Koran Lensa Indonesia Edisi 134

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

Edisi 134/ 25 Apr - 01 Mei 2016

Koruptor BLBI Samadikun tiba di Bandara Halim Perdana Kusumah dan langsung disambut meriah bak tamu agung.

ISTIMEWANYA SAMADIKUN DISAMBUT BAK TAMU AGUNG BURONAN BLBI, Samadikun Hartono, tiba di Bandara Halim Perdana Kusumah, Jakarta, Kamis (21/4) malam. Dia disambut haru biru

sejumlah petinggi negara, tak seperti menjemput seorang penjahat kelas kakap.

Baca juga di hal 4:

Samadikun Dibarter Teroris Tiongkok?

Samadikun tidak diborgol. Mantan Bos Bank Mod-

ern itu bahkan berbincang santai penuh canda tawa dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

Padahal, Samadikun sudah tiga belas tahun kabur dari jeratan hukum dan berkelana di mancanegara sebagai buronan.

“Ia ditangkap saat hendak menikmati tontonan balap mobil di Cina. Hidup yang indah. Di Jakarta, ia disambut para bekas politisi yang

jadi pejabat tinggi selayaknya seorang perantau sukses yang pulang kampung.

Baca: Istimewanya... Hal 7

Gusur dan Pindahkan Orang ke Rusun, Ahok Kapitalis Sekuler ‘Diserang’ Yusril dan Adhyaksa Jessica Kumala Wongso, tersangka pembunuh Mirna.

Polisi Sulit Ungkap Kopi Maut Mirna, Jessica Bebas?

JESSICA Kumala Wongso, tersangka pembunuh Mirna diprediksi bisa bebas. 8 hari lagi Jessica bisa bebas, jika kepolisian belum juga merampungkan berkasnya untuk diserahkan ke Kajaksaan.

Namun pihak kepolisian optimis, berkas yang diserahkan untuk ke tiga kalinya akan segera diterima oleh Jaksa dan segera disidangkan.

Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Krishna Murti yakin berkas kali ini akan lengkap. “Iya hari ini kita limpahkan berkasnya ke kejaksaan,” kata Krishna Murti, Rabu (20/4/2016).

Krishna optimistis, Jessica yang dijerat pidana pembunuhan bisa segera disidangkan.

“Mudah-mudahan, kita berdoa saja. yang pasti kami sudah melengkapi apa yang menjadi petunjuk kejaksaan. Kita tunggu saja di pengadilan nanti,” urai dia lagi.

Komisioner Kompolnas Edi Hasibuan menyampaikan bahwa sebenarnya alat bukti yang dimiliki polisi sudah cukup, jadi hanya tinggal keyakinan jaksa saja.

Baca: Polisi... Hal 7

Agus Mutilasi Istri yang Hamil 7 Bulan Gara-Gara Dikatai ‘Monyet’ TERSANGKA Kusmayadi alias Agus membunuh dan memutilasi Nur Atikah alias Nuri (33), istri sirinya yang tengah dalam kondisi hamil tujuh bulan, karena emosi diejek oleh korban.

Kepada penyidik, Agus mengaku memutilasi Nuri karena kesal karena dikatai Monyet. “Kan saya sudah bilang kalau mau pulang sekarang monyet!,” kata Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi, Krishna Murti meniru ucapan tersangka, seperti dilansir Jumat (22/04/2016).

Baca: Agus... Hal 7

www.lensaindonesia.com

Ketua KPK Agus Rahardjo.

KPK BIDIK KASUS

PENGACARA senior Yusril Ihza Mahendra menantang Gubernur Basuki Tjahaja Purnama untuk mengeluarkan surat penggusuran kawasan Luar Batang. Bakal Calon Gubernur DKI itu juga mengingatkan supaya Ahok tidak menjadikan camat sebagai tameng.

“Masak beraninya cuma nyuruh Camat Penjaringan keluarkan surat. Itu namanya lempar batu sembunyi tangan. Camat mah cuma pejabat kecil, kasihan deh di-

suruh-suruh. Minta saya lawan di pengadilan, eh yg dilawan cuma camat. Gubernurnya dong. Hehehe, “ kata Yusril di akun Twitter yang dipantau Jumat (22/04/2016).

Yusril menilai bahwa warga yang hendak digusur mempunyai sertifikat tanah.

Karena yang menganggap sertifikat milik warga tidak sah itu gubernur, seharusnya Ahoklah yang mengeluarkan surat perintah penggusuran.

Adhyaksa Dault.

Yusril Ihza Mahendra.

Baca: Gusur... Hal 7

LEBIH BESAR KPK menilai di balik tertangkapnya panitera sekretaris PN Jakarta Pusat ada kasus cukup besar yang melibatkan MA.

PEMBERANTASAN Korupsi (KPK) tengah membidik kasus besar di Mahkamah Agung (MA). Jejak kasus suap mulai ditelusuri.

Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan dugaan suap terhadap panitera sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Edy Nasution, hanya sebagai pintu menuju perkara yang lebih besar. Suap itu diberikan terkait pendaftaran Peninjauan Kembali (PK) di PN Jakpus.

“Perkara perdata dari dua perusahaan, tapi jangan dibuka di sini dulu kami akan melakukan pendalaman,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di kantornya, Kamis (21/ 4/2016).

“Kami harapkan ini sebagai pembuka karena di belakangnya ada kasus cukup besar,” ujar Agus menambahkan.

Agus pun kemudian mengutip kata-kata

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat menangkap pejabat eselon III Mahkamah Agung (MA) Andri Tristianto Sutrisna sebagai kasus “gunung es”.

Sayangnya, Agus tetap tegas enggan membuka perkara apa yang dimaksudnya.

“Yang sering dibilang Pak Saut gunung es di negeri kita, kejadian ini sering terjadi keputusan pengadilan dipengaruhi uang.

Beri kesempatan kami ini terkait perkara perdata dua perusahaan di pengadilan, tidak bisa buka ini ke Anda supaya perjalanan kita untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya lebih lancar,” kata Agus.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (20/4), di Hotel Accacia, Jalan Kramat Raya, Jakata Pusat, KPK mengamankan panitia/ sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution dan Doddy Aryanto Supeno selaku perantara. Keduanya pun ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dititipkan di Rutan milik KPK. Keduanya ditangkap setelah diduga menyerahkan duit suap. Dari tangan Edy, penyidik menemukan duit Rp 50 juta.

Dalam kasus ini, Edy diduga sebagai penerima suap. Sedangkan Doddy diduga sebagai perantara.

ANGKUTAN berbasis aplikasi akhirnya memiliki payung hukum. Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto, mengatakan PM tersebut diterbitkan pada 1 April 2016 dan berlaku enam bulan sejak tanggal diundangkan.

Baca: KPK... Hal 7

Baca: Menteri... Hal 7

Menteri Jonan Terbitkan Payung Hukum untuk Angkutan Online

Ignasius Jonan.

BISNIS

2

Edisi 134/ 25 Apr - 01 Mei 2016

IndiHome Kini Kolaborasi dengan iflix

Peresmian kerjasama Telkom dengan iflix yang akan hadir dalam saluran IndiHome di Jakarta.

TELKOM kali ini gandeng iflix, layanan TV streaming di Asia Tenggara untuk memberikan pelanggan IndiHome akses tak terbatas menikmati hiburan kapan pun dan dimana pun. “iflix dengan tayangan favorit keluarga akan menjadi salah satu suguhan unggulan dari IndiHome, iflix bisa dinikmati oleh pelanggan IndiHome pada awal bulan Juni 2016,” ujar Dian Rachmawan, Direktur Consumer Ser-

vice Telkom dalam keterangan tertulis yang diterima Lensaindonesia.com, Kamis (21/04/2016).

Dian menambahkan, kehadiran iflix di IndiHome merupakan langkah Telkom untuk memperkaya konten IndiHome untuk memberikan hiburan sehat dan edukatif.

Sebagai apresiasi kepada pelanggan IndiHome, Telkom akan memberikan penawaran khusus, yakni gratis berlangganan iflix pada periode

tertentu.

“Untuk menikmati promo iflix tersebut, pelanggan bisa melakukan pra registrasi melalui aplikasi “MyIndihome” yang bisa diunduh di Play Store. Ke depannya, seluruh pelanggan lama maupun pelanggan baru IndiHome bisa menikmati layanan TV Streaming iflix tersebut dengan melakukan registrasi melalui www.iflix.com atau melalui aplikasi iflix,” tandas Dian.

Sementara itu, Mr Cam Walker, CEO of iflix Indonesia mengatakan, pihaknya sangat gembira mengumumkan kehadiran iflix di Indonesia dalam kemitraan dengan Telkom.

“Pelanggan IndiHome bakal menikmati akses tak terbatas ke ribuan acara TV favorit mereka, di mana pun, kapan pun melalui iflix. Kemitraan ini menunjukkan iflix komitmen kedua perusahaan untuk memberikan hiburan lokal dan internasional di In-

donesia,” tegas Mr Cam. iflix menawarkan koleksi film-film Hollywood, acara TV regional Asia, dan lokal dan film yang tersedia di Asia Tenggara. Seluruh pelanggan IndiHome bisa mengakses layanan iflix dari berbagai perangkat, termasuk ponsel, laptop, tablet, dan televisi.

Khusus pelanggan IndiHome juga bisa men-download acara TV dan film koleksi iflix, ke ponsel atau tablet untuk reel melihat secara offline.

Kadin Ajak Pengusaha Belgia Investasi di Indonesia Mesin Trent 7000 digunakan untuk 14 pesawat Airbus A330-neo milik Garuda Indonesia.

Roll-Royce Sabet Tender $1,2 Miliar dari Garuda Indonesia ROLLS-Royce memenangkan tender senilai $1,2 miliar dari Garuda Indonesia untuk penyediaan mesin Trent 7000 dan dukungan pemeliharaan TotalCare®. Mesin-mesin tersebut digunakan untuk 14 pesawat Airbus A330-neo milik Garuda Indonesia.

Kesepakatan pemesanan tersebut ditandatangani saat lawatan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, ke Inggris.

Pemesanan ditandatangani di London oleh M. Arif Wibowo, President dan CEO, Garuda Indonesia, dan Eric Schulz, President – Civil Aerospace, Rolls-Royce, dan disaksikan oleh Bapak Joko Widodo dan Perdana Menteri Inggris, David Cameron.

“Indonesia memiliki prospek ekonomi yang sangat bagus dan kami berkomitmen mendukung pertumbuhan kedepan dalam pasar perjalanan udara. Tahun ini menandai 20 tahun sejak pertama kali kami menyediakan mesin Trent untuk Garuda Indonesia dan kami bangga bisa menyuplai mesin bagi penambahan armada baru Garuda dengan seri terbaru dari keluarga mesin Trent. Dalam menciptakan mesin ini, kami mendapat keuntungan dari investasi Inggris dalam inovasi dimulai dari bahan baku, aerodinamika, pengurangan kebisingan, sistem kendali dan teknologi pabrikasi,” ujar Schulz dalam keterangan pers yang diterima Lensaindonesia.com, Rabu (20/04/2016).

Sementara itu, M. Arif Wibowo mengatakan, kontrak ini memperdalam jalinan hubungan kerja sama antara Garuda Indonesia dengan Rolls-Royce.

“Kami tidak sabar menunggu armada pesawat baru ini untuk mulai beroperasi,” tambah Arif.

David Cameron juga berkomentar, kesepakatan ini menggarisbawahi hubungan penting kami dengan Indonesia, negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan siap untuk menjadi negara dengan perekonomian ketujuh terbesar di dunia pada tahun 2030.

“Kami merupakan investor kelima terbesar di Indonesia dan hubungan kami menyimpan potensi besar yang belum dimanfaatkan. Kami ingin mendorong lebih banyak lagi perusahaan Inggris untuk memanfaatkan peluang ini dan kami akan terus mendukung mereka dengan terus mempromosikan keterampilan dan keahlian yang dimiliki Inggris,” tutur David.

Mesin jet Trent 7000 merupakan mesin khusus untuk pesawat Airbus A330-neo, adalah anggota ketujuh dari keluarga Trent yang telah menjadi mesin pilihan di pasar pesawat badan-lebar selama 20 tahun terakhir. Mesin Trent 7000 dijadwalkan akan mulai digunakan tahun 2017. rel-licom

Masuknya investasi Belgia ke Indonesia bakal punya dampak besar yang sangat positif bagi dua negara.

KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengajak kalangan pelaku bisnis Belgia untuk meningkatkan dan menanamkan investasi di Indonesia.

“Saya yakin, investasi Belgia di Indonesia akan terus berkembang. Kadin akan bekerja keras untuk membantu pemerintah menjadikan investasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Ketua Umum Kadin Indo-

nesia, Rosan Perkasa Roeslani dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/4/216).

Masuknya investasi Belgia ke Indonesia bakal punya dampak besar yang sangat positif bagi dua negara. Karena, di bidang ekonomi, perdagangan, dan industri potensi Belgia sangat baik karena peranan negeri itu sebagai pusat teknologi di Eropa.

“Meski terbilang kecil investasi Belgia dibandingkan

Singapura, Tiongkok, dan Jepang, tapi ada komitmen untuk berinvestasi di Indonesia,” sambung dia.

Saat ini, Belgia menempati peringkat ke-27 dalam daftar investasi di Indonesia, dengan nilai sebesar US$ 132 juta. Keberadaan Rosan di Belgia sendiri untuk mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangkaian kunjungan kerja ke negaranegara Eropa-Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda, pada 1822 April.

Bersama Rosan sedikitnya ada 41 delegasi bisnis dari sektor energi, industri, agribisnis, telekomunikasi, dan maritim yang dapat berdialog

www.lensaindonesia.com

an dengan Raja Phillipe.

Pada pertemuan itu, Presiden Jokowi secara terang-terangan menjelaskan tentang peluang dan iklim investasi, serta kekhawatiran Indonesia terhadap langkah diskriminatif sejumlah negara Uni Eropa (UE) terhadap produk Crude Palm Oil (CPO) asal Indonesia.

“Kunjungan Presiden Jokowi menjadi momentum yang baik untuk meningkatkan kemitraan Indonesia dengan negara-negara Eropa di bidang industri, perdagangan, dan investasi. Presiden Jokowi sangat serius menggalang investasi dan memperjuangkan produk ekspor kita di Ero dna/feb pa,” pungkasnya.

Kapal Floating Storage Unit Siap Angkut Gas Alam SATU unit kapal Floating Storage Unit (FSU) sepanjang 184,7 meter sandar di dermaga selatan Pelabuhan Benoa, Bali, yang dikelola PT Pelindo Energi Logistik (PEL), anak usaha PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Pelindo III juga mengembangkan

integrasi pengangkutan gas alam untuk menjembatani semangat masyarakat Indonesia dalam penggunaan energi hijau ramah lingkungan.

Kapal Haiyang Shiyou 301 berbendera Tiongkok tersebut berbekal empat tangki untuk penyimpanan Liquified

Natural Gas (LNG) dengan kapasitas total penyimpanan 31.000 meter kubik. Kapal tersebut sandar tepat di sisi fasilitas Floating Regasification Unit (FRU) bernama Lumbung Dewata yang ada lebih dahulu 30 Maret lalu.

“Kami memastikan kesia-

pan proses penyaluran gas ini melalui koordinasi dengan semua pihak. Pengecekan alat dan kesiapan pekerja di lapangan menjadi faktor penting agar dapat berjalan lancar dan efisien,” ungkap Manager Terminal PEL, Suryawan, saat mengikuti rapat koordinasi operator kapal dan PT PEL di Denpasar, Selasa (19/ 04/2016).

Suryawan menambahkan, penyaluran gas pertama kali yang dilakukan PEL dilaksanakan Rabu (20/04/2016) esok. Nantinya, kapal FSU dan FRU akan tetap bertambat di dermaga selatan juga terintegrasi dengan terminal untuk

proses pembongkaran gas.

Lalu untuk memasok LNG ke FSU bakal diangkut menggunakan kapal carrier bernama Surya Satsuma dengan membawa gas dari Bontang ke Benoa menyuplai pemakaian gas di fasililitas pembangkit listrik PT Indonesia Power.

Sebelumnya, Haiyang Shiyou 301 bertolak dari Bontang, Kalimantan Timur, dengan mengangkut LNG untuk diolah kembali menjadi gas (regasifikasi) di kapal FRU Lumbung Dewata. Berikutnya akan disalurkan ke fasilitas milik PT Indonesia Power u eld-licom nit Pesanggaran.

11 Paket Kebijakan Ekonomi Diluncurkan September Tahun ini Floating Storage Unit (FSU) sepanjang 184,7 meter telah sandar di dermaga selatan Pelabuhan Benoa, Bali.

Setelah Kereta Cepat, China Tertarik Biayai Smart City Indonesia INDONESIA merupakan salah satu negara yang penting bagi China. Banyak kerja sama yang telah dilakukan antar kedua negara, salah satunya adalah kerja sama pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

“Indonesia merupakan negara yang penting untuk China di Asia. Sudah ada beberapa kerja sama yang kita lakukan,” kata Guo Jianmin, Director Planning and Communication Division ICC of National Development and Reform Commission dalam Seminar bertema Production Capacity Cooperation yang digelar International Cooperation Center (ICC), di Beijing, China, Kamis (21/4/2016).

Guo menyebutkan, kerja sama yang

langsung perihal peluang investasi dengan para investor asal Belgia.

Dia mengatakan, dalam pertemuan dengan kalangan dunia usaha Belgia, sejumlah pimpinan perusahaan juga telah menyatakan komitmennya menanamkan modalnya di Indonesia.

Perusahaan-perusahaan itu bergerak di bidang pembangunan infrastruktur, transportasi, penyimpanan dan distribusi gas alam. Selain itu, terdapat juga perusahaan jasa logistik, multimedia, dan produksi alat berat crane.

Di Belgia, delegasi bisnis Indonesia juga menyertai Presiden Jokowi dalam pertemu-

paling anyar adalah soal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Selain kereta cepat, Guo mengungkapkan, China juga tertarik untuk melakukan kerja sama dalam pembangunan pelabuhan, industri manufaktur, dan lain-lain.

“Selain kereta cepat, yang mana yang kami tertarik, mungkin pelabuhan, industri pelabuhan, manufaktur, material, membangun smart city, e-commerce, masih banyak lagi,” paparnya.

Dengan berkembangnya infrastruktur akan menciptakan sebuah kota yang punya tata kelola dengan baik. “Kita bangun smart city melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan,” ujar Guo.

Miniatur kereta cepat.

MULAI bulan September 2015 hingga April 2016, pemerintah mengeluarkan 11 Paket Kibajakan Ekonomi berdasarkan hasil verifikasi dan pemantauan per awal april 2016, dan telah merampungkan 169 regulasi atau sekurang-kurangnya 87 persen dari hasil total 195 regulasi.

Ada 16 atau sekurangnya 8 persen regulasi yang masih dalam proses pembahasan dan 10 atau 5 persen regulasi yang dikeluarkan dari sistem Kebijakan Ekonomi. Secara global, Kebijakan Ekonomi disambut positif oleh dunia usaha dan masyarakat.

Namun, untuk melihat dampak dari setiap Kebijakan Ekonomi I sampai dengan XI, pemerintah meningkatkan sosialisasi dan mulai melakukan evaluasi sistem Paket Kebijakan Ekonomi tersebut.

“Bisnis tersebut bertujuan untuk berdiskusi secara rinci tentang Kebijakan Ekonomi antara pemerintah de-

ngan para pemangku kepentingan, agar implementasinya terlaksanakan secara efektif dilapangan”. tutur Deputi Koordinasi Bidang Industri dan Perniagaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady saat ditemui oleh LensaIndonesia.com, Senin (19/04/2016).

Eddy menambahkan, adanya Kebijakan Ekonomi berbasis bisnis diharapkan muncul sarana berkomunikasi bagi kalangan dunia usaha dengan pihak pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan menyangkut kegiatan usaha peningkatan ekspor.

“Adanya Kebijakan berbasis bisnis ini diharapakan memberikan pemahaman yang mendalam serta menciptakan sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daeraah, serta pelaku usaha dan akademis mengenai Kebijakan Ekonomi,” hafidz pungkas Eddy.

SOSOK

3

Edisi 134/ 25 Apr - 01 Mei 2016

KARTINI KESAL DISEBUT PUTRI BANGSAWAN Kartini tidak peduli dengan gelar apa pun yang dimiliki moyangnya terdahulu. Menurut dia, hanya ada dua macam bangsawan, yakni bangsawan jiwa dan bangsawan budi.

DI bulan kelahiran RA Kartini, kenangan atas sosok putri Bupati Jepara Adipati Aria Sosroningrat itu banyak menjelma menjadi bayangan hidup. Museum yang menyimpan aneka benda milik Kartini di sisi Alun-alun kota Jepara tak melonjak pengunjungnya.

Namun, tatkala berada di sana, meja kursi, foto-foto, lukisan dan tentu saja surat-surat Kartini yang disimpan dalam salah satu lemari, seperti bertutur kembali tentang Sang Pahlawan.

Bagi warga Jepara, sosok Kartini sampai hari ini dimuliakan. Harihari ini, perayaan mengenang hari kelahiran Kartini diadakan di sekolah dan kantor. Perempuan Indonesia berkebaya, sambil menyanyikan lagu “Ibu Kita Kartini” ciptaan WR Supratman, adalah gambaran ideal saat memperingati tokoh kelahiran Mayong, 21 April 1879, itu.

Raden Ajeng Kartini memang tidak pernah punya keinginan untuk tumbuh di tengah keluarga bangsawan yang dipandang tinggi masyarakat umum.

Ayah Kartini, Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat, merupakan Bupati Jepara di masanya. Ibu tirinya, Raden Ayu Muryam, merupakan keturunan keluarga raja di Madura.

Kepada sahabat penanya, Estella Helena Zeehandelaar, Kartini mengungkapkan kekesalannya dipandang tinggi sebagai keluarga bangsawan.

“Apakah saya seorang anak raja?

Bukan. Seperti kamu juga bukan,” tulis Kartini dalam suratnya kepada Stella, sebagaimana tertulis dalam buku Surat-surat Kartini. Renungan tentang dan untuk Bangsanya (1979).

“Raja terakhir dalam keluarga kami, yang langsung menurunkan kami menurut garis keturunan lakilaki, saya kira sudah berlalu 25 keturunan jauhnya,” lanjutnya.

Kartini tidak peduli dengan gelar apa pun yang dimiliki moyangnya terdahulu. Menurut dia, hanya ada dua macam bangsawan, yakni bangsawan jiwa dan bangsawan budi.

Dalam suratnya, Kartini pun menyindir orang-orang yang begitu bangga memamerkan gelar kebangsawanannya. “Di manakah gerangan letak jasa orang bergelar graaf atau baron(gelar untuk bangsawan)? Pikiran saya yang picik tidak sampai untuk memikirkan hal itu,” kata Kartini.

Kepada Stella, Kartini bercerita betapa marah dia dan saudarinya saat dipanggil “putri-putri Jawa” oleh sejumlah perempuan asal Den Haag. Saat itu, Kartini dan keluarganya tengah menghadiri Pameran Karya Wanita.

Orang Eropa, lanjut dia, lebih sering memanggil mereka “freule” (putri) alih-alih “Raden Ajeng”. Betapa kesalnya Kartini karena setelah dijelaskan beberapa kali pun, orangorang tetap memanggil mereka “freule”.

Suatu waktu, tulis Kartini, seorang berkebangsaan Belanda datang untuk berkenalan dengan dirinya dan dua saudarinya. Melihat penampilan tiga anak Bupati Jepara itu, orang Belanda tersebut berbisik ke ayah Kartini.

“Bupati, saya membayangkan pakaian putri-putri begitu gemerlapan, keindahan ketimuran yang luar biasa. Tapi anak-anak Tuan sederhana sekali,” ujar orang Belanda tersebut, sebagaimana dituliskan Kartini dalam suratnya tertanggal 18 Agustus 1899 itu.

Kartini menyenangi perbincangannya dengan Stella karena gelar bangsawan jarang terselip di setiap balasan suratnya. Kartini senang mengetahui bahwa Stella menganggapnya sebagai perempuan biasa, yang sama-sama lantang dan keras menyerukan kebebasan.

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

“Harapan saya selalu, agar kamu senantiasa memanggil nama saya dan tetap berengkau-kamu kepada saya.

Lihat sajalah, betapa baiknya saya mengikuti contohmu,” kata Kartini, yang ketika itu berusia 20 tahun.

MENDOBRAK TATA KRAMA KAKU Raden Ajeng Kartini benci dengan segala kekakuan. Namun, prinsipnya akan kebebasan, bertentangan dengan kodrat dirinya sebagai perempuan yang hidup di lingkungan bangsawan Jawa, di mana tata krama harus dijunjung tinggi.

Kartini yang merupakan anak kelima dari 11 bersaudara itu pun menjadi penggerak dalam mendobrak kekakuan di keluarganya.

Hal tersebut ia tuliskan dalam suratnya kepada sahabat penanya, Estella Helena Zeehandelaar, sebagaimana tertulis dalam buku Suratsurat Kartini. Renungan tentang dan untuk Bangsanya (1979).

“Di antara kami, mulai dari saya, kami tinggalkan semua adat sopansantun (yang kaku). Perasaan kami sendiri yang harus mengatakan kepada kami sejauh mana cita-cita ingin bebas kami boleh bergerak,” tulis Kartini dalam suratnya.

Kartini memberi gambaran kepada Stella betapa ketatnya tata krama di keluarganya. Misalnya, adikadik Kartini tidak boleh berjalan mendahuluinya, kecuali merangkak, merendah di hadapannya.

Kemudian, jika Kartini melintas saat adiknya duduk di kursi, adiknya itu harus turun dari kursi dan duduk di bawah dengan kepala tertunduk sampai Kartini jauh melewatinya.

Tak hanya itu, untuk sekadar memanggil “aku” dan “engkau” pun dilarang. Itu pun setelah menyampaikan kalimat kepada Kartini, maka adik-adiknya harus memberikan sikap hormat, yakni dengan menangkupkan kedua telapak tangan dan diangkat ke bawah hidung.

Begitu pun jika ada makanan enak di atas meja, yang usianya lebih muda tidak boleh menyentuhnya sebelum yang lebih tua mengambilnya.

Kartini menulis: “Kepala saya merupakan yang terhormat. Adalah larangan keras untuk mereka sentuh (kepala saya), kecuali dengan izin khusus saya dan setelah beberapa kali menyembah.”

“Aduh, kamu pasti menggigil kalau kamu jatuh di lingkungan keluarga bumiputera yang terkemuka semacam itu.”

Kartini ingin menyudahi tata krama yang menurutnya tidak sesuai dengan keinginan hatinya tersebut, karena dianggap berlebihan.

Ia tidak ingin adik-adiknya merasa terkekang oleh adat.

Maka, Kartini pun membiarkan saudara di bawahnya bergaul bebas dengan dirinya tanpa harus dibatasi tetek bengek norma yang membuatnya tampak “tinggi”.

Setelah itu, kata Kartini, tidak ada lagi kekakuan antara dirinya dengan adik-adiknya. Mereka sesukanya menyapa dengan sebutan “kamu” dan “aku” saat berbicara kepada Kartini. Mereka tidak lagi menahan tawa hingga mulut terbuka lebar.

Mulanya, banyak orang yang mencela kebebasan mereka. Orangorang menyebut Kartini dan adikadiknya seperti orang tak berpendidikan. Bahkan, Kartini disebut “kuda gila” karena cara berjalannya yang melompat-lompat, tidak anggun sebagaimana perempuan Jawa pada umumnya.

“Tetapi setelah orang melihat bagaimana mesra serta menyenangkan perhubungan di antara kami, setelah ibu etiket melarikan diri dari semangat kebebasan kami, inginlah orang akan persatuan kami

RA Kartini bersama saudara-saudaranya berjumlah 11 orang yang terdiri dari saudara kandung dan saudara tiri. Kartini merupakan anak kelima sekaligus anak perempuan tertua.

yang selaras, yang terutama terjalin di antara kami bertiga,” ujar Kartini.

KEGEMBIRAAN SOAL PENDIDIKAN Pendidikan. Satu hal yang oleh Kartini dipandang sedemikian mulia dan suci. Begitu pula seorang pendidik, menurutnya, amat berperan besar dalam membentuk budi dan jiwa seorang insan. Terlampau mulia, sampai ia memandangnya adalah suatu kejahatan jika tanpa kecakapan yang sempurna berani menyodorkan diri sebagai pendidik.

“Aduh, sama sekali saya tidak akan dapat berpuas diri apabila sebagai guru, saya merasa tidak dapat menjalankan tugas seperti yang saya wajibkan sendiri kepada pendidik yang baik,” tulis Kartini pada suratnya untuk R.M. Abendanon Mandri, tertanggal 21 Januari 1901.

Tugas para pendidik, pikir Kartini, tak hanya sebatas mengembangkan pikiran saja tetapi juga membentuk budi pekerti. Kewajiban moril, katanya.

“Dan saya bertanya kepada diri saya sendiri: dapatkah kiranya saya menjalankan tugas itu? Saya yang masih perlu juga lagi dididik ini?” renung Kartini.

Dalam surat itu Kartini juga menuliskan, betapa gembira dirinya atas pemikiran suami R.M. Abendanon dalam surat edaran tentang pengajaran untuk anak-anak perempuan Bumiputera: Kaum perempuan, baginya, mampu membawa pengaruh besar bagi kehidupan apakah itu menuju pada kebaikan ataupun keburukan. Perempuan juga

dianggap mampu meninggikan kadar kesusilaan manusia.

“Dari perempuan lah manusia itu pertama-tama menerima pendidikan. Di pangkuan perempuan lah seseorang mulai belajar merasa, berpikir, dan berkata-kata,” tulis Kartini.

Ia menuliskan luapan kegembiraannya atas maksud R.M. Abendanon yang hendak memberikan pendidikan kepada gadis-gadis Bumiputera.

Sekolah, tulis Kartini, begitu “bersinar” bagi para gadis Bumiputera. Nama-nama sekolah yang akan didirikan untuk anak perempuan Bumiputera santer didengungkan.

“Dan kerap kali kami harus menggigit bibir untuk tidak bersorak-sorai kegirangan, menggenggam tangan kami erat-erat untuk tidak menyatakan kegembiraan kami dengan keras,” katanya.

Sekolah- sekolah Bumiputera di Pati, Kudus, Jepara dan di distrikdistrik, tulis Kartini dalam suratnya, menunjukkan bukti nyata mengenai keberhasilan usaha R.M. Abendanon. Kalangan rakyat yang bersekolah pun semakin bertambah jumlahnya.

“Besok, ibu juga menyuruh anak perempuan kecil, anak mas ibu, untuk bersekolah,” ungkap Kartini.

Namun demikian gagasan yang dimiliki Kartini kini menjadikan sejarah mengenangnya sebagai sosok luar biasa. Gagasan dan pemikirannya itu pun terekam dengan baik dalam surat-suratnya.

Salah satu latar belakang yang menjadikan Kartini dikenal sejarah seperti sekarang adalah berkat Politik Etis yang dijalankan Kerajaan

RA Kartini sedang membatik dengan adik-adiknya Rukmini (tengah) dan Kardinah (kiri).

Belanda. Politik ini lahir di Hindia Belanda sebagai kritik terhadap politik tanam paksa yang kemudian berhenti pada 1870.

Tidak hanya itu, munculnya Politik Etis dapat juga dianggap sebagai masa transisi, beralihnya perjuangan fisik melalui peperangan ke perjuangan nonfisik seperti diplomasi dan pemikiran.

Sebab, Politik Etis dianggap membuka keran yang memungkinkannya kalangan Bumiputra untuk menempuh pendidikan di Belanda.

Sejarah kelak mencatat, sejumlah mahasiswa Indonesia yang kemudian bersekolah di Belanda, menjadi tokoh pergerakan yang memelopori kemerdakaan dan berdirinya Republik Indonesia.

Dalam surat-suratnya, Kartini sebenarnya sudah menyatakan keinginannya untuk menuntut ilmu hingga ke negeri kincir tersebut.

Namun, impian itu kandas karena sulitnya perempuan Bumiputera untuk mendapatkan pendidikan, apalagi hingga ke luar negeri.

Meski begitu, Kartini diketahui juga pernah merekomendasikan sejumlah nama untuk sekolah ke Belanda. Salah satunya adalah Agus Salim, yang terungkap dalam surat Kartini kepada Rosa Abendanon tanggal 24 Juli 1903.

Dengan demikian, terlihat wajar bahwa isu pendidikan pun menjadi bahasan penting dalam surat-surat Kartini. Kartini pun menuntut perempuan untuk dapat pendidikan.

Ini dilakukan, menurut Kartini, bukan untuk menyaingi laki-laki.

Namun, Kartini memahami bahwa perempuan dikodratkan menjadi ibu, dan ibu merupakan

pendidik pertama untuk tiap manusia. Alasan itulah yang dinilai Kartini perlunya perempuan mendapat pendidikan.

Sebagai seorang putri dari Bupati Jepara, Kartini memang beruntung bisa mengenyam pendidikan, meski masih dalam keterbatasan. Namun, pendidikan itu membuat dia mampu baca-tulis, bahkan dalam bahasa Belanda.

Kakeknya, Pangeran Ario Tjondronegoro IV dari Demak, juga dikenal sebagai bangsawan yang terbuka terhadap peradaban Barat.

Sikap terbuka ini juga diwariskan ayah Kartini, yang menyebabkan Kartini muda dapat berinteraksi dengan beberapa orang Belanda.

Salah satu orang Belanda yang berpengaruh dalam hidup Kartini adalah Marie Ovink-Soer, istri dari seorang pegawai administrasi kolonial Hindia Belanda di Jawa Tengah.

Ovink-Soer menjadi sahabat Kartini untuk mencurahkan hati akan banyak hal, terutama kondisi perempuan yang dikekang adat dan tradisi. Berkat Ovink-Soer Kartini mengenal gerakan feminisme di Belanda sejak usia 20 tahun.

Ovink-Soer juga yang mengenalkan Kartini akan jurnal beraliran feminisme De Hollandshce Lelie. Di jurnal itulah perempuan kelahiran 21 April 1879 itu menulis keinginannya memiliki sahabat pena dari negeri Belanda.

Keinginannya itu bersambut.

Pegawai pos bernama Estella Zeehandelar pun menanggapi dan mengirim surat kepada Kartini.

Korespondensi Kartini dengan Stella membuat pikirannya makin terbuka. Tulisan Kartini dalam suratnya pun menjadi rekaman pemikiran dan gagasan Kartini yang dianggap luar biasa.

Dalam suratnya, Kartini dapat bercerita tentang kondisi perempuan seperti dirinya yang merasa terkekang, bahkan tanpa bisa memilih masa depannya sendiri.

Kartini pun bercerita mengenai banyak hal, tentang bangsanya yang menderita karena penjajahan, keresahannya mengenai agama, hingga kepeduliannya akan pendidikan.

Sejumlah buku pun dibahas Kartini bersama Stella dalam suratsuratnya. Misalnya saja, untuk bercerita mengenai kondisi mengenaskan Bumiputera yang dijajah, Kartini mengambil buku Max Havelaar yang ditulis Multatuli sebagai referensi.

Surat-surat tidak hanya ditulis Kartini kepada Ovink-Soer dan Stella. Kartini juga menulis surat kepada sejumlah sahabat, salah satunya Rosa Abendanon, istri dari JH Abendanon, Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda.

Kelak, JH Abendanon yang mengumpulkan surat-surat Kartini dan menjadikannya sebuah buku berjudul Door Duisternis tot Licht(1911). Buku itu diterjemahkan oleh sastrawan Armijn Pane pada 1939 dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. amb/nin/nab/ bay/natgeo

Kartini dan dan ketiga adiknya, Rukmini, Kartinah, dan Soemarti ketika menjadi guru. Kartini sangat giat memperjuangkan pendidikan.

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Joko Andi Setiawan (Probolinggo), Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

www.lensaindonesia.com

PATGULIPAT

4

Edisi 134/ 25 Apr - 01 Mei 2016

SAMADIKUN DIBARTER TERORIS TIONGKOK?

Samadikun masuk dalam daftar buronan BLBI. Kepala BIN Sutiyoso mengantar buronan kasus BLBI Samadikun Hartono (tengah) yang tiba di Bandara Halim Perdanakusuma.

Di balik penangkapan buronan kasus BLBI Samadikun, kabarnya ada barter dari Tiongkok dengan empat warganya dari etnis Uighur yang ditahan Indonesia karena kasus terorisme.

PELARIAN Samadikun Hartono terhenti di Shanghai International Circuit, Tiongkok. Buron kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) itu kabur sebelum dijatuhi vonis dalam kasus BLBI. Tapi, pada 17 April 2016, sang taipan ditangkap intelijen Tiongkok saat menyaksikan balapan bergengsi Formula 1.

Penangkapan mantan Komisaris Utama Bank Modern itu dilakukan atas kerja sama Badan Intelijen Negara (BIN) dan intelijen negeri Tirai Bambu.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso yang tengah berada di Berlin memberikan penjelasan. Menurutnya, pemulangan kembali buronan WNI itu sudah menjadi kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sementara hal itu, katanya, sesuai UU No. 17/2011 mengenai kewenangan BIN dalam melakukan operasi intelijen di luar negeri.

“Bekerja sama dengan aparat pemerintah China, BIN memantau pergerakan SH sebagai salah satu target operasi,” terangnya Sutiyoso dalam keterangan tertulis, Senin (18/4/2016).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, pemantauan SH ini sudah berlangsung dalam beberapa waktu yang lama. Rencana penangkapan ini juga langsung mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

“Pada tanggal 7 April 2016, saya diundang menjadi keynote speaker dalam sebuah acara di China. Dalam kesempatan tersebut, saya bertemu dengan Menteri Polhukam dan pejabat terkait, serta meminta dukungan dalam menangkap SH,” ujar Sutiyoso.

Menurut Sutiyoso, pengemplang BLBI itu akan berada di suatu tempat di Shanghai. Sebab, Samadikun akan menonton balapan Formula One. Setelah yakin dengan informasi intelijen yang matang, Sutiyoso menugaskan timnya untuk memantau pergerakan sang buron.

Pada 14 April 2016, tengah malam waktu setempat, Samadikun mendatangi lokasi dan langsung diamankan oleh aparat setempat atas permintaan BIN. Saat ini, kata Sutiyoso, Samadikun berada di bawah pengawasan aparat pemerintah China. Proses pemuwww.lensaindonesia.com

langan dilakukan berdasarkan mekanisme internasional yang berlaku dan sesuai dengan hukum China. “Proses ini tentu memerlukan waktu,” kata Sutiyoso.

Samadikun adalah buronan kasus BLBI sejak tahun 2003. masuk dalam daftar buron Kejaksaan Agung. Pria kelahiran 4 Februari 1948 itu tersangkut kasus penyimpangan BLBI saat menjadi Presiden Komisaris PT Bank Modern. Samadikun divonis empat tahun penjara karena penyalagunaaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp 169,4 miliar itu. Dia kabur sesaat setelah Mahkamah Agung (MA) memperkuat vonis itu. Tim Kejaksaan Negeri Jakarta yang hendak menangkap Samadikun di Menteng, Jakarta Pusat, cuma menemukan penjaga rumah. Samadikun sudah kabur entah ke mana.

Ia adalah buronan koruptor kedua yang ditangkap di era Jokowi, setelah Totok Ary Prabowo. Mantan Bupati Temanggung ini ditangkap di Kamboja pada 8 Desember 2015.

Setelah beberapa hari menjalani proses pemulangan dari Tiongkok, Samadikun akhirnya dipulangkan ke Indonesia, Kamis (21/4/ 2016).

Kepulangan Samadikun dikonfirmasi Jaksa Agung HM Prasetyo pada Kamis malam, melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Sambil berkelakar, Prasetyo mengaku akan mendapat “kiriman barang” dari Kepala BIN Sutiyoso dari Shanghai, Tiongkok.

“Informasi terakhir yang saya terima bahwa ‘barang’ itu sudah akan dikirim ke mari,” kata Prasetyo, ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/4/2016).

Prasetyo menjelaskan, keberadaan Samadikun di Shanghai International Circuit, terdeteksi oleh otoritas Tiongkok yang kemudian diteruskan ke otoritas BIN. Informasi tersebut diolah oleh BIN, dan bersama tim dari Kejaksaan Agung, dibantu otoritas Tiongkok, berhasil membekuk pria 68 tahun itu. “Ini bukti kami berusaha. (Pengejaran) ini butuh biaya sebenarnya,” ujar Prasetyo.

Sebelumnya, Samadikun diketahui kerap berpindahpindah tempat tinggal, antara

Singapura-Tiongkok. Pelariannya pun terhenti di Tiongkok.

Setibanya di Jakarta, Prasetyo mengaku akan langsung mengeksekusi Samadikun Hartono. Ia sudah meminta Jaksa Agung Muda Pidana Khusus untuk berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terkait penempatan Samadikun setibanya di Tanah Air. “Itu (eksekusi) yang sedang kami pikirkan. Nanti perlu pertimbangan apa di Cipinang, Salemba, Bandung, kami belum tahu nanti. Kami sudah siapkan mobil tahanan ya, petugas khusus,” ujar jaksa agung yang juga politikus Nasdem ini.

Dan, jaksa agung itu pun membuktikan janjinya. Samadikun langsung “dieksekusi”, begitu akhirnya tiba Kamis malam sekitar pukul 21.45 WIB di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Berdasarkan pengamatan, saat tiba di bandara Halim, Samadikun mengenakan baju garis-garis. Ia langsung dibawa menuju ruang VIP. Di ruangan itu telah menunggu keluarga dan tim kuasa hukumnya.

Samadikun hanya sebentar menunggu di Halim Perdanakusuma. Tepat pukul 22.00 WIB, sebuah mobil minibus ELF berpelat merah dengan nomor B 7660 QK langsung membawa pria yang telah buron selama 13 tahun itu.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, Samadikun langsung dibawa ke Kejaksaan Agung. Di dalam mobil, Samadikun dikawal oleh empat orang anggota provost.

Mobil ELF tersebut melaju keluar Halim diiringi mobil keluarga dan pengacara.

Samadikun tiba di kantor Kejaksaan Agung pukul 22.21 WIB. Ia mengenakan kaos berkerah dengan motif loreng putih hitam. Samadikun diangkut menggunakan mobil tahanan. Selain dikawal pihak keamanan, ia juga terlihat dikawal oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Arminsyah. Buronan kelas kakap itu langsung dibawa ke ruang Jaksa Agung Muda Pidana Khusus.

Samadikun langsung digiring ke ruang penyidikan Jampidsus guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut mengenai kasus yang sedang dijalaninya tersebut. Namun, yang bersangkutan enggan memberikan komentar apapun. “Nanti dulu ya, kasih lewat dulu ya,” kata Arminsyah.

ASET SAMADIKUN DISITA Samadikun Hartono akan dieksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI

Nomor 1696 K/Pid/2002 pada 28 Mei 2003. Mantan Komisaris Utama Bank Modern itu divonis 4 tahun penjara atas kasus penyalahgunaan dana BLBI senilai sekitar Rp2,5 triliun yang digelontorkan ke Bank Modern menyusul krisis moneter 1998.

Jaksa Agung HM Prasetyo menyebut jumlah kerugian negara dari buronan BLBI itu mencapai Rp169 miliar.

Terhadap kerugian negara tersebut, Prasetyo menegaskan Kejaksaan Agung akan melakukan penyitaan asetaset Samadikun, sepanjang pengusaha bernama asli Ho Sioe Kun itu belum membayarkan pengganti kerugian negara. Penyitaan, kata Prasetyo, juga bagian dari eksekusi terhadap Samadikun.

“Itu juga nanti akan (dilakukan), begitu ketemu orangnya kami bisa bicara asetnya kan. Itu sesuai putusan pengadilan. Karena kerugian negara Rp169 miliar ya.

Tentunya seperti itu. Itu kan bagian dari eksekusi,” kata Prasetyo.

Pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo itu berbeda dengan putusan MA yang menyatakan Samadikun harus bertanggung jawab atas kerugian negara Rp11,9 miliar dari keseluruhan Rp169,4 miliar.

Saat itu, Samadikun selaku pemilik Bank Modern divonis empat tahun penjara sedangkan di tingkat pertama divonis bebas. Namun Samadikun melarikan diri hingga ditangkap otoritas Shanghai China pada 14 April 2016.

Jaksa Agung juga tidak mau berandai-andai antara kurs dolar saat Samadikun divonis bersalah pada 2003 dengan tahun sekarang. “Tapi putusannya sekian kan, kita tidak mungkin mengubah putusannya,” tegasnya.

Sayangnya, Prasetyo belum dapat memastikan apakah pria kelahiran Bone, 4 Februari 1948 itu akan mengembalikan kerugian negara atau tidak. Menurut dia, setibanya di Tanah Air, Samadikun akan diinterogasi perihal kewajibannya mengganti kerugian negara yang dia bawa lari.

“Kita lihat nanti, uang penggantinya sudah ada atau belum, kalau belum ya dibayar. Kalau dia punya harta, ya kami sita,” tutur dia.

Bila Samadikun tak juga terbuka soal aset-asetnya, Kejaksaan Agung akan menelusuri keberadaan aset Samadikun, dan menyitanya sebagai pengganti kerugian negara.

“Kami lihat seperti apa, ya kami tanya hartamu di mana.

Kami minta dia jujur dan berikan keterangan, sehingga tidak menyulitkan penyelesaian perkara,” ujar Prasetyo.

Penangkapan Samadikun Hartono disambut baik oleh

Wakil Presiden JK. Namun aksi penangkapan ini masih menyisakan tugas selanjutnya bagi penegak hukum. JK berharap para obligor BLBI lainnya menyusul segera diringkus.

“Jadi kita bersyukur, berterima kasih pada aparat yang dapat menangkap Samadikun. Mudah-mudahan yang lain juga bisa (ditangkap),” kata Jusuf Kalla, belum lama ini.

Hal tersebut diamini oleh Sutiyoso. Dia menyebut masih ada 33 orang koruptor kakap lainnya yang masih bebas melenggang di luar negeri. Dalam konferensi pers, dia menjanjikan bahwa satu persatu para pencuri tersebut akan dikejar dan dipulangkan ke Indonesia. Meskipun dengan alasan rahasia dan strategis, Sutiyoso tak bersedia menyebut nama koruptor berikutnya yang sedang ditargetkan tertangkap.

Dari 33 nama yang dimaksudkan Sutiyoso, sebagian besar melakukan kejahatan terkait dana BLBI yang dikucurkan pada saat krisis ekonomi tahun 1998. Kucuran dana BLBI dimaksudkan untuk menghindari rush akibat krisis saat itu.

Sutiyoso menggarisbawahi, penangkapan koruptor bukan hanya soal mengembalikan kerugian negara. Bukan pula soal mengisi kembali kas negara yang sempat menjadi bulan-bulanan para pebisnis hitam pada masa lalu. Peringkusan Samadikun dan koruptor lainnya adalah wibawa Indonesia sendiri.

“Ini adalah masalah kewibawaan negara, bagaimana seseorang sudah divonis, sudah inkrach yang harus dijalani dan mereka kabur. Itu sudah sebuah pelecehan dan kami tidak akan membiarkan negara ini dilecehkan oleh koruptor,” urainya.

DITUKAR EMPAT TERORIS Rupanya, di balik penangkapan Samadikun di Tiongkok tersiar kabar adanya “deal” dari otoritas Tiongkok bahwa salah satu buronan licin kasus BLBI itu akan ditukar dengan warga Tiongkok dari etnis Uighur yang ditahan oleh Pemerintah Indo n e s i a .

“Pemerintah China sempat ingin menyatakan deal-deal, tentang adanya keinginan barter mereka dengan warga negaranya yang ada di Indonesia dari suku Uighur,” kata Prasetyo.

Menurut Prasetyo, kasus etnis Uighur di Indonesia berbeda dengan kasus Samadikun. Ia mengatakan, Samadikun yang dikejar oleh pemerintah RI adalah buron warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan di Indonesia, namun ada di luar negeri.

“Sementara itu, kalau Uighur itu memang warga negara China tapi melakukan kejahatan di Indonesia,” tutur Prasetyo.

Ditambah lagi dengan perjanjian ekstradisi kedua negara, yang membuat Tiongkok tak punya pilihan lain untuk segera memulangkan warga negara Indonesia yang kabur ke Tiongkok, karena melakukan kejahatan di negeri sendiri.

“Samadikun orang Indonesia, kejahatannya di negara sendiri dan sekarang ketemu ditangkap di China, perlu berikan bantuan kepada kita untuk memulangkan yang bersangkutan, supaya dia menjalani proses hukum,” tutur jaksa agung.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan juga mengakui adanya permintaan dari Pemerintah Tiongkok

untuk menukar buronan BLBI Samadikun Hartono dengan empat warga Uighur, yang ditahan di Indonesia.

Keempat etnis Uighur itu ditangkap atas dugaan kasus terorisme di Indonesia. Dua di antaranya ditangkap di Bekasi, Jawa Barat, karena diduga akan menjadi calon pelaku bom bunuh diri, yang akan meledakkan kantor instansi pemerintah pada 23 Desember 2015.

Luhut mengatakan pemerintah Indonesia belum menanggapi permintaan tersebut. “Ada (permintaan). Tapi kalau Uighur kita akan bicara sendiri, karena legal casenya berbeda,” kata Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (21/4/ 2016).

Sementara Sutiyoso membantah pemberitaan bahwa penangkapan Samadikun ini ditukar dengan permintaan China kepada Indonesia untuk mendapatkan warga etnis Uighur yang ditangkap Indonesia akhir tahun lalu karena berkaitan dengan terorisme. “Tidak ada barter-barteran,” tegasnya.

Menurut Sutiyoso, Samadikun adalah buron kedua yang ditangkap melalui operasi intelijen setelah mantan Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo yang ditangkap di Phnom Penh, Kamboja, Desember tahun lalu.

Beberapa waktu lalu, Polri menangkap terduga calon pelaku bom bunuh diri warga Cina etnik Uighur yang mengaku akan meledakkan kantor instansi pemerintah pada akhir Desember 2015 lalu di Bekasi, Jawa Barat.

Polisi menduga empat terduga teroris warga China yang ditangkap Polri tersebut diketahui ikut bergabung dalam kelompok teror Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso di Poso, Sulawesi

Jaksa Agung HM Prasetyo.

SEDERET NAMA KORUPTOR TARGET BURUAN INTERPOL DAN KEJAKSAAN AGUNG:

Eko Adi Putranto, dikenal sebagai mantan komisaris Bank Harapan Sentosa. Eko divonis 20 tahun penjara namun akhirnya melarikan diri.

Bambang Surya yang merupakan bos Bang Surya juga diketahui masih dalam pengejaran.

Agus Anwar yang merupakan pemilik Bank Pelita. Agus kabur sebelum menghadapi pengadilan.

Atang Latief, bos Bank Indonesia Raya (Bank Bira), menyelewengkan dana BLBI sekitar Rp351 miliar. Dia melarikan diri pada tahun 2000 sebelum berhadapan ke pengadilan.

Sjamsul Nursalim, bos Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), memperoleh kucuran dana BLBI hingga Rp24,7 triliun.

Hendrawan Haryono, mantan pimpinan Bank Asia Pacific (Aspac) yang merugikan negara hingga Rp583 miliar.

Marimutu Srinivasan yang merupakan tersangka kasus Bank Muamalat.

Eddy Tansil. Koruptor tersebut dicari sejak tahun 1996.

Dia diburu atas penggelapan uang melalui kredit Bank Bapindo melalui Golden Key Group dengan kerugian US$565 juta.

Lydia Mochtar, tersangka kasus BLBI Bank Tamara dan penipuan di Mabes Polri.

Maria Pauline Lumowa, tersangka pembobolan Bank BNI Rp1,7 triliun juga masih dalam status buronan.

PARLEMEN

5

Edisi 134/ 25 Apr - 01 Mei 2016

Reklamasi Melahirkan Banyak Manusia Perahu Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi berdiskusi di Dialektika Demokrasi bertajuk “Sengkarut Reklamasi” di Media Center DPR, Senayan, Jakarta.

Proyek reklamasi di berbagai daerah ternyata telah melahirkan banyak manusia perahu.

ENTITAS manusia perahu terus meningkat dari tahun ke tahun, seiring reklamasi yang juga terus masif dilakukan oleh pemerintah daerah.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi, mengungkapkan hal tersebut dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Sengkarut Reklamasi” di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/4/2016).

Peningkatan populasi manusia perahu cermin dari menurunnya kesejahteran masyarakat pesisir. Di Teluk Jakarta saja sudah mulai bermunculan banyak manusia perahu yang tempat tinggalnya tergusur oleh

proyek reklamasi.

Politisi PAN itu menjelaskan, ada 40 proyek reklamasi dari Sabang sampai Merauke. Komisi IV sendiri sudah membahas persoalan ini dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, bahkan meninjau langsung lokasi reklamasi di Teluk Jakarta dan Pulau Tidang, Serang, Banten.

“Pemerintah harus segera mengeluarkan keputusan moratorium reklamasi, agar ada kepastian hukum. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan,” katanya.

Menurut Viva, selama ini proyek reklamasi selalu bermasalah dengan izin analisa mengenai dampak lingkungan (amdal). Izin amdal harus terpadu, tidak boleh parsial (pulau per pulau). Reklamasi selalu bersentuhan dengan banyak pulau dan lahan pesisir yang luas, maka amdalnya harus menyeluruh, mengingat dampak yang ditimbulkannya juga

sangat luas.

Dampak ikutan yang selalu muncul bersamaan dengan reklamasi adalah ekologi dan ekosistem laut terganggu. Belum lagi, ada dampak ekonomi sosial yang menyentuh kesejahteraan masyarakat pesisir yang kehidupannya sangat bergantung pada kekayaan laut. Izin reklamasi, lanjut Viva, harus dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Rizal Damanik dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang juga menjadi pembicara mengungkapkan, teluk Jakarta sejak tahun 1980-an terus mengalami penurunan kualitas ekologis. Dahulu reklamasi dilakukan untuk rehabilitasi kawasan pesisir. Kini, untuk komersialisasi. Reklamasi juga menimbulkan perubahan arus laut. Akan ada banyak pulau di pesisir Jakarta yang mh/parle/hr mengalami abrasi.

DPR Dorong Pemerintah “Buyback” Saham PGN SINERGI PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN dengan PT Pertamina (Persero) dalam pembangunan infrastruktur gas akan makin kuat jika pemerintah membeli kembali (buyback) saham PGN yang dikuasai publik.

“Sebaiknya memang di buyback saja saham PGN yang dikuasai publik jadi kembali sepenuhnya milik negara, 100 persen jadi BUMN,” ujar Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Hanura, Inas Nasrullah Zubir di Jakarta, Jumat (22/4/2016).

Menurut Inas, buyback saham PGN oleh pemerintah yang bisa juga melalui Pertamina tujuannya untuk membangun PGN. Dengan penguasaan penuh Pertamina terhadap PGN, Pertamina yang mempunyai anak usaha yang bergerak di sektor yang sama, yakni PT Pertamina Gas (Pertagas) bisa melakukan sinergi.

“Jadi jika sudah di-buyback diharapkan sinergi pembangunan infrastruktur gas menjadi lebih baik,” katanya.

Pemerintah saat ini menguasai 56,96 persen saham PGN. Sisanya,

43,04 persen saham dikuasai publik.

Pada perdagangan Kamis, harga saham PGN ditutup turun Rp 30 atau 1,15 persen ke level Rp2.570 dibanding penutupan perdagangan, Rabu (20/4).

Anggota Komisi VII DPR lainnya, Satya W Yudha dari Fraksi Golkar, mengatakan dengan bersatunya PGN ke Pertamina otomatis kepemilikan saham asing menjadi berkurang.

“Tinggal nanti dibuat aturan pada saat harga bagus baru bisa di buyback oleh Pertamina. Tapi jangan dipaksakan sekarang karena justru bisa rugi,” tegasnya.

Menurut Satya, PGN berpotensi berkembang menjadi lebih besar dengan digabungkan ke Pertamina.

Untuk itu, karyawan PGN juga tidak perlu khawatir dengan masa depannya. “Nantinya PGN akan semakin besar karena ini business to business.

Karyawannya juga tidak perlu khawatir karena bisnisnya akan semakin berkembang,” tandas Satya.

Hal senada diungkapkan Hari Purnomo, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra. Menurut Hari, salah

satu cara mensinergi pembangunan infrastruktur gas adalah dengan membentuk holding BUMN energi yang menggabungkan PGN dengan Pertamina. “Jadi digabung berada dalam satu holding. Ke depan bisa saja saham swasta di PGN di buyback,” katanya.

Menurut Hari, pemerintah bukan hanya mendukung pembentukan holding BUMN energi, namun harus segera melaksanakan. Itu menjadi tugas Menteri BUMN untuk merealisasikannya. Apalagi sinergi PGN dengan Pertamina adalah gagasan yang sudah sejak lama digulirkan.

“Sinergi utamanya dalam pembangunan infrastuktur gas. Makin cepat terwujud makin baik. Semua pihak pemasok maupun pengguna akan diuntungkan karena makin handal, efisien dan mencukupi,” tegas Hari.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan holding BUMN energi akan terbentuk sebelum Juli 2016. Pertamina yang 100 persen sahamnya dikuasai negara akan menjadi induk usaha dan PGN menjadi salah satu anak usahanya fai/ans di dalamnya.

Komisi IX Dorong Kemenkes Bentuk Sekretariat SDGs KOMISI IX DPR-RI mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membentuk sekretariat yang secara khusus memantau dan menindaklanjuti program-program yang terdapat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) “Komisi IX mendorong dibuatnya sekretariat yang khusus menindaklanjuti SDGs agar lebih fokus,” kata Wakil Ketua Komisi IX Syamsul Bachri usai memimpin Rapat Kerja Komisi IX dengan Kementerian Kesehatan di Jakarta, Rabu (20/4/2016).

Sekretariat yang dimaksud, kata dia, adalah yang memantau dan menindaklanjuti program SDGs dalam bidang

kesehatan.

Mengenai tugas dan fungsi sekretariat tersebut, kata dia, pihaknya menyerahkan kepada kementerian kesehatan.

Dia juga menambahkan, SDGs akan diarahkan pada program-program untuk melanjutkan dan memperluas keberhasilan Tujuan Pembangunan Milenium atau MDGs. Selain itu, dia juga menambahkan bahwa Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi kepada kementerian kesehatan dalam upaya menekan angka kematian ibu (AKI) melahirkan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), Kementerian Kesehatan, M. Subuh menambahkan kementerian ke-

sehatan terus berupaya menyukseskan program-program strategis diantaranya yang terdapat dalam MDGs. Contohnya, kata dia, pihaknya terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar melakukan deteksi dini terhadap penyakit tidak menular.

Selain itu, Subuh menambahkan contoh lainnya bahwa kementerian kesehatan juga terus meningkatkan akses kepada ibu-ibu bersalin, khususnya akses pada fasilitas kesehatan. Tujuannya, kata dia, untuk menekan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi.

Sementara itu, hadir dalam rapat kerja tersebut, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan jajaran eselon I di Ke ans menterian Kesehatan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron gelar pertemuan dengan masyarakat nelayan di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Krukut, Brebes.

Permen KP No 2 Tahun 2015 Tuai Banyak Korban WAKIL Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menegaskan, terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 telah menuai banyak korban. Salah satu korbannya adalah 13 nelayan asal Brebes, Jawa Tengah, yang ditangkap Ditpolair Polda Sumatera Selatan beberapa waktu yang lalu, karena diduga melanggar aturan dalam Permen tersebut.

“Permen No 2 Tahun 2015 sudah menuai banyak korban. Bukan saja di Brebes saja, tapi juga di daerah-daerah lain,” tegas Herman, usai menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Brebes dan masyarakat nelayan di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Krukut, Brebes, Jawa Tengah, Kamis (21/4/2016).

Menurut politisi F-PD itu, korban dari diterapkannya Permen itu bukan hanya penangkapan kepada 13 nelayan itu, tetapi juga lebih dari 2000 nelayan di Brebes dan sekitarnya. Mereka enggan kembali melaut karena kekhawatiran melanggar penggunaan alat tangkap yang diatur dalam Permen KP No 2 Tahun 2015 itu.

Herman juga menyesalkan langkah Menteri KP yang

menerbitkan aturan, tapi tidak memberikan solusi alternatif atau pengganti dari alat tangkap yang dianggap tidak ramah lingkungan itu. Padahal, alat tangkap itu sudah digunakan nelayan sejak lama.

“Jangan kemudian di satu sisi hukumnya sangat keras, tetapi di sisi lain kesejahteraan masyarakat nelayan menurun, karena tidak ada kenaikan pendapatan. Kapalnya mangkrak semua. Pemerintah melarang penggunaan cantrang, pukat tarik, pukat heula, namun nelayan tidak diberi bantuan,” sesal Herman.

Politisi asal dapil Jawa Barat ini juga mengingatkan agar Pemerintah menerbitkan peraturan yang lebih fleksibel kepada nelayan, sehingga lebih memungkinkan mereka untuk tumbuh dan sejahtera dengan kemampuannya. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar peraturan-peraturan yang diterbitkan Pemerintah namun membuat rakyat susah, agar dievaluasi dan dikaji.

“Cabut dulu Permen KP No 2 Tahun 2015, kemudian mana yang perlu kita dorong, mana yang harus kita hentikan. Ajak nelayan dan perwakilan nelayan, supaya ta-

hu apa harus dilakukan Pemerintah,” saran Herman.

Dalam pertemuan ini, Komisi IV mendapat laporan bahwa sebanyak 13 nelayan ditangkap Ditpolair Polda Sumatera Selatan, saat berada di perairan Tanjung Menjangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumsel, beberapa waktu yang lalu.

Para nelayan itu diamankan dengan barang bukti berupa tangkapan ikan, alat penangkap ikan jenis cantrang modifikasi dan pukat harimau, yang penggunaanya dilarang karena dapat merusak terumbu karang dan membunuh ikan kecil. Selain itu, mereka diamankan karena telah melanggar izin wilayah penangkapan.

Para nelayan tradisional yang ditangkap ini diduga juga melewati batas wilayah.

Jika terbukti menyalahi aturan, para nahkoda kapal ini akan dikenakan Pasal 85 Undang-Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, dengan hukuman 5 tahun penjara.

Untuk mengurangi beban keluarga nelayan yang ditangkap, Tim Komisi IV DPR memberikan motivasi dan sf/hr bantuan finansial.

Pembahasan RUU Tax Amnesty Ditarget Selesai Mei KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmadi Noor Supit mengatakan pembahasan terkait rancangan undang-undang pengampunan pajak atau tax amnesty dapat diselesaikan akhir Mei. “Kalau masa sidang ini kemungkinan tidak bisa (selesai). Saya kira akan terkejar kalau misalnya harus selesai sebelum APBNP, maka bulan Mei mudah-mudahan bisa selesai, akhir Mei mungkin,” kata Supit usai

bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu (20/4/2016).

Dia menambahkan pihaknya akan mengundang sejumlah akademisi, pengusaha dan pakar ekonomi untuk membahas dan mengkaji mengenai penerapan RUU tersebut.

“Kami memprioritaskan pemahaman dari para anggota Komisi XI, maka dari itu kami mengundang para pelaku ekonomi, Kadin, Hipmi, Apindo dan juga para pakar

baik pro maupun kontra.

Sudah ada 16 orang pakar yang terdaftar dan sudah tiga hari ini berjalan,” katanya.

Selain itu, Komisi XI DPR RI akan mengunjungi sejumlah perguruan tinggi untuk menyelenggarakan diskusi mengenai RUU tax amnesty tersebut.

“Kami juga akan mengundang PPATK, KPK, Kepolisian dan Jaksa Agung terkait masalah-masalah hukumnya, sehingga semua jelas. Setelah itu kita bisa melihat kesa-

maan persepsi,” tambahya.

Sementara itu, Ketua DPR Ade Komarudin berharap pembahasan terkait RUU Tax Amnesty dapat segera diselesaikan sebelum pengesahan APBNP. “Sudah ada diskusi antara saya dengan Pak Wapres selaku junior dan seniornya, mengenai jadwal pokoknya sebelum APBNP Insha Allah suda dapat selesai pembahasan RUU Tax Amnesty ini karena sangat penting bagi negara ini,” katanya.

Rabu siang, Ketua DPR Ade Komarudin dengan ditemani Ahmadi Supit mendatangi Kantor Wakil Presiden untuk bertemu dan makan siang bersama Wapres Jusuf Kalla.

Selain pembahasan RUU Tax Amnesty, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai rencana pencalonan Komarudin sebagai calon ketua umum Partai fra/ans Golkar.

Ahmadi Noor Supit. www.lensaindonesia.com

ANALISA

6

Edisi 134/ 25 Apr - 01 Mei 2016

ABDULLAH HEHAMAHUA:

Masa untuk Tahu Niat Jahat Ahok Harus di-Rontgen Bekas Penasehat KPK Abdullah Hehamahua menilai syarat baru dalam penetapan tersangka korupsi hanyalah teori hukum.

Pimpinan KPK justru disebut tidak memahami kode etik.

maka itu korupsi. Tidak ada disebutkan niat jahat.

Jadi kalau ada pimpinan yang mensyaratkan harus ada unsur niat jahat, bagaimana?

Cuma di dalam teori hukum itu disebutkan apa motif seseorang melakukan perbuatan itu. Maka pimpinan sekarang mem-persoalkan (niat jahat).

Bagaimana caranya mengetahui niat jahat itu?

Ya apa mungkin pimpinan KPK itu harus me-rontgen Ahok, kan tidak kan. Kalau alasannya begitu bawa lah Ahok ke rumah sakit di x-ray atau di-rontgen, baru kemudian pimpinan KPK bisa melihat hatinya jahat atau tidak.

USAI memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, selama hampir 12 jam dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Ahok melenggang pulang. Pimpinan KPK mengungkapkan, penyidik masih mencari dua alat bukti kuat. Selain itu, pimpinan lembaga anti-rasuah itu juga memperkenalkan syarat baru dalam penetapan tersangka ko-rupsi, yakni harus ada unsur niat jahat.

Pertanyaannya, bagaimana caranya mengetahui niat jahat seseorang? Apakah diatur di dalam undang-undang. Berikut wawancara dengan bekas Penasehat KPK Abdullah Hehamahua:

Janggal tidak?

Kan dari dulu saya sudah bil-ang, kalau dari hulu sudah kotor maka di hilir juga kotor. Kan dari dulu waktu masih Pansel kan. Kalau Pansel nya bermasalah, hasilnya juga bermasalah. Jadi saya tidak kaget kalau seperti hari ini sekarang.

Abdullah Hehamahua.

Sudut pandang Anda melihat kerja KPK dalam menangani kasus Sumber Waras?

Kembali kepada teman-te-man penyelidik dan penyidik KPK, mereka serius kerja atau tidak. Kalau serius, mereka ikuti SOP (Standard Operational Procedure) yang ada. Artinya kalau sudah ada temuan, segera digelar perkara di direktorat, kemudian di deputi baru pada pimpinan.

Kalau temuannya sudah ada?

Kalau sudah ada, kemudian sengaja disembunyikan, atau mereka tutup-tutupi, itu kan melanggar kode etik, sehingga kemudian

pengawas internal bi-sa memproses yang melakukan penyimpangan itu. Majelis Kode Etik bisa mengadilinya. Kalau kesalahannya di pegawai.

Bagaimana jika penyimpangannya terjadi di level pimpinan?

Kalau penyelidik dan penyidik sudah menemukan dua alat bukti, kemudian saat gelar perkara terakhir di pimpinan, pimpinan menolak atau punya alasan untuk tidak menetapkan tersangka, pimpinan bisa diperiksa oleh komite

etik yang terdiri dari pimpinan yang tidak ber-masalah, penasehat, dan orang luar KPK. Saya menyarankan kepada pengawas internal, coba mereka melacak, di mana kesalahan itu terjadi. Apakah kesalahan itu betul-betul karena alat bukti tidak cukup, atau alat bukti cukup tapi dimanipulasi, atau ditutup-tutupi. Kalau oleh pegawai, pengawas internal bisa langsung memeriksa. Kalau pimpinan, maka pengawas inter-nal boleh menuntut atau merekomendasikan membentuk komite etik untuk memeriksa.

Untuk mengetahui unsur niat jahat bagaimana sih?

Kalau disebut tidak ada niat jahat, maka bagaimana menge-tahui niat jahat itu. Salah satunya adalah dicek, apakah ada pelang-garan perundang-undangan, kalau ada berarti sudah niat jahat. Atau apakah pejabat itu atau gubernur Ahok atau siapa saja menerima feedback, baik berupa hadiah, parcel, bantuan keuangan atau sejenisnya adalah indikator niat jahat.

Memangnya unsur niat jahat itu diatur dalam undang-

undang atau ketentuan khusus di KPK? Ya kalau di undang-undang tidak disebutkan niat jahat itu.

Pimpinan sekarang yang memperkenalkan unsur niat jahat itu.

Kalau di undang-undang, pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa jika ada tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korpo-rasi itu sudah korupsi. Pasal 3 disebutkan jika terjadi penyalahgunaan wewenang yang me-nyebabkan kerugian keuangan negara

Apa masih ada harapan?

Kita kasih kesempatan kepada pimpinan KPK, oleh karena ada audit BPK yang terakhir itu, audit investigasi. Kemudian kita lihat apakah bisa digunakan atau tidak.

Sekarang ini kan diduga ada kekhawatiran bahwa ada kondisi di KPK karena faktor ka-us periode yang lalu, sehingga ada nuansanuansa intervensi dan seterusnya.

Pegawai KPK harus bersikap?

Dalam kode etik KPK, pe-gawai dilarang menerima per-intah atasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Itu ekspilisit kode etik. Ini saya ingatkan kepada yang baru-baru si KPK, karena kode etik ini baru direvisi dua atau tiga tahun yang lalu, mungkin ada yang belum menguasai hrm atau memahami.

Yosep ‘Stanley’: Kami akan Tertibkan Media Abal-abal yang Menjadi Media Online PUCUK pimpinan Dewan Pers berganti setelah 2 periode dipimpin mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan. Saat ini institusi negara pengawal kebebasan pers Indonesia itu dipimpin Yosep Adi Prasetyo.

Stanley, begitu sapaan akrab Yosep di kalangan pegiat HAM, media dan aktivis perdamaian.

Stanley merupakan tokoh pers Indonesia yang ikut berjuang untuk kebebasan pers saat kekuasaan otoriter Soeharto berganti di tahun 1998.

Menurut dia, persoalan pers saat ini jauh makin berat. Bahkan dari tahun ke tahun. Ada persoalan baru, ada juga persoalan lama yang tidak kunjung habis dipersoalkan insan per situ sendiri.

Menurut Stanley, masalah kebebasan pers dan kriminalisasi media masih menjamur di Indonesia. Kesejahteraan jurnalis pun masih menjadi mimpi karena kecilnya gaji jurnalis. Sementara gurita media makin dekat dengan kepentingan politik. Berikut kutipannya: Apakah ada perubahan karakter Dewan Pers di bawah kepemimpinan Anda ke depan?

Tidak ada perbedaan, karena meski Bagir Manan bulan berlatar belakang wartawan tapi orang yang ada di belakang beliau kan berlatarbelakang wartawan. Dulu juga saya yang membuat surat di Komisi Hukum jika ada pengaduan. Pak Bagir adalah figure yang melengkapi karena beliau mantan Ketua Mahkamah Agung. Di kepemimpinan dulu akan kita pertahankan karena tren-nya bagus.

Kita sudah MoU dengan Polri dan Kejaksaan. Kita nantinya akan menguatkan MoU itu dengan memwww.lensaindonesia.com

hati merekomendasikan untuk menangkap perusahaan pers dan wartawan seperti itu. Berbeda jika yang dijerat perusahaan pers dan wartawan professional terkena UU ITE, akan kita bela.

buat pedomen kerja sebagai turunannya.

Perkembangan media massa beberapa tahun belakangan makin mengarah ke media digital atau cyber.

Bagaimana masukan Anda soal perkembangan media saat ini dari sisi penguatan etika jurnalistik?

New media ini menjadi momok media cetak dan konvensional yang mungkin generasi tua yang ada di pemimpin redaksi tidak bisa mengantisipasi ini.

Sementara kita tahu generasi Y ini tidak pernah membaca koran lagi karena semua menggunakan gadget. Kami akan mendorong bagaimana media bisa mengantisipasi kemajuan teknologi ini. Hal yang lain, ketika banyak peraturan yang dikeluarkan Dewan Pers untuk menertibkan media abal-abal, itu membuat ribuan media abal-abal migrasi menjadi media online.

Sementara di media online masih terjadi kekosongan pedoman terkait penulisan media cyber. Kita tidak punya pedomen spesifik, maka itu harus dibuat dan Dewan Pers akan mefasilitasi itu.

line, sementara yang dijadikan tolak ukur banyak melanggar etika.

Di daerah terpencil, media cyber dikelola oleh 1 orang. Dia yang membentuk, mengelola, meliput dan mencari uang sendiri. Saya ada pengalaman ke Tanjung Balai Karimun , Riau. Bupati di sana mengaku kuwalahan. Penduduk di sana ada 270 ribu jiwa. Media di sana ada 500 buah, kebanyakan media cetak dan online.

Seperti apa teknis aturan media cyber yang akan dibuat?

Kalau ingin disebut sebagai perusahaan pers, harus dibuat badan hukum. Gaji wartawan 13 kali setahun minimal sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP).

Di luar itu, kode etik dan pedoman pemberitaan media cyber juga mengikat. Kita juga mendorong media online, bagaimana membuat self regulation untuk kepentingan mereka. Jangan sampai ada penyamaan karakter media on-

Lalu apa yang terjadi dengan media di sana?

Kepala humas di sana tidak berani masuk kantor karena dicegat wartawan yang meminta uang. Wartawan di sana mewawancarai pemerintah dengan isu yang memojokan, misal korupsi.

Padahal isu itu hanya dibuat-buat saja. Mereka bertanya harus melakukan apa? Dewan Pers memberitahu jika media mempunyai syarat untuk berdiri. Maka pemerintah di sana harus memilah media mana saja yang benar dan abal-

Yosep 'Stanley' Adi Prasetyo.

abal. Sebab mereka harus menyediakan 500 amplop berisi uang di setiap event yang diadakan. Ini karena kebanyakan pemda tidak tahu soal profesi wartawan. Fenomena wartawan amplop ini hanya ada di Indonesia, di Singapura, Filipina dan Malaysia tidak ada.

Di Indonesia, wartawan abal-abal ini tumbuh subur dan berkembang biak di tempat yang kotor, kebanyakan di daerah. Mereka menggunakan nama BIN, BNN dan KPK untuk memeras. Pemda kebanyakan belum ter-edukasi soal media. Makanya kami sering membuat pertemuan media lliterasi untuk pemerintah daerah.

Bagaimana membedakan media professional dan abal-abal. Hasilnya banyak wartawan di sana yang marah dengan alasan mengganggu kebebasan pers. Bagaimana kebebebasan pers? Mereka memeras, berita menyudutkan dan meminta uang saat mewawancara. Mereka ini pembonceng gelap. Dewan Pers akan senang

Mulai tahun ini, kondisi politik Indonesia mulai memanas karena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 ditambah Pilpres 2019 mendatang, langkah Dewan Pers?

Ini menjadi hal yang paling spesifik dari tugas Dewan Pers 3 tahun ke depan. Tahun 2016 ini sudah masuk tahun politik.

Pemilukada DKI tahun depan, ini sudah riuh mulai sekarang. Banyak pemberitaan bermuatan SARA. Selain itu menjelang Pilpres dan Pileg 2019, mulai tahun 2018 ini sudah riuh sekali. Kami berharap Dewan Pers bisa mengawal independensi, keberpihakan ke ruang publik itu menjaga. Jangan sampai pengalaman 2014 yang muncul ‘media merah’ dan ‘media biru’ kembali terulang dan makin parah. Banyak partai yang berambisi punya media, dan pemilik media berambisi masuk politik. Jadi diperlukan nanti media-media yang sangat independen. Kita akan memperkut mediamedia yang menjaga netralitasnya ini. Sementara gaji wartawan sangat memprihatinkan. Ada koresponden yang dituntut menulis untuk sebuah media dan dibayar pertulisan, sementara dia dituntut loyalitas tidak boleh menulis untuk media lain. Bagaimana dia bisa hidup? Itu banyak terjadi di media besar, bagaimana untuk media kecil.

Makanya kita mendorong untuk digelar uji kompetensi war-

tawan (UKW) atau juga uji kompetensi jurnalis (UKJ). Sertifikat UKJ atau UKW itu bisa digunakan untuk dasar renumerasi untuk wartawan di perusahaan media.

Jangan sampai UKJ atau UKW ini dianggap tidak berarti oleh perusahaan media. Dewan Pers akan mendorong perusahaan media mengaitkan kompetensi itu dengan jenjang karir. Misal ingin menjadi redaktur, maka harus punya sertifikat UKJ/UKW Madya, sementara pimpred harus UKJ/ UKW Utama. Sekarang sudah ada beberapa media yang menggunakan itu. Misal di Kompas dan MNC. Tapi sekarang ada puluhan ribu wartawan, tapi yang baru mengikuti uji kompetensi kurang dari 10 ribu. Nanti kita akan membuat surat ke pada perusahaan pers untuk mensyaratkan wartawannya mempunyai sertifikat uji kompetensi.

Fenomena wartawan amplop tidak lepas dari pertumuhan organisasi wartawan di Indonesia?

Kita akan melakukan verifikasi terhadap organisasi wartawan.

Sementara ada yang meminta verifikasi, misal dari IPJI (ikatan penulis dan jurnalis Indoensia).

Nah IPJI ini agak sulit karena mereka menggabungkan 2 profesi antara penulis dan jurnalis karena kode etik di Dewan Pers mengikat pada jurnalis, bukan penulis.

Permintaan verifiksi ini diminta sejak tahun lalu. Sebab Dewan Pers pernah melakukan verifiksi dan ditemukan medianya tidak teratur penerbitannya. Ada juga yang pimpinan organisasi itu ketua koperasi peternakan bebek.

Banyak juga alamatnya nggak sua jelas.

7 Edisi 134/ 25 Apr - 01 Mei 2016

KPK...

Sambungan Halaman 1 Agus mengatakan ini bukan pertama kalinya Edy menerima duit. Pada Desember lalu, Edy mengaku mendapat Rp 100 juta dari Doddy.

Total commitment fee yang dijanjikan adalah Rp 500 juta.

KPK mengindikasikan Doddy juga menjadi perantara untuk kasus-kasus lain.

Sebelumnya KPK juga turut menggeledah ruang kerja dan rumah pribadi sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh Edy Nasution. Agus Rahardjo menyebut ada indikasi kuat jejak-jejak tersangka di dua lokasi itu.

“Langkah-langkah itu kita lakukan pasti ada indikasi kuat berdasarkan keterangan-keterangan yang dimintai kepada yang kita tangkap kemarin,” ujar Agus.

Mengenai status Nurhadi belum ditentukan terkait kasus ini. Agus mengatakan saat ini tim KPK masih menelusu-

rinya. “Statusnya seperti apa kemudian kita belum tahu.

Hal itu tergantung dari fakta dan data yang kita kumpulkan alat bukti yang kita dapatkan. Oleh karena itu, Anda saya harapkan bersabar, beri kami waktu untuk menelusuri secara tepat untuk pembuktian kasus-kasus ini berikutnya,” ucap Agus.

Meski status hukum tidak jelas, Nurhadi mulai Kamis (21/4/2016), telah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

Secara terpisah Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Sompie membenarkan itu. “Baru saja ada surat perintah untuk pencegahan dari pimpinan KPK. Ditjen Imigrasi telah menindaklanjuti dan dicegah berdasarkan keputusan Pimpinan KPK No KEP-484/0123/042016 atas nama Nurhadi, jabatan PNS (Pegawai Negeri Sipil),” kata dia.

Mengenai status Nurhadi,

Agus...

Sambungan Halaman 1 Tersangka juga mengakui membutuhkan waktu hingga dua hari untuk memutilasi korban. “Tersangka membunuh hingga memutilasi kaki dan tangan korban selama dua hari,” ujar Dirkrimum.

Agus diketahui sempat meminta tolong rekannya Eri untuk mencarikan kantong sampah dan gergaji. Agus bahkan sempat menyebut korbannya jablay.

Gergaji itu diduga akan digunakan Agus untuk memotong-motong tubuh korban Nur Astiyah alias Nuri.

Sementara kantong hitam akan digunakan untuk membuang jasad pasangan kumpul kebonya.

Seorang pegawai Rumah Makan Padang Gumarang, yang juga rekan Agus dan Eri mengaku, pada Senin (11/4) lalu pria yang kini berstatus saksi kunci itu mendatangi warung padang untuk meminjam gergaji. “Katanya disuruh ngambil plastik hitam dan gergaji,” ujar pegawai yang menolak identitasnya dipublikasikan itu.

Menurut dia, Agus sempat menjawab saat ditanya Eri apa yang hendak dibuang dengan plastik itu jablay. “Saat itulah ketika ditanya rekannya itu potongan tubuh apa, dijawab itu jablay,” ujar dia.

Setelah mendapatkan gergaji dan kantong plastik, Eri langsung meluncur meninggalkan rumah makan dengan mengendari sepeda motor.

Menurut pegawai tersebut, Eri memang pegawai baru di retoran itu dan Agus merupakan atasannya yang dikenal pemarah.

Keterangan pegawai itu senada dengan pernyataan Kapolresta Tangerang Kombes Pol Irman Sugema. Berdasarkan keterangan Eri, dia diperintah Agus untuk membuang kantong plastik. “Eri baru tahu saat proses membuang kanting plastik itu,” kata Irman.

Belakang diketahui, Eri membuang potongan kedua tangan di kawasan Kadu Agung, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Potongan tubuh Nuri itu ditemukan pada Rabu 13 April 2016 malam.

“Sementara dia (Eri) masih saksi kunci kita,” kata Irman.

Krishna sendiri belum dapat mengungkapkan kro-

Ronny mengungkapkan di dalam surat disebutkan sebagai saksi. Pencegahan Nurhadi oleh KPK terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji yang diduga dengan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Sementara juru bicara MA, Suhadi mengaku kecewa mendengar kabar tertangkapnya Edy Nasution oleh KPK. Dia mengatakan Edy akan diberhentikan sementara ketika resmi dijadikan tersangka. “Kalau dia ditetapkan menjadi tersangka, kami berhentikan sementara,” ujar Suhadi.

Peraturan ini, tutur dia, memang sudah dari dulu diterapkan jika pejabat hukum terkena kasus. Kepala Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri, Niaga, Tipikor, HAM Jakarta Pusat Jamaludin Samosir membenarkan bahwa telah terjadi operasi tangkap tangan terhadap salah satu Panitera pengadilannya.

Sebelumnya KPK menggeledah ruang Panitera Pengadilan Negeri, Niaga, Tipikor,

dan HAM Jakarta Pusat. Ada lima petugas KPK yang menyambangi lantai IV gedung pengadilan tersebut. Petugas menyegel ruangan Edy. Saat dikonfirmasi perihal penyegelan itu, petugas keamanan yang melihat langsung masuk dan menutup-nutupi dugaan tersebut.

Lima petugas KPK itu datang sekitar pukul 12.20. Mereka datang tanpa mengenakan rompi KPK. Kepala Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri, Niaga, Tipikor, HAM Jakarta Pusat Jamaludin Samosir membenarkan bahwa telah terjadi operasi tangkap tangan terhadap salah satu Panitera pengadilannya.

“Tadi memang ada OTTpanitera PN Jakarta Pusat sekitar pukul 12.00,” ujar Jamaludin. Dia menuturkan pihaknya belum tahu apa kasus yang sedang diselidiki KPK di pengadilan tersebut.

Jamaludin membenarkan bahwa yang tertangkap adalah Edy Nasution. “Yang ditangkap itu berinisial E. Edy, Edy gitulah pokoknya,” tegasnya. sm/ans

nologi detail dan motif tersangka membunuh dan memutilasi Nuri karena tersangka belum dimintai keterangan untuk berita acara pemeriksaan (BAP).

Menurut Krishna, Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya meringkus Agus saat menumpang tinggal bersama rekannya di Surabaya Jawa Timur pada Rabu (20/4/2016). Dia dibekuk di Rumah Makan Padang Sari Bundo Jalan Masrip, Karangtilang, Surabaya. “Penangkapan dilakukan dengan elok tanpa ada perlawanan dan kekerasan,” ujar dia.

Selama buron, Agus bertahan hidup dengan mengemis dari belas kasih pacarnya. “Dia tidak bekerja, kehabisan uang juga. Pokoknya selama di sana sama pacarnya,” kata Krishna.

Krishna menjelaskan Agus dikenal sebagai playboy yang memiliki banyak pacar.

Menurut dia, aksi pembunu-

han dan mutilasi terhadap Nuri sendiri berawal ketika korban mengetahui pelaku memilik banyak pacar.

Pelaku mengaku sebagai bujang, sedangkan Nuri berstatus janda kemudian keduanya sepakat mencari kontrakan di dekat Pasar Cikupa.

Karena tinggal satu kamar kontrakan, kedua pasangan itu kerap berhubungan intim dan korban mulai mengetahui status Agus sudah beristri sehingga terjadi pertengkaran yang berujung pembunuhan dan mutilasi terhadap Nuri.

“Bukan cuma satu, ada banyak itu (pacarnya). Itu orang (Agus) banyak pacarnya,” tandas perwira polisi berpangkat melati tiga itu.

Sebelumnya, pada Rabu (13/4) pagi sesosok wanita dalam kondisi hamil 7 bulan ditemukan tewas tanpa lengan dan kaki di sebuah kontrakan kawasan Telagasari RT 12/01 Telagasari Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. wis/rim/fe

Nur Atikah semasa hidup.

Istimewanya...

Sambungan Halaman 1 Ia tak ditunggui seperti seorang terhukum yang kabur di tengah sengkarut dunia peradilan belasan tahun lalu,” sesal mantan aktivis Makassar, Tomi Lebang, di dinding Facebook pribadinya, Jumat (22/ 04/2016).

Tomi pun mengkritik para bekas politikus partai yang kini didapuk menjadi petinggi penegak hukum.

Tomi membanding dengan mantan jaksa agung Baharuddin Lopa.

“Lagi-lagi, saya harus bercerita tentang pendekar hukum kita yang telah berpulang: Baharuddin Lopa, seorang jaksa yang namanya tetap mewangi hingga bertahun-tahun sepeninggalnya”.

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengkritik sikap Jaksa Agung HM Prasetyo yang mengistimewakan buronan BLBI Samadikun Hartono saat tiba di Halim Perdana Kusum.

Ia menyesalkan melihat Samadikun yang tak diborgol seperti mendapat pelayanan VIP. “Itulah anomali hukum kita. Komisi III prihatin dan menyesalkan bagaimana bisa buronan yang diburu belasan tahun diperlakukan istimewa,” kata Bamsoet kepada wartawan, Jumat

(22/04/2016).

Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan seharusnya penegak hukum memperlakukan Samadikun sama dengan pelaku kejahatan lainnya. “Kami berharap hal tersebut tidak terulang kembali karena menciderai rasa keadilan masyarakat,” tandasnya.

Kepala BIN Sutiyoso mengungkapkan Samadikun yang ditangkap di Shanghai, China, memiliki lima paspor guna mengelabui pengejaran aparat Indonesia.

“Dia punya lima paspor diantaranya Gambia dan Dominika,” katanya seusai kedatangan Samadikun Hartono di Bandara Halim Perdana Kusumah, Jakarta Timur, Kamis (21/4/2016) malam.

Ia menyebutkan untuk paspor Gambia, Samadikun bernama Tan Cimi Abraham.

Sewaktu Samadikun Hartono ditangkap oleh aparat China, ia menggunakan paspor Gambia itu. “Tan Cimi Abraham, namanya dalam paspor Gambia,” katanya.

Persoalan menggunakan paspor negara lain, kata dia, menjadi salah satu kesulitan timnya melakukan pengejaran terhadap buronan terpidana tindak pidana korupsi yang sudah divonis itu.

Sutiyoso mengklaim pihaknya saat ini masih

Polisi...

Sambungan Halaman 1 “Dan juga keyakinan hakim di pengadilan. Biarkanah hakim di pengadilan yang memutuskan perkara nanti, apakah dia bebas atau tidak itu kan hakim yang menilai, kalau saya lihat polisi sudah punya bukti yang cukup kuat, kan ada rekaman cctv dia memindahkan gelas, itu kan motifnya apa dia memindahkan gelas,” ujar Edi. “Yang memesankan kopi kan dia, tidak ada orang lain.

Tidak mungkin kalau karyawan, kalau karyawan yang meracuni mati semua itu orang-orang,” sahut Edi lagi.

Saat dikonfrimasi, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan sampai sekarang Polda Metro Jaya belum juga mengembalikan berkas tersangka dugaan pembunuhan dengan menggunakan racun sianida, Jessica Kuma-

la Wongso. Padahal masa perpanjangan penahanan Jessica bakal habis 8 hari lagi.

“Sampai sekarang belum juga dilimpahkan,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Waluyo.

Menurut Waluyo, seharusnya penyidik Polda Metro sudah mengembalikan berkas tersangka setelah 14 hari menerima berkas itu dari kejaksaan. “Batasnya 14 hari atau secepatnya, namun lebih dari itu tak ada sanksinya karena bukan formil,” kata Waluyo.

Sedangkan soal masa penahanan Jessica, Waluyo mengatakan, penyidik bisa memperpanjang selama 120 hari. “Nanti sisa masih 30 hari, penyidikan bisa tetap jalan, tapi tersangka harus dikeluarkan demi hukum

Menteri...

Sambungan Halaman 1

Gusur...

Sambungan Halaman 1 “Gubernur menyangkal sertifikat yang dimiliki warga, maka gubernur yang harus menggugat rakyat ke pengadilan. Makanya silahkan Gubernur gugat rakyat di pengadilan, kami akan ladeni. Ente jual ane beli! Hehe,” paparnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengedarkan pemberitahuan terkait penertiban di kawasan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, melalui Surat yang ditandatangani Camat Penjaringan Abdul Khalit. Surat tersebut sudah diedarkan kepada warga di RW 1, RW 2, RW 3 dan RW 4 di Luar Batang pada Kamis (24/3/ 2016).

Dalam surat tersebut, Pemprov DKI Jakarta berencana revitalisasi kawasan wisata Sunda Kelapa, Museum Bahari dan kawasan Luar Batang.

Di lain pihak, Gubernur DKI Ahok mengancam akan mempidanakan Yusril Ihza

Mahendra akibat bersuara terlalu lantang membela warga Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara.

Menurutnya, pengacara senior itu tak usah meributkan soal klaim warga penertiban Luar Batang yang memiliki sertifikat sah atas tanah. Lebih baik, saran Ahok, Yusril menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke pengadilan.

“Dari pada berdebat, silakan gugat kan dia pengacara, ngerti hukum, ya gugat aja. Tapi kalau ternyata (warga) enggak ada sertifikatnya aku pidanain balik, santai saja,” ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (21/04/ 2016).

Terpisah, bakal Calon Gubernur DKI Adhyaksa Dault juga mengkritik keras penggusuran yang terjadi barubaru ini di Jakarta.

Adhyaksa menyebut sistem penggusuran yang diterapkan Ahok dengan istilah ‘Kapitalis Sekuler’ karena

warga korban penggusuran malah disuruh membayar uang sewa untuk tinggal di rumah susun.

“Ini namanya kapitalis sekuler. Di Singapura ada penggusuran tapi masyarakatnya tidak dibebankan,” ujar Adhyaksa saat diskusi politik bertema ‘Mencari Gubernur yang Ideal untuk DKI Jakarta’ di Kornas Fokal IMM, Jl. Matraman Dalam I, Jakarta, Kamis (21/4/2016).

Pada kesempatan itu dia juga meungungkapkan keinginannya untuk menggandeng Da’i kondang asal Jakarta, Ustad Yusuf Mansur sebagai bakal calon wakil gubernurnya jika diamini untuk bertarung di Pilkada DKI 2017.

“Di sini ada Ustad Yusuf Mansur yang massa nya cukup banyak dan apalagi beliau jadi Wakil Gubernur saya setuju banget dan pasti lah Jakarta berjalan lancar,” kata Adhyaksa.

Sementara itu, da’i kondang asal Jakarta Ustad Yusuf Mansur yang juga hadir di diskusi tersebut, mengkritisi masalah utama yang selalu menghantui Ibukota Jakarta

yaitu kemacetan.

Ustad Yusuf mengaku heran karena jalanan di Jakarta lancar hanya saat pemilihan pimpinan DKI saja. “Di sini kalau ada pemilihan pimpinan saja, Jakarta jadi lancar jalannya,” kata Yusuf Mansyur.

Dengan problem kemacetan itu, kata Yusuf, siswa Sekolah Dasar (SD) sering kali terkena imbasnya, lebih baik tidak usah dipulangkan tapi jadikan sekolah sebagai asrama.

“Jika kembali macet kan yang kasihan anak SD dan kalau begini skalian saja tidak usah dipulangkan jadikan sekolah sebagai asrama,” terang Ustad Yusuf.

Menurut Ustad ini, mestinya sebagai orang nomor satu di Jakarta, Ahok harus bisa merangkul perguruanperguruan tinggi supaya pekerjaan Gubernur DKI jadi ringan dan saling bersinergi.

“Tapi nyatanya jangankan merangkul perguruan tinggi, untuk merangkul pemimpinpeminpin daerah saja tidak mau. Apalagi merangkul pemimpin di negeri tetangga,” tandasnya. dhu/ahm/ ima

“Peraturan ini mengatur jenis pelayanan, pengusahaan, penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi informasi, pengawasan angkutan umum serta peran serta masyarakat dan sanksi administratif,” katanya di Jakarta, Jumat (22/04/2016).

Pudji menjelaskan, untuk menyelenggarakan angkutan umum tidak dalam trayek, perusahaan wajib mempunyai izin yang dikenakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Syarat lainnya, perusahaan wajib berbentuk badan hukum Indonesia, bisa berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perseroan terbatas atau koperasi.

“Adapun, persyaratan untuk memperoleh izin adalah memiliki lima kendaraan yang dibuktikan dengan STNK atas nama perusahaan,” ucapnya.

Karena kendaraan angkutan online tersebut sebagian kendaraan pribadi, dia mengatakan, perusahaan bisa menyepakati perjanjian de-

ngan pemilik kendaraan untuk mengubah STNK pribadi menjadi STNK atas nama badan usaha.

Pudji menambahkan, hal tersebut untuk mengantisipasi apabila pemilik tidak lagi bergabung dengan perusahaan tersebut, bisa mengambil kembali kendaraannya, karena kalau STNK atas nama perusahaan berarti menjadi milik perusahaan.

“Yang menjadi masalah di sini membayar, balik nama di STNK itu ada PNBPnya, untuk saat ini masih dibebankan kepada pemilik pribadi,” ujarnya.

Selanjutnya, perusahaan harus memiliki pool, fasilitas perawatan kendaraan yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain.

“Misalnya, boleh juga kerja sama pemanfaatan garasi, selama ini ‘kan ditempatkan di garasi masing-masing pemilik,” imbuhnya.

Syarat lain, di antaranya, mempekerjakan pengemudi dengan SIM umum sesuai dengan golngan kendaraan

memburu 28 buronan terpidana korupsi. “Masih ada 20 terpidana korupsi yang kami cari. Perburuan terhadap mereak terus dilanjutkan,” ujarnya.

Sutiyoso mengingatkan pada para terpidana korupsi yang kabur agar menyerahkan diri agar lebih terhormat ketimbang terus diburu di tempat persembunyiannya. Menurutnya, pengembalian dan pencarian terpidana korupsi sudah menjadi kebijakan pemerintah.

“Ini bukan sekadar uang negara kembali, tapi yang paling utama adalah mengembalikan kewibawaan pemerintah,” tegas Kepala BIN ini.

Menurutnya, seseorang yang sudah diadili, divonis lalu sudah memiliki kekuatan hukum atau inkrah namun melarikan diri, merupakan tindakn yang melecehkan hukum. “Itu merupakan pelecehan hukum,” tegasnya.

Selama 13 tahun menjadi buron, Samadikun juga meminta maaf kepada bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Jaksa Agung H.M. Prasetyo dalam jumpa pers bersama Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso di Jakarta, Kamis (21/4/ 2016) malam.

“Samadikun Hartono berkata kepada saya bahwa meminta maaf telah merepotkan bangsa Indonesia dan aparat Indonesia,” kata Prasetyo. fat/rim

yang berjalan,” ungkapnya.

Berdasarkan informasi, berkas yang belum dilengkapi adalah baik saksi maupun ahli sudah banyak di dalam BAP, namun jumlah keterangan dari saksi dan ahli itu masih perlu ditambah.

Wayan Mirna Salihin kejang-kejang dan kemudian meninggal dunia setelah meminum kopi yang diduga dicampur dengan sianida di sebuah kafe di Jakarta 6 Januari lalu.

Polisi menetapkan Jessica sebagai tersangka kasus ini pada 29 Januari dan menangkapnya pada 30 Januari 2016. Mirna dan Jessica adalah teman satu tempat kuliah di Sydney, Australia, beberapa tahun lal Penyidik menyangka Jessica melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan Dengan Sengaja dengan ancaman maksimal hukuman mati. ags

serta persyaratan administrasi lainnya, berupa akta pendirian, bukti pengesahaan sebagai badan hukum, tanda daftar perusahaan (TDP), surat izin tempat usaha (SITU), surat pernyataan kesanggupan sebagai pemegang izin dan pernyataan kesanggupan menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan.

“Perusahaan angkutan umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, baik yang dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa aplikasi yang berbadan hukum Indonesia,” katanya.

Dia menambahkan dalam rangka pengawasan, perusahaan penyedia aplikasi harus melaporkan profil perusahaan, memberikan akss monitoring operasional pelayanan, data perusahaan yang bekerja sama, data kendaraan dan pengemydi serta layanan pelanggan berupa nomor telepon, email dan alamat perusahaan kepada Direktur Jenderal.

“Jika terjadi pelanggaran akan diberi sanksi berupa pembekuan sampai dengan pencabutan kartu pengawasan kendaraan bermotor,” katanya. ans www.lensaindonesia.com

CLASH OF CULTURE

8

Edisi 134/ 25 Apr - 01 Mei 2016

60 EXHIBITOR DAN KOMIKUS BAKAL UJUK GIGI DI EVENT KREATIF TERBESAR DI INDONESIA

ComicFest ID Wadah Baru Bagi Komikus Lokal Parade Budaya semarakkan peringatan Hari Jadi Surabaya.

Ragam Seru Hari Jadi Surabaya ke-723 Sepanjang Mei 2016 BERBAGAI kegiatan dan acara seru akan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk menyemarakkan rakaian peringatan Hari Jadi Kota Surabaya ke-723 yang berlangsung sepankang bulan Mei 2016.

Beragam acara yang bisa di ikuti oleh masyarakat Surabaya dan luar Surabaya ini seperti pameran, fashion, parade budaya serta aneka sajian kuliner.

Berikut Jadwal Hari Jadi Surabaya yang akan diselenggarakan sepanjang Mei 2016: Surabaya Health Season 2016 (sepanjang bulan Mei) Dalam Surabaya Health Season 2016 ini, Pemkot Surabaya akan memberikan banyak pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat.

Pelayanan kesehatan ini berupa pemeriksaan kesehatan mata, pemeriksaan laboratorium yang meliputi gula darah, kolesterol dan asam urat. Selain itu terdapat pula konsultasi gizi dan acara donor darah.

Diskon hari Jadi Surabaya ini juga akan di lakukan oleh banyak pihak Rumah sakit baik negeri maupun swasta, dengan memberikan pelayanan kesehatan dengan harga yang spesial.

Surabaya Shopping Festival 2016 (1-31 Mei 2016) Dari semua Jadwal Hari jadi Surabaya, bisa jadi Shopping Festival Surabaya 2016 adalah event yang paling di tunggu oleh warga Surabaya maupun warga luar Kota Surabaya. Dalam Shopping Festival Surabaya 2016 ini, banyak pusat perbelanjaan yang memberikan diskon hingga 75%. Acara Surabaya Shopping Festival Tunjungan Plaza , Delta Plaza, Royal Plaza yang biasanya banyak di serbu pengunjung yang berburu aneka macam produk fashion seperti baju, sepatu dan lain sebagainya.

Untuk Surabaya Shopping Festival HiTech mall pengunjung kebanyakan akan memborong laptop , komputer dan bergbagai aksesorisnya. Bagi anda yang sedang mencari handphone maupun gadget murah, datang saja ke Shopping Festival Surabaya Plaza Marina atau Shopping Festival Surbaya WTC. Surabaya Fashion Parade 2016 (11-15 Mei 2016) Parade Fashion dalam rangka peringatan Hari Jadi Surabaya 2016 ke 723 ini akan di pusatkan di Tunjungan Plaza Surabaya. Dalam event 2016 kali ini Surabaya Fashion Parade ini juga akan mengundang Desainer terkenal yang tergabung dalam Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI). Nantinya selain parade fashion dari perancang kenamaan, juga ada lomba fashion show yang bisa di ikuti oleh anak- anak hingga dewasa.

Parade Budaya dan Pawai Bunga Surabaya 2016 (15 Mei 2016) Parade Budaya dan Pawai Bunga Surabaya 2016 ini adalah puncak dari Peringatan Hari Jadi Surabaya ke 723.

Ratusan peserta dari Dinas Pemerintah

www.lensaindonesia.com

Kota Surabaya, BUMN, Swasta bahkan banyak peserta pula dari luar kota yang ikut ber-partisipasi dalam Parade Budaya dan Pawai Bunga Surabaya 2016 ini. Dalam parade ini akan di tampilkan puluhan mobil berhias bunga dan ratusan karnaval budaya dengan kostum yang beraneka ragam.

Surabaya Great Expo 2016 (18-22 Mei 2016) Perhelatan Surabaya Great Expo 2016 ini akan di laksanakan di Grand City Surabaya. Sesuai dengan namanya, Surabaya Great Expo 2016 ini merupakan pameran terbesar dalam bidang Industri, Pariwisata , Perbankan dan UKM. Event ber-skala nasional ini menjadi sarana informasi produk, promosi, belanja serta hiburan bagi keluarga.

Festival Rujak Uleg Surabaya 2016 (22 Mei 2016) Festival Rujak Uleg Surabaya 2016 ini adalah satu-satunya festival rujak yang ada di Indonesia. Bahkan Muri telah mencatat festival rujak ulek ini dengan kategori pengulek bumbu rujak terbanyak. Dalam festival yang di selengarakan di Kya- Kya – Jl. Kembang Jepun Surabaya ini, ratusan peserta dari warga Surabaya, perwakilan dari BUMN, Swasta maupun Dinas pemkot Surabaya berlomba untuk mengulek rujak dengan memakai kostum berwarna-warni. Rujak yang di ulek ini adalah rujak Cingur yang terdiri dari sayur, buah, irisan cingur/bibir sapi yang di siram oleh bumbu kacang dan petis. Di akhir sesi nantinya pengunjung yang hadir akan berkesempatan mencicipi rujak ulek ini secara gratis.

Surabaya Urban Culture Festival 2016 (29 Mei 2016) Surabaya Urban Culture Festival adalah festival yang berpusat di Jalan Tunjungan Kota Surabaya. Dalam festival ini di tampilkan budaya khas Surabaya, seperti kesenian ludruk, tari remo bahkan juga dolanan – dolanan lawas seperti tarik tambang, gobak sodor serta bentengan. Tidak ketinggalan sajuan kuliner khas seperti pecel semanggi akan selalu ada di festival ini.

Pasar Malam Tjap Tunjungan 2016 (Mei 2016) Pasar Malam Khas Tunjungan ini di pusatkan di pelataran East Coat Center, Pakuwon Center Surabaya. Beragam kuliner yang ada di Kota Surabaya ini, tumplek blek jadi satu tempat di lokasi ini. Mau jajanan lokal sampai makanan berat bisa di jumpai di sini.

Festival Kalimas Surabaya 2016 (Mei 2016) Sesuai dengan namanya Festival Kalimas Surabaya ini di laksanakan di Kali yang membelah Kota Surabaya, yaitu Kalimas. Di sepanjang Kalimas antara Monkasel hingga Taman Prestasi nanti akan di hias dengan lampion warna warni dan akan ada banyak perahu yang di lengkapi dengan hiasan ks lampu berpawai di sepanjang jalur.

ComicFest ID event dirancang khusus dengan membawa visi untuk mengapresiasi karya komikus Indonesia dari yang indie hingga senior.

PULUHAN exhibitor, komikus, dan penggemar budaya populer siap unjuk gigi untuk memamerkan kehebatannya di ajang ComicFest ID. Festival komik akan berlangsung di SMESCO Exhibition Hall, Jalan Gatot Subroto, Jakarta pada 28-29 Mei mendatang.

Selain dapat memperkenalkan karya para komikus lokal Indonesia, event ini juga akan diramaikan oleh tamu komikus internasional serta cosplayer dari mancanegara. ComicFest ID ini akan memfokuskan diri pada komik Indonesia dan industri pendukungnya, berbeda dengan sejumlah event event pop-culture yang mengafiliasi dari brand luar negeri.

Tidak hanya itu, adanya acara ComicFest ID pun ingin menunjukkan kepada publik, potensi dan kualitas komik Indonesia yang telah mengalami kemajuan pesat selama beberapa tahun terakhir.

Sampai sekarang sudah tercatat sekitar 60 exhibitor dan komikus yang telah memastikan untuk berpartisipasi di ComicFest ID yang mengusung hastag #MajuTerusKomikIndonesia. Bahkan jumlahnya akan terus bertambah hingga 80 peserta menjelang akhir penutupan pendaftaran di pertengahan Mei 2016.

“Kami ingin mengapresiasi seluruh komikus lokal

ComicFest ID 2016 dirancang untuk mengapresiasi karya komikus Indonesia dari yang indie hingga senior.

dan mendorong komik Indonesia ke pentas yang lebih tinggi. Oleh karena itu kami harapkan agar kita semua dapat bersatu di ComicFest ID dan kami ingin memberikan booth khusus bagi para komikus senior serta stage time untuk mereka.

ComicFest ID memang even yang dirancang khusus dengan membawa visi untuk mengapresiasi karya komikus Indonesia dari yang indie hingga senior,” kata Chris Lie, direktur utama PT Wahana Inspirasi Nusantara, dalam keterangannya, Rabu (20/4/2016).

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa untuk komikus pendatang baru maupun yang bermain di jalur independen akan disediakan tempat dengan harga yang amat terjangkau. Hal ini semata untuk memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk mempromosikan karya mereka kepada khalayak luas.

Hebatnya lagi, ComicFest juga telah mempersiapkan visi untuk eksis di luar negeri ke depannya. Dengan harapan dapat meramaikan pasar internasional khususnya ASEAN. “Kami ingin membuktikan bahwa komikus kita juga memiliki talenta serta daya saing yang tinggi dan siap

meramaikan pasar internasional, khususnya ASEAN di era MEA ini. Oleh karenanya acara ini kami namakan ComicFest supaya ke depannya juga lebih mudah untuk dibawa ke luar negeri,” kata Chris.

Untuk itu penyelenggara ComicFest ID sendiri membagi exhibitor menjadi tiga bagian yakni Corporate Booth, Artist Alley, dan Comic Market. Khusus untuk Comic Market memang sengaja dimaksudkan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para komikus untuk menjual produknya yang dicetak secara indie (tanpa ISBN).

Sementara buku komik dengan ISBN yang berarti telah dicetak secara massal hanya boleh dijual di Artist Alley. “Kami sengaja memberikan porsi besar untuk mereka,” kata Chris lagi.

“Bahkan kami menyediakan space gratis bagi para komikus senior untuk menghargai perjuangan mereka dulu,” tambahnya lagi.

Dikatakannya, sejumlah cosplayer dari luar negeri yang dihadirkannanti akan ikut meramaikan live performance The Grand Legend Ramayana atau kisah Ramayana yang dimodernisasi dan diadaptasi dari komik lokal berjudulsama. Kemu-

dian dari sisi industri kreatif, ComicFest ID akan mempersatukan kekuatan para pelaku komikus Indonesia, mulai dari para komikus senior dengan karya mereka yang monumental di masa lalu hingga komikus kontemporer, termasuk memberikan ruang bagi komikus junior serta komikus yang berjuang di jalur independen.

“Kami telah menyiapkan lebih dari 60 space untuk pemain komik lokal Indonesia dan sekitar 40% kami khususkan bagi komikus independen dengan harga yang amat terjangkau,” ungkapnya.

Chris juga mengaku sangat optimis dengan kebangkitan komik Indonesia yang semakin terbuka jalannya di depan, meskipun tentunya diperlukan kedisiplinan dan etos kerja profesional untuk mewujudkan impian ini.

Puluhan komikus dan ilustrator handal Indonesia dipastikan akan berkumpul di ajang ComicFest ID 2016.

Di antaranya adalah Faza Meonk, Sweta Kartika, Is Yuniarto, Annisa Nisfihani, Ockto Baringbing, Ino Septian, C. Suryo Laksono, Dini Marlina, Galang Tirtakusuma, dan masih banyak lagi.

Di samping komikus lokal, juga akan hadir komikus dan ilustrator internasional seperti Gaku Miyao dari penerbit Shonen Gahosha, Jepang. Dari FIlipina akan hadir Harvey Tolibao yaitu komikus Marvel yang terkenal dengan karyanya di komik XMen dan Green Lantern, serta Kim Jacinto yang juga adalah komikus Marvel yang terlibat dalam komik The Incredible Hulk. Sementara itu dari Malaysia akan hadir ilustrator dan concept artist Puppeteer Lee dan Zeen yang terlibat dalam ilustrasi Legend of the ti/ben/li Cryptids.

21 Wanita Pelukis Pamer Karya di Hotel Singgasana SAMBUT hari Kartini, Hotel Singgasana gandeng Satu Bumi Nusantara menggelar pameran lukisan bertajuk “Semangat Kartini”. Karya dari 21 pelukis wanita dari berbagai daerah di Jawa Timur ini diresmikan oleh Ibu Dra.Hj. Wiwie Anton Setiadji Ketua Pengurus Daerah Bhayangkari Jawa Timur .

“Wanita penerus bangsa harus Mandiri dan belajar dari perjuangan Kartini dulu. Kita tidak boleh lemah. Harus bisa duduk sama sejajar dengan laki-laki. Wanita tidak hanya di dapur dan bersolek tetapi harus bisa mengerjakan apa-

pun.” ungkap Dra.Hj. Wiwie Anton Setiadji, Ketua Pengurus Daerah Bhayangkari Jawa Timur kepada Lensaindonesia.com, Senin (18/4/2016).

Pameran Lukisan yang dibuka oleh Nabila Dewi Gayatri ini memajang lukisan dari Yuyun Purnamawati, Lerem Pundi Laras, Ary Indiastuti, Anny Djon, Siti Rejeki, Heti Palestina Yunani, R. nagayomi, Aimee, Arsanty, Lian Maria, Retno M., Hartati Cahyono dan masih banyak lagi.

Di kesempatan yang sama, Budi Guntur Iriansyah, General Manager Singgasana Ho-

Pameran lukisan yang dibuka oleh Nabila Dewi Gayatri ini memajang 21 karya pelukis wanita.

tel Surabaya menyampaikan, acara ini diselenggarakan untuk mengapresiasi perjuangan Kartini dan kaum perempuan Indonesia.

“Acara yang terselenggara hari ini adalah wujud kebanggaan dan pencapaian positif hasil perjuangan Perempuan Indonesia dibidang Seni dan Budaya,” terang Guntur.

Gelaran ini juga memamer-

kan demo lukis menggunakan potongan kain batik oleh Lerem Pundilaras dan ditandai pembubuhan tanda tangan di atas kanvas oleh Ibu Dra.Hj. Wiwie Anton Setiadji Ketua Pengurus Daerah Bhayangkari Jawa Timur. Pameran yang dilakukan mulai 18 April 2016 hingga 17 Mei 2016 ini ditutup dengan peragaan busana batik oleh para pelukis. retha

9

BERANDA Edisi 134/ 25 Apr - 01 Mei 2016

Soekarwo Soroti Risma Soal Reklamasi Pantai Timur Risma bakal melakukan reklamasi besarbesaran di wilayah pantai Timur Kota Surabaya. Sementara Pakde Karwo tak ingin persoalan reklamasi di Jatim berbuntut panjang seperti di Jakarta Utara.

RENCANA Walikota Tri Rismaharini melakukan reklamasi besar-besaran di wilayah pantai Timur Kota Surabaya mendapat tanggapan dari Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.

Gubernur menegaskan, pihaknya akan mengecek secara ketat izin reklamasi tersebut, sudah sesuai atau tidak.

Soekarwo mengatakan, pihaknya akan menyesuaikan dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Termasuk dengan peraturan terbaru yang menyatakan bahwa reklamsi di

suatu daerah harus mengantongi izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan juga Kementerian Lingkungan Hidup.

“Semua akan kita pelajari dan disesuaikan dengan peraturan perundangannya.

Yang kita pelajari dari Jakarta reklamasi itu perlu izin dari Menteri Kelautan Susi dan Menteri Lingkungan Hidup.

Selain habitat yang perlu dilestarikan, masyarakatnya menolak atau tidak,” ujar Soekarwo ditemui usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Kamis (21/04/2016).

Karena itu pihaknya lewat Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim akan mengecek secara keseluruhan kondisi Pantai Timur Surabaya. Pakde Karwo (sapaan akrab gubernur) tak ingin persoalan reklamasi yang ada di Jatim bakal berbuntut panjang dikemudian hari seperti di Jakarta Utara.

“Memang reklamasi di pantai timur itu kewenangan Kota Surabaya, tapi ya harus taat pada peraturan perundangan. Prinsipnya jangan sampai seperti Jakarta Utara.

Untuk tahu kritis tidaknya pantai timur itu, Bambang (Kepala BLH Jatim) akan saya minta mengeceknya.

Bukan hanya itu (Surabaya) tapi juga seluruh Jatim akan dicek,” tegasnya.

Pengecekan ini bakal berlaku pula untuk wilayah Ujung Pangkah, Gresik yang sebelah baratnya marak dija-

dikan wilayah industrialistik.

Gubernur juga mengimbau agar setiap daerah di Jatim telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga setiap pembangunan telah direncanakan dengan matang dengan melalui sejumlah perizinan yang lengkap.

Untuk mengecek ada tidaknya RTRW di setiap daerah, Pemprov telah mengusulkan ke pihak DPRD untuk memanggil setiap pemerintah kabupaten/kota di Jatim.

“Dewan bisa melakukan itu sebagai fungsi pengawasan. Minta setiap daerah menunjukkan RTRWnya, apakah sudah sesuai atau tidak. Karena sepengetahuan saya di Jatim ini baru enam daerah yang punya (RTRW), yang saya ingat Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Madiun,” tukas Pakde Karwo. sarifa

Gubernur Jatim Soekarwo dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

Jakarta Kelelep Banjir, Ahok Salahkan Air Laut Pasang HUJAN yang melanda sejak Kamis (21/4/2016) dinihari hingga pagi, menyebabkan sejumlah genangan air di beberapa titik di Jakarta.

Kasubdit Bin Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto mengatakan, genangan muncul sejak Subuh. Ketinggian genangan bervariasi, mulai 20-130 cm.

Budiyanto mengatakan, sekitar pukul 04.45 WIB, banjir mulai menggenang di Kompleks Paspampres Kramat Jati, Jakarta Timur. Di waktu yang sama, banjir setinggi 40 cm terjadi di wilayah Susukan Ciracas, Jakarta Timur.

Banjir setinggi 60-100 cm juga terjadi di dekat Pasar Jagal Buncit, Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan.

Banjir juga terjadi di Perumahan Pejaten Indah 1 Jalan H. Samali Ujung, Jakarta Selatan.

Banjir juga terjadi di Asrama Polri Pondok Karya, Tendean Jakarta Selatan. Jalan Masjid Al Ridwan, Jati Padang, dan di Jalan Langgar 3, Kebagusan, Jakarta Selatan juga terendam air.

Banjir setinggi 100-130 cm terjadi di depan Gedung Nestle, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Budiyanto juga mengatakan, banjir setinggi 25-40 cm sepanjang 200 meter terjadi di depan Pintu 1 Taman

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Mini Jakarta Timur.

Sementara itu, di kawasan Jakarta Pusat, banjir setinggi 100-120 cm terjadi di depan WTC Mangga Dua, Jalan Gunung Sahari. Jalan Mangga Dua Raya dilaporkan terjadi banjir setinggi 40-50 cm. Di titik lain di Jakarta Pusat, banjir setinggi 80-100 cm terjadi di Perempatan Bintang Mas Jalan RE Martadinata.

Terpisah, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan, banjir yang melanda

Ibukota pada Kamis (21/4) kemarin, disebabkan oleh air laut pasang ditambah hujan deras.

“Masalahnya air laut naik, sungainya naik. Kalau sungai naik maka semua selokan tidak bisa turun.

Nah sekarang laut mulai turun,” kata Ahok di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (21/ 4/2016).

Bagaimana bisa air laut pasang di seberang Jakarta Utara berpengaruh hingga Jakarta Selatan? Bisa. Lo-

gikanya, menurut Ahok, air yang mengalir di 13 sungai tidak bisa turun ke laut yang sedang pasang.

Ini mengakibatkan sungai-sungai menjadi meluap, got-got juga ikut meluber akhirnya jalanan tergenang.

“Kalau sungai naik maka semua selokan tidak bisa turun. Nah sekarang laut. mulai turun,” ujar Ahok.

Air laut pasang mencapai puncaknya pada pukul 20.00 WIB, Rabu (20/4). Namun kini, berangsur-angsur permukaan air laut mulai turun kembali. Aliran air di sungai beranjak lancar. ”Jadi mulai pasang Rabu (20/4) pukul 20.00 WIB. Pas pukul 20.00 WIB malam lagi pasang tertinggi, hujan juga turun, nggak berhentiberhenti sampai Subuh. Otomatis ya nggak bisa turun,” terang Ahok.

Kombinasi air laut pasang dan hujan lebat mengakibatkan banjir dan genangan. Namun demikian, Ahok menyatakan genangan di Jakarta Selatan sudah relatif cepat surut. Ini karena pihaknya telah memasang pompa air yang efektif.

Daerah-daerah tertentu tergenang, karena wilayahnya memang cekung, seperti di Kemang, Jakarta Selatan. “Kalau sekarang kan, relatif, Selatan paling cepat turun,” kata dia. jj/rbn

Terpecahkan, Misteri 28 Warga Tuban Mati dalam 90 Hari KUSMIARTO, (38), pengurus jenazah atau modin di Desa Karanglo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur mengatakan, kematian 28 warganya dalam keadaan wajar. Mereka meninggal karena berusia lanjut dan karena beberapa penyakitnya. “Mati wajar, ya,” ujar Kusmiarto, Kamis, (21/4/2016).

Menurut Kusmiarto, ke-28 warga Desa Karanglo itu meninggal dalam kurun waktu 90 hari terhitung sejak awal Januari hingga akhir Maret 2016. Jumlah itu sesuai data di buku kematian Kantor Desa Karanglo.

Seluruh warga yang meninggal itu, semuanya diketahui dan diurus oleh Kusmiarto.

Misalnya, Kusmiarto ikut membantu memandikan jenasah—terutama jenazah pria—, mengkafani hingga menguburkan mereka di pemakaman. Peran itu dijalankan Kusmiarto lantaran posisinya di dalam struktur pemerintahan Desa Karanglo, yaitu modin atau petugas kesejahteraan rakyat di pedesaan.

Saat tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia turun di lokasi, dirinya ikut langsung mendampingi selama empat hari dari Senin 11 hingga 14 April 2016. Selama berada di Desa Karanglo, Kusmiarto langsung mendampingi tim Komnas HAM mendatangi rumah keluarga warganya yang meninggal itu.

Sedangkan materi pertanyaannya, mulai dari penyakit mendiang, keluhan, dan juga usia. Tim Komisi mendatangi satu-persatu keluarga yang meninggal. Sedangkan jumlah warga yang meninggal, sesuai data www.lensaindonesia.com

kematian di desa, yaitu 28 orang selama 90 hari. Dan bukannya 61 orang selama 45 hari.

Data tersebut, menurut Kusmiarto, sesuai dengan jumlah yang diberikan kepada Tim Komnas HAM dan juga diberikan ke Pemerintah Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Untuk data ini, pihak pengurus Desa Karanglo, juga membubuhkan tanda tangan. “Rujukannya, dari data kematian warga di desa,” ucapnya.

Soal penyebab kematian warga pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban menyatakan, karena beberapa penyakit. Karena faktor usia rata-rata di atas 65 tahun, sakit hipertensi, stroke, ginjal dan lainnya.

Untuk sakit paru-paru hanya dua orang. Data penyebab kematian ini sesuai keterangan keluarga dan dari Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kerek, Tuban.

Tim Komnas dan pendamping ikut membubuhkan tanda tangan.

Mulai dari kepala desa, Dinas Kesehatan yang lantas dokumennya dibawa ke Komnas HAM di Jakarta dan arsipnya disimpan di Tuban. “Kami tanda tangan itu,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tuban, Syaiful Hadi, Rabu (20/4/ 2016).

Menurut Syaiful, Tim Komnas HAM turun dengan empat orang dari Senin 11 hingga Kamis 14 April 2016. Ada pendamping dari Dinas Kesehatan, Perangkat Desa Karanglo, dan Kecamatan Kerek. Juga tenaga ahli dari Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Penyakit Menular (BBTKLPM) Surabaya.

Tim dari BBTKLPM ini datang ke Desa Karanglo, guna mengukur suhu udara, kelembaban, dan juga kualitas lingkungan di sekitar pedesaan. Hasil penelitian yang diduga terkait dengan kandungan udara di desa areal Ring Satu PT Pabrik Semen Indonesia itu, baru selesai pada 1,5 bulan mendatang.

Sekretaris PT Semen Indonesia Agung Wiharto mengatakan, lokasi pabrik semen di Tuban berjarak sekitar dua kilometer dari Desa Karanglo. Selain itu, di desa dengan 23 dusun ini juga terdapat penambangan batu kapur untuk bahan baku semen. “Desa Karanglo, masuk daerah ring satu kita,” ujarnya.

Dia mengatakan untuk memastikan lingkungan sekitar pabrik aman dari polusi udara pihaknya juga memeriksa kesehatan ke masyarakat, dua hingga tiga kali dalam satu tahun langsung ke masyarakat. Pabrik Semen Tuban juga punya alat bernama electrostatic precipitator dari Jerman, yang berfungsi menangkap debu.

Di areal pabrik juga dilengkapi dengan bag hous filter, alat yang berfungsi menahan debu tidak keluar.

Yang juga penting, tiap tiga bulan sekali, datang lembaga independent yang mengawasi kwalitas udara di areal pabrik. “Pengawasan kwalitas udara rutin di pabrik kami,” ucapnya.

Agung mencontohkan, kualitas udara di lingkungan Pabrik Semen Tuban, kadarnya di bawah 50 miligram normal permeter kubik.

Ukuran itu masih jauh dari ambang batas yang ditetapkan Pemerintah

yaitu 80 miligram normal permeter kubik. “Prinsipnya, kami terbuka untuk dicek kualitas lingkungan.”

Sebelumnya, Kepala Desa Karanglo Sunandar mengatakan 61 warganya meninggal dalam kurun 45 hari dari pertengahan Februari hingga 1 April 2016 ini. Dari 61 warga yang meninggal sebagian besar karena sakit paru-paru, yaitu 80 persen sakit paru-paru, sisanya 20 persen karena stroke, kecelakaan lalu lintas, dan karena tua.

Menurut Kusnandar, rata-rata usia yang warganya yang sakit paruparu antara 35 hingga 60 tahun. Sedangkan sisa warga yang meninggal karena stroke dan tua berusia di atas usia 60 tahun. “Ya, sebagian besar, karena sakit paru-paru,” ujar Kepala Desa Karanglo, Sunandar, Jumat, (1/ 4/2016).

Sunandar ketika itu masih kebingungan dengan penyebab penyakit yang menimpa warganya.

Apalagi, mereka yang meninggal sebagian besar terjangkit penyakit paru-paru. Makanya dari kejadian ini, pihaknya akan terus meminta bantuan tenaga kesehatan secara intensif untuk mengobati dan memeriksa warganya.

Dia menyebut lingkungan Desa Karanglo kerap banyak debu. Terutama musim kemarau efek pengerukan tanah kars yang beterbangan ke rumah penduduk. Itu terlihat di saat hujan tidak turun lama, genteng rumah penduduk banyak ditempeli debu. “Tapi, soal penyebabnya, tentu orang medis yang tahu,” kata Sunandar. suj/tem

Menteri Susi Figur Perempuan Paling Berpengaruh LEMBAGA riset Indonesia Indicator menyatakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merupakan figur perempuan yang paling banyak dikutip sehingga dapat disebut sebagai perempuan pembentuk pendapat paling berpengaruh saat ini.

Rilis riset Indonesia Indicator di Jakarta, Jumat, menyebutkan, jumlah pernyataan Menteri Susi merupakan yang terbanyak dikutip oleh media, di mana pernyataanya tercatat dikutip hingga sekitar 34.000 kali oleh ratusan media dalam jangka waktu setahun terakhir.

Sedangkan figur perempuan lainnya yang juga banyak dikutip media setelah Menteri Susi antara lain adalah Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyatakan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti selama ini sudah bagus tetapi juga harus dapat memberdayakan industri perikanan secara lebih intensif, dari hulu hingga ke hilir.

“Kebijakan Ibu Susi sudah tepat, utamanya di hulu industri perikanan kita. Tapi di hilirnya, misalnya, di olahannya kita belum lihat ada geliat yang cukup berarti,” ujar Wakil Ketua Umum dan Kordinator Kadin Kawasan Timur Indonesia (KTI) Andi Rukman Karumpa, Rabu (20/4/2016).

Menurut Andi, di Jakarta, kebijakan Menteri Susi merupakan respon atas tingginya angka pencurian ikan dan dominannya penguasaan asing atas industri perikanan di masa lalu, yang mengakibatkan negara merugi triliunan rupiah per tahun.

Menteri Susi kemudian memberantas pencurian ikan, mencabut izin bongkar-muat

ikan di tengah laut (transshipment), melarang penggunaan alat tangkap merusak, dan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dengan memilah dan memilih komoditas ikan yang boleh diperdagangkan.

“Kebijakan ini pada hulunya sudah bagus. Beliau mendekonstruksi sistim di industri perikanan sebelumnya yang merugikan negara dan nelayan,” tuturnya.

Namun, ujar dia, saat pencurian ikan berkurang dan produksi melambat, tetapi pada kenyataanya di darat pada saat ini banyak nelayan yang menganggur.

Untuk itu, ia menginginkan kebijakan Menteri Susi diikuti oleh industrilisasi perikanan secara intensif, sistematis, dan integratif.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengemukakan, kebijakan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam masa kepemimpinannya adalah dalam rangka mendekonstruksi sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

“Kami sedang melakukan dekonstruksi perikanan Indonesia,” kata Menteri Susi dalam jumpa pers di kantor KKP, Jakarta, Selasa (05/04/2016).

Berdasarkan informasi ensiklopedia dunia maya Wikipedia, dekonstruksi adalah kajian dalam filsafat terkait dengan metoda pembacaan teks sehingga anggapan yang ada selama ini tidak dianggap absolut dan mengacu kepada makna final.

Dengan kata lain, Susi ingin merombak kebijakan KKP agar langkah-langkah yang selama ini telah diambil sebelumnya di era yang lalu tidak dianggap absolut tetapi dikaji dan dikritisi hingga dapat menampilkan kebijakan yang lebih baik dari sebelumnya. ahm/ans

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

KASUS

10

Edisi 134/ 25 Apr - 01 Mei 2016

ANEH, PNS YANG JADI BANDAR JUDI DADU MALAH DIBIARKAN BEBAS

DIDUGA BALAS DENDAM Oknum Polsek Kenjeran Tangkap dan Siksa Buruh Pabrik Saluki diduga hanya menjadi korban balas dendam oknum Polsek Kenjeran yang pada tahun 1998 lalu pernah ditahan Propam dalam kasus judi merpati. Buruh pabrik itu ditangkap dan disiksa di sel tahanan tanpa disertai bukti-bukti yang jelas.

Sementara bandarnya malah dibiarkan bebas.

FAKTA-FAKTA kasus dugaan rekayasa penangkapan buruh pabrik, Saluki (28) yang dipaksa mengaku sebagai bandar judi dadu oleh Polsek Kenjeran akhirnya terkuak dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (20/4/ 2016).

Enam warga Bulak Cumpat yang datang sebagai saksi kompak menyebut bahwa Saluki tidak sedang terlibat judi dadu saat ditangkap petugas Reskrim Polsek Kenjeran yang melakukan penggerebekan pada 13 Desember 2015 lalu. Bahkan, salah satu saksi menyebut Saluki yang sehari-hari bekerja sebagai buruh pabrik dipukuli oleh oknum Polsek Kenjeran.

Sholeh, salah satu warga yang jadi saksi bahkan bersumpah dalam persidangan bahwa Saluki saat itu hanya cangkruk ketika petugas Polsek Kenjeran datang melakukan penggerebekan judi dadu.

“Demi Allah saya lihat sendiri Saluki hanya duduk-duduk sekitar 5 meter dari kelompok judi dadu.

Selain saluki banyak juga kok warga yang cangruk di lapangan futsal saat itu. Tapi kenapa hanya Saluki yang ditangkap,” terangnya dibenarkan Eddi, salah satu saksi lainnya.

Sedangkan David, kakak ipar Saluki, membeberkan dugaan penganiayaan yang dilakukan oknum Polsek Kenjeran terhadap saluki agar adiknya itu mau mengaku sebagai bandar judi dadu.

“Gigi atas adik saya nyaris rompal akibat dibogem oknum polisi saat memaksanya ngaku sebagai bandar judi dadu. saya punya foto-fotonya Pak Hakim,” terangnya sambil menyerahkan foto luka-luka di sekujur tubuh Saluki yang didapatnya saat pertama kali menjenguk di Mapolsek.

Silo, saksi lain kasus dugaan salah tangkap dan rekayasa penangkapan tersangka ini mengungkapkan fakta lain dalam persidangan. Menurutnya, Saluki hanya korban balas dendam oknum Polsek Kenjeran yakni Bripka H dan Brigadir S yang pada tahun 1998 lalu pernah ditahan Propam dalam kasus judi merpati.

“Dulu saya dan Saluki jadi saksi sehingga oknum-oknum itu diperiksa Propam. Mereka mengancam akan balas dendam.

Sekarang ini terjadi,” terangnya.

Dalam sidang itu juga kembali diungkap tentang peran Mukhlas, oknum PNS yang sejak awal persidangan disebut-sebut sebagai bandar judi dadu yang asli namun tak pernah disentuh petugas Reskrim Polsek Kenjeran.

“Bandar judi dadu itu sendiri adalah Mukhlas. Dia ada di lokasi kejadian waktu penggerebekan.

Tapi dengan enaknya keluar dari lapangan futsal yang sudah dikepung polisi,” terang Rofik, saksi lainnya.

Rofik juga membantah kesaksian empat petugas Polsek www.lensaindonesia.com

Saluki menunjukkan punggungnya bekas disiksa oknum penyidik Polsek Kenjeran.

Kantor Polsek Kenjeran.

Keempat anggota Polsek Kenjeran memberi kesaksian janggal dalam kasus judi dadu.

Kenjeran dalam sidang sebelumnya yang mengaku bahwa saat penggerebekan arena judi dadu di lapangan futsal Bulak Cumpat, banyak warga yang semburat melarikan diri.

“Ada puluhan warga di dalam lapangan futsal itu. Ada yang sekedar cangkruk dan ngopi, ada yang minum-minum dan ada yang main bola. Kedua sisi pintu lapangan sudah dikepung sehingga tak ada warga yang bisa melarikan diri. Nggak tahu kenapa yang dipilih kok Saluki, padahal Mukhlas sebagai bandarnya juga ada dan dengan santai keluar dari lokasi bahkan sambil bercanda dengan sejumlah polisi yang mengerebek,” tambahnya.

SKENARIO TUKAR KEPALA OKNUM PNS Jaksa Penuntut Umum, Irene Ulfa, meminta agar identitas oknum PNS, Mukhlas yang disebut sebagai bandar judi dadu untuk diperjelas agar bisa dihadirkan dalam persidangan.

Sedangkan kuasa hukum Saluki, Muhammad Faisal SH, mengatakan bahwa berdasar fakta di persidangan diduga kuat kasus ini adalah salah tangkap yang dilakukan oknum Polsek Kenjeran.

“Ini kasus salah tangkap dan pengadilan harus membebaskan Saluki dari segala tuduhan,” tegas pengacara lulusan fakultas Hukum Universitas Jember ini.

“Semua keterangan para saksi jelas-jelas menyebutkan jika klien kami tidak terlibat judi dadu namun justru ditangkap, sementara bandar judi dadunya malah dibiarkan pergi. Ada apa ini?,” sambung Muhammad Faisal SH. Sebelumnya Saluki ditangkap petugas Reskrim Polsek Kenjeran

dan dipaksa mengaku sebagai pelaku judi dadu. Saat di persidangan PN Surabaya, Rabu (23/3/2016) lalu, buruh pabrik yang hanya lulusan SMP itu mencabut semua keterangannnya dalam BAP polisi karena mengaku disiksa saat diperiksa di Polsek Kenjeran.

“Klien kami menyatakan mencabut semua keterangannya dan dia mengaku saat diperiksa disertai dengan penganiayaan dan dipaksa mengaku sebagai pelaku judi dadu,” terang Muhammad Faisal yang mengaku terpanggil untuk membela warga yang lemah secara ekonomi namun butuh bantuan hukum.

Dalam sidang sebelumnya dengan agenda menghadirkan saksi dari petugas Reskrim Polsek Kenjeran, Jaksa Irene Ulfa gagal menghadirkan petugas yang dimaksud. Ini sudah kedua kalinya secara berturut-turut dan total tiga kali saksi dari petugas Polsek Kenjeran mangkir setelah pada 2 Maret dan 30 Maret lalu juga tak datang dengan alasan ada tugas mendadak.

Menanggapi sikap petugas Polsek Kenjeran yang terkesan mengulur waktu dan merencanakan sesuatu ini, Faisal mengaku sangat kecewa dan mempertanyakan kapasitas Jaksa Kejari Tanjung Perak, Irene Ulfa SH. “Ini ada apa sebenarnya? Jaksa lagi-lagi berdalih gagal mendatangkan saksi dari petugas Polsek Kenjeran karena saksi sedang tugas. Bagaimana koordinasi jaksa dengan para saksi? Padahal hakim sudah memerintahkan untuk menghadirkan saksi dengan tenggang waktu yang lebih dari cukup. Ini jelas sangat merugikan klien kami karena kepastian hukumnya terus molor,” serunya.

Saluki (kiri) bersama Kuasa hukumnya Muhammad Faisal SH, dalam persidangan di PN Surabaya.

Faisal sempat protes kepada majelis hakim yang terdiri dari Efran Basuning dan Jihad Arkanuddin serta hakim ketua I Wayan Suastrawan, terkait upaya dugaan sengaja mengulur-ulur waktu yang dilakukan oknum Polsek Kenjeran. “Hakim berjanji memberi satu kali lagi kesempatan pada Rabu depan.

Jika masih mangkir lagi maka akan menghadirkan saksi-saksi dari pihak terdakwa,” sambung Faisal.

Memasuki siding berikutnya, dua saksi dari petugas Reskrim Polsek Kenjeran, yakni Aipda Abdul Muis dan Brigadir Salim akhirnya datang. Keduanya menyebut jika Saluki adalah bandar judi dadu.

“Menurut Dwi Saputra yang juga tersangka judi dadu, Saluki ini adalah bandarnya,” terang saksi dari anggota Polsek Kenjeran.

Namun saat dikroscek, keterangan itu buru-buru dimentahkan Dwi Saputra, warga Jl Bulak Cumpat yang juga ditangkap bersama Saluki. “Saya tidak pernah ngomong kayak gitu,” tegasnya.

Begitu juga dengan Saluki yang ditanya hakim tentang siapa sebenarnya bandar dadu di Bulak Cumpat yang tak ikut ditangkap dan sengaja dilepas petugas Reskrim Polsek Kenjeran.

“Namanya Mukhlas. Dialah bandar dadu yang sebenarnya.

Waktu penggerebekan, Mukhlas ada di lokasi tapi saya juga heran kenapa kok dibiarkan pergi,” terangnya.

Merasa tak ikut judi dadu, anak yatim ini bersikukuh membantah dirinya tak terlibat apapun. “Tapi ada oknum polisi yang memukulinya sambil mengancam. “Hancur kamu nanti di Polsek yaa.. lihat saja”.

Saya tahu kok nama polisinya,” cetus salah satu warga saat itu.

Info yang beredar di masyarakat Bulak Cumpat, penangkapan terhadap Saluki ini merupakan pesanan oknum Reskrim Polsek Kenjeran. Pada tahun 1998 lalu, oknum Polsek Kenjeran ini pernah masuk tahanan gara-gara keterangan yang diberikan Saluki terhadap petugas Propam Polres Surabaya Timur kala itu.

“Jadi ini skenario bandar dadu dengan oknum. Istilahnya tukar kepala,” terang pria yang meminta namanya dirahasiakan ini.

KESAKSIAN PETUGAS RESKRIM JANGGAL Setelah mangkir, keempat petugas Reskrim Polsek Kenjeran sempat hadir menjadi saksi pada Rabu (13/4/2016) di Pengadilan Negeri Surabaya. Keempatnya hadir sebagai saksi dalam kasus ditangkapnya buruk pabrik, Saluki, yang diduga disiksa dan dipaksa mengaku sebagai pelaku judi dadu.

Namun, Faisal menengarai ada banyak kejanggalan dalam kesaksian yang diberikan empat anggota Reskrim Polsek Kenjeran, masing masing Aipda Mukhtar, Aipda Muis, Brigadir Rusdiyanto dan Brigadir Aris.

Keterangan para saksi ini justru saling bertolak belakang satu sama lain terkait penggerebekan judi dadu di lapangan futsal Bulak Cumpat.

Dalam persidangan, keempat anggota Reskrim Polsek Kenjeran ini mengaku kepada hakim bahwa mereka adalah anggota yang melakukan penggerebekan dan penangkapan di lokasi judi dadu. Mereka juga kompak menganggap Saluki adalah salah satu pelaku judi dadu sehingga menangkapnya.

Sayangnya, saat ditanya Faisal siapa yang melihat secara langsung Saluki terlibat judi dadu, keempatnya mengaku tak tahu dan menyebut nama anggota Reskrim Polsek Kenjeran, Holili yang melakukannya. Anehnya, sejak sidang pertama sampai sekarang, Holili ini tak pernah muncul.

“Saat penggerebekan kami dibagi menjadi beberapa tim yang melakukan pengepungan di semua akses masuk dan keluar lokasi judi dadu dan berhasil menangkap tiga orang. Namun yang satu dilepas karena tak cukup bukti,” terang Aipda Mukhtar.

Kejanggalan lain adalah tidak ditangkap adalah Mukhlas, oknum PNS yang disebut Saluki dan Dwi Putra (tersangka) sebagai bandar judi dadu.

Padahal saat penggerebekan dilakukan, Mukhlas ini disebut kedua tersangka ada di lokasi dan dengan santainya keluar lokasi tanpa ‘tersentuh‘. “Saat itu memang banyak yang semburat keluar melarikan diri,” sahut Mukhtar.

“Lhoo bukannya tadi Anda bilang akses keluar masuk di lokasi sudah dikepung oleh beberapa tim,” timpal Hakim Ketua I Wayan Suastrawan dengan nada bertanya.

Saat kedua tersangka didengar keterangannya dalam persidangan, hakim kasus ini juga dibuat geleng-geleng kepala, setelah Saluki mengaku dipaksa mengaku sebagai bandar judi dadu dengan cara dipukuli semalaman di Mapolsek Kenjeran. “Saya terpaksa mengaku karena dihajar. Nama yang memukuli saya adalah Salim pak Hakim,” terangnya.

“Oohhh… Jadi ada pemukulan ya dalam pemeriksaan kasus judi ini,” jawab Hakim.

Faisal menyebut berdasarkan fakta di persidangan, kasus penangkapan kliennya ini banyak kejanggalan dan patut diduga penuh rekayasa.

“Banyak sekali kejanggalan.

Diantaranya adalah keterangan para saksi sesama anggota Polsek Kenjeran yang berbeda satu sama lain. Selain itu, tak satupun dari para saksi yang melihat Saluki saat itu terlibat judi dadu karena memang klien saya ini lokasi duduknya jauh dari tempat judi,” terangnya.

Terkait dugaan adanya upaya balas dendam oknum Polsek Kenjeran terhadap terdakwa Saluki yang pernah bersaksi sehingga membuat dua oknum Polsek Kenjeran menjalani hukum pada tahun 1998 lalu, Muhammad Faisal belum mau berkomentar banyak.

“Itu bukan ranah saya untuk berkomentar. yang jelas dalam kasus ini banyak sekali kejanggalan sehingga dugaaan rekayasa sangat kuat,” rofik sambungnya.

MADIUN

11

Edisi 134/ 25 Apr - 01 Mei 2016

Tiga Raperda 2016 Disetujui Tanpa Syarat DPRD Kabupaten Madiun bersama Bupati putuskan tiga Raperda 2016 menjadi Perda. Ketiga Raperda yang diputus, yaitu Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

Raperda Perubahan atas Persetujuan Daerah nomor 15 tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Madiun, dan Retribusi Pelayanan Kesehatan.Selasa (19/4/2016)

“Dua Raperda yang dibahas di Pansus I, Andalin dan Retribusi Pelayanan Kesehatan. Dalam pembahasan itu relatif tanpa kendala dan bisa diselesaikan tepat waktu,”kata Suparno Budi Santoso pelapor Panitia Khusus (Pansus) I, seusai paripurna, Selasa (19/4/2016).

Menurut Suparno, kendalanya hanya judul, setelah judul diganti, Raperda itu pun

disetujui DPRD dan Bupati.

Setelah Raperda itu diputuskan menjadi Perda dari judul Restribusi Pelayanan Kesehatan menjadi Reperda Penyelenggara Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan RSUD. “Kami hanya mengganti judul satu Raperda, dari Retribusi Pelayanan Kesehatan menjadi Raperda Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

di Puskesmas dan RSUD, Kabupaten Madiun,” kata Suparno.

Hal itu juga menyangkut Pansus II, membahas Raperda tentang perubahan atas persetujuan daerah nomor 15 tahun 2009 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Madiun yang tidak banyak melakukan perubahan.

“Saat pembahasan Raper-

da itu, kami melibatkan dari unsur Perguruan Tinggi (PT), tokoh agama dan tokoh masyarakat, di Raperda ini ada perubahan sejumlah pasal,”kata Ketua Pansus II, Rudy Triswahono.

Dikatakan Rudi, DPRD dan Bupati Madiun berharap, kedua Pansus memberikan rekomendasi, agar ketiga Raperda dapat disetujui menjadi Perda definitif.

Setelah melalui pembahasan panjang itu, Ketua DPRD Kabupaten Madiun Djoko Setijono meminta seluruh anggota yang berjumlah 44 orang wakili rakyat itu bisa menyetujui Raperda dan bersedia menandatangani.

“Anggota DPRD dan Bupati bisa menyetujui, jadi Raperda itu disetujui tanpa syarat,” katanya.

Dijelaskan, seusai disetujuai dan ditandatangani, ketiga Raperda itu diserahkan Ketua DPRD Kabupaten Madiun Djoko Setijono kepada Bupati Madiun Mutharom.

Seusai menerima naskah ketiga Raperda itu Bupati Mutharom, mengaku merasa lega, karena pembahasan ketiga Raperda itu tanpa memakan banyak waktu. dhimaz_adi

Kisruh Proyek Pembangunan Gedung DPRD

Seluruh karyawan membubuhkan tanda tangan bersama RSUD Caruban dalam mensukseskan akreditasi KARS versi 2012.

Sukseskan Akreditasi, RSUD Caruban Gelar Lomba Kreasi Hand Hygiene GUNA mensukseskan akreditasi tahap paripurna, sebanyak 20 grup mewakili dari setiap unsur managerial, fungsional hingga penunjang, mengikuti lomba kreasi hand hygiene. Selain itu seluruh karyawan juga membubuhkan tanda tangan pertanda komitmen bersama RSUD Caruban Kabupaten Madiun dalam mensukseskan akreditasi Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) versi 2012. Senen (18/4/2016) Saat dikonfirmasi, Direktur RSUD Caruban Kabupaten Madiun Djoko Santoso mengatakan tujuan diadakannya lomba kreasi hand hygiene tersebut yaitu sebagai salah satu persyaratan mensukseskan akreditasi ke tahap paripurna. ‘’Selain itu kegitan ini juga untuk mendapatkan persetujuan dengan pihak BPJS dalam melaksanakan pelayanan masyarakat. Baik di bidang rawat inap, rawat jalan hingga program rujukan,’’ kata Djoko.

Djoko juga menambahkan mengemas tata cara mencuci tangan yang benar dalam sebuah taritarian adalah sarana kampanye yang efektif.

Diharapkan dengan diadakannya kompetisi tata cara mencuci tangan antar unsur rumah sakit, bisa memicu semangat baik karyawan maupun pasien untuk berperilaku higienis. ‘’Semua unsur dari yang terbawah agar bisa mempraktekkan cara cuci tangan secara benar,’’ ujarnya.

Dengan digelarnya lomba kreasi hand hygiene bisa menjadi budaya cuci tangan di kalangan petugas rumah sakit, pasien dan pengujung. Sehingga penurunan angka penyakit melalui kontak fisik bisa ditekan. ‘’Intinya semua kegiatan rumah sakit harus steril,’’ terangnya.

Pihak RSUD Caruban sangat oiptimis meraih akreditasi tersebut. Pasalnya, akreditasi tersebut telah dipersipakan sejak dua tahun silam. Selain itu, di tahun 2016 juga telah dilakukan persiapan mulai dari dokumentasi, ketenagakerjaan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana serta kegiatan pendukung lain. ’’Ujian akreditasi dilakukan pada bulan Oktober mendatang,’’ pungkasnya.

Sementara itu, Yoyok Setyawan salah satu perwakilan peserta dari unsur tata usaha mengaku mengapresiasi lomba kreasi hand hygiene tersebut. Terlebih, kegiatan tersebut untuk mendorong semangat kerja sama untuk mendukung suksesnya akreditasi. ‘’Menang atau kalah yang penting pesan untuk membiasakan mencuci tangan bisa tersampaikan,’’ jelas Yoyok Setyawan, Kepala Humas RSUD Caruban. dhimaz_adi

Walikota Madiun Tolak Semua Syarat Damai PT AJP Walikota Madiun menolak seluruh persyaratan perdamaian yang diajukan PT AJP. Sementara PT AJP merasa dirugikan sebesar Rp 1.465.040.000.

Kabag Hukum Pemerintah Kota Madiun, Budi Wibowo.

MEDIASI antara antara PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) selaku penggugat dengan Walikota Madiun yang dikuasakan kepada Kabag Hukum selaku tergugat yang digelar mengalami jalan buntu.

Pasalnya, para pihak mempertahankan argumentasinya masing-masing. Walikota Madiun yang memberikan kuasa khusus kepada Kabag Hukum, Budi Wibowo, menolak seluruh persyaratan perdamaian yang diajukan PT AJP. “Kita menolak seluruh syarat yang diajukan oleh penggugat. Soalnya apa yang kita lakukan, sudah sesuai aturan,” terang Kabag Hukum

Pemerintah Kota Madiun, Budi Wibowo, kepada lensaindonesia usai mediasi, Kamis (21/4/2016).

Sebelumnya dalam mediasi kedua (14/4) lalu, penggugat mengajukan empat syarat perdamaian. Yakni, penggugat bersedia melanjutkan sisa pekerjaan yang tinggal 1,927 persen asal tergugat tidak melakukan pencairan terhadap jaminan pelaksanaan di Bank Jatim. Kedua, tergugat bersedia untuk menghapus sanksi denda yang telah dikenakan kepada penggugat dan tergugat bersedia mencabut surat Kep PA (Sekwan Kota Madiun ) Nomor 050/1455401.104 /538/2016 tentang Pencantuman Daftar Hitam yang telah direkomendasikan kepada LKPP dan tergugat bersedia mengganti kerugian akibat diputus kontrak sebesar Rp 25 miliar.

Dengan ditolaknya seluruh syarat yang diajukan penggu-

Operasi Bersinar Polresta Madiun di Lapas Nihil DENGAN mengerahkan sekitar 90 personil, Polres Madiun Kota melaksanakan operasi Bersih-bersih Narkoba (Bersinar) Semeru 2016 di Lapas Kelas I Madiun, Senin (18/4/2016).

Razia yang dimulai pukul 22.30 Wib tersebut, diduga kuat sebelumnya telah bocor. Pasalnya, dari hasil penyisiran ditiaptiap blok tahanan, petugas hanya mendapatkan kartu ATM, korek api, pisau lipat, tutup bong dan sejumlah pipet yang diduga usai digunakan untuk alat hisap sabu, telah dibuang didalam tong sampah.

Kasat Narkoba, Polres Madiun Kota, AKP Sukono usai melakukan razia berdalih, minimnya hasil barang bukti tanpa pemilik ini bukan karena razia sebelumnya telah bocor. AKP Sukono juga memastikan bahwa didalam Lapas yang berada di jalan Yos Sudarso tersebut, tidak ada pengendali jaringan narkoba.

“Sasarannya pengedar, bandar dan pengguna narkotika. Tidak bocor dan steril.

Di lapas tidak ada pengendali narkoba,” katanya, Selasa (19/4/2016) dini hari.

Sementara itu, Kalapas Kelas I Madiun, Anas Saepul Anwar tidak menampik jika sebenarnya masih ada peredaran narkoba di dalam Lapas. Hal itu dikarenakan keterbatasan personil dan minimnya fasilitas keamanan CCTV didalam Lapas. Apalagi Lapas yang seharusnya berkapasitas 516 orang tersebut, saat ini diisi 1063 narapidana dan tahanan yang 50 persennya adalah tahanan kasus narkoba.

“Di sini ada 1063 orang, sekitar 50 persen kasus narkoba. Memang barang-barang yang ditemukan ini bisa masuk ke Lapas, padahal setiap orang yang jenguk sudah digeledah dan di blok hunian juga sudah digeledah. Namun maling lebih pintar dari pada orang yang menjaga rumahnya.

Apalagi narkoba itu sifatnya kecil bisa aja disimpan dalam baju atau sepatu, sehingga penggeldahannya tidak maksimal,” pungkasnya. dhimaz_adi

gat, maka pada agenda berikutnya, sidang langsung dilanjutkan dengan materi pokok perkara. Yakni pembacaan gugatan dari pihak penggugat.

Dikutip dari website Pengadilan Negeri Madiun, isi gugatan penggugat di antaranya PT AJP merasa dirugikan sebesar Rp.1.465.040.000 akibat diputus kontrak oleh Pemkot Madiun, dalam hal ini Sekretariat Dewan Kota Madiun. Karena PT AJP harus membayar denda.

“Kerugian, hilangnya kesempatan penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung DPRD oleh sebab diputusnya kontrak perjanjian yang tinggal menyelesaikan sisa 1,927 persen sisa pekerjaan sehingga diputusnya kontrak pekerjaan mengakibatkan penggugat harus menanggung kerugian,” demikian seperti yang dilansir website Pengadilan Negeri Madiun.

Untuk diketahui, sebelum memutus kontrak terhadap PT AJP yang mengerjakan proyek pembangunan gedung DPRD, Pemkot Madiun dalam hal ini Sekretariat Dewan, sudah tiga kali melayangkan surat peringatan agar PT AJP segera menyelesaikan pekerjaannya sesuai progres.

Surat Peringatan Pertama (SP) 1, dikirim tanggal 30 November 2015 dengan Nomor 050/2145/401.04/2015.

Kemudian SP2 dengan Nomor 050./2254/401.04/2015, dikirim tanggal 11 Desember 2015. Sedangkan surat peringatan terakhir dengan Nomor 050.2323/401.04/2015, dikirim tanggal 17 Desember 2015. Namun tetap saja PT AJP tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu.

Karena itu kemudian Pemkot Madiun, dalam hal ini Sekretariat Dewan, melakukan pemutusan perjanjian kontrak. dhimaz_adi

Anggota Banser Kabupaten Madiun Jalani Tes Urine

Tanah Urug Tulung Ditolak Masuk Pendopo

GUNA mencegah penyalahgunaan narkoba, puluhan anggota Barisan Serba Guna Pemuda Anshor Nahdatul Ulama ( Banser GP Anshor NU) Kabupaten Madiun menjalani tes urine, dengan melibatkan Dinas Kesehatan setempat.

Kepala Satuan Koordinator Cabang (Kasat Korcab) Banser Kabupaten Madiun, Jaelono, mengatakan, kegiatan tes urin dilakukan untuk mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba, serta untuk mensterilkan anggotanya dari tindak penyalahgunaan narkoba yang kondisinya sudah cukup memprihatinkan dan sudah menjamah seluruh kalangan.

“Kita mendukung gerakan pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkoba, sehingga anggota harus bersih sehingga kita lakukan tes urin bagi anggota yang baru,” terang Jaelono, dalam acara Diklat

TERKAIT kabar bahwa pembangunan pendopo Puspem Kabupaten Madiun yang menggunakan tanah uruk dari Desa Tulung, Saradan yang tidak sesuai spec dibantah oleh PT Cipta Karsa Bumi Lestari selaku kontraktor pelaksana proyek, Kamis (21/4/2016).

Saat dikonfirmasi PT Cipta karsa Bumi Lestari melalui pilot project manager Ihsan Yusuf alias TJ menerangkan untuk tanah uruk menurutnya sudah sesuai spec.

Namun dirinya tidak memungkiri beberapa hari lalu sempat menolak 10 armada dam truk yang membawa tanah urukan yang tidak sesuai

Anggota Banser menjalani tes urine.

speech.

TJ menambahkan, penolakan tersebut karena tanah urug yang dibawa dari Tulung Saradan itu tidak memenuhi syarat lalu bentuknya sesuai dengan tanah sawah.

“Kalau untuk pembangunan pendopo ini kita menggunakan tanah uruk yang sesuai standart. Tapi memang kemarin hari Rabu (20/4) kami menolak 10 armada dam truk yang membawa tanah uruk yang tidak sesuai standar karena kami menjaga kualitas bangunan mas kalau terjadi apa apa siapa yang tanggung jawab,” ujar Ihsan Yunus pada Lensa Indonesia, kamis (21/4/

2016).

TJ menunjukkan tanah uruk yang dikirim oleh CV Wahana Putra Perdana itu warnanya lebih gelap dan bentuknya seperti tanah sawah, selain itu diperkirakan nilai CBR nya kurang dari 30 persen “Kalau yang saya tolak tanah uruk kiriman dari CV Wahana Putra Perdana. Itu bisa dilihat warnanya lebih gelap dan bentuknya seperti tanah sawah dan saya yakin nilai CBR nya kurang dari 30 persen.

Kalau yang standar dan sesuai hasil lab tanah yang bagus untuk urug itu plus minusnya diangka 30 persen,” pungkas TJ.

Sementara itu PU Karya Cipta melalu Kabid Tata Ruang dan Pembangunan Gunawi mengaku bahwasannya tanah urug untuk pembangunan pendopo kabupaten tersebut sudah sesuai standar serta sudah di lab. Gunawi juga mengatakan terkait tanah urug jelek sampai saat ini belum ada laporan yang masuk.

“Kalau tanah urug buat pembangunan pendopo itu sudah standar dan sesuai dengan hasil lab. Terkait pengiriman tanah urug yang jelek dan ditolak, saya belum mendapat laporan,” pungkas Gunawi. dhimaz_adi

Kepemimpinan Dasar Gerakan Pemuda Anshor di Desa Kuwiran, Minggu (17/4/2016).

Menurutya, jika dalam tes urin tersebut terdapat anggota yang terbukti dan terindikasi menggunakan narkoba, maka pihaknya secara tegas akan menolaknya dari keanggotaan dan pengurus, karena tes urin ini diberlakukan bagi seluruh anggota baik yang baru maupun anggota yang sudah lama terdaftar, maka jika ada anggota lama yang terindikasi menggunakan narkona maka dia juga akan dikeluarkan dari keanggotaan Banser.

“Kegiatan tes urin sendiri secara berkala dan periodic akan terus dilakukan sehingga bukan hanya anggota yang baru saja yang dilakukan tes urin, namun hal serupa juga terus diberlakukan bagi seluruh anggota lainnya, termasuk pengurusnya,” pungkasnya. dhimaz_adi

www.lensaindonesia.com

KEDIRI

12

Edisi 134/ 25 Apr - 01 Mei 2016

Menteri Yohana Minta Pelaku Pedofil Kediri Dihukum Berat KASUS pedofil bos PT Triples, Soni Sandra (63) di Kediri menyita perhataian pemerintah pusat.

Senin, (18/04/2016), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise sampai mengunjungi Pemerintah Kota Kediri dan Kejaksaan Negeri Ngasem, Kabupaten Kediri.

Kedatangan Yohana adalah untuk bertemu langsung dengan para korban Soni Sandra.

Pada kesempatan itu, Yohana meminta kejaksaan menuntut maksimal terdakwa

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise bersama Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar.

Kepsek SMU/SMK se-Kota Kediri ‘Ngelencer’ ke Thailand Pakai Dana APBD USAI Ujian Nasional Berbasis Komputer (NBK) beberapa hari lalu, Kepala Sekolah (Kepsek) Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan (SMU/SMK) se-Kota Kediri ‘ngelencer’ ke Thailand.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Kediri, Dr. Atrup tidak menyangkal adanya kegiatan ke luar negeri tersebut. Sebelumnya, beredar kabar bahawa para kepala sekolah tersebut hanya berlibur ke Jakarta.

Padahal, sebelumnya Ketua Komisi C Reza Darmawan menyampaikan kepada media bahwa para kepala sekolah dan Kepala Dinas pendidikan pergi ke Jakarta untuk melakukan konsultasi terkait Pendidikan Kota Kediri yang akan diambil alih pengelolaan oleh Provinsi Jatim.

Namun pernyataan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga banyak dibantah oleh sejumlah kalangan. Sebab tidak mungkin konsultasi soal pengelolaan sekolah SMU/SMK Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Siswanto mengajak seluruh kepala sekolah pergi ke Jakarta.

“Benar mas bukan (liburan) ke Jakarta, namun ke Thailand,” ungkap Atrup saat dihubungi Lensa Indonesia, Jumat (22/04/2016).

Meski begitu, Atrup kurang tahu pasti apa tujuan para kepala tersebut di luar negeri. “Mungkin mencari kerjasama atau studi banding. Tetapi studi banding kog ke Thailand ya? Apa untuk pariwisata. Tapi ini pendidikan lho,” imbuh Atrub menduga-duga.

Sementara itu, sumber di Dinas Pendidikan Kota Kediri juga membenarkan bahwa seluruh kepala sekolah SMU/SMK tersebut tidak ke Jakarta seperti yang dikabarkan. Namun mereka menuju Thailand.

“Kepala sekolah SMAN 1 sampai 8 mengajak istrinya pergi ke Thailand,” ungkapnya.

Di lain pihak, seorang politisi PDIP juga menyampaikan bahwa kegiatan ke luar negeri tersebut menggunakan dana APBD. “Studi banding kok ke Thailand. Ya pastinya dana APBD. Memang semua kepala sekolah punya uang untuk berpergian ke luar negeri,” terang politisi yang meminta identitasnya dirahasiakan ini.

Sementara itu Sekretaris Kota Kediri, Budui Sunu Hernaning saat dikonfirmasi, enggan berkomentar.

Begitu juga dengan sebagian besar angota DPRD andik_kartika yang memilih bungkam.

Ia mengatakan, tugas utama kementerian adalah melindungi anak-anak, terutama dari berbagai kenakalan.

Adanya kenakalan bukan hanya terjadi di Kota Kediri tapi seluruh Indonesia.

Menteri Yohana mengatakan, teknologi yang muncul secara tidak langsung mengubah anak-anak. Terlebih lagi, dengan beragam fasilitas di jejaring sosial yang ada di telepon seluler.

“Banyak anak cenderung gunakan media sosial di ‘internet’ telepon seluler, sehingga banyak status yang tidak

Kejari Kota Kediri menganggap kasus pungli MAN 2 tidak merugikan keuangan negara, maka tidak bisa dianggap sebagai tindakan korupsi.

PRAKTEK pungutan liar (pungli) Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Kediri, Muslich yang memicu aksi unjukrasa ratusan murid, Kamis (21/04/ 2016) ternyata kasusnya saat ini ‘ngendon’ di Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Kasus pungutan biaya sekolah tidak resmi tersebut sebut sebelumnya telah dilaporkan ke Kejari Kota Kediri.

Namun, oleh jaksa penyelidikan perkaranya dihentikan dengan alasan tidak ada kerugian negara.

Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kota Kediri, Yudi Hermawan mengakui bahwa dirinya yang menerima laporan pungli dengan dalih untuk pembangunan gedung sekolah kepada seluruh siswa kelas I,II dan III sebesar Rp 662 ribu tersebut.

Namun, kata Yudi, kasus itu dihentikan karena tak ada kerugian negara serta sudah ada kesepakatan antara komite sekolah dan kepala sekolah.

“Benar (lapaoran) masuk

Wakil Walikota Kediri Lilik Muhibbah membuka kegiatan sosial program KB, IUD, implant dan pemeriksaan IVA gratis di Rumah Sakit Melinda di Kelurahan Balowerti, Kota Kediri.

www.lensaindonesia.com

Kota Kediri. Saat ini Kejari Kota Kediri telah menuntut Soni Sandara 13 tahun penjara.

Yohana juga meminta pemerintah daerah untuk benar-benar ikut melindungi anak, dari berbagai pengaruh negatif, mengingat mereka sebagai aset masa depan.

“Saya harapkan Walikota beserta jajaran melindungi anak-anak. Kota Kediri mendapatkan penghargaan kota layak anak, jadi harus diwujudkan,” katanya saat bertemu dengan Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar di Rumah Dinas Walikota.

terpuji muncul,” katanya.

Ia mengatakan, di telepon seluler mereka dengan mudah bisa mengakses seperti pornografi, dimana mereka melihat itu, menirunya. Kondisi itu membuat banyak anak yang sudah berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

“Perilaku mereka berubah, dan itu menjadi tugas dari kementerian (untuk melindungi anak-anak), apalagi data yang masuk tertinggi pencabulan pada anak di bawah umur,” ujarnya. andik_kartika

Bukan Korupsi, Kejari Stop Kasus Pungli MAN 2 Kediri

Kartini-an, Wawali Kediri Gelar Baksos di RS Melinda

WAKIL Walikota Kediri Lilik Muhibbah mengatakan Hari Kartini jadi momen untuk memperjuangkan ibu dan anak. Ia akan mengajak seluruh organisasi wanita yang ada di Kota Tahu untuk menekan angka kematian ibu dan anak.

pedofil ini. Sebab kata dia, kasus Soni Sandra sudah masuk meja presiden.

“Saya berharap pihak kejaksaan lebih transparan dan menuntut tersangka semaksimal mungkin. Presiden lebih tahu jika kasus ini kurang di blow up oleh media khususnya Kabupaten Kediri,” kata Yohana kepada Kasi Intel Kejaksaan Ngasem Kabupaten Kediri, Bob Sulkian.

Diketahui selain ditangani Kejari Ngasem Kabupaten Kediri, kasus pedofil Soni Sandara dengan korban lain juga tengah di Kejaksaan Negeri

“Di Hari Kartini, IBI ini telah memperjuangkan kesehatan ibu dan anak. Kartini masa depan dan sekarang yang khusus memperjuangkan ibu dan anak,” katanya, Kamis (21/4/2016) saat membuka kegiatan bakti sosial program KB, IUD, implant dan peme-

riksaan IVA gratis di Rumah Sakit Melinda di Kelurahan Balowerti, Kota Kediri.

Bakti sosial ini digelar bertepatan dengan Hari Kartini dan HUT Ikatan Bidan Indonesia (IBI) ke-65.

Ning Lik – panggilan akrab Wawali – mnegatakan berkat kerjasama semua pihak maka angka kematian ibu dan anak bisa ditekan. Pemkot berharap, ke depan lebih baik lagi.Ning Lik berpesan kepada semua bidan yang ada di Kota Kediri dalam bertugas agar berikhtiar dan selalu berdoa kepada Allah.

“Bidan memang secara lahiriah menangani masalah ibu dan anak. Tetapi jangan lupa harus tergantung kepada Allah. Saya berharap, ketika nyuntk baca bismillah. Sekali lagi atas nama Ketua Umum GOW dan Pemkot Kediri, kami berterima kasih kepada keluarga besar IBI. Kita berharap Kota Kediri semakin lebih baik, sejahtera dan berprestasi,” ungka andik_kartika pnya.

dan ada. Namun kasus pungli tersebut sudah dihentikan,” katanya saat ditemui Lensa Indonesia di ruang kerjanya, Kamis (21/04/2016).

Yudi berkilah, pungli tidak merugikan keuangan negara, maka tidak bisa dianggap sebagai tindakan korupsi. “Tidak ada kerugian negara apa bisa dikatakan korupsi,” kelitnya.

Diketahui, penghentian perkara ini dilakukam Yudi yang saat itu menjabat sebagai Plh Kasi Intel beberapa bulan lalu.

Hal ini dibenarkan oleh asi Intel Kejari Kota Kediri Dodik Prasetyo. Kepada Lensa Indonesia Dodik mengatakan bahwa saat itu jabatanya digantikan sementara waktu oleh Yudi karena dirinya sedang mengukuti pendidikan.

“Saat memang ada (laporan) mas. Tapi ketika itu saya sedang mengikuti pendidikan, jadi nggak tahu. Yang menangani kasus tersebut adalah Kasi Datun (Yudi Hermawan),” ungkap Dodik saat dihubungi melalui telepon

Kasi Datun Kejari Kota Kediri, Yudi Hermawan saat ditemui di ruang kerjanya.

selulernya, Kamis (21/04/ 2016) kemarin.

Berdasarkan pengakuan salah satu siswa, pungutan tersebut bersifat sangat memaksa. Sehingga mau tidak mau wali murid harus membayar meski sangat memberatkan.

“Pungutan itu sifatnya memaksa, sumbangan sebesar

Rp 662, alasanya untuk pembangunan di MAN II tapi pada kenyataannya tidak ada pembangunan,” ungkap salah satu siswa.

Karena tindakan pungutan liar tidak sesuai aturan, Kamis (21/04/2016), seluruh murid pun akhirnya menggelar unjuk rasa meminta kepala

sekolah dicopot.

Aksi protes diteruskan ke MAN II, para siswa yang jumlahnya ratusan ini juga melakukan aksi di depan sekolah. namun sayang aksi mereka tidak menemui hasil sebab Kepala Sekolah tidak ada di tempat, mereka hanya ditemui Bagian Sarpras yang bernama Masnun Menurut Masnun, mengatakan jika pihaknya akan menampung aspirasi mereka, “Saya akan mengakomodir dan membawa permintaan siswa kedalam forum,” terang Masnun disela-sela aksi para siswa ini kepada wartawan.

Sementara, saat dikonfirmasi Kasi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama (Kemenag) Kota Kediri, Cici Rahmawati mengakui bahwa pungutan sebesar Rp662 ribu di MAN 2 itu dilakukan tanpa sepengetahuan Kemenag. Ia berjanji akan meminta klarifikasi kepala sekolah MAN 2, Muslich.

“Kita masih akan klarifikasi soal itu pada yang bersangkutan karena saat ini dia masih tugas di Jawa Barat.” ungkapnya.

Sementara terkait aksi para siswa ini Cici mengatakan jika pihaknya akan menampung keinginan para siswa untuk dikoordinasikan lebih andik_kartika lanjut.

Anggota Marinir Ditemukan Meninggal di Dalam Mobil SESOSOK jenazah menggemparkan warga Desa Damarwulan, Kecamatan Kepung, kabupaten Kediri, Rabu (20/ 4/2016) dini hari. Sekitar pukul 00.30 WIB, warga menemukan mayat anggota marinir Koptu Inf Yudha, anggota KI-H yonif 5 Surabaya yang beralamat di Dusun Kepung Timur Ds/Kec Kepung Kabupaten Kediri.

Jenazah pria 42 tahun itu ditemukan oleh warga sekitar, tepatnya di depan SMK Wiyata Mandala.

Dari data yang masuk di Polsek Kepung Polres kediri menyebutkan, warga melaporkan ada mobil yang masih menyala dengan sopir yang tertidur. Warga melaporkan kejadian ini ke pihak RT/RW dan meneruskan kepolsek setempat.

Kemudian Polsek menindak lanjuti laporan tersebut dan ditemukan mobil jenis Jeep Katana dengan posisi menderek dua sepeda motor trail KLX. Mesin mobil masih menyala.

“Ada dugaan sementara korban terserang jantung dan saat ini masih dalam proses otopsi di RSUD Bhayangkara kota Kediri,” ungkap Kasatreskrim Polres Kediri AKP Aldy Sulaiman saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Saat ini, peristiwa tersebut masih da andik_kartika lam penyelidikan.

Anggota Propam TNI saat di RS Bhayangkara Kediri.

LINGKAR SELATAN

13

Edisi 134/ 25 Apr - 01 Mei 2016

Kejahatan Terselubung, Pungli Marak Jelang HUT Nganjuk Praktek pungli yang dilakukan Kecamatan Prambon dan Kecamatan Baron di Nganjuk terbongkar. Diduga, pungli serupa juga melibatkan kecamatan-kecamatan lain.

MENJELANG peringatan Hari Jadi Kabupaten Nganjuk, beberapa kantor kecamatan diketahui melakukan pungutan liar terhadap sejumlah perusahaan swasta. Salah satunya adalah Kecamatan Prambon. Dalam surat edaran tertulis besaran iuran yang harus dibayar tergantung dari jabatan yang dipegang.

Mereka beralasan surat edaran

tersebut merupakan hasil rapat Senin (21/03/2016) lalu di ruang pendopo Kecamatan Prambon.

Di bagian bawah surat juga terdapat keterangan agar setoran diserahkan kepada Bendahara Hari Jadi Kabupaten Nganjuk tahun 2016 Kecamatan Prambon, dan ditandatangani camat.

Kebijakan ini menimbulkan protes dari berbagai pihak. Duga-

annya, ini termasuk dalam praktek pungli yang dilakukan oleh oknum kantor kecamatan untuk mengambil keuntungan.

Masalah ini akhirnya mendapat perhatian dari Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Nganjuk, Kamto.

Pihaknya langsung mendatangi Kantor Camat Prambon untuk meminta kejelasan dari camat terkait masalah ini, Jumat (8/4/2016).

Menurutnya, kebijakan seperti ini merupakan wujud kejahatan terselubung sehingga tidak bisa dibiarkan.

Setelah dilakukan musyawarah, akhirnya pihak kecamatan bersedia untuk membatalkan kebijakan tersebut dan mengembalikan uang setoran yang sudah terlanjur masuk.

“Ini merupakan wujud kejahatan terselubung sehingga tidak dibenarkan. Pihak kecamatan sudah sepakat untuk membatalkan kebijakan ini dan segera mengembalikan uang yang sudah terlanjur masuk,” ungkapnya.

Kamto menduga jika praktek serupa juga dilakukan oleh kecamatan lain di Kabupaten Nganjuk.

Karena itu pihaknya akan terus melakukan pengawasan untuk mencegah hal semacam ini terulang kembali.

“Sementara yang sudah ketahuan melakukan praktik ini yaitu Kecamatan Prambon dan Kecamatan Baron. Kemungkinan kecamatan yang lain juga melakukan praktik serupa,” ujarnya. roy

Bupati Syahri Buka Musda VIII DPD PPNI Tulungagung Bimbingan teknis pemantapan kinerja dan tugas pokok dan fungsi yang diikuti anggota BPD.

BPD se-Tulungagung Ikuti Bimtek Soal UU Desa PERWAKILAN anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Tulungagung mengikuti bimbingan teknis pemantapan kinerja dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), Kamis (21/ 4/2016) di hall Crown Victoria.

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE., M.Si yang membuka kegiatan tersebut mengatakan, Berkaitan dengan fungsi pengawasan pemerintahan merupakan alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk.

Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dinahkodai oleh Kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan pemerintahan desa.

Konsistensi BPD dalam rangka mengimplementasikan UU Desa sangat diperlukan, terutama dapat dimanfatkan dalam bentuk pengawalan terhadap program yang masuk ke desa, pengawasan dalam hal fungsi pemerintahan agar mengarah pada pemerintahan yang baik dan demokratis, memastikan bahwa peraturan dan keputusan pemerintahan desa berdasarkan hasil-hasil musyawarah antar stakeholder yang tentunya berpihak pada masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkannya sangat diperlukan adanya koordinasi yang intensif antara BPD dan Pemerintahan Desa agar dapat terjalin sebuah harmonisasi hubungan yang mencerminkan situasi politik yang kondusif.

Hal tersebut terwujud ketika terdapat perselisihan di desa dapat ditempuh melalui jalur koordinasi dan musyawarah untuk menghasilkan mufakat.

“Berkaitan dengan fungsi koordinasi, memang diakui bahwa koordinasi adalah sebuah ungkapan yang mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk diterapkan, tetapi kita harus berangkat dari niatan suci dalam rangka “Membangun Desa” maka diperlukan kesamaan dan kesatuan visi mewujudkan desa membangun,” ungkap Bupati Syahri.

Berdasarkan ketentuan pasal 55 UU No 6 tahun 2014 tentang desa, badan permusyawaratan desa mempunyai 3 fungsi yakni membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dalam kegiatan tersebut dihadiri para Camat, Kasi Pemerintahan Kecamatan,perwakilan balai besar pemberdayaan masyarakat dan desa selaku nara sumber dan undangan lainya.

Menurut ketua panitia yang juga menjabat sebagai kepala BPM Tulungagung Drs. Tranggono Dibjoharsono,MM. Kegiatan ini menghadirkan nara sumber dari balai besar pemberdayaan masyarakat dan desa, badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa Tulungagung dan bagian hukum setda Tulungagung. Peserta ada 275 berlangsung satu hari. nanang

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

BUPATI Tulungagung Syahri Mulyo, SE, M.Si secara resmi membuka Musyawarah VIII DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Tulungagung, Rabu, 20 April 2016, di Aula STIKes Hutama Abdi Husada.

Bupati berharap dengan Musda ini dapat mengahasilkan kepengurusan PPNI Tulungagung yang mampu berjuang untuk anggotanya dan bisa bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Tulungagung. “Karena tugas dari perawat sangat membantu peningkatan derajat kesehatan masyarakat Tulungagung tentu saja bersama dokter dan tenaga medis lainnya,” kata Bupati.

Sementara itu, Ketua Panitia Sriyono menyampaikan bahwa tujuan dari Musda PPNI ini adalah untuk penyelenggaraan kedaulatan tertinggi organisasi wujud dari demokrasi dan yang kedua sebagai ajang konsolidasi perawat Kabupaten Tulungagung dalam menghadapi MEA. Tampak hadir siang itu, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono,SE, M.Si, Ketua DPW PPNI Jawa Timur Prof. Nursalam, Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung dr. Gatot DP, beberapa kepala SKPD. Saat dikonfirmasi H. Sukanto, Ketua DPD PPNI periode 2011-2016, menyatakan kesiapannya untuk memimpin

Musda VIII DPD PPNI Tulungagung periode 2016-2021.

Bapemas Gelar Sosialisasi Program Jalin Matra DALAM rangka perecepatan dan perluasan Penanggulangan Kemiskinan di wilayah Jawa Timur, Bapemas Kabupaten Blitar melaksanakan Program Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera), Senin (11/04/ 2016). Sosialisasi Jalin Matra ini diikuti puluhan peserta dari 19 desa di wilayah 8 kecamatan Kabupaten Blitar.

Sosialisasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Bapemas Kabupaten Blitar Drs Agus Santosa M.SI, menegaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi Jalin Matra ini merupakan komitmen Provinsi Jawa Timur untuk menjalankan pembangunan bekelanjutan yang berpusat pada rakyat yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat dan pengaruh utamaan gender.

“Seperti yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah) pada periode 20142019, ini merupakan visi dan misi pembangunan demi terwujudnya Jawa Timur yang makmur bersama wong cilik melalui APBD untuk rakyat,” terang Agus Santosa dalam pembukaannya yang dihadiri 8 Muspika, 19 kepala Desa juga beberapa pejabat lain.

Sementara itu Asisten I Pemkab Blitar Drs. H. Muhamada Husien, mewakili Bupati Blitar menekankan pentingnya sosialisasi Jalin Matra ini, karena sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 tahun 2016.

Menurutnya, rencana strategis yang dijanjikan Gubernur Jawa Timur kepada Rakyat Jawa Timur menunjukkan komitmen keberpihakan kepada masyarakat yang lemah dan belum beruntung yang disimbulkan dengan ikon “Wong Cilik”. Sehingga angka kemiskinan mengalami penurunan.

kembali organisai yang memiliki anggota sebanyak 1255 orang, terdiri dari pegawai negeri, tenaga kontrak, sukarelawan.

“Sampai saat ini ada 200 orang perawat yang masih berstatus relawan, yang honornya sangat tergantung dari Puskesmas, ada juga yang belum bekerja,” kata H. Sukanto.

Ia juga menyatakan, tugas DPD PPNI ke depan akan melakukan lobi-lobi lebih intensif pada pemerintah daerah dan dewan, agar ke depannya bisa memberikan tambahan anggaran untuk perawat kontrak ataupun perawat relawan.

“Kami ke depannya akan lebih memberikan ruang pada anggota baru yang berasal dari lulusan baru perawat, untuk menguatkan dan mengembangkan even organizer (EO). Seperti hari ini semuanya dilakukan EO, panitia sudah siap tinggal mematangkan kesiapannya,” kata H. Sukanto didampingi tiga orang pengurus.

Pada pemilihan ketua, akhirnya H. Sukanto, M.Ners, M.Kes terpilih kembali menjadi ketua DPD PPNI Tulungagung periode 2016 – 2021. nanang

Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat Jawa Timur Muhamad Yasin, mengungkapkan bahwa program Jalin Matra didesain secara khusus bagi masyarakat yang belum beruntung secara ekonomi sesuai basis data terpadu (BDT) tim nasional percepatan penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) serta pendataan program perlindungan sosial (PPLS) tahun 2016.

Jadi Jalin Mitra ini dirancang memiliki 3 kegiatan unggulan, yakni Jalin Mitra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin merupakan lanjutan dari Jalin Kesra, yang sasarannya RT dengan status Kesejahteraan 1-5% terendah atau Desil 1. Kedua Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dengan sasaran Rumah Tangga perempuan dengan tingkat kesejahteraan 1-10% Desil 2. Ketiga dengan sasaran kerentanan Kemiskinan (PK2) dengan sasaran rumah Tangga dengan status kesejahteraan 11-30% terendah Desil 2 dan 3. agung

Pemkab Blitar memperingati Hari Anak Nasional Indonesia.

Blitar Peringati Hari Anak Nasional HARI Anak Nasional Indonesia diperingati pada Selasa 19 April 2016. Pada hari tersebut, anak-anak lebih memerlukan perhatian, dukungan dan keamanan. Masa depan dunia yang lebih baik memerlukan dukungan kesehatan, mental dan keamanan anak-anak.

Meski peringatan hari anak berbeda-beda tiap negara, namun peringatan ini juga sudah dimulai sejak tahun 1986. Acara peringatan Hari Anak Nasional Indonesia sendiri diselenggarakan Dinas Pendidikan Pemkab Blitar.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Drs, Totok Subihandono MM, ketika ditemui wartawan mengatakan, “Hari Anak Nasional merupakan peringatan bagi kita semua, seluruh komponen bangsa menge-

nai apa tugas dan kewajiban orangtua -masing untuk mengembangkan generasi anak Indonesia yang lebih baik, lebih handal, dari semua segi, menjadi lebih baik dari generasi sekarang. Suatu bangsa akan maju apabila generasi pengganti lebih baik dari generasi yang diganti,” terangnya.

Adapun tema peringatan Hari Anak Nasional tahun 2016 adalah Anak Indonesia Sehat, Kreatif dan Berakhlak Mulia.

Dengan memberikan pendidikan yang tepat, pengajaran yang tepat baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sosial serta lingkungan sekolah, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang menghasilkan generasi yang lebih baik di masa yang depan dan menjadi harapan bangsa ini. agung

Warga Desa Sobontoro mengikuti lomba Kampung Bersih.

Desa Sobontoro Antusias Sambut Lomba “Kampung Bersih” KEBERSAMAAN, kekompakan dan kegotongroyongan dari warga Desa Sobontoro sangat luar biasa. Hal itu tampak saat adanya penilaian dari Tim Juri Kampung Bersih tingkat Kabupaten Tulungagung, Kamis, (21/04/2016), mulai pukul 08.30 hingga pukul 17.00.

Tim juri juga tidak kenal lelah walau tampak lelah namun tetap semangat karena antusias dari tiap RW. Salah satu Tim Juri Agus Rianto dari Dinas Kesehatan mengatakan, “Kami merasa fit kembali melihat semangat dan antusiasme warga dalam memberikan sambutan,” ujarnya.

Ia menambahkan sebenarnya penilaian bukan tujuan semata, yang lebih utama adalah pasca penilaian adanya perubahan perilaku menuju pribadi yang mempunyai kepedulian pada kebersihan, kesehatan dan lingkungan.

“Jangan sepelekan biofori dan sumur resapan yang telah bapak dan ibu buat saat ini, manfaatnya akan kita rasakan juga sampai pada generasi mendatang,” kata Agus, ketika bersama wartawan.

Menurut Kepala Desa Sobontoro yang mengikuti tim juri dari awal hingga penilaian terakhir di RW VI di Perumahan Sobontoro Permai belakang rumah sakit dr. Iskak, selama ini pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mendorong peran serta masyarakat untuk peduli pada lingkungan, kebersihan dan kesehatan di sekitar rumah masing-masing.

“Dengan sedikit pancingan bisa jadi stimulan warga untuk meningkat peranserta dan kepedulian pada lingkungannya masing-masing. Awalnya hanya empat RW, Alhamdulillah tahun ini sudah semua RW ikut, sehingga jumlahnya ada 10 RW yang dinilai hari ini” kata Kepala Desa Sobontoro Sodik.

Masing-masing RW saling berlomba bukan hanya dalam hal kebersihan lingkungan, kerapian jalan gang yang dicat berbagai motif dan warna yang mencolok, penyediaan sarana penanganan sampah tapi mereka juga menampilkan berbagai kreasi baik kuliner yang menggunakan bahan-bahan alami, penganan khas Tulungagung seperti: sompil, nasi ampok, tiwul, ada juga sirup jahe, jamu botolan, bir plethok, bakpao bahkan ada juga kecap manis. Di samping itu juga ada tampilan seni pemanfaatan barang bekas berbahan plastik dan botol.

Tim juri dari unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Tulungagung Rudyt, Dinas Kesehatan Tulungagung Agus, Badan Lingkungan Hidup Tulungagung Redhy, LSM Agung dan dari Balai, Puskesmas Beji Bidan Leli Di RW IV Perumahan Sobontoro , Ketua RW nya Harris Daryono Ali Haji menantang tim juri untuk memberikan penilaian terbaik dan kesiapan RW IV untuk diikutkan dalam penilaian tingkat Provinsi Jawa Timur. nanang

Kabiro Lingkar Selatan: Roy Alexander (0821 3953 2535) Wartawan Nganjuk: Catur Setiawan, Agus Suhadi, Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Nanang Wartawan Trenggalek: Setiowati Alamat Redaksi Biro Lingkar Selatan: Jl. Bengawan Solo V/1, Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Nganjuk Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

www.lensaindonesia.com

BOJONEGORO

14

Edisi 134/ 25 Apr - 01 Mei 2016

Dandim 0813 Bojonegoro, Letkol Kav Donova Pri Pamungkas saat on air di radio.

Dandim 0813 Bojonegoro On Air Dukung Swasembada Pangan BERBAGAI upaya dilakukan Kodim 0813 Bojonegoro beserta jajaranya dalam membantu program pemerintah mensukseskan swasembada pangan.

Di antaranya dengan melakukan pendampingan terhadap petani, pengawalan pupuk bersubsidi dan melatih masyarakat untuk berkomunikasi sosial.

Hal itu disampaikan Komandan Kodim (Dandim) 0813 Bojonegoro, Letkol Kav Donova Pri Pamungkas, Kamis (21/4) dalam On Air di FM 95,8 MHz Radio Malowopati Bojonegoro.

“Kami tidak lupa akan tugas pokok kami sebagai aparat teritorial dalam memberdayakan suatu wilayah dengan melakukan penghijauan di Kalitidu, Karya Bakti,” katanya.

Dalam kesempatan On Air tersebut, sejumlah warga Bojonegoro langsung berinteraksi dengan petinggi TNI di Bojonegoro itu, baik melalui telepon maupun sms yang masuk di Redaksi Radio FM 95,8 MHz Malowopati Bojonegoro.

Seorang penelpon bernama Diktomo bertanya soal perlunya revisi peraturan untuk pupuk yang masuk di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan cara peminjaman Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang berada di Kodim, di mana pupuk bersubsidi yang boleh beredar hanya pupuk dari Petrokimia Gresik, selain itu non subsidi. Letkol Kav Donova Pri Pamungkas dengan tangkas menjawabnya.

“Untuk peminjaman Alsintan di Kodim siapa saja dipersilahkan. Peminjaman hanya dikenakan biaya perawatan. Jika secara Kelompok Tani, maka Ketua Poktan itu yang meminjam dan penggunaanya dilakukan satu kali per musim tanam,” tandas Dandim 0813 Bojonegoro. kodim/red

Dandim 0813 Bojonegoro, Letkol Kav Donova Pri Pamungkas saat on air di radio.

Kesbangpol Tuban Gelar Koordinasi Forum Diskusi Politik KESBANGPOLINMAS Tuban menggelar koordinasi forum diskusi politik. Kegiatan yang dalam rangka mensukseskan demokrasi dalam berpolitik tersebut dihadiri segenap kader muda parpol dan organisasi masyarakat (ormas).

Kepala Kesbangpol dan Linmas Tuban, Aguk Waluyo Raharjo, mengatakan kegiatan tersebut mengangkat tema dinamika politik yang kondusif dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

“Tujuannya untuk menumbuhkan demokrasi politik yang mulai krisis di tengah pemerintahan dan masyarakat, peran pemuda inilah yang harus kita tumbuhkan kembali,” kata Aguk.

Kegiatan yang berlangsung di gedung Korpri Tuban tersebut dihadiri sekitar 100 peserta yang datang dari kalangan kader politik muda, ormas ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Husein dalam sambutannya menyampaikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban perlu memberikan wawasan politik terhadap pemuda, khususnya kepada kader muda dan ormas di Bumi Wali.

“Dalam dinamika perpolitikan baik lokal maupun nasional, pemuda cukup berperan didalamnya.

Apalagi ketika bicara semangat juang, merekalah yang terdepan. Hanya saja keberadaan mereka juga perlu kita perhatikan dan dampingi tanpa harus mendekte mereka, karena kita berdemokrasi,” pungkas Wabup. sul

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

Tega, Kemenag Bojonegoro Kebiri Gaji Guru Madrasah Para guru madrasah di Kabupaten Bojonegro harus menunggu tiga bulan untuk menerima gaji. Lebih miris, gaji mereka harus dipotong untuk iuran wajib setiap bulannya.

KESEJAHTERAAN guru madrasah bukan PNS yang sudah menerima Surat Keputusan (SK) inpassing dan sudah lulus sertifikasi di Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro, ternyata masih sangat memprihatinkan.

Untuk menerima gaji mereka harus menunggu sampai tiga bulan. Mirisnya, gaji tersebut masih harus terpotong

iuran wajib sebesar Rp 50 ribu perbulan.

Iuran para guru sertifikasi tersebut dijadikan sebuah bentuk kas bersama yang dikelola oleh Kelompok Kerja Madarasyah (KKM) di setiap kecamatan masing-masing.

Terkait penggunaan uang hasil iuran itu sendiri masih belum ada kejelasan, apakah mengendap dan dikelola di KKM atau disetorkan dan di-

kelola oleh petugas di Kemenag Kabupaten.

Hal lain yang membuat miris adalah para guru sertifiksi masih harus mengeluarkan biaya pribadi di setiap awal proses pemberkasan pengajuan gaji maupun proses pencairan, sedangkan mereka memiliki kas atau iuran yang ada ditangan KKM. Salah satu guru profesi yang enggan disebut namanya mengungkapkan bahwa dirinya sangat keberatan dengan hal itu.

“Keperluan pemberkasan pengajuan gaji atau pencairan kan bisa diambilkan dari iuran tersebut, tapi kami masih harus membayar biaya pemberkasan dan juga fee

Guru madrasah Kemenag resah gajinya cair setiap tiga bulan dan dipotong iuran wajib.

atau ongkos untuk KKM yang mengurusnya,” tandasnya.

Budaya pungutan liar (pungli) di tubuh Kemenag Kabupaten Bojonegoro disi-

nyalir sudah lama ada. Ini mengacu pada keluhan beberapa guru sertifikasi yang tersebar di seluruh Kabupaten Bojonegoro. prd/ssj

INFOTORIAL

Budidaya Lele Ngumpak Dalem Sehari Panen Satu Ton PENGEMBANGAN usaha ternak lele di Kabupaten Bojonegoro terus digencarkan saat ini. Budidaya ikan lele yang dikenal dagingnya gurih itu dipusatkan di dua desa yaitu Ngumpak Dalem dan Sumodikaran, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro.

Pertimbangan budidaya ikan lele di dua desa setelah adanya kajian uji coba di mana sumber air di daerah tersebut sangat bagus. Tidak hanya itu, pasokan air dari sungai Sendang Rejo mampu memenuhi kebutuhan sirkulasi air untuk berbudidaya lele dan mampu mencukupi di sepanjang tahun.

Di Kabupaten Bojonegoro hampir di semua kecamatan terdapat budidaya ikan lele.

Namun angka keberhasilan hanya terdapat di dua desa itu.

Karena itu untuk lebih memaksimalkan keberhasilan, maka dibuatlah pembinaan berkelanjutan budidaya lele di dua desa tersebut.

Dengan adanya kawasan terpusat ini, pemerintah bisa lebih fokus memperhatikan proses budidaya dan pengembangan dari hulu ke hilir sehingga dapat dimulai pembibitan hingga proses pemasaran.

Untuk pakan kelompok tani di Ngumpak Dalem masih disuplai dari pabrik pakan luar daerah, dengan alasan lebih praktis dan hasilnya bisa lebih maksimal. Terbukti

Budidaya ikan lele di Desa Ngumpak Dalem.

dengan hasil panen rata-rata per harinya bisa mencapai kurang lebih 1 ton.

Budidaya lele ini secara tidak langsung juga membantu perekonomian warga untuk menompang kebutuhan, karena potensi keuntungan dari budidaya lele ini cukup besar.

Di Desa Ngumpak Dalem terdapat beberapa kelompok tani lele, seperti Cipta Karya (CK) yang diketuai oleh marsum, Bina Usaha (BU) yang diketuai Muhajir dan Bogo Sentosa (BS) yang diketuai Sutrisno. Mereka selalu bekerja sama dan berkoordinasi

untuk pengembangan usaha lele tersebut.

Sutrisno Ketua Kelompok Bogo Sentosa mengharapkan masyarakat khususnya di wilayah Ngumpak Dalem mau ikut serta bertani lele.

“Untuk hasil panen kami yang akan membeli, karena

order permintaan kelompok yang sudah jalan masih kurang. Kami juga siap memberi pengarahan dan pembinaan bagi pemula yang ingin berternak lele. Sehingga perkonomian warga desa Ngumpak bisa meningkat,” pungkasnya. we/ssj

Camat Malo Bebaskan Orang dalam Pasungan PEMERINTAHKAN Kecamatan Malo beserta staf nya bebaskan orang dipasung atas nama Dariyono (27) Dusun tanggir Desa tanggir Kecamatan Malo, Rabu (20/ 4/2016).

Menurut Camat Malo, Gunawan, penanganan berangkat dari laporan personil TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) Kecamatan Malo, Mat jaenuri (36). Kata dia, di Desa Tanggir terdapat seorang warga yang dipasung.

“Tim Kecamatan dibantu oleh perangkat desa dan bidan desa lalu mendatangi kediaman yang bersangkutan,” ujar Gunawan.

Sampai di rumah yang bersangkutan, ternyata benar

Camat Malo saat membebaskan Dariyono dalam pasungan.

Dariyono terlihat dalam keadaan dipasung menggunakan balok kayu jati yang diikat besi dan baut. Di rumah ter-

sebut juga ditinggali ibu bapak yang bersangkutan.

Dari pengakuan orang tua dan tetangga sekitar, dipa-

sungnya Dariyono dikarenakan menderita gangguan jiwa dan sering berbuat meresahkan seperti merusak rumah dan milik warga.

“Langkah selanjutnya adalah kami mengajak komunikasi yang bersangkutan (observasi) yang masih dalam keadaan terpasung untuk mendapatkan keyakinan. Kami yakinkan Dariyono akan dilepas pasungnya jika keadaan tenang,” kata Gunawan.

Atas persetujuan keluarga, lingkungan dan yang bersangkutan, pasung kemudian dilepas. Setelah dilepas, Dariyono tidak bisa berjalan. Maklum, kondisi kakinya terlihat sangat lemah dan sulit digerakan. Itu merupakan efek

dari pasungan selama 8 bulan.

“Setelah itu kami potong rambutnya, cukur jambang, kumis, potong kuku dan dimandikan. Selain itu kami juga memberikan terapi pemijatan. Saat ini yang bersangkutan telah lepas dari pasungan dan untuk beberapa hari ke depan berada dibawah pengawasan perangkat desa,” imbuhnya.

Untuk mengantisipasi kambuhnya Dariyono, rencananya yang bersangkutan akan diberikan berobat.

“Namun karena tergolong miskin, maka disiapkan prosedur Jamkesda dan bantuan biaya pendamping berobat dari APBDes Tanggir,” pungkasnya. dan

Biro Bojonegoro: Prada, Triyono Sekretaris/Admin: Devi Pramistasari Koordinator liputan: Heri Redaktur: Agus, Eky Editor/Uploader: Tanto Wartawan: Sony, Titis Marketing: Tyas,Aisyah Sirkulasi: Wito Admin: Aida Musyarofah Kantor Perwakilan & Pemasaran: Jl. Lettu Suwolo No. 72 Campurejo – Bojonegoro, No Telp. 085203028007 Email: redaksi@lensabojonegoro@yahoo.com, marketing@lensabojonegoro.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan Sirkulasi: Whito Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

www.lensaindonesia.com

METROPOLIS

16

Edisi 134/ 25 Apr - 01 Mei 2016

Dicuekin PKB, Gus Ipul Melamar ke Golkar Kakanwil DJP Jawa Timur I, Hestu Yoga Saksama gelar konferensi pers.

Dua Pengusaha Pengemplang Pajak “Disandera” Kanwil DJP Jatim KEPALA Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kakanwil DJP) Jawa Timur I, Hestu Yoga Saksama mengatakan dua penunggak pajak telah ditahan karena tindak pidana perpajakan.

Keduanya adalah DG penanggung pajak merupakan Komisaris Utama PT SIP, dan GPSS alias DSM merupakan Direktur CV. SA. “Keputusan tanggungan pajak itu sudah inkracht. Setelah dilakukan pemanggilan dan mediasi tetap tidak ada itikad baik. Makanya kita tahan Gijzeling (penyanderaan), “ kata Hestu Yoga Saksama kepada wartawan, Rabu (20/4/2016).

DG atau David Gunawan adalah penanggung pajak yang merupakan Komisaris Utama PT Surya Inti Pratama (SIP) yang bergerak dibidang properti. Dia terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Surabaya dengan nilai tunggakan sebesar Rp6,1 miliar.

DG merupakan putra pengusaha kenamaan Surabaya, Henry Gunawan yang berkonflik dengan pedagang Pasar Turi. Henry Gunawan sendiri berstatus tersangka di kasus Pasar Turi.

“Pelaku kami bawa paksa kemarin malam dan sudah kami titipkan ke Lapas Surabaya di Porong,” kata Hestu.

Sementara itu, untuk pelaku berinisial GPSS alias DSM merupakan Direktur CV. SA yang bergerak dibidang perdagangan dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rungkut. “Saat ini sudah kami titipkan ditempat penahanan Kepolisian Daerah Jawa Timur,” katanya. wan

Gus Ipul butuh mesin partai untuk maju menggantikan Soekarwo di Pilgub Jatim 2018. Salah satunya dengan mendekati Ketua DPD Golkar Jatim terpilih.

WAKIL Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) tampaknya sedang gencar mendekati Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. Pendekatan ini disebut-sebut memiliki memiliki kaitan dengan Pilgub Jatim 2018.

Seperti diketahui, saat ini Nyono telah terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur. Sementara di satu sisi, Gus Ipul butuh mesin partai untuk maju menggantikan Soekarwo. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menjadi pengusungnya tahun lalu justru lebih memilih mengusung Ketua DPRD Jatim Halim Iskandar.

Karuan, Gus Ipul saat ini sedang dalam posisi dilema.

Beberapa partai juga belum menyatakan kesediaan mendukungnya. Karena itu wajar jika Gus Ipul kini mendekat ke Nyono dengan harapan Golkar dapat mendukungnya.

Dalam kunjungannya di kegiatan pramuka ISC (Indonesia Scout Challenge) masyarakat Jombang, Selasa (19/ 04/2016) di lapangan SMA Negeri 3 Jombang, tampak Gus Ipul dan Bupati Jombang berdiri sepanggung sembari menyanyi bersama.

Sebagai Ketua Kwarcab Jawa Timur, Gus Ipul mengatakan kegiatan pramuka ini bisa menghindarkan anak dari hal-hal bersifat negatif. Pra-

muka bisa menjauhkan anak dari pengaruh kenakalan remaja, narkoba, tawuran dan hal-hal yang negatif lainnya.

Disinggung kemesraannya dengan Bupati Jombang terkait kepentingan Pilgub Jatim 2018, Gus Ipul tidak menampik. Orang nomer dua di Jawa Timur itu mengaku sedang menjalin komunikasi dengan Bupati Jombang sekaligus terhadap sejumlah pimpinan partai.

Gus Ipul menyatakan sudah melakukan komunikasi dengan DPD Golkar Jawa Timur ini meski proses pemilihan gubernur masih lama. “Dengan Pak Nyono sejak dulu sudah komunikasi, dan pada saatnya nanti akan melamar,” tandas Gus Ipul.

Ditambahkan, saat ini pihaknya masih menunggu waktu yang pas untuk merapat ke Golkar. “Waktu untuk dirinya melamar ke DPD Partai Golkar jelas tidak bisa dilakukan saat-saat ini. Kalau sekarang kan tidak mungkin karena pak Nyono belum dilantik,” tambahnya.

Selain itu, pria yang kini berkampanye dengan menggunakan tagline Ingat Kopi, Ingat Gus Pul ini juga akan bersafari ke sejumlah partai untuk menggalang dukungan.

“Jadi sebetulnya tidak hanya dengan Pak Nyono saja, tapi obi juga semua,” harapnya.

Gus Ipul berencana melamar ke Golkar untuk Pilgub 2018.

Komisi A Perjuangkan Sistem Pemilihan Gubernur Dipilih DPRD Jatim

Polda Jatim amankan ribuan benih lobster ilegal serta seorang pemiliknya bernama Santoso (40) asal Banyuwangi.

Polda Jatim Amankan Ribuan Benih Lobster Ilegal SUBDIT IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil mengamankan ribuan benih lobster ilegal dari tangan tersangka Santoso (40) asal Banyuwangi.

Kasus ini diungkap hasil kerjasama Balai Karantina dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur. Dalam satu bulan, tersangka bisa mengirim sampai empat kali dan meraup untung sampai Rp 400 juta.

“Modusnya setiap ekor benih dibanderol Rp 40 ribu. Dalam sebulan bisa tembus Rp 400 juta, “ kata Kepala Subdit IV/Tindak Pidana Tertentu Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim, Ajun Komisaris Besar Powww.lensaindonesia.com

lisi I Putu Yuni, di Mapolda Jatim, Surabaya, Jumat (22/04/2016).

Putu menjelaskan, aparat berhasil mengendus bisnis tersangka ketika pada Senin, 18 April 2016, petugas Balai Karantina Kelas I Surabaya menerima informasi adanya pengiriman benih lobster dari Pangandaran, Jawa Barat, menuju Surabaya, melalui jalur darat.

“Petugas langsung mengecek ke terminal bus Purabaya, Bungurasih,” ujarnya.

Informasi itu ternyata benar.

Petugas mengendus dua kurir Santoso yang mengambil dua kotak sterofom di terminal. Setelah diperiksa, isinya 12 kantong benih lob-

ster per kotak. “Total yang kami amankan sebanyak 4.800 benih lobster. Tersangka dan barang bukti diserahkan Balai ke Karantina ke Polda,” tandas Putu.

Setelah barang diterima, tersangka lalu mengemasnya ke dalam toples berisi air. Setiap toples berisi 100-200 benih lobster.

Bisnis tersangka dinilai melanggar karena, selain merusak sumber daya ikan dan lingkungan laut, juga tidak memiliki izin.

“Perbuatan tersangka melanggar Pasal 86 dan Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,” pungkas wan Putu.

GUNA menghemat anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur terus memperjuangkan agar usulan Pemilihan Gubernur Jatim (Pilgub) 2018 bisa dipilih lewat DPRD Jatim.

Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo mengatakan pihaknya akan terus mengupayakan agar pemilihan gubernur bisa dipilih lewat DPRD. Karena itu, Komisi A akan mendatangi dan member masukan kepada DPR RI dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pembahasan revisi terbatas UndangUndang No.8/2015 tentang perubahan atas UndangUndang No.1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (PERPPU) No.1/ 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

“Surat Gubernur No.160/ 3140/060/2016 tentang penyampaian hasil Focus Group Discussion (FGD) itu sudah diterima ketua DPR RI dan Mendagri pada 14 April lalu,” tegas Freddy Poernomo politisi asal Fraksi Partai Golkar Jatim.

Menurutnya, berdasarkan masukan dari akademisi, pakar hukum serta hasil studi banding kebeberapa

Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo.

negara, Komisi A DPRD Jatim menilai pelaksanaan Pilgub dengan pilihan langsung (dipilih rakyat) merupakan pemborosan anggaran dan tidak efektif karena gubernur tidak memiliki wilayah, serta cenderung kepanjangan tangan pemerintah pusat.

“Pilgub Jabar dialokasikan sebesar Rp 1,8 triliun, sehingga biaya Pilgub Jatim juga masih di atas Rp 1 triliun.

Uang sebesar itu lebih baik digunakan untuk pemba-

ngunan di masyarakat, sebab angka kemiskinandan disparitas di Jatim masih cukup tinggi,” katanya.

Pertimbangan lainnya, lanjut dia, di negara-negara maju seperti di Swiss dan Belanda, pemilihan gubernur dilakukan oleh panitia seleksi untuk menyeleksi lima besar, kemudian dilakukan fit and proper tes oleh parlemen untuk memilih tiga besar.

“Dimana tiga besar nama yang lolos itu kemudian diserahkan Perdana Menteri dan Ratu untukdipilih dan ditetapkan menjadi gubernur dan wakil gubernur,” papar Freddy.

Begitu juga di Australia yang menggunakan system federal maupun di Kyoto Jepang dalam pemilihan gubernur tidak menggunakan pilihan langsung.

“Pemilihan tak langsung (perwakilan) itu juga sudah sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan sila 4 Pancasila,” cetus dia.

Meski demikan, pihaknya juga tidak mempersoalkan kalau masyarakat masih meragukan sikap pragmatis anggota DPRD. Salah satu caranya mereka para anggota DPRD yang akan ikut memilih bisa dikarantina sebelum pelaksanaan Pilgub. “Kalau perlu dikarantina di asrama TNI,” tukasnnya. sarifa/adv