Koran Lensa Indonesia Edisi 129

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

Edisi 129/ 21 - 27 Maret 2016

Ahok Makin Tajir Sejak Gantikan Jokowi

Tragedi Terduga Teroris Siyono Dijemput Sehat Diperiksa Tewas Kerabat dan warga mengangkat keranda jenazah Siyono setelah disalatkan di Brengkungan, Cawas, Klaten, Jawa Tengah.

Siyono terduga teroris tewas saat diperiksa Densus 88.

WAJAR jika Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ngebet menjadi Gubernur DKI lagi. Sebab baru sekitar 2 tahun memegang Ibukota, harta Ahok naik fantastis.

Sementara Ahok yang berniat maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen menolak untuk membiayai ‘mesin’ partai politik yang mendukung dia. Ahok juga tidak mau membiayai para relawan yang menggalang dukungan kartu tanda penduduk (KTP), meskipun pundipundinya cukup lumayan.

Mengenai besarnya harta kekayaan Ahok bisa diakses di situs acch.kpk.go.id. Politisi berusia 49 tahun asal Belitung Timur itu tercatat paling rajin melaporkan harta kekayaanya. Paling tidak sudah enam kali dia melaporkan harta kekayaannya. Pertama, pada 10 April 2005 saat mulai menjabat Bupati Belitung Timur.

Pada 11 Desember 2006 ketika tak lagi menjadi bupati, dia kembali melaporkan hartanya ke LHKPN. Ahok juga kembali melaporkan hartanya pada 30 November 2007 sebagai mantan bupati. Ketika terpilih sebagai anggota DPR RI, pada 30 November 2009 Ahok kembali memperbarui laporan hartanya.

Saat terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI, pada 22 Maret 2012 Ahok kembali melaporkan hartanya. Terakhir pada 21 November 2014 atau satu bulan setelah menggantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur Jakarta, Ahok melaporkan kembali harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

DENSUS 88 Bekerja untuk Siapa?

Saat mengganti kain kafan dari jenazah tampak ada lebam pada kedua mata, lebam berwarna biru kehitaman di pelipis, hidung patah, kepala bagian belakang masih meneteskan darah segar. Pada kedua kaki dari paha sampai mata kaki bengkak berwarna hitam. Kuku jari kaki kiri hampir lepas.

WAJAH Marso Diyono (61) tampak sedih dan lelah. Marso sangat kaget saat menerima kabar anak bungsunya yang dikenal baik, Siyono meninggal saat diperiksa Densus 88. Padahal saat penangkapan anaknya dalam keadaan sehat.

Baca: Ahok... Hal 7

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Baca: Kontras... Hal 7

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

langsung bilang begitu, padahal prosedur hak atas Siyono belum dilakukan. Harusnya dia ikuti dan awasi dulu prosedurnya baru ia memberikan statement,” ujar Puri di Kantor Kontras, Rabu (16/3/2016).

Puri mengatakan keluarga Siyono berhak mengetahui kronologis dan alasan Densus 88 menghabisi nyawa Siyono.

Sebab keluarga hingga saat ini merasa kematian dan tuduhan terhadap Siyono tidak beralasan.

○

○

○

○

○

○

WAKIL Kordinator Bidang Strategi dan Mobilisasi Kontras, Puri Kencana Putri berpendapat, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan mestinya jangan buru buru ambil kesimpulan soal kasus kematian terduga teroris, Siyono.

Puri menilai, Luhut harusnya bisa bergerak secara sistematis dan berdasarkan data. Ia kecewa ketika Luhut asal main sebut kematian Siyono yang ditangkap Densus 88 merupakan kematian yang wajar dan sesuai prosedur. “Orang sekelas menko

www.lensaindonesia.com

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Baca: Terlalu... Hal 7

macam dipaksakan. Saya telah dikriminalisasi,” urainya.

Ketua Kadin Jawa Timur itu menuding orang di balik kriminalisasi dirinya tak lain Menpora. Hal itu diketahui setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka, Imam Nahrawi langsung meminta dirinya mundur dari jabatan sebagai Ketum PSSI. “Setelah saya ditetapkan sebagai tersangka, saya minta mundur dari jabatan Ketum PSSI. Semua ini demi penolakan kami terhadap KLB PSSI,” terangnya.

Menurutnya, akar permasalahan sepakbola berawal dari Persebaya 1927 dan Arema. Imam Nahrawi, lanjutnya, menjadi menteri karena ingin balas budi saja.

“Sejak itu permasalahan ini menjadi berlarut-larut. PSSI kemudian dibekukan dan diganti dengan tim transisi. Ini kan tidak benar. Saya bertahan karena ingin menjaga amanah voter,” ujarnya.

Ditambahkan La Nyalla, saat ini suara PSSI itu tidak cuma satu. Masing-masing voter mendukungnya. Dengan adanya tim transisi ini, katanya, justru merugikan puluhan klub yang berada di naungan PSSI.

○

WACANA tentang pencalonan Walikota Surabaya Tri Rismaharini sebagai calon Gubernur DKI Jakarta menandingi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih menjadi perbincangan sejumlah kalangan.

Padahal Risma sendiri telah menyatakan tidak akan meju dalam bursa Pilkada ibu kota 2017 itu.

Terkait wacana tersebut, Risma juga sempat membicarakannya dengan Ketua Umum PDI Pejungan, Megawati Sukarnoputri. Dalam pertemuan sebulan lalu itu, Risma mengaku menolak Mega, yang memintanya maju.

KETUA umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) La Nyalla Mattaliti ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Rabu (16/3/2016). La Nyalla ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi penggunaan dana hibah untuk pembelian IPO Bank Jatim.

Setelah terkumpul lebih dari dua alat bukti, Kejati menerbitkan surat penetapan tersangka No.KEP-11/0.5/Fd.1/03/2016 tertanggal 16 Maret 2016 yang menetapkannya sebagai tersangka.

La Nyalla pun tampak berang saat diwawancarai iNews. Dia balik menyebut jika dirinya telah dikriminalisasi. “Penetapan saya sebagai tersangka murni kriminalisasi. Ini pesanan,” sebutnya, Rabu (16/3/2016).

Status tersangka yang disandangnya diduga merupakan imbas dari kisruh sepakbola di Indonesia antara PSSI dan Menpora.

Selain itu keterangan dari pihak Kajati Jawa Timur kepada pengacaranya menjelaskan bahwa kasus dana hibah merupakan kasus titipan.

“Iya, itu bukan murni hukum. Ini se-

KEMATIAN Siyono (39) warga Dusun Brengkungan, Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Klaten dalam pemeriksaan Densus 88 perlu disikapi dengan serius. Siyono dijemput dalam keadaan sehat dari kediamannya Selasa (8/3/ 2016).

Menurut Karo Penmas Polri Brigjen Agus Rianto, Siyono tewas karena kelelahan setelah berkelahi dengan anggota Densus 88 di dalam mobil.

Pengamat terorisme Mustofa B. Nahrawardaya mencium nuansa kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime di balik kematian Siyono.

“Saya tidak mudah percaya dengan perubahan karakter

Densus 88 yang tiba-tiba menjadi tidak ganas. Selama ini, semua orang juga tahu akan keganasan Densus 88 saat bekerja. Tidak ada ceritanya, ada terduga yang dapat lolos dari kawalan Densus,” ujar Mustofa dalam keterangannya pada redaksi.

“Setelah ditangkap dengan cara kasar, biasanya terduga langsung diborgol, dilakban mukanya. Bahkan, kaki dan tangan terduga, 100 persen tidak mungkin dapat bergerak bebas, karena memborgol kaki dan tangan adalah standard baku mereka,” kata dia lagi.

Baca: Kematian... Hal 7

DPR Murka Segera Panggil Kapolri

Baca: La Nyalla... Hal 7

○

Terlalu Ambisius Mengadu Risma dengan Ahok

La Nyalla Tersangka Sudah Dipesan Orang Kuat Istana

○

Tri Rismaharini.

Baca: Densus 88... Hal 7

Kematian Siyono Bernuansa Extra Ordinary Crime ○

Kontras: Orang Sekelas Menko kok Bilang Siyono Mati Wajar

Marso tidak menyangka usai sholat maghrib berjamaah di masjid, Siyono ditangkap Densus. Itulah sholat jama’ah terakhir bersama anaknya.

TEWASNYA terduga teroris Siyono pasca penangkapannya oleh tim anti teror Densus 88 mengundang reaksi keras dari berbagai kalangan, tak terkecuali kalangan anggota DPR RI. Anggota Komisi III DPR RI dari FPKS Aboe Bakar Al Habsyi mempertanyakan penyebab Siyono yang diduga sebagai teroris meninggal dunia secara tak wajar.

“Saya sangat menyayangkan kematian Siyono, warga Klaten yang ditangkap Densus dalam keadaan sehat wal afiat.

Dan Bila memang ada unsur kesengajaan maka tindakan itu harus dikutuk, apalagi ini bukan kejadian pertama kalinya,” tandas Aboe di Jakarta, Senin (14/03/2016).

Menurutnya, Densus 88 adalah penegak hukum, tugas-

nya adalah membawa para terduga tersebut ke depan pengadilan, bukan mengeksekusinya di jalan.

“Mereka itu baru terduga, belum menjadi tesangka apalagi terpidana. Jangan sampai terjadi dark justice di negara ini, karena negara kita negara hukum,” ketus dia.

Atas persoalan ini, kata dia, Kapolri perlu melakukan audit mendalam, perlu dilakukan investigas untuk menilai apa yang sebenarnya terjadi.

“Bila memang terjadi kesalahan prosedur, harus diberikan reward and punishment yang setimpal. Apabila tidak ditemukan pelanggaran, Kapolri harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi ke Publik.

Baca: DPR... Hal 7

BISNIS

2

Edisi 129/ 21 - 27 Maret 2016

Ferrari Siap Layani Konsumen Jawa Timur PT Citra Langgeng Otomotif (Ferrari Jakarta) selaku distributor resmi Ferrari di Indonesia akhirnya membuka service centre terbaru di kawasan JL HR Muhammad Surabaya, Rabu (16/03/ 2016). Surabaya merupakan second market dari Jakarta yang nantinya bakal melayani konsumen Jatim hinga Indonesia Timur.

“Surabaya merupakan kota strategis bagi Ferrari untuk memperkuat jaringan penjualannya, khususnya di Jawa Tiur dan seki-

Arie Christopher, CEO PT CLO.

tarnya. Usai sebelumnya membuka showroom dan service centre di Jakarta, diharpkan service centre yang ada di Surabaya ini mampu memperuat eksistensi Ferrari di Indonesia yang juga menawarkan layanan purna jual maksimal untuk customer kami,” ujar Arie Christopher, CEO PT CLO (Ferrari Jakarta) kepada Lensaindonesia.com.

Arie menambahkan, area service centre Ferrari di Surabaya kali ini dibangun di atas lahan seluas

2.800 m2 yang didesain menurut standar Ferrari terkini. Service centre kali ini memiliki kapasitas 4 work bays mampu menangani 2 hingga 3 unit mobil Ferrari dalam satu hari. Dan layanan after sales tersebut meliputi perawatan, perbaikan hingga peneuhan suu cadang.

“Untuk pemenuhan peralatan, servis dan desain bangunan, memang kita standardkan dengan service centre Ferrari yang ada di seluruh dunia. Untuk awak meka-

nik yang akan menangani perbaikan dan perawatan unit, itu sudah melalui training dari staf ahli Ferrari tentunya,” pungkas Arie.

PT CLO juga (Ferrari Jakarta) menawarkan free check-up berikut diskon sebesar 20 persen di setiap pembelian spare part untuk pelanggan di Jatim dan sekitarnya berlaku hingga 30 April 2016. Service centre di Surabaya yang berdiri dua lantai ini beroperasi mulai Senin hingga Jumat (09.00-18.00) dan Sabtu (09.00-15.00). eld

Polemik Blok Masela, Inpex dan Shell Kambinghitamkan Pemerintah!

Dua perusahaan migas yang menjadi investor Blok Masela menyalahkan pemerintah atas tertundanya pengembangan lapangan gas abadi.

INPEX dan Shell mulai mokong. Dua perusahaan migas tersebut mulai berani mengkambinghitamkan pemerintah. Mentang-mentang sebagai investor Blok Masela, Inpex dan Shell menuding pemerintah atas kondisi tertundanya pengembangan lapangan gas abadi.

Hal itu dikatakan Tenaga Ahli Menko Maritim dan Sumber Daya, Haposan Napitupulu, Kamis (17/ 3/2016). Menurutnya, pengurangan karyawan yang dilakukan Inpex dan Shell tidak tepat. Sebab, proyek pengembangan sampai saat ini belum mencapai titik temu.

“Ini pemerintah tidak benar. Jika didesak untuk melanjutkan tidak dapat karena karena belum ada keputusan pemerintah,” jelas Doktor Geologi Minyak lulusan ITB dan Universitas Texas di Amerika Serikat tersebut.

Haposan menuding, pengembangan lapangan gas Abadi tertunda mengingat saat ini kondisi

harga minyak dunia sedang lesu.

Resikonya tentu berimpas pada harga jual LNG yang ikut turun.

Haposan tambahkan, sejumlah proyek FLNG di dunia juga mengalami penundaan akibat dari rendahnya harga jual LNG saat ini. Mereka diantaranya, yakni FLNG-2 Petronas, Exeller Energy di Puerto Rico, Pre Salt - Brazil, Scarborough - Australia, Browse - Australia, Pasific Rubiales - Kolombia, Bonaparte -Australia, dan satu proyek FLNG di Norwegia.

Mengutip Dr. Fesharaki, ketua FACTS Global Energy, sebuah lembaga riset yang berbasis di Singapura, bahwa sebagian besar proyek LNG baru akan menguntungkan bila harga minyak berada di kisaran antara USD 80-90/bbl. Sayangnya saat ini harga minyak masih berada di level USD 38-40/bbl.

“Karena itu jika Pemerintah telah memberikan persetujuan POD (plan of development), tapi karena proyek ini tidak feasible

dengan kondisi harga minyak dunia saat ini, maka proyek akan tetap mengalami penundaan. Apalagi, seperti kita ketahui, bahwa hingga saat ini belum ada calon pembeli jangka panjang LNG lapangan Abadi yang merupakan salah satu syarat persetujuan POD dan keputusan FID oleh investor. Penundaan proyek akan mengurangi volume pekerjaan yang berdampak terhadap pengurangan pekerja,” pungkas Haposan.

Seperti diketahui model pengelolaan Blok Masela melalui floating LNG maupun Onshore sudah seharusnya cepat diputuskan pemerintah. Karena penetapan itu merupakan tahap awal dari sekian tahap lain yang harus dilakukan, dengan persoalan-persoalan lain pula.

Waktu yang tersita untuk berwacana telah menunda pendapatan yang potensial diterima dari pengelolaannya. Lagipula, perdebatan ini pernah terjadi sebelumnya, tepatnya pada 8 tahun lalu sebelum pada November 2010 diputuskan oleh pemerintah waktu itu.

Perdebatan yang saat ini muncul lagi, pada awalnya menarik terutama karena menyinggung tentang rentetan berikutnya (multiplier effect) ekonomi yang diharapkan

PGN Tambah 110 Ribu Sambungan Gas Bumi Rumah Tangga KALI ini PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk targetkan penambahan 110.000 sambungan gas bumi untuk rumah tangga mulai tahun ini hingga 2019 di berbagai daerah. Pendirian infrastruktur tersebut diperoleh dari dana mandiri tanpa melibatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Kami akan menambah 110. 000 sambungan gas rumah tangga pada 2016-2019. Semuanya dibangun dengan dana sendiri, tanpa mengandalkan APBN,” kata Direktur Utama PGN, Hendi Prio Santoso, di Jakarta, Rabu (16/3/2016).

Hendi menambahkan, tambahan 110.000 sambungan gas bumi kali ini bakal menambah jumlah pelanggan PGN di segmen rumah tangga yang kini mencapai lebih dari 107.

000 sambungan rumah. Sehingga total pelanggan rumah tangga PGN mencapai 217.000 rumah, dan dibangun biaya PGN sendiri.

“Hal ini sebagai bentuk komitmen kami guna mendistribusikan manfaat energi positif gas bumi

yang efisien, bersih dan ramah lingkungan,” imbuh Hendi.

Selain rumah tangga, lanjut Hendi, PGN juga menyalurkan gas bumi ke industri besar dan pembangkit listrik yang saat ini jumlahnya mencapai 1.529 pelanggan.

PGN juga menyalurkan gas bumi di segmen UKM (Usaha Kecil Menengah) serta aspek komersial seperti hotel, rumah sakit hingga mall yang jumlahnya kini lebih dari 1.850 pelanggan.

“Tak hanya menambah instalasi rumah tangga, PGN bakal menambah panjang pipa gas bumi mulai tahun 2016 hingga 2019 sepanjang lebih dari 1.680 kilometer (km). Dan saat ini panjang pipa PGN lebih dari 6.980 km, jumlah ini setara dengan 76% pipa gas bumi hilir di Indonesia, papar Hendi.

Selain membangun jaringan pipa gas, PGN juga bakal kembangkan mini LNG system untuk Indonesia bagian tengah dan timur, berikut perbanyak jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) untuk

transportasi darat. Dan tahun ini hingga 2019, bakal dibangun 60 unit SPBG. “Penambahan infrastruktur tersebut, mulai panjang pipa gas, pengembangan mini LNG system, penambahan jumlah pelanggan rumah tangga hingga SPBG, bakal mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi nasional sebanyak 1.902 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Kapasitas tersebut, akan mengefisiensikan pengeluaran pelanggan PGN hingga Rp 110,9 triliun. Tahun 2015 lalu, dari penyaluran gas bumi PGN kepada pelanggan, terjadi penghematan bagi nasional sebesar Rp 88,03 triliun per tahun,” pungkas Hendi.

Pemerintah mendelegasikan PGN mengelola 43.337 sambungan rumah tangga di 11 kota/kabupaten. Selain itu, menugaskan PGN membangun 49.000 jaringan gas rumah tangga. Sehingga nantinya pelanggan gas rumah tangga PGN menjadi lebih dari 309.300 rumah tangga. eld

dari setiap model tersebut. Saat bicara multiplier effect, efisiensi menjadi bukan segala-galanya (kecuali jika perbedaan biayanya terlalu tinggi), karena akan tertutup oleh pergerakan ekonomi di sektor lainnya. Ini akan menarik dan penting diikuti oleh publik.

Tetapi perdebatan itu kemudian kembali ke perdebatan mendasar tentang hitung-hitungan biaya, tapi konyolnya dengan data yang berbeda. Bukankah memperbandingkan biaya antara onshore di Blok Masela harus dengan Blok Masela juga, bukan dengan wilayah lain. Mengingat setiap wilayah mempunyai variabel yang berbeda. Dan akhirnya menjadi mbulet, sehingga hal menarik tentang rentetan dampak ekonominya menjadi hilang.

Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengharapkan semua pihak bersabar menunggu keputusan presiden terkait pengembangan pengelolaan gas alam Ladang Abadi, Blok Masela, Maluku.

“Pada semuanya, tunggu saja keputusan Presiden Joko Widodo soal pengelolaan gas di blok Masela,” kata Sudirman di Jakarta.

Dia mengaku bahwa Presiden

www.lensaindonesia.com

Perkebunan Nusantara atau PTPN XI Dolly P Pulungan, hari ini (16/3/ 3016).

Dijelaskan Pulungan, sejumlah bank telah sangat antusias dengan pendanaan petani di lingkungan PTPN XI. Bahkan sebelumnya, khusus Kredit Ketahanan Pangan (KKP) untuk petani tebu di lingkungan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI, dipastikan cair pada Juni 2016.

Kepastian tersebut diperoleh setelah adanya sinyal positif yang disampaikan oleh manajemen Bank ICBC Kanwil Jawa Timur sebagai salah satu penyandang dana kepada PTPN XI beberapa waktu lalu.

Mendampingi direktur utama

PTPN XI Dolly P Pulungan, direktur keuangan PTPN XI Anang Abdul Qoyyum juga menegaskan hal ini.

“Sinyal positif tersebut berupa alokasi kredit dari pihak ICBC sebesar Rp 300 Milyar kepada PTPN XI selaku corporate, tanpa persyaratan agunan,” rinci Anang.

Dengan ditiadakannya persyaratan agunan, lanjut Anang, maka upaya untuk mendapatkan kredit tersebut bagi pihak PTPN XI menjadi lebih mudah karena untuk eksekusinya cukup dilakukan di level direksi dan komisaris saja tanpa harus melibatkan pihak pemegang saham maupun holding BUMN. “Kita akan bahas masalah ini

Sebelumnya, pemerhati masalah Laut Timor, Ferdi Tanoni, mengharapkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo memikirkan kembali rencana pembangunan fasilitas kilang gas abadi Blok Masela di laut (offshore) dengan belajar dari kasus laut Timor.

“Kita harus belajar dari kasus laut Timor yang mana sesuai informasi yang saya dengar katanya kilang minyak yang dibangun di laut lepas justru merugikan pemerintah Timor Leste,” katanya.

Pasalnya dari informasi yang ia peroleh kilang minyak di perairan Timor Leste itu justru hasilnya dimanipulasi oleh perusahaan tersebut dengan tidak memberikan secara pasti berapa jumlah hasil dari kilang minyak per tahunnya.

Hal ini, menurutnya, jangan sampai terjadi bagi Indonesia karena dampaknya bisa dipastikan sama dengan kasus yang terjadi di laut Timor.

“Jangan sampai produksi yang terjadi di tengah laut itu bisa saja terjadi penipuan oleh perusahaan minyak. Misalnya produksinya dalam sehari 10 barel, tetapi saat laporan ke kita hanya lima barel.

Inikan akan merugikan Pemerin sam/ib tah Indonesia,” tegasnya.

Pemerintah Yakin Tapera Bisa Capai Sasaran DIREKTUR Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maurin Sitorus meyakinkan kepada serikat pekerja, organisasi pengusaha dan pemerintah lainnya bahwa tidak ada keraguan terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“Banyak yang mempertanyakan bagaimana kinerja Badan Pengelola (BP) Tapera nantinya, menjawab hal ini tentu tidaklah ringan, tapi dengan adanya Undang-undang Tapera membuktikan komitmen pemerintah untuk mengatasi permasalahan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” kata Maurin Sitorus beberapa waktu lalu dalam acara sosialisasi Undang-undang Tapera, seperti yang dipublikasikan pada situs pu.go.id.

Melalui sinergi antara semua pemangku kepentingan bidang perumahan, asosiasi pekerja, pengusaha, perbankan dan stakeholder bidang perumahan lainnya, Maurin yakin soal Tapera tidak perlu diragukan lagi. Sehingga pada akhirnya Tapera dapat men-

PTPN XI Pastikan KKP Petani Tebu Cair Juni 2016 DI TENGAH permasalahan pada Kredit Usaha Rakyat atau KUR yang prosedurnya masih sulit untuk menangani kredit pertanian tebu, PT Perkebunan Nusantara atau PTPN XI aktif mencari terobosan pendanaan untuk mendukung petani.

“PTPN XI mempunyai komitmen kuat mendukung petani untuk mencari pembiayaan musim tanam tebu 2016-2017. Kami mengharapkan dengan skema PTPN XI sebagai avalis, pembiayaan untuk petani di tahun ini bisa melampaui Rp700 miliar. Meski resiko bunga nantinya menjadi berbeda, tetapi penyediaan yg cepat dan tepat lebih dibutuhkan petani,” papar direktur utama PT

Joko Widodo sampai saat ini sudah mendengar semua masukan terkait pengelolaan gas alam di blok Masela yang kabarnya memiliki cadangan terbesar di Indonesia itu.

Dia juga menyebutkan bahwa pihak kementerian sebagai eksekutor dari keputusan Presiden Joko Widodo, hanya bisa menunggu hasil keputusan presiden dan berharap bisa diputuskan secepatnya.

“Bapak presiden sudah mendengar semua argumentasi apakah pengelolaannya di darat (onshore) atau di lepas pantai (offshore), saya sebagai eksekutor keputusan hanya menunggu putusannya, kami harap presiden bisa diputuskan secepatnya,” ujar dia.

Sampai saat ini, tambah Sudirman, tidak ada pembicaraan spesifik mengenai lebih baik skema yang mana apakah onshore atau offshore untuk pengelolaan gas di blok Masela.

“Sampai saat ini tidak ada pembicaraan spesifik terkait ini, jika nanya saya, tentu saja jawabannya sama pokoknya pak Presiden Jokowi sudah mendengar semua argumentasu mau di darat atau mau di laut Tunggu saja keputusan pak presiden,” ucapnya.

dalam rapat direksi sehari dua hari ini. Karena pemberian kredit ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan produktivitas tanaman dan peningkatan produksi gula dalam upaya memenuhi target pemerintah dalam hal swasembada gula pada 2018, kita akan berupaya maksimal agar dapat segera diwujudkan,” terang Anang.

Terkait dengan tingkat suku bunga dan mekanisme pencairan, katanya, dana dari ICBC akan diserahkan kepada PTPN XI selaku avalis. Selanjutnya Manajemen PTPN XI akan menyalurkan dana tersebut ke petani langsung melalui masingmasing pabrik gula (PG).

Pembangunan perumahan untuk rakyat.

capai tujuannya dengan baik.

Tabungan Perumahan Rakyat, imbuh Maurin Sitorus dapat direalisasikan apabila sudah terbit peraturan pemerintah, peraturan badan pengelola tabungan perumahan rakyat, peraturan presiden dan juga keputusan presiden, yang saat ini sedang dibahas oleh Pemerintah.

Selain itu, Maurin juga mengatakan perlu dibentuk Komite

“Untuk kredit dari ICBC ini tingkat suku bunganya 11 persen efektif per tahun,” tambah Anang.

Anang juga menjelaskan bahwa pembicaraan sekitar kucuran kredit KKP senilai Rp250 Milyar dari Bank Jatim telah mengerucut. Diperkirakan realisasi kredit KKP dari Bank Jatim ini juga akan terwujud pada bulan Juni 2016.

“Khusus dari Bank Jatim ini, karena penyalurannya harus melalui koperasi kami mengajukan dua opsi.

Pertama, Bank Jatim menempatkan dananya yang Rp250 milyar tersebut ke satu koperasi induk yang dikelola PTPN XI lalu disalurkan ke petani melalui PG, atau opsi kedua, Bank Jatim menempatkan dana tersebut ke Koperasi Karyawan PTPN XI yang akan menyalurkan langsung ke petani tanpa melalui PG,” urai dia.

Tapera yang merupakan kewenangan Presiden, paling lambat tiga bulan terhitung sejak UU Tapera diundangkan.

Setelah terbentuk Komite Tapera, maka Komite Tapera melakukan tugasnya untuk menyeleksi dan mengusulkan Komisioner dan Deputi Komisioner kepada Presiden untuk ditetapkan paling lambat enam bulan sejak dibentuknya Komite Tapera. rim

Lebih jauh dikatakan, untuk KKP yang sumber dananya dari Bank Jatim suku bunganya diperkirakan akan mencapai sekitar 10,5 persen dengan ketentuan 10 persen merupakan ketentuan dari pihak Bank Jatim, sementara 0,5 persen merupakan manajemen fee bagi koperasi.

Tak hanya dari pihak ICBC dan Bank Jatim, kesediaan PTPN XI untuk menjadi avalis dalam hal kucuran KKP bagi petani tebu, PTPN XI juga telah mendapatkan komitmen pembiayaan KKP Tebu untuk musim tanam 2016/2017 dari pihak BRI, besarannya sekitar Rp 100 Milyar.

Ditambah dengan komitmen Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari PT Pertamina sebesar Rp 100 Milyar, total alokasi pendanaan KKP yang disiapkan PTPN XI mencapai 750 Milyar. eld

SOSOK

3

Edisi 129/ 21 - 27 Maret 2016

MEMBONGKAR MISTERI POLITIK TERBESAR SEPANJANG SEJARAH INDONESIA

ANRI Berharap Mukjizat Setelah 15 Tahun Melacak Naskah Asli Supersemar ANRI beralasan terlalu sayang bila arsip fundamental sejarah bangsa raib tanpa jejak.

Selain itu, jika ditemukan, menurutnya akan lebih jelas apakah sebetulnya Indonesia pada periode 1965-1966 mengalami kudeta.

PRIA 56 tahun itu memasuki ruangan sambil menenteng beberapa map. Sulit membayangkan bahwa lembaran kertas di dalam map itu adalah petunjuk utama buat menuntaskan salah satu misteri politik terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Yakni keberadan naskah asli Surat Perintah Sebelas Maret yang populer dengan akronim Supersemar. “Untuk wawancara ini saya sengaja bawa beberapa salinan Supersemar yang kami punya,” kata Mustari Irawan.

Mustari sekarang menjabat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Satu-satunya lembaga pemerintah non-kementerian yang berkomitmen menguak fakta soal dokumen penting penanda akhir kekuasaan Presiden Soekarno itu.

Khususnya karena ada mandat dari DPR mencari Supersemar pada 23 September 1998.

Pejabat karir yang sehari-hari tinggal di Tangerang, Banten ini menyatakan ANRI tidak pernah lelah mencari naskah asli Supersemar.

Perburuan yang belum tuntas sejak tahun 2000 sampai sekarang, melibatkan wawancara puluhan orang diduga mengetahui keberadaannya.

“Pada periode 2000-2012 kami lebih intens, tetapi sampai sekarang kami masih melakukan pencarian terus,” tutur pria berkacamata ini.

Sekadar mengingatkan, tepat 11 Maret, 49 tahun lampau, muncul selembar surat yang mengguncang jagat politik Indonesia. Di Istana Bogor, Presiden Soekarno yang sebetulnya sedang istirahat dari tugas kenegaraan, tiba-tiba menerbitkan instruksi tertulis kepada Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban Soeharto.

Presiden konon membebaskan Soeharto untuk mengambil langkah apapun, demi menjaga stabilitas negara yang sedang goyah. Untuk diketahui, pada triwulan pertama 1966, Indonesia limbung karena

pertikaian antar faksi di militer selepas terkuaknya G30S. “Yang meyakinkan kami adalah arsip film yang kami punya, saat 17 Agustus 1966, ketika Bung Karno menyampaikan pidato. Supersemar itu bukan pengalihan kekuasaan, tapi dalam rangka pengamanan. Intinya sebetulnya pengamanan. Supersemar ini bisa kita lihat dari bermacam sudut, dari sudut hukum, dari sudut ketatanegaraan.Intinya naskah ini menandai pergantian kekuasaan. Itulah kenapa kami masih terus melakukan pencarian dari data-data yang ada. Dan sebetulnya naskah itu pasti ada,” kata Mustari.

Hal ini makin dikuatkan dengan masih belum jelasnya di mana naskah asli Supersemar saat ini.

Dari tiga naskah yang dimiliki oleh ANRI, belum ada yang diyakini 100 persen asli. Sempat ditemukan naskah dari Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur dalam keadaan sobek di sebuah petilasan. Tapi ternyata itu juga hasil cetakan periode 1966.

Sekilas cuma selembar surat, tapi inilah instruksi yang diartikan banyak pihak sebagai blangko kosong kekuasaan kepada Soeharto. Berkat instruksi tersebut, lahir Rezim Orde Baru setahun berikutnya.

Berbekal surat itu pula Soeharto membubarkan Partai Komunis Indonesia, serta mencokok beberapa menteri Soekarno karena dianggap terlibat G30S. Secara de facto, sehari setelah menerima Supersemar, Soeharto sudah memerintah Indonesia.

Beredar selentingan bahwa tiga jenderal yang awalnya menemui Soekarno untuk minta arahan pengamanan negara, turut kaget karena setelah dibaca seksama inti instruksi itu adalah pergantian kekuasaan.

Para jenderal saksi kunci penyusunan naskah Supersemar ini adalah Mayjen Basuki Rachmat, Brigjen Amir Mahmud, dan Brigjen Muhammad Jusuf. Tapi sebagian peminat

Fajar melatih putranya Jukhri dan Jaifani.

sejarah mendapat informasi justru tiga jenderal itu memaksa Soekarno membuat Supersemar.

Di luar simpang siur informasi ini, faktanya selama Orde Baru berdiri antara 1967-1998, tak pernah jelas di mana naskah asli Supersemar.

Raibnya Supersemar yang otentik memicu spekulasi, bahwa sebetulnya Soeharto melakukan kudeta karena mengendalikan pemerintahan tanpa restu Presiden Soekarno.

Didasari kisruh inilah, ANRI berikhtiar mencari naskah aslinya. Kalau perlu yang langsung ditulis tangan oleh Soekarno. Bahkan pernah ada sayembara, siapapun yang dapat memberikan naskah asli Supersemar akan memperoleh imbalan.

ANRI beralasan terlalu sayang bila arsip fundamental sejarah bangsa raib tanpa jejak. Selain itu, jika ditemukan, menurutnya akan lebih jelas apakah sebetulnya Indonesia pada periode 1965-1966 mengalami kudeta.

“Supersemar ini bisa kita lihat dari bermacam sudut pandang baik itu dari sudut hukum, dari sudut hukum ketatanegaraan. Tapi intinya naskah ini menandai pergantian kekuasaan,” kata Mustari.

“Dari tahun 2000 sampai 2012 kami intens melakukan pencarian terus. Terakhir ini ada versi yang ketiga. Dalam arti yang kami lihat dan kami anggap itu kalau sudah dilihat fisik, sudah yakin 90 persen.

Tapi naskah itu waktu ketemu belum kami uji lab. Naskah Supersemar itu kami peroleh dari Akademi Kebangsaan, yang dipimpin Dr Nuriwan. Di-

peroleh dari petilasan trowulan, di Mojokerto, Jawa Timur,” ungkapnya.

Menurutnya, naskah ini ditempelkan, digantung di dinding, tidak banyak orang tahu.

Pihaknya lalu lakukan beberapa uji lab. “Pertama kami lakukan uji ketebalan kertas. lalu kami bandingkan tanda tangan dokumen itu dengan 12 tanda tangan yang dibubuhkan Bung Karno selama 1966.

Pada saat itu kami belum yakin, kami kemudian minta ke puslabfor Polri untuk uji forensik. Hasilnya disimpulkan pertama, tanda tangan Soekarno di naskah Trowulan itu bukan tanda tangan yang satu tarikan. Itu menurut kajian polisi. Kedua dari kop, dari konten, dan kemudan tanda tangannya. Ternyata tanda tangan itu dibuat dalam saat bersamaan. Tiga, naskah itu hasil cetakan. Kemudian kami patut menduga, ini tidak yang asli. Karena kalau mengukur keaslian arsip itu ada tiga. Yang harus kita lihat pertama struktur, kedua konten, ketiga dari konteks,” ujarnya.

Yang membedakan naskah Trowulan dari dua naskah Supersemar yang ditemukan sebelumnya, kata Mustari, kertasnya agak panjang.

Sebelumnya pihaknya punya satu lembar dari Pusat Penerangan Angkatan Darat. Kemudian dari satu arsip juga ditemukan pada 2012 itu hasil ketikan dari Sekretariat Negara. Yang dari Puspen AD meragukan, margin kanannya sudah rata. Kemudian dari Setneg, ada dua lembar. Ini diketik. Makanya, saat ditemukan naskah ketiga di Tro-

wulan ini jadi pertanyaan, apakah ini asli.

“Kami sudah sempat yakin karena bentuknya seperti ini (sambil menunjukkan sample naskah yang berlubang dimakan rayapred). Kenapa kami yakin yang ketiga yang dari petilasan, kami sudah yakin, tapi setelah dicek ketebalan kertas, dibandingkan kertas-kertas tahun itu, kami bandingkan, kemudian juga hasil dari uji forensik ternyata ini patut diduga hasil cetakan juga.

Ya mungkin ini kualitas cetakan pada masa itu. Untuk yang naskah dari Setneg sekarang di buku-buku sejarah sudah banyak. Bagaimanapun, ketiga versi ini kami simpan di tempat yang terjaga,” sebutnya.

Selama melacak Supersemar, ANRI sudah mewawancarai banyak orang. Menurutnya, selama 20002012 ANRI mempunyai program oral history. Pihaknya melihat semua sumber, mewawancarai tokohtokoh yang terlibat di dalamnya. Baik itu keluarga, kemudian anggota DPR, anggota Setneg seperti Pak Moerdiono (purnawirawan militer yang menyusun naskah pembubaran PKI-red), tokoh-tokoh angkatan 66. Umumnya mereka tidak tahu persis, mereka hanya mendengar.

Tidak pernah melihat langsung Supersemar.

“Kami datangi setiap informasi.

Bahkan pernah ada juga pegawaipegawai di Kantor Sekretariat Presiden katanya ada. Ketika kami mengecek, te r n y a ta arsip-arsip proses kegiatan presiden.

Kemudian, kami juga datangi keluarga empat tokoh yang bersentuhan langsung dengan Supersemar. Mulai dari M. Yusuf, Amir Machmud, Basuki Rahmat, dan satu lagi Maraden Panggabean,” katanya.

Empat jenderal saksi kunci itu kini meninggal semua. Peluang mencari Super-

semar asli mengecil. “Semuanya memang sudah tidak ada. Ini akan menyulitkan kami melacaknya di mana. Mudah-mudahan ada mukjizat dari Allah,” ungkapnya.

Karena itu pernah digelar sayembara bagi yang bisa menemukan Supersemar. Namun itu bukan karena Supersemar saja. “Dalam Undang-Undang juga diatur, bahwa bagi masyarakat yang concern dengan kearsipan akan kami lakukan penghargaan. Ini sudah kami berikan misalnya kepada mahasiswa UGM karena memberikan arsip-arsip Hindia Belanda pada kami,” imbuhnya.

Analisis ANRI menyebut naskah Supersemar bisa hilang disebabkan saat itu kondisi sangat chaos. Orang belum begitu peduli dengan arsip. Tidak sadar bahwa selembar atau dua lembar kertas ini sesungguhnya bagian yang sangat penting dari masa transisi pemerintahan.

Dari satu rezim ke rezim berikutnya.

Pemahaman itu belum begitu lengkap mereka miliki.

“Kita baru sadar ketika Supersemar dijadikan dasar ketetapan MPRS. Ke mana nih naskah aslinya?

Hal seperti Supersemar itu sekarang juga masih berlangsung. Kita baru menyadari arsip itu penting ketika menjadi kasus,” tutupnya. ard/anw/mer

Kisah Sri Rahayu, TKW Suriah Dievakuasi Lewat Pegunungan untuk Hindari ISIS SRI Rahayu didatangkan dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, ke Suriah pada 2 Februari 2011 oleh agen tenaga kerja PT Binhasan Maju Sejahtera asal Indonesia dan Sana asal Suriah. Sri kemudian diperkerjakan sebagai asisten rumah tangga selama 2,5 tahun di Kota Aleppo.

Selang 2,5 tahun berlalu, Sri bukannya dipulangkan, tetapi malah dijual kembali oleh agen Sana ke majikan baru bernama Abdul Azim al-Ujaeli di Kota Raqqa.

Oleh agen tenaga kerja tersebut, menurut diplomat Indonesia di Suriah, Sri dibohongi bahwa KBRI tutup di Suriah dan tidak ada penerbangan ke Indonesia. Saat itu, Kota Raqqa masih dikuasai oleh kelompok pemberontak Free Syrian Army (FSA). Tiga bulan setelahnya, atau pada akhir 2013, pasukan kelompok ISIS memasuki Raqqa dan mengklaim kota tersebut sebagai “ibu kota ISIS”.

Selama dua tahun bekerja di Raqqa, Sri Rahayu digaji dengan baik oleh majikannya, Abdul Azim al-Ujaeli, yang dulu berprofesi sebagai insinyur. Sri Rahayu bertugas untuk merawat majikannya yang sudah tua dan tinggal seorang diri, sementara anak-anak maji-

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

kannya sudah keluar dari Raqqa.

Majikan Sri Rahayu bukan simpatisan ISIS, tetapi penduduk asli Raqqa yang terjebak di Raqqa karena usia senja.

Selama tinggal dan bekerja di Kota Raqqa, Sri Rahayu menyaksikan secara langsung tatkala ISIS memasuki kota tersebut. Sri Rahayu mengaku mendengar orangorang berlarian sambil berteriak ketakutan bahwa ISIS memasuki Kota Raqqa dan merebut gudang senjata milik Batalyon 17 tentara Suriah. Sejak saat itu, ISIS menguasai kota dan bendera hitam menjadi pemandangan lazim di Kota Raqqa.

Selama tinggal di bawah kontrol ISIS, Sri Rahayu selalu mengenakan pakaian hitam dengan cadar menutup rapat wajahnya ketika keluar rumah atau sekadar membersihkan halaman agar tidak diketahui berasal dari Indonesia.

Suatu hari, ketika berbelanja di Pasar Raqqa, ia melihat kepalakepala manusia dijejerkan di pinggir jalan setelah dipenggal. Sri Rahayu membatalkan belanja dan lari pulang ketakutan ke rumah majikan. Dari bahasa dan logat bicaranya, Sri Rahayu mengenali banyak tentara ISIS di Kota Raqqa

Fajar melatih putranya Jukhri dan Jaifani.

berasal dari Arab Saudi, Tunisia, India dan beberapa orang kulit putih, tetapi dia tidak pernah bertemu dengan orang Indonesia.

Di hari lain, perempuan yang pernah bekerja di Arab Saudi selama 20 tahun itu disuruh oleh majikannya untuk membeli rokok secara sembunyi-sembunyi. Ia tahu ISIS mengharamkan rokok dan akan menghukum keras para pe-

rokok. Sebelum tiba di tempat penjual rokok, ia dicegat oleh anggota ISIS dan ditanya akan ke mana.

“Saya akan membeli sesuatu ke pasar,” jawab Sri. Tentara ISIS tersebut lantas memerintahkan ia untuk kembali ke rumah karena tidak didampingi oleh lelaki muhrimnya. “Untung rokok belum di tangan,” ujar Sri. Sejak Raqqa dikuasai ISIS, se-

bagaimana dipaparkan Sri kepada diplomat Indonesia di Suriah, kebutuhan bahan pokok menjadi sangat sulit. Pada bulan Ramadan tahun 2014, ia bercerita mengantre membeli roti hingga menginap terpaksa di pabrik roti hanya untuk mendapatkan roti.

Sejak menerima informasi tentang keberadaan Sri Rahayu pada Juni 2015, KBRI Damaskus mencari cara agar bisa mengevakuasi perempuan itu dari Raqqa. Kendalanya, pemerintah Suriah tak lagi mengendalikan Kota Raqqa, sedangkan akses dari dan ke Raqqa ditutup ketat oleh milisi ISIS. Setelah menyusun rencana bersama, dipilihlah seorang pegawai agen tenaga kerja yang mengenal wilayah medan pegunungan Aleppo—Raqqa untuk menjemput Sri Rahayu. Pada waktu yang dianggap tepat, Sri dievakuasi melalui perjalanan darat dari gunung ke gunung secara diam-diam selama enam hari.

Untuk mengelabui pasukan ISIS, Sri Rahayu dan pegawai agen Sana mengaku sebagai suami istri.

Sri Rahayu lalu berhasil dibawa ke Kantor Konsuler RI cabang Aleppo pada Januari 2016. Setelah semua hak dan urusan selesai di-

perjuangkan di Aleppo, Sri Rahayu diantarkan ke Damaskus pada 12 Maret 2016 . Saat ini Sri Rahayu, bersama puluhan TKI lainnya, tengah bersiap menuju Indonesia.

Duta Besar RI Damaskus, Djoko Harjanto, menyampaikan bahwa keberhasilan Tim Konsuler KBRI Damaskus dalam menyelamatkan Sri Rahayu patut diapresiasi. “Tanpa jejaring yang kuat antara KBRI Damaskus, pemerintah Suriah, dan tokoh masyarakat, mustahil dapat mengemban misi utama perlindungan WNI di tengah gejolak konflik Suriah ini,” ujar Djoko.

Penyelamatan TKI dari wilayah konflik di Suriah, menurut Pejabat Fungsi Konsuler merangkap Penerangan Sosbud KBRI Damaskus, AM Sidqi, bukan kali pertama.

Menurutnya, KBRI Damaskus juga menyelamatkan seorang TKW asal Subang bernama Casih bt Waan dari kepungan ISIS di Deir Ezzor. Casih kala itu dievakuasi menggunakan helikopter tentara Suriah.

Sejak konflik meletus di Suriah pada 2011, KBRI Damaskus telah memulangkan sebanyak hampir 13 ribu orang WNI dari Suriah ke Indonesia. bbc/licom

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Joko Andi Setiawan (Probolinggo), Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

www.lensaindonesia.com

PATGULIPAT

4

Edisi 129/ 21 - 27 Maret 2016

Aksi Main Copot Jaksa Agung Demi Kepentingan Pribadi

Bupati Ogan Ilir Sumatera Selatan Ahmad Wazir Nofiandi.

NYANYIAN PNS BONGKAR HOBI BUPATI OGAN ILIR Kebiasaan buruk Ahmad Wazir bukanlah kebiasaan baru. Sejak kuliah kerap menghisap sabu. Kabar itu pun sempat berembus ketika Pilkada. Banyak pihak meragukan Ahmad Wazir bersih dari narkoba. Kabar itu kini terbukti.

TERTANGKAPNYA Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi menyengat perhatian publik. Ulah bujangan berusia 27 tahun itu seumpama pepatah, ‘karena nila setitik rusaklah susu sebelanga’.

Maklum, hobi teler sang Bupati kini telanjur mencoreng nama Ogan Ilir.

Pada Minggu 13 Maret 2016, azan Magrib sebenarnya belum lama berkumandang di Kelurahan Karang Jaya Palembang Sumatera Selatan, ketika sebuah keributan kecil pecah di pintu pagar rumah milik Ahmad Wazir Nofiadi.

Muasalnya, ada sejumlah petugas dari Badan Nasional Narkotika (BNN) hendak meringsek masuk ke dalam rumah.

Empat jam bertahan, ketegangan pun akhirnya memuncak. Rumah pribadi milik Bupati Ogan Ilir Sumatera Selatan itu pun didobrak paksa.

Negosiasi rupanya tak membuahkan hasil.

Letusan senjata pun beberapa kali terdengar. Ribut mulut yang dari Magrib sudah berlangsung mulai berkurang.

Namun, ketegangan masih menusuk.

Minggu malam itu juga, sebanyak 18 orang akhirnya diamankan. Dua petinggi Kabupaten Ogan Ilir, yakni Bupati Ahmad Wazir Nofiadi www.lensaindonesia.com

dan Wakilnya Ilyas Panji Alam termasuk di dalamnya.

“Saat penangkapan ada perlawanan dari mereka, jadi tidak mendapatkan barang bukti. Alat hisap dihilangkan, sisa sabu juga tidak ditemukan,” kata Kepala BNN Komjen Budi Waseso, Selasa (15/3/2016).

Pemeriksaan urine di tempat pun terpaksa dilakukan. Alhasil, 13 orang akhirnya dilepaskan.

Sementara itu, lima lainnya, yakni Ahmad Wazir Nofiadi, Murdhani (penjaga rumah), Faizal Rochie (PNS RS Ernaldi Bahar), Juniansyah (Swasta), dan Deny Afriansyah (PNS) terpaksa diamankan.

Tertangkapnya Bupati Ahmad Wazir Nofiadi sontak menyentak. Kabar penangkapan di rumah pribadi, yang konon ceritanya sedang digunakan pesta sabu itu dalam hitungan menit menjadi perbincangan publik.

Maklum, bupati muda yang baru berusia 27 tahun dan masih bujangan itu baru saja menjabat 37 hari di kursi Bupati Ogan Ilir. “Buat malu masyarakat saja. Terlebih lagi, kami warga Ogan Ilir,” kata Sumarni, warga Palembang.

Dari keterangan yang didapat, kebiasaan buruk Ahmad Wazir, sesungguhnya bukanlah kebiasaan baru. Kabar itu pun sempat berembus ketika Pilkada. Banyak pihak meragukan Ahmad Wazir bersih dari narkoba.

“Kalau saya sudah bukan hal baru. Memang dari sejak kuliah seperti itu (Bupati ogan Ilir),” kata seorang teman dekat Ahmad Wazir yang meminta namanya dirahasiakan.

Namun, entah bagaimana caranya, masih menurut sumber tadi, Ahmad Wazir diketahui sempat menghentikan sementara kecanduan narkoba itu ketika hendak mengikuti tes kesehatan, saat pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015.

Terbukti, ia pun dinyatakan lolos kesehatan dan tidak tersangkut narkoba. Darahnya bersih berdasarkan pengakuan sejumlah dokter. “Tidak ada indikasi pengguna narkoba waktu tes kesehatan,” kata Ketua Ikatan Dokter Indonesia Sumatera Selatan dr Rizal Sanif.

Dari pengakuan Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN) Komjen Budi Waseso, operasi tangkap tangan BNN terhadap Bupati Ogan Ilir bukan tanpa disengaja. Nama Ahmad Wazir memang sudah muncul setidaknya selama tiga bulan di lingkaran petugas BNN. Namanya muncul dari nyanyian seorang pegawai negeri sipil di Rumah Sakit Jiwa Palembang, bernama Faizal Rochie yang diamankan sebelumnya oleh BNN. “Bandarnya ditangkap di luar. Dari keterangannya kita terus gali, telusuri saksi-saksi dan kita tangkap pelaku atas nama AWN (Bupati Ogan Ilir),” kata Budi Waseso.

Sebab itu, setelah semuanya dipastikan lengkap.

Penggerebekan pun dilakukan.

Dan, hasilnya memang mengejutkan. Bupati yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saat Pilkada lalu itu tak bisa mengelak lagi. Sabu-sabu terbukti mengalir di darahnya.

“Dari tes urinenya mengandung metamfetamin.

Kemungkinan baru menggunakan saat akan disergap,” kata Kepala Bidang Pemberantasan BNN Sumatera Selatan Minal Alkarhi.

Di Jakarta, Kementerian Dalam Negeri pun merespons segera temuan BNN tersebut.

Ulah nakal bupati baru, Ahmad Wazir, pun langsung berbuah teguran. “Menyedihkan dan mengecewakan sebagai kepala daerah harusnya memberi contoh kepada warganya malah menunjukkan perilaku yang tidak benar,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Jelas penangkapan bupati

pertama hasil pilkada serentak 2015 ini serasa mencoreng cerita kesuksesan pilkada yang digelar 9 Desember 2015 tersebut.

Apalagi, sang bupati muda ini ternyata baru saja mencicipi sebagai bupati baru 37 hari, atau belum genap dua bulan. “Saya pertimbangkan untuk usulkan diberhentikan,” kata Tjahjo.

Kegeraman Tjahjo pun dibuktikannya. Sehari usai mendapat kepastian BNN soal status Ahmad Wazir. Surat pemberhentian sementara Bupati Ogan Ilir pun diterbitkan. “Hari ini (Selasa, 15/3) saya bisa teken. Besok (Rabu, 16/3) sudah bisa diganti,” kata Tjahjo, Selasa (15/3/2016).

Dengan begitu, terhitung Rabu 16 Maret 2016, maka tampuk kepemimpinan Kabupaten Ogan Ilir akan diserahkan ke Wakil Bupati Ilyas Panji Alam. “Harus siaplah. Saya dibantu Sekda.

Pemerintahan masih jalan,” kata Ilyas menanggapi keputusan Mendagri di Palembang.

Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat sepertinya mulai mengembuskan isu untuk pemberhentian terhadap Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi. “Apakah rapat paripurna pemakzulan, atau seperti apa. Kami masih menunggu hasil,” kata Ketua Komisi IV DPRD Ogan Ilir Azmi A Hadi.

Di luar itu, penangkapan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi menjadi bukti kesekian bahwa Indonesia memang sedang dibekap narkoba.

Ahmad Wazir mungkin cuma bernasib sial. Sisanya, mungkin banyak yang kini sedang berwaspada diri takut dicokok oleh BNN. Entah itu menteri, anggota DPR, atau mungkin si tukang sapu bisa saja terjerat. har/anw/asp/vv

JAKSA Agung HM Prasetyo sebagai salah satu pimpinan institusi penegak hukum, diduga melakukan abuse of power.

Dugaan penyelewengan kekuasaan itu dilakukan dalam urusan copot-mencopot posisi para jaksa karir, yang dengan semena-mena dijatuhkan atau diturunkan. Padahal, tidak ada alasan kuat untuk melakukan pencopotan.

Koordinator Divisi Advokasi LBH Jayakarta, Lambok Gurning menyampaikan, sebagai aparat penegak hukum, seharusnya Jaksa Agung tidak melakukan tindakan yang malah merugikan penegakan hukum itu sendiri, dengan cenderung memaksakan kepentingan pribadi, dengan melakukan pencopotan dan pemutasian para jaksa.

“Ada kewenangan melakukan mutasi, namun faktanya, Jaksa Agung lebih mengedepankan kepentingan pribadinya dalam melakukan mutasi. Tidak memiliki ukuran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Lambok.

Lebih jauh, dia menyampaikan, dalam menata sistem di Kejaksaan Agung, seharusnya ada upaya reformasi yang sehat. Namun, Jaksa Agung malah cenderung memaksakan dan mengutamakan kepentinganpnya sendiri. Dengan model seperti itu, sampai kapan pun Kejaksaan tidak akan pernah bisa dipercaya dalam penegakan hukum.

“Sudah jelas, sejumlah jaksa harus menanggung derita akibat kebijakan subyektif HM Prasetyo yang main gusur dan main copot, padahal tidak ada pelanggaran yang harus dijadikan alasan untuk itu. Lagi pula, jangan dicari-cari lah dalil agar seseorang digusur dan dicopot,” ujar Lambok.

Dia meminta Presiden Jokowi dan Komisi Hukum DPR agar menegur keras Jaksa Agung HM Prasetyo, serta melakukan evaluasi terhadap kinerjanya.

“Jika hanya mengandalkan pengawasan internal dan juga pengawasan eksternal Komisi Kejaksaan, rasa-rasanya sia-sia saja. Selama ini pun tidak terlihat kinerja nyata kok,” pungkas Lambok.

Untuk diketahui, Mangasi Situmeang yang merupakan Jaksa karir di institusi Adhiyaksa itu memenangkan gugatannya atas Jaksa Agung HM Prasetyo. Dia yang baru sekitar tujuh bulan bertugas sebagai Kepala Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pontianak itu tidak terima dengan pencopotannya sebagai Kajari.

Merasa tidak melakukan pelanggaran, Mangasi pun memberanikan diri melakukan gugatan terhadap Jaksa Agung HM Prasetyo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur.

Mangasi tercatat sebagai jaksa yang pertama kali menggugat Jaksa Agung atas pencopotan dari pangkat dan jabatan yang dilakukan HM Prasetyo.

“Saya ini ibaratnya adalah

Jaksa Agung HM Prasetyo.

anaknya Jaksa Agung sendiri.

Sebagai jaksa, ya Jaksa Agung adalah Bapak saya, tetapi koksaya sebagai anak hendak dihabisi,” ujar Mangasi di Gedung Kejaksaan Agung.

Tentu saja, setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, lanjut Mangasi, dia pun memberanikan diri melakukan gugatan terhadap Jaksa Agung.

“Saya tidak melakukan tindak pidana. Saya tidak mengerti mengapa harus dicopot dari posisi saya sebagai Kajari Pontianak,” ujarnya.

Mangasi mengaku, sebelum melakukan gugatan, dirinya beberapa kali mencoba membangun komunikasi Jaksa Agung.

“Saya kirim pesan singkat beberapa kali, saya komunikasi lewat Karo Umum di Kejagung, juga mencoba menghubungi beliau, namun tak direken. Saya kan manusia juga, dan saya tidak mau menistakan diri saya hanya karena jabatan. Maka saya putuskan menggugat Jaksa Agung lewat PTUN,” papar dia.

Menurut Mangasi, sebagai jaksa, dia heran dengan sikap HM Prasetyo. Di kala Prasetyo berupaya mencitrakan dirinya bekerja dan menegakkan hukum, yakni dengan menghentikan kasus eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan dua eks pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, dia merasa malah hendak dihabisi oleh Jaksa Agung.

Dengan kemenangan gugatannya, Mangasi berharap ada eksekusi dan keadilan di korpsAdhiyaksa terhadap dirinya.

Seperti diketahui, Mangasi Situmeang memenangkan gugatan terhadap Jaksa Agung M Prasetyo di PTUN, Jakarta Timur.

Pengadilan menilai, pemutasian yang dilakukan Prasetyo terhadap Mangasi Situmeang yang saat itu menjadi Kejari Pontianak dianggap telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan terdapat unsur non yuridis.

“Karena dianggap melanggar, Jaksa Agung harus mencabut surat pemutasian saya dan membayar sanksi administrasi Rp 300 ribu,” katanya.

Sebelumnya, Mangasi telah diminta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk melakukan serah terima jabatan pada 1 September 2015, padahal surat keputusan penugasan Mangasi baru berakhir 14 September 2015.

Menanggapi putusan PTUN Jakarta Timur, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Amir Yanto menyampaikan, pihaknya langsung menyiapkan upaya hukum lanjutan.

“Akan melakukan upaya hukum banding,” ujarnya.

Namun, pria yang pekan lalu baru meraih gelar doktor itu belum memastikan, kapan pengajuan banding akan dilakukan. “Masih dipersiapkan,” ujarnya. hrm

PARLEMEN

5

Edisi 129/ 21 - 27 Maret 2016

DPR Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan KOMISI IX DPR RI menolak usulan kenaikan iuran jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan yang diusulkan pemerintah karena alasan yang diajukan tidak jelas.

“Saya sangat kecewa karena Pemerintah tidak bisa menjelaskan secara detail dan bertanggung jawab atas alasan kenaikan iuran itu.

Oleh karenanya, Komisi IX DPR RI minta kenaikan tersebut ditunda,” kata Anggota

Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago di Gedung DPR di Jakarta, Kamis (17/3/2016).

Irma mengatakan Komisi IX DPR meminta empat poin pertanggungjawaban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) terlebih dahulu sebelum menaikkan iuran karena masih belum memuaskan kinerja pelayanannya.

Menurut Irma, DPR mempunyai empat catatan dan

Bail Out Perbankan Bentuk Ketidakadilan PENANGANAN krisis perbankan dengan sistem bail out merupakan bentuk ketidakadilan.

Uang negara habis terkuras untuk menalangi bank-bank bermasalah. Itu adalah pengalaman masa lalu. Kini, sudah ada UU Pencegahan dan Penanggulangan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) yang baru saja disahkan DPR. UU ini menegaskan penanganan krisis harus melalui bail in.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyatakan hal tersebut usai memimpin Rapat Paripurna DPR, Kamis (17/3).

“Sekarang prinsip UU PPKSK tidak ada lagi istilah bail out, tapi bail in. Kalau bail out dulu ditalangi negara. Sekarang, kalau perbankan carnya tidak memenuhi syarat, dana diambil dari pemilik modal. Tidak ada kejadian lagi seperti masa lalu.”

UU ini sekaligus menjadi protokol krisis yang memberi solusi saat krisis perbankan terjadi.

Para pemilik modal perbankan harus bertanggung jawab bila banknya mengalami krisis. Uang rakyat dalam APBN tak boleh digunakan untuk keperluan menalangi bank gagal. “Harapannya, ini menjadi protokol krisis. Jadi kalau ada krisis, pasti tidak merugikan uang rakyat. Tapi, kembali ke pemilik modal,” ungkap politisi PAN itu.

Ditambahkan Taufik, UU PPKSK adalah UU prioritas yang dibutuhkan masyarakat dalam menghadapi krisis global. UU ini sudah mengalami pembahasan yang sangat panjang dan alot.

Bahkan, pada periode DPR lalu, UU ini gagal disahkan. Dulu banyak kepentingan para pemilik modal yang tak menyetujui lahirnya UU tersebut.

“Alhamdulillah kita bersyukur, sekarang kalau terjadi krisis ekonomi atau terjadi penarikan dana besar-besaran oleh masyarakat di suatu bank, sehingga membuat bank itu kolaps, kita sudah memiliki payung hukumnya,” ujar Taufik mh/riz kepada pers.

rekomendasi penting yang harus dilakukan sebelum ada kenaikan iuran. Pertama, pelayanan kesehatan yang belum memuaskan; kedua, kinerja BPJS terkait peningkatan kepesertaan Mandiri.

“Ketiga, audit investigasi terkait transparansi laporan keuangan/penggunaan anggaran. Dan, keempat mengenai laporan pendistribusian kartu Penerima Bantuan Iuran (PBI),” ujarnya.

Menurut dia, sebelum empat poin tersebut dilakukan dan diselesaikan BPJS Kesehatan, maka Komisi IX DPR tetap tidak akan menyetujui kenaikan tarif tersebut.

Irma mengatakan, untuk mempertegas empat poin rekomendasi tersebut, Komisi IX DPR melalui Ketua DPR akan berkirim surat kepada Presiden Jokowi agar Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan yang akan berlaku per 1 April ditunda.

“Presiden diminta untuk menunda Perpres 19/2016 sampai dengan BPJS melaksanakan empat poin di atas sebagai pertanggungjawaban publik atas anggaran yang telah disetujui DPR untuk pengelolaan program jaminan kesehatan tersebut,” katanya. ima/ans

Ketua DPR Ingin Miliki Perpustakaan Parlemen Terbesar se Asia Tenggara Perpustakaan terbesar se Asia Tenggara di Parlemen adalah penggabungan antara perpustakaan MPR, DPR dan DPD. PERPUSTAKAAN MPR kembali mengadakan acara peluncuran buku, kali ini sebuah buku berjudul Penguatan Kelembagaan Wujud Sebuah Pengabdian karya Marzuki Alie. Menurut Ketua DPR Ade Komarudin ini adalah sebuah tradisi yang sangat bagus untuk dapat dilanjutkan oleh DPR dan MPR. “Terus terang saja, saya bercita-cita kalau dalam tempo sampai tahun 2019, dapat memiliki perpustakaan terbesar se Asia Tenggara yang ada di Parlemen ini. Jadi ini adalah penggabungan antara perpustakaan MPR, DPR dan DPD. Semua jadi satu yakni perpustakaan Parlemen,” ujar Akom saat memberikan sambutan peluncuran buku tersebut di gedung DPR, Senayan,

Jakarta, Kamis (17/3/2016).

Sementara itu, Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie juga berharap Lembaga DPR saat ini harus jauh lebih baik dari era yang sebelumnya, karena lembaga-lembaga demokrasi yang tumbuh dan berkembang sesuai amanat konstitusi harus disiapkan dengan baik, didalam rangka menunjang kinerja anggota Dewan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

“Dengan diberikan kewenangan yang lebih besar kepada lembaga DPR , yang diemban oleh anggota-anggotanya, tentu perlu adanya penguatan kelembagaan agar kinerja Dewan ini bisa dinilai baik sebagaimana yang diharapkan. Bila sebuah kewenangan seorang anggota Dewan

Ketua DPR Ade Komarudin.

yang besar tapi tidak ditunjang oleh penguatan kelembagaannya, maka yang terjadi dan muncul kepermukaan hanya karakter perorangan, sikap dan tingkah laku yang tidak menyenangkan bagi masyarakat. Dan harapan yang demikian besar dari masyarakat kepada Dewan ternyata tidak mampu terpenuhi,” papar Marzuki.

UU Disabilitas Diharapkan Jamin Hak Pendidikan dan Kerja MENJELANG masa reses anggota DPR masa akhir persidangan III, DPR menggelar Rapat Paripurna, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3/2016), salah satu agenda yang dibahas adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyandang Disabilitas menjadi UU. Menanggapi pengesahan UU tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Hetifah menyampaikan bahwa UU tersebut akan menjamin hak para penyandang disabilitas.

Hetifah mengharapkan pada implementasi UU Disabilitas, pemerintah harus menekankan hak pendidikan dan hak pekerjaan yang layak kepada para difabel. “Pengesahan UU Penyandang Disabilitas membawa banyak implikasi. Kita harus melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, bukan sekedar mengasihani mereka, khususnya hak pendidikan, hak berusaha dan bekerja” ujar Hetifah dalam rilis.

Selain itu, Hetifah juga mengapresiasi dibentuknya Komisi Nasional Disabilitas. Sebagaimana diamanahkan dalam UU tersebut, ketentuan dan tata kerja Komisi Nasional Disabilitas diatur melalui Peraturan Presiden. Ia mengharapkan komisi tersebut nantinya dapat mengawasi pelaksanaan UU Penyandang Disabilitas seperti diatur dalam UU. “Semoga Komisi Nasional Disabilitas bisa bekerja efektif dan pro aktif mengawasi pelaksanaan UU ini,” harapnya.

Sementara itu, Salman Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) asal Kota Balikpapan juga berkomentar atas disahkannya UU Disabilitas. Ia berharap agar UU ini memberi jaminan bagi para penyandang disabilitas dalam berbagai bidang.

“Kami menginginkan komitmen untuk memastikan penyandang disabilitas mendapat kemudahan fasilitas dalam berbagai bidang seperti pendidikan, hukum dan sosial. Saat ini untuk sekolah bagi penyandang disabilitas masih jauh dari harapan. Berbagai fasilitas, guru dan kurikulum masih jauh ketinggalan dari sekolah normal,” ungkap Salman.

Salman berharap bahwa UU ini dapat segera disosialisasikan dan dijalankan agar pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terpenu ek/nt hi.

Irma Suryani Chaniago.

Mimpi Marzuki pada saat dia memimpin Lembaga DPR pada periode yang lalu, agar DPR dapat menjadi lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itulah dia melakukan pengkajian tentang keberadaan posisi DPR pada saat itu dari sudut pandang publik.

“Seorang Pimpinan DPR bukanlah seorang chairman,

yang bisa memerintah anak buahnya. Tapi hanya sebagai seorang speakers atau juru bicara yang mengkoordinasikan semua aktifitas kegiatan di kedewanan ini, jadi secara substansi saya tidak mungkin melakukan perubahan kepada anggota Dewan, tapi ada sisi lain yaitu dari sisi Kesetjenan. Dimana Setjen bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan,” ujarnya.

Marzuki menghimbau kepada Partai Politik agar memberikan pendidikan politik kepada kadernya. Tanggungjawab partai politik manakala partai tersebut mengirmkan kadernya ke lembaga Legislatif. Pesan Marzuki kepada Akom yang hadir dalam acara itu, bila nanti dipilih dan dipercaya sebagai Ketua salah satu Partai, agar kadernya yang ditempatkan di DPR, haruslah orang-orang yang bisa dipercaya sebagai negarawan untuk memimpin lembaga tinggi dep/mp/run negara itu.

DPR Minta Pemerintah Buat Cetak Biru Subsektor Peternakan

Ketua MKD Surrachman Hidayat.

MKG Minta Data LHKPN ke KPK Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) meminta data anggota DPR yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketua MKD Surrachman Hidayat dalam keterangan pers di ruang MKD Gedung MPR/DPR/DPD di Jakarta, Kamis mengatakan data yang dimintakan ke KPK tersebut akan digunakan untuk mengirimkan surat permintaan memenuhi LHKPN ke masing-masing anggota DPR yang belum menyerahkan.

“Surat permintaan ke pimpinan DPR RI agar meminta KPK memberikan daftar anggota DPR yang belum

menyerahkan LHKPN sudah disampaikan pada 14 Maret lalu,” kata Surrachman.

Ia mengatakan, pimpinan DPR tentu sudah menindaklanjuti permintaan MKD itu dan mengirimkan surat ke KPK. Meski demikian hingga saat ini, kata Surrachman, pihaknya belum menerima data tersebut dari KPK. “Kita akan tetap berkirim surat ke anggota DPR RI untuk mengingatkan agar segera menyerahkan LHKPN, meski data dari KPK belum kami terima,” paparnya.

MKD dalam masa persidangan III, menerima empat pengajuan dari masyarakat dan satu imbauan dari kelompok masyarakat.

Dari empat pengajuan, tiga diantaranya diputuskan untuk tidak ditindaklanjuti karena berbagai pertimbangan termasuk alat bukti yang kurang dan pencabutan pelaporan. Satu pengajuan masih dalam proses verifikasi.

Dalam laporan kinerja MKD pada masa persidangan III tersebut, Surrachman didampingi oleh pimpinan MKD lainnya Muhammad Syafii dan Maman Imanulhaq. MKD bekerja sesuai dengan Peraturan DPR nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik anggota DPR dan Peraturan DPR nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehorma pan/ans tan DPR.

PEMERINTAH diminta segera untuk membuat cetak biru subsektor peternakan sapi agar permasalahan tingginya harga daging sapi dan minimnya pasokan di dalam negeri, dan tidak hanya menyelesaikan masalah tersebut dengan mengambil jalan pintas saja.

“Cetak biru itu menjadi bagian penting, apakah kita ingin swasembada daging atau swasembada sapi. Indonesia perlu keduanya, swasembada daging yang disuplai dari dalam negeri. Pemerintah membutuhkan cetak biru subsektor peternakan tersebut,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Firman Subagyo, di Jakarta, Kamis (17/3/3016).

Menurut Firman, yang diperlukan oleh Indonesia saat ini adalah kombinasi dari swasembada daging dan juga swasembada sapi. Hal tersebut berarti bahwa suplai daging sapi untuk masyarakat didatangkan dari pasokan dalam negeri. “Sekarang, untuk bibitan saja masih belum bisa memenuhi, sesungguhnya dua hal tersebut harus paralel. Untuk mendukung cetak biru tersebut, juga harus disiapkan peta kebutuhan nasional dan juga peta produksi nasional,” kata Firman.

Menurut Firman, setelah pemerintah selesai memetakan dan memvalidasi data-data tersebut, maka kemudian bisa menyiapkan regulasi baru yang dibentuk setelah ada koordinasi lanjut dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan juga pelaku usaha.

Terkait dengan permasalahan daging sapi tersebut, beberapa waktu lalu pemerintah telah memutuskan untuk memperluas asal pemasukan daging dari negara yang belum bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK) dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah oleh Presiden Joko Widodo pada 8 Maret 2016 lalu.

Firman menanggapi bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tersebut bukan merupakan solusi jangka panjang untuk permasalahan daging dan sapi tersebut. Langkah yang diambil pemerintah itu dinilai hanya sebagai penyelesai masalah dalam jangka waktu singkat.

“Peraturan Pemerintah tersebut seperti pemadam kebakaran saja, tidak menyelesaikan masalah. Yang ingin diselesaikan adalah persoalan dari tahun ke tahun, PP ini menyelesaikan secara instan saja,” kata Firman.

Saat ini, Kementerian Pertanian tengah menyiapkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) terkait dengan perluasan asal pemasukan daging dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku. Aturan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah yang ditandatangani Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Nantinya, dengan Indonesia bisa melakukan importasi daging sapi dari negara-negara yang belum terbebas dari PMK tersebut diharapkan mampu menurunkan harga daging sapi yang masih tinggi di tingkat konsumen saat ini. Importasi tersebut hanya bisa dilakukan oleh BUMN dan BUMD. vi/ans www.lensaindonesia.com

ANALISA

6

Edisi 129/ 21 - 27 Maret 2016

Ibas: Banyak yang Menilai Ibu Ani dan Pramono Edhie Layak jadi Capres 2019 Kegiatan “SBY Tour De Java” yang digelar Partai Demokrat sebagai persiapan pencapresan Ani Yudhoyono dan Pramono Edhie.

PUTRA bungsu Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono, Edhi Baskoro Yudhoyono menyangkal tudingan yang menyebut-kan kegiatan “SBY Tour De Java” yang digelar Partai Demokrat sebagai persiapan pencapresan. Pria yang akrab disapa Ibas ini menjelaskan, kegiatan itu hanya ajang nostalgia sekaligus silaturahmi dengan warga sambil menyerap aspirasi.

“Ini sebenarnya kegiatan rutin Partai Demokrat. Yang spesial tahun ini, kegiatan dipimpin langsung oleh Pak SBY selaku Ketum Demokrat sekaligus Presiden keenam RI,” ujar Ibas.

Ibas menegaskan, partainya tak ingin terburu-buru menentukan siapa yang bakal diusung, mengingat pelaksanaan pilpres masih sekitar 3 tahun lagi. Berikut penjelasan Ibas selengkapnya; Setelah sempat ‘puasa’ presta-si di pileg dan pilpres 2014, apa ambisi Partai Demokrat di Pemilu 2019?

Tentunya keinginan Partai Demokrat sama seperti partaipartai lain, yakni ingin berhasil di Pemilu 2019. Apakah itu legislatif, maupun pilpres. Namun, kami tidak ingin mendahului karena Belanda masih jauh. Kami masih berkonsentrasi dulu dalam konsolidasi internal, mulai dari pusat sampai daerah.

Tapi apakah sudah ada bisik-bisik di internal Demokrat soal siapa yang akan dijagokan pada Pilpres 2019?

Seperti yang saya bicarakan tadi. Setiap partai punya strategi untuk itu. Tapi kami tidak ingin berwacana dulu. Kami ingin fokus konsolidasi internal dan mempersiapkan pesta demo-

Edhi Baskoro Yudhoyono dan Ani Yudhoyono.

krasi yang ada di depan mata dulu, yakni pilkada serentak tahun 2017 dan 2018. Dan Alhamdulillah, pada pilkada 2015 kemarin, target keme-angan kami tercapai, bahkan lebih.

banyak yang mengelu-elukan, menghormati, mengagumi dan berharap beliau maju kembali.

Tapi secara undang-undang itu tidak memungkinkan. Dan kami mengikuti aturan yang berlaku.

Dengan pileg dan pilpres yang digelar serentak, tentunya setiap parpol harus punya capres yang diusung bila mau suara legislatifnya meningkat...

Itu perlu didiskusikan lagi.

Saya jadi teringat pada pemilu 2004. Saat itu Demokrat bukan pememang pemilu, tapi berhasil mengusung capres. Dan pada 2009, kami menang pileg dan pilpres. Meskipun akhirnya kami kecewa harus di posisi 4 dan absen di pilpres. Jadi, apakah benar seorang tokoh yang punya popularitas tinggi, maka menang. Dan apakah popularitas figur bisa mempengaruhi suara parpol, tentunya perlu diskusi kembali.

Bagaimana dengan Ibu Ani yang juga banyak dijagokan untuk maju bertarung?

Kalau itu silakan tanya langsung kepada Ibu Ani. Tapi kita akui, memang banyak kader Demokrat yang berpikiran seperti itu. Para kader berpendapat, tokoh-tokoh seperti Ibu Ani, Pak Pramono Edhie layak untuk diusung. Atau kami ambil lagi tokoh-tokoh yang dulu sempat ikut konvensi capres Partai Demokrat di tahun 2014. Tapi yang pasti, kami masih menggodok nama-nama tersebut. Termasuk membuka peluang di luar namanama itu, misalnya seorang Gubernur yang mumpuni atau anggota DPR yang juga layak. Tetapi biarlah itu berjalan secara alami saja. Kami tidak mau berwacana dulu soal itu.

Sejauh ini, popularitas SBY masih tinggi?

Saya tegaskan, Pak SBY su-dah 10 tahun menjadi presiden atau dua periode. Dan tentunya itu cukup jadi alasan bagi SBY untuk tidak maju kembali sebagai presiden. Tetapi kami tidak menampik, kalau masyarakat kita masih

Anda sendiri siap bila ditugaskan partai untuk maju?

Kalau itu saya akan jawab bahwa saya tidak akan mencalonkan diri. Jangan sampai masyarakat menilai seolah-olah Partai De-

mokrat ambisi besar untuk terus menguasai pucuk pimpinan di negeri ini. Masa itu akan datang silih berganti. Tapi tidak menutup kemungkinan memang semua parpol berharap menang di pemilu, apakah itu legislatif ataupun presiden.

Terkait penjaringan calon, apakah Demokrat akan kembali bikin konvensi capres seperti tahun 2014?

Jujur saja, kita belum seperti negara-negara maju dalam menentukan capres yang akan diusung. Masyarakat kita belum banyak mengetahui soal tujuan dilakukan konvensi capres. Padahal dalam konvensi kemarin, Partai Demokrat ingin tunjukan kader-kader yang kred-ible, ternyata masyarakat kurang menangkapnya. Tapi apakah kami akan lakukan lagi model konvensi, itu juga masih kami kaji kembali. Tapi siapa pun nanti yang akan maju dan dipilih masyarakat, saya berharap tatanan yang sudah kita bangun tidak sampai hilang. Kemarin saat proses transisi kepemimpinan Pak SBY dengan Pak Jokowi, itu kita lihat sangat bagus sekali. Ini merupakan pendidikan politik yang baik untuk ke depannya agar terus dipertahankan.hrm

Amzulian Rifai: 70 Tahun Merdeka, Pelayanan Publik Masih Terpuruk BERGELAR profesor hukum tata negara dan besar dan malang melintang menimba ilmu di berbagai negara, belum membuat Amzulian Rifai puas. Sekarang dia menjajal berkiprah di tingkat nasional sebagai ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Menurut dia, ORI bukan lembaga sembaragan. Bahkan dia berani menyebut lembaga yang dia pimpin ini menentukan nasib sebuah bangsa. Bagaimana tidak, ORI mencatatkan ada 4 misi.

Di antaranya melakukan tindakan pengawasan, menyampaikan saran dan rekomendasi serta mencegah maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik. Kedua, mendorong penyelenggara negara dan pemerintah agar lebih efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Ketiga, meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaraan hukum masyarakat dan supremasi hukum yang berintikan pelayanan, kebenaran serta keadilan.

Terakhir, mendorong terwujudnya sistem pengaduan masyarakat yang terintegrasi berbasis teknologi informasi.

Faktanya, pelayanan publik di Indonesia masih terpuruk, menurut Amzulian.

Dia mengamati pegawai negera atau pun pegawai negeri sipil (PNS) banyak yang tidak melayani warga negara dengan tulus.

Padahal, warga negara berhak mendapatkan pelayanan maksimal. Sebab mereka sudah membayar pajak untuk itu.

“Negara ini lama dijajah, dan banyak orang yang ingin jadi pejabat, PNS, dan pegawai negara.

Itu warisan penjajahan Belanda yang masih sangat kuat. Istilah PNS di Indonesia saja sudah salah.

Seharusnya public servant atau pelayan publik. Di Indonesia pegawai negeri jadi cita-cita,” kata Amzulian.

Menurut dia, perlu perubahan total di usia Indonesia yang sudah menginjak 70 tahun ini. Pelayanan publik perlu diawasi ketat agar tidak lagi timbul penyimpangan.

Bagaimana kiat Amzulian mengawal pelayanan publik agar membaik? Sektor mana saja yang menjadi prioritas pengawasan ORI? Berikut kutipan selengkapnya: Kedudukan Anda sebagai akademisi sudah sangat mapan, bahkan status Anda profesor hukum. Sosok sekelas seharusnya duduk di lembaga lebih besar. Mengapa memilih Ombudsman?

Tim panitia seleksi Ombudsman pun tanya ke saya, apa tidak salah dengan pilihan ini. Karena saya melepas semua jabatan saja.

Saya melepas sebagai komisaris BUMN, PT Pupuk Sriwijaya, saya mundur dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan kantor pribadi saya di Palembang dinonaktif. Saya sebagai orang

tata negara melihat, Ombudsman ini lembaga yang sangat strategis.

Yang diutamakan kan sarjana hukum. Tapi banyak orang yang menganggap Ombudsman tidak seperti itu. Secara pribadi, timingnya pas. Saya di daerah sudah mendapatkan semua di kampus.

Sebagai dekan, komisaris, sekertaris senat dan segala macam. Sementara pensiun saya ini masih lama. Usia saya 51 tahun. Di kantor saya sendiri banyak muncul anakanak muda yang sudah bisa menggantikan. Saya ingin menjadi suasana baru, jadi tolak ukur bukan soal duit. Saya ingin mengabdi dengan skup yang lebih besar.

Saya pernah seleksi hakim MK, tapi tidak terpilih.

Anda terlalu cepat untuk meraih profesor?

Nggak juga. Ini karena saya adalah orang yang disiplin. Satusatunya yang saya punya itu mental disiplin. Saya bangun sebelum subuh, saya aktif menulis, saya sampai di kantor pasti jam 07.00 WIB. Ini saya lakukan di Palembang juga.

Sejak 2010 sampai 2014, jumlah laporan keluhan pelayanan publik meningkat pesat sampai 6.000 laporan.

Laporan itu ditindaklanjuti oleh ORI dengan menginvestigasi dan memberikan rekomendasi ke terlapor. Sejauhmana investigasi ORI ditindaklanjuti oleh lembaga negara atau pun institusi publik?

Kalau kita bicara rekomendasi, diikuti atau tidak diikuti, itu kan cerminan bobrok atau tidak bobroknya institusi di republik ini.

Kalau mereka tidak bobrok, itu pasti dipatuhi. Begitu juga sebaliknya, kalau institusi kita banyak yang bobrok, rekomendasi ORI tidak akan ditindaklanjuti.

Karena patuh terhadap rekomendasi Ombudsman ini kepentingan terlapor. Saya yakin rekomendasi kami benar. Jadi dalam menindaklanjuti ini bukan kepentingan Ombudsman.

Sebab lembaga atau instutusi publik harus merebut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga itu. Misalnya ditemukan penyelewengan pengurusan administrasi mengurus sertifikat atau kesulitan mengurus IMB. Kalau lembaga itu patuhi rekomen lembaga tersebut, itu akan menguntungkan. Ini yang perlu dibangun. Makanya saya dorong kepada staf kita kalau ada rekomendasi, kejar saja itu. ORI harus terus kawal sampai rekomendasi itu ditindaklanjuti. Kalau belum ditanggapi, kirim surat sampai 3 kali. Kalau tidak ditindaklanjuti, publikasikan ke media, lapor ke presiden, dan DPR. Kalau ada celah hukum, pidanakan saja. Payahnya, institusi atau pun lembaga di Indonesia, baru berwibawa jika ada ancaman masuk penjara. peb/sua

Jenderal Badrodin Haiti: Polisi Labil Biasanya Karena Selingkuh, Jika WIL Hamil Pasti Ganggu Psikologis seterus-nya, dan ini membuat dia labil,” ujar Badrodin. Berikut petikan wawancara selengkapnya:

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

KEPALA Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti mengakui ada saja anggota Kepolisian yang labil. Labilnya anggota polisi tertentu karena beban pikiran dan faktor-faktor psikologis yang meng-gelayuti mereka.

“Sejauh ini, anggota yang labil sebagian besar disebabkan oleh adanya persoalan inter-nal dirinya, yaitu persoalan WIL (Wanita Idaman Lain). Itu yang masih paling mendominasi. Kalau persoalan perekonomian kayaknya tidak terlalu.

Sebab, persoalan ekonomi masih bisa diselesaikan dengan berbagai cara atau jalan keluar dengan berbagai usaha. Kalau persoalan WIL, www.lensaindonesia.com

wah tak semua siap meng-hadapinya,” ungkap Jenderal Badrodin Haiti, beberapa waktu lalu.

Badorin menegaskan, setiap anggota yang memiliki persoalan dengan WIL, jika sampai ke institusi, pasti akan dijatuhi hukuman yang tidak ringan; mulai sanksi kepangkatan hingga sanksi berat lainnya.

“Nah, kalau ada anggota yang memiliki masalah dalam rumah tangganya terkait WIL, inilah yang menimbulkan efek banyak atau multiplier effect kepada si anggota. Bisa karena tak siap bercerai, urusan anak-anaknya, keluarga besarnya. Tekanan psikologis pun kian menumpuk dan

Apakah ada prosedur penanganan anggota polisi labil di Kepolisian?

Kalau dimulai dari proses rekrutmen semua sesuai standar. Artinya, pada saat rekrutmen jika terlihat ada persoalan psikologis yang labil, ya pastinya sudah tidak diterima. Dan pada saat rekturmen kan ada tes psikologi. Kita kan memiliki Biro Psikologi. Nah, kalau dikarenakan penugasan khusus, seperti ke daerahdaerah khusus, misalnya ke Poso, ke Papua, di Kepolisian ada prosesdur rolling. Penugasan ke daerah-daerah seperti itu dilakukan pergantian setiap enam bulan sekali. Dibuat rotasi. Itu perlu untuk menghindari kejenuhan dan sejumlah tekanan di dalam melaksanakan tugas.

Kalau itu ya rutin dilakukan.

Jadi, selain faktor WIL, faktor apa lagi yang memungkinkan anggota polisi menjadi labil?

Memang banyak faktor, ya bermacam-macam sih. Misalnya, untuk anggota yang di Melawi, Kalimantan itu, yang membunuh anaknya, itu

berkaitan dengan kepercayaan pribadi si anggota. Dia seperti kerasukan oleh suara-suara, berhalusinasi, seolah-olah itu bisikan yang harus dilaksana-kannya, sebagai persembahan kepada kekuatan tertentu maka dia membunuh anaknya. Faktor seperti itu sangat jarang terjadi. Tetapi memang ada yang seperti itu kan.

Apakah ada pola penanganan lainnya yang harus dilakukan untuk menghindari adanya anggota yang labil?

Sebenarnya, anggota yang sudah mulai mengalami peruba-han sikap atau perilaku, mestinya dapat direspons dengan cepat oleh pimpinannya. Biasanya sih pimpi-nan di kesatuannya, misalnya, cepat mengetahui kondisi anak buahnya. Maka, pimpinannya perlu mengajak bicara si anggota yang dimaksud. Diajak ngobrol, diskusi dan mengetahui apa saja persoalan yang membuatnya begitu. Meskipun tidak semua pimpi-nannya bergelar psikolog, tetapi dengan berbicara dan mengobrol biasanya akan ada rasa plong dari si anggota karena persoalannya bisa disampaikan. Dan kemudian, bisa dicarikan solusinya yang baik atau disarankan melakukan solusi

atas persoalannya.

Bukankah di Kepolisian ada Biro Psikologi?

Di Kepolisian ada Biro Psikologi, yang bekerja sama den-gan para sarjana psikologi.Dan biasanya untuk anggota yang labil ya dikonsultasikan di sana. Juga untuk persoalan-persoalan spontanitas dan laten kejiwaan, juga dibicarakan dan dicarikan solusinya.

Selain itu?

Di Kepolisian juga rutin di-lakukan tes Kesamaptaan jasmani dan rohani. Pemeriksaan-pemeriksaan dilakukan secara berkala, enam bulan dan hingga sekali setahun. Nah, biasanya, dari tes-tes itu akan kelihatan anggota yang memiliki sympthom-sympthom (gejala-ge-jala) apakah memiliki persoalan dengan kejiwaan atau tidak. Harus kita pahami juga, meskipun sudah menjadi anggota polisi, dalam banyak persoalan di keluarga atau tekanan psikis, tidak semuanya memiliki daya tahan dan kekuatan yang bagus.

Ada saja yang kekuatannya lemah, nah di situlah dia kena.

Apakah perlu dilakukan

perubahan sistem rekrutmen dan atau sistem pelatihan?

Saya kira, kita sudah memiliki standar yang bagus. Memiliki pola rekrutmen yang baik. Dan sejumlah tes, juga cara penan-ganan anggota yang terkena sympthom-sympthon begitu. Yang mungkin perlu ditingkatkan adalah kecekatan pimpinannya di kesatuan. Pimpinannya harus mengajak bicara, diskusi atau membicarakan persoalan yang dihadapi anggotanya. Ini kan persoalan psikologis seseorang, jadi ya perlu pendekatan seperti itu.

Apakah Kepolisian menindak anggotanya yang labil?

Ya tentulah. Dan sanksinya tidak ringan. Hanya saja, untuk persoalan psikologis ya perlu pendekatan yang lebih baik. Yang tetap paling banyak saya dapat laporan sih adalah persoalan WIL. Misalnya, kalau WIL-nya hamil dan menuntut macam-macam, ya itu pasti akan meng-ganggu psikologis dia. Belum lagi tuntutan dari istri, keluarga, masyarakat, anak-anaknya, teman-temannya dan seterusnya. Yang pasti, kalau ada persoalan WIL, kita ambil sikap dan jatuhi sanksi. Mungkin di situlah si anggota tidak siap. hrm

7 Edisi 129/ 21 - 27 Maret 2016

Densus 88...

Sambungan Halaman 1 Diceritakan Marso, Densus menggeledah rumah korban yang juga merupakan TK Amanah Ummah di Dukuh Brengkungan, Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Klaten, Selasa (8/3/2016). Akibatnya, penggeledahan itu menimbulkan kegiatan belajar mengajar terhenti dan membuat anakanak ketakutan.

Dua hari setelah penangkapan pada Jumat (11/3/2016), anaknya dibawa pulang dengan dibungkus kain kafan.

Jasad almarhum kemudian dimakamkan, Minggu (13/3/ 2016) dinihari.

Kadiv Humas Polri Irjen Anton Charliyan membantah ada pelanggaran HAM dalam tewasnya Siyono usai ditangkap Densus 88. Alasannya, Siyono lebih dulu melakukan pemukulan terhadap polisi di mobil tahanan.

Saat itu, Siyono bersama seorang anggota Densus 88 yang menjaganya dan seorang menyupiri, sedang dalam pengembangan kasus untuk tersangka T alias W. Namun di perjalanan Siyono melakukan perlawanan terhadap anggota dan menyerang anggota yang mengawal dan akhirnya terjadi perkelahian di dalam mobil.

Siyono kelelahan dan lemas.

Anggota Densus 88 lalu membawanya ke RS Bhayangkara Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan medis. Ternyata nyawa tersangka tidak dapat ditolong dan meninggal dunia di rumah sakit.

“SY ditutup matanya, awalnya dia kooperatif. Tapi ketika sampai di suatu tempat, dia tidak mau menunjukkan (lokasi),” ucapnya.

Siyono kemudian meminta kepada anggota untuk membuka borgol dan penutup mata, baru bersedia menunjukkan lokasi tersebut. Siyono langsung melayangkan pukulan kepada anggota saat borgol dan penutup mata dibuka.

“Sehingga terjadi perkelahian itu, SY terbentur kepalanya, pingsan,” kata Anton.

SY kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Yogyakarta, namun nyawanya tidak tertolong dan meninggal dunia. “SY perakit pembuat senjata, punya keahlian khusus. Kelompok ini adalah kelompok JI, betul teroris. Bagaimana jika saat itu polisi kalah. Memang saat itu terjadi perkelahian. Perkelahian satu lawan satu, karena satu sopir,” ujarnya.

“Dari keluarga juga sudah menerima kematian tersebut.

Sudah diceritakan apa adanya.

Masyarakat jangan terprovokasi. Yang meninggal itu adalah benar-benar pentolan teroris.

Adapun ini masalah kecelakaan. Kalau anggota salah, kita tindak. Tidak ada tembakan.

Satu lawan satu. Yang pertama dipukul adalah anggota kami,” sambungnya.

Anton mengatakan Polri juga menyayangkan tewasnya Siyono. Sebab keterangan Siyono masih dibutuhkan untuk pengembangan penanganan kasus terorisme. “Tangan kosong

berkelahi, tidak ada satu peluru pun di tubuh SY. SY terbentur besi. Jatuh dan meninggal saat perjalanan,” sebutnya.

“Kedudukan SY strategis, sama dengan panglima perannya. Sangat berbahaya. Afliasi ke Al Qaeda. Belum ada keterkaitan dengan bom Thamrin atau juga belum ada kaitan dengan Santoso,” tuturnya.

Jika sebelumnya Polri menyebut kematian Siyono meninggal karena kelelahan setelah berkelahi melawan Densus. Namun kemudian, polisi seperti yang dinyatakan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Brigjen Pol. Arthur Tampi kematian Siyono akibat pendarahan di kapala disebabkan hantaman benda tumpul.

Sementara pihak keluarga setelah melihat kondisi jenazah Siyono menjelaskan kemungkinan terjadinya penyiksaan. Saat pergantian kain kafan dari jenazah tampak ada lebam pada kedua mata, lebam berwarna biru kehitaman di pelipis, hidung patah, kepala bagian belakang masih meneteskan darah segar. Pada kedua kaki dari paha sampai mata kaki bengkak berwarna hitam. Kuku jari kaki kiri hampir lepas.

Kematian Siyono pun menyulut kecaman kepada Densus. Ratusan warga Kota Solo dan sekitarnya menggelar aksi protes terhadap Detasemen Khusus (Densus) 88, sebagai respons atas kematian Siyono, warga Cawas, Klaten, yang meninggal dunia setelah ditangkap Densus 88.

Endro Sudarsono, koordinator demonstrasi, menjelaskan berdasarkan data dari Komnas HAM terdapat 118 orang yang meninggal dunia di tangan Densus 88. Peristiwa terakhir adalah Siyono yang meninggal dunia ketika dibawa Densus 88.

“Pembunuhan itu tanpa didasari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Itu termasuk kategori pelanggaran HAM yang sering dilakukan Densus, “ jelasnya, sebagaimana dilaporkan wartawan di Solo, Fajar Sodiq.

Menurutnya, Densus 88 kerap mengabaikan asas praduga tak bersalah. “Mereka sering menembak mati seseorang yang statusnya baru terduga tanpa adanya putusan pengadilan,” ujar Endro.

Massa dari Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan Yogyakarta menggelar unjuk rasa, Rabu (16/3/2015), di Kawasan Nol Kilometer menuntut dibubarkannya Densus 88.

Hal ini buntut dari penangkapan Siyono, warga Klaten terduga teroris yang ditangkap Densus 88 Sabtu (12/3/ 2016) dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Koordinator lapangan unjuk rasa, Muhammad Alaudin Azzam menyatakan, Densus 88 telah bertindak semena-mena dan sudah keluar batas.

“Dengan dalih melawan terorisme, Densus 88 telah

membunuh siapapun yang dianggap terduga atau terkait teroris, tanpa orang tersebut sempat memberikan suaranya,” ujar Azzam.

Menurutnya, Densus 88 telah banyak menghakimi orang-orang yang masih dianggap terduga teroris. Densus 88 juga tidak memberikan hasil yang signifikan dari pemberantasan terorisme.

“Jika ingin melawan terorisme, jangan dengan cara teror,” kata Azzam.

Netta S. Pane, Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) mengatakan penembakan yang kerap dilakukan Detasemen Khusus (Densus) 88 terhadap terduga teroris malah terkesan seperti algojo.

Ia mengatakan, tindakan Densus 88 layaknya algojo pengeksekusi mati. Ia berharap Densus 88 tidak melakukan penembakan sewenang-sewang.

Selain itu ia mengaku kecewa lantaran aksi penembakan malah mendapat apresiasi masyarakat. Padahal menurutnya bisa saja terjadi salah tembak.

“Jadi memang selama ini Densus 88 cenderung jadi algojo, sehinga mereka semenamena atas nama pemberantasan terorisme. Sayangnya banyak masyarakat yang permisif atas kejadian itu dan elitelit pemerintah juga membiarkan, padahal itu berbahaya karena orangyang belum tentu bersalah bisa saja jadi korban,” katanya, Minggu (13/3).

Ia menyarankan sebaiknya Densus 88 kembali menerapkan tugas utama kepolisian yaitu pelumpuhan target. Sebab ia meyakini anggota Densus 88 mampu melakukan pelumpuhan. Namun aksi tembak-tembakan lebih sering terjadi dengan dalih mempertahankan diri.

“Aksi-aksi jadi algojo itu tembak mati tersangka, terduga tersangka itu menyalahi tugas pokok Polri untuk melumpuhkan tersangka dalam kondsi apapun karena dia sangat terlatih,” ujarnya.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, eksistensi Densus 88 Polri harus diperbaiki.

“Selama ini kerja Densus 88 abai terhadap nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dan mendorong pentingnya mengungkap kelompok radikalis sampai akar-akarnya melalui penegakan hukum yang tegas, hampir semua terduga teroris berakhir mati,” katanya, Selasa, (15/3).

Namun yang mencurigakan, mengapa mereka harus ditembak mati tidak jelas. Terakhir berkaitan dengan kematian Siyono, warga Klaten yang diduga teroris. Dia mengatakan, penyebab kematian yang bersangkutan terkesan tidak jelas dengan berbagai alibi yang tidak masuk akal.

Argumen itu dikembangkan pihak Densus 88.

“Oleh sebab itu saya rasa penting melakukan evaluasi terhadap Densus 88 ini melalui perbaikan kualitas operasi.

Sebab apabila cara kerja Densus 88 masih seperti saat ini saya kira justru Densus 88 menjadi salah satu trigger semakin banyak gerakan radi-

kalis yang mengancam Indonesia,” ujarnya.

Jauh sebelumnya, Ismail Yusanto juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia juga mempertanyakan profesionalisme Densus. Menurutnya, dalam operasinya kerap melakukan salah tangkap. Menurut Jubir HTI ini, seharusnya ada tindakan hukum terhadap kesalahan-kesalahan itu. Namun selama ini Densus 88 nyaris tidak tersentuh. Bahkan ada dugaan, Kapolri sendiri, sulit mengendalikan Densus.

Pertanyaannya sebenarnya Densus 88 itu bekerja untuk apa dan untuk siapa. Tentu sangat berbahaya kalau kerja Densus seolah menjadi proyek mencari dana elit-elit tertentu di Kepolisian. Mengingat dana untuk Densus sangatlah besar.

Terakhir, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah menyiapkan alokasi anggaran hingga Rp 1,9 triliun Densus 88.

Belum lagi dana sumbangan dari negara-negara asing.

Tentu patut dipertanyakan kalau dana sebesar itu, yang juga dari rakyat, digunakan untuk membangun ‘mesin pembunuh’ yang tidak tersentuh hukum.

“Kita khawatir, Densus menjadi proyek karir, bagi orang-orang tertentu di kepolisian yang haus kekuasaan.

Ada dugaan selama ini karir di Densus termasuk ‘batu loncatan emas’ untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi.

Apakah demi karir, rakyat boleh dibunuh?” Ujar Ismail.

Ismail mengatakan pihaknya menolak keras Densus bekerja untuk asing. “Menjadi kaki tangan perang melawan terorisme yang dipimpin Amerika Serikat. Sementara kita tahu perang ala Amerika ini tidak lain hanya lah untuk kepentingan negara adi daya tersebut. Untuk memperkuat penjajahannya di negaranegara lain termasuk Indonesia. Perang ala Amerika ini pun secara jelas telah menjadikan umat Islam dan Islam menjadi target mereka. Tentu sangat menyedihkan kalau Densus menjadi bagian dari proyek asing ini,” sebutnya.

“Sesuatu yang sangat berbahaya, ketika institusi negara yang dibiayai rakyat mengabdi kepada kepentingan asing dengan menjadikan rakyat sebagai korban. Ini jelas kejahatan besar.

Kita setuju, bahwa apa pun yang meneror rakyat, yang mengancam rakyat, harus kita cegah dan hentikan. Termasuk teori yang dilakukan negara. Namun bukan berarti dilakukan tanpa koridor hukum. Adalah sangat berbahaya kalau dengan hanya tuduhan apalagi terduga terorisme, telah menjadi legalitas untuk memperlakukan seseorang dengan semena-mena, apalagi membunuhnya. Alih-alih menyelesaikan terorisme, tindakan seperti ini akan membangkitkan kebencian, dendam dan kemarahan baru bagi keluarga dan anak-anak korban di masa depan. Apakah ini yang kita inginkan?” Pungkasnya. far/hiz/min/bc/era

Terlalu...

Sambungan Halaman 1 “Saya mohon tidak dicalonkan sebagai gubernur, baik Jawa Timur maupun DKI Jakarta,” ujarnya. “Lalu Ibu (Megawati) terdiam saat itu,” tambah dia, Kamis (10/3/2016).

Alasan Risma yang utama adalah soal amanah. Ia ingin jaga kepercayaan masyarakat Surabaya yang telah memilihnya. Ia merasa bersalah jika harus seenaknya lompat ke Jakarta. “Saya kan nggak bisa mainin warga Surabaya,” ujarnya. Wacana pencalonan Risma sebagai Cagub DKI itu ternyata juga menggelitik politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surabaya Vinsensius Awey.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya itu sangat menyayangkan jika Tri Rismaharini yang baru saja dilantik se-

bagai Wali Kota Surabaya bersama Whisnu Sakti Buana, tiba-tiba harus mendapatkan tugas partai dengan konteks yang sama, yakni maju sebagai salah satu calon kepala daerah di lain tempat.

“Sangat disayangkan apabila Risma bertarung di Jakarta. Indonesia akan menjadi negara yang kuat apabila dibangun dengan baik oleh masing masing kepala daerah yang memiliki jejak rekam baik, berintegritas, kompetensi, kreatif, inovatif, good governance, cakap dalam memimpin,” kata Awey, Selasa (15/ 03/2016).

Awey juga berpendapat, seharusnya bangsa ini memberikan kesempatan kepada seluruh putra terbaiknya untuk bisa memimpin dan

Kematian...

Sambungan Halaman 1 Dengan demikian, menurut Mustofa, sulit membayangkan ada terduga teroris yang berani melawan bahkan sampai lepas dari kawalan.

“Ini adalah extra ordinary crime. Kejahatan tingkat tinggi, yang resiko dari kejahatannya dapat membunuh banyak orang. Maka dari itu, kebiasaan Densus, adalah ber-

main keras dan ganas, jika tidak mau saya sebut kejam,” sambungnya.

Mustofa juga mengatakan, kematian Siyono menyisakan banyak pertanyaan dan operasi Densus 88 ini patut diusut. Jika perlu, dilakukan audit total terhadap satuan khusus anti terorisme ini.

Mustofa mengutip per-

DPR...

Sambungan Halaman 1 Hal ini berkaitan dengan untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian,” tegas dia.

Di sisi lain, lanjut dia, Kompolnas seharusnya juga turun tangan dalam persoalan ini.

Menurutnya, Kompolnas memiliki tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian yang profesional, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat UU Kepolisian.

“Sepertinya Pak Luhut sebagai Ketua Kompolnas perlu memberikan masukan kepada Presiden agar Densus semakin profesional, dapat menyeret para terduga teroris ke meja pengadilan,” ujar dia.

Tak hanya itu, Aboe Bakar juga menghimbau agar anggaran yang diberikan pada Densus 88 untuk dikaji kembali.

“Bila diperlukan, anggaran tambahan untuk Densus yang kemarin diberikan kita hold dulu. Sampai ada penjelasan

Kontras...

Sambungan Halaman 1 Ia mengatakan, keluarga berhak untuk melapor dan mengadu. Keluarga perlu mengetahui terkait prosedur pengecekan seperti Autopsi, hasil visum, bukti-bukti, apakah Siyono saat itu di dampingi pengacara atau tidak. Mestinya, kata dia, prosedur terse-

but bisa dijawab Kepolisian.

Puri menilai, janggalnya tuduhan terhadap Siyono terdapat dari tertutupnya Polri dalam kasus ini. Belum lagi soal pemakaman yang cepat, keluarga yang tidak bisa bertemu dengan jasad Siyono menjadi tanda tanya besar kasus ini.

La Nyalla...

Sambungan Halaman 1

Ahok...

Sambungan Halaman 1 Total harta kekayaan Ahok pada 2012 atau sebelum menjadi gubernur tercatat Rp 12.458.296.063 dan USD 5.030. Setelah menjadi gubernur Jakarta pada 2014, hartanya naik menjadi Rp 21.

302.079.561 dan 3.749 Dollar AS. Harta kekayaan Ahok mengalami kenaikan sekitar Rp 8 miliar dalam kurun waktu 2012 sampai 2014.

Pundi-pundi kekayaan Ahok terdiri dari harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan 13 petak senilai Rp 15.050.480.000. Tanah dan bangunan tersebar di Belitung Timur dan Jakarta Utara.

Ada juga logam mulia senilai Rp 650 juta, surat berharga dari investasi sebesar Rp 2,595 miliar serta giro dan setara kas lainnya yang tercantum sebesar Rp 2.939.592.240.

Sejumlah harta kekayaan Ahok mengalami kenaikan ketika dia menjadi gubernur DKI. Misalnya harta berupa giro

dan setara kas mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yakni dari Rp 163.211.742 di tahun 2012 menjadi Rp 2.939.592.240 pada 2014.

Di talkshow yang ditayangkan salah satu stasiun televisi nasional pada Rabu (16/3/2016) malam lalu, Ahok blak-blakan soal harta kekayaannya. Dia mengaku sejumlah hartanya terutama yang berupa tanah mengalami kenaikan nilai jual.

Misalnya, sejumlah tanah di Pluit, Jakarta Utara yang dia beli dengan harga Rp 4,5 juta per meter kini NJOP-nya naik hampir 4 kali lipatnya.

Sementara untuk harta berupa giro dan setara kas dia dapat saat menjadi wakil gubernur yang berasal dari ‘bonus’ atas kinerja Pemprov DKI Jakarta yang menarik pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Dulu PBB ditagih oleh kami atas perintah Menteri Keuangan, sehingga Menkeu memberi kami 10 kali gaji. Lalu (DJP)

Dirjen Pajak DKI memberi kami 10 kali gaji. Setiap bulan kami mendapat hampir Rp 150 juta yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali,” ujar Ahok.

Namun begitu, dia mengaku tak memasukkan kendaraan pribadi ke laporan tersebut.

Penyebabnya adalah kendaraan pribadi Ahok sudah dijual.

Kini Ahok hanya menggunakan mobil milik perusahaannya.? “Saya memang dari dulu mobil saya ada di PT. Saya nggak pernah beli mobil pribadi dari dulu, ada 1 saya jual,” ujar Ahok.

Menurut dia, mobil yang ada di perusahan berarti bukan milik pribadi. Oleh karena itu, tidak perlu dicantumkan ke LHKPN. Kini, dia lebih memilih menggunakan mobil dinas yang difasilitasi negara.

“Sekarang aku juga nggak sempat pakai mobil aku kok.

Naik aja mobil Pemda. Mobil dinas, kan melekat. Ngapain beli mobil? Rugi dong penyusutan,” ucap Ahok.

Sementara itu, Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mempertanyakan kenaikan harta kekayaan Gubernur DKI

Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang selama dua tahun mengalami peningkatan.

“Dahsyat itu. Berarti Ahok semakin kaya, rumah di Pondok Indah Kapuk, gubernur paling kaya dia. Ini sinyal untuk memilih gubernur paling kaya. Saya meminta ini harus diperiksa KPK apakah pendapatanya itu benar, halal atau haram. Tugas KPK itu, silahkan KPK lanjutin untuk diaudit,” tegas Uchok, Kamis (17/3/2016).

Uchok menuturkan bahwa penghasilan gaji sebagai pejabat publik tidaklah terlalu besar. “Kalau dasarnya gaji nggak mungkin kenaikannya sampai setinggi itu. Gaji kepala daerah paling sekitar Rp 10 juta,” ucapnya.

Menurut Uchok, kenaikan sebesar itu sangat tidak sehat dikarenakan terlalu besar dengan hanya dalam kurung waktu 2 tahun menjabat. “Itu nggak sehat. Harus segera diusut itu,” tegas dia.

Uchok pun mengaku, tidak percaya jika kekayaan Ahok meningkat dikarenakan kenaikan harga tanah yang dimilikinya. bhr/non

“Bayangkan klub-klub itu sudah bertahun-tahun menjadi pemegang saham. Dengan dibekukannya PSSI dan diganti tim baru, berapa ratus miliar kerugian yang dialami klub.

Karena itu saya ingin menyelamatkan klub,” tegasnya.

Terkait pencabutan pembekuan PSSI yang diminta Presiden Jokowi, La Nyalla mengaku tidak tahu. “Saya tidak kenal dengan Presiden Jokowi. Saya tidak tahu apa yang mendasari Menpora terus menyerang saya. Seharusnya Menpora kan patuh pada presiden. Ini kok sebaliknya. Saya sendiri tidak punya masalah dengan Imam Nahrawi. Saya juga tidak tahu mengapa dia begitu ngotot ingin saya mundur dari PSSI. Saya tegaskan lagi bahwa saya tidak akan mundur. Meski saya tersangka tapi status saya masih terduga, belum terpidana,” tuturnya.

La Nyalla juga menuding penetapan dirinya sebagai tersangka bukan hanya ‘permainan’ Imam Nahrawi.

Menurutnya, ada dalang dari istana yang kini membuatnya

menjadi tersangka. Semua itu dilakukan untuk membuatnya mundur dari jabatan sebagai Ketum PSSI. “Pengacara saya (Riyad) sempat ketemu dengan Kajati Jatim untuk meminta kejelasan soal status saya. Yang mengejutkan Kajati menyebut ‘itu pesanan’. Saya ditetapkan sebagai tersangka karena ada pesanan kuat dari istana,” sebutnya.

Namun demikian La Nyalla enggan menyebut orang istana yang dimaksud. “Saya tidak bisa sebutkan karena tidak punya bukti. Jadi saya tidak bisa mengatakannya. Yang jelas Kajati menyatakan demikian,” imbuhnya.

Untuk sementara, pihaknya berencana melakukan praperadilan. “Biarlah Tuhan yang tahu dan membalasnya.

Saya cuma berjuang saja bersama PSSI. Soal status saya sebagai tersangka, saya akan mengambil langkah praperadilan,” tutupnya.

Terpisah, Menpora Imam Nahrawi angkat bicara soal tudingan terhadap dirinya yang dianggap berada di

membangun wilayah di daerahnya masing-masing.

“Biarkanlah orang-orang terbaik yang ada dimasing masing daerah tersebut memimpin daerahnya dengan baik pula. Biarkanlah Azwar Anas dengan kehebatannya membangun banyuwangi, Risma dengan Surabaya-nya, Ganjar Pramowo dengan Jatengnya, Ridwan Kamil dengan Bandungnya, dan pemimpain lainya,” tandasnya.

Menurut Awey, meng-adu para pemimpin daerah yang mempunyai track record baik dalam sebuah pertarungan di Pilkada, apalagi di wilayah lain, merupakan tindakan yang tidak bijaksana, karena lebih kepada ambisi politik partai pengusungnya.

“Janganlah karena ambisi politik lantas mengadu mereka satu persatu dalam sebuah medan pertempuran.

Tentu itu sebuah langkah ambisius yang tidak bijaksana,” bebernya. wan

nyataan Menko Polhukam Luhut B. Panjaitan yang mengatakan peningkatan anggaran Densus 88 menjadi Rp 1,9 triliun adalah untuk kenaikan gaji 400 anggota Densus 88, peremajaan alat, penguatan intelijen, dan sebagainya.

Jika kenaikan tersebut tidak menambah keahlian Densus 88 dalam dinas, sebut Mustofa, kenaikan anggaran tersebut perlu diaudit dan kalau perlu, selama audit, operasi Densus 88 sementara dikembalikan ke Brimob terlebih dahulu. dem/rol

dan perbaikan mengenai persoalan ini,” pungkas dia.

Sementara itu Komisi III berencana memanggil Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti untuk mengkonfirmasi kasus kematian terduga teroris ketika pemeriksaan. Pemanggilan itu sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Polri dalam prosedur penindakan terorisme.

“Sudah otomatis ketika Kapolri hadir kami konfirmasi soal penanganan, standar operasional prosedur (SOP), termasuk upaya pemberantasan dari hulu,” kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, Dossy Iskandar, saat dihubungi. yn/dho

Meski begitu, Puri pun tak menampik jika memang operasi densus 88 terkait dengan peraturan Kapolri nomor 11 tahun 2011. Dari aturan tersebut sebenarnya semua operasi dan penindakan semua tertuang jelas dalam peraturan tersebut.

“Kalau polisi memang melakukan sesuai prosedur maka harusnya polisi mau dievaluasi. Juga membuka ke publik soal kronologis kejadiannya,” ujar Puri. int/kar/rep

balik penetapan tersangka Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti.

Menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sudah lama ‘berseteru’ dengan La Nyalla ini mengaku tidak tahu-menahu soal keputusan hukum pihak kejaksaan tersebut.

“Saya mendengar bahwa saya dituduh berada di balik ini semua, statement saya yang pertama saya ini siapa?

Yang kedua kalau saya berada di balik ini semua, Kasasi atau PTUN saya akan menang dari awal. Kalah terus nih, kalah atau dikalahin saya enggak tahu. Yang ketiga, berarti yang menyampaikan itu menuduh bahwa aparat hukum bisa diintervensi. Karenanya tolong sudahi apalagi menyebut nama saya karena pasti saya akan terganggu dan akan tersinggung dan bisa jadi melihat peluang ini sebagai bagian dari pemenuhan hak hukum untuk ditindaklanjuti.

Ngeri loh saya dituduh gitu,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/3/2016).

Imam menegaskan, dirinya juga tak menutup peluang menggugat balik La Nyalla atas tuduhannya itu. Pihaknya akan mempelajari lagi statement La Nyalla di media massa tersebut. ine/via www.lensaindonesia.com

CLASH OF CULTURE

8

Edisi 129/ 21 - 27 Maret 2016

Sasak Sade Desanya Para Suami Setia Praktek poligami menjadi pantangan bagi lelaki Sade.

Masyarakat Sasak Sade sudah sepakat bahwa lelaki yang memiliki lebih dari satu isteri dikucilkan dari kehidupan warga.

TERLETAK di pinggir jalan beraspal yang mulus, Desa Sasak Sade ibarat sebuah perkeculian karena tetap mempertahankan kehidupan tradisionalnya. Rumah-rumah beratap ijuk dengan tiangtiang penyangga dari bambu dan kayu menambah kuat kesan tradisional pada rumah masyarakat asli Lombok, Nusa Tenggara Barat ini.

Ya, inilah Desa Sasak Sade yang dihuni masyarakat Sasak dengan segala kehidupan tradisionalnya.

Aspal mulus yang membentang di jalan desa ternyata tidak menghalangi mereka untuk bertahan dalam kebersahajaan dan ketradisionalan.

Di desa dengan penduduk susu Sasak asli ini, kita dapat menemukan ketenangan suasananya, ketenangan warganya, dan kesetiaan

para lelaki terhadap isterinya. Beristeri lebih dari satu alias poligami menjadi sesuatu yang tabu. Padahal tidak ada aturan tertulis yang melarang pernikahan seorang lelaki dengan lebih dari satu perempuan. Tradisi hidup dengan satu isteri ini berlangsung turun-temurun dan bertahan hingga masa kini.

“Banyak yang mengatakan desa ini adalah desa para lelaki setia,” kata Ame Kurnia, sesepuh Suku Sasak yang menjadi kepala dusun Sade.

Praktek poligami akhirnya menjadi pantangan bagi lelaki Sade. Meskipun tidak ada ketentuan sanksi adat yang diberikan kepada pelaku poligami, tapi masyarakat Sasak Sade sudah sepakat bahwa lelaki yang memiliki lebih dari satu isteri dikucilkan dari kehidupan warga.

Pengucilan ini menjadi sanksi tidak tertulis yang sangat berat karena esensi kehidupan masyarakat Sasak Sade adalah kebersamaan dalam kebersahajaan. Lelaki yang dikucilkan masyarakat dianggap lelaki kotor yang tidak ada harganya. Sanksi ini paling ditakui hingga sekarang.

Sanksi pengucilan ini membuat tradisi hidup dengan satu isteri bisa dipertahankan secara turun temurun bersama pantangan me-

nikah di musim hujan. Jika ada yang nekat menikah di musim hujan, hal itu dianggap sebagai pertanda buruk bagi mempelai wanita. Konon, menikah di musim hujan merupakan pertanda si perempuan pernah melakukan hubungan suami isteri di luar nikah. Jika masih ada yang nekat atau kepepet, ada sanksi yang harus dibayar yakni membayar denda 24 kepeng atau setara Rp 240 ribu kepada desa.

Seperti halnya tradisi di daerah lain, urusan pernikahan memang menjadi perhatian penting bagi warga Sasak Sade. Selain larangan berpoligami, nikah di musim hujan, pernikahan di siang hari juga sama-sama tidak diperkenankan.

Sanksi bagi pelanggaran waktu pernikahan ini memang tidak seberat sanksi pelanggaran yang lain. “Sanksinya berupa denda,” katanya.

Dalam urusan pernikahan, masyarakat Sasak Sade hanya mengenal pernikahan dengan sesama Suku Sasak, baik yang berasal dari Desa Sade maupun desa-desa yang lain. Namun, ketentuan perempuan Sasak harus menikah dengan lelaki Sasak mulai dibolehkan dengan beberapa syarat, salah satunya si lelaki harus beragam Islam. Jika syarat ini tidak dipenuhi, pasangan pengantin ini

Inovasi Seni Gebug Api Seraya Pementasan gebug api dengan atraksi api yang menyala berkobar-kobar di tengah panggung pertunjukkan.

KESENIAN gebug api yang berasal dari Desa Seraya Barat, Kabupaten Karangasem, Bali merupakan inovasi dari kesenian tradisional yang sudah lama berkembang dan dilestarikan masyarakat setempat.

“Gebug api, sesungguhnya inovasi dari Gebug Seraya. Sengaja saya memunculkan gebug api, agar Gebug Seraya bisa lebih terangkat namanya. Supaya gebug sebagai kesenian tradisional Seraya bisa lebih terkenal,” ujar Pendiri Sanggar Seni Tridatu Komang Nisma di Seraya Barat.

Pada hampir setiap pementasan gebug api, penonton terkesima melihat atraksi api yang menyala berkobar-kobar di tengah panggung pertunjukkan.

Nyala api itu berasal dari sumbu yang diberi minyak tanah.

Namun tidak bisa sembarang sumbu yang digunakan, melainkan khusus didatangkan dari Selandia Baru. Kelebihan sumbu itu adalah ketika minyak tanah sudah habis, maka api otomatis

www.lensaindonesia.com

mati. Jadi api tidak sampai membakar sumbu itu.

Sumbu itu sengaja dipesan secara khusus, dengan lebar lima sentimeter dan panjang satu meter. Harganya mencapai Rp500 ribu per meter.

Lebih lanjut Nisma menyatakan, ketika pertama kali mendirikan sanggar kesenian, bukan gebug yang diajarkan kepada warga sekitar. Justru dirinya melatih anak-anak muda berlatih genjek pada tahun 1996.

Genjek merupakan kesenian yang dilakukan oleh sekelompok laki-laki yang duduk melingkar dengan posisi bersila.

Mereka menyanyi dengan musik mulut, diiringi tarian di tengah lingkaran, disertai gerakan tangan yang atraktif.

Barulah pada tahun 2005, sanggar pun mulai mengaktifkan Gebug Seraya yang disambut antusias penduduk. Berniat lebih mempopulerkan kebudayaan setempat, maka Nisma memodifikasi kesenian dengan

menampilkan gebug api.

“Kami biasa tampil di berbagai hotel di Bali. Baru-baru ini kami juga pentas di Festival Senggigi-Lombok Barat. Honor yang kami terima berkisar Rp2,5 juta - Rp5 juta. Bila menerima lebih dari itu, maka jumlah pemain ditambah dan atraksi lebih marak,” ujar Nisma.

Sementara itu, salah satu pemain gebug api, I Gede Mudarsa menyebutkan, kesenian ini biasanya dimainkan antara 20 hingga 30 orang. Dua orang penari wanita, sisanya adalah pemain laki-laki.

“Awalnya kami takut berlatih gebug api, tapi setelah pelatih menjelaskan teorinya dan praktik langsung, perlahan-lahan rasa takut itu hilang. Namanya main dengan api, tentu ada saja resikonya,” ucap Mudarsa.

Dikatakan Mudarsa, gebug sebenarnya terbagi atas gebuk asli, kreasi dan gebug led. Kalau berpentas untuk even khusus, sanggar biasanya akan memainkan lakon peperangan antarprajurit dengan durasi satu jam lebih.

Kemunculan gebug api, baru berlangsung sekitar dua atau tiga tahun silam. Pembentukan gebug api sebagai pembaharuan dari kesenian di Seraya. Meski demikian, tetap tidak menyimpang dari pakem-pakem gebug yang selama ini berkembang di ans/dhu masyarakat.

Desa Sasak Sade.

harus keluar dari Desa Sasak Sade atau dijatuhi sanksi dibuang dari desa.

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, masyarakat Sade memegang teguh norma bedende atau teu dose. Pelanggaran terhadap norma ini dikenai sanksi dikucilkan atau dibuang selama sepuluh tahun dari desa. Pelanggar dibolehkan kembali ke desa setelah sepuluh tahun masa pembuangan.

Norma kedua adalah teu gorok yakni norma paling berat sanksinya karena berupa hukuman mati.

Sanksi ini biasanya diberikan bagi yang berselingkuh dengan isteri orang lain.

Masyarakat Sasak Sade memang ketat menerapkan syarat agama untuk pernikahan bagi lelaki dari luar desa. Hal ini tidak lepas dari ajaran Islam yang dianutnya. Meski demikian, masyarakat Sasak secara umum menjalani kepercayaan Wektu Telu yaitu kepercayaan Islam yang memiliki unsur-unsur Hindu, Buddha, dan

kepercayaan tradisional kuno lainnya. Dengan keyakinan ini, mereka tetap melaksanakan salat wajib lima waktu maupun puasa bulan Ramadhan. Saat ini, mayoritas penduduk Lombok merupakan Suku Sasak.

Suku Sasak dikenal dengan keyakinan Wektu Telu yaitu kepercayaan Islam yang mengandung unsur-unsur Hindu, Buddha, dan kepercayaan tradisional kuno lainnya. Meski demikian, mereka menyatakan beragama Islam dan tetap melaksanakan salat wajib lima waktu dan ajaran Islam yang lain. Di sisi lain ada juga kelompok warga Sasak yang memeluk Bodha yaitu kepercayaan animisme dan Buddhisme. Dua kelompok agama ini hidup harmonis bermasyarakat.

Desa Sasak Sade yang terletak di Kecamatan Rembitan, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat kini dihuni sekitar 152 keluarga yang menempati 152 rumah adat di areal seluas kurang lebih 6 hektar.

Sesuai peraturan desa, warga tidak boleh membangun pemukiman baru lagi di Desa Sade dan tetap mempertahankan rumahrumah tradisional berdinding anyaman bambu, beratap ijuk, dan beralas tanah. Sebagian besar warga Desa Sade hidup sebagai petani, pengarajin tenun ikat khas Lombok dan perajin cinderamata.

Desa Sade mudah dijangkau oleh kendaraan pribadi maupun umum karena lokasinya berada di pinggir jalan raya. Dari Bandara Internasional Lombok, desa ini bisa ditempuh dalam waktu 30 menit. Jika menggunakan angkutan umum, lokasi ini bisa ditempuh dari Terminal Bertais di Cakranegara dengan memilih angkutan jurusan Terminal Praya dengan biaya Rp 10. 000. Dari Terminal Praya ada angkutan yang mengantar anda menuju Rembitan dan kita bisa langsung turun di Desa Sade dengan ongkos Rp 10.000. Begitu mudah dan selamat rif/nas/joss menikmati.

9

BERANDA Edisi 129/ 21 - 27 Maret 2016

Jawa Timur Juga Perang Bintang, Tiga Kandidat Ini Lawan Berat Gus Ipul

Seskab Pramono Anung dibonceng Wagub Jatim Saifullah Yusuf menuju panggung Najwa on Stage, di Stadion Brantas, Kota Batu, Jatim, beberapa waktu lalu.

PEMILIHAN Gubernur (Pilgub) Jatim masih dua tahun lagi, 2018 mendatang. Tapi sejumlah

tokoh telah mencuri start untuk berlomba-lomba agar bisa mengambil hati rakyat. Seperti Wa-

Korupsi Pajak PT Mobile8 Telecom

Hary Tanoe: Saya Tidak Akan jadi Tersangka BOS MNC Group, Hary Tanoesoedibjo yakin dirinya tidak akan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile8 Telecom. Sebab katanya, dirinya tidak tahu-menahu soal kasus itu.

“Saya pastikan tidak akan jadi tersangka,” kata Hary usai diperiksa penyidik di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (17/ 03/2016).

Hary datang ke Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile8 Telecom. Mobile8 adalah anak perusahaan MNC. Ketua Umum Partai Perindo itu mengaku tidak mengetahui tentang pembayaran pajak anak perusahaan MNC. Menurut dia, ada bagian yang mengurusi pajak.

Dia mengatakan, MNC menaungi banyak perusahaan. Ia tidak mungkin bisa mengetahui semua hal, apalagi terkait operasional.

“Saya tentang kasus ini tidak tahu. Ini kasus terkait operasional MNC Group, kalau ditanya saat kejadiannya saya tidak tahu,” kata dia.

Hary mencotohkan, perusahaan di bawah MNC yang langsung ia kendalikan adalah RCTI. Mesti sebagai bos, ia mengaku tidak mengetahui soal pembayaran pajak karena itu tugas direktur keuangan.

“Mana mungkin saya sebagai grup CEO mengetahui operasional. Kalau ada yang mencoba mengkaitkan dengan saya, silakan saja dibuktikan,” katanya.

PT Mobile8 Telecom diduga memanipulasi transaksi penjualan produk telekomunikasi. Di antaranya telepon seluler dan pulsa kepada distributor di Surabaya, PT DNK, senilai Rp80 miliar selama 2007-2009.

Pada Desember 2007, PT Mobile8 Telecom dua kali mentransfer uang, masing-masing Rp50 miliar dan Rp30 miliar.

Untuk mengemas seolah-olah terjadi transaksi perdagangan, PT Mobile8 diduga membuat invoice dan faktur pembayaran. Itu dilakukan agar seakan terdapat pemesanan barang dari PT DNK. Faktanya, PT DNK tidak pernah menerima barang dari PT Mobile8 Telecom.

Pertengahan 2008, PT DNK kembali menerima faktur pajak dari PT Mobile8 Telecom dengan nilai total Rp114 miliar. Padahal, PT DNK tidak pernah bertransaksi sebesar itu.

Selain itu, perusahaan tersebut juga tidak pernah menerima barang dan bahkan tidak pernah melakukan pembayaran.

Diduga faktur pajak yang telah diterbitkan yang seolah-olah ada transaksi antara PT Mobile8 Telecom dan PT DNK, digunakan oleh PT Mobile8 Telecom untuk pengajuan kelebihan pembayaran (restitusi pajak) kepada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya, supaya masuk bursa di Jakarta.

Pada 2009, PT Mobile8 Telecom menerima pembayaran restitusi sebesar Rp10,7 miliar.

Perusahaan itu seharusnya tak berhak menerima kelebihan pembayaran pajak tersebut. licom

Bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo usai diperiksa Kejaksaan Agung, Kamis 17 Maret 2016.

www.lensaindonesia.com

gub Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) hingga Ketua DPRD Jaatim Abdul Halim Iskandar.

Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair) Airlangga Pribadi memprediksi pertarungan di Pilgub Jatim 2018 nanti bakal berlangsung sengit dan bisa mengalahkan incumbent yang ikut maju di Pilgub.

Kondisi itu terjadi karena banyak kader yang punya elektabilitas mumpuni, mulai dari Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Menteri Sosial sekaligus mantan Cagub Jatim dua periode Khofifah Indar Parawansa.

“Kalau Bu Risma dan Khofifah maju maka pertarungan bakal sengit. Ada perang bintang di sana, ditambah Gus Ipul yang pas-

ti akan maju. Dua tokoh wanita ini elektabilitanya tinggi dan bisa melawan incumbent Gus Ipul,” katanya kepada Lensa Indonesia, Selasa (15/03/2016).

Dilanjutkan Airlangga, selain punya modal elektabilitas tinggi, Risma dan Khofifah juga ditunjang oleh mesin politik yang kuat.

“Masing-masing punya kekuatan yang kuat. Khofifah dengan basis pendukungnya yang dibangun sejak dua periode Pilgub.

Risma punya prestasi dan popularitasnya sangat besar setelah berhasil mengelola Surabaya,” tambahnya.

Sementara itu, kandidat lain yang juga perlu diperhitungkan adalah Ketua DPRD sekaligus Ketua DPW PKB Jawa Timur,

Abdul Halim Iskandar. Ia menilai meski namanya belum seberapa populer dibandingkan Risma dan Khofifah, tapi Halim Iskandar didukung oleh PKB yang punya basis masa besar di Jatim.

Pihaknya meyakini figur Khofifah dan Risma akan menjadi daya tarik bagi partai politik di Jatim untuk diusung melawan Saifullah Yusuf. “Kemungkinan itu jelas ada. Tapi Khofifah, Risma dan Halim juga kandidat yang kuat,” katanya.

Sekadar diketahui, ada beberapa nama yang santer dikabarkan akan maju dalam Pilgub Jatim 2018.

Selain Gus Ipul, ada nama Abdul Halim Iskandar juga menyatakan diri akan maju dalam mempe-

rebutkan kursi pimpinan tertinggi di Jatim. Sedangkan Tri Rismaharini sendiri juga berpotensi untuk dicalonkan oleh PDIP. Lalu Khofifah Indar Parawansa juga santer dikabarkan bakal kembali maju untuk ketiga kalinya melawan incumbent.

Airlangga menyarankan agar kandidat yang serius untuk mencalonkan diri dalam Pilgub Jatim mulai turun ke grass root untuk memperkuat basis teritorialnya.

Disamping itu, celah lain yang bisa digunakan untuk menambah modal politik adalah mengkritisi kebijakan incumbent.

“Harus dimulai dari sekarang perkuat basis teritorial dan terutama memantau kebijakan Pem sarifa prov Jatim,” pungkasnya.

Janji Kampanye Mbeleset Iuran BPJS Kesehatan Naik Aturan baru ini mulai diberlalukan awal April 2016. Kebijakan dianggap memberatkan rakyat. Dan tuntunya, janji kampanye Presiden Joko Widodo dianggap sebagai pembohongan publik.

PERATURAN Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan telah dikeluarkan. Aturan ini merupakan dasar hukum bagi kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dikenakan kepada masyarakat yang telah menjadi peserta.

Dari Perpres tersebut ayat 16 F, ayat 1, kenaikan iuran BPJS kesehatan berlaku untuk semua golongan, yaitu golongan satu hingga tiga. Sementara rincian kenaikan tarif bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja: Iuran kelas III perorangan dinaikan dari Rp 25.

500 per bulan, menjadi Rp30 ribu. Iuran kelas II perorangan naik dari Rp42.500 per bulan, menjadi Rp51 ribu per bulan.

Iuran kelas I perorangan naik dari Rp59.500 per bulan, menjadi Rp80 ribu per bulan.

Berdasarkan Pasal 16F ayat 2, aturan tersebut akan mulai diberlakukan pada 1 April 2016. Besaran iuran merupakan hasil akhir yang telah disepakati antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan itu sendiri. Atas dasar antara lain, penyesuaian tarif ditinjau dua tahun sekali dan berkaca dengan laporan keuangan 2015 yang mengalami defisit anggaran sebesar Rp5,85 triliun.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Irfan Humaidi, Minggu (13/3/2016) mengatakan, penentuan besaran iuran baru tersebut bukanlah kewenangannya. Angka tersebut me-

rupakan pertimbangan dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang berkoordinasi dengan instansi terkait di pemerintahan. “Artinya itu buka kewenangan kami,” ujarnya.

Terkait dengan defisit anggaran BPJS Kesehatan tahun ini, dia menjelaskan, risiko tersebut tidak bisa dihindari. Sebab, meskipun iuran dinaikan, tapi tetap saja belum sesuai dengan perhitungan DJSN. Dia mencontohkan, untuk iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI), pada tahun ini ditetapkan sebesar Rp23 ribu per peserta dari sebelumnya Rp19.500. Padahal, DJSM merekomendasikan naik menjadi Rp36 ribu.

Selain itu, menurutnya, ada beberapa peraturan baru yang diberlakukan tidak penuh satu tahun anggaran.

“Defisit belum bisa bisa dipastikan, karena kan berlaku April (kenaikan iuran), denda juga baru Juli diterapkan, jadi berapa defisitnya belum bisa di sampaikan,” ungkapnya.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kebijakan kenaikan iuran tersebut tidak rasional. Ada beberapa pertimbangan yang mendasari penilaian itu.

Wakil Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menganggap, pemerintah tidak kreatif jika menyetujui kenaikan karena BPJS kesehatan mengalami defisit anggaran.

Defisit bisa ditekan apabila operasional BPJS dapat lebih efisien. “Kalau menutup defisit dengan menaikan

Ilustrasi.

iuran semua bisa, pemerintah harus bisa pengelola BPJS,” ujarnya.

Kedua, BPJS kesehatan harus bisa lebih transparan dalam mempublikasikan laporan keuanganannya. Dengan pengertian bahwa, peserta PBI harus benar-benar divalidasi dan terferifikasi penyalurannya.

Karena dari sisi konsumen, beban kenaikan yang lebih besar dirasakan oleh peserta non PBI. Jangan sampai beban iuran PBI yang secara tidak langsung juga disubsidi oleh peserta non PBI tidak tersalurkan sesuai dengan daftar yang telah dibuat.

“Ini tidak fair, selama ini mandiri (Non PBI) tidak pernah tahu, apakah yang dicover PBI itu benar-benar ada,” tambahnya.

Pertimbangan ketiga, peningkatan iuran tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan pelayanan dan jangkauan kesehatan yang di fasilitasi BPJS Kesehatan. “Kalau itu (peningkatan layanan) tidak dipenuhi, kenaikan ini tidak relevan,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini dia pun menyayangkan, kebijakan ini tidak diputuskan melalui konsultasi publik yang luas. Sehingga, tidak heran

jika menuai pertentangan dari banyak pihak.”Sejauh ini saya tidak melihat (Konsultasi publik),” tegasnya.

Dari sisi buruh dan pekerja, tegas menolak keras kebijakan ini. Apalagi aturan dikeluarkan di tengah penurunan daya beli masyarakat, karena standar pengupahan yang tidak sesuai. “Kenaikan iuran tersebut memberatkan buruh,” tegas Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Senada dengan YLKI, serikat buruh pun belum melihat BPJS Kesehatan optimal dalam menjalankan peran dan fungsi yang diamanatkan pemerintah. Hal itu tercermin dengan masih buruknya layanan yang diberikan kepada peserta.

“Buruh harus menambah biaya obat, belum lagi provider rumah sakit dan klinik swasta yang terbatas, dan belum jelasnya penerapan COB (Coordination of benefit). Jadi belum layak iuran BPJS dinaikan,” tambahnya.

Dia pun menegaskan, menolak keras adanya wacana perubahan komposisi iuran pekerja dan pengusaha menjadi dua persen pekerja dan tiga persen pengusaha. Kare-

na hal tersebut tidak sesuai dengan komitmen awal pemerintah memberikan fasilitas jaminan kesehatan yang penuh bagi masyarakat.

Terkait dengan defisit anggaran BPJS Kesehatan, dia juga menekankan, tidak adil bagi peserta, jika harus menanggung beban itu, khususnya bagi peserta non PBI. Terlebih lagi, implementasi kebijakan ini secara adil dan tidak memberatkan rakyat merupakan salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo.

“Seharusnya dilakukan pemerintah dengan adanya defisit anggaran BPJS per tahun Rp5 triliun adalah dengan menaikan anggaran PBI menjadi Rp30 triliun per tahun seperti janji kampanye,” tegasnya.

Mengenai pembagian porsi iuran bagi peserta non PBI, BPJS Kesehatan menegaskan perubahan itu hanya berlaku bagi peserta yang statusnya Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan, bagi pekerja atau buruh swasta tetap menggunakan persentasi kebijakan sebelumnya.

“Buat swasta itu dan buruh itu tetap empat persen (Pengusaha)- satu persen (Pekerja), persentase itu tidak berubah,” tegasnya.

Sementara itu Presiden Jokowi berencana akan memanggil direksi BPJS Kesehatan untuk menaikkan iuran JKN tersebut. Hal itu diungkapkan Jokowi saat mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumedang, Jawa Barat, pada Kamis (17/ 3/2016).

“Mengenai kenaikan iuran BPJS, Presiden akan memanggil direksi dan manajemen BPJS untuk melihat urgensinya,” kata Tim Komunikasi Presiden, Sukardi Rinakit menuturkan kembali kata Presiden Jokowi.

Iuran JKN diberlakukan kepada bagi peserta bukan penerima upah atau pekerja mandiri dan penguasaha kecil menengah per 1 April rad/jih mendatang.

DPW PPP se-Indonesia Dorong Islah Dua Kubu Tanpa Kompromi PERPECAHAN di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tampaknya masih akan terus berlanjut. Hal ini disebabkan masih adanya sejumlah Dewan Pengurus Wilayah (DPW) yang menunjukkan sikap tidak mau melakukan islah.

Terbukti, dalam acara Forum Silaturahmi DPW PPP seIndonesia yang dihadiri 33 Ketua dan Sekretaris DPW PPP se-Indonesia hasil Muktamar Bandung, terdapat tiga DPW yang tak ikut hadir. Yakni DPW PPP Papua Barat, DPW Yogyakarta dan DPW Lampung.

Ketua DPW PPP Banten

Muhammad Mardiono menyampaikan pertemuan ini digelar untuk menghasilkan sejumlah kesepakatan yang akan disampaikan ke DPP. Mulai dari meminta islah PPP seutuhnya dilaksanakan hanya melalui muktamar, menolak adanya forum mukernas islah dikarenakan sudah digelar Mukernas VI di Jakarta yang sudah sesuai dengan AD/ ART partai. Dan menolak mediasi yang ditujukan untuk kompromi-kompromi tanpa dasar AD/ART hasil Muktamar VII Bandung.

Terkait ketidakhadiran tiga DPW PPP, Mardiono me-

nyatakan sejak awal DPW yang tidak hadir itu ada di salah satu kubu dan tidak ingin melebur. Meski begitu, ia menilai proses ke depan tetap harus berjalan sebab jika harus menunggu segelintir orang maka partainya akan sulit untuk maju.

“Jadi kita memutuskan proses tetap berjalan dan mengupayakan untuk semua bisa bersatu kembali membesarkan partai,” ujar Mardiono saat dikonfirmasi, Rabu (16/3/2016).

Sementara itu, Juru Bicara Forum Komunikasi DPW PPP se-Indonesia Erfandi menambahkan saat ini sudah ada 30

Ketua DPW PPP se-Indonesia yang mendesak muktamar islah segera dilaksanakan paling lambat April 2016.

Terdapat enam orang kandidat yang siap bersaing untuk memperebutkan posisi Ketua Umum PPP dalam muktamar islah, seperti Epyardi Asda (DPR RI), Ahmad Muqowam (DPD RI), Dr Reny, Ferdita Darwis, Rommahurmuziy, Erma Lenna dan Mardiono.

“Enam kandidat calon ini muncul dari aspirasi komunikasi 30 DPW PPP se-Indonesia dan mewakili dua kubu, kubu Muktamar Jakarta dan Muktamar Surabaya. Dalam

muktamar islah para kandidat akan melakukan silaturahmi dengan DPW se-Indonesia dan memperebutkan 1.500 pemilik suara sah,” jelasnya.

Di bagian lain, Ketua DPW PPP Jatim Musyaffa’ Noer menegaskan muktamar islah adalah harga mati untuk mempersatukan seluruh tubuh partai yang sempat tercerai berai dan kembali bersama membesarkan partai.

“Jika partai ini sibuk terus dengan konflik, maka PPP akan sulit untuk besar. Untuk itu seluruh kader partai harus bersatu demi masa depan PPP,” seru Musyaffa Noer. sarifa

LINGKAR SELATAN

10

Edisi 129/ 21 - 27 Maret 2016

Petani Tebu Resah Gula Rafinasi Beredar di Pasaran Dengan modus meraih keuntungan melimpah, gula rafinasi diedarkan di pasaran. Sementara Pemkab Nganjuk terkesan tutup mata.

DITENGARAI banyaknya gula rafinasi (gula khusus untuk industri makanan dan minuman) yang beredar di pasaran, membuat para petani tebu gerah.

Hasilnya, gula rafinasi ini memang ditemukan beredar di pasaran. Namun saat ditemukan kondisi gula itu sudah banyak diubah, terutama kemasan yang digunakan. Saat datang gula itu dikemas dengan sak plastik berlabel Gula Cibinong.

Dengan modus tersebut, pelaku bisa meraih keuntungan melimpah. “Untuk gula lokal hanya Rp 5.300 per kilo. Untuk gula rafinasi

ini mencapai Rp 5.900 per kilo,” kata Bagus salah seorang staf pengurus APTRI Nganjuk.

Saat memasarkan gula tersebut, mereka tidak berani terangterangan. Hanya beberapa orang saja yang diberi stok. Para pedagang juga sengaja manaruh gula rafinasi di dalam gudang.

Itulah yang dijumpai di Toko di Jl A.Yani Nganjuk dari toko tersebut tim menemukan dua sak gula rafinasi yang sudah berubah kemasan.

“Ini jelas gula rafinasi. Kalau ini gula lokal tidak mungkin. Sebab kapasitas pabrik yang kami mi-

liki belum mampu menghasilkan gula seputih ini,” kata Andri Saksono, kepala gudang PG Lestari kertosono ketika ditemui wartawan, Jumat (18/03/2016).

Hartono pemilik toko menyatakan tidak tahu jika gula tersebut gula rafinasi. Selama ini dia mengambil dari gudang di Jalan Teuku Umar.

“Kami tidak pernah menjual gula rafinasi. Setiap hari kami hanya menyetok gula dari PG Lestari. Kalau ada yang mengaku dari kami itu jelas bohong,” kata Hendra pemilik gudang ketika dikonfirmasi wartawan.

Menurut Bagus stok gula dalam negeri saat ini sudah cukup melimpah. Bahkan, per Desember 2016 nanti mencapai 3 juta ton sehingga terjadi over suplai. “Ini mau dikemanakan dengan jumlah sebanyak itu,” katanya.

“Konsumen tidak tahu ini gula rafinasi atau gula putih. Pokoknya mereka bisa beli gula dengan harga murah,”katanya. Harga gula putih di pasaran, berkisar pada Rp 5.600 per kilogram, sedangkan jika gula rafinasi dijual di pasaran, harganya hanya sekitar Rp 3.500 per kilogram.

“Padahal harga aslinya hanya Rp 2.200 sampai Rp 2.800 per kilogram di tingkat importir,” lanjut Bagus.

Apabila gula rafinasi sampai turun ke pasar, maka harga gula akan terguncang. “Harga gula akan kacau dan akhirnya petani kita yang lagi-lagi terkena dampaknya,” ujarnya. catur

Gula rafinasi yang beredar di pasaran membuat petani tebu resah.

Bupati Buka Musrenbang RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 BUPATI Tulungagung Syahri Mulyo, SE, M.Si, Kamis (10/03/2016), membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Tulungagung tahun 2017 di ruang sidang Prajamukti Pemkab Tulungagung.

Acara Musrenbang Kabupaten Tulungagung ini diikuti sekitar 118 peserta, terdiri dari SKPD, anggota DPRD Tulungagung, perbankan, ormas, LSM, serta camat seKabupaten Tulungagung.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Panitia Kegiatan Ir. Sudigdo Prasetyo, M.T menjelaskan bahwa maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah ingin mendapatkan masukan akhir untuk penyempurnaan RKPD Kabupaten tahun 2017 yang dirinci berdasarkan kegiatan prioritas, mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan Kabupaten, Provinsi dan Nasional, serta dukungan pendanaan tugas pembantuan dan dana perimbangan, dan merupa-

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo membuka Musrenbang RKPD.

kan media konsultasi publik bagi segenap pemangku kepentingan daerah untuk menetapkan program dan kegiatan serta rekomendasi kebijakan untuk mendukung implementasi kegiatan tahun 2017.

Bupati dalam sambutannya mengatakan tujuan dan hakekat dari pembangunan adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Aktualisasi dari upaya mewujudkan kesejahteraan menurut Bupati dituangkan dalam RPJMD 2014-2018 yang memiliki visi terwujudnya kese-

jahteraan masyarakat Tulungagung melalui peningkatan sumber daya manusia yang profesional berdasarkan iman dan takwa.

Lebih lanjut bupati menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan di Tulungagung tidak terlepas dari kerja keras masyarakat dan dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat.

Terkait dengan itulah maka Bupati dan seluruh jajaran pemerintah Daerah mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi maupun

pusat, “Bahwa keberhasilan pembangunan di Tulungagung tidak terlepas dari kerja keras masyarakat dan dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat. Untuk itu pada kesempatan ini, kami seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan masyarakat Tulungagung mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas semua dukungan dan fasilitasi Pemerintah Provinsi maupun Pusat,” ujar bupati.

Lebih lanjut bupati menjelaskan bahwa dengan mengacu pada program Pemerintah Pusat dan Provinsi, maka pada tahun 2017 nanti Pemerintah Kabupaten Tulungagung berkomitmen untuk memantapkan ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur, ekonomi kerakyatan, pariwisata dan ketahanan pangan.

Acara ini juga diisi dengan diskusi kelompok yang terbagi dalam 3 kelompok bidang yaitu Bidang Fisik Prasarana, Bidang Ekonomi, dan Bidang Sosial Budaya. hanif/humas

Wakil Bupati Blitar Tekankan Disiplin dan Loyalitas PNS SEJAK dilantik Gubernur JawaTimur, Soekarwo pada 17 Februari 2016, Wakil Bupati Blitar Marhaenis untuk kali pertama menjadi inspektur upacara pada apel 17-an, Kamis (17/3/2015) di halaman kantor Bupati Blitar di Kanigoro.

Orang nomor dua di kabupaten ini menegaskan pentingnya disiplin, loyalitas di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, masih ada beberapa karyawan dan karyawati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang tidak maksimal dalam kedisiplinan dan loyalitas terhadap pimpinan. Untuk itu, instansi terkai tmelakukan pembinaan.

Diungkapkan pula, dalam menghadapi globalisasi pemerintah harus segera berbenah diri dalam berbagai aspek terutama aspek sumber daya aparaturnya. Bangsa Indonesia menghadapi keadaan situasi, tuntutan dan tantangan dalam

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

rangka menghadapi perubahan, perkembangan, dan kompetisi.

Selain itu juga diperlukan sinergitas yang artinya seorang PNS tidak boleh mengandalkan kemampuan individu dalam bekerja, tetapi harus melibatkan semua elemen sehingga kebersamaan dan kerjasama serta loyalitas harus selalu terjaga. Sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dalam organisasi.

Dalam kesempatan tersebut, mantan Ketua DPRD Kabupaten Blitar tersebut, juga memberikan apresiasi kepada PNS yang masih memegang teguh kedisiplinan. Era kepemimpinan Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Marhaenis diminta seluruh karyawan dan karyawati Pemerintah Kabupaten Blitar disiplin dalam bekerja, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

Wabup juga menyampai-

Wakil Bupati Blitar menjadi inspektur upacara pada apel 17an di halaman kantor Bupati Blitar di Kanigoro.

kan terimakasih kepada Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD yang selalu mendampingi Bupati/Wakil Bupati dalam segala kegiatan yang ada di masyarakat.

Harapannya, visi dan misi Kabupaten Blitar “Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing”, cepat terwujud. Lebih sejahtera, berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin.

Secara lahir adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara baik. Peningkatan kesejahteraan secara batin diwujudkan dalam penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif, serta adanya

kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Maju, dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek kehidupan masyaraka terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik .Sedangkan berdaya saing, yaitu terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Blitar untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional. agung/ humas

Mengunjungi Kampung Coklat Blitar yang Terkenal PEMERINTAH Kabupaten Luwu yang mempunyai luas area tanaman coklat sekitar 36 hektar berkunjung ke Kabupaten Blitar, Rabu (16/03/2016) untuk belajar mengelola coklat pada Kampung Coklat di Kecamatan Kademangan.

Kunjungan Komisi II DPRD dan beberapa staf Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan tersebut diterima langsung oleh asisten administrasi umum, Drs. Miftachuldin, MM di OP Room kantor Bupati Blitar.

Ketua rombongan, Andi Muharir menegaskan, Kabupaten luwu merupakan penghasil coklat dan cengkeh terbesar di Sulawesi selatan. Selama ini pengelolaan coklat masih sebatas perorangan dan belum tertangani secara maksimal. Kampung coklat yang gaungnya sampai keluar negeri menjadi tempat untuk belajar bagi mereka dalam mengembangkan coklat.

Bahkan, mereka siap bekerjasama dengan kampung coklat jika bahan baku dari kampung coklat ini kekurangan.

Menanggapi hal itu, asisten administrasi umum, Drs. Miftachuldin, MM menyambut baik usulan tersebut.

Didampingi Agung Pujianto, staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, asisten administrasi umum juga menyampaikan, kampung coklat merupakan salah satu wisata edukasi berbasis ekonomi kreatif dari masyarakat.

Kampung coklat bukan berarti satu kampung di wilayah tersebut penuh dengan tanaman coklat, namun kegiatan coklat te-

rintegrasi di lokasi itu mulai dari pembibitan sampai pecking coklat yang siap distribusi.

Dipaparkan pula, biji coklat dari wilayah itu diekspor keluar negeri sementara coklat diolah menjadi makanan olahan, minuman serta permen. Beberapa minggu lalu kampung coklat juga sudah mengadakan MoU dengan pihak Australia dalam pengembangan bisnis coklat.

Seperti diketahui, kampung coklat dibentuk secara inisiatif Kholik satu diantara pengurus Gapoktan guyup rukun pada tahun 2005. Harga coklat waktu itu merosot.

Setiap hari Kholik yang menampung coklat dari petani ini mengamati harga coklat secara online. Sehingga harga coklat dari petani tidak dibelinya dengan harga murah, namun disesuaikan dengan perkembangan naik turunya harga dolar.

Kemudian bekembang anggotanya menjadi 48 petani kakau di seluruh Jawa Timur. Pada tahun 2012, diputuskan untuk membangun kampung coklat secara integrasi mulai dari pembibitan hingga coklat siap dikonsumsi dengan berbagai variasi.

Sebelum mengakhiri sambutannya, asisten administrasi umum berpesan, kerja sama dengan Kabupaten Luwu bisa terjalin lebih erat lagi.

Usai dialog, rombongan dari DPRD dan Pemerintah Kabupaten Luwu yang didampingi jajaran Pemerintah Kabupaten Blitar yakni dari BP4K, Disporbudpar dan bagian pemerintahan mengunjungi kampung coklat. agung

Jelang Penilaian Adipura 2016, BLH Imbau Warga Jaga Kebersihan MENJELANG pelaksanaan Adipura yang dilaksanakan pada sekitar minggu keempat bulan Maret 2016 berbagai upaya dilakukan oleh Pemkab Tulungagung agar kebersihan di Kabupaten Tulungagung tetap terjaga.

Salah satunya seperti yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tulungagung, dalam menjaga kebersihan dan keindahan maka BLH Tulungagung mengimbau agar seluruh PNS lingkup Pemkab Tulungagung untuk memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah pada sembarang tempat.

Himbauan ini disampaikan oleh kepala BLH Tulungagung Drs. Sukaji M.Si pada Senin, 7 Maret 2016, di acara gelar apel pagi mulai kerja di halaman pemkab Tulungagung. Lebih lanjut Sukaji mengatakan bahwa pada tahun 2016 Program Adipura yang dijalankan oleh Kemente-

Apel pagi yang digelar BLH Tulungagung.

rian Lingkungan Hidup Masih berjalan, dan khusus untuk penghargaan Adipura Kencana pada tahun ini pemerintah hanya memberikan satu piagam Adipura Kencana saja pada tiap-tiap kategori kota penilaian.

Terkait dengan perolehan penghargaan Adipura Kencana tersebut maka Sukaji berharap kepada seluruh PNS memberikan contoh kepada masyarakat sekitar untuk tetap berperilaku hidup bersih, di antaranya dengan tidak membuang sampah sembarangan tetapi membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan dengan cara memilah antara sampah kering dan sampah basah. hanif/humas

Kabiro Lingkar Selatan: Roy Alexander (0821 3953 2535) Wartawan Nganjuk: Catur Setiawan, Agus Suhadi, Sjaiful Ichwani S.A Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Hanifudin Dwisatria Wartawan Trenggalek: Setiowati Alamat Redaksi Biro Lingkar Selatan: Jl. Bengawan Solo V/1, Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Nganjuk Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

KEDIRI

11

Edisi 129/ 21 - 27 Maret 2016

Miras Marak, Bea Cukai dan Polisi Kurang Koordinasi MARAKNYA peredaran miras di wilayah Kediri disebabkan Perdanya sudah kadaluarsa yaitu diterbitkan pada 1983. Hingga kini Perda tersebut masih dipakai dasar oleh PN Kota Kediri untuk menindak secara tindak pidana ringan (Tipiring). Tidak hanya itu kurangnya koordinasi pihak kepolisian dengan kantor bea cukai Kediri membuat peredaran miras makin marak.

Andi Bagian Penyidikan Bea Cukai Kediri mengaku bila peredaran miras di Kota Kediri memang marak. “Namun karena keterbatasan SDM kantor bea cukai serta minimnya anggaran otomatis kita hanya bisa memantau saja,” ungkap Andy saat ditemui di kantor bea cukai Kediri Senin (15/3/2016).

Lebih lanjut Andy menjelaskan, “Kita banyak mendapati miras dijual tak memakai pita cukai serta ada cukai palsu namun kita belum bisa menindak karena kita tahu yang menjual tersebut toko kecil. Pernah kita kejar pembuat atau penyuplai pita palsu, namun pelaku kabur ke gang gang kecil.

Karena kurangnya SDM kami otomatis kita tak bisa melanjutkan penyelidikan itu,” kata Andy didampingi Purwanto Humas Bea Cukai Kediri.

Andy juga menambahkan jika pihak kepolisian mau berkordinasi saat melakukan penangkapan atau pengerebekan. Pasalnya ancaman yang diberikan bukan pidana ringan lagi namun pidana umum dengan dasar UU no 39 tentang cukai yang ancamanya 5 tahun kurungan penjara atau denda Rp 20 juta.

“Kita pernah mengungkap yang meproduksi miras di daerah Kelurahan Pandean namun yang bersangkutan bisa membayar Rp 20 juta. Kalau hanya ditangkap dan disidangkan di PN dendanya cuma Rp 250 ribu. Itulah yang menjadikan penjual miras menyepelekan aturan,” tandas Andy.

Andy juga memberikan contoh cukai palsu dan minuman palsu yang masuk Kediri di antaranya minuman bintang kuntul yang berbotol kotak. “Itu adalah asli karena bercukai, sementara itu miras bintang kuntul yang berbotol bulat dan ada cukainya bisa dipastikan itu palsu,” pungkasnya. andik_kartika

DEWAN TERIMA BANYAK KELUHAN DARI STAF SATKER

Walikota Kediri Naikkan Tunjangan PNS Tanpa Diketahui DPRD Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar diduga naikan tunjangan PNS eselon II dan III tanpa sepengetahuan DPRD. ANGGOTA Dewan Kota Kediri banyak mendapatkan keluhan dari staf satker yang tak pernah mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai ( TTPP ). Pasalnya, TTPP hanya diberikan pada pimpinan yang bereselon II. Keluhan tersebut akhirnya diterima oleh Dewan dan akan ssegera dibanmuskan.

Ayub Hidayatulloh dari fraksi PKS dalam keteranganya membenarkan terkait adanya keluhan dari staf .

“Iya saya banyak mendapatkan keluhan dari staf satker terkait tunjangan kinerja yang mendapatkan hanya pimpinanya saja,” kata Ayub saat dihubungi melalui telepon selulernya Jumat (18/3).

Lebih Lanjut Ayub menjelaskan, jika keluhan yang diutarakan oleh staf tersebut benar, karena mereka yang bekerja dan melakukan tugas yang mendapatkan penghargaan dan tunjangan tambahan justru pimpinanya. “Jika

dibiarkan hal tersebut akan membuat turunya kinerja staf karena merasa tak dihargai,” tandas Ayub.

Sementara itu sesuai dengan Permenkeu seharusnya tunjangan diberikan sesuai pada prestasi kinerja pegawai, selain itu pihak pemkot sendiri juga melihat anggaran yang dipunyai dan juga dibahas dengan dewan. “Keluhan terkait TTPP sudah dinaikan oleh komisi A pada Ketua DPRD Kota Kediri dan akan segera di-banmuskan,” imbuhnya.

Untuk diketahui, pada berita sebelumnya menyebutkan jika anggota DPRD Kota Kediri tak pernah diajak membahas terkait dengan

kenaikan tunjangan tersebut.

Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar diduga naikan tunjangan PNS eselon II dan III tanpa sepengetahuan DPRD. Kenaikan tunjangan tersebut dibenarkan oleh Plt Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kediri, Bagus Alit.

“Iya mas benar sudah dianggarakan pada awal APBD lalu, tapi di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) ini tidak,” ungkap Bagus Alit melalui sambungan telepon selulernya, Senin (05/10/2015).

Kendati membenarkan adanya kenaikan tunjangan, namun Bagus Alit mengaku lupa angka pastinya. “Wah

kalau besaranya saya lupa Mas. Namun yang pasti tidak ada masalah,” kata Bagus.

Dari informasi yang didapat Lensa Indonesia, kenaikan tunjangan mencapai Rp 1,7 hingga Rp 2 juta per orang. Kebijakan menaikan anggaran secara diam-diam ini sebelumnya sempat dikritik oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan, Harianto.

Kata dia, memang dewan selama ini tidak diajak (dilibatkan) kebijakan menaikkan tunjangan pejabat eselon II dan III tersebut. “Biarkan saja.

Nanti kita tanya satu persatu termasuk anggaran yang dipakai untuk menaikan tunjangan tersebut dari mana,” tegas Harianto. andik_kartika

Kota Kediri Sukses Gelar PIN Polio 2016 DINAS Kesehatan Kota Kediri menggelar program nasional Pencanangan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio 2016 bertempat di Posyandu Mangga Kelurahan Ngronggo, Selasa (8/3). PIN Polio digelar 8 – 15 Maret 2016 yang bisa dilaksanakan di Posyandu. Pencanangan PIN Polio ini dihadiri oleh Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar dan Wakil Walikota Kediri Lilik Muhibbah.

Pada kesempatan ini Walikota Kediri atau yang akrab disapa Mas Abu menghimbau agar para orang tua mengajak anaknya untuk mendapat PIN polio di Posyandu. “Saya ajak para orang tua untuk mensukseskan PIN agar kita semua memiliki generasi penerus yang sehat dan cerdas,” ujar Mas Abu. Walikota berlatar belakang pengusaha ini juga menambahkan

bahwa penyakit polio ini tidak bisa disembuhkan namun bisa dicegah.

Indonesia dinyatakan bebas dari polio oleh World Health Organization (WHO) pada tahun 2014. “Meskipun negara kita sudah dinyatakan bebas dari polio namun kita tetap wajib untuk mencegah,” imbuh Mas Abu. Mas Abu berharap dalam pelaksanaan PIN Polio tidak ada satu anakpun yang terlewat. “Sosialisasi PIN Polio ini sudah dilaksanakan di Posyandu dan sekolah-sekolah.

Harapan saya tidak ada satupun yang terlewat. Manfaatkan PIN Polio ini sebaik-baiknya,” harap Mas Abu. Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri dr.Sentot Imam Suprapto menuturkan pencanangan PIN Polio ini dimaksudkan untuk menyukseskan program pemerintah pusat dan

PIN Polio 2016 di Kota Kediri.

memberikan PIN Polio pada bayi anak usia0-59 bulan agar terhindar dari penyakit polio.

Untuk PIN Polio 2016 ini me-

ngambil tema “Mari Sukseskan PIN Polio 2016 sebagai Langkah Awal dalam Strategi Akhir Pemberantasan Polio di Jatim”. adv/sdk/aka

Andi, Penyidik Bea Cukai Kediri.

RSUD Gambiran Kota Kediri Gelar Pengobatan Gratis RSUD Gambiran Kota Kediri menggelar pengobatan gratis bertema Sehat Bersama Pak Wali, yang dilaksanakan mulai jam 07.00- 12.00 WIB bertempat di kediaman Bapak Slamet, warga Kelurahan Dandangan Gang 1 No.26, Sabtu (12/3/ 2016).

Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar dan Wakil Walikota Kediri Lilik Muhibbah hadir dalam pengobatan gratis.

Dalam kegiatan tersebut, ratusan masyarakat Dandangan sangat antusias dan rela mengantri untuk mendapatkan pelayanan pengobatan. Masyarakat dilayani oleh tenaga medis

Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar menghadiri pengobatan gratis yang digelar RSUD Gambiran.

dari RSUD Gambiran yang profesional dan ramah-ramah serta dibantu oleh dokter-dokter in-

ternship dari Jakarta. Masyarakat mendapatkan pemeriksaan kedokteran, keperawatan,

pemeriksaan/konsultasi status gizi dan mendapatkan obatobatan sesuai dengan penyakit yang dikeluhkan.

Dalam sambutannya Mas Abu sapaan Walikota Kediri mengatakan pengobatan gratis ini sebagai wujud kepedulian Pemkot Kediri dan RSUD Gambiran kepada masyakat. Selain itu, upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus komitmen Pemkot Kediri untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

“Saya berpesan agar pelayanan di RSUD Gambiran harus bagus dan prima. Dan untuk masyarakat harus rajin berolah-

raga,” ujarnya.

Selama kegiatan berlangsung Mas Abu dan Ning Lik ikut menyertai warga untuk mendapatkan pelayanan pengobatan, berkeliling ke seluruh lokasi pengobatan, mulai dari pojok gizi, ruang pemeriksaan dokter hingga area pemberian obat-obatan.

Bahkan tanpa segan Mas Abu dengan sabar mendengarkan keluh kesah warga Dandangan dan memberikan semangat dan motivasi kepada masyarakat untuk bersabar atas ujian sakit yang diderita dan rutin untuk memeriksakan kesehatan.

Sementara itu, Direktur RSUD Gambiran dr.Fauzan Adima

mengatakan tujuan pengobatan gratis adalah mensosialisasikan program pelayanan RSUD Gambiran. “Serta mendekatkan RSUD Gambiran dengan masyarakat yang mungkin tidak sempat untuk datang ke rumah sakit.

Semua lapisan masyarakat boleh mengikuti pengobatan gratis ini,” terang dr.Fauzan.

Lanjut dr.Fauzan, harapan kedepan pengobatan gratis dapat diselenggarakan di tiap kelurahan. “Untuk pngobatan gratis selanjutnya dilaksanakan di Kecamatan Pesantren karena angka kesakitannya tinggi disana,” ta m b a h n y a . a dv / andik_kartika

Pemkab Kediri Harapkan Wajib Pajak Segera Melunasi PBB-P2 2016 PAJAK Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu Pajak Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) yang bisa diartikan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Sementara itu, dasar hukumnya sudah jelas mulai dari UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Perda Kab. Kediri Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah; Perda Kab. Kediri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dispenda; Perbup Kediri Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan

Fungsi Dispenda Kab. Kediri; Perbup Kediri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Juklak PBB-P2 di Kab. Kediri dan lain sebagainya.

Kemudian, untuk Objek PBBP2 yang termasuk pengertian bangunan adalah Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; Jalan tol; Kolam renang; Pagar mewah; Tempat olahraga; Galangan kapal, dermaga; Taman mewah; Tempat

penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan Menara.

Selanjutnya, Dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tanah dan NJOP Bangunan. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.

000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen). Besarnya pajak

terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

Wajib Pajak bisa melakukan pembayaran PBB-P2 dibeberapa Tempat Pembayaran (TP).

Pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Kediri dilaksanakan secara online sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui Kantor Kecamatan se-Kabupaten Kediri; Bank Jatim (Kantor Kas Pembantu dan Payment Point Bank Jatim se-Kabupaten Kediri, ATM

Bank Jatim); Bank Jatim se-Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) mengucapkan terima kasih kepada wajib pajak yang telah melunasi pajak PBB-P2, dan bagi wajib pajak yang belum membayar setelah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diharap segera melunasinya karena pembayaran pajak sangat membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Kediri. adv/sdk/ aka

www.lensaindonesia.com

MATARAMAN

12

Edisi 129/ 21 - 27 Maret 2016

Disperta Ponorogo Perketat Jalur Perbatasan Cegah Virus Anthrax

Kepala Dinas Pertanian Ponorogo, Harmanto.

VIRUS Anthrax yang menyerang hewan ternak sapi kembali menyeruak disejumlah wilayah di Indonesia. Mengantisipasi dan mencegah masuknya virus antrak ke wilayah Kabupaten Ponorogo ini, Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo

tak mau kecolongan seperti tahun 2014 lalu.

Untuk itu Ponorogo yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah terus meningkatkan pengetatan terhadap masuknya sapi- sapi dari wilayah Jawa Tengah. Pasalnya wilayah Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai wilayah endemis penyakit antrak. Seperti Kabupaten Sragen, Boyolali dan sekitarnya.

Untuk antisipasi ini, pos pantau peternakan yang berada di perbatasan Ponorogo-Wonogiri melakukan cek poin ternak yang berusaha masuk ke Ponorogo selama 24 jam nonstop. Selain itu, bidang peternakan juga mewaspadai

puluhan jalur tikus diperbatasan Ponorogo -Jawa Tengah. Diduga, jalur itulah yang rawan digunakan untuk memasukkan sapi-sapi dari Jawa Tengah oleh peternak nakal.

Kepala Dinas Pertanian Ponorogo, Harmanto melalui Kasi Kesehatan Hewan Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, Siti Barokah menjelaskan, “Jawa Timur, termasuk Ponorogo merupakan daerah bebas antrak. Namun pihaknya tetap mewaspadai penyebaran virus antrak. Sehingga peristiwa tahun 2014, yaitu masuknya virus Anthrax yang diduga dari Jawa Tengah ke Blitar tidak terulang kembali,” ucap Siti Barokah. arso

Bupati Ngawi Prihatin Terhadap Tambang Liar BUPATI Ngawi Budi Sulistyono/ Kanang melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap tambang liar atau biasa dikenal galian C bodong didaerahnya, hari ini Selasa (15/03). Bersama dinas terkait orang nomor satu di Ngawi ini sekitar pukul 10.00 WIB langsung menyasar empat lokasi.

Seperti beberapa titik tambang liar di Desa Banyuurip, Kecamatan Ngawi Kota, Desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, diteruskan ke Desa Gendingan, Kecamatan Mantingan dan sidak diakhiri dilokasi tambang di Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan.

“Hasil sidak ini tentunya menjadi acuan kita bagaimana tanah yang sudah dikeruk ini dikembalikan lagi supaya subur dan bisa dimanfaatkan kembali oleh warga,” terang Kanang, Selasa (15/ 03).

Saat dilokasi Kanang tidak menampik jika area tambang liar atau belum mengantongi lisensi perijinan dalam waktu dua tahun terakhir cukup marak didaerahnya. Seiring waktu pihaknya pun tidak mau kecolongan dengan aksi perusakan alam sebagai penumpu berlangsungnya ekosistem sehingga tindakan tegas bakal diterapkan.

Seperti lokasi tambang di Desa Banyuurip, menurutnya, pasca aturan pemerintah yang menegaskan bahwa izin ditangani Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Karena tidak mengantongi izin harus dilakukan penertiban jika menginginkan terus melakukan eksplorasi harus memproses sebagaimana aturanya.

Kanang mengisyaratkan, pihaknya tidak mau di cap ‘gigi ompong’ terhadap galian tambang il-

legal tersebut. Selain diumbar begitu saja pasca pengerukan tetapi juga berdampak pada keselamatan warga sekitar lokasi galian saat musim penghujan.

Jelasnya, seperti kasus meninggalnya anak dilokasi bekas tambang diwilayah Kecamatan Kedunggalar dan Kecamatan Widodaren beberapa waktu lalu. Adanya fakta tersebut pihaknya langsung melakukan warning keras kepada pengusaha tambang jika ingin melakukan aktivitas diwilayahnya.

“Untuk ijin meski ada ditangan propinsi yang berhak mengeluarkan rekomendasi kan daerah makanya harus ada komitmen terlebih dahulu. Termasuk melakukan reklamasi terhadap bekas galianya demikian juga unsur keselamatan bagi warga sekitar tetap diperhitungkan,” pungkas Bupati Ngawi. didik

PAW Sukirno Molor, DPD Golkar Ponorogo Terkesan Tertutup Dalam PKPU jelas diatur, dan AD/ART partai juga sudah jelas diberlakukan, tetapi partai berlogo pohon beringin enggan mempublikasikan pergantian antar waktu mantan anggota DPRD Ponorogo Sukirno.

PENGURUS Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Ponorogo belum bersedia mengeluarkan statemen atau masih terkesan tertutup terkait dengan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) mantan anggota DPRD Ponorogo Sukirno yang mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD Ponorogo karena maju dalam Pilkada serentak Desem-

ber 2015 lalu.

Entah apa yang menjadi target dan apa yang menjadi masalah dalam kubu Partai Golkar sehingga terlihat lambat dan molor dalam mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Sukirno yang dalam Pilkada lalu maju berpasangan dengan Giri Sancoko.

Dalam PKPU jelas sudah diatur,

dan AD/ART partai juga sudah jelas diberlakukan, tetapi partai berlogo pohon beringin tersebut enggan mempublikasikan dan juga tidak segera melakukan pergantian antar waktu (PAW) yang seharusnya sudah dilakukan. “Ini masih proses, dan nanti pasti ada jawabanya,” ujar sekretaris DPD Golkar Ponorogo, Ali Mufti ketika dikonfirmasi melalui ponselnya, Rabu (16/03/2016).

Politisi Golkar asal Lamongan yang saat ini juga menjabat ketua DPRD Ponorogo ini enggan menjawab dengan detail terkait PAW yang santer akan diberikan kepada Endah Wahyuningsih (istri Sukirno) yang dalam Pemilihan Legeslatif (Pileg) sebelumnya berangkat dari Dapil IV Ponorogo.

Komisi D Sidak Lokalisasi Kedung Banteng Temukan Kondom KOMISI D DPRD Kabupaten Ponorogo menemukan dugaan masih beroperasinya sebagian penghuni lokalisasi Kedung Banteng saat menggelar inspeksi mendadak (Sidak) ke lokalisasi yang berada di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Sukorejo, Jum’at(18/03/2016).

“Indikasi adanya para penghuni lokalisasi masih beroperasi yaitu ditemukanya alat pengaman (kondom) yang baru digunakan serta obat-obatan penambah stamina,” ucap Ketua Komisi D DPRD Ponorogo Ubahil Islam.

Atas temuannya tersebut, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengatakan, secepatnya akan memanggil Dinas Sosial serta Satpol PP untuk menanyakan pengawasan terhadap lokalisasi yang seharusnya sudah tidak diperbolehkan beroperasi.

Tak haya itu, Komisi D DPRD Ponorogo, Dinas Sosial dan intansi terkait juga

menghimbau dan memberi peringatan kepada penghuni eks lokalisasi Kedung Banteng dengan membuat kesepakatan yang diantaranya yaitu: bagi penghuni yang ber KTP Desa Kedung Banteng diberikan batas waktu sampai dengan tanggal 31 Maret 2016, mereka harus sudah keluar dari area eks lokalisasi, tempat harus benar-benar dalam keadaan kosong terhitung mulai tanggal 1 April 2016, akan dimulai pelaksanaan penggempuran pagar yang mengelilingi area eks lokalisasi, yang pelaksanaanya masih menunggu hasil hearing yang akan dilakukan Komisi D DPRD Ponorogo bersama dengan Pemda Ponorogo yang rencana akan dilaksanakan pada Senin (21/03/2016) mendatang. “Kami akan melaksanakan hearing dulu dengan pihak terkait, stelah itu baru dilakukan penggempuran pagar yang mengelilingi lokalisasi,” pungkas Ubahil Islam. arso

Dirinya juga tidak mau menyebut kapan dan siapa penggantinya nanti.

Untuk masalah isu yang santer diperbincangkan di luar tersebut dirinya hanya membiarkan saja isu yang terjadi di luar. “Nantinya pasti, ini kita masih dalam proses untuk mengurus PAW dan nanti masyarakat tau kok siapa pengganti Sukirno,” jelasnya.

Sementara sebelumnya, ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo, Ikhwanudin saat dikonfirmasi terkait dengan proses PAW Sukirno masih menunggu surat permintaan atau pengajuan dari DPRD Ponorogo. ýSampai saat ini belum ada kabar, kalau memang tidak ada masalah tentunya jelas bahwa pengganti Sukirno adalah Menok Endrajati,

Caleg nomer 3 di Dapil II dan satusatunya yang tersisa.

Dalam Pileg yang lalu, partai Golkar di Dapil II hanya memasang 2 calon laki-laki yaitu Sukirno dan Ali Mufty, serta seorang Caleg untuk memenuhi keterwakilan 30 % perempuan yaitu Menok Endrajati. Sehingga keberadaan Menok di Dapil II dalam Pileg lalu sangat berperan bagi Sukirno dan Ali Mufty, karena tanpa keberadaan Menok bisa dipastikan pencalonan mereka akan gugur.

“Kita belum terima surat pengajuan dari DPRD sampai saat ini kami masih menunggu,”kata Ikhwanudin.

Ikhwanudin juga menambahkan bahwa KPU Ponorogo dalam perkara PAW bekerja setelah menerima surat permintaan dari DPRD Ponorogo dan

dibatasi waktu 5 hari kerja dan harus selesai.

Sesuai aturan yang mengganti Sukirno adalah Menok Indrajati, tetapi jika di Dapil tersebut tidak ada yang memenuhi syarat baru digantikan dari Dapil terdekat yang berbatasan langsung dengan Dapil II, yaitu Dapil I dan III, tetapi semua itu ada mekanisme yang harus dilalui. Untuk memenuhi persyaratan, harus ada verifikasi dokumen selain nantinya juga akan dilakukan verivikasi dari yang bersangkutan.

Jadi jika yang berkepentingan menyangkal maka KPU juga tidak bisa melanjutkan prosesnya. “Itu sudah jelas penggantinya, jika nanti ada surat dari DPRD maka kita pasti akan segera bekerja,” jelasnya. arso

Personel Baru Polres Ngawi Wajib ‘Ngontel’ Setahun KEPOLISIAN resort (Polres) Ngawi kedatangan personel baru, sebanyak 18 Bintara yang terdiri dari 14 polisi laki-laki (polki) dan 4 polisi wanita (polwan) dari Polda Jawa Timur, Kamis, (17/03).

Kedatangan mereka langsung disambut Kapolres Ngawi AKBP Suryo Sudarmadi yang ditandai dengan mandi kembang dihalaman mako setempat.

“Sebelum masuk ke jajaran dan fungsi-fungsi yang ada di Polres Ngawi para Bintara ini terlebih dahulu mengikuti bimbingan tradisi selama dua hari terakhir. Dan mandi kembang yang dilakukan memang sebagai tradisi khas yang ada didalam tubuh kepolisian kita,” terang Kapolres Ngawi AKBP Suryo Sudarmadi, Kamis (17/03).

Lebih lanjut, para Bintara lulusan dari Sekolah Polisi Negara (SPN) Mojokerto nantinya akan

Para Bintara disiram air kembang oleh Kapolres Ngawi.

masuk masa orientasi minimal dua minggu disetiap fungsi yang ada di Polres Ngawi. Dengan demikian, dengan adanya penambahan personel diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan semakin maksimal dan optimal. Terutama dalam hal melindungi dan mengayomi masyarakat serta

melakukan penegakan hukum diwilayah Polres Ngawi.

“Mereka harus mampu beradaptasi dengan lingkungan kepolisian dan perlu ditegaskan pula mampu dan wajib berperan sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. Setelah mengikuti masa orientasi para Bintara ini

akan bergabung dengan kesatuan Dalmas. Dan perlu diingat selama setahun bertugas di Polres Ngawi ini mereka wajib sepeda ontel berangkat maupun pulang tugas dari dan menuju mako,” tegasnya.

Sementara Kabag Sumda Polres Ngawi Kompol Wahono mengatakan, setiap Bintara baru tersebut wajib memahami 5 fungsi yang ada di kepolisian.

Dengan dasar tersebut setiap individu personel akan mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat dari SPN untuk kepentingan masyarakat secara luas.

“Lima fungsi teknis kepolisian harus betul-betul dipahami dan dilaksanakan dalam bertugas.

Dan mereka para Bintara selama sebulan ini tidak diperbolehkan pulang kerumah harus ditempat yang telah disediakan,” pungkas Kompol Wahono. didik

Panen Padi Organik dan Sarasehan Petani Bersama Bupati Ponorogo BUPATI Ponorogo Ipong Mukhlisoni bersama Dinas Pertanian menghadiri panen raya perdana padi organik di lahan pertanian milik UD Dwi Saputa di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Ponorogo, Senin(14/03/2016).

Hadir dalam acara tersebut Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, Komandan Kodim 0802/ Ponorogo Letkol Inf Slamet Sarjianto, Kapolres Ponorogo AKBP Ricky Purnama, Kajari Ponorogo Sucipto, Kadistan Kabupaten Ponorogo Harmanto, ketua komisi B DPRD Ponorogo Widodo dan Wakil ketua DPRD Ponorogo Anik Suharto, Komandan Sub Denpom Ponorogo Lettu CPM Juni Ruri Awan.

Ipong Muchlisoni mengatakan, bahwa dari hasil pengamatan dalam budidaya khususnya padi saat ini banyak permasalahan

www.lensaindonesia.com

yang muncul akibat perlakuan kurang bijak serta kebiasaan petani yang memang kurang, antara lain penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, penggunaan racun perusak tanaman kurang cermat dan cenderung berlebihan, menguras unsur hara tanah tanpa ada unsur pengembalian akibatnya bahan organik tanah dibawah normal. Semuanya harus dikaji dan dipelajari, untuk menghadapi bersama tantangan globalisasi MEA. Semua produksi pertanian maupun holtikultura akan terjadi persaingan dari berbagai negara, karena perdagangan bebas. Tentunya persaingan akan semakin berat, maka dari itu masyarakat Ponorogo harus pintar untuk mencapai produksi yang baik dengan harga produksi yang me-

Bupati Ponorogo Ipong Mukhlisoni saat panen raya.

mang tidak begitu besar.

“Kita harus bisa maksimal dalam produksi, tetapi kita harus pintar memperhatikan produksi

dengan cara yang baik,” katanya.

Lanjut Ipong bahwa pihaknya atau masyarakat Ponorogo harus berbenah dan membudidayakan

produksi pertanian dengan teknologi yang mengarah pada produk yang memang benar-benar sehat dan membimbing petani untuk memulai membentuk kawasan produksi varietas, mekanisasi mulai dari mesin tanam hingga mesin panen yang saat ini sudah tersedia. Maka dengan adanya hal itu harus dimanfaatkan sebaik baiknya. “Kita harus bisa memanfaatkan semua fasilitas dari pemerintah,” ujarnya.

Ditegaskannya, dalam acara panen bareng bersama petani, bersama petani di Ponorogo untuk tetap bersemangat dalam meningkatkan produk pertanian.

Selama ini memang petani tidak benar dan belum bisa maksimal dalam bertanam dengan baik. Sehingga produk yang dihasilkan kurang maksimal. “Habis acara ini

Dinas Pertanian harus bisa mengajak petani Ponorogo untuk bertani dengan benar,” katanya.

Setelah acara panen bareng Forpimda bersama Bupati Ponorogo melakukan peninjauan bibit unggul Holtikultura dan produksi buah di UD Dwi Saputra, Desa Kutu Kulon, Kecamatan Jetis Ponorogo, disitu juga dilanjutkan penandatanganan peresmian Organik Learning Center(OLC).

Dalam kesempatan itu Bupati Ipong menjanjikan dalam 5 tahun pemerintahannya, perbaikan prasarana jalan dan irigasi akan menjadi prioritas. Dengan kondisi irigasi yang layak maka akan bisa menekan biaya produksi. Pemerintahannya juga akan melakukan modernisasi peralatan pertanian agar petani Ponorogo tidak ketinggalan dengan adv/arso daerah lain.

MADIUN

13

Edisi 129/ 21 - 27 Maret 2016

Ngawur Thok! Organisasi AWPI Ngemisngemis Sumbangan Bikin Resah Wartawan Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Madiun keberadaannya dianggap meresahkan. Pasalnya, para anggotanya berasal dari LSM, pengacara dan PNS. Tujuan mereka hanya mengemis-ngemis sumbangan.

AWPI membuat heboh kalangan wartawan setelah mencantumkan nama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pengacara sebagai anggota aspal (asli tapi palsu).

Masri Mulyono, pengacara ini mengaku keberatan namanya dimasukkan sebagai anggota di proposal AWPI untuk meminta bantuan dana dan pengukuhan pengurus sebesar Rp 58 juta. Masri menjelaskan, dirinya sama sekali tidak pernah diikutkan dalam rapat maupun pertemuan organiasasi. Tahutahu namanya dimasukkan sebagai

anggota AWPI. “Saya sangat keberatan dengan pencatutan nama saya di organisasi AWPI. Saya sangat nggak suka dengan hal itu. Karena saya sudah punya organisasi sendiri di pengacara. Saya tidak pernah menyerahkan identitas atau pernyataan apapun untuk masuk ke AWPI. Rapat juga tidak pernah, petemuan juga nggak, ketemuan sama orangorangnya juga pernah,” katanya, Senin (14/3/2016) lalu.

Begitu juga dengan Sutrisno.

Koordinator LSM Walidasa Madiun

ini mengaku keberatan namanya dimasukkan susunan anggota AWPI. Dirinya menuding AWPI terkesan ngawur memasukkan namanya ke dalam susunan anggota tanpa klarifikasi terlebih dahulu. Untuk itu, Sutrisno meminta namanya untuk dicoret dari anggota AWPI. “Itu ngawur yang nulis. LSM kok melok asosiasi wartawan. Kelihatan gobloke. Sebagai LSM, menjadi pengurus AWPI itu tidak etis. Kalaupun saya ada nama di pengurusan dicoret saja,” katanya.

Sementara itu, pengamat media dan juga koordinator LSM Wahana Komunikasi Rakyat (WKR), Budi Santoso menyayangkan sikap organisasi tersebut. Pasalnya tindakan yang dilakukan dengan meminta bantuan dana, jauh dari etika jurnalistik. Apalagi banyak pengurus yang berasal dari kalangan LSM. “Tindakan-tindakan yang mengatasnamakan wartawan profe-

sional itu justru kinerjanya tidak profesional. Saya menilai orang-orang di AWPI ini ada yang dari LSM, wartawan dan mantan birokrasi.

Dan wartawan itu pun juga nggak jelas. Karena selama ini saya nggak pernah membaca berita dari medianya. Saya sangat menyayangkan kalau mengatasnamakan wartawan,” paparnya.

Terpisah, Sekertaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) AWPI Madiun, Kokok Heru Purwoko mengaku keberadaan AWPI bukan hanya untuk mewadahi wartawan, namun juga untuk mewadahi masyarakat yang bukan berprofesi sebagai jurnalis. Menurutnya, AWPI berbeda dengan organisasi wartawan lainnya, seperti AJI, PWI maupun AJTI, karena AWPI tunduk pada dua aturan, yakni UU Ormas dan UU Pers.

“AWPI ini profesi dan ormas. Kita diberi mandat DPP AWPI untuk membentuk kepengurusan di eks-

karisidenan Madiun. Kemudian kita ngomong-ngomong dengan temanteman wartawan dan diluar profesi wartawan. Karena memang di AWPI berbeda dengan organisasi yang lain. Kita tunduk di dua Undangundang. Pertama Undang-undang Ormas dan Undang-undang Pers,” kata mantan komisioner KPU Kota Madiun ini, Selasa (15/3/2016).

Terkait sejumlah nama yang masuk daftar anggota seperti pengacara, Masri Mulyono. Kokok berdalih sebelumnya telah menghubungi Masri melalui telepon dan Masri bersedia bergabung AWPI. Begitu juga dengan pencatutan nama Koordinator LSM Walidasa, Sutrisno sebagai anggota AWPI. Kokok HP mengaku yang bersangkutan sudah menyetorkan foto copy KTP dan foto sebagai syarat menjadi anggota AWPI. Penelusuran Lensa Indonesia, di AWPI ternyata ada anggotanya dari

kalangan PNS aktif. Namanya Sampurno. Dia tercatat sebagai Ketua Bidang Seni Budaya dan Olah Raga dalam kepengurusan AWPI. Kokok mengakui jika Sampurno selalu aktif mengikuti rapat yang digelar AWPI. Sekda Kota Madiun, Maidi menganggap tindakan yang dilakukan oleh Sampurno sangat tidak etis.

Pasalnya, Sampurno saat ini masih menjabat sebagai Kasi Pengawas, Dinas Pasar, Kota Madiun. “Kalau PNS itu ikut organisasi AWPI tentu nggak etis. Karena PNS ini sudah ada naungan organisasi di bawah Korpri. Kalau kegiatan ini menganggu kegiatan Korprinya, tentu saja tidak diperbolehkan,” katanya, Kamis (17/3). “Di kegiatan PNS memang saya yang harus bertanggungjawab. Artinya bahwa PNS yang akan ikut organisasi apapun, sesuai aturan seharusnya ijin. Pak Sampurno ini belum ijin ke saya,” ujarnya. dhimaz_adi

Kajari Madiun Bantah Terima Uang Pengamanan Rp 500 Juta KEPALA Kejaksaan Negeri Madiun Jawa Timur, Paris Pasaribu melalui Kasi Intelijen, Abdul Farid membantah keras telah menerima aliran dana sebesar Rp 500 juta sebagai kompensasi ‘pengamanan’ kasus dugaan korupsi pembangunan proyek Embung di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

Hal ini mencuat setelah mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Agus Subiyanto selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA) yang saat ini telah menjadi terdakwa, dituntut selama 7 tahun penjara, membayar uang pengganti Rp 4,1 milyar subsider 3,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Merasa dikorbankan, kemudian dalam pledoinya, ia menyanyi.

“Itu kan pernyataan terdakwa di persidangan. Artinya, ketika terdakwa dalam keadaan terdesak, syah-syah saja bagi dia. Tapi apapun yang disampaikan terdakwa, itu tidak benar. Kecuali yang menyampaikan itu adalah saksi,” kata Kasi Intelijen, Abdul

Farid, kepada Lensa Indonesia, Rabu (16/3/2016).

Abdul Farid juga membantah adanya pertemuan di hotel JW Marriot Surabaya yang dihadiri oleh mantan Kajari Madiun Suluh Dumadi (kini jaksa fungsional di Kejagung), Walikota Madiun Bambang Irianto, pelaksana proyek Embung Andik Sulaksono untuk membicarakan masalah uang ‘pengamanan’ sebesar satu milyar rupiah, juga dibantahnya. “Itu juga tidak benar.

Kita bekerja secara profesional,” tandasnya.

Demikian juga terkait dana

Sandwich Pecel hasil inovasi Aston Madiun Hotel.

Sandwich Pecel Inovasi Kuliner di Madiun GUNA memanjakan para pecinta kuliner pecel, Aston Madiun Hotel & Converence Center mempersembahkan inovasi terbarunya yakni Sandwich Pecel. Ini merupakan menu terbaru yang diluncurkan Aston Madiun di bulan Maret 2016 ini.

“Sandwich Pecel ini merupakan perpaduan dari menu modern dengan menu pecel khas Kota Madiun yang diharapkan bisa memberikan sensasi dan pengalaman menikmati makanan pecel dengan bentuk dan rasa yang berbeda, “ kata Publik Relation Aston Madiun Hotel & Converence Center, Leni Liana kepada Lensa Indonesia, Jum’at (18/3/2016).

Leni menambahkan sandwich Pecel yang disajikan dengan ukuran besar dengan ketebalan 20 cm ini merupakan upaya Aston Madiun untuk lebih memperkenalkan menu khas Kota Madiun ke masyarakat umum sekaligus sebagai ajang promosi agar lebih dikenal dan menjadi salah satu alternatif tempat yang dapat dikunjungi oleh tamu pendatang.

Sandwich pecel ini berukuran panjang 60 cm, tinggi 40 cm, dan luas 1200 cm itu dibuat seperti makanan pecel pada umumnya yaitu berisi daun singkong, daun pepaya, daun bayam, kenikir, turi, tauge, orek - orek tempe tahu, kubis, telor dadar, pare dan dilengkapi dengan sambel pecel. dhimaz_adi

sebesar Rp 150 juta untuk perbaikan rumah dinas di Jalan Abdul Rahman Saleh Kota Madiun dan uang sebesar Rp 250 juta untuk operasional yang diberikan oleh rekanan pembangunan proyek Embung, juga dibantahnya. “Untuk perbaikan rumah dinas, kita ada anggaran,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dalam sidang dengan agenda pledoi (pembelaan) di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya Senin (7/3), dalam pembelaannya setebal 20 halaman, terdakwa Agus Subiyanto blak-blakan soal uang penga-

manan yang diberikan Andik Sulaksono selaku pelaksana proyek, kepada pejabat di Kejaksaan Negeri Madiun.

Agus menyebut, mantan Kajari Madiun Suluh Dumadi menerima $ 20.000. Karena pada saat dilakukan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) ketika kasus Embung mencuat, Suluh Dumadi menjabat sebagai Kajari Madiun. Sedangkan Kajari Madiun yang sekarang, Paris Pasaribu, menerima Rp.500 juta dan Kasi Pidana Khusus, Kusuma Jaya Bulo, menerima Rp.350 juta. dhimaz_adi

Kasi Intelijen, Abdul Farid.

Pemkab Madiun Buka Diklat Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 2016 BERLAKUNYA undangundang No 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan pelaksanaannya, mulai dari peraturan pemerintah daerah dan peraturan Bupati yang mengatur tentang desa. Membawa konsekuensi bahwa seluruh komponen desa harus memahami regulasi yang berlaku khususnya bagi Kepala Desa yang baru dilantik sebagai hasil dari pelaksanaaan pemilihan Kepala Desa tahun 2015. Oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Madiun membuka Diklat Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Kamis (10/3/2016).

Acara yang dibuka langsung oleh Bupati Madiun Muhtarom itu berlangsung di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kab. Madiun, Kajari Mejayan, Wakil Bupati Madiun, Sekda Kab, Madiun, Komandan Yonif Linud 501 Madiun, Ka. Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, Asisten, Pimpinan SKPD Kabupaten Madiun, Camat se Kabupaten Madiun.

Dalam sambutannya Bupati Madiun H.Muhtarom, S.Sos

Bupati Madiun Muhtarom membuka Diklat Peningkatan Kapasitas Kepala Desa.

menyampaikan Sebagai tindak lanjutnya dalam tahun 2016 ini dilaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi 144 (seratus empat puluh empat) Kepala Desa yang terbagi dalam 3 angkatan masing-masing angkatan terdiri dari 48 ( empat puluh delapan ) orang dengan sistem asrama bekerjasama dengan badan pendidikan dan pelatihan propinsi jawa timur dan yonif 501 madiun dengan gambaran matrikulasi pem-

bentukan karakter dan disiplin serta pengetahuan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan observasi lapangan sebagai gambaran konkrit penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Pemerintah kabupaten madiun berkewajiban untuk berupaya memberikan wawasan dan membantu dalam mewujudkan peran dan fungsi tersebut dengan melaksanakan program diklat guna mening-

katkan kualitas dan kapasitas penyelenggara pemerintah an desa khususnya Kepala Desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat,” terang Bupati Madiun dalam sambutannya.

Bupati Madiun menambahkan bahwa desa sebagai sebuah kesatuan hukum terkecil dalam susunan pemerintahan negara Indonesia memiliki hak untuk menyelenggarakan otonominya dalam bingkai pengaturan negara kesatuan republik indonesia guna mewujudkan salah satu dari nawa cita yaitu: membangun Indonesia dari desa.

Bupati Muhtarom berharap dengan pelaksanaan diklat ini diharapkan akan dapat meningkatkan kompetensi Kepala Desa sebagai sosok pemimpin yang berkualitas dan mampu memahami arah kebijakan, serta regulasi yang ada sehingga dapat memberikan dampak positif pada peningkatan kepercayaan masyarakat dan rasa puas akan pelayanan yang diberikan. adv

Partai Hanura Road Show 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur

Ketua DPD Partai Hanura Jatim H.Kelana Aprilianto.

SOSIALISASI Musyawarah Cabang (Muscab) Dewan Pimpinan Cabang ( DPC) Partai Hanura di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur yang dilakukan oleh DPD Partai Hanura Jatim, saat ini sudah 90 persen.

Roadshow yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD Partai Hanura Jatim H.Kelana Aprilianto itu, Hari Senin (14/ 3/2016) kemarin menyinggahi wilayah ex Karesidenan Madiun.

“Saat ini sudah 90 persen.

Kemudian tinggal wilayah Madura,” ujar H.Kelana kepada Lensa Indonesia di selasela kunjungannya. Seperti diketahui, sosialisasi muscab

tersebut dilakukan dalam rangka pemilihan ketua DPC dan konsolidasi kader serta pengurus.

“Dengan sosialisasi ini saya bisa bertemu langsung dengan seluruh pengurus mulai tingkat ranting, PAC dan DPC. Sehingga bisa menekankan agar semua kader dan pengurus bisa menjaga kekompakan, bekerjasama dan loyal kepada partai. Karena target saya, membuat Hanura jadi parpol besar di Jatim, dan di Pemilu Legislatif 2019 nanti harus masuk 5 besar,” terang politisi yang juga seorang pengusaha tersebut.

Setelah sosialisasi Muscab di 38 kabupaten/kota selesai,

tahap berikutnya DPC membuka pendaftaran peserta bakal calon Ketua DPC. Lalu data dan berkas dikirim ke DPD. Selanjutnya oleh tim Penjaringan bakal calon, melakukan validasi dan verifikasi terhadap berkas serta nama calon yang masuk.

Setelah verifikasi berkas dan bakal calon rampung dan memenuhi kriteria organisasi, tim Penjaringan menyerahkan berkas serta hasil kerjanya ke Ketua DPD. DPD kemudian membawa ke DPP, yang kemudian akan menentukan, siapa diantara mereka yang direstui dan mendapat rekom DPP. “Ketua Umum nanti yang

akan memberikan rekom pada mereka yang di anggap layak dan mampu membangun Partai Hanura kedepannya,” jelas Kelana.

Yang pasti, tugas seorang Ketua DPC menghadapi Pileg 2019 tidaklah ringan. Untuk itu seorang Ketua DPC harus mampu membangun sistem kelembagaan partai sampai tingkat ranting.

“Untuk kepengurusan anak ranting harus sudah terbentuk tahun 2017. Dan melakukan rekruitmen anggota baru sebanyak 150 ribu orang untuk Kota-kota besar. Jadi saya ingin ketua DPC harus benar-benar amanah dan mumpuni untuk membesarkan

partai Hanura,” imbuhnya.

Sementara itu, dari seluruh DPC Partai Hanura Kabupaten/Kota yang selesai disinggahi. Semuanya memberikan dukungan dan mandat kepada ketua DPD Hanura Jatim, agar bersedia untuk dicalonkan dalam pemilihan Gubernur Jatim pada 2018 mendatang.

“Menyikapi dukungan dan kepercayaan para kader serta pengurus mulai ranting hingga DPC tersebut. Tentu saya akan menjaga amanat tersebut dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan hati nurani untuk membesarkan partai dan membawa Jatim lebih baik lagi,” pungkas H.Kelana Aprilianto. dhimaz_adi www.lensaindonesia.com

BOJONEGORO

14

Edisi 129/ 21 - 27 Maret 2016

POJOK DESA

EMCL TELAH MELAKUKAN HUMAN APPROACH DEVELOPMENT

Pelatihan Kontraktor Lokal ExxonMobil untuk Proyek Banyu Urip

Ismail menunjukkan cara membuat gerabah.

Desa Kedungbondo Sentra Industri Kursi Ban Bekas DI TENGAH padatnya persaingan pasar global dan minimnya lapangan pekerjaan, membuat beberapa warga harus berspekulasi untuk membuka lapangan kerja sendiri. Salah satunya Desa Kedungbondo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Di sana terdapat banyak sentra kerajinan meja kursi berbahan dasar limbah ban bekas. Tuntutan perekonomian menggugah kreatifitas mereka untuk bisa mengolah sampah atau limbah ban menjadi barang yang bermanfaat.

Sejak tahun 2014 mereka mulai menggeluti usaha tersebut. Umumnya masyarakat menganggap ban bekas sebagai barang rongsokan namun di tangan beberapa warga Kedungbondo, benda karet tersebut dapat disulap menjadi seperangkat perabot rumah tangga dalam bentuk meja kursi.

Selain bentuknya yang unik kursi dari ban pun amat nyaman diduduki, bahan karetnya yang lentur dapat dijadikan mebel yang tahan lama. Tampilan meja dan kursi yang sudah jadi terkesan sangat mewah.

Untuk bahan baku mereka mengaku tidak kesulitan untuk mencari. Ban bekas didapat dari bengkel dan tambal ban dengan harga murah.

Untuk harga jualnya relatif terjangkau. Biasa dibandrol dengan harga Rp 1,5 juta. Pembeli biasa meletakkan kursi di taman atau teras rumah.

Kepala Desa Kedungbondo Drs. Ridwan mengatakan dirinya sangat mendukung kegigihan warganya untuk mengembangkan usaha kursi berbahan dasar limbah ban bekas. “Kerajinan yang dibuat masyarakat bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan keluarga,” katanya.

Sementara para pengrajin berharap agar ada perhatian khusus dari pemerintah untuk membantu dalam hal pemasaran yang karya yang dihasilkan dari limbah ban bekas tersebut. Sehingga usaha mereka bisa lebih maju lagi dan dikenal di tingkat nasional atau luar negeri.

Her/We

Bhakti sosial pelayanan KB Modus Operasi Wanita.

Kodim 0813 Bojonegoro Gelar Baksos KB MOW DALAM rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Kodim 0813 Bojonegoro bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupten Bojonegoro menggelar bhakti sosial pelayanan KB Modus Operasi Wanita (MOW). Acara digelar di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sosodoro Jatikoesoemo Bojonegoro, Jawa Timur.

“Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah peserta KB yang baru di semua MKJP,” ujar Siti Urifaturosiyah, Kabid Pembinaan,Pelayanan dan Peningkatan KB (P3KB) BPPKB Kabupaten Bojonegoro.

Siti mengaku pelyanan MOW dilaksanakan sebagai upaya terakhir apabila pserta sudah tidak mampu lagi menggunakan alat kontrasepsi yang lain, seperti pil, suntik, implan, kondom dan IUD. “Di samping itu juga atas permintaan peserta sendiri, sebab peserta sudah tidak menginginkan anak lagi. Dalam arti MOW dilakukan selama ada ijin dari suami, yakni didukung dengan adanya surat pernyataan yang ditanda tangani oleh istri dan suami,” tandasnya.

Ditambahkan Siti, dalam pelayanan KB MOW dalam rangka meningkatkan akses dan Kualitas Pelayanan KB MKJP dengan Dr.Jihan Arabikum.Sp.OG., terdapat 10 akseptor KB MOW. Triss/ADMC

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

Pelatihan kontraktor lokal demi pengembangan rantai pemasok sebuah operasi EMCL, salah satunya Proyek Banyu Urip.

EXXONMOBIL Cepu Limited (EMCL) untuk ketujuh kalinya menyelenggarakan pelatihan kontraktor lokal.

Menurut Bupati Bojonegoro Suyoto yang hadir dalam acara tersebut, ExxonMobil tidak punya kewajiban untuk melatih kontraktor jika menggunakan asas competitiveness dan profesionalitas.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada MCL yang telah melakukan human approach development. Apa yang dilakukan ExxonMobil ini lebih dari sekedar CSR,” ujar Suyoto saat memberikan sambutan pada acara yang digelar di sebuah hotel milik pemerentah Kabupaten Bojonegoro tersebut.

Namun ExxonMobil tetap

memberikan pelatihan. Lanjutnya, dengan pelatihan ini kontraktor lokal bisa mampu dan bersaing dengan kontraktor lain. Oleh karena itukontraktor lokal Bojonegoro harus membuktikan bahwa mereka mampu bersaing. “Kita mendapat pekerjaan karena memang kita layak,” ungkap Suyoto.

Dalam kesempatan itu salah satu peserta pelatihan mengaku merasa sangat diuntungkan. Pasalnya, karena dengan mengikuti pelatihan yang digelar EMCL bisa menambah kemampuan dalam melakukan pelaporan pekerjaan .

Rudi salah satu peserta pelatihan mengakum “Kegiatan kali ini merupakan komitmen EMCL dalam me-

Pelatihan kontraktor lokal yang digelar EMCL.

ngembangkan pemasok lokal Bojonegoro,” ungkapnya.

Ichwan Arifin selaku pelaksana kegiatan mengatakan, diadakanya kegiatan ini bertujuan untuk pengembangan rantai pemasok yang dapat diandalkan sehingga memiliki daya saing dan dapat berkontribusi bagi efisiensi sebuah proyek dan operasi EMCL. Salah satunya adalah Proyek Banyu Urip.

Dikatakan Ichwan, pihaknya terus berusaha untuk memaksimalkan pemanfaatan

muatan lokal.

Para pengusaha ini, tambah dia, wajib menginvestasikan sebagian keuntungannya untuk mengembangkan sumber daya manusia dan aset. Dengan begitu seorang wirausawan dapat berpikir jangka panjang, dan mampu berkompetisi di era globalisasi.

Itulah alasannya kontraktor Engineering, Procurement and Construction (EPC) proyek ini terdiri dari lima perusahaan konsorsium

yang dipimpin oleh perusahaan Indonesia.

Ichwan menambahkan, pada masa puncak konstruksi terdapat lebih dari 450 perusahaan nasional yang mendukung konsorsium tersebut sebagai subkontraktor.

Lebih dari 85 persen subkontraktor tersebut berasal dari wilayah di sekitar proyek, termasuk Bojonegoro dan Tuban.

EMCL sendiri saat ini bekerja sama mendampingi para kontraktor lokal dengan membantu mereka meningkatkan standar, proses pengadaan, dan menjaga baku mutu yang ketat.

“Semua ini untuk membantu perusahaan tersebut agar dapat menangani proyek pada skala ini. Dan agar pengalaman proyek ini dapat digunakan sebagai pembelajaran untuk mengerjakan proyek lainnya dengan lebih efisien dan hasil maksimal dalam pengerjaannya,” tutupnya. kom

Goes to Campus BPPKB untuk Perkuat Tantangan Kependudukan BADAN Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Bojonegoro mengadakan seminar population goes to campus, Senin (14/ 3/2016). Seminar digelar di gedung auditorium IKIP PGRI Bojonegoro. Temanya “memperkuat komitmen para akademisi dalam menjawab tantangan kependudukan era subtainable deve goals”.

Tujuan goes to campus sangat kompleks bagi mahasiswa, yakni agar mengetahui plus minusnya tentang kependudukan.

Kepala BPPKB Kabupaten Bojonegoro Hj Anik Yuliasih Msi mengatakan kepedulian terhadap persoalan pengendalian kualitas penduduk, serta pembangunan yang berkualitas di Kabupaten Bojonegoro itu sangat penting.

“Kehadiran semua mahasiswa dalam acara tersebut merupakan bukti kepedulian terhadap masalah-masalah kependudukan,” ungkapnya.

Sementara menurut Iwan Zuhdi Ketua koalisi muda kependudukan Kabupaten Bojonegoro menye-

but, “Acara seperti ini merupakan forum sillaturahmi antar mahasiswa di Kabupaten Bojonegoro.

Kaitannya dengan kependudukan dimulai dari kesadaran tentang perencanaan dan pola pikir menghadapi MEA dan SDG’s,” terangnya.

Acara goes to campus dihadiri kurang lebih 300 orang mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi seluruh Bojonegoro. suna

Goes to Campus yang digelar BPPKB.

DPRD Berinteraksi dengan Warga Lewat Radio KINERJA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro semakin hari kian meningkat. Tak hanya melalui program akan tetapi kini para wakil rakyat tersebut lebih intensif untuk berinteraksi dengan masyarakat secara langsung.

Bertempat di salah satu radio, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Hj. Mitro’atin, S.Pd didampingi Wakil Ketua Komisi A Anam Warsito,SH menyapa masyarakat Bojonegoro melalui on air radio. Selanjutnya berkembang pada permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat.

Terlebih, mayarakat bisa berkomunikasi langsung baik via telfon maupun pesan singkat (sms).

Banyaknya animo masyarakat untuk mendengarkan acara tersebut membuat Ketua DPRD kuwalahan untuk menjawab pertanyaan

Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Hj. Mitro’atin saat on air di radio.

LOWONGAN KERJA DIBUTUHKAN SEGERA:

Editor Wartawan

Untuk bertugas di Wilayah Kabupaten Bojonegoro Kirimkan CV ke alamat: Jl. Lettu Suwolo No.72 Ngrowo - Bojonegoro

pertanyaan dari audience.

Salah satunya dari Sutrisno yang menanyakan anggaran pendidikan Rp 2 juta satu tahun. Dirinya berharap agar program tersebut segera direalisasikan. Sementara itu, Ibu Ketua DPRD, Hj. Mitro’atin, S.Pd menyampaikan bahwa akhir Maret ini kemungkinan bisa dicairkan.

Selain itu, banyak pula masyarakat yang menanyakan terkait masalah pertanian. Dalam hal ini, DPRD berencana mengajukan pembangunan resi gudang yang di-

harapkan bisa digunakan sebagai tempat penampungan hasil panen sehingga bisa melakukan penundayaan penjualan jika harga gabah sedang rendah. “Kita juga sudah berkomunikasi dengan pihak Bulog agar nantinya membeli gabah dari petani,” ungkap Mitro’atin.

Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro akan kembali menyapa para pendengar dengan agenda pembahasan lain secara continue. Her/Tis

Biro Bojonegoro: Prada, Triyono Sekretaris/Admin: Devi Pramistasari Koordinator liputan: Heri Redaktur: Agus, Eky Editor/Uploader: Tanto Wartawan: Sony, Titis Marketing: Tyas,Aisyah Sirkulasi: Wito Admin: Aida Musyarofah Kantor Perwakilan & Pemasaran: Jl. Lettu Suwolo No. 72 Campurejo – Bojonegoro, No Telp. 085203028007 Email: redaksi@lensabojonegoro@yahoo.com, marketing@lensabojonegoro.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan Sirkulasi: Whito Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

www.lensaindonesia.com

OTONOMI

15

Edisi 129/ 21 - 27 Maret 2016

Menkopolhukam Sambangi Pesantren Ajak Dialog Ratusan Kiai se Jatim MENTERI Koordinator Politik Hukum dan HAM berkunjung ke sejumlah pesantren di Jombang, Jawa Timur. Di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Luhut melakukan dialog bersama seratus kiai se Jatim tentang radikalisme dan bahaya narkoba yang sudah masuk wilayah pesantren, Rabu (16/ 3/2016).

Luhut menuturkan kedatangannya di Jombang dalam rangka silaturahim kepada kiai di pesantren tertua dari Nahdlatul Ulama yang ada di Tambakberas Jombang dan ziarah ke makam Gus Dur. Di samping silaturahim ini kami juga melakukan dialog dengan para kiai tentang waspada masuknya

radikalisme, terorisme dan narkoba ke pesantren.

Hal itu sangat berbahaya dan bisa merubah pemikiran yang ada di Indonesia dan juga memutus generasi. “Perlu diwaspadai terorisme seperti yang ada di Timur Tengah seperti ISIS yang melakukan eksodus ke beberapa wilayah di setiap negara. Masalah teroris dan radikalisme tidak bisa selesai hanya diselesaikan oleh pemerintah saja, akan tetapi kita semua dalam memberikan pencerahan,” jelasnya kepada para kiai di aula pesantren Tambakberas, Jombang.

Ia berharap peran para kiai dan ulama dalam menangkal radika-

Bos Tambang Galian C Jombang Ditetapkan Tersangka KEPOLISIAN Polres Jombang akhirnya menetapkan tersangka kasus meninggalnya siswa SD Sukorejo yang meninggal di bekas galian C Desa Plosogenuk, Kecamatan Perak, Jombang. Empat siswa SD tersebut meninggal saat outbond di bekas galian C PT Joyo Technicak milik Joyo Astro pada Desember 2015, Selasa (15/03/2016).

Kasatreskrim Polres Jombang AKP Wahyu Hidayat mengatakan dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka yakni pemilik galian C. Pemilik dan pelaksana lapangan PT Joyo Technical Zainal Abidin dijerat pasal 359 KUHP. Mereka adalah warga jalan Mangundikaran Nganjuk yang mempunyai usaha pertambangan di Desa Plosogenuk. Tersangka dianggap lalai sehingga menyebabkan hilangnya nyawa.

Ia mengungkapkan dari penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian, PT Joyo Technical adalah selaku pemilik usaha galian C di Desa Plosogenuk pada tahun 2011 dan berakhir tahun 2012.

Setelah proyek galian C selesai, mereka pergi begitu saja meninggalkan lokasi tanpa ada upaya reklamasi. Padahal, bekas galian mempunyai kedalaman 5 hingga 6 meter.

Apalagi di lokasi tambang tersebut tidak dipasang rambu-rambu papan peringatan dan juga pagar pembatas di sekitar kubangan yang membahayakan itu. Sehingga kepolisian menganggap ada unsur kelalaian yang dilakukan pihak pengusaha. “Mereka dijerat pasal 359 KUHP dengan ancaman hukuman paling singkat satu tahun penjara dan paling lama lima tahun,” terang Wahyu.

Diketahui, pada bulan Desember lalu, Empat pelajar yang meninggal adalah Eva Trianggraini (10), Fatikhatul Khusna Aprilia (10), Anggik Arianti (10), dan Devi Anugrah Cahyani (11), seluruhnya merupakan siswi kelas V SDN Sukorejo. Mereka tenggelam di lokasi bekas tambang galian C. Lokasi tambang tersebut berada di Desa Plosogenuk, Perak Jombang. obi

lisme. Apalagi pesantren ini menjadi pilar NU dalam menjaga persatuan dan kesatuan RI sejak jaman berdirinya. NU mempunyai peran yang lebih besar dalam menangkal radikalisme yang ada di Indonesia.

Peredaran narkoba di Indonesia juga cukup pesat dan masuk ke semua lini tanpa mengenal status apapun. Seperti yang terbaru, narkoba sudah menyasar kalangan birokrasi. Seorang bupati muda ditangkap BNN (Badan Narkotika Nasional) karena terbukti mengkonsumsi barang haram tersebut.

“Kami juga berharap kepada para kiai tentang bahaya narkoba yang saat ini dikhawatirkan masuk pada kalangan pesantren. Pa-

Di saat pemerintah sedang menggalakkan program swasembada gula nasional, perusahaan gula di Cepiring justru memPHK missal karyawannya. Mirisnya, mereka tidak diberi pesangon.

SEJAK 1 Januari 2016, seluruh karyawan PT Industri Gula Nusantara Cepiring (IGN) di PHK massal sepihak oleh Direktur Utama IGN Togar Rudy Situmorang. Namun hingga kini belum status mereka. Perusahaan beralasan mengalami kerugian. Namun itu hanya akalakalan perusahaan IGN. Sebab sampai saat ini belum ada audit keuangan oleh pihak manapun dan belum diputuskan oleh pengadilan hubungan industrial.

Para karyawan IGN tidak menerima dan tidak menyetujui keputusan tersebut. Pasalnya PHK sepihak tersebut dianggap tidak sah menurut peraturan perundang-undangan hukum ketenagakerjaan.

Sementara Dirut IGN tidak pernah datang ke pabrik dan menyampaikan sendiri tentang

tanah yang akan dijadikan proyek jalan tol Batang-Semarang.

Sidang yang digelar Kamis (17/ 3/2016) siang, hakim memutuskan nilai ganti rugi yang sudah diajukan

kondisi IGN yang sebenarnya sejak bulan September 2015.

Sehingga karyawan tidak ada yang mengetahui mengapa pabrik berhenti berproduksi dan tidak menerima gaji selama empat bulan sejak September 2015 hingga Desember 2015.

Sementara itu, wakil GM PT IGN Cepiring Imam Suwandi mengatakan, setelah ada pembicaraan antara kuasa hukum IGN Banuara Sianipar dengan pihak Disnakertrans Kendal dan perwakilan karyawan mengenai tuntutan gaji karyawan yang masih tanggung jawab manajemen IGN, maka gaji karyawan disepakati akan dibayarkan pada bulan Januari 2016.

“Karyawan akan digaji selama 4 bulan sesuai yang sudah terlaksana pada tanggal 31 Desember 2015 dan 5, 6, 7 Ja-

tim pengadaan tanah jalan tol dibatalkan. “Untuk tanah di Desa Wungurejo untuk jalan kelas satu yang dekat dengan jalan raya bernilai Rp 350 ribu permeter. Sedangkan

foto hl Karyawan PT IGN menuntut kejelasan nasibnya ke direksi.

nuari 2016,” ungkap Imam.

Namun harapan tinggal harapan. Janji pembayaran gaji tertunda. Namunlangkah dan upaya karyawan untuk memperoleh hak-hak mereka belum berhenti sampai di situ. “Segala cara ditempuh dengan harapan masalah ini dapat perhatian dari semua pihak terkait dan segera terselesaikan dengan baik,” jelasnya.

Perselisihan hubungan industrial ini belum pernah terselesaikan dengan baik secara bipartit walaupun sudah beberapa kali diupayakan secara maksimal oleh pihak Disnaker-

tanah yang berada di kelas 2 atau agak jauh dari jalan bernilai Rp 320 ribu permeter perseginya,” ujar hakim ketua Jeni Nugraha.

Sementara untuk tanah yang berada di Desa Tejorejo, hakim memutuskan untuk jalan kelas satu bernilai Rp 330 ribu dan kelas 2 bernilai Rp 320 ribu permeter persegi.

Harga ini lebih tinggi dari penawaran tim pengadaan tanah yang

DPRD Gresik Gandeng Tim Ahli untuk Mengkaji RPJMD 2016-2020 ANGGOTA DPRD Kabupaten Gresik mengkaji dengan teliti Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diajukan Bupati dan Wakil Bupati Gresik. Rencananya, wakil rakyat bakal menggandeng tim ahli untuk meliti PJMD tersebut. Tujuannya agar pelaksanaan RPJMD benar-benar tepat sasaran sesuai dengan kehendak rakyat.

Ketua Komisi C DPRD Gresik Moh Syafi’ AM mengatakan

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA

Luhut Panjaitan berdiskusi dengan para ulama di Jombang.

Pabrik Gula Cepiring PHK Massal Karyawan Tanpa Pesangon

PN Kendal Kabulkan Permintaan Warga Soal Ganti Rugi Tol Batang-Semarang PENGADILAN Negeri (PN) Kendal mengabulkan permohonan keberatan warga Desa Wungurejo dan Tejorejo Kecamatan Ringinarum Kendal terkait ganti rugi atas

salnya banyak cara yang dilakukan untuk menyusupkan narkoba ke pesantren.

Seperti memberi vitamin untuk kuat dzikir, yakni dengan diberikan kepada santri vitamin tersebut diberikan agar bisa tahan sampai pagi,” ungkapnya.

Ia menambahkan memang satu sampai dua kali tidak ketahuan, tapi pada ketiga kalinya pemberian vitamin tersebut baru diketahui bahwa vitamin yang diberikan itu adalah pil ekstasi. “Sekali lagi, ini harus diwaspadai. Ada seorang kiai dari Jember yang memberitahu saya. Ini sangat berbahaya, karena narkoba lebih berbahaya daripada teroris,” pungkasnya. obi

setelah dipaparkan Bappeda dan Sekda, RPJMD ini bakal diserahkan kepada tim ahli. Sebab, tebalnya buku RPJMD bakal merepotkan dewan jika dikaji sendiri. “Ini juga menyangkut aspek hukum dan politik anggarannya.

Jadi, kami minta bantuan tim ahli,” ujarnya, kemarin.

Menurut dia, pihaknya tidak ingin main-main dalam membahas RPJMD. Sebab, hasil dari pembahasan ini sangat berpengaruh untuk kondisi Gresik lima tahun

ke depan. “Kami berupaya melakukan yang terbaik, agar cita-cita menjadikan Gresik lebih baik bisa terwujud,” terang dia.

Ditambahkan, pada mingguminggu ini kemungkinan dewan bakal mendatangkan tim ahli.

Sehingga, sebelum dilaksanakan rapat komisi dengan SKPD terkait, dewan telah memiliki bahan untuk dibahas. “Harapannya semua bisa berjalan dengan baik dan program pembangunan sesuai dengan keinginan ma-

trans Kendal dan karyawan IGN, seperti yang sudah hendak dilakukan pada tanggal 10 Maret 2016 yang lalu. Pada perundingan tersebut belum menghasilkan kesepakatan apapun karena pihak Direksi IGN tidak hadir.

Humas PT IGN Arthur mengatakan, karyawan 340 orang yang tidak menerima keputusan PHK sepihak masih gigih berjuang mendapatkan hakhak mereka. Para karyawan tersebut merasa kecewa karena RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang direncanakan dilaksanakan tanggal 15

hanya memberi nilai tanah di dua desa tersebut senilai Rp 220 ribu permeter perseginya.

Menanggapi keputusan PN Kendal ini warga mengaku senang dan menerima putusan yang dinilai berpihak kepada rakyat kecil.

Perwakilan warga Desa Tejorejo, Sukis mengatakan warga bersedia untuk melepaskan tanahnya setelah ada keputusan dari pengadilan.

Kepala Bapedda Pemkab Gresik memaparkan rancangan RPJMD di hadapan anggota dewan.

syarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Gresik Tugas Husni Syarwanto saat melakukan pemaparan dihadapan anggota dewan mengatakan ini hanya pema-

paran singkat terkait visi dan misi Bupati dan Wabup terpilih.

Dari visi-misi ini nanti bakal dijadikan acuan untuk membuat program pembangunan.

“Ini masih pemaparan awal

Maret 2016 diundur hingga tanggal 22 Maret 2016.

“Karena rasa kecewa dan lelah itulah, karyawan melaksanakan ibadah istighosah bersama dan melanjutkan dengan pemasangan spanduk yang berisikan aspirasi para karyawan di alunalun Kendal,” tuturnya.

Melihat kondisi PT IGN, jelas ini merugikan banyak pihak termasuk stake holder seperti Pemda, petani tebu, pedagang, karyawan dengan keluarganya.

Pasalnya, pabrik ini merupakan aset negara yang tak ternilai harganya dan sangat disayangkan apabila dibiarkan mangkrak. Padahal potensinya sangat besar karena sangat membantu dalam pendapatan regional maupun nasional dalam menghasilkan gula yang merupakan salah satu komoditas utama Jawa Tengah.

Karena itu sangat diharapkan adanya investor ataupun pemerintah yang tergerak untuk mengembalikan produktivitas Pabrik Gula Cepiring.

Semua itu demi terwujudnya swasembada gula regional maupun nasional yang belum tercapai. eko

“Meski nilai yang diputuskan jauh dari permintaan kami, setidaknya hakim sudah memutuskan yang terbaik dan berpihak kepada rakyat.

Dengan dikabulkannya permohonan keberatan warga atas harga penawaran kami siap untuk menyerahkan kepada pemerintah dan dibangun jalan tol,” jelasnya didampingi kuasa hukum warga Ari Widiyanto dan Anung Adithia. eko

sebelum masuk pembahasan,” ungkap dia.

Dikatakan, setelah melakukan pemaparan ini bakal dilakukan rapat pembahasan antara komisi dengan SKPD terkait.

Kemungkinan rapat bakal dilakukan Kamis hingga Jumat mendatang. “Jadi dalam mingguminggu ini pembahasan bakal dimulai hingga nanti ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda),” imbuh dia.

Sekedar diketahui, visi Bupati dan Wabup terpilih adalah Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil Makmur dan Sejahtera Untuk Mencapai Kehidupan Yang Berkualitas. Kemudian untuk misinya terangkum dalam Catur Wahana SQ. adv/rat

Kabiro Kediri: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan)

SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014 WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

www.lensaindonesia.com

METROPOLIS

16

Edisi 129/ 21 - 27 Maret 2016

PT GALA BUMI PERKASA LAKUKAN TIGA PELANGGARAN KESEPAKATAN

RISMA HARUS BERI SANKSI INVESTOR PASAR TURI BARU Tidak ada alasan bagi Pemkot Surabaya tidak bersikap tegas terhadap investor Pasar Turi. Pengelolaannya harus dihentikan karena banyak pelanggaran yang dilakukan dan masuk unsur penipuan dan penggelapan.

PEMBATALAN kontrak kerja build operate and transfer (BOT) Pasar Turi baru dengan PT Gala Bumi Perkasa oleh Pemkot Surabaya masih jauh dari harapan.

Meski sejumlah pelanggaran kontrak pembangunan Pasar Turi Baru, dipastikan telah dilakukan PT Gala Bumi Perkasa selaku investor, namun hampir dipastikan Walikota Tri Rismaharini tidak akan melakukan pembatalan perjanjian. Buktinya, sampai sekarang Pasar Turi masih beroperasi dan akan dilaunching kesekian kalinya.

Dikatakan anggota Komisi C DPRD Surabaya, M Mahmud, Selasa(15/3/2016), Walikota Tri Rismaharini hampir pasti tidak akan mau melakukan pembatalan perjanjian BOT pembangunan Pasar Turi Baru.

Menurutnya, hal ini dikarenakan pembuat perjanjian BOT dengan PT Gala Bumi Perkasa adalah Walikota Surabaya periode sebelumnya yang masih satu partai dengan Risma.

“Masalahnya sudah jelas.

Setidaknya ada tiga pelanggaran perjanjian BOT yang dilakukan investor (PT Gala Bumi Perkasa). Dan jika dikembalikan pada perjanjian, Pemkot Surabaya sangat bisa melakukan pembatalan. Namun Walikota sekarang saya kira tidak akan berani mengingat pembuat perjanjian adalah walikota

sebelumnya yang juga satu partai dengannya. Jadi ini hanya masalah ewuh pakewuh saja,” ujar Mahmud yang pada periode lalu sempat menjadi ketua Komisi B DPRD Surabaya yang menangani beberapa masalah Pasar Turi.

Selain masalah ewuh pakewuh, lanjut Mahmud, sebab lain adalah dalam klausul perjanjian BOT Pasar Turi ternyata tidak pernah ada klausul sanksi jika ada salah satu pihak melakukan pelanggaran. Sehingga, lanjutnya, status hasil investasi juga membingungkan.

“Dalam perjanjian memang tidak ada klausul sanksi mengikat kedua pihak jika melakukan pelanggaran. Jadi bagaimana nasib Pasar Turi Baru juga tidak jelas,” ungkap pria yang sempat duduk sebagai ketua DPRD Surabaya pada periode lalu ini.

Sementara anggota Komisi C DPRD Surabaya, Vinsensius, mengatakan tidak ada alasan Pemkot Surabaya tidak bersikap tegas terkait kasus Pasar Turi. Seharusnya pengelolaan Pasar Turi oleh investor harus dihentikan karena berdasarkan data dari pedagang, sudah banyak pelanggaran yang dilakukan dan masuk unsur penipuan dan penggelapan.

Menurut V insensius, PT Gala Bumi Perkasa telah melakukan setidaknya tiga pelanggaran kesepakatan dalam per-

Pedagang minta Pemkot Surabaya hentikan operasional Pasar Turi Baru.

janjian BOT Pasar Turi Baru.

Pertama, sistem penjualan stand dengan metode strata title atau hak milik stand. Diantaranya terkait stand yang dijual kepada pedagang ternyata berstatus strata title atau hak milik. Padahal dalam kerjasama awal lahan tersebut milik Pemkot Surabaya dan stand hanya berstatus hak pakai.

“Jadi investor menawarkan kepada pedagang sebagai hak milik stand. Berarti investor menjual barang yang bukan miliknya,” kata politisi yang akrab disapa Awey ini.

Pelanggaran kedua, adalah penambahan tinggi bangunan yang seharusnya enam (6) lantai menurut perjanjian

Komisi A Dukung Kebijakan Pemerintah Pusat Menghapus Lima Izin KOMISI A Bidang Hukum dan Pemerintahan mendukung DPRD Surabaya mendukung kebijakan pemerintah pusat menghapus 5 izin yang menghambat investasi, meliputi izin gangguan, izin tempat usaha, izin prinsip untuk industri kecil dan menengah, izin lokasi, dan izin analisis dampak lingkungan (Amdal).

Ketua Komisi A, Herlina Harsono Njoto, mengakui, kebijakan itu akan mempermudah pertumbuhan usaha, mulai skala kecil, menengah hingga besar. Namun demikian, ia berharap kebijakan yang dikeluarkan tersbut harus detail, karena khawatirnya menimbulkan dampak negative pada masyarakat.

“Jangan sampai gak ada SIUP, Amdal, jika mendirikan bangunan mengganggu hak masyarakat lainya,” terangnya.

Herlina mengharapkan, untuk mencegah timbulnya dampak negative, pemerintah menetapkan skala jenis usaha yang mendapatkan kemudahan itu, sekaligus tahapannya seperti apa.

“Memang perlu pertimbangan dan aturan pengganti, jika ketentuan yang ada ditiadakan,” katanya.

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, pemerintah juga harus melakukan pendataan terhadap jenis usaha dan pajak yang harus dibayar ke pemerintah daerah. Karena, penghapusan beberapa perizinan tersebut juga berpengaruh pada PAD. “Ini akan meminimalkan pendapatan daerah,” jelas Herlina.

www.lensaindonesia.com

Ketua Komisi A, Herlina Harsono Njoto.

Namun, di Surabaya menurutanya sejauh ini iklim usaha berkembang baik, meski ada penerapan beberapa perizinan tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera menghapus lima izin penghambat kemudahan berusaha dan investasi di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business) di Tanah Air yang masih di peringkat 109 dari 189 negara.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus terhadap hambatan untuk proses perizinan. Karena itu, diperintahkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk segera melakukan harmonisasi izin-izin tersebut.

“Presiden memberikan perhatian khusus terhadap hal

tersebut, sehingga beliau memberikan arahan agar harmonisasi segera dilakukan.

Kepada Bapak Mendagri untuk koordinasikan dengan menteri terkait,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/3/2016).

Adapun lima izin yang akan dihilangkan, adalah izin gangguan, izin tempat usaha, izin prinsip untuk industri kecil dan menengah, izin lokasi, dan izin analisis dampak lingkungan (Amdal). Khusus untuk Amdal, jika dalam satu kawasan telah memiliki Amdal maka perusahaan tidak berkewajiban mengurus kembali Amdal secara individual.

“Yang jelas Kalau di suatu daerah masih ada amdalnya, jika dulu masih diminta amdalnya maka nanti akan dihilangkan. Nanti akan dikeluarkan dalam satu peraturan,” jelas Pramono. adv/wan

pertama menjadi sembilan (9) lantai. Tentang hal ini memang pihak investor pernah mengajukan pengubahan perjanjian, namun sampai sejauh ini belum ada keputusan resmi dari Pemkot Surabaya meski pernah ada kajian bisa ditambah menjadi delapan (8) lantai.

Dan yang ketiga, kata penasehat Fraksi NasDem ini, PT Gala Bumi Perkasa telah melanggar waktu perjanjian penyerahan BOT. Dalam perjanjian, pihak investor sudah harus menyelesaikan dan menyerahkan bangunan Pasar Turi Baru dalam jangka waktu 24 bulan atau sampai 13 Februari 2014.

“Tidak masuk akal bila Pemkot Surabaya tidak berani

bertindak menghentikan aktivitas Pasar Turi. Harus dibatalkan itu perjanjian dan usut secara hukum,” ujar legislator yang juga sekretaris DPC NasDem Surabaya ini.

Pihaknya juga mengatakan, dari sejumlah hearing dengan berbagai pihak terkait Pasar Turi ada indikasi permainan dalam penetapan PT Gala Bumi Perkasa milik Henry Gunawan sebagai investor Pasar Turi. Menurutnya ada sinyalemen uang jaminan sebesar Rp 200 milar sebagai syarat pra kualifikasi adalah fiktif. “Perlu diusut bagaimana ini terjadi. Bagaimana bisa Pemkot Surabaya meloloskan PT tersebut sebagai pemenang iwan lelang,” tegasnya.