Koran Lensa Indonesia Edisi 135

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

Edisi 135/ 02 - 08 Mei 2016

Praperadilan Lagi, Pengadilan jadi ‘Pengacara’ La Nyalla Sudutkan Kejati Jatim

La Nyalla Matalitti (tengah) bersama Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan tokoh pers Surabaya Jalil Latuconsina.

SETELAH ditetapkan kembali sebagai tersangka, La Nyalla Mattalitti untuk kedua kalinya mendaftarkan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Dalam kasus yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur itu mempraperadilankan Kejaksaan Tinggi (Kejati) setempat yang menetapkan dirinya sebagai dua tersangka sekaligus. Praperadilan didaftarkan oleh tim

kuasa hukum La Nyalla ke PN Surabaya pada Senin, 25 April 2016.

Praperadilan didaftarkan tim kuasa hukum ke PN yang diatasnamakan anak La Nyalla, yakni Muhammad Ali Affandi, Senin (25/4/ 2016).

“Atas nama anak klien kami. Nomor perkaranya nomor 28. Sidang perdana tanggal 4 Mei,” kata Sumarso, kuasa hukum La Nyalla, Rabu, (27/4/2016).

Sumarso menjelaskan,

dua surat perintah penyidikan (sprindik) yang dikeluarkan Kejati Jatim yang dipraperadilankan La Nyalla.

Yakni sprindik bernomor Print-397/O.5/Fd.1/04/ 2016 bertanggal 12 April 2016 tentang dugaan korupsi hibah Kadin Jatim tahun 2012, dan sprindik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hibah Kadin Jatim tahun 2011 bernomor Print.447/ 0.5/Fd.1/04/2016 tertanggal 22 April 2016.

Sumarso mengatakan,

praperadilan didaftarkan berdasarkan nomor sprindik dan surat penetapan tersangka yang diperoleh tim kuasa hukum dari informasi di media massa.

Sementara tim kuasa hukum tidak menerima surat resmi sprindik. Pasalnya, Kejati tidak mau memberikannya. Kendati demikian, pihaknya tidak akan menghalangi hak kliennya untuk menguji penetapan tersangka tersebut di pengadilan.

Pihaknya juga yakin pe-

ngadilan akan kembali mengabulkan praperadilan yang diajukan La Nyalla. Sebab, penyidikan yang dilakukan kejaksaan atas kliennya sama dengan dua penyidikan sebelumnya yang sudah dibatalkan hakim.

“Kan mengulang-ulang saja kejaksaan. Saya yakin menang berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya,” katanya.

Baca: Praperadilan... Hal 7

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) dan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj.

NU Fatwakan Tax Amnesty Sarat Kepentingan

Proyek reklamasi Teluk Jakarta diputus berlanjut.

Presiden Jokowi dituding tidak punya komitmen.

Bila Presiden bicara poros maritim sejatinya dia telah merusak laut. Bila Presiden berbicara kerakyatan sejatinya dia telah membuat susah para nelayan.

Agar Dokumen Panama Papers Keluarga JK Tidak Dipersoal

Baca: Garuda... Hal 7

Ponpes Al Azhar dan Muhammadiyah Sepakat Puasa 6 Juni YAYASAN Pesantren Islam (YPI) Al Azhar menggelar Majelis Mudzakarah untuk menetapkan awal Ramadhan dan Syawal 1437 Hijriah.

Ketua Umum YPI Al Azhar Suhadi mengatakan YPI Al Azhar telah

selesai menggelar Majelis Mudzakarah Penetapan 1 Ramadhan dan Syawal 1437 Hijriah atau 2016 Masehi. Ia menerangkan, YPI Al Azhar telah menetapkan 1 Ramadhan 1437 Hijriah jatuh pada Senin 6 Juni 2016, serta 1 Syawal 1437

Hijriyah pada Rabu 6 Juli 2016 atau sama dengan PP Muhammadiyah.

“Kami menetapkan awal Ramadhan jatuh pada hari Senin bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2016, awal Syawal jatuh pada hari Rabu bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2016,” kata Suhadi, Rabu (27/4/ 2016).

Ia menjelaskan, keputusan itu diambil setelah Dewan Syariah YPI Al Azhar selesai menggelar Majelis Mudzakarah, yang mendatangkan sejumlah narasumber ahli. Salah satu narasumber ahli yang didatangkan dalam Majelis Mudzakarah adalah Kepala Lembaga Penerba-

ngan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Thomas Djamaluddin.

Selain Thomas Djamaluddin, Al Azhar turut mendatangkan narasumber ahli dari ormas Islam, seperti Pakar Astronomi, Hisab dan Iptek, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Susiknan Azhari.

Turut dihadirkan pula narasumber ahli yang merupakan Pakar Ilmu Falak IAIN Walisongo, PP Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Slamet Hambali.

Baca: Ponpes... Hal 7

WAPRES Jusuf Kalla (JK) meminta NU untuk mencari dalil tax amnesty (pengampunan pajak) berdasarkan hukum syariah.

Selain itu, JK meminta untuk tidak menyamaratakan kasus Panama Papers sebagai kejahatan.

Hal itu diungkapkan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj seusai bertemu Wapres JK di Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Saat ini pemerintah sedang mempercepat UU Tax Amnesty pasca heboh dokumen Panama Papers yang menyeret sejumlah pejabat di Indonesia.

“Iya pengampunan pajak itu hukumnya bagaimana.

Karena itu ulama akan membahasnya, hukumnya bagaimana tax amnesty,” terang Said Aqil.

Atas permintaan Wapres JK, PBNU segera mengeluarkan fatwa mengenai tax amnesty tersebut. “Tapi kami masih akan menggalinya

melalui ‘bahstul masail’ (mengkaji fikih sesuai dengan masalah kontemporer umat Islam),” ujar Said Aqil.

Hasil kajian yang akan difatwakan nanti akan menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat keputusan, apakah pengampunan pajak itu diperbolehkan atau tidak.

“Sampai sekarang belum diketahui hukum ‘tax amnesty’ itu dalam tinjauan agama seperti apa. Perlu di‘bahtsulmasail’-kan dulu,” imbuhnya.

Ditambahkannya, yang namanya pengampunan pajak tidak bisa digeneralisasi.

Karena itu pihaknya merasa harus berhati-hati dalam menyingkapi permasalahan itu termasuk kasus dokumen Panama Papers.

“Kami juga perlu berhatihati agar tidak menggeneralisasi persoalan itu, termasuk seperti kasus ‘Panama Papers’,” katanya.

Baca: NU... Hal 7

Buntut Mundurnya Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi

Djarot Sindir Ahok: Pemimpin Baik Tidak Permalukan Orang di Depan Umum Menyusul mundurnya Rustam Effendi karena dianggap kinerjanya buruk dan diceritakan Ahok di sejumlah media, Djarot pun lantas menyindir sikap arogan bosnya tersebut. “Saya juga kalau dihajar di depan umum, juga marah dong,” tuturnya.

RUSTAM Effendi sudah tidak lagi menjabat sebagai ýwali kota Jakarta Utara sejak Senin (25/4) lalu. Dia mengundurkan diri menyusul pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tentang personal dan kinerjanya yang www.lensaindonesia.com

dianggap buruk.

Meski sudah meninggalkan jabatannya sebagai wali kota, sosok Rustam Effendi masih dikenang oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Salah satunya yakni Sekretaris Kota Jakarta Utara, Ahmad Ya’la yang menyatakan kepemimpinan Rustam dinilai sangat tegas dan disiplin dalam membawahi seluruh Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan pemangku kepentingan di kota Jakarta Utara.

“Pak Rustam sosok yang baik dan tegas. Saat memimpin rapat dia orang yang teliti dan cermat dalam melihat pencapaian anak buahnya.

Namun saat sudah selesai rapat tentu dia kembali akrab dan sangat komunikatif,” ujar Ahmad, Kamis (28/4).

Menurut Ahmad, bila ada

Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat menyindir sikap Ahok yang arogan terhadap anak buahnya.

salah satu akan buahnya yang melakukan kesalahan ataupun tidak mencapai target, maka Rustam bisa juga mem-

berikan wejangan namun dalam batas-batas kewajaran.

Sosok Rustam hyfa dikenal sangat dekat dan solid

dengan anak buahnya. Dia juga dikenal selalu mengayomi anak buahnya dengan pengetahuan dan bimbingan yang ada. “Pak ýRustam selalu mengingatkan kami apabila ada teknis penggunaan anggaran yang tidak tepat. Beliau juga tidak segan untuk mengoreksi anak buahnya yang bersikap kurang profesional selama menjalankan tugasnya,” ujar Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Utara, Rusdiyanto yang merasa kehilangan dengan gaya kepemimpinan Rustam.

Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Jakarta

Utara, Mohammad Efiskalý, mengatakan ýsosok Rustam terbilang cukup dekat dengan anak buahnya dan menjadi teladan sebagai atasan di Kota Jakarta Utara.

“Banyak prestasi Pak Rustam dalam berinteraksi dengan masyarakat dan berbagai elemen demi kebaikan warga seperti pembangunan RPTRA, penertiban bangunan liar, itu semua ke depannya akan berdampak positif bagi masyarakat Jakarta Utara,” ujar Efiskal.

Baca: Djarot... Hal 7

BISNIS

2

Edisi 135/ 02 - 08 Mei 2016

Alibaba, Raksasa E-commerce China Bantu Indonesia Kopi Raja produksi Koperasi Ponpes Mukmin Mandiri Sidoarjo yang merupakan binaan Dinas Koperasi dan UMKM provinsi Jawa Timur berhasil menembus pasar luar negeri.

Dari Pesantren, Kopi Raja Tembus Pasar Australia DINAS Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Diskop dan UMKM) Provinsi Jawa Timur berkomitmen terus mengembangkan produk hasil olahan pengusaha kecil yang tergabung dalam UMKM di Jatim. Kali ini, produk yang berhasil dipasarkan hingga menembus pasar global (ekspor) yakni Kopi Raja.

Kopi yang diproduksi oleh Koperasi Pondok Pesantren (Ponpes) Mukmin Mandiri Sidoarjo ini ternyata diminati di mancanegara. Mulai Mei 2016 mendatang, Kopi Raja untuk pertama kalinya siap diekspor ke Melbourne, Australia.

Kepala Diskop UMKM Jatim, I Made Sukartha menjelaskan, Kopi Raja yang berhasil tembus pasar ekspor ini telah melalui prosedur yang ketat dan telah memenuhi standarisasi internasional.

“Kopi Raja buatan Ponpes Mukmin Mandiri Sidoarjo ini telah melewati banyak tahapan hingga akhirnya bisa tembus ekspor. Mulai dari rasa, jenis dan kualitas kopi yang asli Jawa. Kemudian kemasan hingga branding yang telah dibentuk sedemikian rupa lewat pembinaan yang rutin diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Jatim,” ujarnya pada Lensa Indonesia, Rabu (27/04/2016).

Made mengatakan, ini menunjukkan bahwa produk UMKM di Jatim bisa diterima di pasar global.

Segala upaya melalui pelatihan dan pembinaaan terus dilakukan oleh Diskop UMKM Jatim agar terus bisa menghasilkan produk andalan yang berkualitas tinggi.

“Untuk bisa menembus pasar Australia ini nggak gampang. Pemerintah Australia menerapkan syarat yang begitu ketat untuk memasukkan suatu produk ke negaranya. Tapi terbukti, kita (Jatim) bisa menembusnya dengan berhasilnya Kopi Raja yang ternyata diminati oleh orang Australia,” katanya.

Tentunya dengan prestasi ini bisa menjadi stimulan bagi UMKM di Jatim lainnya agar meningkatkan kualitas produknya sehingga diminati di pasar luar negeri. Hal ini pula, menurut Made, menunjukkan bahwa Jawa Timur siap bersaing dalam Asean Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

“Kita (Jatim) ini bukan lagi menghadapi MEA, tapi kita sudah menjalaninya dan sangat bisa bersaing dengan negara ASEAN lainnya. Sebagai provinsi industri berbasis UMKM, maka industri ini menjadi porosnya Jawa Timur. Kita arahkan UMKM di Jatim yang berbasis agroindustri seperti Kopi Raja ini, kita beri pembinaan rutin dan banyak juga produk UMKM kita yang bisa tembus pasar global. Artinya produk kita ini punya daya saing,” tegas mantan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim ini. sarifa

Raksasa e-commerce China Alibaba menilai Indonesia adalah pasar yang besar bagi berbagai usaha dan merupakan hub internet bagi Asia.

RAKSASA e-commerce China Alibaba melalui anak perusahaannya, UCWeb menggelar program untuk membantu pelaku usaha e-commerce di Tanah Air. Kampanye yang diberi nama Craddle Program itu oleh pelaku e-commerce di Indonesia yang berminat bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnisnya dengan menggunakan berbagai sumber daya milik UCWeb. General Manager Global Markets, Alibaba Mobile Business Group, Kenny Ye memaparkan bahwa saat ini perusahaan e-commerce lokal memiliki empat tantangan yang mesti diatasi, yaitu akuisisi pelanggan, user engagement, user experience dan brand awareness.

Craddle Program bermaksud mengajak pengusaha ecommerce bekerja sama me-

ngatasi hal itu. Perusahaan yang mengikuti program ini bisa memanfaatkan sumber daya milik UC Web untuk menyelenggarakan kampanye bersama, memperkaya cara mendesain web, cara memikat pengguna hingga soal mendapatkan traffic menuju situs masing-masing.

“Melalui kolaborasi dengan para pelaku e-commerce di Indonesia, kami dapat menghasilkan nilai tambah kepada para pengguna kami dan pada saat yang bersamaan menyediakan dukungan besar bagi para mitra pelaku bisnis online kami,” terang Ye di ajang Indonesia E-commerce Summit & Expo (IESE), di gedung Indonesia Convention Exhibition (ICE), Tangerang, Rabu (27/4/2016).

Selain itu peserta juga akan dibantu dalam pengembangan produk. Misalnya dari segi

www.lensaindonesia.com

desain user experience atau cara membuat halaman web agar bisa dibuka lebih cepat meski koneksi intenet sedang lambat.

“Jadi ini sebuah solusi terintegrasi yang bisa dipakai oleh e-commerce mana pun.

Sekarang kami baru meluncurkannya di Indonesia. Kalau di sini sukses, maka kami akan meluncurkannya juga di negara lain,” tuturnya.

Program ini diluncurkan di Indonesia E-commerce Summit & Expo 2016 yang perta-

ma dengan tujuan untuk meningkatkan para pelaku bisnis e-commerce Indonesia. Dengan pangsa pasar lebih dari 60% ini, mencoba menjawab berbagai tantangan yang kerap dihadapi oleh para pelaku bisnis online di Indonesia.

“Indonesia adalah pasar yang besar bagi berbagai usaha dan merupakan hub internet bagi Asia. Kalau perusahaan bisa mengatasi tantangan yang ada di sini, maka perusahaan akan bisa menajalankan bisnis di negara lain.

Astrgraphia Budayakan Mobile Printing di Indonesia ASTRAGRAPHIA rayakan hari jadinya ke 40 tahun yang ditandai pelncuran tiga produk multifungsi dan satu perangkat lunak (software) dari Fuji Xerox di Indonesia. Ketiga seri produk tersebut adalah: ApeosPort-V C7776 series, DocuCentre-V C2265 series dan ApeosPort-V 3065 series, serta piranti lunak pendukung yakni ApeosWare Management Suite 2.0.

“Astragraphia bersyukur sebab dipercaya masyarakat dunia dan khususnya Indonesia selama ini. Dengan penuh kesederhanaan, kami menghadirkan ketiga produk terbaru serta satu piranti lunak dari Fuji Xerox untuk seluruh pengguna di Indonesia. Tentunya, produk-produk terbaru ini akan memiliki keunggulan dan juga performa yang handal serta teruji,” ujar Arifin Pranoto, Direktur, PT Astra

Graphia Tbk kepada Lensaindonesia.com saat di Surabaya, Rabu (28/04/2016).

Arifin menambahkan, pihaknya juga menyajikan solusi dokumen berteknologi canggih yang dapat menunjang kinerja bisnis, sehingga mengkondisikan sumber daya manusia di perusahaan dapat bekerja dengan nyaman dan lebih fokus pada pengembangan bisnis utama.

“Software baru yang kami luncurkan tersebut untuk memberikan solusi dokumen yang menawarkan kenyamanan, kemudahan dan konektivitas yang fleksibel. Saat ini, Fuji Xerox masih menduduki market leader di pasar printer color,” tandas Arifin.

Di kesempatan yang sama, See Kie, OPB Product & Solution Marketing Departement mengungkapkan, menurut data dari IDC di tahun 2015

Sensus Ekonomi 2016, Wagub Jatim Minta Pengusaha Jujur SENSUS Ekonomi (SE) 2016 bakal dimulai Mei mendatang. Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf meminta seluruh masyarakat, khususnya para pengusaha ikut menyukseskan SE 2016. Ia mengimbau agar pengusaha bersikap jujur melaporkan datanya saat dilakukan sensus nanti. Ini karena hasil SE 2016 akan dijadikan modal bagi pemerintah untuk merumuskan peraturan dan kebijakan publik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“SE 2016 ini akan menggambarkan anatomi perekonomian Jatim yang paling mutakhir, yang kemudian akan dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh pemerintah, karena itu, kami himbau seluruh masyarakat, khususnya pengusaha untuk ikut menyukseskan sensus ini. Salah satu caranya, ya ketika disensus, laporkanlah data dengan jujur,” imbau Gus Ipul (sapaan akrab Wagub) saat Apel Pelepasan Petugas SE 2016 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (28/4/2016) sore.

Menurutnya dalam pelaksanan SE 2016 seluruh sektor perekonomian Jatim akan disensus, kecuali pertanian.

Baik perusahaan besar, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga masyarakat yang melakukan aktifitas perdagangan paling kecil, seperti pemilik warung hingga tukang tambal ban.

Diharapkan, dari hasil sensus tersebut akan didapatkan data yang akurat terkait tenaga kerja di sektor formal maupun informal. “Jadi kita bisa mengukur mana perusahaan besar mau-

Melalui anak perusahaannya UCWeb, Alibaba sebagai raksasa e-commerce di China siap membantu Indonesia.

Begitu yang kami maksud dengan hub. Tidak hanya itu.

Indonesia juga menjadi negara pertama dengan jumlah pengguna internet berbasis perangkat mobile yang besar.

Mereka bukan hanya mencari informasi, tetapi kerap berbelanja dan menikmati berbagai layanan dari para pebisnis di dalamnya. Fenomena ini terlihat pada temuan kami dari sebuah survei tentang kebiasaan belanja secara online yang dilakukan pada Maret ini,” ujarnya.

Kerja sama dalam Craddle Program ini, menurut Ye, tak cuma menguntungkan peserta saja. UCWeb juga ikut mendapatkan keuntungan karena bisa memakai e-commerce peserta untuk memberi nilai tambah pada konsumen.

Sekadar diketahui, UCWeb adalah perusahaan yang mengembangkan UC Browser di China. UCBrowser diklaim sebagai nomor dua terlaris di dunia untuk kategori mobile.

Fitur yang mereka jagokan antara lain berupa kecepatan akses web serta penghematan res/sop kuota data.

Gus Ipul memberikan perlengkapan kepada petugas SE 2016 saat Apel Pelepasan Petugas SE 2016 di Gedung Negara Grahadi.

pun UMKM yang sudah berkembang, jumlah tenaga kerjanya, mana yang siap ekspor, mana yang belum, nanti akan tergambar semua. Dari situ kita bisa mendapat gambaran konkrit tentang data dan kekuatan ekonomi Jatim, sehingga pemerintah bisa mengambil kebijakan ekonomi yang pas,” tegasnya.

Meski demikian, pihaknya khawatir kendala yang akan banyak dialami petugas sensus di lapangan, yakni ketidakjujuran perusahaan dalam melaporkan datanya. Padahal hasil sensus nantinya dijamin kerahasiaannya oleh UndangUndang (UU) sehingga tidak akan bocor ke masyarakat.

“Salah satu alasan pengusaha tidak melaporkan data dengan jujur adalah khawatir pajak yang mahal, tapi saya harap itu tidak terjadi. Karena jika tidak

jujur, tentu kerjanya tidak tenang, lebih baik laporkanlah data sejujurnya dengan kesadaran baru, apalagi ada wacana tax amnesty. Saya optimis seluruh wajib pajak bisa memberikan jawaban yang jujur,” ujarnya.

Sementara, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur Teguh Pramono menjelaskan Sensus Ekonomi 2016 merupakan program nasional yang pelaksanaan sensusnya akan dilakukan serentak se-Indonesia selama satu bulan pada Mei mendatang.

Sensus mendata seluruh kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat maupun industri besar. Dalam kegiatan ini pihaknya mengerahkan sedikitnya 52 ribu petugas yang diberikan target melakukan pendataan minimal empat orang atau lembaga setiap harinya. sarifa

bahwa Fuji Xerox menjadi market leader. Untuk itu, Jawa Timur merupakan sasaran strategis bagi Astragraphia sebab mengusung market share yang cukup bagus.

“Market share untuk produk printer color masih berkisar 50 persen lebih di Indonesia. Apalagi produk printer Astagaphia yang diusung Fuji Xerox memiliki cara kerja simple dan efektif. Pengguna ketiga produk baru kami tersebut bisa mencetak dokumen dari jarak jauh, ataupun mobile cukup dikontrol melalui perangkat smartphone mereka. Perintah cetak jarak jauh tersebut diontrol melalui sebuah aplikasi yang kompetibel dengan smartphone ber operating system Android maupun iOS dengan mengintegerasikan lewat IP Addressnya saja. Dan rencananya, dalam waktu dekat kami

akan membesut produk printer yang mampu berkoneksi melalui sistem cloud,” urai See Kie. Secara terpisah, Eko Wahyudi, Chief Executive Business Operation-2 PT Astra Graphia Tbk menyatakan, memang kini kampanye paperless (non cetak) semakin gencar dengan adanya penggunaan akses data internet yang semakin mudah didapat. Namun, bagaimana pun juga pertumbuhan konsumsi cetak juga masih tinggi, karena kebiasaan tersebut tak mungkin punah dengan cepat.

“Untuk kebutuhan perkantoran, hasil cetak tetap diperlukan. Namun, bagaimana cara kita untuk mengefisiensikan kebutuhan terseut.

Untuk penggunaan produk Fuji Xerox dari Astrgraphia tersebut sanagat mampu me-

ngefisiensi 10 hingga 20 persen untuk kerjaan perkantoran. Selain itu, juga akan mampu mengontrol dan menghemat penggunaan kertas yang marak dominan berpengaruh pada cost produksi suatu usaha,” tutur Eko. Astragraphia berawal dari sebuah divisi Xerox di Astra di tahun 1971 dan kemudian berdiri menjadi PT Astra Graphia di tahun 1976 dan kini tumbuh menjadi grup perusahaan besar dengan karyawan lebih dari 1500 orang, 32 cabang, 92 service point, dan melayani lebih dari 514 kota dan kabupaten. Tak hanya bisnis, Astragraphia pun berkontribusi dengan kegiatankegiatan corporate social responsibility (CSR) yang berfokus di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan lingkungan eld hidup.

12 BUMN Dukung Wisata Joglosemar DUA belas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) komitmen mendukung pengembangan pariwisata kawasan Yogyakarta-Solo-Semarang (Joglosemar) di hadapan Menteri BUMN Rini Soemarno, di Prambanan, Sleman, Rabu (27/04/2016).

Komitmen ini diwujudkan pada perjanjian kerjasama untuk promosi pariwisata, pengembangan kawasan wisata, dan integrasi antarmoda transportasi di koridorJoglosemar.

Menteri BUMN mengatakan, komitmen 12 BUMN ini bertujuan mendukung tercapainya target kunjungan 2 juta wisatawan di kawasan Joglosemar di tahun 2019 mendatang. Kini, kunjungan pada kawasan tersebut masih mencapai sekitar 200 ribu wisatawan setiap tahunnya.pelindo “Jika dihitung akan ada peningkatan 10 kali dari jumlah kunjungan saat ini,” papar Menteri BUMN. Beberapa rencana besar sudah disiapkan BUMN untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan. Diantaranya pembangunan bandara baru di Kulon Progo, Yogyakarta dan revitalisasi di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sebagai pintu masuk

wisatawan dengan kapal pesiar. Tak hanya itu, juga rencana pembangunan rel kereta api yang mengkoneksikan Bandara Adi Soemarmo, Solo, dengan jalur kereta api ke Yogyakarta.

“Di darat, Damri juga harus siap mendukung integrasi intermoda transportasi,” imbuh Menteri BUMN. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan, kawasan Joglosemar merupakan kawasan segitiga ekonomi di Pulau Jawa.

Kawasan tersebut berdaya tarik wisata yang sangat khas, khususnya terkait dengan budaya daerah.

“Joglosemar ini memiliki banyak peninggalan budaya yang terkenal di dunia. Ada (Candi) Borobudur, Keraton Jogja dan Solo, (Candi) Prambanan, dan masih ada daya tarik wisata lainnya,” terang Sri Sultan.

Menurut Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Toto Heliyanto yang mengungkapkan bahwa peran Pelindo III dalam pengembangan pariwisata di kawasan Joglosemar melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang karena akan menjadi pintu masuk wisatawan mancanegara pengguna sarana kapal

pesiar.

“Tahun ini, direncanakan ada 20 kapal pesiar yang akan singgah di Pelabuhan Tanjung Emas. Sekali datang bisa mencapai 2 ribu wisatawan mancanegara. Mereka biasanya ke Candi Borobudur,” tegas Toto Heliyanto.

Dukungan pengembangan pariwisata diwujudkan Pelindo III dengan bentuk revitalisasi pelabuhan. Sebelumnya, pelabuhan tersebut terkendala rob (limpasan air laut pasang), dan kini kendala tersebut teratasi dengan teknologi sistem polder untuk mengeringkan. Pelindo III juga telah merevitalisasi terminal penumpang pelabuhan melalui berbagai penataan interior yang menyamankan para penumpang kapal laut.

Kedua belas BUMN dan anak usaha BUMN yang turut dalam kerja sama tersebut yaitu Pelindo III, Garuda Indonesia, Angkasa Pura I, Kereta Api Indonesia, Perum Perhutani, PTPN IX, Perum Damri, Taman Wisata Candi, Hotel Indonesia Natour, ITDC, Patra Jasa, Aerowisata.

Turut hadir Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Kepala Dinas Pariwisata Jawa Tengah Prasetyo Ari eld Wibowo.

SOSOK

3

Edisi 135/ 02 - 08 Mei 2016

DARI PANJAT TOWER HINGGA MENJADI CEO XL AXIATA

Dian Siswarini Bukan SemataMata Mengejar Jabatan Sejak kuliah di jurusan elektro, ITB, Dian bukanlah seorang mahasiswa yang begitu cerdas. Tapi kini, dia diberi amanah untuk menahkodai XL Axiata.

MENJADI posisi yang berada di pucuk perusahaan, bukan berarti paling cerdas dan paling kuat. Itulah yang sering diutarakan oleh CEO XL Axiata, Dian Siswarini, kepada bawahannya. Dian mengakui, memberikan ruang kepada bawahannya untuk selalu mengembangkan diri.

Tujuannya, tentu selain setiap individu bisa berkembang, juga menyatukan bawahannya agar bisa saling bersinergi satu dengan yang lainnya.

“Jadi, analogi yang selalu saya kemukakan kepada teman-teman itu, superhero saja perlu teman.

Artinya saya juga gak bisa sendirian,” ujarnya.

Dian percaya, bahwa dengan cara tersebut juga mampu memberikan suasana kerja yang nyaman dan berimbas terhadap kesuksesan perusahaan. Maklum, persaingan di industri telekomunikasi semakin sengit, oleh sebab itu dibutuhkan pemimpin yang mau merangkul seluruh bawahannya untuk bersama-sama membangun perusahaan.

“Saya memposisikan diri saya ke teman-teman di XL bukan sebagai pribadi yang paling pintar, paling kuat. Saya hanya menyatukan teman-teman, agar bisa berinteraksi secara positif sehingga menciptakan sesuatu yang bersinergi untuk perusahaan,” katanya.

Ada yang menarik saat dirinya kali pertama didapuk sebagai CEO. Karena menginginkan semua tim bisa bersinergi, maka dia melakukan program militer ke karyawan XL Axiata setingkat Manajer ke atas. Sontak, saat rencana itu digulirkan ke bawahannya, pro dan kontra terjadi. Berbagai ma-

cam persepsi muncul di benak para bawahannya. Namun, ia lebih memilih diam dan mewajibakan yang ditunjuk untuk ikut.

“Awalnya memang penuh dengan pro dan kontra. Tapi setelah pendidikan semua pada mengapresiasi ya dan bahkan pada ketawa-ketawa semuanya. Bagi mereka ini merupakan pengalaman yang benar-benar tidak terlupakan. Walaupun memang terbilang lumayan berat sih,” jelasnya.

Terlepas dari itu, bagi dia, seorang pemimpin perusahaan tidak bisa sendiri menjalankan roda-roda perusahaan. Dibutuhkan partner kerja untuk mewujudkan rencana besar secara bersama-sama.

No pain, no gain Diakui Dian, posisinya sekarang ini bukanlah sesuatu yang dicapai dengan mudah, bak membalikkan telapak tangan. Banyak pengorbanan yang telah dia lakukan demi satu titik tertinggi.

Terlebih, keberadaan perempuan sebagai engineer tak sebanding dengan banyaknya kaum laki-laki yang menjadi penghuni di industri telekomunikasi.

Alhasil, munculah kesan pesimisme rekan-rekannya terhadap ikhtiar yang sedang dilakukannya.

Yang ada di benaknya saat itu, hanyalah bekerja sesuai dengan aturan, tanpa mengeluh, seraya ingin dirinya tampik habis-habisan persepsi bahwa perempuan pun bisa melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan kaum lelaki. Sampai pada akhirnya, takdir menuntunnya menjadi seorang pemimpin perusahaan saat ini.

“No pain, no gain,” begitu katanya.

Sudah lebih dari 20 tahun dia

menjalani kehidupannya di industri yang cepat mengalami inovasi. Proses demi proses, dilaluinya. Dari proses itu, Dian menceritakan, kenangan saat Dian harus membawa peralatan survei yang begitu berat ke daerah pedalaman Sulawesi, bahkan hingga bersedia untuk memanjat tower BTS. Bukan pekerjaan yang mudah bagi seorang perempuan yang ditakdirkan memiliki kekuatan fisik yang berbeda dengan laki-laki.

“Kalau soal fisik kan berbeda dong. Nah, saat pada waktu itu masih menjadi engineer, tuntutan fisiknya itu lumayan besar, di situ bedanya. Jadi, barangkali tidak mudah buat kaum perempuan.

Tapi, kalau sudah naik jadi Manager, GM, dan macam-macam, tuntutannya gak beda dengan lakilaki,” ujarnya.

Meski begitu, Dian masih tetap pada prinsipnya, jika para perempuan sepatutnya harus bisa melakukan pekerjaan yang sama dengan lelaki. Maka, berkat pendiriannya itu pun, setahun yang lalu tepatnya pada 1 April 2015, dia diberikan amanah untuk menahkodai XL Axiata untuk lebih berkembang lagi di masa mendatang.

Mimpi setinggi langit Saat duduk di bangku kuliah di jurusan elektro, ITB, Dian bukanlah seorang mahasiswa yang begitu cerdas. Bahkan dirinya merasa, masih banyak teman-teman kuliahnya yang lebih pintar darinya. Namun ternyata, nasib membawanya menjadi pucuk pimpinan di salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia.

Seperti pada umumnya, bosbos perusahaan besar yang diamanahkan menjadi nahkoda bisnis, tak pernah terbesit pikiran untuk berada di tingkat paling tinggi. Hal itu pun senada dengan jawaban perempuan tiga anak ini.

“Kalau dulu pastinya tidak terpikir bisa mencapai titik ini,” jelasnya. Walau begitu, saat perta-

ma kali bekerja di XL Axiata tahun 1996, dia bermimpi untuk meletakkan harapannya memimpin seluruh bagian dari XL Axiata kelak. Pilihannya berkarir selama 20 tahun di XL Axiata, bukan sematamata mengejar jabatan, tapi perusahaan yang identik dengan warna biru ini, memberikan ruang lebih untuk bisa beraktualisasi diri.

Ada tiga yang paling fundamental membuatnya jatuh hati untuk totalitas bekerja di XL Axiata. Pertama, berada di lingkungan yang sesuai dengan harapannya yakni telekomunikasi di mana perubahan di industri ini sangatlah dinamis. Kedua, sesuai dengan background keilmuannya dan ketiga adalah XL Axiata merupakan perusahaan yang mampu menampung aspirasinya.

“Makanya, waktu saya merasakan ketiga hal itu, saya mulai menancapkan kalau saya harus mencapai di titik optimum di perusahaan ini. Tapi yang jelas, kita hidup itu harus punya tujuan.

Kemudian, tujuan itu adalah dream. Dan kalau kita punya mimpi, jangan sampai tanggung-tanggung gitu kan ya. Mimpi itu kan aspirasi, makanya jangan tanggungtanggung meletakkan mimpi itu paling atas,” tuturnya.

Tekadnya menancapkan di titik tertinggi, bukanlah perihal yang mudah. Sadar bahwa untuk melakukan itu tak gampang, Dian pun meminta saran kepada orangorang terdekatnya dan para mentornya. Sederhananya, meminta wejangan untuk meng-upgrade diri agar bisa sampai pada titik yang diharapkan. Salah satunya ke mantan petinggi XL Axiata yang saat ini yang menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara.

“Jaman dulu itu Pak Menkominfo, mentor saya saat waktu beliau di XL Axiata. Akhirnya saya pun diberi wejangan oleh beliau. Wejangan beliau itu, kalau mau melakukan hal yang lebih tinggi lagi, harus melakukan gini dan

CEO XL Axiata, Dian Siswarini.

gini. Selain itu juga, saya mengutarakan keinginan ke keluarga, kalau saya ingin menuju arah

yang optimum, apa yang harus saya lakukan,” pungkasnya. fau/ war/mer

Fahira Idris Bekerja Ibadah untuk Perjuangkan Aspirasi Rakyat WANITA dengan nama lengkap, Fahira Fahmi Idris, SE, MH yang biasa disapa Ira, merupakan salah satu wanita yang menduduki Jabatan penting di DPD RI sebagai Wakil Ketua Komite III (2014-2019).

“Ini adalah jabatan pertama saya.” Ungkap wanita yang selalu berkerudung itu. Jabatan yang diembang bukan main-main, Ada 13 item ruang lingkup kerja di komite III, yang menyangkut berbagai persoalan sosial, keagamaan, olahraga-kepemudaan, pariwisata, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, kependudukan, pendidikan.

Hal ini tidak menjadi kendala berat bagi seorang ibu dua anak ini, karena sebelumnya sudah menjadi kebiasaan dan sudah dikelola dengan baik sejak duduk di sekolah formal SMP Al Azhar Jakarta.

Perempuan kelahiran Jakarta pada 47 silam ini sejatinya sudah lama berkecimpung di organisasi baik masa jabatan yang aktif maupun non aktif. Organisasi dan yayasan yang sedang digeluti saat ini Yayasan Nabila Zahra (yayasan amal untuk Anak Yatim dan Janda di Jakarta), Asosiasi Pengusaha Parcel Indonesia (APPI), Aries Shooting Club, DPP IKAPPI (Ikatan Pedagang Pasar Indonesia), SMM (Saudagar Muda Minangkabau), Gerakan Masyarakat Cinta Damai (GEMA DAMAI), PERBAKIN PENGDA DKI Jakarta, Yayasan Anak Bangsa Man-

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

diri dan Berdaya, Perempuan Peduli Keadilan, Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM).

Dari sekian banyaknya jabatan yang diembang baik organisasi, pengajar dan kegiatan sosial lainnya, cara Fahira mengelolanya adalah dengan menguatkan niat awal.

Tantangan terbesarnya tentu membagi waktu, tetapi sekarang ini itu sudah tidak lagi masalah karena dia sudah menemukan pola membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan.

“Semua kegiatan yang saya lakukan karena memang pasion saya jadi tidak ada beban. Kritikan saya anggap masukan dan bukan masalah. Kita hanya jadi seonggok daging tak berguna jika ingin berbuat kebaikan terhalang hanya karena kritik orang lain.Saya menjalankan semua kegiatan saya sebagai ibadah dan dengan niat agar punya manfaat bagi sesame,” ungkap Puteri pertama dari politisi senior Golkar Fahmi Idris (Mantan Menteri Tenaga Kerja era Presiden Habibie 1998-1999 dan mantan Menteri Perindustrian pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I 20052009) dan cucu dari KH. Hasan Basri (Mantan Ketua MUI) ini.

Yang paling penting, lanjutnya, tidak meninggalkan kewajiban sebagai ibu bagi anak-anak dan suami.

“Prinsip saya dengan keluarga adalah kebersamaan yang berkualitas walau durasi kebersamaan itu

Wakil Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris.

harus dipotong dengan berbagai aktivitas. Kami sekeluarga sudah saling memahami jadi tidak ada kendala,” imbuhnya.

Sebagai Wakil Ketua Komite III DPD RI, tentu tugas pokoknya tidak jauh dengan dengan aktivitas ibu sebagai organisator dan aktifis.

Menurutnya, ini menjadi nilai plus untuk memperbaiki dari segala kelemahan dan mengakomodir segala aspirasi yang bermunculan.

“Jadi memang aktivitas saya sebelum menjadi anggota DPD yang bersentuhan langsung dengan ma-

syarakat terutama yang terkait dengan isu-isu publik terutama perempuan, anak, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan generasi muda sangat membantu saya sebagai anggota DPD terlebih saya dipercaya sebagai Wakil Ketua I Komite III DPD RI yang memang bidang tugasnya terkait dengan persoalan yang selama ini saya geluti,” urainya.

Pengalaman tersebut, urainya, membuat Fahira lebih mudah menyalami persoalan-persoalan di dalam masyarakat, merumuskannya, dan memformulasikan strategi dan solusi untuk meretasnya. Misalnya saja persoalan perlindungan anak yang saat ini marak tindakan kekerasan terutama seksual yang bagi saya terjadi karena Indonesia belum punya blueprint perlindungan anak yang komprehensif.

“Dari persoalan ini, saya di Komite III mendorong pemerintah untuk segera menyusun blueprint ini sehingga perlindungan anak bisa kita tangani secara komprehensif, integral, dan melibatkan masyarakat,” cetusnya.

Adapun target yang hendak dicapai Fahira cukup banyak. Salah satunya dia menjabarkan, sebagai inisiator RUU Ekonomi Kreatif dirinya akan terus mendorong RUU ini bisa segera dibahas dan disahkan.

Lanjutnya, RUU ini mendesak karena Ekonomi Kreatif itu adalah

masa depan perekonomian kita sehingga para pekerja yang ada di industri ekonomi kreatif harus mendapat perlindungan dan keberpihakan. Ekonomi kreatif itu potensi luar biasa.

“Dengan kebudayaan Indonesia yang kaya, saya yakin sektor ekonomi kreatif akan jadi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Karena dampaknya tidak hanya bagi perekonomian. Jika ada perlindungan dan keberpihakan, ekonomi kreatif akan jadi penguat citra dan identitas bangsa yang imbasnya nanti ke berbagai sector,” terangnya.

Dia lantas mencontohkan, batik dan tenun sudah mendunia atau bagaimana menggeliatnya pariwisata Belitung akibat dari novel dan film Laskar Pelangi. Katanya, inilah kekuatan dari ekonomi kreatif. Pondasi utama dari pengembangan ekonomi kreatif adalah Orang-Orang Kreatif yang ada di Indonesia.

“Yang mereka butuhkan sumber daya, industri, pembiayaan, pemasaran dan teknologi. Satu lagi yang juga sangat penting segera direalisasikan adalah kelembagaan yang mewadahi mereka. Maka UU Ekonomi Kreatif sudah mendesak,” tegasnya.

Untuk perlindungan anak, dirinya akan terus mendorong pemerintah untuk segera menyusun blueprint perlindungan anak Indonesia yang komprehensif sehingga

punya arah dan langkah dalam melindungi anak-anak kita. “Perlindungan anak harus jadi prioritas negara, ada tidaknya negara ini ke depan, masih berdiri atau tidaknya bangsa ini ke depan ada di pundak mereka,” tuturnya.

Karena itu untuk memilih pekerjaan yang berbau politis dan social, pertama yang harus dipahami oleh seorang Fahira adalah bahwa anggota DPD itu berbeda dengan anggota DPR. “Kami mencalonkan diri secara independen, tidak seperti anggota DPR yang melalui kendaraan partai politik saat mencalonkan diri. Jadi anggota DPD itu harus mampu berdiri di atas semua golongan baik suku, agama, golongan, dan ragam pandangan politik,” jelasnya.

Begitu juga dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPD. DPD adalah mengartikulasikan aspirasi rakyat terutama dari provinsi yang diwakili. Aspirasi ini kami serap dan kumpulkan, kemudian diformulasikan baik strategi maupun solusinya.

“Kami dorong agar para pengambil kebijakan di negeri ini menjadikannya sebuah kebijakan.

Intinya, yang mau saya katakan adalah di DPD semua pekerjaan yang kami lakukan untuk rakyat jadi tidak bisa dikotak-kotakkan pekerjaan yang berbau politis, berbau sosial, berbau ekonomi atau lainnya,” pungkasnya. gni/glo

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Joko Andi Setiawan (Probolinggo), Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

www.lensaindonesia.com

PATGULIPAT

4

Edisi 135/ 02 - 08 Mei 2016

BUNTUT TERTANGKAPNYA LIMA WNA TIONGKOK YANG NGEBOR DI WILAYAH MILITER

MATA-MATA CHINA Disusupkan ke Lanud Halim

Kelima WNA China yang tertangkap di batas wilayah Lanud Halim diketahui merupakan tentara dan mantan tentara dari negeri tirai bambu. Sejumlah politisi di senayan menilai, Indonesia terancam diambil alih China.

LIMA orang Warga Negara Asing (WNA) asal China tertangkap aparat Seksi Pertahanan Pangkalan (Hanlan) saat melakukan patroli batas wilayah di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Kelima WNA tersebut masih ditahan di Kantor imigrasi Jakarta Timur untuk pemeriksaan. Mereka bernama Guo Lin Zhong, tukang bor dan administrasi; Wang Jun, administrasi dan peneliti; Zhu Huafeng, teknisi mesin; Cheng Qianwu, teknisi mesin; Xie Wuming, teknisi mesin; Yohanes Adi, sopir PT GCM; dan, Ikfan Kusnadi, penerjemah PT GCM. Kelimanya ditangkap bersama dua warga negara Indonesia (WNI) karena melakukan pengeboran tanpa izin di kompleks militer.

Dalam pemeriksaan, TNI AU mengundang staf dari Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur, Waloejo untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Sebab, kelima WN China tersebut tidak dapat menunjukkan identitas maupun paspor kepada petugas.

“Bapak Waloejo menyampaikan bahwa tindakan orang asing tersebut merupakan perbuatan ilegal karena telah masuk ke kawasan militer tanpa izin dan tidak dilengkapi identitas Paspor,” ungkap Danlanud Kolonel Pnb Sri Mulyo Handoko di Jakarta, Rabu (27/4/2016).

TNI AU langsung menyerahkan seluruh WN China tersebut kepada petugas Imigrasi. Tak hanya itu, seluruh barang bukti yang sempat disita juga ikut diserahkan.

“Selanjutnya kelima WN China tersebut dibawa ke kantor Imigrasi kelas I Jakarta Timur untuk dilakukan penahanan,” lanjutnya.

Kabag Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Heru Santoso menjelaskan, mereka terancam dideportasi jika tidak dapat menunjukkan dokumen imigrasi berupa paspor, visa, dan lain-lain.

“Tergantung hasil pemeriksaan, kalau memang menyalahgunakan izin tinggal keimigrasiannya, atau visa yang diberikan itu bisa kita deportasi atau kita proses.

Kami tidak peduli mereka itu tentara atau apa, yang jelas mereka adalah orang asing yang tidak memiliki dokumen,” ujar Heru di Jakarta, Rabu (27/4).

Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), pihaknya akan menghubungi kedutaan besar kelima buruh tersebut. “Apabila WNA terbukti negara mana, pasti kita akan menghubungi kedutaannya,” katanya.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan memastikan kelima warga negara (WN) China yang ditangkap TNI AU bukan matamata. Aktivitas pengeboran yang mereka lakukan di kompleks Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma untuk mengetes struktur tanah terkait proyek kereta cepat.

“Sudah kami telusuri, memang betul ada WN China yang ditangkap di Halim sedang melakukan pengetesan tanah, tetapi perlu ditewww.lensaindonesia.com

gaskan itu bukan pegawai KCIC dan bukan pegawai Wika. Mereka juga bukan tentara, hanya memakai baju tentara saja,” ungkap Hanggoro, Rabu (27/4).

Dia menegaskan, para pekerja asing tersebut merupakan vendor soil investigasi dari PT Geo Central Mining.

Mereka ditangkap karena dalam aktivitasnya tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan KCIC sehingga tidak memahami prosedur di Indonesia.

“Mereka mengejar waktu saja. KCIC selalu mengingatkan, untuk tidak melakukan kegiatan apapun di Wilayah Halim,” tegasnya.

Hanggoro menyatakan Halim merupakan wilayah militer. Sehingga, seluruh karyawan maupun rekanan tidak bisa seenaknya melakukan aktivitas apapun di dalamnya.

KEBIJAKAN BEBAS VISA KEBABLASAN Dari penangkapan lima WNA China, ada yang menduga kelimanya merupakan mata-mata China.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon. Dia melihat bahwa wilayah Lanud Halim Perdanakusuma merupakan objek vital negara bersifat strategis. Sehingga tidak menutup kemungkinan lima warga China itu merupakan bagian dari operasi intelijen.

“Bukan tidak mungkin ketika kita penetrasi, kan dimulai dari operasi-operasi intelijen tertutup dulu. Coba lihat, di daerah yang sebenarnya radius strategis yang berbahaya, A1 ini,” kata Effendi di Gedung DPR RI Senayan, Rabu (27/4/2016).

Politisi asal PDIP itu juga menuding kasus ini akibat pemerintah terlalu menyepelekan kebijakan bebas visa.

Sebab, alih-alih mendatangkan devisa, kebijakan itu justru bakal buat masalah.

“Ini gara gara bebas visa.

Jadi tolong lah pemerintah jangan kebablasan untuk kebijakan bebas visa itu. Yang alih-alih mendapatkan devisa, akhirnya negeri kita bobol begitu. Bayangkan, ini di lanud,” tegasnya.

Effendi mengaku, saat rapat gabungan dengan pemerintah, kebijakan bebas visa kunjungan bagi WNA sebenarnya sudah diminta segera dicabut. Sebab, dia melihat kebijakan ini merupakan salah satu bentuk keteledoran pemerintah. Apalagi pemerintah tidak memperhatikan bentuk ancaman dari pihak luar kepada bangsa Indonesia.

“Maka saya meminta dan mengingatkan kembali kepada pemerintah, jangan lah teledor begini. Itu baru yang ketahuan, bayangkan. Kita negeri ini sok pede seolaholah nggak ada ancaman bagi bangsa ini. Luar biasa deh kita,” pungkasnya.

Ketua DPP Partai Demokrat yang juga anggota Komisi VIII DPR Khatibul Umam Wiranu merasa kecewa berat dan merasa aneh karena TNI AU baru sadar kebobolan masuknya warga asing. Khatibul bahkan menyebut insiden ini sebagai kelemahan besar pasukan TNI AU.

Dengan adanya proyek kereta cepat, buruh China semakin banyak berdatangan ke Indonesia.

Effendi Simbolon.

“Ini kecolongan besar. Ini jangan dianggap remeh karena ini apapun yang namanya lokasi militer di sebuah negara itu steril. Jangankan buat warga negara lain, buat warga Indonesia saja proses masuk ke situ itu seleksinya ketat,” kata Khatibul, Rabu (27/4).

Khatibul sejauh merasa heran peran TNI justru lebih sering digunakan menggusur warga. Padahal mereka masih sering kebobolan terkait upaya mempertahankan kedaulatan.

“Jangan cuma berani dijadikan alat untuk menggusur Kalijodo, Luar Batang, menggusur orang-orang miskin tapi berhadapan dengan warga negara lain yang jelas-jelas melanggar hukum tidak berani,” tuturnya.

Khatibul mendesak agar pemerintah dan aparat keamanan menindak tegas para WNA tersebut. Bahkan menurutnya harus diadili melalui pengadilan militer.

“Mestinya ada tindakan langsung. Orang masuk ke suatu wilayah militer apalagi dia orang asing, itu harus ada tindakan. Jadi enggak bisa cuma diklarifikasi ini ada suratnya atau tidak kemudian selesai. Harus ada tindakan hukum militer yang harus diterapkan. Hukum militer supaya kita tidak dilecehkan oleh negara lain. Ini menyangkut kewibawaan TNI,” pungkasnya.

Pengamat hukum Andri W Kusuma menambahkan, Lanud Halim Perdanakusuma merupakan kawasan militer strategis yang harus benar-benar dijaga. Kasus masuknya warga negara China di kawasan itu secara tidak langsung bisa membahayakan negara.

“Masuknya warga negara China ke Halim Perdanakusuma patut dicurigai. Proyek kereta cepat itu sama saja dengan memberikan lahan Halim kepada negara lain. Ini berbahaya,” kata Andri dalam keterangannya.

Maka dari itu, adanya insiden itu diminta adanya peninjuan ulang terhadap pro-

yek kereta cepat. “Sebaiknya proyek kereta cepat ditinjau ulang, atau kalau perlu dibatalkan,” tegasnya. Andri juga menilai pemerintah harusnya patut curiga para pekerja China itu kemungkinan militer.

MENTERI BUMN MEMBAHAYAKAN! Menteri BUMN, Rini Soemarno harus bertanggung jawab atas aktivitas illegal yang dilakukan lima WNA asal China di wilayah Halim terkait proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Pengamat dari Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo menegaskan, selaku Menteri BUMN, Rini Soemarno seharusnya bisa memantau kegiatan yang dilakukan oleh mitra kerja perusahaan plat merah.

“Rini harus bertanggung jawab karena dia selaku Menteri yang bertanggung jawab penuh atas proyek itu,” terang Karyono, beberapa waktu lalu.

Selain itu, dia juga menyarankan Presiden Jokowi untuk menegur Rini Soemarno. Sebab, kejadian tersebut juga membuktikan bahwa Rini lalai dalam melakukan pengawasan.

“Presiden Jokowi juga

Fadli Zon.

harus menegur Menteri BUMN selaku pihak yang bertanggung jawab. Kalau tidak, ini akan jadi preseden buruk.

Pandangan negara lain juga akan remeh. Jangan anggap enteng masalah ini,” terang Karyono.

Terlepas dari itu, Karyono juga merasa perlu ada tindakan hukum yang tegas terkait hal ini.

“Lanud itu pangkalan militer, kok bisa ditembus.

Ini membahayakan negara dan merusak kewibawaan, utamanya TNI AU,” tandas Wakil Direktur Indo Survey & Strategy (ISS) ini.

Ketua Komisi VI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir, Kamis (28/4/2016) mengatakan, Menteri BUMN, Rini Soemarno selama ini sama sekali tidak ada koordinasi dengan DPR RI dalam pengerjaan proyek Kereta Cepat JakartaBandung. “Menteri BUMN (Rini Soemarno) sesuai dengan kewajibannya harus berkoordinasi dengan DPR,” tegasnya.

Hafidz mendesak polemik itu harus dijadikan pembelajaran di masa yang akan datang. “Komisi VI sesuai dengan kewajibannya harus melakukan pengawasan kepada pemerintah (menterimenteri),” ujarnya.

WNA Tiongkok yang ditangkap pihak keamanan TNI AU.

Untuk diketahui, sesuai rekomendasi Pansus Pelindo II, Komisi VI dilarang oleh Ketua DPR RI, Ade Komaruddin untuk memanggil Rini Soemarno. Hafidz bilang pihaknya menunggu surat larangan itu dicabut oleh ketua DPR Ade Komarudin.

“Barusan saya sudah koordinasi dengan ketua DPR. Katanya sih (Ketua DPR) akan mengundang Komisi VI dan Pansus Pelindo (membahas pencabutan pelarangan itu),” pungkasnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendesak pemerintah agar segera mengoreksi pelaksanaan proyek kereta cepat. Hal ini diutarakannya terkait penangkapan lima orang WNA China, yang tengah melakukan pengeboran tanah secara ilegal di kawasan Lanud Halim Perdanakusuma.

“Ini sangat memprihatinkan, bisa terjadi di sebuah negara merdeka dan berdaulat. Tetapi tiba-tiba terjadi di instalasi militer yang sangat sensitif, sangat restricted area, tapi terjadi,” ujar Fadli di di Gedung DPR RI Senayan, Kamis (28/4/2016).

Fadli menyebut, menurut informasi yang diterimanya, kelima WNA China tersebut diketahui merupakan tentara

dan mantan tentara dari negeri tirai bambu tersebut.

Jika hal itu benar adanya, lanjut Fadli, maka hal ini patut amat disesalkan oleh pihak pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Menurutnya, selain kasus yang terjadi di kawasan Halim Perdanakusuma ini, banyaknya WNA China yang bisa dengan bebas masuk dan bekerja di tanah air merupakan hal yang sangat ironis.

“Kalau jumlah mereka besar, bisa-bisa negara kita diambil alih nanti. Silent take over. Saya kira jumlah buruh kasar asing harus dibatasi, kecuali kalau yang expert, silakan. Karena kita juga membutuhkan lapangan kerja, masa gali tanah orang dari China sana” kata dia.

Terpisah, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memastikan pengeboran tersebut merupakan hal yang ilegal. Sebab, sampai saat ini TNI yang memiliki kewenangan belum memberikan izin pembangunan di sekitar Lanud Halim.

“Kalau untuk izin pembangunannya di Halim belum ada sampai sekarang. Karena salah satu syarat yang paling penting adalah penguasaan lahan, mau sewa, hibah, atau penugasan, harus ada. Itu izin security clearance-nya di TNI, bukan di saya ,” kata Jonan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Meski menyatakan hal tersebut merupakan ilegal, Jonan mengaku tak akan memberikan teguran terhadap pihak perusahaan asal 7 pekerja tersebut.

“Kita enggak akan tegur ya karena kita belum keluarkan izin pembangunan. Itu prosesnya pasti dianggap itu tidak ada security clearance kalau daerah militer dan sebagainya,” ujarnya. ron/ yu/mo/wid/ri

PARLEMEN

5

Edisi 135/ 02 - 08 Mei 2016

Panja Perfilman Rekomendasikan Tiga Hal ke Pemerintah Dalam produksi film nasional harus ada muatan nilai-nilai budaya bangsa, sehingga dapat menuju peningkatan kualitas produksi film Indonesia.

PANITIA Kerja Perfilman DPR RI merekomendasikan tiga hal kepada Pemerintah yakni perbaikan kelembagaan film nasional, membuka diri terhadap investasi asing, serta merevisi UU No 33 tahun 2009 tentang Perfilman.

“Ketiga rekomendasi tersebut kesimpulan dari aspirasi dan masukan yang dihimpun dari para pemangku kepentingan perfilman nasional dalam RDP (rapat dengar pendapat) maupun RDPU (rapat dengar pendapat umum) di Komisi X DPR RI,” kata Ketua Panja Perfilman, Abdul Haris kepada pers di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Pada kesempatan tersebut hadir Ketua Komisi X DPR RI Tengku Rifki Harsya (FPD), dan anggota Panja Perfilman yakni Ferdiansyah (FPG), Venna Melinda (FPD), serta Maman Wijaya dari Pusbangfilm Kemendikbud RI. Menurut Abdul Haris, perbaikan kelembagaan adalah perbaikan kebijakan Pemerintah yakni penyelarasan dan sinergitas dalam tu-

gas dan fungsi empat lembaga perfilman nasional meliputi, Badan Perfilman Indonesia, Badan Ekonomi Kreatif, Pusat Pengembangan Film Kemendikbud RI, dan Lembaga Sensor Film (LSF).

“Dengan selaras dan sinerginya empat lembaga perfilman nasional, maka dapat menjaga kualitas produksi film nasional yang diminati masyarakat,” katanya.

Haris menambahkan, masingmasing lembaga memiliki batasan tugas pokok dan fungsi yang saling bersinergi seperti diatur dalam aturan perundangan, terutama UU Perfilman.

Badan Perfilman diatur dalam UU perfilman, Badan Ekonomi Kreatif diatur dalam Perpres No 6 tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, Pusat Pengembangan Film berdasarkan Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud RI, serta Lembaga Sensor Film diatur dalam Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.

Rekomendasi kedua, menurut

Kemenag Diminta Negosiasi Garuda Indonesia KOMISI VIII meminta kepada Kementerian Agama RI untuk melakukan negosiasi harga dengan PT. Garuda Indonesia, agar biaya penerbangan haji dapat dikurangi dari harga yang ditentukan Rp. 25 Juta, menjadi Rp. 21 juta.

Anggota Komisi VIII Khatibul Umam Wiranu mengatakan PT. Garuda Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya memiliki jiwa nasionalisme dengan tidak memaksimalkan keuntungan dalam melaksanakan pelayanan perjalanan penerbangan para jamaah haji Indonesia.

“Saya minta kepada Kementerian Agama untuk melakukan negosiasi dengan PT. Garuda Indonesia, jangan hanya mematok harga,” katanya, dalam Rapat Panitia Kerja Komisi VIII dengan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah, membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2016, di Gedung DPR, Kamis (28/4/2016).

Politisi Partai Demokrat ini mengutip, temuan atas audit BPK tahun 2015, bahwa PT. Garuda Indonesia memaksimalkan keuntungan dalam pelayanan penerbangan jamaah haji, untuk menutupi sejumlah kerugian penerbangan domestic yang dalam kurun waktu satu tahun itu tidak mengalami keuntungan.

“Dia (Garuda Indonesia) melakukan tindakan yang tidak adil terhadap jamaah haji setiap tahun, dengan menutup ketidakuntungan Garuda Indonesia diluar bulan haji,” ungkapnya.

Selanjutnya kata dia, faktanya ini adalah monopoli, tetapi semonopoli apapun yang namanya Garuda Indonesia harus punya jiwa nasionalisme. Ini adalah pemberangkatan atas nama bangsa Indonesia, sebagai BUMN dia tidak boleh memaksimalkan keuntungan justru mestinya memberikan bantuan kepada jamaah.

Karena itu, Komisi VIII menawar biaya pelayanan perjalanan penerbangan jangan dipatok dengan harga Pp.25 juga. Menurutnya dengan Rp. 21 juta saja Garuda Indonesia sudah mendapatkan keuntungan 5%, maka dikalikan 70 ribu jamaah maka perkiraan keuntungan yang akan diperolehnya sekitar 80 milyar, sudah cukup keuntungan itu.

“Supaya tidak bertele-tele maka Kemenag diminta memaksimalkan perundingan tawar menawar dengan Garuda pada posisi yang fix price, jangan lagi berkelit maka akan lama pembahasannya. Jangan karena manajemen yang belum baik, ditutupi dengan cara mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari pemberangkatan jamaah haji,” tegasnya.

Patut diketahui pada pertemuan rapat sebelumnya, Komisi VIII dengan Dirut Garuda Indonesia yang bersedia menurunkan Rp 4,6 Milyar, dari komponen avtur. Itu pun hanya dari embarkasi Solo dan embarkasi Jakarta.

Padahal, Umam menambahkan, jika hitungan harga avtur sudah lebih murah. hal ini menjadi mahal karena Kemenag tidak melakukan negosiasi langsung dengan PT. Pertamina.

“Yang melakukan negosiasi PT. Garuda Indonesia, coba Kementerian Agama melakukan negosiasi langsiung dengan PT. Pertamina melalui perantara Garuda pasti menghasilkan harga avtur yang lebih murah. Sehingga sewa pesawat Garuda avturnya beli langsung dari Pertamina.

Itu akan memurahkan ongkos perjalanan udara as jamaah,” imbuhnya.

Haris, soal keterbukaan terhadap investasi asing di bidang perfilman sejalan dengan paket kebijakan jilid 10 yang diterbitkan Pemerintah pada pada 11 Februari 2016.

Menurut dia, hal ini berimplikasi pada perubahan aturan mengenai daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal yang disebut sebagai Daftar Negatif Investasi Negatif (DNI).

Haris menegaskan, dalam produksi film nasional harus ada muatan nilai-nilai budaya bangsa, sehingga dapat menuju peningkatan kualitas produksi film Indonesia.

Selain itu, kata dia, dalam setiap produksi film nasional wajib mengutamakan pekerja film Indonesia dan penggunaan pola kerjasama yang tidak merugikan pekerja film, membangun gedung film khususnya di daerah-daerah yang belum memiliki bioskop yang terjangkau rakyat bawah, serta berkewajiban untuk mempromosikan film Indonesia ke luar negeri.

Rekomendasi ketiga, adalah

Kegiatan ddalam memeringati Hari Film Nasional di Taman Film yang diselenggarakan Bandung Film Council Bandung, Jawa Barat.

revisi UU Perfilman. Menurut Haris, Panja Perfilman menerima aspirasi tersebut karena UU ini memiliki beberapa kelemahan dalam pengaturan tentang perlindungan dan penghormatan hak cipta film, pendidikan film, tata niaga film, dan penguatan kelembagaan Badan Perfilman Indonesia.

“Panja Perfilman Komisi X DPR mengusulkan akan menyusun revisi UU Perfilman sebagai RUU usul inisiatif DPR RI dalam Prolegnas 2016-2019,” katanya.

Menurut dia, sambil menunggu proses revisi dan untuk merespon aspirasi para pemangku kepentingan perfilman, maka Panja Per-

Fahri Hamzah: Negara Seharusnya Pro-Digital

Fahri Hamzah.

WAKIL Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan negara seharusnya pro-digital untuk mengantisipasi gelombang baru teknologi yang kini berkembang pesat.

“Kita memerlukan Negara pro digital sehingga betul-betul mengakomodir generasi baru, tidak hanya mengakomodir tapi menjadi payung demi kehidupan yang lebih baik,” katanya dalam seminar “Managing Disruption Amidst Change” yang digelar di Opration Room, Gedung DPR, Kamis (28/4/2016).

Hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut di antaranya Menteri Komuni-

kasi dan Informatika Rudiantara, Manajer Uber di Indonesia Alan Jiang, CEO bubu.com Shinta Dhanuwardoyo, Direktur Utama Bursa Efek Jakarta Tito Sulistio.

Menurut Fahri, gelombang teknologi sulit dihentikan. Sementara generasi baru yang telah terpapar teknologi tumbuh.

Negara yang tidak mampu mengantisipasi perkembangan teknologi ke depan dipastikan tidak lagi relevan.

“Dan akan runtuh bersama strukturnya,” katanya.

Ia mengatakan, reformasi sebenarnya telah memberikan peluang terhadap hal

itu. Hal ini mengingat reformasi telah mengubah dari persepsi negara yang kuat menjadi pentingnya rakyat dan dinamikanya.

Di era teknologi, individu, rakyat dan dinamikanya lebih penting. Individu bahkan bisa lebih berkuasa dan lebih kaya dibandingkan negara.

“Mark Zuckerberg (CEO Facebook) merupakan presiden dengan rakyat terbanyak.

Bagaimana setiap hari ia bisa memberikan pesan untuk menginfluence (memengaruhi),” katanya.

Untuk itu, menurut Fahri, Indonesia tidak bisa menutup mata untuk tidak mengantisipasi era digital. “Indonesia relevan karena mengambil sikap rakyat dan dinamikanya lebih penting. Oleh karenanya otoritas negara jangan terlalu mengekang industri digital,” katanya.

Namun demikian, kehadiran teknologi seharusnya bukan menjadikan generasi baru terasing dengan dari masyarakat.

Teknologi justru diharapkan mampu meningkatkan kesejateraan masyarakatany terutama para petani dan nelayan. muh/ans

filman meminta Pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) yang berpihak kepada kepentingan nasional, seperti penetapan kegiatan dan usaha film, mengutamakan film Indonesia, dan menggunakan sumber daya manusia dalam negeri, dan riz/ans sebagainya.

Komisi XI Optimistis UU Tax Amnesty Rampung KETUA Komisi XI DPR Ahmadi Noor Supit optimistis pembahasan UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak akan rampung dan dapat disahkan setelah masa reses.

“Materi yang terdapat di DIM (Daftar Inventaris Masalah) juga sudah menyisakan sedikit pembahasan saja,” kata Ahmadi di Jakarta, Kamis (28/4/2016).

Apalagi, lanjut Ahmadi, Kapolri, KPK, dan Kejaksaan sudah mendukung adanya undang-undang pengampunan pajak ini. “Seharusnya lebih cepat rampung,” kata politikus Partai Golkar itu.

Kondisi ini sejalan dengan pernyataan Ketua DPR Ade Komarudin yang menilai bahwa materi tax amnesty tidak terlalu banyak walaupun memang tidak mudah.

Sementara itu Guru Besar Universitas Indonesia Gunadi yakin pengampunan pajak akan sangat membantu perluasan basis wajib pajak yang menjadi kunci penting penerimaan pajak dalam jangka panjang.

Dewan Pengawas BPJS Tidak Boleh Rangkap Jabatan ANGGOTA Komisi IX DPR John Kenedy Azis meminta Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk tidak merangkap jabatan dan segera menyelesaikannya sesuai ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. “Karena ini ketentuan UU maka mereka tidak boleh rangkap jabatan, mereka harus melepas salah satunya jika tetap

ingin menjadi Dewas,”kata John Kenedy usai RDP dengan Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, (27/4/2016).

Terkait hal tersebut, Komisi IX menurut John Kenedy, memberikan waktu tiga bulan bagi Dewas yang belum melepas jabatan sebelumnya.

Selain itu, Politisi daerah pemilihan Sumatera Barat II ini juga menyoroti program kerja

yang akan dilakukan Dewas selama satu tahun, dirinya berharap kedepan Dewas bisa memberi masukkan, nasihat, jika ada temuan di lapangan kepada Komisi IX dan Direksi BPJS dan mencari solusi dari masalah tersebut.

“Saya berharap programprogram dewan pengawasan yang sudah dibuat untuk satu tahun ke depan akan membuat kinerja BPJS dan Direksi BPJS

DPR dan Parlemen Australia jadi Penengah Isu Laut China Selatan DI sela-sela Pertemuan AsiaEurope Parliamentary Partnership (ASEP) di Mongolia pada Jumat 22 April lalu, Delegasi DPR RI mengadakan pertemuan bilateral dengan Delegasi Parlemen Australia. Menyinggung isu Papua, Delegasi Australia menyampaikan bahwa

negara tersebut tidak memiliki intensi untuk mendukung kelompok separatis Papua, walaupun ada kelompok-kelompok tertentu di Australia yang menyuarakan hal tersebut.

Wakil Ketua BKSAP Bapak Tantowi Yahya secara khusus mengapresiasi peranan Parle-

men Australia untuk menengahi perdebatan yang terjadi antara Delegasi Filipina dan Tiongkok mengenai isu Laut China Selatan dan keamanan maritim.

“Indonesia pada dasarnya bukan merupakan claimant states (mengklaim Laut China Selatan sebagai bagian wilayah

Ketua Komisi XI DPR Ahmadi Noor Supit.

Sejak awal pemerintah ingin menerapkan pengampunan pajak untuk menarik kembali dana-dana WNI yang diparkir di luar negeri.

Menurut Gunadi, dana hasil repatriasi akan sangat membantu perekonomian Indonesia. Salah satunya menambah kemampuan pemerintah dalam mencari pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahte sig/ans raan masyarakat.

akan semakin baik. Kami juga berharap masalah-masalah BPJS sudah tidak ada lagi, saya hanya ingin rakyat mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh negara,” tegasnya.

Lebih lanjut politisi fraksi Golkar mengatakan, untuk mengetahui masalah yang ada, Dewas secara diam-diam perlu turun langsung ke lapangan, agar bisa mengetahui apa yang dirasakan oleh rakyat dan bisa

melihat masalah yang sebenarnya terjadi di BPJS. “Masalah BPJS terutama Kesehatan itu banyak, pelayanan terhadap pesertaan BPJS dan peserta umum yang diberi perlakukan beda. Pelayanan yang sulit, harus mengantri dari subuh tanpa kepastian apakah mereka bisa berobat atau tidak, ini semua harus menjadi perhatian Dewas BPJS Kesehatan, belum lagi penyakit-penyakit yang belum dibayar secara keseluruhan,”ungkap John Kenedy. rnm/mr

lautnya), tetapi memiliki kepentingan untuk mencegah eskalasi kekuatan militer di kawasan Laut China Selatan,” ujarnya.

Tantowi Yahya mendorong kedua parlemen untuk terus berkomunikasi dan berperan sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan secara damai.

Dalam hal ini, Australia memiliki kepentingan yang sama dengan Indonesia. Australia turut prihatin dengan insiden yang melibatkan kapal nelayan illegal

Tiongkok di perairan Natuna yang merupakan wilayah ZEE Indonesia. Insiden tersebut terjadi pada bulan Maret lalu. Para negara claimant seharusnya dapat lebih mempererat kerja sama dalam menghadapi Tiongkok terkait isu Laut China Selatan.

Namun, Indonesia dan negara-negara claimant di kawasan ASEAN terikat dengan ASEAN Charter. Oleh karena itu, Australia yang merupakan tetangga dekat ASEAN dapat berperan besar sebagai penengah (BKSAP). mp www.lensaindonesia.com

ANALISA

6

Edisi 135/ 02 - 08 Mei 2016

ILHAM AIDIT:

Anak Kecil Bisa Minta Maaf Tapi Memberi Maaf Kelasnya Lebih Tinggi Ilham Aidit berencana mengajak para korban pelanggaran HAM berat tahun 1965 memberi maaf kepada negara.

DILEMA merundung Ilham Aidit ketika hendak menyunting sang calon istri: Membuka atau menyembunyikan identitasnya.

Yang bikin dia ciut, calon mertua seorang jenderal Angkatan Darat, yang aktif menumpas anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

Tapi pilihan membuka rahasia itu yang diambilnya. Dia nekat menceritakan siapa dirinya—dengan didampingi sang calon istri. “Pak Umar (nama calon mertuanya), tahu PKI kan?” tanya Ilham.

“Oh jelas, kenapa?” jawabnya.

“Saya adalah anak dari Aidit!,” kata Ilham.

Sang calon mertua pun pingsan.

Ilham panik dan langsung mengipasngipasi si calon mertuanya itu memakai kertas, dengan wajah takut yang belum reda sepenuhnya. Dua menit berselang, si calon mertua siuman dan mengacuhkannya begitu saja.

“Kami memang menikah, tapi tanpa restu,” kata Ilham, yang baru bicara dengan mertuanya itu setelah pernikahannya berusia 10 tahun.

“Pasca reformasi baru kami bisa ngobrol kembali,” ujarnya, lantas tertawa.

Masa lalu Ilham memang kelabu.

Saat tragedi kemanusiaan 1965 terjadi ia baru berusia 6,5 tahun, dan harus kabur dari satu rumah ke rumah lain, karena diuber tentara.

Dua kakak perempuannya bahkan lari dan menetap di Prancis.

Kini, era berganti, dan Ilham mulai melihat secercah harapan. Pasalnya, Pemerintahan Presiden Joko Widodo berniat mengungkap tabir gelap di balik serentetan tragedi kemanusian yang terjadi sejak republik ini berdiri.

Untuk pertama kalinya, sejak tragedi 1965, sebuah simposium tingkat nasional digelar untuk membicarakan luka yang tak pernah dibuka selama 50 tahun pada 1819 April, pekan lalu di Jakarta. Tajuknya “Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan”.

Bersama keluarga korban lainnya Ilham menyambut baik. Pasalnya mereka punya kegelisahan yang sama: sejarah gelap 1965 harus diluruskan demi rekonsiliasi. “Per-

memang benar-benar tidak akan meminta maaf?

Saya mencoba mengukur ya apa maunya pemerintah. Menurut saya mereka tidak akan meminta maaf karena bisa jadi polemik, tapi kalau merehabilitasi dan kompensasi sepertinya iya.

Pernyataan publik selanjutnya adalah apakah pemerintah yang sekarang bisa mewakili pemerintah di masa lalu untuk minta maaf?

Tugas pemerintah adalah harus selalu mengingat kekeliruan negara di masa lalu, dan mengakuinya, serta minta maaf di masa sekarang. Coba lihat Pemerintah Australia yang meminta maaf kepada suku Aborigin.

Kemudian Amerika kepada Indian— karena kekeliruan di masa lalu.

Untuk beberapa kekeliruan itu, negara yang sekarang bisa mengambil alih tugas negara di masa lalu, untuk meminta maaf kepada rakyatnya. Cara itu amat elegan.

Putra bungsu ketua Central Committee PKI DN Aidit, Ilham Aidit.

tama kalinya forum seperti ini digelar pemerintah,” katanya. Berikut petikan selengkapnyanya: Pegiat hak asasi manusia sebut simposium 1965 hanya jadi panggung cuci tangan sehingga mereka meragukan hasilnya?

Awalnya saya juga menilai simposium ini abal-abal dan tidak berniat datang. Karena pesimisme itu sudah muncul ketika Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dibatalkan oleh MK (Mahkamah Konstitusi) 10 tahun silam. Padahal undang-undang itu punya tujuan baik, yaitu truth telling (pengungkapan kebenaran) dan healing (penyembuhan) atas pelanggaran HAM yang pernah terjadi di masa lalu.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) tidak percaya karena penegakan hukum harus lebih dulu berjalan dibandingkan upaya rekonsiliasi?

Lho, para korban sendiri sebenarnya sudah banyak yang menerima jalan damai, kok Kontras maunya meja hijau. Tapi saya paham. Mereka (Kontras) takut ini jadi preseden buruk, karena yang korbannya 800 ribu orang saja bisa didamaikan, apalagi seperti kasus Trisakti, Talangsari atau Tanjung Priok. Saya memandang sikap Kontras ada baiknya, karena sebagai kontrol, dan tetap mengedepankan penegakan hukum.

Kenapa Anda memilih jalan damai bukan penegakan hukum lebih dulu?

Saya yakin 95 persen keluarga korban tragedi kemanusiaan 1965 setuju jalan damai. Capek, sudah 50 tahun, dan sekarang usia mereka di atas 75 tahun semua. Kalau jalan hukum yang diambil, repot, dan panjang sekali. Anda bayangkan misalnya kita harus membuktikan adanya korban sebanyak 800 ribu orang saat itu. Akan jadi never ending story.

Seperti apa rekonsiliasi ini apalagi pemerintah enggan minta maaf?

Begini, ada empat prasayarat sebelum rekonsiliasi terjalin. Pertama, pengakuan atas perbuatan.

Pemerintah yang mewakili negara harus mengakui peristiwa 1965 sebagai sebuah kesalahan.

Saat itu negara secara sadar menjalankan praktik genosida. Kedua, harus ada penjelasan peristiwa 1965 secara menyeluruh atau pelurusan sejarah. Ketiga, pemerintah harus menyampaikan permintaan maafnya kepada korban. Keempat adalah proses rehabilitasi, reparasi, kompensasi, restitusi dan lainnya.

Poin ketiga sudah jelas tidak akan terwujud sebab pemerintah lewat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dengan tegas tidak akan minta maaf?

Saya terkejut juga. Sepertinya ada

kesalahan terminologi. Karena harus dibedakan antara meminta maaf kepada PKI dan meminta maaf kepada korban tahun 1965. Yang kami maksudkan itu, meminta maaf ke PKI memang tidak perlu, tapi kepada korban pelanggaran HAM berat tahun 1965 itu perlu. Karena yang korban bukan hanya pendukung PKI, tapi ada pendukung Sukarno, kemudian orang yang tidak tahu apa-apa juga banyak. Tapi, kalau negara susah minta maaf, sementara kami yakin bahwa negara dengan sadar melakukan itu (tragedi kemanusiaan 1965), maka kami lah yang akan memberi maaf.

Apakah memberi maaf kepada negara tidak menjadi beban bagi keluarga korban, mereka akan setuju?

Awalnya mereka ragu. Tapi saya katakan kepada mereka bahwa orang yang berhati mulia dan pemberani adalah yang mampu memaafkan. Kalau hanya meminta maaf, anak kecil juga bisa minta itu kepada ibunya. Tapi, memberi maaf itu kelasnya lebih tinggi dan tidak akan merasa jatuh juga martabatnya.

Jalan memberi maaf itu bukan kah akan menjadi kontroversi?

Pasti, tapi kami harus memberanikan diri dan menunjukkan bahwa itu jalan itu adalah jalan orang yang berjiwa besar.

Anda membaca gelagat Presiden Joko Widodo

Apa preseden buruk yang Anda bayangkan jika pemerintah tidak melakukan itu?

Akan ada kecenderungan untuk diulang. Jika kamu menampar 200 orang kemudian itu tidak dipermasalahkan, maka kamu akan mengulanginya kembali dengan mudah, apalagi hanya ke-10 orang atau lebih dari itu. Akan ada kecenderungan kekerasan kepada rakyat dari pemerintah ketika sedang panik.

Resistensi terhadap permintaan maaf itu masih dari golongan yang sama: tentara dan polisi?

Ya masih. Bahkan di zaman Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) itu kentara sekali.

Tim perumus simposium 1965 sedang menyusun rekomendasi ke pemerintah, apakah Anda terlibat di dalamnya?

Tidak. Dari kalangan korban cuma ada satu di tim perumus itu, yakni Witaryono Setiadi. Dia adalah putra dari Setiadi Reksoprodjo, seorang menteri di kabinet Sukarno, yang ditahan di tahanan militer tanpa proses peradilan. Kemudian di dalamnya juga ada orang Komnas HAM, dan beberapa elemen masyarakat lainnya. Kalau tim kebanyakan dari pihak korban nanti hasilnya dicurigai orang.

Anda sendiri menyimpan dendam terhadap pemerintahan Orde Baru atau setelahnya

karena merasa kecewa?

Enggak.

Ada yang menyatakan tahu apa Anda soal kegetiran tragedi kemanusiaan yang terjadi pada 1965 karena ketika itu Anda juga masih kecil?

Usia saya memang masih 6,5 tahun saat itu. Tapi untuk tahu tentang Kerajaan Mataram apakah harus hidup di zaman itu? Kemudian, untuk tahu dinosaurus makannya apa, harus juga hidup di zaman itu? Kini masalahnya siapa yang sering baca dan menggali sejarah saja. Saya rasa semua punya kisah masing-masing, meski harus diakui saya beruntung karena masih banyak yang mau melihara anaknya Aidit. Saya ini sampai empat kali gonta-ganti orangtua angkat.

Sebagai anak Aidit, kesulitankesulitan apa yang menghantui kehidupan Anda selama hidup?

Seminggu sekali saya biasa berkelahi dengan orang yang mengejek dan mengatakan, “Kalau bapaknya digantung, anaknya juga harus digantung”. Ya saya tak punya pilihan untuk tidak berkelahi, walau sering kalah he-he. Namun sewaktu sekolah menengah atas di Kanisius Jakarta, saya disadarkan oleh Pastor Brouwer. Dia bilang energi saya akan habis jika begitu terus. Semenjak itu saya fokus belajar dan bisa menyandang gelar insinyur dari Universitas Katolik Parahyangan. Tapi tetap saja ketika melamar jadi pegawai negeri pada 1990an saya tidak bisa masuk karena memakai nama Aidit. Tiga teman saya malah diterima.

Anda pernah mencoba melamar jadi pegawai negeri?

Dua kali saya mencoba di sebuah pemerintahan kota. Saya mencoba jujur saja tetap memakai nama Aidit, meski sebenarnya bisa memakai nama samaran. Tapi saya mau tes apakah dengan memakai nama Aidit bisa diterima atau enggak, dan ternyata enggak. Akhirnya saya membangun usaha.

Usaha apa yang Anda jalankan hingga kini?

Menggambar. Saya ini arsitek, kerjaannya ya menggambar. Delapan rumah sakit di NTT (Nusa Tenggara Timur) saya yang gambar.

Tentunya bukan di era Soeharto, bisa diciduk saya ha-ha.

Tapi saya itu orang yang bersembunyi di tempat terang. Judulnya memang sembunyi, tapi semua tahu rumah saya di mana, kuliah di mana, dan pekerjaan saya apa. ber/tag

M Prasetyo: Koruptor Banyak Uangnya, Kita Nggak Bisa Dibeli SETELAH sekitar 13 tahun buron, koruptor kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono (SH) barubaru ini berhasil dipulangkan dari Shanghai, China. Keberhasilan memboyong SH kembali ke Tanah Air merupakan hasil kerja Badan Intelijen Negara (BIN).

Namun, prestasi itu seakan terkubur, lantaran saat proses penyerahan ke Kejaksaan Agung (Kejagung), SH tak diborgol. Sebaliknya sebagai koruptor SH justru dinilai mendapat sambu-tan yang berlebih.

Sejumlah kalangan mengkritik Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso dan Jaksa Agung M Prasetyo yang terkesan mengistimewakan koruptor kelas kakap itu. Jaksa Pras yang dihubungi tak mau ambil pusing mendengar kritik tersebut.

“Orang nggak paham saja itu, kita bisa maklumi. Kayak penonton bola, di luar lapangan itu kan komentarnya macam-macam.

Tapi disuruh melakukan sendiri belum tentu paham dia,” kata Jaksa Pras saat menanggapi kritikan tersebut. Berikut ini pernyataannya: Apa alasan Anda bikin penyambutan pada saat pemulangan buronan www.lensaindonesia.com

BLBI Samadikun Hartono, sementara pada buronan yang lain tidak?

Jadi begini, kalian harus tahu yang bawa Samadikun Hartono dari Shanghai itu siapa. Kepala BIN kan. Jadi kalaupun Jaksa Agung datang ke sana bukan untuk menjemput Samadikun Hartono.

Kita harus menghormati dan menghargai Kepala BIN, yang sudah membawa itu dari Shanghai.

Itu bentuk dari pada kerja sama dan sinergitas antar lembaga.

Jangan dimaknai macam-macam lah, jangan negative thinking, tidak ada seperti itu.

Tapi tangannya juga tidak diborgol seperti halnya buronan yang lain.

Itu kenapa?

Masalah tidak diborgol itu bagian dari deal otoritas China supaya diperlakukan dengan baik. Ya harus dilaksanakan, ini bagian dari deal. Karena mereka di sana diperlakukan secara baik, ya cobalah untuk tidak diborgol. Yang penting kan dia pulang kemari dan langsung dieksekusi. Nggak ada kompromi kan. Malam itu juga kita kirim ke Lembaga Pemasyarakatan. Apa yang kurang... Jangan berpikir negatif. Itu bagian dari deal supaya diperlakukan seperti itu.

Kapan selesai (persoalan) bangsa ini kalau banyak yang berpikir negatif. Kapan negara ini menjadi baik, kalau semua dipikir negatif. Yang penting kan Samadikun-nya datang, kemudian kita masukkan ke lem-baga pemasyarakatan, menjalani sanksi pidananya dan berikutnya kita kejar asetnya.

Kok bisa ada deal tidak boleh diborgol?

Ya itu kan seperti yang disampaikan Pak Kepala BIN kalau itu, sampai di sini pun coba tidak diborgol dan lain sebagainya. Kan dari awal tidak diborgol. Jangan disalahkan ke kita.

Jaksa Agung M Prasetyo.

Mungkin karena dirasa janggal?

Tapi negative thinking ini sudah telanjur berkembang, usaha keras lembaga Anda menjadi tidak diapresiasi.

Bagaimana Anda menyikapinya?

Saya bisa memahami lah, karena orang nggak ngerti jadi bicaranya macam-macam. Ini bagian dari strategi kita. Kalau orang melihat bahwa perlakuannya seperti itu, kita harapkan yang lain juga akan dengan suka rela menyerahkan diri.

Apa langkah selanjutnya

yang Anda ambil terkait kasus Samadikun?

Kita akan telusuri asetnya. Malam itu juga langsung dit-anya itu bagaimana dengan uang penggantinya. Dan dia mengatakan akan merundingkan dengan keluarganya. Makanya saya perintahkan JAM Pidsus waktu itu supaya ada anak-anaknya, agar diklirkan sekalian.

Selain Samadikun masih banyak lagi buronan BLBI lainnya yang masih berkeliaran bebas. Itu bagaimana, apakah pengejarannya dihentikan?

Berhenti bagaimana, ini kan sisa-sisa peninggalan lama semua.

Setelah 13 tahun, baru sekarang ditangkap di era kita ini. Kita kenal dengan Samadikun Hartono pun tidak. Kok kita dikatakan memperlakukan istimewa, di mana istimewanya.

Apakah Kejaksaan akan kembali memperlakukan buron BLBI ini dengan istimewa?

Tidak ada sedikitpun kita memperlakukan istimewa kepada koruptor yang berhasil ditangkap dan dipulangkan. Bagi kita yang terpenting adalah hasil

akhirnya, mereka segera dijebloskan ke penjara tanpa kompromi dan selanjutnya kita segera berusaha mengeksekusi dan menagih seluruh jumlah uang telah dikorupnya.

Oh ya, selain di luar negeri, beberapa yang terlibat BLBI kabarnya masih berkeliaran bebas di dalam negeri.

Bagaimana itu?

Pesan kita, tidak ada tempat yang aman bagi para koruptor.

Tapi tidak serta merta seperti semudah membalikkan telapak tangan. Sekarang mereka di mana, kalau di Singapura kan sulit. Nah kita berikan apresiasi untuk Singapura yang Hartawan (buron kasus Bank Century) itu. Kita berharap sebetulnya yang lain-lain juga diperlakukan seperti itu sehingga kita bisa membawa pulang mereka ke Indonesia.

Korupsi ini kan extra ordinary crime, sama dengan kasus narkoba dan terorisme. Apakah perlakuannya akan sama?

Koruptor juga sama saja.

Koruptor itu memang banyak uangnya, tapi Insya Allah kita nggak akan bisa dibeli dengan uangnya itu ya.hrm

7 Edisi 135/ 02 - 08 Mei 2016

Garuda...

Sambungan Halaman 1 Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Bedanya, proyek yang dinamai Garuda Proyek dikerjakan sepenuhnya oleh pemerintah dan tidak ada yang melibatkan swasta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) mesam-mesem dengan menyebut jika proyek reklamasi tetap dilanjutkan. “Reklamasi semua lanjut,” kata Ahok usai mengikuti rapat kabinet terbatas terkait reklamasi Jakarta Utara atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, (27/4/2016).

Dalam moratorium selama enam bulan itu, Ahok mengaku pihaknya akan mengkaji beberapa peraturan yang selama ini bertabrakan. Sehingga ketika proyek tersebut dikerjakan tidak ada aturan yang berbenturan.

“Tadi saran dari rapat Keppres juga akan direvisi menyesuaikan dengan UU yang baru keluar,” ujar Ahok.

Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga meminta dalam masa enam bulan masterplan diserahkan ke Bappenas.

Dalam proyek NCICD atau

disebut pemerintah Garuda Proyek tersebut juga diputuskan tiga hal penting.

Diungkapkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, bahwa proyek tersebut berbeda dengan reklamasi di pulau-pulau yang disebut ABC sampai 17 pulau.

“Presiden meminta Bappenas selama moratorium 6 bulan menyelesaikan planning besarnya antara Garuda Proyek tadi, atau NCICD dengan terintegrasinya reklamasi yang 17 pulau,” kata Pramono di Kantor Presiden, Jakarta.

Ditegaskan pula oleh Pramono, Garuda Proyek merupakan proyek besarnya pemerintah. Sehingga proyek ini nantinya dikendalikan penuh oleh pemerintah. Tidak ada yang diserahkan ke swasta. “Tidak boleh dikendalikan swasta, sepenuhnya kontrol pemerintah. Pemerintah dalam hal ini pusat dan pemerintah daerah DKI Jakarta, Banten dan Jabar,” ujarnya.

Tiga poin utama disebutkan Pramono, pertama, masterplan besar yang harus diselesaikan secara gamblang menjawab persoalan lingkungan. Terutama menyangkut biota laut, seperti mangrove yang harus dijaga.

Kedua, tidak boleh ada pelanggaran dengan akidah hukum dan aturan berlaku.

Untuk itu, Presiden Jokowi sudah meminta untuk dilakukan sinkronisasi di semua kementerian lembaga, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan sebagainya.

Agar tidak ada persoalan hukum di kemudian hari.

Ketiga, Jokowi memutuskan dalam Garuda Proyek juga memikirkan nasib nelayan di pesisir yang terkena dampak proyek. Proyek ini tidak ada artinya tanpa mengedepankan memberikan manfaat bagi rakyat, terutama nelayan setempat.

Nah, terkait proyek reklamasi yang jalan, selanjutnya akan ditinjau ulang, khususnya dari segi aturan mainnya.

Sebenarnya reklamasi Teluk Jakarta sudah menjadi masalah sejak awal. Selain aturannya yang melenceng, beberapa kasus juga tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu menyusul tangkap tangan mantan Ketua Komisi D DPRD DKI M.Sanusi. Diduga Sanusi menerima suap, untuk memuliskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai reklamasi ini.

Tidak sepaham, Ketua

Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo mempertanyakan sikap dan keputusan Presiden Joko Widodo yang melanjutkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

“Keputusan Presiden itu menimbulkan keanehan bagi saya. Bagaimana bisa Presiden ngotot melanjutkan proyek ini sementara para pembantu di kabinetnya dan mitra kerja di DPR merekomendasikan agar reklamasi dihentikan,” kata Edhy di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (29/04/2016).

Indonesia memang perlu dibangun, tapi sejatinya pembangunan harus berdampak positif dan menguntungkan bagi rakyat.

“Saya menuntut kepada Presiden agar mengeluarkan kebijakan (Perpres) yang pro terhadap rakyat dan tidak hanya menguntungkan bagi pengusaha atau pengembang,” katanya.

Ia menegaskan, reklamasi di Teluk Jakarta tak menguntungkan rakyat kecil.

“Sulit bagi saya menilai proyek reklamasi sangat bermanfaat untuk rakyat, sementara nelayan harus digusur dan dijauhkan dari laut yang selama ini menjadi tempat mata pencaharian,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Bahkan, cita-cita Presiden yang menginginkan ada poros maritim sangat bertentangan dengan melanjutkan

Proyek Tanggul 'Garuda Raksasa'.

reklamasi.

“Bila Presiden bicara poros maritim sejatinya tidak merusak laut. Bila Presiden berbicara kerakyatan sejatinya dia telah membuat susah para nelayan. Ingat, konsep Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran, bukan merusak pesisir metropolitan,” pungkasnya.

Politisi senior Diah Pramana Rachmawati Soekarnoputri menyatakan, tak ada urgensinya reklamasi Teluk Jakarta. Indonesia bukan negara kecil seperti Belanda ataupun Singapura yang butuh reklamasi.

“Nggak penting itu reklamasi di sini. Belanda, Singapura, tanahnya secuil, kita negara kepulauan. Mengapa direklamasi dan untuk siapa? kan nanti kelihatan,” kata Mbak Rachma, begitu ia

disapa, saat berkunjung ke lokasi penggusuran di Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (29/4/2016).

Ia lebih setuju proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan permanen oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Sebab jika proyek ini terwujud hanya untuk kepentingan kelas menengah dan bukan masyarakat kecil.

“Mereka (Pemprov DKI) mengusung visi misi pengusaha, bungkusnya untuk siapa? Untuk rakyat? Jangan pakai nama-nama rakyat,” tegas dia.

“Diperuntukan untuk orang punya yang ‘the have’, enggak ada urusannya sama rakyat,” imbuhnya.

Rachma mengaku prihatin atas nasib ratusan kepala keluarga korban penggusu-

NU...

Praperadilan...

Sambungan Halaman 1 Terpisah, Humas PN Surabaya, Efran Basuning, membenarkan La Nyalla mendaftarkan praperadilan. Menurutnya, tidak masalah praperadilan didasarkan pada informasi dari media massa, bukan dari surat resmi kejaksaan. “Hakim tunggalnya sudah ditentukan, Mangapul Girsang,” ucapnya.

Kendati demikian PN Surabaya menilai sikap kejaksaan dalam menangani perkara penggunaan dana hibah Kadin Jatim yang menyeret La Nyalla Mattalitti tidak profesional. Bahkan sikap korps Adhyaksa itu sama sekali tidak mencerminkan sikap penegak hukum.

Efran mengatakan, setidaknya terdapat dua aspek terkait profesionalisme kejaksaan tersebut, yaitu ketaatan terhadap putusan pengadilan dan prosedur dalam memperlakukan tersangka.

Kata dia, sikap Kejaksaan yang kembali menerbitkan surat perintah penyidikan baru dalam perkara tersebut patut disesalkan. Apalagi, ada kesan arogansi kekuasaan karena Sprindik langsung dikeluarkan hanya beberapa jam setelah pengadilan praperadilan pada 12 April 2016 menyatakan penetapan tersangka La Nyalla tidak sah.

“Kejaksaan (melakukan) pembangkangan terhadap sistem hukum, berulang kali saya sampaikan itu. Ketika sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (mengikat) di Sprindik terakhir itu, kalau dia melakukan (penerbitan sprindik) lagi, ini kan perbuatan melawan hukum,” ujar Efran.

“Apalagi kalau kita ikuti

perkembangannya, tiga jam setelah diputus praperadilan (lalu Kejaksaan terbitkan Sprindik baru), itu nampak sekali nuansanya apa ya,” imbuh Efran.

Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Surabaya dalam sidang praperadilan telah menyatakan bahwa Sprindik penetapan tersangka terhadap La Nyalla tidak sah.

Efran sebelumnya juga menyatakan bahwa perkara dana hibah Kadin Jatim sudah tidak bisa disidik lagi karena berbagai alasan, di antaranya karena sudah tak ada kerugian negara lantaran telah diganti dan dibebankan tanggung jawabnya kepada dua terpidana dari jajaran pengurus Kadin Jatim, yaitu Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring sebagaimana hasil pengadilan pada Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

“Untuk perkara dana hibah Pemprov Jatim kepada Kadin Jatim sudah tidak relevan dan tidak mungkin dibuka kembali,” kata Hakim tunggal praperadilan, Ferdinandus, dalam salah satu pertimbangannya.

Namun, hanya berselang jam, Kejati Jatim menerbitkan Sprindik baru untuk perkara yang sama, tertanggal 12 April 2016 dengan nomor 397/0.5/Fd.1/04/2016 dan surat keputusan nomor Kep31/O.5/Fd.1/04/2016 yang menetapkan kembali La Nyalla sebagai tersangka.

Tak profesionalnya Kejati Jatim juga tampak dalam langkah-langkahnya pascapenerbitan Sprindik terbaru.

Kejati Jatim tidak mengi-

Djarot...

Sambungan Halaman 1 Ia menyatakan keputusan Rustam untuk mundur dari jabatannya merupakan hak prerogatif pribadi. Namun ia meminta pihak-pihak di luar tidak menyangkut-pautkan dengan kepentingan politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

“Pak Rustam selama bekerja memang menjalin hubungan baik dengan organisasi dan tokoh Islam, tapi ia tidak pernah terjun atau terlibat langsung dengan kegiatan politik,” tandasnya.

Yang mengejutkan justru pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat ketika dia menjadi pembicara di acara ’Apel Kader dan Seminar Kebangsaan’ yang digelar Univeristas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka), Kamis (28/4). Di hadapan puluhan mahasiswa, politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan lima sikap yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin besar di dunia.

rimkan Sprindik tersebut ke La Nyalla maupun ke kuasa hukum dari Tim Advokat Kadin Jatim.

Menurut Efran, hal tersebut tidak mencerminkan prosedur hukum yang baik.

“Kalau ada Sprindik, menurut sistem hukum yang ada ya harus dikeluarkan ke yang bersangkutan agar bisa melakukan pembelaan. Ketika Sprindik tidak dikirim, itu menyalahi aturan. Bagaimana seorang masyarakat bisa melakukan pembelaan jika sprindiknya tidak dikirim,” ujar Efran.

Saat itu Kepala Kejati Jatim, Maruli Hutagalung menyebut penetapan tersangka La Nyalla berdasarkan pengembangan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan.

Maruli bahkan menantang kuasa hukum La Nyalla untuk kembali menggugat praperadilan status tersangka yang dikeluarkannya. Dia juga tidak peduli meski digugat praperadilan hingga seratus kali.

Justru dia akan terus mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru jika kemudian gugatan dimenangkan La Nyalla. “100 kali digugat praperadilan, 100 kali saya akan keluarkan sprindik baru untuk La Nyalla. Begitu seterusnya,” tegasnya.

Bak bola panas, kasus ini juga dinilai semakin aneh.

Sholeh dari Forum Arek Suroboyo (FAS) sebaliknya menuding hakim PN Surabaya kini terkesan berperan menjadi pengacara dan juru bicara dari La Nyalla Mattalitti dkk. Ada apa di balik semua itu?

“Dengan melihat berbagai hal yang tampak mencolok itu, bisa saja masyarakat beranggapan bahwa memang

sejak awal ada konspirasi antara para hakim PN Surabaya dengan pihak La Nyalla Mattalitti cs, sehingga hakim akan selalu memenangkan gugatan praperadilan La Nyalla di PN Surabaya”, kata Sholeh dalam keterangannya yang diterima Lensa Indonesia, Jumat (29/4/2016).

Apalagi pernyataan tersebut, lanjut Sholeh, disampaikan secara terbuka oleh media massa bahwa beberapa alat bukti baru serta saksi yang bisa menjelaskan alat bukti yang disampaikan oleh kejaksaan, semuanya ditolak oleh hakim.

“Hhakim kok mengeluarkan pernyataan pers kepada tim media release Kadin Jatim lalu oleh tim media release Kadin Jatim disebarkan pada media massa yang isinya menjelek-jelekkan lembaga negara seperti kejaksaan, ada apa ini? Bisa saja muncul anggapan masyarakat bahwa ini terjadi karena La Nyalla Mattalitti adalah keponakan dari ketua Mahkamah Agung (MA) Prof Hatta Ali dan atau ada sesuatu antara pengacara La Nyalla Mattalitti dengan hakim di PN Surabaya,” serunya.

Ketua FAS ini menyatakan, dari pernyataan hakim ini, masyarakat bisa menganggap bahwa hakim PN Surabaya dalam menangani praperadilan kasus korupsi Kadin Jatim tampaknya membuat keputusan yang melampaui kewenangannya.

Misalnya melarang kejaksaan untuk mengusut kasus ini dan menyatakan dalam kasus korupsi Kadin Jatim itu sudah tidak ada kerugian negara karena sudah dibebankan pada Diar Kusuma Putra & Nelson yang sudah divonis penajara oleh hakim pengadilan tipikor (tindak pidana korupsi). emo/jn/si

Kendati tidak menyebut nama, namun disinyalir Djarot mengkritisi beberapa gaya kepemimpinan atasannya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dianggapnya kurang pas.

“Menjadi pemimpin tidak mudah. Karena kita harus memimpin dengan baik orangorang yang dipimpin dan bijaksana. Kalian adalah caloncalon pemimpin bangsa,” ungkap Djarot membuka pidatonya di gedung Kampus Uhamka, Ciracas, Jakarta Timur.

Sikap kepemimpinan pertama yang harus dimiliki adalah mampu turun ke ba-

wah untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Sehingga pemimpin dapat meyakinkan masyarakat melakukan sesuai kebijakan pemerintah dengan sukarela.

“Saya waktu di Blitar enak. Semua warga saya kenal. Waktu mau bebasin lahan untuk bikin jalan tembus dan harus menggusur rumah warga. Saya datang naik sepeda ngomong ke warga bahwa rumah mereka akan terkena proyek jalan tembus.

Kami akan berikan ganti rugi. Warga pun mau,” ujar mantan Walikota Blitar dua periode itu.

Kedua, lanjutnya, pemim-

Sambungan Halaman 1 Dalam pertemuan dengan Wapres JK, Said Aqil mengungkapkan, Wapres JK mengingatkan nama-nama yang beredar dalam Panama Papers belum tentu bersalah.

“Beliau minta hati-hati jangan digeneralisir karena ada orang yang membuka perusahaan di luar negeri itu tujuannya baik justru akan memasukkan dana ke Indonesia,” tegasnya.

Sesuai dengan kepentingan Wapres JK, Said menyebut memang tidak semua orang yang mendirikan perusahaan di luar negeri berniat jahat, seperti untuk menghindari pajak atau alasan lain.

Dalam dokumen Panama Papers, beberapa nama pejabat dan pengusaha asal Indonesia tercantum, termasuk keluarga Wapres JK. Ditegaskan JK, beberapa anggota keluarganya yang mendirikan perusahaan di luar negeri bertujuan untuk memudahkan proses tender dan transaksi pada awal

2000-an, bukan kesengajaan untuk menghindari pajak.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR sepakat melanjutkan pembahasan RUU Tax Amnesty. Namun, proses pembahasan RUU tersebut diprediksi kembali mundur.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto sempat mengatakan sebagian fraksi masih ingin mempelajari soal ini.

Pembahasan dirasa sulit dilakukan pada masa sidang ini karena DPR akan memasuki masa reses 29 April.

Sementara itu, Ketua DPR Ade Komarudin menjamin pihaknya segera merampungkan RUU Tax Amnesty.

Ia menjamin panitia kerja Tax Amnesty terbentuk, Rabu 27 April dan bekerja selama masa reses.

Di lain pihak, Presiden Joko Widodo tak main-masin soal tax amnesty. Dalam rapat terbatas soal pengampunan pajak Senin 25 April, Jokowi kembali menegaskan posisi pemerintah. Tax amnesty dinilai penting

Ponpes...

Sambungan Halaman 1 Suhadi menambahkan penetapan itu diambil, usai rapat tertutup pengurus, pengawas dan dewan syariah YPI Al Azhar, serta Pengurus Takmir Masjid Agung Al Azhar, tepat setelah Majelis Mudzakarah.

Meski tidak menampik kemungkinan perbedaan tetap ada, ia meyakini Ramadhan dan Syawal tahun ini dapat dilaksanakan secara bersama. “Insya Allah

pin harus tegas tetapi tidak perlu dengan suara keras. Ketiga, tidak mempermalukan orang yang dipimpinnya di depan umum atau publik.

Menurut Djarot, seorang pemimpin yang baik akan memilih memarahi anak buahnya di dalam ruangan daripada mempermalukan orang di depan publik. “Saya punya budaya jangan mempermalukan orang di depan orang banyak. Itu bukan budaya kita.

Mungkin di depan orang dia bilang iya, iya. Tapi di dalam hati mungkin saja dia bisa tertekan. Saya juga kalau dihajar di depan umum, saya juga marah dong,” papar juga wakil ke-

tahun ini tidak ada perbedaan Ramadhan dan Syawal,” ujar Suhadi.

Sebelumnya, Muhammadiyah juga telah menetapkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan 1437 H jatuh pada Senin Pahing, 6 Juni 2016 mendatang. Penetapan ini berdasarkan hasi hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

pala daerah asal PDIP tersebut.

Sikap keempat, seorang pemimpin harus mampu menyentuh hati orang yang dipimpinnya. Ketika anak buahnya melakukan kesalahan, maka pemimpin itu bisa mampu berbicara dari hati ke hati sehingga anak buahnya mau berubah. “Kalau saya, ketika anak buah saya melakukan kesalahan, maka saya panggil ke dalam ruangan. Saya kasih dua pilihan, dipecat atau dinonjobkan untuk berubah. Jika dia mau merubah diri, maka dia akan diberikan kepercayaan memegang jabatan lagi. Akhirnya dia berubah menjadi

ran dari Kampung Pasar Ikan RW 4 Penjaringan, Jakarta Utara yang direlokasi ke rumah susun. Seharusnya, lanjut dia, setelah pembongkaran itu ada solusi membangun kembali kampung nelayan menjadi lebih baik.

Dalil Pemprov DKI selama ini adalah merelokasi pemukiman warga Pasar Ikan karena dianggap kumuh.

Namun pada kenyataannya, Pemprov DKI lebih menginginkan lahan yang ditempati warga untuk membangun plaza, apartemen, dan bangunan yang hanya diperuntukkan bagi orang kaya semata.

“Mereka mencari nafkah, kehidupan nelayan juga harus dipikirkan juga. Jangan dijauhkan dari kampung mereka,” tandas Rachma. wi/rim/si

untuk perekonomian Indonesia.

Presiden ke-7 Indonesia ini memperkirakan akan ada uang berbondong-bondong yang masuk ke Indonesia dari luar negeri begitu tax amnesty diterapkan. Ia juga meminta kementerian terkait menyiapkan instrumen investasi karena untuk arus masuk uang yang diprediksi bakal mengalir deras, baik investasi portofolio atau langsung.

Permintaan Wapres JK tentu mendapat reaksi keras. “Makin absurd saja wakil presiden ini,” tegas aktivis politik Muhammad H Thamrin melalui akun Twitter @monethamrin.

Sebelumnya aktivis NU Ustadz Haikal Hassan menyoal eksistensi KH Said Aqil Siradj. “Saya NU. Apapun komen ketua. Ada/ tidak ada Said Aqil, NU tetap jaya. Namun akan lebih baik tanpa Said Aqil. Jauuuuh #lebihbaikTanpaSAS,” tulis Haikal Hassan di akun @haikal_hassan.

“Adakah manfaat Said Agil di NU? Ini serius tanya ya,” tulis @haikal_hassan. in/ sia

“Berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh majelis tarjih dan tajdi PP Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan jatuh pada 6 Juni 2016,” jelas Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.

Selain awal Ramadan, PP Muhammadiyah juga sudah menetapkan 1 Syawal 1437 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri jatuh pada Rabu 6 Juli 2016. Hal itu disebabkan ijtimak belum terjadi pada Senin 4 Juli. “Puasa Ramadan-nya digenapkan menjadi 30 hari,” ujar dia. ded/ non

lebih baik,” ungkapnya.

Yang kelima, kata Djarot lagi, seorang pemimpin harus mampu mengendalikan dan menyembunyikan emosinya. Karena seorang pemimpin tidak boleh mengeluh, sekalipun sedang sakit, kepada orang-orang yang dipimpinnya.

“Dengan begitu dia bisa membangkitkan semangat, memberikan motivasi dan memberikan teladan baik tidak hanya bagi orang-orang yang dipimpinnya, tetapi juga dapat menguatkan masyarakatnya,” papar juga mantan anggota DPRD Jawa Timur itu. dni/jn/sp www.lensaindonesia.com

CLASH OF CULTURE

8

Edisi 135/ 02 - 08 Mei 2016

PERINGATAN HARI TARI SEDUNIA, 6.000 ORANG MENARI 24 JAM

Samsuri Menari dalam Nafas Dewa Ruci Hari Tari Dunia juga dimeriahkan ribuan penari dari 40 daerah di Indonesia, serta perwakilan tiga sanggar seni dari Malaysia dan Beijing, Tiongkok.

PANDANGLAH penari ini sebagai Bima dalam lakon Dewa Ruci. Meski, sesungguhnya yang ingin dia cari adalah sangkan paraning beksa (tari) dalam kehidupan semesta. Itulah semangat Samsuri Sutarno saat menari 24 jam tanpa henti di kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.

Bunyi gong beri yang ia pukul memulai putaran waktunya dalam menari, sejak pukul 16.00 (kemarin) hingga waktu yang sama hari ini. Lalu lakon Dewa Ruci pun segera mengalir melalui olah tubuh indahnya dan tentu juga busana tari yang lekat dengan simbolsimbol tokoh Bima semacam kain bang bintulu.

Solo Menari 24 jam yang digelar bertepatan dengan world dance day 2016, Jumat 29 April 2016. Gelaran ini resmi dibuka di halaman rektorat kampus Institut Seni Indonesia Sura-

karta. Event tahunan yang telah terselenggara selama satu dekade ini dibuka oleh rektor ISI Surakarta dengan tema ‘Menyemai Rasa, Semesta Alam’.

“Perayaan Hari Tari Dunia tahun ini sekaligus untuk menandai 10 tahun pelaksanaan perayaan di kampus ISI Surakarta. Karena itulah mengapa kemudian saya mengusung tema Dewa Ruci,” kata Samsuri sebelum menari.

Hari Tari Dunia juga dimeriahkan ribuan penari dari 40 daerah di Indonesia, serta perwakilan tiga sanggar seni dari Malaysia dan Beijing, Tiongkok.

Dewa Ruci, Anda tahu, adalah lakon dari epos Mahabharata yang mengisahkan Bima dalam mencari sangkan paraning dumadi. Pertemuannya dengan guru sejati bukan saja menjawab kegelisahan hatinya, tapi sekaligus men-

jadi petunjuk tentang seribu pertanyaan Bima dalam kehidupannya di masa depan.

Hingga gelung minangkara yang menjadi model rambutnya menandai pencapaian kedewasaan Bima setelah bertemu guru sejati. Dalam semangat yang sama, Samsuri juga sedang menyelami kegelisahan serupa tentang jagad tari sekarang. Seribu pertanyaan muncul dari dirinya tentang keberadaan dunia tari di dalam kehidupan manusia.

Apakah cukup sekadar hadir di panggung pertunjukan dalam wilayah estetika saja, atau sesungguhnya dunia tari memiliki wilayah yang lebih dari itu? Atau jangan-jangan malah mengandung arti tentang hidup dari kehidupan manusia itu sendiri.

“Saya kok merasakan perubahan yang sangat ketika merasakan dunia tari yang dulu dengan yang sekarang. Saat kecil saya merasakan dunia tari memiliki wilayah yang begitu luas, tapi sekarang seperti mengecil wilayahnya,” kata dia.

Demikian kegelisahan tersebut membuat Samsuri yang juga Dosen seni tari itu ingin

mencoba mengungkapkan dalam semangat menari salama 24 jam tanpa henti.

Dia ingin merasakan detail sedetail-detailnya ketika tubuhnya terus bergerak selama 24 jam. Apakah ketika dia merasakan capek dan mengantuk, jiwa kepenariannya menjadi terganggu? Ataukah justru sebaliknya, dia justru menemukan energi lebih dalam keterbatasan tubuh.

Seorang Samsuri selama ini dikenal sebagai penari gagah (salah satu gaya tari tradisional Jawa) yang mumpuni. Peranperan tokoh tertentu seperti Klana Sewandana, Gatutkaca atau Bima begitu lekat dalam kapasitas kepenariannya. Meski sudah menjadi penari yang mumpuni, namun toh ada perasaan berbeda ketika dia harus menari 24 jam tanpa henti.

“Pertanyaan-pertanyaan apakah saya mampu kadang membayangi. Namun demi keinginan saya untuk memberi penghormatan kepada jagad seni tari akhirnya bulat tekat saya,” jelas dia. Berbagai persiapan juga dia lakukan selama kurang dua bulan lamanya.

Meski juga persiapan itu tidak

Andrea Miranda Usung Pop, Musikal Teater, dan Orchestra Warna lain di blantika musik Indonesia dihadirkan Andrea Miranda lewat album bertajuk ‘Andrea Miranda’. Album ini merupakan pertama bagi penyanyi baru tanah air itu. Album tersebut terealisasi di Balai Resital Kertanegara.

“Album itu terealisasi berkat bantuan banyak pihak, satu diantaranya adalah Dian HP, komposer senior Indonesia sebagai

Andrea Miranda.

www.lensaindonesia.com

music director,” kata Dea, saat press conference di Monopoly Cafe.

Mengusung genre pop yang dipadu musikal teater dengan sentuhan orchestra, tentu menjadi hal baru dan mengingatkan kita pada film musikal.

Genre ini dipilih, karena kecintaannya pada teater musikal.

Terlebih beberapa kali Dea terlibat drama musikal seperti Gita Cinta The Musical, Semut Merah Semut Hitam, membuat Dea makin mantap memilih genre yang dianggapnya memiliki nilai emosi dalam.

Album ini berisi 8 lagu, dua di antaranya merupakan lagu legendaris milik Titiek Puspa berjudul Cinta Putih dan lagu milik Vina Panduwinata berjudul Aku Cinta Kepadamu, yang diaransemen ulang sekaligus menjadi single pertama dari album Dea. Ia berharap musik yang menjadi passion besarnya ini akan menyabar luas lagi untuk membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mengapresiasi musisinya sendiri.

“Kalau saya perhatikan, selama ini seberat apapun musik

yang dihadirkan musisi luar, bisa diterima masyarakat Indonesia.

Aku hanya ingin menghadirkan yang berbeda, warna yang lain untuk industri musik Indonesia.

Aku ingin memberi wadah bagi penyuka teater musikal, atau Disney maupun Glee, dengan menghadirkan album ini dan menyadarkan masyarakat bahwa ada musik semacam ini yang dibawakan anak negeri,” urainya.

Terpisah, Purwa Tjaraka, produser sekaligus ayah Dea, menjelaskan, sejak 4 bulan launching album November lalu, 1000 CD sudah habis terjual.

“Dibantu Sony Music Indonesia, 1000 CD sudah terjual habis.

Sekarang masuk ke cetakan kedua.

Album ini juga tersedia dalam bentuk digital dan bisa diunduh di iTunes,” katanya.

Di album ini Dea merangkul musisi-musisi kenamaan, seperti Tohpati, Ifa Fachir, Mhala Numata, Tantra Numata, Gabriel Harvianto dan juga Teza Sumendra.

Proses penggarapan album yang dilabeli oleh Purwa Caraka Music Studio ini memakan waktu 10 bulan. Uniknya, proses rekaman dilakukan via live streaming di 3 negara yang berbeda seperti Indonesia, Hungaria, San Fransisco-America Serikat.

“Cukup singkat dan efisien mengingat tidak sedikit musisi baik dalam dan luar negeri yang terlibat. Dengan kemajuan teknologi juga proses recording disaksikan dan diarahkan via live streaming butuh waktu 4 jam.

Komunikasi dan diskusi dilakukan via Skype. Semuanya lancar banget yang penting koneksi mal internet,” papar Dea.

terlalu mengubah pola hidupnya secara frontal. Namun terkait dengan pola makan, Samsuri memang menerapkan diet khusus agar tidak terlalu banyak mengonsumsi kalori. Ia lebih memperbanyak sayursayuran yang membuat berat tubuhnya turun lima kilogram.

“Kalau persiapan fisik justru tidak terlalu banyak persoalan. Semua bisa berjalan dengan lancar. Begitu pun dengan persiapan mental, semua berjalan sesuai dengan recana,” ujar Anggono Kusumo, rekan dosen yang menjadi pendamping Samsuri.

Demikian, Samsuri akhirnya benar-benar mewujudkan tekad untuk menari 10 jam. Bukan untuk pamer kebolehan seperti yang selalu dia tegaskan. Tapi lebih untuk memaknai dunia tari yang sudah membesarkannya.

Sekaligus juga karena keinginan dia untuk memberi penghormatan dan persembahan. Inilah yang menjadikan semangatnya semakin kuat dan menggebu. Maka kapasitasnya sebagai penari 24 jam ingin dia persembahkan kepada banyak pihak

Dua seniman membawakan tarian Bisma Srikandi di Pendapa Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, Solo.

Pertunjukan yang digelar selama 24 jam ini untuk memperingati Hari Tani Sedunia.

yang selama ini setia menjaga dunia tari.

Baik itu kepada lembaga ISI Surakarta, kepada orang tua, mahasiswa dan pihak lain yang seturut dalam pelestarian dan pengembangan dunia tari. Kepada semuanya, Samsuri ingin mempersembahkan semangat dia dalam menari selama 24 jam tanpa henti.

“Kebetulan tahun ini tema perayaan hari tari dunia adalah Menyemai Rasa Semesta Raga. Jadi sama dengan semangat saya dalam mengusung lakon Dewa Ruci sebagai tema tarian saya,” katanya.

Ketika Bima bisa menemui kawruh dan guru sejati tentang sangkan paraning dumadi, maka Samsuri pun juga ingin mencari guru sejati untuk menjawab kegelisahan tentang sangkan paraning tari yang dia tekuni dan geluti hingga sekarang.

Pada gelaran Solo Menari 24 Jam kali ini menampilkan sebanyak 6.000 lebih penari dari dalam dan luar daerah Solo seperti, Bali, Kalimantan, Su-

matera, Blora dan kota kota lain di seluruh Indonesia turut memeriahkan pagelaran Solo Menari 24 Jam. “Selain itu ada beberapa penari dari mancanegara seperti, Malaysia, Jepang dan Singapura yang juga turut memeriahkan dalam acara ini,” terang Heri S, dosen tari sekaligus ketua pelaksana Solo Menari 24 Jam di kampus ISI Surakarta.

Sementara itu menurut Eko Prihantoro selaku ketua pelaksana Solo Menari 2016, pagelaran Solo Menari 24 Jam dalam rangka memeriahkan event tahunan Solo Menari 2016 yang terselenggara atas kerja bareng antara Pemerintah Kota Solo, ISI Surakarta dan beberapa instansi terkait lainya.

Ditambahkan Eko, beberapa titik keramaian akan menjadi spot pelaksanaan pagelaran tari seperti di Mall Solo Square, Mall Solo Paragon, Solo grand mall, SMKN 8 Surakarta, Beteng Vastenberg, Jl. Jenderal Sudirman dan ISI Surakarta. jud/wis

IFI Awali ‘Sang Burung’ dalam Printemps Francais 2016

Pertunjukan Sang Burung di Printemps Franais.

INSTITUT Prancis di Indonesia (IFI) membuka rangkaian Printemps Français 2016 di Jogja National Museum Yogyakarta pada Kamis (28/4/2016) dengan menggelar pertunjukan L’Oiseau (Sang Burung), persembahan tim wayang Prancis Les Rémouleurs dan tim seni Indonesia.

Direktur IFI sekaligus Direktur Festival Printemps Francais, Marc Piton mengatakan tahun ini Yogyakarta dipilih sebagai kota pembuka festival karena Les Rémouleurs bersama seniman Indonesia melakukan residensi di kota tersebut.

“Printemps Français selalu mendorong kolaborasi seni Indonesia-Prancis dan tahun ini ditandai dengan kolaborasi antara kelompok teater Prancis, Les Rémouleurs

dengan seniman Indonesia dalam proyek pementasan The Bird. Di tahun mendatang bisa jadi festival ini akan dibuka di kota-kota lain di Indonesia,” ungkapnya dalam siaran pers, Kamis (28/4/2016).

Dia menambahkan pertunjukan ini juga menjadi pembuka festival di Jakarta pada 30 April di Plaza Senayan Jakarta (gratis) dan turut tampil di Surabaya (4 Mei), Bandung (7 Mei) dan Bali (10 Mei).

Dalam proyek ‘Sang Burung’, Les Rémouleurs yang beranggotakan Gallia Vallet, Olivier Vallet dan Anne Bitran berkolaborasi dengan seniman Indonesia yaitu Bob dari komunitas Marjinal Kolektif (Jakarta), Heri Dono, Rangga Jadoel dan Sugeng Utomo (Yogyakarta), Gepeng

Dewantoro dan Wayang Motekar (Bandung).

Pertunjukan wayang layang tersebut diiringi musik etnis kontemporer dari Senyawa (Rully Shabara dan Wukir Suryadi); band asal Yogyakarta yang pernah tampil di Melbourne International Jazz Festival 2011. Sebelumnya, Les Remouleurs bersama tim seni Indonesia melakukan program kerja bareng (residensi) di Yogyakarta bersama IFI Yogyakarta pada 3-15 Maret 2016.

Direktur Artistik Les Rémouleurs Anne Bitran menjelaskan sejak Oktober, pihaknya telah bertemu banyak seniman antara lain Komunitas Marjinal dan Wayang Motekar dan beruntung bisa bekerja sama dengan seniman hebat Indonesia seperti Heri Dono, Bob dan Gepeng yang membuat sketsa bersama Gallia, untuk diproyeksikan ke wayang layang.

Sementara Wayang Motekar bersama Olivier Vallet dan seniman lain akan membantu sisi teknis dan produksi di lapangan.

Pertunjukan ini, ujarnya, istimewa karena musik yang khusus diciptakan grup musik Senyawa untuk mengiringi ‘Sang Burung’ terbang di angkasa.

“Unsur lain yang tak boleh dilupakan dari ‘Sang Burung’ adalah musik. Kami beruntung bisa bekerja sama dengan Senyawa, musisi handal dengan sentuhan anggun di tiap instrumen yang mereka mainkan,” bebernya. ati/bis

9

BERANDA Edisi 135/ 02 - 08 Mei 2016

AHOK KEMPLANG DANA CSR PERUSAHAAN? Risma dan Ganjar.

Menteri Susi Bisa jadi Alternatif PDIP Selain Ganjar-Risma SETIAP kader PDI Perjuangan tidak boleh menolak instruksi pimpinan pusat partai jika nanti diusung menjadi kandidat Gubernur DKI Jakarta.

Hal tersebut juga berlaku terhadap kadernya yang saat ini masih menjabat sebagai Walikota Surabaya, Tri Rismaharini (Risma), dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Kedua tokoh itu terbilang sangat populer di masyarakat luas.

Penugasan terhadap dua nama itu akan diberikan bila PDIP tidak menemukan satupun tokoh dari kegiatan penjaringan calon yang mumpuni untuk dijadikan lawan tanding calon incumbent, Basuki Purnama alias Ahok.

“Sebagai kader tidak bisa (menolak). Kalau partai memerintahkan, tidak ada bilang tidak bisa,” tegas Ketua DPP PDIP, Komaruddin Watubun, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (29/4/2016).

Dia mengatakan, PDIP tidak gentar untuk maju sendiri dalam proses Pilkada Jakarta.

Tetapi PDIP juga akan terbuka jika ada partai lain yang ingin mendukung calon yang diusung.

Bahkan, lanjut Komaruddin, partainya juga membuka peluang bagi kader dan non kader untuk menjadi calon Wakil Gubernur.

“Yang penting kan pasangan itu bertanggung jawab kepada daerahnya. Wakil itu hanya cadangan,” kata dia.

Sementara itu ada alternative lain jika PDI Perjuangan berani mengusung kandidat Gubernur DKI Jakarta. Dia tak lain Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menteri Susi kini masuk dalam survey sebagai penantang seimbang bila bersedia maju dalam Pilkada DKI 2017 mendatang.

Hal itu disampaikan peneliti senior Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo, belum lama ini, Susi berpeluang didukung banyak partai, termasuk di antaranya PDI Perjuangan. Hal itu bukan mustahil, mengingat banyak parpol saat ini miskin tokoh untuk diusung di Pilkada 2017.

Dan PDIP termasuk parpol yang miskin tokoh. Buktinya selama ini tokoh-tokoh yang dijagokan rata-rata berasal dari kepala daerah seperti Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Padahal mereka statusnya sebagai pemimpin daerah yang baru terpilih dan lebih berpotensi membangun daerahnya ketimbang maju di Pilkada DKI 2017.

“Mereka masih memimpin daerah dan lebih berpotensi membangun daerahnya. Walikota Bandung, Ridwan Kamil juga bisa. Tapi, pasti dia akan memilih Jawa Barat, ketimbang Jakarta. Sebab, kekuasaan sudah jelas di wilayah itu,” urai Karyono.

Karyono menjelaskan justru Susi lebih menarik mengalahkan Ahok jika PDIP berani mengusungnya. Sebab Susi dalam survey disebut sebagai penantang kuat dalam beberapa hal.ý Salah satunya, jika dibandingkan dengan ketegasan Ahok, Susi juga rang tegas. Dia tidak kalah tegasnya dengan Ahok. “Nilai lebihnya Susi lebih egaliter dan lebih santun,” terang Karyono.

“Tapi Ahok juga ada lebihnya, rakyat Jakarta sekarang puas, sehingga tak mudah menyingkirkannya. Kecuali Ahok dinyatakan terlibat dalam dua kasus tadi, Sumber Waras dan Re al/rol klamasi Jakarta,” pungkasnya.

Ahok kembali diterpa isu miring.

Dia dituduh mengemplang dana bantuan CSR perusahaan yang masuk ke Yayasan Ahok Center.

KEBIJAKAN Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menerima bantuan corporate social responsibility (CSR) dari berbagai perushaan dikritik DPRD DKI Jakarta. Sejauh ini legislator DKI itu menilai, bantuan CSR dilakukan terselubung dan tidak tepat sasaran.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwicaksana mengatakan, bantuan CSR yang sejauh ini telah diterima Pemprov DKI seperti contoh pembangunan RPTRA sejatinya dapat dibiayai dari APBD DKI. “Kenapa CSR itu mengarah pada sektor atau program yang bisa dibiayai APBD, kenapa tidak diperuntukan kepada sektor yang sulit dibiayai APBD yang juga bisa berpihak kepada masyarakat kecil,” ujar Sani sapaan karibnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/4).

Seperti halnya, sambung dia, bantuan CSR disalurkan langsung kepada warga korban penggusuran. Dengan membiayai sewa rusun selama tiga tahun pertama kepada warga menggunakan bantuan CSR, kata Sani, jauh lebih

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

bermanfaat ketimbang membangun taman dan sebagainya.

“Jadi Pemprov disarankan punya arah yang jelas, sehingga CSR yang ingin menyalurkan ke pemerintah bisa lebih tepat,” terang politisi PKS itu.

Sebelumnya, kritikan serupa juga disampaikan Anggota Komisi Pembanguna DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman. Dia mengatakan, bantuan yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Ahok lebih layak disebut sebagai sumbangan bukan bantuan CSR. Sebab, kata dia, ada beberapa ketentuan yang melegalkan perusahaan memberikan CSR kepada masyarakat

serta pemerintah. Aturan itu pun kata dia tertuang dalam Undang-Undang perusahaan.

“Nah kalau di DKI ini tidak bisa dikatakan CSR, tapi sebagai sumbangan,” terang Prabowo.

Terlebih, sambung dia, sewajarnya CSR dilakukan sesuai dengan lokasi dimana perusahaan itu beroperasi.

“Seumpama perusahaan itu berlokasi di Lampung ya CSR yang diberikan di Lampung saja. Nah kalau di Pemda DKI ini yang dikelola tidak ada.

Jadi saya katakan itu sumbangan bukan CSR,” terang politisi Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta, M Sanusi, mengungkapkan Ahok mendi-

rikan Ahok Center sejak tahun 2012. Anehnya, yayasan tersebut kini sudah mengantongi dana hingga triliunan rupiah.

Diduga, Ahok memanfaatkan pengaruh dari jabatannya, sehingga dana sebesar itu mengalir ke yayasan tersebut.

Karena itu politikus dari Partai Gerindra tersebut meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit terhadap keuangan Ahok Center.

Dana bantuan CSR dari perusahaan disinyalir mengalir ke Yayasan Ahok Center yang didirikan Ahok pada 2012 sejak menjadi wakil gubernur DKI Jakarta.

Isu bahwa Ahok memiliki yayasan bernama Ahok Center yang memiliki dana hingga triliunan rupiah tampaknya mulai tercium banyak pihak. Salah satu yang mensinyalir adanya aliran dana triliunan tersebut adalah Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), Ucok Sky Khadafi.

“Kenapa (pengembang) itu ngasihnya ke Ahok Center, dan kenapa dana CSR (corporate social responsibility, red) masuk ke Ahok Center? Ini kan penting untuk dicari tahu terlebih dahulu. Untuk mengungkap kebenaran masalah itu, lebih baik DPRD mengundang BPKP melakukan audit investigasi,” ujarnya.

Menurut Uchok, sikap mengundang BPKP jauh lebih tepat, daripada DPRD hanya sekadar mewacanakan persoalan tersebut. Langkah ini menurutnya dapat membuka persoalan menjadi terang be-

nerang. Apakah benar dana diperoleh karena memanfaatkan Ahok, atau dengan caracara yang diperbolehkan menurut ketentuan undangundang.

“Jadi saya kira DPRD perlu segera mengundang BPKP dan melakukan audit. Ini lebih baik,” ujarnya.

Sebelumnya Ahok sempat membantah kalau dirinya membentuk Ahok Center. Cari saja di seluruh dunia, tidak ada itu Ahok Center. Saya bersih,” kata Ahok, kala itu.

Ahok mengklarifikasi bahwa Ahok Center tersebut merupakan buatan pendukungnya untuk menyalurkan bantuan sejumlah pengusaha kepada masyarakat korban banjir secara langsung.

“Hal itu dilakukan oleh para relawan, supaya bantuan kepada warga bisa tepat sasaran.

“Itu (Ahok Center) cuma relawan yang saking semangat ngawasin CSR ke rusun saat banjir, (itu) sampai nggak barangnya? Si pengusaha langsung bantu penghuni rusun, karena takut dicuri (bantuannya),” ujarnya.

Menurutnya mantan Bupati Belitung Timur itu, nama Ahok Center itu adalah bikinan relawan. Namun dalam perjalanannya, ternyata dicatat oleh Dinas Perumahan sebagai mitra Ahok Center. “Karena di lapangan yang suka ngawasin itu Ahok Center. Hal itu sudah diaudit BPK kok.

BPK nyatakan semua (bantuan) diterima oleh warga rusun. Semua sudah beres,” rbn/dri tegas Ahok.

Maju Ketum Golkar, Akom Minta Beking Tommy Soeharto CALON Ketua Umum Partai Golkar, Ade Komaruddin alias Akom bertandang ke Cendana.

Akom bertemu dengan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Suharto.

Dalam pertemuan Kamis malam itu, keduanya sepakat untuk mengembalikan Partai Golkar kepada jatidiri dan rohnya sebagai partai kekaryaan.

Demikian disampaikan oleh tim sukses, Ade Komaruddin, Bambang Soesatyo di Jakarta, Jumat (29/04/2016).

“Akom bertemu dengan Hutomo Mandala Putra di Cendana tadi malam (28/4).

Keduanya bersepakat bahwa Partai Golkar yang menjadi Legacy dari HM Soeharto harus dikembalikan pada roh dan jati dirinya sebagai partai yang memiliki ideologi karya kekaryaan yang kuat,” kata Bambang.

Keduanya juga sepakat menjadikan Partai Golkar sebagai partai yang jauh dari praktik-praktik premanisme dan materialistik dalam kepengelolaannya.

“Mereka berdua sepakat akan bersama-sama menyelamatkan Golkar dari tangantangan kotor yang telah men-

Bakal calon ketua umum Partai Golkar Ade Komarudin bertemu Tommy Soeharto di Cendana.

jerumuskan Partai Golkar dalam perpecahan dan keterpurukan,” ujarnya.

Selain itu, ia menambahkan, Tommy juga berharap agar Munaslub menjadi ajang regenerasi. Semangat tersebut akan menjadi kunci untuk mengembalikan kekuatan Golkar di kancah perpolitikan nasional.

“Tommy Suharto berharap bahwa Munaslub nanti menjadi ajang regenerasi dan pembaharuan untuk membangkitkan ideologi kekaryaan seluruh kadernya. Tommy juga berharap agar semangat pembaharuan harus menjadi kata kunci dalam mengembalikan kejayaan PG dalam kancah perpolitikan nasional yang sangat

diperlukan untuk membangun negara ini,” sebut Bambang.

Penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar telah disepakati akan dilangsungkan di Bali pada 23 Mei mendatang.

Saat ini, baik tim pengarah maupun tim pelaksana Munaslub tengah menggodok sejumlah peraturan dan Tata ri/dan Tertib Munaslub.

Tiga Kali, Alex Noerdin Diperiksa Kejagung KEJAKSAAN Agung memeriksa Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, terkait kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial dan dana hibah, Jumat (29/ 4/2016). Kasus tersebut sekarang sudah naik ke tahap penyidikan.

Alex Noerdin untuk ketiga kalinya menjadi sebagai saksi dugaan korupsi distribusi penyaluran dana hibah, reses, dan bantuan sosial di Pemerintah Provinsi Sumsel 2013.

Sekitar pukul 14.22 WIB menggunakan batik cokelat. Ia hanya irit bicara ketika ditanya terkait kesiapannya untuk menghadiri pemeriksaan Kejagung. Alex hanya tersenyum ketika diserbu pertanyaan-pertanyaan awak media.

“Nanti dulu,” kata Alex Noerdin ketika masuk ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jl Sultan Hasanudin, Jumat (29/4/2016).

Jaksa Agung H. M. Prasetyo di www.lensaindonesia.com

kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (29/4/2016), menjelaskan Alex diperiksa untuk ketiga kalinya sebagai saksi. Yang bersangkutan diperiksa terkait pengelolaan dana bansos dan hibahý tahun 2013. “Iya (diperiksa), hari ini hadir, datang ketiga kalinya,” kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan, ini bukanlah kasus pelimpahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, ini merupakan kasus yang diselidiki oleh Korps Adhyaksa.

Menurut dia, anak buahnya masih terus mendalami kasus ini apakah ada penyimpangan atau tidak di dalam dana hibah tersebut. Yang pasti, kata dia, kasus ini sudah naik ke tingkat penyidikan.

Seperti diketahui, surat perintah penyidikan kasus sudah keluar sejak Oktober 2015 lalu, namun hingga sekarang belum ada satu tersangka pun yang ditetap-

Alex Noerdin tiba di gedung Kejagung.

kan oleh Kejaksaan Agung.

Saat dikonfirmasi kenapa belum juga ada tersangka, Prasetyo mengatakan kejaksaan berhati-

hati dalam menanganinya. “Jangan tanya begitulah, kami kan mau yang cermat,” kata dia.

Kuasa hukumnya, Susilo Ari

Wibowo mengatakan Alex akan membantu mengungkap apa yang diketahui dan dialami terkait bansos.

“Tentu, tentu pak Alex akan membantu mengungkap apa yang dia alami dan dia ketahui mengenai hibah dan bansos,” ujar Susilo “Kalau saya mengatakan sudah sesuai, tidak ada hal-hal yang menyimpang,” imbuhnya.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah mengatakan bahwa hari ini penyidik akan menanyakan terkait kebijakan dan prosedur.

Serta terkait hal yang diketahui dan disetujui Alex selaku gubernur.

Dalam perkara ini, Kejagung menemukan indikasi penyimpangan dana hibah pada anggaran tahun 2013 senilai 1,2 Triliun. Namun, belum diketahui pasti berapa jumlah dana yang diselewengkan.

Kasus ini telah masuk dalam tahap penyidikan, puluhan saksi telah diperiksa terkait dugaan penyelewengan dana hibah ini.

Jampidsus Arminsyah mengatakan, telah ada beberapa anggota DPRD Provinsi Sumsel, pejabat Satuan Kerja Pejabat Daerah (SKPD) dan pihak swasta. Namun, ia tidak menyebut siapa saja yang telah diperiksa secara detail.

“Banyak saksi diperiksa, kasusnya menyebar ada yang dibagikan ke kelompok ini, jadi berkaitan dengan kasus yang terkait hibahnya itu jumlahnya bedabeda,” ungkap Arminsyah.

Kasus yang sama pernah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2013. Namun, kasusnya berhenti ditahap penyelidikan. Dalam penyidikan KPK, diduga terdapat penyalahgunaan APBD Sumatera Selatan oleh Alex. rvk/by/sua

EDUKES

10

Edisi 135/ 02 - 08 Mei 2016

Bocah Jenius Berumur 8 Tahun asal Sidoarjo Akhirnya Ikut UN SD Di sekolahnya Patto tergolong jenius, sebab ia bisa melewati kenaikan kelas dengan program percepatan belajar (akselerasi).

MENJELANG Ujian Nasional (UN) tingkat sekolah dasar (SD/ MTs) 2016, Jawa Timur sempat digegerkan dengan dilarangnya bocah jenius bernama Patto Sayyaf mengikuti UN. Dengan usia yang tak lazim, yakni baru 8 tahun, Patto sudah duduk di kelas VI SD Multilingual Anak Saleh, Kabupaten Sidoarjo.

Di sekolahnya, Patto tergolong jenius, sebab ia bisa melewati kenaikan kelas dengan program percepatan belajar (akselerasi).

Meski kenaikan kelas yang ditempuhnya berjalan mulus, namun saat akan mengikuti UN, Patto justru ditolak oleh Dinas

Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

Patto Sayyaf sempat dilarang ikut UN karena dianggap belum cukup umur.

Patto bersama orang tuanya sempat mengadukan nasibnya ke Fraksi PDIP DPRD Jatim. Dan pada akhirnya kasusnya ini ditangani oleh PDIP dengan mengkomunikasikannya kepada pihak terkait, termasuk kepada Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf juga Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Anies Baswedan.

Kali ini Patto Sayyaf kembali mendatangi gedung wakil rakyat untuk mendengar langsung keputusan dari pemerintah tentang na-

Mahasiswa Malang Temukan Teknologi Bantu Budidaya Cacing TEKNOLOGI hasil temuan mahasiswa Program Learning Express (LEx) Singapore Polytechnic dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang diberi nama Soil Tilting and Nourishment Machine Worm Farmer mampu membantu para peternak cacing dalam melakukan budidaya.

Pimpinan Proyek Soil Tilting and Nourishment Machine Worm Farmer di Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur Azharuddin Naseem, Jumat, mengatakan teknologi ini memudahkan peternak dalam budi daya cacing karena peralatannya sudah menggunakan mesin. “Kalau sebelumnya peternak melakukan kegiatan budi daya secara manual, mulai dari memberi makan, menggemburkan tanah hingga mengairi lahan, sekarang bisa lebih mudah dengan adanya mesin temuan kami,” katanya di Malang.

Kolaborasi mahasiswa dari dua negara itu diawali dengan riset di Junrejo yang telah dilakukan setahun sebelumnya, dan berlanjut hingga pembuatan alat yang dilakukan di Singapura. Kini, alat tersebut sudah diserahterimakan dan bisa dipakai peternak cacing di Junrejo.

Lebih lanjut, Azharuddin mengatakan dengan alat tersebut peternak cacing bisa memberi makan cacing dan menggemburkan tanah dalam waktu bersamaan.

“Mereka tak perlu lagi membawa banyak alat berat ke sana-sini. Mereka juga tak perlu mengaduk tanah dengan tangan, sebab dengan alat ini pengerjaannya lebih cepat dan mudah,” kata mahasiswa Singapore Polytechnic yang akrab disapa Azha ini.

Alat tersebut berbentuk seperti troli yang terdiri dari tiga komponen utama, yakni drum untuk menyimpan makanan cacing, pipa terletak di kanan dan kiri troli yang berfungsi menyalurkan makanan cacing berupa kotoran sapi yang telah difermentasi berbentuk cairan.

Selanjutnya, adalah roda bergigi yang terbuat dari stainless steel. “Dengan roda ini, tanah yang sudah disirami makanan cacing tadi bisa diaduk sehingga makanannya bisa terserap sempurna oleh cacing,” terang Azha.

Azha mengungkapkan pembuatan alat ini membutuhkan waktu sekitar enam bulan, sejak September 2015 hingga Februari 2016, karena tim harus harus bolakbalik untuk melakukan penelitian dan menyesuaikan kondisi lokasi peternakan cacing dengan alat yang dibuatnya.

“Dengan alat ini, saya berharap mereka semakin giat bekerja, penghasilan bertambah dan kesejahteraan mereka jauh lebih baik,” harapnya.

Selain Azharuddin Naseem, mahasiswa yang tergabung dalam proyek ini yaitu Doyle Tan, Cheung Kai Hong, Yong Wei Yaw, dan Muhammad Firman Abdul Wahab.

Kelimanya adalah mahasiswa SP jurusan Mechanical and Aeronautical Engineering.

Selama riset, mereka bermitra dengan beberapa mahasiswa UMM yang juga terga end/ans bung dalam program LEx. www.lensaindonesia.com

Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim Sri Untari memberikan selamat dan hadiah kepada Patto Sayyaf setelah Mendiknas mengizinkan mengikuti UN SD Tahun 2016, meski umurnya baru 8 tahun.

sibnya untuk bisa mengikuti UN mendatang.

Ketua Fraksi PDIP Jatim, Sri Untari menegaskan bahwa Patto Sayyaf telah mendapat izin langsung dari Mendiknas untuk bisa mengi-

kuti UN. “Syukur Alhamdulillah Patto bisa mengikuti ujuan nasional tingkat SD yang akan digelar pada 17 Mei nanti. Kasus adik Patto ini mendapat perhatian dari Bapak

Menteri. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan provinsi juga Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, intinya Patto memiliki hak untuk mengikuti ujian nasional karena sudah menempuh proses pendidikan selama 12 semester,” tegas Sri Untari saat menemui Patto Sayyaf dan orangtuanya di Ruang Fraksi PDIP DPRD Jatim, Selasa (26/04/ 2016).

Ia menjelaskan keberadaan bocah jenius Patto ini ternyata tidak terdeteksi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Ini karena sekolah Patto, SD Multilingual Anak Saleh belum memiliki izin operasional yang resmi. Karenanya pihaknya minta Dinas Pendidikan baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk serius menertibkan sekolah yang tak legal seperti itu.

“Kalau sekolah yang seperti ini

Ponpes Wahid Hasyim Gelar Festival WINCRAFT 2016 GUNA menunjang kreativitas siswa dan siswa Yayasan Pendidikan KHA. Wahid Hasyim Bangil Pasuruan, menggelar acara Festival Waha Creativity n Art Festival. Acara yang selanjutnya dipopulerkan oleh siswa-siswi dengan sebutan Festival WINCRAFT 2016, pada tahun ini merupakan acara yang keempat kalinya digelar. Menurut Ketua Panitia Penyelenggara Yasir, S.Ag, M. Pd.I, acara ini bagaian dari acara tahunan yang digelar di Yayasan Pendidikan KHA. Wahid Hasyim.

“Ini acara yang keempat. Sebelumnya tahun 2013 acara ini pertama terselenggra, “ kata Yasir ketika ditemui di sela-sela acara festival, Minggu (24/4/ 2016).

Yasir juga menyampaikan, Festival WINCRAFT bukan saja menampilkan kesenian yang sifatnya islami, tetapi ada kegiatan lain yang difestivalkan.

Seperti, sebut Yasir, lomba mata pelajaran yang sifat umum dan menggambar.

“Kita mengadakan festival semua yang berkaitan dengan pendidikan. Ini ada lomba mata pelajaran, ada menggambar, “ ucapnya.

Lebih menarik dalam pantuan media ini, Festival WINCRAFT 2016 kali ini bukan saja diikuti internal Yayasan Pendidikan KHA. Wahid Hasyim.

Terbuka secara umum. Terlihat dari peserta siswa-siswa dari luar Bangil. Seperti Sidoarjo,

Suasana Lomba Mata Pelajaran di Festival Waha Creativity n Art Festival 2016.

Malang dan Pasuruan serta sekolah di wilayah Kacamatan Bangil.

“Festival ini memang bukan untuk internal sini saja (Pendidikan KHA. Wahid Hasyim), tetapi juga diikuti, sekolahsekolah di luar sini. Kebetulan WINCRAFT 2016 ini ada juga peserta dari Malang dan Sidoarjo,” jelas Yasir yang juga Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) KHA. Wahid Hasyim.

Sebagaiman diketahui Yayasan Pendidikan KHA. Eahid Hasyim mengelola berbagai lembaga pendidikan. Ada Pondok Pe-

santren. Madrasah Diniyah, dan Titipan Anak dan Bayi (TAB).

Pendidikan lain sudah terakreditas A; Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Islam. Begitu juga yang terjadi di pendidikan lanjutan, MTs, Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

“Alhamdulillah, kita terus akan melakukan pembenahan pendidikan. Tentu kita membutuhkan support dukungan dari pihak lain. Bagaimana supaya pendidikan Wahid Hasyim ini bisa tetap eksis,” pungkas sup Yasir.

tidak boleh terus dibiarkan. Terlihat dari luar bagus tapi ternyata dalamnya tidak, kan ini bisa menyesatkan orang tua siswa. Kami minta evaluasi dan monitoring secara ketat dari Dinas Pedidikan agar kemudian tidak ada korban Patto-Patto yang lain,” ujarnya.

Sementara, Patto Sayyaf sendiri mengaku senang karena telah diizinkan mengikuti UN di sekolahnya. “Senang bisa sekolah lagi. Saya suka semua pelajaran, science dan agama,” cetus Patto sambil tersenyum.

Patto Sayyaf punya kecerdasan diatas rata-rata mencapai 136.

Patto masuk SD mulai usia 4 tahun. Kelas I SD ditempuhnya selama 1 tahun, kemudian kelas II dan III ditempuh hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Begitu juga kelas IV dan V yang hanya ditempuh 1 tahun lewat kelas aksele sarifa rasi.

Situbondo KLB Demam Berdarah DINAS Kesehatan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menetapkan penyebaran demam berdarah dengue (DBD) di daerah itu sebagai kejadian luar biasa (KLB) mengingat banyaknya kasus yang terjadi sejak Januari hingga April 2016.

“Jumlah penderita DBD pada Januari hingga April 2015 sebanyak 413 orang, lima di antaranya meninggal dunia, sedangkan pada Januari hingga minggu keempat April 2016 tercatat sebanyak 354 penderita, dan yang meninggal dunia meningkat menjadi sembilan orang,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Abu Bakar Abdi melalui Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Situbondo Edy Suprapto di Situbondo, Senin (25/4/2016).

Ia menjelaskan bahwa penetapan kejadian luar biasa kasus DBD di Situbondo dihitung akumulatif selama Januari hingga April 2016 jumlah penderita meninggal dunia meningkat menjadi Sembilan orang, bila dibanding Januari hingg April tahun sebelumnya yang meninggal dunia lima orang.

“Memang kalau dibandingkan jumlah penederita DBD lebih banyak tahun sebelumnya sebanyak 413 orang dan sekarang menurun menjadi 354 penderita.

Akan tetapi karena penderita meninggal meningkat, maka kami tetapkan KLB,” katanya.

Edy merinci penderita DBD, pada Januari sebanyak 64 orang, Februari 85 orang, Maret menurun menjadi 18 orang, dan pada minggu keempat April jumlahnya kembali meningkat sebanyak 187 penderita.

“Sembilan penderita yang meningga dunia itu semuanya masih anak-anak. Dan keluarga korban rata-rata terlambat membawa anaknya ke rumah sakit sehingga terlambat untuk ditangani oleh petugas medis,” tuturnya.

Dengan ditetapkannya kejadian luar biasa pada tahun ini, dia meminta masyarakat untuk terus menggalakkan 3M (menguras, menutup, dan mengubur) serta tetap menjaga kebersihan di lingkungan.

“Saat ini hujan tidak menentu kadang hujan kadang tidak, oleh karena itu masyarakat lebih waspada karena nyamuk aedes aegipty bisa lebih mudah dan cepat berkembang biak di saat intensitas hujan seperti nov/ans ini,” ujarnya.

Kak Seto: Rokok Sama dengan Narkoba PEMERHATI anak Seto Mulyadi yang akrab disapa Kak Seto mengatakan dia mengajarkan kepada anak-anak bahwa rokok juga merupakan narkoba yang harus diwaspadai.

“Rokok memang belum dikategorikan sebagai narkoba, tetapi kami terus memopulerkan itu di kalangan anak-anak agar mereka ngeri dengan bahaya rokok,” kata Kak Seto di Jakarta, Rabu (27/4/ 2016).

Kak Seto mengatakan dia membuat lagu tentang rokok yang diajarkan kepada anak-anak.

Salah satu liriknya berbunyi “ayo teman jangan merokok, rokok itu juga narkoba”.

Menurut Kak Seto, prevalensi merokok pada anak-anak di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Menurut penelitian Komisi Nasional Perlindungan Anak, akan-anak Indonesia sudah terpapar asap rokok sejak masih bayi dan balita.

“Padahal, kalau mengutip puisi Taufik Ismail, 1.100 orang

meninggal dunia per hari karena rokok. Jumlah itu 25 kali lebih banyak dari kematian akibat narkoba. Namun, kita selama ini lebih waspada pada narkoba daripada terhadap rokok,” tuturnya.

Kak Seto mengatakan perlindungan anak dari rokok di Indonesia masih sangat lemah. Indonesia termasuk negara yang belum meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja untuk Pengendalian Tembakau (FCTC), bersama dengan beberapa negara kecil Afrika.

Padahal, rokok berdampak buruk terhadap anak-anak.

Semakin muda anak merokok, maka peluang mereka untuk kecanduan semakin besar.

Menurut Kak Seto, itu merupakan strategi industri rokok dunia untuk menggantikan konsumen mereka, para perokok, yang sudah sakit-sakitan dan mati.

“Mengapa Indonesia sebagai bangsa yang besar begitu lemah untuk berani menggugat rokok sebagai salah satu kekuatan pembunuh dew/ans bangsa ini?” tanyanya.

Siswa SD memegang poster ketika mengikuti kampanye anti rokok.

MADIUN

11

Edisi 135/ 02 - 08 Mei 2016

210 Personil Polri Amankan Kedatangan 63 Napi Lapas Gerobokan SEBANYAK 63 orang napi dari lapas II A Kerobokan telah tiba di Madiun, ke 63 napi tersebut selanjutnya dimasukan ke dalam lapas pemuda kelas II A Madiun yang berada di jalan Yos Sudarso no.106 kota Madiun.

Guna mengamankan Kedatangan 63 napi dari kerobokan Bali ini, pihak polres Madiun kota mengerahkan 210 personil Polri gabungan antara polres kota Madiun dan Brimob datasemen Madiun serta 38 personil Brimob Bali dan Dalmas Polda Bali.

Kabagops Polres Madiun kota Kompol Mujo Prajoko untuk sementara ke 63 napi dari lapas kerobokan tersebut di tampung dalam satu blok namun ada beberapa kamar yang membedakan mereka.

“Informasi yang kami terima untuk sementara ke 63 napi tersebut di tampung dalam satu blok, namun ada beberapa kamar yang membedakannya dari infonya tadi ada sekitar enam kamar yang disediakan,” jelas Kompol Mujo Prajoko kepada lensaindonesia, rabu (27/4/2016).

Terkait kondisi para napi tersebut, Kompol Mujo Prajoko mengatakan semuanya dalam kondisi sehat saat pengecekan terakhir dan untuk kondisi di dalam lapas pemuda sendiri sangat kondusif.

“Untuk keadaan keamanan lapas sendiri di dalam kondusif dan kesehatan ke 63 napi untuk pengecekan kesehatan terakhir tadi semua dinyatakan sehat,” pungkas Kompol Mujo Prajoko.

Sementara saat dikonfirmasi Kepala Lapas Pemuda kelas II A Madiun Nuridin masih berada di Malang dan informasi yang didapat sedang dalam perjalanan ke Madiun. dhimaz_adi

63 Napi Lapas Kerobokan Bali yang dipindahkan ke Lapas Pemuda Madiun.

Kejati Jatim Selidiki Dugaan Korupsi Gedung DPRD Kota Madiun KASUS dugaan korupsi pembangunan gedung DPRD Kota Madiun yang terletak di Jalan Praja Bhakti, Taman, membuat tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur turun untuk melakukan penyelidikan, selasa (26/4/2016).

Tim yang berjumlah empat orang tersebut dengan didampingi Sekwan Kota Madiun, Agus Sugijanto, langsung menyisir seluruh ruangan. Tak satupun ruangan yang luput dari penyelidikan.

Mulai ruang fraksi, ruang rapat komisi, ruang rapat

paripurna hingga toilet.

Saat selesai penyelidikan, Lensa Indonesia berusaha untuk konfirmasi namun dalam hal ini ketua tim penyelidikan, Andung Sutranggono, keberatan untuk memberikan komentar meski yang normatif sekalipun.

“Silahkan langsung ke Kejati saja. Di sana (Kejati) ada Kasi Penkum (Kepala Seksi Penerangan Hukum),” kata Andung Sutranggono sambil bergegas menuju mobilnya.

Setali tiga uang dengan tim kejati Sekwan, Agus Subyan-

to, juga tak mau memberikan keterangan sepatahpun kepada awak media. Mantan Kabag Hukum Pemkot Madiun ini juga langsung menuju mobil dinasnya dengan meletakkan telunjuk tangan kanannya di bibir sebagai tanda tak mau berkomentar.

Dari informasi yang diterima Kejati turun ke Kota Madiun untuk menyelidiki dugaan korupsi pembangunan gedung DPRD ini diduga sebagai buntut kisruhnya pertikaian antara Pemkot Madiun dengan PT Aneka Jasa Pemba-

ngunan (AJP) yang mengerjakan proyek senilai 29,3 miliar itu. Pasalnya, PT AJP diputus kontrak karena dianggap tidak mampu menyelesaikan

tepat waktu. Walau sebenarnya menurut pihak PT AJP, bendera perusahaan kontraktor tersebut hanya dipinjam oleh orang lain. dhimaz_adi

Masih di Bawah Umur, Dua Terdakwa Pembunuh Anak Punk Dituntut Dua Tahun Kasus tewasnya anak punk, polisi menetapkan sepuluh orang tersangka.

Dua tersangka yang masih di bawah umur dituntut 24 bulan pembinaan.

DUA terdakwa anak-anak yang terlibat pembunuhan, yakni TP (16), warga RT 03 RW 01 Desa Wonoayu Kecamatan Pilangkenceng dan FYDP (14) warga Rw 01 Gang IX Kelurahan Krajan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, masing-masing dituntut selama 24 bulan pembinaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam sidang tertutup dengan yang digelar di Pengadilan Negeri Mejayan Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis (28 /4/ 2016).

Menurut JPU Sulistiyono, yang memberatkan, perbuatan dua terdakwa membuat duka bagi keluarga korban dan membuat resah masyarakat. Sedangkan yang meringankan, terdakwa masih anak-anak yang tidak perlu

dihukum penjara, tapi cukup dibina.

“Kami menuntut kedua terdakwa agar dilakukan pembinaan selama 24 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) di Blitar,” terang JPU Sulistiyono, kepada lensaindonesia usai sidang.

Sidang yang dipimpin Endang Sri G.L, ditunda besuk (29/4) dengan agenda pledoi (pembelaan) dari penasehat hukum. Sidang ini memang dilakukan secara maraton, karena keterbatasan masa tahanan mengingat terdakwanya anak-anak.

Untuk diketahui, dalam kasusnya tewasnya Rizky, polisi menetapkan sepuluh orang tersangka. Masing-masing Mohamad Kukuh, Rochim, Khoirul Fajar Pratama, Amir

Alfian Tri Cahyo, Sunardi, Mohamad Dimyati Dwi Mariyanto dan NN. Dua terdakwa lainnya yang masih anakanak yakni , FYDP dan TP, yang kini sedang diadili.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa para terdakwa secara bersama-sama telah melakukan penganiayaan terhadap Rizky Putra Agustin (19), warga Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, sesuai peran masing-masing, hingga korban tewas.

Terungkap dalam dakwaan JPU, pada Sabtu (26/3) sekitar pukul 22.00 WIB, Mohamad Kukuh T (22) warga Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Jawa Timur, mengajak korban untuk pesta minuman keras di sebuah penggilingan padi yang sudah kosong yang ada di Krajan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Di tempat itu, sudah menunggu teman-teman terdakwa yang juga teman korban.

Bupati Madiun Kerahkan 788 Petugas Sensus Ekonomi Tahun 2016

Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos menyematkan kartu tanda petugas sensus secara simbolis.

SEIRING dengan telah diberlakukannya kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka seluruh Pemerintah Daerah harus menata elemen otonomi daerah.

Nah, dalam memperingati Hari Otonomi Daerah ke XX Tahun 2016, Kamis (28/4/2016), Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos melepas petugas sensus ekonomi tahun 2016.

Acara diselenggarkan di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun di Mejayan. Hadir dalam acara dengan komandan upacara Camat Gemarang. Pada kesempatan itu turut hadir pula Sekda,

Tim Kejati Jatim menyisir gedung DPRD Kabupaten Madiun.

Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD, Camat dan seluruh Pejabat Eselon III dan IV lingkup Pemkab Madiun, Karyawan/ti Pemkab Madiun.

Muhtarom, mengatakan, bahwa tema peringatan Hari Otonomi Daerah ke XX tahun 2016 ini adalah “Memantapkan Otonomi Daerah Menghadapi Tantangan MEA”. Menurutnya, ini mengadung makna Otonomi Daerah telah menjadi komitmen dan konsesnsus pendiri bangsa Indonesia. Sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan ma-

syarakat, peningkatan daya saing daerah dan pengembangan demokrasi lokal.

“Di sini kita tidak hanya jadi penonton pada era persaingan bebas. Sebagaimana kita ketahui, bahwa ada 5 arus bebas dalam MEA yaitu : arus bebas barang, arus bebas jasa, arus bebas tenaga kerja trampil, arus bebas modal dan arus bebas investasi. Melalui pemantapan otonomi daerah dan juga persiapan dalam segala aspek struktur tentunya kita tidak akan kalah bersaing dengan negara lain dilingkungan ASEAN,” katanya.

Kegiatan sensus ekonomi, lanjut Muhtarom, merupakan salah satu aspek dalam menyongsong MEA. Melalui kegiatan ini diharapkan akan didapatkan data yang valid dan akurat tentang perkonomian bangsa untuk menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional maupun regional dalam menghadapi tantangan MEA. “Selain itu data yang terkumpul nantinya juga akan digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat,” sebutnya.

Untuk itu Bupati Madiun berharap agar seluruh petugas sensus dapat mengapliasikan semua ilmu yang didapatkan saat mengikuti pelatihan, tingkatkan koordinasi antar petugas, dan patuhi jadwal dan prosedur pendataan serta pengawasan/pemeriksaan yang telah ditetapkan.

Kepala BPS Kabupaten Madiun Ellyn T. Brahmana SE, M.Si mengatakan, untuk kelancaran pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2016 sedikitnya ada 788 petugas dikerahkan dan akan bertugas hingga 25 hari mulai tanggal 1 Maei 2016. Dengan didukung oleh Pemerintah Daerah diharapkan kegiatan ini akan terlaksana dengan baik dan sukses.

Menandai pelepasan petugas Sensus Ekonomi Tahun 2016, Bupati Madiun berkenan menyematkan kartu tanda petugas sensus secara simbolis yang diikuti oleh seluruh petugas yang lainnya. dhimaz_adi

Setelah mabuk berat kemudian korban disabet dengan pisau sebanyak empat kali pada bagian wajah dan dipukul kepalanya dengan batu sebanyak sembilan kali oleh terdakwa Rochim (23) warga Desa Sembungan Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Setelah itu, korban kembali dipukul dengan batu sebanyak lima kali oleh terdakwa Sunardi, warga Kelurahan Langensari Kecamatan Semarang Kota, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kemudian korban kembali dipukul kepalanya dengan ikat pinggang bertimang besi oleh terdakwa Khoirul Fajar Pratama (19), warga Desa Sukorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

Setelah tewas, kemudian jasad korban dibuang ke sawah di wilayah Balerejo oleh terdakwa Sunardi, terdakwa NN (18) dan terdakwa FYDP (16) warga Desa Krajan Kecamatan Mejayan dan terdakwa TP (16) warga Desa Sukorejo

Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Sedangkan terdakwa Amir Alfian Tri Cahyo (23), warga Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, berperan membersihkan TKP. Diberitakan sebelumnya, jasad Rizky ditemukan warga tergelak di sawah wilayah Balerejo Kabupaten Madiun, Minggu (27/3) pagi. Selang tak lebih dari 10 jam, polisi berhasil menangkap seluruh pelakunya. Penganiyaan yang mengakibatkan korban tewas ini bermotif dendam. Pasalnya, korban sering mengambil peralatan mengamen milik para terdakwa sesama anggota Punk.

Atas perbuatannya, para terdakwa didakwa dengan dakwaan kesatu pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pembunuhan, dengan ancaman selama 15 tahun penjara dan pasal 55 ayat 1 KUHP tentang Penyertaan Dalam Melakukan Perbuatan Pidana. dhimaz_adi

Pungli SMKN 1 Kare, Seluruh Kasek SMKN Diperiksa

Kasatreskrim Polres Madiun AKP Gatot Setyo Budi.

AKIBAT terbukti ada pungutan liar (pungli) biaya ujian kompetensi keterampilan (UKK) Rp 600 ribu di SMKN 1 Kare kabupaten Madiun beberapa waktu lalu, berimbas pada SMKN lainya.

Imbasnya, semua Kepala Sekolah (Kasek) SMKN yang berada di Kabupaten Madiun mendapat panggilan dari Polres Madiun untuk diperiksa ada tidaknya penyalahgunaan tentang BKSM (Bantuan Khusus Siswa Miskin).

Dari informasi yang didapat, kepala sekolah SMKN yang berada di wilayah kabupaten Madiun mendapat panggilan dari Polres Madiun terkait permasalahan BKSM,

dan menurut sumber yang tidak mau disebutkan pemanggilan para kepala sekolah tersebut sudah dimulai sejak dua hari yang lalu secara bergantian.

“Ada pemanggilan para kepala sekola SMKN seluruh kabupaten Madiun dari Polres Madiun. Mereka dimintai keterangan terkait program BKSM. Ini akibat imbas dari SMKN 1 Kare yang terbukti pungli. Ya akibatnya kayak ini semua kepala sekolah dipanggil Polres,” jelas sumber yang tidak mau disebutkan namanya.

Kapolres Madiun AKBP Tony Surya Putra melalui Kasatreskrim Polres Madiun AKP Gatot Setya Budi menjelaskan pemanggilan para kepala sekolah tersebut hanya untuk dikonfirmasi terkait pencairan BKSM apakah sudah diserahkan kepada siswa yang berhak atau belum juga kaitannya dengan dana BOS. “Pemanggilan kepala sekolah tersebut hanya untuk konfirmasi saja apakah BKSM itu diterima apa tidak. Jangan sampai kejadiannnya seperti SMKN 1 Kare, sudah terima tapi ada pungutan liar lagi,” pungkas AKP Gatot Setya Budi kepada lensaindonesia, Rabu (27/4/2016). dhimaz_adi www.lensaindonesia.com

KEDIRI

12

Edisi 135/ 02 - 08 Mei 2016

Memalukan, Polresta Kediri Bekingi Debt Collector ULAH semena-mena debt collector di Kota Kediri kembali terjadi. Selasa (26/ 4/2016) sore lalu, segerombolan debt collector memepet pengguna jalan dan memaks merampas kendaraan sasarannya.

Dari aksi itu korban langsung meminta bantuan dan datang ke Mapolres Kediri Kota. Ironisnya, saat korban meminta bantuan justru tidak mendapat pertolongan.

Dari pantauan lensaindonesia.com, korban yang di-

ketahui memiliki surat kendaraan sah berupa STNK dan BPKB lengkap justru dikejar oleh para debt collector tersebut.

“Saya saat itu sedang melintas di Jalan Brawijaya Kota Kediri, tiba-tiba dipepet oleh tiga orang dan memaksa meminta kendaraan saya,” ungkap Zaky, warga Pelemahan Kabupaten Kediri. Saat di Polresta Kediri Selasa (26/ 04/2016).

Zaky menjelaskan, kejadian itu berlangsung cepat.

Saat dirinya bersama saudarinya melintas di jalan. Tibatiba dipepet tiga debt collector. Saat itu Zaky dituduh sudah telat enam bulan cicilan kredit di salah satu finance.

Karena tidak merasa menjadi kreditur, ia pun menolak.

Aksi saling tuding antara korban dan debt collector pun terjadi di lokasi. Zaky yang menolak kendaraannya dibawa debt collector, akhirnya mengajak tiga orang itu ke Mapolres Kediri Kota.

“Saat itu saya ajak ke

WOM Finance tapi dia tidak mau. Dia justru mengajak ke Kantor Mitos Jalan Penanggungan. Tapi saat itu saya curiga, akhirnya saya lari ke Mapolres Kediri Kota meminta bantuan,” jelasnya saat berada di Mapolres.

Berada di Mapolres Kediri Kota, Zaky langsung menuju ke ruang Unit Reskrim Polres Kediri Kota untuk meminta bantuan. Sayangnya saat berada di ruangan, petugas justru tidak segera bertindak dan tidak menahan

tiga orang yang mengaku debt collector tersebut. Pihak Polresta justru mendiamkan kasus itu dan terkesan menjadi beking aksi brutal ketiga debt collector.

“Saya bingung kenapa kok nggak ditangkap itu debt collector. Padahal, saya ingin buktikan jika saya ini memiliki surat kendaraan lengkap dan tiga orang ini mencoba melakukan perampasan,” tegasnya Disinyalir lantaran banyaknya debt collector di Kota

Kediri dan kuatnya jaringan dengan kepolisian. Polres Kediri Kota seakan lemah dan diam. Terbukti sudah bertahun-tahun aksi debt collector yang semena-mena tersebut tidak pernah mendapat teguran dari kepolisian setempat.

Seperti diberitakan sebelumnya, maraknya debt collector di Kediri, membuat Aktivis Lembaga Perlindungan Konsumen dan Masyarakat (LPKM) Kediri mendesak Polres Kediri Kota untuk segera melakukan pener-

tiban. Desakan itu bertujuan agar pihak debt collector yang kian marak tidak melakukan aksi semena-mena terhadap penunggak kredit.

“Kita harap pihak kepolisian Polres Kediri Kota segera melakukan penertiban debt collector yang ada di tiap sudut jalan Kota Kediri.

Karena, jika ini terus dibiarkan maka mereka bisa seenaknya sendiri,” ungkap Revi Koordinator LPKM Kediri, Senin (25/4/2016). andik kartika

Kasusnya Dihentikan Karena Dinilai Tidak Ada Unsur Kerugian Negara

Pelaku pembunuhan diberangkatkan ke Mapolda Jatim usai mengikuti reskontruksi di Mapolres Kediri.

Terungkap, Koptu Yudha Erwanto Tewas Karena Dibunuh PENYEBAB kematian anggota Marinir Koptu Infanteri Yudha Erwanto (42) yang mayatnya ditemukan ditemukan di pinggir jalan di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, beberapa hari lalu akhirnya terungkap.

Korban bukan meninggal karena sakit jantung seperti yang diduga sebelumnya. Belakangan diketahui anggota Marinir Yonif V Surabaya tersebut tewas akibat dibunuh.

Dugaan bahwa warga Desa Kepung tersebut menjadi korban pembunuhan kian mengerucut setelah polisi mengamankan 4 orang yang diduga sebagai pelaku, yaitu berinisial R, S, P, dan A. Mereka dibekuk di beberapa lokasi berbeda pada Minggu (24/04/2016).

Polisi enggan mengungkap identitas lengkapnya, dan hanya menyebut semuanya warga sipil asal Kediri. Tiga orang di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan 1 lainnya masih dalam pemeriksaan intensif.

Belum diketahui secara pasti motif pembunuhan terhadap Koptu Yudha. Saat ini polisi masih melakukan serangkaian penyelidikan.

“Para terduga pelaku ditangkap saat berada di luar rumah, tanpa perlawanan,” ujar AKP Aldy Sulaeman, Kasatreskrim Polres Kediri, di hadapan para wartawab, Senin (25/04/2016).

Aldy menambahkan, pengungkapan itu menyusul kecurigaan petugas pada hilangnya beberapa barang milik korban. Di antaranya sebuah ponsel, sejumlah uang, dan topi milik korban. Tas pinggang korban juga ditemukan sekitar 25 meter dari lokasi pembunuhan.

Hasil otopsi rumah sakit juga menguatkan adanya luka akibat benda tumpul di belakang kepala. Dari kecurigaan itu, polisi bergerak cepat.

Sebanyak 15 saksi diperiksa. Akhirnya polisi berhasil mengungkap para pelaku.

Meski demikian, hingga kini polisi belum dapat mengungkap motif di balik pembunuhan itu. Polisi berdalih masih memeriksa intensif para pelaku.

“Pengakuan mereka masih berubah-ubah,” terang Aldy.

Setelah menangkap para terduga pelaku, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan di halaman Mapolres Kediri, Senin (25/4/2016). Ada 18 adegan yang diperagakan. Semuanya berlangsung di sekitar mobil Katana putih yang dikendarai korban yang dihadirkan di Mapolres. Mobil itu membawa gerobak berisi dua unit motor trail.

Selain personel polisi, dalam rekonstruksi yang berlangsung cukup ketat itu juga dihadiri pihak kejaksaan dan elemen TNI yang diwakili langsung oleh atasan korban. Korban selama ini bertugas di Kompi H Yonif 5 Surabaya.

Setelah reka adegan itu, para pelaku kemudian dibawa menggunakan mobil tahanan menuju Mapolda Jatim. Keempatnya dititipkan di sana untuk keperluan pengamanan.

Seperti diketahui, jenazah Koptu Yudha ditemukan di dekat mobil yang terparkir di pinggir jalan Desa Damarwulan, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, 20 April lalu. Saat ditemukan sekitar pukul 00.30 WIB itu, mesin mobilnya ma andik kartika sih menyala. www.lensaindonesia.com

Kejari Kota Kediri Terima Suap Kasus Pungli Lima Madrasah?

Pihak Kejari menganggap pungli tidak merugikan keuangan negara sehingga tidak bisa dikatakan sebagai korupsi.

Diduga, Kejari Kota Kediri telah menerima suap dari lma madrasah.

KASUS pungutan liar (pungli) lima sekolah Madrasah yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri dihentikan begitu saja.

Alasan penghentian penyelidikan dinilai cukup aneh, pihak Kejari beralasan bahwa pungli tidak merugikan keuangan negara sehingga tidak bisa dikatakan sebagai korupsi.

Isu yang berkembang di kalangan awak media, Kejari Kota Kediri telah menerima ‘suap’ ratusan juta rupiah dari lima sekolah Madrasah tersebut sehingga kasus pungli kepala sekolah terhadap wali murid yang dilaporkan tidak ditindak lanjuti oleh jaksa.

Kasi Kasi Perdata dan Tata

Usaha Negara (Datun) Kejari Kota Kediri, Yudi Hermawan membenarkan jika kasus pungli Madrasah yang sempat ditangani pada 2015 lalu dihentikan.

“Iya, (kasus) dihentikan karena tidak ditemukan penyimpangan dalam kasus itu,” katanya kepada wartawan.

Menurut Yudi, masing-masing sekolah yang melakukan pungutan liar terhadap wali murid bisa mempertanggung jawabkan. Sehingga tidak ditemukan unsur kerugian negara.

“Untuk pungutan ini, mereka telah ada kesepakatan dengan komite sekolah dan mereka bisa mempertanggung jawabkan untuk apa uang ter-

Kasi Datun Kejari Kota Kediri, Yudi Hermawan saat ditemui di ruang kerjanya.

sebut, kecuali digunakan secara pribadi,” terangnya.

Yudi membantah adanya isu bahwa pihaknya telah menerima uang Rp 50 juta dari tiap madrasah untuk penghentian kasus tersebut, “Itu tidak benar. Memang penghentian ini karena tidak ditemukan penyimpangan,” tandasnya.

Seperti diketahui, praktek

pungutan liar (pungli) Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Kediri, Muslich yang memicu aksi unjukrasa ratusan murid, Kamis (21/04/2016) ternyata kasusnya saat ini ‘ngendon’ di Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Kasus pungutan biaya sekolah tidak resmi tersebut sebut sebelumnya telah dilaporkan ke Kejari Kota Kediri.

Namun, oleh jaksa penyelidikan perkaranya dihentikan dengan alasan tidak ada kerugian negara.

Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kota Kediri, Yudi Hermawan mengakui bahwa dirinya yang menerima laporan pungli dengan dalih untuk pembangunan gedung sekolah kepada seluruh siswa kelas I,II dan III sebesar Rp 662 ribu tersebut.

Namun, kata Yudi, kasus itu dihentikan karena tak ada kerugian negara serta sudah ada kesepakatan antara komite sekolah dan kepala sekolah.

“Benar (laporan) masuk dan ada. Namun kasus pungli tersebut sudah dihentikan,” katanya saat ditemui Lensa Indonesia di ruang kerjanya, Kamis (21/04/2016).

Belakangan berkembang, kasus pungli yang dilaporkan ke Kejari Kediri bukan hanya MAN 2, namun juga terjadi di empat Madrasah lain.

Informasi yang berhasil dihimpun, lima madrasah yang melakukan pungutan liar, ialah dua sekolah Madrasah Aliyan Negeri (MAN) dan tiga Madrasah Sanawiyah Negeri (MtsN).

Sementara itu, Kementrian Agama (Kemenag) Kota Kediri sendiri ketika dikonfirmasi mengaku tidak tahu jika kasus pungutan liar ini telah masuk ke Kejaksaan dan telah dihentikan penyelidikannya.

“Saya tidak tahu mas, malah saya baru dengar ini,” ungkap Kasi Pendidikan Madrasah (Penma) Kemenag Kota Kediri Cici Rahmawati. andik kartika

11.029 Perempuan Pecahkan Rekor MURI

Peringatan Hari Kartini yang digelar Pemerintah Kota Kediri berhasil memecahkan rekor MURI. Sebanyak 11.029 perempuan turut ambil bagian.

PERINGATAN Hari Kartini yang digelar Pemerintah Kota Kediri berhasil memecahkan rekor MURI. Sebab acara yang dihelat di Gedung Olahraga (GOR) Joyoboyo, Senin (25/04/2016) tersebut diikuti sebanyak 11.029 perempuan.

Para peserta ‘Kartinian’ terdiri dari wanita staf pemerintahan, swasta serta murid sekolah SD, SMP hingga SMA. Pemecahan rekor MURI yang dikomando Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga ini bertujuan untuk untuk membangkitkan semangat Kartini dalam memperjuangkan emansipasi wanita.

“Alhamdulillah rekor Kartini terbanyak se-Indonesia dapat kita pecahkan yak-

ni mencapai 11.029 peserta,” kata Kepala Disbudparpora Kota Kediri, Nur Muhyar kepada LICOM di sela acara.

Pemecahan rekor Muri dimulai sekitar pukul 13.00 WIB setelah jam kantor pelayanan dan para siswi mengikuti pelajaran di sekolah.

“Mereka yang kita libatkan yang memakai kebaya tetap melaksanakan tugasnya masing-masing baik PNS maupun pelajar. Rutinitas pekerjaan tetap jalan dan tanpa mengurangi pekerjaan sebagai PNS dan belajar sebagai kewajiban siswa,” ungkap Nur Muhyar.

“Tujuannya bukan untuk fashion semata. Tetapi lebih pada upaya menghargai dan mengingat kembali betapa beratnya perjuangan perempuan di masa Raden

Ajeng Kartini,” pungkasnya.

Sementara itu, Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar juga menyampaikan, pemecahan rekor ini sekaligus dalam rangka memperingati hari lahirnya Kartini, juga sebagai bentuk penghormatan atas wujud perjuangan kaum perempuan, simbol persamaan gender dan emansipasi wanita.

“Tujuannya bukan untuk fashion semata. Tetapi lebih pada upaya menghargai dan mengingat kembali betapa beratnya perjuangan perempuan di masa Raden Ajeng Kartini. Selain itu juga mengembangkan ekonomi kreatif karena bahan-bahan yang digunakan peserta ini yakni kain tenun ikat dan batik berasasl dari Kota Kediri,” tegasnya.

Menurut Sri Widayati, Manager Ekskutif MURI, rekor yang diperoleh Kota Kediri ini mengalahkan rekor sebelumnya yang dilakukan di Kabupaten Mentawai dengan jumlah 8.295 peserta beberapa waktu yang lalu.

Pemecahan Rekor MURI sebagai Kartini terbanyak se-Indonesia ini sangat berbeda dengan daerah-daerah lain. Selain berkebaya dan berjarit, para perempuan ini juga bersanggul. “Mereka juga berjalan di atas catwalk layaknya pragawati,” tukas Sri Widayati. andik kartika

Ratusan warga dari Kelurahan Mrican dan Jongbiru Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri berunjuk rasa di depan Pabrik Gula Mritjan.

Jembatan Penghubung Ditutup, PG Meritjan Didemo RATUSAN warga dari Kelurahan Mrican dan Jongbiru Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri berunjuk rasa di depan Pabrik Gula (PG) Meritjan, Selasa (26/ 04/2016).

Mereka menuntut agar jembatan penghubung dua kelurahan yang sudah empat bulan ditutup oleh pihak PG Meritjan tersebut dibuka lagi.

Pihak pabrik gula menutup akses tersebut sebab jembatan yang dibangun pada 1893 tersebut sudah rusak. Bahkan tiang penyangga jembatan sudah kerpos.

Warga menyesalkan dengan tindakan penutupan jembatan karena dilakukan kordinasi.

Sejak jembatan ditutup, warga Kelurahan Mrican dan Jongbiru yang ingin pergi ke kota terpaksa harus berputar melalui jalur lain sejauh 5 kilometer. “Kami minta jembatan

ini dibuka. Sebab masih bisa dilewati kendaraan roda dua dan pejalan kaki. Sejak jembatan ditutup kami kesulitan bila akan pergi ke kota,” ujar seorang pendemo.

Ia mengakui, sebelum ditutup, kedaraan roda empat sudah dilarang melintas di jembatan yang dibangun Belanda itu.

Sementara itu, pihak menagemen PG Meritjan belum memberikan klarifikasi serta menemui warga yang berdemo.

Menurut informasi, staf dan General Manager PG Meritjan, Alam Purwardiarto saat ini sedang berada di Surabaya.

Aksi unjuk rasa berakhir setelah seorang perwakilan PG Meritjan menemui warga dan menyatakan siap membuka lagi jembatan alternatif tersebut asal pemerintah bersedia melakukan perbaikan agar tidak andik kartika roboh.

LINGKAR SELATAN

13

Edisi 135/ 02 - 08 Mei 2016

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo,SE,M.Si menerima penghargaan Satyalancana Karyabhakti Praja Nugraha .

Tulungagung Raih Penghargaan Satyalancana Karyabhakti Praja Nugraha KABUPATEN Tulungagung pada tahun ini kembali memperoleh penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia berupa pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada Bupati Tulungagung.

Karena dianggap dalam penilaian memiliki prestasi dengan kinerja terbaik Nasional, seperti disampaikan Kepala bagian Humas Setda Pemerintah Kabupaten Tulungagung Sudarmaji, Senin (25/4) melalui telepon selular.

Ia menjelaskan penghargaan ini merupakan hasil evaluasi kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

“Bapak Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE,M.Si pada Senin (25/4) telah menerima penghargaan Satyalancana Karyabhakti Praja Nugraha dari Wakil Presiden RI H. Yusuf Kalla.

Bupati dengan seluruh jajaran akan terus meningkatkan kinerja, hal itu dilakukan sebagau wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam upaya mewujudkan Tulungagung ayem tentrem mulyo lan tinoto,” kata Sudarmaji Kabag.Humas pada wartawan.

Penerimaan Penghargaan yang dilaksanakan pada Puncak Acara Hari Otonomi Daerah ke XX di Alun Alun Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin, 25 April 2016 ini.

Pemberian Penghargaan dalam rangka merefleksikan kembali makna kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah yang di implementasikan sejak 1999 serta menindak lanjuti Keppres Nomor 11 Tahun 1996.

Kemendagri atas nama Pemerintah memberikan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha penghargaan tertinggi dalam bidang pemerintahan daerah yang selama lima tahun berturut-turut berstatus kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bersamaan dengan itu, juga diberikan penghargaan Satyalancana Karyabhakti Praja Nugraha kepada tiga provinsi yakni Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan pada sepuluh kabupaten yakni Kabupaten Tulungagung, Pinrang, Sidoarjo, Pasaman, Nganjuk, Bantul, Lamongan, Kudus, Kulon Progo, dan Bintan. Serta 10 kota yakni Kota Surabaya, Semarang, Probolinggo, Samarinda, madiun, Balikpapan, Suarakarta, Malang, Blitar dan Mojokerto.

LPPD merupakan kewajiban Kepala Daerah yang dilaporkan pada pemerintah setiap tahun berdasarkan PP nomor 3 tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat PP nomor 6 tahun 2008. nanang

MKKS SMP NEGERI TULUNGAGUNG SMP NEGERI 2 PAGERWOJO

Berbenah, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kini Punya Gedung IBS dan Perawatan Jantung-Paru Momentum pada HUT RSUD Ngudi Waluyo Wlingi yang ke-32 ini sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat.

RSUD Ngudi Waluyo Wlingi berbenah dari berbagai sisi dalam hal pelayanan kesehatan, Fasilitas kesehatan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan cukup signifikan. Seperti Tahun 2013 RSUD. Milik Pemerintah Kabupaten Blitar ini resmi memiliki Gedung Hemodialisa, Ponek, ICU, Poliklinik, Pelayanan Endoscopy dan CT Scan.

Tahun ini Bupati Blitar H.Rijanto yang didampingi Ny.Hj.Ninik Rijanto, Wakil Bupati Blitar, Marhaenis dan Ny. Untari Marhaenis serta sejumlah Kepala SKPD meresmikan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) serta Gedung Perawatan Paru dan Jantung, juga sebagai hadiah HUT RSUD Ngudi Waluyo Wlingi yang ke32. Peresmian ditandai dengan penombolan sirine dan pengguntingan pita oleh Bupati Blitar.

Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dr. Ahas Loekqijana Agrawati, MARS dalam la-

porannya mengungkapkan, sesuai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit diamanatkan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan kesehatan termasuk sarana, prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Mengingat tuntutan masyarakat semakin tingggi RSUD Ngudi Waluyo mengembangkan pelayanan lebih produktif, inovatif satu diantaranya dengan membangun Gedung IBS serta Gedung Perawatan Jantung dan Paru.

Sumber dana dari pembangunan dan pengadaan alatalat baru tersebut murni dari pendapatan asli RSUD. Ngudi Waluyo Tahun 2014 dan Tahun 2015. Gedung IBS dibangun dengan biaya Rp.4.959.

958.407 dari dana Tahun 2014 dan Tahun 2015 sebesar Rp.9.077.009.500. Sehingga total dana sebesar Rp.14.036.

967.907. Sedangkan untuk Gedung Rawat Inap Penyakit Jantung dan Paru dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

Bupati Blitar H. Rijanto meresmikan gedung IBS serta perawatan Paru-Jantung RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.

(DBHCHT) Tahun 2014 sebesar Rp.2.923.475.000. dr. Ahas Loekqijana Agrawati, MARS juga menyampaikan, pada Tahun 2016 direncanakan membangun Instalasi laboratorium, CSSD, BDRS dan Indoskopi. Lokasi bangunan tersebut di bekas gedung operasi lama. Bulan Mei 2016 masih dalam proses lelang. Menurutnya, gedunggedung tersebut juga berasal dari pendapatan RSUD. Ngudi Waluyo. Untuk Poliklinik lanjutan sumber dana dari alokasi khusus, sementara pembangunan stroke centre bersumber dari DBHCHT. Dalam kesempatan terse-

Wakil Bupati Tulungagung Lepas Petugas Sensus Ekonomi

Wakil Bupati Tulungagung melepas petugas Sensus Ekonomi Tahun 2016.

WAKIL Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo MM, melepas petugas Sensus Ekonomi (SE) Tahun 2016, Kabupaten Tulungagung, di Gedung Indoor Rejoagung, Kamis, 28 April 2016. Acara, ditandai penyematan atribut SE 2016, olwh Wakil Bupati Tulungagung kepada perwakilan petugas SE 2016.

Maryoto menjelaskan, “Penyematan atribut tersebut merupakan simbol pelepasan petugas sekaligus kesiapan kita bersama, seluruh insan BPS dalam menyambut pelaksanaan SE 2016,” jelasnya.

Ditambahkan, SE2016 adalah kegiatan massif karena mencakup semua lapa-

ngan usaha, seluruh skala usaha (kecuali sektor pertanian) diperkirakan mencapai 150 ribu usaha/perusahanaan dana akan melibatkan 1.435 petugas yang direkrut berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan.

“Satu hal yang perlu disadari, pelaksanan SE2016 memang BPS, tetapi tanggung jawab utuk menyukseskannya bukan hanya milik BPS, tetapi juga seluruh elemen bangsa ini karena bangsa Indonesia lah yang akan memperoleh hasil dari pekerjaan besar ini,” urai Maryoto.

Kegiatan tersebut selain dihadiri para petugas SE se Tulungagung, dihadiri pula jajaran pejabat dan pegawai Badan Pusat Statistik, para tamu undangan, baik dari jajaran pemerintah, asosiasi dan media massa. nanang

SMK NEGERI 1 Boyolangu Tulungagung DRS. ROFIQ SUYUDI MPD

SMK NEGERI 1 Rejotangan, Tulungagung DRS. MULYO HARTANTO MPD

SMP NEGERI 1 Karangrejo, Tulungagung DRS. ANDI ACHSIN MM

SELAMAT HARI PENDIDIKAN NASIONAL TANGGAL 2 MEI 2016

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

but dr. Ahas Loekqijana Agrawati, MARS menuturkan, gedung RSUD. Ngudi Waluyo Wlingi yang diresmikan 13 April 1982 oleh Menteri Kesehatan RI ,dr. Soewarjono Surjaningkrat, memang sudah waktunya untuk dilakukan revitalisasi sarana dan prasarana. Pihak RSUD Ngudi Waluyo memohon dukungan dana terkait hal itu.

Selain itu, orang nomor satu di RSUD. Ngudi Waluyo ini mengatakan, RSUD. Ngudi Waluyo harus lulus akreditasi.

Direktur dan seluruh Pokja akan diuji oleh Tim Akreditasi Pusat. Seperti diketahui SDM dari RSUD. Ngudi Waluyo

Wlingi ini berjumlah 639 orang. Ini terdiri dari 399 PNS, Non PNS sejumlah 240 orang, dan tenaga spesialis 28 orang.

Sementara itu, Bupati Blitar, H.Rijanto dalam sambutannya mengungkapkan, momentum pada HUT RSUD Ngudi Waluyo Wlingi yang ke32 ini sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat.

Ini juga dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kehadiran MEA mengharuskan bangsa ini termasuk masyarakat Kabupaten Blitar untuk meningkatkan sarana, prasarana dan SDM, tanpa terkeculai dibidang pelayanan kesehatan. Untuk itu, Bupati Blitar berpesan agar semua pihak untuk membangun dan meningkatkan hubungan baik secara horizontal maupun vertikal.

Bahkan saat ini menjadi satu-satunya rumah sakit rujukan pasien pengidap HIV/ AIDS di Blitar Raya. Beberapa prestasi juga diraih oleh RSUD. Ngudi Waluyo Wlingi antara lain, rumah sakit Klas C tingkat nasional, masuk ISO 2010 sebagai pusat pelayanan kesehatan publik dan juara nasional Hospital Family Planning Project. agung/hms

Sobontoro Terpilih Mengikuti Lomba Desa Tingkat Provinsi PERLOMBAAN desa dan kelurahan adalah upaya pemberdayaan untuk pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada masyarakat.

Indikator penilaian yang digunakan oleh tim penilai adalah bagaimana desa tersebut mengelola administrasi, fasilitas, sarana dan prasana di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan dan ketertiban serta pemberdayaan kesejahteraan keluarga pada masyarakat desa.

Hal itu dikatakan Hendik Kasubid Kelembagaan Badan Pemberdayaan Masyarakat – Pemerintahan Desa Kabupaten Tulungagung, Selasa, (26/04/2016).

Bertempat di Balai Desa Sobontoro saat koordinasi dengan Sekretaris Des Sobontoro Samsul Harun mewakili Kepala Desa Sodiq Afandi yang dinas ke Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Hendik mengatakan Desa Sobontoro terpilih sebagai wakil kabupaten untuk mengikuti lomba tingkat provinsi. Menurutnya, pada tahun lalu 2015 Desa Sobontoro menjadi juara lomba desa kabupaten.

“Alasan terpilihnya Desa Sobontoro karena desa ini menjadi juara lomba tingkat kabupaten tahun 2015 lalu,” kata Hendik ketika ditemui wartawan.

Kata Hendik, bagi desa yang

menang akan diberikan penghargaan dan program. Kadesnya akan mengikuti acara di Grahadi saat Peringatan Hari Kemerdekaan RI jika juara Provinsi Jawa Timur, dan hadir di Istana Negara jika menjadi juara nasional selain itu juga diberikan bantuan program sebagai desa percontohan nasional.

Dari pantauan wartawan, Desa Sobontoro memiliki prestasi juga dalam bidang kebersihan lingkungan. Terbukti selama dua tahun berturut-turut 2014-2015 menjadi juara lomba Kampung Bersih tingkat kabupaten. Bahkan juaranya diborong oleh Desa Sobontoro juara I, 2 dan 3. nanang

Walikota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar saat membuka Bazar Djadoel.

Bazaar Djadoel Blitar Wujud Ekonomi Kreatif BAZAAR Blitar Jaman Dulu (Djadoel) digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi ke 110 Kota Blitar. Pembukaan dimulai Rabu (6/4/2016), bertempat di Alun-alun Kota Blitar dan dibuka langsung oleh Pemerintah Kota Blitar.

Walikota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar, S.H Kamis (07/04/2016), mengatakan bahwa Bazaar Blitar Djadoel sudah berlangsung selama enam kali. Jika sebelumnya berada di Jalan Merdeka, dua tahun terakhir ini di Aloon-aloon Kota Blitar, Meski dalam pelaksanaannya selalu hujan, pihaknya berharap tidak menyurutkan semangat untuk berkreasi menuju kesuksesan.

Lebih lanjut Samanhudi Anwar menyampaikan, “Bazaar Blitar Djadoel juga merupakan wujud dari ekonomi kreatif seperti yang selama ini digaungkan Pemerintah Kota Blitar. Dengan tidak meninggalkan konsep ekonomi kerakyatan, mulai tahun ini pola pembangunan ekonomi Kota Blitar diarahkan pada pengembangan ekonomi kreatif.

Ekonomi yang berbasis pada sumber daya dan kreativitas manusia,” urainya.

Pada pembukaan Bazaar Blitar Djadoel ini, ribuan orang warga Kota Blitar dan sekitarnya, menikmati pesta

rakyat bernuansa jaman dulu.

Rencana Bazaar Djadoel ini digelar sampai Minggu (10/ 4). Pengunjung benar-benar terbawa dengan suasana romantisme dan nostalgia masa lalu. Bazaar Djadoel ini tidak hanya menghibur, namun juga memberikan edukasi bagi masyarakat di Kota Blitar dan seluruh Jawa Timur.

Orang nomer satu di Pemkot Blitar ini menambahkan, melalui Bazaar Djadoel ini, dirinya berharap dapat membangkitkan kembali semangat cinta budaya asli Indonesia, mempertahankan nilai positif tradisi dan budaya bangsa, sekaligus memperkuat karakter dan jati diri warga Kota Blitar. “Di tengah serbuan budaya asing, kita ingin tampilkan kembali nilai-nilai kearifan lokal dan budaya kita yang adiluhung,” ajak Samanhudi Anwar.

Baik penjualnya maupun yang berkunjung atau yang melihat-lihat juga mengenakan pakaian Jadul. Ada sekitar 140 stand dalam Bazar Blitar Jadul, terdiri dari stand SKPD, BUMD, Perbankan dan swasta, bahkan tempat yang disediakan sudah penuh. Lokasi stand berada di Aloon-aloon sebelah Barat. stand di Aloonaloon sebelah Timur disediakan bagi para pedagang kaki lima (PK5). Ada sekitar 171 stand bagi para PK5. agung

Kabiro Lingkar Selatan: Roy Alexander (0821 3953 2535) Wartawan Nganjuk: Catur Setiawan, Agus Suhadi, Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Nanang Wartawan Trenggalek: Setiowati Alamat Redaksi Biro Lingkar Selatan: Jl. Bengawan Solo V/1, Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Nganjuk Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

www.lensaindonesia.com

BOJONEGORO

14

Edisi 135/ 02 - 08 Mei 2016

Bikin ATM Molor Setahun, Alasannya Miss Komunikasi dan Human Error

Saldo Nasabah Raib, BRI Cabang Bojonegoro Tipu Mahasiswa Unigoro Ribuan mahasiswa Unigoro diduga menjadi korban penipuan BRI cabang Bojonegoro. Pasalnya, dalam proses pembuatan ATM tersebut, mereka telah menyetor sejumlah uang. Selain molor hingga setahun, rupanya saldo nasabah juga kosong.

SISTEM pelayanan Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Bojonegoro dinilai sangat tidak professional. Salah satu kasus yang baru-baru ini muncul, BRI telah ‘menyandera’ pengajuan ratusan nasabah mahasiswa Universitas Bojonegoro (Unigoro) dalam pembuatan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Tidak tanggung-tanggung, pengajuan tersebut tidak direalisasi selama setahun.

Beberapa mahasiswa Unigoro sempat mengutarakan kekecewaannya. Pasalnya, selain telah menyetorkan data

diri dan berkas-berkas lain, mereka juga harus menyerahkan sejumlah uang untuk setoran awal pembukaan rekening sebesar Rp 100.000.

Namun dalam kurun waktu setahun mereka tidak menerima buku tabungan maupun ATM. “Kami sudah setor uang awal Rp 100 ribu, tapi selama setahun buku tabungan dan kartu ATM belum jadi,” tukas seorang mahasiswa kepada Lensa Indonesia, belum lama ini.

Saat Lensa Bojonegoro mencari tahu titik perma-

salahan kisruhnya pembuatan ATM yang tak kunjung selesai tersebut, salah satu oknum pegawai BRI cabang Bojonegoro berlaku tidak sopan dan terkesan melecehkan jurnalis.

Katanya, proses pembuatan ATM untuk mahasiswa tersebut memang butuh waktu lama karena pihak bank BRI harus membeli alatnya terlebih dahulu. “Semua sedang dalam proses karena banyak datadata mahasiswa yang hilang di gudang selama satu tahun ini,” terang oknum bernama Ida. Di sisi lain saat ditanyakan soal alur keuangan dari nasabah mahasiswa Unigoro yang mengendap, dengan arogan dia berkata, “Uangnya masih ada dan belum kita transfer, terus bapak ke sini mau minta uang,” katanya dengan nada melecehkan.

Servis pelayanan yang diberikan BRI sebagai salah satu bank BUMN yang seharusnya dapat memuaskan masyarakat dengan mottonya “melayani dengan setulus

139 Ribu Warga Tuban Belum Punya e-KTP

Kabid Disdukcapil Kabupaten Tuban, Gunadi.

MASYARAKAT Kabupaten Tuban masih banyak yang belum memiliki e-KTP. Padahal pemberlakuan e-KTP sudah sejak 1 Januari 2014.

Kepala Bidang (Kabid) Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tuban, Gunadi, Rabu (27/4/2016) menyampaikan, jumlah masyarakat yang belum melakukan perekaman sebanyak 139 ribu jiwa dari jumlah wajib KTP sebanyak 1.072.013 jiwa.

Kantor BRI cabang Bojonegoro.

hati”. Namun, motto ini agaknya sangat mengecewakan mahasiswa Unigoro. Beberapa ungkapan kekecawaan mahasiswa banyak bermunculan di media sosial.

Kejanggalan muncul kembali saat Nunung selaku asisten manager BRI cabang Bojonegoro memberikan keterangan berbeda tentang keter-

lambatan proses tersebut. Menurutnya, pembuatan rekening mahasiswa agak lamban karena mekanisme prosesnya harus dibuat di pusat. “Kalaupun ada kesalahan teknis, mungkin dikarenakan miss komunikasi atau human error,” paparnya.

Yang menjadi aneh, setelah berita soal buruknya pelaya-

nan BRI cabang Bojonegoro disorot media, pihak bank langsung merealisasikan rekening mahasiswa. Namun seorang mahasiswa mengaku mendapat buku tabungan dan kartu ATM tidak dalam kondisi baik.

“Sudah direalisasi. Kami terima buku tabungan dan kartu ATM. Tapi masih janggal.

Sebab di buku tabungan itu sebagian tidak ada saldonya, begitu juga di kartu ATM. Selain itu ada yang salah data,” terang salah satu mahasiswa Unigoro yang enggan namanya disebutkan.

Dugaan sementara, BRI cabang Bojonegoro buru-buru merealisasikan rekening mahasiswa karena ingin menghilangkan kesan negatif dari media. Sehingga pelayanan yang diberikan menjadi janggal. Yang menjadi pertanyaan, lalu kemana hilangnya saldo nasabah. Padahal setiap nasabah telah menyetor dana Rp 100 ribu untuk setiap rekening awal.

Dalam kejadian ini, sebenarnya tidak kurang dari 1.000 mahasiswa Unigoro menjadi korban buruknya pelayanan BRI cabang Bojonegoro. Jika ditotal dari 1.000 mahasiswa Unigoro dikali Rp 100.000, maka kerugian yang dialami sekitar Rp 100.000.000.

Memang tidak semua saldosaldo itu menghilang secara misterius, sebagian mahasiswa saja yang mengaku saldonya kosong. Karena itu, dari sebagian mahasiswa yang merasa dirugikan pihak BRI mengancam akan melaporkan kasus tersebut ke polisi.

“Ada nasabah yang dirugikan dari pihak kami (mahasiswa). Sementara sampai sekarang pihak BRI selalu membudayakan miss komunikasi. Jika pihak BRI tidak membenahi kekisruhan ini, sebagian mahasiswa mengancam akan melaporkan ke polisi. Itu ada unsur penipuannya, mas. Tidak boleh dibiarkan. Sebab bisa saja merugikan nasabah lain,” tutupnya. red/boj

Sumur Tua Wonocolo Disulap jadi Petrolium Geo Heritage

Dia menjelaskan hal tersebut terjadi karena banyaknya data yang salah dan masih ditemuinya data ganda. Ditambah lagi, warga yang berdomisili di luar kabupaten Tuban, juga masih ada yang belum melakukan perekaman.

“Kami himbau agar warga yang belum melakukan perekaman untuk segera melakukan perekaman e-KTP tanpa harus menunggu kebutuhan mendesak,” imbau Gunadi.

Apalagi, lanjut Gunadi, sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bahwa per 1 April 2016, warga di luar daerah bisa melakukan perekaman di tempat domisili.

“Jadi bagi warga yang bekerja atau berdomisili diluar daerah, saat ini bisa melakukan perekaman ditempat domisili,” lanjutnya.

Gunadi menambahkan, untuk mendukung kelancaran pembuatan e-KTP, beberapa daerah di Jatim mendapatkan bantuan alat pencetak e-KTP, salah satunya kabupaten Tuban. Tapi, jumlahya terbatas hanya 2 unit. sul

WAHANA wisata sumur tua yang berada di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, secara resmi telah dibuka oleh Bupati Bojonegoro Suyoto bersama Presiden Direktur Pertamina EP Roni Gunawan.

Turut hadir dari jajaran Polres Bojonegoro Kapolres AKBP Hendri Fiuser, Kodim 0813 Letkol kav Donova Pri Pamungkas dan Disbudpar Amir Syahid.

Roni Gunawan berharap pada masyarakat di sekitar sumur tua agar tidak menggantungkan hidupnya dari hasil minyak. Pasalnya, tidak selamanya sumur tua bia mengeluarkan minyak.

Sedangkan Bupati Suyoto mengingatkan pada warga sekitar lokasi sumur tua agar menjaga anugerah yang diberikan Tuhan Sumber Daya Alam yang melimpah yaitu minyak dan gas bumi salah satunya di Wonocolo ini.

“Ini sebagai antisipasi sumber minyak tua semakin lama akan habis dan sebagai penggantinya adalah wisata Petrolium Geo Heritage ini,” tutur Suyoto.

Salah satu pengunjung yang kebetulan di lokasi, Mbah Men (56) menyambut baik pada pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang menjadikan Desa Wonocolo sebagai Desa Wisata

Wahana wisata sumur tua di Desa Wonocolo yang baru diresmikan.

Petrolium Geo Heritage.

“Ini lahan baru bagi kami.

Tidak selamanya kami harus tergantung pada minyak. Masih banyak potensi lain yang bisa

digali,” kata Mbah Men. Warga di sekitar lokasi sebenarnya punya pekerjaan sampingan pekerjaan dan tidak menyuling minyak saja.

Nah, dengan adanya lokasi wisata ini, masyarakat kini bisa berdagang di lokasi seperti jualan jajanan, souvenir, kaos dan lainlain. dan

Telkom Hadirkan Kampung UKM Digital di Sukorejo KABUPATEN Bojonegoro memiliki berbagai produk unggulan daerah lokal yang sudah cukup terkenal dan berkualitas ekspor, salah satunya ialah penghasil kayu jati yang dijadikan berbagai produk.

Melihat potensi yang ada di kota Angling Dharma tersebut, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menghadirkan Kampung UKM Digital untuk para pengrajin kayu jati di Kecamatan Sukorejo, Bojonegoro. Kampung UKM Digital Sukorejo ini merupakan Kampung UKM Digital pertama di Bojonegoro.

Kampung UKM Digital adalah sebuah konsep Kampung UKM yang dapat memanfaatkan teknologi informasi secara komprehensif dan integratif

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

untuk mendukung proses bisnis yang berjalan di Sentra UKM atau UKM yang terpusat di suatu lokasi tertentu dalam rangka mewujudkan UKM yang Maju, Mandiri, dan Modern.

Hadir dalam peluncuran perdana Kampung UKM Digital di Bojonegoro pada Rabu (27/4/2016), antara lain General Manager Telkom Witel Gresik Madura Ferry Zuljanna, Kandatel Bojonegoro Mulyawan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bojonegoro Drs. H. Basuki, M.Pd, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Bojonegoro Drs. Kusnandaka Tjatur Prasetjo, Kepala Kecamatan Kota Bojonegoro Drs. Ir. Bagus Kumoro M.Si Kepala Kelurahan Sukorejo Drs. Suprayitno.

“Kami sangat bangga bisa ikut menjadi bagian penting dalam membantu UKM Pengrajin Kayu di Bojonegoro menyambut era digital dan memasuki pasar digital agar dapat bersaing menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).” ujar Ferry.

Sebagai sebuah kota yang memiliki berbagai potensi dan produk unggulan daerah lokal, Bojonegoro menyadari membuka akses informasi digital kepada para pemilik UKM akan membantu mengoptimalkan pemasaran dan proses bisnis produk-produk UMKM setempat. Dengan demikian, produk tersebut lebih dikenal oleh masyarakat luas sehingga bisa menjadi produk unggulan serta menjadi ikon oleh-oleh

dari Kota Bojonegoro.

Langkah ini disambut baik oleh Telkom Indonesia untuk mewujudkan sebuah digital company dengan portofolio business TIMES (Telecommunication, Information, Media, Edutainment, Services). Peresmian Kampung UKM Digital Sukorejo ini ditandai dengan ditandatanganinya prasasti antara General Manager Telkom Witel Gresik Madura Ferry Zuljanna, dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bojonegoro Drs. H. Basuki, M.Pd. Melalui program ini, Telkom akan memudahkan proses UKM memasuki era digital dengan menggunakan produk-produk Telkom seperti Jarvis-store, Blanja.com dan Direktori UKM Smart Bisnis.

Ferry menambahkan, di Kampung UKM Digital ini disediakan infrastruktur (berupa jaringan Telkom 100% Fiber, access point WIFI ID, fasilitas Broadband Learning Center yang juga sudah difasilitasi oleh jaringan 100% fiber), sifatnya free apabila kelas BLC digunakan secara klasikal serta sharing knowledge terkait dengan Information Computer Technology (ICT).

Oleh karena itu, disela-sela acara peresmian Kampung UKM Digital Sukorejo, pihak Telkom dan Bojonegoro juga meninjau langsung ruang yang digunakan untuk pelatihan digital yaitu Broadband Learning Center.

Ferry menyadari bahwa upaya menumbuhkan digital

Kampung UKM Digital Sukorejo menjadi yang pertama di Bojonegoro.

ecosystem untuk membantu UMKM memasuki era digital akan terwujud dengan dukungan berbagai pihak selain Telkom sebagai business enabler melalui solusi ICT. “Termasuk kerja sama Penta-Helix, dengan melibatkan 5 pilar pemangku kepentingan guna meningkatkan daya saing UKM. Adapun 5 pi-

lar itu antara lain; academicy, business, community, Birocration dan Media atau disingkat ABCGM,” pungkasnya.

Sepanjang 2015, Telkom berhasil menghadirkan 60 Kampung UKM Digital. Tahun ini target ambisius ditiupkan yakni sebesar 300 Kampung UKM Digital di seluruh Indonesia. red

Biro Bojonegoro: Prada, Triyono Sekretaris/Admin: Devi Pramistasari Koordinator liputan: Heri Redaktur: Agus, Eky Editor/Uploader: Tanto Wartawan: Sony, Titis Marketing: Tyas,Aisyah Sirkulasi: Wito Admin: Aida Musyarofah Kantor Perwakilan & Pemasaran: Jl. Lettu Suwolo No. 72 Campurejo – Bojonegoro, No Telp. 085203028007 Email: redaksi@lensabojonegoro@yahoo.com, marketing@lensabojonegoro.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan Sirkulasi: Whito Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

www.lensaindonesia.com

OTONOMI

15

Edisi 135/ 02 - 08 Mei 2016

Menengok Kegiatan Eks Penderita Gangguan Jiwa di Posyandu Peterongan

Orang Gila Gara-gara Narkoba Dibekali Ketrampilan Sebuah Posyandu member perawatan kepada ratusan penderita ganguan jiwa, di antaranya ada pasien jiwa akibat penggunaan narkoba.

PROGRAM perawatan kesehatan jiwa Puskesmas Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang berupa Posyandu Jiwa bagi eks penderita gangguan jiwa mendapat apresiasi publik.

Sebab, Posyandu Jiwa yang dipusatkan di Balai Desa Bongkot ini secara teratur memberikan pengobatan dan keterampilan para eks penderita gangguan jiwa agar mampu mengembangkan diri di tengah masyarakat.

Saat ini, jumlah pasien eks ganguan jiwa di Posyandu ini tercatat ada 110 orang yang 45 di antaranya aktif me-

ngikuti berbagai kegiatan.

Perawat sosial pasien Posyandu Jiwa di Peterongan, Anik Rofiqoh mengatakan, para penderita gangguan jiwa tersebut dengan latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari sakit bawaan lahir, gangguan jiwa karena gagal berkeluarga, sakit jiwa karena ingin kuliah, kepingin motor hingga akibat penyalahgunaan narkoba.

Anik mengungkapkan, bahaya penyalahgunaan narkoba bisa juga berdampak pada gangguan jiwa bagi penggunanya. “Jika (narkoba) itu dikonsumsi terus menerus, pengguna akan

Pasien eks gangguan jiwa bermain bola voli di Balai Desa Bongkot, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang.

Pasien eks gangguan jiwa mendapat keterampilan menyulam di Posyandu Jiwa di Balai Desa Bongkot, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang.

mengalami halusinasi yang cukup serius, mudah marah dan akibatkan ganguan jiwa,” jelasnya saat dikunjungi LICOM di Posyandu Jiwa Peterongan, Sabtu (23/04/ 2016).

Saat ini, di posyandu Desa

dibawa keluarganya ke Posyandu kami ini. Mereka mantan pengguna narkoba dan minuman keras. Sebelum mengikuti kegiatan di Posyandu Jiwa, mereka sering berhalusinasi, isolasi sosial, dan pemarah,” ungkapnya.

Bongkot, Peterongan, Jombang terdapat 4 orang penderita ganguan jiwa akibat penggunaan narkoba. Pasien jiwa tersebut masih dalam kategori umur produktif yakni 20-45 tahun.

“Empat pasien itu yang

Pasien jiwa akibat narkoba diperlakukan sama dengan pasien jiwa yang lainnya. Tak ada pembedaan dalam hal penanganan terhadap pasien jiwa akibat narkoba, semua pasien dipotong rambutnya, dimandikan

hingga dimake-up, dan juga ditimbang.

Selain pemeriksaan kesehatan fisik, petugas juga memberikan konseling dan pendidikan keterampilan. dan kondisi pasien dicatat dalam buku kartu menuju sehat jiwa.

“Kita fokus menangani kesehatan jiwanya, dengan mengajak berkomunikasi, melakukan kegiatan, minum obat, juga tak luput selalu kita ajak berdoa untuk kesembuhannya. Penanganan kesehatan jiwa pasien digelar rutin setiap bulan,” jelasnya.

Di Posyandu Kesehatan Jiwa ini, selain diberi obat dan makanan tambahan dan potong rambut, seminggu sekali para pasien juga ajak beraktifitas sesuai dengan kesukaannya, seperti olah raga volly, catur, hingga menyulam tas bagi pasien perempuan.obi

Ratusan Guru Honorer Tagih Janji Bupati Jombang

Bupati Kendal dr. Mirna Annisa MSi saat bertemu dengan para calon investor.

Bupati Kendal Pastikan Perijinan bagi Investor Murah, Cepat dan Tepat PEMERINTAH Kabupaten Kendal menyambut baik kebijakan Pemerintah Pusat untuk mendorong investasi dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan terobosan kemudahan investasi. Bupati Kendal dr.

Mirna Annisa MSi. mengakui bahwa salah satu penyebab enggannya investor masuk ke Indonesia adalah birokrasi yang rumit dalam mengurus proses perijinan.

Untuk itu pihaknya melalui Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) berkomitmen untuk menciptakan perijinan yang murah, cepat, layak dan aman. Hal ini dianggap penting untuk menarik minat investor agar nyaman berinvestasi di Kabupaten Kendal serta memberikan kepastian bagi para calon investor.

“Untuk itu, kami mendukung dan menyambut baik kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendorong investasi di daerah, dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan terobosan untuk kemudahan investasi.

Menurut kami, selama ini yang menjadi salah satu penyebab enggannya investor masuk ke Indonesia, karena birokrasi yang rumit dalam mengurus proses perijinan usaha,” terang Mirna.

Adanya kebijakan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) berdampak positif bagi pembangunan di Kabupaten Kendal. Di Kabupaten Kendal saat ini tengah ada investor yang membangun Kawasan Industri, sehingga memberikan kemudahan untuk berinvestasi secara langsung. Melalui kawasan industri diharapkan nantinya akan mendorong perekonomian di Kabupaten Kendal.

Bupati Mirna menyampaikan, bahwa dengan adanya Kawasan Industri yang dikelola oleh Swasta, bukan berarti Pemerintah Kabupaten Kendal tidak mengambil peran. “Harus ada kepastian PAD yang kompetitif dan menguntungkan untuk kabupaten Kendal. Seperti dengan pelibatan BUMD dalam penyediaan air dan power supply”, ujarnya.

Selain PAD, keuntungan lain yang dengan adanya kawasan industri adalah penyerapan tenaga kerja. namun demikian, Mirna enggan bila warganya hanya sekedar mengisi kuota minimal pekerja asli Kendal. “Kita akan menyiapkan para pekerja yang berkualitas Yang sudah kita siapkan dengan baik melalui berbagai pelatihan. Akan kita tingkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kendal,” tegasnya. eko

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA

RATUSAN pegawai honorer geruduk gedung DPRD Kabupaten Jombang. Massa aksi yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Jombang meminta anggota DPRD Jombang menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraannya. Pasalnya, sampai kini pemerintah dan DPRD hanya memberikan janji - janji tanpa ada kejelasannya, Kamis (28/04/2016).

Dalam aksi tersebut, pegawai honorer K2 menuntut adanya realisasi dari hasil audiensi yang sudah berkali - kali dilakukan dengan DPRD, Bupati, BKD, dan beberapa kepala dinas terkait. Bahkan, menurut honorer K2 Pemkab Jombang dianggap telah mengabaikan hasil audiensi dan kebijakan yang ada telah merugikan nasibnya.

“Kami disini, menagih janji bupati, minta agar Bapak Bupati dan anggota DPRD yang terhormat merealisasikan janji - janjinya. Apa bapak tak peduli terhadap nasib honorer K2

yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Apa, bapak tidak melihat putra - putri anda juga dididik oleh sebagian dari kami yang mengabdi menjadi guru di sekolah,” ujar, Ipung Kurniawan Kordinator aksi FHK2I Jombang dalam orasinya di depan kantor DPRD Jombang.

Dalam audiensi yang lalu, bapak bupati dan DPRD menjanjikan untuk segera menerbitkan SK untuk honorer K2, tapi sampai kini juga belum diterbitkan. Berikan kami kesejahteraan untuk honorer K2 dengan memberikan gaji setara UMK, honorer diJombang saat ini digaji rata - rata Rp 200 ribu sampai dengan Rp 400 ribu.

Dan kami juga meminta prioritas honorer K2 dalam setiap kebijakan terkait kepegawaian, baik dalam tambahan gaji/ tunjangan, serta dalam setiap pendataan kepegawaian, karena honorer K2 adalah pegawai pemerintah yang sah secara hukum. dan berikan kami, jaminan kesehatan yang layak,”

Honorer K2 Hearing dan audiensi dengan pimpinan DPRD dan Kepala Dinas terkait.

jelasnya.

Setelah melakukan aksi orasi di depan gedung DPRD Jombang, mereka melakukan audiensi dengan Pimpinan DPRD dan kepala dinas terkait, juga badan kepala badan kepegawaian daerah (BKD). Dalam penyampaian aspirasinya, honorer K2 meminta penjelasan terkait kejelasan nasibnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Jombang,

Hari Kartini, Perempuan Kendal Diwajibkan Cerdas dan Kreatif PERINGATAN hari Kartini ke 137 tahun 2016, Bupati Kendal dr Mirna Annisa M.Si berharap dengan adanya perubahan dalam berpikir dan dalam memahami tentang perjuangan RA Kartini. “Kedepan diharapkan akan mampu tercetak perempuan-perempuan yang cerdas, kreatif, tangguh, mandiri dan memiliki jati diri kuat, namun tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan”, terangnya.

Ditambahkan, “Setangguh dan sekuat apapun perempuan, hendaknya tetap selalu beretika, termasuk dalam hal berpakaian. Semandiri apapun perempuan, hendaknya tetap bisa menjadi mitra, sahabat, pendamping yang baik bagi suami ataupun bagi anakanaknya. Juga jangan sampai perempuan – perempuan yang karena telah berhasil meraih kesuksesan, kemudian melupakan perannya sebagai ibu rumah tangga di rumah”, pesan Bupati Kendal dr. Mirna Annisa MSi. pada acara puncak peringatan hari Kartini di pendopo kendal, yang dihadiri Wakil Bupati, forkopimda, para pimpinan SKPD beserta ibu dan para staf di Lingkungan Pemkab Kendal.

Dengan adanya acara pemilihan ibu-ibu berbusana terbaik bagi para tamu pada acara

puncak peringatan hari Kartini tersebut, Bupati minta agar kedepan tidak hanya dilakukan pemilihan ibu-ibu berbusana terbaik saja akan tetapi yang diharapkan adalah adanya pemilihan bagi ibu-ibu yang memiliki kualitas dan semangat dalam perjuangan hidup yang merepresentasikan harapan dan perjuangan RA. Kartini.

Peringatan hari Kartini tahun ini diselenggarakan secara sederhana di Kendal. Menurut Ketua Panitia Ir. Diyah Aning Budiarti MSi, tahun ini panitia hanya mengagendakan acara kunjungan ke mantan-mantan bupati Kendal yang perempuan, kunjungan ke mantan-mantan pimpinan SKPD perempuan yang sudah purna tugas, bakti sosial pelayanan KB dan lomba membatik yang bekerjasama dengan PKK. Ditambahkan oleh Diyah Aning bahwa pihaknya juga mengadakan seminar tentang kesehatan yang mengambil tema “Stayed Healthy And Get More Beauty” , dengan narasumber dr. Heru Gumay dari Semarang.

“Kami juga adakan bazar yang diikuti oleh 40 stand, yang menyajikan aneka produk industri rumahan, seperti produk aneka tas, batik, aneka makanan khas Kendal dan lainlain”, terang Diyah Aning. eko

Joko Triono menyampaikan jika aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti dan akan menanyakan hal itu kepada pemerintah kabupaten Jombang. kami, juga mendukung adanya peningkatan kesejahteraan bagi honorer di Jombang.

Sementara itu, Kepala BKD Jombang, Budi Nugroho mengatakan rencananya per 1 juli tidak hanya K2, nanti akan segera direalisasikan untuk

semua honorer, Pemerintah Kabupaten Jombang akan memberikan tunjangan yang bersumber dari APBD Perubahan 2016. Pasalnya, di tiap instansi ada honorer dan pegawai yang harus ditingkatkan kesejahteraannya seperti pegawai di Cpta Karya petugas kebersihan yang lulusan SD sampai SMA. jadi, untuk realsisasinya berdasar pada tingkat jenjang pendidikan dengan klasifikasi nominal tunjangan yang akan diberikan.

Bagi tenaga honorer yang merupakan lulusan SD hingga SMP, akan menerima Rp 800 ribu per bulan. Kemudian lulusan SMA hingga Diploma III menerima Rp 1 juta per bulan, dan untuk yang lulusan Diploma IV hingga Strata 1, menerima tunjangan Rp 1,2 juta per bulan. Sedangkan Khusus honorer lulusan Strata 2 akan menerima Rp 1,5 juta per bulan.” jelasnya, usai audiensi dengan Honorer K2 bersama DPRD Jombang. obi

Dinas Pasar Kota Malang Tolak Pengosongan ‘ Pasar Blimbing KEPALA Dinas Pasar Kota Malang, Wahyu Setyanto belum bisa memenuhi harapan investor untuk segera mengosongkan lahan Pasar Blimbing. Apalagi pengosongan itu dilakukan sebelum bulan Puasa Ramadhan 2016 ini.

“Ada beberapa hal yang harus kami bahas terlebih dahulu dengan dewan, khususnya Komisi C, DPRD Kota Malang,” papar Wahu Setyanto dalam rakor Forpimda Kota Malang, di Hotel Tugu, Kamis (28/04/2016).

Pembahasan dengan DPRD tersebut perlu dilakukan mengingat ada 166 pedagang yang terdata harus dihapus.

Jumlah itu sesuai dengan rekomendasi dari Komnas HAM dan tim Independen.

Dijelaskan, sesuai data jumlah pedagang itu awalnya

hanya 1.800 pedagang. Namun, dalam perkembangannya berubah menjadi 2.500 pedagang.

Sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM dan Tim Independen sebanyak 166 pedagang harus dihapus.

Sebab, kapasitas pasar yang akan dibangun nanti hanya cukup untuk 2.344 pedagang.

Selain itu, kata dia, site plan masih belum disepakati antara investor dengan pedagang. Begitu juga soal perubahan perjanjian kerja sama (adendum).

Karena itu, papar dia, relokasi pedagang untuk pengosongan lahan belum bisa dipastikan.

“Sebab, ka-mi harus bahasdulu dengan Komisi C, DPRD Kota Malang,” pungkasnya. aji_dewa_roisky

Kabiro Kediri: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan)

SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014 WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

www.lensaindonesia.com

16

METROPOLIS Edisi 135/ 02 - 08 Mei 2016

Lobi-lobi Pengusaha Hiburan Jegal Pansus Mihol, Berhasilkah?

Para pengusaha tempat hiburan saat ini berupaya melakukan lobi-lobi untuk menjegal Pansus Mihol DPRD Surabaya.

Berhasilkah?

PEMBAHASAN Raperda Pengendalian dan Pengawasan Mihol di DPRD Surabaya semakin panas. Beredar kabar, pengusaha tempat hiburan malam dan produsen minuman beralkohol mendekati pansus supaya melunak mengenai isi perda.

Saat ini status pembahasan Raperda yang dipimpin Ketua Pansus Edy Rachmat ini melarang total peredaran mihol di Surabaya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lingkungan DPRD Kota Surabaya, upaya pendekatan tersebut mulai agar memperlunak penjualan mihol untuk tidak dihapus secara total dari Surabaya.

“Upaya untuk itu (loby dari pengusaha) sudah pernah dilakukan. Tapi banyak yang menolak karena unsur partai, Ormas, dan LSM mulai bergejolak,” kata sumber dari internal legislatif Surabaya.

Keterangan tersebut diungkapkan, saat salah satu pengusaha

Ketua Pansus Edy Rachmat.

hiburan rumah karaoke melakukan lobby dengan pihak legislatif.

Itu terjadi di sebuah rumah makan di kawasan Siola Jalan Tunjungan.

Pertemuan ini dilakukan sekitar pukul sebelas siang.

Beberapa pengusaha dikabarkan dikoordinir oleh salah satu pengusaha bisnis yang berlokasi di Jalan Tunjungan. Mereka dijamu sedemikian rupa agar “mabuk” sehingga tak mampu lagi tegas melarang peredaran mihol seluruhnya.

“Ya minta agar aturannya diperlunak. Toh, tidak mungkin pelarangan secara total nantinya

bisa disetujui oleh Gubernur,” terang sumber tersebut.

Dikonfirmasi hal ini, Ketua Pansus Raperda mihol, Edy Rachmat dengan tegas membantah.

“Tidak pernah ada pertemuan antara tim pansus dengan pengusaha. Terutama dengan pengusaha mihol,” tegas dia.

Legislator asal Fraksi Handap (Hanura-PPP) ini juga menampik adanya kabar pertemuan yang dilakukan di sebuah rumah makan. “Saya bahkan tidak tahu dimana itu rumah makannya. Dari dulu pansus tegas, tidak boleh ada wan lobi-lobi,” kata Edy.

Polda Jatim Mutasi 22 Kapolres, AKBP Takdir Mattanete Jabat Kapolres KP3 KEPOLISIAN Republik Indonesia kembali melakukan mutasi di berbagai daerah. Di Kepolisian Daerah Jawa Timur, sebanyak 22 Kepala Kepolisian Resor dan pejabat berpangkat perwira menengah berganti posisi.

Pergantian ini berdasarkan Surat Telegram Kepolisian Republik Indonesia nomor ST/ 1056/IV/2016 hingga ST/ 1063/IV/2016 tertanggal 28 April 2016.

“Pada intinya pergantian ini untuk penyegaran anggota,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur Komisaris Besar Pol Argo Yuwono, Jumat, (29/ 4/2016) Dia menyebut mutasi tersebut biasa dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Adapun nama-nama Kapolres dan perwira menengah yang dimutasi yaitu: Kapolres Pasuruan AKBP Soelistijono menduduki jabatan baru sebagai Wakil Direktur Polisi Perairan Polda Jawa Timur.

Posisi Kapolres Pasuruan diisi AKBP Muhammad Aldian yang sebelumnya menjabat sebagai Dosen Madya Akpol Lemdikpol.

Kapolres AKBP Sudjarwoko menduduki jabatan baru sebagai Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Bali. Posisi Kapolres Jombang diisi AKBP Agung Marlianto yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Kepala Kepolisian Resor Lumajang, AKBP Fadly Munzir Ismail berpindah tugas sebagai Pamen Kepolisian Daerah Jawa Timur. Posisi Kepala Kepolisian Resor Lumajang diisi AKBP Raydian Kokrosono yang sebelumnya sebagai Pamen Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Kapolres Ponorogo AKBP Ricky Purnama dimutasi menjadi Kasubbagaspasaf Bagkonvinter Set NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri. Posisi Kepala Kepolisian Resor Ponorogo diisi AKBP Harun Yuni Aprin yang sebelumnya menjabat Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru Polda Kalsel.

Kapolres Pacitan AKBP Taryadi dipindah ke Waka SPN Polda Metro Jaya, posisinya digantikan AKBP Suhandana Cakrawijaya dari Bareskrim Polri.

AKBP Sugeng Muntaha Kepala Kepolisian Resor Pamekasan berpindah tugas ke Wadirpamobvit Kepolisian Daerah Jawa Timur digantikan oleh AKBP Nowo Hadi Nugroho yang sebelumnya dari Baintelkam Polri.

Kapolres Gresik AKBP Adi Wibowo melanjutkan tugas ke

AKBP Takdir Mattanette.

WaKepala Kepolisian Resorta Pekan Baru. Posisi Kapolres Gresik diisi AKBP Adex Yudiswan yang sebelumnya Kepala Kepolisian Resor Luwu Polda Sulsel.

Kapolres Probolinggo AKBP Iwan Setyawan pindah ke Wadirpamobvit Polda Kalbar digantikan oleh AKBP Arman Asmara S dari Ditreskoba Polda Metro Jaya.

Kapolres Malang AKBP Yudo Nughroho Sugianto pindah ke Wakasat Brimob Polda Sumsel digantikan oleh AKBP Agus Yulianto yang sebelumnya menjabat Kapolres Madiun Kota.

Kabagops Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Susatyo Purnomo Condro mengisi jabatan Kepala Kepolisian Resor Madiun Kota.

Kapolres Tuban AKBP Guruh Arif Darmawan pindah ke Wakasat Brimob Polda Metro Jaya digantikan AKBP Fadly Samad dari Robingkar SSDM Polri.

Dirsabhara Kepolisian Daerah Jawa Timur Kombes Imam Sayuti pindah ke Baharkam Polri dalam rangka Lemhanas digantikan oleh Kombes Pol Rudy Mulyantoko yang sebelumnya Dirsabhata Polda Sultra.

AKBP Windiyanto Pratomo Kepala Kepolisian Resor Bangkalan pindah ke Wadirlantas Polda Kepri dan diganti AKBP Anissullah M Ridha dari Kasubbagpamkol Yanma Polri.

AKBP Budhi Herdi Susianto Kepala Kepolisian Resor Mojokerto pindah ke SSDM Polri digantikan AKBP Boro Windu Danandito dari SSDM Polri.

AKBP Bastoni Purnama Kepala Kepolisian Resor Banyuwangi pindah ke RoSDM Polda Metro Jaya dan digantikan oleh AKBP Budi Mulyanto Kepala Kepolisian Resor Sampang.

Posisi Kepala Kepolisian Resor Sampang dijabat AKBP Tofik Sukendar dari Ditbinmas Baharkam Polri.

AKBP Djadjuli Kepala Kepolisian Resor Bondowoso pindah

ke Wakasat Brimob Kepolisian Daerah Jawa Timur digantikan AKBP Afrisal dari Kasat Narkoba Polres Metro Jakbar Polda Metro Jaya.

AKBP Yoyon Tony Surya Putra Kepala Kepolisian Resor Madiun jadi Wadirreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Timur digantikan oleh AKBP Sumaryono yang sebelumnya Kepala Kepolisian Resor Probolinggo Kota.

Kepala Kepolisian Resor Probolinggo Kota dijabat oleh AKBP Hando Wibowo dari Polda Metro Jaya.

AKBP Arnapi Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak jadi Wadirreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur digantikan oleh AKBP Takdir Mattanete yang sebelumnya Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya.

AKBP Trisno Rahmadi Kepala Kepolisian Resor Lamongan jadi Kabid Propam Polda Sulteng digantikan oleh AKBP Juda Nusa Putra dari Kepala Kepolisian Resor Bengkayang Polda Kalbar.

AKBP Hendri Fiuser Kepala Kepolisian Resor Bojonegoro masuk ke Srena Polri digantikan oleh AKBP Wahyu Sri Bintoro dari Bidpropam Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Selain itu, beberapa pejabat utama Kepolisian Daerah Jawa Timur juga mengalami mutasi.

Mereka ialah Kombes Pol Agoes Doeta S, Dirpolair Kepolisian Daerah Jawa Timur pindah ke Ditpoludara Baharkam Polri, posisinya digantikan Kombes Pol Andreas Kusmaedi dari Ditpoludara Baharkam Polri.

Kombes Muhammad Nurochman Dirsus Kepolisian Daerah Jawa Timur pindah ke Bareskrim Polri dalam rangka Lemhanas digantikan oleh Kombes Pol Adityawarman dari Bareskrim Polri.

Kasubdit III Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Timur AKBP Hanny Hidayat jadi Kepala Kepolisian Resor Tanjung tem Priok Polda Metro Jaya.

Tanpa MoU, Proyek Underpass Mayjen Sungkono Bermasalah PROYEK pembangunan underpass Jalan Mayjen Sungkono Surabaya yang digarap DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur pimpinan Totok Lucida terancam bermasalah.

Penyebabnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belum membuat memorandum of understanding (MoU) dengan DPD REI selaku pengembang yang akan membangun proyek tersebut.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya Vinsensius memandang perjanjian kerjasama (PKS) antara kedua belah pihak sangat penting. Meskipun DPD REI jatim akan membangun secara cuma-cuma dengan menghimpun dana CSR dari beberapa pengembang, namun Pemkot perlu berhati-hati dalam pembangunan underpass yang diproyeksikan untuk mengurai kemacetan.

“Bukan saya tidak percaya dengan DPD REI, saya apresiasi dengan REI yang mengumpulkan dana CSR, namun alangkah baiknya, kerjasama diantara kedua belah perlu dilegalkan,” katanya, Kamis (28/04/2016). www.lensaindonesia.com

Awey, sapaannya, mengungkapkan, dari beberapa hearing yang dilakukan oleh komisinya beberapa saat lalu, Pemkot merasa tidak perlu melegalkan kerjasama dengan REI dengan alasan yang tidak jelas. Namun, keputusan itu dipandang berakibat buruk jika Pemkot tidak hati-hati.

Politisi asal Nasdem ini menjelaskan, tidak adanya MoU bisa menjadi sebab REI sampai sekarang belum memulai proyek tersebut.

Dari inforamasi yang diterimanya, Mei mendatang beberapa jaringan utilitas di Jalan Mayjen Sungkono akan dipindahkan. Bersamaan dengan pemindahan itu, REI bisa memulai menggarap proyek.

Awey menegaskan, seandainya tetap tidak MoU sampai proyek selesai digarap, DPD REI bisa berbuat seenaknya.

Bisa jadi, REI tidak akan mengembalikan pemkot Surabaya ketika proyek selesai dilakukan. Kemungkinan buruk lainnya, REI memberlakukan tarif bagi pengendara yang akan lewat di underpass.

Padahal, tanah di titik proyek underpass merupakan aset Pemkot Surabaya yang berasal dari hibah pemerintah pusat.

“Nah kalau tidak ada MoU status tanah bisa jadi berubah menjadi milik REI, atau REI memanfaatkan underpass yang bisa merugikan Pemkot,” tegasnya.

Proyek underpass di Jalan Mayjen Sungkono itu dibangun untuk mengurai kemacetan di kawasan padat lalu lintas tersebut. Pembangunan underpas yang diperkirakan mencapai 466 meter ini dianggarkan sebesar Rp 80 miliar ditanggung para pengembang di bawah koordinasi DPD REI Jatim.

Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mengungkapkan, pelaksanaan proyek underpass molor dari jadwal. REI pernah menyatakan, bahwa proses lelangnya selesai 2015, dan di awal 2016 sudah masuk pelaksanaan. “Dan yang paling mengecewakan kami, ternyata belakangan ada info jika dananya belum terkumpul,” tandas wan Syaifuddin.