Koran Lensa Indonesia Edisi 132

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

Edisi 132/ 11 - 17 April 2016

Istri Ahok Terseret Kasus Suap Reklamasi Teluk Jakarta Anindya N. Bakrie.

Franciscus Welirang.

Djoko Soegiarto Tjandra.

Chairul Tanjung.

Riza Chalid.

Erick Thohir.

Rachmat Gobel.

Muhammad Aksa Mahmud.

Sandiaga Uno.

Laksamana Sukardi.

James Riady.

Skandal Panama Papers Melibatkan Orang-orang Superkaya Indonesia Dalam dokumen Panama Papers secara mengejutkan menyebut ada 899 orang Indonesia dan perusahaan ternama memiliki perusahaan cangkang di beberapa kawasan surga pajak.

PENGGUNA Twitter maupun Facebook ramai pemberitaan tentang Panama Papers. Apa itu Panama Papers? Panama Papers merupakan kebocoran dokumen terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dokumen ini berisi orang-orang superkaya yang suka

mengemplang pajak. Melalui dokumen ini bisa dilihat identitas para pengemplang pajak tersebut.

Dokumen ini terdiri atas 11,5 juta file dari database Mossack Fonseca—yang merupakan firma hukum yang mengurusi bebas pajak terbesar keempat yang berbasis di

Panama.

File-file ini berisi tentang bagaimana orang-orang terkenal dan kaya raya seperti pesepakbola Lionel Messi menyembunyikan kekayaannya dari kewajiban membayar pajak.

Kebocoran besar dokumen rahasia mengungkapkan bagaimana orang-orang kaya dan berkuasa menggunakan tax havens untuk menyembunyikan kekayaan mereka.

Nama besar seperti Presiden Rusia Vladimir Putin, striker Barcelona Lionel Messi hingga bintang film Jackie Chan masuk ke

ADIK ipar Ahok, Sunny Tanuwidjaja diduga ikut terlibat dalam kasus suap reklamasi pantai di teluk Jakarta.

Istri Gubernur DKI Jakarta, Veronica Tan pun keseret kasus yang membelit mantan Ketua Komisi D M Sanusi.

Nama Sunny sebelumnya disebut oleh kuasa hukum M Sanusi, Krisna Murti. Ia mengatakan, bahwa Sunny merupakan adik ipar Ahok. “Iya, ada orang dekat DKI-1. Bukan staf khusus atau staf ahli. Dia itu masih keluarganya. Adik ipar dia itu,” kata dia.

Krisna bahkan mengatakan, anggota keluarga yang disebut-sebut bernama Sunny Tanuwidjaja itu sebagai pihak yang menjembatani pihak ekskutif, pengusaha, dan DPRD DKI Jakarta terkait penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

“Kaitannya begini. Dari gambaran BAP-nya Bang Uci (Sanusi), saya bisa menyim-

pulkan, jadi kelihatannya tuh antara eksekutif atau pihak Pemda membahas Raperda dengan pengusaha itu sepertinya si Sunny ini yang atur, dia yang mangakselerasikan.

Dia juga yang masuk ke DPRD. Semacam koordinator lapangannya lah,” paparnya.

Krisna menuturkan, Sunny lah yang mengatur pertemuan antara pihak APL dengan kliennya. Termasuk menyampaikan pesan-pesan dari Ahok.

“Jadi ada komunikasi antara Bang Uci dengan dia, dengan si Sunny itu. Kapasitas Suni itu sepertinya mewakili dari pada DKI-1. Ya ada beberapa poin-poin lah dalam perubahan-perubahan atau pasal berapa pasal berapa.

Saya juga kurang paham Raperda itu,” kata Krisna.

Tak hanya Krisna, mantan wakil gubernur DKI Prijanto yang juga bekas lawan Jokowi-Ahok dalam Pilkada DKI lalu, Baca: Istri... Hal 7

dalam dokumen itu.

Dokumen itu menunjukkan bagaimana Mossack Fonseca telah membantu klien mencuci uang, menghindari sanksi dan menghindari pajak. Perusahaan itu mengaku telah melakukan operasi tercela selama 40 tahun dan tidak pernah didakwa dengan pidana.

Baca: Orang... Hal 7

Kabar Baik untuk Koruptor, Enkripsi WhatsApp Kini Tak Bisa Disadap KPK

Dua pendiri WhatsApp, Jan Koum dan Brian Acton.

AWAL pekan ini, WhatsApp mengumumkan hal yang penting.

Aplikasi messaging yang dimiliki Facebook itu mengatakan telah menyelesaikan penerapan enkrip-

si end to end pada seluruh layanan mereka. Dengan selesainya enkripsi itu, maka seluruh pesan, video dan gambar yang muncul di WhatsApp maka tidak bisa disadap

lagi oleh pihak ketiga.

Bahkan WhatsApp sendiri akan kesulitan untuk menyerahkan rekaman data penggunanya ke pihak yang berwajib, karena sistem enkripsi end-to-end dirancang agar tidak bisa dibobol oleh pembuatnya sekalipun.

Apa dampaknya bagi Anda? Dengan sistem enkripsi ini, pengguna WhatsApp tentunya tidak perlu mengkhawatirkan privasi mereka.

Pemerintah juga akan sulit untuk memata-matai Anda, karena semua pesan yang dikirimkan merupakan kumpulan kode yang akan sulit dibaca.

Kode tersebut hanya kan bisa dibaca di perangkat penerima pesannya, sehingga pihak ketiga secara otomatis tidak akan bisa menyadap percakapan di WhatsApp. Pengumuman soal selesainya

enkripsi itu disampaikan oleh dua pendiri WhatsApp, Jan Koum dan Brian Acton dalam blog perusahaan.

“WhatsApp telah mengutamakan data dan komunikasi yang Anda pakai seaman mungkin. Dan hari ini, (Selasa 5 April 2016) kami bangga untuk mengumumkan bahwa kami telah menyelesaikan pengembangan teknik yang membuat WhatsApp terdepan dalam melindungi komunikasi privat Anda, yaitu full end to end enkripsi,” tulis keduanya.

Pendiri WhatsApp itu mengatakan enkripsi adalah hal yang penting bagi pengguna.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) didampingi isteri Veronica Tan.

Baca: Kabar... Hal 7

Jutaan Nyawa Manusia Berada di Tangan Orang-orang ini

Yang Paling Ditakuti Petugas Air Traffic Controller Saat Radar Mati Cara kerja ‘tidak biasa’ petugas ATC telah menyelamatkan jutaan nyawa manusia. Namun satu hal yang mereka takuti, yakni ketika radar mati. Satu-satunya cara ya menggunakan non radar secara imajiner dan komunikasi radio.

SUATU profesi yang tidak biasa. Sebaliknya profesi ini menjadi luar biasa apabila berhasil menjalaninya tanpa cacat. Itulah profesi para petugas Air Traffic Controller (ATC).

Nyaris dari kita tidak mengetahui cara kerja mereka. Maklum selama ini mereka hanya bekerja www.lensaindonesia.com

di belakang meja. Namun jika kita melihat meja kerja mereka, tentu akan membuat keder. Pasalnya cara kerja ‘tidak biasa’ itu telah menyelamatkan jutaan nyawa manusia.

Ya, fungsi petugas ATC selama ini menjadi pengatur lalu lintas di udara. Mereka memberikan laya-

Petugas Air Traffic Controller saat berbincang di sela-sela Munas keVI IATCA di Surabaya, beberapa waktu lalu.

nan pengaturan lalu lintas untuk pesawat udara sehingga dapat mencegah antarpesawat terlalu

dekat satu sama lain, mencegah tabrakan antarpesawat udara dan pesawat udara dengan rintangan

yang ada di sekitarnya selama beroperasi.

ATC juga berperan dalam pengaturan kelancaran arus lalu lintas, membantu pilot dalam mengendalikan keadaan darurat, memberikan informasi yang dibutuhkan pilot (seperti informasi cuaca, informasi navigasi penerbangan, dan informasi lalu lintas udara).

Tidak mudah memang. Setidaknya dibutuhkan ketahanan fisik dan mental yang kuat. Seorang ATC haram hukumnya melakukan kesalahan.

Berbincang dengan Lensa Indonesia di sela-sela Musyawarah Na-

sional (Munas) ke-VI Indonesia Air Traffic Controllers Association (IATCA), 6-8 April 2016, di Surabaya, Kamis (7/4/2016), Mas Rian, petugas ATC dari Bandara Soekarno-Hatta mengatakan, “Setiap petugas harus mengatur banyak rute pesawat yang lalu lalang di udara. Tidak gampang. Perlu konsentrasi tinggi. Salah sedikit akibatnya fatal. Makanya, pekerjaan ATC sudah diatur sesuai standard penerbangan. Kami bekerja di bawah pressure karena itu ritme kerja sudah diatur sedemikian rupa,” urai Mas Rian.

Baca: Yang... Hal 7

BISNIS

2

Edisi 132/ 11 - 17 April 2016

Paramount Land Bangun Neo Portico Residences & Commercial PARAMOUNT Land kembali luncurkan dua produk inovatif untuk investasi, yakni ‘NEO PORTICO’ produk yang memadukan konsep residences dan commercial yang terletak di kawasan prestisius, jantung Kota Gading Serpong dikelilingi pusat perkantoran, mal, pusat hiburan dan bersebelahan dengan ARA Center serta ‘FITTO@Amarillo Village’, produk hunian berbagai fungsi.

Aryo Tri Ananto, Direktur Paramount Land, mengatakan, NEO PORTICO Residences & Commercial memiliki multifungsi yang mengakomodasi kebutuhan tempat tinggal baik bagi para mahasiswa dan karyawan di sekitar Kota Gading

Serpong dan sebagai tempat usaha bagi konsumen.

“NEO PORTICO terdiri 4 lantai + semi basement untuk parkir dan pengelolaan gedung. Ground floor untuk area komersial, dan lantai 1-3 untuk hunian yang berfungsi sebagai rumah indekos. NEO PORTICO terdiri dari 22 unit di lantai 1 dan di lantai 2 – 3 masing-masing terdiri dari 44 unit per lantai,” papar Aryo dalam keterangan pers yang diterima Lensaindonesia.com, Kamis (07/04/2016).

Ervan Adi Nugroho, Presiden Direktur Paramount Land juga menyampaikan, mengutip survei property affordability sentiment index

GM Tanjung Perak, Joko Noerhudha membuka acara Raker Tahun 2016.

Pelindo III Pertajam Daya Cium Peluang Bisnis PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) menggelar Rapat Kerja Pelindo III Pelabuhan Tanjung Perak mulai 1 hingga 3 April 2016 kemarin di Tretes mengambil tema Towards a Sustainable Port with Outstanding Services yang maksudnya menuju pelabuhan berkesinambungan dengan layanan yang prima.

Di kesempatan tersebut, Pelindo III mengundang motivator tamu Hendrik Lim, untuk memotivasi seluruh peserta raker agar mampu terus memiliki kinerja optimal dengan selalu mengedepankan layanan maksimal.

“Pelindo III perlu memiliki daya ‘Endus’ (daya penciuman) dalam rangka menghadapi era persaingan. Utamanya, untuk mencium peluang-peluang yang datang. Oleh karena itu, Pelindo III perlu memiliki keunggulan (value creation) di dalam menjalankan bisnisnya. No value creation no business,’’ ucap Hendrik Lim dalam keterangan tertulis yang diterima Lensaindonesia.com, Kamis (07/ 04/2016).

Agar menjadi perusahaan yang berdaya ‘Endus,’ lanjut Hendrik, diperlukan penyeimbanan antara manajemen dan entrepreneur. Manajemen merupakan proses seperti kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), administrasi, kesiapan fasilitas dan lainnya. Sedangkan, entrepreneur merupakan upaya atau kesigapan guna menangkap peluang bisnis. ’’Keduanya memiliki pakem yang berbeda. Manajemen sebagai proses. Sedangkan, entrepreneur adalah endus, bidik dan tangkap,’’ papar Hendrik.

Hendrik menambahkan, untuk memenangkan persaingan, Pelindo III perlu mengetahui kebutuhan para konsumennya, termasuk diantaranya kendala atau permasalahan dari para konsumen.

Dengan demikian, Pelindo III mampu menemukan peluang bisnis untuk melayani konsumen lebih baik. ’’Semoga dengan acara raker ini dapat menumbuhkan rasa kebersamaan sekaligus kekompakan di dalam mencapai target perusahaan ke depan,’’ ujar Joko Noerhudha, General Manager Pelindo III Pelabuhan Tanjung Perak.

Para peserta raker diikuti oleh seluruh pejabat struktural di lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak mulai dari General Manager, para Deputi, para Manager, Asman dan Supervisor. Acara Raker yang dimulai pada tanggal 2 April 2016 diisi dengan presentasi dari masing-masing divisi.

Presentasi meliputi capaian 2015, program kerja 2016 dan permasalahan. Kemudian, pada malam harinya, para peserta mengikuti gala dinner dengan hiburan pentas seni dari masing-masing divisi. Keesokan harinya, para peserta diajak untuk eld ikut out bound.

UKM Tenun dan Batik Jatim Gelar Pameran Tingkat Nasional www.lensaindonesia.com

2015 yang dilakukan salah satu situs jual beli rumah menunjukkan bahwa prospek properti untuk tumbuh masih cerah.

“Dari hasil survei tersebut menunjukkan bahwa keinginan untuk bisa memiliki rumah tetap tinggi, ditambah lagi adanya paket kebijakan pemerintah yang memutuskan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final menjadi 0,5% dan BPHTB menjadi maksimal 1%.

Untuk transaksi REIT (Real Estate Investment Trust) akan menjadi stimulus bagi pengembang untuk memperoleh alternatif pendanaan yang kompetitif, tandas Ervan. hafidz

Neo Portico, produk yang memadukan konsep residences dan commercial yang terletak di kawasan prestisius, jantung Kota Gading Serpong.

Yahoo dan Google BUT, Facebook dan Twitter Masih Rep Office Negara-negara G20 telah menjadikan ‘Digital Economy’ menjadi isu penting di samping keterbukaan informasi.

DIGITAL economy menumbuh-kembangkan bisnis raksasa berbasis teknologi informasi, dan menjadi sumber penerimaan pajak di berbagai negara.

Mengendus potensi besar ini, negara-negara G20 telah menjadikan ‘Digital Economy’ menjadi isu penting di samping keterbukaan informasi.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro dalam paparan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (6/ 4/2016).

Indonesia sebagai salah satu negara yang mulai sadar akan potensi besar ini sigap dan berbenah, utamanya soal perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi secara on-line. “Bagaimana perlakuan pajak untuk perusahaan-perusahaan yang kita kenal beroperasi secara online, seperti Google, Twitter, Facebook, dan Yahoo?” tutur Bambang.

Sebelum menggali potensi pajak dari keempatnya, Bambang mengatakan, DJP Kemenkeu terlebih dahulu memperjelas status raksasa bisnis tersebut, apakah sudah berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT) ataukah sekadar kantor perwakilan alias representative office (rep office).

Sejak 2009, Yahoo telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang sebagai badan hukum dalam negeri dengan status Penanaman Modal Asing (PMA).

Ketika menjalankan usahanya, PT Yahoo bertindak sebagai dependent agent dari Yahoo di Singapura.

“Sehingga sesuai dengan Pasal (2) Ayat (5) huruf (N) UU PPH, dia berstatus BUT. Kemudian ditetapkan sebagai BUT Yahoo Singapore Pte Ltd Indonesia. Penghasilan yang diterima oleh Yahoo Singapura yang bersumber dari Indonesia misalnya jasa perikla-

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro.

nan menjadi penghasilan BUT Yahoo Singapore Pte Ltd Indonesia sesuai dengan pasal 5 ayat 1 UU PPH,” jelas Bambang.

Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan secara khusus oleh Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Khusus, untuk memastikan bahwa Yahoo sudah melaporkan semua jasa periklanan yang dia dapat dari Indonesia, meskipun statusnya sebagai Yahoo Singapore Pte Ltd.

Hasil pemeriksaan ini dimanfaatkan untuk kroscek apakah pembayaran pajaknya sudah benar.

Bambang menuturkan, sama halnya dengan Yahoo, Google juga sudah terdaftar sebagai badan hukum dalam negeri, di KPP Tanah Abang III dengan status PMA sejak 15 September 2011. Google juga sebagai dependent agent Google Asia-Pasifik di Singapura.

“Sehingga sesuai dengan Pasal (2) Ayat (5) huruf (N) UU PPH dia berstatus BUT. Penghasilan yang bersumber dari Indonesia termasuk iklan, harusnya menjadi penghasilan dari PPH kita. Ini sedang dilakukan pemeriksaan khusus oleh Kanwil DJP Jakarta Khusus,” terang Bambang.

Twitter sudah tercatat di KPP Badan dan Orang Asing tetapi hanya sebagai ‘rep office’ dari Twitter Asia-Pasifik.

Twitter baru terdaftar sebagai ‘rep office’tahun lalu, tepatnya 22 April 2015.

Bambang menuturkan, dalam menjalankan usahanya Twitter ini bertindak sebagai dependent agent dari Twitter Asia-Pasifik di Singapura.

Adapun penghasilan yang

diterima Twitter Asia-Pasifik Singapura yang bersumber dari Indonesia termasuk iklan, akan menjadi penerimaan pajak Indonesia.

“Artinya menjadi bagian dari penerimaan pajak kita.

Untuk memastikan itu sedang dilakukan pemeriksaan khusus oleh Kanwil DJP Jakarta Khusus. Jadi Twitter ini ceritanya hampir sama dengan Yahoo. Bedanya kalau Yahoo sudah PT. Kalau ini dia hanya ‘rep office’ dari Twitter AsiaPasifik,” kata Bambang.

Sama halnya dengan Twitter, Facebook juga sudah terdaftar di KPP Badan dan Orang Asing, namun hanya sebagai ‘rep office’ dari Facebook di Singapura. Facebook terdaftar sebagai ‘rep office’ di Indonesia sejak 10 Februari 2014.

“Dalam menjalankan usahanya, Facebook bertindak sebagai dependent agent dari Facebook Singapura. Penghasilannya otomatis termasuk jasa periklanan, seharusnya masuk menjadi bagian dari PPH kita. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan khu est/ sus,” ucap Bambang. kom

Cukup Rp 3.300 Pelanggan XL Dapat Asuransi Kesehatan

Penyerahan manfaat santunan Asuransi Kecelakaan Diri Mega-XL Proteksi Diri di kantor Regional PT. Asuransi Umum Mega Surabaya.

PT Asuransi Umum Mega besut produk “Mega-XL Proteksi Diri guna menangani kecelakaan diri bersifat mikro.

SEJUMLAH pengusaha tenun dan batik asal Jawa Timur bakal menggelar pameran tingkat nasional bertema “Tenun, Craft dan Batik Nusantara”. Pameran akan digelar di Grand Ballrom Dyandra Covention Center, Surabaya pada 4-8 Mei 2016 mendatang.

Direktur CV Vigar Abadi Cemerlang Andi Eka Syahputra mengatakan, pihaknya sengaja mengambil tema itu agar pemerintah memperhatikan industri kerajinan tenun dan batik di Indo-

“Mega-XL Proteksi Diri” direalisasikan PT. Asuransi Umum Mega melalui kerjasama dengan PT. XL Axiata Tbk (XL) berperan

nesia. Batik merupakan warisan budaya nusantara yang harus dijaga dan dilestarikan “Kami menyelenggarakan even ini karena berharap pemerintah memperhatikan UKM yang ada di Jatim, khususnya kerajinan tenun dan batik yang menjadi salah satu basis UKM,” katanya, Rabu (06/04/2016).

Ia melanjutkan, ide untuk menggelar pameran batik itu memang tercetus sejak setahun lalu yang berawal ketika Peme-

sebagai saluran distribusi (distribution channel) yang memudahkan calon tertanggung memperoleh layanan dan manfaat program asuransi kecelakaan diri ini.

Selain untuk melengkapi proteksi terhadap para konsumen, PT. Asuransi Umum Mega juga kenalkan produk baru “Mega-XL Sehat”. Produk ini merupakan asuransi kesehatan yang mencakup perlindungan santunan rawat inap akibat DBD/Typhus.

“Pembayaran santunan ini merupakan bukti dan komitmen dari PT Asuransi Umum Mega bersama XL dalam memberikan pelayanan yang baik sekaligus melakukan edukasi dan sosialisasi akan pentingnya asuransi

rintah Kota (Pemkot) Kediri ingin menghidupkan kampung tenun yang ada di daerahnya.

“Dari adanya permintaan itu kita menangkap memang perlu ada perhatian agar UKM yang memproduksi tenun dan batik ini bisa mengenalkan produknya kepada masyarakat di Jatim, Indonesia hingga mancanegara,” tegas Andi Eka. Pihaknya berharap dengan terselenggaranya pameran itu nantinya bisa menggugah kesa-

dalam hal ini asuransi mikro sebuah perlindungan yang dapat memberikan solusi keuangan serta memiliki manfaat yang dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya”, Luthfi Yahya, General Manager Marketing PT. Asuransi Umum Mega di depan para wartawan di Surabaya, Kamis (07/04/2016).

Di kesempatan yang sama, Liedya Andayani, General Manager Sales XL East1 mengatakan, “Mega-XL Proteksi Diri” menyediakan perlindungan asuransi kecelakaan diri kepada pelanggannya dengan cara semudah mengisi pulsa telepon genggam. Cukup dial *123* 4567# di ponsel, selanjutnya ikuti instruksi yang muncul para pengguna XL akan memperoleh

daran pemerintah dan masyarakat untuk lebih mencintai produk lokal. Warisan budaya berupa kain tenun dan batik itu harus dijaga agar tidak dicuri negara lain.

“Jangan sampai warisan budaya ini nantinya malah diakui pihak lain,” ujarnya.

Selain itu, dalam pameran tersebut juga menargetkan transaksi mencapai Rp 3 miliar, baik dari pembeli lokal di Jatim, luar pulau bahkan skala internasional. Ia menambahkan, sampai saat ini

asuransi kecelakaan diri.

“Dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 20.000.000,(dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk “Mega-XL Sehat” akan memperoleh santunan rawat inap DBD/Typhus maksimum sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),” tandas Liedya.

Para pelanggan yang ingin memanfaatkan program ini akan dikenakan premi sebesar Rp 3.300,- untuk Mega XL Proteksi Diri dan Rp 4950,- untuk Mega XL Sehat, dan berhak memperoleh perlindungan selama 30 hari. Seluruh masalah klaim dan complain akan langsung ditangani oleh kantor cabang dan kantor penjualan PT. Asuransi Umum Mega. eld

dari 160 stan yang tersedia sudah 60 persen yang terisi.

Peserta pameran tenun dan batik tersebut tak hanya berasal dari Jawa Timur saja, namun juga diikuti oleh sejumlah pengusaha dari beberapa daerah seperti Solo, Jakarta, Cirebon dan Lasem. Mereka ada yang ikut secara mandiri dan bekerjasama dengan instansi pemerintah seperti BUMN, BUMD serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota sarifa (Pemkot) se-Indonesia.

SOSOK

3

Edisi 132/ 11 - 17 April 2016

Suyoto Berantas Korupsi Pakai Sistem ‘Telanjang’ ala Bojonegoro Sebanyak 1.000 open data di Indonesia, 300-nya ada di Bojonegoro. Namun Suyoto punya triknya.

BOJONEGORO pernah menjadi daerah paling miskin di Pulau Jawa sampai era tahun 90-an. Korupsi pegawai negeri sipil (PNS) di sana pun tak kalah parahnya.

Terakhir, tahun 2008 Bojonegoro mempunyai 80 persen jalan rusak dan utang proyek sebesar Rp350 miliar. Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat itu Rp840 miliar.

Sebanyak Rp600 miliar APBD untuk membiayai 12 ribu PNS dan pegawai honorer.

Di keadaan seperti itu, Suyoto terpilih menjadi bupati, dia tahu keadaan Bojonegoro parah. Di awal kepeminannya, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik itu dikejutkan dengan pengakuan para PNS di sana soal aliran ‘uang siluman’. Disebut DPR, wartawan, lembaga swadaya masyarakat, bahkan bupati periode sebelumnya menerima uang haram tersebut.

“Saya kaget. Saya bilang, khusus untuk yang ini bantu saya untuk lebih baik dan bersih. Jangan tawari saya uang,” cerita dia.

Mulai 2008, Bojonegoro berbenah. Politisii PAN itu berkomitmen menyelesaikan masalah sosial dan korupsi yang mengakar di daerah yang dia pimpin. Suyoto pun mem-

buat banyak terobosan yang menuai pujian. Suyoto pun terpilih kembali pimpin Bojonegoro tahun 2013 lalu sampai saat ini.

Terakhir, dia berhasil mengurangi banjir di Bojonegoro dari luapan Bengawan Solo. Ribuan hektar sawah selalu terendam tiap tahunnya jika banjir. Uniknya cara penanganan banjir ala Suyoto tergolong unik hingga masyarakat rela menyerahkan tanahnya ke negara.

Bahkan menurutnya cara ini bisa dicontoh Jakarta yang mempunyai ‘momok banjir’ saban tahun.

Suyoto banyak bercerita soal rahasia kesuksesannya itu.

Menurut Suyoto, Bojonegoro mempunyai mempunyai sejarah sebagai kawasan termiskin di Jawa tahun 1900. Tanahnya berat karena jutaan tahun lalu Bojonegoro adalah laut. Sehingga air hujan dari daerah yang mengelilingi kabupaten larinya ke Bojonegoro. Tanahnya juga tidak subur. Jadi saat itu, syarat kemiskinan terstruktur itu dimiliki Bojonegoro.

“Apa yang terjadi saat saya masuk ke Bojonegoro? Ada kemiskinan, korupsi terjadi besar-besaran, 80 persen jalanan rusak, pelayanan publik jelek. Dari anggaran APBD Rp840 miliar, sebesar Rp350 miliar

Bupati Bojonegoro, Suyoto.

harus bayar hutang proyek sebelumnya. Sebesar Rp600 miliar bayar gaji 12 ribu pegawai. Saat saya mencalonkan diri sebagai bupati, saya tidak punya uang. Saya keliling ke masyarakat dari pukul 09.00 pagi sampai 03.00 pagi keesokan harinya baru pulang. Begitu setiap hari.

Karena kalau mau lewat partai politik harus bayar mahal. Saya menghadapi 2 bulan pertama keliling, selalu dimintai duit oleh masyarakat karena dianggap banyak duit ingin mencalonkan diri,” kenangnya.

Suyoto sempat berpikir bagaimana cara berkampanye dan tidak mengeluarkan duit. Dia pun menemukan tempat-tempat yang tidak perlu mengeluarkan duit, yaitu di

pasar. “Di pasar saya menemukan orang-orang yang tidak perlu berjabat tangan, kata mereka yang penting duitnya. Mereka cerita kecewa dengan fasilitas jalan yang jelek jadi susah cari duit. Saya bilang sama mereka, bupati itu bisa mengatur anggaran untuk pembangunan jalan dan fasilitas umum.

Saya mengerti bagaimana mengatur anggaran APBD. Akhirnya mereka percaya dan mengerti. Makanya banyak penjual bakul yang rela menyebarkan stiker saya ke seluruh Bojonegoro. Mereka mendatangi orang-orang yang menggelar hajatan, stikernya dibagikan di sana. Karena warga berkumpul di sana. Nomor ponsel saya sebar ke rakyat. Akhirnya saya terpilih,” beber Suyoto.

Pria itu lantas dilantik hari Rabu.

Nah, pada malamnya dia langsung mengumpulkan 10 kepala dinas untuk menanyakan apa yang mereka pikirkan, rencanakan dan berapa biayanya. Setelah 4 jam mereka bicara, gantian Suyoto bicara.

“Saya bilang, bapak ibu semua tidak ada satu orang pun yang dulu mendukung saya. Tapi saya bilang itu soal masa lalu, mereka saya maafkan. Tidak ada yang saya pecat dan mutasi. Tapi syaratnya, mereka harus membantu saya untuk lebih baik. Saya bertanya ke mereka, soal untuk apa saja uang APBD yang dikeluarkan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan? Mereka bilang ada, uang itu diberikan untuk DPRD. Saya

pun bilang sejak sekarang tidak ada uang Rp1 pun ke DPRD,” imbuhnya.

Selain itu ada lagi untuk LSM dan untuk wartawan. Sampai saat mau lebaran, kepala dinas nggak berani keluar karena takut dimintai duit sama mereka. “Saya juga bilang tidak ada uang untuk wartawan dan LSM. Selain itu uang yang tak tertanggungjawabkan itu untuk Bupati. Saya kaget. Saya bilang, khusus untuk yang ini bantu saya untuk lebih baik dan bersih. Jangan tawari saya uang,” terangnya.

Sejak kepemimpinannya, kini Bojonegoro banyak dipuji karena menerapkan keterbukaan informasi. “Semua mekanisme keterbukaan sudah dilakukan. Sebanyak 1.000 open data di Indonesia, 300nya ada di Bojonegoro. Kita bukan transpran lagi, tapi sudah telanjang.

Tiap Jumat pagi kami mengadakan pertemuan manajemen review di kantor bupati. Mulai dari wartawan, LSM dan mahasiswa datang. Penelitian Bank Dunia, ekonomi Bojonegoro tahun lalu tumbuh 13,7 persen, GDP Bojonegoro terus naik, Bojonegoro nomor 10 sebagai daerah yang bisa mengurangi kemiskinan tercepat. Bojonegoro lagi merintis dana abadi, meskipun di pemerintah pusat tidak mempunyai nomenklatur yang mengaturnya,” katanya.

Salah satu yang unik, belum lama Suyoto menerapkan senam antikorupsi. Kalau ditanya efeknya bagi publik itu belum terasa. Tapi senam antikorupsi menjadi anak-anak

menjadi mengerti tentang bahaya korupsi. Anak-anak mulai bejalar kejujuran dan belajar kepedulian tentang korupsi. Karena itu lah fungsinya, olahraga punya dimensi untuk pembentukan kesehatan dan pembentukan karakter.

“Saya melihat di Bojonegoro, orang yang berniat baik itu banyak.

Lalu penegakan pencegahan korupsi dan penegakan hukum itu lah harus disatukan. Melalui transparasi dan akuntabilitas dan mekanisme, rakyat bisa kontrol terus. Kalau saya ditanya perlukah berpartner dengan lembaga antikorupsi? Saya akan jawab sangat perlu karena akan membantu kita melaksanakan niat baik. Kedua itu juga membantu kita membuat sistem agar niat baik itu terlaksana. Seperti yang saya alami di Bojonegoro yang satusatunya kabupaten yang open dayanya terbanyak di Indonesia. Kita juga mengimplementasikan LAPOR, SMS dari rakyat, kemudian membuka pihak asing untuk meneliti dan membantu soal pengurangan korupsi. Tujuannya agar Bojonegoro menjadi kawasan transpran,” urainya.

“Ketiga, saya menangkap semangat belajar untuk tidak korup itu meningkat. Itu penting, menurut saya kalau kita ingin mengurangi korupsi bukan hanya soal aturan, tapi juga soal bagaimana mengubah niat menjadi strategi dalam sistem.

Sehingga melahirkan culture,” pungkasnya. peb/sua

Rhenald Kasali “Sharing Economy” dan Bisnis Murah Masa Kini PAKAR Manajemen dan Bisnis, Rhenald Kasali baru saja dinobatkan sebagai salah satu guru manajemen dunia. Dia disejajarkan dengan pakar manajemen dunia.

Menariknya, Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Indonesia itu menjadi satu-satunya orang Indonesia yang masuk ke dalam Top 30 Global Gurus in Management.

Penghargaan ini diberikan lembaga riset The Global Guru. Rhenald disejajarkan dengan John P Kotter (Harvard Business School, AS), Clayton Christensen (Harvard Business School, AS), atau juga Roger Martin (the Rotman School of Management, Kanada).

Rhenald mengaku terkejut saat pertama kali mendapat kabar itu.

Sebab dia tidak mendaftar atau juga berharap dapat penghargaan.

“Waktu ada surat masuk di email, saya tanya ke teman-teman ini hoax apa bukan? Siapa orang jahil yang mengirimkannya? Cari dan telusuri, jangan-jangan ada yang jahil,” ceritanya.

“Tapi setelah dicek dan ternyata benar, tentu kita syukuri sebagai Bangsa karena ada nama Indonesia di sana. Walau kami sendiri tidak pernah memikirkan itu, tahu pun tidak, dan mendaftar pun tidak.

Secara personal, biasa saja tidak ada satu yang spesial. Mungkin pandagan orang jadi lebih baik. Tapi tidak pernah bekerja untuk dapat penghargaan. Anak-anak di sini (karyawan di Rumah Perubahan) tanya, bapak kasih penghargaan terus, kapan dapat penghargaannya?

Saya bilang kita harus menghargai orang lain, karena kita guru. Saya banyak sekali terlibat dalam penjurian. Kan ada orang yang kerjanya menyebarkan proposal dan minta di-vote, kami tidak pernah melakukan itu. Tapi penghargaan ini, bagi Indonesia adalah sebuah prestasi,” ungkapnya.

Disejajarkan dengan orang-orang yang juga masuk ke dalam Top 30 Global Gurus in Management 2016 itu, seperti John P Kotter (Harvard Business School, AS), Clayton Christensen (Harvard Business School, AS), atau juga Roger Martin (the Rotman School of Management,

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

Kanada), Rhenald mengaku tidak merasa sejajar dengan mereka.

“Tidak. Saya pasti pembaca buku mereka. Tapi mereka membaca buku saya, belum tentu. Kami sering bertemu di forum internasional. Tapi kan biasa para akademisi bertemu. Karena kami bukan akademisi yang pop culture atau popular. Kami komunitas dari dunia yang sangat serius, ilmuan. Kami berbagi hasil riset, persentasikan apa yang kami lalukan dan temukan dalam forum internasional. Boleh dikatakan saya mengidolakan dan membaca buku mereka. Dunia akademis karya mereka sangat digunakan,” tuturnya.

Rhenald menguraikan, eksistensi pakar ekonomi untuk menguji karya perorangan berbeda antara Indonesia dengan negara barat.

Mereka menghargai orang dilihat dari karya-karyanya, tidak memandang orang itu siapa. Bahkan dari bangsa mana, itu juga tidak penting.

“Kami sudah milik komunitas global yang dilihat dari karyanya. Pribadi kami, tidak dikenal seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia, mungkin kami ini bintang televisi. Mengapa menjadi bintang? Karena ini adalah public education yang di Indonesia ditempuh dengan cara pop culture, begitu kita kasih bahasan yang lebih berat pasti nggak nyabung sama masyarakat. Karena masyarakat kita belum menjadi pembaca serius.

Makanya harus diberikan contoh atau juga sentuhan emosional. Kalau di dunia ilmiah itu dianggap menipu. Di dunia ilmiah, punya sosok sendiri yang serius. Saya harus memberikan contoh yang baik menghadapi para pemain draman di televisi. Makanya di Indonesia lebih susah. Bayangkan bagaimana caranya menasihati politisi di DPR, sementara mereka para lulusan sarjana dari universitas negeri dan terbaik, sudah menjadi ‘pemain teater’. Di depan rakyat mereka pro rakyat dan religius, tapi di belakang mereka berpelukan dan bagi-bagi duit. Bagiamana saya harus bicara di depan pemerintah daerah (Pemda) yang aparaturnya tidak betah duduk lama-lama. Saya harus jaga ritme kata-kata dan pijet yang kuat kaki agar berenergi. Sampai last mi-

Rhenald Kasali.

nute, saya harus mengubah materi karena melihat suasana,” katanya.

Kendati pembawaannya berbeda di setiap tempat, namun Rhenald mengaku basisnya tetap sama, scientific. “Kami bukan dunia gossip dan opini. Jadi saya sempat gelisah kalau orang menyebut saya motivator. Karena motivator itu kan tidak scientific. Mereka berdasarkan cerita, baca dan keriangan di lapangan memotivasi sudah menjadi stand up comedian dan menjadi hiburan. Orang di lapangan suruh teriak, angkat tangan dan pijet-pijetan.

Misalnya si motivator bilang, “tidak perlu kerja keras, yang penting cepat kaya.” Bagaimana itu? Di otak saya nggak bisa sampai. Mereka

terinspirasi buku, dan langsung bicara tanpa kritis membaca. Sebagai akademisi, itu bukan hal yang bisa saya ajarkan ke anak-anak saya,” tegasnya.

Kiprah Rhenald sebagai praktisi manajemen sudah dikenal luas.

Pada tahun 2007 dia mendirikan Rumah Perubahan. “Kita kecil, perubahan yang sudah kita lakukan kecil. Tempat kita saja masuk kampung, jalan kecil. Kami bekerja dengan anak-anak muda, mereka lah sumber inspirasi kami. Kami bergulat pada pemikiran dimulai dari tahun 2004, kami buat buku yang judulnya ‘Change’. Sejak itu orang di mana-mana ngomongnya perubahan. Kami bukan lembaga bisis,

tapi lembaga inspiratif yang membuat sesuatu dan bisa dicontoh orang lain. Sehingga bermanfaat untuk komunitas kecil. Kami menjual pelatihan dan itu laku,” ceritanya.

Dia menambahkan, saat itu dia dan tim ke Pulau Buru di pedalaman bersama masyarakat adat dan transmigran. Dia membangun integrated farming. Ada 150 ekor sapi yang dikelola dengan cara syariah atau bagi hasil. Kotoran sapi dijadikan bio gas yang bisa dibawa pulang oleh masyarakat yang mengelola. Karena di sana tidak ada listrik. Kemudian siang hari mereka menyuling minyak kayu putih dengan alat yang kami sediakan.

Hasil penjualan akan dibagi dengan sistem syariah.

“Kami juga menanam kopi di pegunungan Marapi, Sumatera Barat. Di sana tempat nenek moyangnya orang Padang. Sebanyak 30 ribu pohon Kopi yang kami tanam sudah berbuah dan menjadi salah satu yang terbaik. Kami juga membuat taman kanak-kanak di dekat kantor Rumah Perubahan di Bekasi. Gratis untuk masyarakat sini tapi kualitasnya internasional. Ada juga yang bayar, karena untuk mereka merasa percaya diri karena tidak gratisan. Alat-alat di TK itu kualitas internasional, kalau ke luar negeri kami beli. Sebanyak 8 anak diasuh oleh 1 guru,” tambahnya.

Rhenald banyak menghasilkan pengusaha sukses melalui School of Entrepreneur yang dia dirikan. Menurut dia, penghargaan dunia terhadap seorang pakar manajemen di Indonesia sangat berarti. Sebab, kualitas penilaian itu berdasarkan karya yang dihasilkan. Sehingga objektif. Karirnya sebagai ilmuan, Rhenald banyak melakukan inovasi melalui pemikirannya. Dia pernah mempopulerkan istilah etika entrepreneur dan social entrepreneur.

Setelah konsep etika entrepreneur dan social entrepreneur, saat ini Rhenald mempopulerkan konsep bisnis sharing economy. Sharing economy menjadi tren bisnis masa kini. Bentuk bisnis itu menciptakan banyak peluang di tengah persaingan global dan perkembangan teknologi.

Nah, konsep Rumah Perubahan diawali Tahun 1998 terjadi krisis multidimensi. Saat itu dia baru pulang dari Amerika. Semua orang bilang aneh malah pulang ke Indonesia saat krisis. Tapi keluarga, masa depan dan tempat kerja di Indonesia, di Universitas Indonesia.

“Akhirnya saya bertemu dengan Malik Sjafei, salah satu yang punya Radio Prambors. Dia menawarkan mengisi acara di radionya. Saat itu saya banyak membawa entrepreneur, ternyata menarik. Saya membawa program itu ke televisi. Saya kampanyekan kewirausaan, dan masuk ke pikiran orang. Saya tunjukan ke masyarakat, kalau kita bisa.

Padahal saat itu semua berita memberitakan pengusaha Indonesia bangkrut dan semua kelaparan, tidak punya pekerjaan. Tapi saat itu saya bicara soal harapan. Saat itu pengusaha sudah membuka usahanya. Saya percaya, pasar tetap ada tapi keinginan membeli tidak ada karena semua orang ditakuttakutin karena PHK. Saya ngobrol dengan teman-teman, akhirnya saya bikin sekolah kewirausahaan.

Beberapa pengusaha datang ke sini.

Banyak yang sudah dihasilkan dari sekolah ini. Tapi saya kecewa, banyak yang sudah jadi pengusaha, dan datang ke sini malah jadi motivator. Meng-copy bahan-bahan saya dan disampaikan ulang tanpa mempunyai basic science-nya,” katanya lagi.

Lelaki bergelar profesor ilmu manajemen itu mengatakan dampak nyata bentuk bisnis sharing economy di Indonesia adalah demo sopir taksi yang berujung anarkis, pekan lalu. Para sopir taksi protes dengan kemunculan bisnis transportasi online. Hasil dari demo itu, pemerintah meminta pebisnis transportasi online mengikuti peraturan ‘transportasi konvensional’ lewat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Rhenald Kasali menilai keputusan itu kurang tepat dan tidak menyelesaikan masalah.

Menurut Rhenald, pemerintah perlu membuat terobosan ‘radikal’ untuk menyambut konsep bisnis baru tersebut, pungkasnya.sua/ari

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Joko Andi Setiawan (Probolinggo), Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

www.lensaindonesia.com

PATGULIPAT

4

Edisi 132/ 11 - 17 April 2016

Ulah Sadis Densus 88 Terkuak Usai Makam Siyono Dibongkar Sekali pun Polri membantah Siyono tewas karena disiksa Densus 88, namun tim dokter forensik dari Muhammadiyah menemukan beberapa kejanggalan usai membongkar makam terduga teroris tersebut.

BAK bola salju, kematian terduga kasus terorisme, Siyono, terus menggelinding. Penyebab kematian warga Desa Pogung, Cawas, Klaten, Jawa Tengah, itu perlahan mulai tekuak. Kuat dugaan, Siyono tewas akibat kekerasan yang dilakukan oknum anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri.

Sekali pun Polri membantah Siyono tewas karena disiksa Densus 88, namun untuk menyelidiki penyebab kematian Siyono, tim dokter forensik dari Muhammadiyah disaksikan anggota Komnas HAM Siane Indriani, Hafid Abbas, Maneger Nasution dan dokter forensik Polda Jawa Tengah, membongkar makam Siyono, untuk mengautopsi jenazah Siyono pada Minggu lalu, 3 April 2016.

Ketua Tim Forensik Muhammadiyah dr. Gatot Suharto menyebutkan, terdapat bekas luka akibat pukulan benda tumpul di tubuh Siyono. Luka ini dialami saat Siyono masih hidup. Bekas luka yang ditemukan di tubuh Siyono merupakan sisa bekas kekerasan dengan benda tumpul.

Selain itu juga, ditemukan patah tulang di tubuh Siyono.

Hanya mengenai berapa jumlah luka persisnya, dokter Gatot belum bisa menyebutkan. Menurut dokter, autopsi sebelumnya belum pernah dilakukan dan ini adalah yang pertama kalinya. Sementara hasil lengkap akan disampaikan setelah hasil pemeriksaan laboratorium selesai.

“Yang jelas kami berterimakasih dukungan masyarakat setempat yang sangat membantu proses autopsi. Tak se-

perti yang dikatakan kepala desa kalau warga menentang.

Ternyata sangat mendukung proses otopsi,” kata Siane Indriani.

Menurut Siane, tim forensik yang melakukan autopsi adalah dokter senior dan terbaik dari Solo, Jogja, Semarang dan wilayah Jawa Tengah. Autopsi yang dilakukan juga berlangsung lebih cepat dari yang diperkirakan.

“Semula 6-7 jam, namun hanya 4 jam. Tapi yang paling penting bahwa autopsi ini adalah momentum yang membuktikan setiap warga negara berhak memperoleh keadilan dan menguji tindakan aparat.

Apakah sesuai prosedur hukum,” kata Siane.

Selain itu, sekaligus mengawasi Polri khusunya Densus 88 agar tidak lagi bertindak sewenang-wenang. Ditambahkan Siane, proses ini sama sekali tidak bermaksud untuk melemahkan Kepolisian.

“Komnas HAM bekerjasama dengan PP Muhammadiyah dalam sebuah tim lengkap yang dipimpin oleh Busyro Muqoddas. Komnas HAM ke depan akan menjalin kerjsama lebih erat dengan tim forensik Muhammadiyah,” tuturnya.

Selanjutnya, setelah jenazah diautopsi, tim dokter forensik akan melakukan pemeriksaan mikroskopis untuk memperkuat hasil dari pemeriksaan jenazah Siyono.

Nah, ihwal keterlibatan Muhammadiyah pada proses autopsi Siyono sebelumnya atas permintaan istri Siyono, Suratmi, saat mendatangi kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, pada akhir bulan Maret, Selasa, 29 Maret 2016. Su-

ratmi meminta bantuan hukum Muhammadiyah atas kasus yang dialami suaminya.

“Dalam konteks ini, Muhammadiyah menyampaikan bahwa kami terbiasa menerima pengaduan dari masyarakat, termasuk yang terakhir dari keluarga Siyono,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (4/4/2016).

Kedatangan Suratmi diterima Busyro Muqoddas, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik. Kepada Busyro, Suratmi mengaku saat akan menjemput jenazah suaminya di Jakarta, disodorkan surat pernyataan yang salah satunya berisi tidak akan menempuh jalur hukum dan tidak melakukan autopsi.

Selain itu, saat berada di Jakarta untuk menjemput jenazah suaminya, Suratmi diberikan uang yang ditaruh dalam dua bungkusan. Uang itu diserahkan oleh Ayu dan Lastri yang diduga sebagai anggota Polri. Uang itu diberikan kepada Suratmi dan kakaknya.

Satu bungkus uang diberikan kepadanya untuk pendidikan anaknya dan satu bungkus diberikan kepada kakaknya sebagai biaya pemakaman jenazah. Uang itu diberikan saat di hotel menunggu jenazah Siyono.

Suratmi tak mau menandatangani surat yang disodorkan polisi. Begitu juga uang yang diterima dari polisi, tak berani dia buka. Uang tersebut, akhirnya dia serahkan kepada Muhammadiyah untuk dijadikan barang bukti. Ia yakin, ada yang tidak beres dari kematian suaminya itu.

“Uang ini dititipkan sebagai bukti bahwa ibu menolak. Uang akan kami simpan dengan cara kami sebagai barang bukti,” kata Busyro Muqoddas di Yogyakarta, 29 Maret lalu.

Namun, penolakan keluarga terduga teroris Siyono atas pemberian uang oleh Ke-

Tim dokter forensik dari Muhammadiyah saat mengautopsi jenazah Siyono.

polisian itu sempat dipersoalkan. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan menyesalkan pengembalian itu justru dilakukan tidak dari awal.

Ia bahkan curiga penolakan itu justru terjadi ketika ada sekelompok orang yang membela Siyono muncul. “Kalau ditolak (uang dua gepok) kok enggak dari awal? Sekarang dikembalikan. Eh, pas ada golongan tertentu pro teroris dikembalikan,” kata Irjen Anton di Jakarta, Selasa (5/4/ 2016).

Menurut Anton, pemberian uang itu tak lebih sebagai bentuk kemanusiaan dan belasungkawa dari polisi atas tewasnya Siyono ketika dicokok tim Densus 88. “Yang meninggal dunia kami berikan santunan sekali pun itu teroris, walau meninggal dalam baku tembak kami berikan (uang santunan) juga,” kata dia.

Terlepas dari polemik ‘uang damai’ tersebut, Anton Charliyan menyesal atas kematian terduga teroris asal Klaten tersebut. Sebab, Siyono disebutsebut menjadi saksi kunci

dalam pengungkapan jaringan teroris di Indonesia.

Siyono dianggap mengetahui gudang senjata yang digunakan untuk melakukan aksi terorisme. “SY (Siyono) itu adalah kepala gudang senjata.

Ini atas keterangan tiga saksi yang telah ditangkap sebelumnya. Dalam teori Kepolisian, SY itu saksi kunci. Dia yang tahu di mana lokasi senjata yang mungkin mencapai puluhan atau ratusan itu,” ujar Anton.

Kepolisian lanjut Anton, akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada anggota Densus 88 yang membawa Siyono saat penangkapan lalu.

Meski begitu, Anton membantah kematian Siyono karena ditembak anggota Densus 88.

“Kami akan usut kelalaian anggota. Ini sangat disayangkan,” tegas Anton.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhadjir Effendy menyesalkan pernyataan Kadiv Humas Polri Irjen Anton Charliyan, yang menyebut pihak yang mendukung autopsi Siyono sebagai pro teroris.

Menurut Muhadjir, tidak seharusnya Anton Charliyan se-

bagai juru bicara Polri mengeluarkan pernyataan itu. “Menurut saya, pernyataan kadiv itu tidak bijak. Menunjukkan arogansi sebagai aparat. seolah-olah aparat itu tidak perlu dikoreksi tindakannya. Seolaholah aparat tidak melakukan malpraktik, suatu yang tidak bijak,” ujar Muhadjir, Rabu (6/ 4/2016).

Muhadjir mengatakan, sebelumnya PPMuhammadiyah sudah bertemu dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

Kapolri justru mendukung upaya yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu. Tetapi, lanjut Muhadjir, pernyataan Anton justru bertolak belakang dengan Kapolri. “Semestinya, Kepolisian berterima kasih kepada Muhammadiyah,” ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI turut menyesalkan pernyataan Anton Charliyan. PAN bahkan merasa tersinggung ketika jenderal bintang dua Polri itu kelompok yang selama ini membantu keluarga Siyono adalah pro teroris. “Fraksi PAN

mendesak Kapolri untuk mencopot Kadiv Humas dan mencabut pernyataannya yang menuduh kelompok pembela Siyono sebagai Pro Teroris,” ujar Wakil Ketua F-PAN Teguh Juwarno, dalam siaran persnya, Rabu (6/4/2016).

Justru kata Teguh, tindakan Densus 88 selama ini yang harus dikritisi. Apalagi, yang sering menjadi sasaran adalah aktivis Islam di Tanah Air. Polri dan Densus seharusnya mengedepankan upaya deradikalisasi yakni dengan melibatkan tokoh dan ormas Islam untuk mengajak para fundamentalis kembali ke jalan yang benar.

“Perjalanan panjang Muhammadiyah dan ormas Islam di Tanah Air telah membuktikan bahwa Umat Islam Indonesia adalah umat yang moderat dan toleran. Hentikan teror terhadap umat mayoritas di negeri ini,” Teguh menegaskan.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani mendukung langkah Muhammadiyah yang membantu keluarga Siyono dalam mencari keadilan.

Arsul menilai, proses autopsi terhadap jenazah Siyono sangap penting untuk mengungkap fakta dugaan kekerasan oleh Densus 88. “Temuan tim forensik tersebut beserta hasil investigasi yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti Komnas HAM, Muhammadiyah, dan Kontras merupakan bahan yang berguna untuk mengungkap dugaan tersebut,” katanya di gedung DPR RI. Arsul berharap, hasil autopsi dan data penelusuran berbagai penelusuran dugaan penganiayaan, Siyono juga bisa disampaikan pada DPR. “Komisi III akan menjadikan bahan yang sangat berguna dalam Rapat Kerja dengan Kapolri untuk mengevaluasi kinerja Densus 88 secara keseluruhan. Tidak tertutup kemungkinan, hasil tim forensik dan investigasi tersebut akan didalami di Panja Penegakan Hukum Komisi III,” tegas Arsul. de/sya/vv

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Ahzar

Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution

Kapolri Setuju Densus 88 Dievaluasi Secara Mendasar Dan Menyeluruh

Jenazah Siyono Dipenuhi Luka Benturan Benda Tumpul dan Patah Tulang

PASCA bertemu dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Ahzar me-mastikan tidak akan ada perubahan sikap Muhammadiyah dalam mengungkap fakta dalam kasus tewasnya terduga teroris Siyono yang diduga dilakukan Densus 88. Muhammadiyah akan terus mengawal pengungkapan kasus ini.

Terlebih hasil autopsi yang dilakukan tim dokter forensik gabungan polisi dan Muhammadiyah menyebutkan ada luka yang disebabkan benturan benda tumpul dan patah tulang pada jenazah Siyono.

Dahnil mengungkapkan pihaknya menemukan adanya dan adanya perlakuan khusus terhadap Siyono, “Kemarin ada dua catatan pentingyang disampaikan tim dokter forensik. Pertama, tehadap jenazah Siyono sama sekali belum pernah dilakukan autopsi. Padahal pihak Kepolisian menyatakan sudah pernah dilakukan autopsi, semen-tara temuan tim dokter, belum pernah dilakukan autopsi sama sekali. Walaupun pada Senin (5/4) pernyataan Kadiv Humas beda lagi ya, yang menyatakan iya belum dilakukan autopsi karena keluarga menolak. Padahal sebelumnya bilang sudah autopsi, sekarang bilang memang belum (autopsi). Karena keluarga sudah menandatangani surat tidak perlu melakukan autopsi. Padahal Bu Suratmi tidak mau tanda tangan surat. Dia memang ingin mendorong autopsi. Yang kedua, memang ditemu-kan banyak patah tulang, yang disebabkan oleh benturan www.lensaindonesia.com

keras benda tumpul. Tetapi, untuk kepastian penyebab kematiannya, memang harus dilakukan uji microscopis. Dua hal penting itulah yang disampaikan tim dokter forensik. Hasil lengkapnya akan kita sampaikan dalam pekan ini, apa saja temuan dari tim dokter forensik berkaitan dengan hasil autopsy,” ungkapnya.

Berkaitan dengan hasil autopsi ini, Pemuda Muhammadiyah dan Muhammadiyah sebagai pihak yang mendampingi, proses mencari keadilan Bu Ratmi (Suratmi), akan menempuh langkah hukum selanjutnya. Pasalnya, pihak yang meminta juga pihak Komnas HAM, sebagai pihak yang punya legal standing, berkaitan dengan prose spe-nyelidikan akibat kematian dari Siyono.

“Tentu langkah selanjutnya yang perlu dilakukan sebenarnya kami serahkan kepada Komnas HAM sebagai pihak yang meminta bantuan kepada Muhammadiyah dalam usaha mencari fakta,” ujarnya.

Belum lama pihak Muhammadiyah juga dipanggil Kapolri. Dahnil menyebut pembicaraan sebatas normatif saja.

“Misalnya pihak Muhammadiyah menyampaikan perlu memang dievaluasi Densus 88, penanganan terorisme itu harus diperbaiki, bukan justru menghadirkan teror baru, hal-hal normatif seperti itu saja. Pak Kapolri setuju melakukan perbaikan atau evaluasi terhadap Densus 88.

Semuanya berkaitan dengan SOP Densus 88, baik penganggaran, transparansi, akuntabilitas, sumber pendanaan dan macam-ma-

cam, saya pikir harus ada evaluasi yang mendasar dan radikal terhadap Densus 88,” terang Dahnil.

Meski telah bertemu Kapolri, Dahnil mengaku sikap Muhammadiyah tidak akan berubah. Menurutnya, tim Forensik tetap akan bekerja se-bagaimana mestinya.

“Kami juga akan menyampaikan temuan dokter forensik ya secara sebe-nar-benarnya. Jadi apa yang dilakukan Muhammadiyah murni semuanya gerakan kemanusiaan. Siapa saja yang datang ke Muhammadiyah, selama Muhammadiyah sanggup, kemudian mereka mustad’afin, tertindas, dan mencari keadilan, tentu Muhammadiyah bantu,” tukasnya.

Dahnil mencatat, ada pelajaran penting dari kasus Siyono. “Ada evaluasi mendasar dalam usaha kita melakukan deradika-lisasi oleh apa yang dilakukan Densus 88, juga apa yang dilakukan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), bagi kita itu justru bukan usaha deradikalisasi, tapi justru mela-hirkan radikalisasi. Ada orang yang dituduh teroris tanpa proses hukum yang jelas dibunuh.

Itulah kemudian melahir-kan dendam-dendam baru terhadap negara, dalam hal ini polisi, Densus 88. Apa yang dilakukan Muhammadiyah mendampingi Suratmi, itulah sejatinya gerakan deradikalisasi. Jadi bagi kami, dakwah itu merangkul, bukan menendang.

Dakwah itu ya harus bangun jembatan bukan bangun tembok.

Densus 88 dan BNPT selama ini kan masih dipenuhi dengan kekerasan, tuduhan dan segala macam ya,” pungkasnya. hrm

PROSES autopsi terhadap jenazah Siyono telah selesai dilakukan. Santer diberitakan adanya penolakan dari aparat desa setempat terhadap autopsi jenazah Suyono. Namun, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Maneger Nasution menyatakan, autopsi berjalan dengan lan-car.

“Syukur alhamdulillah pros-es autopsi jenazah almarhum Siyono telah selesai dilaksanakan akhir pekan lalu. Meski awalnya sempat terdengar adanya penolakan autopsi, tapi autopsi berlangsung lancar dengan dukungan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) Pemuda Muhammadiyah bersama TNI/Polri, dan warga sekitar yang sebelumnya diklaim oleh Kepala Desa menolak. Faktanya justru warga yang menyediakan beberapa kebutuhan Kokam Pemuda Muhammadiyah dan Tim Dokter Forensik. Autopsi adalah hak istri atau keluarga almarhum Siyono.

Mereka berhak mengetahui sebab-sebab kematian Siyono,” ungkap Maneger.

Hasil dari autopsi, kata Maneger, pada 23 Maret 2016, Suratmi alias Mufidah, istri Siyono, memberikan surat ke Komanas HAM untuk mengautopsi almarhum suaminya dengan tujuan mencari keadilan dan mengetahui sebabsebab kematian almarhum suaminya. Hal yang sama, Suratni juga sampaikan kepada PP Muhammadiyah. Karena itu, Komnas HAM bersinergi membangun kemitraan strategis dengan PP Muhammadiyah. Komnas HAM memohon PP Muhammadiyah

Jenazah Siyono saat dimakamkan.

menugaskan Tim Dokter Forensik Muhammadiyah untuk mengautopsi almarhum Siyono sesuai keinginan istri almarhum.

Lanjut Maneger, ada beberapa catatan penting sebagai temuan sementara yang disampaikan Dokter Forensik Muhammadiyah bersama Dokter Forensik Polri yang telah disampaikan Ketua Tim Dokter Forensik, Gatot Suharto.

“Patut diduga jenazah Siyono belum pernah dilakukan au-topsi oleh siapapun sebelum-nya. Kedua, ditemukan luka dibeberapa bagian tubuh akibat benturan keras benda tumpul. Ketiga, ditemukan patah tulang jenazah.

Untuk hasil finalnya, sebutnya, tim Dokter Forensik memerlukan waktu paling lama 10 hari untuk meneliti lebih jauh di laboratorium. Dan hasil finalnya nanti akan diserahkan Tim Forensik PP

Muhammadiyah kepada Komnas HAM. “Pada akhirnya nanti Komnas HAM akan menerbitkan re-komendasi hasil pemantauan terhadap kematian Siyono untuk disampaikan kepada pemangku kepentingan. Dan, untuk memenuhi hak publik atas informa-si tentu juga akan disampaikan kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku dalam waktu yang tidak terlalu lama,” urainya.

Komnas HAM dan PP Muhammadiyah selama ini memang terlihat getol mengungkap kasus Siyono. Namun pihaknya tidak takut disalahartikan malah mem-bela terduga teroris. “Soal terorisme, posisi Komnas HAM sudah sangat jelas. Tindakan kekerasan maupun terorisme dengan motif dan oleh siapa pun ada-lah musuh kemanusiaan,” pungkasnya. hrm

PARLEMEN

5

Edisi 132/ 11 - 17 April 2016

Legislator Sebut Dubes Komitmen Bantu Kemenag DUTA Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh menyatakan komitmennya untuk membantu Kementerian Agama dalam mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan haji 2016, kata Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay.

“Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR mendapatkan komitmen yang sangat baik dari

Duta Besar. Selain itu, hubungan diplomatik Indonesia dengan Arab Saudi juga perlu ditingkatkan dengan prinsip-prinsip kesetaraan,” kata Saleh melalui pesan tertulis dari Arab Saudi diterima di Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan dalam pertemuan dengan Duta Besar di Kantor Konsulat Jenderal RI di Jeddah saat melakukan kunjungan

RUU Jasa Konstruksi Lindungi PengusahaMasyarakat DEWAN Perwakilan Rakyat menyatakan Rancangan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi yang rencananya disahkan pada Mei 2016 berisi kebijakan yang melindungi kepentingan pengusaha dan masyarakat.

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu, mengatakan ada lima poin penting yang dapat diambil dari keberadaan RUU Jasa Konstruksi tersebut.

“Ada beberapa poin yang diperhatikan sehingga RUU bisa memberikan manfaat kepada pengusaha dan masyarakat. Pertama, RUU tersebut menjadikan registrasi dan sertifikasi jasa konstruksi sebagai soal utama,” ujar Fary.

Jadi, dia melanjutkan, semua pihak yang bekerja di jasa konstruksi Indonesia harus disertifikasi dan didaftar oleh sebuah badan khusus yang tugasnya diatur dalam RUU tersebut.

Kedua, RUU Jasa Konstruksi akan melindungi kontraktor lokal dari dampak Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Artinya akan ada peraturan khusus yang harus dipatuhi tenaga konstruksi dari luar negeri. Selanjutnya, RUU dibuat untuk menekan tingkat kriminalitas yang berhubungan dengan sebuah proyek konstruksi.

“Selama ini, pada umumnya sumber pelanggaran hukum berasal dari proses penilaian proyek oleh penilai yang kebanyakan belum tersertifikasi.

Dalam RUU, penilai harus tersertifikasi oleh badan registrasi dan sertifikasi jasa konstruksi,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Keempat ada juga pengaturan tentang remunerasi, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja konstruksi. Ini dilakukan agar para ahli tidak bekerja di luar negeri yang biasanya memberikan iming-iming gaji lebih tinggi dari Indonesia.

Terakhir, RUU juga mengatur tentang berbagai pembinaan untuk meningkatkan kualitas pelaku jasa keuangan.

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyambut baik RUU Jasa Konstruksi itu karena dianggap dapat menjadi titik tolak bagi penguatan dan penciptaan iklim usaha yang lebih positif bagi dunia konstruksi.

“Sangat penting adanya penguatan industri dasar pendukung konstruksi/infrastruktur seperti industri alat-lat berat, pabrik besi, baja, kabel, semen dan lain-lain, sehingga meningkatkan daya saing industri konstruksi nasional,” tutur Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa.

Adapun beberapa hal yang menjadi perhatian Kadin terkait RUU Jasa Konstruksi adalah dukungan pembiayaan untuk proyek konstruksi, penguatan kontraktor nasional, pengaturan kontraktor asing yang beroperasi di Indonesia, pengembangan SDM dan sertifikasi tenaga kerja bidang konstruksi dan penggunaan tenaga ahli dan tenaga terampil dari Indonesia dalam proyek mic/ans proyek konstruksi lokal.

DPR Tinjau Permen Moratorium Perizinan Usaha Perikanan Tangkap DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) akan meninjau ulang Peraturan Menteri (Permen) No 56/ 2014 tentang (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto saat menerima delegasi paguyupan nelayan Provinsi Jawa Tengah di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (7/4/2016).

“Sebenarnya sudah ada keputusan dari Komisi IV untuk meninjau Permen 56 dan 57 tahun 2014, yang melibatkan pemangku kepentingan terkait. Dalam rapat kerja mendatang (di Komisi IV) mohon segera ditindaklanjuti,” ujar politisi Partai Demokrat itu.

Peninjauan ulang ini salah satunya didorong oleh munculnya keluhan sejumlah nelayan yang merasa Permen 56 dan 57 merugikan mereka.

“Salah satu dampak bagi kami atas peraturanperaturan atau kebijakan pemerintah mulai dari Permen 56,57 hingga 58 tahun 2014, adalah pengurusan dokumen (surat izin penangkapan ikan) hingga dua bulan. Bahkan ada yang tidak bisa melaut sampai setahun,” ujar perwakilan nelayan, Didik Mardiyono.

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi IV DPR, Vivi Sumantri Jayabaya mengatakan komisi akan membahas masalah ini pada rapat kerja pekan li/ans depan.

kerja ke Arab Saudi, Panja BPIH membicarakan beberapa strategi untuk meningkatkan layanan kepada jamaah haji.

Salah satu yang dinilai penting adalah peningkatan upaya diplomasi haji Kedutaan Besar RI untuk Arab Saudi karena berkaitan dengan keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji.

“Ada banyak aspek urusan haji yang berkenaan langsung dengan

pemerintah Arab Saudi, mulai dari kuota, fasilitas di Armina, sampai pada persoalan yang terkait dengan transportasi baik darat maupun udara. Karena itu, peranan dubes RI sangat penting untuk menyukseskan dan meningkatkan kualitas pelayanan haji,” tuturnya.

Pertemuan tersebut juga membicarakan upaya pemerintah Indonesia untuk mengingatkan pemerintah Arab Saudi tentang san-

tunan untuk korban kecelakaan derek yang pernah dijanjikan.

Saleh berharap, santunan tersebut direalisasikan sebelum pelaksanaan haji 2016 karena kepastiannya masih ditunggu oleh korban maupun keluarganya sampai saat ini.

“Panja BPIH juga meminta Duta Besar ikut mengupayakan agar pemerintah Saudi memberikan perhatian khusus bagi jamaah

haji Indonesia,” katanya.

Salah satu bentuk perhatian itu misalnya mengupayakan agar instruksi maklumat yang ada di tempat-tempat ibadah di tanah suci juga menggunakan bahasa Indonesia.

“Penggunaan bahasa Indonesia akan sangat membantu para jamaah haji Indonesia selama melaksanakan ibadah,” ujarnya. dew/ans

Revisi UU BUMN Perkuat Pengawasan Baik dan buruknya BUMN itu bergantung pada pihak yang ada di dalamnya, seperti menteri, komisaris serta pengurus lainnya. Sehingga pengawasan yang dilakukan DPR berada di lini kedua.

WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI Azam Asman Natawijana (F-Demokrat) menilai pengelolaan BUMN harus diupayakan semaksimal mungkin untuk kepentingan dan dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sesuai dengan amanat Pasal 1 UU Nomor 19 Tahun 2003.

Karena saat ini komisaris dan pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) banyak yang tidak profesional dan membuat perusahaan negara merugi dan tidak kompetitif.

Azam khawatir kalau kondisi tersebut tidak berubah maka Indonesia akan kalah dalam bersaing dengan negara lain terutama di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Padahal pada sisi lain BUMN itu dituntut memberikan kontribusi kepada negara namun faktanya lebih banyak unsur politisnya. Sebagai catatan, hampir setiap menjelang maupun setelah pemilihan Presiden, susunan komisaris maupun pimpinan BUMN mengalami perubahan. Sebagian mereka be-

rasal dari kalangan tim sukses sang calon presiden.

Azam pun mengakui tarikmenarik antara kepentingan usaha dan kepentingan politik di tubuh BUMN sulit untuk dihindari.

Salah satu yang menjadi pokok pembicaraan adalah tugas BUMN yang seharusnya dikembalikan ke tujuan awalnya, “Kalau misalnya ada BUMN yang ditugaskan untuk mencari profit ya silahkan mencari profit, jangan sampe ada BUMN yang memiliki fungsi penugasan tapi dilakukan mencari untung,” hal itu disampaikan Azam saat menjadi pembicara dalam Forum Legislasi yang berlangsung di Ruang Diskusi Media Center DPR RI, pada Kamis, (07/04).

Dalam forum tersebut, Azam menuturkan bahwa baik dan buruknya BUMN itu bergantung pada pihak yang ada di dalamnya, seperti menteri, komisaris serta pengurus lainnya. Sehingga pengawasan yang dilakukan DPR berada di lini kedua.

“Oleh karena itu pengawasan baik buruknya BUMN ada

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Asman Natawijana.

ditangan pengurus, komisaris dan menteri yang mengangkatnya. Di DPR menjalankan fungsi pengawasan di lini kedua,” ujarnya.

Secara mendetail, Azam menegaskan bahwa tidak boleh satu deputi mengawasi puluhan BUMN, hal itu menurutnya tidak akan membuat fungsi pengawasan menjadi efektif. Sehingga perlu ada evaluasi untuk perbaikan kedepan. “Deputi yang tugasnya mengawasi hari demi hari harus paham makhluk apa yg diawas. Jadi tak bisa satu deputi mengawasi puluhan BUMN. Tidak cukup waktunya dan tidak efektif. Deputi

Papua Barat Miliki Potensi Besar

Endang Srikarti di sela-sela kunjungan kerja ke Kampung Wisata Arborek.

PROVINSI Papua Barat yang memiliki potensi sangat luar biasa, baik pertanian, perikanan, pertambangan, hasil hutan, maupun pariwisata. Semua sektor ini bisa menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi.

Potensi luar biasa tersebut belum termanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat. Hal ini tercermin dari tingginya angka kemiskinan di Provinsi Papua Barat. “Papua Barat memiliki sumber daya yang luar biasa, akan tetapi kondisi perekonomian masyarakatnya masih memprihatinkan,” nilai Endang Srikarti Handayani di selasela kunjungan kerja ke Kampung Wisata Arborek, Raja Ampat, Papua Barat, barubaru ini.

Menurutnya, perekonomian Papua Barat umumnya digerakkan melalui perhubu-

ngan laut dan udara. Untuk itu keberadaan dan kelancaran arus transportasi laut dan udara sangat penting bagi perkembangan perekonomian di wilayah ini. Pengembangan transportasi baik darat maupun laut sangatlah penting untuk mengurangi kesenjangan aksesibilitas dan meningkatkan integrasi wilayah.

Pengembangan potensi wilayah ini tidak mungkin sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. Papua Barat membutuhkan investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

Provinsi Papua Barat ini akan mampu menarik investor apabila memiliki daya tarik investasi. Tidak cukup hanya dengan modal kekayaan sumber daya alam, aksesibilitas juga merupakan salah satu faktor terpenting dalam menciptakan iklim ivestasi yang kondusif, jelasnya.

“Untuk itu, kami sangat mendorong peran serta pihak BUMN jasa transportasi darat, laut, maupun udara untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanannya dengan cara membangun pelabuhan dan bandara atau dengan mengembangkan atau memperbaiki apa yang sudah ada saat ini,” papar Anggota F-PG itu.

Ia berharap pihak Pemda, BUMN, serta swasta dapat menjalin kerja sama dan memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan perekonomian dan kemakmuran rakyat Indonesia umumnya dan Provinsi Papua Barat khususnya.

Senada dengan Endang, Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir, juga mengatakan, kemiskinan di Papua Barat nomor tiga terbesar setelah Papua dan Maluku.

“Kita berkeliling salah satu tujuannya adalah untuk melihat dan meninjau secara langsung bagaimana sebaiknya proses pembangunan ekonomi di Papua Barat itu bisa langsung mengenai ekonomi sasarannya. Raja Ampat salah satu pemandangan alam sepuluh terbaik dunia.

Ini harus kita manfaatkan untuk menambah devisa negara dan menunjang pendapatan asli daerah,” ungkap iw/parle nya.

harusnya mengawasi sedikit BUMN,”jelasnya, Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah mengenai komisaris yang seharusnya ditempatkan oleh orang-orang yang paham tentang tugas pokok dan fungsinya. Azam mendorong agar komisaris BUMN itu diisi oleh orangorang yang profesional, bukan hanya seremonial. Hal itu penting untuk memperkuat kembali fungsi BUMN. “Komisaris itu bukan hanya seremonial, komisaris itu harus diisi oleh pihak profesional yang paham tentang industri. Misalnya, pengelolaan keuangan di

masing-masing BUMN itu berbeda baik itu pupuk, migas, sumber daya dan lainlain. Antar BUMN itu berbeda pengelolaannya,” ujarnya.

Sebaimana diketahui, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN ini sudah berumur 13 tahun. UU tersebut berkaitan dengan UU Nomor 17 Tahun 2003. Sehingga UU Nomor 19 Tahun 2003 ini dasar hukumnya adalah UU Nomor 17 Tahun 2003. Baru setelahnya muncul UU Nomor 1 Tahun 2004. Jadi ada tiga 3 UU yang berkaitan antara satu dengan yang lain dan ada tiga rujukan UU dalam pengelolaan hs/mp BUMN.

DPR Adopsi Sistem Lelang dan Audit PUPR JAJARAN Inspektur Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal DPR-RI, melakukan studi banding ke Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam lawatannya ini Irtama bermaksud mengadopsi sistem pengawasan lelang proyek dan audit.

“Lelang Pradipa yang dilakukan PU ini bisa kita adopsi.

Di PU sudah melaksanakan lelang pradipa yang dikawal oleh inspektorat jenderal,” ujar Irtama DPR, Setyanta Nugraha di Kementerian PUPR, Rabu (6/4/2016).

Setyanta yang akrab disapa Toto menjelaskan, Lelang Pradipa diterapkan sesuai amanat dari presiden, dan sudah berjalan selama dua tahun. Dia melanjutkan Lelang ini berkaitan dengan kinerja penyerapan anggaran, yang selama ini selalu menumpuk pada akhir tahun masa anggaran. Toto menilai, hal tersebut berdampak pada pertumbuhan dan penurunan ekonomi.

“Ini terkait dengan kinerja penyerapan anggaran yang fenomenanya adalah menumpuk di akhir tahun anggaran,” ungkap Toto.

Berkaitan dengan sistem audit dan pengawasan PUPR, Toto akan mengadopsi

cara pendampingan saat berjalannya proses pekerjaan di lembaga serta audit kinerja dan anggaran. Pembagian kerjanya, audit 60 persen dan 40 persen sisanya adalah pendampingan pengerjaan.

“Ini yang akan kita adopsi sistem pendampingan yang dilakukan PU terhadap auditee (obyek yang diaudit), sehingga kinerja organisasi institusi itulah yang diutamakan,” jelas Toto.

Dia juga menjelaskan, kerja Irtama mengarah pada keberhasilan institusi. Oleh karena itu dengan pendampingan kepada auditi sebagai rekan kerja serta melakukan pengawalan terhadap hal-hal yang dilakukan auditee. “Sehingga bisa menditeksi secara dini potensi adanya penyimpangan,” paparnya.

Sementara itu Irjen Kementerian PUPR Ridlo Ananda Anwar beserta jajarannya menyambut Irtama DPR dengan tangan terbuka, dan telah membagikan pengalaman-pengalamanya kerja dengan cukup jelas.

“Terimakasih atas kehadirannya, sharing ini untuk saling berbagi pengetahuan informasi dan pengalaman,” ujarnya menyambut jajaran eko/kre Irtama DPR. www.lensaindonesia.com

ANALISA

6

Edisi 132/ 11 - 17 April 2016

SANDIAGA UNO:

Saya Tak Minta Apa-apa dari Warga DKI, Cuma Tawarkan Solusi Prabowo sempat bertanya sampai kapan Sandi mau jadi pengusaha.

SETELAH tekadnya bulat maju sebagai bakal calon gubernur, Sandiaga Salahuddin Uno mulai sibuk melakukan safari politik.

Di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta nanti, pria kelahiran Rumbai, Pekanbaru, 28 Juni 1969 tersebut, sadar bahwa lawan-lawannya bukan rival mudah.

Termasuk, bakal calon petahana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang kembali akan maju untuk periode keduanya.

Di kantornya Gedung Recapital, Jakarta Selatan, Sandi, begitu sapaan akrab Sandiaga Uno menuturkan alasannya yakin maju di kontestasi politik tersebut.

Dia juga menjelaskan program andalannya untuk merebut hati warga Jakarta melalui pendekatan yang berbeda.

Menurut pengusaha muda tersebut, tak perlu masuk goronggorong untuk menunjukkan ketulusan seorang calon pemimpin. Berikut petikannya: Sudah mulai sibuk safari politik?

Bakal, enam bulan ke depan sampai September.

Melelahkan?

Enggak sih. Semangat, karena dibarengi ketemu teman lama. Ke pasar tradisional, APSI, Asosiasi Pasar terus kita ke habib-habib, terus juga menyapa warga di beberapa daerah lintas komunitas, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh lokal. Banyak sih yang dari dunia usaha juga yang kita datengin, karena isu yang sekarang mulai berkembang gelombang PHK (pemutusan hubungan kerja).

Terus, kita pengen dengar apa harapan dunia usaha ke depan.

Kebijakan apa yang bisa membantu mereka. Jadi, dibarengi dengan kerja sosial. www.lensaindonesia.com

Jadi, senang aja, sekaligus silaturahim.

Jadi, resmi mau jadi calon gubernur, karena memang diminta Prabowo Subianto (Ketua Umum DPP Partai Gerindra)?

Jadi, sebetulnya diminta sama pimpinan, sama Pak Prabowo dan Gerindra. Terus, melalui tahapan awal. Baru akhir Januari, saya diundang untuk penjaringan.

Saya lihat kontraknya, apa sih yang mesti dilakukan. Ternyata, kontraknya melakukan kegiatan sosial. Wah, itu kan saya senang.

Kita bukan meminta sesuatu dari warga, tetapi justru tawarkan solusi, gagasan, mendengarkan aspirasi. Jadi, ini memang suara dari rakyat harus kita kumpulkan aspirasinya dan bagaimana kita memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada di warga sekarang ini.

Kalau dibanding kader lain di Gerindra, relatif baru?

Baru banget. Saya tanya juga, why me and don’t give this tough job, karena saya relatif baru dan awam di politik. Kalau boleh dibilang kan, saya pengusaha.

Terus, Pak Prabowo bilang, “saya punya insting politik. Insting politik saya, biasanya benar.

Insting politik saya minta. Salah satu insting politiknya (Prabowo) yang benar itu adalah 2012 mendukung Pak Jokowi (Joko Widodo) dan Gubernur Basuki sekarang. Saya melihat bahwa kamu tuh cocok. Bawa angin segar di Jakarta, meneruskan pembangunan ke arah yang lebih baik.” Kan, katanya bisa dekat dengan kaum muda di Jakarta, demografinya tuh bisa dibilang 18-35 ya. Dan, generasi di X dan Y ini yang akan membentuk suatu opini yang sangat-sangat nyaring Jakarta mau dibawa ke mana.

Anda sempat masuk Partai Demokrat dulu, atau hanya simpatisan?

Saya enggak pernah di politik sebelumnya. Dulu sempat ada pembicaraan awal-awal, tetapi enggak pernah terealisasi.

Berarti tak punya KTA

Muhnur Satyahaprabu: Langkah Awal Ajukan Gugatan Hukum Kepada Presiden AKTIVIS Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) ini bersama aliansi aktivis lingkungan hidup lainnya, mensomasi Presiden Joko Widodo terkait proyek Kereta Cepat JakartaBandung (KCJB).

“Langkah itu sebenarnya langkah awal untuk mengajukan gugatan hukum ke Presiden lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” kata Muhnur Satyahprabu di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya: Walhi sudah menerima dokumen terkait Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) proyek KCJB? Sudah, dan kalau dari kami sebenarnya sudah melayangkan banding administrasi, melayang-kan somasi terbuka kepada Presiden.

Untuk apa?

Langkah itu sebenarnya lang-kah awal untuk mengajukan gugatan hukum ke Presiden.

Kenapa harus digugat?

Substansi permasalahannya tidak berubah seperti protes dan statement yang beberapa kali kami keluarkan.

Sandiaga Uno.

(kartu tanda anggota) Demokrat?

Enggak punya. Saya pertama kali masuk politik ini Gerindra.

Enggak sama sekali (punya KTA). Saya hubungan baik dengan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), dengan mas Anas (Anas Urbaningrum) juga. Tetapi, enggak pernah menjadi anggota Demokrat, atau pengurus.

Tapi benar tidak, waktu Kabinet Indonesia Bersatu II pernah ditawarkan menjadi menteri?

Secara langsung enggak ada yang 2009 ya. Secara langsung memang enggak pernah ada pembicaraan itu. Saya memang mendukung Pak SBY waktu 2009, tetapi murni enggak pernah ada keinginan atau dorongan.

Namanya banyak disebut-sebut media, tteapi waktu itu saya dukung tanpa pamrih. Waktu itu, Pak SBY sangat memperhatikan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) dan itu yang menjadi suatu hal yang saya passionate (bernafsu) sekali. Saya punya passion dalam pengembangan UMKM dan kewirausahaan.

Kebetulan beberapa ide-ide saya seperti KUR (kredit usaha rakyat), akses terhadap pelatihan dan training UMKM diadopsi oleh zaman Pak SBY di Kementerian UMKM dan di perbankan. Jadi, saya banyak interaksi saat itu tapi enggak pernah ada pembicaraan masuk di kabinet.

Sepertinya program pemberdayaan UMKM oleh pemerintah agak berkurang, termasuk tak terlalu terlihat di 10 Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi. Anda setuju?

Itu yang saya sempat bicara sama teman-teman di Kementerian UMKM. Napasnya itu harus bahwa 10 paket ini enggak boleh justru meninggalkan ekonomi akar rumput, karena 57 juta unit UMKM ini sebenarnya tumbuh praktis tanpa keberpihakan pemerintah. Jadi, saya selalu bilang bahwa kita punya tugas. Di Kadin ditugasi UMKM juga dan kita bilang akhirnya yang menjadi bantalan daripada

ekonomi kita UMKM. Begitu ada perlambatan, siapa yang menyerap lapangan pekerjaan, UMKM. Siapa yang terus menggerakkan ekonomi, UMKM. Pun mereka relatif masih susah mendapatkan kredit yang aksesibilitas yang tinggi.

Gambaran UMKM Jakarta sendiri sudah memetakan?

Kalau dari sektor maupun dari permasalahan, kendala, peluangnya di mana sudah terpetakan. Dan, dua isu yang saya hadapi di Jakarta begitu menyapa warga, ini sudah hari ke 38 saya silaturahim, tetap masalah ekonomi yang berkaitan dengan kesejahteraan, khususnya ketersediaan lapangan kerja, harga-harga yang melambung tinggi. Ganti-gantian saja. Kalau enggak bawang merah, cabai, daging sapi, ayam. Nah, ini yang dirasakan perlu terobosan.

Mungkin perlu sesuatu yang berbalut teknologi menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dalam keseharian kita menghadapi biaya-biaya yang makin tinggi.

Apa saja?

Kebijakan ini tidak ada perencanaan. Kebijakan ini akan men-gurangi luar lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Lahan Pangan Berkelanjutan. Proyek ini juga dibuat di wilayah yang rawan bencana dan seterusnya. Intinya sebenarnya nggak berubah, termasuk protes pembuatan Amdal yang begitu cepat, seh-ingga prosedur dan substansinya bertentangan dengan undang-undang.

Kapan gugatan akan dilayangkan?

Mungkin, dan doakan saja dalam dua minggu ini kita sudah mengajukan gugatan untuk kita layangkan ke PTUN. Mengapa Walhi berpandangan, proyek ini tidak ada manfaatnya?

Ya, memang dalam dokumen tidak ada urgensinya proyek ini.

Seharusnya bagaimana?

Kalau itu memang bermanfaat, seharusnya proyek ini masuk dalam perencanaan dong. Karena memang perencanaanya nggak ada, terus risikonya ting-gi,

kemudian pembuatan doku-men lingkungan terlalu cepat, ya memang proyek ini proyek akalakalan.

Maksudnya?

Kalau memang ini berdasar-kan satu keputusan masyarakat Jawa Barat dan Jakarta, seharusnya ini masuk dalam; per-tama, tata ruang yang sudah terfasilitasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN), atau RPJMP sudah ada tercantum, tapi ini tidak ada dalam semua dokumen perencanaan. Yang ada adalah perencanaan perkeretapaian itu justru ada di Pantura, mulai dari Merak sampai Banyuwangi. Bukan kereta api cepat. Jakarta-Bandung tidak masuk dalam perencanaan, sehingga tidak bermanfaat untuk masyarakat Bandung dan Jakarta.

Proses Amdal seharusnya berapa lama?

Proses itu yang jelas, dari datanya ini ya, Amdal itu proses scientific, bisa diambil dari mana saja, termasuk BMKG (Badan Metreologi Klimatologi dan Geofisika). Tapi bahwa Amdal itu tidak boleh salah karena dia proses scientific. Dia juga harus menyertakan partisipasi masyarakat.

Artinya memang tidak ada partisipasi masyarakat?

Ya memang tidak ada aspirasi masyarakat itu.

Kerangka acuan itu bisa selesai dalam dua min-ggu, itu nggak mungkin Anda bilang tadi proyek akal-akalan, maksudnya?

Ya itu tadi, karena tidak ada perencanaan. Kedua, dokumen lingkungan dibuat dengan sebe-gitu cepat. Ketiga, proyek ini nggak ada urgensinya.

Keempat, melanggar tata ruang. Kelima, akan menghancurkan daerah resapan, termasuk di daerah Walini yang menjadi sumber air Jatiluhur dan sumber air bagi per-tanian di Karawang. Nah itu yang nggak dipertimbangkan.

Padahal itu seharusnya menjadi hal yang sangat pentinng, kan itu yang hrm menjadi pertanyaan.

Masuk parpol berarti harus optimistis dengan parpol, padahal saat ini kepercayaan terhadap parpol seperti tergerus, Bagaimana menurut Anda?

Dan, ini justru sinyal pada parpol untuk berbenah. Dan, ini berarti ada fungsi parpol yang enggak dijalankan. Berarti parpol enggak dekat dengan rakyat, parpol enggak bisa merepresentasikan suara rakyat.

Padahal, di tiap demokrasi manapun ujung tombaknya partai politik mau di Amerika manapun juga representasi dari rakyat ada di pemerintahan melalui representasinya di parpol. Jadi, Ini merupakan suatu swing yang saya rasa perlu dicermati bagaimana parpol harus lebih dekat sama rakyat, harus bisa mendengar keinginan rakyat, dan ini sinyal yang sangat kuat. Saya terpanggil, karena sistem yang kita pilih adalah demokrasi. Karena itu, saya putuskan berjuang melalui jalur ezr/lil/vv parpol.

Muhnur Satyahprabu.

7 Edisi 132/ 11 - 17 April 2016

Orang...

Sambungan Halaman 1 Secara total, kebocoran ini berisi informasi tentang lebih dari 214 ribu entitas bebas pajak yang terhubung ke orang-orang kaya di lebih dari 200 negara.

Laporan juga menyebut lebih dari 500 bank—termasuk HSBC, USB, Credit Suisse, Deutsche Bank, dan lain-lain— anak perusahaan dan cabangnya, telah bekerja sama dengan Mossack Fonseca sejak 1970an, membantu para klien mengurus perusahaan bebas pajak mereka.

Direktur International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) Gerard Ryle mengatakan, dokumen-dokumen mencakup bisnis sehari-hari Mossack Fonseca selama 40 tahun terakhir. “Saya pikir bukti kebocoran mungkin akan menjadi pukulan terbesar di dunia lepas pantai yang pernah ada karena luasnya dokumen,” katanya dilansir BBC News, Senin (4/4/2016).

Dokumen tersebut juga menjelaskan bagaimana firma hukum dengan kantor di lebih dari 35 negara itu menawarkan jasa keuangan yang dirancang untuk membantu kliennya menyembunyikan kekayaan mereka.

Apakah orang Indonesia masuk dalam Panama Papers?

Dokumen itu secara mengejutkan menyebut ada 899 orang dan perusahaan di Indonesia yang memiliki perusahaan cangkang di beberapa kawasan surga pajak.

Dari jumlah itu, 803 berupa nama pemegang saham, 10 perusahaan, 28 perusahaan yang diciptakan, dan 58 nama pihak terkait.

Di Indonesia, nama-nama orang superkaya ternama yang setiap tahun langganan masuk daftar orang terkaya versi Forbes Indonesia bertebaran dalam dokumen Mossack.

Sebut saja pemilik grup Lippo, James Riady. Dia tercatat sebagai pemegang saham di sebuah perusahaan bernama Golden Walk Enterprise Ltd. Perusahaan itu didirikan dengan bantuan Mossack Fonseca di British Virgin Islands pada 2011.

Putranya, John Riady juga tercatat sebagai pemilik Phoenix Pacific Enterprise Ltd di BVI. Ketika dimintai konfirmasi, salah seorang keluarga

Riady memberikan keterangan off the record.

Nama lain yang muncul dalam daftar ini adalah Direktur PT Indofood Sukses Makmur, Franciscus Welirang. Dia tercatat sebagai pemegang saham perusahaan offshore bernama Azzorine Limited. Nama Fransiscus tak langsung tercatat sebagai klien Mossack Fonseca.

Dia terafiliasi lewat BOS Trust Company (Jersey) Ltd, yang menjadi klien sejak 2013.

Sandiaga Uno, pebisnis terkemuka yang kini tengah mencalonkan diri menjadi calon Gubernur DKI Jakarta, juga tersangkut dokumen ini.

Pekan lalu, Sandiaga mengaku memang memiliki beberapa perusahaan offshore di British Virgin Islands. Keberadaan perusahaan offshore itu penting untuk bisnis Saratoga Equities, sebuah perusahaan investasi yang dia dirikan bersama Edwin Soeryadjaya.

Setidaknya ada tiga perusahaan offshore yang terkait dengan Sandiaga: Aldia Enterprises Ltd, Attica Finance Ltd, dan Ocean Blue Global Holdings Ltd. Ketiganya didirikan berurutan sejak 2004 sampai 2006. “Saya memang punya rencana membuka semuanya karena saya sekarang dalam proses mencalonkan diri menjadi pejabat publik,” katanya tenang.

Dua orang yang kerap dicari penegak hukum untuk kepentingan penyidikan kasus korupsi, yakni taipan minyak Muhammad Riza Chalid dan pengusaha properti Djoko Soegiarto Tjandra, juga tercantum dalam dokumen Mossack.

Riza dikabarkan tengah berada berada di luar Indonesia sehingga menyulitkan Kejaksaan Agung memeriksanya dalam kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan saham PT Freeport Indonesia.

Sedangkan Djoko menjadi buron dalam kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp 904 miliar sejak 2009.

Nama-nama individu dan pengusaha terkenal di Indonesia lainnya Erick Thohir, Muhammad Aksa Mahmud, Chairul Tanjung, Laksamana Sukardi, Anindya N. Bakrie, Rachmat Gobel, Airlangga Hartanto (Politikus Partai Golo-

Istri...

Sambungan Halaman 1 juga mengaku bertemu Sunny dan Ahok dalam sebuah kesempatan untuk membahas sebuah masalah yang berkaitan dengan sebuah taman di Jakarta.

Sunny, menurut Prijanto, memiliki pengaruh karena bisa mengatur pertemuan antara dirinya dengan Ahok dan Podomoro. “Sunny itu memang staf khusus (Ahok) seperti yang diberitakan media-media. Ada korelasi antara Sunny, Ahok dan Podomoro,” kata Prijanto di sebuah acara televisi.

Prijanto juga mengungkapkan mengungkapkan, adanya dugaan korupsi dalam proses pembangunan Taman BMW dan sudah menyampaikannya lewat orang bernama Sunny.

“Saya katakan kepada Sunny bahwa pengembang berbohong karena menyatakan luas lahan hanya sebesar 12 hektar, sedangkan luasnya sebesar 20 hektar,” katanya.

Prijanto, saat itu, memperlihatkan kepada Sunny soal dugaan pemalsuan tanda tangan pejabat terkait.

Sepekan kemudian, Sunny meneleponnya terkait Basuki yang ingin bertemu dengan dirinya.

Dalam pertemuan dengan Basuki tersebut, Prijanto membeberkan data tentang penipuan yang dilakukan oleh pengembang. “Besoknya, Pak Ahok menyatakan, tidak ada korupsi dalam pembangunan Taman BMW,” kata Prijanto.

Ahok akhirnya buka suara mengenai tudingan Sunny yang disebut-sebut sebagai adik iparnya. Anehnya, ia tidak

mengnakui Sunny sebagai adik ipar dan tidak ada kaitannya dengan sang istri Veronica Tan. “Kalau Sunny nggak ada komisaris dimana pun, dan dia itu nggak ada hubungan sama Veronica Tan (isteri Ahok-red),” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (6/4/2016).

Kata Ahok, Sunny hanyalah anak magang yang tengah mengerjakan tugas akhir untuk menyelesaikan program PHD. Sehingga, tidak mungkin dirinya mampu mengatur pertemuan antara M. Sanusi dengan pengembang.

“Kamu kira Sanusi itu bukan orang hebat? Sanusi itu kerja sama Agung Podomoro Land (APL), sudah kongsi lama.

Sebelum saya kenal APL, Sanusi udah kenal duluan dan dia sudah kerja sama mereka.

Begini saja, kalau sudah kena ambil duit ya sudah, suruh KPK saja telusuri. Kalau nanti banyak yang masuk bagus karena negara ini harus bebas dari korupsi?,” terang Ahok.

Namun, mantan Bupati Belitung Timur itu tak membantah bila sosok Sunny mengenal adik dari Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik. Menurutnya, perkenalan itu lantanan Sunny tengah membuat Kajian terkait destertasinya yang berhubungan antara hubungan eksekutif dan legeslatif di Ibu Kota.

“Kenal karena dia pengen dengerin sikap DPRD ke Ahok. dia lagi buat kajian dan juga ketemu pak Prabowo, pak Hasyim, ketemu konglomerat si Taher. Kenapa? Karena dia pengen tahu kenapa dia nyumbang,” papar Ahok.

ngan Karya), Johnny Gerard Plate (Politikus Partai NasDem), dan Hilmi Panigoro (Medco Group) Nama perusahaan yang terdaftar dan kini menjadi terlibat kasus suap reklamasi teluk Jakarta masuk di dalamnya yakni Agung Podomoro. Di daftar alamat, sebagian besar berlokasi di Jakarta. Namun, ada juga beberapa yang berlokasi di Surabaya, Bali, Bandung, dan Medan Dari rilis ICIJ, total ada 11 juta halaman dokumen yang ditemukan dari sumber yang tidak diungkap identitasnya.

Misalnya, di Indonesia, terdapat nama-nama politikus, bintang olahraga, dan selebriti yang diduga menyimpan uang mereka di berbagai perusahaan perekayasa pajak di luar negeri demi menghindari pajak. Tercatat, dokumen Panama Papers masuk dalam file sebesar 2,6 terabyte (TB). Ada 4,8 juta e-mail; 3 juta database; 2,1 juta dokumen PDF; 1,1 juta foto; 320.000 dokumen teks; dan 2.000-an file lainnya.

Dokumen rahasia yang terkenal dengan sebutan Panama Paper menguak aksi tipu-tipu ratusan tokoh yang terdiri dari kepala negara, politisi, pebisnis, selebriti, dan olah ragawan menyembunyikan hartanya.

Dalam dokumen itu, dipublikasikan aksi ribuan orang kaya di berbagai negara yang melakukan pencucian uang dan praktek kotor lainnya.

Termasuk ratusan nama dari Indonesia.

Dokumen itu milik Mossack Fonseca, firma hukum yang kantor pusatnya di Panama, yang bocor ke wartawan koran dari Jerman SüddeutscheZeitung.

Media tersebut membagi dokumen itu ke International Consortium of Investigative Journalists dan 100 organisasi pers dari seluruh dunia yang kemudian bersama-sama melakukan investigasi. Satu-satunya media di Indonesia yang terlibat dalam proyek investigasi ini adalah Tempo.

Pada Senin, 4 April 2016, ratusan media itu mempublikan hasil investigasinya dengan judul Panama Papers.

Memang, dokumen yang diperoleh konsorsium jurnalis global ini mengungkapkan keberadaan perusahaan di yuridiksi bebas pajak (offshore companies) yang dirahasiakan.

Data yang bocor berisi informasi sejak 40 tahun lalu, sejak 1977 sampai awal 2015.

Keberadaan dokumen ini

memungkinkan publik untuk mengintip bagaimana dunia offshore bekerja, bagaimana fulus gelap mengalir di dalam jagat finansial global secara rahasia, mendorong lahirnya banyak modus kriminalitas dan merampok pundi-pundi negara dari pajak yang tak dibayarkan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut saat ini aset orang Indonesia di luar negeri melebihi Rp11.400 triliun. Sejak lama PPATK mengantongi data transaksi orang Indonesia, sebagian masuk dokumen Panama Papers, di luar negeri.

“Ada (data transaksinya) ke Panama, BVI, Cayman, Luksemburg, Swiss,” kata Wakil Ketua PPATK Agus Santoso, Rabu (6/4/2016).

Guna menelusuri hal itu, PPATK bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung untuk membuat satuan tugas. Data laporan hasil analisis (LHA) PPATK diberikan ke kedua lembaga tersebut.

Kejaksaan Agung akan memproses dugaan kasus pengg_elapan pajak yang dibeberkan dalam ‘Panama Papers’.

“Kalau ada indikasi (penggelapan pajak) seperti itu, kita minta penjelasan dari mereka (Kementerian Keuangan),” ujar Jaksa Agung HM Prasetyo.

Sementara Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pihaknya tengah mempelajari data Mossack Fonseca. “Saya telah memerintahkan Ditjen Pajak untuk mempelajari data the Panama Papers. Kami akan mengonfirmasi data yang kami miliki dengan dokumen tersebut,” kata Bambang kepada wartawan, Selasa (5/4/2016).

Ditjen Pajak, menurut Bambang, sejatinya telah memiliki data berisi perusahaan-perusahaan fiktif yang didirikan warga Indonesia di ‘surga pajak’. Data tersebut didapat dari berbagai sumber, kata Bambang tanpa menyebut sumber mana yang dia maksud.

Bambang mengatakan, beberapa nama yang masuk dalam dokumen Panama Papers, merupakan nama yang sudah ada di Badan Intelijen Negara (BIN) serta sumber data yang lebih valid. Data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bukan dari Panama Papers.

“Data sementara yang kami miliki mengenai rekening Indonesia di luar negeri itu, bukan dari Panama Paper, kami punya intelijen dan

“Dia (Sunny) kan iparnya Lippo, jadi dia ingin tahu maksudnya apa Lippo pakai Taher buat baik-baikin Ahok. Jadi kamu curiga sama Taher kan.

Kalau dia sumbang bus, ya dia sama grup Lippo saja sudah keluar. Jadi kita suruh penyidik cek saja. pusing kita kalau berandai-andai,” pungkasnya.

Menurutnya, soal peranan Sunny yang telah menjadi stafnya sejak lama merupakan kebohongan besar. Termasuk adanya tudingan Sunny pernah mengatur pertemuan pengembang reklamasi, Agung Podomoro Land (APL) bersama dirinya untuk membicarakan soal kewajiban pembangunan.

“Itu nggak mungkin, bisa dibuktikan. Kamu kira Sanusi bukan orang hebat, dia itu sudah kerja lama dengan APL, kongsi sudah lama,” ujar Ahok.

Bahkan, kata Ahok, sebelum dirinya mengenal dekat dengan bos APL Sugiyanto Kusuma alias Aguan, Sanusi sudah lebih dulu kenal. Buktinya kata Ahok, politisi Partai Gerindra itu berhasil membangun kawasan Thamrin City yang merupakan hasil dari kerjasama dirinya dengan APL. “Sanusi itu sudah kerja sama mereka dari dulu. Sekarang gini aja lah, kalau sudah kena ngambil duit enggak usah ribut. KPK aja yang telusuri.

Kalau nanti banyak yang masuk (penjara) bagus. Karena negara ini harus bebas dari korupsi,” terang Ahok.

Seperti diketahui, Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Sanusi pada Kamis (31/3) malam. Dia diduga menerima suap senilai Rp 2 miliar dari staf PT. Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro yang juga diciduk polisi tak lama kemudian.

Sehari setelah itu, Jumat (1/ 4/), Presiden Direktur PT.

Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke KPK. Ketiga orang itu kemudian ditetapkan menjadi tersangka terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Pembahasan raperda sempat mandeg. Diduga, karena pengembang enggan membayar kewajiban 15 persen dari Nilai Jual Objek Pajak atas setiap pembuatan pulau kepada pemerintah. Kewajiban itu merupakan salah satu poin dalam Raperda RTR Kawasan Pesisir Pantai Utara Jakarta.

Para perusahaan disinyalir ngotot menginginkan hanya lima persen dari NJOP. Ditengarai terjadi tarik-menarik yang alot antara pengembang dan pembuat undang-undang mengenai hal itu sebelum raperda disahkan menjadi perda. KPK masih mendalami kasus tersebut. Semua yang dinilai punya kaitan akan diperiksa.

Bos PT. Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri.

Sanusi dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan Ariesman dan Trinanda sebagai tersangka pemberi suap dikenakan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. rbn

sumber sendiri yang valid, tax authority atau Dirjen Pajak di negara G-20,” ujarnya.

Data Panama itu akan dijadikan complient oleh Kementerian keuangan, karena data yang dimiliki sekarang belum semua data baru dan hanya terbatas beberapa negara dan bank, belum bisa menyentuh otoritas beberapa negara.

Data yang dimiliki oleh DJP saat ini, membuktikan bahwa banyak orang Indonesia yang membuat Special Purpose Vehicle (SPV) di berbagai tax havens di negara- negara yang melindungi pelaku pajaknya.

“Dari data yang kami miliki, banyak orang Indonesia yang buat Special Purpose Vehicle di berbagai tax havens. Tax havensya itu ada di negara yang tidak kenakan pajak. Kan enggak mungkin negara seperti AS, Italia jadi tax havens, mau menyejahterakan negaranya dengan apa?” tandasnya. cnn/can/bbc/tem

MODUS PRAKTEK KOTOR ORANG-ORANG SUPERKAYA DI PANAMA PAPERS: 1. PERUSAHAAN CANGKANG (SHELL COMPANIES) Mossack Fonseca membuat perusahaan cangkang yaitu perusahaan yang digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan aset perusahaan. Sang pemilik biasanya menyewa orang untuk berperan sebagai manajemen perusahaan. Total ada 214.488 nama perusahaan offshore di Panama Papers yang terhubung dengan orang-orang dari 200 negara.

2. PUSAT KEUANGAN PERUSAHAAN DI YURIDIKSI BEBAS PAJAK (OFFSHORE FINANCIAL CENTRE) Ini tempat transaksi keuangan rahasia di British Virgin Islands, Macao, Bahama, dan Panama. Orang-orang kaya itu menyimpan dana mereka di sini dan dijamin kerahasiaannya. Transaksi keuangan difasilitasi pajak yang rendah hingga bebas pajak.

3. SAHAM DAN OBLIGASI ATAS NAMA (BEARER SHARES AND BONDS) Saham dan obligasi atas nama merupakan solusi untuk menyembunyikan kepemilikan orang kaya dan perusahaan dengan cara memindahkan uang dalam jumlah besar dengan mudah.

4. PENCUCIAN UANG Pencucian uang termasuk membersihkan uang “kotor” agar dapat digunakan tanpa memunculkan kecurigaan. Koruptor yang memiliki banyak uang tunai dapat mengirim uangnya ke offshore financial center. Uangnya kemudian diubah ke obligasi atas nama dan dimiliki oleh perusahaan cangka.

Kabar...

Sambungan Halaman 1 Koum dan Acton mengatakan saat ini pengguna hidup dalam dunia yang mana lebih banyak data yang terdigitalisasi dibandingkan sebelumnya. Untuk itu, maka enkripsi menjadi hal yang penting. Sebab pada era digital dan meledaknya data pada berbagai platform, maka melahirkan kerentanan serangan.

Untuk itu, kata keduanya, enkripsi end to end akan melindungi pengguna dari potensi kerentanan tersebut.

Jan Koum dan Brian Acton menuliskan layanan yang terenkripsi pada WhatsApp mengusung gagasan yang sederhana.

Yaitu pengguna mengirimkan pesan, dan hanya orang tertentu yang bisa membaca pesan percakapan grup atau personal yang telah dikirimkan. Bahkan WhatsApp pun menegaskan tidak bisa membaca pesan penggunanya.

“Tidak ada orang yang bisa melihat pesan, bukan penjahat siber, bukan peretas. Juga bukan rezim penindas, bahkan kita (WhatsApp) juga,” tulis keduanya.

Polemik enkripsi itu juga mengundang perhatian dari

pengamat forensik digital Indonesia, Ruby Alamsyah. Dia mengakui dengan adanya full enkripsi itu, maka penegak hukum nantinya tidak bisa melihat data kriminal, teroris, koruptor dan lainnya.

Namun dari sudut pandang lain, Ruby memaklumi sebagai perusahaan komersil, WhatsApp menggunakan enkripsi untuk menarik minat pengguna dengan tawaran kenyamanan dan privasi.

WhatsApp, kata pria kelahiran Jakarta itu, dengan enkripsinya ingin memastikan penggunanya di seluruh dunia bisa menggunakan layanan secara aman. “Komunikasinya mereka, digunakan untuk keperluan pribadi, keperluan bisnis dan lain-lainnya, itu aman tanpa bisa disadap oleh pihak ketiga yang tidak berhak,” ujarnya.

Terkait dengan potensi polemik melawan hukum, Ruby mengatakan sebagai perusahaan komersil yang layanannya dipakai oleh publik, maka sudah seharusnya WhatsApp nantinya jika ada penyelidikan hukum, wajib mentaati hukum yang berlaku di negara tertentu.

Yang...

Sambungan Halaman 1 Pria yang sudah 30 tahun menjadi petugas ATC itu membeberkan, selama ini pihaknya menjadi rekan terdekat pilot selama di udara. Baginya, peran ATC sangat besar dalam tercapainya tujuan penerbangan.

“Semua aktivitas pesawat di dalam Manoeuvring Area diharuskan mendapat mandat terlebih dahulu dari ATC, yang kemudian ATC akan memberikan informasi, instruksi, clearance atau mandat kepada pilot. Dengan begitu tercapai tujuan keselamatan penerbangan. Jika penerbangan tiba tanpa hambatan, kami pun puas,” ujarnya.

Di tempat yang sama Diyan Subismo, petugas ATC dari Bandara Juanda menyebut, profesi yang dijalani sangat beresiko besar. Pasalnya nyawa jutaan manusia (penumpang) berada di tangan mereka.

Menurutnya, lalu lalang arus pesawat di Indonesia sangat crowded (padat). Saat ini Indonesia, sebutnya, menjadi lalu lintas udara terpadat nomer 5 di dunia. “Jadi sangatlah nyata kerja kita. Setiap petugas ATC diwajibkan memantai setiap detik pergerakan pesawat di udara dengan hanya menggunakan bantuan radar dan alat bantu radio komunikasi,” kata pria yang akrab disapa Bismo.

Bismo menceritakan, pernah pihaknya mengalami mallfuntion radar sehingga mengharuskan dirinya berpikir cepat. Kejadian itu menjadi satu-satunya yang paling ditakuti petugas ATC. “Saat itu radar mati. Oto-

matis kita menggunakan non radar. Kaki saya langsung gemeteran. Beruntung kita sudah dibekali saat pendidikan.

Satu-satunya alat yang kami gunakan hanya komunikasi lewat radio dengan pilot. Dari situ kami menggunakan bayangan saja untuk mengetahui posisi pesawat-pesawat yang terakhir terpantau radar.

Namun kami tidak serta merta mengarahkan pesawat dengan seenaknya. Tentunya semua menggunakan prosedur yang ada, tidak bisa seenaknya membuat pesawat naik dan turun atau pindah ke kanan dan kiri,” katanya.

Sementara senior ATC Muhammad Irsan mengatakan, setiap pemandu traffic pesawat setidaknya dibutuhkan kecepatan tinggi untuk memantau jalannya lalu lintas.

“Pertama, pemandu harus pandai mengatur scanning, kedua planning, dan ketiga action (mengambil keputusan).

Sebab, di atas sana banyak nyawa manusia bergantung pada kita. Pasalnya, saat berada di ketinggian sebenarnya pilot pesawat itu tidak bisa melihat apa-apa. Dan tugas kita lah yang menjadi mata bagi mereka,” tegas Irsan.

Sehingga seorang pilot, kata Irsan, tidak boleh ngeyel dengan petugas ATC. Satu kesalahan yang diperbuat pilot, maka akan berakibat fatal bagi seluruh penumpang.

Diakui Irsan, selama ini ATC memang tidak memiliki wewenang penuh dalam menentukan pesawat boleh terbang atau tidak, apabila di tengah perjalanan terjadi

“Mereka harus dapat kerja sama dengan penegak hukum. Kalau pun secara marketing disebutkan end to end encryption, sama seperti BBM (BlackBerry Messneger) dahulu, itu semua provider jenis internet messaging secure ini. Mereka, karena jualan untuk komersil, publik, mereka itu harus tetap comply terhadap penegak hukum,” jelas dia.

Pandangan tak jauh berbeda disampaikan oleh pengamat telekomunikasi, Heru Sutadi. Dia melihat enkripsi tersebut punya dua sisi, pertama memberikan keamanan bagi pengguna tapi di sisi lain menyulitkan penegak hukum dalam membongkar isi percakapan.

Heru menambahkan, dampak yang terasa mengenai enkripsi end to end pada WhatsApp ini bagai dua mata koin. Pengguna WhatsApp makin terlindung datanya dari penyadapan, tapi lembaga seperti KPK, Densus88, BNPT akan kian sulit membuka percakapan yang dilakukan lewat WhatsApp. “Tentu ini berita baik bagi mereka yang berkonspirasi jahat melakukan korupsi jahat melakukan korupsi maupun teror, di mana percakapan tidak bisa diketahui pihak aparat penegak hukum,” jelas Heru. mmi/ama/agu

cuaca buruk.

“ATC tidak punya kewenangan penuh. Namun ATC bisa merekomendasi kepada pilot dan tower untuk pindah rute atau delay. Contohnya, jika dalam penerbangan terjadi gunung meletus, kita punya tanggung jawab menginformasikan pada mereka. Tentunya rekomendasi itu harus dikalkulasi terlebih dahulu.

Seperti meminta pendapat dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait hal itu. Dari situ kita bisa mengkalkulasi tingkat resiko rute. Keputusan dikembalikan ke pilot dan bandara sebagai operator penerbangan,” tutur Irsan.

Dengan kemajuan teknologi saat ini, para petugas ATC kini sedikit terbantu dengan dioperasikannya prosedur pemanduan lalu lintas udara SID/STAR RNAV-1.

Sederhananya kata Irsan, RNAV merupakan sebuah desain rute yang bertujuan untuk mengurangi jumlah komunikasi antara pilot dan petugas pengatur lalu lintas udara (ATC) saat datang maupun meninggalkan bandara, sehingga pilot memiliki otoritas menerbangkan pesawat dengan sangat sedikit intervensi dari ATC. Berkurangnya intervensi ATC tersebut akan secara otomatis mengurangi beban kerja ATC dan pilot serta peningkatan kewaspadaan (situasional awareness) pilot dalam melakukan manuver.

“Keuntungan lainnya adalah, konsumsi bahan bakar juga akan berkurang, karena pesawat dapat terbang secara efisien pada rute yang telah ditentukan secara akurat baik kecepatan maupun ketinggiannya,” pungkasnya. nv www.lensaindonesia.com

CLASH OF CULTURE

8

Edisi 132/ 11 - 17 April 2016

Sampah Kain Batik jadi Lukisan Pikat Turis Borobudur

Bentara Budaya Bali Segera Luncurkan Novel Badriyah

KAIN bekas atau perca hanya dianggap sampah yang layak dibuang oleh sebagian orang. Namun bagi Muhdi (51), kain perca menjadi karya lukisan yamg memiliki nilai seni dan harga yang tinggi.

Dijumpai di kediamannya di Dusun Bumen Jelapan, Desa Karangrejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, belum lama ini, Muhdi terlihat asyik merangkai lembaranlembaran perca batik beraneka warna di atas papan triplek.

Tangannya begitu cekatan namun penuh kehati-hatian menempelkan satu per satu lembaran kain beraneka warna dan motif itu. “Nempelnya harus hati-hati, biar tidak lepas saya pakai paku bundel,” kata Muhdi.

Muhdi mengatakan dirinya sedang menyelesaikan sebuah lukisan pesanan dari seorang wisatawan Candi Borobudur. Sudah enam bulan belakangan, Muhdi mulai menerima pesanan lukisan yang sebagian besar bertema alam itu. Pesanan datang dari warga sekitar dan lebih banyak datang dari wisatawan Candi Borobudur.

“Pernah ada pesanan dari Belanda, Taiwan, Perancis, kabanyakan wisawatan yang sudah melihat katalog yang ada di Taman Wisata Candi Borobudur, lalu mereka mampir kemari,” kata Muhdi.

Lukisan kain perca batik karya Muhdi tergolong sederhana karena menggunakan bahan-bahan bekas dan alam sekitar, seperti pelepah batang talas yang sudah dikeringkan, kayu triplek, paku bundel, plastik kresek, cat genting, dan tentu saja kain perca batik.

Suami dari Siti Aisyah itu menjelaskan, pelepah batang talas yang ambil di kebunnya itu dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi mirip batang pohon, plastik kresek bening ditempelkan menjadi mirip air terjun, sedangkan kain perca batik dirangkai

BENTARA Budaya Bali (BBB), di Ketewel, Kabupaten Gianyar akan meluncurkan buku kumpulan cerpen “Badriyah” karya I Gusti Ayu Made Wedayanti (53), wanita kelahiran Singaraja.

“Buku tersebut merangkum 12 cerita pendek, diterbitkan oleh Gambang Buku Budaya, dengan editor Cok Sawitri,” kata penata acara tersebut Juwita K Lasut di Denpasar, Kamis (7/4/2016).

Ia mengatakan, buku kumpuln cerpen “Badriyah” banyak bertutur mengenai perempuan, situasi sosialpolitik, dan kemanusiaan.

Cerita-cerita yang ada menunjukkan bagaimana sejumlah karakter (tokoh) keluar-masuk dalam dunia objektif yang diungkapnya, antara dingin dan emosional, terharu dan bingung, kritis dan lebur silih berganti, dalam pergulatan untuk mendapatkan kejernihan dan pencerahan di dunia yang tak jarang sangat sulit untuk dipahami.

Juwita K Lasut menambahkan, karakter atau tokoh sebagaimana tertera dalam kumpulan cerpen tersebut terserak di antara para menteri, kiai, pengusaha, intelektual, dan seniman.

Sejumlah karakter yang berasal dari latar belakang sosial atau kelas atas, yang memberi janji tersingkapnya berbagai dunia yang selama ini hanya mampu dipandang oleh mereka yang berasal dari kelas bawah dari jarak jauh.

Sementara itu pada saat yang sama, melalui kepiawaian berceritanya, Ayu Weda

Muhdi memperlihatkan lukisan kain perca batik hasil karyanya.

menjadi mirip tanah, sawah, kebun, burung hingga Candi Borobudur.

Muhdi konsisten memakai kain batik sebagai bahan utama lukisannya karena dinilai memiliki motif yang unik dan khas Indonesia. Hasil lukisannya pun menjadi lebih menarik. Apalagi di sekitar Candi Borobudur banyak produsen kain batik.

“Kain batik yang saya pakai ada yang dikasih, ada juga yang beli Rp 3.000 per kilogram dari beberapa penjahit batik,” ungkap dia.

Bapak dua putri ini lantas menceritakan, awalnya mula ia menggeluti lukisan kain batik perca itu karena merasa prihatin melihat banyak sekali kain-kain perca batik di rumah temannya yang seorang penjahit batik di Borobudur.

Ia kemudian meminta kain-kain itu untuk dibawa pulang. Sampai di rumah ia masih bingung untuk mengolah sampah itu menjadi barang yang bermanfaat.

Setelah berdiskusi dengan sang istri, tercetus ide membuat lukisan kain batik. Berbekal keahliannya membuat dekorasi pelaminan pengantin, Muhdi pun mencoba meng-

kreasikan kain-kain perca itu menjadi berbentuk pemandangan yang indah.

“Saya belajar sendiri, berimajinasi saja, dari dulu memang suka mendekorasi dan sering diminta untuk mendekor pelaminan kalau tetangga atau saudara yang hendak menikah,” ungkap dia.

Beberapa karya pertamanya dilirik oleh pihak PT Taman Wisata Candi Borobudur (TWCB) sampai kemudian karya tersebut dicantumkan di katalog aneka kerajinan dan suvenir Borobudur agar dapat dilihat oleh wisatawan.

Dari situ, karya Muhdi semakin dikenal. Tempat tinggalnya pun akan dibangun menjadi sebuah galeri agar wisatawan bisa membeli sekaligus belajar membuat batik kain dari batik perca.

Karya Muhdi dijual dengan harga bervariasi, mulai Rp 45.000 per buah untuk lukisan ukuran 40 x 35 sentimeter, Rp 150.000 untuk ukuran 75 x 90 sentimeter, sampai Rp 3 juta untuk ukuran jumbo 2,5 x 6 meter.

“Harganya tergantung ukuran dan kerumitan dan banyaknya bahan

yang dipakai,” ujarnya.

juga memiliki kepedulian dan perhatian kepada mereka yang tidak mendapat tempat dan tidak tercatat secara sosial. Sebuah buku yang layak untuk mendapatkan apresiasi!.

I Gusti Ayu Made Wedayanti adalah anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Alm. I Gusti Putu Wiryasutha dan I Gusti Ayu Sri Haryati.

Ia berkembang dalam lingkungan keluarga yang sangat mencintai seni dan menjunjung tinggi pendidikan. Sejak muda aktif dalam berbagai kegiatan. Baik aktivitas khusus berupa kesenian, maupun aktivitas keorganisasian secara umum.

Jenjang pendidikan formal dimulai dari SD 17 Singaraja (1970) SMP 1 Singaraja (1976 ) dan SMA Negeri di Singaraja (1979), S1 jurusan Sosiologi di FISIP Universitas Airlangga Surabaya (1983) hingga S2 jurusan Komunikasi di Universitas Dr. Soetomo Surabaya (2003).

Sewaktu mengenyam SD ia pernah menjadi salah satu nominasi dalam ajang Pemilihan Murid Teladan tingkat Provinsi mewakili Kabupaten Buleleng, Bali Utara.

Kemampuan seninya terasah semasa duduk di bangku SMP dan SMA lewat sejumlah ajang perlombaan tari dan musik. Prestasi di bidang seni suara dan panggung ia tunjukkan pada tahun 1981.

Di tahun itu pula, ia berhasil menyabet gelar Juara III dalam pemilihan Bintang Radio dan Televisi (BRTV)

tingkat nasional sekaligus menggondol penghargaan sebagai Penampil Terbaik dalam kategori grup bersama dua adiknya (Ayu Partiwi dan Ayu Laksmi ) yang tergabung dalam Trio Ayu Sisters.

Sementara pada tahun 1981, mewakili Provinsi Bali, ia menjadi finalis dalam dalam ajang pemilihan Puteri Remaja Indonesia yang diselenggarakan oleh Majalah Gadis.

Kemampuan olah vokal perempuan bershio kelinci berzodiak virgo ini semakin mendapatkan pengakuan publik ketika pada kisaran 1980 hingga 1990-an ia dikenal sebagai seorang “lady rocker”.

Tahun 1981 ia juga berhasil merilis album musik “Rindu Teman Sehati” garapan musisi nasional Adriadie dan di tahun 1987 album “Memetik Bintang” garapan musisi Deddy Dores. Kisaran tahun 1984 hingga 1990 an, ia juga menjadi koordinator acara Peringatan Hari Pahlawan di Surabaya.

Setelah cukup lama bergelut di bidang seni dan hiburan, kisaran 1990 hingga 2000-an aktivitasnya lebih banyak diisi dengan kegiatan sosial religius. Dalam kesempatan ini ia menempatkan diri sebagai seorang pengamat sosial kebudayaan.

Kumpulan cerpen berjudul “Badriyah” (2016) merupakan pintu pertama bagi Ayu Weda untuk mengemukakan pengalaman dan renungannya di bidang sosial kebudayaan yang ditekuni. rim/ans

MULAI PUKUL 18.00 WIB SAMPAI 20.00 WIB MEMATIKAN TELEVISI DAN RADIO

Menag Ajak Umat Sukseskan Tradisi Magrib Mengaji Tradisi mengaji Alquran selepas magrib di masjidmasjid merupakan warisan luhur nenek moyang.

MENTERI Agama Lukman Hakim Syaifuddin mengajak umat Islam untuk meneruskan tradisi magrib mengaji sebagai warisan nenek moyang yang perlu melestarikannya. “Melalui momentum MTQ ini, kami mengajak semua kalangan pemda dan masyarakat untuk terus dekatkan diri terhadap Alquran dan mengamalkan isi yang terkandung di dalamnya,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin saat membuka MTQ XIII tingkat Provinsi Banten di Serang, Kamis malam (7/ 4/2016).

Ia menegaskan, “Mari kembangkan tradisi mengaji Alquran selepas magrib, ramaikan masjid-masjid dengan mengaji Alquran karena itu warisan luhur nenek moyang.”

Menag mengatakan bahwa MTQ bertujuan membentuk masyarakat cinta Alquran dan sebagai sarana pembelajaran serta syiar Islam serta menjadikan kitab suci umat Islam itu sebagai pedoman hidup dan

www.lensaindonesia.com

menjadi imam.

“Alquran bukan benda pusaka yang terletak rapi di atas lemari, melainkan harus dipahami dan diamalkan dalam kehidupan,” katanya.

Oleh karena itu, kata Menag, ia mengajak umat muslim untuk terus dekatkan diri dengan Al-quran dan mengembangkan tradisi mengaji alquran selepas magrib. Apalagi masyarakat Banten yang sangat dekat dengan tradisi keislaman.

“Gerakan masyarakat magrib mengaji atau gemar mengaji, menjadi media bagi keluarga untuk menyediakan waktu selepas magrib membiasakan diri mengaji dan mengkaji isi kandungan Alquran sehingga terwujud akhlaqul karimah sesuai tuntunan Al-Quran,” katanya.

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyiapkan peraturan bupati guna menggalakkan program Magrib Mengaji. Progam ini berupa ajakan ke umat Islam di daerah pesisir Provinsi Riau itu untuk membaca Alquran setelah salat magrib.

Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad konsisten menggairahkan budaya Magrib mengaji. Dia menandaskan banyak manfaat tradisi magrib mengaji, antara lain terjalinnya komunikasi antara anak dan orangtua, sehingga dapat berbagi ilmu agama, seperti akhlak dan budi pekerti.

“Hal terpenting dalam membia-

sakan tradisi magrib mengaji, yaitu dapat menghindari diri dari kegiatan-kegiatan seperti penyimpangan perilaku, penggunaan obatobat terlarang, kenakalan remaja dan pengaruh lingkungan lainnya,” kata Bupati Bengkalis, beberapa waktu lalu.

Sementara Bupati Bangka Tengah (Bateng), Erzaldi Rosman Djohan menilai program Magrib Mengaji bertujuan untuk membina siswa-siswi di Bangka Tengah supaya lebih disiplin.

“Selain untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kegiatan ini tentu untuk meningkatkan kedisiplinan siswa-siswi di Bateng,” ujar Erzaldi.

Tidak ketinggalan Pemerintah Kabupaten Lebak mengajak masyarakat mensukseskan program Maghrib Mengaji mulai pukul 18.00 WIB sampai 20.00 WIB dengan mematikan televisi dan radio. “Kami minta masyarakat setempat agar menyuruh anak-anaknya saat tiba Maghrib untuk mengaji Al Quran,” kata Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat pemerintah Kabupaten Lebak Djuanda di Lebak, belum lama ini.

Untuk mensukseskan program Maghrib Mengaji, pihaknya telah membentuk kepengurusan yang melibatkan masyarakat, di antaranya tingkat kabupaten terbentuk Forum Dewan Gerakan Mengaji.

Salah satu naskah kuno di masa kejayaan Kerajaan Melayu Lingga Riau, Pulau Penyengat.

Sedangkan, Dewan Gerakan Mengaji tingkat kecamatan dan Gerakan Maghrib Mengaji tingkat desa.

“Kami berharap pembentukan kepengurusan itu dapat mendorong masyarakat Lebak membudayakan pengajian, terlebih Lebak sebagai daerah religius agama Islam,” katanya.

Menurut dia, program Maghrib Mengaji juga memberikan tunjangan insentif kepada guru mengaji atau ustad sebesar Rp250 ribu per tahun. Mereka para guru mengaji tersebut dengan jumlah 7.226 or-

ang tersebar di 28 kecamatan.

Pemberian insentif kepada para ustad itu merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah. Apalagi, Pemerintah Kabupaten Lebak sudah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2013 tentang Wajib Mengaji dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA).

Dengan perda itu, kata dia, memfokuskan pembenahan perangkat pendukung, seperti infrastruktur maupun sumber daya manusia

(SDM). Selain itu juga menyalurkan bantuan dana insentif bagi guru mengaji, perbaikan masjid, perbaikan madrasah, dan sarana lainnya.

“Kami berharap program Maghrib Mengaji bisa melahirkan masyarakat yang berkualitas dengan memiliki akhlakul karimah juga cerdas dan beriman kepada Allah Swt,” katanya.

Djuanda mengimbau masyarakat saat tiba maghrib untuk tidak menyalakan alat elektronik yang mengeluarkan suara, seperti televisi, radio dan lainnya. Pihaknya terus mensosialisasikan agar masyarakat mensukseskan program Maghrib Mengaji.

Sebab, keberhasilan program itu adanya peran serta masyarakat.

“Kami berharap seluruh komponen masyarakat ikut terlibat menyukseskan program Maghrib Mengaji itu,” katanya.

Sementara itu, sejumlah guru mengaji di Kota Rangkasbitung Kabupaten Lebak mendukung program yang diluncurkan pemerintah daerah dengan Maghrib Mengaji.

Saat ini, anak-anak usia sekolah SD, SMP dan SMA/SMK setiap hari membludak memadati musola sebagai tempat pengajian. “Kami setiap hari melayani anak-anak yang belajar membaca Al Quran antara 30-50 anak,” kata Eeng, seorang guru mengaji warga Pasir Kongsen Rangkasbitung. rep/tri/ans

9

BERANDA Edisi 132/ 11 - 17 April 2016

Saksi Ahli Ringankan Praperadilan La Nyalla Mattalitti

Guru Besar UGM: Kejati Jatim Pembangkang, Belajar Hukum Dulu!

Jaksa dari Kejati Jawa Timur diminta untuk belajar lagi materi kuliah pengantar ilmu hukum semester satu sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka, dalam hal ini kasus La Nyalla Mattalitti.

Soekarwo saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jatim.

Soekarwo Siap Maju Lagi jadi Ketua Demokrat Jatim KETUA DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo menyatakan kesiapannya menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Jawa Timur dengan agenda pemilihan pengurus baru, termasuk ketua.

“Prinsip saya siap kalau memang dicalonkan lagi di posisi ketua. Tapi kalau memang ada kader lain yang maju, tetap dipersilahkan.

Bahkan lebih bagus,” kata Pakde Karwo (sapaan akrab Soekarwo), Kamis (7/4/2016).

Pihaknya juga berharap dalam Musda nanti akan bisa memilih seorang ketua secara aklamasi. Menurut dia, hal itu sebagai salah satu perwujudan musyawarah mufakat sesuai amanat konstitusi sila ke-4 Pancasila.

Ditambahkan, untuk agenda Musda mendatang akan diikuti oleh 41 pemilik suara yang terdiri dari 38 pemilik suara asal Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dua suara asal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan satu suara lainnya asal Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Soekarwo menjelaskan, perubahan dalam komposisi pemilih tersebut salah satunya berdasarkan aturan dalam AD/ART Partai Demokrat yang baru pasca kongres di Surabaya beberapa waktu lalu. Sementara dalam Musda sebelumnya kader yang punya hak pilih mencapai 644 suara, mulai dari DPC, DPD dan DPP. Disinggung terkait jabatan siapa yang bakal mengisi Sekretaris DPD Demokrat Jatim nantinya, Pakde Karwo berharap diisi oleh seseorang yang sangat paham mengelola organisasi dan mampu menjadi administrator utama.

“Tugasnya ya harus bisa mengelola administrasi organisasi dan kepartaian. Nanti ditunjuk oleh tim formatur dan ketua terpilih,” tukas Pakde yang juga Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat tersebut.

Diketahui, sampai saat ini mayoritas DPC Partai Demokrat se-Jatim maupun para pengurus masih mengusulkan nama Soekarwo sebagai calon tunggal karena dianggap sebagai satu-satunya kader yang mampu dan belum tergantikan.

Selain itu, nama Sekretaris DPD Demokrat Jatim Bonnie Laksamana disebut-sebut tidak bakal maju lagi dalam Musda kali ini. Kabarnya, pengurus partai berlambang bintang mercy ini telah menyiapkan calon pengganti Bonnie, yakni Rasiyo yang merupakan kader baru Demo sarifa krat Jatim. www.lensaindonesia.com

DUA saksi ahli dihadirkan kuasa hukum La Nyalla Mattalitti di persidangan praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (7/3/2016). Penjelasan dari saksi ahli, sebelum ditetapkan tersangka, calon tersangka harus diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu.

Dua saksi ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum La Nyalla, adalah Edward Umar Syarif, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan Arif Setiawan, Dosen Hukum Universitas Islam Indonesia. Sidang diawali dengan penyerahan alat bukti dari kuasa hukum La Nyalla (pemohon) dan kuasa hukum Kejati Jatim (termohon).

Usai kedua pihak menyerahkan bukti-bukti, hakim tunggal Ferdinandus lantas melanjutkan sidang dengan memintai keterangan saksi ahli.

Saksi pun diperiksa satu persatu dalam persidangan.

Dalam kesaksiannya, Edward Umar Syarif menerangkan, sebelum menetapkan tersangka, penyidik harus lebih dulu memeriksa calon tersangka sebagai saksi.

“Pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) saat seseorang

akan ditetapkan sebagai tersangka, maka harus ditetapkan dulu sebagai saksi. Jika itu tidak dilakukan, maka penetapan tersangka oleh penyidik tidak sah atau ilegal,” terangnya.

Edward juga menjelaskan, perihal surat pemanggilan pemeriksaan tersangka oleh penyidik. Menurutnya, penyidik perlu mencantumkan keterangan jelas terkait alasan pemanggilan yang dilakukan penyidik. “Perlu ada pemeriksaan sebagai saksi pada perkara yang sudah diputus,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Edward juga menyebut Kejati Jawa Timur dinilai telah melakukan pembangkangan terhadap institusi pengadilan.

Sebelumnya dalam perkara yang sama, gugatan prapradilan yang diajukan pengurus Kadin Jawa Timur Diar Kusuma Putra telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Sehingga Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) pada saat itu yang terkait materi perkara telah bersifat erga omnes, atau berlaku untuk semua orang. Artinya material sudah di p e r ta n g g u n g j a w a b k a n , sehingga perkara tidak bisa dibuka lagi.

“Kalau dibuka lagi, maka ke-

La Nyalla Mattalitti.

jaksaan telah melakukan pembangkangan terhadap keputusan pengadilan,” sebut Edward.

Edward juga mematahkan argumen jaksa yang mengatakan bahwa sudah pernah memeriksa La Nyalla sebagai saksi, sebelum menetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, pemeriksaan La Nyalla sebagai saksi dilakukan atas dasar Sprindik lama dengan tersangka Diar dan Nelson Sembiring. Bukan dalam sprindik baru yang menetapkan La Nyalla sebagai tersangka.

“Harus diperiksa dalam Sprindik baru, karena Sprindik yang lama tidak ada pasal 55.

Dalam putusan Diar disebut bersama-sama hanya dengan Nelson. Dalam dakwaan jaksa pun dinyatakan bahwa Diar bersama-sama dengan Nelson (tertulis di halaman 51 putusan). Sedangkan La Nyalla, tidak pernah dipanggil sebagai saksi dalam sprindik baru yang menetapkan dirinya sebagai tersangka,” paparnya.

Jaksa dari Kejati Jawa Timur lantas diminta untuk mempelajari lagi materi kuliah pengantar ilmu hukum semester satu.

Hal itu disampaikan Edward ketika kuasa termohon menyoal sikap La Nyalla yang tidak memenuhi panggilan penyidik, padahal di KUHAP pasal 50 dan 51 jelas disebut tentang hak tersangka untuk mendapatkan proses hukum yang cepat. Baik di tingkat penyidikan maupun persidangan.

“Tolong dipahami bahwa KUHAP pasal 50 dan 51 itu tentang hak, bukan kewajiban.

Hak itu bersifat fakultatif, sehingga boleh digunakan, boleh tidak. Itu ada di pengantar ilmu hukum semester satu. Apalagi dalam kasus La Nyalla, dirinya sedang menguji keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka melalui praperadilan.

Sehingga dia menyampaikan surat kepada penyidik untuk tidak hadir sembari menunggu hasil praperadilan,” terang Ed-

ward.

“Saya pun kalau dalam posisi La Nyalla, juga tidak akan datang untuk diperiksa sebagai tersangka. Karena saya sedang menguji keabsahan penetapan saya sebagai tersangka di praperadilan. Kalau saya datang menjadi aneh dan logika hukum saya korslet dong,” imbuhnya.

Mengenai dalil adanya kerugian negara baru yang dinyatakan dalam jawaban termohon senilai Rp1,1 miliar atas keuntungan penjualan saham, juga dimentahkan oleh Edward.

“Sesuai perundangan, yang berhak menghitung kerugian negara adalah BPK dan instansi yang kompeten dalam melakukan penghitungan kerugian Negara. Kerugian baru tersebut belum dihitung oleh BPK. Apalagi dalam perkara Diar dan Nelson, kerugian negara atas dana hibah Kadin Jawa Timur di tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014, sudah dihitung oleh BPKP sebesar Rp26 miliar, yang di dalamnya sudah termasuk dana yang digunakan untuk pembelian IPO Bank Jatim pada 2012,” jelentrehnya.

Sementara itu, ahli hukum acara Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Dr. Arif Setiawan SH, MH, menyatakan, Sprindik tersangka yang tidak mencantumkan pasal yang disangkakan adalah tidak sah. Karena dasar penerbitan Sprindik sudah melalui suatu proses bahwa telah terjadi perkara tindak pidana. Maka harus jelas pasal yang disangkakan. “Jika tidak ada, boleh dianggap tidak sah,” tegas Arif. mon/far

Yusril Daftar PDIP dan Gerindra

TNI melalui KOMI dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan CISM Asia Meeting ke4 tahun 2016.

TNI Tuan Rumah CISM Asia Meeting ke-4 di Bali TENTARA Nasional Indonesia (TNI) melalui Komite Olahraga Militer Indonesia (KOMI) dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan CISM (Conseil International du Sport Militaire) Asia Meeting ke-4 tahun 2016 yang akan dilaksanakan pada tanggal 10-15 April 2016 di Hotel Discovery Kartika Plaza Kuta Bali. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo direncanakan akan membuka acara tersebut pada tanggal 11 April 2016.

Hal itu disampaikan Sekretaris Umum KOMI Kolonel Kes Dr. Yulianto selaku Ketua Panitia Penyelenggara CISM Asia Meeting didampingi Danrem 163/WSA Kolonel Inf I Nyoman Cantiasa saat memimpin rapat koordinasi Panitia di Makodam IX/ Udayana, Kamis (7/4/2016).

Menurutnya, saat ini Indonesia telah menjadi pelopor di Kawasan Asia Tenggara dan Oceania, untuk itulah negaranegara Asia pada Forum CISM GA (General Assembly) ke70 di Kuwait meminta Indonesia untuk menjadi pelaksana dan tuan rumah CISM Asia Meeting ke-4 tahun 2016.

Kolonel Kes Dr. Yulianto juga menyampaikan bahwasanya CISM merupakan salah satu organisasi militer dunia yang bergerak di bidang kegiatan Sosial dan Olahraga yang berkedudukan di Brussel, Belgia dengan beranggotakan sebanyak 134 negara. CISM melaksanakan visinya yang utama untuk meningkatkan stabilitas keamanan dan perdamaian dunia melalui slogannya “Friendship Through Sport” dan “Game For Peace”.

Indonesia telah beberapa kali menjadi pelaksana atau tuan rumah kegiatan CISM, di antaranya adalah Asia Military Parachuting Championship pertama di Jakarta tahun 2012, General Assembly ke-68 tahun 2013 di Jakarta, CISM World Military Parachuting Championship ke-38 di Solo.

Indonesia juga telah mengikuti berbagai kegiatan CISM di luar negeri, yaitu CISM World Cadet Games pertama di Turki tahun 2010 dan kedua di Ecuador tahun 2014, CISM World Military Games ke5 di Brasil tahun 2011, CISM World Military Parachuting

Championship ke-37 di China tahun 2013, dan CISM World Military Games ke-6 di Korea Selatan tahun 2015.

Menurut Kolonel Kes Dr. Yulianto, keaktifan Indonesia dalam berbagai kegiatan CISM telah membuktikan bahwa Indonesia diterima dan terbukti sangat eksis di organisasi negara-negara sediunia. Bagi TNI, CISM merupakan media untuk diplomasi terbuka, CISM merupakan bentuk baru Operasi TNI dalam OMSP untuk menciptakan kondisi damai, dan CISM menjadi media bagi TNI dalam berperan serta meningkatkan prestasi nasional di bidang olahraga.

Sampai saat ini panitia sudah memastikan CISM Asia Meeting ke-4 akan diikuti oleh 84 Peserta dari 28 negara yaitu Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Indonesia, India, Iran, Iraq, Jordania, Kazakhstan, Korea Selatan, Korea Utara, Kuwait, Kyrgystan, Lebanon, Mongolia, Oman, Pakistan, Palestina, Filipina, Qatar, Saudi Arabia, Sri Lanka, Syrian Arab, Thailand, United Arab Emirates, Uzbekistan, Vietnam dan Yaman. licom

PDI Perjuangan resmi membuka pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta, Jumat (8/4/2016). Hasilnya, Yusril Ihza Mahendra dan Hasneni Moein atau “Wanita Emas” resmi mendaftarkan diri.

“Sementara baru dua yang resmi mendaftarkan, kemarin Pak Yusril dan sekarang wanita emas,” ujar Bendahara DPD Partai Demokrasi PDI Perjuangan (PDIP) Ady Widjaja ditemui di DPD PDI Perjuangan, Jalan Tebet Raya, Jakarta Selatan, Jumat (8/4/2016).

PDIP memang sudah membuka pendaftaran bakal calon gubernur secara resmi mulai hari ini hingga dua bulan ke depan. Dari sana, akan dilakukan penjaringan sebelum akhirnya diserahkan ke DPD partai.

Lebih lanjut, Ady membantah bila PDIP akan meminta mahar politik kepada bakal calon yang mendaftarkan diri.

“Bicara mahar PDI Perjuangan tidak pernah meminta mahar, kalau ada yang bilang, silahkan tunjukkan ke saya,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Bidang Pemenangan Pemilu Gembong Warsono mengatakan, pendaftaran ini dibuka untuk kader internal PDI Perjuangan maupun tokoh eksternal.

Sebelumnya, Partai Gerindra sudah membuka pendaftaran cagub meski tidak secara resmi.

Mekanismenya menjaring beberapa nama dalam musyawarah internal untuk dikerucutkan jadi 8 nama. Meski begitu, Gerindra tetap membuka peluang pendaftaran bakal cagub. Selain itu, Partai Demokrat juga sudah membuka keran pendaftaran pula.

Dan pengacara kondang itu resmi masuk jadi salah satu

Yusril Ihza Mahendra masuk dalam bursa bakal calon gubernur DKI dari Partai Gerindra.

bakal calon untuk mengikuti penjaringan di Partai Gerindra.

Yusril sudah mengembalikan formulir tersebut Kamis (7/4/ 2016) sore.

Ketua Tim Penjaringan Partai Gerindra, Syarif mengatakan dengan pengembalian formulir tersebut otomatis Yusril menyatakan siap ikuti proses penjaringan. Yusril juga harus mengikuti ketentuan dan mekanisme Partai Gerindra untuk menjalankan sosialisasi kepada masyarakat Jakarta.

“Dengan segala pengalamannya, Prof Yusril ini layak dipertimbangkan untuk masuk penjaringan. Dia tokoh potensial dari kalangan eksternal yang belakangan digadang-gadang mampu memimpin Ibu Kota menjadi lebih baik,” ujar Syarif, Jumat (8/4/ 2016).

Pengembalian formulir Yusril sempat terhambat, karena ada skandal suap yang melibatkan Mohamad Sanusi, mantan bendahara umum DPD Partai Gerindra DKI Jakarta. licom

EDUKES

10

Edisi 132/ 11 - 17 April 2016

Generasi Muda Tak Minat, Bahasa Bali Terancam BAHASA daerah Bali menjadi bagian dari identitas seni budaya Bali, namun pesatnya perkembangan sektor pariwisata menjadikan keberadaan Bahasa daerah Bali cukup memprihatinkan.

“Dengan demikian generasi muda tidak lagi menjadi penutur aktif berbahasa daerah Bali dan cenderung menggunakan bahasa di luar bahasa Bali, seperti bahasa Indonesia bahkan lebih bangga lagi jika fasih menggunakan ba-

hasa asing dalam pergaulan sehari-hari,” Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar, IGN Wijana, Kamis (07/04/2017).

Untuk Pemkab Gianyar dalam menyelamatkan Bahasa daerah Bali sebagai bahasa ibu secara berkesinambungan menggelar lomba sastra Bali. Seperti halnya lomba Satra Bali tingkat SD, SMP dan SMA/SMK serangkaian HUT Kota Gianyar tahun 2016 bertempat di Balai Budaya Gianyar.

“Melalui lomba sastra Bali, generasi muda diharapkan mampu melestarikan dan menjadi penutur aktif berbahasa Bali yang sopan menurut sor singgih basa dan peka untuk mengapresiasi budayanya,” ujar IGN Wijana.

Dalam perlombaan yang diikuti peserta perwakilan masing-masing kecamatan itu, dilaksanakan tiga jenis perlombaan yakni lomba mesatua Bali tingkat SD putra putri, lomba Ngrupak atau menulis

aksra Bali dalam lontar tingkat SMP putra putri dan pidarta berbahasa Bali tingkat SMK putra putri.

Selanjutnya, hari Jumat (8/4) dilaksanakan lomba Cecimpedan tingkat SD, pidato berbahasa Bali tingkat SMP dan lomba cerpen tingkat SMA. A.A. Raka Payadnya, salah seorang juri lomba Mesatua Bali mengatakan, pelaksanaan lomba Sastra Bali untuk melestarikan budaya bukanlah hal yang baru, terlebih lagi

di Gianyar sudah sering dilakukan.

“Hal itu tentu cukup efektif mengajak generasi muda untuk mencintai budayanya,” jelas mantan pemain drama gong di era 1980-an asal Puri Abianbase Gianyar ini.

Sementara Kadek Dwipa Adisaputra, salah satu peserta lomba mesatua Bali perwakilan Kecamatan Ubud asal SD Negeri 8 Mas, mengaku senang mengikuti lomba mesatua Bali. Meski diakuinya teknologi makin maju dan masuknya

berbagai permainan seperti game atau “play station” sangat menggoda anak-anak seusianya, namun bagi Kadek Dwipa yang kini duduk di kelas V SD ini tidak berpengaruh terhadap minatnya mesatua Bali.

“Senang aja kalau dapat pelajaran Bahasa Daerah Bali, jadi bukan karena terpaksa atau paksaan,” ujar Kadek Dwipa seraya mengaku dalam pergaulan sehari-hari tetap menggunakan Bahasa Bali baik di dhu rumah maupun di sekolah.

Kepala Sekolah Wadul Pemerhati Pendidikan

Nila F Moeloek.

Menkes Minta Masyarakat Cegah Diabetes Sejak Dini MENTERI Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek meminta seluruh masyarakat untuk mencegah diabetes sejak dini guna mengurangi risiko komplikasi penyakit tersebut pada tahap lebih lanjut.

“Jika bisa dicegah sejak dini maka akan jauh dari risiko komplikasi tersebut pada tahap lebih lanjut,” katanya pada puncak Hari Kesehatan Dunia di Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Menkes menyebutkan, kerap ditemukan penderita diabetes pada tahap lanjut dengan komplikasi seperti jantung, stroke, infeksi kaki serta gagal ginjal stadium akhir.

Menkes mengatakan bahwa sebagian besar penderita diabates di seluruh dunia menderita penyakit tersebut akibat gaya hidup yang kurang sehat yang seharusnya dapat dicegah.

“Misalnya kurang olahraga, pola makan yang terlalu banyak garam, terlalu banyak gula serta akibat terlalu banyak lemak, stres, alkohol dan rokok,” katanya.

Diabetes, kata dia, merupakan penyakit yang disebabkan oleh tingginya kadar gula darah akibat gangguan pada pankreas dan insulin. Berdasarkan Data Riskesdas tahun 2013 diketahui bahwa sekitar 9,1 juta penduduk Indonesia menderita diabetes.

Dalam program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terdapat target untuk menurunkan angka diabetes yang termasuk dalam penyakit tidak menular hingga hanya ada sepertiga jumlah individu dengan diabetes. Selain itu, tema global yang diangkat pada Hari Kesehatan Sedunia yang jatuh setiap 7 April kali ini adalah Diabetes.

Karenanya, menkes mengingatkan seluruh masyarakat mengenai pentingnya tindakan pencegahan penyakit ini. “Lakukan pengecekan darah untuk mengetahui kadar gula darah,”katanya. wur/ans

UNBK Sekolah se-Surabaya Terlalu Dipaksakan Indikator ketidaksiapan UNBK adalah rasio jumlah siswa dengan jumlah komputer yang tersedia tidak sebanding.

PEMERHATI pendidikan dari Hotline Pendidikan Surabaya, Isa Anshori menyikapi pelaksanaan Ujian Nasional Barbasis Komputer (UNBK) tingkat SMU/SMK serentak di Surabaya yang dipantau langsung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia, Anies Baswedan, Senin (04/04/ 2016).

Menurut Isa, upaya menjadikan semua sekolah di Surabaya menggunakan UNBK adalah sesuatu yang terkesan dipaksakan. Sebab tidak sedikit sekolah yang sejatinya siap melaksanaakan sistem pengerjaan soal unas baru itu.

“Pertama ingin saya sampaikan selamat kepada anak anak SMA dan SMK dalam menghadapi Ujian Nasional 2016. Semoga lancar semuanya. Yang kedua tentang pelaksanaan UNBK serentak di Surabaya, menurut saya upaya menjadikan semua sekolah di Surabaya menggunakan UNBK adalah sesuatu yang terkesan dipaksakan.

Mengapa? Karena kalau mau

jujur semua sekolah baik negeri maupun swasta belum siap melaksanakan,” katanya kepada LICOM di Surabaya.

Diungkapkan Isa, indikator ketidaksiapan itu adalah rasio jumlah siswa dengan jumlah komputer yang tersedia tidak sebanding. Untuk sekolah sekolah besar rasionya 1 : 3. Sedang untuk sekolah kecil rasionya 1 : 2.

“Mengapa untuk sekolah besar rasionya 1 : 3, Hal ini dikarenakan jumlah muridnya yang lebih banyak dibanding dengan sekolah sekolah kecil yang rata rata terkategori sebagai sekolah miskin,” paparnya.

Semua sekolah di Surabaya, kata Isa, menggunakan UNBK? Dari laporan kepala kepala sekolah baik negeri maupun sawasta, kebijakan itu terasa “dipaksakan” disertai “ancaman”.

Kalau tidak mau melaksanakan UNBK maka pelaksanaan ujiannya akan digabung, nah penggabungan itulah yang menjadi alasan semua sekolah di Surabaya melak-

Pelaksanaan Ujian Nasional Barbasis Komputer tingkat SMU dan SMK serentak di Surabaya.

sanakan UNBK.Dampak dari memaksakan diri agar bisa melaksanakan UNBK, maka terjadilah dengan apa yang disebut dengan partisipasi warga sekolah dalam “mensukseskan” UNBK. “Tentu partisipasi itu melanggar peraturan yang ada, apalagi juga berdasar surat keputusan Mendikbud bah-

Siswa SD Surabaya Juara Kompetisi Robot di Singapura TIGA siswa kelas VI SD Muhammadiyah 4 Surabaya, yaitu Firman Fathoni, Alwansyah Muhammad, dan Gatra Reyhansyah telah menjuarai “Robo Cup Open Singapore 2016” pada 2 April 2016.

Salah satu siswa SD Muhammadiyah 4 Surabaya, Firman Fathoni di Surabaya, Selasa (5/ 4), mengatakan dalam kompetisi di Singapura itu bukan tanpa kendala, karena tantangan yang paling sulit bagaimana robot hasil karya mereka harus melintasi jembatan serta victim (bola yang diumpamakan sebagai korban bencana).

“Itu (prestasi) dari hasil karya berupa robot tracker yang dikembangkan menjadi robot rescue. Untuk bisa menang dalam Robo Cup Open Singapore 2016, kami bertiga harus menyisihkan tim dari Tiongkok, Korea, Singapura, Malaysia dan lainnya. Tiongkok yang paling berat,” katanya.

Penanggung Jawab Robotika SD Muhammadiyah 4 Surabaya, Endy Setyawan, menuturkan ketika pertarungan robot melawan Tiongkok ada tiga babak. Pada babak pertama, Tiongkok mendapat nilai 240, sedangkan tim SD Muhammadiyah 4 Surabaya masih menwww.lensaindonesia.com

dapat nilai 218.

“Kemudian pada babak kedua, Tiongkok kembali unggul dengan 250 poin, dan kami malah turun menjadi 118. Akhirnya pada babak ketiga, Tiongkok mendapat nilai 240 dan tim kami mendapat nilai 280, menjadi nilai tertinggi dari tiga babak tersebut,” kata Endy.

Penilaian tersebut dilakukan pada beberapa aspek, diantaranya kemampuan melewati garis hitam, melalui jembatan, melewati halangan dan mengambil tiga bola.

Dalam kompetisi tersebut semua dilakukan para siswa, sebab guru pendamping dilarang masuk, sehingga mulai merakit sampai memprogram robot junior rescue ini semua dilakukan peserta.

“Anak anak harus bisa memprogram bagaimana jika robot harus melalui garis lurus, kemudian garis putus-putus, melewati halangan, kemudian kembali pada garis semula, hingga menemukan bola, semua itu membutuhkan program berbeda,” jelasnya.

Untuk menjuarai kompetisi internasional bertempat di gedung Science Center Singapura tersebut, tim yang terdiri tiga anak ini melakukan persiapan

wa sekolah tidak wajib menggunakan UNBK,” tandasnya.

Partisipasi itu tentu bisa dianggap mencederai kebijakan walikota Surabaya secara keseluruhan yang selama ini sudah baik.

“Yang menjadi pertanyaan bagaimana bisa terjadi Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya

hanya mewajibkan saja tanpa mau mengetahui kesulitan sekolah. Ada sekolahan mengeluarkan uang sekitar Rp100 juta dalam pengadaan sarana prasarana persiapan UNBK ini. Padahal uang itu sebetulnya dapat dipakai untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak untuk siswa,” ung wan kap.

Rumah Sakit se-Surabaya Tawarkan Diskon Layanan Kesehatan

Tiga siswa kelas VI SD Muhammadiyah 4 Surabaya menjuarai kompetisi robot.

selama tiga minggu.

“Hampir setiap hari mereka harus berlatih, memprogram sehingga benar-benar bisa,” katanya ketika mendampingi Kepala SD Muhammadiyah 4, Surabaya Edi Susanto.

Dalam kesempatan itu, Edi Susanto mengapresiasi prestasi muridnya itu. “Perlawanan mereka ini luar biasa hingga akhirnya dapat mengalahkan negara-negara maju yang jika dilihat dari segi kemampuan menguasai, namun justru dapat dikalahkan,” katanya.

Keberhasilan anak didiknya ini adalah kebanggaan tersendiri, sebab mereka adalah anak anak yang masih minim pengalaman, namun sudah mampu

menyisihkan peserta lain dari berbagai negara, termasuk Tiongkok dan tuan rumah Singapura.

“Ini baru tahap awal, nanti persaingan akan semakin berat, sebab harus bertarung pada kompetisi robotic tingkat dunia. Mereka akan dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi Robotik tingkat dunia di Jerman pada Juni mendatang,” tandasnya.

Dalam bidang lain, Cheerleader SMP Negeri 1 Surabaya, yakni OASIS meraih dua medali perunggu dalam Asia Invitational Chearleading Championship (AICC) 2016 yang diikuti 75 tim di Singapura pada 2-3 las/ans April 2016.

RUMAH sakit se-Kota Surabaya menawarkan diskon layanan kesehatan dari 5 persen hingga 15 persen selama April 2016 dalam rangka program “Surabaya Health Season” (SHS) 2016 yang digelar Pemkot Surabaya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita, di Surabaya, Jumat, (8/4/2016), mengatakan semua rumah sakit di Kota Surabaya akan memberikan harga spesial pelayanan kesehatan.

“Gelaran SHS 2016 merupakan upaya promosi kesehatan untuk menjadikan Surabaya sebagai destinasi wisata kesehatan. Kegiatan tahunan ini juga menjadi bagian dari rangkaian acara untuk menyemarakkan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke723 pada 31 Mei nanti,” katanya.

Menurutnya, seremonial pembukaan SHS 2016 akan digelar di kawasan Taman Bungkul dan dibuka oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Seremonial ini juga akan dimeriahkan oleh parade karnaval yang diikuti perwakilan 61 rumah sakit se-Surabaya.

Masing-masing perwakilan rumah sakit akan menampilkan keunggulan masing-masing rumah sakit plus balutan pakaian unik. “Untuk SHS ini, Pemkot bekerja sama dengan seluruh rumah sakit, seluruh laborotarium dan klinik yang ada di Surabaya. Harapannya, dengan SHS ini, kita wujudkan Surabaya Kota Sehat destinasi wisata kesehatan,” katanya.

Melalui gelaran SHS, Febria berharap masyarakat Surabaya dan sekitarnya akan bisa mengetahui potensi wisata kesehatan di Surabaya.

Selain itu, lanjut dia, masyarakat

Surabaya akan mengetahui ada beberapa rumah sakit yang telah bersertifikasi nasional dan bahkan internasional dengan peralatan yang canggih serta memiliki banyak dokter spesialis, di antaranya National Hospital dan Rumah Sakit Bedah yang unggul dalam pelayanan bedah syaraf.

“Juga rumah sakit Premiere yang unggul dalam pelayanan jantung. Harapan besarnya, begitu tahu potensi yang dimiliki rumah sakit di Surabaya, masyarakat akan lebih memilih berobat di Surabaya, tidak tergoda ke luar negeri,” katanya.

Nantinya, lanjut dia, jika orang berobat tidak perlu ke luar negeri, cukup ke Surabaya saja karena kualitasnya sudah baik. “Karena itu, kita kenalkan bahwa rumah sakit di Surabaya tidak kalah dengan yang di luar negeri,” ujarnya.

Menurut Febria, selama ini, untuk pelayanan kesehatan, Surabaya sudah menjadi jujugan bagi warga di Indonesia Timur. Termasuk tentunya warga di Surabaya dan sekitarnya.

Bahkan, kata dia, ada warga luar negeri yang berobat ke beberapa rumah sakit di Surabaya. Dengan adanya diskon dari 5 persen hingga 15 persen selama SHS ini, diharapkan akan lebih banyak pasien yang berobat ke Surabaya.

“Diskon antara 5-15 persen ini bisa untuk fasilitas kamar atau obat. Kalau pelayanan seperti operasi yang alatalatnya mahal, mungkin diskonnya 5 persen. Tapi kalau pelayanan yang tidak memberawatkan seperti rawat jalan, diskon nya bisa 15 persen,” katanya. abd/ans

MADIUN

11

Edisi 132/ 11 - 17 April 2016

Kejari Panggil Tiga Pegawai Inspektorat Terkait Kasus Dugaan Korupsi SETELAH vakum selama 4 bulan, Kejaksaan Negeri Mejayan akhirnya memanggil 3 orang pegawai Inspektorat pemerintah Kabupaten Madiun. Pemanggilan ini berkaitan dengan dugaan korupsi ditubuh Badan Penggawas (Ban-

was) Pemerintah kabupaten Madiun yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.

Ketiga pegawai Inspektorat tersebut yakni Muhaimin, Didit dan Arip Muanas, menurut tim penyidik kejari Mejayan ketiga pegawai Ins-

BKP Kabupaten Madiun mengadakan pelatihan pengembangan pangan lokal melaui lomba kreatifitas.

BKP Gelar Pelatihan Pengembangan Pangan Lokal Melalui Lomba GUNA mendorong masyarkat Madiun dan masyarakat Jombang untuk menyebarluaskan dan mengkampanyekan produk pangan dan industri pangan lokal, kantor Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun mengadakan pelatihan pengembangan pangan lokal melaui lomba kreatifitas. Acara bersamaan dengan pelaksanaan bakti sosial terpadu (BST) di Desa Sumberejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Selasa (22/3/2016).

Kepala Bidang Konsumsi dan keamanan pangan badan ketahanan pangan kabupaten Madiun Aris Budi Susilo menjelaskan bahwa mendayagunakan produk pangan lokal untuk mendukung pengembangan pangan lokal.

“Semua demi mendukung upaya membangun ketahanan lokal melalui peningkatan nilai hasil pertanian harus didukung oleh PKK dan masyarakat,” demikian disampaikannya saat membuka Pelatihan Pengolahan Makanan di Desa Sumberejo.

Pengolahan makanan berbahan baku lokal diharapkan selain menjadi konsumsi dirumah, dikantin sekolah, sajian untuk kegiatan di kantor serta sebagai peluang usaha kuliner.

“Produk makanan berbahan baku lokal itu sangat baik bagi kesehatan, jika diolah dengan baik dan tampilan yang menarik pasti diminati oleh siapapun,” pungkasnya.

Adapun pemenang lomba yang diikuti sebanyak 19 desa tersebut yakni, untuk kategori cita rasa pemenangnya Desa Uteran dengan bahan dasar labu kuning. Untuk kategori gizi dan keamanan pangan pemenangnya Desa Purworejo dengan bahan dasar ketela. Kategori penyajian dan penampilan pemenangnya Desa Sangen dengan bahan dasar labu kuning. Kategori aplikatif Desa Nglandung bahan dasar pisang. Kategori komersial Desa Kaibon bahan dasar labu kuning. Terakhir, kategori kreatifitas Desa Putat bahan dasar ubi jalar. dhimaz_adi

pektorat itu dipanggil untuk dimintai keterangan guna sebagai bahan dan keterangan (PULBAKET) kasus dugaan korupsi di tubuh inspektorat Kabupaten Madiun.

Sementara itu Kepala seksi pidana khusus Kejari Me-

jayan Wartajiono Hadi enggan untuk memberikan penjelasan meski sudah ditunggu oleh para awak media, Jum’at.

Sekedar diketahui, Kasus ini muncul setelah adanya perintah dari kejaksaan agung (Kejagung), dari la-

Kepala seksi pidana khusus Kejari Mejayan Wartajiono Hadi.

SMKN 1 Jiwan Selewengkan Dana Bos Hingga Rp 2 M

SMKN 1 Jiwan Kabupaten Madiun.

Penyelewengan dana BOS di SMK 1 Jiwan dari tahun 2012, 2013 hingga 2014 mencapai Rp 2 miliar lebih.

TIM penyidik Polres Madiun Kota terus menelisik dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk Ruang Kerja Baru (RKB) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digelontorkan untuk SMKN 1 Jiwan Kabupaten Madiun, Minggu (3/4/2016).

Kasat Reskrim, Polres Ma-

diun Kota, AKP Masykur mengatakan, dari 42 target saksi saat ini baru 22 saksi yang sudah dimintai keterangan. Selain pihak rekanan yang telah dipanggil, dugaan penyelewengan anggaran yang terjadi mulai tahun 2012 hingga 2014 itu, tim penyidik juga telah memanggil sejumlah guru yang masuk dalam panitia anggaran.

Sidak Unas, Bupati Madiun Berharap Lima Besar

Bupati Madiun H.Muhtarom saat sidak di SMKN 2 Jiwan.

GUNA memastikan pelaksanakan ujian dengan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)untuk tingkat SMA sederajat, Senin 4 April 2016 khususnya di Madiun berjalan aman, hari pertama pelaksanaan Ujian Bupati Madiun, Jawa Timur, H.Muhtarom melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di beberapa sekolah.

Salah satu sekolah yang disidak, yakni SMKN 2 Jiwan yang berada di Jalan Raya Madiun-Solo.

Di sekolah ini, dari laporan

poran yang diterima anggaran sebesar Rp 2 milyar rupiah pada anggaran 2012 2014 telah disalahgunakan oleh Inspektorat pemerintah kabupaten Madiun yang sebelumnnya bernama Badan Pengawas (Banwas). dak

pengawas ujian, tidak ada satupun kendala dalam pelaksaan ujian. Termasuk listrik cadangan berupa genset untuk mengantisipasi jika listrik sewaktu-waktu mati.

“Alhamdulillah, pelaksaan (ujian) di Jiwan (SMKN 2 Jiwan) lancar. Saya harap semuanya juga lancar,” kata Bupati Madiun, H.Muhtarom, dengan didampingi Kadiknas DR.Suhardi dan Kabag Humas dan Protokol, Herry Supramono, kepada lensaindonesia, senen (4/4/2016).

Menurutnya lagi, untuk sekolah yang melaksanakan ujian dengan sistem UNBK, dibagi dalam tiga sif dan berakhir hingga pukul 16.00 WIB. Sedangkan yang menggunakan kertas, berakhir hingga pukul 10.00 WIB. “Saya berharap, dari 25 ribu sekian siswa mulai dari jenjang SD sederat hingga SMA sederajat yang mengikuti ujian tahun ini, semuanya lulus.

Usai dari SMKN 2 Jiwan, bupati dan rombongan melanjutkan Sidak ke MAN Rejosari dan SMA Geger. Sedangkan Wakil Bupati Madiun, Iswanto, melakukan Sidak ke SMK Basyariah di Kecamatan Dagangan, SMAN Dagangan dan SMKN Kebonsari.

Dalam Akhir sidaknya Bupati berharap semua siswa yang mengikuti ujian lulus semua dan bisa masuk lima besar.

“Saya berharap, dari 25 ribu sekian siswa mulai dari jenjang SD sederat hingga SMA sederajat yang mengikuti ujian tahun ini, semuanya lulus. Syukur-syukur kalau masuk lima besar seperti tahun lalu. Saya berharap seperti itu. Masuk lima besar,” pungkasnya. adv

“Total sudah ada 22 saksi yang kita periksa. Rencananya ada 42 saksi,” ujar AKP Masykur, Minggu (3/4/ 2016).

Dari informasi yang dihimpun, indikasi penyelewengan dari dana BOS tahun 2012, 2013 dan 2014 dengan total Rp. 2 miliar lebih. Selain itu, dugaan penyelewengan juga terjadi pada dana Bansos untuk ruang kerja baru dari DAK fisik yang bersumber dari APBN tahun 2013 senilai Rp. 821 juta.

Dari data yang diperoleh dari lingkup Polres Madiun Kota diketahui penyelewe-

ngan dari dana BOS tahun 2012 sebesar Rp. 151 juta, tahun 2013 Rp. 704 juta dan tahun 2014 termin I sebesar Rp. 633 juta serta termin II Rp. 604 juta dengan total Rp. 2 miliar lebih. Modusnya diketahui penggunaan dana BOS tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam RKAS. Begitu dengan dana Bansos RKB/DAK fisik APBN tahun 2013. Dimana tim penyidik mendalami dua RBK senilai Rp. 270 juta, Lab IPA dan kimia Rp. 148 juta, ruang perpustakaan Rp. 208 juta dan rehab tiga ruang kelas Rp. 186 juta dengan total Rp. 821

juta dengan modus tidak sesuai dengan spek sebagaimana RAB dan Gambar.

Meski meyakini ada unsur tindak pidana korupsi (Tipikor), namun AKP Masykur belum berani menentukan besaran nilai kerugian negara. Terlebih, berdasarkan pengakuan sejumlah saksi, kegiatan sama sekali tidak melibatkan panitia, namun kegiatan tetap berjalan. Sehingga diduga adanya kegiatan fiktif. “Dari keterangan saksi, ada beberapa kegiatan yang memang tidak melibatkan panitia,” pungkasnya. kur

Simulasi Perubahan KPPT Menjadi BPTSP GUNA mempercepat pelayanan soal perijinan, pada selasa (5/4/2016) lalu, Kantor Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) mengadakan kegiatan yakni Simulasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) menjadi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP).

Usai acara tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun Tontro Pahlawanto meninjau sejumlah perangkat penunjang pelayanan.

Menurut sekda ada peluang mempercepat pelayanan dari 3 tahap menjadi 2 tahap, langsung muncul perijinan dengan segala perhitungannya.

“Saya melihat masih ada peluang mempercepat pelayanan dari 3 tahap menjadi 2 tahap, langsung muncul perijinan dengan segala perhitungannya.

Aplikasi sudah ada bisa diubah, sehingga memangkas pelayanan makin singkat, meski kini jumlah perijinan ditangani naik drastis dari 11 perijinan jadi 57 perijinan. Namun, hal itu tidak mengurangi semangat seluruh pegawai,” ujar Sekda, selasa (5/ 4/2016).

Sekda menambahkan bahwa dengan regulasi baru itu

Sekda Madiun Tontro Pahlawanto meninjau sejumlah peralatan penunjang pelayanan.

akan memberikan pelayanan prima dan cepat kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu mobile dalam melakukan pengurusan perijinan.

“Saya apresiasi langkah ditempuh KPPT memakai sistem on line dalam memantau proses perijinan,”pungkasnya.

Sementara itu, Kepala KPPT Moch Arifin menyatakan siap untuk mengubah aplikasi tersedia, demi mempersingkat pelayanan.

“Kami siap mengubah apli-

kasi yang sudah ada jadi 2 tahap, sehingga memangkas meja pelayanan. Apalagi, memiliki manfaat positif dalam mempercepat pelayanan kepada pemohon,” terang Arifin.

Melalui sistem online ini, lanjut Arifin para pemohon tidak perlu datang untuk menanyakan perijinan sudah selesai atau belum, karena dengan sistem online semua persyaratan sudah tertera lengkap dan proses pelayanan maksimal 7 hari. adv

www.lensaindonesia.com

KEDIRI

12

Edisi 132/ 11 - 17 April 2016

Terdakwa Pedofilia Opname, Kasi Pidsus Diajak Duel

Penambang pasir beraktivitas di sungai Siman yang mengalirkan dingin Gunung Kelud di Desa Siman, Kediri, jawa Timur.

Tambang Pasir Ilegal Jalur Lahar Gunung Kelud Makin Marak KEPALA Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kediri, Agung Djoko Retmono menyebut, saat ini penambangan pasir kian marak di sejumlah titik di kawasan jalur lahan Gunung Kelud.

Menurut Agung, wilayah yang terdata masih ada penambangan pasir di Kabupaten Kediri adalah di Kecamatan Plosoklaten, Puncu serta sejumlah daerah yang ada jalur lahar. Di lokasi tersebut, aktivitas penambangan yang didipastikan tanpa izin tersebut dilakukan dengan bebas.

“Penambangan kira-kira ada 4-5 titik dan itu berada di jalur lahar,” katanya di Kediri, Jumat (01/03/2016).

Ia mengatakan, daerah yang terdata masih ada penambangan pasir di Kabupaten Kediri adalah

di Kecamatan Plosoklaten, Puncu, Ngancar serta sejumlah daerah yang ada jalur lahar. Di lokasi tersebut, warga masih melakukan penambangan dengan bebas.

Agung mengungkapkan, penambangan pasir bahkan menggunakan alat berat. Setiap hari, puluhan truk masuk dan keluar dari lokasi jalur lahar tersebut.

Bahkan, akibat penambangan, terjadi jurang yang amat dalam, sampai hampir 20 meter. Saat ini, penambangan itu dihentikan sementara.

Lebih lanjut, Agung mengatakan sebenarnya sudah melarang untuk penambangan dilakukan. Terlebih lagi di jalur lahar Gunung Kelud (1.731 meter di atas permukaan laut), tanpa izin sebab terdapat potensi bahaya.

Air bisa datang sewaktu-waktu,

Dinkes Gandeng Pemprov Kembangkan Posyandu DINAS Kesehatan (Dinkes) Kota Kediri memberikan wawasan kepada ratusan kader potensial sebagai langkah penguatan pengembangan Taman Posyandu. Dinkes juga menggandeng Pemprov Jatim dalam pengembangan Posyandu ini.

Dinkes Kota Kediri mendatangkan narasumber dari Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Bapak Totok, dr Gigi Fitria Dewi MSi, dari Dinkes Provinsi Jatim dan Ny Suminah dari Disdik Kota Kediri.

Ketiga narasumber ini memberikan wawasan pada ratusan kader untuk terus meningkatkan pelayanan di Posyandu. Posyandu sendiri kini sudah terintegrasi dengan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan BKB (Bina Keluarga Balita) yang kemudian diberi nama Taman Posyandu.

“Dengan adanya Taman Posyandu mari kita semua terutama bagi kader untuk terus memberikan pelayanan prima. Untuk bidang pendidikan di Posyandu salah satu caranya membentuk krakter anak di usia dini. Sehingga dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan motoriknya anak usia dini,” ungkap Totok.

Sementara, Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, dr Gigi Fitria Dewi MSi, yang juga menjadi narasumber di acara itu menjelaskan bagaimana cara mengembangkan Posyandu agar jadi optimal.

“Salah satunya cara agar berkembang yakni harus meningkatkan sarana-prasarana, pembinaan, pelayanan, kualitas kader yang sesuai dengan kriteria,” jelasnya.

Kabid P2KM Dinas Kesehatan Kota Kediri, Andik Arafik menambahkan, dalam melakukan pengembangan Taman Posyandu di Kota Kediri harus berjalan selaras. Sebab, dalam Taman Posyandu sendiri terdapat beberapa sektor yang berkesinambungan.

“Ada tiga sektor dari Dinkes, Disdik dan BPPKB, untuk dapat berkembang maka kita semua harus bersemangat memberikan pelayanan yang baik mulai dari kesehatan, pendidikan hingga pengetahuan,” ujarnya.

Menurutnya, Taman Posyandu sebagai wadah yang ideal dalam mewujudkan generasi bangsa yang berdaya saing, sehat dan berkepribadian.

Untuk itu keberadaan Taman Posyandu sangat dibutuhkan dimasa sekarang. Mulai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharapkan dapat terli andik_kartika bat dalam upaya itu. www.lensaindonesia.com

yang bisa menggancam jiwa para penambang.

“Kami sudah imbau masyarakat untuk waspada, karena lahar dingin bisa datang sewaktuwaktu terutama saat hujan deras,” katanya.

Ia juga mengatakan, di perbatasan Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri dengan Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, aktivitas penggalian pasir juga ditemukan.

Penggalian pasir itu menyebabkan terancamnya kerusakan lingkungan. Terlebih lagi di perbatasan itu terdapat jembatan penghubung yang baru saja diresmikan. Jembatan itu bantuan dari PT Gudang Garam, sehingga jika tidak ada aturan tegas dikhawatirkan jembatan lekas rusak. Penggalian pasir menye-

babkan abrasi, sehingga paku jembatan cepat goyah dan rusak.

“Kemarin sudah kami hentikan di wilayah Kabupaten Kediri dan untuk Malang, nanti akan kami koordinasikan dengan Satpol PP Malang,” ujar Agung.

Sementara itu, Camat Kasembon, Kabupaten Malang, Mochammad Sholeh mengakui lokasi terdapatnya penggalian pasir di dekat jembatan memang masuk wilayah Kabupaten Malang. Ia pun sudah mengingatkan agar warga tidak melakukan aktivitas penambangan pasir, sebab bisa mengganggu lingkungan.

“Kami sudah berikan peringatan, surat, tapi mereka tetap menambang. Kami juga bersinergi dengan Pemkab Kediri terkait dengan penertiban ini,” te andik_kartika gasnya.

TERDAKWA kasus pedofilia Kediri yaitu Koko alias SS atau Sony Sandra tergolek di RS Baptis karena penyakit jantungnya kumat. Hal ini membuat kejaksaan repot karena sidangnya terus tertunda.

Informasi yang diperoleh Lensa Indonesia, SS dirawat di RS Baptis Kota Kediri ruang 1A. Namun, kabarnya yang bersangkutan hanya check up dan Jumat (1/4/2016) lalu sudah kembali ke rumahnya.

Saat akan dikonfirmasi perihal ini lewat ponselnya, Kepala Bagian Humas RS Baptis Diah Eruwati enggan menjawab.

Kasi Pidum Kejaksaan Kota Kediri Teguh Warijanto membenarkan bila terdakwa SS dirawat di RS Baptis sejak Kamis (31/3/2016) lalu. “Saya sempat menjenguk Kamis malam,” katanya ditemui di kantornya, Senin (4/4/2016).

Lebih lanjut Teguh mengatakan bila terus menerus keadaan terdakwa sakit akan merepotkan pihak kejaksaan. “Saya sendiri juga mempunyai tanggungan dengan kasus tersebut nggak selesai-selesai,” kata Teguh sambil menunjukan foto kamar SS. Dia menjamin kasus ini takkan mandek dan akan diteruskan hingga ada vonis inkracht. “Sakit pun sampai kapanpun kasus Soni tetap lanjut nggak ada ceritanya kadaluarsa lain lagi kalau sudah 15 tahun dan terdakwa meninggal bisa digugurkan kasusnya,” tambah Teguh.

Sejak itu, puluhan warga yang mengatasnamakan elemen masyarakat Kediri mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Mereka rupanya terlibat perselisihan dengan Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Kediri yang mengajak duel elemen masyarakat beberapa hari lalu.

Dari keterangan salah satu warga yaitu Agustiono dalam keteranganya mengatakan, jika beberapa waktu lalu memang dirinya mendatangi kantor Kejari Kota Kediri untuk menanyakan kasus pedofilia yang dilakukan oleh Soni Sandra.

“Hari Senin kemarin kami memang mendatangi kantor Kejaksaan Kota Kediri untuk menanyakan kasus Soni,” kata Agus saat melakukan aksinya, Kamis (7/4/2016).

Lebih lanjut Agus menceritakan saat itu ditemui Kasi Pidum Teguh.

“Namun di tengah pembicaraan, lantas Kasi Pidsus yang bernama Rosid tiba-tiba bilang ke kami jangan macam-macam dan memperkeruh permasalahan. Serta mempengaruhi masyarakat,” kata Agus yang mengaku mendapat ancaman dari Rosid.

Agus serta teman-teman merasa tersinggung dengan ungkapan yang dilontarkan oleh Kasi Pidsus tersebut. “Lho kenapa Kasi Pidsus kok ikut-ikutan masuk dalam kasusnya Soni, itu kan bukan ranah Pidsus,” tandas Agus.

Terpisah, ditemui di ruangannya Kasi Pidsus Rosid mengelak jika dirinya menantang mereka.

“Lho justru seharusnya saya yang tersinggung karena saya sempat disumpahi dan juga mereka mengata-ngatai saya dengan ucapan kotor,” ucap Rosid.

Menurut keterangan Rosid, awalnya memang mereka melakukan aksi di depan kantor kejaksaan pada Senin (4/4/2016) untuk menanyakan kasus Soni dan saat itu ditemui oleh Kasi Pidum. “Saat itu ditemui Kasi Pidum dan mengancam kasi Pidum untuk segera memeriksa Soni biarpun sakit dengan mengancam 2 x 24 jam agar segera memeriksa Soni. Lalu saya bilang jangan macam-macam memberikan batas waktu pada Kasi Pidum. Lantas saya digertak oleh salah satu peserta aksi dengan mengatakan kamu ini siapa, dan sambil mengucapkan kata-kata kotor pada saya,” ungkap Rosid menceritakan kronologis permasalahan.

Rosid menambahkan jika dirinya diminta untuk melakukan permintaan maaf pada mereka yang mengaku orang Kediri. “Kalau memang mereka meminta saya untuk meminta maaf saya siap,” kata Rosid.

Untuk diketahui, aksi elemen warga Kediri sempat ditemui oleh Kepala Kejaksaan baru yaitu Beny Santoso. Sebenarnya Rosid ingin bertemu dengan para pendemo namun dicegah oleh polisi. Dan Kajari menampung aspirasi warga dan akan melakukan evaluasi pada staff nya yang didemo tersebut. andik_kartika

Eks Lokalisasi Semampir Sudah ‘Dibooking’ Tiga Investor Ada tiga investor yang bakal masuk di Kota Kediri. Mereka rencananya akan menggunakan lahan eks lokalisasi Semampir untuk membangun mall besar, rusunawa dan rumah sakit.

PEMERINTAH Kota Kediri rupanya serius dalam menyikapi keberadaan eks lokalisasi Semampir, yang bertempat di Kelurahan Semampir, Kota Kediri. Pemkot Kediri menargetkan bulan Agustus 2016 mendatang keberadaan eks lokalisasi terbesar di wilayah Kediri raya itu tidak berpenghuni. Dari isu yang beredar di masyarakat, lokasi tersebut bakal dipakai oleh investor yang akan membangun apartemen dan juga pusat perbelanjaan.

Dikatakan Nurkhamid, Kasi Trantib, Satuan Polisi Pamong Praja, atau Satpol PP, Kota Kediri, acuan dikosongkanya eks lokalisasi Semampir sudah melalui mekanisme dan aturan yang diterapkan Pemerintah.

Adapun acuan ke depanya, petugas bakal menjadikan bekas bisnis syahwat itu sebagai wahana hiburan keluarga yang lengkap dengan segala hal di dalamya. Diantaranya ada gedung Islamic centre, rumah susun atau rusunawa yang wujudnya semacam apartemen. Lalu, taman bermain lengkap, meliputi taman bermain hijau dan juga wisata air, yang kesemuanya akan dikemas lengkap beserta aneka ragam, tempat perbelanjaan di dalamnya.

“Fungsi kami sebagai petugas penegak Perda, hanya mengacu Surat Gubernur Jatim, Nomor 460/7705/031/2014,

tentang penanganan dan penutupan Lokalisasi WTS, hingga dilanjutkan Keputusan Walikota Kediri, Nomor 188.45/251.419.

16/2014, tentang Tim Penanganan terpadu, penanganan Eks lokaliassi Semampir,” kata Nurkhamid, Kamis (7/4/2016).

Lebih jauh dikatakan Nurkhamid, mengacu keputusan tersebut pihaknya juga sudah melakukan serangkaian aksi penegakan, yakni dengan melakukan serangkaian razia secara berkala hingga memberikan efek jera terhadap para penghuni di eks lokalisasi Semampir yang masih membandel.

“Dari keluarnya peraturan,

kami juga sudah melakukan serangkaian aksi, hingga terbukti memberikan dampak jera terhadap para penghuni eks lokalisasi Semampir. Awalnya, sesuai catatan didata kami, ada 200 PSK dan kini hanya tinggal 150 PSK, yang masih bertahan. Untuk itu, kami terus gencar melakukan razia hingga target pengosongan, sembari melakukan sosialisasi agar PSK segera meninggalkan tempat,” pungkasnya.

Sementara Sekretaris Pemerintah Kota Kediri atau Sekkota Kediri, Budwi Shunu Hernaning, menepis anggapan adanya respon Pemkot Kediri yang dibilang lamban. Pihaknya masih menunggu fesibility study (FS) tentang peruntukan eks lokalisasi Semampir.

“Sejak munculnya surat keputusan Gubernur hingga keputusan Walikota Kediri tentang poin penutupan eks lokalisasi Semampir, kami sudah melakukanya. Secara prinsip bekas

Petugas Satpol PP merazia kos-kosan di Semampir.

bisnis syahwat ini sudah tutup, dan kami masih menunggu FS untuk melakukan pengosongan.

Namun demikian, kami sudah mengintruksikan Satpol PP untuk melakukan penerapan sesuai aturan yang berlaku,” akunya.

Meski Pemerintah Kota Kediri masih belum terbuka perihal munculnya investor yang akan masuk ke Kota Kediri, untuk menanamkan inventasinya di Kota Kediri. Namun, sinyalemen kuat para investor berinvestasi di eks lokalisasi Semampir, Kelurahan Semampir, sudah ketara. Hal itu terlihat, dari ungkapan Kutut Tri Cahyono, Kepala Badan Penanaman Modal atau BPM Kota Kediri.

Menurut Kutut, ada tiga investor yang masuk di Kota Kediri. Rencananya akan membangun Mall besar sekelas Hitech Mall, Rusunawa sekelas apartemen dan juga rumah sakit.

Adapun realisasinya, diperkirakan dalam tahun ini, sembari

menunggu langkah lebih lanjut.

“Kalau investor memang ada tiga dan rencananya akan membangun apartemen, Mall yang sangat besar dan rumah sakit.

Namun, untuk konkrit dan relalisasinya, kami belum bisa menjabarkan secara detail . Karena masih menunggu petunjuk Walikota Kediri ,” katanya.

Saat ditanya tentang tempat, apakah memakai lahan eks lokalisasi Semampir? Kutut enggan menjabarkan, melainkan hanya menjawab akan mencari lahan luas yang dirasa cukup dan memadai untuk membangun tiga fasilitas mega proyek tersebut.

“Waduh, mohon maaf, kalau tempat yang akan dijadikan acuan para Investor untuk menanamkan invetasinya, saya belum bisa menjabarkan lebih jauh. Pastinya, untuk lebih komplitnya menunggu informasi lebih lanjut saja,” tandasnya. andik_kartika

Satpol PP Kota Kediri giat merazia eks penghuni lokalisasi Semampir.

LINGKAR SELATAN

13

Edisi 132/ 11 - 17 April 2016

Wabah Difteri Menyebar, Dinkes Kabupaten Blitar Percepat ORI Baru memasuki bulan ketiga tahun 2016, sudah ditemukan sebanyak 49 kasus penderita difteri. Wabah mayoritas menyerang anak-anak.

KASUS Difteri di Kabupaten Blitar yang meningkat tajam di awal tahun 2016 memaksa Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar mempercepat pelaksanaan ORI (Outbreak Respons Immunization).

ORI atau imunisasi Difteri yang dilakukan sejak 16 Ma-

ret 2016 lalu ini dilaksanakan di 11 Kecamatan di Kabupaten Blitar.

Menurut Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit dan Masalah Kesehatan (P2MK) Dinkes Kabupaten Blitar, dr Christine Indrawati, mayoritas sasaran pemberian vaksin difteri merupa-

kan pelajar SD hingga SMA, beberapa waktu lalu.

“Kami mencanangkan Outbreak Response Immunization (ORI) pada ribuan warga kabupaten Blitar untuk mengantisipasi penyebaran difteri. Vaksin diberikan ke anak usia 0-23 tahun tergantung kondisi penderita di daerah setempat,” terangnya.

Penularan difteri, kata Indrawati, sangat cepat, sehingga membutuhkan langkah pencegahan yang cepat pula.

Berdasarkan data Dinkes Kabupaten Blitar, tahun ini baru memasuki bulan ketiga

sudah ditemukan sebanyak 49 kasus. Padahal tahun sebelumnya Dinas Kesehatan hanya menemukan 44 kasus dalam kurun waktu satu tahun, yang artinya jumlah kasus difteri tahun ini mengalami peningkatan sebanyak tiga kali lipat.

Jika imunisasi bisa dipercepat, lanjut Indrawati, maka kemungkinan penularan juga semakin kecil. Karena daerah dengan penderita difteri keseluruhan sudah diberi imunisasi. Namun sebaliknya, jika imunisasi terlalu lama atau molor maka ke-

mungkinan penularan semakin tinggi.

“Pencegahan terhadap penyakit difteri memang penting dilakukan, karena penyakit ini bersifat menular melalui percikan air ludah dan makanan yang terkontaminasi oleh difteri.

Dampak dari penyakit bisa mulai dari sesak nafas hingga kematian pada penderitanya”, lanjutnya.

Menurut Indrawati, untuk kecamatan lain yang tidak terdapat kasus difteri Dinas Kesehatan juga menghimbau agar masyarakat tetap was-

pada. Utamanya dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Salah satu penyebab difteri adalah lingkungan yang tidak sehat, terutama sanitasi yang buruk”, ujarnya.

Untuk diketahui, jumlah kasus difteri di Kabupaten Blitar tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Serangan bakteri yang menganggu fungsi tonsil, faring, hidung (saluran pernafasan bagian atas) dan berakibat kematian ini, diperkirakan lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. agung

Kabid P2MK Dinkes Kabupaten Blitar, dr Christine Indrawati.

Tim Penilaian PSC Tinjau di RS dr Iskak Tulungagung

Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo.

Bupati Tulungagung Tinjau Pelaksanaan UN 2016 BUPATI Tulungagung Syahri Mulyo tinjau pelaksanaan Ujian Nasional SMA/SMK/MA tahun 2016 bersama Ketua DPRD Tulungagung Supriyono, Wakil Bupati Maryoto Birowo, Kepala Kemenag Tulungagung Damanhuri, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tulungagung Suharno dan anggota Forkompimda Tulungagung.

“Saya senang menyaksikan siswa siap menghadapi ujian. Saya doakan semoga kalian mampu memberikan hasil yang terbaik dan jujur mengerjakannya,” kata Syahri SMK Negeri 1 Tulungagung, Senin (4/4/2016).

Adapun dua sekolah yang dikunjungi adalah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tulungagung dan SMKN 1 Tulungagung. Dari siswa 10.544 yang mengikuti Ujian Nasional tahun ini untuk SMA/ SMK/MA, rinciannya untuk SMA 3.848, untuk SMK 5.150 dan MA 1.516 siswa.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayan Kabupaten Tulungagung Suharno, M.Pd, M.M saat dikonfirmasi media di SMKN 1 Tulungagung, mengatakan, ada 11 lembaga sekolah setingkat SMA yang ditunjuk sebagai pelaksana UNBK. Selain SMK Negeri 1 Boyolangu yang terlebih dulu ditunjuk sebagai pelopor UNBK di Kabupaten Tulungagung pada tahun ajaran 2014/2015, ada tujuh SMK lain yang saat ini (tahun ajaran 2015/ 2016) juga menggelar UNBK. “Tujuh lembaga SMK tersebut masing-masing adalah SMKN 2 Boyolangu, SMKN 3 Boyolangu, SMKN 1 Tulungagung, SMKN 1 Bandung, SMK Sore, SMK PGRI 1 Tulungagung, dan SMKN Ngunut,” kata Suharno didampingi Kabid Dikmen Heru Mujianto. “Sementara untuk SMA penyelenggara UNBK ada empat, yakni SMAN Kedungwaru, SMAN Boyolangu, SMAN Rejotangan dan SMAN 1 Ngunut,” ungkapnya.

Pelaksanaan ujian nasional untuk jenjang SMA/ SMK/ MA sesuai jadwal akan digelar mulai 4 April hingga. Ujian nasional untuk kelompok SMA berlangsung hingga 6 April. Sedangkan untuk SMK hingga tanggal 7.

Saat dikonfirmasi jumlah peserta yang mengikuti UN hari ini, Heru mengungkapkan data belum bisa diketahui, nanti pada pukul 11 sudah bisa kita ketahui, sementara ada satu siswa yang diketahui tidak ikut UN karena meninggal dunia dari MAN 2 Tulungagung. “Seorang siswa meninggal dunia tadi malam karena sakit dari MAN 2 Tulungagung,” kata Heru Mujianto. nang

PELAYANAN Intalasi Gawat darurat (IGD) Modern yang digagas Rumah Sakit dr.

Iskak Kabupaten Tulungagung saat ini memiliki gedung yang sangat representatif, kaya fungsi dengan penataan mengacu pada konsep kegawatdaruratan modern yang dilengkapai dengan peralatan medis. Sehingga mampu memberikan pelayanan kegawatdaruratan dengan cepat, tepat, optimal dan paripurna.

“IGD menggunakan sistem pemilahan pasien secara proaktif dan statis di triase dan secara komprehensif di triase kedua. Ruang pelayanan pasien dibagi menurut tingkat kegawatan yang terdiri dari area kritis (red zone) yang dilengkapi dengan peralatan resusitas dan stabilitasi, Area Semi kritis (Yellow Zone) yang dilengkapi dengan peralatan stabilitasi serta dilengkapi dengan ruang perawatan asma (Asthma Bay) dan ruang non kritis untuk pasien rawat jalan yang dilengkapi dengan perlatan pemreiksaan serta didukung ruang bedah minor dan ruang psikiatri,”

RS dr Iskak Tulungagung.

kata dr. Supriyanto Sp.B selaku Direktur RSUD dr.Iskak yang didampingi bagian humas rumah sakit Moh. Rivai. Selain itu di samping area-area tersebut IGD juga dilengkapi dengan ruang dekontaminasi, HCU, kamar operasi emergency, dan sarana pemeriksaan penunjang.

Penerbit:

SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

Kunjungan bertujuan untuk melakukan penilaian pelayanan yang dilaksanakan Pihak RSUD kepada masyarakat Kabupaten Tulungagung dan sekitarnya. Tim Penilai yang berjumlah 8 orang terdiri dari Tim Panel 3 orang, Kemenpan dan RB 4 orang dan Biro Organisasi

Pembangunan Dam Pokah Kesamben Tepat Waktu BANYAKNYA program pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, baik program bantuan langsung maupun program perbaikan infrastruktur dalam semua bidang, seharusnya harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Sehingga program tersebut tepat sasaran, mulai dari irigasi dan rawa melalui suatu pembelajaran serta untuk meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia. Semua pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pelayanan irigasi dan rawa untuk masyarakat.

Salah satunya kegiatan pe-

ningkatan sarana dan prasarana Dam Pokah di Kesamben Kabupaten Blitar. Pembangunan ini telah disiapkan dana Rp 524.730.000. “Pelaksananya CV Rizqi Abadi Juli hingga Desember 2015,” ucap Kabid pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi PUBMP, Nanang Krisna Nugroho ST,MM. Pembangunan irigasi rawa di Kesamben Kabupaten Blitar ini, kata Nanang, sudah sesuai rencana dan tidak mengalami gangguan sehingga penyelesaiannya tepat waktu.

Berdasarkan laporan pembangunannya berjalan sesuai rencana dan tidak terjadi masalah.

Dengan tepat waktunya program tersebut, maka dapat memberikan pelayanan kebutuhan air khususnya kepada petani dalam upaya peningkatan produksi padi untuk mendukung ketahanan pangan.

Lebih lanjut dikatakan Nanang, program yang dilaksanakan tersebut untuk mendukung ketahanan pangan.

Ini sehubungan dengan program peningkatan ketahanan pangan nasional harus didukung bersama supaya behasil.

Sasaran pembangunan yang sudah dicapai dengan mengacu kepada agenda Pembangunan Dinas Pekerjaan

Dam Pokah Kesamben.

Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. Nanang menambahkan, pihak-

nya berharap di tahun ini bidang irigasi anggarannya bisa ditambah. agung

SELAMAT HUT NGANJUK KE 1079 Kepala Desa Cenkok, Kecamayan Ngronggot, Nganjuk Bapak Moh.Effendi

Kepala Desa Ngronggot, Kec.Ngronggot, Nganjuk Bapak Zaenal Arifin

Kepala Desa Kaloran, Kec.Ngronngot, Nganjuk Bapak Drs. Karjono

Kepala Desa Tanjung Kalang, Kec,Ngronggot Bapak Nur Affandi

Kepala Desa Bangle, Kec.Lengkong Bapak Suji Sunar Iskak

Kepala Desa Ketandan, Kec.Lengkong Bapak saji

Kepala Desa Jampes, Kec.Pace Bapak H.Moh.Sul,an

Kepala Desa Prayungan, Kec.Lengkong Bapak Suparno

Pj Kepala Desa Nglinggo, Kec.Gondang Bapak Siswanto

PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, S.E, M.Si dampingi Tim Penilai Pelayanan Publik (PSC) Pusat, mengunjungi Rumah Sakit Dr. Iskak guna menyaksikan pelayanan kegawatdaruratan (Instalasi Gawat Darurat Modern/Instagram) yang dilaksanakan oleh RSUD milik Pemkab Tulungagung.

Provinsi Jawa Timur.

Turut bersama bupati, Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM, Sekertaris Daerah Kabupaten Tulungagung Ir. Indra Fauzi, MM, serta beberapa anggota Komisi C DPRD Tulungagung dan SKPD lingkup Pemkab Tulungagung.

Untuk penilaian tim melihat langsung pelayanan di Ruang Instalasi Gawat Darurat mulai dari ruang Red Zone (Gawat Dan Darurat),ruang Yellow Zone (Tidak Gawat Tetapi Darurat) ruang Green Zone (Tidak Gawat dan Tidak Darurat), serta ruang TEMS (Tulungagung Emergensi Medical Services).

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016 ini diikuti sekitar 1500 lembaga pelayan se-Indonesia. Kabupaten Tulungagung dalam kegiatan lomba ini mengikutkan dua lembaga yaitu RSUD Dr. Iskak dan SMKN 3 Boyolangu.

Setelah dilakukan seleksi akhirnya RSUD Dr. Iskak masuk dalam nominasi 99 lembaga yang terpilih untuk mengikuti seleksi selanjutnya, nang

KEPALA DINAS PERTANIAN PEMKAB.NGANJUK Ir Agoes Soebagijo

Kabiro Lingkar Selatan: Roy Alexander (0821 3953 2535) Wartawan Nganjuk: Catur Setiawan, Agus Suhadi, Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Nanang Wartawan Trenggalek: Setiowati Alamat Redaksi Biro Lingkar Selatan: Jl. Bengawan Solo V/1, Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Nganjuk Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

www.lensaindonesia.com

BOJONEGORO

14

Edisi 132/ 11 - 17 April 2016

POJOK DESA

MILITER

Tim Sergab Koramil Kapas Serap Gabah Petani Tanjungharjo

Rumah Watini tidak layak huni dibedah secara gotong royong.

Dana Desa Plesungan untuk Bedah Rumah Warga GUNA meningkatkan kesejahteraan warga desanya, pemerintah Desa Plesungan, Kecamatan Kapas, Bojonegoro, mengadakan bedah rumah. Salah satu parameter dalam kriteria kemiskinan adalah rumah.

Rumah menjadi dasar bagi warga miskin untuk semangat maju. Tidak hanya itu, ketercapaian tidak lepas dari semangat untuk membantu dan mengatasi jumlah warga miskin di yang ada di desa atau daerah tersebut.

Dua rumah, Minggu (3/4/16), dirobohkan untuk diperbaiki, antara lain rumah Watini RT 5 desa setempat. Pasalnya, rumah tersebut tak layak huni dan harus ada pembenahan. Karena itu rumah Watini berhak mendapatkan perhatian khusus dengan cara bedah rumah hingga layak untuk dihuni.

Menurut Kepala Desa Plesungan HM Chori, program ini adalah bulan bakti gotong royong masyarakat Desa (BBGRM) Plesungan. Adapun dananya diambilkan dari sharing Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapat Asli Daerah (PAD). Tujuannya, supaya masyarakat sadar pentingnya gotong royong yang menjadi ciri khas warga Indonesia.

Bukan hanya rumah, Kepala Desa juga mendapatkan plesterisasi bagi rumah yang masih berlantai tanah. Sehingga ada keseimbangan dalam hidup di lingkungan menuju kesetaraan dalam suatu desa atau ruang lingkup dalam suatu lingkungan.

Total rumah yang diplester ada 10. Adapun setiap rumah akan mendapatkan bantuan berupa tegel.

“Kita berharap dengan adanya program ini Masyarakat Desa Plesungan lebih sejatera dan sehat,” ungkap Chori.

Dalam kegitan tersebut Pemerintahan Desa hanya menyediakan material adapun untuk tenaganya dilakukan secara gotong royong oleh warga. “Ini dilakukan untuk membangkitkan gotong royong di masyarakat yang selama ini hampir punah,” ungkap lens_bojo Alimi Ketua Pelaksana.

Paskibraka Bojonegoro Siap di Tingkat Nasional DALAM rangka meningkatkan peran serta pemuda dalam kehidupan bermasyarakat bahwa pemuda sudah saatnya untuk disadarkan, diberdayakan serta dikembangkan. Salah satu kegiatan kepemudaan tersebut adalah menjadi angota Paskibraka.

Paskibraka merupakan komponen penting bagi pelaksanaan upacara peringatan detik – detik proklamasi kemerdekaan khususnya yang akan diselenggarakan di halaman gedung Negara Grahadi pada setiap tanggal 17 Agustus.

Sebagai bagian dari proses persiapan tersebut, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur telah melakukan seleksi calon peserta Paskibraka dari siswa–siswi SLTA 37 Kab/Kota se Jawa Timur, yang selanjutnya memilih 1 orang putra dan 1 orang putri untuk dikirim ke tingkat nasional dan 74 ( putra dan putri ) yang akan dilatih menjadi pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) Provinsi Jawa Timur.

Untuk memenuhi persyaratan tersebut diatas Dinas Pendidikan kepemudaan dan Olah Raga kabupaten Bojonegroro mengadakan seleksi untuk mengikutsertakan putra putri terbaik Kabupaten Bojonegoro di tingkat provinsi.

Tak kurang dari 326 siswa dari beberapa sekolah SLTA sederajat mengikuti seleksi tersebut, 10 siswa yang terdiri dari 5 siswa putra dan 5 siswa putri dinyatakan lolos dalam seleksi. 10 siswa yang dinyatakan lulus seleksi antara lain, untuk putra M Rizyal F.A dari SMAn 1 Bojonegoro, Alexandro Pranata H dari SMANMT, Doni Gumilang dari SMAN 2 Bojonegoro, Ubaid Is Nur Rosyid P dari SMAN 1 Bojonegoro, Daffa Allaam M.G dari SMAN 1 Bojonegoro. Sedangkan Purtri Tri Subekti Adiliya dari SMAN 2 Bojonegoro, Shetya Atriyani Ersada dari SMAN 1 Bojonegoro, Leli Dwi Astutik dari SMAN 1 Bojonegoro, Erninda Rizki Rosida dari SMAN 2 Bojonegoro, Devbrina Putri M.S dari MAN 2 Bojonegoro.

Adapun persyaratan para peserta ini antara lain mempunyai wawasan kebangsaan, tes kesamaptaan, PBB dan mahir dalam bahasa Inggris. “Seleksi ini memang sangat ketat karna kita mengguankan standat Nasional termasuk tinggi bandan,” ungkap Kabag Kepemudaaan dan olah raga Dinas Pendidikan M. Sahri, Kamis (7/4/2016) kepada Lensa.

Dalam kegiatan tersebut, Dinas Pendidikan menggandeng beberapa instansi terkait termasuk RSUD, Satpol PP, Polres dan Kodim. hari ini terakir mengadakan pengarahan dan pembelian untuk persiapan latihan serta mengukuran kostum untuk latihan di hari H. “Hari ini terakhir kita melakukan latihan dan sekarang tinnggal kita lakukan pengarahan pada para peserta,” ungkap penanggung jawab teknis kegiatan lapangan Suyanto Spd. ben

BULOG Sub Divisi Regional III Bojonegoro bersama Jajaran TNI dari Kodim 0813 Bojonegoro, optimalkan penyerapan gabah dari petani di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, untuk memenuhi cadangan beras nasional.

“Kami menyerap gabah dengan bekerjasama Bulog Sub Divre III Bojonegoro”

kata Batuud Koramil 081302/Kapas, Peltu Bajuri.

Menurutnya, penyerapan gabah yang dilakukan oleh Satker Bulog Sub Divre III Bojonegoro yang didampingi Babinsa Koramil 0813-02/ Kapas dan PPL tersebut, bisa menyerap sebanyak 120 ton Gabah Kering Panen (GKP) dan kini sedang dalam proses pengeringan.

“Serapan hari ini sebanyak 120 ton, dan sekarang disetorkan ke Mitra Kerja Pengadaan (MKP) Bulog. Yaitu UD. Sekar Padi, milik Tohir, Desa Tanjungharjo” tandasnya.

Selain sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan beras nasional penyerapan gabah tersebut, juga untuk mendorong peningkatan kesejahteraan petani. Sebab, agar har-

ga gabah tidak anjlok yang berdampak terhadap pendapatan ekonomi petani.

“Untuk itu, Bulog Sub Divre III Bojonegoro menampung gabah petani itu. Sebab, Bulog memiliki kewajiban untuk menyerap gabah petani dengan harga patokan pemerintah (HPP)” tandas Batuud 0813-02/Kapas, Peltu Bajuri.

Sementara itu, Mitra Kerja

Pengadaan (MKP) Bulog, sekaligus pemilik UD. Sekar Padi, Tohir, mengatakan, selain melakukan penyerapan Gabah Kering Panen (GKP) sebanyak 120 Ton hari ini. Pihaknya juga mengirim beras kepada Bulog Sub Divre III Bojonegoro.

“Untuk berasnya hari ini kami kirim ke Bulog Sub Divre III Bojonegoro sebanyak 60 ton,” kodim/red pungkasnya.

Kodim 0813 Bojonegoro optimalkan penyerapan gabah dari petani di Desa Tanjungharjo.

Pemdes Montong Resmi Kelola Pasar Pasar Montong secara resmi diserahkan Pemkab Tuban untuk dikelola Pemdes Montongsekar.

DENGAN terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) No 6 tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Penyerahan Pasar Desa, maka Pasar Montong yang sebelumnya dikelola Pemda Tuban sudah diserahkan wewenangnya kepada pemerintah desa (Pemdes) setempat.

Hal tersebut disampaikan Kabid Perdagangan Disperpar Tuban, Bhismo Setya Adji.

Dia mengatakan, yang sebelumnya penyerahannya menunggu terbitnya perbup tersebut. Karena di dalamnya

juga ada mekanisme penyerahan pasar dari Pemkab ke desa.

Dia melanjutkan, Pasar Montong secara resmi diserahkan pemkab Tuban untuk dikelola Pemdes Montongsekar, Kecamatan Montong, sejak Jumat (1/4/2016) dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 188.45/104/ KPTS/414.012/2016 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pasar Montong Milik Pemkab Tuban Kepada Pemdes Montongsekar.

Selain menggodok Perbup tersebut, banyak persiapan juga dilakukan sebelum pasar tersebut benar benar siap untuk diserahterimakan. Salah satunya pemkab juga melakukan studi banding ke daerah daerah yang pernah melakukan penyerahan pasar, yakni ke kabupaten Mojokerto dan kabupaten Bandung Barat Jawa Barat.

“Pemkab Tuban baru pertama kali ini menyerahkan

Kabid Perdagangan Disperpar Tuban, Bhismo Setya Adji.

kepemilikan Pasar ke Pemdes, jadi kita juga melakukan studi banding ke daerah daerah yang sudah pernah melakukan hal tersebut,” ujarnya, Kamis (7/4/2016).

Ke depan, dinasnya bersama Bapemas Tuban dan Kecamatan setempat juga tetap melakukan pendampingan dan pembinaan hingga Pemdes benar benar bisa mandiri.

Mulai dari pendampingan terkait administrasi hingga manajemen pengelolaan pasar.

Selain itu, tenaga PNS juga sudah ditarik, sedangkan tenaga non PNS diharapkan bisa diakomodir pihak Desa.

“Kita wajib mendampinginya sampai benar benar bisa mandiri, di Perbup itu juga ada klausul tentang itu.

Jangan sampai kita lepas ma-

lah tambah bangkrut, kita juga ikut bertanggung jawab,” tegas Bhismo.

Dengan telah diserahkan wewenangnya ke Pemdes, Bhismo berharap Pasar tersebut tetap bisa sebagai pelayanan masyarakat dan tetap menjadi pusat perekonomian di Kecamatan Montong. Mengingat sebelumnya, peningkatan sumbangan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada kabupaten tiap tahunnya semakin meningkat.

Diketahui, di tahun 2015 Pasar Montong mampu sumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 79,8 juta dari target Rp 75 juta atau capai target 106,41 persen. Sedangkan pada tahun 2014 sumbang PAD Rp75,6 juta.

“Jadi mulai saat ini Pasar Montong dipastikan sudah tidak menyumbangkan PAD ke kabupaten, melainkan menjadi PADes (PAD desa) Montongsekar,” pungkas usl/son nya.

Pertamina EP dan Polres Gelar Sosialisasi dengan Penambang Tradisional KEGIATAN sosialisasi antara PT Pertamina EP Cepu dan para penambang tradisional di daerah penambangan minyak tua di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan diselenggarakan Rabu, (6/4/ 2016). Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres Bojonegoro.

Dari kegiatan tersebut para penambang berharap PT Pertamina sebagai mitra para penambang bisa membeli harga minyak yang mereka suling dengan harga tinggi.

Hal tersebut disampaikan oleh salah satu perwakilan penambang, Subah (36) saat

dikonfirmasi mengungkapkan harapannya.

“Saya berharap PT Pertamina mau membeli hasil tambang kami dengan harga tinggi, sehinggga kami tidak perlu menjual pada para penyuling,” ungkapnya penuh harap.

Sementara itu Kapolres Bojonegoro AKBP Hendri Fiuser mengatakan, pihaknya sangat berharap pada para penambang untuk menyerahkan hasil tambanganya ke pihak kontrakror negara yaitu PT Pertamina EP Cepu.

“Saya berharap para penambang bisa menjual hasil

tambangnya kepada PT Pertamina sebagai Kontraktor Negara,” kata Kapolres di selasela pidatonya.

Sedangkan perwakilan dari PT Pertamina mengatakan, selama ini pihaknya belum bisa memutuskan harga beli minyak pada para penambang dikarenakan belum adanya keputusan harga dari pusat.

“Kami belum bisa membeli minyak dari para penambang dengan harga tinggi.

Kami hanya bisa membeli dengan harga Rp 1.666 per liter,” kata Agus. dan/mam

Sosialisasi antara PT Pertamina EP Cepu dan para penambang tradisional. www.lensaindonesia.com

OTONOMI

15

Edisi 132/ 11 - 17 April 2016

Bupati Kendal Resmikan RTH Gajah Mada BUPATI Kendal dr. Mirna Anissa, M.Sil menilai peresmian proyek tahun anggaran 2015, Senin, (5/4/2016) di ruang terbuka hijau (RTH) Taman Gajah Mada merupakan bukti Kabupaten Kendal menjadi destination branding.

Menurut Mirna, bila Kabupaten Kendal mempunyai city destination, maka Kendal tidak hanya dilewati saja oleh orang luar daerah namun menjadi lokasi tujuan antara lain untuk investasi, berwisata dan melakukan kegiatan lainnya.

Untuk mencapai hal tersebut, lanjut Bupati, tidaklah mudah lantaran memerlukan kerja keras dari

semua pihak dengan sinergi dan koordinasi yang baik, birokrasi yang solid dan pelayanan ditingkatkan.

“Pembangunan tidak boleh berhenti dan harus terus berjalan.

Tidak hanya itu, pembangunan mestinya bisa menyentuh ciri khas yang dimiliki Kabupaten Kendal,” tukas Bupati Mirna.

SKPD yang ada dinilainya mampu untuk menjabarkan program pembangunan sesuai dengan visi dan misi pemerintahan di Kabupaten Kendal.

Tidak hanya itu, Bupati Kendal meminta supaya proyek - proyek

Massa aksi dari buruh dan warga Cangkringgrandu demo di depan kantor Pemkab Jombang.

Dua Massa Demo di Kantor Pemkab Jombang dengan Agenda Berbeda RATUSAN massa dari dua elemen mengepung kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang.

Seratusan massa tersebut dari warga desa Cangkringrandu, Kecamatan Perak dan satu lagi massa dari elemen buruh dari serikat pekerja nasional (SPN) Jombang, Jawa Timur, Rabu (06/04/2016).

Massa dari warga Desa Cangkringgrandu meminta agar pihak Pemkab Jombang segera mencopot Kepala Desa Sumarto yang dianggap melanggar etika ketangkap basah berduaan dengan wanita idaman lain di Hotel di jalan Cempaka, Kepuh Kembeng, Peterongan, Jombang.

“Kami minta Kades bejat segera dicopot. Kami tidak mau dipimpin Kades yang suka merusak rumah tangga warganya, dan tak mencerminkan sebagai pemimpin. Kami meminta bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko mengeluarkan surat keputusan (SK) pemberhentian Kades Sumarto.

Sebab, sudah tiga pekan ini, tuntutan warga ini belum mendapatkan jawaban dari pemkab,” ujar Baun, salah satu kordinator aksi warga Desa Cangkringandu.

Ia menambahkan jika pencopotan Kades Sumarto tak perlu berfikir panjang. Moral Kades Sumarto sudah rusak. Jadi segera dicopot saja dari jabatannya. “Kami tidak mau Desa Cangkringrandu dipimpin Kades bejat,” serunya.

Diketahui, Sumarto (52) Kades Cangkringrandu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang harus berurusan dengan petugas kepolisian, setelah kepergok berduaan dengan Wiwik (43) yang tak lain adalah warganya sendiri. Keduanya tertangkap basah oleh anak Wiwik sendiri di salah satu kamar hotel di Jl Cempaka, Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Selasa 22 Maret 2016.

Sementara itu, massa buruh dari dua perusahaan yakni PT Mentari Internasional dan PT MPS Ngoro tersebut saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Pemkab Jombang, mendesak agar Pemkab bersikap tegas dan mendesak perusahaan agar segera memberikan pesangon mereka.

Puluhan buruh dari dua perusahaan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) mengepung kantor pemerintah kabupaten (Pemkab) Jombang menuntut pembayaran pesangon usai di PHK oleh pihak perusahaan.

Eko Harmono, Kordinator SPN menegaskan, sesuai dengan UU Ketenagakerjaan no 13 tahun 2003 pasal 156, pihak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), harus memberikan 2 kali pesangon. Namun, hari ini para buruh hanya diberi satu kali pesangon, bahkan yang dari PT Mentari tidak diberi sama sekali. “Untuk itu kami mendesak Pemkab Jombang agar bersikap tegas membela buruh,” terang Eko. Ia menjelaskan PHK tersebut dilakukan tahun 2015. Namun, sampai saat ini pesangon yang diberikan tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan dan prosedur PHK tidak dilalui, pasal 17 perjanjian kerja bersama. Bahwa SP 1 ada jeda satu bulan untuk pembinaan, namun tidak dijalankan oleh perusahaan.

Untuk PT Mentari Indonesia ada 450 an buruh yang di PHK, 6 diantaranya belum diberi pesangon.

Sedangkan untuk PT MPS Ngoro, dari 156 karyawan yang di PHK, semuanya masih diberi satu kali pesangon. “Ini kan tidak fair, seharusnya ada pembinaan setelah diberi SP satu dan itu berjarak satu bulan ke SP berikutnya, namun ini dalam 1 minggu, mereka langsung diberi SP 3 oleh perusahaan,” pungkasnya. obi

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA

yang telah diresmikan benar benar dirawat dan dipelihara dengan baik dan dipergunakan untuk kepentingan warga masyarakat Kabupaten Kendal.

Bupati pada kegiatan tersebut meresmikan secara simbolis empat pembangunan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Kendal yakni pembangunan gedung BKP3, pembangunan gedung Dinas Ciptaru, pembangunan Taman Garuda dan pembangunan Puskesmas Kendal 2. Bupati juga turut meresmikan RTH Taman Gajah Mada yang pembangunannya berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah. eko

Bupati Kendal dr. Mirna Anissa meresmikan RTH Gajah Mada.

Calo CPNS Tipu Korban Rp 125 Juta Sekaligus Tiduri Istrinya Setelah menipu dapat memasukkan anaknya sebagai PNS, pelaku juga meniduri istri korban.

SUDAH jatuh tertimpa tangga pula. Hal itulah yang dialami Suwarno (59), warga Desa Plandi, Kecamatan Jombang Kota. Setelah dirinya ditipu Rp 125 juta oleh Riadi (46), warga Desa Mojongapit, kecamatan setempat. Riadi juga meniduri istri Suwarno, yang berinisial LN (45), Selasa (5/4/2016).

Sebenarnya Suwarno dan Riadi sudah lama saling kenal.

Pada satu kesempatan Riadi menawari Suwarno ada lowongan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Dan menjanjikan sanggup memasukkan dua anak temannya itu menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Namun, harus dengan syarat sejumlah syarat administratif dan menyetor sejumlah uang sebesar Rp 300 juta.

Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi yakni seperti foto ukuran 4X6, fotocopy ijasah mulai dari SD, SLTP, SLTA,

dan S1, juga Surat Tidak terlibat penyalahgunaan Narkoba , SKCK serta surat permohonan untuk menjadi honorer pusat yang ditempatkan di daerah.

Dengan janji dan menggaransi bisa memuluskan, korban menyerahkan uang secara bertahap hingga berjumlah Rp 125 juta. Uang tersebut diserahkan pada Januari 2015.

Namun, setelah ditunggu sesuai dengan janji pelaku, sampai dengan saat ini janji menjadi PNS yang diharapkan tidak terbukti. Kedua anak korban tidak menjadi honorer pusat maupun di daerah sampai sekarang ini. Tanpa berfikir panjang, karena sudah merasa ditipu, akhirnya korban melaporkan kepada pihak berwajib atas kasus penipuan tersebut.

Kapolsek Kota Jombang, AKP Yudiono membenarkan atas laporan korban yang ditipu temannya sendiri. “Kami sudah

Pelaku penipuan calo CPNS diamankan anggota Polsek Jogoroto.

menerima laporan dari korban atas tuduhan melakukan penipuan CPNS dengan nominal kerugian Rp 125 juta. Dan kita akan panggil terlapor untuk segera kita mintai keterangan lebih lanjut,” ungkapnya Di lain kasus penipuan yang telah diderita korban. Suwarno juga menangkap basah istrinya sedang berduaan dengan teman yang dilaporkan atas dugaan

penipuan. Suwarno menangkap basah sang istri sedang berduaan di kamar dengan Riadi, pada Sabtu (02/04) lalu, di rumah M Mochid (55), Dusun Subentoro, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto.

Mereka sudah janjian di rumah tersebut. Di rumah tersebut Riadi sudah menunggu. Mereka seakan tak bersalah.

“Saya melihat Riadi dan istri

saya keluar dari kamar. Bahkan sempat berpelukan,” ujar Suwarno.

Dan pasangan bukan suami istri tersebut diamankan di Polsek Jogoroto. Dengan beberapa alat bukti yakni, satu sprei dan bantal dalam kondisi hampir basah. “Dua pasangan tersebut juga kita periksa,” ungkap Kanitreskrim Polsek Jogoroto, Aipda Abdun Nasir. obi

PAD Kendal Anggaran 2015 Melebihi Target PENDAPATAN Asli daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2015 melampaui target yang ditetapkan. Dari target Rp. 197,3 milyar, realisasinya sebesar Rp. 239,3 milyar atau 121, 15 %. Demikian disampaikan Wakil Bupati Kendal Masrur Masykur saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2015 mewakili Bupati Kendal dr.

Mirna Anissa, MM, Kamis di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kendal.

Bupati Kendal sebagaimana disampaikan Wakil Bupati Masrur Masykur, menyampaikan apresiasi ke segenap jajaran pemrintahan di Kabupaten Kendal dan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kendal sebagai mitra yang secara aktif ikut mengawal efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kepada masyarakat Kabupaten Kendal karena dukungan dan partisipasinya pada jalannya pemerintahan di Kabupaten Kendal sehingga bisa berjalan sesuai yang diharapkan.

Semua keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2015, menurut

Wakil Bupati Masrur Masykur dan pimpinan DPRD.

Bupati Kendal, menjadi perhatian dan catatan bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016 - 2021 untuk melakukan evaluasi dan langkah langkah strategis sehingga pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kendal ke depan yang lebih baik.

Pemkab Kendal bertekad untuk meningkatkan pencapaian yang telah diraih pada periode 2010 - 2015 lewat potensi daerah yang mendukung yakni Bidang pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan dan pariwisata.

Bidang pertanian, sektor

perkebunan menjadi potensi unggulan daerah yang terus dikembangkan guna meningkatkan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat serta daya saing daerah. Beberapa komoditi perkebunan yang cocok untuk dibudidayakan secara berkelanjutan di Kabupaten Kendal yakni kopi ( nilai produksi : Rp. 21,6 milyar ), cengkeh ( nilai produksi Rp. 48,9 m ), coklat ( nilai produksi : Rp. 3,2 m ), karet ( nilai produksi : Rp. 838,9 juta ), pisang raja bulu ( nilai produksi : Rp. 229,8 m )dan bawang merah ( nilai produksi : Rp. 611,9 m ).

Dalam bidang peternakan, merupakan salah satu potensi unggulan yang perlu mendapatkan perlingdungan khusus lantaran potensi peternakan menjadi kebutuhan masyarakat lokal maupun nasional yang ditandai dengan meningkatnya permintaan akan populasi produk peternakan dari tahun ke tahun. Beberapa populasi produk peternakan yang dikembangkan di Kabupaten Kendal diantaranya Sapi potong sebanyak 28.639 ekor, kambing sebanyak 73.037 ekor, domba sebanyak 127.294 ekor, ayam ras petelor sebanyak 3.025.102 ekor, ayam ras pedaging sebanyak 8.190.231 ekor, ayam buras sebanyak 1.227.250 ekor dan itik sebnyak 1.016.354 ekor.

Sektor perikanan dan kelautan dengan dukungan panjang pantai Kabupaten Kendal yang mencapai 42,4 km dengan potensi sumberdaya yang dapat dikembangkan pengelolaannya melalui penangkapan dan budidaya. Perairan umum dengan nilai produksi Rp. 3,9 m, perikanan tangkap nilai produksi Rp. 758,1 m, budidaya tambak dengan nilai produksi Rp. 219,8 m dan budidaya ikan air tawar dengan nilai produksi sebesar Rp. 2,9 milyar.

Sementara, pariwisata sebagai bidang unggulan keempat mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi objek wisata yang menarik untuk kunjungaan wisatawan. Wisata alam dan wisata religiustersedia cukup lengakap di Kabupaten Kendal. Air terjun Curug sewu, Pantai Cahaya dan Pantai Sendang sikucing serta wisata religi di Kecamatan Kaliwungu merupakan beberapa destinasi wisata unggulan. Program paket wisata tersebut dapat dintegrasikan dengan program paket wisata terpadu Kedungsepur. Pada tahun 2015 jumlah pengunjung wisata sebanyal 145.187 orang, perlu ditingkatkan lagi pada periode 2016 - 2021.

Pada kesempatan Sidang Paripurna tersebut, Wabup Masrur menyerahkan buku kuku LKPJ pada ketua DPRD Prapto Utono, S.Sos. Ditambahkan Ketua DPRD Prapto Utono, pihak DPRD Kendal akan segera membentuk Panitia Khusus untuk membahas LKPJ tersebut dengan membentuk tiga Pansus yang masing - masing menangani bidang desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan,” tuturnya. eko

Kabiro Kediri: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan)

SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014 WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

www.lensaindonesia.com

16

METROPOLIS Edisi 132/ 11 - 17 April 2016

Best Practice Institusi Dalam Pencegahan Tindak Korupsi

KPK Bikin Video Dokumenter Tata Kelola Pemerintah Kota Surabaya Berdasarkan survey integritas yang dilakukan KPK, Surabaya masuk kategori baik dalam tata kelola pemerintahan.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat video dokumenter mengenai keberhasilan tata kelola Pemkot Surabaya. Di video tersebut berisi wawancara KPK dengan Walikota tentang bagaimana cara mengelola pemerintahan, kemudian implementasinya di beberapa Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat.

Kabag Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha, Selasa (5/4/2016) mengungkapkan, video ini perekaman ini akan menjadi contoh yang dipakai dalam program KPK bidang pencegahan. Pemkot Surabaya dinilai sebagai salah satu best practice institusi yang mampu melakukan pencegahan tindak korupsi dalam tata kelola pemerintahannya. Menurutnya, banyak program pemerintah kota yang terbukti mampu mencegah korupsi.

“Ada banyak contoh program yang bisa ditiru, seperti E- Procurment, E-Budgeting, dan lainnya,” terangnya, Selasa (5/4/2016)

Kabag Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha saat ditemui di Balai Kota Surabaya.

Berdasarkan survey integritas yang dilakukan KPK, Surabaya masuk kategori baik dalam tata kelola pemerintahan, berdasarkan pengguna layanan dan hasil yang signifikan dari sistem yang dijalankan.

“Misalnya, ada penghematan, dan pemanfaatan dari penghematan itu,” terangnya.

Ia menegaskan, jika kota Surabaya mampu mengelola pemerin-

tahannya dengan baik, kenapa daerah lain tidak. Priharsa menambahkan, untuk mendorong pemerintah kabupaten kota lainnya mampu menciptakan good governance, pihaknya akan membagikan video dokumenter tersebut ke seluruh kabupaten kota di Indonesia. Tidak hanya itu, KPK juga akan memberikan software aplikasi sistem kerja yang berbasis tek-

nologi informasi.

“Pemerintah kota siap membagikan software itu ke daerah lainnya,” papar alumnus Teknik industri Universitas Indonesia.

“Kita juga akan mengunjungi dinas-dinas, di antaranya Bina Program, ULP (unit Layanan Pengadaan) dan RW-RW,” tuturnya.

Prihharsa menambahkan, selain Surabaya, ada beberapa daerah lain yang juga menjadi percotohan dalam pencegahan korupsi, diantaranya Kabupaten Sidoarjo dan Batang. Ia mengaku, tahun ini melalui Kemendagri, pihaknya mendorong pemerintah daerah guna melakukan perbaikan di sektor pengadaan barang dan jasa, anggaran dan perizinan.

“KPK melihat tiga sektor itu banyak masalah. banyak kepala daerah terjerat hukum karena pelangaran di sektor itu,” terang Priharsa.

Sementara itu ia juga menyebutkan, saat ini KPK juga tengah fokus melakukan perbaikan tata pengeloaan pemerintahan di 6 daerah, yakni Sumatera utara, Banten, Riau, Aceh, papua dan papua Barat.

“Sumut, Banten dan Ria, karena kita menangani perkara di tiga provinsi itu. Sedangkan Aceh, Papua dan Papua Barat karena di sana, berstatus daerah khusus mempunyai anggaran besar,” wan tegasnya.

Plt Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya, Muhammad Alyas.

Jelang Musda ke-9, Kandidat Ketua DPD Golkar Surabaya Bermunculan RAPAT harian DPD II Partai Golkar Surabaya untuk persiapan Musyawarah Daerah (Musda) ke-9 periode 20162021 selesai digelar, Selasa (05/04/2016) malam.

Meski rapat yang Hasil rapat yang dihadiri 21 pengurus itu sempat berjalan alot, namun akhirnya berhasil memutuskan Blegur Prijanggono, SH sebagai Ketua Organizing Comitte (OC) dan DR. Fajar Budianto, SH. M. Hum sebagai Ketua Staring Comitte (SC).

Keduanya akan bertindak sebagai kepanitiaan dalam musda yang rencananya akan digeber pada 16 April 2016.

“Rapat berjalan lancar dengan suasana penuh keakraban. Sudah tidak ada lagi kubukubuan. Semuanya sudah cair dan melebur menjadi satu. Pak Blegur sebagai Ketua OC dan Pak Fajar sebagai Ketua SC,” ujar Muhammad Alyas, Plt Ketua DPD II Partai Golkar Surabaya.

Dijelaskan Alyas, dalam rapat harian tersebut sekaligus mempertegas terkait pelaksaaan musda yang sudah ditetapkan oleh DPD Partai Golkar Jawa Timur untuk membesarkan partai dan mencari kader terbaik.

“Ini proses regenerasi untuk mancari calon pemimpin terbaik. Ini juga momentum tepat bagi semua kader Golkar untuk mengabdikan diri dan membesarkan partai. Kita menjadi satu, tidak ada istilah Munas Bali, Munas Ancol. Karena waktu mepet, frekwensi

rapat kita juga tinggi. Jumat besok, kita akan rapat lanjutan,” sambung mantan anggota DPRD Kota Surabaya ini.

Meski persiapan musda baru dimulai, namun sejumlah nama yang bakal bersaing mulai bermunculan untuk bisa merebut posisi nomor satu di jajaran Golkar Surabaya. Di antaranya Blegur Prijanggono. SH, mantan Ketua Fraksi DPRD Kota Surabaya yang kini menjabat Ketua KNPI Jatim. Di jajaran pengurus Golkar Surabaya, Blegur juga sebagai Wakil Ketua Bidang Kepemudaan.

Lalu Fajar Budianto, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar Surabaya.

Kemudian Muhammad Alyas, Plt. Ketua Golkar Surabaya, dikabarkan akan mengambil posisi sebagai calon. Dan tak ketinggalan pendatang baru, Agung Prasodjo, yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Kota Surabaya. Agung yang dikenal orang baru ini, siap meramaikan bursa pemilihan Ketua Golkar Surabaya. Dalam musda nanti, para calon akan memperebutkan 34 suara.

Terdiri dari 31 suara dari Pimpinan Kecamatan (PK), 1 suara dari Hastakarya Partai Golkar, 1 suara dari unsur DPD II dan 1 suara dari unsur DPD tingkat I. Setelah terbentuk SC, ketua terpilih berkewajiban menyiapkan materi hingga pembahasan musda. Namun, panitia hingga tadi malam belum membeberkan lokasi pelaksanaan musda mendatang. wan

Baru Sepekan Bebas, Mantan Kurir Narkoba Dibui Lagi

Mantan kurir narkoba dibekuk jajaran Jatanras Polrestabes Surabaya.

USAI pesta miras merayakan kebebasannya menghirup udara bebas, Mohammad Afandi (18) warga Jalan Bandarejo Benowo, Minggu (3/4/201)) dini hari, bertingkah kembali dengan melakukan penganiayaan terhadap Prasetiyo.

Tersangka bersama adiknya DN (16) dan AN melakukan pesta miras di kawasan Jalan Tandes. Usai berpesta, ketiganya berpapasan dengan Prasetiyo di Jalan Sememi dan

sempat jadi cekcok dan adu fisik.

“Karena kami kalah massa, langsung lari dan saat di jalan Raya Sememi bertemu dengan teman yang lagi nongkrong, disana kami cegat,” katanya.

Maka ketika rombongan korban melintas, tersangka dan rekan-rekannya langsung menghadang dan menyerang. Afandi sendiri mengambil balok dan memukulkan benda itu ke kepala korban. “Di situ

ada balok, langsung saya pukulkan ke kepalanya,” ungkapnya singkat.

Usai melakukan aksinya tersebut, tersangka yang sempat mengetahui rekannya diciduk polisi, langsung melarikan diri ke rumah Neneknya di Madura,” saya dihubungi ibu, untuk segera menyerahkan diri,” pungkas Afandi.

Kasubnit Jatanras Polrestabes Surabaya Ipda Agus Prayogi mengatakan, tersangka diciduk di rumahnya setelah sempat melarikan diri ke Madura. “Dirinya kami ciduk di rumahnya setelah sempat buron,” terangnya.

“Saat kejadian, tersangka bersama rekannya hendak melakukan pesta Miras, karena dirinya baru bebas dari Lapas Blitar. Namun dalam perjalanan bertemu dengan para pengendara lain hingga terjadi pengeroyokan hingga penusukan,” tambahnya.

Dari catatan kepolisian, tersangka mendekam di Lapas Blitar selama 31 bulan dalam kasus penyalahgunaan Narkoba. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannnya, penyudik menjeratnya dengan pasal 170 KUHP dan diancam hukuman rofik 9 tahun penjara.

Akhirnya Pasar Keputran Ditertibkan SETELAH beberapa kali tertunda, penertiban pedagang Pasar Keputran Surabaya akhirnya digelar.

Ratusan petugas gabungan dari Satpol PP, Linmas, dan kepolisian, Rabu (5/4/2016) sejak pagi dikerahkan untuk melaksanakan penertiban tersebut.

Target awal yang disisir adalah pedagang yang berada di lantai 2 yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dan bukan untuk berdagang. Selain menertibkan bangunan liar di lantai 2, pedagang dan penghuni pasar www.lensaindonesia.com

keputran juga didata identitasnya oleh Pappemas dan Dispendukcapil.

“Tujuan kita ada dua, yang pertama melakukan penertiban stan pasar. Kedua kita melakukan pendataan penghuni dan pedagang,,” kata Kepala Satpol PP Surabaya Irvan Widyanto saat dilokasi Pasar Keputran.

Dari data yang didapat, sebanyak 183 stan di lantai satu dan 212 stan di lantai dua sudah berubah dari peruntukan semula menjadi tempat tinggal.

“Yah kita targetkan nanti seba-

nyak 400 stan lebih bisa digunakan oleh pedagang yang sebelumnya berjualan di dalam bisa masuk,” terang mantan Camat Rungkut inj.

Sementara itu, pantauan di lantau dua beberapa stan pasar berubah menjadi tempat tinggal. Bahkan, hasil temuan di lokasi banyak penghuni yang bukan berasal dari Surabaya dan tanpa identitas.

“Dengan pendataan objeknya, nantinya kita tahu berapa orang yang ada disini (Pasar Keputran) dan dari wan mana saja,” kata Irvan.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifudin Zuhri.

Komisi C Usulkan Raperda Sanksi Bagi Kontraktor Nakal KOMISI C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya berencana mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif yang mengatur sanksi bagi para kontraktor nakal atau melanggar aturan.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifudin Zuhri mengatakan harapan dari raperda tersebut adalah sanksi bagi rekanan yang terbukti tidak bisa menyelesaikan proyek pemkot sesuai waktunya. “Itu bisa berlaku efektif dan berefek jera,” ujarnya.

Menurut dia, pihaknya serius mengupayakan sebuah perda inisiatif terkait pemberian sanksi kepada kontraktor nakal. Penegasan ini disampaikan Syaifuddin menyikapi adanya sejumlah kontraktor nakal yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist.

Ia mengatakan undang-undang tidak melarang jika daerah membuat aturan tambahan dalam bentuk perda terkait sanksi blacklist. Sebab, hal ini menyangkut otoritas pengelolaan anggaran daerah.

“Apalagi untuk tujuan yang baik, yakni mendapatkan kontraktor pelaksana yang benar-benar mampu dan bisa dipertanggungjawabkan hasil pekerjaannya,” katanya.

Sanksi tegas kepada kontraktor nakal,

lanjut dia, harus diberlakukan untuk meningkatkan serapan anggaran, khususnya pada program fisik.

Menurutnya, langkah Komisi C ini sebagai bagian dari tugas dewan di bidang pengawasan sekaligus untuk memperbaiki kualitas hasil pekerjaan yang dilaksanakan para kontraktor.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Erna Purnawati, mengatakan sebanyak 13 kontraktor telah masuk daftar hitam. Sebab, rekanan Pemkot Surabaya itu dinilai tak menyelesaikan proyek saluran dan jalan sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

Menurut Erna, para kontraktor yang masuk daftar hitam itu akan dipublikasikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dipastikan, pada lelang proyek pada tahun ini, para kontraktor nakal tersebut tidak mungkin bisa menang lagi.

Meski demikian, jelas Erna, pihak yang memverifikasi dan mengecek dokumen para kontraktor adalah Unit Layanan pengadaan (ULP). “Tugas kami beda dengan ULP. Untuk menentukan pemenang kewenangan wan/adv ULP,” kata Erna.