TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)
Edisi 129/ 21 - 27 Maret 2016
Ahok Makin Tajir Sejak Gantikan Jokowi
Tragedi Terduga Teroris Siyono Dijemput Sehat Diperiksa Tewas Kerabat dan warga mengangkat keranda jenazah Siyono setelah disalatkan di Brengkungan, Cawas, Klaten, Jawa Tengah. Siyono terduga teroris tewas saat diperiksa Densus 88.
WAJAR jika Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ngebet menjadi Gubernur DKI lagi. Sebab baru sekitar 2 tahun memegang Ibukota, harta Ahok naik fantastis. Sementara Ahok yang berniat maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen menolak untuk membiayai ‘mesin’ partai politik yang mendukung dia. Ahok juga tidak mau membiayai para relawan yang menggalang dukungan kartu tanda penduduk (KTP), meskipun pundipundinya cukup lumayan. Mengenai besarnya harta kekayaan Ahok bisa diakses di situs acch.kpk.go.id. Politisi berusia 49 tahun asal Belitung Timur itu tercatat paling rajin melaporkan harta kekayaanya. Paling tidak sudah enam kali dia melaporkan harta kekayaannya. Pertama, pada 10 April 2005 saat mulai menjabat Bupati Belitung Timur. Pada 11 Desember 2006 ketika tak lagi menjadi bupati, dia kembali melaporkan hartanya ke LHKPN. Ahok juga kembali melaporkan hartanya pada 30 November 2007 sebagai mantan bupati. Ketika terpilih sebagai anggota DPR RI, pada 30 November 2009 Ahok kembali memperbarui laporan hartanya. Saat terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI, pada 22 Maret 2012 Ahok kembali melaporkan hartanya. Terakhir pada 21 November 2014 atau satu bulan setelah menggantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur Jakarta, Ahok melaporkan kembali harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
DENSUS 88 Bekerja untuk Siapa? Saat mengganti kain kafan dari jenazah tampak ada lebam pada kedua mata, lebam berwarna biru kehitaman di pelipis, hidung patah, kepala bagian belakang masih meneteskan darah segar. Pada kedua kaki dari paha sampai mata kaki bengkak berwarna hitam. Kuku jari kaki kiri hampir lepas. WAJAH Marso Diyono (61) tampak sedih dan lelah. Marso sangat kaget saat menerima kabar anak bungsunya yang dikenal baik, Siyono meninggal saat diperiksa Densus 88. Padahal saat penangkapan anaknya dalam keadaan sehat.
Baca: Ahok... Hal 7
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Baca: Kontras... Hal 7
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
○
langsung bilang begitu, padahal prosedur hak atas Siyono belum dilakukan. Harusnya dia ikuti dan awasi dulu prosedurnya baru ia memberikan statement,” ujar Puri di Kantor Kontras, Rabu (16/3/2016). Puri mengatakan keluarga Siyono berhak mengetahui kronologis dan alasan Densus 88 menghabisi nyawa Siyono. Sebab keluarga hingga saat ini merasa kematian dan tuduhan terhadap Siyono tidak beralasan.
○
○
○
○
○
○
WAKIL Kordinator Bidang Strategi dan Mobilisasi Kontras, Puri Kencana Putri berpendapat, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan mestinya jangan buru buru ambil kesimpulan soal kasus kematian terduga teroris, Siyono. Puri menilai, Luhut harusnya bisa bergerak secara sistematis dan berdasarkan data. Ia kecewa ketika Luhut asal main sebut kematian Siyono yang ditangkap Densus 88 merupakan kematian yang wajar dan sesuai prosedur. “Orang sekelas menko
www.lensaindonesia.com
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Baca: Terlalu... Hal 7
macam dipaksakan. Saya telah dikriminalisasi,” urainya. Ketua Kadin Jawa Timur itu menuding orang di balik kriminalisasi dirinya tak lain Menpora. Hal itu diketahui setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka, Imam Nahrawi langsung meminta dirinya mundur dari jabatan sebagai Ketum PSSI. “Setelah saya ditetapkan sebagai tersangka, saya minta mundur dari jabatan Ketum PSSI. Semua ini demi penolakan kami terhadap KLB PSSI,” terangnya. Menurutnya, akar permasalahan sepakbola berawal dari Persebaya 1927 dan Arema. Imam Nahrawi, lanjutnya, menjadi menteri karena ingin balas budi saja. “Sejak itu permasalahan ini menjadi berlarut-larut. PSSI kemudian dibekukan dan diganti dengan tim transisi. Ini kan tidak benar. Saya bertahan karena ingin menjaga amanah voter,” ujarnya. Ditambahkan La Nyalla, saat ini suara PSSI itu tidak cuma satu. Masing-masing voter mendukungnya. Dengan adanya tim transisi ini, katanya, justru merugikan puluhan klub yang berada di naungan PSSI.
○
WACANA tentang pencalonan Walikota Surabaya Tri Rismaharini sebagai calon Gubernur DKI Jakarta menandingi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih menjadi perbincangan sejumlah kalangan. Padahal Risma sendiri telah menyatakan tidak akan meju dalam bursa Pilkada ibu kota 2017 itu. Terkait wacana tersebut, Risma juga sempat membicarakannya dengan Ketua Umum PDI Pejungan, Megawati Sukarnoputri. Dalam pertemuan sebulan lalu itu, Risma mengaku menolak Mega, yang memintanya maju.
KETUA umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) La Nyalla Mattaliti ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Rabu (16/3/2016). La Nyalla ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi penggunaan dana hibah untuk pembelian IPO Bank Jatim. Setelah terkumpul lebih dari dua alat bukti, Kejati menerbitkan surat penetapan tersangka No.KEP-11/0.5/Fd.1/03/2016 tertanggal 16 Maret 2016 yang menetapkannya sebagai tersangka. La Nyalla pun tampak berang saat diwawancarai iNews. Dia balik menyebut jika dirinya telah dikriminalisasi. “Penetapan saya sebagai tersangka murni kriminalisasi. Ini pesanan,” sebutnya, Rabu (16/3/2016). Status tersangka yang disandangnya diduga merupakan imbas dari kisruh sepakbola di Indonesia antara PSSI dan Menpora. Selain itu keterangan dari pihak Kajati Jawa Timur kepada pengacaranya menjelaskan bahwa kasus dana hibah merupakan kasus titipan. “Iya, itu bukan murni hukum. Ini se-
KEMATIAN Siyono (39) warga Dusun Brengkungan, Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Klaten dalam pemeriksaan Densus 88 perlu disikapi dengan serius. Siyono dijemput dalam keadaan sehat dari kediamannya Selasa (8/3/ 2016). Menurut Karo Penmas Polri Brigjen Agus Rianto, Siyono tewas karena kelelahan setelah berkelahi dengan anggota Densus 88 di dalam mobil. Pengamat terorisme Mustofa B. Nahrawardaya mencium nuansa kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime di balik kematian Siyono. “Saya tidak mudah percaya dengan perubahan karakter
Densus 88 yang tiba-tiba menjadi tidak ganas. Selama ini, semua orang juga tahu akan keganasan Densus 88 saat bekerja. Tidak ada ceritanya, ada terduga yang dapat lolos dari kawalan Densus,” ujar Mustofa dalam keterangannya pada redaksi. “Setelah ditangkap dengan cara kasar, biasanya terduga langsung diborgol, dilakban mukanya. Bahkan, kaki dan tangan terduga, 100 persen tidak mungkin dapat bergerak bebas, karena memborgol kaki dan tangan adalah standard baku mereka,” kata dia lagi. Baca: Kematian... Hal 7
DPR Murka Segera Panggil Kapolri
Baca: La Nyalla... Hal 7
○
Terlalu Ambisius Mengadu Risma dengan Ahok
La Nyalla Tersangka Sudah Dipesan Orang Kuat Istana
○
Tri Rismaharini.
Baca: Densus 88... Hal 7
Kematian Siyono Bernuansa Extra Ordinary Crime ○
Kontras: Orang Sekelas Menko kok Bilang Siyono Mati Wajar
Marso tidak menyangka usai sholat maghrib berjamaah di masjid, Siyono ditangkap Densus. Itulah sholat jama’ah terakhir bersama anaknya.
TEWASNYA terduga teroris Siyono pasca penangkapannya oleh tim anti teror Densus 88 mengundang reaksi keras dari berbagai kalangan, tak terkecuali kalangan anggota DPR RI. Anggota Komisi III DPR RI dari FPKS Aboe Bakar Al Habsyi mempertanyakan penyebab Siyono yang diduga sebagai teroris meninggal dunia secara tak wajar. “Saya sangat menyayangkan kematian Siyono, warga Klaten yang ditangkap Densus dalam keadaan sehat wal afiat. Dan Bila memang ada unsur kesengajaan maka tindakan itu harus dikutuk, apalagi ini bukan kejadian pertama kalinya,” tandas Aboe di Jakarta, Senin (14/03/2016). Menurutnya, Densus 88 adalah penegak hukum, tugas-
nya adalah membawa para terduga tersebut ke depan pengadilan, bukan mengeksekusinya di jalan. “Mereka itu baru terduga, belum menjadi tesangka apalagi terpidana. Jangan sampai terjadi dark justice di negara ini, karena negara kita negara hukum,” ketus dia. Atas persoalan ini, kata dia, Kapolri perlu melakukan audit mendalam, perlu dilakukan investigas untuk menilai apa yang sebenarnya terjadi. “Bila memang terjadi kesalahan prosedur, harus diberikan reward and punishment yang setimpal. Apabila tidak ditemukan pelanggaran, Kapolri harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi ke Publik. Baca: DPR... Hal 7