemudian hari terjadi musibah. Pasalnya, pemasangan sarelit BTS terus bertambah dan terpasang di tower yang sudah berdiri puluhan tahun tersebut.

Keresahan dan kekwatiran warga muncul dari dampak yang akan timbul diluar kesadaran manusia atas penambahan satelit yang tidak ada komunikasi serta pemberitahuan yang jelas oleh pihak provider yaitu PT. Excelmindo Pratama.

Dari kondisi itu kalangan DPRD Kota Kediri langsung melakukan inspeksi mendadak

Payah! Kepala BPM Ijinkan 8 Toko Berjualan Miras BADAN Penanaman Modal (BPM ) Kota Kediri berikan ijin dan legalkan pada 8 penjual minuman keras dengan dasar aturan yang kurang jelas. Alasan memberikan ijin karena sudah dilaporkan ke walikota dan diberikan ijin delapan toko.

Apip Permana, Kabag Humas Pemkot Kediri ditemui di ruanganya mengatakan, menurut kepala BPM membenarkan dengan aadanya ijin delapan toko yang dikeluarkan oleh BPM. “Pak Kutut saat saya hubungi membenarkan jika memberikan ijin pada delapan toko miras yang ada di Kota Kediri,” kata Apip, Jumat (11/

3/2016) usaai menghubungi Kutut.

Sementara itu dikonfirmasi terkait dasar apa yang dipakai oleh pihak pemkot mengeluarkan ijin tersebut, pasalnya Perda yang mengatur MIRAS adalah perda no 12/1983 yang sudah kadaluarsa. Pihak pemkot melalui Apip Permana membantah jika Pemkot memberikan ijin serta melegalkan Miras.

“Memang pak Kutut bilang jika ijinya dari walikota yang menyuruh namun bukan interuksi,” ungkap Apip.

Sementara itu Pemkot Kediri telah membuat draft Perda

kelokasi BTS. Bahkan saat sidak berlangsung kalangan dewan mengetahui ada banyak sejumlah tambahan instrument mulai perlengkapan tiang tower yakni genset alias generator pembangkit listrik juga bertambah.

Sementara itu, Iswidyantarto perwakilan warga mengatakan, warga mengkhawatirkan jika tower tersebut ambruk. Sebab, jika musibah datang maka yang paling terkena dampaknya adalah warga setempat.

“Kenapa dengan adanya penambahan satelit ini tidak dilakukan diskusi dengan warga.

Kalau seperti ini HO-nya (izin ganguan) bagaimana,” jelasnya.

Sekedar diketahui bila pembangunan tower BTS tersebut dimulai tahun 1996 oleh pihak seluler. Dengan ketinggiannya sekitar 50 meter dan sejak tahun 2008 hingga saat ini ter-

dapat penambahan satelit, bahkan ditambah 2 genset maupun perubahan kontruksi tower.

Dari perubahan itu diduga tidak ada CSR ataupun asuransi

terhadap warga yang terdampak. Bahkan persetujuan perubahan HO juga tidak dilakukan pihak provider terhadap warga. andik_kartika

Miras yang katanya sudah diajukan ke DPRD Kota Kediri pada 2016 ini namun belum dibahas oleh dewan.

Untuk diketahui dalam berita sebelumnya menyebutkan peredaran miras di Kediri marak dan juga pengawasan pembeli juga kurang seakan mendapat kebebasan. Hal tersebut terjadi karena aturan peredaran yang bebas serta Perda yang sudah kadaluarsa.

Sementara itu Polres Kediri Kota selama ini hanya mampu merazia penjual miras di warung-warung berkedok penjual kopi. Tak hanya itu, selain kepolisian, Pemerintah Kota Kediri seakan tak serius dalam memberikan Peraturan Daerah (Perda) tentang miras.

Delapan toko berizin di Kota Kediri selama ini memang bebas menjual miras dari berbagai merk. Bebasnya toko tersebut juga karena pihak kepolisian tak pernah melakukan

pemantauan terhadap peredaran miras tersebut.

“Selama ini memang kita tak pernah memantau peredaran miras di tiap toko penjual miras yang memiliki izin,” ujar Kasat Intel Polres Kediri, AKP Ponidi.

Di Kota Kediri sendiri disinyalir juga sudah sangat marak beredar adanya miras palsu.

Salah satunya miras palsu yang paling sering dikonsumsi kalangan masyarakat yakni miras bermerk Bintang Kuntul. Miras berjenis itu dinilai palsu di kalangan masyarakat lantaran pabrik pembuatnya diketahui sudah tutup sejak lama yaitu Pt. Alimy.

Yang membuat ironis, miras bermerk Bintang Kuntul ini juga diperjual belikan di toko berizin di Kota Kediri. “Saya belinya di Toko Jalan Patimura mas, merk Kuntul. Paling ya tetap palsu soalnya kan pabriknya di Surabaya sudah tutup

lama,” ungkap pria usai beli miras di toko tersebut, Rabu (9/3/2016).

Menurutnya, ia lebih memilih miras bermerk Bintang Kuntul karena lebih murah. “Paling murah ya Kuntul mas. Kalau yang lainnya ya harganya pasti mahal,” jelasnya.

Bebasnya peredaran miras di Kota Kediri sempat membuat para ulama Kota Kediri prihatin. Sebab, dengan izin yang dimiliki toko tersebut pihak kepolisian dan Pemerintah Kota Kediri seakan membebaskan adanya peredaran miras.

“Semua yang tidak berizin harus ditindak tegas. Tetapi jika yang sudah memiliki izin harus tetap memperhatikan beberapa hal. Yang paling penting kepolisian harus terus memantau adanya indikasi produksi miras di Kota Kediri,” jelas Gus Muid yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Kediri beberapa waktu lalu. andik_kartika

Tower BTS di Kota Kediri.

Kajari Lama Kota Kediri ‘Diusir’, Jabat Tiga Tahun Tak Becus Ungkap Kasus Korupsi

LPKM Berikan Berkas Korupsi Jasmas 25 Anggota Dewan KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Kota Kediri kembali didatangi sekelompok massa dari LSM Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat (LPKM).

Mereka meminta pada Kepala kejaksaan Negeri (Kajari) Kota yang lama yaitu Amik Wulandari untuk segera Pergi dari kota Kediri.

Pasalnya beberapa kasus Korupsi kota kediri sejak Amik Wulandari menjabat pada 2013 tak ada yang diungkap dan hanya beberapa kasus kecil yang melibatkan staf pemerintahan yang dijadikan korban.

Tomi Ariwibowo kordinator aksi dalam orasinnya saat demo didepan Kejari Kota Kediri mengatakan, beberapa waktu lalu Kepala Kejaksaan Kota Kediri saat didemo mengenai korupsi yang ada di Kota Kediri justru merendahkan pendemo dengan mengatakan, “Ada yang Sarjana Hukum tidak ini dan ngerti hukum

nggak kata Amik saat itu, kita ini orang kecil tahunya banyak kasus korupsi di Kota Kediri. Buktinya mana ada bangunan yang selesai seperti RSUD Gambiran yang di-SP 3, Jembatan Brawijaya, pembangunan Puskesmas Mrican. Padahal semua itu sudah dilaporkan oleh masyarakat untuk diselidiki. namun mana hasilnya tak diperiksa oleh kejaksaan dan kalaupun kasusnya ngabur kita juga nggak tahu,” kata Tomi, koordinator aksi.

Sementara itu pihak LPKM juga membawakan data korupsi Jasmas DPRD Kota Kediri mulai tahun 2013, 2014 dan 2015. “Ada 25 anggota dewan yang diduga memainkan anggaran Jasmas itu. Anggaran Jasmas paling besar Rp 500 juta dan paling kecil Rp 200 juta, kami berharap Kepala Kejaksaan yang baru Benny Santooso pengganti Amik bisa menyelesaikan kasus tersebut,”

LPKM memberikan data korupsi Jasmas yang dilakukan 25 anggota dewan.

ungkap Tomi.

Tomi menambahkan bahwa dugaan korupsi Jasmas itu dilakukan oleh mantan anggota dewan dan

anggota dewan yang masih aktif.

“Seingat saya ada 25 anggota dewan yang melakukan kegiatan fiktif di antaranya untuk membeli alat las,

membangun rumah warga serta macam macam dan setahu saya cuma dua anggota dewan yang tak mengambil dana Jasmas,” imbuh Tomi kepada wartawan, Jumat (11/ 03/2016).

Tomi juga mengancam saat pelantikan dan sertijab akan kembali mendatangi kantor Kejaksaan Negeri kota Kediri untuk melakukan aksi damai, serta melaporkan kejadian tersebut ke Jaksa Agung.

“Kami akan kembali ke kejaksaan untuk melakukan aksi damai agar Kejagung tahu akan kasus korupsi yang terjadi di kota Kediri,” pungkas Tomi.

Dalam aksi damai itu, LPKM akhirnya ditemui oleh M Rosyid selaku Kasi Pidsus baru. Dalam pertemuan dengan perwakilan LPKM di ruang Kasi Intel, M Rosyid menerima apresiasi rakyat tersebut dan akan menindak lanjuti laporan tersebut.

“Kami menerima laporan masyarakat ini dan akan menindak lanjuti apa yang sudah dilaporkan tersebut,” kata Rosyid sambil menerima berkas data Jasmas.

Rosyid juga berpesan agar aksi yang dilakukan oleh LPKM yang akan datang nanti jangan pas Kejagung ada di Kejaksaaan Kota Kediri. “Kalau bisa sesudah Kejagung kesini baru melakukan aksi,” imbuh Rosyid.

Untuk diketahui kedatangan Kejagung ke Kota Kediri sempat ditunda tiga kali. Yang pertama direncanakan akan datang tanggal 11 Maret berbarengan dengan sertijab Amik Wulandari namun ditunda pada tanggal 17 Maret. Karena sesuatu hal, kedatangan Kejagung kembali ditunda lagi. Dan informasi yang diterima oleh Lensa Indonesia, Kejagung akan datang pada 21 Maret nanti. andik_kartika www.lensaindonesia.com

MATARAMAN

12

Edisi 128/ 14 - 20 Maret 2016

Curi Getah Pinus, Warga Ponorogo Dibui SETELAH buron selama hampir satu tahun, BS (36) warga Dukuh Krajan, Desa Ronosentanan, Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, akhirnya ditangkap gabungan polisi kehutanan dan anggota Reskrim Polres Ponorogo karena terbukti menerima, menimbun, mengolah dan menjual getah pinus milik Perhutani tanpa ijin.

Penangkapan tersangka berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa tersangka sudah sejak lama menerima, menimbun dan mengolah getah pinus tanpa ijin.

Setelah diselidiki dan dilakukan penggeledahan di rumah tersangka ternyata didapati barang bukti getah pinus. Namun saat

penggeledahan, pelaku sudah berhasil kabur, hingga akhirnya setelah satu tahun pihak Polhut KPH Lawu Ds berikut anggota Reskrim Polres Ponorogo melakukan penangkapan tersangka.

Dari pengakuan terangka, getah pinus yang telah diolah tersebut kemudian dikirim ke beberapa pembeli yang berada di Jogjakarta, dan disana dijadikan bahan baku untuk alat kosmetik, cat dan lainya.

“Tersangka ini DPO sejak 1 tahun lalu, dan baru tertangkap kemarin,” katanya Wakapolres Ponorogo Kompol Harnoto.

Lanjut Harnoto, bahwa tersangka dijerat dengan pasal12 UURI no 8 tahun 2010 tentang pemanfaatan hasil hutan dengan

ancaman hukuman 5 tahun penjara. Saat ini pihak kepolisian juga sudah berkoodinasi dengan KPH Lawu DS terkait masalah ini, dan sepenuhnya sudah kita tangani untuk perkara ini.

Dari tangan pelaku berhasil disita barang bukti berupa ý11 sak getah pinus mentah, 4 sak getah pinus olahan, 1 drum alat pengolahan, 2 loyang getah pinus olahan guna penyelidikan lebih lanjut.

“Kita tahan untuk tersangka, dan saat ini kita masih akan kembangkan untuk penerima hasil olahan kayu yang berhubungan langsung dengan tersangka,” tegasnya.

Sementara itu, wakil Adm KPH Lawu DS, Adi Nugroho mengatakan baru kali ini terjadi perkara

penerimaan, penimbunan dan pengolahan hasil hutan non kayu, yaitu getahnya. Tetapi perkara ini tetap saja yang dicuri adalah hasil hutan yang memang sesuai dengan aturan dan intruksi pemerintah untuk dilindungi.

Untuk biasanya dari Perhutani sendiri membeli getah pinus dari masyarakat seharga Rp 5 ribu, namun tersangka membeli ke masyarakat seharga Rp 8 ribu per Kg dan menjualnya Rp 17 ribu. Tetapi untuk kasus ini getahnya sudah diolah dan sudah dikirim kalau dari Perhutani sendiri biasanya diambil tidak dikirim. “Perkara ini baru pertama kali bahwa yang dicuri merupakan getah, bukan kayunya.”jelentrehnya. arso

BS, warga Dukuh Krajan, Desa Ronosentanan, Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, ditangkap gabungan polisi kehutanan dan anggota Reskrim Polres Ponorogo.

Petugas Lapas Geledah Rutan Ponorogo Cari Narkoba dan Alat Komunikasi Penggeledahan sesuai instruksi presiden melalui menteri hukum dan HAM, bahwa seluruh Lapas harus bersih dari narkoba maupun alat komunikasi.

Petugas Lapas gabungan dari Korwil Madiun melakukan sidak dan penggeledahan terhadap penghuni Rutan Ponorogo.

Polisi Kesulitan Ungkap Penyebab Kematian Kakek Kasbi PENYEBAB kematian Kasbi kakek berusia 75 tahun asal Dusun Sidowayah, RT 01/RW 01, Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi, Jawa Timur, hingga kini masih misterius. Pasalnya, saat ditemukan terhadap jenasah korban pihak petugas terkendala saksi di lokasi kejadian.

Seperti yang disampaikan Kasubag Humas Polres Ngawi AKP Subardi, pihak petugas masih melakukan penyelidikan secara intensif terkait penyebab kematian Kasbi yang berprofesi sebagai paranormal atau dukun itu. Dia katakan pasca sehari kematian korban petugas sudah mengumpulkan data serta keterangan dari beberapa pihak yang dianggap mempunyai informasi terkait kematian korban.

“Kalau kesulitan saya kira tidaklah tetapi perlu ditegaskan sewaktu peristiwa terjadi tidak ada satupun saksi yang melihat secara langsung. Sehingga petugas sedikit ada kendalanya, meski demikian petugas tetap dan terus mengungkap penyebab kematian korban mudah-mudahan secepatnya akan diketahui,” terang AKP Subardi dihadapan para awak media, Jum’at (11/03/2016).

Mengenai hasil visum korban yang dilakukan tim medis RSUD dr Soeroto Ngawi hingga kini belum diketahui baik penyebab maupun jumlah luka yang diderita korban hingga meninggal. Tambah AKP Subardi, pihak kepolisian belum ada surat resmi dari tim medis yang menangani visum terhadap jenasah Kasbi.

“Sampai sekarang belum ada surat resmi yang disampaikan pada polisi dan harapanya tim medis yang melakukan visum terhadap korban kemarin itu akan secepatnya menyimpulkan sesuai hasil visum kepada petugas,” urai Kasubag Humas Polres Ngawi.

Sementara informasi yang berhasil digali dari narasumber yang enggan disebut namanya mengatakan, bahwa selama ini Kasbi hidup seorang diri dirumahnya sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan korban sepengetahuanya memang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar.

“Setahu saya Mbah Kasbi itu jarang bergaul sama tetangga hanya saja keseharianya dirumah dia itu. Kalau bicara tamu yang datang kerumahnya memang banyaklah dan itu selalu berganti orang. Katanya sih Mbah Kasbi bisa membantu apa saja terkait hal-hal diluar nalar sesuai permintaan tamu,” beber narasumber.

Tambahnya, Kasbi sepengetahuan dirinya tidak mempunyai keluarga baik anak maupun istri termasuk asal usul sebenarnya si kakek malang tersebut. Sedikit diceritakan dia, Kasbi memang dikenal sebagai orang dengan type keras artinya tidak suka diatur-atur oleh pihak lain dan cenderung mempunyai temperamental. “Memang istrinya itu ganti-ganti dan katanya lagi dia itu (korban-red) suka ringan tangan terhadap istrinya sehingga cerai. Tetapi masalah benar dan tidaknya kabar itu saya sendiri juga kurang tahu soalnya tidak melihat secara langsung,” pungkas narasumber.

Seperti diketahui sebelumnya, Kasbi ditemukan tewas sekitar pukul 10.00 WIB pada Kamis kemarin, (10/03), dengan luka tusuk disekujur tubuhnya.

Kematian korban saat itu diketahui pertama kalinya oleh calon pasien yang hendak bertamu. Setelahnya langsung dilaporkan ke RT setempat dan diteruskan ke polisi. didik www.lensaindonesia.com

PETUGAS Lapas gabungan dari Korwil Madiun melakukan sidak dan penggeledahan terhadap penghuni Rutan Ponorogo, Jawa Timur, Selasa (8/3/2016).

Penggeledahan dilakukan sebagai upaya untuk memberantas peredaran barangbarang terlarang di dalam

ruang tahanan, khususnya narkoba dan penggunaan alat komunikasi.

Tak kurang dari tigapuluh petugas gabungan dari Lapas Korwil Madiun ini satu-persatu memasuki setiap kamar tahanan di dalam Rutan Ponorogo. Seluruh bawaan penghuni Rutan diperiksa petu-

gas, untuk mencari barangbarang yang dilarang masuk ke dalam Rutan.

Satgas tantib yang diterjunkan itu berasal dari Rutan Madiun, Ngawi, Magetan dan Pacitan. Pegawai Rutan Ponorogo sengaja tidak dilibatkan dalam razia, untuk menjamin keefektifan petugas dalam bekerja.

Penggeledahan ini sesuai instruksi presiden melalui menteri hukum dan HAM, bahwa seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) harus bersih dari narkoba maupun alat komunikasi.

Selain menggeledah barang-barang yang ada di dalam kamar tahanan, para penghuni serta seluruh petugas Rutan setempat juga menjalani tes urin untuk memastikan ada tidaknya narkoba di lingkungan Rutan.

Dari penggeladahan tersebut, petugas tidak menemukan adanya narkoba maupun alat komunikasi, namun sejumlah barang terpaksa diamankan karena keberadaannya didalam kamar tahanan dinilai cukup membahayakan, diantaranya batu baterai, sendok, garpu, sabuk,

KPU Masih Nunggu Proses PAW Sukirno TERKAIT dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) Sukirno, yang telah mengundurkan diri karena maju dalam pencalonan wakil Bupati berpasangan dengan Sugiri Sancoko Desember 2015 lalu, Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Ponorogo masih menunggu.

Hal ini dikarenakan hingga saat ini belum ada surat dari DPRD Ponorogo maupun dari pihak Partai Golkar.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ponorogo Ikhwanudin mengatakan,”untuk PAW posisi KPU akan bekerja setelah menerima surat permintaan dari DPRD dan itupun hanya dibatasi waktu 5 hari kerja harus selesai,”ucap ketua KPUD Ponorogo Ikhwanudin saat ditemui Lensa Indonesia di ruang kerjanya.

Dikatakannya, “Saya pikir itu sudah sangat jelas siapa penggantinya. Jika di Dapil tersebut tidak ada yang memenuhi sarat, baru dicarikan dari Dapil lain, namun semua ada mekanismenya. Kalau Dapil dua urutan berikutnya ya jelas Bu Menok, sudah jelas itu,” tegas Ikhwanudin.

Lebih lanjut ditambahkanya, “Prioritas urutan dicari suara terbanyak, dan itu Bu Menok, apalagi di Dapil itu hanya tinggal satu Caleg yaitu Bu Menok,” urainya. Sementara itu, guna memenuhi persyaratan PAW, harus ada verifikasi dokumen selain nantinya juga akan dilakukan verifikasi terhadap yang bersangkutan.

“Jadi selain dilakukan verifikasi

Masalah Alih Status Desa Beran Masih Digantung Permendagri MOLORNYA penyelesaian pindah status Desa Beran, Kecamatan Ngawi Kota, Ngawi, menjadi kelurahan tampaknya terus memakan waktu hingga beberapa bulan kedepan. Pasalnya, pihak DPRD Ngawi sendiri hingga kini belum menyelesaikan hasil panitia khusus (pansus) yang telah dibentuk guna menyelesaikan alih status tersebut.

Padahal dalam isi draf hasil ben-

Ketua KPUD Ponorogo Ikhwanudin.

dokumen, biasanya juga akan dilakukan verifikasi terhadap yang bersangkutan, jika yang bersangkutan menyangkal KPU tidak bisa melanjutkan prosesnya,” ucapnya.

Sementara itu, Menok Endrajati, saat dikonfirmasi melalui telephone seluler mengatakan, “Dalam pleno yang dipimpin Plt ketua DPD Golkar Yuni Widyaningsih, 2 Februari lalu yang dihadiri pengurus DPD, anggota fraksi Golkar dan Pengurus Kecamatan se Ponorogo, setuju tidak setuju saya harus mengundurkan diri, atau dengan kata lain saya telah dipecat dari partai,” ucapnya.

Atas kesepakatan dalam pleno yang tiba-tiba tersebut Menok merasa heran, karena menurutnya, selama ini dia merasa masih aktif dan selalu

menghadiri setiap undangan partai.

“Padahal selama ini saya aktif sebagai pengurus dan selalu diundang disetiap ada kegiatan, saya heran, apalagi dalam pencalegan kemarin saya yang memenuhi persyaratan keterwakilan 30 persen perempuan, dan saat ini satu-satunya Caleg Golkar yang ada di Dapil II adalah saya,” ucapnya saat dihubungi via telephone seluler.

Ditegaskanya, “Selama ini saya tidak pernah makar pada partai, tidak pernah membantah, andai dibilang mencemarkan nama baik partai, kan kasus saya bukan membawa nama partai, itu pribadi dan sudah inkrah.

Apalagi ancaman hukumanya dibawah lima tahun, dan tidak membatalkan pencalegan saya. Ini pemberhentian secara paksa,” terangnya. arso

tukan pansus nantinya menjadi acuan terhadap pembuatan peraturan daerah (Perda) yang bakal digulirkan.

Permasalahan sekarang ini yang terjadi di Desa Beran memang komplek, baik status perangkatnya maupun eks bengkok yang masih dikelola para perangkat desa setempat.

Seperti dikatakan Mahfudi Ketua Pansus I sekaligus anggota Komisi I DPRD Ngawi, pihaknya hingga saat ini tidak mampu berbuat banyak lantaran masih terganjal Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang belum terbit. Legislator dari Partai Golkar ini pun membenarkan, kepastian alih status yang didalamnya ada nasib perangkat desa setidaknya baru diketahui dua bnulan mendatang.

“Kalau sekarang ini memang kita mempersiapkan draf dari panitia khusus tapi mengenai kapan pembahasan peraturan daerah yang mengatur tentang alih status Beran masih menunggu dasar hukum diatasnya

(Permendagri-red),” kata Mahfudi, Kamis (10/03).

Pernyataan serupa juga disampaikan Anas Hamidi anggota Komisi I DPRD Ngawi, selaku wakil rakyat dalam pembuatan draf Perda yang mengatur alih status Desa Beran tetap mengacu pada rujukan Permendagri yang kemungkinan baru diputuskan pada Mei mendatang. Tetapi secara teknis pihaknya sudah mempersiapkan beberapa materi sebagai dasar regulasinya nanti. Termasuk nasib perangkat demikian juga eks bengkok desa setempat.

Dia katakan, kalau mendasar Permendagri memang sangat dimungkinkan para perangkat Desa Beran yang telah mengabdi selama ini akan diberhentikan secara terhormat dan diberi pesangon yang layak oleh pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Ngawi.

Sedangkan eks bengkok yang ada tetap ditarik sebagai aset Pemkab Ngawi sebagai kekayaan daerah. didik

alat cukur kumis, alat pemanas air, botol, obat-obatan.

“Penggeledahan ini dilakukan secara mendadak dan bergantian disetiap Rutan pada masing-masing Korwil.

Dengan cara ini diharapkan seluruh lembaga pemasyarakatan di Jawa Timur bisa bersih dari barang-barang terlarang, khususnya narkoba maupun berbagai alat komunikasi,” ucap Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkum dan HAM Provinsi Jawa Timur, Joni Priyatno kepada Lensa Indonesia. arso

Bupati Ipong Tarik Tiga Plt Era Pj Maskur TIGA pejabat Pelaksana tugas (Plt) di lingkungan Pemkab Ponorogo yaitu Dinas Pendidikan (Dindik), Dinas Kesehatan dan asisten 1, ditarik.

PLt yang ditunjuk di era Pj Bupati Maskur itu, kini harus kembali fokus di satu jabatan yang diemban semula.

Plt Kadiknas Hari Subito digantikan Tutut Herlina yang saat ini menjabat kepala SMAN 1 Babadan, Plt Dinas Kesehatan Vifson Suisno digantikan dr Rahayu Kusdarini yang menjabat Kepala Puskesmas Kauman, sedangkan Plt asisten 1 Endang Retno Wulandari digantikan Siswanto staf ahli bupati.

Pergantian Plt tiga satuan kerja diumumkan sendiri Bupati Ipong Muklisoni Senin (07/03/2016) petang dan berlaku mulai saat itu juga.

Bupati Ipong menyampaikan sejumlah alasan pergantian Plt tersebut, antara lain karena beban pekerjaan mereka sebelumnya sudah cukup berat. Alasan kedua adalah pemilihan pejabat sesuai dengan kapabilitas, acceptabilitas dan integritas.

Beberapa pejabat Plt sebelumnya ada yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Ia juga menampik, pergantian itu ada kaitannya rasa suka atau tidak suka secara pribadi.

Bupati Ipong menegaskan, “Tidak ada jual beli jabatan dalam pergantian Plt ini,” ucapnya.

Disebutkanya, sebelum memutuskan untuk melakukan pergantian jabatan, ia telah melakukan analisa, wawancara, meminta saran dan masukan dari mereka yang berkompeten.

“Pergantian Plt diharapkan akan memacu kinerja pemerintah seperti yang diharapkan. Karena banyak beban pekerjaan yang tertunda sudah cukup lama,” ucap Ipong.

Sedangkan untuk Plt yang ditunjuk oleh Bupati Amin, ia akan memberikan kesempatan untuk menjabat sesuai masa jabatannya, yaitu satu tahun, seperti Plt Dinas PU, Badan KB, Sekwan, juga Kesbangpolinmas. arso

MADIUN

13

Edisi 128/ 14 - 20 Maret 2016

Bupati Madiun: PIN Polio 2016 Cegah Penyakit Menular Berpotensi KLB Imunisasi penting untuk mencegah penyakit yang bisa dicegah dengan Imunisasi (PD3I) salah satunya adalah penyakit polio.

BUPATI Madiun H. Muhtarom, S.Sos mencanangkan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio Tahun 2016 di Balai Desa Grobogan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Selasa (8/3/3016).

Pencanangan PIN Polio disaksikan Wakil Bupati, Sekda, Asisten Staf Ahli, Kepala SKPD, Dirt.

Rumah Sakit Daerah Kab. Madiun, Ketua TP PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Camat, Kepala Puskesmas se Kabupaten Madiun.

Muhtarom mengatakan PIN Polio 2016 merupakan komitmen Indonesia untuk eradikasi polio global tahun 2020. Karena itu perlu dilakukan strategi Nasional berupa rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 ini yaitu penguatan imunisasi rutin.

Adapun sasaran PIN Polio 8 -

15 Maret 2016 adalah untuk anak usia 0-59 bulan. Ini merupakan peralihan pemakaian vaksin Trivalent Oral Polio Vaccine (TOPV) ke Bivalent Oral Polio Vaccine (BOPV) pada 4 April 2016 dan Introduksi Inactivated Polio Vaccine (IPV) ke dalam program imunisasi rutin pada bulan Juli 2016 di seluruh Indonesia kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta karena sudah mengintroduksi IPV sejak bulan September Tahun 2007.

“Imunisasi penting untuk mencegah penyakit yang bisa dicegah dengan Imunisasi (PD3I) salah satunya adalah penyakit polio. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa penyakit polio merupakan penyakit menular yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang keba-

Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos meneteskan vaksin Polio secara simbolis kepada balita.

nyakan menyerang anak-anak dan bisa menyebabkan kelumpuhan yang permanen,” ucap Muhtarom.

Karenanya berbagai upaya dilakukan untuk pembasmian penyakit polio dengan imunisasi rutin, yaitu pemberian vaksin polio 4 kali pada bayi. “PIN juga sudah kita laksanakan sebanyak 5

(lima) kali yaitu pada tahun 1995, 1996, 1997, 2002 dan 2005, yang diikuti pelaksanaan survey lumpuh layu,” urainya.

Bupati juga menginformasikan, bahwa PIN yang telah dilaksanakan berhasil, namun pada April tahun 2005 telah diketemukan virus polio liar di Sukabumi

Jawa Barat, yang merupakan virus importasi dari luar negeri.

“Sampai dengan saat ini dilaporkan telah terjadi 189 kasus positif virus polio liar di 13 Kabupaten dan 5 Provinsi di Indonesia.

Imunisasi polio sangatlah penting untuk mencegah penyakit polio pada anak, selain berdampak pada anak juga berdampak pada masyarakat karena bisa memutus mata rantai penularan penyakit yang ditimbulkannya,” lanjutnya.

Untuk itu Bupati Madiun menghimbau agar keluarga yang mempunyai anak usia 0-59 bulan untuk datang bersama anaknya ke pos PIN terdekat untuk mendapatkan imunisasi polio pada tanggal 8 – 15 Maret 2016, agar anakanak menjadi generasi yang sehat dan sejahtera.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kab. Madiun Dr. Soelistyo Widyantono, MM melaporkan, tujuan dilaksanakannya PIN Polio 2016 ini adalah untuk mengurangi resiko penularan terhadap virus polio yang datang dari

SMKN 1 Jiwan Diduga Selewengkan Dana BOS dan DAK Pandangan tiga fraksi terkait Perubahan atas Peraturan Daerah.

Tiga Fraksi Usulkan Siswa Wajib Shalat dan Baca Al-Quran TERKAIT tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15/2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Madiun.Tak kurang dari 35 kursi di Gedung DPRD Kabupaten Madiun. Dari tiga fraksi berbeda mengusulkan agar siswa lulusan sekolah dasar wajib mampu menjalankan salat dan mampu membaca Al-Quran.

Juru bicara Fraksi PDIP Rudi Triswahono meminta agar ditambahkan klausul khusus dalam Raperda tentang perubahan tersebut, Klausul khusus itu membahas seputar pendidikan karakter berbasis agama.

“Jadi siswa beragama Islam sebelum lulus SD atau MI harus sudah bisa menjalankan salat lima waktu. Atau minimal sudah mahir membaca Al-Quran,” terangnya pada Lensa Indonesia, setelah Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Madiun, Jumat (4/3/2016).

Sementara itu,Fraksi Kebangkitan Bangsa melalui Didik Rudianto menegaskan, pendidikan karakter berbasis agama perlu ditanamkan untuk membentengi kepribadian anak dari pesatnya perkembangan teknologi informasi. Juga untuk menyeimbangkan kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual.

“Agar siswa tidak memandang agama hanya sebagai pengetahuan belaka. Lebih dari itu, agama harus diterapkan sebagai pengalaman dan pengamalan hidup sehari-hari,” ujarnya kepada Lensa Indonesia.

Fraksi Kebangkitan Bangsa juga mengusulkan agar siswa mampu menjalankan salat dan baca Al-Quran dengan baik. Sebab jauh sebelum eksekutif mengusulkan raperda terkait, dari legislatif sebenarnya juga telah memiliki ide yang sama seputar pendidikan karakter berbasis agama. dhimaz_adi

SMK Negeri 1 Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun Terindikasi menyelewengkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan dana Bansos (Bantuan Sosial) Ruang Kerja Baru atau DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik bersumber dari APBN, masing-masing sekitar Rp 2,07 Milyar dan Rp 821 Juta.

Kasat Reskrim Polres Madiun Kota, AKP Masykur mengatakan, modus penyelewengan itu berupa mark up dan penggunaan alokasi dana BOS tidak sesuai dengan yang di tetapkan dalam Rencana Kerja

Anggaran Sekolah (RKAS), sementara DAK tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar.

“Saat ini petugas kepolisian masih melakukan proses penyelidikan dan klarifikasi terhadap dugaan penyelewengan anggaran tahun 2012, 2013 dan 2014 itu. Dan sejauh ini petugas telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan, termasuk lima orang guru dan rekanan eksternal dalam hal ini toko di wilayah Kota Madiun,” jelas AKP Masykur Kepada wartawan, Senin (7/3/2016).

Lebih lanjut dikatakan hingga saat ini pihak Kepolisian masih dalam tahap penyelidikan dan klarifikasi.

Dan dari hasil klarifikasi dari beberapa rekanan di SMKN 1 Jiwan, terdapat kerugian sekitar Rp 400 juta.

“Langkah selanjutnya, kita mantapkan dulu untuk alat buktinya, apabila sudah mantap kita akan segera melakukan gelar perkara. Dan jika dalam perkara nanti menunjukkan unsur penyelewengan anggaran, kepolisian akan melangkah ke penyidikan dengan menerbitkan laporan polisi,” pungkasnya. jum

PT AJP Terancam Pidana Jika Tak Lunasi Gaji Pekerja DIAM-DIAM Polres Madiun Kota terus mengusut kasus proyek Gedung DPRD Kota Madiun senilai Rp 29,3 miliar. Kasat Reskrim Polres Madiun Kota, AKP Masykur menuturkan, saat ini pihaknya baru mengusut perdata dan belum masuk ke pidana.

Pasalnya, PT Aneka Jasa Pembangunan (PT. AJP) selaku rekanan proyek yang berada di jalan Taman Praja tersebut memiliki etika baik dengan membayar pekerja meski harus dicicil.

“Kita sudah melakukan beberapa klarifikasi dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Yang mana dalam proses pemeriksaan kami masih banyak mengarah ke perdatanya,” katanya.

AKP Masykur menjelaskan, PT AJP memiliki tunggakan pembayaran kepada ratusan pekerja senilai Rp

313 juta. Saat ini PT AJP sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 60 juta dan kekurangannya disanggupi oleh PT AJP dibayar pada bulan Juni.

Kesanggupan PT AJP tersebut sudah sesuai dengan surat kesepakat bersama yang dibuat antara pekerja, mandor dan PT AJP. Jika pada bulan Juni PT AJP tidak sanggup membayar, maka kasus tersebut bisa mengarah ke pidana dengan terlapor PT AJP, Aseng dan Mohamad Shonhaji.

“Jika tidak ada penyelesaikan, tentunya bisa melangkah ke pidana.

Uang Rp 60 juta itu menjadi titipan dan bisa jadi alat bukti pidana penipuan dan penggelapan terhadap gaji karyawan. Dimana disitu nanti terlapor utama Shonhaji, Aseng dan PT AJP,”ujarnya.

Sekedar diketahui, ratusan pekerja, mandor dan sub material

Kasat Reskrim Polres Madiun Kota, AKP Masykur.

proyek Gedung DPRD melapor ke Polres Madiun Kota lantaran tidak dibayar. Pada gelombang pertama, PT AJP harus membayar sebesar Rp 313 juta tunggakan pembayaran pekerja selama dua minggu. Jika ditotal dengan material, PT AJP menunggak sebesar Rp 2 miliar lebih. dhimaz

negara lain (importasi) sekaligus untuk memastikan tingkat kekebalan masyarakat terhadap penyakit polio cukup tinggi.

Cakupan anak yang diimunisasi polio, kata Widyantono, pada saat PIN > 95 % dan memberikan perlindungan secara optimal dan merata pada anak usia 0 – 59 bulan terhadap kemungkinan munculnya kasus polio.

“Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio 2016 dilaksanakan mulai tanggal 8 – 15 Maret 2016 dengan sasaran balita usia 0 – 59 yang jumlahnya mencapai 42.877 balita. Sedangkan jumlah pos PIN yang tersedia sebanyak 894 pos dengan didukung oleh 410 orang tenaga vaksin,” ungkapnya.

Menandai pelaksanaan PIN Polio Tahun 2016 ini Bupati Madiun bersama Ketua TP PKK Kabupaten Madiun dengan diikuti oleh undangan lainnya berkenan meneteskan vaksin Polio secara simbolis kepada balita yang hadir pada pencanangan PIN Tahun 2016 di balai Desa Grobogan, Kecamatan Jiwan. dhimaz

Pemkot Madiun Buka 438 Pos PIN Polio PEMKOT Madiun membuka 438 pos pelayanan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio 2016. Kepala Dinkes Kota Madiun, Agung Sulistya Wardani mengatakan, 438 pos pelayanan akan dibuka di sejumlah titik antara lain di puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, PAUD, TK, Hypermart, Sri Ratu, Pasar Besar dan Sun City mall. Ditargetkan 11.172 balita akan diimunisasi PIN Polio.

“Jadi kita memang membuka pelayanan di 438 pos, di tempat-tempat umum juga. Sasarannya ada 11.172 balita usia 0-59 bulan,” katanya.

Di tempat yang sama, Walikota Madiun, Bambang Irianto mendukung upaya pemerintah mencanangkan PIN Polio 2016 menuju Eradikasi Indonesia bebas polio 2020. Orang nomor satu di Kota Madiun ini mengharapkan, di Indonesia tidak ada balita yang lumpuh layu akibat penyakit polio.

“Kita berharap generasi muda Indonesia lebih baik dari yang sekarang. Kita jaga kesehatannya, diharapkan, tidak ada penyakit polio di Indonesia,” ujarya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Dinkes Jatim, Setyo Budiono menuturkan, PIN Polio 2016 bertujuan memperkuat hasil eradikasi polio yang sudah bersertifikat dari Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) Tahun 2014. Secara global, ada tiga negara yang masih terkena polio, yakni Pakistan, Afganistan dan Nigeria. Menindaklanjuti hal itu, melalui PIN Polio ini, diharapkan target balita yang mendapatkan imunisasi lebih 90 persen.

“Imunisasi yang selama ini kita lakukan ternyata tidak sampai ke target sasaran, sehingga resiko untuk terjadi polio, masih ada. Harapannya dengan PIN Polio 2016 ini, target capaian yang ditetapkan semua sasaran balita lebih dari 90 persen,” tandasnya. dhimaz

Pemkot Madiun Gelar Studi EHRA untuk Mengetahui Fasilitas Sanitasi dan Perilaku Higienis UNTUK mengetahui perkembangan dan kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku higienis, Pemkot Madiun mengelar pelatihan studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA) di Aula Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Senin (7/3/2016). Pelatihan ini diikuti oleh 27 enumerator dari 27 kelurahan yang ada di Kota Madiun.

Kasi Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Madiun, Suprapto mengatakan, tujuan dan manfaat dari pelatihan ini untuk mengumpulkan data primer guna mengetahui gambaran kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku masyarakat yang beresiko terhadap kesehatan

lingkungan. Selain itu juga untuk mengumpulkan informasi dasar yang valid dalam penilaian resiko kesehatan lingkungan, serta memberikan advokasi kepada masyarakat akan pentingnya layanan sanitasi.

“Satu kelurahan diwakili satu orang enumerator. Satu orang enumerator nanti akan mencari 40 responden. Jadi total nanti ada 1080 responden dari 27 kelurahan. Studi EHRA ini untuk membuat langkah awal membuat isu sanitasi menjadi visibel atau mudah dilihat. Hasil study ini akan dipakai acuan di semua SKPD,” katanya Senin (7/3/2016).

Suprapto menjelaskan, meski sanitasi di Kota Madiun sudah

sangat layak, namun pelatihan ini tetap dilakukan untuk mengetahui perkembangan dilingkungan pasca dibuatnya buku putih pada tahun 2013 lalu.

“Saat ini sanitasi di Kota Madiun sudah sangat bangus. Tetapi masih ada yang resiko tinggi seperti pengolahan tinjal pasca dari sapiteng.

Larinya tinjal ini kita tidak tau kemana. Karena di Kota Madiun ini belum ada instalasi pengolahan tinjal. Petugas nanti surfey ke masyarakat. Hasilnya nanti sebagai peninjauan kembali strategi sanitasi Kota Madiun,” jelasnya.

Sementara itu, Seksi Penyehatan Lingkungan, Dinkes Provinsi Jawa Timur, Dwi Setyo Agus memberikan apresiasi terhadap Kota

Madiun. Pasalnya, Kota Madiun menjadi kota pertama di Indonesia yang mendeklarasikan Open Defecation Free (ODF) atau stop buang air besar sembarangan.

“Madiun kan merupakan salah satu kota yang sudah mendeklarasikan ODF. Di Indonesia ini cuma Kota Madiun yang sudah ODF. Masyarakatnya telah 100 persen menggunakan jamban yang sehat sebagai sarana buang air besar,” katanya.

Meski Kota Madiun sudah dinyatakan ODF, lanjut Dwi Setyo Agus, namun pelatihan tetap dilakukan untuk mengetahui apakah sanitasi di Kota Madiun ini mengalami perkembangan atau justru hanya jalan di tempat.

Pelatihan studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA).

“Ini sebenarnya surfey yang kedua. Sekarang ini ingin ditinjau kembali, apakah masih sama atau ada peningkatan. Kami dari provinsi akan melakukan monitoring dan membantu pelaksanaan lapo-

ran analisa ini. Kami mengharapkan hasil study ini dapat memberi masukkan kepada pemerintah daerah untuk menungkatkan pelayanan sanitasi di daerah,” tandasnya.dhimaz www.lensaindonesia.com

BOJONEGORO

14

Edisi 128/ 14 - 20 Maret 2016

POJOK DESA

Pertamina EP Berencana Menambah 12 Sumur Untuk terus mempertahankan produksi sesuai target, Pertamina EP sudah mempersiapkan strategi di tahun 2016.

Ismail menunjukkan cara membuat gerabah.

Cerita Pengrajin Gerabah Desa Rendeng KABUPATEN Bojonegoro mulai berbenah dalam hal wisata selain wisata atas angin yang terletak di Kecamatan Sekar yang saat ini paling diminati oleh wisatawan lokal.

Yah, adalah Desa Rendeng, sebuah desa yang terletak di ujung Utara Kota Bojonegoro tepatnya Kecamatan Malo.

Di desa tersebut terdapat sebuah wisata edukasi gerabah. Menurut data statistik, di tahun 2015 terdiri dari 227 kk, dibagi 7 RT 3 RW di mana 15 persen warganya adalah petani.

Namun mereka juga menekuni kerajinan seperti gerabah, tempat pulpen, bunga buatan, cobek dan kripik. Desa yang dipimpin kades Muslih pada waktu-waktu tertentu sering dikunjungi pelajar taman kanak-kanak dan SD. Hasil penelusuran Lensa Indonesia, salah satu pengrajin Ismail (56) mengaku sudah menekuni usaha kerajinan gerabah sejak turun temurun dan masih bertahan hingga sekarang. Dalam proses produksi, Ismail bisa membuat 10 guci dalam 1 minggu, dan untuk celengan bisa 60-80 buah dalam 1 minggu.

Untuk pemasaran masih dalam lingkup regional saja.

Itu pun masih mengandalkan jasa tengkulak. Dan pembakarannya pun masih sanagat tradisional. Ismail berharap adanya bantuan dari pihak pemerintah untuk pembuatan tungku pembakaran.

“Dulu pernah dibantu dibuatkan tungku oleh PT Semsen Gresik,” papar Ismail seraya tangannya yang mulai renta memoles tanah menjadi guci.

Sayangnya setelah adanya banjir besar yang melanda di awal tahun 2008 tungku pembakaran tersebut hancur diterjang banjir. Sampai sekarang pihak pemerintah belum merealisasikan pembuatan tungku pembakaran. we/her

Kepala Inspektorat Bojonegoro Berpoligami?

RUANG lingkup kerja SKPD Kabupaten Bojonegoro digegerkan dengan cerita miring tentang poligami yang dilakukan oleh pejabat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kepala Inspektorat Samsul Hadi adalah nama yang santer disebut telah memiliki wanita idaman lain (WIL) yang kini bekerja di Dinas Koperasi Lumajang.

Wanita yang diisukan tersebut berstatus janda muda.

Usianya 31 tahun. Sebelumnya dia mengaku istri kedua dari Samsul Hadi yang sah menurut agama. Tak urung pengakuannya menciptakan polemik di masyarakat.

Salah satu aktivis LSM Link Kontrol ikut angkat bicara dengan pengakuan tersebut. Dirinya berharap agar Bupati Bojonegoro bertindak tegas dalam menangani dugaan adanya poligami di lingkungan Pembkab Bojonegoro.

“Permasalahan ini harus segera diselesaikan. Bupati harus bertindak tegas untuk memberikan sangsi. Seorang pejabat Kepala Inspektorat yang harusnya jadi panutan tidak layak berbuat seperti itu,” tegasnya.

Menganut undang-undang aturan berpoligami yang berbunyi, ketentuan khusus yang mengatur tentang izin perkawinan PNS untuk beristri lebih dari satu (poligami) terdapat dalam peraturan pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomer 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil (pp 45 1990) khususnya dalam pasal 4 pp 45 1990 yang berbunyi: 1.pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat .(Pejabat yang dimaksud adalah gubernur) 2.pegawai negeri sipil wanita tidak di izinkan untuk menjadi istri kedua ,ketiga ,ke empat.

3.permintaan izin sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di ajukan secara tertulis.

4.dalam surat permintaan izin sebagaimana di maksud ayat(3) ,harus di cantumkan alasanya yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Selanjutnya dalam kasus poligami ini jika benar Samsul Hadi tidak meminta ijin kepada istri pertamanya maka dia telah jelas-jelas melanggar ketentuan undangundang peratuan berpoligami pegawaii negeri sipil (PNS). sony/her

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

PERTAMINA EP berencana menambah pengeboran sebanyak 12 sumur di tahun 2016. Lapangan yang akan dipilih adalah lapangan-lapangan yang memiliki prospek dan berpotensi cukup besar mengahasilkan minyak.

Lokasi yang dipilih tentunya lapangan-lapangan yang memang berpotensi besar seperti Jawa Barat, Sumatra Selatan dan Jambi, masih menjadi pilihan utama dari pertamina EP. Langkah ini sangat penting mengingat mayoritas sumur-sumur PT Pertamina EP sudah tua, dan relatif kecil yang tersebar di seluruh di wilayah Indonesia. Hanya di blok Cepu yang cukup besar dan masih baru. Pada karaktristik tertentu dengan tingkat produksi kecil misalnya, Pertamina EP mengganti pompa minyak yang harga-

nya cukup tinggi.

Beberapa langkah dan strategi yang akan dilakukan antara lain mengaktifkan kembali (reaktivasi) dan membenahi berbagai sarana produksi agar mendapatkan hasil optimal. Sementara perencanaan kegiatan tersebut membutuhkan investasi besar rencana ditunda dulu menunggu situasi global dan harga minyak stabil dan membaik.

Agar kesuksesan pengeboran di tahun 2015 terulang kembali, langkah Pertamina EP terletak pada inovasi yang dilakukan karyawan lapangan di hampir semua lapangan, terbentuk gugus kendali mutu (GKM) yang melakukan berbagai kegiatan inovasi.

Di beberapa lapangan yang selama ini tidak ekonomis jika dilakukan kegiatan pemboran dengan menggunakan driling, dilakukan ino-

vasi melalui mesin pompa, sehingga bisa menghasilkan minyak, yang selama ini hanya berada di perut bumi.

Untuk terus mempertahankan produksi sesuai target, Pertamina EP sudah mempersiapkan strategi di tahun 2016.

Sementara itu Direktur Eksplorasi PT Pertamina EP Nanang Abdul Manaf mengatakan kesuksesan kegiatan pemboran tidak lepas dari inovasi dan efisiensi yang dilakukan oleh karyawan Pertamina EP. “Sangat membutuhkan banyak anggaran agar proses kegiatan pemboran itu sukses,” terangnya.

Pada tahun 2015, produksi minyak Pertamina EP sebesar 100,555 atau 87% dari target 115,100 BPOD. Sementara produksi gas terealisasi sebesar 1,015 MMSCFD atau 97% dari target sebesar 1,052 MMSCFD sementara untuk tahun 2016, target produksi minyak Pertamina EP sebesar 103 .000 BPOD dan target produksi gas sebesar 1.064 MMSCFD. sony/her

Salah satu sumur pengeboran di Blok Cepu.

Petugas PIN Polio Bojonegoro Siap Sweeping Rumah Warga PEKAN Imunisasi Nasional (PIN) Polio digelar serentak di seluruh Indonesia 8-15 Maret 2016. Di Kabupaten Bojonegoro, PIN ini mendapatkan dukungan yang luar biasa dari masyarakat. Berdasarkan pemantauan Humas di lapangan beberapa Pos PIN di beberapa wilayah tampak ramai didatangi oleh kaum ibu dengan membawa balita mereka untuk mendapatkan dua tetes vaksin polio.

Seperti yang tampak di Pos PIN di Desa Ngulanan Kecamatan Dander, tampak puluhan balita mengikuti PIN Polio ini. Banyak balita yang ber-

semangat bahkan ada beberapa yang tak merasakan jika sudah mendapatkan tetes vaksin polio.

Arman Maulana dan Rio balita RT 12 Desa Ngulanan ini tampak semangat. Sama sekali tak ada wajah ketakutan apalagi menangis. Rio bahkan mengatakan rasanya manis sedikit sepat. Seusai mendapatkan imunisasi polio kedua balita ini mencelupkan jempol mereka sebagai tanda telah mendapatkan vaksin.

Pelaksanaan PIN di Kecamatan Dander ini untuk hari pertama dilaksanakan di tiga desa yakni Desa Ngablak, Ngu-

lanan dan Dander. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Dander, Daimatin saat melakukan pemantauan PIN. “Diharapkan seluruh balita nantinya akan mendapatkan vaksin polio, jika saat ini mereka ada yang kurang sehat maka petugas akan memberikan setelah kondisi anak sudah sehat,” kata Daimatin kepada Lensa Indonesia.

Demikian pula hingga akhir pelaksanaan PIN polio nanti jika ada yang belum mendapatkan tetes vaksin ini, kata Daimatin, maka petugas kesehatan akan melakukan

sweeping langsung ke rumahrumah warga yang memiliki balita.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, dr. Sunhadi bersama dengan Tim Propinsi dan Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro melihat langsung pelaksanaan PIN Polio serentak.

Untuk hari pertama ini Kepala Dinas Kesehatan melakukan pemantauan di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas. Di tempat ini Kadinkes berkenan melakukan penetesan vaksin polio kepada balita yang sudah datang untuk mendapatkan imunisasi.

Sunhadi menyampaikan bahwa dirinya bersama jajarannya mengerahkan seluruh tenaga kesehatan untuk menyukseskan PIN polio diseluruh wilayah Bojonegoro, baik Puskesmas, Polindes ataupun mendirikan pos apakah disekolah taman kanak-kanak ataupun dirumah warga.

“Yang utama adalah seluruh sasaran mendapatkan vaksin polio sampai batas akhir pelaksanaan PIN. Dan dimungkinkan petugas akan melakukan penyisiran untuk memastikan seluruh sasaran mendapatkan vaksin imunisasi,” kata Sunhadi. humas

Anggaran Reses DPRD Kabupaten Bojonegoro Rp 1,2 M SEBANYAK 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro melaksanakan reses pada masa sidang I tahun 2016 yang dilaksanakan selama tiga hari yakni 10, 11 dan 12 Maret 2016.

Pelaksanaan reses ini bertujuan untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masya-

rakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Total anggaran untuk kegiatan reses tahun 2016 ini sebanyak Rp 1.218.354.000 yang akan dilaksanakan sebanyak tiga kali. Dengan rincian anggaran per anggota

sekitar Rp 6.700.000.

Peserta reses adalah elemen masyarakat di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) antara lain Pemerintahan yang meliputi lembaga pemerintahan dan aparatnya serta kelompok masyarakat yang meliputi konstituen, organisasi politik, tokoh masyarakat/tokoh agama, tokoh pemuda, LSM, Ormas,

OKp dan Majlis Ta’lim.

Tempat pelaksanaan reses di 5 Dapil terdiri dari Dapil 1 (Bojonegoro, Dander, Kapas, Trucuk), Dapil 2 (Balen, Kanor, Sukosewu, Sumberrejo), Dapil 3 (Baureno, Kedungadem, Kepohbaru, Sugihwaras), Dapil 4 (Bubulan, Gondang, Margomulyo, Ngambon, Ngraho, Sekar, Tambakrejo, Temayang), Dapil 5

(Kalitidu, Kasiman, Kedewan, Malo, Ngasem, Padangan).

Selanjutnya, Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses kemudian disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam forum Rapat Paripurna oleh masing-masing Fraksi. sekwan/tis

PMII Bojonegoro dan Distan Sepakat Petani Butuh Perlindungan PENGURUS cabang dan komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro menggelar diskusi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro. Diskusi dilaksanakan pada 8 Maret 2016 di kantor Jl Pondok Pinang No.24 Bojonegoro.

Diskusi bertema “Dari hulu hilir ke hilir pertanian di Bojonegoro harus bisa mensejahterakan petani” dihadiri Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro Ahmad Djupari.

Imah Muhibul Ma’ruf, koordinator PC PMII Bojonegoro menyampaikan beberapa aspirasi petani dengan permasalahannya yang kompleks. Di antaranya pupuk mahal, kurangnya suplai obatobatan pertanian, modal ta-

nam yang mayoritas pinjam, sumber daya manusia (SDM) yang kurang, harga jual panen yang murah, sistem pengairan yang sulit di daerah Bojonegoro Selatan dan bagian bantaran sungai Bengawan Solo atau Bojonegoro bagian Utara yang sering banjir waktu musim penghujan.

Imah menyebut saat ini petani perlu perlindungan dan hak-hak yang kompleks dan berdaya saing tinggi menuju kesejahtraan para petani.

Menanggapi hal itu, Ahmad Djupari mengatakan luas lahan pertanian Kabupaten Bojonegoro sebanyak 32 persen, menurutnya harus ada ada inovasi dalam peningkatan kualiatas dan

kuantitas. Diakui Djupari, hal itu memang menjadi masalah kompleks petani sehingga sering merugi saat panen.

“Permasalahan yang disampaikan PMII sangat saya apresiasi. Namun sayangnya kami terbatas SDM sehingga butuh bantuan dari pihakpihak untuk meningkatkan kesejahtraan para petani.

Pada intinya kami sepakat bila petani berhak dan layak hidup sejahtera lagi,” ujar Djupari.

Ahmad Syahid selaku Ketum PMII Bojonegoro menambahkan perlindungan kepada petani yang dimaksud dimulai dari bibit proses tanam, dan persedian pupuk sampai musim panen.

“Harus tersedia BUMD

Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro Ahmad Djupari menghadiri diskusi PMII Bojonegoro.

yang menangani hasil pertanian di Bojonegoro agar terwujudnya pasar induk beras, jagung, kedelai yang menjadi andalan pertanian Kabupaten Bojonegoro,” ungkap Syahid.

Dalam hal ini PPL, lanjutnya, harus benar-benar men-

dampingi petani. Difungsikanya lumbung padi desa dan simpan pinjam BUMDES menjadi evaluasi programprogram yang tidak berjalan seperti 1000 embung, pompanisasi, jambu, traktor bagi Poktan. *

Biro Bojonegoro: Prada, Triyono Sekretaris/Admin: Devi Pramistasari Koordinator liputan: Heri Redaktur & Uploader: Agus, Tanto Wartawan: Sony, Titis Marketing: Tyas,Aisyah Sirkulasi: Wito Admin: Aida Musyarofah Kantor Perwakilan & Pemasaran: Jl. Lettu Suwolo No. 72 Campurejo – Bojonegoro, No Telp. 085203028007 Email: redaksi@lensabojonegoro@yahoo.com, marketing@lensabojonegoro.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan Sirkulasi: Whito Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

www.lensaindonesia.com

OTONOMI

15

Edisi 128/ 14 - 20 Maret 2016

Penemuan Dua Mayat Bayi Gegerkan Warga Jombang Warga Jombang digemparkan oleh penemuan dua mayat bayi, dalam sehari dan lokasi yang berbeda.

Kondisi Nadin Maulidia, penderita gizi buruk.

Bocah Penghuni Panti Asuhan Menderita Gizi Buruk BOCAH berusia delapan tahun mengalami pertumbuhan yang tak normal.Nadin Maulidia, bocah berusia 8 tahun ini menderita gizi buruk yang membuat tubuhnya kurus dan hanya tinggal kulit pembalut tulang. Sehingga meski usianya sudah 8 tahun, berat badan boah yatim piatu itu hanya 8 kilogram, jauh di bawah berat normal anak-anak seusianya yang seharusnya mencapai 20 kilogram.

Bocah yang dititipkan di Panti Asuhan Al Khosiyah, bertempat di Jalan Kawi Kecamatan Ngoro terpaksa harus di rawat insentif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang.

Hal ini terjadi diakibatkan bocah yatim piatu tersebut mengalami gizi buruk, sehingga harus dilakukan perawatan insentif di ruang Seruni RSUD Jombang.

Direktur RSUD Jombang, dr Pudji Umbaran menuturkan pasien yang dirawat di ruang Seruni RSUD Jombang, Nadin Maulidia didiagnosa menderita bermacam penyakit.

Awalnya bocah tersebut di bawa ke rumah sakit, sekitar Selasa (08/03), pukul 02 – 00 Wib kemaren, mengeluh badannya panas.

Setelah mendapat perawatan medis secara intensif, selain gizi buruk, bocah yang selama ini tinggal di panti asuhan tersebut juga didiagnosa menderita sejumlah penyakit, di antaranya microsevalus yang menyebabkan kepalanya mengecil karena kurang cairan dan infeksi paru-paru.

“Untuk pengobatan, kini kita fokuskan pada tahap pemulihan dan juga perawatan pada tubuh Nadin, agar berat badannya bertambah.” jelas, dr Pudji Umbaran kepada wartawan, Jumat (11/3/ 2016).

Sebelum dibawa ke rumah sakit memang kondisi pasien Sejak berada di panti asuhan sudah mengalami gizi buruk. Nadin Maulidia yang saat ini berusia delapan tahun, berat badannya hanya 8 Kg. “Dan itu jauh dari berat badan normal yang seharusnya lebih dari 20 kg pada usia tersebut,” bebernya.

Untuk pembiayaan dan perawatan selam di rumah sakit, pihak RSUD Jombang memberikan perawatan dan pengobatan secara gratis. Dalam hal ini pihak RSUD bekerjasama dengan pemerintah daerah memberikan pengobatan secara gratis.

“Untuk pembiayaan perawatan medis akan kita gratiskan, sebab secara tidak langsung pasien gizi buruk akan mendapatkan biaya bantuan dari pemerintah daerah,” pungkasnya.

Sementara itu pihak panti masih belum bisa dikonfirmasi terkait salah satu pasien penderita gizi buruk, seorang pengurus panti yang menunggui Nadin terus menghindar dan menolak saat media hendak mengkonfirmasi alasan Nadin baru dibawa ke rumah sakit. obi

SATU mayat bayi ditemukan di Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kota pada pukul 05.30 WIB. Dan selang enam jam ditemukan lagi bayi yang menyangkut di pinggir sungai Dusun Pandean, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Minggu (06/03/2016).

Penemuan mayat bayi yang pertama berawal ketika warga menaruh curiga ada bungkusan plastik hitam yang mencurigakan di dekat pagar tempat pemakaman umum.

Takut ada sesuatu, temuan itu kemudian dikabarkan ke warga lainnya. Dalam sekejab, warga sudah berkumpul di kuburan. Mereka kemudian memeriksa isi bungkusan tersebut.

Menurut saksi mata penemuan mayat bayi laki - laki di dekat kuburan dusun setempat, Susyadi (58) menceritakan, “Saat saya pegang isinya lembek. Dan saat kita buka, baru tahu bahwa dalam bungkusan plastic warna hitam itu berisi bayi laki-laki yang sudah tidak bernyawa, dan temuan tersebut langsung dilaporkan ke polisi,” cerita saksi mata.

Sedangkan di lokasi yang berbeda di Dusun Pandean, Desa Pulo Lor juga ditemukan mayat bayi di tepi sungai.

Menurut Wawan (25) warga setempat menceritakan saat

itu dirinya hendak memancing di sungai tersebut. Mengetahui ada yang aneh mengapung di tengah sungai, lalu dirinya mengambil sebatang kayu untuk menepikannya.

Setelah menepi, baru diketahui jika itu mayat bayi, langsung mengabarkanb ke warga dan selanjutnya dilaporkan ke polisi.

Sementara itu, Kapolsek Kota Jombang, AKP Yudiono membenarkan jika ada dua penemuan mayat bayi di wilayah kepolisian sektor jombang. Saat ini kedua mayat tersebut dibawa ke RSUD Jombang untuk dilakukan otopsi. Selain melakukan proses identifikasi, polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi.

Polisi menduga, bayi yang pertama itu baru saja dilahirkan. Pasalnya, saat ditemukan oleh warga, mayat bayi merah itu masih memakai gelang tangan persalinan yang bertuliskan Ny Diah Ayu. “Ada kemungkinan bayi malang tersebut dibuang tadi malam. Kami segera melakukan pelacakan, guna mengetahui siapa orang tua yang tega membuang bayi tak berdosa tersebut. Sedangkan mayat bayi yang kedua masih dalam proses penyelidikan. Pasalnya penemuan tersebut di tepi sungai, dan diduga sudah dua tiga hari mengapung

disungai. Saat ini pihak kepolisian masih mengunmpulkan keterangan beberapa saksi, guna mengetahui identitas bayi malang tersebut,” pungkasnya.

Namun selang sehari Kepolisian Polres Jombang akhirnya dapat mengungkap dan menangkap pembuang mayat bayi di dekat pemakaman umum Dusun Ngesong, Desa Sengon, yang menggegerkan warga Jombang.

Mayat bayi tersebut sengaja dibuang lantaran malu hamil di luar nikah.

Kurang dari 24 jam Polres Jombang menangkap empat orang pelaku antara lain Jumilah (51), warga Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Pornadi (47), warga Kecamatan Jogoroto, Muhari (28), warga Kecamatan Mojoagung; serta Rahmat Jaya (24), warga Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Jombang.

Dari pengakuannya di hadapan polisi, para pelaku tersebut mempunyai peran berbeda dalam menjalankan aksinya. Jumilah sang nenek menyuruh Pornadi dan Muhari untuk membuang bayi yang dilahirkan oleh Dyah Ayu (20). Dengan alasan, Jumilah malu karena karena cucunya itu lahir dari hubungan di luar nikah. Sebelumnya, bayi tersebut diketahui meninggal setelah lima jam dilahirkan di RSUD Jombang.

Kasatreskrim Polres Jombang AKP Wahyu Hidayat mengungkapkan Polres Jombang berhasil menangkap pembuang mayat bayi di dekat pemakaman umum dusun

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

Ngesong, Desa Sengon. Dari pengakuan tersangka Jumilah menyuruh dua orang mendatangi kamar jenazah RSUD Jombang untuk mengambil jenazah bayi malang itu.

“Oleh Jumilah, Pornadi dan Muhari diberikan imbalan sebesar Rp 300 ribu. Selanjutnya Jumilah memberikan pesan kepada orang suruhannya agar jasad tersebut dibuang di sungai. Namun oleh dua pria itu, bayi tidak dibuang disungai melainkan ditaruh dekat pemakaman Dusun Ngesong, pada Minggu (7/3/2016) sekitar pukul 00.30 WIB,” jelasnya kepada wartawan.

Selanjutnya, pada pagi harinya mayat bayi tersebut ditemukan warga sekitar dan dilaporkan ke polisi. Setelah itu, pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi dan mengidentifikasi. Tak berapa lama, pihak kepolisian berhasil mengungkap asal muasal mayat bayi tersebut. “Berdasar pada gelang identitas ma-

yat bayi tersebut dari RSUD yang masih ada dan bertuliskan nama Ny Diah Ayu,” ungkapnya.

Ia membeberkan setelah di telusuri memang benar, ada seorang ibu bernama Dyah Ayu yang melahirkan pada Sabtu malam. Kepolisian Polres Jombang langsung menangkap keempat pelaku, untuk Ny Jumilah, Pornadi dan Muhari dikenakan pasal 181 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara.

Sedangan pacarnya Rahmat warga Bareng, dikenakan pasal 293 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

Setelah mengamankan empat tersangka pembuang bayi di dekat pemakaman dusun Ngesong, Desa Sengon.

Saat ini, polisi masih berusaha memburu pelaku pembuang bayi di Sungai Pandean, Desa Pulo Lor, Kecamatan Kota Jombang yang juga ditemukan warga pada Minggu siang, (06/ 03), kemaren. obi

Baznas Dirikan WUB Pengelolaan Sampah Plastik BAZNAS Kota Malang, Jawa Timur mendirikan Wira Usaha Bersama (WUB) pengelolaan sampah plastik ýmulai dari hulu hingga hilir. Pendirian tersebut diresmikan Wali Kota HM Anton, Kamis (10/ 3/2016).

Mesin pengelolaan sampah plastik itu dipusatkan di Jalan KH Malik Dalam, Gang VI, Kedung Kandang, Kota Malang.

Alat pengelolaan plastik itu bisa menggerakkan ekonomi masyarakat.

Itu mengingat, sampah

plastik yang tidak mudah diurai, bisa dikelola dengan baik dan memberikan manfaat. Sehingga mendatangkan pendapatan bagi masyarakat.

Makanya, Abah Anton menyampaikan ucapan terima kasih kepada Baznas Kota Malang karena turut membina dan membangun ekonomi masyarakat kecil melalui berbagai UMKM. Satu di antaranya adalah melalui WUB hulu hilir pengelolaan sampah plastik ini.

“Itu berarti Baznas telah

mengadakan ekonomi kreatif bagi masyarakat,” katanya.

Dia optimistis mesin pengelola sampah plastik itu dapat meningkatkan taraf perekonomian warga. Terutama di wilayah kedungkandang ini. Karena itu dia berharap mesin-mesin pengelola plastik itu juga bisa didirikan di tempat lain.

Sehingga, mengurangi volume sampah plastik dan memberikan penghasilan baru bagi warga. aji_dewa_roisky

Pramuka Ciptakan Karakter Generasi Muda Bermartabat GERAKAN pramuka merupakan suatu pembinaan anak bangsa yang dapat membentuk karakter generasi muda yang bermartabat dan memiliki semangat juang yang besar. Karena di dalamnya mengandung unsur pendidikan karakter, cinta tanah air dan bangsa serta tuntuna berbudi pekerti luhur. Sehingga, melalui gerakan pramuka anak-anak bangsa memiliki semangat pejuang yang muda, agar era kejayaan bangsa bisa terwujud Sebanyak 400 anak SD terdiri dari 200 barung putra dan 200 barung putri utusan dari kwaran dari 20 kecamatan se Kabupaten Kendal mengikuti kegiatan Pesta Siaga. Bertempat di SMPN 1 Pageruyung dengan tema “ Ceria Bersama Menempa Diri”.

Bupati Kendal dr. Mirna Annisa selaku Ketua Mabicap menyambut baik atas diselenggarakannya Pesta Siaga ini, karena menurutnya ge-

Polisi mengevakuasi mayat bayi di sungai.

rakan pramuka merupakan suatu gerakan pembinaan anak bangsa, yang membentuk karakter generasi muda yang bermartabat dan memiliki semangat juang yang besar serta didalamnya memuat pendidikan karakter, cinta tanah air dan bangsa serta tuntunan berbudi pekerti luhur, ungkapnya.

Mirna, juga berpesan kepada seluruh peserta lomba dengan kegiatan pesta siaga ini manfaatkanlah dan ikutilah sesuai dengan materi yang diberikan, lakukanlah dengan baik, ceria, gembira dan penuh suka cita serta carilah sahabat baru untuk menambah teman dan saudara bukan untuk menambah musuh, ungkapnya.

“Patuhi perintah dan saran dari kakak-kakak pembimbing, kerjakanlah dengan ikhlas karena semua tugas yang diberikan mereka pasti akan membawa manfaat kalian kelak, karena didalam setiap perlombaan terkandung makna ke-

Bupati Kendal dr. Mirna Annisa dalam kegiatan Pesta Siaga.

bersamaan, kepemimpinan dan silaturahmi,” ujar bupati.

Pembukaan Pesta Siaga ditandai dengan pelepasan balon udara dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta oleh Bupati.

Pesta siaga kali ini dihadiri Anggota Mabicap Kendal, Para Pim-

pinan SKPD di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Kendal, Anggota Mabiran Pageruyung, Para Kepala Desa seKecamatan Pageuyung, Ketua Kwatir cabang maupun ranting, para Pembimbing serta para Pembina Pramuka se Kabupaten Kendal. eko

Wali Kota HM Anton meresmikan WUB pengelolaan sampah plastik.

75.500 Balita Kabupaten Kendal Diimunisasi PEKAN Imunisasi Nasional (PIN) di Kabupaten Kendal mencari sasaran lebih dari 75.500 balita usia 0 sampai 59 bulan. Pencanangan PIN Polio dilakukan Selasa (08/03/2016) oleh Wakil Bupati Kendal Masrur Masykur di ruang terbuka hijau Kalireyeng, Kendal.

Selain pencanganan PIN Polio, juga dilakukan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk dan Pemantauan Jentik Berkala, satu rumah satu jumantik. Gerakan ini dilakukan agar anak-anak tumbuh sehat dan berkembang dengan baik, sehingga terbebas dari berbagai penyakit.

“Pencanangan PIN Polio hari ini mulai dilaksanakan serentak di 20 kelurahan. Sedangkan sasarannya ditargetkan 75.500 balita se Kabupaten Kendal,

dengan usia 0 sampai 59 bulan, yang dijadwalkan mulai hari ini sampai 15 Maret,” katanya usai kegiatan tersebut kepada wartawan.

Masrur berharap kegiatan ini bisa menstimulir masyarakat, agar bisa datang membawa putra putrinya ke pos PIN terdekat. di Kabupaten Kendal ada 1400 pos PIN yang sudah disiapkan, jelas Wabup.

Sementara itu, kegiatan pencanangan PIN Polio ditandai secara simbolis, dengan pemberian imunisasi Polio oleh jajaran Muspida, kepada perwakilan sembilan anak PAUD Pelangi Kalireyeng, dilanjutkan dengan peninjauan Pemberantasan Sarang Nyamuk oleh Sekda beserta jajaran Muspida Kendal di salah satu rumah warga Kalireyeng. eko

Kabiro Lingkar Selatan: Roy Alexander (0821 3953 2535) Wartawan Nganjuk: Catur Setiawan, Agus Suhadi Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Hanifudin Dwisatria Wartawan Trenggalek: Setiowati Kabiro Kediri: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

www.lensaindonesia.com

METROPOLIS

16

Edisi 128/ 14 - 20 Maret 2016

Surabaya Akhirnya Bebas Peredaran Miras Pansus Raperda Mihol DPRD Surabaya akhirnya sepakat mewujudkan Surabaya bebas dari peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

PANITIA Khusus (Pansus) Raperda Peredaran dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Minol) DPRD Surabaya akhirnya sepakat mewujudkan Surabaya bebas dari peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Keputusan dewan ini sangat mengejutkan mengingat sebelumnya sebagian besar anggota Pansus mendukung pembatasan peredaran, sesuai peratura menteri perdagangan No. 6 Tahun 2014, yakni, selain Hotel, restoran dan Bar, dapat diperjualbelikan di Hipermarket dan supermarket.

Ketua Pansus Raperda Minol DPRD Kota Surabaya, Eddy Rahmat menyatakan, kesepakatan tersebut dihasilkan melalui proses voting.

“Kita voting ada dua topik atau opsi. Pertama, menolak peredaran di Hypermarket dan Supermarket.

Kedua, menolak total penjualan atau diskresi,” terangnya usai memimpin hearing dengan beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), Kamis (10/03/2016) Politisi Hanura ini menyebutkan, dari 10 anggota pansus, 6 or-

Ilustrasi.

ang menginginkan bebas dari peredaran, sedangkan 4 orang meminta hanya menolak peredaran di Supermarketd an Hipermarket, sesuai Permendag. “Jadi lebih banyak yang menolak peredaran minuman beralkohol di Surabaya,” tuturnya.

Edi menegaskan, pihaknya akan menyampaikan hasil keputusan rapat pansus ke badan musyawarah, sebelum diparipurnakan. “Setelah paripurna diserahkan ke Gubernur,” paparnya.

Ia mengakui, raperda tersebut kemungkinan akan ditolak oleh Gubernur Jawa timur seperti sebelumnya. Karena , Gubernur Jatim mengacu pada Permendag yang membolehkan peredaran di Hipermarket dan supermarket.

“Jika gubernur menolak, kami akan melakukan banding ke Depdagri,” kata Edi. Menurutnya, pemerintah daerah mempunyai kewenangan daerah atau diskresi. Ia mengungkapkan, keputusan untuk mewujudkan Surabaya bebas peredaran minuman beralkohol ini dihasilkan, setelah pihaknya mendapat masukan sejumlah elemen masyarakat. “Ormas islam dan beberapa elemen masyarakat menghendaki Surabaya bebas narkotika dan minuman beralkohol,” tandasnya.

Edi menambahkan, jika Gubernur menolak raperda yang berisi larangan peredaran minuman beralkohol, pihaknya bersama – sama sejumlah elemen masyarakat akan mempertanyakan itu.

Menanggapi kesepakatan pansus, Kabag Hukum Kota Surabaya, Ira Tursilowati mengatakan segera akan memformulasikan, dan mengkomunikasikannya ke Pemprov Jatim. “Perda inisiatif dewan kan seperti itu, hasilnya akan kita komunikasikan ke pemerintah wan provinsi,” terangnya.

PT POS INDONESIA FASILITASI PENJUALAN PRODUK UMKM JAWA TIMUR LEWAT DISPLAY CORNER PERTAMA kalinya, PT Pos Indonesia (Persero) melakukan kerjasama untuk meningkatkan penjualan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) asal Jawa Timur.

Hal ini ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Pos Kantor Regional VII Jatim dengan Pemprov Jatim di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Jatim, Kamis (10/3/ 2016).

Ada beberapa fasilitas yang ditawarkan kepada para pelaku UMKM, mulai dari penjualan produk, pengiriman barang hingga layanan pembayaran. Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi W Setijono menjelaskan untuk fasilitas pemasaran produk UMKM yang disiapkan oleh pihaknya yakni lewat “display corner”.

Dimana para pelaku UMKM bisa memajang produknya di display corner yang ditempatkan di kantor pos seIndonesia hingga tingkat kecamatan. Dengan fasilitas tersebut diharapkan bisa meningkatkan penjualan produk UMKM asal Jawa Timur.

“Kita memang launching pertama kalinya di Jatim. Pos sebagai alat negara diharapkan bisa ikut menumbuhkan tingkat perekonomian. Salah satunya memfasilitasi produk para pelaku UMKM. Kalau mereka tidak difasilitasi, penjualannya kan hanya di sekeliling daerahnya. Tapi melalui pos produk mereka bisa dilihat di seluruh Indonesia. Ditambah lewat pos kita bisa mengirimkan paketan dan menjadi perantara pembayarannya,” kata Gilarsi.

Lebih lanjut, ia mengung-

www.lensaindonesia.com

kapkan alasan dipilihnya Jawa Timur karena dinilai punya kesiapan aktivitas UMKM dan agresifitas para pelakunya ini paling terdepan se-Indonesia. Namun sementara ini PT Pos baru menyiapkan tempat untuk 30 pelaku UMKM Jatim, khususnya berasal dari Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik.

“Untuk awal kami baru berikan ruang untuk 30 UMKM asal Jatim. Nantinya produk UMKM mereka bakal ditempatkan di display corner, dalam hal ini pula tidak akan dikenakan biaya atau free,” tambahnya.

Hanya saja, untuk pelayanan lainnya seperti pengiriman barang dikenakan biaya namun diberikan spesial rate. Dan fasilitas ketiga yakni pelayanan pembayaran dimana pembeli nantinya bisa membayar lewat pos.

Sementara, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengaku sangat mendukung adanya kerja sama ini karena mampu membantu peningkatan hasil produksi pelaku UMKM di Jatim.

Ia menuturkan dengan adanya layanan agen pos dimaksudkan sebagai bentuk pemberdayaan sektor ekonomi mikro melalui pengembangan sektor ekonomi mikro melalui pengembangan pola-pola kemitraan dalam bisnis dan untuk lebih mendekatkan UMKM dengan konsumen.

“Agen pos merupakan bisnis yang aman, mudah dan menguntungkan. Bisnis ini diyakini akan tumbuh dan berkembang karena Pos Indonesia memiliki jangkauan yang luas, baik didalam negeri maupun diluar negeri,” ucap Wagub yang akrab disapa

Gus Ipul ini.

Bahkan dari sisi permodalan, Pemprov Jatim juga membantu para pelaku UMKM agar bisa bersaing dalam dunia usaha. Salah satunya Pemprov Jawa Timur meminta izin ke pusat untuk membagikan sebagian kecil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur untuk dimasukkan ke Bank Jatim. Tujuannya adalah membantu UMKM yang kesulitan akses perbankan agar bisa bersaing dalam mengembangkan produknya dengan bunga yang rendah.

Dengan dibantunya akses perbankan kepada UMKM, maka UMKM akan semakin percaya diri menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sehingga UMKM akan semakin berinovasi dalam menghasilkan produk-produk yang bisa memiliki nilai jual tinggi, berkualitas ekspor dan diterima pasar dunia.

“Tiap tahun UMKM harus memperbaiki kualitas produknya agar bisa laku di pasar global. Pemerintah akan terus melakukan pendampingan dan melakukan sinergi dengan berbagai pihak agar UMKM Jawa Timur bisa terus berkembang,” tukas Wagub.

Sekedar diketahui, jumlah UMKM di Jawa Timur sebanyak 6,8 juta dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 11.117.439 orang. Potensi tersebut menjadikan UMKM sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Kontribusi UMKM mendominasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dnegan memberikan sumbangan 54,98 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur. sarifa/adv

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim I Made Sukarta dan Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi W Setijono sepakat melakukan kerjasama untuk meningkatkan penjualan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) asal Jawa Timur.