Koran Lensa Indonesia Edisi 130

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

Edisi 130/ 28 Mar - 03 April 2016

Sejak lama daerah-daerah pinggiran dan pulau terluar kehilangan sentuhan ke-Indonesiaannya. Negara harus hadir di ufuk timur.

Diputuskannya Blok Masela dibangun di darat, menjadi momentum membumikan Nawacita Ketiga, bukan lahan pejabat berburu rente dan panggung pertunjukan sikap nasionalisme yang ringkih.

BLOK MASELA NAWACITA KETIGA

Lokasi Blok Masela.

Baca: Blok... Hal 7

Terlibat Kasus RS Sumber Waras, Layakkah Ahok Kampanye Anti Korupsi?

Korupsi RS Sumber Waras diduga melibatkan Gubernur DKI.

Tsunami Gula GULA rafinasi atau “refined sugar” atau saya lebih suka menyebutnya gula impor–sebab belum dapat diproduksi di dalam negeri, saat ini kondisinya menyedihkan. Betapa tidak, kran impor yang dibuka pemerintah telah melambungkan gula rafinasi menjadi peredaran ilegal bagi para mafia.

Rata rata pabrik gula di Indonesia baik itu perusahaan swasta atau BUMN masih memproduksi gula siap konsumsi. Ini berbeda dengan di luar negeri di mana produksi gula terbagi atas produksi gula mentah dan gula siap konsumsi, namun masih ada juga pabrik gula yang seperti di Indonesia.

Di Indonesia ada beberapa pabrik gula rafinasi yang menggunakan gula mentah (impor) sebagai bahan bakunya untuk selanjutnya diproses menjadi gula kristal putih. Proses klarifikasi yang digunakan juga adalah sistem karbonatasi hanya saja ada proses ion exchage di dalam sistemnya.

Gula yang dihasilkan inilah yang di masyarakat di sebut gula rafinasi. Bila dikonsumsi langsung, tentu membahayakan kesehatan.

Sayangnya yang terjadi di masyarakat tidak demikian. Kini, gula impor tersebut mulai beredar di masyarakat. Padahal, harusnya gula impor untuk konsumsi industri. Ini bagian dari tantangan baru yang dihadapi petani gula.

Sementara Menteri BUMN jauh hari sudah mewanti-wanti agar PTPN dan petani sedapat mungkin melakukan revitalisasi dan adaptasi terhadap proses produksi tebu. Sehingga nantinya bisa berdaya saing, tidak hanya kualitas tapi juga mengikuti selera pasar.

Baca: Tsunami... Hal 7

www.lensaindonesia.com

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo merasa terusik dengan dugaan korupsi dalam pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

KPK kini sedang mendalami temuan Badan Pengaudit Keuangan (BPK) terkait tingginya Nilai Jual Objek Pertanahan (NJOP) lahan RS Sumber Waras. Kasus tersebut diduga melibatkan nama orang nomor satu di DKI, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ahok diduga ikut berperan menaikan NJOP hingga tak sebanding dengan lahan di sekitar.

Hingga kini, lanjut Agus, pihaknya memang belum menemukan indikasi keterlibatan Ahok yang belakangan disebut-sebut turut terlibat dalam kasus tersebut.

“Sumber Waras kita masih pelajari, itu bukan kita diamkan. Jadi kita pelajari mudah-mudahan dalam waktu dekat ada perkembangan,” kata Agus saat dikonfirmasi, Kamis (24/3/2016).

Agus pun membantah jika penyidikan kasus RS Sumber Waras mandek saat KPK ada di bawah kepemimpinannya.

Baca: Terlibat... Hal 7

Tempe Jadi Makanan Pokok di Luar Angkasa Ongkos Kirim dari Bumi ke Antariksa Rp 4 Miliar per Kilogram INDONESIA boleh berbangga hati, karena sebuah eksperimen karya anak bangsa telah dibawa oleh Badan Antariksa Amerika Serikat, National Aeronautics and Space Administration (NASA) dengan menumpang roket Atlas 5, Rabu (23/3/2016).

Roket tersebut terbang dari Cape Canaveral menuju orbit rendah bumi. Tidak tanggung-

Ical-Agung Sepakati Munas Golkar di Bali 17 Mei 2016 WAKIL Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali 2014, Nurdin Halid menegaskan Munas Golkar akan kembali digelar di Bali, 17 Mei 2016 mendatang. ‘’Ya, barusan saya sama Pak Sekjen, Idurs Marham dipanggil Pak ARB untuk membicarakan Munas Golkar.

Keputusannya, Munas digelar di Bali pada 17 Mei 2016. Pelaksananya, DPP Golkar hasil Munas Bali rekonsiliasi,’’ kata Nurdin kepada wartawan, Kamis, (24/3/2016).

Ditanya soal kepanitiaan penyelenggara Munas, Nurdin Halid mengatakan, susunan panitianya sedang dalam proses finalisasi. ‘’Rabu depan, kita rapat untuk ambil keputusan, sete-

lah itu hasilnya akan kita sampaikan ke Kemenkumham. Ini info terbaru dari saya,’’ ujar Nurdin.

Nurdin berharap, dengan adanya putusan Munas tanggal 17 Mei 2016, semua pihak jadi lega karena sudah ada kepastian. ‘’Jadi, kalau ada Caketum Golkar yang mau mendaftarkan diri, silahkan saja,’’ kata Nurdin lagi.

Sementara itu, Mantan Ketua Umum Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono juga mengisyaratkan hal yang sama. Menurut dia, saat ini Golkar sedang menuntaskan konsiliasi kepengurusan Munas Ancol dan Munas Bali.

Baca: Ical-Agung... Hal 7

LARANGAN LAPINDO NGEBOR SARAT PERSAINGAN BISNIS Bisnis 2 NASA meluncurkan Roket Atlas 5 dengan membawa kargo berisi tempe.

tanggung, ada dua eksperimen buatan siswa Indonesia yang berhasil dibawa NASA, yakni untuk meneliti kemungkinan menciptakan ragi dan untuk mencari kemungkinan menumbuhkan padi di ruang hampa.

Kedua eksperimen itu bisa menjadi awal untuk menciptakan makanan yang bisa bertahan di luar angkasa, nasi dan tempe.

Kebanggaan ini terungkap jelas dari sisi pemerintah (dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) maupun penyelenggara (Indonesia Space Research Group).

Menurut mereka, yang menjadi pencapaian tidak ha-

nya upaya untuk menjadikan nasi dan tempe sebagai makanan pokok di luar angkasa, melainkan lebih dari itu. “Lebih dari itu. Ini bagian dari kampanye bahwa Indonesia juga punya peneliti yang bagus, dan punya obyek asli Indonesia (tempe). Saya kira, ini berita bagus bagi bangsa Indonesia. Terutama kalangan anak muda, yang punya prestasi bisa masuk dan dikawal NASA. Kita tahu, untuk penelitian masuk ke NASA itu prosedurnya tidak mudah,” ujar Muhammad Dimyati selaku Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti, Rabu (23/3/2016).

Baca: Tempe... Hal 7

KPK CIUM INDIKASI KORUPSI DI PERTAMINA Patgulipat 4

BISNIS

2

Edisi 130/ 28 Mar - 03 April 2016

Beli Pulsa XL Dapat Merchandise Batman v Superman PT XL Axiata Tbk dan PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) bekerjasama dalam penjualan merchandise film Batman v Superman. Pelanggan XL yang mengisi ulang pulsa di Indomaret dengan nominal 100 ribu, 200 ribu, dan 300 ribu berkesempatan membeli merchandise tersebut dengan harga Rp 13.900.

Program ini berlaku 1 Maret hingga 30 April 2016.

Chief Commercial Officer of XL Axiata, Danny Chew Kar Wai mengatakan, program ini merupakan bentuk pengembangan kerja sama kedua pihak yang sebelumnya sudah kami rintis, yaitu penjualan isi

ulang pulsa “Harga Pas”.

“Melalui kerja sama ini, XL menawarkan kepada pelanggan potensial ke Indomaret untuk mengisi ulang pulsa 100 ribu ke atas. Sebagai bonusnya, cinderamata bertema Batman v Superman: Dawn of Justice yang original bisa mereka dapatkan dengan harga murah”, tandas Danny di Jakarta, Rabu (23/ 03/2016).

Di waktu yang sama, Direktur Marketing PT. Indomarco Prismatama, Wiwiek Yusuf mengatakan, gerai Indomaret sebenarnya ditujukan untuk semua kalangan masyarakat, dari semua golo-

ngan ekonomi. Sebab itu, kami juga mendukung program sales XL yang hendak menyasar pelanggan yang memang membutuhkan isi ulang dalam nilai denom tinggi.

“Karena itu melalui momentum demam Batman v Superman: Dawn of Justice, kami percaya kedua pihak akan sama-sama mendapatkan manfaat maksimal,” pungkas Wiwiek. eld Seremonial kerjasama XL dan Indomaret untuk pembelian merchandise film Batman v Superman harga miring berkonversi pengisian ulang pulsa.

Sudah Terlanjur Alokasikan Anggaran Rp 7,9 Triliun

Para Komisaris dan Direksi PTPN XI saat merayakan ulang tahun PTPN ke 20 tahun di Surabaya, Kamis (24/03/2016).

PTPN XI Menuai Laba Rp 248 M, Terbesar se Indonesia MASUK di usianya ke 20 tahun, PTPN XI berhasil mencatat laba Rp 248 miliar di tahun 2015 dengan produksi gula sebesar 405.000 ton per tahun, artinya merupakan hasil tertinggi di antara seluruh PTPN di Indonesia kendati tahun sebelumnya mengalami kerugian hampir Rp 200 miliar.

“Ini merupakan hasil jerih payah kami bersama petani. PTPN XI berupaya merubah paradigma pekerja, dari yang ‘slow’ menjadi cepat. Sebelumnya bersifat birokrat, sekarang tidak. Melalui berbagai perbaikan di seluruh sektor dan support dari petani, PTPN XI berhasil bangkit dan keluar dari kesulitan. Bahkan, tahun 2015 PTPN XI mencatat laba Rp 248 miliar, merupakan terbesar dari seluruh perusahaan BUMN pergulaan di Indonesia,” ujar Dolly P Pulungan, Direktur Utama PTPN XI saat perayaan Hari Ulang Tahun PTPN XI ke-20 di Surabaya, Kamis (24/3/2016).

Di waktu yang sama, M Cholidi, Direktur Sumber Daya Manusia PTPN XI menyampaikan, tahun ini, perusahaan memproyeksikan produksi gula bakal mencapai 450.000 ton dengan rendemen 8,5%. Sementara laba, diharapkan bisa bertahan sebab tahun ini baik musim maupun tanaman tebu tak begitu bagus. Pencapaian laba tahun 2015 sendiri hasil yang terbaik dalam kurun 10 tahun terakhir.

“Tanaman tumbuh dalam kondisi stress, dalam tidak baik akibat kekeringan berkepanjangan di tahun lalu. Di tahun ini, kami berupaya bagaimana produksi tidak turun, produksi tebu bisa mencapai 80 ton per hektar, itu saja sudah cukup. Namun, di musim tanam tahun 2016-2017 kami berupaya meningkatkan melalui berbangkah, salah satunya dengan konversi lahan bekerjasama dengan PTPN XII dan perbaikan tanaman,” tandas Cholidi.

Dual hal penting akan mendorong perbakan tanam, sambungnya, pertama bagaimana mengelola tanaman tebu dengan baik dan kedua melakukan mekanisasi tebang angkut dengan baik.

“Itu standar yang harus dilaksanakan bersama dan terkoordinir dengan baik. Sebab potensi yang kita miliki sebenarnya lebih baik dari lahan petani Thailand. Jika produksi tebu mereka bisa mencapai 100 ton per hektar, maka kita juga bisa, dalam waktu tiga tahun target kami rata-rata produksi tebu mencapai 100 ton per hektar. Apalagi di sini jug sudah ada lahan PG yang produksinya bisa mencapai 100 ton per hektar,” tegas Cholidi.

Pembenahan tanaman tebu, tak bisa dilakukan spontan, sebab lahan yang bakal diperbarui harus disiapkan 6-7 bulan. Lahan harus bersih dari tanaman tebu sebelumnya, dan harus disiapkan bibit lebih dahulu. Dan sejak awal tahun ini, bibit tebu sudah disiapkan untuk musim tanam 2016-2017.

Untuk mendorong modal untuk petani, PTPN XI bekerjasma dengan berbagai pihak perbankan guna mendapatkan pinjaman. Total dana yang kan digelontorkan oleh perbankan, baik bank Pemerintah maupun swasta untuk petani tebu di wilayah kerja PTPN XI mencapai Rp 700 miliar.

“Karena memperbaiki tanaman tebu butuh biaya besar, bongkar dan mengganti tanaman tebu ini sangat besar. Untuk tanam bagus, bibit harus baik , pupuk harus benar dan sesuai kebutuhan dan dikelola dengan baik. Jadi kisaran biaya di kebun bisa mencpai Rp 17 hingga Rp 20 juta per hektar. Tetapi dengan langkah ini produksi akan naik. Anggap produksi mencapai 100 ton per hektar, pendapatan petani sekitar 50 juta, dikurangi biaya dan sebagainya, bisa dikatakan 30 juta adalah margin untuk petani,” tekannya. Jika ini bisa dicapai maka eld gairah petani pasti akan bangkit kembali. www.lensaindonesia.com

Larangan Lapindo Ngebor Sarat Persaingan Bisnis Lapindo Brantas mengaku kecewa, sebab semua kewajiban dan tanggung jawab korporasi dalam perspektif bisnis dan finansial telah dipenuhi.

UPAYA pengeboran sumur baru yang dilakukan perusahaan minyak dan gas Lapindo Brantas, Inc. di sekitar Tanggulangin memunculkan kontroversi dari berbagai pihak.

Menanggapi hal ini, pihak manajemen Lapindo Brantas mengaku kecewa, sebab semua kewajiban dan tanggung jawab korporasi dalam perspektif bisnis dan finansial telah dipenuhi.

Vice President (VP) Corporate Communication Lapindo Brantas, Hesti Armiwulan menjelaskan, pihaknya telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 7,9 triliun sejak lumpur panas Porong menyembur sejak 2006 yang ditangani hingga saat ini.

Namun, anggaran sebesar itu tak sepenuhnya dikelola langsung manajemen Lapindo Brantas Inc. Hesti menyebut, sebagian besar anggaran penanganan lumpur Porong sejak akhir Mei 2006 dihandle negara.

“Dulu ada Timnas Lumpur Sidoarjo dan BPLS yang merupakan institusi yang dibentuk negara,” ungkapnya

saat jadi pembicara pada Sarasehan “Polemik Kebijakan Negara pada Pengeboran Sumur Migas di Sidoarjo” oleh Centre Public Policy and Globalization Studies (CP2GS) di Surabaya, Rabu (23/3/2016).

Hesti menambahkan, dari besaran anggaran sebesar Rp 7,9 triliun yang dikeluarkan Lapindo Brantas, Inc. dan keluarga Bakrie (sebagai salah satu pemegang saham Lapindo Brantas), sebesar Rp 4,6 triliun dipakai untuk kepentingan penanggulangan lumpur di bawah kendali Timnas Lumpur Porong dan BPLS. Sedangkan sebesar Rp 3,3 triliun, dialokasikan untuk transaksi jual beli tanah dan bangunan yang dilalui lumpur panas.

“Dana ini dipakai untuk membayar sisa rumah, bangunan, dan lahan milik warga yang belum terbayar. Ibaratnya, kami sudah jatuh lalu tertimpa tangga. Sebab lumpur yang menyembur pada Mei 2006 lalu karena faktor alam, bukan human error,” tegas Hesti.

Karena alasan ini, lanjut Hesti, Lapindo Brantas me-

Acara Sarasehan “Polemik Kebijakan Negara pada Pengeboran Sumur Migas di Sidoarjo” oleh Centre Public Policy and Globalization Studies (CP2GS) di Surabaya, Rabu (23/3/2016).

ngajukan permohonan kepada pemerintah (Kementerian ESDM) dan SKK Migas agar diberi izin mengebor sumur baru. Adapun pengajuan Lapindo Brantas itu tak langsung disetujui. Dilakukan studi geologi yang melibatkan ahli dari ITB Bandung untuk melakukan penelitian selama 2 tahun di lahan yang akan dibor Lapindo Brantas.

“Perizinan lainnya, seperti UKL, UPL dan izin lingkungan juga kami ajukan dengan tempo persetujuan cukup lama. Jadi dari perspektif perizinan kami clear dan tak ada persoalan,” imbuh Hesti.

Namun demikian, dalam perspektif sosial, ternyata ada resistensi dari sebagian orang

Awal April Pemerintah Turunkan Harga BBM PEMERINTAH memastikan akan menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar, setelah mempertimbangkan fluktuasi harga minyak dunia, pergerakan kurs rupiah terhadap dolar AS dan efisiensi mata rantai pasokan.

“Dalam satu atau dua hari ini baru akan kami simpulkan, tapi turunnya signifikan,” kata Menteri ESDM Sudirman Said seusai rapat koordinasi membahas stabilisasi harga BBM dan elpiji di Jakarta, Kamis (24/3/2016).

Harga BBM yang baru ini akan berlaku mulai 1 April hingga 30 Juni 2016, yang konsisten dengan penentuan harga pada periode sebelumnya, yaitu pada tiga bulanan, serta ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM. Sudirman menjelaskan penurunan harga yang akan diumumkan secara resmi pada akhir Maret 2016 ini, akan mendekati harga keekonomian, serta disesuaikan dengan kondisi masyarakat kurang mampu.

“Kita ingin menjaga stabilitas, jangan sampai kita turunkan sampai bawah, tapi menjelang lebaran naik lagi. Kita tetapkan formula harga

yang tidak persis mencapai bawah tapi mendekati harga keekonomian,” katanya.

Sebagai gambaran, harga penilaian produk minyak di kawasan Asia (MOPS) cenderung menurun dalam tiga bulan terakhir, dengan titik terendah untuk harga premium sudah terjadi pada Februari 2016.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan harga bensin premium sebesar Rp7.150 per liter dan harga solar Rp5.950 per liter, atau mengalami penurunan dari sebelumnya Rp7.300 per liter untuk premiun dan Rp6.700 per liter untuk solar, yang berlaku secara efektif sejak awal Januari 2016.

Terkait harga elpiji, Sudirman memastikan belum ada penyesuaian harga, setelah dilakukan peninjauan dan penghitungan kembali melalui formula yang memperhitungkan biaya distribusi dan biaya impor yang meningkat.

“Kemungkinan tidak ada penurunan harga elpiji tapi juga tidak ada kenaikan. Meskipun di nota keuangan ada opsi kenaikan, tapi tidak dilakukan. Harga akan stabil, mudahmudahan kita akan putuskan dalam ant/licom waktu dekat,” katanya.

ketika Lapindo Brantas menjalankan tahapan-tahapan pekerjaan fisik sebelum pengeboran digelar. Saat land clearing dilakukan di awal Januari 2016, ada sebagian warga di tiga desa yang lahannya akan dibor nampak menolak.

“Padahal kami membuat kesepakatan dan perjanjian dengan warga tiga desa itu dengan kompensasi tertentu yang telah disepakati. Dimana tiap desa bakal mendapat kompensasi Rp 30 juta,” tutur Hesti.

Akibat munculnya resistensi itu, rencana land clearing dan tahapan pekerjaan lain menuju pengeboran dihentikan. Terlebih sejumlah otoritas pemerintahan di Pem-

prov Jatim juga menyampaikan larangan secara lisan.

“Sampai detik ini kami belum pernah menerima secarik kertas yang menyebutkan Lapindo Brantas tak boleh mengebor sumur migas di tiga desa di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo,” tandas Hesti.

Di kesempatan yang sama, Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy menengarai dilarangnya Lapindo Brantas kembali mengebor sumur baru karena faktor persaingan bisnis.

“Jelas ini persaingan, terlepas itu persaingan murni bisnis atau politik. Jadi tinggalkan saja masyarakat Jakarta, Sidoarjo bisa bangun sendiri yakni Sidoarjo Mandiri Energi,” papar Noorsy.

Bahkan, Ketua Ikatan Ahli Geologi Handoko Teguh Wibowo juga mengungkapkan, Sidoarjo berpotensi sangat besar pada kandungan minyak dan gasnya, hingga mineral yang terkandung didalamnya mampu mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat sekitar.

“Penelitian kami di sekitar semburan Lumpur Porong ini sejumlah kandungan mineral bisa keluar semua. Mulai dari emas, perak, tembaga dan lithium. Ini jelas potensinya sangat besar,” pungkas Teguh. sarifa

PLN Distribusi Jawa Timur Jamin Kebutuhan Pasokan Listrik bagi Industri PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur menjamin tersedianya kebutuhan listrik untuk industri, khususnya bagi industri baru yang akan menanamkan investasinya di Jatim.

Manager Komunikasi Hukum dan Administrasi PLN Distribusi Jatim, Wisnu Yuliyanto menegaskan, PLN sangat mendukung upaya Pemprov Jawa Timur untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Karena itu suplai listrik yang dibutuhkan industri akan disiapkan. Bahkan saat ini, PLN Jatim masih surplus listrik hingga 2.500 mega watt (MW) lebih. “Kita punya pasokan listrik itu sebesar 8.860 MW sedangkan kebutuhan beban puncaknya sebesar 5.300 MW. Masih ada 2.500 MW sisa listrik yang kami punya,” katanya, Rabu (23/3/2016).

Lebih lanjut, ia mengatakan surplus listrik yang tersedia itu sangat cukup untuk melayani ratusan industri. Karena untuk industri skala kecil kebutuhan listriknya hanya sekitar 100 kilo volt ampere (KVA), sedangkan untuk industri besar antara 20 hingga 30 MW. “Sementara ini, sisa listrik kami salurkan ke Bali dan daerah bagian barat.

Tapi kalau di Jatim membutuhkan

pasokan listrik bisa langsung kita layani,” tegasnya.

Bagi PLN, sektor industri memberikan kontribusi yang cukup besar terutama dalam hal pendapatan sedangkan dari jumlah pelanggan, kalangan industri masih sangat kecil. Dari 10,2 juta pelanggan PLN di Jatim hanya 6 persen yang tergolong pelanggan industri, 92% adalah pelanggan rumah tangga dan sisanya pelanggan pemerintah dan sekolah.

Dari segi pendapatan, 60% dari Rp 2,2 triliun pendapatan PLN Distribusi Jawa Timur per bulan didapat dari pelanggan industri. “Pelanggan industri kita memang sedikit tapi pendapatannya besar buat PLN,” tuturnya.

Karena itulah pihaknya siap untuk menyediakan pasokan listrik di seluruh wilayah Jatim, termasuk di daerah terpencil. PLN menyadari saat ini kalangan industri memilih mengembangkan usahanya di luar daerah.

Mereka menghindari kawasan kota seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto karena upah minimum kabupaten/kota sangat tinggi. “Ke daerah manapun di Jawa Timur akan kami layani,” cetus Wisnu. sarifa

SOSOK

3

Edisi 130/ 28 Mar - 03 April 2016

ANI YUDHOYONO, LANJUTKAN! Foto Ani bertuliskan “Calon Presiden Partai Demokrat 2019” disebar di dunia maya. Dia disebut Hillary Clinton-nya Indonesia.

KETIKA Susilo Bambang Yudhoyono bersama pimpinan Partai Demokrat melakukan Tour de Java demi menunjukkan kepedulian dan menyerap aspirasi, sebagian kalangan lebih menilai upaya tersebut dijalankan demi mengantarkan Ibu Ani Yudhoyono untuk menduduki jabatan presiden Republik Indonesia yang pernah dipegang suaminya selama dua periode (2004-2014). Wajar saja jika kemudian beredar meme soal penyiapan Ani sebagai RI-1 itu, sebagaimana sah-sah saja jika Yudhoyono dan partainya merasa terganggu karena merasa yang dilakukan tak seperti yang ditudingkan.

Dalam foto meme tersebut, Ani Yudhoyono menggunakan baju berwarna biru khas Demokrat sambil melambaikan tangan dengan latar belakang bendera Merah Putih.

Foto itu dilengkapi tulisan “Lanjutkan!” dan tagar “#AniYudhoyono2019”.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa geram atas peredaran gambar istrinya, Ani Yudhoyono, sebagai calon presiden 2019.

Ia meminta Partai Demokrat memburu dan menginvestigasi siapa penyebar foto tersebut. Foto tersebut muncul saat rombongan SBY “Tour De Java” melintas di Jawa Tengah.

“Kenapa tiba-tiba foto itu muncul di media sosial, saat rangkaian Tour De Java? Harus dicari penyebarnya,” kata SBY saat membuka rapat konsolidasi di Surabaya, Minggu (20/3/2016).

SBY menduga penyebar gambar tersebut mempunyai tujuan tidak baik. Pasalnya, gambar itu bisa memecah kekompakan partai.

Yang pasti, jika kemudian Ani bisa meneruskan jejak Yudhoyono menjadi presiden, tentu bukan hal baru. Di Argentina, Maria Estela Martinez (1974-1976) menerus-

kan kepemimpinan suaminya, Juan Domingo Peron, sebagai Presiden Argentina. Kini, Hillary Clinton juga sedang merintis (kembali) upaya menjadi Presiden Amerika, sebagaimana yang pernah dijabat oleh Bill Clinton, sang suami yang berkuasa pada periode 1993-2001.

Sementara di tanah air pun, sekalipun belum sampai ke pucuk pemerintahan tertinggi, di level pemerintahan daerah sudah banyak contoh istri-istri yang terpilih (atau memilih?) meneruskan kepemimpinan suaminya sebagai bupati atau walikota.

Di akar rumput Demokrat banyak yang menggadang-gadang Ibu Ani bisa menggantikan SBY. Dia diibaratkan Hillary Clinton.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf meyakini Ani Yudhoyono memiliki peluang yang besar untuk memenangkan pemilu presiden 2019. Dia meyakini pengalaman Ani selama sepuluh tahun mendampingi suaminya, Susilo Bambang Yudhoyono, bisa menjadi modal besar.

Hal serupa terjadi di Amerika Serikat, di mana Hillary Clinton mencalonkan diri sebagai Capres setelah suaminya Bill Clinton sudah mengakhiri jabatan selama dua periode. “Bahkan Ibu Ani Bisa lebih hebat dari Hillary Clinton,” kata Nurhayati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Nurhayati menambahkan, dorongan dari internal kader agar Ani Yudhoyono melanjutkan kepemimpinan SBY sebenarnya sudah muncul sejak lama.

Bahkan, dorongan ini sudah muncul sebelum pemilihan Presiden 2014. Namun, SBY memutuskan Ani untuk tidak mencalonkan Ani saat itu.

“Memang kader sudah menginginkan sejak lama, kalau SBY tidak bisa maju lagi, bagaimana

Foto Ani Yudoyono yang beredar di dunia maya saat rombongan SBY Tour De Java.

kalau Bu Ani saja,” ujarnya.

Partai Demokrat mulai mempersiapkan Ani untuk diusung sebagai calon presiden pada 2019.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul membenarkan bahwa foto tersebut memang dibuat oleh tim DPP Partai Demokrat.

Sebab, sudah ada masukan dari masyarakat agar Demokrat mengusung istri Susilo Bambang Yudhoyono itu sebagai capres.

Ruhut mengatakan, masyarakat yang ditemui dalam kunjungan Tour de Java sebenarnya meminta SBY untuk maju kembali sebagai capres.

Namun, SBY yang sudah 10 tahun memimpin pemerintahan menyadari bahwa aturan tidak memungkinkan untuk maju kembali hingga periode ketiga.

“Rakyat kita yang sudah sangat cerdas ini, ya mereka mengatakan, ‘Kalau memang Bapak enggak, ya

apa salahnya Ibu Ani?’ Itu rakyat yang meminta,” ucap Ruhut di Jakarta.

Mantan politisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika menilai, keputusan Demokrat mempersiapkan Ani Yudhoyono sebagai calon presiden 2019 sudah tepat.

Dia meyakini bahwa Ani mempunyai peluang untuk menjadi presiden karena pengalamannya selama sepuluh tahun mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono memimpin pemerintahan.

Pasek menilai, selama sepuluh tahun, Ani turut mempunyai andil besar dalam pemerintahan yang dipimpin SBY. “Dulu kan boleh dikatakan secara politis Ibu Ani is the real president. Nanti akan bisa jadi presiden real. Maknailah secara politik,” kata Pasek saat dihubungi secara terpisah.

Pasek yang dipecat dari Demokrat karena menjadi loyalis Anas

Urbaningrum ini meyakini bahwa SBY sudah mempunyai perhitungan yang matang terkait keputusan untuk mencalonkan Ani. Ani dipersiapkan dari jauhjauh hari sehingga siap berhadapan dengan petahana, Joko Widodo. “Akan menjadi pesaing berat Pak Jokowi nanti, kalau Pak Jokowi tidak hati-hati. Kita akan disuguhi kompetisi yang seru,” ujar anggota DPD dari Bali itu.

Pasek mengatakan, upaya untuk mengusung Ani ini terlihat dari langkah SBY yang belakangan mulai aktif mengkritik pemerintahan Jokowi. SBY belakangan banyak bicara mengenai revisi UU KPK hingga persoalan PSSI. “Sebenarnya itu sudah pelanpelan Demokrat mengambil posisi oposisi, tapi oposisi yang tersirat. Artinya, tidak perlu diformalkan. Kritik muncul terus kan biar kelihatan kuat,” tutur Pasek.

Nama Ani sempat masuk bursa

calon presiden 2014. Namun, SBY ketika itu menegaskan istrinya tidak akan maju dalam Pilpres 2014.

Hal yang sama disampaikan Ani dalam buku biografinya. Ani mengaku pernah ditanya seorang siswa yang berkunjung ke Istana Negara.

“Ibu Ani, apakah ibu nanti akan menggantikan SBY jadi presiden? Seperti Hillary Clinton?” tanya siswa tersebut.

Dalam bukunya, Ibu Ani mengatakan, “Aku tersentak mendengar pertanyaan itu. Jauh di luar bayanganku. Bagiku, mendampingi SBY hingga bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik adalah tujuanku dan bila tercapai itu sudah cukup melegakan. Jika SBY sudah tidak jadi presiden, maka kedudukan paling terhormatku adalah tetap menjadi nyonya SBY, bukan menjadi presiden. ihs/war/ach

Rizal Ramli Memilih Tariannya Sendiri YANG tenang belum tentu menyenangkan. Yang dirasa penuh kegaduhan pun belum tentu tak membawa keberkahan. Ibarat gunung api, para ahli vulkanologi memahami bahwa gunung yang diam berarti sedang mengumpulkan energi untuk suatu saat memuntahkan magmanya. Pengalaman juga memperlihatkan, setiap erupsi menjanjikan kesuburan kelak di kemudian hari.

Di masa lalu, dengan figur otoriter sebagai sosok sentral yang teramat menentukan, nyaris tak pernah muncul kegaduhan dalam kabinet. Berbeda halnya dengan kondisi terkini dalam Kabinet Kerja pimpinan duet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Para menteri bersilang-pendapat secara terbuka dan kegaduhan itu pun mengemuka ke publik lewat pemberitaan media.

Sebagian beranggapan bahwa hal tersebut kontraproduktif bagi kinerja pemerintahan. Sebagian menilai hal tersebut justru harus ditradisikan, bagian dari pendidikan-politik agar publik tahu, memahami, dan kemudian turut berperan dalam proses kebijakan.

Kesamaan pandangan dari kedua kalangan: yang paling dinantikan adalah bagaimana sang dirigen mengendalikan keseluruhan orkestrasi sampai akhir perjalanan.

Salah satu pelakon penting dalam kegaduhan Kabinet Kerja adalah Rizal Ramli, Menteri Koordinator bidang Maritim (dan Sumberdaya?). Sejak masuk dalam jajaran Kabinet Kerja meng-

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

gantikan Indroyono Soesilo pada Agustus 2015, Rizal langsung tancap gas dengan gaya ngepret-nya.

Perjalanan waktu telah merekam jejak Rizal Ramli dengan kepak rajawali kepret semenjak belia. Semasa mahasiswa Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung, Rizal yang tergabung dalam kepengurusan Dewan Mahasiswa ITB bersama tokoh-tokoh lain seperti Heri Akhmadi, Indro Tjahjono, atau Jusman Syafii Djamal menerbitkan Buku Putih Perjuangan Mahasiswa 1978 dan mengeluarkan pernyataan sikap tidak mempercayai dan tidak menghendaki Soeharto kembali menjadi Presiden Republik Indonesia.

Penjara dan masa-masa sulit yang dijalani tidak pernah mengubah daya kritis doktor ekonomi lulusan Boston University ini.

Econit Advisory Group, lembaga kajian ekonomi yang didirikannya begitu aktif dan kritis terhadap kinerja pemerintahan rezim Orde Baru. Masa pascaReformasi 1998 lantas membawa Rizal masuk ke dalam lingkaran kekuasaan formal.

Sejumlah jabatan penting diemban Rizal, seperti Kepala Badan Urusan Logistik/Bulog (tahun 2000), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (20002001), dan Menteri Keuangan (2001). Memang tak semuanya mulus-mulus amat.

Sementara dalam Kabinet Kerja, jurus Rizal Ramli setidaknya telah menyambar-nyambar soal realisasi target program pem-

Rizal Ramli.

bangkit listrik 35.000 MW, rencana pembelian pesawat oleh Garuda Indonesia, skema perpanjangan kontrak karya pertambangan, dan yang terbaru adalah soal pembangunan kilang gas Blok Masela.

Rizal membuka dan membawa sesuatu yang menjadi pembanding-setanding, alternatif atas rencana kebijakan yang telah lebih dulu disiapkan. Kegaduhan yang terungkap ke publik sekaligus praktik-nyata formulasi kebijakan: ada interest (yang mudahmudahan baik) bersekutu dengan media yang kemudian mengelolanya sedemikian rupa menjadi kehendak bersama. Bukan soal

benar atau tidak, yang pasti setidaknya gagasan yang dibawa Rizal menyajikan tantangan yang patut direfleksikan (dan mungkin diam-diam diamini oleh pihak yang berseberangan).

Dalam konteks organisasi dan kebijakan, banyak pihak yang beranggapan bahwa “bos selalu benar”, bahwa “kita tak bisa memilih bos”, bahwa “bawahan mutlak mengikuti langgam tarian si atasan”, dan segala hal yang menguatkan pemikiran klasik dalam organisasi yang lebih mengedepankan soal struktural-fungsional.

Pola pikir deterministik sedemikian tentu bukan tanpa pertimbangan. Akan tetapi, ketika kondisi-

lingkungan semakin kompleks dan penuh ketidakpastian (uncertainty), mungkin hanya Superman yang bisa merampungkan seluruh persoalan sendirian, sementara yang lainnya cukup mengekor dan bertepuk-tangan.

Kekakuan berpikir semacam itulah yang menjadikan banyak organisasi menjadi rapuh karena telanjur menjadikan figur personal si pemimpin mendominasi keseluruhan gerak organisasi.

Semakin ironis ketika otak di balik kepala beruban menjadikan dua-telinga tua sebagai indra-pendengar tidak lebih penting dibanding mulut yang lebih rajin menyerapah dan telunjuk yang lebih aktif menuding ke pihak lain.

Padahal, mengikuti pemikiran klasik tadi, bukankah si bos yang memiliki kuasa untuk men-direct dan berlaku sebagai mentor yang memberikan semestinya coaching? Meminjam prinsip tentara: tidak ada prajurit yang salah, yang ada hanyalah komandan yang bermasalah.

Yang pasti, pemimpin “purba” seperti itu pastilah kehilangan sensitivitas dan terkaget-kaget dengan kritik dan juga pendekatanbekerja yang berbeda. Bisa jadi karena ia telah terglorifikasi sebagai figur hebat di masa lalu yang sebenarnya sudah so-yesterday.

Kuasa dan dominasi telanjur menempatkan struktur dan hierarki melebihi segala-galanya, menjadikan organisasi kehilangan kemanusiaannya. Meminjam kutipan mantan Perdana Menteri Inggris

Edward Heath, terkuaklah wajah buruk kehidupan organisasi the ugly face of organizational life.

Pemikiran terkini dalam teori organisasi juga menempatkan agencies sebagai pemilik power yang tidak bisa diabaikan. Jika pucuk-manajemen dalam wacana klasik lebih berorientasi pada kontrol; pemikiran terkini pun memberikan kepatutan terhadap individu-individu dengan segenap karakteristik, keunikan, dan pendekatan yang tidak melulu serbasama dengan individu di pucuk pimpinan tentu saja sepanjang masih sejalan dan tidak merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Jika tidak, mengutip tulisan Gareth Morgan (2007), mereka yang merasa dirugikan akan berkumpul dan berusaha untuk mendapatkan manfaat maksimal dari organisasi dengan beragam cara. Selain itu, kekuatan internal organisasi bisa saja bersekutu dengan faktor lingkungan di luar sana yang ujungnya bisa-bisa berisiko menguatkan daya-rusak terhadap organisasi.

Sebagai menteri, Rizal Ramli memang tidak bisa memilih Jokowi sebagai bosnya. Presidenlah yang berkuasa membawa Rizal masuk ke Kabinet termasuk andaikan nanti menendangnya saat perombakan dilakukan. Akan tetapi, lewat semua yang dilakukannya, Rizal telah menulis pledoi-nya sendiri. Rizal Ramli menunjukkan kuasa untuk memilih tariannya sendiri. mer

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Joko Andi Setiawan (Probolinggo), Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

www.lensaindonesia.com

PATGULIPAT

4

Edisi 130/ 28 Mar - 03 April 2016

KONTRAK-KONTRAK PROYEK STRATEGIS DARI HULU KE HILIR BAKAL DIAWASI

KPK Cium Indikasi Korupsi di Pertamina

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya indikasi korupsi di Pertamina. Diketahui korupsi terjadi pada proyek-proyek strategis dari hulu ke hilir. Salah satunya yang paling menonjol adalah Petral.

INDIKASI dugaan tindak pidana korupsi yang tercium KPK berada di sektor pengelolaan minyak dan gas (migas) yang dilakukan Pertamina. “Iya ada. Tadi kan sudah disebut salah satunya di Merak. Di Merak itu segera kita tindak lanjuti, kita nanti akan segera memberikan rekomendasi,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo usai bertemu Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, dan jajaran petinggi Pertamina lainnya di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/3/2016).

Agus menegaskan, pihaknya akan segera menindaklanjuti persoalan ini. Setidaknya, KPK akan memberikan rekomendasi kepada Pertamina untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Di Merak itu segera kita tindaklanjuti. Kita nanti akan segera memberikan rekomendasi,” jelas Agus lagi.

Dalam pertemuan ini, Pertamina menyerahkan hasil kajian berupa audit investigasi internal kepada pihak KPK. Dwi menyatakan, terdapat sejumlah sektor produksi di Pertamina yang berpotensi terjadinya korupsi.

Dicontohkan Dwi, potensi

tersebut terkait arus minyak, distribusi gas, dan material lainnya. Selain itu, aspek pengadaan yang berkaitan dengan transaksi dan kontrak kerja sama.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto berjanji bahwa pihaknya akan membantu segala keperluan investigasi yang dilakukan KPK. Dwi meminta KPK diminta ikut mengawasi potensi korupsi di sektor pengadaan dan distribusi.

“Kami berharap bisa melaksanakan transformasi dan mendapat dukungan untuk melakukan gerakan perbaikan sistem sesuai dengan kewenangan KPK,” ujar Dwi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/3/2016).

Menurut Dwi, pendampingan misalnya dibutuhkan dalam proses pengadaan, pengendalian arus minyak, pelaksanaan proyek, serta perjanjian kontrak dengan pihak lain. Ia mengatakan, bentukbentuk pendampingan nantinya dapat disesuaikan lebih lanjut.

Dwi mengakui bahwa beberapa sektor produksi di Pertamina yang berpotensi terjadinya korupsi, misalnya

arus minyak, distribusi gas, dan material lainnya.

Selain itu, aspek pengadaan yang berkaitan dengan transaksi dan kontrak kerja sama. “Kami juga sampaikan mengenai hasil audit investigasi yang tentu tindak lanjutnya akan kita support. Kita bisa menghindari adanya kesalahan-kesalahan ke depan.

Kemudian, tentu saja kegiatan-kegiatan yang sekarang menjadi concern KPK untuk investigasi,” kata Dwi. Meski demikian, baik Agus maupun Dwi tidak menjelaskan secara detail mengenai indikasi korupsi tersebut.

Agus hanya mengatakan bahwa KPK akan mengirimkan satgas untuk mendampingi Pertamina berkaitan dengan kegiatan usaha.

Selain mengusut indikasi korupsi di tubuh Pertamina, KPK juga terus bekerja menyelidiki dugaan korupsi di lingkungan anak Pertamina yakni PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral).

“Petral masih jalan, masih kita teruskan. Tadi kita mohon ke Pak Dwi agar ada pihak Pertamina yang dipanggil kita dibantu,” lanjut Agus.

Agus mengatakan, pihaknya telah meminta keterangan sejumlah orang terkait penyelidikan kasus Petral.

Meski demikian, Agus mengaku tidak mengingat secara pasti pihak-pihak yang telah diminta keterangannya oleh KPK. “Pokoknya sudah banyak lah (pihak yang dimintai keterangan),” katanya.

Vice President Corporate

Communication Pertamina Wianda Pusponegoro menyatakan pihaknya akan mendukung KPK dalam menyelidiki dugaan korupsi di tubuh Petral. Salah satunya dengan menyuplai data-data dan informasi terkait Petral kepada KPK. “Kami cuma berikan informasi, dan selanjutnya Pertamina (akan) kooperatif,” katanya.

Seperti diketahui, audit forensik terhadap Petral telah dilakukan auditor independen, Kordha Mentha dengan supervisi Satuan Pengawas Internal Pertamina yang meliputi keuangan Petral periode 2012-2015.

Dari hasil audit ini, ditemukan adanya ketidakefisienan rantai suplai berupa mahalnya harga minyak mentah dan produk yang dipengaruhi kebijakan Petral dalam proses pengadaan, pengaturan tender mogas, kelemahan pengendalian HPS, kebocoran informasi tender, dan pengaruh pihak eksternal.

Para Direksi PT Pertamina, sebut Wianda, juga menyatakan siap koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi pada proyek-proyek strategis perusahaan dan perbaikan berkelanjutan dan menyeluruh terhadap tata kelola energi dari hulu ke hilir. Wianda mengatakan, pertemuan direksi Pertamina dan pimpinan KPK dimaksudkan untuk melakukan koordinasi dalam upaya pembenahan tata kelola energi dari hulu ke hilir.

“Pertamina telah memiliki inisiatif korporasi melalui

Dirut Pertamina Dwi Soetjipto (kanan) bersama Ketua KPK Agus Rahardjo memberikan keterangan usai melakukan pertemuan tertutup di Jakarta.

program Breakthrough Project New Initiatives yang tahun lalu memberikan efisiensi sebesar US$608,41 juta, termasuk di dalamnya berasal dari perubahan pola pengadaan minyak mentah dan produk kepada ISC dan pembenahan tata kelola arus minyak untuk meminimalisasi losses. Dengan adanya koordinasi dan supervisi oleh KPK diharapkan pembenahan tata kelola energi dari hulu ke hilir di Pertamina dapat lebih baik lagi,” imbuh Wianda.

Wianda menuturkan sebagai BUMN, Pertamina memiliki tanggung jawab untuk pemenuhan kebutuhan energi nasional mulai dari pro-

duksi di hulu, pengadaan impor minyak mentah dan produk, pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusiannya. Sebagai bagian dari peran tersebut, Pertamina terus mengembangkan proyek-proyek dan melakukan pembangunan infrastrukturinfrastruktur strategis di sektor energi dengan nilai investasi yang dapat mencapai puluhan miliar dollar.

“Dengan demikian, tata kelola yang baik sangat diperlukan untuk menutup celah-celah yang berpotensi menimbulkan korupsi dan dalam konteks itulah direksi Pertamina meminta kepada pimpinan KPK yang memiliki

kompetensi dan wewenang untuk dapat melakukan pendampingan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek tuntas,” tuturnya.

Wianda menambahkan, dalam pertemuan tersebut pimpinan KPK sangat mendukung upaya Pertamina. Bahkan, KPK mengharapkan Pertamina dapat menjadi proyek percontohan anti korupsi dari kalangan BUMN dan swasta.

“Pertamina merasa mendapatkan kehormatan atas kepercayaan tersebut dan segera menyiapkan langkahlangkah aksi nyata untuk perubahan di semua lini bisnis Pertamina,” ujarnya. abb/fan/ran

Anggota DPR Tidak Lapor Kekayaan ke KPK Patut Dicurigai PERILAKU anggota DPR yang malas menyerahkan Lapo-ran Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), membuat kalangan masyarakat sipil curiga. Padahal para wakil rakyat dituntut menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya. Sanksi tegas diharapkan mampu meng-hilangkan perilaku buruk tersebut.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina menuturkan, sikap malasanggota DPR dalam menyerahkan LHKPN merupakan fenomena memalukan dari orang-orang yang dipilih lansung oleh rakyat lewat pemilu. Penyerahan LHKPNmerupakan amanat Pasal 5 ayat 3 UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. “Namun sampai saat ini baru 60 persen anggota DPR yang menyerahkan LHKPN,” ujarnya.

Menurut Almas, setelah ham-pir dua tahun menjabat, alasan kesibukan dan kelalaian yang diungkap anggota DPR terkait penyerahan LHKPN tidak da-pat diterima.

“Wajar masyarakat curiga pada DPR, apalagi komitmen pemberantasan korupsi, transparansi dan akuntabilitas mereka bermasalah,” sebutnya.

Berdasarkan data KPK, ICW melihat ternyata tidak satu par-pol pun yang semua kadernya di DPR sudah menyerahkan LHKPN. Padahal partai punya peran pengawasan untuk mengingatkan kadernya yang tidak taat aturan.

“Anggota DPR yang sekarang ini dipilih langsung oleh publik, makanya publik berhak menagih komitmen mereka untuk trans-paran,” kata Almas. www.lensaindonesia.com

Para anggota DPR.

ICW menilai, sanksi yang hanya bersifat administratif membuat anggota DPR semakin malas menyerahkan LHKPN. Seharusnya ada sanksi yang leb-ih tegas, bisa berupa penundaan pemberian tunjangan dan pencopotan pejabat publik.

“Kalau tidak siap transparan, mengapa mau menjadi peja-bat publik. Seharusnya ketika mencalonkan diri mereka sudah siapkan LHKPN,” tegasnya.

Almas menekankan, saat ini masyarakat berhak me-

ngetahui siapa saja pejabat publik yang bersih. Salah satunya dengan penyerahan LHKPN dan doku-men ini bisa diakses oleh publik. “Jangan sampai penyerahan LHKPN hanya ala kadarnya atau saat habis masa jabatan karena yang bersangkutan ingin dipilih kembali,” tandasnya.

Sedangkan peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil mengatakan, LHKPN merupakan pertanggungjawaban moral dan hukum dari pejabat publik yang

langsung dipilih oleh rakyat sekaligus ruang un-tuk memproteksi mereka dari sangkaan korupsi.

“Kalau tidak ada persoalan atau dugaan pelanggaran, tentu mereka tidak ada beban menyerahkan LHKPN-nya ke KPK,” ujarnya.

Selain itu penegak hukum harusnya sudah bergerak menelusuri pejabat-pejabat publik yang tidak kunjung menyerahkan LHKPN. “Mereka ini bisa diduga telah melakukan tindak pidana, bisa korupsi atau tindak pidana pencucian

uang,” sebutnya.

Fadli mengusulkan, secara kelembagaan seharusnya DPR mengimbau semua anggotanya untuk menyerahkan LHKPN. Jika anggota DPR tetap juga malas, maka pemberian sanksi bagi yang tidak menyerah-kan LHKPN harus dilakukan lembaga lain di luar institusi DPR. “Ini sangat dibutuhkan publik karena publik perlu mengetahui siapa saja anggota DPR yang benarbenar berkomitmen soal transparansi dan akuntabilitas,” imbuhnya.

Deputi Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi menambahkan, ketika LHKPN diserahkan, KPK seharusnya sudah melakukan pemantauan pertumbuhan kekayaan pejabat negara. “Jika ada yang janggal di situ KPK mulai bergerak,” katanya.

Pihaknya meminta DPR membuka akses publik terhadap LHKPN para anggota DPR. “Gara-gara LHKPN tidak dipublikasi, kita tidak tahu anggota DPR itu punya perusahaan apa saja, atau kerja-

kerjanya di komisi ternyata berperan dalam menambah harta kekayaannya,” ujarnya.

Hanafi mengusulkan agar DPR meniru langkah KPU yang mempublikasikan LHKPN para calon kepala daerah. DPR har-usnya lebih maju dari KPU jika masih ingin dipercaya publik.

“Jika DPR tidak terbuka pada konstituen, ini akan menggang-gu proses politik di Tanah Air, siapa lagi yang dapat dipercaya masyarakat untuk menjadi ang-gota DPR,” tandasnya. hrm

PARLEMEN

5

Edisi 130/ 28 Mar - 03 April 2016

Anang Hermansyah Dorong Penguatan BPS ANGGOTA DPR RI Anang Hermansyah mendorong agar Badan Pusat Statistik (BPS) diperkuat kelembagaannya demi kepentingan akurasi data guna mencapai capaian pembangunan nasional. Hal ini disampaikannya saat dihubungi Parlementaria melalui sambungan telepon, Kamis (24/3/ 2016).

“BPS adalah lembaga yang menghasilkan data primer untuk dipakai oleh penentu kebijakan dalam merancang pembangunan nasional. Artinya bahwa sudah saatnya BPS

ini diperkuat karena eksekutif dan legislatif membutuhkan data yang kuat dan memiliki akurasi tinggi, karena jika berbicara pada hari ini maka juga harus bicara data,” jelasnya Anang yang saat ini tengah melakukan kunjungan kerja ke Dapilnya di Jember, Jatim, juga menjelaskan bahwa ekskutif dan legislatif harus memiliki data dan rujukan yang sama untuk menghitung pembangunan nasional.

“Nah kita harus punya rujukan bersama dengan metode yang kita amini bersama

untuk dijadikan pegangan melihat arah pembangunan nasional. Jadi tidak boleh data yang disampaikan ke publik hanya selera Kementerian,” katanya.

Anggota DPR Fraksi PAN itu juga menjelaskan bahwa BPS seharusnya menjadi wasit dalam pembangunan nasional, sehingga dengan sendirinya ini akan mendorong pembangunan nasional yang lebih efektif. “Kita harus punya rujukan bersama terkait data yang akan dipakai, oleh karenanya, BPS adalah lembaga yang penting untuk menjadi

wasit bagi pengambil kebijakan,” paparnya.

“Tidak boleh sembarangan bicara pengawasan, harus ada rujukan data bersama. Kalau datanya berbeda-beda maka bagaimana mau membangun negara ini,” sambung Anang.

Pasalnya, ujar Anang, ini menjadi dorongan yang penting untuk diselesaikan karena dirinya melihat ada kekeliruan saat BPS di Jember mengalami kesulitan dalam memperoleh data, hal ini didapati saat dirinya menerima keluhan dari BPS Jember.

“Saya mendengar laporan dari temen-temen BPS Jember bahwa ketika meminta data kepada pelaku ekonom, disana mereka kesulitan mendapatkan data. Saat diminta, ada pelaku yang tidak ingin memberikan datanya, sehingga akurasinya menjadi masalah,” jelasnya.

Atas dasar itulah, legislator yang berasal dari dapil Jawa Timur IV ini mendorong agar BPS diperkuat kelembagaannya. “Ini substansial untuk disampaikan ke publik, karena ini menyangkut transparansi.

Selain itu, penguatan BPS itu

banyak manfaatnya daripada mudharatnya,” sambungnya.

Selain itu, Anang juga memandang bahwa UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik tidak kekinian sehingga perlu dimodernisasi, dirinnya juga mengusulkan agar dilakukan revisi terhadap UU tersebut.

“Penting agar DPR dan Pemerintah sama-sama memiliki niat bersama untuk memperkuat BPS dan ini juga menjadi kebutuhan mendesak karena saat ini BPS juga akan melakukan Sensus Ekonomi 2016,” pungkasnya. hs/nt

Anang Hermansyah.

Anggota DPR Minta Blok Masela Dikelola BUMN Kepentingan rakyat akan lebih terjamin jika pengelolaan diberikan kepada BUMN, bukan kepada asing. Jadi, bukan pada soal lokasi di darat atau laut.

Anggota DPR RI Komisi VIII Fikri Faqih.

Hambatan Dana Desa Harus Diatasi ANGGOTA DPR RI Komisi VIII Fikri Faqih menginginkan pemerintah melalui kementerian terkait dapat mengatasi sejumlah hambatan yang dialami oleh penyaluran dana desa yang telah masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

“Realisasi Dana Desa (RDD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terakumulasi senilai minimal Rp1,2 miliar tiap desa selama ini banyak terkendala,” kata Fikri Faqih dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (22/3/2016).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, kendala dalam dana desa tersebut antara lain tidak bisa mencakup kebutuhan riil di masyarakat karena beberapa pembatasan peruntukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 dan PP Nomor 22 Tahun 2015, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dengan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota.

Penggunaan dana desa tersebut, lanjutnya, diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Ia menyayangkan banyak konstituennya yang tidak bisa mengakses informasi mengenai dana desa, dan alokasi dari dana pembangunan tersebut, dinilai masih tidak mampu penuhi kebutuhan masyarakat secara riil. “Banyak masyarakat yang ingin tahu tentang hal itu, tapi mereka terkendala akses informasi tentang dana pembangunan untuk desa,” katanya.

Untuk itu, Fikri berharap informasi mengenai dana pembangunan ini dapat diakses oleh masyarakat secara luas sehingga mereka bisa ikut mengusulkan program kepada pemerintah, membantu pelaksanaannya, bahkan ikut mengawasi realisasi dana tersebut.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar mengatakan dana desa bisa menyerap setidaknya dua juta tenaga kerja.

“Dana desa berhasil menyerap setidaknya 2.657.916 tenaga kerja. Ini sifatnya “cash for work” bagi masyarakat desa,” ujar Mendes PDTT di Jakarta, Rabu (16/3).

Dia menambahkan, dana desa pada 2015 memang diprioritaskan untuk membangun infrastruktur yang bersifat padat karya dan tidak boleh dikontrakan. Bahan baku pembangunan dari desa, pekerjanya dari desa, sehingga Dana Desa itu benar-benar berputar di desa.

Sebelumnya, dana desa juga diusulkan untuk digunakan menjadi mekanisme penghargaan dan hukuman (reward and punishment) dalam penanggulangan kasus kebakaran hutan dan lahan di masing-masing wilayahnya.

“Ada usulan dana desa digunakan sebagai mekanisme reward and punishment sehingga menjadi insentif bebas kebakaran hutan dan lahan (karhutla),” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan dalam Rakor Restorasi Gambut dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Jakarta, Senin (14/3).

Luhut menjelaskan insentif tersebut adalah berupa penambahan nominal dana desa apabila pemerintah daerah berhasil menjaga wilayahnya muh/ans dari kebakaran hutan dan lahan.

ANGGOTA Komisi VII DPR RI Iskan Qolba Lubis menginginkan pengelolaan blok Masela sebaiknya diserahkan kepada badan usaha milik negara (BUMN) guna kepentingan masyarakat seluasluasnya.

“Kepentingan rakyat akan lebih terjamin jika pengelolaan diberikan kepada BUMN, bukan kepada asing. Jadi, bukan pada soal lokasi di darat

atau laut,” kata Iskan Lubis dalam rilis di Jakarta, Kamis (24/3/2016).

Menurut dia, sesuai amanat perundang-undangan, BUMN memiliki kewenangan untuk sepenuhnya mengelola energi di dalam negeri.

Iskan berpendapat bahwa baik pembangunan di darat maupun di laut, maka masing-masing memiliki keuntungan dan kerugiannya.

Meskipun demikian, politisi Partai Keadilan Sejahtera itu memperkirakan pembangunan di darat menghabiskan waktu dan biaya yang lebih besar.

“Di darat, sepertinya akan lebih lambat karena butuh banyak perizinan. Bahkan bisa satu sampai dua tahun. Di laut hanya butuh izin Amdal.

Sedangkan di darat berhubungan dengan tanah dan perizinan masyarakat,” katanya.

Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menegaskan pihak yang paling diuntungkan dari keputusan pembangunan kilang Blok Masela di darat adalah rakyat

Indonesia.

“Alhamdulillah yang paling diuntungkan dari semua ini adalah rakyat Indonesia,” kata Rizal di sela pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Belanda di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis.

Menurut Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu skema pembangunan kilang di darat (onshore) yang direkomendasikannya akan lebih menguntungkan. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said akan melaksanakan keputusan Presiden RI Joko Widodo terkait dengan pengembangan Lapangan Abadi Blok Migas

Masela di darat.

Sudirman dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa pihaknya telah merumuskan langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari keputusan Presiden tersebut.

“Sebagaimana diketahui berbagai informasi dan masukan telah disampaikan kepada Presiden. Presiden telah menggali seluruh aspek, termasuk aspek pembangunan daerah, nasional, dan kewilayahan.

Kita bersyukur Presiden telah mengambil keputusan. Keputusannya adalah pengembangan Blok Migas Masela dibangun di darat (dengan

metode onshore),” katanya.

Komisi III Dengar Keluhan Napi Soal Diskriminasi Pemberian Remisi TIM Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi III DPR melakukan peninjauan ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Selasa (22/03/2016). Dilapas, Tim Komisi III juga berkesempatan melakukan dialog dengan para napi, diantaranya napi kasus korupsi yang mengeluhkan adanya diskriminasi dalam penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2012 tentang Pemberian Remisi.

Anggota Tim Kunker Adies Kadir mengatakan, masukan dan kritikan tentang PP No. 99 Tahun 2012 tidak hanya didapatkan di Lapas Sukamiskin saja, tetapi hampir disetiap kunjungan Komisi III ke Lapas, para tahanan Khusus (narkotika, terorisme dan koruptor) mengeluh karena tidak adanya remisi.

Adies menjelaskan, PP ini

memang harus dikaji lebih dalam oleh pemerintah, sebab di negara-negara lain semua pelanggaran pidana mendapatkan remisi, “Pemberian remisi merupakan hak asazi setiap manusia, sementara pemerintah menganggap bahwa para tahanan khusus merupakan kejahatan ekstra sehingga tidak ada remisi,” jelasnya.

“Pemerintah perlu memperhatikan unsur-unsur Hak Azasi Manusia (HAM) untuk para pidana khusus. Karena setiap warga negara harus mendaptkan HAM. Apalagi di lapas ini tempatnya membina, berarti ada target dalam pembinaan itu apabila di dalam pembinaan tahanan menunjukan etika baik saya rasa bisa diberikan remisi tetapi mungkin tidak sebesar remisi yang didapat napi kasus pidana umum,” sambungnya.

Kunker Komisi III DPR melakukan peninjauan ke Lapas Sukamiskin, Bandung.

Sebaliknya dipidana umum, terang Adies, katakanlah jika ada yang melakukan kejahatan pembunuhan, jangan langsung pemerintah memberikan remisi, tapi perlu dibuat syarat khusus terlebih dahulu.

“Itu yang kami tangkap dari warga binaan yang menceri-

takan unek-uneknya. Jadi dibandingkan pembunuh sadis dan brutal mendapat remisi tetapi mereka yang ditangkap karena korupsi, meski berkelakuan baikpun tidak ada reward yang mereka da-patkan. Itu yang menjadi protes mereka (napi koruptor-red),” tambahnya.

Politisi Golkar ini juga menegaskan kembali bahwa remisi itu hak setiap orang yang sudah memenuhi syarat itu harus diberikan. “Lapas dan Rutan saat ini bukan lagi menjadi tempat penghukuman tapi sebagai tempat membina orang,”pungkas rnm/nt nya.

Sekjen DPR Usung Tiga Misi pada Sidang ASGP SEKRETARIS Jenderal DPR RI, Winantuningtyastiti mengusung tiga misi strategis dalam gelaran sidang Association of Secretaries General of Parlements (ASGP) yang diselenggarakan di Lusaka-Zambia, Sabtu-Kamis (19-24/3/2016). Sidang ini bersamaan dengan penyelenggaraan The 134th Assembly of Inter-Parliamentary union (IPU).

Misi pertama Sekjen DPR yaitu peran aktif Setjen DPR RI sebagai Anggota ASGP dalam berbagi informasi dan pengalaman terbaik, menyampaikan perkembangan terbaru DPR RI kepada masyarakat internasional, dan

Sekjen DPR hadiri Association of Secretaries General of Parlements (ASGP) di Lusaka-Zambia.

memperluas jaringan kerja untuk meningkatkan pelayanan kepada Anggota DPR RI.

Misi kedua, yaitu peran aktif Sekjen DPR RI sebagai Anggota ASGP Executive Com-

mittee dalam menetapkan kebijakan untuk kelangsungan organisasi ASGP ke depannya.

Sedangkan misi ketiga yaitu mempromosikan pariwisata Indonesia dengan penyebaran flyer penyelanggaraan Konferensi Parliamentary Forum on Sustainable Development yang akan diselenggarakan pada 20-22 September 2016 mendatang di Bali.

Sidang ASGP sendiri membahas tiga topik utama yaitu The Powers and Procedures and Parliaments, Communication, dan A Parliament of Tomorrow dalam bentuk penyampaian paparan dan diskusi. Selain itu, sidang ASGP juga membahas dua topik da-

lam bentuk General Debate yaitu Overburdening the Statute of book in response to current event dan The Budget in Parliament.

Sebagaimana diketahui, Sekjen DPR RI merupakan Anggota ASGP Executive Committee periode 2014-2017.

ASGP merupakan organisasi dibawah IPU yang memberikan forum kepada para Sekretaris Jenderal Parlemen di seluruh dunia untuk saling berbagi pengalaman dan informasi guna meningkatkan pelayanan Setjen kepada para Anggota Parlemen, dan standar pelayanan prima Setjen sf/ parlemen seluruh dunia. dok/hr www.lensaindonesia.com

6

ANALISA Edisi 130/ 28 Mar - 03 April 2016

Yusril Ihza Mahendra:

Jika Pemimpin DKI Diteruskan Petahana, Yang Ada Ribut Tiap Hari Calon Gubernur DKI ini mempunya trik jitu mengatasi kemacetan di ibukota.

Salah satunya mengatur jam kerja.

PAKAR hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengaku serius ingin membenahi Jakarta.

Pencalonannya sebagai Kepala Daerah DKI Jakarta layak diperhitungkan mengingat pria kelahiran Manggar, Belitung Timur, 5 Februari 1956 itu, telah malang melintang di dunia politik Tanah Air. Berbagai jabatan pernah diraih Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia itu.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid misalnya, dia menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (1999-2000). Berganti era Presiden Megawati Soekarnoputri, pakar hukum tata negara ini dipercaya menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan (2001-2004). Selanjutnya, ketika zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dia menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (2004-2007).

Penulis naskah pidato Presiden Soeharto itu mengungkapkan alasannya maju dalam Pilgub Jakarta.

Berikut petikannya: Bagaimana awalnya tercetus niat ikut Pilgub DKI? Sebenarnya saya sudah lama mempelajari tentang Jakarta. Walaupun saya sendiri tidak berencana menjadi kepala daerah di sini (Jakarta). Tapi ide untuk pencalonan gubernur DKI baru pada 2 Februari 2016.

Apa yang mendorong Anda ingin bertarung di Pilgub DKI? Kelihatannya memang ada masalah besar di DKI Jakarta yang mesti mendapatkan penanganan secara terencana sistematik, dan memang harus seseorang yang memiliki pemahaman terhadap persoalan-persoalan mendasar DKI Jakarta. Seseorang yang punya ketegasan untuk mengambil keputusan di lapangan tapi tetap memelihara sopan santun. Jadi saya melihat bahwa kalau sekiranya kepemimpinan itu diteruskan oleh petahana, maka keadaan kita ini akan makin kisruh. Karena tidak ada tindakan yang terencana dan sistematis, tindakannya tidak intensif. Yang ada tiap harinya ribut terus. Nah itu yang saya tidak inginkan terjadi di Jakarta.

Itu juga salah satu faktor yang mendorong mengapa saya tertarik untuk maju dalam pencalonan gubernur

Yusril Ihza Mahendra.

DKI Jakarta ini. Saya punya ide dan gagasan yang sudah lama saya pikirkan. Berdasarkan pengalaman dalam pemerintahan, pemerintah pusat kesulitan menyelenggarakan kegiatan di ibu kota negara RI (Republik Indonesia). Sebenarnya, wilayah pusat pemerintahan RI memang di bawah kontrol pemerintah RI. Kenyataannya tidak. Kenyataan wilayah pemerintah pusat Istana saja. Keluar Istana itu sudah wilayah pemda (pemerintah daerah).

Kalau Jakarta berubah, bagaimana aturannya?

Saya lah yang bikin aturan itu. Saya dua kali membuat undang-undang pemerintah daerah, yaitu undangundang (UU) tentang pembentukan Daerah Istimewa Aceh tahun 1958 diubah dengan UU tentang Nangroe Aceh Darussalam sebagai daerah otonomi khusus. Jadi soal merancang UU, saya minta maaf, bukan saya sombong. Mungkin sedikit orang yang punya pengalaman. Jadi menteri kehakiman saya membuat lebih 300 UU, termasuk UU KPK. Nanti tidak ada lagi anggaran pemerintah DKI Jakarta, yang ada adalah APBN. Posnya adalah untuk pos ibu kota negara.

Untuk persiapan pencalonan Pilgub DKI, bagaimana?

Sekarang APBD DKI sekitar Rp70 triliun. Tahun sekarang realisasi anggaran terlalu rendah. Dari 35 provinsi, DKI Jakarta urutan ke 17.

Kalau korupsi yang dirugikan negara. Kalau anggaran yang tidak terserap yang dirugikan rakyat. Saya warga DKI bayar pajak. Bayar pajak tanah saja Rp100 juta lebih dalam satu tahun. Pajak yang saya bayar itu bisa membantu orang-orang miskin. Hal-hal penting seperti Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar akan tetap kita lanjutkan. Jadi jangan khawatir. Yang paling penting, yang bagus kita pertahankan. Bahkan yang dulu bagus tapi enggak dipakai akan kita hidupkan lagi. Seperti yang dilakukan oleh Pak Harto (Presiden ke 2 RI) dulu, yaitu posyandu, nanti saya mau hidupkan kembali.

Dari hasil survei, Anda disebut bakal jadi ‘kuda hitam’?

Itu juga kesalahan dia (lembaga survei). Pak Ahok kan sudah 4 tahun jadi gubernur dan wakil gubernur.

Dia jadi gubernur kan tidak dipilih langsung. Nanti dia mau maju lagi jadi gubernur yang dipilih langsung dipilih rakyat. Dia sudah siap. Saya mengatakan mau maju Pilgub saja baru 2 Februari 2016. Sedangkan

hasil survei itu 18 Februari 2016.

Orang dua minggu dibandingkan 4 tahun. Dari itu saja sudah enggak benar mereka meneliti. Orang yang namanya 2 minggu lawan 4 tahun enggak relevan. Di manapun petahana pasti dia paling tinggi popularitasnya. Electability belum tentu. Ahok, peluang untuk dikalahkan semakin besar. Pak Foke (Gubernur DKI 2007-2012 Fauzi Bowo) lebih tinggi (hasil surveinya).

Tapi bisa dikejar. Saya berharap ini bisa head to head. Tapi kalau tidak tetap saya lawan.

dekat ini beliau sudah mengambil keputusan. Saya belum pernah ketemu. Telepon-teleponan iya.

Bagaimana dukungan partai politik (parpol).

Apakah sudah ada yang menyatakan komitmennya?

Biarkan berjalan. Kita jangan nunggu ini dulu baru berjalan. Parpol pada akhirnya akan menentukan pilihan. Ada yang lebih cepat, ada yang menentukan pilihan saat-saat di akhir.

Siapa yang akan mereka dukung.

Parpol akan mendukung orang yang akan menang. Kalau mau kalah ngapain didukung. Jadi (ini seperti) ayam sama telor siapa yang lebih dulu.

Nanti saya bilang saya jangan bergerak dulu, nanti enggak dapat parpol. Parpol kan enggak ngambil keputusan cepat. Seperti Pak Ahok kan memilih calon perseorangan, mungkin beliau enggak sabar menunggu parpol. Parpol yang menjatuhkan putusan enggak ada yang secepat Nasdem. Nasdem kan cepat sekali mengambil keputusan tanpa syarat mendukung Pak Ahok. Partai lain belum ada menentukan keputusan kecuali Nasdem. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kan sekarang lagi mikir-mikir. Tetapi sekarang sudah mengerucut opini, DKI ini pertarungan Yusril lawan Ahok. Iya kan? Opini itu sudah seperti itu. Pertanyaannya, apakah PDIP dalam waktu singkat bisa memunculkan calon selain Yusril dan Ahok.

Dalam analisis saya, kalau PDIP memajukan calon sendiri belum tentu menang. Maka itu membuka ruang bagi saya ada ruang negosiasi.

Selama turun ke masyarakat, apa keluhan yang paling banyak disampaikan?

Yang paling banyak kesempatan kerja, pengangguran, kesehatan, pemukiman yang tidak memadai.

Selain itu banyak masalah negatif seperti narkoba dan lain-lain. Intinya masalah kemiskinan.

Apakah Golkar, Demokrat atau PPP yang akan maju mendukung Anda?

Golkar kecenderungannya begitu. PKS juga, kemudian PAN, Gerindra. PDIP mudah-mudahan kalau bisa berunding saya sangat senang.

Kalau Demokrat saya sudah berbicara dengan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Pak SBY bilang belum punya calon. Ada disebutsebut Nachrowi. Belum ada keputusan juga.

Apakah sudah ada pendekatan ke Megawati Soekarnoputi?

Ya sudah. Kami juga sudah memberikan banyak penjelasan dan masukan-masukan. Dalam waktu

Bagaimana jika Anda dipasangkan dengan wakil dari PDIP? Ya saya terima, bagi saya kerja sama dengan siapapun enggak masalah. Sekian lama saya bekerja sama dengan orang enggak konflik.

Kalau Pak Djarot (Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat) yang dimajukan saya terima. Enggak masalah.

Dari keluhan kemiskinan itu, program apa yang Anda tawarkan untuk mengatasinya?

Banyak masyarakat kita itu secara pendidikannya belum siap. Terutama mereka yang hijrah dari daerah ke Jakarta. Terkait pembenahan pasar tradisional. Persoalan suplai barang-barang. Itu yang mau saya perbaiki, tingkatkan. Kedua itu adalah kuliner. Kuliner kita itu tidak jalan. Ada yang dibuat sama (menyebut nama pusat perbelanjaan) tapi caranya itu tidak sesuai dengan kultur orang Indonesia. Saya beberapa kali mau makan enggak jadi karena bikin susah orang (dengan sistem deposit uang lebih dulu sebelum membeli makanan). Saya suka makan di pinggir-pinggir jalan. Persoalan di Jakarta, enggak ada standar higienis. Siapa yang jamin makanan di pinggir jalan itu sehat. Pemerintah DKI pernah enggak mengontrol standar higienis. Kalau mereka diberikan bimbingan pasti bagus.

Soal macet Jakarta, bagaimana solusi jangka pendeknya?

Ini bukan ide baru. Tapi sudah pernah dilontarkan beberapa tahun lalu. Untuk jangka pendek itu sebenarnya mengatur jam kerja. Terutama menyangkut pekerja swasta dan pekerja pemerintah, TNI, Polri.

Sebenarnya begitu banyak orang di jalan karena jam kerja yang bersamaan. Misalnya (pekerja) swasta mulai kerja jam 09.00-10.00 WIB. Kalau swasta enggak apa-apa jam kerja 10.00-18.00 WIB. Tapi kalau pegawai negeri sipil (PNS) jam 08.00-15.00 WIB. Itu diuji coba.

Dalam waktu singkat bisa mengurangi kepadatan lalu lintas. Dalam 6 bulan sampai 1 tahun, saya mau mengajukan peraturan daerah (perda) ke DPRD tentang pembatasan

kendaraan masuk ke jalan-jalan tertentu, kecuali mereka membayar.

Tetapi itu harus disetujui oleh DPRD. Karena setiap beban pajak, pungutan dan lain-lain itu tidak bisa dilakukan gubernur sendiri.

Apakah menjadi DKI-1 sebagai bantu loncatan menuju RI-1 (Presiden)?

Itu semua saya kembalikan kepada rakyat. Kalau rakyat menghendaki seperti itu saya mau bilang apa. Seperti saya katakan tadi, kita kan sekarang krisis pemimpin. Krisis pemimpin itu seperti wayang Jawa petruk jadi ratu. Ini yang saya katakan paradok demokrasi. Sekarang ini parpol menghadapi krisis leadership. Kemarin (Pilgub DKI 2012) orang dari Palembang datang ke sini. Wali kota dari Solo. Lurah di Jakarta enggak ada yang siap. Kalau memang itu terjadi dan rakyat mengganggap pantas bagi saya, itu mendorong saya bisa bekerja lebih cepat. Kalau memang dua tahun orang bilang sukes, kenapa tidak.

Pak Jokowi saja yang cuma satu tahun (menjadi gubernur DKI lantas menjadi Presiden) enggak dipersoalkan. Mungkin saya bisa berbuat lebih banyak dalam waktu cepat.

Anda yakin bisa memenangkan Pilgub DKI? Saya punya keyakinan, tapi ujungnya saya serahkan kepada rakyat. Saya pikir Insya Allah saya mampu dan tahu, baik secara teori maupun segi pengalaman. Tapi saya kembalikan kepada rakyat karena rakyat yang memilih. Karena di sini ada tanggung jawab kaum intelektual. Tanggung jawab ulama.

Anda mengerti, Anda tahu, tapi Anda tidak mau melakukan sesuatu, itu masalah. Untuk itu saya jadi gubernur. Kalau rakyat enggak mau memilih saya, ya itu hal lain.

Jika Anda kalah, apa yang akan Anda lakukan?

Kalau saya itu tidak pernah menjadikan politik satu-satunya pekerjaan profesi dalam hidup saya. Apapun yang saya lakukan, sampai ke puncak. Misalnya, saya jadi PNS saya sampai golongan 4D. PNS jabatan paling tinggi yaitu eselon 1. Saya eselon 1 di umur 37 tahun. Saya jadi dosen, saya jadi Profesor. Saya masuk parpol jadi ketua umum. Saya masuk ke politik jadi menteri. Jadi Presiden saja yang belum. Saya jadi seniman, saya dapat best actor (Best Lead Actor in a Foreign Language Film dalam film Legend of the East atau Laksamana Cheng Ho) di Madrid, Spanyol. Kalau badan sehat umur panjang. Saya yakin sampai ke puncak juga. Kenapa yang lain ragu. Ketika saya yakin, saya seriusin, saya berdoa, saya berusaha. „li/ir/pu/vv

Nur Kholis: Data Kasus Pelanggaran HAM Tahun 1965 Berasal Dari CIA

Nur Kholis, Ketua Komnas HAM.

DUA pekan lalu, Komnas HAM mengambil langkah untuk menghentikan berkas perkara pelanggaran HAM 1965 yang bolak-balik ke Kejaksaan Agung. Berkunjung ke Amerika, Komnas HAM meminta tolong Department of State, National Security Agency, dan CIA untuk dihubungkan dengan Presiden Barack Obama. Targetnya, meminta www.lensaindonesia.com

Obama membuka berkas penyelidikan CIA atas kasus 1965.

Mengacu pada Undang-undang Keterbukaan Informasi Amerika Serikat, sebuah dokumen bisa dibuka untuk umum jika peristiwanya sudah terjadi lebih dari 25 tahun.

Kasus 1965 masuk syarat itu. Namun pemerintah AS menolak membuka berkas karena takut akan mengganggu hubungan baik dengan Indonesia. Kecuali jika Presiden Joko Widodo turun tangan.

Tidak menutup kemungki-nan, data yang akan diterima KomnasHAM terkait pengungkapan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 1965 dari Pemerintah Amerika Serikat berasal dari CIA (Central Intelligence Agency), agen Intelijen Amerika.

Nur Kholis, Ketua Komnas HAM memaparkan kerja timnya, seusai kunjungan ke Amerika Serikat.

Berikut kutipannya: Oleh-oleh kunjungan dari Amerika apa nih?

Sebenarnya bukan aku yang ke Amerika, cuma teken surat-nya doang... He-he-he.

Yang ke Amerika apa nggak beri laporan sama Ketua?

Sudah. Jadi di sana ditemui oleh staf gedung putih. Yang terpenting adalah kita mengirim surat ke Presiden Obama itu untuk mendapatkan data dari Pemerintah AS pada tahun 65 maupun sesudahnya yang berhubungan dengan peristiwa 65. Seperti; komunikasi, diplomasi antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat, pada waktu itu. Itu data yang kita minta. Kita lagi menunggu surat dari pemerintah Amerika, apakah melalui salah satu departemennya yang mungkin sama dengan kita atau kementeriannya, kita tunggu dalam beberapa hari ke depan.

Jadi itu nanti jatuhnya ke arsip nasional. Nanti datanya, bisa dari sumber macam-macam kan. Saya belum tahu apakah datanya dari CIA, atau dari data Kemenlu di sana. Tetapi data ini biasanya, sudah terdokumentasi sedemikian rupa dan bisa diakses publik. Nah kita harapkan dapat diberikan salinan dari data-data itu. Kalau ada pembatasan, kita lihat nanti ya. Ini mungkin dalam sehari dua sudah ada jawaban nanti ya.

Data seperti apa sebenarnya yang dicari Komnas HAM? Yang pasti memang, data-data ini sebenarnya kan data-data yang beberapa tahun. Secara umum, data ini sudah bisa diakses publik sebenarnya. Hanya saja, kita belum tahu nanti apakah akan ada pembatasan terhadap data ini.

Kenapa Amerika yang dipilih Komnas HAM? Sebenarnya Amerika bukan satusatunya, ada Inggris ada Australia.

Nah kalau kita melihat hasil penyelidikan 65 misalnya, konteks latar belakang peristiwa itu kan ada, situasi dunia pada waktu itu kan ya tidak seperti sekarang. Mungkin dari pola komunikasi dan hubungan erat antara negara kita dengan negara lain itu yang penting bagi kasus 65

Ini sumber datanya benar dari CIA?

Memang, Amerika mau ngasih?

Saya yakin dalam minggu de-pan sudah ada jawaban. Bukan datanya ya, tapi surat jawaban atas permohonan kita.

itu sendiri. Mungkin ya. Karena belum tentu juga data itu bisa kita pakai ya. Kalau nggak berhubungan kita nggak pakai.

Atas dorongan apa sih kasus 65 diungkit lagi?

Ya memang ya, kita bersurat kepada Obama itu sebenarnya dorongan dari korban, dari NGO (Non Government Organization) untuk melengkapkan data selengkap mungkin. Supaya kita mengetahui peristiwa 65 itu seperti apa, kan sah saja. Itu salah satu latar belakangnya.

Yang lain, kan korban banyak ya di masa lalu. Baik korban 65 maupun sebelumnya atau sesudah 65.

Kasus 65 kan sudah lama sekali?

Tapi mereka masih sering datang ke kantor, ada ratusan dan tersebar di seluruh Indonesia.

Apa yang mereka inginkan?

Kita kan spiritnya kan rekonsilisiasi sebenarnya untuk peristiwa 65 sendiri. Spiritnya ya. Tapi memang belum ada keputusan, masih dalam proses (dengan korban). Nah ada baiknya, rekonsiliasi kita itu da-

tanya valid ya. Jadi kita ada manfaatnya melakukan sesuatu ini. Minimal untuk generasi sekarang, kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang masa lalu, kan selalu ada risetriset yang kontroversi di Indonesia maupun Internasional. Nah ada baiknya itu kita benahi secara perlahan. Yang terpenting, pengungkapan kasus-kasus seperti ini supaya tidak terulang kembali. Untuk menjadi pembelajaran bagi kita semua sebenarnya.

Bukan untuk penegakan hukum?

Ya itu tetap terbuka. Tapi spiritnya ini adalah rekonsiliasi. Misalnya kalau rekonsiliasi, sudah ada komitmen nasional, ya jangan ditutupi juga bahwa di peristiwa sebelumnya ada korban. Ini kan bisa menjadi pintu masuk untuk melihat masa lalu kita, dan kita mencoba menye-lesaikan. Yang namanya korban kan tidak bisa dibatasi pada periode tertentu saja. Karena semua warga negara punya hak untuk mempersoalkan kalau haknya dilanggar.

Menurut saya sebelum 65, yang ada peristiwa harus diinisiasikan juga, bisa kita komunikasikan.„hrm

7 Edisi 130/ 28 Mar - 03 April 2016

Blok...

Sambungan Halaman 1 Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan proyek pengembangan gas alam cair (liquid natural gas/LNG) di Blok Masela dibangun secara onshore atau di darat.

“Ini adalah proyek jangka panjang, tidak hanya setahun dua tahun, belasan tahun. Tapi proyek panjang menyangkut ratusan triliun rupiah, oleh sebab itu, dari kalkulasi perhitungan pertimbangan- pertimbangan, yang sudah saya hitung, kita putuskan dibangun di darat,” kata Jokowi dilansir antara di Pontianak, Rabu (23/3/2016).

Saat menyampaikan keputusan itu, Jokowi nampak didampingi Menteri ESDM Sudirman Said, Mensesneg Pratikno, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, serta Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi.

Ia menyampaikan hal itu diputuskan dengan pertimbangan, pertama, pemerintah ingin ekonomi daerah dan ekonomi nasional terimbas dari pembangunan Blok Masela.

Pertimbangan kedua, pembangunan wilayah diharapkan juga terkena dampak

pembangunan proyek ini.

“Dan setelah keputusan ini, akan ditindaklanjuti Menteri ESDM dan SKK Migas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan,” kata Jokowi.

Pada kesempatan yang sama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan, bersyukur telah ada keputusan terkait pengerjaan Blok Masela. “Kepada Presiden sudah diberikan penjelasan dan masukan, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden. Setelah ini saya akan meneruskan keputusan ini dan menyampaikan kepada investor untuk mengkaji ulang seluruhnya,” katanya.

Kementerian BUMN akan menyampaikan kabar keputusan tersebut kepada investor melalui surat resmi dari Menteri ESDM. Proyek itu kata dia, kemungkinan akan mengalami penundaan karena perlu dilakukannya pengkajian ulang dari semua sisi secara keseluruhan. “Saya akan minta kepada SKK Migas agar penundaan ini tidak terlalu panjang,” katanya.

Alasan khusus Presiden Jo-

Terlibat...

Sambungan Halaman 1 Sebagaimana diketahui, kasus RS Sumber Waras telah memasuki tahap penyidikan di era Taufikurahaman Ruki.

“Jadi penyelidikan bukan dari awal tapi dari hasil yang sudah dicapai oleh tementeman yang di BPK. Jadi itu akan kita follow up secara bertahap,” ucap Agus. “Ya nanti pada waktunya lah. Banyak orang yang perlu kita panggil, jadi kita tidak mempunyai batas waktu,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Aktivis Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo), Budi Mithoon menganggap Ahok tak pantas lagi menkampanyekan anti korupsi.

“Jadi jelas indikasinya, bahwa Rp 196 miliar kerugian negara yang akhirnya menyiksa rakyat sendiri,” ujarnya kepada wartawan di Kuningan, Jakarta, Kamis (24/3).

Berdasarkan dugaan tersebut, Budi menantang Ahok agar mau diperiksa untuk memberi keterangan terkait keterlibatanya dalam kasus tersebut. “Nah, dia (Ahok) kalau bilang bersih dari korupsi harusnya bisa jantan maju

berani diperiksa,” ucapnya menambahkan.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Center for Local Government Reform, Budi Mulyawan, menyatakan, keterlibatan aktif Ahok pada dugaan kasus korupsi pengadaan lahan RS Sumber Waras (RSSW) sangat kental. Pertama, menyangkut surat direktur umum Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW), Abraham Tedjanegara, kepada Ahok, ketika menjabat pelaksana tugas (Plt) gubernur, pada 27 Juni 2014.

“Surat itu merupakan tindak lanjut atas pertemuan Ahok dengan Ketua YKSW, Kartini Muljadi dan Abraham pada 6 Juni 2014. Ada penawaran tanah RSSW Rp20,7 juta/m2,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Kedua, imbuhnya, surat tertanggal 7 Juli 2014, dimana Kartini kembali melayangkan surat kepada Ahok, dimana kembali menawarkan tanah RSSW dengan harga Rp20,7 juta/m2.

“Kartini juga memberitahu adanya APPJB (akta perjanjian pengikatan jual-beli) antara

Tempe...

Sambungan Halaman 1 Kebanggaan yang sama juga disampaikan Kepala LIPI, Iskandar Zulkarnain. Selain sebagai sebuah prestasi, hal ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi dunia pendidikan di Indonesia, untuk memberikan perhatian dan pemikiran yang serius, guna mendorong tumbuh kembang semangat meneliti di kalangan generasi muda sejak dini.

Sayangnya, Iskandar mengaku belum mengetahui apa target dari hal ini. Ia mengatakan, belum mendapatkan informasi terbaru terkait eksperimen-eksperimen bangsa yang dibawa NASA itu.

“Targetnya belum bisa saya pastikan, apakah padi akan menjadi sumber makanan di luar angkasa nantinya? Dan, karena ini desain anak-anak SLTA, maka kemungkinan ini lebih kepada pemanfaatan program yang ditawarkan oleh NASA bagi mereka,” papar Iskandar.

Meski LIPI mengaku belum mendapatkan informasi lengkap, Kemenristek Dikti justru terkesan mengetahui segalanya. Bahkan, mereka berencana untuk menjadikan siswasiswa berprestasi ini sebagai salah satu pihak yang akan dikunjungi dalam program kunjungan ke peneliti dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).

“Saya rencana akan berkunjung ke berbagai peneliti dan LPNK yang berprestasi, termasuk siswa-siswa ini. Soal berhasil atau tidak, tingkat keberhasilan penelitian itu tergantung. Kan, baru mengorbit hari ini. Tapi saya yakin, mereka punya kepercayaan diri untuk berhasil,” ujar Dimyati.

Terkait dengan bantuan dana dari pemerintah untuk keberhasilan penelitian ini, Dimyati mengungkapkan, saat ini ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan anggaran penelitian. Hal ini, karena anggaran baru bisa diberikan jika peneliti bergabung ke konsorsium, atau perguruan tinggi.

“Kalau siswa, bisa kita bantu, kalau mereka gabung ke konsorsium atau perguruan tinggi. Saat ini, kami sedang menyusun Perpres UU pada sub bab penelitian. Jadi, nanti mereka (siswa) bisa diberikan anggaran APBN untuk di luar perguruan tinggi, atau LPNK,” katanya.

Dimyati menjelaskan, menurut penuturan Joko Saputro, direktur Indonesia Space Research Group yang menjembatani eksperimen ini, biaya pengiriman perangkat ke Stasiun Antariksa Internasional (ISS) itu luar biasa mahal. Bahkan, bisa sampai US$60 juta.

Namun, dalam peluncurannya,

kowi mengapa pembangunan kilang pengolahan gas Blok Masela diputuskan untuk dibangun di darat, pada intinya pemerintah ingin agar proyek Blok Masela memberikan manfaat kepada masyarakat dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan regional.

“Fokus Presiden terkait Blok Masela, tidak hanya sekedar keuntungan yang dikejar.

Tapi berkaitan dengan pengembangan wilayah Indonesia timur,” ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi di Istana, Rabu (23/3/2016).

Jokowi ingin pembangunan kilang pengolahan gas Blok Masela di darat itu turut merangsang perkembangan infrastruktur di sekitarnya sehingga berimbas positif bagi ekonomi masyarakat di daerah tersebut.

“Apalagi ini adalah proyek yang tidak berjalan setahun dua tahun. Tapi juga bisa puluhan tahun dan kapital yang diproyekkan ini kan ratusan triliun,” lanjut Johan.

Setelah keputusan itu, lanjut Johan, Presiden telah memerintahkan Menteri ESDM untuk berkoordinasi dengan SKK Migas dan para investor untuk menindaklanjutinya.

Dengan diputuskannya Blok Masela dibangun di darat, maka ini menjadi momentum membumikan Nawacita Ketiga, bu-

kan lahan pejabat berburu rente dan panggung pertunjukan sikap nasionalisme yang ringkih. Itulah yang dikatakan Nazaruddin Ibrahim, Ketua Bidang Otonomi Daerah dan Daerah Perbatasan Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi.

Terkait program Nawacita pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Nazar menilai pengembangan Blok Masela bisa menjadi tonggak bagaimana pengelolaan SDA (minyak dan gas bumi) yang berkeadilan.

“Sejak lama daerah-daerah pinggiran dan pulau terluar kehilangan sentuhan ke-Indonesiaannya. Negara harus hadir di ufuk timur,” tegasnya.

Menurut Nazar, pengelolaan cadangan gas alam yang sangat besar harus diletakkan dalam kerangka membumikan Nawacita dengan meletakkan kepentingan nasional sebagai landasan utama, dan Rakyat (Maluku) sebagai penikmat pertama dari kekayaan alamnya.

Dia menambahkan, saatnya sekarang anak bangsa memegang kendali pengelolaan SDA guna membangun kemandirian energi berdasarkan kepentingan nasional, pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

“Nawacita ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran akan memancarkan cahaya ke-Indonesiaan khususnya dari ufuk timur yang telah

YKSW dengan PT CKU (Ciputra Karya Unggul),” beber Cepi, sapaannya.

“Keterlibatan Ahok selanjutnya ada pada disposisi kepada kepala Bappeda saat itu, Andi Baso, tertanggal 8 Juli 2014,” imbuhnya.

Disposisi itu meminta pembelian RSSW dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2014.

Sementara Ahok mengatakan, masyarakat akan turut menafsirkan sendiri kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Ahok masih bersikeras, tak ada penyalahgunaan anggaran dalam pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras pada APBD Perubahan 2014.

“Kalau berita acara pemeriksaan boleh dibuka, itu orang bisa lihat, kriminalisasi atau tidak, atau cari-cari alasan atau tidak. Saya sih ikuti hukum saja,” kata Basuki seusai meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Kamis (24/3/2016).

Pihaknya mengaku tidak gerah terhadap ulah sekelompok masyarakat yang sering melakukan demo mendesak pengusutan kasus pengadaan lahan di RS Sumber Waras.

Ahok justru mengatakan,

orang itu biar saja terus-menerus demo soal kasus Sumber Waras biar tahu dan waras. “Biarin aja demo terus-terusan, biar pada waras,” tukasnya.

Ahok bahkan sangat mendukung kasus dugaan korupsi pengadaan lahan 3,6 hektar senilai Rp 755 miliar tersebut.

“Saya ikutin saja apa mau mereka. Saya percaya KPK profesional. Jadi, kalau kita tak bersalah, kenapa takut,” sambungnya sambil mempersilakan sejumlah anggota DPRD DKI yang terus memanasi masyarakat untuk berunjuk rasa.

Menurutnya karena dia sering diserang dengan berbagai cara, khususnya melalui kasus lahan RS Sumber Waras, justru memunculkan simpatisan masyarakat. Contohnya, barubaru ini seratusan advokat menyatakan secara sukarela siap mendukung Ahok soal kriminalisasi RS Sumber Waras.

“Itu biar orang yang tafsirkan, saya tak perlu panjang lebar menjelaskan,” katanya.

Soal dukung-mendukung, termasuk 100 advokat mendukung dirinya, Ahok berpendapat itu hak tiap individu. “Itu haknya orang ya, kalau mau dukung ya saya terima kasih.

Dukungan ini membuat saya semakin bersemangat untuk maju pilkada,” tandasnya. ysw/jok/win

mereka hanya membayar satu persen dari harga tetap.

“Biaya peluncuran Rabu pagi sekitar US$60 juta untuk mengangkut payload (muatan) seberat 2,5 ton ke ISS. Dengan kata lain, ongkos kirim dari Bumi ke ISS sekitar Rp4 miliar per kilogram. Perangkat eksperimen ilmiah anak-anak SMA kita beratnya masingmasing sekitar 1/2 kilogram.

Jadi, untuk dua eksperimen seharusnya kami membayar Rp4 miliar. Tetapi, biaya yang kami keluarkan hanya satu persen dari harga biaya tersebut karena hasil negosiasi,” papar Saputro, seperti dituturkan Dimyati.

Saputro juga menjelaskan, Rendezvous (pertemuan) kargo dengan ISS diperkirakan terjadi 26 Maret 2016, empat hari sesudah peluncuran ke orbit. Ini merupakan waktu yang cukup lama namun bisa diterima dengan wajar mengingat butuh waktu selama enam bulan bagi Saputro dan para siswa tersebut untuk membuat micro lab tersebut.

Atlas 5 Rabu pagi meluncur dengan membawa Cygnus cargo freighter, yang antara lain berisi dua perangkat eksperimen ilmiah yang disiapkan oleh siswa-siswa Indonesia.

Dua eksperimen itu dibuat dalam bentuk micro-lab yang difungsikan untuk bisa meneliti pertumbuhan ragi dan padi dalam kondisi gravitasi nol.

Eksperimen pertama disiapkan oleh tim siswa dari SMA Unggul Del di Laguboti, Sumatera Utara. Mereka bertugas mem-

pelajari pertumbuhan ragi (yeast) di luar angkasa.

Ini merupakan eksperimen pendahuluan sebelum meluncurkan eksperimen berikutnya untuk mempelajari cara menciptakan tempe di antariksa.

Sedangkan eksperimen kedua disiapkan oleh tim siswa gabungan dari beberapa SMA di Jakarta, Bandung, dan Jayapura untuk mempelajari pertumbuhan padi di luar angkasa.

Penuturan Saputro, Januari lalu, micro-lab buatan Indonesia itu berhasil lolos flight-test NASA yang sangat ketat dan mendapatkan izin untuk diluncurkan. Perangkat microlab yang dirancang oleh para siswa SMA tersebut dilengkapi dengan kamera digital, sensor, dan micro-controller.

Dengan semua perangkat ini diharapkan eksperimen terkait pertumbuhan ragi dan padi dapat diamati dari Bumi, atau di mana pun, asal terhubung dengan Internet. Mereka juga bisa mengunduh fotofoto dari micro-lab yang dipancarkan dari ISS ke Bumi.

“Beberapa hari dari sekarang, para siswa di Laguboti dan di Jakarta, Bandung, Jayapura, akan mulai mengamati dan mencatat hasil eksperi men mereka. Para siswa SMA Indonesia tersebut sudah mendapat undangan untuk mempresentasikan hasil penelitian mereka di Annual Conference of the American Society for Gravitational and Space Research di Washington DC pada November 2016,” kata Saputro.a sp/vv

lama redup,” ujarnya.

Menurut Nazar, visi prigram seperti itu tidak terlihat dipahami oleh sejumlah pejabat terutama Amien Sunaryadi (AS) selaku Kepala SKK Migas maupun oleh Menteri ESDM Sudirman Said (SS).

Nazar bahkan menilai, logika Kepala SKK Migas dan Menteri ESDM keliru dan ceroboh. Pertama, “old mindset”. AS dan SS hanya sekedar berburu pendapatan (foreign exchange), keruk dan jual untuk mendapat devisa.

“Tidak ada mindset pengembangan Indonesia Bagian Timur sebagai “accelerator dan hub” dalam pengembangan sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah tinggi (industri petro kimia) dan mensinergikan potensi lokal lainnya yang berbasis kelautan,” ujar Nazar.

Kedua, AS dan SS tidak transparan dalam informasi cadangan gas, berdasarkan Perkiraan Cadangan Terbukti Ditempat (GIIP): 27,6 TCF dan Perkiraan Cadangan Terambil (RF; 70%): 19,32 TCF, dengan prakiraan alokasi produksi gas 300 juta kaki kubik untuk industri petro kimia dan 4.5 mtpa LNG. “Produksi ini dapat menyuplai industri petro kimia dan kilang LNG selama lebih dari 50 tahun, apalagi bila dihitung “cadangan harapan” dapat mensuplai lebih dari 70 tahun,” tambahnya.

Demikian juga, adanya kekhawatiran bahwa pipanisasi gas melalui jalur dasar laut ke pulau Selaru sejauh 90 km dengan kedalaman 1500 m dan kelandaian dasar laut 2-3% tidak aman, menurut Nazaruddin sangat mengada-ada dan

membonsai anak bangsa untuk melahirkan “maha karya” di bidangnya.

“Ingat, penggunaan piping technology” telah dipakai untuk mengalirkan gas oleh banyak negara. Di Eropa, misalnya, ada pipa gas bawah laut Nyhama di Norwegia ke Easington Inggris sejauh 1.166 Km dengan kedalaman 3.000 m yang mengalirkan gas 2,500 juta kaki kubik/hari.

Juga ada Blue Stream dari Rusia – Turki sejauh 400 Km dengan kedalaman 2.200m yang mengalirkan gas 1.550 juta kaki kubik/hari,” pungkas Nazar.

Yang paling bahagia tentu Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli (RR). Sebelumnya RR menginginkan pengembangan Blok Masela dengan membangun kilang di darat (onshore). Sementara SS sedari awal ingin Blok Masela dikembangkan secara offshore atau pembangunan kilang terapung di laut.

Keputusan Presiden Jokowi bak angin segar untuk RR. Saat ditanya wartawan soal Masela, senyum RR makin lebar.

“Cuma 3 kata, alhamdulillah.. alhamdulillah.. alhamdulillah...” ujarnya sembari tersenyum, Rabu (23/3/2016).

RR menilai menilai keputusan Presiden Jokowi sudah sesuai dengan amanah konstitusi. “Dalam kasus Masela, Presiden Jokowi telah menjalankan amanah konstitusi yang sebenar-benarnya agar sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia,” kata Mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu.

Bahkan RR mengaku men-

Tsunami...

Sambungan Halaman 1 Namun, dengan tumbuhnya kran impor gula rafinasi yang tidak terbendung, justru hal ini agak merisaukan.

Masuknya gula impor dengan bebas merupakan sebuah konspirasi yang maha dahsyat. Betapa tidak produktifitas yang dihasilkan petani tebu yang sangat luar biasa, pada akhirnya nanti hanya menjadi arus gelombang sejarah.

Panitia Kerja (Panja) Gula DPR RI meminta pemerintah untuk mengevaluasi keberadaan 9 dari 11 industri gula rafinasi yang izin operasionalnya sesungguhnya sudah habis alias ‘bodong’ namun terus beroperasi, bahkan mengabaikan ketentuan-ketentuan investasi awal.

Cara main mereka sudah tidak lagi mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan.

Mulai dari perijinan yang tidak diperpanjang hingga tidak ada ijinnya sama sekali. Berdasar laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 9 perusahaan gula rafinasi tersebut telah melakukan praktik-praktik ilegal di Indonesia.

Saya kira wakil rakyat harus memperjuangkan hal

ini. Mereka tidak boleh duduk terlalu manis di kursinya tanpa harus berbuat apaapa. Harus ada yang mengawasi gula rafinasi. Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam hal ini harus turun langsung mengendalikan gencarnya gelombang rafinasi.

Hal itu sesuai dengan Kepres no 57 tahun 2004 tentang penetapan gula sebagai barang dalam pengawasan.

Disebutkan pasal 1, dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan: Gula adalah Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar), Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar), dan Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar); Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) adalah Gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. 1701.11.00.00 dan 1701.12.00.00; Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) adalah Gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, yang termasuk dalam Pos. Nah, jika dalam pengawasannya pemerintah tutup mata, maka yang terjadi adalah tsunami gula. Saat ini saya

Ical-Agung...

Sambungan Halaman 1 ‘’Munas tetap pada bulan Mei, saya kira tetap sebelum tanggal 27 Mei. Saya akan bicara dengan saya akan bicara dengan Pak Ical hari Rabu depan untuk menentukan sidang pleno ke depan dan penyelesaian merger antara pengurusan hasil Munas Bali dan ditambah DPP dari pengurus Munas Ancol,’’ kata Agung di kediamannya, Jalan Cipinang Cimpedak 2, Jakarta Timur.

Sebelumnya, Ketua DPP Golkar, Yorris Raweyai mengatakan, Ketum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie telah mengadakan pertemuan empat mata dengan Agung Laksono membahas penyelenggaraan Munas Golkar. Menurutnya, Munas akan digelar di Jakarta, pada 7 Mei 2016.

Yorrys berharap proses rekonsiliasi kepengurusan dapat segera selesai, karena ini akan menjadi dasar penyelenggaraan Munas. ‘’Mudah-mudahan 1-2 hari ini kelar seba-

gai dasar untuk penyelenggaraan munaslub. Setelah itu, akhir minggu ini akan pleno untuk penetapan tanggal, pengisian SC dan OC, kemudian mereka mulai bekerja,’’ ujarnya.

Saat ini internal Partai Golkar tengah mencari solusi dari polemik pelaksanaan Munas yang bakal digelar sebagai wujud rekonsiliasi antara kubu Ical dan Agung.

Polemik ini bermula ketika Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi kepengurusan Golkar kubu Agung yang secara otomatis menjadi kemenangan bagi kubu Ical. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM telah menerbitkan SK kepengurusan Munas Riau yang diberi mandat menyelenggarakan Munas selambat-lambatnya enam bulan dari SK itu diterbitkan.

Politikus Senior Golkar Indra Bambang Utoyo mengatakan, kini bola panas ada di kubu Ical yang mengingin-

dapatkan banyak SMS dari rakyat Maluku. “Rakyat Maluku senang sekali banyak yang SMS saya terharu mereka sedih dan gembira ternyata Presiden Jokowi betul-betul sungguh-sungguh melaksanakan (konstitusi) supaya SDA sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia,” imbuhnya.

Menurut RR, pihak yang paling diuntungkan dari pengembangan Blok Masela di darat adalah rakyat Indonesia.

Ia yakin manfaat Blok Masela jauh lebih besar dirasakan masyarakat.

“Kalau kita cuma nyedot gas pakai floating, dapatnya setahun hanya 2,5 miliar dolar, tapi kalau kita bikin kota seperti Balikpapan baru, 90 km dari situ bisa bikin pabrik pupuk bikin industri petrokimia, satu tahun Indonesia dapat 6,5 miliar dollar, dua kali lipat manfaatnya,” urainya.

RR juga meyakini kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) Blok Masela, Inpex Corporation, tidak akan lari dari proyek di Laut Arafura, Maluku itu.

Dia beralasan, kontraktor asal Jepang itu telah menghabiskan dana hingga 2 miliar dolar AS untuk melakukan eksplorasi di ladang gas terbesar Indonesia itu. “Memang ada yang menakut-nakuti kalau Inpex bakal kabur. Ya enggaklah (tidak kabur), mereka ‘kan sudah habiskan 2 miliar dolar AS untuk riset, sudah dapat ‘tambang emas’ untuk 70 tahun,” sebutnya.

RR menambahkan ladang gas abadi di Blok Masela menarik banyak minat investor lainnya. “Kalau mau kabur ya enggak apa-apa, yang antre banyak,” tutupnya. yo/ind/ nan/ans

melihat syahwat ijin impor tidak terbendung. Kekacauan sudah terlihat di depan mata.

Para mafia gula dengan bebas memainkan pasar gula. Para rente menawarkan fee Rp 1000 per kilogram dari 5 juta ton gula rafinasi yang diedarkan di pasaran. Sangat menggiurkan tapi juga menyakitkan bagi kami.

Namun demikian, sampai detik ini tidak ada penindakan dari pemerintah. Rakyat dan petani makin dirugikan. Industri gula nasional merugi.

Sementara pembangunan industri gula rafinasi secara besar-besaran yang dimulai pada 2008 lalu, lambat laun mulai mengancam kalangan petani tebu.

Sederhananya menurut saya, pemerintah harus berani membentuk tim pemburu rente. Mafia-mafia itu harus diberikan penindakan pidana ekonomi. Hukumannya penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sebagai penyelenggara negara, saya rasa kalau pemerintah mau serius dan tegas memberantas mafia, pasti bisa. Dan target swasembada gula bukan mustahil dapat kita capai. *Oleh Arum Sabil, Ketua Umum Dewan Pembina DPP Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI)

kan Munas diselenggarakan atas nama kepengurusan hasil Munas Bali.

Meski menghendaki Munas diselenggarakan oleh kubu Bali, Indra menuturkan, suksesi kepemimpinan itu akan tetap melibatkan kubu Munas Ancol pimpinan Agung Laksono.

“Masih ada usaha rembuk dengan pemerintah agar yang melaksanakan Bali, sesuai dengan keputusan MA. Ical dan Agung juga tengah berkonsolidasi untuk merangkul kubu Ancol. Hasil konsolidasi itu selanjutnya akan diserahkan ke Kemenkumham,” ucap Indra saat dikonfirmasi, Jumat (25/3/2016).

Bakal calon ketua umum Golkar ini menambahkan, jika proses lobi dan konsolidasi tersebut berjalan lancar, maka dia memprediksi Munas Partai Golkar bisa digelar pada bulan Mei 2016 mendatang.

“Jika proses ini terjadi, baru Munas bisa berjalan. Bulan Mei insya Allah. Dari sisi Golkar, proses harus dimulai dari Rapimnas. Pak ARB kan ketum terpilih, sebenarnya tak perlu Munas.

Tapi beliau menghendaki ada Munas,” ucap Indra. sin/pik www.lensaindonesia.com

CLASH OF CULTURE

8

Edisi 130/ 28 Mar - 03 April 2016

TEATER KHUSUS MANULA DI ATAS USIA 82 TAHUN

Keren, Teater Jepang Pentaskan ‘Kera Sakti’ di Borobudur Pementasan Kera Sakti diperankan oleh 12 orang di Candi Borobudur. Yang unik, teater ini dimainkan oleh para manula.

LAMPU-LAMPU mulai diredupkan satu per satu di Lapangan Akso-bya, di kompleks Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Deretan kursi yang sudah disediakan di Taman Aksobya sudah dipenuhi para tamu yang muncul dari Manohara.

Malam Minggu, para penonton antusias menyaksikan sebuah pertunjukan yang didatangkan dari Jepang, dengan lakon Kera Sakti. Pertunjukan itu dipersembahkan Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, bekerja sama dengan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia untuk menyambut Hari Bumi, dengan aksi memadamkan lampu selama 1 jam dari pukul 20.00-21.00 WIB. Di tengah gelapnya panggung, hanya ada dua lampu sorot yang menerangi panggung. Candi Borobudur yang megah terlihat sebagai latar belakangnya.

Di tengah gelap muncul baya-

ngan putih samar-samar. Kemudian dengan bantuan dua lampu sorot, bayangan putih itu semakin jelas.

Sejumlah penari muncul meliukliuk gemulai. Tepuk tangan pun membahana di sekitar panggung.

Itulah pementasan teater dari Ryuzanji Company Jepang dalam Asia Tour 2016, Sabtu (19/3) malam bersamaan dengan Earth Hour. Pemilik Galeri Limanjawi Art House, Umar Chusaeni, di Magelang, mengatakan Ryuzanji Company Jepang, Asia Tour 2016, mempersembahkan lakon Kera Sakti, Journey of The West.

Cerita Kera Sakti atau legenda Sun Go Kong dari Negeri Tiongkok ini cukup dikenal masyarakat Asia, termasuk Indonesia. Namun, dalam pertunjukan ini para penonton tampak serius menyimak karena para pemain teater yang jago menari itu berdialog menggunakan bahasa Jepang.

Sebelumnya, katanya, teater tersebut pentas di Jakarta dan Yogyakarta dengan penonton harus membeli tiket, namun khusus pementasan di Candi Borobudur bersifat gratis.

“Pementasan yang pertama kali di Borobudur ini untuk memperingati 25 tahun Borobudur dinyatakan sebagai Warisan Budaya Dunia sekaligus berkaitan dengan Hari Bumi Eart Hour. Ini bersifat

gratis,” katanya.

Menurut dia, pentas di Candi Borobudur ini digratiskan karena murni untuk masyarakat dan kemajuan Borobudur. Selain itu, membawa misi edukasi bagi pelaku seni budaya di Magelang dan sekitarnya.

“Meskipun gratis, kami membagikan undangan bagi para pelaku seni untuk menontonnya sehingga penontonnya benar-benar para pelaku seni,” katanya.

Sutradara Kera Sakti, Tengano Amano mengatakan sebelumnya telah pentas di Jakarta, Yogyakarta dan rencananya setelah dari Borobudur akan pentas di Bali.

Ia menuturkan dalam pentas selama satu jam 45 menit tersebut berkolaborasi dengan kesenian tradisional dari sekitar Borobudur. “Kami beranggapan untuk Kera Sakti ini di Asia sangat dikenal. Sebelumnya, kami pada tahun 2011 juga pernah pentas di Bandung,” kata Amano yang mengaku mendapat support dari Pemerintah Jepang.

Pementasan Kera Sakti tersebut diperankan oleh 12 orang, kemudian untuk aransemen musik telah direkam sebelumnya.

Show Ryuzanji memang boleh dibilang actor di balik kesuksesan teater asal Jepang. Dia telah berhasil membawa kelompok teater

Pertunjukan teater kera sakti di Lapangan Akso-bya, di kompleks Candi Borobudur. Pemain teater ini mayoritas para manula.

Ryuzanji Company ke berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Namun, ia tak menyangka kelompok Paradise Ichiza yang didirikannya pada 2006 lalu justru mendapatkan apresiasi publik.

Paradise Ichiza adalah grup teater khusus manula yang didirikan Ryuzanji. Berlatar kisah kepergian sang ibunda, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Direktur Panggung Jepang itu menceritakannya beberapa waktu lalu.

“Ibu saya yang sudah tua sampai akhir hayatnya, saya urus baik-baik. Saat itu, saya berpikir, orang-orang tua atau manula sangat

menarik untuk dipelajari. Kenapa tidak membuat sebuah grup teater,” katanya di Komunitas Salihara.

Karena alasan itu, Ryuzanji mendirikan teater khusus manula di atas usia 82 tahun. Bahkan, ia pernah menerima seorang anggota yang sudah berusia 90 tahun.

“Dan dia meninggal dunia pas usia 95 tahun. Tapi setiap tahunnya, dia ikut pementasan dan latihan seperti orang-orang pada umumnya,” kenang Ryuzanji.

Pria kelahiran Arao, Kumamoto 1974 silam merupakan pemimpin generasi kedua dari gerakan teater kecil Jepang selama lebih dari 30

tahun. Karya panggungnya lebih dari 250 karya yang merupakan prestasi tak tertandingin di dunia teater di Jepang. ‘Bluberard’s Castle’, ‘Educating Mad Persons’, ‘The Love Crazed Samurai’, ‘High Life’, dan ‘Urinetown’ adalah beberapa karya yang diproduseri dan telah dipentaskan di Jepang dan beberapa negara lainnya.

Selain Paradise Ichiza, Ryuzanji juga diketahui mendirikan Rakujuku pada 1998 yakni kelompok teater di atas usia 45 tahun.

Pada 2012, Rakajuku tampil di Fringe Festival in Victoria, Kanada, dan memenangi hadiah Kelompok Terbaik untuk naskah ‘Hanafuda Denki’.

Mengapa Ryunzanji mau mendirikan grup teater khusus manula dan yang berusia 45 tahun ke atas?

“Teater itu bisa buat siapa saja, tidak harus terhalang oleh usia tua, renta, atau dewasa. Siapa pun bisa main teater,” pungkasnya.

Kini, Ryuzanji Company tengah menggelar tur pertunjukan ‘Kera Sakti’ di empat kota Tanah Air. Perhelatan teater ‘Kera Sakti’ dimulai pada 11-12 Maret di Teater Salihara Jakarta. Dilanjutkan 16 Maret di Concert Hall Taman Budaya Yogyakarta, Taman Wisata Candi Borobudur di Magelang pada 19 Maret. Serta terakhir di Pulau Dewata tia/ans/yu pada 23 Maret.

Dari Poster Iklan Hingga Komunis Menghasilkan 2.000 Karya Lukisan

Batik Vagina khas Sumba.

Kesakralan Batik “Vagina” Khas Sumba NUSA Tenggara Timur dikenal sebagai daerah penghasil tenun. Beragam jenis dan motif tenun bisa ditemukan di provinsi penghasil kayu Cendana ini.

Adapun motif tenun yang bisa ditemukan adalah motif kuda, ayam, motif Karamboyo atau Mata Kerbau, motif rumah dan banyak motif lain yang bisa ditemukan.

Salah satu motif yang paling disukai adalah motif Mamoli.

Mamoli adalah motif dengan bentuk alat vital wanita. Di hampir semua tenun yang ada di Nusa Tenggara Timur ada motif Mamoli.

“Motif Mamoli merupakan motif yang melambangkan vagina. Masyarakat NTT menghargai perempuan, istri selalu ada dan merasa dekat,” kata istri Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu B. Wula Talu kepada rimanews.com, beberapa waktu

www.lensaindonesia.com

lalu.

Motif Mamoli, kata Ratu Ngadu, adalah lambang kesetiaan dan penghargaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan. “Di NTT, pria menghargai dan menghormati perempuan. Ketika lamaran, maka belis (hantaran) dari laki-laki adalah tenun bermotifkan Mamoli,” katanya.

Bahkan, tidak hanya dalam bentuk tenun, Mamoli juga bisa dibuat bentuk lain seperti mainan kalung, perhiasan ataupun suvenir yang dari kuningan.

“Bila seorang pria yang sudah beristri pergi perang, Mamoli itu selalu dibawa dan diikatkan di pinggang. Seolaholah ada istri yang ikut menemami berperang. Jadi pria NTT sangat setia dengan istri atau pasangannya. Jumlah perceraian di NTT sangat rendah dan salah satunya adalah karena Mamoli,” kata Ratu Ngadu.

Tenun motif Mamoli selalu dipakai pada acara adat seperti acara kematian, perkawinan dan acara adat lainnya. Tenun itu bisa diselendangkan atau dalam bentuk sarung.

Diakui Ratu, untuk memperkenalkan budaya dan tenun NTT ke dunia internasional maupun nasional dibutuhkan kerja keras.

Untuk memproduksi tenun sebagai hantaran, dibutuhkan waktu kurang lebih satu tahun.

Katanya, proses pembuatan dimulai dari kapas yang dipintal, dijadikan benang dan menjadi tenun menghabiskan uang hampir Rp5 juta.

“Saat ini, untuk Sumba Barat Daya, baru ada sekitar 175 kelompok usaha tenun, yang anggotanya masing-masing 1020 orang. Untuk harga jual berkisar antara Rp200-Rp2 rim juta,” kata Ratu Ngadu.

AFFANDI merupakan pelukis pejuang kemerdekaan.

Dalam catatan sejarah, pengalamannya sebagai pekerja poster iklan di Bandung, Jawa Barat, membuat ia turut serta menggelorakan kemerdekaan Republik Indonesia. Affandi membuat poster dengan perpaduan kata-kata membara dari penyair Chairil Anwar.

Affandi terlahir di Ciledug, Cirebon, Jawa Barat, tahun 1907.

Ia bernama lengkap Affandi Koesoema, putra R Koesoema. Orang tuanya merupakan pekerja pabrik gula di tanah kelahirannya. Ia pun mengenyam pendidikan yang cukup bonafit di masanya.

Sebelum memfokuskan diri pada dunia seni lukis, Affandi sempat mengalami asam garam sebagai pekerja biasa. Di antaranya menjadi seorang guru, pekerja tiket, dan pekerja poster iklan. Akhirnya, ia memilih jalan seni sebagai jalan hidupnya.

Pertama kali Affandi mengadakan pameran tunggal di Jakarta pada tahun 1943, di Gedung Poetra Djakarta. Pada masa itu, karya-karyanya masih didominasi bercorak realisme.

“Karya-karya pertama beliau terkenal realisme. Di sini (Galeri I Museum Affandi), karyakarya pertama beliau. Baru tahun 1952 karyanya ke ekspresionisme. Mungkin saya bisa jelaskan soal karya-karya di galeri saja. Kalau soal museum dan menajemennya, bisa tanya ke pengurus. Kebetulan pengurus sedang di ada agenda di Bali,” papar Bambang, guide Museum

Pelukis Affandi.

Affandi, di Museum Affandi, Jalan Adisoetjipto, Kota Yogyakarta, belum lama ini.

Pada tahun 1950-an itu, di masa perubahan aliran dari realis ke ekspresionis, Affandi mulai dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada masa itu, PKI mencalonkan namanya sebagai pimpinan konstituante.

Hal ini seperti tertuang di dalam koran berhaluan kiri, Harian Rakjat, 27 September 1955. Foto Affandi terpampang bersama seniman lainnya, yakni Soedjojono, Henk Ngantung, dan Basuki Resobowo.

Sejak saat itu, meski tidak terlibat secara kepengurusan organisasional PKI, Affandi mulai dikenal sebagai aktivis PKI. Di masa-masa kejayaan PKI tersebut, Affandi digolongkan sebagai “seniman tidak berpartai.”

Bersama Basuki Resobowo, ia pun memimpin Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Meski

tidak berafiliasi secara pasti dengan PKI, Lekra merupakan organisasi yang dihuni seniman-seniman pendukung ideologi kemanusiaan rakyat jelata.

Sejak saat itu, Affandi dikaitkaitkan dengan aktivitas politik.

Namun, ia tetap terus melukis semasa hidupnya di tengahtengah banyaknya aktivitas yang ia geluti, baik sebagai suami dari perempuan asal Bogor, Maryati, perhatiannya pada politik, hingga berkarya seni lukis dan rupa.

Selama masa hidupnya, Affandi menghasilkan lebih dari 2.000 karya. Semuanya dapat dilihat di Museum Affandi, yang ia bangun sendiri demi memelihara dan membangun seni kerakyatan. Affandi wafat pada 23 Mei 1990. Ia meninggalkan ribuan karya berupa lukisan dan seni rupa, serta meninggalkan anak kesayangannya yang kini meneruskan jejak seni sang fre ayah, Kartika Affandi.

9

BERANDA Edisi 130/ 28 Mar - 03 April 2016

LA NYALLA MANGKIR La Nyalla kembali mangkar dari panggilan penyidik Kejati Jawa Timur. Alasannya menunggu putusan praperadilan.

UNTUK yang kedua kalinya, tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin Jatim La Nyalla Mattalitti kembali mangkar dari panggilan penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

La Nyalla Matalitti memang sebelumnya mengaku tidak akan memenuhi panggilan kedua oleh Kejaksaan Tinggi Jatim, Kamis (24/3/2016).

Kuasa hukum La Nyalla menegaskan bahwa pemeriksaan hanya bisa dilakukan setelah putusan praperadilan keluar dari Pengadilan Negeri Surabaya.

“Tunggu saja putusan praperadilan yang akan menguji permohonan kami,” kata kuasa hukum La Nyalla, Togar M Nero.

Ia menyebutkan, ketidakhadiran La Nyalla itu harus dipahami sebagai bentuk konsekuensi dari permohonan praperadilan

yang sedang diajukan Ketua Umum PSSI tersebut.

Menurut dia, substansi permohonan praperadilan yang diajukan itu adalah La Nyalla yakin bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka penyelewengan dana hibah Kadin Jatim pada 2012 tidak benar.

“Apa artinya permohonannya kalau dia datang dan setuju untuk diperiksa sebagai tersangka dalam perkara yang sedang diuji kebenarannya,” kata Togar.

Dia meminta jaksa tidak emosional menanggapi surat permintaan penundaan pemeriksaan yang diajukan Senin lalu.

“Praperadilan sidang cepat kok, memangnya dunia ini akan meledak kalau menunggu praperadilan? Kan tidak,” ujarnya.

Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto di kantor kejati, Jalan A Yani, Surabaya, Kamis

(24/3/2016) mengatakan, La Nyalla tidak memenuhi panggilan yang kedua kalinya. Hanya kuasa hukumnya menyampaikan surat pemberitahuan ke kejaksaan, bahwa kliennya tidak bisa memenuhi panggilan, karena menunggu hasil sidang praperadilan terkait status tersangka.

“Suratnya sudah masuk. Intinya (surat dari kuasa hukum La Nyalla), dia menghormati proses hukum. Tapi dia juga mau menggunakan haknya di praperadilan,” tutur Romy.

“Dia juga minta kebaikan hati pak kajati, untuk penundaan pemeriksaan,” tuturnya.

Panggilan pertama La Nyalla sebagai tersangka pada Senin (21/3/2016) lalu, namun tidak hadir. Yang hadir kuasa hukumnya dan menyampaikan surat penundaan pemeriksaan, karena menunggu hasil sidang praperadilan.

Panggilan kedua La Nyalla pada hari Rabu (24/3/2016). Tapi juga tidak hadir, hanya kuasa hukumnya melayangkan surat pemberitahuan lagi.

Dandeni Herdian, Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Jatim mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan panggilan yang ketiga kalinya.

Sementara surat panggilan ketiga itu sudah dikirimkan.

“Agenda pemeriksaannya Senin pekan depan,” ujar Dandeni.

Jika panggilan ketiga tetap tidak hadir, penyidik akan melakukan upaya paksa menjemput La Nyalla. “Ya kita lihat saja nanti. Kami berharap yang bersangkutan kooperatif dan memenuhi panggilan,” katanya.

“Kita sama-sama saling menghargai. Kami menghargai proses praperadilan, tapi sebagai warga negara yang baik juga menghargai panggilan kita,” tandasnya.

La Nyalla Mattalitti ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Jatim. La Nyalla diduga menggunakan dana hibah Tahun 2012 dari Pemprov Jatim untuk Kadin senilai Rp 5,3 miliar digunakan membeli Initial public offering (IPO) PT Bank Jatim dengan me ro/ ngatasnamakan pribadi. ach

La Nyalla Mattalitti.

Harlah Muslimat NU ke-70 Siap Pecahkan Rekor MURI

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Malik Haramain dan Desy Ratnasari berbincang dengan Camat Sawahan, YUNUS, S.STP di bekas lokalisasi Dolly Surabaya.

Di Dolly, Desy Ratnasari Minta Ahok Tiru Risma WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Malik Haramain meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak perlu gengsi meniru keberhasilan daerah lain seperti Surabaya dalam hal menghidupkan perekonomian bekas wilayah lokalisasi.

“Pak Ahok tidak perlu gengsi lah menerima atau meniru Bu Risma (Walikota Surabaya) dalam hal menghidupkan perekonomian di bekas lokalisasi Dolly,” kata Abdul Malik ketika berkunjung ke bekas lokalisasi Dolly bersama rombongan Komisi VIII DPR RI, Senin (21/03/ 2016).

Terkait kunjunganya kali ini, Abdul Malik berjanji menyiapkan program-program yang pantas diberikan kepada warga terdampak penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara yang ada di Surabaya ini.

Pihaknya mengakui pasca penutupan Dolly dan Jarak belum sempurna terkait perekonomian warga terdampak. Namun, Penutupan Dolly dan Jarak sebagai contoh memindahkan atau mengubah pekerja seks komersial (PSK) beralih profesi.

“Dolly dan Jarak sebagai contoh mengubah yang dulunya PSK sekarang tidak lagi menjadi PSK yang sekarang produktif dengan cara yang halal. Kami melihat revitalisasi Dolly belum maksimal seratus persen tapi sudah terjadi,” katanya disela melihat produk UMKM Dolly dan Jarak.

Abdul Malik yang juga sebagai Ketua rombongan menjelaskan, pemerintah harus memfasilitasi warga terdampak penutupan Dolly dan Jarak termasuk PSKnya secara ekonomi. Menurutnya, pendekatan pemerintah kota maupun provinsi harus tetap intens agar PSK tidak kembali ke profesi haram tersebut.

“Pemerintah harus memfasilitasi mereka (warga terdampak dan PSK, red) secara ekonomi, meski belum seratus persen. Agar PSK Dolly dan Jarak tidak berpindah tempat, Pemkot dan Pemprov harus berkoordinasi terus,” urainya.

Sementara itu, Desy Ratnasari Anggota Komisi VIII menambahkan apa yang sudah dilakukan di Dolly harus ada evaluasi menyeluruh agar segala bentuk program pemerintah bisa diaplikasikan dengan baik.

“Saya melihat sudah ada perubahan di Dolly terutama terkait perekonomian yang sudah berubah. Namun harus ada evaluasi lebih lanjut, wan “ kata Desi Ratnasari. www.lensaindonesia.com

MUSLIMAT NU akan menggelar Harlah ke-70 di Kota Malang. Sesuai rencana organisasi Muslimat terbesar di dunia ini akan mencatatkan diri di Museum Rekor Indonesia (MURI) pada puncak acara yang ýakan dihadiri Presiden RI, Joko Widodo, Sabtu (26/03/2016) mendatang.Bottom of Form “Pada puncak acara dari serangkaian Harlah ini akan dihadiri Presiden Jokowi.

Kalau tak ada halangan Insya Allah bakal hadir,” papar Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, Minggu (20/3/2016).

Selain itu, Khofifah yang juga Menteri Sosial RI mengaku mengundang MURI. Sebab, pada Harlah yang dipusatkan di Stadion Gajayana Malang itu juga siap untuk pemecahan rekor penabuh rabana dan pemakaian jilbab putih.

Para penabuh rabana dan pemakaian jilbab putih itu disiapkan sekitar 75 ribu. Itu mengingat, kapasitas stadion Gajayana untuk tribunnya sebanya 35 ribu orang. Sedangkan kapasitas lapangan dalam sekitar 40 ribu orang.

Sebanyak 75 ribu Muslimat NU dari berbagai penjuru nusantara itu akan menabuh rabana bersama-sama. Mereka juga akan mengganti jilbab hijau menjadi jilbab warna putih. Atraksi tersebut diyakini Khofifah bakal memecahkan rekor MURI. “Meski begitu, yang sangat essensial dari Harlah ini bukan itu,” papar dia.

Namun, lanjut wanita ramah ini, untuk meningkatkan peran dari eksistensi Muslimat NU. Terutama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, ekonomi dan pendidikan.

Dia menjelaskan bahwa Muslimat NU memiliki peran

dan andil sangat besar dalam kehidupan brmasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai bukti dia menunjuk peran Muslimat NU terkait Keluarga Berencana (KB).

Menurut dia, Muslimat NU memutuskan bahwa KB untuk membatasi angka kelahiran memang dilarang. “Namun, kalau untuk mengatur kelahiran itu boleh. Sebab itu

HJ NUR, kurir sabu tinggal di Jl Tambak Wedi yang ditangkap Reskrim Polsek Dukuh Pakis di kawasan Jl Dukuh Bulak Banteng, Kamis (24/3/2016) sekitar pukul 23.30 WIB, malah dilepas lagi.

Sumber Lensa Indonesia di Kepolisian menyebut, saat penangkapan, petugas Polsek Dukuh Pakis menemukan barang bukti satu poket sabu dalam dompet kurir sabu dan wanita itu mengaku baru saja kulakan dari seorang bandar seharga

Rp 200 ribu untuk dijual lagi.

“Dengar-dengar `uang damainya` Rp 60 juta,” cetus sumber Lensa Indonesia sambil meminta namanya dirahasiakan.

Kanit Reskrim Polsek Dukuh Pakis Iptu Padoli saat dikonfirmasi Lensa Indonesia sempat membantah pihaknya telah melakukan penangkapan kurir sabu lalu melepasnya. Namun setelah ditunjukkan foto wanita yang sempat diamankan, akhirnya mengakui dan berdalih kurir sabu itu hanya

lisensi ISO. Karena itu, kata dia, Harlah Muslimat NU ke-70 di Malang ini mengambil tema Bersatu mewujudkan Indonesia damai dan sejahtera.

“Harapannya ibu-ibu menjadi pintu masuk untuk Indonesia damai dan sejahtera. Untuk itu perlu sinergi yang bersifat egalitarianisme,” papar aji_dewa nya.

Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa menjelaskan kegiatan harlah ke-70.

Bu Haji Kurir Sabu Dilepas Tanpa Tes Urine, Uang Damai Rp 60 Juta?

Hj Nur, kurir sabu yang dilepas Polsek Dukuh Pakis tanpa menjalani tes urine setelah ditangkap.

terkait kesehatan reproduksi,” papar dia.

Bidang kesehatan, kata dia, Muslimat NU memliki beberapa BKIA dan rumah sakit.

Bahkan rumah sakitnya ada yang bertaraf internasional.

Dia sebutkan seperti RSI Siti Hajar Sidoarjo lalu RSI yang ada di Jombang. Lalu BKIA Hermodialisis Hang Tuah Jakarta yang memperoleh

dikenai wajib.

“Memang benar diamankan semalam. Tapi tidak cukup bukti meski sabu ditemukan pada dirinya, sehingga kami mengedepankan praduga tak bersalah.

Tidak benar jika ada uang tebusan,” dalihnya, Jumat (25/3/2016).

Soal tes urine yang batal dilakukan, Padoli beralasan karena Poliklinik Polrestabes Surabaya sedang tutup.

“Kami lepas karena tidak ada saksi yang menguatkan bahwa barang tersebut miliknya meski ditemukan dalam penguasaannya. Namun, kami juga punya pertimbangan agar dapat menangkap bandarnya. Juga karena polikliniknya hari ini sedang tutup karena libur,” tambah Ipdu Padoli dengan alasan ngelantur.

Disinggung dengan tidak ditahannya kurir sabu tersebut hingga 2 x 24 jam dan dilakukan tes urine, mantan Kanit Intel Polsek Jambangan ini mengaku punya rasa perikemanusiaan. “Dia kan belum terbukti kebenarannya sebagai pemilik barang. Makanya dari sisi kemanusiaan, kami lepas,” pungkas Iptu Padoli. rofik

Wabah Flu Burung Serang Jawa Timur PENYEBARAN virus flu burung (H5N1) kembali menyerang unggas di Jawa Timur. Data dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur menyebut saat ini hanya terdapat dua wilayah yang terserang virus H5N1 itu, yakni di Kabupaten Banyuwangi yang sebagian besar menyerang bebek serta ayam dan di Kabupaten Lamongan menyerang ayam ras petelor.

Kepala Dinas Peternakan Jatim, Maskur mengungkapkan, total unggas yang mati mendadak akibat virus mematikan itu sekitar 1.600 ekor. “Di Banyuwangi dan Lamongan ini sudah banyak unggas yang mati. Ada sekitar 1.600 ekor yang mati dan telah dikubur sesuai standar operasional prosedur (SOP) penanganan H5N1,” katanya kepada Lensa Indonesia, Kamis (24/03/2016).

Ia menjelaskan, jumlah unggas di Jawa Timur saat ini mencapai 250 juta ekor.

Dengan matinya 1.600 ekor tersebut, pihaknya juga merespon cepat yaitu menerjunkan tim URC (Unit Reaksi Cepat) guna melokalisir dampak penyebaran virus flu burung agar tak meluas ke

wilayah lain.

Dengan temuan ini pula, pihaknya melarang adanya penjualan ayam dan bebek dari daerah yang terdampak virus, Banyuwangi dan Lamongan. “Tidak boleh dijual dan peternak juga sudah mulai sukarela melakukan pemusnahan jika ada indikasi mulai terserang virus. Kalau kena H5N1, sehari saja sudah mati.

Mulai dari ayam berputar-putar, matanya putih lalu mati secara mendadak,” urai mantan Pj Bupati Ponorogo ini.

Sementara terkait penyebaran virus mulai mewabah pada tahun 2004 itu, Maskur menegaskan virus flu burung (H5N1) ini sudah ada vaksinnya. Untuk itu pihaknya mengimbau agar pemerintah daerah juga ikut menyediakan vaksin bagi para peternak.

“Kalau tidak dilakukan vaksinasi, maka unggas bisa kena ini (virus flu burung).

Dana dari pusat dan provinsi ini memang menurun. Tahun lalu ada 2,5 juta vaksin yang dibagikan dan tahun ini tidak terlalu besar. Jadi pemerintah kabupaten/kota juga harus mulai mengangarkan,” pintanya. sarifa

LINGKAR SELATAN

10

Edisi 130/ 28 Mar - 03 April 2016

Proyek Fiktif Miliaran Dinas Kesehatan Nganjuk untuk Satu Lokasi Proyek Pustu di Nganjuk disoal karena menyalahi bestek. Padahal untuk satu lokasi saja menghabiskan biaya yang tidak sedikit.

Kades Bangoan Siswanto yang diduga menggelapkan dana desa.

Kades Bangoan Gelapkan Dana Desa Rp 86 Juta?

SEORANG kepala desa (Kades) disebut-sebut menggelapkan dana desa. Dugaan ini terjadi di Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur.

Kades bernama Siswanto diduga menyelewengkan dana desa sebesar Rp 86.000. 000 (delapan puluh enam juta rupiah) untuk kepentingan pribadi dari total dana yang diterima yaitu Rp 264.000.000 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) pada tahun 2015.

Kades Siswanto dengan leluasa menggunakan dana desa tanpa melalui bendahara. Informasi yang dihimpun Lensa Indonesia, Kades Siswanto tidak dapat mempertangungjawabkan dana pada laporan akhir tahun sebesar Rp 86.000.000.

Kaur Keuangan Desa Bangoan, mengatakan bahwa dia tidak tahu menahu tentang penggunaan dana tersebut karena memang langsng dipegang oleh Kades bukan bendahara.

Saat dikonfirmasi, Kades Siswanto menolak memberikan komentar terkait penyelewengan dana desa tersebut. Sedangkan Camat Kedungwaru mengatakan bahwa pihaknya sudah mengingatkan beberapa kali untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bangoan mengatakan sudah melayangkan surat peringatan kepada Kades Siswanto sebanyak dua kali terkait petanggung jawaban akhir tahun pengunaan dana desa tersebut. hanif

PERBAIKAN tempat pelayanan di Pustu (Pukesmas Pembantu) bukan hal mustahil. Tetapi, untuk mengubah dari open damping menjadi landfill dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Bisa sampai puluhan miliar. Itupun hanya untuk satu lokasi Pustu.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi C DPRD Nganjuk, Fauzi Irwana, “Setidaknya urukan sampai ketinggian setengah meter untuk

hasil maksimal dan untuk pengaspalan jalan di dalam area Pustu tentunya membutuhkan sejumlah dana yang tidak sedikit itupun harus ditenderkan,” bebernya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pustu beberapa di Kecamatan Nganjuk disoal karena menyalahi bestek.

Sebab, Pustu ini masih dikelola dengan metode open damping atau terbuka. Padahal, Pustu harus model tertutup

atau landfill untuk mencegah pencemaran tinggi.

Untuk menguruk area Pustu, Fauzi membeberkan, perlu dana hingga Rp 22,5 miliar.

Dana tersebut paling banyak tersedot untuk membeli tanah uruk. “Padahal, untuk perbaikan pengelolaan hanya diberi waktu lima tahun,” ungkapnya.

Saat ini, Pustu telah menampung 30 persen masyarakat yang dihasilkan masyarakat Nganjuk dan sekitarnya.

Menurut Fauzi, Pustu telah dikelola Dinkes Nganjuk oleh masyarakat, seperti pelayanan masyrakat.

Paling banyak pasien Pustu karena terletak di desa terpencil. Saat ini Dinkes masih

vator. Alat-alat berat itu, katanya, berfungsi untuk melakukan pemadatan dan pengurukan. “Padahal, harganya juga mahal,” keluhnya.

Satu zona, diakui Fauzi, sedang dibuatnya untuk percobaan controlled landfill.

Zona seluas 50x50 meter di Pustu itu ternyata mampu menampung lebih pasien di tingkat desa tertinggal.

Fauzi menambahkan proyek tersebut seharusnya ditenderkan sehingga semua kontraktor dapat mengetahui kalau Pustu tersebut akan dibangun tidak seperti ini.

“Coba bayangkan dana Rp 22,5 Milliar hanya untuk kepentingan pribadi,” pungkas Fauzi. catur

Puskesmas Ponggok Lakukan Rapid Convenience Assesment di Dua Desa KEPALA Puskesmas Ponggok Dr. Purna W idiatmaka ketika ditemui wartawan, Kamis (24/3/2016) menuturkan Rapid Convenience Assesment (RCA) merupakan format yang digunakan untuk kegiatan evaluasi yang dilakukan setelah pelaksanaan imunisasi. Tujuannya untuk mengetahui hasil ataupun proses kegiatan bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

RCA adalah alat untuk membantu mengidentifikasi anak-anak yang tidak mengikuti vaksinasi selama kampanye tetapi tidak digunakan untuk mengukur cakupan imunisasi.

Pengamat atau pihak yang melakukan RCA harus mengi-

dentifikasi dengan cara menanyakan kepada masyarakat secara langsung terutama di daerah terpencil yang jauh dari situs vaksinasi, RCA adalah cara penilaian cepat yang dikenalkan oleh Schrimshaw SCM & Hurtado (1992) untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang hal apa saja yang melatar belakangi perilaku kesehatan masyarakat termasuk faktor sosial budaya dalam waktu yang relatif singkat.

Teknik pengumpulan data yang umunya digunakan pada RCA adalah wawancara mendalam (Indepth Interview) yang dilakukan pada perorangan.

Informasi yang didapatkan

dari penelitian ini berupa katakata yang di intepretasikan maknanya melalui Content Analysis, ungkap Drs, Muhamat Maksum.

Setelah kegiatan PIN Polio 2016 berlangsung dengan lancar, Puskesmas Ponggok malakukan kegiatan RCA (Rapid Convenience Assesment) Di Dua Desa, melakukan identifikasi anak-anak yang tidak mengikuti vaksinasi selama kampanye, khususnya di Desa Jatilengger dan Kawedusan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

Untuk wilayah Desa Jatilengger tercatat ada (20) Responden (21) sasaran yang di Imunisasi dan tercatat ada (20)

Try Out SD Pemkab Tulungagung Banyak Kejanggalan KEPALA Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang Dikdas kemudian Kepala UPT Kecamatan memerintahkan semua kepala sekolah sekolah dasar di seluruh Kabupaten Tulungagung untuk membuat jadwal pelaksaan try out kelas 6.

Sedangkan pelaksananya adalah pihak kedua (swasta) yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan.

Pihak swasta tersebut masing-masing dari tiap kecamatan. Ada Intan Pariwara, Airlangga, dan Lyra. Sementara anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada anak didik (orang tua/wali).

Infonya berkisar Rp 20.500

mengajukan usulan melakukan landfill seluas 1,5 hektare. Diperkirakan masih membutuhkan dana Rp 675 juta. Tidak hanya sekadar menguruk, Fauzi menjelaskan Pustu wajib dilengkapi dengan area pasien yang luas.

Pengurukan untuk Pustu Nganjuk yang masuk kota kecil masih dengan metode controlled landfill. Artinya, sampah tersebut diuruk dan dipadatkan kemudian dilakukan penutupan dengan tanah penutup paling tidak setiap tujuh hari.

Namun, lanjut Fauzi, penerapan itu masih mengalami kendala. Sebab, Dinkes tidak memiliki alat-alat berat. Seperti dozer, loader serta exca-

hingga Rp 22.500.

Jadwal pelaksanaan kegiatan try out tersebut juga berbeda di kecamatan lain. Ada yang tanggal 9 Maret 2016, ada yang 14 Maret 2016, ada yang belum melaksanakan sampai informasi ini diterima redaksi, Kamis, (10/3/2016).

Saat dikonfirmasi Kepala UPT Kecamatan Kedungwaru Tulungagung mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan penawaran dari pihak kedua (PT. Intan Pariwara) untuk pelaksanaan kegiatan try out. Karena dipandang bagus dan sudah bersifat digital maka Kepala UPT menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada kepala se-

kolah untuk menerima atau menolak.

Ternyata kepala sekolah sepakat menerima dan biaya dibebankan pada dana BOS sebesar Rp 20.350. Tanpa menyebutkan siapa yang menentukan besaran nominal anggaran serta dasar dari nominal tersebut.

Pernyataan berbeda pada Sabtu 12 Maret 2016 pukul 10.00 WIB dimana Kepala Sekolah Sekolah Dasar Kedungwaru, Drs. Jaelani, M.Pd. mengatakan mendapat perintah untuk melaksanakan try out dengan pihak swasta sudah ditentukan Kepala UPT. Untuk jadwal pelaksanaan adalah pada Senin tanggal 14

Maret 2016. Sedangkan anggaran karena tidak mengikuti rapat koordinasi dengan kepala sekolah yang lain maka Drs. Jaelani, M.Pd. mengatakan bahwa biaya adalah Rp 20.350 per anak, sedangkan asal anggaran masih belum ada keputusan karena menurut petunjuk dari Ka. UPT bisa diambilkan dari dana BOS atau bisa dari Orang Tua/Wali asal ada kesepakatan.

Untuk mendapat informasi yang lebih jelas Drs. Jaelani, M.Pd. menyarankan untuk meminta informasi kepada Kepala Sekolah Sekolah Dasar Boro yaitu Suyono karena dia yang mengikuti rapat koordinasi. hanif

Puskesmas Ponggok.

Responden (20) sasaran di Desa Kawedusan, (Alkhadulilah) semua berjalan lancar, RCA (Rapid Convenience Assesment) di laksanakan se-

rentak pada tgl 22 maret 2016 kemarin, dan di dampingi langsung oleh petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. agung

KEJANGGALAN PELAKSAAN TRY OUT SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN TULUNGAGUNG: 1. Informasi yang bervariasi tentang keputusan menerima atau menolak pelaksanaan Try Out dengan Pihak Ke Dua diserahkan kepada Kepala Sekolah masing – masing (Versi Ka.UPT; sudah ada perintah dari Ka.UPT sedangkan Kepala Sekolah hanya menerima (versi Kepala Sekolah).

2. Besaran nominal @ Rp 20.350,- terlalu besar kalau melihat fisik fasilitas yang diterima masing – masing anak (kertas soal kualitas rendah, alat tulis dan alas tulis).

3. Sudah ada penarikan kepada 20 orang siswa @ Rp 30.000,- (untuk SDN Kedungwaru Tulungagung); sedangkan sesuai keterangan awal masih belum ada keputusan apakah anggaran dari BOS atau dari Orang Tua/Wali.

4. Kepala Sekolah mengakui sudah ada penarikan tapi tidak ada bukti pembayaran hanya berupa catatan di buku. Dengan tanpa beban mengatakan bahwa “ketrucut” dan akan segera dikembalikan.

5. Hanya selang beberapa jam dikonfirmasi tentang penarikan, mengatakan bahwa sudah dikembalikan, tetapi menolak menunjukkan bukti pengembalian.

6. Pernyataan Ka. UPT bahwa mendapatkan penawaran dari pihak ke dua lalu menyerahkan keputusan kepada Kepala Sekolah. Berarti pada saat bersamaan beberapa pihak swasta juga mengajukan penawaran kepada Ka. UPT yang lain, karena masing – masing kecamatan pelaksana kegiatan berbeda-beda. Sungguh merupakan kebetulan atau memang sudah di atur sebelumnya.

Optimalkan Kinerja DPRD Kabupaten Blitar Melalui Pengaduan Masyarakat DALAM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Derah Pasal 149 disebutkan bahwa, DPRD Kabupaten Blitar mempunyai 3(tiga) fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Ketiga fungsi tersebut diimplementasikan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat. Fungsi legislasi atau pembentukan perda dilaksanakan dalam bentuk (a) membahas bersama bupati/walikota dan menyetuju atau tidak menyetujui rancangan perda (b) mengajukan usulan rancangan perda (c) menyusun program pembentukan perda bersama bupati.

Program pembentukan perda

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

memuat dafta rurutan dan prioritas Ranperda yang akandibuatdalam 1 (satu) tahun anggaran.

Sementara fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan terhadap ranperda tentang APBD, yang pelaksanaanya dengan cara (a) membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati berdasarkan RKPD (b) membahas ranperda tentang APBD (c) membahas ranperda tentang Perubahan APBD dan (d) membahas Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD. Sedangkan fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk (a) pengawasan pelaksanaan perda dan peraturan bupati (b) pelaksa-

naan ketentuan perundang undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemenntahan daerah dan (c) pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan oleh Badán Pemeriksa Keuangan.

Menindak lanjuti tugas dan fungsi yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaini fungsi pembentukan perda, DPRD Kabupaten telah menyepakati program pembentukan peraturan daerah untuk diprioritaskan dibahas dalam tahun 2016 sebanyak 30 (tigapuluh) ranperda. (tiga puluh ranperda terlampir).

Menindak lanjuti pelaksanaan pembahas Ranperda tersebut pada masa sidang pertama telah mem-

bentuk empat Panitia Khusus (Pansus) yang berwenang melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Perda).

Masing – masing Pansus Pembahas Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Blitar, Pansus I membahas Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTRK) Perkotaan Kecamatan Sutojayan, PansusII membahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Ranperda tentang Kedudukan dan Penataan Desa.

Sedangkan Pansus III membahas Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa; Ranperda tentang Kerja sama Desa, Ranperda tentang Pembentukan Peratu-

ran di Desa dan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Blitar Nomor’ 10 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

Ditargetkan Pansus DPRD Kabupaten Blitar bisa menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan memiliki keterpihakan yang tinggi kepada masyarakat KabupatenBlitar.

Dalam rangka fungsi anggaran, dalamhalini Badán Anggaran DPRD Kabupaten Blitar bersama Tim Anggaran Pemkab Blitar (TAPD berhasi ltepat waktu dalam pembahasan persetujuan terhadap ranperda tentang APBD mula ipembahasan KUA dan PPAS yang disusun

oleh bupati berdasarkan RKPD, pembahasan ranperda tentang APBD dan pembahasan ranperda tentang Perubahan APBD serta pembahasan Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD. DPRD berharap kerja sama yang harmonis ini bisa terus berjalan dimasa yang akan datang. Dan dalam rangka peningkatan kinerja. Pihaknya juga mengharapkan masukan. saran, pendapat dan kritikan dari semua pihak tidak terkecuali rekanrekan media. Karena semua masukan, sarán, pendapat, dan kritikan tersebut tentunya dalam rangka ikhtiar untuk menciptakan lembaga DPRD Kabupaten Blitar yang lebih aspiratif dan amanah. agung

Kabiro Lingkar Selatan: Roy Alexander (0821 3953 2535) Wartawan Nganjuk: Catur Setiawan, Agus Suhadi, Sjaiful Ichwani S.A Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Hanifudin Dwisatria, Edi Sunarto Wartawan Trenggalek: Setiowati Alamat Redaksi Biro Lingkar Selatan: Jl. Bengawan Solo V/1, Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Nganjuk Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

KEDIRI

11

Edisi 130/ 28 Mar - 03 April 2016

Keren, Penarik Becak dan Ojek Kediri Ngomong Inggris Program kursus English Massive (EMas) diberikan pada penarik becak dan ojek di Kediri agar jika ada turis asing, mereka bisa lebih mudah menawarkan jasanya.

PULUHAN penarik becak serta pengemudi ojek yang biasa mangkal di Stasiun Kediri, Jawa Timur, mengikuti kursus Bahasa Inggris secara gratis yang di selenggarakan oleh Pemerintah Kota Kediri.

Minat untuk menguikuti program kursus English Massive (EMas) itu mereka lakukan agar jika ada turis asing di Kediri, para penarik becak itu bisa lebih mudah menawarkan jasanya.

“Saya sengaja ikut kegiatan ini.

Selain menambah pengetahuan, ketika nanti ada turis bisa mengajukan tawar-menawar ongkos,”

kata Muh Fadil, salah seorang penarik becak, di Kediri, Kamis (24/3/2016).

Ia mengaku, kegiatan pemberian kursus bahasa Inggris ini sangat membantu, terlebih lagi secara cuma-cuma alias tidak dipungut biaya. Fadil dengan rekanrekannya diberikan pelajaran Bahasa Inggris dengan mudah. Mereka juga terlihat sangat antusias mengikuti pelajaran meski usia tak lagi muda.

“Tadi diajari perkenalan serta tawar menawar, yang jelas masalah rupiah,” katanya pria asal Ke-

Pentingnya Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Pada Remaja BANYAK kasus hukum yang melibatkan remaja menjadikan pemerintah Kabupaten Kediri prihatin.

Pemerintah pun menyikapi kejadian dan kasus kenakalan remaja dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang hukum pada pelajar.

Bagian Hukum Kabupaten Kediri mengadakan sosialisasi di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Kediri. Hal tersebut dilakukan agar para remaja bisa sadar dan taat akan aturan dan hukum. Sosialisasi pertama dilakukan di SMKN Negeri I Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Acara digelar Kamis, (10/3/2016).

Dalam sosialisasi tersebut, Setda Bagian Hukum Kabupaten Kediri menghadirkan perwakilan dari Kejaksaan Ngasem Kediri dan Polres. Tema yang diusung penyuluhan serta sosialisasi masalah hukum bagi para remaja dalam menjalani hidup bermasyarakat serta berlalu lintas.

Sunan, salah satu tim dari Bagian Hukum Kabupaten Kediri mengatakan, jika sosisalisasi tersebut bertujuan agar para remaja bisa terhindar dengan masalah hukum yang ada. “Tujuan digelarnya acara ini karena banyak masalah kasus kenakalan yang melibatkan remaja, dan penyuluhan ini berguna untuk mencegah para remaja melanggar hokum,” ungkap Sunan.

Lebih Lanjut Sunan menjelaskan materi yang disampaikan pada remaja diantaranya adalah UU no 21 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan juga uu no 22 tentang lalu lintas, serta UU kesehatan peredaran obat obat an terlarang yang banyak melibatkan para remaja. Untuk materi yang disampaikan kepada anak-anak remaja dilakukan oleh yang mewakili yaitu UU perlindungan anak oleh Kejaksaan sementara itu untuk lalu lintas disampaikan oleh Polres Kediri. Sunan juga menambahkan agenda sosialisasi pada remaja akan rutin dilakukan untuk mengantisipasi remaja terlibat dan patuh dengan Hukum.

Sementara itu Kepala Sekolah SMK 1 Yuliantoro mengaku senang dan puas dengan diadakanya sosialisasi dan penyukuhan tentang hukum pada siswa siswinya. “Saya menyambut gembira dengan agenda pemerintah yang memberikan penyuluhan tentang hukum, dan dirasa agenda seperti ini bisa dilakukan rutin tiga bulan sekali agar anak anak remaja terjauh dari narkoba dan kenakalan remaja,” kata Yuli.

Hal senada juga diungkapkan siswa siswi SMK 1 yang menyambut acara tersebut dan antusias mendengarkan penyuluhan yang disampaikan oleh pihak kejaksaan maupun kepolisian. “Kami sangat senang dengan penyuluhan ini, dan bisa menjadi pelajaran bagi kami akan hukum yang ada,” ungkap. andik_kartika

Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar meninjau pelaksanaan program kursus English Massive (EMas) gratis bagi penarik becak dan ojek, Kamis (24/03/2016).

lurahan Bandarkidul, Kota Kediri itu.

Sementara itu, Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar yang hadir menyaksikan kursus mengatakan,

pendidikan bahasa asing ini diberikan sebagai upaya memberikan bekal masyarakat untuk berkomunikasi, terutama dengan turis manca negara.

“Ini untuk meningkatkan kepasitas masyarakat menghadapi era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Kami paham telat (belajar Bahasa Inggris), tapi kami tetap tidak boleh berputus asa,” katanya.

Mas Abu-sapaan akrab-Abdullah Abu Bajar juga menyampaikan, kursus itu memang diberikan secara gratis oleh pemerintah dengan menghadirkan mentor serta sukarelawan pengajar asal Amerika Serikat.

Untuk sukarelawan terdapat lima yang diperbantukan oleh kementerian pendidikan dan bertempat di Kediri.

“Dilatih untuk ‘speaking’, sebab di sini banyak penarik becak. Biasanya, di stasiun banyak orang asing dan siapa tahu bisa mengantar, dan ini tentunya berdampak pada pendapatan mereka” ujarnya dikutip antara.

Abdullah menegaskan, tidak ada batasan usia bagi mereka yang ingin mengikuti program kursus “English Massive” (EMas) ini. Mereka bisa mendatangi tempat-tempat yang disiapkan untuk kursus.

Kegiatan kursus itu tersebar di seluruh rukun warga (RW) di Kota Kediri. Terdapat 34 titik yang digunakan kegiatan kursus tersebut. Untuk awal ini, kegiatan kursus sudah berjalan di enam kelurahan di antaranya di Kelurahan Balowerti, Ngampel, serta Ngronggo.

Kegiatan kursus itu memanfaatkan salah satu ruangan di area Stasiun Kediri.

Walikota berharap, kegiatan ini bisa dimanfaatkan dengan baik, dan masyarakat bisa mendapatkan pendidikan secara gratis. andik_kartika

PT KAI Daop 7 Gusur Lapak Pedagang Demi Lahan Parkir PT KAI Daop 7 melakukan pengusiran dengan membongkar beberapa warung yang ada di depan Stasiun Kediri, Rabu (23/3/2016). Pembongkaran dikawal ketat pihak kepolisian dan Polsuska. Para warga dan pemilik warung hanya bisa pasrah dan iklas kios dan warungya digusur.

Dengan peralatan seadanya Polsuska dan kuli angkut stasiun membongkar warung.

Sementara itu warga yang dari pagi melakukan sholawatan dan aksi di depan stasiun hanya bisa melihat kios dan warungnya dibongkar.

“Kami iklas kios kami dibongkar anggota dewan saja nggak digubris sama PT KAI apalagi kami rakyat kecil ini,” ungkap Nowo Doso kordinator aksi.

Lebih lanjut pihak warga meminta pada pemerintah untuk memperhatikan nasib rakyatnya jangan hanya main bongkar.

“Kami sebenarnya sudah mengajak PT KAI, pemkot dan dewan untuk berdiskusi namun pihak PT KAI main bongkar saja,” tandas Nowo Doso.

Terpisah, Supriyanto Humas PT KAI dalam keteranganya menjelaskan, bila pihak PT KAI sebenarnya sudah memberikan waktu pada para pedagang yang telah menyewa lahan PT KAI. “Mulai tahun 2011 pihak PT KAI sudah tak lagi memperpanjang kontrak pada mereka dengan alasan mau ada pengembangan dari PT KAI,” kata Supriyanto, Rabu (23/3/2016).

PT KAI juga telah menawar-

Pembongkaran lapak pedagang oleh PT KAI Daop 7.

kan CSR pada warga namun tak ada respon dan juga pihak PT KAI juga telah menawarkan kios pada warga dengan ukuran 5x 3 meter. Hanya saja warga tak mau.

Masih kata Supriyanto, pembongkaran tersebut dilakukan karena lahan parkir yang disewa oleh pihak ketiga kurang luas. “Pihak ketiga meminta lahan parkir yang luas

otomatis kita harus menggusur warung yang ada,” pungkas Supriyanto.

Keterangan dan penjelasan dari pihak PT KAI melalui Supriyanto tersebut dibantah beberapa warga sekitar. “Memang kami ditawari kios oleh pihak PT.KAI dengan ukuran 5 x 3 meter untuk ditempati oleh 10 pedagang yang tergusur, logikanya mana cukup. Sementara itu terkait CSR justru warga yang meminta buat penataan pedagang namun tak dikasih kok sekarang bilang warga tak mengajukan,” kata beberapa warga dalam aksinya.

Untuk diketahui dalam pembongkaran tersebut terdapat 20 kios serta warung yang digusur dan PT KAI tak mau mereka berdagang. andik_kartika

Penggerebekan Pabrik Miras Palsu Bocor, Pelaku Kabur!

Petugas Polresta Kediri menyita miras palsu saat menggerebek.

POLRESTA Kediri gerebek rumah pembuatan minuman keras palsu di Kelurahan Setono Pande, Kecamatan Kota Kediri, Rabu (23/3/2016), pukul 20.00 WIB. Namun pemilik Rumah diduga sudah mendengar

akan digerebek dan lebih dulu melarikan diri. Saat ini pemilik rumah dengan inisial BC telah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kapolres Kediri Kota AKBP Bambang Widjanarko mengata-

kan jika pelaku atau pemilik rumah telah kabur. “Tim Polresta berhasil mengamankan puluhan dos miras palsu dengan berbagai merk. Hanya satu pekerja yang berhasil kabur. Sementara itu otak pelaku pembuatan masih DPO,” kata Bambang di lokasi penggerebekan.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan jika saat ini pelaku dijerat dengan pasal pemalsuan merk dan undang undang pangan karena ancaman kurungan 5 tahun. “Merk yang dipalsu adalah miras jenis vodka dan manssion house bikinan Tangerang serta Bintang Kuntul,” kata Bambang.

Dari keterangan pekerja saat ditanya ternyata kegiatan pemalsuan miras tersebut sudah berjalan kurang lebih dua tahun.

Untuk mengelabui petugas mereka selalu berpindah pindah rumah namun tetap di Kelurahan Setono Pande. “Mereka

selalu berpindah pindah tempat,” kata Kapolresta Kediri.

Sementara itu dugaan bocornya pengerebekan dan otak pelaku berhasil kabur karena sempat tersebar atensi Kapolres melalui sms yang ditujukan pada beberapa Babinkamtibmas yang ada di Kota Kediri. Begini isi sms tersebut: “Para Babin sekedar mengingatkan pastikan di wilayahnya masing2 tidak ada judi dan sabung ayam dan miras, jangan sampai saya/kapolres mendapat laporan dari masyarakat bahwa di daerah tertentu ada judi sejenis apapun yg sangat meresahkan masyarakat babin hrs menguasai wilayahnya masing2 tapi kalau msyrkt sampai lapor saya/kapolres berarti situasinya sdh sangat meresahkan lingkungan dan yg di sayangkan adalah babin tdk tau,jadi apabila ada judi di wilayahnya babin tdk tau Mohon maaf akan dilakukan pergantian.”

Terpisah saat dikonfirmasikan pada Aiptu Bambang Rama Babinkamtibmas Kelurahan Setono Pande membenarkan jika memang produksi miras tersebut sudah lama beredar.

“Iya mas namun sulit dipantau karena selalu berpindah kontrakan rumah ya di lokasi Setono Pande,” terang Bambang saat berada di Stasiun Kediri, Kamis (24/3/2016).

Bambang juga membenarkan jika Polda Jatim pernah melakukan penggerebekan di Kelurahan tersebut lokasinya juga sama.

Dia menambahkan jika produksi miras tersebut tidak setiap hari namun sesuai pesanan.

“Nggak tiap hari produksi namun sesuai pesanan saja. Dan hal itu sudah lama berjalan,” imbuh Bambang yang juga tinggal di Setono Pande gang 1 dan juga menjadi Ketua RW di lingkungan setempat.andik_kartika

1212 Penari Ramaikan Hari Jadi Kabupaten Kediri DALAM memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Kediri ke 1.212.

Tarian Kolosal sebanyak 1212 bakal membuka hari jadi tersebut. Sang Panji menampilkan kebolehannya di area Kawasan Simpang Lima Gumul, Kamis (24/3/2016).

Sebanyak 1212 penari tersebut berasal dari murid Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Kediri. Sebelum sang Panji muncul, para seniman tari lebih dulu menampilkan tarian Panji Gumelar Sasanti. Kemudian dilanjutkan dengan iring-iringan penari yang terdiri anak-anak SMA yang ada di Kabupaten Kediri.

Iring-iringan tersebut meng-

gambarkan tentang Legenda Kleting Kuning, Merah, Hijau, Yuyu Kangkang dan Panji Asmorobangun yang terbagi menjadi 10 kelompok penari.

Setelah itu juga akan ditampilkan sang Bhagawanta Bhari yang akan menyerahkan prasasti Harinjing Kabupaten Kediri.

Keseluruhan tarian tersebut merupakan pembuka dari acara Pameran Pusaka yang digelar di dalam area Terminal Gumul.

Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno yang hadir dalam pembukaan hari jadi tersebut sangat mengapresiasi para seniman tari.

“Saya mengapresiasi tinggi kerja keras anak-anak yang ikut

dalam Tarian Kolosal 1212 Sang Panji ini. Karena melalui tarian tradisional ini, anak-anak ini bisa melestarikan budaya dan menambah minat para generasi muda untuk menjaga budaya Indonesia agar tidak tergerus oleh budaya modern,” kata Haryanti, Kamis (24/3/2016).

Lebih lanjut Bupati mengatakan, jika kegiatan Hari Jadi tersebut berbeda dengan tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa menikmati hiburan tarian. “Kita memberikan ini semua untuk rakyat, perbedaanya terlihat tahun kemarin penjagaan terlalu ketat dan menjadikan masyarakat tak

bisa melihat dengan jarak yang cukup jauh. Namun saat ini kita bebaskan rakyat yang ingin melihat hiburan namun dengan tertib,” imbuh Haryanti.

Sementara itu menurut Sugeng SSn yang berperan sebagai Komponis Tarian Kolosal Masal Sang Panji dalam Hari Jadi Kabupaten Kediri ke 1212 Tahun 2016 ini pihaknya menampilkan penari sejumlah 1212 anak-anak sekolah dasar perwakilan kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri.

Sebelum Tarian Masal Sang Panji tampil, terlebih dahulu muncul penari-penari dari anak-anak SMA yang menarikan

Kemeriahan Hari Jadi Kabupaten Kediri ke 1.212 yang menampilkan tarian kolosal.

Sang Legenda Panji yaitu mulai dari Legenda Kleting Kuning, Merah, Hijau, Yuyu Kangkang dan Panji Asmorobangun yang terbagi menjadi 10 kelompok

penari. “Setelah itu juga ditampilkan Sang Bhagawanta Bhari yang akan menyerahkan prasasti Kabupaten Kediri,” ujar Sugeng. adv/andik_k www.lensaindonesia.com

12

MATARAMAN Edisi 130/ 28 Mar - 03 April 2016

Ibas Sosialisasi RUU Kewirausahaan ke Perajin Batik

Ibas menyambangi perajin batik di Magetan untuk mensosialisasikan RUU Kewirausahaan.

Harapannya mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi generasi muda.

TITIK ketiga dari kunjungan anggota DPR-RI yang berangkat dari daerah pilihan (Dapil) VII Jatim Edhi Baskhoro Yudhoyono, yaitu dengan menyambangi perajin batik yang berada di Desa Pragak, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Senin (21/03/2016).

Dalam upaya untuk menyerap aspirasi dan sosialisasi RUU Kewirausahaan Nasional ini, Ibas sempat berdecak kagum dengan hasil goresan tangan-tangan lembut warga Pragak yang ditorehkan dalam seni batik sehingga menghasilkan karya dengan nilai seni dan ekono-

mis yang cukup tinggi ini.

Cukup lama Ibas dalam mencermati corak batik tradisional khas Magetan ini, bahkan ia pun sempat ikut mencoba mempraktekkan dalam pembuatan batik kelompok usaha yang baru berdiri tiga tahun lalu yang bernama Parangselo ini.

Kelompok usaha ini mencoba untuk mempertahankan kekhasan dan mencari inovasi untuk bisa memunculkan dan mengangkat kerajinan batik khas daerah Parang ini. Bahkan dari empat corak (Simbar Beji, Maskumambang, Sekarjati, dan Lika-Liku Bolu) ini salah satunya adalah asli dari Desa Pragak yang dinamai Simbar Beji.

Dalam kesempatan tersebut, Ibas berpesan kepada para perajin agar bisa membuat inovasi dan meningkatkan mutu sehingga bisa memberikan nilai tambah ekonomis dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pragak.

“Bagus-bagus sekali ini,” ucapnya singkat.

Selain itu, Ibas juga meperhatikan dan sempat mencicipi produk makanan dari kelompok UMKM warga Desa Pragak yaitu krupuk puli(lempeng) dan gethuk lindri.

Ibas memuji karena semua bahan tidak tercampur dengan zat kimia, semuanya alami. “Ini tidak ada yang menggunakan bahan kimia, enak

rasanya,” ucapnya sembari mencicipi produk makanan warga Desa Pragak.

Usai itu, EBY lantas melihat-lihat produk anyaman tas yang terbuat dari bahan baku plastik. Disini ia juga sempat mencoba untuk membuat kerajinan tas anyaman plastik ini. “Susah juga ya ternyata, satu buah ini bisa diselesaikan berapa lama,” tanya Ibas kepada para ibuibu anggota kelompok UMKM Desa Pragak.

Kepada warga Pragak, Ibas berpesan agar terus berusaha untuk bisa meningkatkan usaha ini, karena dengan kuatnya ekonomi kerakyatan, diharapkan akan mampu menjadi penyangga perekonomian nasional “Dengan kewirausahaan ini diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi generasi muda, sehingga nantinya juga akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Apalagi dengan kuatnya perekonomian rakyat nantinya juga akan menjadi penyangga perekonomian nasional,” tegasnya.

Sebelum meninggalkan Balai Desa Pragak, Edhi Baskoro Yudhoyono (EBY) sempat untuk memberikan sejumlah bantuan kepada kelompok UMKM warga Desa Pragak, Kecamatan Parang. arso

Pemakai dan Pemasok Sabu Ponorogo Ditangkap SATRESKOBA Kepolisian Resort (Polres) Ponorogo berhasil mengungkap dan menangkap dua tersangka pemakai sekaligus pemasok narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polres Ponorogo.

Keduanya yaitu MDP (37) warga Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Tonatan, Kecamatan/ Kabupaten Ponorogo dan AEE (33) warga Dukuh Mendalan, Desa Padas, Bungkal, Ponorogo.

Terungkap dan tertangkapnya tersangka bermula dari anggota Reskoba Polres Ponorogo yang berhasil menangkap tersangka pengecer sekaligus pemakai sabu yaituý MDP(37) ýdi sebuah bilik warnet “SS” yang berada di Jl Batoro Katong, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Ponorogo, Selasa (15/03/2016) pukul 01.00 WIB lalu.

Dari tangan tersangka polisi berhasil menyita barang bukti berupa sabu seberat 2,03 gram. Dengan tertangkapnya dan pemeriksaan terhadap tersangka MDP, polisi melakukan pengembangan selama beberapa hari, hingga akhirnya mendapatkan keterangan jika serbuk bening tersebut didapat tersangka dari AEE(33) warga Dukuh Mendalan, Desa Padas, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo.

Tak mau kehilangan buruanya, anggota Satreskoba Polres Ponorogo langsung bergerak ke rumah tersangka AEE. Dari penggeledahan yang dilakukan di rumah tersangka AEE, polisi berhasil menemukan barang bukti (BB) yang cukup mencengangkan,yaitu dengan total

Dua tersangka pemakai sekaligus pemasok narkotika jenis sabu-sabu.

42 gram sabu-sabu.

Dari temuan tersebut tersangka langsung digelandang ke Mapolres Ponorogo bersama temuan barang bukti, untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan.

“Pertama kita tangkap tersangka laki-laki, dan ternyata mendapat barang dari tersangka AEE, maka kita amankan sekalian,”ujar Kapolres Ponorogo AKBP Ricky Purnama kepada awak media saat digelarnya release, Selasa(22/03/2016) di Mapolres Ponorogo.

AEE merupakan resedivis de-

ngan perkara yang sama pada tahun 2010 yang pernah ditangkap Polwil Madiun pada saat itu.

Dari rumah AEE polisi berhasil menyita barang bukti berupa 3 buah buku rekening Bank BCA atas nama dirinya, 1 buku tabungan BRI,1 buku rekening BNI, 1 kartu ATM mandiri dan ATM BRI, uang tunai Rp 300 ribu, 3 buah lakban, 1 timbangan elektrik, 1 pipet kaca, 2 pak plastik klip, 1 lembar kertas bekas bungkus sabu, 1 korek api, dan 1 buah buku catatan, 1 buah paket tujuan YLT beralamat Pakis,

Surabaya berisi 1 botol toner, 1 pot berisi plastik klip yang berisi 1 klip plastik serbuk kristal yang diduga sabu seberat 5,32 gram, 1 plastik klip berisi sabu seberat 22,94 gram, 1 plastik klip berisi sabu dengan berat 3,39 gram, 1 klip plastik berisi sabu seberat 3,00 gram, 1 klip plastik berisi sabu seberat 1,39 gram dengan total seluruhnya adalah 42,04 gram sabu atau jika diuangkan senilai Rp 100 juta.

Selama ini, mereka sudah membuat paket dan siap diedarkan di wilayah Ponorogo.

“Ini sudah menjadi target utama kami, dan Alhamdulilah ini adalah tangkapan daerah yang lumayan cukup besar untuk sekala daerah, kota seperti Ponorogo ini,”kata AKBP Ricky Purnama.

Kapolres juga dengan tegas akan menjerat tersangka dengan Pasal 112 ayat 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika golongan I, dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.

Polisi juga masih terus melakukan penyelidikan dan pengembangan apakah nantinya dari kedua tersangka ini merupakan jaringan dari rutan Medaeng atau tidak, pasalnya suami tersangka AEE saat ini sedang menjalani hukuman dengan perkara narkotika di Rutan Medaeng.

“Kita masih dalami apakah ada kaitanya atau tidak, karena suami tersangka saat ini masih didalam,”tegasnya.

Kini kedua tersangka ditahan dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Ponorogo.arso

Terkendala BK, Restorasi Benteng Pendem Tertunda PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Ngawi rupanya dibuat ‘pening’ dengan rencana restorasi Benteng Pendem atau Van Den Bosch tahun ini berpotensi tertunda. Padahal waktu sebelumnya salah satu destinasi wisata di Kota Ngawi ini sesuai rencananya akan direstorasi untuk mempersiapkan tahun kunjungan wisata atau kerenya Visit Ngawi Year 2017.

Kepastian tersebut tidak lepas dari budget Rp 4,1 miliar sejak awalnya akan diperuntukan pemugaran benteng peninggalan kolonial Belanda itu namun dana tersebut dialihkan ke pos lain. Seperti diketahui, Pemkab Ngawi sekarang ini terkendala realiwww.lensaindonesia.com

sasi Bantuan Keuangan (BK) dari Pemerintah Propinsi (Pemprop) Jatim 2015.

Alasannya secara teknis anggaran miliaran itu secara administrasi tidak diperkenankan untuk restorasi melainkan pembangunan fisik. Meskipun sebelumnya pihak daerah setempat melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparyapura) Ngawi sudah pasang kuda-kuda.

“Bantuan keuangan dari propinsi itu peruntukanya untuk fisik bukan restorasi meski detail engineering design (DED) maupun master plan untuk benteng sudah clear,” terang

Anwar Rifa’I Kepala Disparyapura Ngawi, Kamis (24/03).

Dia akui, wacana restorasi benteng memang sudah digadang-gadang dan menjadi salah satu prioritas dari Bupati Ngawi Budi Sulistyono/Kanang dalam jilid II ini. Akan tetapi tertundanya restorasi benteng yang ada di Keluarahan Pelem pemugaran tersebut juga mendasar hasil koordinasi dengan AE Ngawi I. Di sisi lain ungkap Anwar-panggilan akrbanya, pihak Disparyapura tetap mengambil solusi terbaik untuk melanjutkan rencana restorasi dengan mengambil anggaran dari sumber lain. Sedangkan dana BK tetap

akan dialihkan untuk penambahan sarana dan prasarana Monumen Soeryo dan Waduk Pondok.

“Tentunya ada solusi dengan rencana restorasi itu. Tetapi perlu diketahui dana BK tetap dialihkan untuk perbaikan sarana wisata dua tempat itu,” singkat Anwar.

Lanjutnya, anggaran untuk penambahan fasilitas di Monumen Soeryo tidak kurang dari Rp 2 miliar.

Tentunya langkah itu ujar Anwar juga tidak asal-asalan melainkan mendasar pertimbangan yang ada dimana Monumen Soeryo lokasinya pun cukup strategis ada di sisi Jalan NgawiSolo.didik

Kondisi amphitheater di alun-alun Ngawi.

Disparypura Ngawi Bangun Amphitheater Asal-asalan KEHADIRAN amphitheater yang selama ini ditunggutunggu masyarakat Ngawi sebagai sarana seni dan budaya rupanya harus dipikir ulang.

Mengapa demikian, amphitheater yang dibangun dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) tahun 2015 lalu kini kwalitasnya boleh dicap asalasalan.

Hal tersebut bisa terlihat dari kondisi lantai panggung, dinding atau tembok yang mulai retak padahal amphitheater selama ini jarang dipergunakan untuk pertunjukan seni.

Sesuai catatan dari Dinas Pariwisata, Budaya dan Olahraga (Disparyapura) Kabupaten Ngawi baru sekali amphitheater dipergunakan.

“Sejak awal memang sudah kita ketahui kondisi amphitheater itu memang mengkhawatirkan. Lantai panggung maupun dinding ada yang retak-retak padahal jarang digunakan untuk menggelar pertunjukan seni budaya,” terang Anwar Rifa’i Kepala Disparyapura Kabupaten Ngawi, Rabu (23/03).

Tandasnya, untuk menata ulang atau renovasi amphitheater yang berada di sisi barat Alun-Alun Merdeka bakal digelontorkan anggaran senilai Rp 200 juta. Itu digunakan untuk perbaikan lantai, panggung utama, dan tempat penonton.

Anggaran tersebut diambil dari Sisa Lebih Perhitungan (Silpa) Bantuan Keuangan (BK) Provinsi 2015. Anggaran total yang akan digelontorkan ke

Alun-Alun Merdeka Ngawi tahun ini sebesar Rp 2,3 miliar.

Dia mengatakan, pemeliharaan terhadap fasilitas tersebut diserahkan ke UPT AlunAlun Ngawi. Perawatan dibutuhkan untuk menjaga lokasi pentas seni milik publik tersebut tetap baik. Lantaran mulai tahun ini disparyapura mulai mengkonsep agenda rutin di tempat tersebut.

Disparyapura bekerja sama dengan Dindik Ngawi untuk menjadwalkan pementasan teater antar SMA dan sederajat tiap dua minggu.

Sehingga, pemanfaatan ampitheater lebih dirasakan masyarakat Ngawi. ‘’Kami sudah bicarakan ini dengan Dindik Ngawi,’’ tambahnya.

Selain ampitheater pihak disparyapura akan mengalihkan anggaran Silpa BK Provinsi Jatim 2015 untuk perbaikan fasilitas kompetisi burung. Pasalnya, tanah pada fasilitas tersebut terlalu basah sehingga membuat para penggunanya tak nyaman.

Selain itu, kondisi tersebut juga membuat lahan alun-alun di bagian itu terkesan kumuh.

Selain dialihkan ke alunalun, Silpa BK Provinsi 2015 juga digunakan untuk renovasi fasilitas di Taman Wisata Tawun, Benteng Pendem, Waduk Pondok, dan Museum Trinil. Peningkatan dan rehabilitasi fasilitas-fasilitas wisata tersebut dilakukan untuk menunjang Ngawi Visit Year 2017 yang dicanangkan Bupati Ngawi. didik

Menok Kirim Surat Keberatan ke DPD Golkar Jatim CALON Legeslatif (Caleg) no urut 3 dari partai Golkar yang berangkat dari Dapil II Ponorogo, Menok Endrajati mendatangi DPD Golkar Provinsi Jatim, Sabtu (19/03/ 2016) lalu.

Menok yang merupakan satu-satunya sisa Caleg Golkar, dari 3 orang Caleg (Sukirno, Ali Mufty dan Menok) yang berangkat dari Dapil II Ponorogo merasa keberatan atas pemberhentian sepihak oleh DPD II Partai Golkar Ponorogo dan terkait dengan pengganti antar waktu (PAW) Sukirno yang akan diberikan kepada Endah Wahyuningsih (istri Sukirno) Caleg no urut 8 dari Dapil IV Ponorogo.

“Pertama saya datang untuk menyampaikan surat keberatan tentang pemberhentian saya dan terkait dengan PAW nya Pak Kirno, tanggal 16 Maret diterima sekretariat.

Kemudian disarankan untuk menemui wakil ketua bidang organisasi, yang setelah saya hubungi, saya disarankan untuk datang kembali pada hari Sabtu,”ucap Menok Endrajati saat dikonfirmasi melalui telephone selulernya, Jumat (25/ 03/2016).

Kedatangan Menok Endrajati pada hari Sabtu(19/03/ 2016) lalu, diterima tiga orang pengurus DPD Provinsi Jatim yang salah satunya yaitu Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PG Jatim, Freddy Poernomo. Dalam pertemuan tersebut, Menok menyampaikan semua maksudnya kepada tiga orang pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jatim.

“Dari hasil pertemuan ter-

sebut, DPD Jatim belum bisa memberikan keputusan. Dia masih akan memanggil dan berkoordinasi dahulu dengan DPD II Ponorogo. Sehingga saya disuruh menunggu hasilnya,”urai Menok Endrajati.

Ditambahkanya, dari pengakuan pengurus DPD PG Jatim yang menerima Menok, mereka baru menerima surat pemberhentian dan surat tentang PAW Sukirno yang akan diberikan kepada Endah Wahyuningsih(istri Sukirno) terlampir dalam berkas yang dikirimkan oleh DPD II Partai Golkar Ponorogo beberapa hari sebelumnya.

“DPD Jatim katanya masih akan berkutat pada pemberhentian, karena tentang PAW itu menjadi kewenangan DPD II Partai golkar Ponorogo dan KPU Kabupaten Ponorogo,’ terangnya.

Dijelaskanya, selama ini Menok belum pernah menerima surat persetujuan pengunduran dirinya yang tertanggal 18 November 2013 lalu, disaat dia masih resmi tercatat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dalam pemilihan legeslatif 2014.

Dengan munculnya surat pemberhentian atas dirinya tersebut, menjadikan tanda tanya Menok, karena di dalam DCT Caleg Partai Golkar Dapil II Ponorogo hanya ada tiga orang yaitu dia sendiri (Menok) memenuhi 30 % keterwakilan perempuan, Ali Mufty yang sekarang menjabat ketua DPRD Ponorogo, dan Sukirno yang telah mengundurkan diri karena maju dalam Pilkada serentak Desember 2015 lalu. arso

MADIUN

13

Edisi 130/ 28 Mar - 03 April 2016

Chairul Tanjung akan Bangun Trans Studio di Madiun 7 MARET 2016 silam, Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, mengkonfirmasi bahwa Trans Corp (PT Trans Corporation) akan membangun Trans Studio Mini di Purwakarta. Kini giliran Walikota Madiun, Bambang Irianto, mengungkapkan hal serupa.

Saat Bambang bertemu dengan

bos Trans Corp, Chairul Tanjung, di acara pernikahan putri Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, di Surabaya beberapa waktu lalu, dia mendengar Chairul Tanjung ingin berinvestasi di Madiun dengan pembangunan Trans Studio.

Orang nomor satu di Kota Madiun itu mengaku kaget waktu

Ketua Parade Kabupaten Madiun, Dimyati Dahlan.

Kasasi Ditolak, Ketua Parade Kabupaten Madiun Masuk Bui PENGADILAN Negeri Mejayan Kabupaten Madiun telah menerima petikan putusan kasasi kasus penganiayaan terhadap ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dengan terdakwa ketua Persatuan Rakyat Desa (Parade) Kabupaten Madiun, Dimyati Dahlan.

Dengan begitu saat ini eksekusi terhadap terdakwa yang statusnya telah berubah menjadi terpidana, tinggal menghitung hari. Salah satu staf panitera pidana Pengadilan Negeri Mejayan menjelaskan putusan kasasi nomor 1004 K/Pid/2015 atas nama terdakwa Dimyati Dahlan, telah diterima satu mingu yang lalu, Isi putusan tersebut menolak permohonan kasasi pemohon (Dimyati Dahlan) untuk seluruhnya.

“Isi putusannya, menolak permohonan kasasi pemohon atau menguatkan putusan sebelumnya (Pengadilan Tinggi Jawa Timur). Dengan begitu, MA (Mahkamah Agung) telah memvonisnya selama 3 bulan penjara,” terang staf Pengadilan Negeri Mejayan yang enggan disebut namanya, kepada Lensa Indonesia, Senin (21/3/2016).

Sekedar diketahui, Dimyati Dahlan divonis selama 3 bulan penjara pada (16/1/2015). Tak puas atas putusan pengadilan tingkat pertama, kemudian ia mengajukan banding. Namun majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dalam putusannya nomor 126/PID/2015/PT.SBY, menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Pun demikian dengan Mahkmah Agung. Dalam amar putusannya juga memvonis Dimyati selama 3 bulan penjara.

Kasus ini bermula dari “Sosialisasi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa” di rumah Kepala Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Minggu (5/7/2014).

Karena saat itu masa tenang, Panitian Pengawas Lapangan (PPL) Desa Teguhan, Panwascam Jiwan dan Panwaslu Kabupaten Madiun membubarkan acara tersebut karena ada salah satu narasumber yang menyebut nama Capres tertentu.

Dimyati Dahlan selaku ketua panitia acara tidak terima akhirnya terjadi keributan dan berujung penganiayaan terhadap ketua Panwascam Jiwan, Tri Lestari. dhimaz_adi

mendengar keinginan Chairul Tanjung tersebut.

“Terus terang saya kaget, tercengang saya. Someting, kenapa beliau mau inves kesini. Nggak main-main lo trans studio itu,” kata Bambang dikutip dari rri.co.id.

Bambang meyakini rencana

Chairul Tanjung untuk membangun Trans Studio di Madiun sudah dia pikirkan matang-matang.

Dia menduga lokasi Madiun yang setrategis karena dekat dengan beberapa Kabupaten besar dan satu kota besar (Solo) menjadi alasan kuat Chairul Tanjung akan membangung Trans Studio.

“Yang paling dekat dengan kita itu ada Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Jombang, sampai Solo Jawa Tengah, nanti larinya pasti kesini, dijangkau gampang,” lanjut Bambang.

Adapun untuk lokasi pembangunan Trans Studio bandung,

Pemkot madiun telah menyiapkan lahan seluas 6 hektar di ring road Kecamatan Manguharjo yang sebelumnya disiapkan untuk pembangunan terminal. Sayang Bambang tidak memberikan bocoran kapan pembangunan Trans Studio di Madiun itu akan dimulai. rri

Pengusaha Terkenal ‘Kebal Hukum’ Aniaya Staf Kejaksaan Ponorogo Seorang pengusaha terkenal di Madiun terlibat penganiayaan terhadap staf Kejaksaan Ponorogo saat berada di tempat hiburan.

SETIO Budi Utomo (40) warga Jalan Asahan Mejayan Kabupaten Madiun akhirnya diciduk oleh petugas Satreskrim, Polres Madiun Kota, Senin (21/3/2016). Tertangkapnya pengusaha terkenal di Mejayan itu terkait laporan dari Al Khurniawan Muhammad (33) warga Klorogan Kabupaten Madiun yang men-

jadi staf Kejaksaan Ponorogo.

Khurniawan menjadi korban penganiayaan dari Setio Budi Utomo.

Dari keterangan petugas, Setio Budi Utomo yang terkenal dengan sebutan Budi OKB (Orang Kaya Baru) diringkus di rumahnya dan tanpa perlawanan. Selama ini Budi OKB dikenal sebagai pengusaha

yang kebal hukum. Mentangmentang punya banyak relasi, dia sering menyalahi aturan dengan seenaknya, termasuk menganiaya dengan menyuruh anak buahnya.

Kasus penganiayaan ini terjadi pada selasa (15/3/ 2016) lalu di salah satu tempat hiburan yang berada di jalan Bali, Kota Madiun.

Penangkapan Budi OKB sendiri dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim, Polres Madiun Kota, AKP Masykur, rabu (22/3/2016).

Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim, Polres Madiun Kota, AKP Masykur, menurutnya dirinya tidak berani membe-

rikan komentar tanpa ijin dari Kapolresta Madiun AKBP Agus Yulianto.

“Yang jelas tersangka masih dalam pemeriksaan mas, untuk lebih lanjut saya tidak berani memberikan komentar harus seijin Kapolres dulu,” jelas AKP Masykur kepada Lensa Indonesia, Rabu (22/ 3/2016).

Dari informasi yang didapat Lensa Indonesia, petugas sudah menyita rekaman CCTV di tempat hiburan malam tersebut. Dari rekaman itu, terlihat tidak hanya Budi OKB saja yang melakukan penganiayaan, namun juga dua orang lainnya yang

diduga adalah centeng dari budi OKB. Menurut petugas yang tidak mau disebutkan namanya ini menambahkan, pengusaha yang dekat dengan pejabat dan penguasa di wilayah Madiun ini terancam dijerat dengan pasal 170 KUHPidana tentang penganiayaan, dengan ancaman 7 tahun penjara.

Selain itu pihak Budi OKB sudah mengajukan penangguhan tahanan. Dari pantauan Lensa Indonesia, banyak para pejabat dan pengusaha bertandang ke Polresta semenjak Budi OKB ditahan. dhimaz_adi

Gerombolan Copet Dituntut 4 Bulan Penjara

Gerombolan copet berjamaah disidang di Pengadilan Negeri Mejayan.

PENGADILAN Negeri Mejayan Kabupaten Madiun, Jawa Timur gelar kasus pencopetan ‘berjamaah’ dengan terdakwa Jafar Sodiq Cs, asal Candisari Semarang, Jawa Tengah, dengan agenda tuntutan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Mejayan, Inda Putri, menuntut terdakwa Jafar Sodiq dan tiga rekannya, masing-masing selama 4 bulan penjara dipotong selama dalam tahanan.

“Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan dipotong selama terdakwa ditahan”, kata JPU Inda Putri, dalam tuntutannya.

Untuk diketahui, rombongan copet ini tertangkap saat melaku-

kan aksinya di Alun-Alun Mejayan Kabupaten Madiun ketika sedang diadakan pengajian dengan pembicara Habib Syeh Assegaf, 11 Desember 2015, lalu. Saat melakukan aksinya, mereka menyamar dengan memakai baju gamis agar tak dicurigai sebagai pencopet.

Tapi polisi lebih jeli dari mereka.

Mereka ditangkap dengan barang bukti uang tunai dan beberapa handphone milik korban.

Atas tuntutan ini, para terdakwa langsung mengajukan pledoi (pembelaan) secara lisan. “Minta keringan majelis Hakim. Saya punya keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga,” rengek terdakwa di hadapan majelis hakim yang diketuai Endang Sri G.L. Usai terdakwa menyampaikan pledoi secara lisan, sidang ditutup dan ditunda Rabu (30/3) pekan depan dengan agenda putusan. dhimaz_adi

Bunuh Mahasiswi, Kuli Divonis 18 Tahun

Yatimin saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Mejayan.

PENGADILAN Negeri Mejayan Kabupaten Madiun, Jawa Timur, menggelar Sidang kasus pembunuhan mahasiswi Keperawatan dengan terdakwa Yatimin alias Tonggeng (28), warga Desa Sumberejo Kecamatan/Kabupaten Madiun, dengan agenda pembacaan vonis (putusan) oleh majelis hakim.

Menurutnya, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Fitria Kumala Sari sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pembunuhan Berencana. Karena dakwaan primer telah terbukti, maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsider pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.

“Mengadili, menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Fitria Kumala Sari. Oleh karenanya, menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 18 tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp.7500,” kata ketua majelis hakim, Halomoan Sianturi, dalam amar putusannya.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sendhy P, menuntut terdakwa dengan pidana selama 16 tahun penjara.

Karena vonis hakim lebih tinggi dari

tuntutan JPU, berarti hakim menggunakan hak Ultra Petita (vonis lebih tinggi dari tuntutan) dalam putusannya, Rabu (23/3/2016).

Atas putusan ini, JPU langsung menyatakan menerima. Sedangkan terdakwa melalui penasehat hukumnya, Jonathan D Hartono, menyatakan pikirpikir. Karena menurutnya, vonis Ultra Petita ini sangat memberatkan. “Masih ada waktu 7 hari untuk menyatakan sikap. Kita pikir-pikir dulu. Sangat berat vonis itu bagi klien saya,” kata Jonathan, kepada wartawan usai sidang.

Sekedar diketahui, 18 Oktober 2015 lalu masyarakat Kabupaten Madiun digemparkan oleh penemuan mayat perempuan tanpa identas di dalam hutan Desa Pajaran Kecamatan Saradan.

Setelah dilakukan penyelidikan oleh polisi, korban adalah Fitria Komala Sari.

Setelah berhasil mengungkap identitas korban, polisi berusaha keras untuk mencari tahu siapa pelaku pembunuhan itu. Tidak lebih dari satu minggu, polisi berhasil mengungkap pelaku dan menangkapnya.

Pelaku adalah Yatimin, seorang kuli bangunan yang juga pacar korban.

Setelah ditangkap, pelaku mengaku membunuh karena korban terus mendesak minta pertanggungjawaban. dak www.lensaindonesia.com

14

OTONOMI Edisi 130/ 28 Mar - 03 April 2016

Mensos: Kasus Perceraian di Jawa Timur Tertinggi se Indonesia

Pangarmatim Laksamana Muda TNI Darwanto menyambut 100 preman peserta Bintahwil.

Koarmatim Bekali 100 Mantan Preman Dalam Program Bintahwil SEBANYAK 100 mantan preman dan pengangguran, Senin (21/3/2016) mendapat pembinaan dan ketahanan wilayah (Bintahwil) di Makoarmatim. Acara ini dibuka langsung oleh Pangarmatim Laksamana Muda Darwanto.

Para mantan preman dan pengangguran ini bakal mendapat pembinaan selama satu bulan ke depan.

Mereka akan dibekali tentang ketahanan dan juga pengetahuan dalam berbudi daya.

Pangarmatim Laksamana Muda TNI Darwanto mengatakan, Bintahwil 100 orang peserta dari kalangan preman dan pengangguran ini sesuai perintah Panglima TNI. “Kami (TNI) berada pada sektor keamanan, yang mana sangat berpengaruh terhadap perekonomian.

Mereka ini kami angkat dan dilatih menjadi pioneer sektor keamanan dan budi daya,” terangnya.

Menurutnya, pembekalan Bintahwil tersebut adalah salah satu langkah nyata TNI untuk mengurangi angka kejahatan serta mengembalikan para mantan preman tersebut pada posisi yang lebih layak di tengah masyarakat.

“Pada prinsipnya tidak ada manusia yang ingin berbuat kejahatan. Tak jarang mereka ini beraksi karena faktor keadaan telah memaksa,” tambahnya.

Langkah awal yang dilakukan TNI AL ini mendapat respon positif dari para mantan preman. Setidaknya sudah ada 267 orang yang mendaftarkan diri ikut program Bintahwil. “Kami ambil 100 dulu dan harus berhasil agar dapat menjadi contoh bagi yang lain,” papar Laksamana Muda Darwanto.

Mantan orang nomor satu di Kolinlamil Koarmatim ini berharap, ke depannya dapat rutin memberikan pembekalan kepada para mantan preman.

“Bila setiap bulan ada 100 yang kami beri pembekalan dalam prigram Bintahwil, maka dalam 1 tahun terdapat 1200 orang sebagai pembela negara,” rofik pungkas Laksamana Muda Darwanto.

Pengunjung diskotek diamankan petugas BNNP Jatim dalam razia.

Razia BNNP Jatim, Pengunjung Diskotek Triple X Positif Konsumsi Ineks PETUGAS gabungan BNNP Jatim dan Satpol PP Surabaya menggelar razia Bersih Narkoba (Bersinar) di diskotek kelas bawah, Stadium dan Triple X, Kamis (24/3/2016) malam hingga Jumat (25/3/2016) dinihari.

Razia dengan target pengguna Narkoba ini tak mendapatkan pengunjung yang positif Narkoba di Diskotek Stadium di kompleks Ruko Kebon Bibit, RMI, Bratang. Namun di Diskotek Triple X di kompleks Ruko Kedungdoro, dua pengunjung pria yang tes urinenya positif mengkonsumsi Narkoba jenis ineks langsung diamankan petugas BNNP Jatim.

Masing-masing Choirul Anwar (19) dan Rosidi (17), keduanya asal Desa Tanaong, Arosbaya, Bangkalan, Madura.

Tak hanya itu, dua cewek yang diduga purel freelance di Diskotek Triple X ikut diamankan petugas Satpol PP Surabaya karena tak bisa menunjukkan kartu identitas.

Dalam pemeriksaan sementara di lokasi, kedua pemuda yang hasil tes urinenya kedapatan positif mengkonsumsi ineks itu mengaku tak pernah menggunakan Narkoba. “Sebelum kesini tadi saya minum obat batuk sachet Pak,” dalih kedua tukang cuci motor di kawasan Kranggan ini memelas.

Namun petugas BNNP Jatim tetap bersikukuh untuk membawa kedua pengunjung Diskotek Triple X itu ke kantor BNNP Jatim JL Ngagel Madya V. “Hasil tes urine kamu terbukti positif mengkonsumsi ineks. Jangan berbohong,” ujar salah satu petugas.

Sementara dua cewek yang nyambi sebagai purel freelance di Diskotek Triple X itu dibawa ke markas Satpol PP Surabaya Jl Jaksa Agung Suprapto, untuk dilakukan pendataan dan selanjutnya dikirim ke rofik Dinas Sosial, Keputih, Surabaya.

SANGAT memprihatinkan. Tingkat perceraian di Jawa Timur (Jatim) ternyata tertinggi di Indonesia.Bottom of Form “Ya memang sangat mengejutkan, sekaligus memprihatinkan. Sebab, Jatim ini ternyata nomr satu di Indonesia untuk tingkat perceraiannya,” kata Mnteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, Minggu

(20/3/2016).

Dia menjelaskan, angkat perceraian di Jatim itu mencapai 47 persen. Kondisi itu, dinilai Khofiah yang juga Ketua Umum Muslimat NU ini, sangat memprihatinkan.

Menurut Khofifah, penyebab tingkat perceraian yang tinggi itu karena ketahanan keluarga yang rentan. “Akar persoalannya adalah kefakiran. Jadi penyebabnya ma-

salah ekonomi,” tegas dia.

Konsekuensi dari kondisi itu selalu timbul cekcok.

Keharmonisan keluarga menjadi hilang dan sirnah.

Sehingga, bermuara pada perceraian.

Akibat selanjutnya, terang dia, anak yang menjadi korban. Sehingga, mereka kehilangan figur idola dalam keluarganya.

Makanya, papar dia,

Muslimat NU terus berjuang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu dilakukan lewat pendidikan usia dini, koperasi (ekonomi) Kesehatan dan lain sebagainya.

“Karena itu mari bersatu demi Indonesia damai dan sejahtera. Semua itu harus dimulai dari tingkat paling kecil, yaitu keluarga,” papar aji_dewa_roisky nya.

Khofifah Indar Parawansa.

Seragam Baru PNS Pemprov Jatim Sesuai Gaya Baju Jokowi Pemprov Jatim sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 5,2 miliar untuk pengadaan seragam baru bagi para PNS-nya.

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bakal segera menjalankan Permendagri Nomor 6 Tahun 2016 serta Pergub Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan seragam baru Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Saat ini Pemprov Jatim sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 5,2 miliar untuk pengadaan seragam baru bagi para PNS-nya.

Asisten IV Bidang Administrasi Umum, Mujib Affan mengungkapkan, anggaran tersebut ini masih hitungan kasar dimana jumlah PNS berjumlah sekitar 21.000 orang ditambah 7000 pegawai honorer.

“Anggaran ini untuk pembelian kain putih sebagai bahu atasan saja yang akan dibagikan kepada seluruh pegawai kita (Pemprov). Ini sesuai dengan Permendagri ditambah Pergub Nomor 16 Tahun 2016, maka kami yang membelikan kain untuk para PNS tersebut,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (25/03/

2016) Menurtnya, meskipun telah muncul hitungan kasar, tapi anggaran tidak dapat menggunakan anggaran APBD tahun ini. Sehingga pemakaian anggaran ditetapkan saat P-APBD 2016. Maka, seragam baru ini baru akan dapat dipakai saat telah turun dana pembelian seragam dari P-APBD nanti.

“Dalam waktu dekat ini Pak Sekda (Sekdprov Jatim Akhmad Sukardi) akan menyebarkan Surat Edaran (SE) yang isinya setiap pegawai yang sebelumnya telah memiliki baju putih dan bawahan gelap diperbolehkan untuk mengenakannya dihari yang sebelumnya telah ditentukan,” tegasnya.

Ia menegaskan pengadaan seragam baru yang masuk dalam anggaran APBD ini hanya khusus seragam atasan saja, sedangkan bawahannya harus berwarna gelap dan ini disediakan sendiri oleh para PNS. “Bawahan kan mereka yang beli sendiri, warnanya

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla memakai kemeja putih dengan saku di sebelah kiri.

tidak harus hitam yang penging gelap,” tambahnya.

Seperti diketahui, model seragam baru bagi PNS ini menyeseuaikan dengan gaya baju Presiden Jokowi yang sering dipakai sehari-hari, yakni atasan kemeja putih dengan bawahan warna gelap.

Model baju ini hampir sama seperti kemeja yang tersebar di pasaran dengan kancing di depan dan saku di kiri.

Pemakaian seragam baru tersebut juga sesuai jadual harinya. Untuk Senin PNS

menggunakan seragam model “keki” (seragam khas PNS warna cokelat), sedangkan Selasa mengenakan batik, Rabu menggunakan seragam ala Jokowi putih dan gelap.

Sementara Kamis dan Jumat mengenakan batik.

Selain itu, terdapat penambahan simbol PNS, dimana jika PNS golongan IV terdiri dari berwarna emas, PNS golongan III berwarna perungu, dan PNS golongan II berwarna perak. Sementara untuk pejabat struktural terdapat

garis merah yang mengelilingi badge.

Peraturan tentang sergam baru ini hanya berlaku bagi PNS umum, sedangkan PNS yang mengenakan seragam khusus seperti Dinas Perhubungan, PNS di Rumah Sakit Daerah ataupun Satpol PP tetap menggunakan seragam seperti biasanya yang mereka kenakan. Untuk PNS di kabupaten/kota dapat menyesuaikan sendiri setelah Pemprov melaksanakan peraturan sarifa tersebut.

Bupati Mirna Bagi 3.000 Nasi Bungkus

Bupati Kendal Mirna Annisa membagi nasi bungkus.

RATUSAN warga Kendal, Jumat petang, berebut makanan dan minuman yang disajikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal dalam kegiatan tasyakuran dan pesta rakyat. Sebanyak 3.000 paket makanan dan minuman se-

perti nasi bungkus, sate ayam, bakso, serta es buah dan lainnya habis diserbu masyarakat kendal.

Makanan dan minuman yang sudah dikemas ini disediakan untuk dibagikan kepada warga sebagai bentuk

syukur Pilkada berjalan lancar dan memilih pemimpin yang baru. Jajanan ini berasal dari pedagang kaki lima yang kerap mangkal di alun-alun Kendal.

Warga langsung berebut mengambil makanan dan mi-

numan, meski panitia sudah meminta warga untuk duduk dan akan dibagikan. Sesaat setelah Bupati Kendal Mirna Annisa membagikan nasi warga-pun gerak berebut menuju meja tempat makanan yang sudah tersedia.

Aksi saling dorong dan berebut mewarnai kegiatan, tasyakuran dan pesta rakyat Kendal ini. Banyak warga yang tidak mendapatkan makanan dan harus kecewa. ‘’Saya tidak kebagian nasi, hanya mendapat es buah,’’ kata Yoga salah satu warga yang sudah datang ke lokasi alun-alun Kendal sejak pukul 15.00.

Sementara pengunjung lain justru tidak mendapatkan makanan maupun minuman sama sekali. Dia justru hanya melihat sekrumun orang berebut nasi, karena kalah cepat oleh warga lainnya. ‘’Saya ke satu meja sudah habis, saat berlari ke meja lainnya, ternyata juga sudah habis. Jadi saya tidak mendapat jajanan tersebut,’’ungkap Ponco warga lainnya.

Bupati Mirna Annisa mengatakan, tasyakuran sebagai bentuk syukur atas berlangsungnya Pilkada Kendal yang aman, lancar, dan damai.

Hal itu merupakan anugerah dari Allah Swt. Warga supaya

tetap menjaga persatuan dan kekompakan supaya Kendal selalu dalam situasi kondusif selama lima tahun ke depan. ‘’Kendal harus terdapat perubahan yang baik. Saya mengajak masyarakat untuk membangun Kendal bersamasama,’’ tuturnya.

Kabag Humas Pemkab Kendal, Heri Wasito, menambahkan, tasyakuran tersebut digelar selama dua hari, yakni Jumat-Sabu (11-12/3) di Alun-alun Kendal. Hal itu karena banyaknya permintaan masyarakat agar digelar selama dua hari. Kegiatan Sabtu yakni kesenian tradisional berupa barongan dan seni lainnya. Kesenian itu digelar mulai siang hari dan berakhir hingga sore.

Sore hari disambung dengan kegiatan makan bersama kembali. Sementara pada malam hari kembali digelar hiburan yang telah disiapkan panitia. ‘’Warga yang kemarin belum sempat datang, hari ini bisa datang ke alun-alun untuk menyemarakkan tasyakuran tersebut. Pengadaan makanan dan minuman itu kami menjalin kerja sama dengan para PKL yang sehari-hari berjualan di kawasan alunalun dan sekitarnya,’’ jelasnya. eko www.lensaindonesia.com

OTONOMI

15

Edisi 130/ 28 Mar - 03 April 2016

Kades Jombang Ditangkap Basah Anak WIL saat Asik Indehoi di Hotel Seorang oknum kepala desa yang diduga selingkuh digerebek oleh anak selingkuhan sedang berduaan di kamar hotel.

TERTANGKAP basah sedang berduaan di kamar hotel, seorang oknum Kepala Desa (Kades) yang diduga selingkuh digerebek oleh anak selingkuhan, Selasa (22/03).

Oknum Kades yang digerebek adalah Sum, Kades Cangkring

Ngrandu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang dan WI (43), yang merupakan warganya sendiri dan masih tetangga, Rabu (23/03/ 2016).

Menurut keterangan, penggrebekan oknum kepala desa yang

diduga selingkuh tersebut berawal saat anak selingkuhan kades mengetahui ketika ibunya masuk ke salah satu hotel di jalan Cempaka, Desa Kepuh Kembeng, Peterongan, Jombang. Dan ternyata benar sang ibu keluar dengan pria lain yakni Kadesnya sendiri.

Menurut Kapolsek Peterongan AKP M Amin, mengatakan memang telah diperiksa atas laporan dugaan perselingkuhan di salah satu hotel. Saat penggerebekan itu bermula ketika anak WI tak se-

ngaja melihat kendaraan ibunya ketika jalan-jalan di wilayah Peterongan. Saat itu, mobil Honda CRV milik sang ibu terparkir di pelataran sebuah hotel kelas melati.

Curiga atas mobil yang dikendarai ibunya. Lalu ia membuntuti ke dalam kamar hotel. Saat berada di dalam hotel tersebut benar bahwa ibunya berada di situ dengan Kades. Mengetahui hal tersebut, sang anak dan mereka terjadi cek cok mulut dan gaduh, sehingga menarik beberapa pengun-

jung hotel lain dan warga yang tak jauh dari lokasi.

Salah seorang warga akhirnya menghubungi pihak kepolisian.

Tak lama petugas dari Polsek Peterongan tiba di lokasi. Sum dan WI serta anaknya diamankan ke mapolsek untuk dimintai keterangan.

Ia menjelaskan dari pemeriksaan sementara yang kami lakukan, keduanya mengaku tengah melakukan transaksi utang piutang. Namun, proses penyidikan

kasus dugaan perselingkuhan ini tetap akan berlanjut. Selain mengamankan keduanya, beberapa barang bukti turut diamankan petugas saat penangkapan itu.

Sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara tersebut antara lain sprai, bill hotel, dan juga handphone (HP) milik keduanya. Saat ini kasus tersebut di limpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Satreskrim Polres Jombang,” pungkasnya. obi

Produktif, Lapas Kendal Menjadi Percontohan

Bupati Nyono Suharli saat panen raya di Jombang.

Panen Raya di Jombang Gunakan Mesinisasi DIRJEN Kementan dan Bupati Jombang Nyono Suharli melakukan panen raya di Desa Palrejo, Kecamatan Sumobito, Jombang, Sabtu (19/3).

Panen raya juga dihadiri anggota DPR RI komisi IV Surya Alam dan beberapa kelompok tani di wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Bupati Jombang, Nyono Suharli mengaku jika sebelumnya panen raya memang ada rencana dijadwalkan dihadiri Presiden RI bapak Jokowi.

Namun, ada sesuatu hal sehingga beliau tak bisa hadir dalam panen raya di Jombang, ada kegiatan peresmian jalan tol Sumo (surabaya mojokerto) di Mojokerto.

Panen raya yang dilakukan Dirjen Kementan dan Bupati tak menggunakan alat manual.

Melainkan semua dilakukan dengan alat mesin mulai dari mesin penanam hingga mesin pemanen padi. Saat dijalankan mesin pemanen tersebut hanya butuh waktu lima menit padi terkumpul di wadah mesin dan batangnya roboh terpisah dengan sendirinya.

“Alat mekanik ini bantuan dari pemerintah pusat untuk kelompok tani di Jombang. Dengan mekanisasi tersebut, bisa menghemat biaya operasional produksi petani hingga 15 persen.

Jadi, mekanisasi alat pertanian tersebut sangat membantu petani,” ujar Nyono di lokasi panen raya.

Sementara itu, anggota komisi IV DPR RI, Suryo Alam mengatakan bulog harus bisa melakukan penyerapan gabah petani secara maksimal. Dengan melakukan jemput bola ke para petani. Maka para petani tidak akan menjual gabahnya kepada para tengkulak. Sehingga harga jual gabah tetap sesuai dengan HPP. Dan harga jual ke tengkulak jauh dari HPP. obi

NARAPIDANA yang menjalani masa hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) harus diberikan ketrampilan kerja agar nanti setelah keluar tidak terjerumus dalam kejahatan dan masuk penjara lagi.

“Para nara pidana khususnya mereka yang sudah hampir bebas perlu dibekali kemampuan kerja, sehingga sewaktu sudah bebas dari penjara, mereka bisa mengaplikasikan ilmunya dan tidak kembali berbuat kejahatan yang berujung balik ke jeruji besi,” ungkap Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly saat mencanangkan Lapas Terbuka kelas IIB Kendal menjadi lapas produktif.

Lapas produktif ini merupakan langkah nyata Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan bekal ketrampilan kepada Narapidana. Dikatakan, jumlah napi saat ini mencapai sekitar 123 ribu. Mereka merupakan angkatan kerja, sehingga jika memang bisa diajak bekerja kenapa tidak diberdayakan. Hal itu bertujuan saat

mereka sudah bebas dari penjara, bisa mengaplikasikan ilmunya di masyarakat.

Di sekitar Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal ini terdapat lahan subur sekitar 107,5 hektare dan dimanfaatkan untuk tambak udang dan perkebunan seperti buah naga, kelengkeng, jambu, hingga mangga.

“Para pengusaha di sekitarnya juga siap membantu memberdayakan para napi yang segera bebas. “Jika ini bisa dimanfaatkan, saya berharap saat keluar, napi mempunyai bekal seperti bagaimana cara beternak udang maupun sektor perkebunan,” imbuhnya.

Dia menyatakan, terus berupaya agar lapas bisa memproduksi produk tertentu dengan mengembangkan potensi di masing-masing sumber daya yang ada di sekitarnya. Lapas harus dapat mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki atau memanfaatkan asetnya secara maksimal.

Namun, itu semua bisa lakukan jika bekerja sama dengan berbagai pihak, baik peme-

Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mencanangkan Lapas Terbuka kelas IIB Kendal.

rintah daerah maupun swasta.

Selain itu dia juga mengingatkan untuk meningkatkan sumber daya dan aset-aset yang dimiliki. “Saya berharap jika setelah keluar mantan napi bisa bekerja dan mempunyai penghasilan, setidaknya akan mengurangi jumlah napi di dalam penjara. Dengan begitu penjara tidak akan overload” jelasnya.

Sedangkan Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama

Kemenkumham, Effendy B Perangin menambahkan, Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal dicanangkan menjadi lapas produktif atau lapas industri untuk wilayah Jawa Tengah. Hal itu sesuai target Kemenkumham, yakni tiap provinsi memiliki satu lapas untuk pelaksanaan program ini.

“Kerja sama ini memberikan keuntungan, karena tenaga kerja diambil dari warga bi-

naan dan warga binaan mendapat keterampilan sebagai bekal hidupnya setelah bebas,” tuturnya.

Sementara Bupati Kendal Mirna Annisa mengatakan, Pemkab akan membantu semaksimal mungkin pihak lapas untuk mengembangkan Lapas terbuka ini menjadi lapas produktif. “Selama bermanfaat untuk masyarakat banyak khususnya narapidana Pemkab akan membantu,” ujarnya.

Wagub Jateng Heru Sudjatmoko menambahkan, banyak permasalahan yang terjadi di dalam lapas, baik itu lapas yang overload hingga peredaran narkoba yang dikendalikan di balik jeruji besi. Sebagai aparat pemerintah, pihaknya sangat prihatin dengan kondisi tersebut. Oleh karena itu, pemerintah akan ikut memikirkan bagaimana mewujudkan lapas yang produktif.

“Membekali napi yang hampir bebas dengan kemapuan bercocok tanam maupun bertambak bisa menjadi salah satu solusi,” kata dia. eko

Dana Partai Raib, Wakil Ketua DPRD Probolinggo Dicopot WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo dari Partai PKB Ahmad Musayyib Nahrawi dicopot dari jabatannya. Dia dinilai tidak mampu mempertanggung jawabkan keuangan partai senilai Rp 400 juta lebih selama menjadi pimpinan dewan.

Pencopotan politisi asal Kecamatan Paiton ini berdasarkan surat keputusan (SK) DPP PKB nomor 13316/DPP03/VI/A.1/III/2016 tentang Penetapan Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Probolinggo Periode Tahun 2014-2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa tertanggal 16 Maret 2016.

Dalam surat yang ditandatangi oleh Ketua Umum PKB A Muhaimin Iskandar dan Abdul Kadir Karding, Musayyib digantikan oleh rekannya Lukman Hakim.

Menurut Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo Abdul Malik Haramain, pencopotan Musayyib dikarenakan yang bersangkutan tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Utamanya dalam me-

nyampaikan kepentingan PKB, karena pimpinan dewan merupakan kepanjangan tangan DPC dan sebagai jembatan dengan masyarakat.

“Sebagai kepanjangan partai politik, fungsi itu tidak dijalankan dengan baik. Dalam rapat dan koordinasi yang dilaksanakan partai, yang bersangkutan tidak pernah merespon, Kami sudah mengevaluasi kinerjanya,” ujar Malik Haramain sapaan akrabnya, seusai menyerahkan SK pencopotan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Proboling-

go, Kamis (24/3/2016).

Selain itu, alasan kedua adalah dugaan penyalahgunaan keuangan partai yang selama ini tidak jelas kegunaanya, Uang partai yang dipermasalahkan diperkirakan lebih dari Rp 400 juta rupiah.

Dana partai itu berasal dari iuran anggota DPRD asal PKB sebesar Rp 200 juta dan dana bantuan partai senilai Rp 200 juta lebih.

Pria yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini, mengatakan pihaknya sudah berusaha meminta

penjelasan kepada yang bersangkutan terkait dana itu.

Karena rencananya, uang yang dipegang oleh Musayyib akan dipergunakan untuk membangun Kantor DPC PKB yang baru.

“Keberadaan dana itu tidak jelas dan pak Musayyib yang paling bertanggung jawab, Sampai detik ini, tidak mendapatkan laporan apapun, keterangan apapun, kejelasan apapun dari pak musayyib untuk mengembalikan dana itu. Kami mempertanyakan loyalitas dia kepada PKB,” katanya. and

Pemkot Probolinggo Launching Kampung KB PEMERINTAH Kota Probolinggo melalui badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, melaunching kampung keluarga berencana (Kampung KB) bersamaan dalam gelaran cangkrukan dan ajang wadul tahun 2016 yang digelar di kelurahan pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Kamis (17/3/2016).

“Momen launching kampung KB dilatar belakangi tingginya jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia saat ini menempati posisi keempat terbanyak didunia setelah amerika serikat dan pengendalian penduduk menjadi perhatian serius

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA

sehingga dicanangkan program kampung keluarga berencana,” kata Sohwan Tohari, Kepala Badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana Pemerintah Kota Probolinggo.

Masih menurut mantan kepala dinas catatan sipil dan kependudukan tersebut bahwa program kampung keluarga berencana bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan terkendalinya pertumbuhan penduduk. “Launching kampung KB yang digelar saat ini merupakan yang pertama dan akan diikuti di masing-masing kecamatan sekota probolinggo,” ujarnya.

Sementara Dwi Listia Wardani selaku perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur mengungkapkan rasa terima kasih pada pemerintah kota probolinggo atas dukungan sehingga pengendalian dan pertumbuhan penduduk sudah cukup baik.

“Kita perlu mengendalikan pertumbuhan penduduk, mari kita sukseskan program ini dengan dikendalikannya pertumbuhan penduduk. Jangan sampai terjadi pernikahan dini yang nantinya dapat melahirkan anak yang kurang sehat, untuk itu mari kita lahirkan generasi yang berkwalitas melalui program keluarga beren-

cana,” ungkapnya.

Sedangkan Walikota Rukmini Buchori dalam sambutannya berharap dengan adanya launching Kampung KB dapat ditidak lanjuti dengan adanya komitmen mulai dari aparatur tingkat bawah hingga atas dalam melaksanakan dan mensosialisasikan program keluarga berencana.

“Kontrolsepsi harus diberikan secara gratis bagi masyarakat kurang mampu dan yang mampu harus ikut program KB mandiri dan program ini harus sukses serta masyarakat harus mempunyai kesadaran yakni memiliki sedikit anak namun sejahtera,” harapnya. an/adv

Pemkot Probolinggo saat melaunching Kampung KB.

Kabiro Kediri: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan)

SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014 WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

www.lensaindonesia.com

16

METROPOLIS Edisi 130/ 28 Mar - 03 April 2016

Golkar DPRD Surabaya Menolak Total Peredaran Mihol Keputusan Golkar yang menolak peredaran minuman keras di Kota Surabaya merupakan bagian dari ihtiar politik amar makruf nahi munkar. Namun internal partai pohon beringin itu bergejolak.

ANGGOTA Pansus Raperda Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol (minol) DPRD Kota Surabaya, Binti Rohmah mengklarifikasi sikapnya yang berubah saat pembahasan Raperda Minuman Beralkohol.

Semula, Pansus ini mendukung pembatasan dengan mengizinkan peredaran di Supermarket dan Hypermarket serta area tertentu lainnya, yakni di hotel, restoran dan bar, namun saat ini Pansus malah menolak total peredaran minuman beralkohol.

Anggota Fraksi Partai Golkar ini mengungkapkan, bahwa voting awal dimana dirinya bersama lima orang anggota lain dari enam anggota Pansus Raperda Mihol menyatakan mendukung pembatasan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan, Peredarandan Penjualan Minuman Beralkohol masih merupakan proses pembahasan.

“Endingnya saat rapat pleno diputuskan itu (menolak peredaran),” terangnya.

Menurut Binti Rohmah, Pansus Raperda Mihol telah sepakat untuk melakukan diskresi dengan melarang peredaran minuman alkohol. Keputusan itu diambil setelah pihaknya mendengarkan aspirasi beberapa elemen masya-

rakat melalui public hearing.

“Dari Publik Hearing itu mendorong kita untuk diskresi total,” tandasnya.

Binti Rohmah menegaskan, sikapnya mendukung pelarangan mihol sesuai dengan sikap Fraksi dan partainya. Plt Ketua DPC Partai Golkar M. Alyas mengakui, sikap anggota pansus Raperda Mihol dari Fraksi Partai golkar yang mendorong pelarangan peredaran selaras dengan sikap partai. “Fraksi Partai golkar harus sesuai aspirasi masyarakat,” terangnya Menurut mantan anggota DPRD Surabaya ini, keputusan Golkar yang menolak peredaran minuman keras di Kota Surabaya merupakan bagian dari ihtiar politik amar makruf nahi munkar. “Namun, bagaimana persoalan nantinya di (rapat) paripurna dan gubernur, itu persoalan lain,” katanya.

Sementara sejumlah pengurus DPD II Partai Golkar Kota Surabaya kecewa dengan Pelaksana Tugas (Plt) DPD II Partai Golkar Surabaya, M Alyas. Penyebabnya, keputusan mendukung pelarangan total Raperda pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol diklaim sebagai keputusan partai.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya, Lego Darwanto menuding pernyataan M Alyas yang mempengaruhi keputusan

Plt Ketua DPD II Partai Golkar Surabaya M. Alyas dan anggota Pansus Rapersa Minol DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Golkar, Binti Rohmah.

anggota Fraksi Golkar di Pansus Raperda Mihol bukan sikap partai.

Selama ini, kata Lego, partai belum mengeluarkan keputusan resmi perihal Raperda Mihol yang digodok di Komisi B DPRD Surabaya. Bahkan rapat internal mengenai Mihol belum menghasilkan keputusan apapun.

“Beberapa kali rapat fraksi dan partai belum menghasilkan keputusan apa-apa, rapat terakhir kita deadlock,” ungkapnya kepada wartawan di ruang Fraksi Golkar DPRD Surabaya, Rabu (23/03/ 2016).

Lego pun menilai M Alyas telah melakukan kebohongan publik dengan mengklaim keputusan

anggota Pansus Raperda Mihol dari fraksi Golkar Binti Rochmah yang mendukung pelarangan total merupakan keputusan partai.

Dia menegaskan, pernyataan Alyas sebagai keputusan sepihak.

Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Surabaya Asrofi menambahkan, pernyataan Alyas illegal dan liar. Sebab, keputusan itu berpotensi memperuncing konflik di internal pengurus partai berlambang beringin lebat ini. Bahkan, sebagai pengurus, Asrofi mengaku kecewa berat terhadap M Alyas.

Menurutnya, keputusan anggota fraksi harus berdasarkan persetujuan bersama internal partai.

Mekanisme ini belum pernah di-

lakukan selama ini. Seharusnya, Binti Rochmah sebagai anggota pansus mihol melapor ke ketua fraksi Golkar. Dari fraksi kemudian dibawa ke tingkat partai untuk dirapatkan bersama. “Di partai dibahas secara internal. Kemudian arahan partai ini nanti turun ke fraksi dalam bentuk berita acara partai,” terangnya.

Dia menegaskan, partai belum menerima draft raperda pengendalian dan pengawasan mihol dari fraksi Golkar di dewan. Partai bisa melakukan perundingan bersama setelah ada bahan yang dibahas. Alih-alih mengambil sikap, DPD Golkar Surabaya belum mengetahui persis rapeda mihol.

“Jadi keputusan resmi partai belum ada ya. Kalau memang Alyas mengaku sudah ada keputusan partai, silahkan tunjukkan buktinya.

Setiap kali kita rapat selalu ada bukti tanda tangan,” ungkapnya.

Pengurus pleno DPD Golkar Surabaya Bidot Suhariyadi mengancam M Alyas, dan Binti Rochmah akan dilaporkan ke komisi informasi publik (KIP). Ancaman ini akan dilayangkan jika keduanya tidak meminta maaf secara terbuka karena telah melakukan pembohongan publik.

“Kalau tidak mencabut pernyataannya, kita akan lapor ke KIP, karena partai belum ambil sikap,” wan tandasnya.

Lahan pertanian di Surabaya.

Tergerus Proyek Real Estate, Lahan Pertanian Surabaya Menyusut PERLAHAN namun pasti, lahan pertanian di Surabaya terus menyusut. Dalam 4 tahun terakhir ini terjadi penyusutan hingga 300 hektar. Dikhawatirkan 20 tahun ke depan, sudah tidak ada lagi areal pertanian di kota Pahlawan.

Lahan pertanian di Surabaya sudah banyak terhimpit dengan banyaknya pemukiman dan sentra niaga. Di kawasan Ketintang, sawah dibebaskan untuk perumahan mewah. Kondisi yang sama terjadi di Kecamatan Lakarsantri dan Kecamatan Sambikerep.

Sawah dan ladang yang produktif tersebut sekarang berdiri kompleks perumahan mewah milik PT Ciputra. Bahkan sebagian tanah produktif tersebut sudah dikuasai pengembang. Karena masih ada yang belum dibangun, warga di sana akhirnya memanfaatkan untuk ditanami holtikultura.

Mengantisipasi hal itu, Dinas Pertanian Pemkot Surabaya mengawal pengolahan 200 hektar lahan tidur untuk dipersiapkan sebagai lahan pertanian.

Kepala Dinas Pertanian Justamadji mengatakan, lahan pertawww.lensaindonesia.com

nian terus menyusut. Bahkan, setiap tahunnya penyusutan lahan mencapai 75 hektar, untuk kebutuhan pembangunan perumahan maupun apartemen dan hotel. Sebab, Surabaya saat terus memperkuat sebagai kota dagang dan kota jasa.

Lanjut Justamadji, lahan pertanian tinggal 1.400 hektar. “Dan setiap tahun terjadi penyusutan 75 hektar. Jika tidak dipertahankan, maka 15 hingga 20 tahun ke depan, bakal habis,” tegas Justamadji Menurut dia, sebagian lahan yang masih tersisa sekarang ini sudah dikuasai pengembang.

Berhubung belum dibangun oleh pengembang, kata dia, maka lahan pertanian tersebut masih bisa dimanfaatkan warga sekitar untuk ditanami berbagai tanaman, dari padi hingga holtikutura.

Apalagi kondisi di lapangan, saluran irigasi teknis sudah tidak ada. Kebanyakan sawah yang tersebar di sebagian Surabaya Timur, Surabaya Barat dan Selatan kebanyakan adalah tadah hujan.

Untuk mempertahankan luasan yang masih tersisa, pihak-

nya sedang melakukan pengkajian. Tujuannya jika dimungkinkan ada payung hukum untuk mempertahankan areal pertanian di tengah gencarnya pembangunan pemukiman dan sentra niaga yang terus menggerus luasaan lahan pertanian.

“Sayangnya dalam RTRW 2014, dikatakan areal pertanian pangan berkelanjutan adalah nol.

Makanya kami akan koordinasi dengan Bappeko untuk bisa mencari celah agar nantinya dibuatkan raperda agar areal pertanian yang masih tersisa itu bisa dipertahankan,” katanya.

Meski dengan luasan yang tak seberapa, ia menambahkan musim tanam 2016 ini, pihaknya mematok 1.900 hektar. Artinya, petani bisa menanam lahan pertaniannya ada yang satu kali hingga 3 kali pertanian. Sedangkan produksi padi sebanyak 9000 ton pertahun.

“Jika melihat dari jumlah produksi, tentu tidak seimbang dengan jumlah penduduk Surabaya yang mencapai hampir 3 juta.

Makanya beras banyak dipasok wan dari luar daerah,” katanya.