TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)
Edisi 135/ 02 - 08 Mei 2016
Praperadilan Lagi, Pengadilan jadi ‘Pengacara’ La Nyalla Sudutkan Kejati Jatim
La Nyalla Matalitti (tengah) bersama Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan tokoh pers Surabaya Jalil Latuconsina.
SETELAH ditetapkan kembali sebagai tersangka, La Nyalla Mattalitti untuk kedua kalinya mendaftarkan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dalam kasus yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur itu mempraperadilankan Kejaksaan Tinggi (Kejati) setempat yang menetapkan dirinya sebagai dua tersangka sekaligus. Praperadilan didaftarkan oleh tim
kuasa hukum La Nyalla ke PN Surabaya pada Senin, 25 April 2016. Praperadilan didaftarkan tim kuasa hukum ke PN yang diatasnamakan anak La Nyalla, yakni Muhammad Ali Affandi, Senin (25/4/ 2016). “Atas nama anak klien kami. Nomor perkaranya nomor 28. Sidang perdana tanggal 4 Mei,” kata Sumarso, kuasa hukum La Nyalla, Rabu, (27/4/2016). Sumarso menjelaskan,
dua surat perintah penyidikan (sprindik) yang dikeluarkan Kejati Jatim yang dipraperadilankan La Nyalla. Yakni sprindik bernomor Print-397/O.5/Fd.1/04/ 2016 bertanggal 12 April 2016 tentang dugaan korupsi hibah Kadin Jatim tahun 2012, dan sprindik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hibah Kadin Jatim tahun 2011 bernomor Print.447/ 0.5/Fd.1/04/2016 tertanggal 22 April 2016. Sumarso mengatakan,
praperadilan didaftarkan berdasarkan nomor sprindik dan surat penetapan tersangka yang diperoleh tim kuasa hukum dari informasi di media massa. Sementara tim kuasa hukum tidak menerima surat resmi sprindik. Pasalnya, Kejati tidak mau memberikannya. Kendati demikian, pihaknya tidak akan menghalangi hak kliennya untuk menguji penetapan tersangka tersebut di pengadilan. Pihaknya juga yakin pe-
ngadilan akan kembali mengabulkan praperadilan yang diajukan La Nyalla. Sebab, penyidikan yang dilakukan kejaksaan atas kliennya sama dengan dua penyidikan sebelumnya yang sudah dibatalkan hakim. “Kan mengulang-ulang saja kejaksaan. Saya yakin menang berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya,” katanya.
Baca: Praperadilan... Hal 7
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) dan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj.
NU Fatwakan Tax Amnesty Sarat Kepentingan
Proyek reklamasi Teluk Jakarta diputus berlanjut. Presiden Jokowi dituding tidak punya komitmen. Bila Presiden bicara poros maritim sejatinya dia telah merusak laut. Bila Presiden berbicara kerakyatan sejatinya dia telah membuat susah para nelayan.
Agar Dokumen Panama Papers Keluarga JK Tidak Dipersoal
Baca: Garuda... Hal 7
Ponpes Al Azhar dan Muhammadiyah Sepakat Puasa 6 Juni YAYASAN Pesantren Islam (YPI) Al Azhar menggelar Majelis Mudzakarah untuk menetapkan awal Ramadhan dan Syawal 1437 Hijriah. Ketua Umum YPI Al Azhar Suhadi mengatakan YPI Al Azhar telah
selesai menggelar Majelis Mudzakarah Penetapan 1 Ramadhan dan Syawal 1437 Hijriah atau 2016 Masehi. Ia menerangkan, YPI Al Azhar telah menetapkan 1 Ramadhan 1437 Hijriah jatuh pada Senin 6 Juni 2016, serta 1 Syawal 1437
Hijriyah pada Rabu 6 Juli 2016 atau sama dengan PP Muhammadiyah. “Kami menetapkan awal Ramadhan jatuh pada hari Senin bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2016, awal Syawal jatuh pada hari Rabu bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2016,” kata Suhadi, Rabu (27/4/ 2016). Ia menjelaskan, keputusan itu diambil setelah Dewan Syariah YPI Al Azhar selesai menggelar Majelis Mudzakarah, yang mendatangkan sejumlah narasumber ahli. Salah satu narasumber ahli yang didatangkan dalam Majelis Mudzakarah adalah Kepala Lembaga Penerba-
ngan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Thomas Djamaluddin. Selain Thomas Djamaluddin, Al Azhar turut mendatangkan narasumber ahli dari ormas Islam, seperti Pakar Astronomi, Hisab dan Iptek, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Susiknan Azhari. Turut dihadirkan pula narasumber ahli yang merupakan Pakar Ilmu Falak IAIN Walisongo, PP Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Slamet Hambali.
Baca: Ponpes... Hal 7
WAPRES Jusuf Kalla (JK) meminta NU untuk mencari dalil tax amnesty (pengampunan pajak) berdasarkan hukum syariah. Selain itu, JK meminta untuk tidak menyamaratakan kasus Panama Papers sebagai kejahatan. Hal itu diungkapkan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj seusai bertemu Wapres JK di Jakarta, Rabu (27/4/2016). Saat ini pemerintah sedang mempercepat UU Tax Amnesty pasca heboh dokumen Panama Papers yang menyeret sejumlah pejabat di Indonesia. “Iya pengampunan pajak itu hukumnya bagaimana. Karena itu ulama akan membahasnya, hukumnya bagaimana tax amnesty,” terang Said Aqil. Atas permintaan Wapres JK, PBNU segera mengeluarkan fatwa mengenai tax amnesty tersebut. “Tapi kami masih akan menggalinya
melalui ‘bahstul masail’ (mengkaji fikih sesuai dengan masalah kontemporer umat Islam),” ujar Said Aqil. Hasil kajian yang akan difatwakan nanti akan menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat keputusan, apakah pengampunan pajak itu diperbolehkan atau tidak. “Sampai sekarang belum diketahui hukum ‘tax amnesty’ itu dalam tinjauan agama seperti apa. Perlu di‘bahtsulmasail’-kan dulu,” imbuhnya. Ditambahkannya, yang namanya pengampunan pajak tidak bisa digeneralisasi. Karena itu pihaknya merasa harus berhati-hati dalam menyingkapi permasalahan itu termasuk kasus dokumen Panama Papers. “Kami juga perlu berhatihati agar tidak menggeneralisasi persoalan itu, termasuk seperti kasus ‘Panama Papers’,” katanya.
Baca: NU... Hal 7
Buntut Mundurnya Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi
Djarot Sindir Ahok: Pemimpin Baik Tidak Permalukan Orang di Depan Umum Menyusul mundurnya Rustam Effendi karena dianggap kinerjanya buruk dan diceritakan Ahok di sejumlah media, Djarot pun lantas menyindir sikap arogan bosnya tersebut. “Saya juga kalau dihajar di depan umum, juga marah dong,” tuturnya. RUSTAM Effendi sudah tidak lagi menjabat sebagai ýwali kota Jakarta Utara sejak Senin (25/4) lalu. Dia mengundurkan diri menyusul pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tentang personal dan kinerjanya yang www.lensaindonesia.com
dianggap buruk. Meski sudah meninggalkan jabatannya sebagai wali kota, sosok Rustam Effendi masih dikenang oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara.
Salah satunya yakni Sekretaris Kota Jakarta Utara, Ahmad Ya’la yang menyatakan kepemimpinan Rustam dinilai sangat tegas dan disiplin dalam membawahi seluruh Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan pemangku kepentingan di kota Jakarta Utara. “Pak Rustam sosok yang baik dan tegas. Saat memimpin rapat dia orang yang teliti dan cermat dalam melihat pencapaian anak buahnya. Namun saat sudah selesai rapat tentu dia kembali akrab dan sangat komunikatif,” ujar Ahmad, Kamis (28/4). Menurut Ahmad, bila ada
Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat menyindir sikap Ahok yang arogan terhadap anak buahnya.
salah satu akan buahnya yang melakukan kesalahan ataupun tidak mencapai target, maka Rustam bisa juga mem-
berikan wejangan namun dalam batas-batas kewajaran. Sosok Rustam hyfa dikenal sangat dekat dan solid
dengan anak buahnya. Dia juga dikenal selalu mengayomi anak buahnya dengan pengetahuan dan bimbingan yang ada. “Pak ýRustam selalu mengingatkan kami apabila ada teknis penggunaan anggaran yang tidak tepat. Beliau juga tidak segan untuk mengoreksi anak buahnya yang bersikap kurang profesional selama menjalankan tugasnya,” ujar Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Utara, Rusdiyanto yang merasa kehilangan dengan gaya kepemimpinan Rustam. Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Jakarta
Utara, Mohammad Efiskalý, mengatakan ýsosok Rustam terbilang cukup dekat dengan anak buahnya dan menjadi teladan sebagai atasan di Kota Jakarta Utara. “Banyak prestasi Pak Rustam dalam berinteraksi dengan masyarakat dan berbagai elemen demi kebaikan warga seperti pembangunan RPTRA, penertiban bangunan liar, itu semua ke depannya akan berdampak positif bagi masyarakat Jakarta Utara,” ujar Efiskal.
Baca: Djarot... Hal 7