Koran Lensa Indonesia Edisi 133

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

Edisi 133/ 18 - 24 April 2016

REKLAMASI TELUK JAKARTA, SIAPA UNTUNG SIAPA RUGI?

LANGKAH BESAR LEDIA HANIFA PIMPIN 560 ANGGOTA DPR Sosok

3

PULAU AHOK DISEGEL MENTERI SUSI Ahok membela mati-matian pengusaha yang menggarap reklamasi Teluk Jakarta. Dia menuding penghentian proyek reklamasi oleh Menteri Susi dan DPR cuma akalakalan. Sementara seribu nelayan menyatakan pulaupulau buatan itu ilegal dan sarat korupsi.

Ahok membela pengusaha demi proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Foto udara suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara Jakarta.

DPR turun tangan mengatasi polemik reklamasi Teluk Jakarta. Hasil rapat Komisi IV DPR dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti Rabu (13/04) malam, memutuskan proyek menguruk laut itu dihentikan.

Tapi, Ahok tidak diterima.

Gubernur Jakarta itu ngotot melanjutkan proyek reklamasi. Dan bahkan menuding kerja DPR hanya akalakalan saja menghancurkan penguasa.

Proyek reklamasi jadi sorotan setelah KPK menangkap Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi dan bos Agung Podomoro

Land Ariesman Widjaya atas kasus suap penyusunan Raperda terkait reklamasi itu.

Namun, bukan itu alasan yang digunakan Komisi IV DPRyang membawahi bidang lingkungan ini, menghentikan proyek reklamasi. Dewan lebih melihat banyaknya aturan yang ditabrak Pemprov DKI dalam memberikan izin proyek pembuatan pulau baru itu. Di antaranya, izin pembangunan yang tak sesuai perundang-undangan, Amdal yang belum jelas, dan belum ada kajian baik dari segi ekologi maupun sosial.

Bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi IV DPR sepakat menghentikan pembangunan reklama-

si Pantai Teluk Jakarta. Pembangunan reklamasi dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Kami meminta pembangunan proyek reklamasi dihentikan sampai memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Ketua Komisi IV Herman Khaeron saat memimpin rapat, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Para wakil rakyat itu mengaku membutuhkan penjelasan lebih mendalam terkait aspek regulasi dan hal teknis lainnya dalam pelaksanaan proyek reklamasi yang menuai kontroversi tersebut. “Kami akan minta keterangan seputar regulasi, teknis, legal,

Sprindik Baru La Nyalla Sarat Kepentingan Politik Penegakan Hukum Jaksa Agung Dinilai Amburadul TRIHATMA HALIMAN RAMPAS TANAH PETANI 350 HEKTAR Patgulipat

4

BEDANYA PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK DAN PENGGELAPAN PAJAK Analisa

6 La Nyalla Mattalitti.

www.lensaindonesia.com

Peta 17 pulau reklamasi Teluk Jakarta yang menguntungkan orang kaya.

aspek sosial, dan aspek ekonomi reklamasi,” lanjut Herman.

Politikus Partai Demokrat itu menilai, reklamasi Teluk Jakarta ilegal karena pendirian bangunannya belum memiliki izin. “Kan sudah disampaikan oleh pemerintah DKI Jakarta pembangunan itu belum berizin,” tutur Herman.

Persoalan perizinan pelaksanaan reklamasi, khususn-

ya di Teluk Jakarta, selama ini memang menjadi polemik antara KKP dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini terjadi lantaran KKP dan Pemprov DKI merasa memiliki dasar hukum yang kuat sebagai pihak berwenang dalam penerbitkan izin pelaksanaan reklamasi.

Baca: Pulau... Hal 7

Rini Soemarno Terima Rp 65 Miliar dari Koruptor China

MESKI status tersangka Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti telah gugur demi hukum setelah permohonannya dikabulkan hakim praperadilan, namun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur akan kembali menetapkan La Nyalla sebagai tersangka.

Penetapan status tersangka untuk Ketua Umum PSSI ini, resmi diumumkan oleh Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Made Suarnawan di Kejati Jatim, Rabu (13/4/2016).

PEMERIKSAAN terhadap Gubernur Provinsi Hainan, Ji Wenlin, pada pertengahan Januari 2016 mengungkap fakta mengejutkan. Ji Wenlin bersama Komite Pusat Partai Komunis China Zhou Yong Kang membangun sejumlah proyek di sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Brunei Direct, media online di Brunei Darussalam, memberitakan Li Wenlin dan Zhou Yong Kang mendapatkan komisi sebesar 10-20% dari setiap proyek yang dimenangkan sejumlah perusahaan China di berbagai negara Asia.

Baca: Sprindik... Hal 7

Baca: Rini... Hal 7

Rini Soemarno.

BISNIS

2

Edisi 133/ 18 - 24 April 2016

Milan Gallery Ceramic Surabaya Andalkan Produk Anti Slip MILAN Gallery Ceramic Surabaya kini merelokasi dengan penataan dan desain elegan untuk memberikan layanan lebih plus kenyamanan bagi para pelanggan saat berkunjung. Tempat ini juga melayani konsultasi desain untuk membantu pelanggan untuk memilih tema desain keramik yang akan digunakan.

“Selain membantu memancing inspirasi pelanggan kami akan pilihan desain keramik yang akan dipakai, Milan Gal-

lery Ceramic Surabaya juga menyediakan area meeting point untuk para mitra bisnis dan pelaku usaha di Surabaya tentunya,” ujar Arianto Iskandar, Arsitek Milan Gallery Ceramic Surabaya saat diwawancarai Lensaindonesia. com, Selasa (12/04/2016).

Arianto menambahkan, Milan Gallery Ceramis Surabaya juga menawarkan student workshop atau building material discussion class kepada sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Surabaya

yang memiliki jurusan Desain Interior atau teknik Arsitektur.

“Aktifitas tersebut agar mahasiswa memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang berbeda seperti yang diperoleh di bangku kuliah mereka. Khususnya terkait dengan product knowledge Milan Keramik tentunya,” tandas Arianto.

Di sisi bisnis, Milan Gallery Ceramic Surabaya sedang gencar memasarkan product keramik jenis anti slip yang mampu mengkondisikan

percikan air yang melekat seperti menempel di atas daun talas. Sebab jenis ini berbeda dengan keramik yang lain, karena kondisi keramik terjaga kekeringannya akibat jatuh langsung ke bawah.

“Keramik jenis ini sudah mulai banyak dipesan di beberapa hotel bintang empat di Surabaya, karena Milan sendiri lah yang memproduksi keramik anti slip pertama kali.

Bahkan, market share keramik jenis ini sampai saat ini mencapai 40 persen dari bis-

nis Milan keramik secara nasional. Bahkan, dari sisi peminatnya, terutama di Indonesia Timur mencapai 60 persen dari total penjualan. Sedangkan untuk jenis granit, juga mencapai 60 persen juga di wilayah Indonesia bagian barat khususnya di Jakarta dan seki eld tarnya,” pungkas Arianto.

Salah satu staf Milan Gallery Ceramic Surabaya saat mempragakan kehandalan keramik jenis anti slip.

Alasan Pebisnis Masuk Dalam Panama Papers Direktur Utama PT Sido Muncul Tbk, Irwan Hidayat saat Launching iklan Peduli Lingkungan di Lapangan sepak bola, Jl. KH. Moh. Naim III RT 04 RW 09 kel. Cipete utara, Jakarta Selatan.

Sido Muncul Kampanye Luncurkan Iklan Soal Sampah DIREKTUR Utama PT Sido Muncul Tbk, Irwan Hidayat mengungkap Indonesia merupakan negara dengan volume sampah sebesar 200.000 ton perhari.

Kata Irwan, pencemaran lingkungan hidup 70% berasal dari limbah domestik.

“Sebanyak 30.000 ton adalah sampah non organik atau sampah plastik. Namun dari jumlah tersebut yang dapat didaur ulang hanya 10.000 ton,” ujar Irwan dalam acara Launching iklan Peduli Lingkungan, Tolak Linu Herbal, di Lapangan sepak bola, Jl. KH. Moh. Naim III RT 04 RW 09 kel. Cipete utara, Jakarta Selatan, Selasa (12/04/2016).

“Mari sampah-sampah dipilah atau dipisahin, sampah plastik bisa didaur ulang, ini juga akan bisa menolong masyarakat kecil,” sambungnya.

Saat ini PT Sido Muncul melakukan kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.

Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Selain itu, juga memiliki program Bank Sampah.

Terdapat tiga jenis sampah yang dikelola bank sampah, yakni sampah organik, sampah non organik dan sampah B3. “Program bank sampah tidak akan berjalan baik jika tidak dimulai dari lingkungan rumah,” jelasnya.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, untuk membantu mengurangi pencemaran sekaligus beramal dengan membantu para pemulung yang mencari nafkah ditempat pembuangan sampah, maka Sido Muncul melalui produk Tolak Linu Herbal meluncurkan iklan layanan masyarakat peduli Lingkungan dengan tema “Lakukan hal sederhana dengan penuh cinta yang besar”.

Irwan berharap, iklan teraebut dapat menumbuhkan kesadaran maayarakat kenyataannya seperti apa, dan dengan hal yang sederhana dapat membantu para pemulung dalam meningkatkan pendapatan.

“Selain itu maayarakat ikut peduli terhadap lingkungan dan keberaihan dimulai dari rumah maaing-masing,” pungkas Irwan.

Sementara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dalam kesempatan tersebut mengatakan, masalah lingkungan sehari-hari melekat pada masyarakat.

“Peraoalan lingkungan baru kita sadari bahwa kalau dia sudah mengancam pada keluarga kita.

Penyadaran pada lingkungan harus dari kesadaram publik, dari kampanye publik. Kita sangat membutuhkan kampanye media publik,” ujar Siti saat memberikan sambutanya.

Menteri Siti pun menyatakan apresiasinya kepada para pengusaha dan pegiat lingkungan, yang selama ini ikit peduli dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Saya kira ini langkah yang kontributif, langkah yang luar biasa dari dunia usaha, saya berterimakasih pada Pak Irwan atas kreativitasnya membawa inspirasi, ini selaras dengan agenda pemerintah.

Bapak Presiden konsen ke masyarakat kecil. Saa juga berterimakasih banyak kepada para aktivis dan pegiat lingkungan, yang selama ini sudah berfikir dan yuanto bergerak peduli lingkungan,” jelas Siti.

Angkut Peti Kemas Kini Bisa Lewat Jalur Kereta Api www.lensaindonesia.com

Pebisnis-pebisnis itu menjalin kerjasama Mossack Fonseca agar bisa menyimpan duit dalam jumlah besar di negara tax havens.

MENCUATNYA nama-nama pebisnis Indonesia yang ada didalam dokumen Panama Papers hingga saat ini menjadi polemik di publik, pasalnya mereka tersebut diduga menghindar dari pajak.

Direktur Eksekutif CITA (Center for Indonesia Taxation) Yustinus Prastowo mengatakan, setidaknya ada tiga alasan bagi mereka yang termasuk dalam panama papers

tersebut.

Di mana, sambung Pras, pebisnis-pebisnis tersebut menjalin kerjasama Mossack Fonseca, sebuah firma hukum asal Panama itu. Dengan begitu, mereka bisa menyimpan duit dalam jumlah besar di negara tax havens (surga pajak).

Tiga alasan tersebut, yang pertama, modusnya adalah murni aksi korporasi. Di mana, seseorang mendirikan

perusahaan di negara tax havens untuk berbagai keperluan. Contohnya, menjual obligasi, membeli saham, atau melakukan ekspansi bisnis.

“Menurut saya ada tiga modus atau kategori, pertama murni aksi korporasi. Mereka (pengusaha) melakukannya karena administrasinya mudah, kerahasiaan terjamin, serta untuk antisipasi kebankrutan,” ujar Pras di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Alasan kedua lanjut Pras, pendirian perusahaan di negara suaka pajak, bermotif untuk menyembunyikan aset dari hasil bisnis ilegal, seperti korupsi. Hal ini, jelaslah sebuah aksi pelanggaran hu-

Mantan TKI Berdayakan Petani Bangun Wisata Agro UNTUK bisa berbagi dan bermanfaat bagi orang lain, tidak harus memiliki harta berlimpah. Itulah yang ditunjukkan oleh Heni Sri Sundani, perempuan muda asal Ciamis, Jawa Barat yang baru-baru ini masuk dalam daftar “top promising young leader and daring entrepreuners” di majalah Forbes.

Dia menjadi salah satu orang muda berusia di bawah 30 tahun yang masuk dalam kategori social entrepreuner.

Lewat program bertajuk AgroEdu Jampang Community, Heni yang merupakan mantan TKI di Hong Kong ini bersama suaminya mengajak para petani di beberapa desa di Bogor, Jawa Barat mengembangkan wisata pendidikan pertanian dan budidaya. Usaha ini dia mulai sejak tahun 2013 silam.

Tiap-tiap desa memiliki komoditas sendiri seperti Desa Jampang untuk budidaya ikan hias, Desa Pondok untuk budidaya ikan lele bioflok, Desa Kahuripan untuk budidaya tanaman organik dan hortikultura serta Kampung Lengkong Barang dengan budidaya ikan serta bisnis homestay.

Selain menjual hasil panennya ke konsumen seperti biasa, petani juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari sistem bagi hasil uang masuk pengunjung.

Tak hanya itu, petani juga

TERMINAL Teluk Lamong, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang berkonsep hijau pertama di Indonesia siap kembangkan angkutan peti kemas dari pelabuhan berbasis moda kereta api.

Rencana tersebut tertuang dalam penandatanganan nota kesepahamanan (MoU) antara Terminal Teluk Lamong (anak usaha PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dengan PT Krakatau Bandar Samudra (PT KBS), anak perusahaan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.,

Heni Sri Sundari.

bisa menjual langsung komoditas produksinya kepada para pengunjung. Biaya masuk untuk paket wisata sekitar Rp 100.000 per orang. Dari paket wisata ini saja, omzetnya bisa mencapai puluhan juta rupiah.

“Program ini meningkatkan perputaran uang di daerah tersebut,” ujar perempuan kelahiran tahun 1987 ini.

Pengunjung wisata pendidikan ini biasanya pelajar dan mahasiswa. Musim ramai terjadi pada momen liburan.

Dalam seminggu rata-rata ada sekitar 200 pengunjung yang datang. Kegiatan berbasis sosial ini bukan satu-satunya yang dia jalankan.

Ketika dia memutuskan pulang kampung ke Ciamis setelah enam tahun menjadi TKI di Hong Kong, Heni melihat kondisi perekonomian masyarakat di sana masih terbelit kemiskinan.

Heni lantas menggunakan

di Surabaya, Jumat (8/4) lalu.

PT KBS mengelola Pelabuhan Cigading, Banten, dengan layanan curah (bulk) dan curah kering (dry bulk). PT KBS saat ini memiliki kapasitas curah kering yang cukup besar di Indonesia, sebesar 12 juta ton per tahun. Kerja sama tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama TTL Prasetyadi dan Direktur Utama PT KBS, Tonno Sapoetro.

“Kerjasama ini wujud dari Sinergi BUMN untuk negeri, agar Cost Logistic negeri ini menjadi lebih efi-

sebagian lahan di rumahnya untuk membuat perpustakaan. Tak kurang dari 3.000 buku yang dibelinya selama menjadi TKI berjajar rapi di perpustakaannya.

Tempat tersebut dijadikannya juga ruang belajar untuk anakanak di sekitar rumahnya.

“Saya yakin bahwa dengan pendidikan mata rantai kemiskinan bisa diputus,” tutur perempuan yang hobi membaca dan menulis ini.

Bahkan ketika di Hong Kong, Heni sempat menjadi aktivis buruh migran Indonesia (BMI). Jejaring sosialnya yang luas membuat Heni mudah menghimpun dana untuk menjalankan berbagai program sosial seperti beasiswa, program lapak sembako murah, pembuatan MCK, pembuatan sumur bor, sunatan massal di berbagai daerah seperti Bogor, Ciamis, Tasikmalaya, dan Cilacap. teo/kon

sien,” ujar Prasetyadi pada keterangan resi yang diterima Lensaindonesia.com, Selasa (12/04/2016).

Proses pengiriman barang lewat pelabuhan terkoneksi jalur kereta api tersebut diharapkan mampu mendorong percepatan arus logistik di Indonesia, serta mengefisiensi volume kepadatan di jalan raya.

“Inovasi yang dilakukan Pelindo III, melalui anak usahanya Terminal Teluk Lamong, bermaksud mengurangi biaya logistik nasional bakal berdampak positif untuk

kum. “Ini adalah modus dari pengusaha untuk menyembunyikan uangnya dengan menyimpan di negara tax havens,” ungkap Pras.

“Modus ini banyak terjadi di pengusaha, politisi, dan pejabat kita. Mereka menyimpan uangnya di sana. Selain aman juga tidak kena pajak,” tambahnya.

Alasan ketiga, kata Pras, aksi ini bertujuan memang untuk menghindari pajak, sehingga perusahaan bisa lebih efisien. Karena, mereka hanya dibebankan biaya pajak yang murah.

Khusus modus pertama dan ketiga, wilayahnya masih bisa abu-abu alias belum jelas.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan pengujian terlebih dahulu. “Apakah perusahaan tersebut melanggar aturan atau tidak,” paparnya.

Selain itu, sambung Pras, Cara identifikasinya, sederhana sana. Misalnya dengan menyelidiki ada tidaknya aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan di negara tax havens tersebut.

“Jika tidak ada, maka itu bisa diindikasikan praktik tax evasion, dan dapat dikenakan sanksi. Saya kira Panama Papers adalah puncak gunung es dari segala permasalahan pa jak di dunia, khususnya In ind/er donesia,” tandasnya.

Majapahit Travel Fair 2016 Andalkan Wisata Bromo dan Semeru MAJAPAHIT Travel Fair (MTF) 2016 digelar. Event pariwisata bertaraf internasional dan terbesar se-Indonesia Timur ini merupakan event tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Kali ini MTF digelar 14-17 April 2016 di Grand City Convex Surabaya.

MTF bertujuan mempromosikan potensi daya tarik wisata serta budaya Jawa Timur sekaligus menjual produk wisata, produk hotel, produk airlines dan produk UMKM untuk meningkatkan kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara.

Kepala Disbudpar Jatim, Jarianto mengatakan dalam MTF yang ke-17 ini kegiatan utamanya adalah travel exchange (travex) dalam bentuk booth untuk memaksimalkan pertemuan bisnis antara buyer dan seller.

“MTF tahun ini akan diikuti 120 buyer dan 80 seller. Untuk buyer diikuti 100 orang dari 15 negara dan 20 sisanya dari dalam negeri, baik dari Jatim sendiri maupun provinsi lain,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Senin (11/04/2016).

Untuk buyer dari 15 negara yang menjadi peserta MTF ini seperti dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Kamboja, V ietnam, Jepang, Belanda, Italia, India, Cina, Hongkong,

mendongkrak perekonomian bangsa,” ujar Prasetyo lagi.

Tonno Sapoetro juga mengungkapkan, kerjasama yang terjalin ini tak hanya berjangka pendek dan bermanfaat secara bisnis di antara keduanya, namun bertujuan besar untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia.

“Kita bersepaham untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik, melalui perbaikan tata kelola logistik,” tandas Tonno.

Kecepatan waktu tempuh merup-

Saudi Arabia dan Bangladesh.

Pihaknya menargetkan transaksi travex kali ini meningkat sebesar 5 persen yakni sebesar Rp 53 milliar. Tahun lalu jumlah transaksi travex mencapai Rp 48 miliar. Dengan target peningkatan ini, Jarianto juga berharap kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik ke Jatim juga ikut meningkat.

Untuk wisatawan domestik Jatim sebenarnya sudah over karena mencapai 48 juta wisatawan pertahun. Tapi tetap ditargetkan adanya kenaikan jumlah wisatawan yang tahun ini diharapkan meningkat sekitar 5-6 persen.

Sedangkan untuk wisatawan mancanegara ditargetkan akan meningkat dari 521 ribu menjadi 560 ribu hingga akhir 2016 mendatang. “Dari 100 buyer asal luar negeri, kalau misalnya dari satu travel agent dalam setahun bisa membawa 100 wisatawan saja, maka kalau dikalikan itu sudah bisa berapa ribu orang.

Ini sangat menguntungkan untuk kita (Jawa Timur),” tambahnya.

Sementara terkait objek wisata yang tetap dijadikan andalan dalam MTF kali ini yaitu kawasan Bromo dan Semeru. Apalagi, objek ini juga masuk menjadi satu diantara 10 destinasi terbaik di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. sarifa

akan salah satu keuntungan menggunakan jalur kereta api. Jika menggunakan truk dari Jakarta ke Surabaya, membutuhkan waktu 48 jam per boks peti kemas. Untuk kereta api, butuh waktu kurang dari 18 jam berikut menampung hingga 60 boks peti kemas serangkaian untuk sekali jalan. Layanan angkutan kereta api segera dibuka TTL ditujukan pada jalur double track dengan potensi perjalanan 15 trip per hari dan berkapasitas peti kemas lebih dari 500 TEUs (twenty foot equivalent units). eld

SOSOK

3

Edisi 133/ 18 - 24 April 2016

Langkah Besar Ledia Hanifa Pimpin 560 Anggota DPR Ledia Hanifa percaya diri bisa menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua DPR menggantikan Fahri Hamzah dengan baik.

LEDIA Hanifa Amalia menggantikan posisi Fahri Hamzah untuk duduk di kursi Wakil Ketua DPR RI yang merupakan salah satu posisi prestisius di parlemen.

Ledia bukan orang baru di jajaran partai yang dikenal membina kadernya secara berjenjang dengan baik itu.

Dikutip dari situs resmi Ledia, perempuan kelahiran 30 April 1969 itu bergabung dengan PKS sejak 1989 yang saat itu masih bernama Partai Keadilan.

Memiliki latar belakang pendidikan sarjana Kimia dari Universitas Indonesia, ibu dari empat orang anak itu melanjutkan pendidikan Magister Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada 2000.

Memberikan perhatian di bidang pengembangan politik perempuan, Leida yang lahir di Jakarta itu pada 2005 hingga 2010 dipercaya sebagai Ketua Dewan Pengurus Pusat PKS bidang Kewanitaan. Ia mendorong didirikannya 4.500 pos Wanita Keadilan di 33 Provinsi saat itu.

Langkahnya di parlemen diawali ketika terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Bandung dan Kota Cimahi pada

2009.

Dalam kiprahnya di parlemen pada periode 2009-2014, Ledia berada di Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah kesehatan, ketenegakerjaan, kependudukan dan transmigrasi dan kemudian ditugaskan ke Komisi VIII yang membidangi masalah sosial, agama, bencana dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.

Di parlemen, Ledia juga aktif sebagai Ketua V bidang kehumasan di Kaukus Perempuan Parlemen RI periode 2009-2014, menjadi anggota forum parlemen Indonesia untuk kependudukan dan pembangunan 2009-2014, anggota majelis pertimbangan PP Ikatan Ahli kesehatan Masyarakat Indonesia serta Ketua III PP Wanita PUI. Sejak 2011 hingga 2015, Ledia menjabat staf bidang kebijakan publik DPP Partai Keadilan Sejahtera.

Banyak berkecimpung dalam pemberdayaan perempuan, khususnya di bidang politik, Ledia memiliki pemikiran yang mendorong agar perempuan Indonesia lebih berperan dalam berbagai bidang.

Dalam bukunya yang berjudul, “kalau Mau, Kita Bisa”, yang ditu-

Bupati Bojonegoro, Suyoto.

lis pada 2011, Ledia menumpahkan pikirannya mengenai bagaiamana seharusnya perempuan bisa lebih berperan dalan berbagai bidang kehidupan bangsa.

Dikutip dari tulisan di situs pribadinya, Ledia menilai langkah perempuan di parlemen, meski saat ini terbuka lebar dibandingkan masa-masa sebelumnya, namun bukan berarti tanpa tantangan. Salah satu tantangan perempuan di parlemen adalah menjawab keraguan kapabilitas dan kemampuan dalam meramu kebijakan-kebijakan legislatif untuk kemajuan bangsa.

“Kadang-kadang yang menohok saya adalah betapa kebanyakan orang, masyarakat kita, ternyata

belum bisa melihat bahwa tidak semua perempuan anggota dewan sesungguhnya sedang ingin mengejar karier. Boleh jadi karena panggilan nurani. Bahkan dia harus mengorbankan sesuatu yang personal untuk kemudian memberikan kontribusi kepada masyarakat,” kata Ledia dalam tulisannya.

Ia menambahkan,”bukan berarti laki-laki tidak berangkat juga dari adanya panggilan nurani untuk memberikan kontribusi kebaikan pada masyarakat, tetapi persoalannya, dalam kultur kita, urusan domestik itu memang masih diserahkan hampir sepenuhnya kepada sosok ibu. Sehingga effort yang dilakukan oleh seorang perempuan ketika dia

berada di ranah publik pastilah jauh lebih besar ketimbang dengan bapak-bapak itu.”

Ketika PKS menunjuk Ledia untuk dicalonkan menempati posisi menggantikan Fahri Hamzah di pimpinan DPR RI, ia siap menerima amanah tersebut.

“Bismillah, semoga Allah memudahkan segala urusan,” ujarnya saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (14/4/2016).

Dia mengatakan, dirinya dicalonkan dan ditetapkan untuk mengemban amanah Wakil Ketua DPR oleh Pimpinan PKS. Menurut dia, dirinya sebagai kader PKS harus mempersiapkan diri untuk ditempatkan di posisi manapun.

“Pada dasarnya, semua kader di PKS harus siap ditempatkan di posisi mana pun. Ya, bismillah.

Insya Allah, keputusan DPP pasti telah mempertimbangkan kira-kira dalam menempati posisi seperti itu akan seperti apa,” katanya.

Dia mengaku belum mendapatkan arahan khusus dari Presiden PKS terkait penunjukan tersebut karena masih menjalankan tugas Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR. “Saya sedang tugas Panja BPIH di Mekkah, dan belum bertemu secara khusus dengan beliau (Presiden PKS),” ujarnya.

Sebagai pimpinan DPR, Ledia mengaku akan menampung dan mencari solusi dari setiap perbe-

daan pendapat yang terjadi, baik di internal pimpinan maupun anggota DPR lainnya. Termasuk pada isuisu sensitif yang berhubungan dengan masyarakat, seperti kenaikan tunjangan anggota Dewan, pembangunan perpustakaan, dan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.

Sebagai Wakil Ketua DPR RI yang baru, Ledia mengaku siap untuk memimpin 560 anggota DPR RI tersebut sesuai dengan amanah penunjukkan langsung yang diberikan oleh Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman.

“Ketika penugasan ini datang dari DPP, saya bersyukur tidak blank sama sekali. Bidang Korkesra itu kan komisi VIII, IX, dan X. Kalau soal perbedaan pendapat di sidang, itu kan wajar. 560 orang anggota, pasti punya 560 pendapat yang mewakili partai dan masyarakatnya. Karena parlemen adalah sarana untuk kontestasi gagasan.

Tinggal bagaimana kita mencari titik temu dan melihat mana yang lebih manfaat bagi masyarakat,” serunya.

DPP PKS saat ini sudah mengirimkan surat pergantian Fahri sebagai Wakil Ketua DPR maupun sebagai anggota DPR, meski yang bersangkutan masih menempuh langkah hukum atas pemecatannya.

Namun, surat dari PKS itu belum diproses oleh pimpinan DPR karena belum dilengkapi surat dari fraksi. ans/rep/ihs

Sensasi Grace Natalie Sebagai Ketua Umum Partai Politik Termuda di Indonesia

Grace Natalie.

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

GRACE Natalie dalam setahun belakangan menjadi perbincangan hangat di kancah politik karena menjadi ketua umum partai politik termuda yang pernah ada di Indonesia. Grace, perempuan keturunan Tionghoa yang lahir pada 4 Juli 1982, dipilih menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di usia relatif muda.

Sejak menamatkan kuliah di Institut Bisnis Indonesia, Grace berkiprah di industri televisi. Memulai karier sebagai reporter di SCTV, lalu dipercaya menjadi news anchor tayangan Liputan6 milik SCTV. Kecintaannya pada media televisi berlanjut ke antv lalu terakhir di tvOne. Berbagai tokoh internasional pernah diwawancarainya, seperti George Soros, Steve Forbes, Ramos Horta, dan Abhisit Vejjajiva.

Beberapa tahun lalu, Grace dipercaya sebagai CEO di sebuah lembaga survei, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Beberapa momentum politik penting dilewatinya bersama SMRC, termasuk pemilihan umum legislatif dan presiden 2014 sebagai kiprah terakhirnya di SMRC. Pengalaman sebagai jurnalis, menjadi CEO sebuah lembaga survei politik, dianggapnya cukup menjadi alasan, mengapa Grace ditunjuk oleh para koleganya di PSI sebagai ketua umum.

Grace ditahbiskan sebagai ketua umum partai politik termuda di Indonesia. Menurut LKBN Antara, ini merupakan kali pertama dalam sejarah, seorang generasi 80-an menjadi ketua umum partai politiik.

Grace mendirikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada 16 November 2014. Grace mengklaim partanya akan menjadi jawaban atas apatisme anak muda terhadap dunia politik di Indonesia.

Grace punya alasan khusus mengapa mendirikan sebuah partai.

“Partai yang ada saat ini sudah punya budaya sendiri. Banyak anak muda berprestasi sekarang susah melirik partai karena terbentur modal besar dan harus ada keturunan darah biru

politik,” katanya.

Karena itu, gagasan terhadap partai miliknya, menjadi pembeda. Tak hanya itu. Sembilan pengurus pusat berlatar nonpartai dan belum pernah terjun ke partai politik. “Ini muda semua. Usia pengurusnya di bawah 40 tahun. Ada dari dosen, aktivis, notaris, sampai wartawan. Dari 9 orang pengurus pusat, 5 perempuan.

Walau saya minim di partai, saya butuh banyak belajar dengan pengalaman terbatas. Pengalaman saya baru di jurnalis dan konsultan.

Bedanya, kami mengedepankan keragaman genre, ras, sampai agama,” ujarnya.

Selain ragam, PSI juga partai ramah perempuan. “Kalau rapat, enggak sampai malam, supaya bisa bagi waktu dengan keluarga,” ungkapnya. Walau menjabat ketua umum, ia membantah ingin berambisi sebagai pemimpin atau calon presiden, termasuk menteri.

“Enggak. Saya mau buat perubahan nyata. Tiket pilpres kami nanti gratis cuma-cuma untuk orang-orang muda berkualitas. Kalau enggak lewat partai, sulit untuk membuat kebijakan regulasi. Waktu jadi wartawan, saya enggak kepikiran ini. Kepikiran pas Pemilu lalu. Saya gelisah, banyak anak muda berprestasi susah memperbaiki keadaan lewat partai karena terbentur money politic dan warisan darah biru politik,” ujarnya.

Grace menyadari persepsi publik terhadap partai politik seolah terbelenggu pada stigma korupsi dan nepotisme. Seseorang harus membayar mahar yang mahal bila ingin berkontribusi dalam sebuah partai politik.

Menurut perempuan berparas cantik ini, kondisi seperti inilah yang membuat anak muda menjadi antipati dan apatis terhadap kegiatan politik. Padahal, menurut dia, politik itu sebenarnya merupakan pekerjaan mulia yang mengatur kepentingan hidup orang banyak.

“Politik itu kan pekerjaan yang menghasilkan kebijkan-kebijakan publik, maka sangat disayangkan bila orang-orang baik justru menjauhi dunia ini,” ujar Grace.

Grace Natalie, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia.

Keprihatinan Grace membuatnya bertekad untuk mengubah persepsi anak muda terhadap dunia politik.

Menurutnya, anak muda penting untuk dilibatkan karena mereka mampu menghentikan kultur korupsi di negeri ini.

Partai yang ia dirikan bersama rekan-rekan jurnalisnya ini bertekad untuk menjadikan anak muda sebagai poros utama kegiatan partainya.

Hal ini dibuktikan dengan hanya menerima anak muda yang usianya maksimal 45 tahun sebagai pengurus partai. Syarat ini khusus hanya untuk mereka yang akan menjadi pengurus. Syarat ini tidak berlaku untuk anggota, relawan, donatur atau calon-calon kepala daerah yang akan didukung oleh PSI. Sebelum mendirikan partai sendiri, Grace mengaku sudah sering ditawari bergabung dengan partaipartai politik yang sudah ada. Namun ia menolak.

Grace mengakui dirinya pun kehilangan kepercayaan terhadap partaipartai lama sehingga ia mendirikan partai yang baru. Grace pun berkomitmen untuk tidak menerima seseorang yang pernah menjadi bagian dari parpol lain bergabung ke dalam

partainya.

Tujuannya tak lain agar partainya benar-benar bersih dari pengaruh kultur lama partai politik di Indonesia dan mampu menciptakan kultur politk yang benar-benar baru. “ Saya jengkel terhadap partaipartai politik saat ini yang tidak mendengarkan suara anak muda atau perempuan, tapi saya sadar kalau saya hanya bisa kecewa dan protes di media sosial keadaan tidak akan pernah berubah,” ujarnya.

Keputusan Grace mendirikan partai menghadapkan dirinya pada tantangan dan cibiran. Perempuan berdarah Melayu, Tionghoa dan Belanda ini mengakui posisinya sebagai warga minoritas membuatnya berada dalam posisi sulit untuk mendapatkan dukungan masyarakat banyak.

Namun itu semua justru membuatnya semakin bersemangat untuk membuktikan bahwa ia bisa mewujudkan apa yang orang kebanyakan pikir mustahil untuk ia capai.

“Bikin partai itu memang butuh modal ide yang visioner dan juga modal nekad, tapi yang paling penting sebuah tujuan tulus merubah negara ini menuju kehidupan yang lebih baik,” ujarnya bijak. vw/gul

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Joko Andi Setiawan (Probolinggo), Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

www.lensaindonesia.com

PATGULIPAT

4

Edisi 133/ 18 - 24 April 2016

Trihatma Haliman Mafia Tanah yang Hobi Suap Kanan Kiri, KPK Dibuat Tak Berkutik

Bos Podomoro Land Menipu dan Merampas Tanah Petani Seluas 350 Hektar Agung Podomoro Landa tidak punya bukti asli Surat Pelepasan Hak asli.

Hanya menggunakan PK 160 sebagai senjata untuk mengklaim tanah warga.

Berbekal keterangan palsu, BPN didesak menerbitkan Hak Guna Bangun atas tanah petani seluas 350 hektar.

PEMERIKSAAN pemilik Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, dan staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Sunny Tanuwidjaja, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diwarnai demo ratusan orang yang tergabung dalam Serikat Petani Karawang (Sepetak).

Massa yang berjumlah 100 orang perwakilan petani menuntut KPK menangkap pendiri Podomoro Group Trihatma Kusuma Haliman.

Sepetak meyakini Trihatma adalah otak di balik suap yang dilakukan PT Agung Podomoro Land.

Seperti diketahui, Agung Podomoro terlibat dalam kasus dugaan suap pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Presiden Direktur Agung

Podomoro Land, Ariesman Widjaja, menjadi salah satu tersangka dalam kasus itu.

Hendra Supriatna, orator sekaligus pengacara petani Karawang menyatakan, Trihatma selama ini menjadi inisiator suap. Anak buahnya Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja melakukan suap terhadap anggota DPRD DKI Mohamad Sanusi dalam kasus Raperda Reklamasi Teluk Jakarta atas perintah Trihatma.

Kasus suap tidak cuma terjadi pada Reklamasi Teluk Jakarta saja. Hendra mengungkapkan, dalam kasus pembelian lahan sawah yang ada di Kabupaten Karawang, Ariesman yang kala itu menjabat sebagai Presiden Direktur PT Tatar Kertabumi diduga diperintah Trihatma untuk menyuap pejabat Pemkab Karawang untuk memberi izin membeli lahan tersebut.

“Ariesman itu hanya coro.

Trihatma selaku pendiri harus ditangkap. Trihatma biasa suap kanan kiri,” katar Hendra dalam orasinya di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/04/2016).

Masih kata Hendra, pihaknya menemukan bukti ada 350 hektar tanah petani di Karawang telah dirampas hak-haknya oleh anak perusahaan milik Trihatma, yaitu PT Tatar Kertabumi.

Menurutnya, setelah seluruh tanah tersebut dibeli, Trihatma lantas menjual tanah tersebut ke beberapa pihak.

“Dia jual ke pihak luar negeri tanah itu tanpa alasan yang jelas. Lucunya dia (Trihatma) bisa menipu orang-orang itu buat menipu.

Dia menulis tanahnya seluas 528 hektar,” ujarnya.

Dalam kasus ini, Hendra berharap KPK tidak akan tebang pilih untuk menjerat para mafia tanah di Indonesia. “Ini kejahatan korporasi.

Itu telah membunuh ratusan petani Karawang,” tegas dia.

Sementara itu menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Tani Kabupaten Karawang, Hilal Tamami, pada 24 Juni 2014 lalu, para petani di tiga desa yaitu Margamulya, Mulyasari, dan Wanakerta tidak berdaya menghadapi aparat Brimob yang melakukan eksekusi tanah seluas 350 hektare. Eksekusi ber-

Sejauh ini KPK tidak pernah memeriksa Trihatma Haliman.

Padahal, bos Agung Podomoro Land itu jelas-jelas mafia tanah yang telah merampas lahan rakyat di berbagai wilayah di Indonesia.

dasarkan putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Negeri Karawang Nomor 160.

PK/PDT/2011 yang dinilai cacat hukum.

Menurutnya, Pemkab Karawang yang dipimpin Ade Swara (sekarang tahanan KPK) dan sekarang dipegang oleh Wabup Cellica Nurachadiana seharusnya secara total mendukung dan melindungi perjuangan masyarakat di tiga desa tersebut.

“Kami sesalkan Cellica Nurachadiana yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Bupati Karawang tak jauh berbeda dengan pendahulunya.

Yang selalu menutup mata terhadap dinamika konflik petani, khususnya konfilk di tiga desa itu,” beber Hilal.

Hilal mengatakan, pihaknya akan terus bergerak bersama petani dalam menentang klaim atas lahan oleh Agung Podomoro Land.

“Karena tanah adalah tempat hidup dan matinya kaum tani, maka perlawanan ini bukan hanya bicara hak atas tanah namun juga tanggung jawab sejarah akan perjuangan petani,” katanya.

Selain itu, Sepetak bersama petani juga mampu menunjukkan bukti sah kepemilikan atas tanah. Seperti surat kepemilikan tanah Letter (c), DHKP, SPPT, STTS serta beberapa surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh aparat desa.

“Hingga hari ini Agung Podomoro tidak bisa menun-

jukkan bukti asli surat tanah, hanya menggunakan PK 160 sebagai senjata untuk mengklaim tanah warga. Padahal putusan tersebut cacat hukum karena dua alat bukti yang memenangkan perkara yaitu SPH dan Peta Bidang sudah lama berada dalam penyitaan Kejati Jakarta dan kepolisian. Jadi, dianggap cacat permanen,” jelas Hilal.

Hilal juga menjabarkan, Agung Podomoro Land bahkan kembali memberikan surat keterangan palsu tentang kehilangan Surat Pelepasan Hak asli kepada Badan Pertanahan Nasional untuk memohon diterbitkan Hak Guna Bangun. Padahal, SPH termaksud sedang dalam penyitaan lembaga penegak hukum.

“Karena APLN sudah melakukan banyak kebohongan dan manipulasi yang menyebabkan ratusan masyarakat terusir maka kami dengan tegas menyatakan perang. Kami akan terus berjuang sampai kebenaran terwujud dan tanah kembali ke pangkuan masyarakat,” tandasnya.

Untuk diketahui, pada 16 Februari lalu, Agung Podomoro Land mengumumkan bahwa lahan milik petani di Desa Margamulya, Mulyasari, dan Wanakerta akan dijadikan Karawang Industrial Park. Pembangunannya

segera dilakukan setelah musim hujan selesai.

Akibat dari perampasan tanah milik petani oleh Agung Podomoro, secara tidak langsung telah melenyapkan hak petani dalam berpoduksi.

“Korporasi seperti Agung Podomoro Land melakukan pembunuhan secara sistematis terhadap ratusan petani di Karawang,” ujarnya.

Yang membuat heran banyak pihak, Hilal menyebut KPK sampai sekarang tidak pernah memeriksa Trihatma Haliman. Padahal, dia jelas-jelas mafia tanah yang telah merampas lahan rakyat di berbagai wilayah di Indonesia.

“Kenapa Trihatma tidak diperiksa dan dicekal? Dia aktor utama korporasi yang mewujudkan kepentingan korporasi dengan perampasan,” tegas Tamami.

Selain melakukan orasi, massa juga membagikan stiker yang bertuliskan “Tolak pembangunan Agung Podomoro Land berkedok kawasan Industri, segera kembalikan tanah rakyat”.

Ada juga gambar tempel yang bertuliskan “Jangan beli saham dan properti Agung Podomoro Land serta Agung Podomoro Land koruptor korporasi dan penjahat HAM, kembalikan tanah petani Karawang”. nov/wh

DERITA 9 PETANI WANITA YANG SEMEN KAKI

Nawacita Jokowi Ditagih, Pembangunan Pabrik Semen Ancam Lahan Pertanian SEMBILAN wanita memutuskan untuk melakukan aksi ekstrem memasung kakinya dengan semen. Tindakan mereka mengecor kaki dengan semen sebagai bentuk protes pendirian pabrik semen di Pegunungan Karst, Kendeng, Jawa Tengah.

Salah seorang petani, Yebi Yulianti, (28) menceritakan bagaimana kondisinya setelah kakinya dipasung semen. Selama terpasung, ia dan 8 rekannya tinggal di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Di sana, mereka beraktivitas seperti biasa.

Tidur, makan dan minum, sambil menunggu kepastian Presiden Joko Widodo atau Jokowi dapat bertemu dengannya.

“Makan sama minum biasa, ada yang ambilin.

Kalau tidur juga dikasur,” ujar Yeni sambil menunjukan cara tidurnya di atas kasur di LBH Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Namun, yang berbeda, adalah cara untuk buang air kecil. Di mana, harus bergantung pada sebuah bilik dan pispot.

“Dibikin bilik. Jadi kita buang air kecil pakai pispot. Kalau yang lain (bab), kita ke kamar mandi diantar,” ungkap Yeni.

Meski demikian, hal ini tidak membuatnya berkecil hati dan menyiutkan nyalinya untuk melakukan aksi. “Kita akan terus lakukan aksi ini sampai ketemu pak Jokowi,” tutup Yeni.

Aksi demo Sembilan wanita tersebut mendapat kunjungan dari www.lensaindonesia.com

anggota DPR. “Ini bukan bicara komisi di mana saya duduk. Sebagai Sekjen Kaukus Perempuan Parlemen, menunjukan rasa empati dan motivasi.

Karena katanya anggota DPR dari kemarin tidak ada yang ke sini, saya sebagai perempuan tergerak hatinya,” ujar anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Politikus Partai Nasdem itu mengatakan, melalui Kaukus Perempuan Parlemen akan membantu menyurati Presiden Jokowi untuk bisa bertemu sembilan wanita tersebut.

“Ya tentu akan menyurati Presiden. Saya pun akan menyempatkan diri ke Kendeng, saya mau lihat.

Ini hanya atas nama perjuangan perempuan, bukan partai,” tutur Irma.

Menurut dia, apa yang diminta mereka bukanlah hal sulit. “Ini kan para petani hanya ingin kehidupan yang baik, aman, damai. Masa dari permintaan itu, kita tak bisa bantu sih,” tutur Irma.

Aksi tersebut juga mendapatkan perhatian oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Salah seorang komisioner Sandra Moniaga mengatakan, aksi tersebut merupakan puncak dari dua tahun terus berjuang, menolak keberadaan pabrik semen di sana.

Dia mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk penyiksaan diri, sebagai simbol rasa frustasi mereka yang tidak kunjung usai permasalahan di Kendeng.

“Kebetulan saya sudah menerima pengaduan mereka dua tahun terakhir.

Aksi ini seperti puncak.

Saya sedih, mereka harus menyakiti badannya. Ini kan penyiksaan sendiri.

Kalau melihat perjuangan mereka, ini aksi akibat frustasi mereka, terlalu lama menunggu dan berjuang,” ujar Sandra di lokasi.

Meski demikian, Sandra menolak aksi dengan cara menyakiti tubuh. Karena itu, dia meminta pemerintah segera menghentikan aksi tersebut dengan cara bertemu langsung dan memenuhi keinginan para petani.

Pemerintah seharusnya merespon ini. “Kalau pemerintah biarkan, ini namanya membiarkan penyiksaan,” ujar Sandra.

Terkait hal ini, Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengaku akan melaporkan langsung aksi 9 petani wanita tersebut kepada Presiden Jokowi.

“Saya mau lapor dulu ke RI 1. Mereka sudah melihat ada trust kepada pemerintah. Saya samperin mereka lesehan juga kan,” kata Teten di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Teten pun berusaha untuk menyelipkan jadwal pertemuan antara Presiden Jokowi dengan para petani wanita tersebut. Agar mereka bisa secara langsung menyampaikan keluh kesah pada mantan Wali Kota Solo itu.

Namun demikian, menurut Teten pemerintah sulit untuk menghentikan pembangunan pabrik semen tersebut. Salah satu alasannya adalah proyek

Sembilan wanita yang berprofesi sebagai petani di Pegunungan Karst, Kendeng, Jateng, memasung kakinya dengan semen.

Aksi semen kaki merupakan bentuk protes atas pembangunan pabrik semen di wilayah Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah.

Seorang perempuan membantu temannya menyemen kaki saat aksi di depan Istana Negara.

pembangunan sudah berjalan.

“Opsi dari mereka memang enggak mudah bagi kita untuk memutuskan.

Karena investasi sudah jalan, pembangunan sudah jalan. Jadi saya mau ini dikaji serius oleh pemerintah. Kalau ada opsi lain, mungkin jauh lebih

petani Kendeng bernama Joko Prianto.ý “Tuntutannya agar Presiden bisa menyelesaikan masalah di Kendeng ini, yang terancam karena akan didirikan pabrik semen. Kita tak mau ada pabrik semen. Dan ini sesuai Nawacita, yang katanya mendukung

mudah menyelesaikannya,” ucap Teten.

Sembilan wanita yang menyemen kakinya itu berharap aksi mereka bisa membuka mata Jokowi untuk segera menyelesaikan konflik antara petani dan pengusaha. Seperti disampaikan perwakilan

pertanian,” ungkap Joko.

Menurut dia, petani khawatir berdirinya pabrik semen akan mematikan mata pencarian mereka.

“Hal ini akan menghilangkan ladang pertanian mereka. Terlebih lagi, daerah itu merupakan daerah resapan air,” tutur Joko. put/sil/lip

PARLEMEN

5

Edisi 133/ 18 - 24 April 2016

Komisi IV Sampaikan Berbagai Temuan ke Mentan

Dede Yusuf.

UU Ketenagakerjaan Tidak Kotakkan Kesempatan Kerja KETUA Komisi IX DPR RI Yusuf Macan Effendi alias Dede Yusuf menyatakan Undang Undang Ketenagakerjaan tidak mengkotakkan kesempatan kerja.

“Tidak ada pengkotakkan dalam kesempatan kerja. Pengkotakan maksudnya, calon tenaga kerja harus tercatat sebagai warga lokal atau daerah setempat,” katanya, disela kunjungan kerja ke Karawang, Jabar, Rabu (13/4/2016).

Ia mengatakan hal tersebut saat dimintai tanggapannya tentang Peraturan Daerah Karawang Nomor 1 tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan.

Di antara isi Perda tersebut, dalam perekrutan tenaga kerja, pihak perusahaan wajib menerima 60 persen pekerja lokal Karawang.

Sedangkan sisa dari 60 persen calon tenaga kerja yang sudah diterima, atau sekitar 40 persennya, pihak perusahaan baru dibolehkan merekrut tenaga kerja dari luar daerah Karawang.

Dede Yusuf menilai, peraturan daerah tersebut bagian dari pengkotak-kotakkan kesempatan kerja. “Kalau misalkan di Batam ada aturan yang sama seperti di Karawang, nanti orang Karawang sulit bekerja di sana,” kata dia.

Menurut dia, pihaknya tidak menilai kalau Perda Nomor 1 tahun 2011 Karawang tentang Ketenagakerjaan tersebut salah atau tidak sah.

Sebab peraturan daerah baru bisa dikatakan tidak sah jika berbenturan dengan peraturan di atasnya, seperti Perda Jawa Barat atau undang undang.

“Saya belum baca secara mendalam isi Perda Karawang itu. Tetapi menurut saya, selama belum ada payung hukum diatasnya, sah-sah saja (Perda) dijalankan,” katanya.

Sementara itu, Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Karawang berkaitan dengan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pengupahan DPR RI. Hal tersebut berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang ma/ans Pengupahan.

Herman Hery.

BNPT Diminta Evaluasi Program Deradikalisasi ANGGOTA Komisi III DPR Herman Hery meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Polisi Tito Karnavian untuk mengevaluasi program deradikalisasi yang selama ini telah berjalan.

“BNPT perlu mengevaluasi kembali sejauh mana deradikalisasi dan penggalangan intelijen efektif dalam penanggulangan terorisme,” kata Herman dalam rapat dengar pendapat Komisi III bersama BNPT di Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan selama ini tolok ukur program deradikalisasi dan penggalangan intelijen tidak jelas, padahal sudah menghabiskan anggaran negara yang cukup banyak.

“Ukurannya tidak jelas, sementara aksi dan kelompok-kelompok teror terus bermunculan.

Saya meminta semua anggaran deradikalisasi dan penggalangan intelijen diaudit kembali,” tuturnya.

Menurut Herman, adanya fenomena narapidana direkrut menjadi anggota jaringan teroris merupakan bukti peran BNPT belum terlihat dalam penanggulangan terorisme.

Dalam penanggulangan terorisme, diperlukan keseriusan seluruh pihak, termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertanggung jawab di lembaga pemasyarakatan.

“Para narapidana itu sebelumnya merasa sebagai orang-orang yang dibuang oleh masyarakat. Saat direkrut oleh kelompok teroris, mereka diajak untuk berjuang. Mereka mendapat dalil baru bahwa kejahatan yang mereka lakukan dew/ans adalah bentuk perjuangan,” katanya.

KOMISI IV DPR RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, membahas masalah RUU Prioritas dalam Prolegnas, evaluasi kinerja dan serapan anggaran triwulan pertama tahun 2016, serta hasil kunjungan kerja, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2016).

Ketua Komisi IV Edhy Prabowo yang memimpin

rapat kerja tersebut, memberikan kesempatan kepada para anggota Dewan untuk menyampaikan temuan-temuan di lapangan pada saat melakukan kunjungan kerja ke daerah pada masa reses.

“Ada 2,7 ton kedelai di Jambi yang masih menumpuk karena belum ada yang membeli, dan ada lahan pertanian sawah yang terkena banjir tapi belum ada penyelesaian menyangkut masa-

lah tata kelola mikro airnya,” kata Saniatul Lativa, anggota Dewan dari F-Golkar dapil Jambi.

Sementara menurut anggota Komisi IV lainnya, Susi Marleny Bachsin, di Bengkulu ada pernyataan dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) bahwa ditemukan kandungan besi atau logam di dalam beras, oleh karenanya diminta untuk tidak di konsumsi karena bisa me-

nimbulkan penyakit.

“Sebelum ada keputusan hasil yang lebih mendetil terkait masalah tersebut, sebaiknya BKP melakukan penelitian yang lebih mendalam terlebih dahulu sebelum mengeluarkan pernyataannya, hal ini untuk mencegah agar ada pihak-pihak yang mungkin saja dirugikan,” ujar Susi Marleny di .dep/ dalam raker tersebut mp

Saniatul Lativa.

Reshuffle Kabinet Harus Diarahkan untuk Perbaikan Kinerja Bagi-bagi jabatan menteri harus dihindari dalam reshuffle kali ini.

Perbaikan kinerja kabinet dan pemerintahan itulah yang harus diutamakan.

RESHUFFLE yang terus diwacanakan mengundang pro-kontra publik, terutama di kalangan partai-partai pendukung pemerintah.

Anggota F-PPP Arwani Thomafi menyerukan agar reshuffle diarahkan pada perbaikan kinerja.

Pernyataan itu disampaikan Arwani saat menjadi pembicara dalam diskusi Dialektika yang membincang reshuffle kabinet di Media Center DPR, Kamis (14/4/ 2016). Hadir pula sebagai pembicara, Masinton Pasaribu (F-PDI Perjuangan), Cucu Syamsuriza (F-PKB), dan pengamat politik Agung Suprio.

“Pemerintahan yang sah ini harus didukung. PPP tidak dalam posisi minta jabatan menteri,” ujar Arwani.

Bagi-bagi jabatan menteri harus dihindari dalam reshuffle kali ini. Perbaikan kinerja kabinet dan pemerintahan itulah yang harus diutamakan.

Arwani mencatat, kelemahan kabinet saat ini adalah lemahnya koordinasi antar-

Diskusi Dialektika soal reshuffle kabinet di Media Center DPR.

menteri. Ia mencontohkan, dalam kasus demo anti-Gojek beberapa waktu lalu, terlihat betapa lemahnya koordinasi Menhub dan Mekominfo. Belum lagi dalam kasus Blok Masela antara Menko Maritim dengan Menteri ESDM. Selain itu, lanjut Arwani, ego sektoral kementerian juga masih sangat terlihat. Belum lagi, reformasi kemen-

terian kerap tidak sejalan dengan lingkungan birokrat.

Para birokrat di kementerian harus dibuat nyaman bekerja.

Inilah yang perbaikan kinerja dalam wacana reshuffle yang diserukan Arwani.

Sebelumnya Anggota F-PKB Cucu Syamsuriza melihat, Presiden Jokowi akan sangat bijak dalam me-reshuffle kabinetnya. Ia yakin, presiden

akan mengakomodir aspirasi semua parpol. Dan semua menteri, terutama dari parpol harus mampu menyukseskan program Nawacita yang dicanangkan presiden.

Sementara itu, Masinton mengutip pernyataan presiden bahwa dalam rencana reshuffle, siapa pun tidak boleh menekan presiden. Tidak boleh ada kegaduhan di balik

reshuffle. Hanya saja, ia mengingatkan bahwa DPR pernah memberi rekomendasi Pansus Pelindo II kepada presiden untuk memberhentikan Menteri Rini Soemarno.

Diakuinya, kabinet memang belum terlihat kompak.

Masih ada yang menggunakan jabatan dan kewenanangannya untuk melindingi mh/parle/iw bisnisnya.

IMF Pererat Kerjasama dengan DPR RI IMF membidik DPR untuk mempererat kerja sama di Indonesia. Pada penyelenggaraan Global Parliamentary Conference on the World Bank and the IMF di Washington DC, Amerika Serikat, Minggu–Selasa (10-12/4/2016).

IMF melakukan pertemuan intensif dengan Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf di sela-sela konferensi tersebut.

IMF country team untuk Indonesia yang dipimpin Luis Breuer berencana berbincang dalam konteks memaparkan asesmen ekonomi IMF saat ini untuk Indonesia dan juga berdiskusi lebih jauh beragam peluang kerja sama dengan DPR. Dalam pertemuan dengan Ketua BKSAP tersebut, Tim IMF Indonesia berencana melakukan kunjungan ke Jakarta pada November 2016 untuk melakukan pendalaman beragam agenda IMF di Indonesia. IMF juga mengeksplorasi kemungkinan kegiatan bersama antara IMF dengan DPR di luar kegiatan IMF rutin.

Ketua BKSAP menyambut baik usulan kegiatan bersama dengan IMF. Ia juga menekankan bahwa dalam konteks aktivitas bersama tersebut, lingkup kerja sama dapat diperluas hingga di level ASEAN. Dalam konteks ekonomi global, ASEAN bersama Jepang, India dan China merupakan Negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang maju pesat.

Dalam kesempatan tersebut, Tim IMF Indonesia menyatakan ingin berkontribusi lebih jauh di Indonesia dan berharap agar kehadiran organisasi keuangan tersebut dapat bermanfaat bagi DPR. Dalam konteks tersebut, Ketua BKSAP mengusulkan agar IMF dapat terus berkomunikasi dengan BKSAP DPR RI. “IMF dan BKSAP dapat menggelar beragam kegiatan.

Jika bukan menjadi rangkaian kegiatan rutin IMF, dapat menjadi kegiatan baru bersama yang disesuaikan waktu dan temanya,” usul Nurhayati.

Perlu diketahui Global Parliamentary Conference on the World Bank and the IMF kali ini mempertemukan sedikitnya 200 anggota parlemen

Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf menjalin pertemuan intensif dengan IMF.

dari lebih 100 negara. Pertemuan tersebut membahas hasil kerja yang telah dilakukan IMF dan World Bank serta mendiskusikan isu-isu hangat dalam pembangunan internasional.

Beberapa pembicara di antaranya World Bank President Jim Yong Kim dan IMF

Managing Director Christine Lagarde.

Pada kesempatan tersebut, Ketua BKSAP didapuk oleh penyelenggara untuk menjadi moderator dalam isu perubahan iklim dan energi terbarukan (climate change and renewable energy).

Agenda pada tahun ini

mencakup empat tema utama yakni: mengurangi ketimpangan melalui pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja; perubahan iklim; transparansi dalam pemerintahan; serta implementasi dalam usaha pencapaian pembangunan berkelanjutan bks/dok/hr (SDGs). www.lensaindonesia.com

ANALISA

6

Edisi 133/ 18 - 24 April 2016

IMAM NAHRAWI:

Program 1000 Lapangan Desa Prinsipnya Gotong Royong Dihidupkan Program pembuatan 1 Desa 1 Lapangan tak hanya untuk menggali potensi dan budaya pemuda desa saja, namun keberadaan lapangan desa yang akan digunakan untuk berolahraga ini diharapkan dapat menjadi sarana silaturrahmi antar warga.

MENPORA Imam Nahrawi didampingi Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Gatot Dewa Broto dan beberapa jajaran Eselon I, II Kemenpora serta pejabat daerah, meresmikan program 1000 Lapangan Desa di Desa Sukaluyu, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/4/2016).

Pembangunan lapangan sepakbola di Desa Sukaluyu menjadi penanda dimulainya pembangunan 1000 lapangan desa pada tahun 2016 dengan prinsip gotong royong bersama masyarakat, yang kemudian akan diikuti di seluruh daerah di Indonesia.

Menpora didampingi Muspida Kabupaten Bogor dan Muspika Kecamatan Taman Sari menandatangani prasasti sebagai penanda launching bantuan pembangunan/ renovasi 1 lapangan 1 desa tahun 2016, diikuti dengan pelapasan balon, peletakan batu pertama, dan pemberian bantuan bola kepada klub sepakbola di wilayah Kec. Taman Sari. Dengan mengayun pacul, Menpora ikut terjun bersama masyarakat membersihkan lahan lapangan.

Program 1000 lapangan desa

lapangan desa saat ini?

Keberadaan lapangan desa merupakan usaha membudayakan olahraga masyarakat di desadesa untuk mendorong pemudapemuda di desa peduli terhadap olahraga sekaligus memperkokoh pondasi olahraga yang dapat melahirkan bibit-bibit atlet olahraga professional.

Pembangunan lapangan desa akan difokuskan dimana saja?

Bantuan pembangunan 1 desa 1 lapangan difokuskan kepada daerah pesisir dan pegunungan dalam kategori desa tertinggal serta memenuhi persyaratan menerima bantuan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Lapangan yang dibangun bisa berupa lapangan sepakbola, bola voli, bulutangkis, futsal atau fasilitas olahraga lainnya. Program 1 desa 1 lapangan merupakan program unggulan Kemenpora. Desa Sukaluyu Kabupaten Bogor ini merupakan penerima bantuan 1 Desa 1 Lapangan pada 2016.

Menpora Imam Nahrawi saat meresmikan program 1000 Lapangan Desa di Desa Sukaluyu, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

ini merupakan inisitaif Menpora pada saat beliau diangkat sebagai Menpora, ini menunjukkan komitmen beliau dalam mengolahragakan masayarakat dan memasayarakatkan olahraga. Berikut kutipan selengkapnya: Mengapa harus bangan 1000 lapangan di desa?

Bantuan pembangunan atau renovasi satu desa satu lapangan merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan pro-

gram nawacita pemerintahan Jokowi-JK. Pemerintah harus hadir dan harus memastikan bahwa banyak potensi-potensi besar untuk digerakkan dan kemudian dimanfaatkan menjadi sumberdaya manusia yang hebat dimasa yang akan datang.

Apakah pembangunan ini karena kurangnya sarana olahraga di desa?

Program 1 lapangan 1 desa kita berikan kepada masyarakat ada-

lah untuk memanfaatkan sumberdaya desa sebagai asal dari sumberdaya-sumberdaya manusia unggul dengan segala kekuatan, tradisi, budaya dan adat istiadat.

Kurangnya sarana untuk olahraga dan kegiatan di desa merupakan alasan utama kami untuk menggulirkan program ini.

Potensi apa yang didapat dari pembangunan 1000 lapangan?

Pemerintah tidak hanya ingin

membangun stadion-stadion, tetapi pemerintah ingin memberdayakan dan mengembangkan fasilitas di desa, sehingga fasilitas ini kedepan tidak hanya bermanfaat untuk olahraga, tetapi juga untuk perkembangan ekonomi, sebagai sarana untuk menggali potensi anak muda di desa, dan terutama untuk menjadi alat perekat masyarakat untuk mewujudkan ketahanan masyarakat desa.

Seberapa penting

Sejak program ini diluncurkan pada tahun 2015, sudah merealisasikan pembangunan 450 lapangan desa di berbagai daerah di Indonesia?

Program pembuatan 1 Desa 1 Lapangan ini tak hanya untuk menggali potensi dan budaya pemuda desa saja, namun juga jauh di luar itu, keberadaan lapangan desa yang akan digunakan untuk berolahraga ini diharapkan dapat menjadi sarana silaturrahmi antar warga.

Sepakbola harus kita kembalikan lagi pada jatidirinya sebagai pemersatu anak bangsa. Dengan adanya program ini, tidak hanya lapangannya direnovasi, tetapi juga program, karakter building serta menerapkan nawacita program dari pe ind/ber merintah Jokowi-JK.

Praktik Penghindaran Pajak dan Penggelapan Pajak Sangat Berbeda BEBERAPA hari terakhir kita dihebohkan dengan munculnya dokumen “Panama Papers”.

Dokumen ini menyajikan informasi tentang berbagai pemimpin negara, pejabat dan petinggi politik, pebisnis, olahragawan, hingga profesional yang menggunakan jasa firma hukum Mossack Fonseca di Panama untuk berbagai tujuan, baik bisnis, penyamaran kepemilikan, maupun penghindaran pajak.

Untuk memahami apa dan bagaimana “Panama Papers”, Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menjelaskan tentang “tax haven” dan “Tax Avoidance vs Tax Evasion”. Berikut petikannya: Bagaimana sekilas sistem perpajakan Indonesia?

Perpajakan di Indonesia dibangun di atas prinsip kegotongroyongan. Sejak 1984 Indonesia menganut self-assessment system yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang.

Peran otoritas pajak adalah melakukan fungsi pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi. Keberhasilan self-assessment system sangat bergantung pada kesadaran dan peran serta masyarakat (voluntary compliance), maka edukasi dan komunikasi perlu terus-menerus dilakukan. Di samping itu, kepercayaan pada pemerintah dan otoritas perpajakan perlu terus dipupuk melalui pembentukan badan penerimaan negara yang profesional, kredibel, dan akuntabel serta redistribusi pendapatan yang merata dan berkeadilan www.lensaindonesia.com

(Kirchler:2007; Belkaoui:2009).

Mengapa terdapat praktik tax avoidance (penghindaran pajak) dan tax evasion (penggelapan pajak)?

Ada adagium kuno “tak seorang pun senang membayar pajak”, namun semua sepakat bahwa pajak sangat penting dan bermanfaat bagi kepentingan publik.

Apa yang disebut voluntary (sukarela) dalam perpajakan selalu berarti quasi-voluntary atau kesukarelaan yang timbul karena adanya paksaan oleh undang-undang dan harapan akan manfaat dari pembayaran pajak. Mengingat sifatnya yang naluriah, maka memahami konsep penghindaran pajak dan penggelapan pajak merupakan hal yang sangat penting.

Penghindaran pajak hanya mungkin terjadi apabila terdapat ruang yang membuka penafsiran berbeda dalam undang-undang.

Apa perbedaan antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak?

Tidak mudah membedakan kedua hal yang secara teknis sangat terkait erat. Kedua hal ini distinct but inseparable (dapat dibedakan meski sulit terpisahkan), terutama karena dipengaruhi kompleksitas hukum di negara yang bersangkutan (Palan dkk:2008). Pada prinsipnya, tax planning (perencanaan pajak) bukan merupakan sesuatu yang keliru atau terlarang. Namun sebuah skema perencanaan pajak harus diuji apakah skema tersebut sesuai atau melanggar Undangundang. Yang membedakan antara tax avoidance dan tax evasion adalah legalitasnya, yaitu tax avoidance bersifat legal, sedangkan tax evasion bersifat ilegal. Dalam

Yustinus Prastowo.

praktik, pengelompokan antara keduanya tergantung pada interpretasi otoritas pajak di masingmasing negara. Dapat disimpulkan bahwa yang membedakan suatu skema perencanaan pajak termasuk kategori tax avoidance atau tax evasion adalah legalitasnya, sedangkan dari sisi etis, kedua praktik ini sebenarnya bertentangan dengan maksud dari undang-undang.

Apakah yang dimaksud dengan Tax Avoidance?

Tax Avoidance (penghindaran pajak) berciri fraus legis yaitu kawasan grey area yang posisinya berada di antara tax compliance dan tax evasion. Beberapa pihak mencoba mendefinisikan tax avoidance. Justice Reddy (dalam kasus McDowell & Co Versus CTO di US) merumuskan tax avoidance sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum.

Black’s Law Dictionary menjelaskan, tax avoidance adalah upaya meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan peluang peng-

hindaran pajak (loopholes) dengan tidak melanggar hukum pajak. Lebih lanjut, OECD mendeskripsikan bahwa tax avoidance adalah usaha wajib pajak mengurangi pajak terutang, meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum (the letter of the law), namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan (the spirit of the law). Ronen Palan (2008) menyebutkan suatu transaksi diindikasikan sebagai tax avoidance apabila melakukan salah satu tindakan berikut : (a) Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. (b) WP berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang di declare dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh; (c) WP mengusahakan penundaan pembayaran pajak.

Lalu, apakah yang dimaksud dengan

Tax Evasion?

Tax Evasion (Tax Fraud) atau penggelapan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang atau sama sekali tidak membayarkan pajaknya melalui cara-cara ilegal. Rohatgi (2007) menyatakan bahwa tax evasion adalah niat untuk menghindari pembayaran pajak terutang, dengan cara menyembunyikan data dan fakta secara sengaja dari otoritas pajak, dan ini merupakan tindakan ilegal. Selain itu, Russo (2007) mendefinisikan tax evasion sebagai kondisi di mana wajib pajak menghindar untuk membayar pajak terutang tanpa menghindar dari kewajiban pajak sehingga hal ini melanggar ketentuan perpajakan. Contoh umum penggelapan pajak misalnya wajib pajak tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya dalam SPT atau membebankan biaya-biaya yang tidak seharusnya dijadikan pengurang penghasilan untuk tujuan meminimalkan beban pajak. Tindakan illegal ini menyebabkan kerugian negara.

Sebagian besar negara mengenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak.

Apakah Indonesia sudah memiliki ketentuan tentang penghindaran pajak?

Untuk menangkal praktik penghindaran pajak, negara-negara membuat aturan dan kebijakan anti penghindaran pajak. Meski belum sempurna, Indonesia telah memiliki beberapa ketentuan anti penghindaran pajak.

Pertama. Ketentuan anti thin capitalization yaitu upaya wajib pajak mengurangi beban pajak

dengan cara memperbesar pinjaman – bukan justru menambah modal – agar dapat membebankan biaya bunga dan mengecilkan laba.

Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.03/2015 yang mengatur Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan (Debt to Equity Ratio).

Kedua. Ketentuan mengenai Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules di Pasal 18 ayat (2) UU PPh, yang mengatur kewenangan Menteri Keuangan menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri paling rendah 50 persen, selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek.

Ketiga. Ketentuan tentang transfer pricing dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh yang mengatur kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa.

Keempat. PER-43/PJ/2010 jo PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Kelima. Ketentuan anti-treaty shopping, yang diatur dalam PER62/PJ/2009 jo PER-25/PJ/2010 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran est/apr/ko Pajak Berganda.

7 Edisi 133/ 18 - 24 April 2016

Pulau...

Sambungan Halaman 1 Pemprov DKI selama ini mengacu pada Perpres Nomor 54/ 2008 tentang Penataan Ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Pasal 70 Perpres tersebut menyebutkan, pada saat mulai berlaku Perpres ini, semua peraturan pelaksanaan dari Keppres Nomor 52/1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan peraturan pelaksanaan baru sesuai Perpres ini.

Perpres ini merupakan turunan dari PP Nomor 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menyebutkan bahwa Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dan Kepulauan Seribu termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Rekomendasi Komisi IV disetujui oleh Menteri KKP Susi Pujdiastuti. Dia akan menindaklanjuti permintaan tersebut.

Ditemui usai rapat kerja, Susi menyampaikan penghentian proyek reklamasi pantai Teluk Jakarta merupakan kesimpulan rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI. Terkait penghentian proyek reklamasi pantai, sikap Susi pribadi terlihat cenderung menjauhi polemik.

“Ya kalau tidak sepakat, tidak ditandatangani. Gimana kalian itu? Kan itu sudah diteken, kesepakatan bersama,” ucap Susi setelah dikonfirmasi berkali-kali.

Sementara itu, ketika ditanya apakah akan menindaklanjuti kesepakatan rapat dengan melakukan kajian, Susi hanya memastikan kajian akan dilakukan sejauh ada permintaan. “Kalau enggak, ya

enggak (kami lakukan kajian),” pungkas Susi.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menantang DPR menyusun undang-undang (UU) untuk menghentikan proyek reklamasi itu. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Ahok menyebut keputusan DPR menghentikan reklamasi hanya akalakalan saja untuk menekan para pengusaha yang mengerjakan proyek reklamasi.

“Oh, silakan saja kalau dia keluarkan UU harus sama Presiden (Joko Widodo). Lalu, menghentikan itu UU saja bisa diuji ke MK, yang penting jangan akal-akalan juga untuk menekan pengusaha,” katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/4/2016).

Ahok justru mengomentari soal pembuktian terbalik harta kekayaan pejabat negara. Ia menjelaskan, sebelum seorang pejabat negara mengeluarkan kebijakan, terlebih dahulu harus membuktikan sumber harta kekayaannya agar tak timbul prasangka buruk.

“Makanya, saya bilang siapa pun di republik ini kalau mau ngomong keras, pembuktian terbalik hartanya dulu deh. Jadi, anak-istri gaya hidup semua keluarin dulu, baru kita enggak suudzon sama kamu,” jelas dia.

Ahok mengatakan, jangan sampai kasus tertangkapnya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi terulang lagi. Sanusi dikenal vokal berteriak soal masalahmasalah sosial di Ibu Kota, bahkan ia menjadi salah satu bakal cagub DKI dari Partai Gerindra. Namun, nasibnya harus berakhir di bui karena

Sprindik...

Sambungan Halaman 1 Penetapan tersangka Nyalla berdasarkan Surat Penetapan Tersangka berdasarkan : Kep-31/O.5/Fd.1/04/2016 tanggal 12 April 2016 tentang penyidikan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan bantuan dana hibah yang diterima Kadin Jatim dari Biro Administrasi Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang akan digunakan untuk pembelian Initian Public Offering (IPO) Bank Jatim tahun 2012 atas nama tersangka H. Ir. La Nyalla M. Mattalitti.

Dan, Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-397/ O.5/Fd.1/04/2016 12 April 2016 tentang penyidikan perkara dengan tindak pidana korupsi penyalahgunaan bantuan dana hibah yang diterima Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) dari Biro Administrasi Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang akan digunakan untuk pembelian Initian Public Offering (IPO) Bank Jatim tahun 2012 atas nama tersangka H. Ir. La Nyalla M. Mattalitti.

Dalam hal ini sikap Jaksa Agung M Prasetyo mendukung penuh diterbitkannya surat perintah penyidikan (sprindik) baru oleh Kejati Jawa Timur.

“Kami dukung Kejati Jawa Timur. Lagipula, praperadilan kan bukan akhir dari segalagalanya. Biar nanti sampai kapan pun putusan tetap seperti itu, memenangkan La Nyalla, ya tetap keluarkan sprindik baru lagi,” kata Jaksa Agung Prasetyo.

Sprindik baru, menurut Prasetyo, penyidik bisa melayangkan panggilan kepada La Nyalla. Bila ia tak datang, maka statusnya sebagai buronan kejaksaan bisa dilanjutkan.

Prasetyo mengatakan, kejaksaan akan berupaya untuk mendapatkan La Nyalla hingga ketemu.

“Tapi kan faktanya La Nyalla masih lolos, kami enggak akan berhenti. Saya mendukung langkah Kejati Jawa Timur,” ungkap Prasetyo.

Kejaksaan bertekad agar pencegahan terhadap La Nyal-

la tetap dilakukan. Paspor Ketum PSSI itu sudah dicabut, kejaksaan juga sudah membuat surat kepada beberapa Duta Besar (Dubes) yang berada di negara ASEAN. Jaksa Agung menyebut La Nyalla tidak akan bisa berlama-lama berada di luar negeri.

“Kan dia enggak bisa lamalama tinggal di negara lain (dengan paspor ditarik). Kalau pun tidak ditarik (paspornya) kan nanti bisa dianggap penduduk gelap,” ujar Prasetyo.

Terkait kasus ini, kejaksaan juga sudah mengirim surat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Badrudin Haiti untuk menerbitkan red notice (catatan merah) terhadap La Nyalla. Dengan demikian La Nyalla ditetapkan sebagai buronan Interpol.

“Iya lah, sudah saya sampaikan ke Kapolri kok. Dinyatakan sebagai DPO (daftar pencarian orang), Polri sudah tahu apa yang harus dilakukan karena mereka kontak Interpol,” ungkap Prasetyo.

Sementara itu Mahkamah Agung (MA) meyakini putusan praperadilan yang diketok Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sudah dilakukan secara profesional. MA sendiri juga tidak menanggapi kritikan kejaksaan. “Kalau hakim itu kan profesional, apalagi ini menyangkut perkara publik figur,” kata juru bicara MA Suhadi.

Memang secara teknis, MA tidak turut campur karena menyangkut independensi hakim.

“Saya tidak mengawal karena jalannya persidangan kan jauh, di Surabaya,” ujar Suhadi.

Terpisah, kuasa hukum La Nyalla secepatnya akan mengambil langkah hukum. Amir Burhanuddin, kuasa hukum La Nyalla, menganggap dengan munculnya Sprindik baru terkesan emosional dan personal.

“Apa yang dilakukan Kejati dengan mengeluarkan Sprindik dan Surat Penetapan Tersangka baru ini sangat emosional. Harusnya Kejati mentaati hukum. Karena dalam putusan praperadilan Selasa (12/4/2016) menyatakan

terlibat suap.

“Nanti semua kebijakan kayak Sanusi. Itu saya berpikir, itu minta duit buat bayar hadir rapat kali. Saya enggak bisa tebak. Jadi, KPK bisa buktikan ada apa Sanusi selama ini minta-minta duit,” tukas dia.

Menurut Ahok, kalau reklamasi itu dibatalkan, yang merugi bukan hanya pengusaha, tapi juga Pemprov DKI. Alasannya, sertifikat lahan hasil reklamasi adalah milik Pemprov DKI. Pengusaha yang akan menyambung sertifikat itu harus membayar sebesar 5 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) tanah. Selain itu, sebanyak 45 persen lahan hasil reklamasi adalah milik Pemprov yang dijadikan sebagai fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum). Jika reklamasi batal, semua itu tentu tidak bisa didapat pemprov.

Bukan itu saja, lanjut Ahok, penghentikan reklamasi juga bisa memengaruhi perekonomian dan masyarakat kecil yang bekerja di proyek itu.

“Kalau kamu bangun rumah, itu industri semen, cat, atap, kabel, semua hidup. Jadi, industri properti itulah yang membuat pergerakan ekonomi terbesar di seluruh dunia. Pertumbuhan ekonomi, mau di Tiongkok mau di Eropa, semua adalah properti. (Kalau reklamasi disetop), itu rugi semua,” terangnya.

Menurut Ahok, yang dilakukannya saat ini hanya menyegel bangunan yang berdiri di pulau-pulau hasil reklamasi.

Alasannya, dia belum mengeluarkan izin mendirikan bangunan. Sedangan untuk pengurukan dan pembangunan pulaunya, jalan terus. “Pulau nggak ada yang segel. Reklamasi jalan terus kok. Bangunannya yang kami segel. Kami bilang jangan terusin, itu aja,” tegasnya.

Ahok tidak terima disebut reklamasi itu merugikan nela-

yan kecil. Kata dia, sejak lama di Teluk Jakarta sudah tidak ada ikannya, karena banyak pencemaran. Jadi, penghasilan nelayan berkurang bukan karena reklamasi, tapi memang sudah lama tidak ada ikannya.

Sementara pada saat bersamaan, sekitar seribu nelayan berencana menyegel Pulau G, yang terletak bersebelahan dengan Muara Angke, Jakarta Utara. “Kami menyatakan pulau ini ilegal dan sarat korupsi,” kata koordinator Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Martin Hadiwinata di Jakarta, Kamis, (14/4/2016).

Martin menargetkan sekitar 200 armada, yang terdiri atas perahu dan kapal berukuran sedang, akan mendekat ke Pulau G. Perahu dan kapal itu akan berangkat dari Pelabuhan Muara Angke sekitar pukul 09.00. Mereka akan membawa spanduk bertuliskan penolakan reklamasi dan mendesak pembangunan Pulau G dihentikan.

Kuasa hukum nelayan Muara Angke, Tigor Hutapea, mengatakan akan berkonsolidasi dengan para nelayan untuk memastikan kesiapan rencana penyegelan di pulau reklamasi tersebut. Tigor menuturkan satu perahu bisa ditumpangi lima nelayan. Nelayan yang akan ikut juga tidak terbatas nelayan dari Muara Angke.

Tigor sudah memberi tahu Polisi Air di Muara Angke perihal rencana penyegelan tersebut. Sejauh ini, persiapan sudah cukup matang, dari menyiapkan armada hingga keamanan. Tigor mengatakan, setelah menyegel Pulau G, rencananya para nelayan juga akan menyegel Pulau D dan C. Lebih lanjut Tigor mengatakan reklamasi Teluk Jakarta cacat hukum. Sebab, izin reklamasi sudah terbit tapi belum ada peraturan daerah soal reklamasi. Selain itu, reklamasi merugikan para nelayan. Kalur,

penetapan pemohon sebagai tersangka korupsi pembelian saham IPO Bank Jatim tidak sah dan cacat hukum dan penyidikan yang dilakukan termohon tidak sah,” tegas Amir saat di temui di Kantor Kadin Jatim, Rabu (13/4/2016).

Untuk itu, tambah Amir, pihaknya akan bersurat ke Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait Sprindik baru. “Kami mengirim surat ke Kejagung untuk melaporkan munculnya Sprindik baru yang dikelurkan Kejati Jatim dengan melampirkan hasil putusan praperadilan. Dengan pelaporan kami ke Kejagung, agar pihak Kejagung menertibkan apa yang telah dilakukan Kejati. Sebaliknya jika Kejagung tidak menggubris, kami akan layangkan surat ke Presiden,” tegas Amir.

Jika hal ini dibiarkan, menurut Amir, akan sangat bahaya bagi masyarakat. Karena dengan tidak mematuhi hukum yang ditetapkan, maka masyarakat akan mencontoh apa yang telah dilakukan Kejati. “Kejati tempatnya orang hukum yang harusnya paham hukum. Jika mereka melanggar hukum, maka ini akan menjadi preseden buruk bagi masyarakat,” tambah Amir.

Amir mencontohkan, pada saat kasus Purnomo, mantan Dirjen Pajak pada saat itu kalah di praperadilan, maka kasus itu berhenti. “Bukan hanya kasus Purnomo saja. Ada juga contoh kasus KPK, ketika di pra juga berhenti. Untuk itu kami akan mempertahankan hak-hak kami, kami akan menempuh jalur hukum secara prosedural. Harusnya, jika tidak puas dengan putusan pengadilan, Kejati silahkan banding dan kasasi,” pungkas Amir.

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai penanganan hukum terhadap La Nyalla Mattalitti sarat kepentingan politik.

Seperti diketahui, gugatan praperadilan La Nyalla Matalitti dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan hasil tersebut, Fadli mengatakan gugatan praperadilan La Nyalla Matalitti dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, maka seharusnya status tersangka La Nyalla dicabut, dinyatakan bebas, dan yang dituduhkan kepadanya itu tidak terbukti.

Karena kasusnya sendiri me-

rupakan kasus yang sudah disidangkan dan bersifat incracht, tapi kenyataannya Kejati Jawa Timur malah membuat Sprindik baru, hanya dalam waktu 4 jam.

Menurut Fadli Zon, seharusnya La Nyalla tidak dituntut lagi, karena sprindik yang diajukan adalah sprindik yang sama saksinya juga sama tidak ada bukti-bukti baru.

“Saya kira ini adalah suatu kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Kajati Jawa Timur dan juga pihak Kejaksaan Agung. Ini menginjakinjak hukum. Tidak bisa hukum dibawa kepada kepentingan politik atau kepentingan yang lain,” katanya usai menerima Sekjen PSSI dan Tim Advokad Kadin, di Gedung DPR, Kamis (14/4/2016).

Politisi Partai Gerindra ini juga mengungkapkan bahwa paspor La Nyalla dicabut. Ia menilai ini adalah penggaran Hak Asasi yang sangat mendasar, karena La Nyalla adalah tersangka bukan terpidana.

“Saya kira harus dikembalikan paspor itu. Jadi pihak Kemenkumham tidak boleh sewenang-wenang menjadikan hukum ini sebagai alat politik. Paspor itu harus dikembalikan, karena itu adalah pelanggaran terhadap hukum.

Itu adalah hak dari setiap warga negara,” ungkapnya dengan menyayangkan adanya pembekuan terhadap rekening-rekening keluarga La Nyalla.

Lebih lanjut, Fadli mengharapkan jangan sampai, apalagi kasus yang sebetulnya bukan kasus yang besar kemudian menjadikan hukum sebagai alat kepentingan politik. Ia mengira ada kemungkinan politik persepak bolaan atau politik yang lain. “Saya kira penegakan hukum semakin amburadul dalam beberapa kasus seperti yang terjadi pada La Nyalla Matalitti,” tegasnya.

Selanjutnya, tindak lanjut dari pengaduan ini, Pimpinan DPR akan merekomendasikan kepada Komisi III untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil Jaksa Agung, Kajati Jawa Timur, dan pihak-pihak terkait.

“Saya juga akan menyurati pihak-pihak terkait, karena ini adalah tugas dari DPR untuk mengawasi Pemerintah,” imbuhnya. al/sia/as

salah seorang nelayan di Muara Angke, mengatakan jumlah tangkapan ikan menurun sejak pasir menutupi sebagian permukaan laut.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai proyek ini tidak masuk akal karena akan merusak lingkungan pantai Jakarta secara keseluruhan serta menyalahi konsep pembangunan maritim yang dipromosikan Presiden Joko Widodo.

“Proyek ini juga akan mengusir nelayan udang dan kerang yang memiliki tambak di pesisir pantai,” kata Ubaidillah, Direktur Eksekutif Walhi Jakarta. “Mereka akan tergusur secara perlahan-lahan.”

Walhi curiga proyek ini cuma sebuah skenario bagi para pengembang untuk membesarkan perusahaan mereka.

“Perlahan tapi pasti ruang publik di pantai Jakarta akan makin hilang, digantikan kawasan elite swasta,” kata Ubaidillah.

Para pengkritik proyek itu mengajukan saran yang lebih murah dan masuk akal. Sohei dan Muslim, misalnya, mengusulkan pembangunan tanggul pantai yang lebih sederhana pada daerah yang mengalami penurunan tanah serta mempertinggi tanggul sungai di daerah muara.

Suryono Herlambang, pakar

perencanaan kota dari Universitas Tarumanegara, Jakarta, mengingatkan proyek pembangunan wilayah pesisir tidak bisa menyelesaikan semua masalah begitu saja. Menurut dia, prioritas harus diletakkan untuk mengevaluasi tata ruang kota Jakarta secara keseluruhan, memperbaiki kualitas sungai, menghentikan laju penggunaan air tanah, serta pengendalian lingkungan di kawasan hulu.

Sohei Matsuno, profesor asal Jepang yang mengajar di sebuah universitas Palembang, mengatakan proyek itu “sebuah fantasi yang mudah dibayangkan, tetapi tidak layak dilaksanakan”.

Dalam makalah berjudul “Jakarta Flood Prevention With a True Cause”, Sohei menilai proyek itu sangat mahal. Pertama, fondasi tanggul laut Teluk Jakarta lebih dalam ketimbang tanggul Afsluitdijk di Belanda, artinya memerlukan biaya jauh lebih besar. Demikian pula biaya pengurukan pulaupulaunya.

Kedua, menurut Sohei, akan sangat mahal pula biaya ekonomi dan sosial untuk memindahkan berbagai pemangku kepentingan di situ, termasuk nelayan dan mereka yang bertumpu hidup pada ekonomi pesisir.

Rini...

Sambungan Halaman 1 Salah satu perusahaan yang mereka bantu memenangkan proyek adalah China Railway Construction Limited (CRC).

Di Thailand, Ji Wenlin dan Zhou Yong Kang bekerja sama dengan seorang jenderal polisi bernama Pongpat Chsyapan yang tersangkut kasus penyuapan dalam proyek yang dibangun oleh China Railway Construction sejak 2006.

Di India, Wenlin dan Zhou memiliki hubungan dekat dengan mantan Perdana Menteri Manmohan Singh.

Keduanya juga memiliki hubungan bisnis batu bara dengan salah satu petinggi India, Pakaj Bhujbal.

Adapun di Indonesia, dalam artikel yang diturunkan Senin (11/4/2016) itu disebutkan, Ji Wenlin Zhou Yong Kang memiliki hubungan sangat dekat dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo lewat Menteri BUMN Rini Soemarno, orang yang paling menentukan dalam proyek kereta cepat.

Pada Januari 2016 disebutkan Ji Wenlin mengatur transfer uang sejumlah 5 juta dolar AS atau setara Rp 65 miliar ke Menteri Rini.

Ji Wenlin dan Zhou Yong Kang sendiri telah dijatuhi hukuman atas dugaan korupsi selama lebih dari delapan tahun. Ji Wenlin dihukum penjara 14 tahun sedangkan Zhoun Yong Kang dihukum penjara seumur hidup sesuai dengan pemaparan Wang Dan dalam seminar antikorupsi di Taiwan awal pekan lalu.

Beberapa pejabat Tiongkok lain yang terkait kasus Zhou Yongkang adalah Wong Yongchun, mantan Deputy General Manager perusahaan minyak terbesar Tiongkok China National Petroleum Corporation (CNPC) yang telah divonis 20 tahun penjara Menteri BUMN Rini Soemarno membantah dirinya menerima uang sebesar 5 juta dolar AS dari terpidana korupsi di Tiongkok Ji Wenlin, yang telah divonis 12 tahun penjara.

“Tolong paparkan buktinya, jangan sembarangan menuduh,” kata Rini kepada pers usai acara perayakan ulang tahun ke-18 Kementerian BUMN di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (13/ 4/2016).

Rini menambahkan dia siap dipanggil jika memang berdasarkan fakta yang ada dia terlibat dalam jaringan korupsi Ji Wenlin. “Panggil saya kalau memang benar adanya, jangan memfitnah,”

ujar dia.

“Ya saya ketawa (namanya terseret dalam kasus korupsi) . Kalau saya punya USD 5 juta aja nggak ke sini lah. (Tapi) jalan-jalan. Hehe,” imbuhnya.

Mantan Menteri Perindustrian ini merasa dirinya telah difitnah. Dia bahkan menantang pihak yang menyebut namanya itu untuk membeberkan bukti, bahwa dirinya memang menerima uang sekitar Rp 65 miliar tersebut.

“Maksud saya, apa pun kita sebagai bangsa dan manusia jangan memfitnah.

Kalau mau apa-apa tunjukkan buktinya, jangan disembunyikan. Kasih lihat. Panggil saya, tunjukkan, jangan sembarangan,” tegas Rini.

Sementara tak lama setelah itu, situs brudirect.com yang mengaku sebagai situs berita nomor 1 negara Brunei Darussalam, mengklarifikasi pemberitaan yang menyebutkan adanya pengiriman uang US$ 5 juta kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dari wakil Gubernur Hainan, Cina, Ji Wenlin.

“Berkenaan dengan insiden artikel baru pada bagian web kami, kami ingin mengklarifikasi artikel itu tidak disetujui oleh BRUDIRECT. COM dan REUTERS,” seperti dilansir dalam situs resmi Brunei Direct.com, Rabu, (13/4/2016).

Situs itu menyebutkan telah terjadi kesalahan dalam program situs mereka sehingga menyebabkan kebingungan bagi pembaca. Mereka menyesalkan kejadian tersebut. Mereka menyebutkan ada pihak ketiga yang meretas situs tadi.

“Website kami dilanda Injection MySQL pada awal pekan ini, yang mungkin telah menyebabkan artikel tersebut muncul di website kami.”

Brunei Direct, dalam situs resminya, menjelaskan masih mencari tahu penyebab kesalahan tersebut. “Kami masih dalam proses membersihkan penyebab error itu.”

Kendati telah diklarifikasi, isu ini telah menjadi bola panas di Indonesia. Para politisi PDIP yang notabene tidak suka dengan Rini, langsung melemparkan kritikan.

Anggota Komisi XI DPR, Eva Kusuma Sundari mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut Menneg BUMN Rini Soemarno setelah namanya disebut dalam fakta persidangan pengadilan kasus korupsi di Tiongkok.

Sohei memperkirakan, harga tanah di pulau-pulau buatan itu bisa mencapai Rp 40 juta per meter persegi akibat mahalnya biaya pembangunan proyek. Investor swasta yang terlibat hampir mustahil menyediakan lahan murah untuk orang-orang miskin yang tergusur. Mereka akan membangun pasar real estate kelas atas.

Kementerian Lingkungan Hidup pada 2003 menyebutkan pengurukan laut (reklamasi) akan merusak ekosistem Teluk Jakarta, menghilangkan sepenuhnya hutan mangrove.

Padahal, hutan ini berperan penting sebagai benteng alami daratan dari gempuran air laut, tempat hunian beragam satwa khas, serta sebagai tempat berkembang biak aneka hewan laut. Pengurukan akan mengancam sektor perikanan lokal, tumpuan hidup nelayan, dan memicu konflik sosial.

Lembaga swadaya masyarakat Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan menilai pembangunan ini hanya modus melindungi properti perumahan, pergudangan swasta, dan kawasan elite. Sebaliknya, dua pelabuhan ikan tradisional akan ditutup dan puluhan bahkan ratusan ribu warga nelayan harus dipindahkan. hrm/est/cn/tm/geo

KPK harus bertanggung jawab dan menurut Eva, KPK tidak bisa lepas tangan dalam kasus tersebut, mengingat lembaga antirasuah itu terlibat dalam memberikan rekomendasi atas para calon menteri kabinet.

“Dulu semua menteri yang menjadi anggota Kabinet Kerja direkomendasikan oleh KPK. Sekarang KPK harus bertanggung jawab,” katanya.

Politisi PDIP itu mengatakan, persoalan moralitas menjadi sangat penting bagi seorang pejabat negara sebagaimana dicontohkan oleh Presiden Joko Widodo sendiri.

“KPK wajib menelusurinya karena lembaga itu yang meloloskannya jadi menteri kabinet. Pakta integritas seharusnya juga menjadi ukuran bahwa dirinya bermoral baik,” ujar Eva di Jakarta, ketika dihubungi, Rabu (13/4/2016).

Eva juga meminta Rini untuk memberikan klarifikasi agar publik mengetahui sejauh mana keterlibatannya dalam kasus korupsi tersebut kalau fakta itu memang ada. “Rini tidak bisa diam seperti halnya dalam kasus Panama Papers yang juga menyebutkan namanya,” ujar Eva. Anggota Komisi III DPR RI FPDIP Masinton Pasaribu mengatakan, sudah banyak kasus dan skandal keuangan yang menimpa Rini Soemarno.Banyak hal yang dilakukan Rini tak sesuai dengan Nawacita. Rini lebih mementingkan urusan bisnisnya. Karena itu, sudah saatnya Presiden Jokowi mencopotnya.

“Apalagi Pansus Pelindo II DPR RI yang dipimpin oleh Rieke Diah Pitaloka sudah merekomendasikan untuk mencopot Ibu Rini Soemarno. Akhir-akhir ini malah namanya banyak muncul di berbagai skandal keuangan seperti Panama Papers, persidangan di China, pembangunan KA Cepat yang bukan kepentingan rakyat.

Maka sudah seharusnya dia dicopot,” tegas Masinton dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Reshuffle Kabinet” di Jakarta, Kamis (14/4/2016).

Masinton mengatakan, Presiden Jokowi sesungguhnya sudah tahu kinerja menterinya. Mana menteri yang bekerja untuk kepentingan nasional dan untuk kepentingan bisnis.

“Seperti halnya dalam kasus KA Cepat Jakarta - Bandung dan proyek-proyek besar lainnya yang tidak sejalan dengan nawacita Jokowi. Kalau untuk kepentingan bisnis, itu berarti nawacita gadungan atau bedacita,” ujarnya. sp/tm/jn www.lensaindonesia.com

CLASH OF CULTURE

8

Edisi 133/ 18 - 24 April 2016

Reog Ponorogo, Seni yang Diwariskan untuk Generasi Muda

PAGUYUBAN BATHORO KATONG REGENERASI KESENIAN TRADISIONAL

Reog Ponorogo itu seni yang diwariskan, kata Mbah Heru. Untuk melalui proses regenerasi dibutuhkan peran dari pelaku seni, pengrajin dan pelestari. Sebagai bukti, kini para pelestari reog berusaha mengenalkan kesenian tradisional ke dunia pendidikan. Sebab generasi muda menjadi tulang punggung bangkitnya kesenian tradisional.

SUARA musik yang dimainkan ‘pengrawit’ terdengar kompak. Alat musik kendang, tipung, kempul, kenong, angklung, dan sompret saling beradu satu sama lain. Musiknya yang khas seperti memanggil orang-orang di luar sana untuk datang. “Ini masih pemanasan.

Acara puncaknya belum dimulai,” ujar seorang pria yang memainkan alat musik kempul.

Karuan, hanya berselang beberapa menit, rumah megah beralamatkan Rungkut Asri Barat no. 2, Surabaya, itu mendadak ramai penonton. Orang kampung langsung menyerbu.

Dari jauh sana, orang-orang juga datang. Tampaknya acara kesenian tradisional yang digelar sudah menjadi langganan masyarat setempat.

Rumah itu memang cukup besar. Para pengrawit tampil di halaman yang cukup luas.

Sementara jika kita masuk ke dalam, nyaris ruang tamunya dipenuhi bangunan kayu jati sebagai penopangnya.

Yah, rumah itu selama ini dikenal sebagai Padepokan Bathoro Katong. Ada yang bilang itu Sanggar Bathoro Katong.

“Itu sanggarnya para pelaku seni Reog Ponorogo,” cetus seorang penonton.

Dari mulai anak-anak hingga orang dewasa campur aduk meramaikan pagelaran warisan leluhur pada Minggu, 10 April 2016.

Baik pemain maupun penonton tampak antusias. Kesenian ini sampai kapanpun selalu mendapat tempat di hati banyak orang. Maklum, Reog Ponorogo memiliki ciri khas yang sangat unik.

Ratih Anggraini Dewantoro, pelaku seni reog asal Ponorogo mengatakan, keunikan reog bisa dilihat dari setiap penampilan pemainnya. “Para pemainnya beragam. Ada warok, jathil, ganongan, klono sewandono, dan dadak merak yang menjadi ciri khas reog,” kata Ratih pada Lensa Indonesia.

Yang menjadi unik di kesenian ini, lanjut Ratih, setiap pemain memiliki uniform atau atribut yang berbeda-beda.

Sebut saja warok, untuk tampil dia harus mengenakan celana kombor, jarik, stagen, kolor, wok (kumis buatan) dan penadon.

Untuk pemain jathil atribut yang kenakan cukup banyak, seperti celana, jarik, stagen, sampur, sabuk, boro, binggel, baju, sempyok, udeng, eblek (kuda). Lalu ada ganongan, pakaian yang dikenakan antara lain rompi, celana, sampur, binggel, sabuk dan topeng.

Untuk pemain klono sewandono atribut yang dikenakan meliputi celana, jarik, uncal, sabuk, sampur, cakep, klat beho, kace, topeng, boro. Sementara untuk pembarong atau dadak merak, pemainnya mengena-

www.lensaindonesia.com

Anak-anak belajar tari di Sanggar Bathoro Katong.

kan celana gembyong, kain mori, dan embong.

Dari banyaknya atribut Reog Ponorogo, wajar jika kesenian ini dibilang unik. Apalagi untuk setiap pagelaran yang ditampilkan selalu melibatkan banyak orang. “Kesenian ini (reog) bukanlah pertunjukan atau hiburan yang instan, tapi sudah menjadi tradisi leluhur yang turun temurun. Saya bersama generasi muda di Ponorogo mulai giat mengenalkan kesenian ini. Dan saya melihat di sini (Padepokan Batharo Katong) pelestarian reog sudah jalan,” terang Ratih.

Dan ketika hari makin siang, pagelaran kesenian Reog Ponorogo dimulai. Beberapa orang bertubuh gempal dan berperawakan sangar mulai menari. Mereka inilah para warok.

Dengan diiringi musik, warokwarok itu menari dengan ciri khasnya. Selanjutnya acara dimulai dengan penampilan jathilan. Beberapa wanita berpenampilan cantik berbaris rapi dan menari dengan mengenakan kuda. Berikutnya sang pembarong masuk. Dadak merak yang dikombinasi dengan singobarong mulai dikibaskibaskan. Dua dadak menari dengan cukup cekatan. Mereka berguling-guling, lalu meliukliuk. Penonton pun bersorak.

Pagelaran berikutnya yang disuguhkan Sanggar Bathoro Katong adalah ganongan dan kelono sewandono. Yang menarik, para pemainnya adalah anak-anak. Mereka cukup lihai menari dan bersalto dengan mengenakan topeng. Ada seorang bocah kira-kira berusia 4 tahun sudah mahir memainkan Ganongan. Tepuk tangan pun membahana. Penonton berjubel. Pagelaran makin meriah.

Tidak bisa dipungkiri, kesenian reog kini sudah merambah generasi muda. Dalam menghadapi jaman modern dan kemajuan teknologi yang cukup pesat, memang tingkat kesadaran masyarakat Indonesia soal kebudayaan sangat rendah. Kendati demikian, kesenian Reog Ponorogo boleh dibilang cukup berhasil me-

ngambil hati anak muda. Reog, kini diminati masyarakat. Karena itu para pegiat seni sekaligus pelestari Reog Ponorogo sangat getol untuk mempromosikan kesenian tersebut.

“Kita sering kali mengabaikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia.

Sebagai generasi muda kita harus tetap mempertahankan kebudayaan yang menjadi warisan nenek moyang. Negara akan mati tanpa kebudayaan. Tanpa kebudayaan tidak akan ada peradaban. Sebab kebudayaan merupakan identitas bangsa,” demikian disampaikan Sugiri Heru Sangoko, Ketua Persatuan Reog Ponorogo Indonesia (PRPI) Jawa Timur.

Pria yang akrab disapa Mbah Heru tersebut mengatakan, seni Reog Ponorogo harus bisa regenerasi. “Seni itu diwariskan. Dan sekarang tugas kita untuk mewariskan ke anak cucu. Kalau bukan sekarang kapan lagi,” katanya.

Untuk melalui proses regenerasi diakui Mbah Heru tidak mudah. Pertama dibutuhkan peran semua orang yang

terlibat di kesenian tersebut, seperti pelaku atau pemain, pengrajin dan pelestari. Kedua, peran pemerintah untuk mendukung Reog Ponorogo sebagai warisan bangsa haruslah nyata.

Menurut Mbah Heru, saat ini pemerintah sudah melakukan perannya, sayangnya belum maksimal. “Bantuan pemerintah sangat kami harapkan. Cuma kalau dibilang maksimal, saat ini belum. Saya kira pemerintah belum serius untuk ikut melestarikan kesenian tradisional,” ujar pemilik Sanggar/Padepokan Bathoro Katong ini.

Harapan Mbah Heru agar pemerintah memperhatikan kesenian Reog Ponorogo yang kini tersebar tidak hanya di Indonesia tapi juga manca.

Apalagi saat ini, sebut Mbah Heru, para generasi muda mulai tertarik mempelajari kesenian reog, semisal menari, memainkan alat musik, memainkan peran warok, hingga menjadi pembarong.

“Jangan salah, anak-anak jaman sekarang sudah akrab dengan reog. Tugas kita hanya mengarahkan mereka. Sudah saatnya reog bangkit. Pasalnya, generasi muda ini satu-satunya penopang bangkitnya kesenian tradisional,” ucap Mbah Heru bersemangat.

Karena itu Sanggar Bathoro Katong sudah menyiapkan segala macam atribut Reog Ponorogo untuk dipelajari. “Di sini anak-anak bebas berlatih kapanpun. Bahkan setiap minggu kami menyiapkan pelatih yang ahli di bidang reog untuk mengajari mereka. Kami tidak memungut biaya. Justru kami senang anak-anak sudah bersedia datang. Dengan begitu mereka punya minat cukup

Penampilan Reog Ponorogo dari Paguyuban Bathoro Katong 0Surabaya.

besar untuk belajar. Harapan kami anak-anak dapat menjadi regenerasi masa depan bagi kesenian Reog Ponorogo. Inilah kepuasan batin kami,” tutur Mbah Heru.

MASUK KURIKULUM SEKOLAH Para pelestari budaya seni reog tak henti-hentinya memperkenalkan warisan nenek moyang hingga masuk ke semua lini. Salah satu target yang diusung paguyuban PRPI Jawa Timur adalah kesenian reog masuk kurikulum sekolah.

“Ini bagian tradisi dari bangsa yang berkembang pesat di masyarakat. Harapan kami kesenian ini bisa diterima tidak hanya di masyarakat umum tapi juga dunia pendidikan.

Sebab dunia pendidikan sangat berperan besar dalam tumbuh kembang anak. Di sana ada generasi bangsa yang memiliki potensi besar untuk melestarikan kebudayaan,”

Para sesepuh dan pengurus Persatuan Reog Ponorogo Indonesia.

seperti diungkapkan Seswando Dumadi atau akrab disapa Mbah Sis Jangkung.

Sesepuh reog Surabaya mempunyai harapan besar agar kesenian tradisional serupa reog bisa masuk dalam kurikulum sekolah.

“Saya melihat bahasa daerah pernah menjadi bagian dari kurikulum. Kenapa reog tidak bisa. Jika bisa masuk kurikulum sekolah, tentu kami sangat bangga. Kalau pun tidak bisa, minimal dapat dijadikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Minimal kesenian ini bisa dikenalkan pada anak-anak muda. Bayangkan jika sejak dini di sekolah dasar kita melihat anak-anak mempelajari kesenian reog, tentu sebagai orang tua kita patut berbangga,” tegas Mbah Sis. Diakui sesepuh reog Surabaya ini, untuk pembinaan kesenian reog memang harus dimulai sejak dini. Salah satu tempat yang cocok untuk menciptakan sebuah keselarasan, lanjut Mbah Sis, adalah pendidikan.

“Kesenian Reog Ponorogo butuh ‘bapak asuh’, dan itu adalah dunia pendidikan kita.

Karena itu peran pemerintah terutama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sangat kami ditunggu,” sebutnya.

Ditambahkannya, untuk melawan pesatnya perkembangan jaman sehingga kebudayaan tidak punah, peran generasi muda ini cukup vital. Tanpa mereka, kebudayaan bangsa akan hilang tergerus jaman.

“Sangat disayangkan jika warisan leluhur itu hilang.

Untuk membangun kembali tentu susah dan butuh perjuangan. Karenanya pembinaan sejak dini harus dijunjung tinggi oleh semua pihak. Sebuah pembinaan akan berhasil jika memiliki dasar dan karakter yang kuat. Kita sudah lihat bagaimana peran orang-orang seperti Mbah Heru sebagai pelestari, betapa tidak mudahnya melestarikan kesenian

reog bagi anak-anak muda. Karena itu beliau patut kita junjung tinggi. Saya yakin masih banyak orang-orang di luar sana yang akan terketuk hatinya untuk melestarikan kesenian reog. Dan harapan saya pelestari itu datang dari pemerintah selaku pelaksana regulator,” tuturnya.

Dikatakan Mbah Sis, PRPI Jawa Timur sudah memiliki anggota yang tersebar di 24 kabupaten dan kota Jawa Timur. Ke depan PRPI sebagai paguyuban yang berpusat di Surabaya bisa menaungi seluruh paguyuban Reog Ponorogo se-Indonesia.

“Di Surabaya ada 40 paguyuban dengan jumlah pemain berkisaran 200 orang. Itu belum yang tersebar di Jawa Timur dan daerah-daerah lain di Indonesia. Harapan kami dengan banyaknya paguyuban Reog Ponorogo, kami dapat mengajukan ke The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) supaya Reog Ponorogo bisa diakui dunia,” ungkap Mbah Sis. Selama ini reog, imbuhnya, belum diajukan pemerintah ke UNESCO sebagai warisan budaya bangsa. Mbah Sis sendiri belum mengetahui mengapa pemerintah begitu lamban untuk menyelesaikan urusan ini. “Saya melihat pemerintah lamban. Saya tidak tahu alasannya. Karena itu pada gerebek suro nanti, kami akan menggelar rapat besar di Ponorogo untuk membicarakan hal ini. Salah satu program kami adalah mendaftarkan kesenian Reog Ponorogo ke UNESCO. Kedua, kami akan membuat program yang nantinya bisa bermanfaat bagi kepentingan bangsa, di antaranya program ‘BELAJAR REOG SEJAK DINI’.

Besar harapan kami pemerintah pusat dapat memuluskan jalan bagi kesenian Reog Ponorogo masuk ke dunia pendidikan,” pungkasnya. nov

9

BERANDA Edisi 133/ 18 - 24 April 2016

Eko Patrio Sering Muncul di TV Didesak Mundur

Eko Patrio.

KERAP tampil di layar tekevisi, Anggota DPR Eko Patrio diprotes teman satu partainya. Disebutkan, kelakuan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) dinilai membuat malu partai.

Saking seringnya tampil, Eko pun dinilai kerap bolos dan kinerjanya tidak memuaskan. Ada kemungkinan, mantan pelawak ini akan di PAW (Pergantian Antar Waktu).

Seperti diungkapkan oleh poltisi

Dua Bupati Berebut Kursi Ketua DPD Golkar Jatim MUSYAWARAH Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Jawa Timur yang bakal digelar di Surabaya pada Minggu (17/04/2016) nanti disebut-sebut bakal panas. Sebab ada dua kader yang diunggulkan dalam pencalonan ketua baru tersebut. Kedua nama itu yakni Bupati Malang Rendra Kresna dan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko.

Informasi yang ada menyebut salah satu calon yakni Nyono Suharli yang juga Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Jombang telah menggalang kekuatan massa agar bisa menang saat Musda nanti. Sebagian besar ketua DPD II kabupaten/kota di Jatim telah ‘diamankan’ agar mendukung dirinya.

“Semalam ada pertemuan yang dihadiri sebagian besar ketua DPD II PG kabupaten/kota di Hotel Tunjungan Surabaya. Intinya mereka sepakat mendukung Pak Nyono dalam Musda DPD Golkar Jawa Timur,” ungkap seorang sumber di internal Partai Golkar Jatim, Kamis (14/04/2016)., Ia mengatakan pertimbangan utama mendukung Nyono Suharli karena Bupati Jombang itu mengklaim telah mendapat restu dari DPP Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie dan bisa diterima serta merangkul semua pihak.

Sementara, Bupati Jombang Nyono Suharli saat dikonfirmasi mengaku bahwa majunya dirinya sebagai salah satu kandidat Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jatim itu tidak dinyananyana (tidak disangka-sangka).

“Dukungan yang diberikan DPD II kabupaten/ kota itu tidak dinyana-nyana. Karena teman-teman mendukung, maka sebagai kader partai ya saya siap menerima amanah itu,” cetus Nyono., Sebelumnya, Bupati Malang Rendra Kresna juga mengaku siap maju dalam Musda DPD Partai Golkar Provinsi Jatim 2016. Ia menjelaskan sebagian kader SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia), yang notebene pendiri Partai Golkar, menginginkan dirinya maju menjadi calon orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin di Jatim., *”Sebagian ketua DPD II kabupaten/kota di Jatim itu kader SOKSI, jadi saya optimis ikut meramaikan bursa ketua DPD Partai Golkar Jatim kali ini,” tukas Rendra yang juga Ketua Depidar SOKSI Jatim ini.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jatim Hery Sugihono mengungkapkan ada empat calon yang bakal ikut memperebutkan kursi Ketua DPD Partai Golkar Jatim yang baru.

Mereka adalah Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim Gesang Budiarso, Mantan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jatim Gatot Sudjito, Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Jombang Nyono Suharli dan Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Malang Rendra Kresna.

Pelaksanaan Musda akan dilakukan dengan sistem voting dengan jumlah pemilik suara sebanyak 40 suara. Mulai dari DPP sebanyak 1 suara, 38 DPD tingkat II kabupaten/kota masing-masing sebanyak 1 suara dan organisasi sayap Partai Golkar yang punya hak 1 suara. sarifa

Kandidat Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Bupati Malang Rendra Kresna dan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko.

www.lensaindonesia.com

PAN yang juga anggota DPR mengatakan Eko harus memilih apakah bekerja sebagai wakil rakyat atau kembali menjadi artis. “Di tengah kekecewaan rakyat kepada DPR, tentu apa yang dilakukan oleh Eko bikin malu partai. Dia harus memilih, jangan kemudian diambil semua,” kata anggota yang namanya enggan disebutkan.

Anggota ini pun meminta kepada pimpinan partai untuk menegur, jika perlu lakukan PAW. Karena masih banyak kader PAN yang ingin bekerja dan serius mengabdi kepada rakyat. “Harusnya PAW saja, ini jelas bikin citra partai kami jelek,” tandasnya.

Ketua Fraksi PAN Mulfachri Harahap secara tegas akan menegur Eko Patrio yang masih tampil di acara-acara televisi. “Saya sudah ingat-

kan agar dia lebih fokus sebagai anggota DPR. Tapi sepanjang pengetahuan saya Eko rajin mengikuti rapat- rapat di DPR dan di fraksi.

Sepanjang tidak ada aturan yang dilanggar, itu tidak masalah,” Kata Mufachri kepada wartawan di Gedung DPR, Rabu (13/4/2016).

Namun Mulfachri membela kadernya saat ditanya apakah pekerjaannya melanggar etika. Menurutnya, Eko bekerja secara profesional.

“Saya kira Eko tahu batasan yang harus diperhatikan sebagai anggota legislatif di satu sisi dan sebagai artis di lain sisi. sejauh ini masih profesional,” ucap Mulfachri.

Diakuinya, FPAN juga selalu memberikan nasihat dan masukan kepada kadernya yang berasal dari dunia artis agar saat menjadi anggota dewan lebih mengedepankan

tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat.

“Dalam banyak kesempatan kami selalu mengingatkan temanteman FPAN dengan latar belakang artis agar fokus sebagai anggota DPR. Tapi kami paham mereka tidak bisa sepenuhnya meninggalkan dunianya. Kami sudah minta agar profesional,” tandas Mulfachri.

Dihubungi terpisah, Pengamat anggaran dari Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk segera memanggil Eko Patrio. Adapun alasannya, lanjut dia, Eko dianggap telah melecehkan institusi DPR dimana Eko lebih mementingkan tugas di luar DPR. “Segera Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR panggil Eko, dan ambil tindakan yang serius atas or-

ang ini. Ini Eko jadi anggota dewan tidak begitu serius mewakili rakyat, kalau kerja hanya dari tv ke tv hanya untuk menggerogoti citra DPR di publik. Eko ini digaji mahal oleh uang rakyat, tapi kinerja nol,” ucap Uchok saat dikonfirmasi wartawan.

Selain itu, kata dia, Eko Patrio tidak pernah terlihat berkomentar persoalan terkait bangsa dan negara.

“Jangankan kinerja dia, untuk komentar-komentar atas masalah nasional, dan kebangsaan saja, tidak pernah terdengar suaranya. Tapi tampil terus di kuis tv yang tidak ada hubungan dengan Eko sebagai wakil rakyat. Saya sih menyarankan agar Eko mundur saja dari DPR, kalau hobi suka nampang di kuis-kuis tv.

Sebaiknya mundur daripada merusak lembaga DPR, dan fraksi PAN,” tandas uchok. sbh

13 Kebijakan Rizal Ramli Membuka Mata Publik Rizal Ramli telah melakukan sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah, di mana aib penguasa dibuka ke publik.

SEJAK dipercaya Presiden Joko Widodo bergabung di kabinet Kerja sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli sudah mengeluarkan banyak “kepretan” yang membuka mata publik terkait penyelenggaraan kebijakan negara selama ini.

Sampai saat ini, ada 13 langkah strategis yang sudah dikeluarkan Rizal Ramli mulai periode Agustus 2015 hingga Maret 2016. Ke-13 langkah strategis itu semua berada dalam jalur Nawacita sesuai keinginan Presiden Joko Widodo.

Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengakui, “kepretan” Rizal Ramli telah membuka mata publik bahwa ada sisi-sisi lain dari kebijakan pemerintah yang selama ini tertutup.

“Sisi bagus (kepretan Rizal Ramli, Red), kita publik jadi tercerahkan. Walaupun ada sisi yang lain di mana kepretan itu menimbulkan polemik. Tetapi semua itu sah-sah saja,” katanya di Jakarta, Kamis (14/4/ 2016).

Dijelaskan, posisi Rizal Ramli sebagai Menko Maritim sangat membantu Presiden Jokowi untuk mengegolkan program pembangunan yang dicanangkannya. Ada banyak konsep yang ditawarkan Rizal Ramli, yang kemudian diambil oleh Presiden.”Kasus Blok Masela itu adalah konsep Rizal Ramli.

Presiden welcome karena konsep itu untuk mengamankan Presiden Jokowi juga,” katanya.

Selain itu, kata profesor riset dari LIPI tersebut, Menko Rizal Ramli telah melakukan sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah, di mana aib penguasa dibuka ke publik. “Enggak pernah terjadi dalam sejarah, aib penguasa dibuka ke publik.

Hanya seorang Rizal Ramli yang

bisa lakukan dan publik pun tercerahkan,” katanya.

Rizal Ramli ketika terpilih langsung melakukan beberapa gebrakan yang spektakuler.

Pertama, Rizal Ramli langsung menggebrak kebijakan rencana pembelian 30 pesawat Airbus A 350 XWB untuk maskapai Garuda Indonesia. Menko Rizal saat itu menilai pesawat A350 XWB hanya cocok untuk penerbangan internasional jarak jauh. Menko Rizal menyatakan, Garuda punya pengalaman buruk saat pengadaan pesawat berbadan lebar yang dibiayai dari pinjaman Eropa.

Pesawat itu juga melayani penerbangan internasional. Garuda sempat dinilai gagal bayar dan armadanya akan disita, namun langkah tersebut berhasil diselesaikan melalui program restrukturisasi. Berkaitan dengan itu, Menko Rizal meminta Garuda mempertimbangkan ulang pembelian pesawat dan lebih memfokuskan juga memperkuat jalur penerbangan domestik dan regional.

Selanjutnya, kebijakan pembangunan listrik 35.000 Megawatt. Menurut Menko Rizal, setelah melakukan kajian yang matang, diketahui kebutuhan riil listrik pada saat beban puncak sampai 2019 adalah sebesar 74.525 MW. Pembangunan pembangkit listrik ke depan akan diutamakan menggunakan energi terbarukan, yang tidak hanya berasal dari gas atau solar.

Pemerintah juga akan mendorong desentralisasi listrik untuk pembangkit-pembangkit skala kecil, terutama di daerah.

Program ini akan meningkatkan efesiensi listrik, khususnya dari sisi jaringan transmisinya.

Ketiga, kebijakan penurunan Dwelling Time Pelabuhan Tanjung Priok. Perkembangan penurunan Dwelling Time hingga saat ini menunjukkan

Menko Rizal Ramli.

angka yang memuaskan sesuai target awal Presiden Jokowi, dan ditargetkan nantinya dwelling time hanya berlangsung dua hari.

Keempat, kebijakan Pengembangan Branding Pariwisata DKI Jakarta. DKI Jakarta akan dikemas menjadi lima jenis destinasi wisata meliputi business tourism, maritim tourism, culinary tourism, health tourism dan art and culture tourism. Pengembangan wisata maritim akan difokuskan di wilayah Kepulauan Seribu.

Kelima, kebijakan terhadap industri garam nasional. Rakor antara Menko Rizal, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan pada September 2015 membahas pembenahan tata niaga garam di Indonesia.

Pembenahan importasi garam sebelumnya menggunakan sistem kuota, di mana peredaran garam impor hanya dikuasai oleh beberapa importir saja, diubah menjadi sistem tarif

guna membuka peluang persaingan usaha yang lebih kompetitif di antara para importir garam. Penerapan sistem tarif ini lebih menguntungkan bagi pemerintah pada umumnya, maupun petani garam lokal pada khususnya.

Keenam, kebijakan COPC (Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit) untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit kecil. Rencana kerja tahun ini akan membentuk Green Economic Zone yang merupakan wilayah industri hilir sawit yang ramah lingkungan dan akan berlokasi di wilayah Indonesia.

Ketujuh, kebijakan revaluasi aset pada Paket Ekonomi ke VII. Kebijakan paket deregulasi yang ditetapkan pemerintah diperkuat dengan kebijakan revaluasi aset.

Kedelapan, kebijakan terhadap rencana perpanjangan kontrak karya Freeport. Cadangan emas Freeport diperkirakan masih 30 sampai 40 ta-

Jaksa Agung Harus Dicopot PRESIDEN Jokowi diminta tak ragu mencopot HM Prasetyo dari jabatannya sebagai Jaksa Agung buntut terungkapnya kasus suap yang melibatkan jaksa dalam operasi tangkap tangan (OTT) dua pekan terakhir.

“Jokowi tidak perlu ragu untuk mencopot HM Prasetyo dalam paket reshuffle kabinet jilid II. Sosok Jaksa Agung ini lebih gemar berpolitik dibanding menjadi pejabat profesional,” kata Ketua Setara Institute Hendardi, di Jakarta, Kamis (14/4/2016).

Dalam dua pekan terakhir terungkap kasus suap yang melibatkan jaksa yaitu, suap

penanganan kasus PT Brantas Abipraya di Kejati DKI dan kasus suap penanganan perkara korupsi BPJS Kabupaten Subang di Kejati Jabar yang melibatkan jaksa di Kejati Jateng.

Hendardi menilai, kasus-kasus tersebut membuktikan Prasetyo gagal melaksanakan reformasi birokrasi di Kejaksaan. Hal itu juga membuktikan pejabat Kejaksaan masih konservatif, antitransparansi dan cenderung protektif pada korpsnya.

“Jangankan untuk mengawal pencegahan korupsi program pembangunan seperti yang pernah dijanjikan, membereskan praktik korupsi di institu-

sinya saja (Prasetyo) tidak mampu,” kata Hendardi.

Selain itu, Hendardi juga menjadikan penanganan kasus HAM sebagai ukuran mengevaluasi kinerja Prasetyo. Jaksa Agung dianggap berperan menciptakan impunitas dalam perkara pelanggaran HAM berat karena tidak menindaklanjuti penyelidikan Komnas HAM. “Selain kasus korupsi, Jaksa Agung juga menjadi salah satu aktor yang meneguhkan impunitas pelanggaran HAM berat karena tidak pernah menindaklanjuti berbagai temuan penyelidikan Komnas HAM,” ujarnya. sp

Jaksa Agung HM Prasetyo.

hun. Menko Rizal dan Presiden Jokowi menginginkan kenaikan royalti naik hingga 5-7 persen, karena selama ini Freeport hanya membayar 1 persen royalti. Freeport juga harus mau mengurusi limbah. Lalu Freeport harus membangun smelter, dan CSR dari Freeport untuk sekitarnya.

Kesembilan, kebijakan penetapan kilang darat (onshore) Blok Masela. Hal ini diupayakan agar lahir kemakmuran bagi masyarakat Maluku dan sekitarnya karena kilang di darat akan banyak berdampak pada ekonomi setempat dibanding kilang dibangun di laut.

Kesepuluh, kebijakan bebas visa dan penetapan 10 destinasi Wisata Unggulan. Pemerintah memberlakukan kebijakan bebas visa kunjungan terhadap 84 negara di dunia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan turis dari negara-negara yang diberi bebas visa.

Kesebelas, kebijakan pembentukan Badan Otoritas Pariwisata. Sebagai uji coba, pertama penerapan Badan Otoritas Pariwisata di Danau Toba yang ditargetkan menjadi Monaco of Asia. Dengan pembentukan Badan Otoritas Pariwisata ini diharapkan target pendapatan dari sektor pariwisata dapat menjadi US$ 20 juta pada tahun 2019.

Berikutnya, 9 Langkah Kebijakan Pengembangan Destinasi Wisata Danau Toba. Mulai dari perpanjangan Bandara Sibisa yang berjarak 20 Km dari kawasan wisata Danau Toba, pembangunan resor turis, pembangunan Tol Medan-Parapat, hingga penambahan wilayah wisata Danau Toba sebesar 500 hektare, yang akan digunakan untuk eco-tourism.

Ketigabelas, kebijakan Pembentukan Dewan Air Nasional.

Latar belakang rencana pembentukan Dewan ini karena sebagian besar dari 386 Perusahaan Air Minum (PDAM) di Indonesia merugi dan tidak bankable serta tidak mampu menyediakan air minum dengan volume dan kualitas air yang memadai. sua/pem

EDUKES

10

Edisi 133/ 18 - 24 April 2016

Risma Berharap SHS jadi Barometer Nasional PENYELENGGARAAN kegiatan Surabaya Health Season (SHS) 2016 diharapkan bisa menjadi momentum bagi kebangkitan industri kesehatan di Surabaya. Ini karena Surabaya memiliki potensi besar untuk bisa menjadi barometer kesehatan di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur.

Harapan tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ketika membuka kegiatan SHS 2016 di Taman Bungkul Surabaya, Minggu (10/4/2016).

Hadir dalam launching SHS 2016 tersebut, Konjen Jepang di Surabaya, direktur rumah sakit se-Surabaya, kepala Puskemas, kepala laboratorium dan klinik, juga jajaran Satuan Kepala Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Surabaya plus tenaga kesehatan. Serta warga yang ikut menyimak acara ini di sela mengikuti Car Free Day (CFD) di area Taman Bungkul.

Menurut Wali kota Tri Rismaharini, sekarang ini, kesehatan sudah layak disebut sebagai industri kesehatan. Ini karena dalam kesehatan, bukan hanya tentang pelayanan tetapi juga melekat di dalamnya fasilitas kesehatan, termasuk juga sumber daya manusianya.

Nah, menyikapi persaingan dunia kesehatan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Wali Kota menekankan bahwa salah satu syarat untuk bisa menjadi pemenang di kota sendiri adalah dengan memberikan pela-

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (berjilbab) bersama dirut RS di Surabaya meneken tombol dimulainya Surabaya Health Season.

yanan terbaik. Sebab, bila pasien mendapatkan pelayanan terbaik, mereka akan berpikir dua kali untuk berobat ke luar negeri karena di dalam negeri kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan juga optimal.

“Berikan pelayanan terbaik.

Berikan senyuman yang ramah.

Berikan fasilitas kesehatan yang terbaik. Tanpa membedakan siapa pasiennya. Itu yang akan menen-

FHK21 Tolak Guru Sertifikasi Berbiaya Sendiri RENCANA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar guru-guru yang diangkat setelah tahun 2006 melaksanakan sertifikasi sendiri, mendapat sorotan dari forum guru honorer kategori dua indonesia (FHK2I).

Pasalnya dengan biaya sendiri, hal itu telah menganiaya keberadaan guru yang benar-benar berjuang untuk pendidikan, Sabtu (09/04/2016).

Menurut Ipung Kurniawan, Kordinator FHK2I Jombang, Sabtu (9/4/2016) menuturkan, dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 82 Ayat (2) sangat jelas bahwa paling lambat sepuluh tahun sejak undang-undang itu disahkan (tahun 2005) guru-guru harus sudah S1/D4 dan bersertifikat pendidik.

Ia menjelaskan dalam UU itu juga dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi dan sertifikat pendidik, untuk guru dalam jabatan. Guru dalam jabatan menurut Pasal 1 Ayat (9) dinyatakan guru yang sudah mengajar. Artinya, guru yang sudah mengajar biaya sertifikatnya ditanggung pemerintah dan pemerintah daerah.

“Siapa saja guru dalam jabatan itu yang bisa disertifikat, yaitu guru tetap. Dalam Pasal 1 Ayat (8) guru tetap itu guru yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan penyelenggara pendidikan, dan satuan pendidikan yang telah bekerja minimal 2 tahun,” tambahnya.

Jadi semua guru dalam jabatan dan guru tetap harusnya telah disertifikasi paling lambat tahun 2015 dan setah itu pemerintah hanya mengangkat guru yg telah S1 dan bersertifikat pendidik, tentu kalau mampu, sebab pendidikan profesi guru juga tidak jelas keberadaannya.

“Bahkan, mestinya setelah UU tersebut disahkan, pemerintah hanya mengangkat guru yg telah S1/D4 dan bersertifikat pendidik, karena pemerintah juga tdk mampu menyediakan guru yang memenuhi syarat itu, maka yang diangkat adalah yang ada saat itu,” tandasnya.

Karena itu mestinya semua guru dalam jabatan yang ada hingga sekarang harus disertifikasi dengan cara yang relatif sama dengan biaya dari pemerintah. “Saya ingin menagih janji Mendikbud, katanya akan menyayangi dan memuliakan guru. Mendikbud harus menghentikan gagasannya yang aneh dan melanggar UU Guru dan Dosen obi itu,” terangnya.

tukan orang akan bertahan (tetap berobat disitu) atau lari. Dan itu menjadi penting karena mereka akan menyebarkan informasi ke keluarga, saudara dan temantemannya,” ujar Wali Kota.

Disampaikan wali kota, rumah sakit di Surabaya memiliki potensi luar biasa dalam industri kesehatan yang bisa dikembangkan.

Tidak hanya berupa rumah sakit yang memiliki gedung-gedung

megah dan peralatan medis yang lengkap dan canggih. Tetapi, rumah sakit di Surabaya juga memiliki dokter-dokter berkualitas.

“Hanya saja, kita belum pandai menjualnya. Padahal saya tahu ada dokter-dokter terampil yang bisa menjadi daya tarik pasien untuk datang berobat di Surabaya,” sambung Wali Kota yang semasa SMP pernah jadi atlet atletik ini.

Karenanya, wali kota perem-

puan pertama di Kota Surabaya ini mengimbau para direktur utama (Dirut) rumah sakit di Surabaya untuk mengecek ulang potensi nya masing-masing. Menurut wali kota, bila mau bersaing, setiap rumah sakit harus efisien termasuk pelayanannya.

“Semua Dirut rumah sakit, tolong dicek kelebihan rumah sakitnya. Kelebihan bukan hanya gedung yang bagus. Tetapi, potensi

sebenarnya adalah sumber daya manusianya. SDM nya harus diexplore lagi karena potensi Surabaya itu di situ,” sambung wali kota.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan, gelaran SHS yang digelar selama April 2016, merupakan upaya promosi kesehatan untuk menjadikan Surabaya sebagai destinasi wisata kesehatan. Kegiatan tahunan ini juga menjadi bagian dari rangkaian acara untuk menyemarakkan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-723 pada 31 Mei nanti. Selama SHS, semua rumah sakit di Surabaya memberikan harga spesial (diskon) pelayanan kesehatan hingga 15 persen.

Seremonial pembukaan SHS 2016 dimeriahkan oleh parade karnaval yang diikuti perwakilan 61 rumah sakit dan Puskesmas se-Surabaya. Masing-masing perwakilan rumah sakit dan Puskemas menampilkan keunggulan masing-masing rumah sakit dengan balutan pakaian unik.

Selain karnaval, juga ada pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan gula darah juga donor darah di area Taman Bungkul. Warga terlihat antusias memanfaatkan layanan gratis tersebut. “Senang bisa cek gula darah gratis. Mudahanmudahan Pemkot Surabaya sering mengadakan acara seperti ini,” ujar Nur Hasanah (52), warga wan Jalan Dinoyo.

Menjawab Kurangnya Kebutuhan Dokter di Beberapa Daerah

UM Surabaya Kini Punya Fakultas Kedokteran Fakultas Kedokteran yang dimiliki UM Muhammadiyah Surabaya diharapkan dapat menjawab kurangnya kebutuhan dokter di beberapa daerah.

UNIVERSITAS Muhammadiyah Surabaya membuka pendaftaran perdana Fakultas Kedokteran (FK) untuk tahun ajaran baru 2016. Pertama kali dibuka fakultas Kedokteran tersebut diserbu calon mahasiswa.

“Yang sudah indent 120 orang, ini kemungkinan terus bertambah,” ungkap Dr. dr. Sukadiono, MM Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya di sela Grand Launching FK, Kamis (14/4/2016).

Menurut Sukadiono, saat ini perguruan tinggi yang dipimpinnya masih menerima pendaftaran sampai batas waktu 26 April 2016. Setelah pendaftaran usai, maka akan diteruskan dengan test untuk mengetahui kemampuan calon mahasiswa.

“Insya Allah gelombang

Peresmian FK UM Surabaya.

pertama di tutup 26 April 2016, karena pada tanggal 27 April nya test,” katanya.

Rektor Universitas Pertama Um surabaya ini mengatakan, saat ini perguruan tinggi yang dipimpinnya tersebut masih menerima pendaftaran untuk gelombang pertama sampai 17 April 2016, setelah itu dilanjutkan dengan ujian pada 24 April 2016.

Fakultas Kedokteran yang dimiliki UM Muhammadiyah

Surabaya diharapkan dapat menjawab kurangnya kebutuhan dokter dibeberapa daerah. Dalam hal fasilitas FK UM juga mengaku siap mengingat dalam pendidikan bidang kesehatan bukan hal yang baru.

“Rumah sakit pendidikan kami adalah milik sendiri, milik Muhammadiyah, selain itu kami memiliki 28 rumah sakit afiliasi da satelit yang tersebar di Jatim, dan ini yang belum banyak dimiliki FK

lain,” ujarnya.

Diakui oleh Sukadiono Fakultas Kedoteran UM sempat terkendala aturan pemerintah yang menghentikan untuk sementara (moratorium) pendirian fakultas kesehatan.

Berbekal perjuangan dan penantian panjang akhirnya Program Studi Pendidikan dokter terjawab dengan keluarnya izin operasional.

Dalam grand launching

yang dilakukan juga dihadiri mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin. Ketua PWM Jatim Dr Saad Ibrahim dan para Wakil Ketua PWM Jatim.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan seremonial penandatanganan prasasti pembukaan FK yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Lincolin Asyad, M.Sc, P.hD Ketua Dikti Litbang PP Muham dp madiyah.

Perguruan Tinggi Dituntut Kembangkan Riset untuk Pembangunan Daerah KUALITAS Sumber Daya Manusia (SDM) meningkatkan daya saing sebuah negara. Kualitas tersebut salah satunya berasal dari tingginya jenjang pendidikan, dan bentuk semangat sistem inovasi nasional.

Dalam upaya peningkatan SDM tersebut Dirjen Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristek-dikti) Perguruan Tinggi se Jawa Timur wilayah Kopertis VII memberikan motivasi peningkatan kemampuan SDM dan Iptek (ilmu pengetahuan dan www.lensaindonesia.com

teknologi) untuk mendukung pembangunan daerah dalam MEA (masyarakat ekonomi asia) di kampus Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, Jawa Timur.

Rektor Universitas Darul Ulum, Dr HM Mudjib Mustain mengatakan dalam upaya peningkatan kualitas SDM perguruan tinggi dalam pengabdiannya kepada masyarakat.

Agar nanti bisa berdaya saing dengan bangsa lain, masyarakat dibekali dengan peningkatan kualitas dan efektivitas riset, dan teknologi yang akan menjadi landasan pen-

ting bagi tercapainya peningkatan daya saing bangsa.

“Pendidikan dan pelatihan adalah elemen utama untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Bahwa Negara-negara yang maju peradabannya dan memiliki daya saing tinggi umumnya adalah Negara-negara yang memiliki perguruan tinggi yang mampu mengajak mahasiswanya melakukan produktifitas dan riset,” jelasnya, Sabtu (9/4/2016).

Sementara itu DR Hari Subagio MT, Kasubdit Riset Dasar menga-

takan masyarakat harus terus meningkatkan kualitas SDM. Hal itu sangat penting untuk pengembangan riset khususnya, dengan memunculkan orang yang suka menulis dan melakukan penelitian terhadap ilmu pengetahuan.

“Apalagi, untuk memunculkan ide baru tentang pengembangan produktifitas ekonomi. Sebagai upaya peningkatan SDM, untuk pembangunan daerah dan berdaya saing dengan bangsa lain dalam masyarakat ekonomi asia,” pung obi kasnya.

Dirjen Kemristek dikti dialog pengembengan SDM di kampus Undar.

MADIUN

11

Edisi 133/ 18 - 24 April 2016

Walikota Madiun Himbau Wartawan Bikin Berita Berimbang PEMBERITAAN yang berimbang dan tidak menyudutkan serta sesuai fakta agar masyarakat yang membaca tidak menjustice (menghakimi) seseorang hanya berdasarkan sebuah berita.

Demikian harapan Walikota Madiun Bambang Irianto kepada para wartawan saat jumpa pers dengan insan media di ballroom Hotel Sun City Kota Madiun,

Jum’at (15/4/2016).

“Pers harus berimbang. Jika baik katakan baik, jika jelek katakan jelek. Asal jangan berita yang menyudutkan, nanti jadi omongan publik,” kata Walikota Madiun, Bambang Irianto.

Menyinggung tentang pemberitaan di media massa menyangkut statemen direktur PT Aneka Jasa Pembangunan, Hedi

Tim BPK Propinsi Jawa Timur memeriksa bangunan fisik gedung DPRD kota Madiun dengan di dampingi tim ITS dan perwakilan PT AJP.

Karnomo, yang siap menjadi justice collaborator (pelaku pidana tertentu yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi di persidangan) dan siap masuk penjara dalam pusaran proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun, menurutnya, jika ada anak buahnya yang terlibat, akan ‘disikat’ sendiri.

“Kalau ada anak buah saya yang

terlibat (masalah proyek gedung DPRD), saya sikat sendiri. Siapapun dia orangnya,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, direktur PT AJB, Edi Karnomo, selaku kontraktor proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun dengan anggaran Rp 29,3 milyar, siap buka-bukaan dalam kasus proyek tersebut. Alasannnya, karena sebenarnya yang

Walikota Madiun Bambang Irianto saat jumpa pers.

Madiun Segera Punya Perda Pendidikan Berbasis Agama

BPK Audit Pembangunan Gedung DPRD Kota Madiun BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) Propinsi Jawa Timur akhirnya mengaudit pelaksanaan proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun senilai Rp 29,3 miliar di Jalan Taman Praja Kota Madiun.

Pertemuan yang berlangsung di gedung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Madiun itu dihadiri oleh Sekwan DPRD Kota Madiun, Agus Sugijanto yang juga sebagai Pengguna Anggaran (PA). Selain itu tampak pula perwakilan dari PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) juga turut serta diundang.

Setelah pertemuan di gedung BPKAD, BPK juga turun ke lapangan untuk melihat dari dekat hasil pekerjaan pembangunan gedung DPRD kota Madiun di jalan Taman Praja kota Madiun.

Sementara itu perwakilan PT AJP H.Rudi Prayitno menjelaskan bahwa PT AJP diundang oleh sekwan untuk klarifikasi pemeriksaan pembangunan fisik gedung DPRD kota Madiun.

“Jadi kehadiran kami disini atas undangan dari sekwan tertanggal 8 April kemarin yang meminta kami hadir guna klarifikasi dilanjutkan kembali pemeriksaan fisik gedung DPRD kota Madiun,” Jelas Rudi Prayitno kepada Lensa Indonesia, Rabu (13/4/2016).

Sementara itu, tim BPK yang berjumlah 6 orang tersebut sepakat untuk tidak berbicara kepada media. Namun informasi yang didapat Lensa Indonesia, kedatangan BPK kali ini adalah untuk mengklarifikasi aliran dana yang masuk ke PT AJP apakah sudah sesuai dengan aplikasi proyek di lapangan. Tim BPK pun dibantu oleh pihak Institut Teknologi Surabaya (ITS) untuk mengecek dari volume pekerjaan baik kuantitas maupun kualitas.

Sekedar diketahui, proyek pembangunan gedung DPRD kota senilai 29,3 miliar ini tidak bisa selesai sesuai jadwal dan meninggalkan banyak polemik. Kabar terakhir PT AJP selaku rekanan proyek Gedung DPRD Kota Madiun melakukan upaya gugatan kepada Sekwan DPRD Kota Madiun Cq. Gubernur Jawa Timur, Cq. Walikota Kota Madiun dan PT Parigraha Consultant.

Upaya gugatan ini ditempuh PT AJP lantaran tidak terima diputus kontrak sepihak oleh Pemkot Madiun dalam pembangunan gedung DPRD yang berada di jalan Taman Praja, Kota Madiun. dhimaz_adi

terjadi, nama perusahaannya hanya dipinjam oleh oknum dari PT Parigraha Consultant untuk mengerjakan proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun.

Namun setelah terjadi masalah, PT AJP yang disudutkan. Bahkan kini telah diblacklist oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). dhimaz_adi

Ketua Pansus I, Rudy Triswahono.

Raperda pendidikan yang berorientasi pada pendidikan karakter berbasis agama ini bertujuan mencetak akhlak anak didik.

SETELAH melalui serangkaian pembahasan secara maraton Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten

Madiun akhirnya menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Kabupaten Madiun tentang

sistem penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Madiun.

Draf Raperda yang telah diajukan sejak awal Maret tersebut singkronisasi dengan eksekutif, Rabu (13/4/2016).

“Singkronisasi cuma merefresh apa yang telah diperbaiki, menempatkan pasal di posisinya yang benar sehingga urutannya sistematis.”

Terang Ketua Pansus I, Rudy Triswahono.

Menurut Rudy, singkronisasi yang dilakukan Pansus dengan eksekutif adalah untuk menempatkan sejumlah posisi pasal yang dalam pembahasannya telah dilakukan mulai pembahasan di tingkat Pansus, maupun pembahasan melalui konsultasi di tingkat pusat.

Rudy juga menambahkan bahwa Raperda sistem pendidikan yang saat ini telah selesai pembahasannya memiliki tambahan muatan lokal. Ini menjadi perhatian kalangan dewan di mana selain kegiatan lingkungan hidup, bahasa

jawa, dan kepramukaan, kegiatan ekstrakulikuler sekolah pada Perda yang baru ini juga mewajibkan sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diwajibkan mengadakan ekstrakulikuler wajib berbasis agama, yaitu ektrakulikuler baca tulis dan pemahaman kitab suci.

Ekstrakulikuler ini dinilai sangat menjadi perhatian karena sampai saat ini pembelajaran basis agama belum memiliki standart yang jelas. Terbukti dari data yang ada, pembelajaran agama dinilai masih jauh dari harapan. Sebagai contoh, siswa yang beragama muslim saat ini masih banyak yang belum mampu menulis dan membaca Alquran meski mereka telah tamat SMP. “Yang sangat menjadi perhatian adalah baca tulis dan pemahaman kitab suci itu, dari data yang kita punya siswa yang Muslim itu kemampuan baca tulis Alquran nya masih jauh dari harapan,

sampai tamat SMP saja masih banyak yang belum bisa. Di agama yang lain kita juga tidak tahu standart kompetensi detailnya seperti apa, tapi kondisinya sama,” pungkas Rudy.

Raperda tentang sistem pendidikan di Kabupaten Madiun ini sesuai jadwal akan disampaikan dalam rapat paripurna yang akan digelar pada tanggal 19 April, dan kemudian akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi, dan akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2017 mendatang.

Pansus I DPRD Kabupaten Madiun berharap, dengan diterapkannya Raperda pendidikan yang berorientasi pada pendidikan karakter berbasis agama ini dapat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan sistem pendidikan di Kabupaten Madiun, dan dapat mencetak anak didik yang memiliki akhlak berlandaskan agama. dhimaz_adi

Kesbang Sosialisasi Bahaya Narkoba Lewat FPK DEWAN menantang Pemkab Madiun untuk bersama sama menggelar tes urine.

Dasar tantangan tersebut melihat banyaknya kasus penyalahgunaan dan penggunaan narkoba di masyarakat yang kian mengkhawartikan.

“Harus ada pembuktian secara jelas melalui tes urine baik untuk kalangan PNS maupun dewan,” jelas Sunarto Probo Widakdo, anggota komisi D DPRD Kabupaten Madiun, dalam Pemantapan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Madiun, Senen (11/4/2016) lalu.

Pemikiran politisi partai

Kebangkitan Bangsa tersebut disambut positif Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Kabupaten Madiun.

“Ajakan untuk menggelar tes urine itu sangat tepat sekali. Karena sekarang ini memang saatnya untuk bersih bersih lingkungan dari pengaruh narkoba. Beberapa daerah bahkan sudah memulainya, baik di level pemerintahan maupun unsur TNI dan Polri,” ujar Agus Budi Wahyono, Kepala Bakesbangpoldagri Kabupaten Madiun.

Pejabat bertubuh subur ini mengatakan dirinya yakin

Sosialisasi Pemantapan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Madiun.

melalui forum yang dihadiri elemen forum pembauran kebangsaan (FPK), Dharma

Wanita, Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK), perangkat dan kades ini mampu

membendung peredaran narkoba agar tidak semakin meluas di kalangan masyarakat.

Turut hadir pula ketua TP PKK Kabupaten Madiun, Sri Purwanti Muhtarom.

“Memang forum ini digelar untuk bersama sama memerangi narkoba. Karena sekarang ini narkoba menjadi musuh terbesar negara. Jadi setiap perwakilan forum ini bakal meneruskan informasi dalam membentengi penyebaran narkoba di wilayahnya masing masing. Jangan sampai narkoba meluas sampai ke desa-desa,” pungkasnya. dhimaz_adi

Korem 081/DSJ Adakan Gerakan Nasional Indonesia Bersih

Anggota Korem 081DSJ menggelar GNIB di Pasar Sleko.

MENINDAKLANJUTI program pemerintah “Gerakan Indonesia Bersih, Asri, Indah (Berseri)” anggota Korem 081/DSJ yang dipimpin Pasi Bin Wanwil Mayor Inf Eko Wardoyo bersama masyarakat membersihkan Pasar Sleko Kota Madiun, Jumat (15/4/2016).

Gerakan Nasional Indonesia Bersih (GNIB) ini, mengemban visi bersama segenap masyarakat, menjadikan indonesia bersih, asri dan indah, terutama Kota Madiun dengan komponen masyarakat.

Tujuannya adalah memotivasi dan memberikan dorongan kepada masyarakat Madiun agar semakin peduli dalam menyehatkan lingkungannya, melalui berbagai upaya bersama dan tindakan nyata dengan sasaran.

Lokasinya mencakup seluruh fasilitas publik, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana instansi milik pemerintah, sarana infrastruktur, sarana milik swasta

dan masyarakat yang harus bersih.

“Lingkungan yang bersih tanpa sampah enak dilihat. Karena itu harus diciptakan sendiri supaya dapat alam hijau yang teduh dan lestari. Bersih bisa menciptakan keindahan, kesehatan, dan kenyamanan,” paparnya Eko Wardoyo.

Kali ini sasaran yang dipilih adalah Pasar Sleko yang merupakan pusat pasar tradisional yang terletak di tengah kota Madiun.

Harapannya pasar ini akan menjadi bersih dan indah sehingga menjadi tempat berbelanja yang nyaman bagi masyarakat Kota Madiun.

“Melalui Gerakan Nasional Indonesia Bersih, kita wujudkan lingkungan kota Madiun yang bersih, sehat dan indah dalam rangka mendukung program budaya bersih yang berkelanjutan guna terciptanya lingkungan masyarakat yang sehat dan nyaman,” tutupnya. dhimaz www.lensaindonesia.com

12

KEDIRI Edisi 133/ 18 - 24 April 2016

Sampah Sisa Proyek Gorong-gorong Rekanan DPU Sumbat Saluran Air

Jembatan sungai Bruno yang ambrol.

DKP Kediri Temukan Sampah Triplek dan Bambu 10 Truk Hanya sebulan saja, DKP Kota Kediri menemukan tumpukan sampah berupa bamboo dan triplek sebanyak 10 truk.

Sampah-sampah itu diduga bekas sisa proyek gorong-gorong rekanan Dinas PU.

Jembatan Penghubung Dua Kecamatan Ambrol, Polisi Ancam Periksa Pemkab Kediri JEMBATAN sungai Bruno yang ada di Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri ambrol tergerus arus sungai yang intensitasnya tinggi saat hujan lebat beberapa hari lalu. Ironisnya jembatan tersebut adalah bangunan baru dan masih berumur 5 tahun dibangun.

Akibat ambrolnya jembatan tersebut menjadikan aktivitas warga terganggu, dan warga pun harus memutar sejauh puluhan kilometer bila ingin menyebrang sungai bruno.

“Memang jembatan ini penghubung antara warga yang tinggal di Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo dan sekarang harus memutar puluhan kilometer untuk ke kecamatan sebelah,” kata Maki warga sekitar jembatan saat ditemui di lokasi ambrolnya jembatan.

Kejadian ambrolnya jembatan terjadi pada Rabu (13/4/2016) malam sekitar pukul 23.00.

Beruntung tak ada korban jiwa.

Dari hasil pantauan BPBD, ambrolnya jembatan dikarenakan bangunan atau pondasi jembatan tergerus arus sungai. “Kami melihat ambrolnya jembatan karena tergerus arus sungai yang intensitas airnya tinggi disaat hujan lebat kemarin,” kata Heri Wahyu Plt. Ketua BPBD Kabupaten Kediri saat dihubungi melalui telepon selulernya, Kamis (14/ 4/2016).

Lebih lanjut Heri menjelaskan jika kejadian ambrolnya jembatan tak memakan korban jiwa, karena beberapa hari lalu pemerintah telah menutup jembatan tersebut agar tak dilewati karena rusak. “Kita sudah menutup jembatan beberapa hari lalu agar tak ada korban di saat terjadi bencana,” kata Heri.

Heri menambahkan jika umur bangunan jembatan memang belum terlalu lama dan masih lima tahun. “Dari informasi yang saya dapat bangunan jembatan masih berumur lima tahunan,” tandasnya.

Terpisah, AKBP Bambang Baiin Kapolresta Kediri, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya mengatakan, jika pihak Polres akan menanyakan pada pihak Pemda Kabupaten Kediri terkait dengan ambrolnya jembatan.

“Kita akan menanyakan pihak pemerintah apa penyebab terjadinya jembatan ambrol tersebut, pasalnya satu tahun yang lalu baru diperbaiki,” kata Bambang melalui telepon selulernya.

Bambang juga menambahkan jika memberikan kesempatan pada pihak pemerintah agar memperbaiki jembatan ambrol tersebut dengan batas waktu 60 hari. “Perlu ditindak lanjuti. Kita akan bicara dengan Pemkab terkait rubuhnya jembatan ini. Kita akan berikan kesempatan Pemkab untuk memperbaikinyadalam waktu 60 hari bila tidak kita akan proses hukum,” ancam Bambang.

Untuk diketahui jembatann ini ambrol setelah pondasinya tak mampu menahan gerusan air sungai bruno yang meluap. Amblasnya jembatan sepanjang 25 meter ini memutus jalur penghubung Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo. Tidak hanya itu jalan alternatif Kabupaten Kediri dan Tulungagung juga terputus. Aktivitas warga terganggu.

Terakhir jembatan tersebut diperbaiki setahun yang lalu setelah pondasi jembatan sempat tergerus.

Kini warga berharap pemerintah segera membangun jembatan kembali karena meski jembatan ini tergolong kecil. Namun putusnya akses jalan tersebut cukup mengganggu aktifitas warga seperti untuk menjual hasil sawahnya para siswa pergi andik kartika kesekolah dan aktivitas lainnya.

DKP Kota Kediri membersihkan sampah sisa proyek rekanan DPU yang menyumbat saluran air.

Tabung Kompresor Meledak Hantam Tiga Pengendara Motor KOMPRESOR tambal ban milik Sunardi (45) warga yang ada di Jalan Panjaitan Selatan RS Baptis tepatnya depan asrama STIKES Kota Kediri meledak dan hantam tiga pengendara saat melintas, Rabu (13/4/2016) sekitar pukul 10.00 wib Dari keterangan warga setempat yang juga penjual es depan tambal ban mengatakan, jika saat kejadian dirinya akan menyebrang dan me-

ngetahui ada sepeda motor yang sedang menambah angin ban motornya.

“Setahu saya tiba tiba meletus dan tabung kompresor terlempar sekitar lima meter ke arah timur,” kata Ruli tetangga pemilik tambal ban.

Lebih lanjut Ruli menjelaskan jika lemparan tabung kompresor sempat mengenai tiga pengendara motor yang lewat dan satu yang parah. “Saya lihat satu yang

DINAS Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri menemukan puluhan truk sampah bekas proyek gorong gorong yang tak dibersihkan oleh pelaksana proyek gorong gorong, rekanan dari Dinas PU (DPU) Kota kediri.

Sampah yang ada di dalam saluran air terdiri bambu dan juga triplek. “Mungkin itu adalah begesting bekas penyangga cor yang tak diambil oleh rekanan dan juga triplek sisa cor,” kata Endang Kartika saat ditemui di ruanganya, Rabu (13/4/2016).

Dan hal tersebut diketahui saat pihak DKP melakukan survei di lapangan dan melihat masih banyak daerah yang banjir. “Kita bisa mengatakan kalau itu bekas beges-

parah yang menaiki motor,” jelas Ruli.

Dan dua pengendara juga terkena lemparan tabung kompresor namun tidak begitu parah dan hanya motornya yang rusak.

Sementara itu hasil sementara kepolisian mengindikasikan jika tabung kelebihan isi angin. “Kami belum bisa memastikan penyebab terjadinya ledakan dan indikasi kami tabung kelebihan angin dan las tabung kurang kuat, hasil sementara kami itu,” kata Kapolsek Pesantren Kompol Sucipto.

Saat ini pemilik kompresor sudah diamankan di Polsek Pesantren Kota Kediri beserta barang bukti tiga sepeda motor milik korban.

Data korban diantaranya

ting karena banyak saluran yang tersumbat bambu dan triplek,” imbuh Endang.

Lebih lanjut Endang menjelaskan penemuan sampah sisa proyek gorong gorong terjadi di beberapa titik diantaranya Jalan Agus Salim, Jalan Dhoho. Jalan Kilisuci dan Jalan Patimura. “Itu belum semua kita cek . Bahkan di Jalan Kilisuci petugas DKP menemukan tiga truk sampah bambu dan triplek. Benar benar kurang profesional rekanan yang mengerjakan,” keluh Endang.

DKP mengatakan, kejadian tersebut dipantau dari bulan Maret hingga April 2016.

“Bayangkan mas satu bulan aja sampah di dalam saluran air semua sama yaitu bambu

dan juga triplek, masak orang membuang sampah sama semua,” terangnya.

Terpisah, Kasenan Kepala DPU Kota Kediri menyangkal dengan kejadian tersebut, Rabu (13/4) saat ditemui di kantornya Lebih lanjut Kasenan menjelaskan jika pembersihan memang belum selesai dan keburu hujan. “Kita memang belum membersihkan namun keburu hujan dan akhirnya menyumbat,” kata Kasenan.

Kasenan juga menyangkal jika sampah begesting yang dibersihkan oleh DKP sebanyak 10 truk. “Saya rasa tidak sampai segitu,” tambah Kasenan.

Namun Kasenan juga berterimakasih dengan DKP Karena mau membersihkan sisa sampah proyek yaitu bambu dan dan triplek tersebut.

Dia juga mengakui jika pengerjaan gorong gorong memakai masterplan tahun 2003 karena tak ada gambar lagi. “Memang masterplanya 2003 dan gambar tersebut masih layak,” pungkas Kasen andik kartika an.

Tabung kompresor yang meledak dan menghantam motor.

adalah Eni yulianti (45) warga Kelurahan Bajarmlati, Kecamatan Mojoroto. Agus Pudana (46) warga Kelurahan Betet Kecamatan Kota, mengalami luka parah yaitu kaki patah.

Dan terakhir mengalami luka

di kepala adalah Elok Halimah (17) warga Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri. “Ketiga korban saat ini tergolek di rumah sakit Baptis,” pungkas andik kartika Sucipto.

Panpel Raup Ratusan Juta dari Pertandingan Legenda Persik PANITIA pelaksana pertandingan Legenda Pesik versus Madura United mendulang keuntungan ratusan juta rupiah. Dalam pertandingan persahabatan yang digelar Minggu (10/4/2016) itu, MU mengalahkan Legenda Persik dengan skor 2:1.

Demi mengobati rasa kangen Persikmania rela merogoh kocek Rp35 ribu untuk membeli tiket pertandingan. To-

tal tiket terjual sebanyak 10.

428 lembar. Total keuntungan adalah Rp364.980.000. “Kita tinggal hitung saja,” kata Alfan, panpel bagian tiketing.

Sementara itu, menurut Wali Kota Abdulalah Abu Bakar mengatakan hasil dari penjualan tiketing tentunya akan digunakan untuk membayar tunggakan yang saat ini dialami oleh manajemen lama.

“Hasil dari penjualan tiket

itulah yang nanti akan dibuat menyelesaikan segala tunggakan yang dialami manajemen Persik Kediri,” ungkapnya.

Terpisah Abdulah Abu Bakar Walikota Kediri mengatakan jika pertandingan persahabatan tersebut cukup bagus. “Kita semua merasa puas dan terhibur dengan permainan mereka karena mampu menyedot Persikmania,” andik_kartika kata Abu.

Wali Kota Abdulalah Abu Bakar saat jumpa pers.

Kediri Waterpark, Wisata Keluarga yang Asyik dan Seru

Kediri Waterpark, Kediri, Jawa Timur.

www.lensaindonesia.com

KEDIRI yang terkenal dengan oleh-oleh khasnya tahu kuning juga menyimpan beragam tempat wisata menarik. Tak hanya wisata alamnya saja yang terkenal, tapi juga tempat wisata keluarga yang seru dan menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Kediri Waterpark Family Adventure, yang berlamatkan di Jalan Raya Pagung, Desa Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.

Kediri Waterpark ini merupakan wahana wisata air terbesar di Jawa Timur.

Menariknya lagi, Kediri Waterpark memiliki water slide terpanjang di Asia dengan panjang water slide 206 meter di ketinggian 350 meter dibawah permukaan

laut. Letaknya yang berada di lereng kaki Gunung Wilis, menjadikannya semakin lengkap dengan menawarkan keindahan alam pegunungan.

Kediri Waterpark dilengkapi berbagai permainan yang menarik diantaranya adalah water slide, kolam arus, kolam anak, jembatan koi, kolam tsunami, kolam kaki, kolam plaza, colosseum, wall climbing, tower slide, bianglala, racer slide, boomerang slide, kolam umum, kolam sekoci, go-kart, kora-kora, swing extreme, sepeda udara, slingshot, spaceball, dan lainnya.

Waterpark di Kediri ini juga dilengkapi dengan monorail untuk menikmati pemandangan Kota Kediri diwaktu malam

hari serta gondola (kereta gantung) yang menghubungkan dua bukit untuk mencapai waterslide. Bagaimana? Sangat menarik kan?.

Untuk kenyamanan pengunjung, Kediri Waterpark dilengkapi fasilitas penginapan hotel yang dekat dengan tempat wisata lain sekitar Waterpark seperti Desa Wisata Joho, Sumber Podang, Pohsarang dan Kawasan Wisata Besuki – Dolo.

Kediri Waterpark buka setiap hari mulai jam 10 pagi hingga jam 9 malam.

Untuk harga tiket masuknya sangat terjangkau yaitu Rp 50.000 untuk hari senin-jum’at dan Rp 70.000 untuk hari

sabtu-minggu.

LINGKAR SELATAN

13

Edisi 133/ 18 - 24 April 2016

DINAS PETERNAKAN AKUI SULIT TINDAK PEMOTONGAN ILEGAL

Daging Sapi Gelonggong Beredar Luas di Nganjuk Puluhan rumah pemotongan diduga kuat masih menjalankan aktifitas menggelonggong sapi. Peredaran daging gelonggongan telah menyebar di berbagai pasar di Nganjuk.

DINAS Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Nganjuk, mengaku sulit menindak peternak yang menggelonggong sapi, sebelum dijual dagingnya.

Sebab, peternak tersebut tidak tercatat di Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Pemotongan Hewan (UPTD-

RPH) alias ilegal. Meski demikian, pemantau rumah pemotongan ilegal disaranakan tetap memantau aktifitasnya.

Hampir setiap bulan sekali, pemantau mengamati satu persatu rumah pemotongan hewan ilegal yang jarak antara RPH dengan radius sekitar lima kilometer.

Sekitar puluhan rumah pemotongan yang diduga kuat masih menjalankan aktifitas menggelonggong sapi.

“Setelah dirazia, rumah pemotongan hewan ini tutup,” kata Kadisnakan Nganjuk, Drh Budi Sutjahyono SH ketika dihubungi wartawan, Jumat (15/04/2016).

Ketika ditanya data pasti rumah pemotongan ilegal, Agus mengaku tidak memilikinya. Sebab, peternak yang menggunakan jasa rumah pemotongan ilegal tidak tercacat di UPTD RPH, Budi sendiri kurang mengetahui secara pasti, rumah pemotongan ilegal, bila dirazia

tutup.

“Gak tahu pasti mas. Saya juga heran,” tandas dia.

Hasil pemantauan tim, peredaran daging gelonggongan telah menyebar di berbagai pasar di Nganjuk.

Bahkan, sudah sampai di luar Provinsi Jatim. Hal ini terbukti, sekitar dua bulan lalu ditemukan daging glonggongan di Jawa Tengah.

Fakta temuan petugas razia ini menurut Budi tidak diragukan lagi.

Sebab, daerah Nganjuk pemasok daging sapi terbanyak se-Kediri. Tidak menutup kemungkinan daging glonggongan bisa keluar

bebas di pasar-pasar.

Kini, peternak sapi yang menjadi langganan RPH yang resmi tinggal 36 orang. Angka ini berkurang memasuki medio 2015 lalu. “Kalau dulu langganannya mencapai 70an peternak sapi,” terangnya.

Penyusutan peternak sapi ini lantaran diterpa krisis ekonomi yang sempat melanda Indonesia. Hampir separo perternak sapi kolaps karena sudah kehabisan modal. Peternak tersebut diantaranya juga pelaku yang suka menggelonggong sapi sebelum disembelih.

Dia mengungkapkan, pelaku glonggongan paling ha-

nya ditindak dengan peraturan daerah (perda) atau sanksi denda saja. Bila dijerat dengan UU Perlindungan Konsumen, dia menilai juga lemah. “Tidak bisa dihukum mas. Paling hanya mendapat pembinaan saja,” ujarnya.

Dengan tidak adanya jerat hukum yang kuat ini, maka ditanggapi dingin oleh pelaku glonggongan. sehingga, masih ditemukan daging glonggongan di beberapa pasar dari hasil operasi tim razia.

Bila dilihat dari hukum ekonomi, keberadaan daging glonggongan ini menunjukan tidak adanya etika bisnis yang sehat. Dampaknya, ma-

Program Instagram Tulungagung Masuk Top 99 Layanan Publik Terbaik RSUD Nganjuk.

Kualitas Pelayanan RSUD Nganjuk Masih Rendah PELAYANAN Publik di RSUD Nganjuk terhadap pasien dinilai masih kurang. Hingga saat ini kondisi saat ini sangat memprihatinkan karena kurangnya tenaga medis, kurangnya tenaga dokter spesialis dan tenaga pelayanan yang kurang memadai.

Rendahnya kualitas pelayanan di RSUD Nganjuk ini setidaknya terlihat dari banyaknya pengaduan dari masyarakat yang diterima oleh anggota dewan, terutama Komisi D yang membidangi masalah kesehatan.

“Pengaduan sudah seringkali masuk, rata-rata mempersalahkan lambannya penanganan dari pasien, karna petugas yang kurang ramah dan sebagainya,” ucap anggota komisi D DPRD ibu Ida dari Fraksi Demokrat Nganjuk ketika dihubungi jumat (15/04/2016).

Menurut warga Gejagan, Kecamatan Loceret, yang ditemui wartawan, salah satu indikator kurangnya pelayanan di RSUD Nganjuk antara lain lambannya respon atau pelayanan yang dibutuhkan pasien, sejak mendaftar hingga mendapat penanganan dokter.

“Tidak adanya respon waktu dibutuhkan pasien, mestinya ada standar waktu yang jelas,” ungkap Ruslan warga desa Gejagan kecamatan Loceret ketika mengungkapkan kekesalannya terhadap karyawan RSUD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah no.65/ 2005 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) unit kerja pemerintah kepada masyarakat, sehingga kaldiono mendesak kepada Pemkab Nganjuk agar RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono agar segera menerapkan standarisasi waktu respond dan pelayanan lainnya.

“Paling tidak, RSUD bisa menerapkan waktu respon bahwa paling lambat 10 menit sejak mendaftar, pasien sudah harus ditangani, sehingga pasien memiliki harapan yang jelas tentang pelayanan yang akan diterima,” pungkas Ruslan. agus

PROGRAM Instalasi Gawat Darurat Modern (Instagram) yang dilaksanakan di RSUD dr. Iskak Tulungagung, menerima penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Penghargaan itu diserahkan kepada Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE, M.Si oleh Menpan RB, Yudhi Chrisnandi, di Gedung Jatim Expo, Kamis 31Maret 2016.

Menpan RB, Yudhi Chrisnandi, dalam sambutannya meminta, setiap pemerintah provinsi maupun kota/ kabupaten agar terus memperbanyak serta mendorong inovasi dibidang pelayanan publik, yang diharapkan dikemudian hari bisa diakui secara internasional.

Dengan adanya penga-

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

Tulungagung telah dipercaya untuk dijadikan study referensi tentang pelayanan keselamatan/kegawatdaruratan medis maupun non medis pada umumnya dan pelayanan medis pada khususnya.

Melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 51/ 2016, Kementerian PANRB menetapkan Top 99 inovasi pelayanan publik, dari 2.476 inovasi peserta kompetisi inovasi pelayanan publik 2016. Saat ini, tengah dilakukan penilaian menuju Top 35.

Kompetisi ini merupakan wujud dari program one agency, one inovation (OAOI), yang mewajibkan setiap kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten/kota wajib menciptakan minimal satu inovasi setiap tahun. nanang

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo menerima penghargaan dari Menteri Menpan RB Yudhi Crisnandi.

DPRD Tulungagung Serahkan 8 Raperda di Paripurna DPRD Tulungagung melaksanakan sidang paripurna penyerahan rancangan peraturan daerah delapan raperda yang diserahkan. Masing-masing empat raperda inisiatif dari DPRD Tulungagung dan empat

kuan internasional berarti membuktikan semakin meningkatkan dunia internasional terhadap Indonesia dan efeknya adalah menjadi pendorong masuknya arus modal ke Indonesia. “Dan secara bersamaan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Di tempat terpisah, Kabag Humas Setda Kab. Tulungagung, Sudarmaji, S.Sos, M.Si, menerangkan salah satu visi dan misi Bupati Syahri Mulyo yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang murah dan berkwalitas. Bupati telah melakukan inovasi tentang pelayanan keselamatan masyarakat terpadu lengkap dengan pelayanan pra rumah sakit maupun intra rumah sakit dalam bentuk Instagram.

Lebih lanjut, Sudarmaji mengungkapkan rasa syukurnya, dimana Kabupaten

raperda lainnya merupakan inisiatif dari Pemkab Tulungagung.

Sidang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi, dan di hadiri Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, Sekda Kabupaten Tu-

lungagung, Ir Indra Fauzi MM dan para Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemkab Tulungagung.

Dalam rapat paripurna diungkapkan dalam masa sidang dua tahun sidang dua, DPRD Tulungagung menginisiasi empat raperda. Keempat raperda itu adalah Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda No. 3/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Raperda tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda No. 16/2010 tentang Pajak Daerah dan Raperda

tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.

Bupati Tulungagung saat memberi sambutan membeberkan empat raperda yang merupakan insiatif Pemkab Tulungagung adalah Raperda tentang Perubahan atas Perda No. 3/ 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Reperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda No. 18/2010 tentang Pengendalian Menara, Raperda tentang Penanaman Modal dan Raperda Perubahan Atas Perda No. 2/2015 tentang Kepala Desa. nanang

syarakat sudah tidak lagi percaya dengan pemda yang diduga pemasok daging glonggongan.

Dengan demikian, pemda yang bersangkutan harus memperketat membuat sebuah aturan tentang peredaran daging sapi. Misalnya, ada sebuah sertifikasi khusus dari pemda setempat bagi rumah pemotongan hewan di perkampungan.

Bila melihat masih ada aktifitas pengglonggong di kampung, namun dibiarkan, maka bakal membunuh kepercayaan masyarakat terhadap pemda yang bersangkutan. catur

Wakil Bupati Trenggalek menyerahkan secara simbolis peralatan K3 kepada nelayan.

Ratusan Nelayan Trenggalek Terima Peralatan K3 PEMERINTAH Kabupaten Trenggalek melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek menyelenggarakan sosialisasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan penyerahan bantuan sarana K3 bagi nelayan.

Sosialisasi digelar Senin (11/ 4/2016), bertempat di Balai Pertemuan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi.

Hadir dalam acara tersebut H. Mochammad Nur Arifin Wakil Bupati Trenggalek, Perwakilan dari Kementrian Ketenagakerjaan RI, para kepala SKPD terkait, camat dan Muspika Kecamatan Watulimo.

Pada kesempatan itu Wakil Bupati Trenggalek secara simbolis bantuan sarana K3 bagi nelayan kepada sejumlah 400 nelayan yang berasal dari tiga kecamatan, di antaranya Kecamatan Watulimo sebanyak 220 nelayan, Kecamatan Munjungan sebanyak 120 nelayan dan Kecamatan Panggul sebanyak 60 nelayan.

Drs. Mufti Ahmadi Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek dalam menyampaikan bantuan paket K3 berasal dari Kementrian Ketenagakerjaan RI yang diberikan hanya kepada 4 kabupaten di

seluruh Indonesia, salah satunya Kabupaten Trenggalek.

“Untuk kesadaran atas K3 di berbagai sektor, termasuk masyarakat nelayan perlu terus ditingkatkan agar menjadi budaya di seluruh lingkungan kerja. Salah satu tujuannya agar dapat diminimalisir terjadinya angka kecelakaan kerja sehingga kesejahteraan sosial-ekonomi rakyat makin meningkat. Karena itu, pemerintah terus menggalakkan sosialisasi sekaligus memberikan bantuan pelaratan K3 kepada masyarakat,” ungkap Mufti.

Wakil Bupati Trenggalek H. Mochammad Nur Arifin menghimbau pada nelayan penerima bantuan peralatan K3 agar bantuan peralatan tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya pada saat melaut mencari ikan.

Saat ini pemerintah pusat, kata Arifin, menaruh perhatian pada para nelayan yang bertaruh nyawa untuk bekerja menghidupi anak dan istri dengan mencari ikan di laut.

Sehingga diperlukan alat pengaman untuk meminimalkan kecelakaan kerja atau resiko ketika menangkap ikan diantaranya saat cuaca buruk dengan gelombang yang besar. wati

Ketua DPRD Tulungagung Supriyono dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

Kabiro Lingkar Selatan: Roy Alexander (0821 3953 2535) Wartawan Nganjuk: Catur Setiawan, Agus Suhadi, Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Nanang Wartawan Trenggalek: Setiowati Alamat Redaksi Biro Lingkar Selatan: Jl. Bengawan Solo V/1, Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Nganjuk Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

www.lensaindonesia.com

BOJONEGORO

14

Edisi 133/ 18 - 24 April 2016

Sakri, pengrajin ukir dari Dusun Bandar.

Kerajinan Ukir Dusun Bandar Butuh Peran Disperindag DUSUN Bandar, Desa Batokan, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, merupakan salah satu desa di ujung barat Kabupaten Bojonegoro. Desa yang terletak di tepi pinggiran muara sungai Bengawan Solo dan perbatasan langsung dengan Kecamatan Padangan ini merupakan kawasan desa yang dikenal dengan sentra ukir.

Usaha kerajinan masyarakat sudah digeluti sejak tahun 70. Mayoritas mata pencaharian warga di bidan seni ukir kayu jati. Dari kerajinan ini, banyak turis lokal yang datang untuk membeli kerajinan mereka.

Sayangnya, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum memberikan dukungan penuh.

Sakri (64), pengrajin setempat menyayangkan sikap pemerintah khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) yang kurang tanggap terhadap perkembangan Disperindag, sebut Sakri, kurang paham dengan keinginan pengrajin.

“Kami sebenarnya tidak membutuhkan dana, tapi support penuh akan kerajinan ukir terutama dalam mempromosikan ke pasar terutama penjualan ekspor yang sesuai standard. Jika ada pembekalan khusus dan diberi arahan, ke depan mungkin pengrajin ukir Dusun Bandar akan berkembang pesat,” keluh Sakri kepada Lensa Indonesia.

Dengan kerajinan ukir, lanjut Sakri, sebenarnya bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan jika pemerintah mau menggarap serius. “Setidaknya selama ini kami sudah berdikari tanpa bantuan pemerintah.

Kadang kami lewat kelompok pengusaha dan pengrajin ukir juga diundang dalam pertunjukan pameran di Jakarta Fair dan expo di luar kota. Namun jika tanpa support dari pemerintah, maka pengembangan kerajinan ukir akan mati suri,” tandas Sakri.

Selama ini kerajinan ukir sepenuhnya dikerjakan warga Desa Bandar Batokan, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Mesin yang digunakan umumnya sederhana. Untuk menghias karya seni ukir ini, material untuk membuat kerajinan dibeli dari Perhutani. Kayu yang digunakan berupa gelondongan dengan panjang tidak beraturan.

Dengan tangan-tangan terampil warga desa batokan bisa disulap menjadi seni bernilai mahal. Dengan adanya kerajinan ukir ini seharusnya perlu campur tangan pemerintah untuk mengembangkan kerajinan seni ukir ini agar masyarakat terus berkreasi untuk menjalani seni ukir Desa Batokan bisa berkembang. lensa_bojo

POJOK DESA

Tempat sampah dari tong bekas dibuat untuk menggalakkan kebersihan Desa Kenep.

Desa Kenep Galakkan Desa Bersih DI pertengahan tahun 2016 ini kemajuan di tingkat Pemerintahan Desa sudah mulai berkembang pesat, baik dari pembangunan infrastruktur maupun program-program lainnya. Salah satu faktor penunjang adalah tingkat sumber daya masyarakat (SDM) dari Pemerintah Desa masing-masing. Seperti di Desa Kenep, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro.

Desa Kenep terdapat hal yang menarik dalam menyambut program Gerakan Desa Sehat Cerdas (GDSC), di antaranya tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan sangat menonjol.

Kepala Desa Kenep Yahmin (51) mengatakan, sesuai program yang digalakan Bupati Bojonegoro tentang GDCS, pihaknya member kesempatan kepada warganya membuang sampah pada tempatnya.

“Dimulai dari hal kecil dapat memberi kemudahan dan keberhasilan, yang pertama menjaga kebersihan di lingkungan rumah masing-masing dan selanjutnya di tempat umum,” terangnya.

Untuk saat ini di sepanjang Jalan Poros Desa Kenep sudah tersedia tempat sampah yang terbuat dari tong bekas cat berukuran 25 kg. Ke depanya, selain kebersihan lingkungan di akhir tahun 2016 Desa Kenep juga memiliki target harus bebas ODF. Di tahun 2015 warga Desa Kenep sudah mempunyai 85 titik WC terdiri dari closed, paralon, batu batu, semen, pasir, dan decker. dan

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

Dishub Bojonegoro Ciptakan Rute Aman Selamat Sekolah Program RASS mendorong pelajar untuk lebih memilih berjalan kaki, bersepeda atau menggunakan angkutan umum sebagai pilihan yang selamat, aman, nyaman untuk berangkat dan pulang sekolah.

DEMI menciptakan keselamatan serta mengurangi angka kecelakaan yang kebanyakan korbannya pelajar, Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro Rabu (13/4/ 2016) mengadakan kajian Rute Aman Selamat Sekolah atau RASS di Gedung Angkling Darma.

Program ini diterapkan dalam bentuk peningkatan fasilitas perlengkapan jalan, seperti pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS), banyaknya kendaraan roda 2 dan 4 disertai kurangya angkutan pelajar yang selama ini membuat Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro berniat segera menerapkan RASS. “Geografi Bojonegoro yang berada di tepi Bengawan Solo serta banyaknya perlintasan

kereta api, serta ruas jalan membuat perlunya kajian ini segera direalisasi,” ungkap Iskandar, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro.

Saat ini jumlah kendaraan di Bojonegoro sudah mencapai 26.667 untuk roda 4 dan 318,872 untuk roda 2. Iskandar menyebut, dengan jumlah peduduk Bojonegoro yang mencapai 1.298.255, maka setiap KK mempunyai kendaraan.

Dalam kegiatan tersebut Dinas Perhubungan juga mengundang dinas terkait dalam kajian RASS, seperti Dinas Pendidikan, Pekerjaan Umum, Satpol PP, DKP, serta perwakilan dari sekolah.

Sementara itu dari Kementerian Perhubungan dihadiri oleh Felix Iriyanto Atd. Beberapa kajian sebelum-

Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro mengadakan kajian Rute Aman Selamat Sekolah di gedung Angkling Darma.

nya sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, seperti melakukan survei sembilan jalur utama yang selalu padat dimanfaatkan anak sekolah, serta ruas jalan di perkotaan.

Untuk di Bojonegoro sendiri jalan nasional mencapai 101,17 km, untuk jalan propensi mencapai 48.786 km,

serta jalan kabupaten mencapai 628.789 km dan sedangkan jalan dalam kota Bojonegoro mencapai 88 km.

Program RASS mendorong pelajar untuk lebih memilih berjalan kaki, bersepeda atau menggunakan angkutan umum sebagai pilihan yang selamat, aman, nyaman untuk berangkat dan pulang sekolah dari-

pada menggunakan sepeda motor yang rawan kecelakaan.

Program ini diterapkan dalam bentuk peningkatan fasilitas perlengkapan jalan, seperti pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS), halte dan trotoar serta memberikan tambahan angkutan umum berukuran sedang bagi para pelajar. her/red

Kodim 0813 Bojonegoro Ajak Forpimda dan Wartawan Latihan Menembak KODIM 0813 Bojonegoro menggelar silaturahim bersama Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), Polri dan media di Bojonegoro, Kamis (14/4/2016).

Keakraban tersebut digelar sebagai bentuk manunggalnya antara TNI dan masyarakat. Berbagai event digelar untuk memudahkan dalam berkomunikasi dalam menjaga kekompakan.

Salah satunya event adalah latihan menembak bersama.

Acara itu dilaksanakan di lapangan tembak Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk.

Semua peserta diwajibkan mencoba menggunakan senjata api jenis pistol dengan 10 butir peluru dan senapan laras panjang jenis M16 dengan 20 butir peluru.

Menurut Dandim 0813 Letkol Kav. Denova Pri Pamungkas, latihan ini dilaksanakan enam bulan sekali untuk membina komunikasi sosial dam mempererat kemitraaan antara Kodim 0813 dan masyarakat sebagai komponen cadangan.

“Dengan diadakan latihan ini kita sebagai masyarakat yang juga sebagai komponen

Kodim 0813 Bojonegoro menggelar latihan menembak.

cadangan harus sudah siap bila negara membutuhkan,” ucap Dandim.

Menurut salah satu peserta dari awak media, kegiatan

tersebut sangat meneganggkan, Di sini terlihat kekikukan para wartawan. Mereka tampak canggung saat memegang, membidikan, dan

meletuskan senjata api ke sasaran.

Akibatnya dari sepuluh peluru, rata-rata paling banyak hanya lima butir yang

mendarat di sasaran. “Itu pun masih jauh dari target. Wah ternyata sulit juga mas,” ungkap Tri salah satu Media Bojonegoro. tis/red

Lokalisasi Kalisari Kerap Dikunjungi Pelajar

Wanita penghibur di lokalisasi Kalisari.

LOKALISASI Kalisari yang berada di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, keberadaannya dianggap meresahkan.

Pasalnya, sampai saat ini di tempat tersebut kerap dijadikan ajang mesum dan rawan tindak kriminal.

Yang mengejutkan, lokalisasi Kalisari kini sering dikunjungi remaja dan anak-anak. Mereka datang ke Banjarsari selain mabuk-mabukan juga menyewa jasa wanita penghibur.

Waskito, warga setempat sangat menyayangkan keberadaan lokalisasi tersebut. Pasalnya, kini Desa Banjarsari dikenal sebagai sarang maksiat. “Banyak anak-anak, remaja, orang dewasa yang datang untuk bersenang-senang.

Kadang mereka juga membuat keributan,” urai Waskito kepada Lensa Indonesia.

Menurutnya, anak-anak bukan di sini tempatnya. Mereka harusnya belajar di sekolah. “Keberadaan lokalisasi ini

telah membuat banyak hal-hal negatif bagi masyarakat. Pemerintah harus segera menertibkan jika ingin membuat Bojonegoro menjadi aman,” sebutnya.

Masyarakat Desa Banjarsari berharap agar pemerintah daerah melek untuk menutup lokalisasi Banjarsari yang sangat meresahkan. “Pemkab Bojonegoro jangan cuma diam saja, tempat ini harus ditutup selamanya,” tutup Waskito. ssj/prd

Biro Bojonegoro: Prada, Triyono Sekretaris/Admin: Devi Pramistasari Koordinator liputan: Heri Redaktur: Agus, Eky Editor/Uploader: Tanto Wartawan: Sony, Titis Marketing: Tyas,Aisyah Sirkulasi: Wito Admin: Aida Musyarofah Kantor Perwakilan & Pemasaran: Jl. Lettu Suwolo No. 72 Campurejo – Bojonegoro, No Telp. 085203028007 Email: redaksi@lensabojonegoro@yahoo.com, marketing@lensabojonegoro.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan Sirkulasi: Whito Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

www.lensaindonesia.com

OTONOMI

15

Edisi 133/ 18 - 24 April 2016

Peringati Hari Kartini, Ibu PKK Gelar Lomba Merias DALAM rangka memperingati hari Kartini, ibu-ibu PKK Desa Gemuh Blanten, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, mengadakan kegiatan lomba kreasi dan uji kekompakan.

Perlombaan yang diadakan antara lomba merias wajah, lomba merias bunga dan lomba merias makanan.

Salah satu peserta lomba ibu PKK RT 01, Kokom menyajikan menu roket rambu-

tan dan nasi goreng ayam special. Menu tersebut memiliki arti agar ibu PKK RT 01 bisa lebih rukun dan kreatif lebih kompak.

“Dengan menu roket rambutan yang kami hidangkan menunjukkan kerukunan ibu PKK RT01 bisa mendapatkan juara 1,” katanya.

Ditambahkan Kokom, dengan menu roket rambutan yang hidangkan saat perlombaan bisa menjadikan

suasana di warga RT 01 bisa lebih harmonis, terjaga kebersihan dan kekompakan bahkan ibu PKK bisa lebih kratif.

Ketua panitia kegiatan hari Kartini Zulaekah, kegiatan ini digelar dengan maksud agar Desa Gemuh bisa lebih maju dan masingmasing RT bisa menjaga kekompakan dan kebersihan di lingkungan.

“Adanya kegiatan ini

diharapkan semua warga khususnya ibu PKK harus bisa kreatif dan berkarya untuk terus bersemangat membangun desa agar lebih maju,” tuturnya.

Zulaekah menambahkan, kegiatan ini bertujuan mengembalikan rasa percaya diri sebagai perempuan.

“Untuk kegiatan perlombaan ini diikuti 20 RT dan masingmasing RT diambil tiga orang untuk mengikuti per-

lombaan,” tandasnya.

Dalam perlombaan ini panitia penyelenggara hanya mengambil juara 1, 2 dan 3.

Tidak hanya itu panitia juga memberikan doorprise kepada peserta lomba dari satu pasangan yang dianggap bersih dan kompak. Kegiatan tersebut juga dimeriahkan kepala Desa Gemuh Blanten Heru Setyawan juga mengikuti lomba merias makanan Nasi goreng. eko

Lomba merias makanan ibu-ibu PKK.

Peresmian TPKAD Dapat Menstimulasi Lembaga Jasa Keuangan

Forum Masyarakat Kendal beraudiensi dengan pimpinan BPN Kendal soal KIK.

BPN Kendal Diskriminasi, Ijin Kawasan Industri Diragukan KEBERADAAN izin lokasi PT Jababeka melalui PT KIK yang diberikan Pemkab Kendal sudah habis sejak Januari 2016. Dari 1.000 hektar izin lokasi yang diberikan, KIK baru bisa membebaskan lahan seluas 576 hektar.

Koordinator Forum Masyarakat Kendal Menggugat untuk Perubahan, Bambang Susilo, mempertanyakan hal itu saat beraudiensi dengan jajaran pimpinan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kendal di ruang rapat kantor tersebut, Rabu (13/4/2016).

Bambang mengatakan, pihaknya menolak izin perpanjangan terhadap KIK. Sebab sebelumnya, lahan yang didirikan Kawasan Industri Kendal merupakan Kawasan Ekonomi Khusus. Namun, mengapa PT Jababeka mendapat izin lokasi ribuan hektar. Persoalan amdal KIK juga belum selesai.

Dia menyatakan, BPN telah melakukan diskriminasi terhadap investor yang hendak mendirikan pabrik di Kendal. Jika KIK bisa mendapat izin lokasi, investor yang lain seharusnya mendapat hal yang sama.

“BPN agar tidak menerbitkan perpanjangan izin lokasi yang diajukan KIK. Banyak hal yang perlu dikaji ulang dan lebih mendalam terkait invetasi dan amdal yang mengacu pada Kawasan Ekonomi Khusus,” kata dia.

Sementara Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Usman, menjelaskan, pemberian izin lokasi merupakan kewenangan Bupati Kendal. Penerbitan izin oleh bupati selaku kepala daerah, juga berdasarkan rapat koordinasi dengan instansi-instansi terkait.

Namun pemberian izin itu terdapat berbagai pertimbangan, salah satunya yakni terkait tata ruang. Tata ruang tersebut sesuai untuk kawasan industri, tentu tidak terdapat alasan untuk menolaknya. eko

Gubernur Jatim Minta Akses Pendanaan untuk Petani Dibuka Upaya Pemprov Jatim meresmikan TPKAD dapat memberikan kredit murah dan kompetitif sehingga mampu mempercepat industri primer.

GUBERNUR Jawa Timur Soekarwo berharap terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dapat menstimulasi lembaga jasa keuangan terhadap akses pendanaan kepada sektor pertanian. Menurutnya hal itu penting mengingat 38 juta masyarakat Jatim adalah petani dan hanya 2,7% yang memperoleh akses pendanaan dari perbankan.

“Pertanian kita hanya mendapat proporsi keuangan 2,7% dari bank, akan tetapi hal ini wajar karena pertanian dianggap tidak visible atau tidak bankable. Karenanya kita harus mencari solusi dan segera mengambil keputusan agar pertanian bisa bankable,” kata Gubernur usai peresmian TPAKD Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (14/04/2016).

Upaya Pemprov Jatim, lanjutnya, adalah dengan memberikan kredit murah dan kompetitif sehingga mampu mempercepat industri primer. Disamping itu pemerintah juga memfasili-

tasi pinjaman kepada lembaga perbankan dengan skema chanelling. Pinjaman itu nantinya akan diteruspinjamkan kepada pelaku industri primer melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik kabupaten/kota se-Jatim.

“Kami juga mengajak para stakeholder dapat membuat skema pembiayaan yang terintegrasi dengan cost of fund yang semakin murah.

Sehingga percepatan terhadap kegiatan pembiayaan pada pelaku ekonomi mikro di Jatim mudah diakses,” harap Gubernur Jatim yang akrab disapa Pakde Karwo ini.

Selain itu, TPKAD ini juga dituntut harus bisa mendorong pembentukan BPR/S pada 12 kabupaten/kota di Jatim yang belum memiliki bank daerah. Dengan demikian bisa mendukung proses peningkatan akses keuangan di Jatim.

Tak hanya itu, tim juga diharapkan bisa memperluas kerjasama antara bank nasional dengan BPR-BPR yang ada di Jatim melalui pola cha-

Tim TPKAD Jatim yang telah diresmikan oleh Gubernur Soekarwo.

nelling untuk skema pembiayaan dengan bunga murah.

Lainnya, program-program peningkatan akses keuangan daerah juga harus segera dirumuskan oleh TPAKD yang diharapkan bisa mendukung penyusunan profil bisnis investasi di Jatim sekaligus merumuskan pembiayaan yang tepat untuk investasi non facility yang jumlahnya mencapai Rp 95 triliun.

“Dengan dukungan penuh dari OJK, semoga kedepan TPAKD dapat mempercepat proses literasi dan inklusi keuangan kepada seluruh

Penambangan Galian C Liar di Jombang Masih Marak TAMBANG galian C liar masih marak di Kabupaten Jombang.

Penertiban atas tambang galian C ilegal sangat diperlukan. Selain menimbulkan kerusakan lingkungan dan tanpa ada jaminan reklamasi, bekas galian juga memakan korban jiwa, Selasa (12/04/ 2016).

Dalam dua tahun terakhir setidaknya di Jombang ada tujuh korban jiwa yang meninggal tenggelam di kubangan besar bekas galian tanah uruk, pasir, dan batu. Hal ini dikarenakan masih maraknya aktifitas pertambangan liar yang dilakukan disejumlah wilayah di Jombang, beberapa waktu yang lalu.

Kegiatan atau aktifitas galian C ilegal di Jombang, masih marak dan kian mengancam rusaknya lingkungan di sejumlah wilayah di Jombang. Padahal beberapa waktu yang lalu DPRD Jombang juga membentuk Pansus Galian C. Namun keberadaannya masih dianggap sepele oleh penambang liar.

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA

Penambanan galian C di Desa Genukwatu Ngoro Jombang.

Dari pantauan di lapangan, di Desa Gebnukwatu, Kecamatan Ngoro, terdapat aktifitas pertambangan yang dilakukan secara liar.

Bahkan para penambang seolaholah tidak takut untuk melakukan usaha yang sejatinya telah melanggar undang-undang. Dalam

masalah penertiban galian C illegal ini seolah-olah hukum tidak berlaku, dan pemerintah nampaknya melindungi aktifitas tersebut.

Menurut Elok Aprianto, aktifis IKPPI nstitut Kajian Pengawasan Pengadaan Indonesia) menuturkan jika penertiban tambang

oleh pihak aparat kepolisian Jombang nampaknya tidak serius dalam menertibkan pengusaha tambang illegal tersebut. Hal ini Nampak dari penanganan kasus yang pernah ada. Dan pansus yang dibentuk oleh DPRD, masih disepelekan oleh para penambang liar.

Setiap kali ada upaya penertiban dari pihak kepolisian, seketika itu juga aktifitas pertambangan akan berhenti dan tak lama aktifitas pertambangan muncul lagi, seakan ada pembiaran oleh pihak penegak hukum. Sehingga penambangan liar tersebut masih terus dilakukan oleh pihak - pihak yang mengeruk keuntungan tanpa memperdulikan lingkungan.

Sementara itu, Kapolres Jombang AKBP Sudjarwoko mengatakan akan menindak dan menertibkan aktifitas pertambangan liar tersebut. “Kami akan menertibkan aktifitas pertambangan yang dinilai liar yang berada di Kecamatan Ngoro tersebut,” ujarnya, saat dihubungi melalui seluler. obi

masyarakat Jatim,” tegasnya.

Sementara, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad mengungkapkan ide untuk memberikan kredit “impor” antar provinsi merupakan ide bagus dan bisa dilakukan.

Syaratnya dengan melakukan identifikasi awal bagi provinsi-provinsi yang dianggap capable.

“Mekanisme ini tidak membutuhkan kebijakan baru, karena bisa segera dilakukan.

Dan Jatim adalah salah satu provinsi yang memunculkan produk/ide baru tersebut jika

bisa terealisasi. Tentunya TPAKD bisa melakukan koordinasi teknis dengan bank yang di Jatim,” terangnya.

TPAKD adalah forum instansi dan stakeholder untuk meningkatkan percepatan akses keuangan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat lebih sejahtera. Sedangkan keanggotaannya terdiri dari pemerintah daerah, regulator di sektor jasa keuangan, lembaga/ instansi vertikal terkait di daerah, LJK, Asosiasi LJK dan akademisi. sarifa

Di Jombang, per Bulan Ada 200 Janda SUNGGUH ironis, di Jombang angka perceraian meningkat, baik itu gugatan cerai oleh suami maupun istri. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor,di antaranya, krisis ahlak, cemburu, kawin paksa, faktor ekonomi, pasangan tidak bertanggungjawab, serta kawin di bawah umur, Kamis (14/04/2016).

Jika di ambil rata-rata setiap hari pengajuan cerai di Jombang mencapai 9 orang dan perbulan ada 200 sampai 300 pasangan yang mengajukan cerai. Baik itu cerai gugat yang dilakukan oleh pihak istri ataupun cerai talak yang diajukan dari pihak suami.

Dari jumlah tersebut yang diputus rata-rata 200 kasus lebih.

Maka, jika dihitung per bulan 200 wanita di Jombang menjadi janda.

Menurut, Faiq, Wakil Panitera PA (Pengadilan Agama) Jombang

mengatakan tingginya ngka perceraian di Jombang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang tertinggi yakni faktor ekonomi.

Selain itu, tingginya perceraian juga disebabkan oleh kekejaman jasmani dan rohani, kasus hukum dan juga dipicu keterlibatan pihak ketiga dalam rumah tangga.

Berdasarkan data PA Jombang pada tahun 2014 angka perceraian mencapai, 2.910 pasangan yang mengajukan cerai. Dan pada tahun 2015 semakin bertambah hingga 2.980 gugatan yang di ajukan ke pengadilan agama.

Bulan Januari ini pengajuan cerai gugat sebanyak 199 kasus.

Dari jumlah tersebut, yang sudah diputus 193 kasus. “Sementara kasus cerai talak yang diajukan dari pihak suami sebanyak 99 kasus, sudah diputus sebanyak 88 kasus,” pungkasnya. obi

Kabiro Kediri: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan)

SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014 WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

www.lensaindonesia.com

16

METROPOLIS Edisi 133/ 18 - 24 April 2016

Sampah Surabaya Berpotensi Hasilkan Energi Listrik 10 Megawatt Pengelolaan sampah di Surabaya berpotensi menghasilkan energi listrik 10 Megawatt. Prose situ didapat dari proses landfill gas.

KOTA Surabaya menjadi satusatunya daerah di Indonesia yang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampahnya berhasil mengolah sampah menjadi energi listrik, kemudian menjualnya ke PLN. Sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya, Aditya Wasita mengatakan, pengelolaan sampah menjadi energi listrik dilakukan sejak 2015. Proses pengolahan sampah menjadi listrik yang berjalan saat ini menggunakan sistem landfill gas.

“Jadi, dari Sanitary Landfill, gas metan yang dihasilkan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik,” terangnya, Kamis (14/04/2016).

Ia mengungkapkan, sejauh ini jumlah energi listrik yang dihasilkan dari pengolahan sampah di TPA Benowo mencapai 2 Megawatt (MW).

Sedangkan, potensinya berkisar 10 MW, dari total sampah yang masuk ke TPA yang mencapai 1.400 ton per harinya.

“Listrik 2 MW itu dari proses land-

www.lensaindonesia.com

Pengelolaan sampah di TPA Benowo Surabaya.

fill, sedangkan 8 MW pemanfaatannnya nanti menggunakan sistem gasifikasi, yakni dengan sistem pemanasan,” jelasnya.

Namun demikian, menurutnya, pengolahan dengan sistem gasifikasi belum dilaksanakan, karena masih mendatangkan peralatan dari luar negeri. Ia memperkirakan, sistem tersebut bisa berjalan di akhir tahun 2017. “Untuk gasifikasi, sekarang masih tahap pembangunan infrastruktur dan mendatangkan peralatan dari luar,” papar Aditya.

Aditya menambahkan, energi yang dihasilkan langsung disupplay ke jaringan PLN. Ia mengaku, untuk pengolahan sampah menjadi energi

listrik, pemerintah kota bekerjasama dengan PT Sumber Organik, dengan masa kontrak sekitar 20 tahun.

“Setelah masa itu, pengelolaannya akan dikembalikan ke pemerintah kota,” tuturnya.

Adiyta mengaku, sebenarnya sesuai dengan Perpres 18 Tahun 2016 tentang Percepatan pembangunan Listrik berbasis sampah, ada 7 daerah yang dijadikan pilot projectnya.

Tujuh daerah itu, meliputi, Surabaya, Jakarta, Tangerang, Bandung, Surakarta, Makasar dan Semarang.

Setelah Surabaya berhasil mengolah sampah menjadi energi listrik, beberapa daerah tersebut melakukan studi wan banding ke TPA Benowo.

Anggaran Pengendalian Banjir Surabaya Mencapai Rp 550 M

Surabaya Banjir Lagi, Komisi C Soroti Kinerja Dinas PU, Bina Marga dan Pematusan KOMISI C DPRD Surabaya mengaku kecewa dengan kinerja Dinas PU, Bina Marga dan Pematusan Pemkot Surabaya.

Pasalnya, menurut anggota Komisi C, M. Machmud, Jumat (15/4/2016) berapapun anggaran yang diminta dinas tersebut guna mengatasi banjir selalu disetujui kalangan dewan.

Namun ironisnya, hingga saat ini masih banyak daerah banjir.

“Minggu-minggu kemarin hingga akhir-akhir ini lokasi banjir semakin banyak,” paparnya.

Politisi Partai Demokrat ini menengarai, alokasi anggaran untuk pengendalian banjir tak tepat sasaran, seperti untuk membeli pompa, mengatasi maslah saluran dan daerah cekung.

“Karena buktinya masih banyak banjir. Kalau banjir yang jadi kambing hitam air pasang atau hujan deras,” terangnya.

Mahmud menegaskan, jika saluran air berfungsi dengan baik. Meski guyuran hujan tinggi, tak ada banjir. Sementara hari ini, empat sekolah meliburkan siswanya akibat banjir.

Bahkan, dari pantauannya di kawasan Darmo Indah tinggi genangan hingga 50 cm. “Dampaknya, macet sehingga menghambat lalu lintas,” katanya.

Ia meminta Dinas PU, Bina MArga dna Pematusan

Anggota Komisi C, M. Machmud.

mengevaluasi penggunaan anggaran pengendalian banjir, apakah sudah tepat atau belum. Tahun 2016 ini, alokasi anggaran untuk pengendaloan banjir mencapai Rp. 550 Milyar.

“Jika tak tepat gak ada gunanya. Uang itu untuk kepentingan rakyat, jangan sampai mereka harus nguras air karena genangan air masuk rumahnya,” tuturnya Machmud menduga, penyebab banjir lainnya, karena banyak tempat terbuka yang dialihfungsikan untuk kawasan perumahan, seperti yang terjadi di wilayah Banjar sugihan, Surabaya Barat. “Di situ, sekitar 340 hektar tambak

diuruk dijadikan perumahan,” katanya.

Ia mengaku heran dengan keluarnya izin pembangunan hunian di area tersebut. Pasalnya, warga sekitar khawatir pembangunan perumahan elit di wilayah itu akan mengakibatkan banjir di daerah sekitar. “Pengembangnya juga membangun perumahan di Surabaya timur dengan mereklamasi Pantai,” ungkap Machmud.

Apabila ada reklamasi, ia memperkirakan akan menyebabkan banjir di beberapa kawasan. Paslnya, alairan air dari tengah kota ke laut semakin pan wan/adv jang dan jauh.