Koran Lensa Indonesia Edisi 137

TERBIT 16 HALAMAN | HARGA ECERAN: RP 4.000 | LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

EDISI 137/16 - 21 MEI 2016

KUNKER FIKTIF SETRILIUN DPR DISELESAIKAN SECARA ADAT Kunker fiktif anggota DPR disebut-sebut penyebabnya kemalasan anggota melaporkan. Ah, masa? Mungkinkah hanya sekedar rasa malas, ataukah ada indikasi penyimpangan massif penjarahan uang rakyat?Biasanya kasus semacam ini acapkali diselesaikan “secara adat”.

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan kunjungan kerja (Kunker) fiktif anggota DPR yang berpotensi merugikan negara 945.465.000.000 atau hampir setriliun dalam kunjungan

kerja perseorangan yang dilakukan oleh anggota DPR RI. Kinerja DPR kembali disorot. Dengan dana sebesar itu, wajar jika banyak asumsi publik menyebut DPR telah merampok uang rakyat.

KPK RELA BINASA DEMI AHOK

lah syarat tertib administrasi Negara yang wajib dipenuhi Pe m p r ov D K I s e b e l u m melakukan pembelian aset baru dipenuhi jauh melewati tanggal-tanggal penting di atas tadi. Bahkan, persyaratan itu baru dipenuhi Ahok dan anak buahnya di jajaran Pemprov DKI mendekati akhir Desember 2014 jelang pencairan uang anggaran.

Berdasarkan informasi, terungkap Ahok dan anak buahnya memanipulasi kronologi tanggal proses pembuatan syarat-syarat administrasi negara itu. Antara lain SK Tim Pembelian Tanah, SK Penetapan Lokasi, serta sejumlah dokumen pendukung dalam penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Pencairan Dana Pembelian RS Sumber Waras.

Pemprov DKI membentuk tim pengadaan tanah untuk pembangunan RS Sumber Waras berdasarkan SK Kepala Dinkes DKI Nomor 2930 tahun 2014 yang diklaim terbit 8 Agustus 2014. Fakta ini ternyata bertentangan dengan temuan audit BPK yang menemukan usulan pembentukan Tim Pembelian Tanah itu sendiri baru diusulkan 24 November 2014.

RISMA FOR DKI 1: SAYA ITU KAYAK TIGA WALI KOTA HALAMAN 4

SK PEMBEKUAN DICABUT, PSSI DISEGERAKAN KLB HALAMAN 8

RADIO PEMBERONTAKAN BUNG TOMO DICAP “RADIO GELAP” TAPI DIKENAL DUNIA

www.lensaindonesia.com

nBaca: Iuran... Hal 7

Hizbut Tahrir Indonesia masuk dalam daftar ormas yang akan dibubarkan pemerintah karena dinilai anti Pancasila.

nBaca: KPK Rela.. Hal 7

HALAMAN 3

kan Kunker, reses ataupun ke luar negeri, setiap anggota setelah melakukan kunjungan, wajib menyetorkan laporan secara mendetail disertai bukti-bukti kunjungan.

Anti Pancasila, Mendagri Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia

TERKUAK, MANIPULASI LIMA PENANGGALAN MUNDUR PENCAIRAN RSSW AKSI manipulatif Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) mulai terkuak.

Tercatat sedikitnya ada lima penanggalan mundur (backdate) yang dilakukan Ahok dan jajarannya di Pemprov DKI untuk memuluskan pencairan dana Rp755 miliar untuk pembelian lahan Sumber Waras.

Ahok bertemu dengan pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) untuk menawar membeli sebagian lahan RS Sumber Waras pada 6 Juli 2014. Plt Gubernur itu pun sudah menetapkan harga pembelian dengan nilai NJOP Rp20,755 juta per meter persegi.

Sehari kemudian tercapai kesepakatan, tepatnya 7 Juli 2014, Ketua YKSW Kartini Mulyadi menyatakan setuju menjual lahan Sumber Waras sesuai dengan penawaran yang diajukan Ahok.

Jauh sebelumnya, Ahok sudah pernah memerintahkan untuk membeli lahan Sumber Waras dalam rapat pimpinan Pemprov DKI pada 2 Desember 2013, sesuai dengan nilai Appraisal NJOP RSSW Tahun 2013, Rp12,19 juta/m2.

Namun faktanya, sejum-

Kasus dugaan Kunker fiktif ini terungkap dari inisiatif yang dilakukan Fraksi PDIP DPR yang meminta anggotanya membuat laporan hasil Kunker dan kunjungan di masa reses. Setelah melaku-

Seorang anak ditangkap karena mengenakan kaos merah bergambar Palu dan arit.

Lambang ini kerap diasosiasikan sebagai lambang PkI oleh pemerintah. ada kesan isu ini diciptakan untuk membangkitkan rasa takut atas komunisme.

“HANTU” PKI BERMUNCULAN, SKENARIO PENGALIHAN ISU? KETUA MPR MINTA JOKOWI TAK REAKTIF DENGAN ATRIBUT PALU ARIT Maraknya penemuan atribut bergambar palu arit yang menjadi lambang Partai komunis Indonesia (PkI) di kalangan masyarakat Indonesia mendapat tanggapan dari ketua MPr rI Zulkifli Hasan. Jika biasanya para elite menanggapi dengan keras, pendapat berbeda justru ditunjukkan oleh Zulkili.

Ia meminta pemerintah dan masyarakat Indonesia tidak terlalu reaktif menanggapi maraknya atribut PkI yang tersebar di sejumlah daerah. Sebab adanya atribut seperti itu tak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di negara lain yang justru dijadikan souvenir oleh banyak kalangan. “kalau saya bilang, kita jangan terlalu reaktif. Di tempatnya sana di Eropa Timur atribut (palu arit) itu jadi souvenir karena memang sudah langka,” cetus Zulkili Hasan ditemui Lensa Indonesia usai acara Sosialisasi 4 Pilar MPr rI di kampus C Unair Surabaya, kamis (12/5/2016).

Pria yang juga ketua Umum Partai amanat nasional (Pan) ini mengimbau agar pemerintahan Jokowi fokus menjalankan tugasnya dalam menuntaskan banyak program untuk perkembangan banggsa yang lebih baik ke depan.

“Pekerjaan kita ini banyak, mulai soal kemiskinan, darurat narkoba, korupsi

yang perlu energi yang besar. Jadi jangan buang-buang tenaga hanya untuk urusi atribut-atribut yang biasa dijaadikan souvenir seperti itu,” ujarnya.

Meski terkesan menanggapi ‘enteng’ soal maraknya atribut PkI, namun pihaknya juga mengaku mendukung penuh upaya antisipasi yang dilakukan pemerintah, jika ada kelompok tertentu yang menyalahgunakan atribut palu arit untuk membangkitkan komunisme di nkrI. “Tapi kalau ada yang menggerakkan dan dilakukan secara terkoordinir, tentu aparat kita harus bertindak tegas. Saya dukung hal itu,” imbuh Zulkili. komisi Untuk Orang Hilang dan korban Tindak kekerasan (kontras) menilai bahwa maraknya operasi antikomunisme atau PkI merupakan rekayasa dan tindakan yang berlebihan. kontras mencatat, apa yang terjadi dalam kurun waktu beberapa hari ini di bulan Mei, utamanya pasca Simposium Masalah 1965 dan upaya pendataan kuburan massal peristiwa 1965, merupakan upaya menciptakan “musuh” dan situasi kegentingan atas kebangkitan komunisme di Indonesia.

nBaca: “Hantu” PKI... Hal 7

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, pihaknya baru secara resmi membubarkan sebuah organisasi besar lantaran organisasi tersebut terdeteksi anti-Pancasila.

Ditanya tentang ormas yang diakuinya telah dibubarkan, Mendagri tidak mau menyebutkan nama ormas tersebut. Dia hanya menyebutkan kalau ormas itu merupakan ormas besar yang berada di Indonesia.

“Tetapi, maaf, saya enggak bisa sebut organisasi apa, tetapi ada lah. Organisasi besar yang terang-terangan anti-Pancasila,” ujar Tjahjo di Kantor Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Senin (9/5/2016).

Tjahjo enggan mengungkapkan organisasi apa yang dimaksud. Dia mengatakan, pada saatnya, pihaknya akan mengungkapkannya secara resmi. Tjahjo mengatakan, sebenarnya masih ada beberapa organisasi masyarakat anti-Pancasila lainnya yang belum dibubarkan.

Namun, Tjahjo lagi-lagi tak mau menyebutkan nama ormas yang akan dibubarkan itu. “Karena yang berwenang itu bukan saya, tetapi Polri dan Jaksa Agung,” ucapnya.

Tjahjo mengatakan, urusan ormas memang kewenangan Kemendagri. Akan tetapi, keputusan bahwa sebuah ormas dikategorikan sebagai terlarang atau dibubarkan memerlukan kajian bersama Polri, Jaksa Agung, dan Badan Intelijen Negara.

“Sampai saat ini, saya belum berhak untuk membubarkan. Tetapi, saya berkeinginan, kalau mereka sulit diarahkan, tidak mau mengubah perilaku atau hal yang mengganggu stabilitas, ya maunya dibubarkan. Kami serahkan saja ke polisi dan jaksa,” ujar dia.

Oleh sebab itu, saat ini, Kemendagri tengah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, Polri dan BIN. Tjahjo berharap hasil koordinasi tentang pembubaran organisasi masyarakat antiPancasila itu dapat menjadi pegangan aparat di daerah.

“Harus ada sikap pemerintah supaya bisa jadi pegangan di daerah supaya daerah itu enggak bingung, supaya Pak Bupati, Kapolres, dan Dandim enggak bingung,” ujar dia.

Tjahjo meminta publik

tidak terjebak kepada isu toleransi dalam menyikapi pembubaran itu. Sebab, organisasi itu sering menuding bahwa pemerintah antitoleransi sehingga membubarkannya.

“Mereka berlindung di balik toleransi. Enggak bisa dong. Pancasila ini kan bagian negara kita, perekat bangsa.

Memang Pancasila bukan agama, tetapi dia perekat kita. Kalau ada ormas yang terang-terangan menentang Pancasila, anti-Pancasila, itu bahaya,” ujar dia.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengatakan, pihaknya akan melihat lebih jauh mengenai pembubaran organisasi yang anti-Pancasila.

“Memang ada ormas yang tidak berdasarkan Pancasila, tetapi kan nanti dari kerangka hukumnya bagaimana,” ujar Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Hal itu disampaikan Kapolri ketika diminta tanggapan soal pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahwa ada pembubaran satu ormas yang dianggap antiPancasila.

Badrodin mengaku belum ada koordinasi dengan Kemendagri mengenai hal itu. Namun, jika diperlukan, rapat pembahasan itu akan dilakukan.

Menurut Badrodin, pemerintah tidak bisa secara langsung menyebut suatu organisasi anti-Pancasila. Langkah itu harus mengacu UU. “Kan kita tidak bisa bicara hanya begitu saja, kita lihat dari aspek kulitnya. Kita lihat apakah nanti bertentangan dengan undang-undang ormas itu atau tidak,” kata Badrodin.

“Kita lihat semuanya nanti. Negara kita kan negara hukum, harus berdasarkan hukum,” tambahnya.

Sementara Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, pemerintah tengah mengkaji sejumlah Ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan berpotensi untuk dibubarkan. “(Ormas) ini sedang dilakukan penelitian, pembahasan bersama dengan Kemendagri. Nanti hasilnya ya kita lihat lah, belum ada laporan ke saya,” ujar Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/5/2016). nBaca: Anti... Hal 7

BISNIS

2

EDISI 137/16 - 21 MEI 2016

Pekan Raya Indonesia Gabungkan Multiproduk dengan UKM PEKAN Raya Indonesia (PRI), Pameran yang sangat multiproduk, berskala besar pertama sekaligus terbesar, menggabungkan konsep belanja, hiburan, rekreasi dan edukasi. PRI akan digelar di ( ICE ) BSD City pada 20 Oktober – 6 November 2016.

Tahun 2016 ini. ICE akan menjadi tempat ajang penyelenggaraan Pekan Raya Indonesia. Pameran multiproduk terbesar ini juga menggabungkan “brand – brand besar dengan UMKM dan ekonomi kreatif.

“Pekan Raya Indonesia merupakan salah satu upaya kami. Pihak swasta, membantu pemerintah menggerakan perekonomian daerah dan nasional. Selain diikuti berbagai perusahaan nasional, PRI juga akan diikuti peserta dari usaha kecil dan menengah (UKM) dan industri kreatif,” jelas Irwan Oetama, Ketua Umum

Pekan Raya Indonesia.

PRI merupakan ajang promosi produk yang menawarkan diskon harga relatif lebih besar dibandingkan di gerai maupun toko. Bukan hanya ‘brand-brand’ besar dan ternama yang akan tampil,, tetapi juga usaha kecil dan menengah (UKM). PRI diyakini akan dapat menggerakan perekonomian nasional.

Pekan Raya Indonesia berupaya dapat memajukan industri dalam negeri dengan menonjolkan produk – produk lokal.

“Pada saat perekonomian nasional stagnan, dibutuhkan upaya mem-boost perekonomian agar bergerak lagi. Selain UKM dan industri kreatif , kami mengemas PRI sebagai acara untuk keluarga Indonesia, ” jelas E Ernawan, Ketua Pelaksana Harian Pekan Raya Indonesia.nhafidz_mabrur

Para petinggi Mahayana Indonesia Convex, pihak penyelenggara Pekan Raya Indonesia.

272 ORANG INDONESIA DI “PANAMA PAPERS” PUNYA NPWP Dari identifikasi data Panama, nama yang telah diidentifikasi mempunyai NPWP sebanyak 272.

DIREKTORAT Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan sebanyak 272 nama orang Indonesia yang tercantum dalam dokumen “Panama Papers” telah memiliki Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP).

“Dari identiikasi data Panama hingga 12 Mei, nama yang telah diidentifikasi mempunyai NPWP sebanyak 272,” kata Direktur Jenderal

Ken Dwijugiasteadi dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (12/5/2016).

Ken menjelaskan dari 272 nama tersebut, Wajib Pajak yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah sebanyak 225.

Ia menambahkan Direktorat Jenderal Pajak juga me-

nelusuri 137 Wajib Pajak yang telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP) terkait nama orang Indonesia yang tercantum dalam dokumen “Panama Papers”.

Selain itu, kata Ken, para Wajib Pajak yang telah mendapatkan himbauan melalui su-

rat, karena penelusuran lebih lanjut dokumen “Panama Papers”, mencapai 78 nama.

Secara keseluruhan, Direktorat Jenderal Pajak sedang menelusuri nama-nama orang Indonesia dalam “Panama Papers” yang totalnya mencapai 1.038 Wajib Pajak yang terdiri dari 28 perusahaan dan 1.010

orang pribadi.

“Dari 1.038, sudah 800 yang telah dilakukan identifikasi, ini kita lakukan cross check, karena banyak alamat yang tidak jelas atau menggunakan nama istrinya. Padahal subyek dan obyek pemungutan pajak harus jelas,” kata Ken. Ken mengatakan pihaknya

akan terus menelusuri namanama tersebut, bahkan kemungkinan juga melakukan kajian di luar “Panama Papers”, karena menurut data yang diperoleh dari sesama anggota G20 terdapat 6.500 orang Indonesia yang belum melaporkan asetnya kepada otoritas pajak.nsat/ans

Telkom Belanja Lima Ribu Skuter Tiga Perusahaan Australia Siap Investasi ke RI Listrik untuk Teknisi IndiHome RUPANYA Australia mulai menampakkan minatnya untuk berinvestasi di Indonesia.

Kabar ini disampaikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menyebutkan ada 12 perusahaan yang bakal berinvestasi.

Kepala BKPM, Franky Sibarani mengatakan, perusahaan Australia yang bakal berinvestasi di antaranya di sektor industri galangan kapal dan jasa pengerukan, industri minuman ringan, modal ventura, serta peternakan dan budidaya sapi.

Selain itu, ada juga perusahaan telekomunikasi, pembangkit listrik tenaga air, wisata air, portal web telekomunikasi, sampai perdagangan ritel bahan bangunan.

“Industri minuman ringan berkomitmen investasi ekspansi bisnis sebesar 53 juta dollar AS di Indonesia, berikut

PLN Kapok Kerjasama dengan Perusahaan Abal-abal dari China PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyatakan banyak belajar dari waktu sebelumnya terkait dengan kualitas pembangkit listrik yang dibangun oleh berbagai perusahaan asal China.

Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir mengatakan kalaupun perusahaan China yang terpilih sebagai kontraktor pelaksana EPC (engineering, procurement and construction) pembangkit listrik PLN, perusahaan tersebut haruslah berskala besar dan memiliki reputasi yang baik.

Sementara itu untuk pembangkit listrik swasta, PLN mensyaratkan harus perusahaan dari Eropa, Jepang dan AS. “Perusahaan abal-abal, seperti bengkel yang ada di China nggak boleh ikutikutan proyek ini. Kami akui, tidak ingin masa lalu terulang pada proyek kelistrikan 35.000 MW ini,” ujarnya Kamis (12/5/2016).

Dia menyebut juga, kon-

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

traktor yang terlibat dalam proyek ini disyaratkan harus memiliki modal yang mencukupi, agar kontrak proyek tidak diperjualbelikan.

“Minimal Rp 4 triliun mereka punya dana, sehingga mereka yang menjalankan proyek ini benar-benar perusahaan yang besar dan serius,” kata Sofyan.

Dia mengakui, bahwa PLN belajar banyak dari kejadian di masa lalu, di mana banyak pembangkit listrik yang bermasalah lantaran kualitas pekerjaan tidak memadai.

Kebanyakan, pembangkit listrik yang bermasalah itu dikerjakan oleh perusahaanperusahaan asal China.

Pemerintah sebelumnya menyatakan tetap melanjutkan komitmen menjalankan proyek kelistrikan 35.000 mega Watt (MW), meskipun kondisi perekonomian Indonesia sedang melambat. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi bertumbuhnya permintaan listrik di masyarakat.nko

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk memesan 5.000 skuter listrik atau GESITS yang diproduksi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

PT TELKOM Indonesia (Persero) Tbk memesan 5.000 skuter listrik atau GESITS yang diproduksi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Hal tersebut terbukti ketika Direktur Consumer Service Telkom, Dian Rachmawan bertemu dengan Rektor ITS Prof. Ir. Joni Hermana MSc ES, PhD di Ruang Rektor ITS beberapa waktu lalu.

Dian Rachmawan mengatakan, Telkom memiliki teknisi IndiHome yang benar-benar memerlukan kendaraan dengan spesi vikasi seperti GESITS. Skuter listrik ini bakal dimodifikasi sehingga memungkinkan teknisi IndiHome membawa peralatan kerja di bagasi motornya.

Diharapkan skuter listrik ini mampu meningkatkan produktivitas tim teknisi IndiHome sehingga delivery layanan kepada pelanggan pun menjadi lebih baik.

“Dengan skuter listrik, selain lebih ramah terhadap isue lingkungan akibat pemakaian bahan bakar juga menghemat cost,” tandas Dian kepada Lensaindonesia, Rabu (11/06/2016).

Telkom sebagai BUMN, lanjut Dian, berkomitmen mendukung pengembangan industri lokal dengan memesan kendaraan bermotor roda dua yang mengusung TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) hampir 100%.

“Saya berharap BUMN lain juga ikut mendukung industri lokal yang ada, agar

perekonomian Indonesia semakin sehat. Untuk memastikan produk yang dipesannya,” ungkap Dian.

Sementara itu, Rektor ITS, Prof. Joni juga menyampaikan terimakasih kepada Telkom sebab telah memberikan kepercayan kepada ITS dengan pemesanan 5.000 GESITS. Adanya pemesanan dengan kuantitas besar ini, mampu memperkuat posisi Indonesia dan kesejahteraan ekonomi bangsa yang mandiri.

“Saya sebagai rektor ITS sangat senang dengan adanya pemesanan GESITS oleh Telkom ini, karena ini menunjukkan produk inovasi ITS telah mendapat kepercayaan konsumen kelas atas,” pungkas Prof Joni. neld

juga peternakan dan budidaya sapi sudah mengantongi izin prinsip senilai 10 juta dollar AS, kemudian perusahaan telekomunikasi yang menyediakan jasa aplikasi e-health berekspansi 10 juta dollar AS yang memanfaatkan layanan izin investasi 3 jam,” papar Franky dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/5/2016).

Franky menambahkan, tak hanya tiga perusahaan tersebut, sembilan perusahaan lain masih berstatus minat investasi.

“Ini yang akan dijalin komunikasi intensif oleh perwakilan BKPM di Sydney dan KJRI Sydney, KBRI Canberra, KJRI Melbourne, KJRI Perth dan KRI Darwin sehingga minat investasi yang disampaikan bisa berlanjut ke komitmen investasi hingga nantinya dapat direalisasikan,” pungkas Franky.neld

XL Siapkan Hadiah Puluhan Juta bagi Mahasiswa Ahli Digital PT XL Axiata Tbk (XL) gelar Kompetisi Smart Digitalizing Digitizing Your City untuk mahasiswa Indonesia. Kompetisi ini digadang-gadang memunculkan talenta dunia digital masa depan berkualitas. XL menyiapkan total hadiah puluhan juta bagi para pemenang, berikut kesempatan bagi karya terbaik untuk diakomodir program XL Smart City.

“Kami percaya, anak-anak muda kita punya talenta yang tak kalah dari anak-anak dari bangsa negara lain. Melalui kompetisi ini, XL sekaligus juga hendak menunjukkan kepada publik betapa besar potensi dari anak-anak muda Indonesia yang bisa memberikan kontribusi bagi pemecahan persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola pelayanan publik sekaligus penerapan tata kelola pemerintahan yang baik,”

Eka Bramantya Danuwirana, Chief of Corporate Afairs Oicer XL dari keterangan tertulis yang diterima Lensaindonesia. com, Selasa (10/05/2016).

Eka menambahkan, hasil karya para peserta setelah melalui seleksi, diakomodir dalam program Digital Service XL. Program Smart City yang sudah dijalankan XL dua tahun terakhir menyediakan solusisolusi digital inovatif yang disesuaikan kebutuhan di kota yang membutuhkannya.

“Ada tiga kategori untuk temuan solusi digital yang kompetisikan. Pertama, ePublic Services, menyediakan solusi digital untuk keperluan layanan publik. Kedua, e-Governance; solusi digital untuk membantu efektiitas birokrasi. Ketiga, e-Financial, solusi digital untuk membantu pengelolaan keuangan,” pungkas Eka.nrel

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman nWakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji nDewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan nRedaktur: Andiono Hernawan, nRedaktur Ekbis: Andika Eldon nKoordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta nStaf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Roik nSekretaris Redaksi: Dina Kurniawati nJawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Haidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Joko Andi Setiawan (Probolinggo), nBiro Semarang, Kendal: Eko Purwanto nBiro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian nPemimpin Umum: Joko Irianto Hamid nPemimpin Perusahaan: Sukma Sonata nDewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata n Staf Keuangan: Rewina Widorini nMarketing Manager: Surya nAlamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) nEmail: koran@lensaindonesia.com nBank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA nBank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA nHarga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan nCP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) nPercetakan: PT. Temprina Media Graika (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TuGAS JuRNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTuK APAPuN DARI NARASuMBER

SOSOK

3

EDISI 137/16 - 21 MEI 2016

RISMA FOR DKI 1

“SAYA ITU KAYAK TIGA WALI KOTA” Dukungan kepada Risma untuk maju sebagai bakal calon Gubernur DKI melawan Ahok semakin menguat. PDIP menilai elektabilitas Risma cukup tinggi. Namun, Risma sendiri tampaknya masih ‘tersipu malu’ menjawab tantangan tersebut.

BEREDAR Poster Risma maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Poster selebar 120 sentimeter dengan tinggi 150 sentimeter itu bertulisan “Posko Karisma Jakarta, Risma for DKI-1”. Di bawah tulisan itu, terdapat sketsa wajah Risma lengkap dengan slogan “Bekerja dengan Hati”.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DKI Jakarta Gembong Warsono memastikan poster yang juga beredar di media sosial itu bukan berasal dari partainya.

Namun tidak demikian halnya dengan Wakil Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surabaya Didik Prasetiyono mengaku tak keberatan dengan manuver Komunitas Karisma yang menginginkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

Menurut Didik, PDIP Surabaya justru bangga karena kadernya tersebut mampu menjadi role model yang juga diinginkan warga DKI Jakarta. “Ini harus dipahami sebagai apresiasi bagi Bu Risma untuk dapat menyelesaikan tantangan dalam

skema yang lebih besar,” kata Didik, Minggu (8/5/2016).

Karisma Jakarta dan Srikandi Karisma telah membuat poster bertuliskan “Posko Karisma Jakarta, Risma for DKI-1”. Di bawah tulisan itu, terdapat sketsa wajah Risma lengkap dengan slogan “Bekerja dengan Hati”.

Komunitas Karisma juga telah mendeklarasikan dukungannya terhadap Risma sebagai calon Gubernur DKI. Deklarasi berlangsung di kafe Bakul Tukul, Jalan Sutan Syahrir, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 28 April 2016.

Komunitas ini juga telah membuat akun Twitter dengan nama @Karisma_Jakarta dan @SrikandiKarisma.

Namun Didik memastikan kegiatan komunitas tersebut tidak berkaitan langsung dengan PDIP Surabaya ataupun Risma secara pribadi. PDIP Surabaya, ujar Didik, meminta Risma tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai wali kota. “Kami minta beliau tidak terpengaruh isu-isu tentang pencalonannya dalam pilkada DKI Jakarta,” tuturnya.

Pencalonan dalam pilkada, kata Didik, merupakan otoritas dan kewenangan

penuh Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Hingga saat ini, ujar Didik, belum ada instruksi apa pun dari pengurus pusat kepada Risma.

“DPP PDI Perjuangan masih melakukan pemetaan politik, sehingga belum ada keputusan apa pun tentang hal itu,” ucapnya.

Didik menambahkan, yang perlu dilakukan saat ini adalah mereplikasi munculnya

Risma-Risma baru di kancah perpolitikan dengan melakukan kaderisasi secara intens.

“Jika itu bisa dilakukan, kepala daerah itu akan mampu memahami dan mengerti aspirasi rakyat,” tuturnya.

Sementara itu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku tidak tahu penyebab poster bergambar dia muncul di Jakarta sebagai calon Gubernur DKI penan-

tang Ahok. Menurut Risma, poster itu bukan berasal dari dia atau tim pendukungnya.

“Saya enggak tahu itu siapa yang bikin posternya.

Enggak tahu saya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan saat menghadiri rapat terbatas terkait kemudahan berinvestasi atau easy of doing business, Senin, (9/5/2016).

Sebelum rapat terbatas

dimulai, memang sosok Risma menjadi perhatian awak media yang ngepos di halaman Istana Negara, Jakarta Pusat.

Mengenakan busana muslim atau kerudung berwarna oranye pekat, kemudian batik perpaduan warna kuning, cokelat dan putih, Risma enggan diwawancara ketika hadir.

Ia langsung masuk ke dalam Kompleks Istana Kepresidenan. Sementara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok datang setelah Risma.

Ia mengenakan seragam PNS Pemprov DKI. Ia menyalami awak media kemudian naik ke ruangan rapat. Di ruang rapat Risma dan Ahok terlihat duduk bersebelahan di meja yang disusun secara oval tersebut.

Ketika diminta foto bersama, Ahok memanggil Risma agar melihat ke kamera, namun Risma hanya melirik ke arah kamera lalu kembali fokus ke materi rapat yang ada di mejanya.

“Bu Risma, itu lho dicariin wartawan,” ucap Ahok kepada Risma.

Saat ini Risma dan Ahok memang menjadi perbincangkan masyarakat DKI Jakarta. Keduanya disebutsebut akan bersaing ketat dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 apabila Risma menyatakan dirinya siap maju.

Namun demikian, Risma menuturkan, meskipun poster soal dirinya berasal dari warga Jakarta yang menginginkan dia maju sebagai calon gubernur, bukan berarti Risma akan otomatis memenuhi dorongan dari arus bawah ini. Risma beralasan sudah berjanji kepada warga Surabaya untuk tetap menjadi wali kota sampai akhir masa jabatannya.

Bagi Risma, tak elok jika dia mengkhianati janjinya kepada warga Surabaya. Lagi pula, dia tidak pernah berpikir menjadi Gubernur Jakarta.

“Meski tugas di Surabaya, tapi lebih berat. Surabaya itu warganya seperempat Jakarta dan luasnya separuh Jakarta. Jadi saya itu kayak tugas buat tiga wali kota,” ujarnya ‘tersipu malu’.

Ketika ditanya apakah ada permintaan dari PDIP agar dia menjadi calon gubernur, Risma menjawab tak ada.

Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri pun, ucap Risma, tak pernah menawarkan posisi tersebut kepadanya.

HEAD TO HEAD AHOK VS RISMA

RISMA PUNYA PELUANG BESAR POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari mengatakan, partainya telah melakukan survei internal sebanyak enam kali untuk menentukan calon gubernur DKI Jakarta 2017.

Hasil survei tersebut menyatakan, elektabilitas Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang paling tinggi. “Sampai saat ini elektabilitas Mbak Risma masih paling tinggi,” kata Eva, Kamis (12/5).

Dia menuturkan, namanama lain seperti Puan Maharani, Djarot Saiful Hidayat, Boy Sadikin juga ikut terjaring dalam survei. Namun, elektabilitasnya masih kalah dari Risma.

“Kami memang terus melakukan survei secara reguler untuk DKI,” tuturnya.

Meski begitu, Eva mengatakan, PDI Perjuangan tidak hanya melihat elektabilitas.

Kompentensi dari nama-nama bakal calon yang akan diusung memimpin DKI Jakarta juga dipertimbangkan.

“Pertarungan bukan hanya sekadar elektabilitas. Kami juga melihat kemampuan yang dimiliki para calon,” ucapnya.

Apa lagi, saat ini partai berlambang banteng itu masih melangsungkan fit and proper test bagi bakal calon dari luar PDI Perjuangan yang telah mendaftar. Dia berkata, kesempatan kader internal juga masih terbuka. “Jadi tunggu saja proses seleksi itu,” ucapnya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan, Risma memiliki peluang besar untuk diusung partainya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 di Jakarta. Dia yakin

masyarakat Surabaya akan mengizinkan pemimpinnya memperbaiki ibu kota.

“Kalau dilihat dari prestasinya dan perhatiannya selama ini kepada rakyat kecil, Bu Risma salah satu pemimpin yang tepat untuk DKI Jakarta,” kata Andreas.

Dia menuturkan, PDI Perjuangan akan memilih Risma apabila masyarakat Jakarta menginginkan mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya itu. Sebab, partainya memang masih melakukan pemetaan politik yang salah satunya mendengarkan aspirasi warga DKI. “Tidak menutup kemungkinan kami calonkan,” tuturnya.

Sementara itu, terkait bakal calon yang mengikuti proses pendaftaran, Andreas menuturkan, PDI Perjuangan akan mengeluarkan surat keputusan bagi kandidat yang terpilih. “Setelah diseleksi kan mengerucut menjadi beberapa orang. Nanti bakal calon kembali kami undang lagi,” tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memiliki peluang besar maju pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 jika didukung warga ibu kota. “Bu Risma hanya bisa menjadi calon atas kehendak masyarakat DKI,” kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (11/5/2016).

Dia menuturkan, memang ada dorongan kuat dari masyarakat untuk mengusung kepala daerah yang dianggap berhasil dari PDI Perjuangan khususnya Risma dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Dia berkata akan menampung aspirasi tersebut.

“Itu akan kami padukan pada proses pemetaan politik. Mengingat kami memerlukan satu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur,” tuturnya.

Karena itu partainya memiliki dua tahap penyeleksian untuk memilih sosok yang mampu memimpin Jakarta, yakni pendaftaran dan pemetaan politik.

Hasto menuturkan, fit and proper test dilakukan untuk melihat aspek kepemimpinan, kepribadian, dan kemampuan menyelesaikan masalah para kandidat.

“Kami akan secara khusus melakukan wawancara satu per satu dan membagi tugas tehadap mereka yang telah mendaftar,” imbuhnya.

Dari 32 nama yang mendaftar sebanyak 26 tokoh mengikuti seleksi tersebut. Mereka yang ikut fit and proper test di antaranya Abraham Lunggana, Sandiaga Uno, Yusril Izha Mahendra dan lain-lain.

Partai Amanat Nasional (PAN) masih melakukan pemetaan dan survei popularitas dan elektabilitas calon gubernur DKI. Survei dilakukan terhadap sejumlah nama dari internal maupun eksternal PAN, di antaranya Risma.

Risma, kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, adalah salah satu nama dari luar partai yang disurvei khusus oleh PAN. Sebab, menurut PAN, Risma memiliki potensi besar untuk dipilih warga DKI. “Bu Risma kami nilai sebagai pemimpin yang berwawasan kebangsaan, Pancasilais, dan berkemanusiaan,” ujarnya di Surabaya, Kamis (12/5/2016).

DUKUNGAN bagi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk maju pada pilkada DKI Jakarta mulai bermunculan. Meskipun menyatakan tidak akan maju, masih ada kesempatan bagi PDI-P untuk menarik Risma ke Jakarta.

Setelah beredar foto ‘Risma for DKI’ di media sosial, kini muncul akun jejaring sosial Twitter yang mendukung Wali Kota Surabaya itu menduduki kursi DKI-1.

Akun tersebut diketahui bernama @Karisma_Jakarta.

Di foto profilnya, akun tersebut memajang karikatur wajah Risma dengan tulisan ‘Bekerja Dengan Hati’.

Sementara, dalam keterangannya, admin akun tersebut menuliskan ‘Warga Jakarta | Menemukan pemimpin yg dekat dgn rakyat, hidupnya utk layani rakyat ~ Dr. (HC) Tri Rismaharini, M.T.’ Sedangkan akun tersebut berisi cuitan dukungan untuk Risma dan dokumentasi kegiatan Risma baik dalam bentuk foto maupun video.

Tercatat akun tersebut sudah memposting 1.040 kicauan.

Meski Risma belum menyatakan kesediaannya maju sebagai cagub DKI, akun tersebut sudah menjadi sorotan banyak pengguna media sosial.

Sedari cuitan pertamanya, yakni Senin 2 Mei 2016, akun tersebut sudah menghimpun 284 followers.

Dan lagi-lagi Risma kembali menegaskan dirinya tidak akan maju sebagai Calon Gubernur atau Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI tahun 2017 mendatang.

Wanita yang biasa disapa Risma ini beralasan dirinya enggan maju karena dirinya tidak ingin mengingkari janjinya dengan warga Surabaya.

“Bagaimana, saya juga sudah janji sama warga Surabaya, kan saya enggak mungkin kemudian apa namanya seenak saya tinggalkan begitu,” ujar Risma.

Bahkan, lanjut Risma, tidak pernah terpikirkan bahwa dirinya suatu saat akan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Saya terus terang tidak pernah, dari dulu saya wali kota,” kata Risma.

Pengamat politik Boni Hargens menyatakan mekanisme internal PDI-P memungkinkan Risma untuk maju. Kendati demikian, Risma yang merupakan figur populer, tidak punya cukup waktu untuk mengalahkan Ahok.

“Butuh waktu yang panjang dalam proses pencalonan yang panjang ini. Risma tidak punya cukup waktu untuk membangun dukungan dan menciptakan persepsi

ke masyarakat. Kalau mau benar mengalahkan Ahok, waktunya tidak cukup,” ujar Boni di Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Hal ini dikarenakan, siapapun yang ingin mengalahkan Ahok termasuk Risma, butuh waktu dua kali lipat lebih panjang untuk berkampanye. Ahok yang merupakan calon petahana memiliki keunggulan karena sudah dikenal warga Jakarta.

“Ya kalau PDI-P mengusung Risma waktunya tidak cukup. Daripada semua pihak akan rugi, ya lebih baik semua harus realistis,” ujar Boni.

Menurut Boni, lebih realistis jika PDI-P mendukung

Ahok. Pasalnya, hingga kini belum ada calon yang mampu menandingi popularitas dan elektabilitas Ahok.

“Ibu Mega sangat mencintai Ahok. Kalau ada spekulasi bahwa PDI-P ingin mengusung figur lain tentu dalam pengertian ingin mencalonkan yang lebih baik dari Ahok.

Kalau misalnya tidak ada yang lebih baik dari Ahok, bukan tidak mungkin PDI-P mendukung Ahok pada akhirnya,” ujar Boni.

Senada, Direktur Konsep Indonesia Veri Muhlis Arifuzzaman mengatakan, jika pemilihan Kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 diselenggarakan hari ini, bakal calon petahana Ahok diprediksi akan mengungguli Risma. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Konsep Indonesia.

“Jika head to head, Ahok akan mendapat persentase 58 persen dan Risma hanya mendapat 13,1 persen,” terang Veri di Hotel Alia Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (10/5/2016).

Survei ini melibatkan 620 responden dan dilakukan dengan pertanyaan terbuka atau top of mind. Menurut Veri, hasil survei ini membuktikan Risma belum menjadi tantangan berarti bagi Ahok.

“Karena Bu Risma juga belum secara resmi dideklarasikan sebagai cagub DKI oleh partainya, PDI-P,” kata Veri.

Sementara berdasarkan popularitas: tahu dan suka, sebanyak 94,2 persen mengetahui Ahok dan 62,9 persen menyukai mantan Bupati Belitung Timur.

Sebanyak 62,4 persen responden mengetahui Risma dan 52,3 persen responden menyukai Risma. Survei dilakukan pada 24 April-4 Mei 2016.

Ratusan responden tersebut dipilih secara acak bertingkat atau multistage random sampling, dengan margin of error lebih kurang 4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.nbag/cn/ima/nib/kur www.lensaindonesia.com

PATGULIPAT

4

EDISI 137/16 - 21 MEI 2016

Mungkinkah KLB jadi Solusi?

Proses penandatanganan untuk menggelar KLB PSSI oleh anggota Kelompok 85.

SK PEMBEKUAN DICABUT, PSSI DISEGERAKAN KLB Pasca pencabutan SK Pembekuan PSSI, Menpora meminta kepada PSSI untuk mengakui keberadaan tujuh klub yang sempat disakiti. Tidak hanya itu, desakan untuk KLB pun mengalir deras.

M E N T E R I Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nah rawi resmi mencabut Surat Keputusan Nomor 01307 terkait pemberian sanksi administratif kepada PSSI yang diterbitkan pada 18 April 2015 lalu. Keputusan ini diambilnya dengan pertimbangan PSSI dan anggotaanggotanya memberikan sinyal positif terkait pembenahan internal.

Satu pekan sebelum Imam memutuskan mencabut sanksi, dalam internal PSSI muncul polemik. Kelompok 85 yang diisi sebagian besar anggota dan pemilik suara dalam pemilihan Ketua Umum mendatangi kantor PSSI di Gelora Bung Karno, Senayan, untuk menyampaikan aspirasi.

Dipimpin oleh Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar, Kelompok 85 membawa mandat berupa surat yang berisikan keinginan

mereka agar jajaran pengurus PSSI periode 2015-2019 segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).

Mereka mengeluhkan, selama kepengurusan PSSI pimpinan La Nyalla Mattalitti berseteru dengan Menpora, sepakbola di Tanah Air mati suri.

Selain itu, ada satu hal lagi yang membuat Kelompok 85 khawatir dengan polemik antara PSSI dengan Menpora.

Pada 13 Mei 2016, FIFA selaku otoritas tertinggi sepakbola dunia akan menggelar Kongres tahunan di Meksiko. Dalam agendanya, nanti akan dibahas soal kelanjutan sanksi kepada Indonesia yang mereka jatuhkan 2015 lalu.

Bukan perkara mudah untuk keluar dari sanksi yang dijatuhkan saat Kongres tahunan. Dalam aturannya, setiap sanksi yang jatuh da-

SK Salah Ketik KEPUTUSAN Kemenpora mencabut Surat Keputusan sanksi administratif terhadap PSSI pada Selasa, 10 Mei 2016, lalu disambut positif pihak klub. Tapi, benarkah ada kesalahan ketik di surat tersebut?

“Alhamdulillah. Satu kata ini sangat mewakili perasaan saya dan Arema karena pencabutan pembekuan dari Kemenpora,” ujar General Manager Arema Cronus, Rudy Widodo.

Menurut Rudy, pencabutan sanksi terhadap PSSI ini menjadi tanda awal yang baik bagi sepakbola Indonesia. Setelah satu tahun lebih dibekukan dan banyak

aktivitas sepakbola terhenti, memang banyak memberikan dampak.

Salah satu yang sangat dirasakan oleh Arema adalah usaha pembinaan yang tengah dibangun akhirnya terganggu.

Salah satu yang sangat terlihat adalah merosotnya jumlah anak didik Akademi Arema sampai 50 persen dalam satu tahun terakhir.

“Banyak yang beranggapan jangan bekerja di sepakbola. Orangtua melarang, bibit muda patah semangat, dan semakin hilang potensi anak-anak muda muncul dari daerah. Ini yang paling terasa sekarang,” tuturnya.

Meskipun disambut

lam Kongres tahunan, baru bisa dicabut pada Kongres berikutnya.

“Kalau bisa (KLB) sebelum kongres FIFA. Kita ingin secepatnya biar semua kegiatan sepakbola di Indonesia bisa jalan dengan resmi,” tegas Umuh.

Menanggapi permintaan Kelompok 85, Sekretaris Jenderal PSSI, Azwan Karim tak mau percaya begitu saja. Dia menilai ada kejanggalan dari permintaan para pemegang suara PSSI tersebut. Meski dengan terbuka menerima surat pernyataan yang dibawa Kelompok 85, namun dia dengan tegas tak ingin begitu saja menyetujui adanya KLB. PSSI kepengurusan La Nyalla Mattalitti akan lebih dulu melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang mereka terima. Selain itu, proses wawancara langsung dengan mereka yang menanda tangani surat akan dilakukan secara mendalam.

“Kita menjalankan organisasi dengan buku ini (statuta), kalau sesuai ya akan kita lakukan. Tapi, buku ini menyatakan pembuatan buku ini harus bebas dan tidak dalam tekanan, dan

alasannya pun harus jelas,” tegas Azwan.

Proses rumit ini bagi sebagian kalangan dianggap sebagai jalan PSSI kepengurusan saat ini untuk menghalang-halangi aspirasi anggotanya. Tetapi, dengan tegas Komite Banding PSSI, Mahfudin Nigara memberikan bantahan. “Ini situasinya tak seperti biasa, untuk itu kita melakukan pengecekan secara ekstra,” timpal Nigara.

“Tidak bermaksud menghalang-halangi, tetapi memang harus dilakukan seperti itu. Apalagi, sebelumnya sudah ada dari mereka pernyataan tidak mau KLB, nah itu akan kita kroscek juga.

Itu salah satu di antaranya untuk melakukan penelusuran,” imbuhnya.

Melihat proses verifikasi yang akan dilakukan oleh Azwan dan kawan-kawan, setidaknya butuh waktu sekitar 2-3 bulan untuk menyelesaikannya. Rentang waktu selama itu belum tentu pula akan mulus jalannya. Sebab, saat ini dalam internal PSSI pun muncul perasaan saling curiga. Dinamika dukungan antara Kelompok 85 dan PSSI juga berjalan cukup cepat.

Pusamania Borneo FC, klub yang kini bermain di ajang Torabika Soccer Championship salah satunya. Kemarin, melalui surat resmi, mereka menarik dukungan dari Kelompok 85.

Manajemen klub berjuluk Pesut Etam tersebut berbalik arah mendukung legitimasi kepengurusan La Nyalla, hasil KLB PSSI di Surabaya.

Bagi mereka, meski status La Nyalla sebagai buronan negara karena terjebak kasus korupsi, bukan berarti PSSI harus ikut-ikutan dipaksa melakukan KLB. Dalam statuta PSSI Pasal 39 Ayat 6 yang menjadi rujukan mereka, disebutkan bila Ketua Umum PSSI berhalangan hadir, maka tugas organisasi dilaksanakan oleh Wakil Ketua Umum PSSI. Dan selama ini, tidak aktifnya PSSI menurut manajemen Pusamania bukan karena keengganan pengurus pusat melakukan tugasnya.

Mereka justru menyalahkan pemerintah, dalam hal ini Menpora yang sengaja membelenggu PSSI dengan tidak mengeluarkan izin di setiap kegiatan yang akan dilakukan.

positif, ternyata SK pencabutan sanksi PSSI masih menyisakan masalah.

Menurut Media Officer Arema, Sudarmaji, masih ada yang salah dalam surat tersebut. Sebab, dalam surat yang dikenal dengan SK Menpora 01307 bernomor 14 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Sanksi Administratif bagi PSSI tersebut, terdapat kesalahan ketik nomor SK pada bagian Menetapkan pada lembaran kedua surat tersebut.

Di sana tertulis Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 01370 TAHUN 2015 TENTANG PENGENAAN SANKSI AD-

MINISTRATIF BERUPA KEGIATAN KEOLAHRAGAAN PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA TIDAK DIAKUI. “Nomor 01370 seharusnya tertulis nomor 01307, sesuai dengan nomor SK,” kata Sudarmaji.

Sudarmaji menilai surat yang telah ditandatangani oleh Menpora, Imam Nahrawi, tersebut bisa tidak sah karena kesalahan tersebut.

Sudarmaji khawatir kesalahan ketik akan membuat masalah di belakang hari, terutama ketika berurusan dengan FIFA. “Turunan SK antara bagian atas dan bawah berbeda. Ini berbahaya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka pihak Kemenpora harus memperbaiki

kesalahan tersebut. Karena surat itu akan dipakai sebagai referensi Mensesneg ke FIFA dan merupakan dokumen negara sebelum dilayangkan ke federasi dunia,” nilai Sudarmaji.

Dia khawatir jika hal itu disengaja, berarti pembekuan dari Kemenpora masih berlangsung. Dia menambahkan, kesalahan itu hanya ada pada bagian menetapkan.

Sepanjang surat, Kemenpora tetap menggunakan nomor SK 01307. Sudarmaji berharap kesalahan itu segera dibenahi sehingga kepercayaan dan kekhawatiran klub bisa teratasi.

“Itu mungkin mesti dibenahi, sehingga klub bisa yakin banned untuk PSSI telah dicabut Kemenpora,” lanjutnya.

Pekerjaan Berat Menanti PSSI Baru ANDAI KLB jadi digelar, dan kepengurusan PSSI baru ter bentuk, pekerjaan berat menanti mereka. Setahun lebih tanpa aktivitas, kinerja organisasi banyak yang terhambat, terutama masalah pembinaan.

Tim nasional Indonesia terakhir kali bisa mencicipi kejuaraan level internasional ialah di SEA Games Singapura 2015 lalu.

Bukan hanya penggemar yang sudah rindu menyaksikan pemain idola mereka bertanding di tingkat internasional. Pemain pun memiliki rasa kerinduan yang sama, salah satunya ialah gelandang Timnas U-23 di www.lensaindonesia.com

SEA Games Singapura 2015 lalu, Adam Alis Setyano.

“Pasti mau lihat timnas tampil lagi di pentas internasional. Sebagai pemain, kami punya semangat untuk berlaga di atas lapangan. Ada tujuan, yaitu masuk timnas.

Saya juga berambisi untuk masuk timnas di Piala AFF nanti,” ujar Adam.

Dari segi kinerja organisasi, PSSI baru nanti dipastikan akan mendapat pengawasan ketat dari publik. Kasus-kasus pengaturan skor, perkelahian, dan segala ketidak beresan dalam pengelolaan kompetisi harus segera dibasmi agar kepercayaan yang sebelumnya

hilang kembali bisa didapatkan.

“Publik akan tetap menyoroti agar ke depan PSSI dapat lebih profesional, akuntabel dan berprestasi. Untuk mengejar ketertinggalan satu tahun terakhir, kami meminta PSSI segera menghidupkan kembali kompetisi nasional,” kata Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Rieky Harsya.

Pekerjaan PSSI baru juga belum tuntas sampai sana.

Menpora dalam mencabut sanksi kepada PSSI ternyata juga memiliki keinginan, yakni mengembalikan status keanggotaan tujuh klub yang oleh kepengurusan sebelum-

nya dihilangkan, yakni Arema Indonesia, Persibo Bojonegoro, Persebaya Surabaya, Persema Malang, Persewangi Banyuwangi, Lampung FC, dan Persipasi Kota Bekasi.

“Saya kira, permintaan ketujuh klub ini harus dipertimbangkan. Mereka punya hak dan itu perlu diperjuangkan di Kongres nanti,” tutur pria asal Bangkalan, Madura tersebut.

Klub-klub di atas dicabut keanggotaannya oleh PSSI dengan berbagai alasan.

Persema, Persibo, dan Arema Indonesia dianggap telah membangkang karena lebih memilih bermain di Liga Primer Indonesia pada 2010

NIAT pembenahan terhadap PSSI menjadi awal mula bencana sepakbola Tanah Air. Menpora menilai, PSSI dalam beberapa tahun belakangan terlalu digdaya, sehingga melupakan peranan pemerintah.

Dugaan kasus pengaturan skor dalam setiap kompetisi yang ada juga masuk dalam pengamatannya.

Baru beberapa bulan menjadi orang nomor satu di gedung yang terletak di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Imam langsung membentuk Tim Sembilan. Tim tersebut dibuat guna melakukan evaluasi terhadap kinerja PSSI. Tak terima diawasi tanpa adanya komunikasi, PSSI yang ketika itu masih dipimpin oleh Djohar Ariin melawan.

Mereka tidak mengakui keberadaan Tim Sembilan, dan enggan mengakui hasil evaluasi yang disodorkan.

Tak terima dengan pembangkangan tersebut, akhirnya tepat saat PSSI melakukan KLB, Menpora menebitkan SK Nomor 01307. Perang pun berlanjut. La Nyalla yang terpilih sebagai Ketua Umum melakukan perlawanan melalui jalur hukum mulai dari tingkat PTUN, PTTUN, hingga Mahkamah Agung.

Jalur hukum tak menyelesaikan persoalan. Sebab, Menpora tidak mau menerima begitu saja putusan tersebut. Mereka bergeming untuk mencabut sanksi kepada PSSI. Hingga akhirnya dicabut pun, dikarenakan adanya pertimbangan-pertimbangan lain, yakni permintaan KLB dari para pemegang suara.

Namun, apakah masalah akan selesai dengan adanya desakan mayoritas pemegang suara meminta KLB? Sebab, dalam prosedur digelar KLB tidak semudah yang dibayangkan. Terlebih masih ada sebagian anggota PSSI yang berpihak kepada kepengurusan La Nyalla.

Hal itu pula yang disadari oleh mantan anggota Komite Eksekutif PSSI periode 20152019, Gusti Randa. Pria yang baru saja mengundurkan diri karena sempat memunculkan wacana KLB itu membayangkan sulitnya mewujudkan keinginan Kelompok 85.

“Tidak ada (tekanan). Saya kira saya harus meminimalisasi kegaduhan itu (soal isu KLB), saya tidak mau masuk ke wilayah tertentu yang bisa membuat kegaduhan.

Kemarin kan saya sudah katakan, KLB itu bukan hal yang haram. Tapi, untuk

menjalankan KLB itu tidak mudah,” kata Gusti.

Senada, PSSI Jatim tak bersedia mengikuti rencana KLB yang akan dipimpin oleh manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar.

Wardy Azhari Siagian selaku Exco Asprov PSSI Jatim, mengatakan, pihaknya menolak adanya KLB yang ditandatangani 87 voters itu.

Menurutnya hal ini dikare nakan banyak persyaratan yang masih belum bisa dipenuhi, salah satunya terkait kinerja PSSI. “Usai ketok palu tahun lalu, Kemenpora mengeluarkan SK pembekuan PSSI, KLB yang lalu saja kami belum kerja, ini mau diadakan KLB lagi,” katanya di Kantor KONI Jatim, Rabu (11/6/2016) malam.

Wardy Azhari mengatakan, diadakannya KLB ini dikarenakan ada intervensi dari luar yang masuk ke pemerintah hingga akhirnya terjadi desakan KLB. “Munculnya ide KLB ini bukan dari pihak internal PSSI melainkan dari pihak luar yang terlalu meminta desakan keras kepada voters untuk melakukan hal ini, jelas ini ada tekanan dari pihak luar dan fifa tidak akan setuju karena FIFA sangat anti dengan intervensi,” tuturnya.

Sementara CEO Bali United, Yabes Tanuri, menegaskan dukungannya terhadap digelar KLB PSSI belum surut dengan dicabutnya SK Pembekuan.

“Keinginan kami untuk tetap KLB tetap jalan. Bukan berarti ini (pencabutan) akhir segalanya. Hanya saja, kami senang akhirnya sepakbola kembali normal,” ujar Yabes kepada para pewarta, Rabu (11/5/2016).

Permintaan Kelompok 85 untuk menggelar KLB hingga sekarang masih diproses oleh PSSI. Kini, mereka hanya tinggal menunggu respon dari Komite Eksekutif (Exco) PSSI terkait permintaan penyelenggaraan KLB. “Masih tunggu respon mereka karena sampai sekarang belum ada. Syarat KLB itu kan bisa dilakukan apabila 2/3 anggota menginginkannya dan disetujui Exco. Kami berharap Exco mendengar keinginan anggotanya dan cepat mengambil keputusan,” tutur Yabes.

Andai sudah disetujui, KLB juga tak bisa langsung digelar. KLB baru bisa digelar setelah tiga bulan sejak permintaan para anggota dikabulkan Exco.

Menpora Imam Nahrawi memperlihatkan surat pencabutan sanksi administratif kepada PSSI di Kantor Kemenpora, Jakarta.

lalu. Padahal, ketika itu PSSI memiliki kompetisi yang sah, yakni Liga Super Indonesia.

Dualisme kompetisi kemudian memunculkan dualisme kepengurusan klub yang berefek panjang. Persebaya pecah menjadi dua, Persebaya 1927 dan Persebaya Surabaya versi Divisi Utama. Lalu, Arema Cronus muncul, karena Arema Indonesia memilih berlaga di IPL. Persewangi dan Lampung FC juga mengalami dualisme.

Bukan hal yang mudah bagi PSSI baru untuk merealisasikan keinginan Menpora tersebut. Sebab, saat ini klubklub dualisme masih eksis

di kancah persepakbolaan Tanah Air. Tarik-menarik kepentingan dapat dipastikan masih akan terus berlanjut dan menjadi tugas berat yang akan merintangi kerja kepengurusan PSSI baru nanti.

Sebelumnya Menpora Imam Nahrawi pasca pencabutan SK Pembekuan PSSI mengatakan masih memiliki satu permintaan kepada PSSI. Dia meminta kepada PSSI untuk mengakui keberadaan tujuh klub yang sempat disakiti.

Seperti diketahui, kemarin, ada tujuh klub yang mendatangi kantor Kemenpora.

“Saya kira, permintaan ketujuh klub ini harus diper-

timbangkan. Mereka punya hak dan itu perlu diperjuangkan di Kongres nanti,” kata Imam, di kantornya, Rabu (11/5/2016).

Pencabutan SK Pembekuan, dijelaskan Imam, sudah seharusnya menjadi momentum bagi PSSI untuk mereformasi tata kelola sepakbola nasional. Dia berharap ada perbaikan yang signiikan dengan kebijakan pengangkatan SK Pembekuan tersebut.

“PSSI harus berbenah.

Pengelolaan sepakbola nasional sudah seharusnya lebih baik. Mari kita kawal proses reformasi ini,” terang Imam.non/rik/rez/viv

PARLEMEN

5

EDISI 137/16 - 21 MEI 2016

RUU PIHU Lindungi Kepentingan Jemaah RUU Penyelengaraan Ibadah Haji dan Umroh (PIHU) dirumuskan untuk melindungi kepentingan jemaah haji Indonesia. RUU ini menjadi payung bagi semua calon haji maupun yang sedang berhaji.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Anda, Selasa (10/5), di Media Center dalam diskusi Forum Legislasi yang membincang RUU PIHU. Hadir pula sebagai pembicara Sekjen Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Samidin Nasir dan Ketua Umum Rabitah Haji Indonesia Ade Marfuddin.

RUU PIHU, kata Anda, merupakan revisi atas UU No.13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dalam RUU PIHU peran regulator dan operator haji

akan semakin diperjelas.

“RUU kelak bisa memayungi jemaah haji agar lebih tenang dalam beribadah,” tegasnya dalam diskusi tersebut.

Dijelaskan politisi Partai Gerindra itu, dalam pengelolaan dana haji ada yang disebut direct cost dan indirect cost. Direct cost merupakan beban biaya yang harus ditanggung jemaah untuk berhaji. Sementara indirect cost merupakan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pelaksanaan haji. Biaya terakhir ini diambil dari bunga simpanan haji jemaah yang sekarang mencapai Rp3,9 trliun.

Harus ada manfaat yang kembali dirasakan jemaah usai berhaji. Dan manfaat itu bisa diusahakan pemerintah dari indirect cost tersebut.

Sementara itu, Ade Marfuddin menyambut baik pembahasan RUU ini oleh Komisi VIII DPR. Ada kritik yang disampaikannya dalam penyelenggaraan haji selama ini. Badan penyelenggara haji yang menjadi amanat UU No.13/2008 untuk dibentuk, ternyata belum pernah dibentuk.

Ini artinya, pemerintah dinilai belum siap menyelenggarakan haji. Selain itu, manfaat dari pengelolaan dana haji belum maksimal diberikan kepada para jemaah pasca berhaji. Di Malaysia, lanjutnya, semua jemaah selalu diberikan laporan keuangan yang lengkap usai berhaji. Ini harus menjadi contoh yang baik bagi pengelolaan dana haji di Tanah Air.njak/hr

Forum Legislasi yang membincang RUU PIHU.

DPR DUKUNG JOKOWI TERBITKAN PERPPU HUKUMAN KEBIRI INDONESIA DARURAT KEJAHATAN SEKSUAL Peristiwa kejahatan seksual yang terjadi belakangan ini harus disikapi secara serius oleh Negara. DPR pun mendorong pemerintah menerbitkan Perppu hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual.

WAKIL Ketua DPR, Agus Hermanto mendorong agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual segera dibahas dan disahkan. “Setelah masa reses selesai, agenda itu yang akan dibahas, bisa dimasukkan ke Prolegnas 2016,” katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Dia menilai UU yang ada saat ini belum bisa memberikan sanksi berat bagi pelaku kekerasan seksual.

Menurut dia, pemerintah dan DPR harus bisa merevisi dan menyesuaikan peraturan

yang ada dengan kejadian sosial di masyarakat saat ini.

“Pelecehan seksual kepada anak itu termasuk kejahatan luar biasa, dan peraturan yang ada belum memberikan efek jera sehingga harus disesuaikan,” ujarnya.

Agus tidak menampik adanya wacana yang berkembang terkait hukuman kebiri atau hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak. “Harus dibahas dalam waktu dekat agar ada efek jera,” ujarnya.

Senada, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PPP Reni

Sosialisasi BPJS Kesehatan Perjelas Hak dan Kewajiban Peserta

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Agung Budi Santoso.

LEWAT sosialisasi kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, keselamatan dan kesehatan pegawai di lingkungan DPR RI diperhatikan dengan serius.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Agung Budi Santoso memaparkan, agenda sosialisasi ini untuk menjelaskan kepada pegawai tentang hak dan kewajiban pegawai dalam memperoleh layanan kesehatan.

“Dengan sosialisasi ini semua bisa jadi jelas hak dan kewajibannya,” ujar Agung saat menyampaikan sam butan pembuka, Senin (9/5/2016).

Menurut anggota Dewan dari dapil Jawa Barat I ini, jaminan kesehatan untuk para pegawai di lingkungan DPR penting, karena jika pegawai tidak ada gangguan kesehatan maka akan menunjang peningkatan kinerja dan kualitas lembaga secara keseluruhan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Winantun-

ingtyastiti menilai penyelenggaraan kesehatan di lingkungan DPR saat ini berangsurangsur semakin membaik.

Sosialisasi ini diberikan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPPNS).

Dalam sosialisasi ini disampaikan juga bahwa BPJS Kesehatan diselenggarakan dengan landasan hukum UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, dan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta ada dua peraturan pemerintah yang membahas itu.

Sistem jaminan kesehatan nasional memiliki azas kemanusiaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Degan prinsip kegotongroyongan serta bersifat tidak mengutamakan pemerolehan keuntungan atau nirlaba. Hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.nek/jay

Marlinawati menyatakan, Indonesia dalam situasi darurat kejahatan seksual.

“Peristiwa kejahatan seksual yang terjadi belakangan ini harus disikapi secara serius oleh negara,” katanya dalam pernyataan di Jakarta, Rabu, menanggapi fenomena kejahatan seksual yang menimpa anak-anak dan perempuan.

Wakil Ketua Umum DPP PPP ini menyatakan, kejahatan seksual yang menimpa anak-anak (laki dan perempuan) maupun perempuan dewasa merupakan kejahatan yang memberi dampak turunan yang ekstrem.

“Negara harus memberi sinyal tegas atas kejahatan ini karena memang saat ini Indonesia darurat kejahatan seksual,” katanya.

“Saya sebagai perempuan dan ibu, sungguh geram dengan peristiwa-peristiwa tersebut,” katanya.

Karena itu, dia mendu-

kung upaya pemerintahan Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Hukuman Kebiri bagi pelaku kejahatan/kekerasan seksual. Perppu ini penting untuk mengisi kekosongan hukum serta uapaya nyata pemerintah melindungi warga negara sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945.

Penerbitan Perppu ini sejalan dengan upaya DPR dan pemerintah yang tengah melakukan pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol di Pansus Minuman Beralkohol DPR. Karena dari berbagai kasus kejahatan seksual yang muncul, terkonfirmasi para pelaku terlebih dahulu meminum alkohol serta menonton konten pornografi.

Fraksi PPP sebagai inisiator RUU Larangan Minuman Beralkohol mendorong pembahasan RUU tersebut dapat berjalan lebih maksimal di

tingkat pansus.

“Kami juga mendukung dan mengupayakan perubahan UU Perlindungan Anak agar sanksi bagi pelaku kejahatan seksual ditingkatkan lebih tinggi dan lebih berat hingga hukuman mati,” katanya yang menambahkan sekarang maksimal hukuman hanya 10 tahun penjara.

“Kami juga mendorong untuk segera dibahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang telah masuk daftar perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2016,” katanya.

Berbagai regulasi yang tersedia tersebut akan siasia bila tidak ada peran serta seluruh elemen masyarakat terutama unit terkecil, yakni keluarga dalam membentengi anak-anak dengan pendidikan dan pemahaman moral yang komprehensif.

“Tidak hanya itu, peran serta RT/RW dan organ

Reformasi Setjen DPR Mengacu pada Nawa Cita SEKRETARIS Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany menegaskan, pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, sudah semestinya mengacu pada Nawa Cita Pemerintah.

“Jadi road map reformasi birokrasi kita memang harus mengacu atau harus disesuaikan dengan Nawa Cita, yang merupakan sembilan agenda dari kabinet Presinden Jokowi dan JK,” ujar Win, begitu biasa disapa, Rabu (11/5/16).

Win memaparkan, dari sembilan Nawa Cita Kabinet Kerja Pemerintah yang sangat signifikan terkait dengan tugas pelaksanaan Sekretariat Jenderal DPR adalah agenda nomor dua.

Meskipun demikian Win juga menyampaikan agenda Nawa Cita yang lainnya juga perlu dilakukan dengan serius.

“Yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya,” ucap Win saat sosialisasi reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPR. Win menjelaskan, harapan utama dari reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPR adalah bagaimanan subtansi dari road map ini menjadi sebuah komitmen bersama.

Komitmen yang kuat dari seluruh aparatur sipil negara untuk melakukan sembilan area perubahan.

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany.

“Jadi tidak hanya jargon saja, dilaksanakan dan diterjemahkan dalam tindakan kerja kita, kerja nyata yang pada akhirnya memberikan efek positif kepada stakeholder kita,” ujarnya.

Sehingga dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPR dapat dirasakan kemajuan, peningkatan dukungan.

“Dirasakan kualitas dukungan kita oleh stakeholder utama anggota dewan dan mitra serta seluruh pegawai

kita,” harap Win. Sembilan program tersebut diantaranya, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Selain itu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

Selanjutnya, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan serta menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya serta meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”. nek/mp

masyarakat harus lebih ditingkatkan kembali dalam melakukan perlindungan terhadap anak dan perempuan,” katanya.

Terpisah, Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan kekerasan seksual terhadap anak sudah semakin memprihatinkan dan sudah dapat dikategorikan sebagai situasi darurat sehingga perlu penanganan khusus dan tindakan cepat.

“Desakan masyarakat agar pemerintah dan DPR melakukan revisi peraturan perundangan terkait kekerasan seksual pada anak perlu segera ditindaklanjuti,” kata Saleh melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis (12/5/2016).

Saleh mengaku prihatin disaat kisah sedih dan pilu Yy dari Rejang Lebong masih diperbincangkan masyarakat, muncul lagi kasus pemerkosaan disertai pembunuhan anai usia 2,5 tahun di Cibung-

bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Karena itu, Saleh mendesak pemerintah segera mengambil langkah-langkah cepat yang diperlukan. Selain agenda revisi aturan hukum, pemerintah juga diharapkan dapat menggunakan seluruh kekuatan yang ada dalam membangun suatu gerakan nasional siaga kekerasan seksual pada anak.

Saleh menilai seluruh elemen masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya tersebut. Ketahanan paling kokoh untuk mencegah kejadian serupa terulang adalah keluarga dan masyarakat sekitar.

“Perlu ada kesadaran kolektif akan bahaya kekerasan seksual pada anak seperti ini.

Dari sisi dampaknya, kekerasan seksual tidak kalah berbahayanya dibandingkan narkoba. Apalagi, sasarannya adalah anak balita dan bawah umur,” tuturnya.nans

Bulog Jangan Sembarangan Serap Gabah

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron.

WAKIL Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan dirinya mengatakan agar Bulog tidak sembarangan dalam melakukan serapan atas gabah.

“Saya adalah orang yang sangat menentang serapan gabah yang serampangan, asal nyerap. Saya sangat menentang itu. Saya harap Bulog hati-hati terkait hal ini,” kata Herman saat berdialog dengan jajaran Bulog Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Selasa, (10/5/2016).

Pertemuan ini merupakan rangkaian dari Kunjungan Kerja Komisi IV DPR ke Provinsi Papua Barat. Politisi F-PD itu menilai, bahwa serapan gabah yang ia lihat, tidak mempertimbangkan terhadap beberapa indikator batasan kualitas gabah.

“Ini bahaya bagi Bulog.

Beberapa bulan kedepan, Bulog akan menjadi cacian makian siapapun, karena

kalau pengadaannya tidak benar dan tidak memenuhi syarat, yakni syarat kualitas, pasti nanti penyaluran beras miskinnya menjadi tidak berkualitas,” tegasnya.

“Syukur kalau Papua dan Papua Barat hari ini masih mendapatkan beras dari Vietnam karena kadar air dan kadar pecahnya bagus. Tetapi nanti kalau pengadaannya jelek, gabah asal serap, gabah kadar airnya di atas 20 persen, kemudian kadar pecahnya saya kira di atas 14 persen, apa jadinya nanti hadirnya beras raskin, beras sejahtera itu di masyarakat,” tambahnya.

Dalam hal ini, Herman meminta, agar Bulog berhati-hati selama belum memiliki infrastruktur yang cukup untuk memproses gabah menjadi beras dengan kualitas yang standar. “Jika infrastrukturnya belum cukup, saya kira jangan dilakukan,” saran politisi asal dapil Jawa Barat itu.nnt/iw www.lensaindonesia.com

ANALISA

6

EDISI 137/16 - 21 MEI 2016

YASONNA H LAOLY: PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL BISA KEBIRI DAN DIPASANG CHIP Pelaku kekerasan seksual terhadap anak bisa diberi hukuman tambahan. Bisa juga kebiri atau dipasangi chip.

PEMERINTAH memastikan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu), yang mengatur hukuman bagi pelaku kejahatan seksual.

Me n t e r i H u k u m d a n Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, ada dua jenis hukuman di dalam Perppu, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan.

“Hukuman pokok berwujud penambahan masa maksimal hukuman penjara selama 20 tahun. Saat ini, dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ialah hukuman penjara selama 15 tahun,” kata Yasonna saat dijumpai di Istana Negara,

Sebelum pelaku keluar dari penjara. Gunanya supaya pergerakannya bisa dipantau.

Pelaku kejahatan seksual otomatis mendapatkan semua hukuman itu?

Jadi, ada hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Hakimlah yang melihat perlukah hukuman tambahan ini. Itu diputuskan hakim setelah melihat fakta.

Kalau yang bersangkutan terbukti paedofil berulang dan kejahatannya dapat dilakukan terapi dikebiri. Jadi tidak wajib, kalau hakim melihat orang ini paedofil, potensial paedofil, ya kasih hukuman tambahan.

Jakarta, belum lama ini. Berikut kutipan selengkapnya: Bagaimana hasil pembahasan Perppu Kebiri?

Jadi, nanti ada dua jenis hukuman di dalam Perppu, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Apa saja itu?

Hukuman pokok nantinya berwujud penambahan masa maksimal hukuman penjara selama 20 tahun.

Apa yang berbeda dari hukuman saat ini?

Saat ini, dalam UndangUndang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ialah hukuman penjara selama 15 tahun.

Setelah itu?

Setelah hukuman pokok, terdapat hukuman tambahan berupa kebiri, pemasangan chip, dan publikasi identitas pelaku.

Kebiri seperti apa?

Kebiri kimia, tujuannya

untuk memusnahkan hasrat seksual terhadap seseorang secara fisik atau kimia.

Kapan pelaku dikebiri?

Itu bisa diberikan kepada pelaku pada waktu dia di dalam penjara atau sebelum keluar penjara.

Terkait pemasangan chip, bisa dijelaskan?

Pelaku juga bisa dipasangi chip elektronik di pergelangan kaki, atau elektronik gadget di pergelangan.

Kapan dipasang?

Bagaimana jika pelaku kejahatan seksual adalah anak?

Untuk kasus ini tentu ditangani berbeda sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak. Jadi perlakuannya pun tidak akan sama dengan orang dewasa.

Kapan hukuman mulai diberlakukan?

Perppu masih harus disusun dan kemudian dikirim ke DPR untuk disetujui. Kita harapkan akan dibahas pada masa sidang mendatang.

Sebelum masa sidang ini, kita harapkan Perppu sudah keluar. Dibuat Perppu supaya segera, kalau undangundang lama lagi nanti perdebatannnya Kenapa tidak sekaligus dibuat undang-undang?

Penerbitan Perppu diatur pada Pasal 22 ayat 1 UndangUndang Dasar 1945 yang berbunyi, dalam hal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Presiden lebih mengeluarkan Perppu agar prosesnya tidak terlalu lama.

Kalau undang-undang kan nanti lama lagi perdebatannya. Ini segera kita rumuskan, tim lintas kementerian akan segera kerja.hrm

SARDJONO JHONY T: PENERBANGAN DI TIMOR LESTE ADALAH ENTRY POINT PESAWAt Fokker 100 berlogo bendera Timor Leste itu mendarat mulus di landasan Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato, Dili, Rabu pekan lalu. Sang pendiri perusahaan, Sardjono Jhony Tjitrokusumo nyaris menitikkan air mata. Bola matanya tak hentihenti melongok keluar landasan melalui jendela.

Dia terkagumkagum melihat reaksi warga T i m o r L e st e menyambut kedatangan burung besi dengan log o bendera negara mereka di buntut pesawat.

Warga Timor Leste memiliki nasionalis tinggi, kata Sardjono Jhony Tjitrokusumo.

“Ini adalah hadiah untuk warga Timor Leste,” ujarnya sambil menyeka air mata sebentar lagi akan jatuh.

Djony, begitu Sardjono Jhony Tjitrokusumo dikenal memang bukan orang baru dalam dunia penerbangan Indonesia. Karirnya sudah malang melintang sebagai pilot pesawat terbang. Terakhir, mantan Pilot Etihad ini singgah di kursi direktur utama PT Merpati Nusantara Airlines. Tiga tahun lalu dia pun menjajaki bisnis untuk membuat perusahaan penerbangan kelak ia namakan Leste Aviation Lda. Tahun ini adalah puncak mimpinya terwujud.

Mimpi Djony mendirikan perusahaan penerbangan memang tak muluk-muluk. Tujuannya hanya satu, sebagai orang Indonesia dia ingin memberikan sumbangsih memajukan industri penerbangan Timor Leste.

Apalagi harga tiket buat menuju negara matahari terbit itu lumayan mahal.

“Dan ini adalah entry point dari keseluruhan

www.lensaindonesia.com

pembangunan industri aviasi,” ujarnya di langit menuju Bandara I Gusti Ngurahrai, Bali. Berikut petikannya: Apa alasan mendasar Anda ikut aktif dalam memajukan industri penerbangan di Timor Leste?

Pertama kita melihat opportunity saja. Waktu itu belum ada, pasar Dili kan ditinggal bangkrut oleh Batavia. Ditinggal berhenti oleh Merpati.

Nah rute itu tidak ada yang melayani. Sam pai kemudian Sriwijaya melayani rute itu single handed, ha nya dilayani sendiri saja. Ketika itu harga tiket masih USD 300 sampai USD 320 untuk 1 jam 50 menit. Ada rasa ‘wah ini kesempatan yang baik’, tetapi ada juga rasa ‘Gila juga ya sampai USD 320 untuk 1 jam 50 menit’. Nah datang lah kita ke Timor Leste pada tahun 2013 itu, bukan soal penerbang annya tetapi soal konsep pembangunan industri aviasi di Timor Leste. Nah pembangunan industri aviasi itu sendiri mencakup semua hal. Ada lima pilar utama yang menurut kita itu seharusnya bisa dikembangkan di Timor Leste. Timor Leste negara yang ramah investasi dan juga lahan serta pembangunannya sedang bergiat begitu ya, sehingga saya lihat ini cocok. Jadi yang pertama, ternyata Timor Leste belum memiliki badan regulasi sendiri atau regulator.

Karena belum punya, dia tidak bisa mengeluarkan regulasi. Karena tidak bisa mengeluarkan regulasi, maka dia tidak bisa melakukan sertifikasi, validasi maupun hal-hal yang sifat Authority lainnya. Sehingga belum ada maskapai di Timor Leste.

Belum ada perusahaan penerbangan. Nah ini yang terpenting adalah penguatan dari Civil Aviation Division mereka atau Civil Authority mereka.

Pilar kedua adalah penataan kebandaraan internasional Timor Leste.

Timor Leste punya delapan atau sembilan airport yang terdaftar dan memiliki kode airport di ICAO. Tetapi yang punya Air strip hanya empat, yaitu Suai, Dili sendiri yaitu Presidente Nicolau Lobato, Oecusse dan Baucau. Yang tiga itu tidak bisa dipakai, yang bisa dipakai cuma Nicolau Lobato. Intinya tata bandaranya perlu ditata.

Jadi pilar ke empat yang kita dorong dibangun oleh pemerintah Timor Leste adalah national facility.

Kita tahu di daerah Indonesia saja kekurangan.

Fasilitas untuk perawatan pesawat. Jadi Timor Leste dengan lahannya, dengan keterbukaannya itu bisa mengundang keterbukaan investor untuk membangun fasilitas nasional di situ. Mengundang dan menciptakan lapangan pekerjaan baru walaupun kecil-kecil untuk katakan 50 atau 100 orang dari Timor Leste. Kan itu. Itu sudah lumayan.

Kemudian yang terakhir adalah peningkatan SDM dan trainingtraining yang benar. Perlu didirikan aviation training center atau tempat pelatihan penerbangan di Timor Leste yang tidak saja mengakomodir kebutuhan SDM di Timor Leste, tetapi juga bisa menjadi tempat pelatihan bagi banyak sekali calon-calon penerbang, calon-calon teknisi di Indonesia yang tidak tertampung oleh kapasitas pendidikan di Indonesia. Nah lima pilar ini lah yang kita tawarkan dan kita sampaikan kepada Pemerintah Timor Leste.

Artinya, bisa dikatakan Leste Aviation adalah motor penggerak termasuk juga mendirikan fasilitas penerbangan untuk Timor Leste?

Harapan kita, kita dianggap itu. Harapan kita, kita menjadi penggerak.

Bagaimana Anda melihat potensi bisnis penerbangan di Timor Leste?

Apa ya kira-kira yang menyebabkan orang Timor Leste maupun orangorang yang mau ke Timor Leste itu mau memilih naik dari pelayanan kita.

Nah saya cuma melihatnya dari layanan. Layanan yang berbeda. Pelayanan yang lebih memperlakukan penumpang seperti penumpang pada umumnya. Bukan sebagai komoditas saja yang diangkut ke sana, diangkut ke sini kemudian kita dapat USD dan lain sebagainya.

Itu yang akan kita lakukan.

Kalau kita lakukan itu, modalnya bagaimana yah? saya pikir kalau modal dan biaya pasti seperti bahan bakar, perawatan pesawat dan gaji pilot, itu saya rasa standar lah ya. Tetapi ada hal-hal lain yang bisa saya kontrol sendiri pengeluarannya. Misalkan, pengeluaran untuk catering, kemudian pengeluaran untuk pembayaran gaji pramugari dan lain sebagainya. Kalau ini bisa saya kontrol dan saya bisa kelola dengan benar, maka urusan keuntungan dari margin yang akan saya ambil nanti ditentukan oleh jenis pelayanan yang saya berikan. Saya tidak percaya semua orang mau beli tiket USD 90, hanya karena untuk dapatkan air mineral, misalnya. Kita percaya kok, orang mau mengeluarkan uang lebih asal dilayani dengan benar dan baik. Itu yang kita lihat bagaimana kita bisa dapat uangnya dari situ. Untuk penerbangannya sendiri, kita tidak pernah bermimpi untuk national careers Timor Leste punya lebih dari lima pesawat. Yah paling banyak punya 5 jenis Airbush tipe 320. Pesawatpesawat dengan kapasitas 100-150 tempat duduk untuk menghubungkan Dili, ibu kota Timor Leste dengan ibu kota-ibu kota negara tetangga. Saya sih melihatnya, begitu saja.

Mungkin kita punya pe-

sawat dengan kapasitas 20 penumpang untuk melayani rute domestik, seperti melayani perintis dan lain sebagainya.

Artinya kalau seperti ini Leste Aviation memiliki peluang bisnis yang besar?

Betul..Betul..Betul.

Bagaimana dengan penggunaan logo bendera Timor Leste, apakah ada kemungkinan akan menjadi BUMN Timor Leste?

Saya yang pertama kali mungkin sebelum jadi BUMN Leste Aviation harus jadi maskapai dulu.

Jadi saat ini, perusahaan kita adalah perusahaan yang paling dekat untuk menjadi maskapai. Kita sudah punya pesawat yang sudah di cat, kita sudah punya crew sendiri yang dititipkan di PT Transwisata Prima Aviation, kita sudah punya kemampuan financial dan lain sebagainya. Jadi sehingga ketika regulasi tentang pendirian maskapai ini sudah dimiliki, kita tinggal memenuhi persyaratan financial yang dibutuhkan pemerintah Timor Leste, kita jadi maskapai.

Setelah jadi maskapai, nanti ada kemungkinan baru membuat Leste Aviation menjadi bagian dari aset negara Timor Leste.

Mungkin nanti bisa jadi BUMN -nya, atau jadi perusahaan negara atau pemerintah memiliki saham. Saya dengan senang hati melepas saham saya di Leste Aviation kalau pemerintah Timor Leste menginginkannya. Karena begitu pemerintah mengambil alih Leste Aviation dan menjadi sebagai national flag carrier-nya, tidak ada arah lain selain Leste Aviation jadi lebih kuat.

Buat saya, merintis sesuatu di sebuah negara yang sedang berkembang itu namanya, itu jauh lebih dari cukup karena itu sangat membanggakan. Saya rasa itu.narb/mer

7 EDISI 137/16 - 21 MEI 2016 Kunker Fiktif... nSambungan Hal 1

“BPK melakukan audit dan melakukan uji sampling.

Ternyata ada laporan (kunjungan kerja) yang tidak memenuhi persyaratan. Pelaporan yang tak memenuhi syarat ini artinya susah diverifikasi, apakah memang kegiatan kunker yang dilakukan anggota Dewan itu bisa dibuktikan atau tidak,” terang Wakil Ketua Fraksi PDIP DPR Hendrawan Supratikno, Kamis (12/5/2016).

Hendrawan mengakui, sejumlah anggota DPR selama ini banyak yang kurang serius membuat laporan pertanggungjawaban kunjungan ke dapilnya.

Ada pula anggota DPR yang hanya memercayakan kegiatan kunker kepada tenaga ahli.

Alhasil, foto kegiatan yang sama digunakan berkali-kali dalam setiap laporan kunker.

“Jadi artinya, aktivitas anggota Dewan itu menurut audit BPK tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keuangan,” kata anggota Komisi XI DPR ini.

Hendrawan juga menepis kemungkinan adanya penyimpangan anggaran. Menurutnya, hasil audit BPK itu tidak berakibat pada masalah hukum.

Hasil audit itu hanya terkait format penyusunan yang selama ini tidak akuntabel.

“Enggak (berakibat hukum). Selama ini kan anggota dewan anggap enteng pelaporan seperti itu, karena kegiatan politik banyak yang tidak bisa dilaporkan dengan langsung-langsung seperti itu,” ucapnya.

“Misalnya nyumbang ini, nyumbang itu, puluhan juta kan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Mengumpulkan orang dikasih (dana) transport, bagaimana cara pertanggungjawabkan?” imbuhnya.

Menyikapi audit BPK itu, lanjut Hendrawan, Fraksi PDI-P sudah menyurati anggota untuk menyusun ulang laporan kegiatan kunkernya selama satu tahun terakhir.

Laporan tersebut harus diterima Fraksi pada 25 Mei mendatang.

“Anggota Dewan kalau reses gunakan sebaik-baiknya.

Kalau melakukan sosialisasi empat pilar, sosialisasi UU,

gunakanlah forum itu, kegiatannya ada gitu lho, jangan stempel saja,” ujar dia.

Namun perlu diketahui bahwa dugaan Kunker fiktif ini berlaku untuk seluruh fraksi, bukan anggota DPR RI dari PDIP saja.

Ketua BPK Harry Azhar Azis membenarkan bahwa lembaganya melakukan audit terhadap DPR RI. Namun, Azis mengaku tidak tahu persis berapa angka potensi kerugian negara yang timbul dari hasil audit itu.

“Itu bagian dari audit lembaga DPR. Keuangan DPR juga kita audit. Tetapi, jumlahnya saya belum tahu,” kata Harry saat dihubungi, Kamis (12/5/2016).

Harry mengatakan, audit dilakukan dalam semua aspek, termasuk dalam hal kunjungan kerja anggota DPR. Audit tersebut dilakukan untuk periode tahun anggaran 2015. “Yang kita audit dari 1 Januari sampai 31 Desember 2015,” ucapnya.

S e n a d a d i sa m p a i k a n Angg o ta BPK A chsanul Qosasi. Dia bilang angka Rp 1 triliun sangat besar.

“Saya tidak dapat angkanya

garan yang ada sekarang dianggap minim. “Kecil kemungkinan anggota dewan lakukan penyimpangan dari situ. Malah kurang anggaran dari situ,” ucap Dimyati.

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti temuan BPK soal kunjungan kerja anggota dewan. “FITRA mendorong KPK untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK ini dibawa ke proses hukum,” kata Yenny dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Yenny menilai, temuan ini memperlihatkan minimnya komitmen anggota dewan dalam laporan kunjungan kerja.

Dia mengatakan, temuan ini juga menunjukan lemahnya transparansi dan akuntabilitas DPR, baik tataran fraksi, komisi maupun Sekretariat Jenderal DPR. Selain itu, Yenny mendorong agar fraksi partai di parlemen, menghukum anggotanya yang tidak melaporkan hasil kunjungan kerja berupa laporan keuangan dan program. Dengan

temuan ini, kata dia, metode keuangan dalam kunjungan kerja anggota dewan harus diubah. Sebab, metode yang saat ini berlaku, hanya menguntungkan anggota DPR dan tidak akuntabel.

“Moratorium dan reformasi anggaran di DPR menjadi kebutuhan yang mendesak,” ujarnya.

Hal senada diungkap Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus. Dia juga meminta KPK turun tangan dalam menyikapi persoalan ini agar kasus ini tidak tenggelam seperti layaknya kasus-kasus yang melibatkan DPR sejauh ini. “Ini penyimpangan serius yang berulang kali terjadi dan seolah-olah dilindungi oleh UU,” kata Lucius, dalam pesan singkatnya.

Menurutnya, sistem anggaran kunjungan kerja yang berlaku saat ini, rawan diselewengkan. Sebab, laporan yang ada kata dia, hanya memuat berbentuk laporan kegiatan semata.

Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan, jarang sekali

temuan-temuan seperti ini diusut dan biasanya diselesaikan “secara adat” dengan mengembalikan uang yang telah digunakan secara tak bertanggung jawab.

Untuk itu pihaknya mendesak KPK mengusut tuntas.

“Jangan sampai diselesaikan secara adat dan kasus tidak diusut,” kata Febri, Jum’at (13/5/2016).

Febri mengatakan, dari temuan BPK ini, harus ditelusuri apakah ada tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan negara. Atau, mungkin saja ada laporan pertanggungjawaban yang tidak diselesaikan. “Bisa dilihat niat awalnya, ada niat jahat atau engga tapi apapun yang terjadi tetap harus diusut tuntas,” kata dia.

Dengan temuan ini, kinerja para anggota Dewan pun menuai kritik. Sebagai wakil rakyat, kata Febri, anggota DPR seharusnya menjadi contoh baik bagi penyelenggara negara. “Bagaimana mereka (DPR) bisa menjadi pengawas yang baik kalau kerjanya seperti ini,” ujarnya. nay/da/bag/lic/ind

DUITNYA RP 600 MILIAR DIRAMPAS, NAZARUDDIN DIBUAT MISKIN

KPK Rela... nSambungan Hal 1

Manipulasi dibuat tanggal mundur itu semakin diperkuat keterangan Kadinkes saat itu Dien Emawati yang mengakui SK itu belum ada ketika Akta Pelepasan Hak ditandatangani pada 17 Desember 2014.

Bahkan, anggota Sekretariat Tim Pembelian tanah Wintha Frilliana yang bertugas mengetik verbal isi SK baru membuat penomoran pada 30 Desember 2014.

Fakta ini makin diperkuat temuan BPK dari dokumen Subbagian Biro Umum Dinkes DKI baru memberikan penomoran SK Tim Pembelian Tanah RS Sumber Waras tanggal 31 Desember 2014.

Sebelumnya BPK mengungkap Dinas Tata Ruang DKI baru menerima surat masuk untuk pengajuan SK dua hari kemudian. Klaim SK itu terbit 10 Desember untuk memberi kesan Dinkes telah berproses sejak 2 Desember, padahal semua proses administrasi terkait penetapan lokasi baru dilakukan dari 12 hingga 18 Desember.

Dokumen verbal SK Gubernur sendiri baru masuk ke Biro Umum DKI 18 Desember untuk selanjutnya diserahkan dan diparaf Sekda DKI Saefullah. Artinya, ada dua SK Penetapan Lokasi dengan nomor sama dengan tanggal berbeda, pertama tanggal 10 Desember dan satu lagi 18 Desember 2014.

BPK bahkan menemukan pada berkas surat SK Gubernur yang tanggal 10 Desember 2014 tidak ada paraf Ahok di kolom tanda tangan gubernur. Sedangkan, SK tanggal 18 Desember diparaf Kepala Biro Hukum Agustino Darmawan pada sisi kanan dan kolom tanda tangan Gubernur Ahok di sisi kiri diteken oleh Sekda.

“Berdasarkan penjelasan dari pihak-pihak dan bukti dokumen terkait, SK Tim Pembelian Tanah diduga dilakukan secara tanggal mundur (backdate). Dengan demikian, transaksi pengadaan tanah dalam bentuk penandatanganan Akta Pelepasan Hak antara Pemprov DKI Jakarta dengan Yayasan Kesehatan Sumber Waras tidak memiliki SK Gubernur DKI Jakarta tentang penetapan lokasi sebagai izin usaha pengadaan tanah dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum,” tulis dokumen.

Modus manipulasi Ahok dengan backdate juga dilakukan pada Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Pencairan Dana Pembelian RS Sumber Waras tanpa disertai dokumen pendukung yang lengkap.

Waktu penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kadinkes Dien Emawati atas pelaksanaan pengadaan tanah yang ditulis tanggal 15

dari mana. Kalau sudah final tentu nanti akan kami sampaikan,” ujarnya.

Lain halnya dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR yang menyebut munculnya dugaan kunjungan kerja (kunker) fiktif anggota DPR adalah akibat kemalasan anggota melaporkan. Benarkah penyebabnya hanya rasa malas, ataukah ada indikasi penyimpangan di dalamnya?

Wakil Ketua BURT DPR Dimyati Natakusuma meyakini anggota DPR menjalankan kunkernya sesuai aturan. Hanya saja, para anggota dewan ini terlalu malas untuk menyusun laporan secara lengkap setelah menerima duit.

“Ada yang kadang-kadang malas (melaporkan). Ambil duitnya mau, melaporkannya tidak mau. Ada yang malas juga mempertanggungjawabkan,” kata Dimyati Natakusuma saat dihubungi, Kamis (12/5/2016).

Dimyati mencoret kemung kinan adanya penyimpangan dalam dugaan kunker fiktif ini. Dia yakin anggota DPR tetap menjalankan kunker meski ang-

Ahok diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras@.

Desember dan Surat Penetapan Harga Pembelian Tanah YKSW Nomor 4532 Tahun 2014 tertanggal 11 Desember ternyata dimanipulasi.

Berdasarkan data properties softcopy file, kedua dokumen itu menunjukkan baru disiapkan pada 22 Desember 2014, atau seminggu lebih dari tanggal yang dituliskan. Fakta ini diakui pula Dien saat menjalani pemeriksaan BPK. “Penandatanganan kedua dokumen tersebut dilakukan setelah tanggal penadatanganan akta pelepasan Hak, 17 Desember 2014,” ujar Kadinkes.

Bendahara Pengeluaran Dinkes DKI Bunyamin mengakui SPM pencairan duit pembelian Sumber Waras tetap diajukan, meskipun sejumlah dokumen kelengkapan belum terpenuhi pada 15 Desember. Bahkan, syarat dokumen seperti SK Gubernur Nomor 2136 tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi yang tanggal terbitnya sudah dimanipulasi turut disertakan sebagai syarat penerbitan SPM. Dokumen lain yang dimanipulasi adalah Daftar Nominatif yang diberi tanggal 12 Desember ternyata baru selesai diproses 22 Desember, mengacu pada temuan data properties softcopy file.

Artinya, semua berkas itu secara administratif baru lengkap seminggu melewati batas waktu penyampaian SPM yang diatur dalam Instruksi Gubernur Nomor 152 Tahun 2014, yang menetapkan semua berkas paling lambat harus masuk sebelum 15 Desember 2014 pukul 24.00.

Ahok pun menerbitkan Isntruksi Gubernur Nomor 167 Tahun 2014 tentang Perubahan Batas Waktu Penyampaian SPM Tahun Anggaran 2014, yang isinya khusus SPM pengdaan tanah untuk kepentingan umum diperpanjang sampai 29 Desember 2014 pukul 18.00. Anehnya, Instruksi Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan 22 Desember, yang kebetulan bertepatan dengan kelengkapan penyerahan berkas SPM Sumber Waras.

Akhirnya, pada 31 Desember 2014 terbit tiga cek yang ditandangani Kadinkes dan dilakukan transfer pada hari itu juga, dengan rincian Yayasan Rumah Sakit Sumber Waras di nomor rekening 111-11-07533-x Rp717.905.072.500 (Rp717,9

miliar); Pajak Penghasilan Rp37.784.477.500 (Rp37,7 miliar) ke rekening Setoran Sementara Pajak Penghasilan PPh PAsal 21 ke rek Bank DKI 101.92.11.002xx; dan setoran tuna ke kas daerah Rp44.310.450.000 (Rp44 miliar) untuk sisa UP dari Rp800 miliar yang tidak digunakan.

Jika melihat rentetan kejanggalan pembelian RS Sumber Waras, maka seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menetapkan Ahok sebagai tersangka.

Hal itu dikemukakan Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban yang mengingatkan KPK untuk tidak mempertaruhkan diri demi membela Gubernur DKI Jakarta.

“Akal waras bener-benar jadi tak waras ketika kejahatan yang nyata-nyata merugikan negara tapi KPK rela binasa demi Ahok,” kata Kaban lewat akun Twitternya yang dipantau Jumat (13/05/2016), sambil menyertakan tagar “#Penjarakan Ahok”.

Memang hubungan Ahok dan PBB akhir-akhir ini bersifat konfrontatif menyusul rencana Ketum partai Yusril Ihza Mahendra berniat maju dalam Pilkada DKI 2017 melawan Ahok.

Dari dokumen rahasia itu, memang tercatat sedikitnya ada lima penanggalan mundur yang dilakukan Ahok dan jajarannya di Pemprov DKI untuk memuluskan pencairan dana Rp755 miliar untuk pembelian lahan Sumber Waras.

Sementara itu Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan dalam waktu dekat akan diumumkan apakah ada kerugian negara dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.

“Segera akan diumumkan statusnya oleh KPK,”kata Agus di Hotel Borobudur, Kamis (12/05/2016).

Kendati demikian, dia membantah bahwa akan ada pengumuman tersangka dalam kasus tersebut. “Bukan tersangka, statusnya.

Ditunggu aja,”kata Agus.

KPK sendiri memastikan tidak pernah, atau bermaksud untuk menggantung kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang menyeret Ahok. “Tidak ada maksud menggantung,” ungkap Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati, Kamis (12/05/2016).nrim/ahm/ste

MANTAN Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin siap-siap bangkrut.

Soalnya, KPK selain menuntut 7 tahun penjara, hartanya sebesar Rp 600 miliar akan dirampas negara.

“Estimasi sekitar Rp 600 miliar (yang disita untuk negara). Jadi dari saham sekitar Rp 300 miliaran tapi kalau proses lelang kan ada biaya lelang sendiri namun kurang lebih dari nilai pasar adalah sekitar Rp 300 miliar.

Kemudian dari uang yang disita itu juga sekitar Rp 100 miliaran belum dari aset yang dari properti seperti rumah, pabrik, itu kan nilainya cukup besar,” kata Jaksa Kresno Anto Wibowo usai sidang di Pengadilan Tipikor, Jl

Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (11/5).

Sidang tuntutan itu dipimpin ketua majelis hakim Ibnu Basuki Widodo. Selama sidang, Nazaruddin yang mengenakan kemeja putih terus-terusan memegang tasbih saat tuntutan dibacakan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK menjerat mantan Anggota DPR Nazaruddin dengan tiga berkas dakwaan. Satu terkait dugaan korupsi Rp 40,3 miliar, dan dua lainnya terkait dugaan pencucian uang yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Banyaknya aset yang dibeli Nazar dengan uang yang diduga berasal dari pencucian uang selama kurun waktu 2009-2010 dan 2010-

2014 membuat berkas tuntutan menjadi tebal. Berkas tuntutan bersampul putih berlogo KPK itu kebetalannya sekitar 30 cm.

Jaksa membacakan satu persatu beberapa aset Nazar yang disita untuk negara, sisanya dianggap dibacakan.

Di antaranya aset berupa properti baik itu tanah dan bangunan atau berupa apartemen yang berlokasi di Manggarai, Pejaten Barat, Warung Buncit, Bekasi, dan kawasan Setiabudi, Jakarta.

Aset lainnya yang disita berupa uang dalam rekening atas nama orang atau instansi yang pembuatannya diduga diminta oleh Nazar dan uangnya diduga berasal dari pencucian uang hasil

tindak pidana korupsi. “(Pencucian uang) kan ditotal sulit, kita bicara keuntungannya saja waktu dia melakukan tipikor baik di dakwaan kesatu maupun ada perkara di luar itu. Dari total segi keuntungan, dan dari dakwaan kedua itu Rp 500 miliar,” tuturnya.

Nazaruddin sendiri mengaku ikhlas mendengar hartanya akan dirampas negara.

Meski begitu, ia tetap akan menyampaikan nota pembelaan (pledoi) yang akan disampaikan pada persidangan 18 Mei 2016 mendatang.

“Saya ikhlas, yang penting tetap bantu KPK memberantas korupsi. Saya ikhlas seikhlas-ikhlasnya,” ujarnya.n ags/non

“Hantu” PKI...

mana tentara melakukan intimidasi,” kata Haris.

Menurutnya, apa yang terjadi saat ini adalah sebuah operasi bergaya Orde Baru dengan sedikit menggunakan peran teknologi informasi.

Dia menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang hanya mengamini genderang operasi atau propaganda tersebut. Diperparah dengan pernyataan Presiden yang menyatakan perlu penegakan hukum atas komunisme.

Haris khawatir, pernyataan itu bisa dijadikan alat pembenaran bagi siapapun di daerah atau di lapangan untuk saling tuduh dan berujung konflik atau kekerasan, dengan dalih atas nama “komunisme” seseorang atau kelompok tertentu bisa melakukan main hakim sendiri.

“Operasi ini terjadi akibat kegamangan pemerintahan Joko Widodo dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat.

Ketidakpatuhan hukum oleh Komnas HAM, Jaksa Agung dan Presiden berdampak pada cara-cara penyelesaian yang berpotensi memunculkan atau “sengaja menciptakan” konflik sosial atau operasi tertentu,” kata Haris.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi berpendapat fobia atas kebangkitan PKI maupun paham komunisme yang belakangan muncul hany-

alah omong-kosong dan sulit dibuktikan kebenarannya.

Selama ini, kata Hendardi, tak ada tanda-tanda yang menunjukkan indikator kebangkitan PKI. Penangkapan terhadap pengguna dan penyebar atribut palu-arit kerap tak diverifikasi. Aparat menurutnya sukar membuktikan keterlibatan mereka sebagai pengikut komunis.

“Kalau betul-betul ada kebangkitan komunisme atau PKI, seharusnya intelijen Polri, tentara, dan BIN bisa menunjukkan indikator itu dan memverifikasinya,” kata Hendardi kepada CNNIndonesia.com di kantornya, Jakarta.

Aktivis hak asasi manusia itu menilai situasi tersebut tak terjadi secara tiba-tiba, melainkan sengaja diciptakan. Hendardi menduga, skenario membangkitkan rasa takut yang berlebihan atas komunisme dibuat untuk menggagalkan penyelesaian kasus pembantaian massal periode 1965-1966.

“Ini mengada-ada karena sebetulnya ada pihak yang tidak menginginkan kasus pelanggaran HAM masa lalu, tertutama Tragedi 1965, diselesaikan,” kata Hendardi.

Jika penyelesaian Tragedi 1965 berhasil dilakukan, Hendardi menduga ada pihak-pihak yang terganggu kepentingannya. Oleh karena itu, ujarnya, propaganda

kebangkitan komunisme selalu dimunculkan setiap ada usaha penyelesaian Tragedi 1965.

“Jadi ini adalah ‘hantu gentayangan’ yang dipakai secara rutin untuk menakuti masyarakat ketika ada upaya dan aspirasi masyarakat yang kuat dalam mendorong penyelesaian kasus 1965,” ujar Hendardi.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan Presiden Joko Widodo sudah memberi arahan ihwal penanganan atribut dan kegiatan yang dianggap menyebarkan paham komunisme atau PKI. Presiden, kata Badrodin, meminta hal-hal itu ditangani lewat pendekatan yuridis atau hukum.

Polri akan intens melakukan koordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dan Kejaksaan Agung.

Mantan Kapolda Jatim ini menegaskan hal itu dilakukan karena sudah ada payung hukum yang bisa dijadikan landasan.

Salah satunya TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunis/MarxismeLeninisme. nsarifa/agk/sur

HTI dinilai publik bertentangan dengan paham negara dan ideologi Pancasila.

“Ya saya kira (HTI) termasuk, yang sekarang jadi trending topic kan itu (HTI). Kita lihat nanti seperti apa, yang pasti sedang dibahas,” katanya.

Menurut Prasetyo, pihak-

nya belum bisa mengungkap arah pembahasan terkait pembubaran ormas tersebut.

Namun, dia menggaransi bahwa ormas yang berpotensi dibubarkan ini bertentangan dengan ideologi yang dianut di Indonesia.

Pihaknya juga mengaku

tak mau terburu-buru untuk menyimpulkan bahwa HTI bertentangan dengan paham dan ideologi Pancasila. “Kalau menyimpang dari asas-asas yang ditentukan bangsa dan negara ini, ya tentunya ada tindakan yang tepat apa, kan gitu,” pungkasnya.nkri/amb/fab

nSambungan Hal 1

“Tindakan ini sungguh aneh karena PKI sudah dibubarkan. Komunisme pun harus dilihat sebagai pengetahuan umum di antara pengetahuan umum lainnya, yang dibaca dan dipelajari sebagai sebuah pengetahuan sosial. Lalu kenapa ada upaya menciptakan ketakutan pada pengetahuan ini? Jadi situasi ini merupakan musuh yang diciptakan,” ujar Koordinator Kontras Haris Azhar melalui pesan singkatnya, Kamis, (12/5/2016).

Haris mengatakan, ketidakwarasan juga terlihat dari tindakan di lapangan yang terjadi dalam beberapa hari ini. Ketakutan akan PKI atau komunisme diwujudkan dengan mengamankan, menangkap, menyita atau melarang pemakaian kaos bergambar palu arit dan kaus berwarna merah. Bahkan film yang membahas pelanggaran HAM, intimidasi ke penerbit buku pun tak luput dilancarkan.

“Semua tindakan ini tidak berhubungan dengan suatu tindak pidana apapun yang sudah terjadi. Situasi ini justru menunjukkan bahwa ada upaya membangun kembali peran intervensi militer di Indonesia untuk masuk merecoki kehidupan sipil demokratis di Indonesia, di

Anti... nSambungan Hal 1

Prasetyo tak menampik jika Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan salah satu ormas yang masuk dalam daftar ormas yang akan dibubarkan. Menurutnya,

www.lensaindonesia.com

CLASH OF CULTURE

8

EDISI 137/16 - 21 MEI 2016

DAHSYATNYA SIARAN RADIO PEMBERONTAKAN BUNG TOMO DAN K’TUT TANTRI KALA ITU… DICAP SEBAGAI “RADIO GELAP” TAPI DIKENAL DUNIA Lewat Radio Pemberontakan, siaran Bung Tomo dan K’tut Tantri berhasil mencapai Australia, Denmark, Swiss, Rusia, Inggris dan Swedia. Berkat siaran radio itu, sempat terjadi pemogokan buruh pelabuhan Australia yang menolak memuat pasokan ke kapal-kapal militer Belanda yang akan menuju Indonesia.

RUMAH di Jalan Mawar Surabaya itu sudah tidak ada lagi. Semua bangunannya rata dengan tanah. Berdiri di atas tanah seluas 2.000 meter persegi, rumah yang dikenal sebagai “Rumah Radio Bung Tomo” pernah menjadi saksi perjuangan arek-arek Surabaya dalam melawan penjajah.

Di tempat itu, dulu Bung Tomo dengan suaranya yang berapi-api menyulut semangat para pejuang melalui gelombang radio.

Di sini Ktut Tantri (warga Amerika) menerjemahkan pidato-pidato Bung Tomo sehingga bangsa penjajah dari dalam dan luar mulai mengenal perjuangan bangsa Indonesia dari Jalan Mawar 10-12 Surabaya.

Sebelum jadi markas radio, rumah ini sempat menjadi asrama Nederland Indische Landbouws Maaschapij (NILM), perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan.

Seorang penduduk Surabaya bernama Aminhadi kemudian membelinya dan kemudian mewariskan kepada anak-cucunya.

Nyaris tiap tahun, rumah ini dikunjungi untuk napak tilas 10 November, pertempuran heroik yang menelan ribuan korban jiwa dan kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Tidak bisa dipungkiri, rumah Jalan Mawar tidak bisa dilepaskan dari sosok Bung Tomo, aktor penting dalam Peristiwa 10 November 1945.

Menurut sejarawan Benedict R.O’G. Anderson, sepintas Bung Tomo bukanlah seorang yang mungkin menjadi lambang utama gerakan pemuda di Jawa. Sebelum perang, dia memperoleh pendidikan yang baik di sekolah meneng ah Belanda dan terkenal dalam gerakan pandu di Jawa Timur. Dia kemudian bekerja sebagai wartawan dan pada zaman Jepang menjadi pegawai kantor berita Domei di Surabaya.

“Ketika dia kembali dari Jakarta pada tanggal 12 Oktober 1945, dia membawa gagasan yang membuat ia terkenal: mendirikan stasiun pemancar radio, yang dinamakannya Radio Pemberontakan, sebagai sarana untuk menciptakan solidaritas massa dan memperbesar semangat perjuangan pemuda,” tulis Anderson dalam Revolusi Pemuda.

RADIO PEMBERONTAKAN Kala itu Radio Republik Indonesia (RRI) sudah berdiri di beberapa kota besar di Indonesia. Namun RRI adalah lembaga penyiaran resmi yang membawa suara pemerintah. Artinya, RRI tak bisa fleksibel

www.lensaindonesia.com

untuk menyuarakan perlawanan. Karena itu, saat bertemu Presiden Sukarno dan Menteri Penerangan Amir Sjarifuddin di Jakarta, Bung Tomo melontarkan gagasan pendirian Radio Pemberontakan, yang bisa dibilang radio gelap. Amir menyetujuinya. “Asal bukan milik resmi pemerintah,” tulis Barlan Setiadijaya dalam 10 November Gelora Kepahlawanan Indonesia.

Sesampai di Surabaya, Bung Tomo bergegas menuju RRI Surabaya di Jalan Simpang. Kepada kepala RRI Surabaya, dia menyampaikan pesan Amir.

“Karena pemancar yang aku maksudkan itu masih harus dibuat, menteri penerangan tidak keberatan kalau sementara aku memakai pemancar Radio Surabaya,” kata Bung Tomo dalam bukunya Pertempuran 10 November 1945.

Kepala RRI Surabaya tak keberatan, asalkan ada izin dari Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Surabaya Doel Arnowo atau Residen Surabaya Sudirman.

Malam harinya, Bung Tomo mengundang beberapa kawannya untuk berembug di sebuah rumah di Jalan Biliton No 7 Surabaya. Pertemuan itu menyepakati pembentukan Barisan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI), organisasi kelaskaran yang terkenal berani mati. Selain itu mempersiapkan operasi Radio Pemberontakan.

Pada 15 Oktober 1945, melalui suratkabar Soeara Rakjat, Bung Tomo mengumumkan bahwa Radio Pemberontakan mulai hari itu akan mengudara perdana dengan gelombang 34 meter. Residen Sudirman dan Doel Arnowo hadir untuk memastikan peminjaman pemancar RRI Surabaya.

Bung Tomo minta diputarkan musik mars sebagai pembuka. Karena tak bisa menyediakan dalam waktu dekat, RRI Surabaya menawarkan lagu hawaian Tiger Shark Peter Hodgkinson.

Lagu inilah yang kemudian dipakai sebagai pembuka dan penutup siaran.

Dalam pidatonya, Bung Tomo melukiskan kembali dan menumpahkan segala kejadian yang dia alami di Jakarta. “Aku lupa bahwa aku sedang berada sendirian di dalam studio.

Seolah-olah di hadapanku ada beribu-ribu, bahkan puluhan ribu orang yang mendengarkan pidatoku.

Seakan-akan para pendengarku itu seorang demi seorang kudekati dan kupegang bahunya, kuajak waspada, bersiap menghadapi bahaya yang menghadang.

Tak dapat kulukiskan be-

Bung Tomo sedang diwawancarai wartawan di Malang pada 1947 tentang sejarah Radio Pemberontak

tapa gembiranya hatiku ketika aku selesai membaca.

Hampir tak kubersihkan peluh yang membasahi wajahku, kalau tidak ada kawan yang memperingatkan akan hal itu,” ujar Bung Tomo.

Usai siaran, Doel Arnowo berpesan agar urusan pemancar Radio Pemberontakan segera dirampungkan. Beruntung, Menteri Pertahanan drg. Moestopo memberi bantuan pesawat pemancar bergelombang pendek bekas Jepang yang dimiliki Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pesawat pemancar itu kemudian dikembangkan oleh teknisi radio dan anggota BPRI seperti Hasan Basri, Ali Oerip, dan Soemadi.

Radio Pemberontakan mengudara setiap Rabu malam dan Minggu malam.

Siarannya bukan hanya dalam bahasa Indonesia, tapi juga bahasa daerah, bahkan bahasa asing terutama Inggris. Atas prakarsa dr Sugiri, seorang Amerika yang bersimpati pada perjuangan Indonesia, Miss Deventery atau lebih dikenal dengan nama Bali Ktut Tantri, menyediakan diri menjadi penyiar bahasa Inggris.

“Target utama dari si-

Bung Tomo berdiri bersama putri bungsunya, Ratna Sulistami. Sementara Sulistina Sutomo, istri Bung Tomo, tampak duduk bersama K’tut Tantri. Foto ini diambil ketika Tantri berkunjung ke rumah mereka.

aran berbahasa Inggris adalah pendengar di luar negeri untuk mengumpulkan dukungan luar negeri terhadap kasus yang menimpa Indonesia,” tulis Timothy Lindsey dalam The Romance of K’Tut Tantri and Indonesia.

Di dalam negeri, hampir semua RRI memancarluaskan siaran Radio Pemberontakan. Sebaliknya, Radio Pemberontakan juga mengambil bahan siaran dari RRI Surabaya, Malang, Solo, dan Yogyakarta.

Beberapa suratkabar juga mengutip isi siarannya.

PINDAH SIARAN DI BANGIL Bila rindu mendengar pidato Bung Tomo yang legendaris itu, klik saja

Rumah Radio Pemberontakan Bung Tomo.

di youtube. Bung Tomo dalam berorasi di radio selalu berapi-api. Saat itu dia mengenakan baju perjuangan berwarna zaitun dan berpeci. “Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya kemenangan ada di tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!”pekik Bung Tomo.

Yang jelas Radio Pemberontakan sempat ditutup dikarenakan ada kabar sweeping yang hendak dilakukan tentara Sekutu. Maklum saja, pergerakan Bung Tomo lewat radio telah membuat marah bangsa asing.

Saat itu tiga hari setelah memborbardir kota Surabaya sejak 10 November 1945, akhirnya tentara Sekutu

berhenti. Orang-orang yang tadinya tak berani keluar rumah mulai menampakkan batang hidung.

Hari itu kantor rahasia Radio Pemberontakan di Jalan Mawar kedatangan seorang tamu penting; seorang dokter yang bertugas sebagai kurir.

Kurir rahasia yang menghubungkan para pejuang di gelanggang pertempuran dengan awak redaksi Radio Pemberontakan tersebut meminta K’Tut Tantri, penyiar Radio Pemberontakan meninggalkan Surabaya.

“Kami telah merencanakan untuk membawamu ke pemancar di Bangil. Berangkat nanti malam dengan dikawal oleh tentara,” kata dokter yang tak disebut namanya itu.

K’tut Tantri memiliki banyak nama. Dia dikenal Surabaya Sue, Modjokerto Molly, Solo Sally, Jogja Jossy, hingga Merdeka Moll.

Selepas proklamasi kemerdekaan Indonesia, Tantri memang bergabung dengan laskar rakyat pimpinan Bung Tomo. Tantri tidak mengangkat senjata namun berjuang lewat siaran radio berbahasa Inggris di Radio Pemberontakan. Dalam siaran-siarannya, Tantri sering mengkritik Inggris karena memakai kedok sekutu untuk membantu Belanda berkuasa kembali di Indonesia.

Nah, di saat K’tut Tantri diperingatkan untuk meninggalkan Surabaya, dia justru memilih bertahan.

Dia minta waktu sehari lagi di Surabaya. Dokter pun mengamininya.

Bung Tomo mengenang Tantri di buku Revolusi di Nusa Damai, “Saya tidak akan melupakan detik-detik dikala Tantri dengan tenang mengucapkan pidatonya di muka mikropon, sedangkan bom-bom dan peluru-peluru mortar berjatuhan dengan dahsyatnya di keliling pemancar radio pemberontakan. Dan kemudian dengan tersenyum (dia) menyambut uluran tangan saya sebagai tanda terima kasih kita semua,” sebutnya.

Tantri bisa dibilang adalah salah satu perintis hubungan persahabatan Australia dan India. Buklet yang dia terbitkan Sourabaya Sue’s Inside Story of Indonesia yang diterbitkan di Sidney pada tahun 1947 berhasil memunculkan simpati masyarakat Australia terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Sejak tahun 1985, K’tut Tantri menjadi warga negara Australia.

Lewat Radio Pemberontakan, siaran yang dilakukan Bung Tomo dan Tantri berhasil mencapai Australia. Dalam salah satu kabar disebutkan bahwa berkat siaran tersebut, sempat terjadi pemogokan buruh pelabuhan Australia yang menolak untuk memuat

pasokan ke kapal-kapal militer Belanda yang akan menuju Indonesia.

Diceritakan, perempuan bule anak angkat Raja Bali itu lantas bergegas menemui konsul diplomatik asing yang berada di Surabaya; Denmark, Swiss, Rusia dan Swedia.

“Kuminta mereka agar bersedia membantu mengisi siaran malam itu sebagai protes terhadap pemboman,” tulis K’Tut Tantri dalam Revolt In Paradise, cetakan pertama bahasa Indonesia, April 1964.

Saat itu, Bung Tomo selaku pucuk pimpinan Radio Pemberontakan sedang berada di Malang--membangun pemancar baru di sana.

Studio di Jalan Mawar dipercayakan sepenuhnya kepada K’Tut Tantri. Karena sudah akan ditinggalkan, Tantri mengundang para diplomat asing ke kantor rahasianya untuk siaran terakhir.

Dalam siaran berbahasa Inggris malam itu, Tantri mendorong para diplomat itu mengemukakan pendapat negara mereka masingmasing menyikapi tindakan tentara Sekutu yang menggila di Surabaya.

“Protes jang paling keras di antara semua jang kuinterviu adalah Rusia,” tulis Tantri.

“Sehari setelah siaran konsulkonsul asing, kami menutup pemantjar Radio Pemberontakan di Surabaja.”

Studio di Jalan Mawar itu dikosongkan. “Perlengkapan pemantjar disimpan di sebuah rumah jang tersembunyi letaknja,” kenang Tantri.

Kantor utama Radio Pemberontakan sudah tutup. Apakah radio perjuangan itu berhenti siaran?

Dari Bangil, Radio Pemberontakan mengudara dalam bahasa Inggris. Melalui pemancar rahasia di Malang, Bung Tomo tiap malam cuap-cuap meneriakkan pekik merdeka!

“Sekali atau dua kali dalam seminggu, dia (Bung Tomo) datang ke Bangil untuk bersama-sama dengan kami mengadakan siaran,” demikian Tantri.

Nah, dampak siaran terakhir Radio Pemberontakan di Jalan Mawar, malam itu meluas. “Pemantjarpemantjar di negara lain jang menangkap siaran ini, menjiarkan kembali kepada para pendengarnya. Surat kabar dari pelbagai negara jang berdjauhan membuat teksnja dan memasukkannja dala tadjuk rentjana,” ungkap Tantri.

Namun kini sejarah itu sudah hilang. Pun warisannya. Apa boleh buat, bangunan bersejarah yang pernah menggelorakan semangat pemberontakan rakyat Surabaya lewat radio itu baru saja diruntuhkan. nhis/wo/jn/sel

BERANDA

EDISI 137/16 - 21 MEI 2016

9

Kepala Bakamla Lantik 9 Pejabat Pimpinan Tinggi KEPALA Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Ka Bakamla RI) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Ari Soedewo, resmi melantik sembilan Pejabat Pimpinan Tinggi di Ruang Serba Guna Kantor Bakamla RI, Jl. Dr. Sutomo No. 11, Jakarta Pusat, Jum’at (13/5/2016).

Pimpinan yang dilantik terdiri dari seorang Pimpinan Tinggi Madya (Eselon l) dan 8 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II). Mereka adalah Laksma TNI Andi Achdar dilantik menjadi Deputi Bidang Operasi dan Latihan Bakamla RI; Laksma TNI Yuli Dharmawanto yang dilantik jadi Direktur Hukum, Deputi Bidang Inhuker Bakamla RI; Marsekal Pertama TNI

Widiantoro yang menempati posisi Direktur Operasi Udara Maritim, Deputi Bidang Operasi dan Latihan Bakamla RI. Kolonel Laut (KH) Edi Fernandi dilantik jadi Direktur Strategi Kamla, Deputi Bidang Inhuler Bakamla RI; Sucipto, menjadi Direktur Kebijakan Kamla Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi Bakamla RI; Sandi yang dilantik jadi Direktur Kerjasama Kamla Direktur Bidang Kebijakan dan Strategi Bakamla RI; Kolonel Laut (P) Rahmat Eko Raharjo menjadi Plt. Direktur Operasi Laut Direktur Bidang Operasi dan latihan Bakamla RI; Kombes Pol Drs. Arifin, dilantik jadi Kepala Unit Penindakan Hukum Bakamla RI; serta Kolonel Laut (P) Suradi

Agung Slamet, yang memperoleh kepercayaan mengemban tugas sebagai Plt. Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Bakamla RI. Dalam sambutannya, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo mengatakan, Badan Keamanan Laut mempunyai tugas dan tantangan yang besar, yaitu menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia.

“Oleh sebab itu, Bakamla membutuhkan pejabat atau pegawai yang mempunyai tanggung jawab besar pada bidang administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” ucapnya.

Kepala Bakamla juga menyampaikan, menjadi tantangan tersendiri bagi Deputi

Operasi dan Latihan yang baru saja dilantik beserta jajarannya. Mengingat operasi (patroli) laut beberapa waktu lalu yang digelar, Bakamla menangkap beberapa kapal ikan asing berbendera Malaysia dengan ABK berkebangsaan Vietnam, dan sedang dalam proses hukum di kantor PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan di Tarempa Provinsi Kepulauan Riau.

“Hasil patroli Bakamla bersama stakeholder tersebut agar ditindaklanjuti oleh unit terkait, sehingga proses hukumnya berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berazaskan keadilan,” harapnya.

Pucuk pimpinan tertinggi di Bakamla RI itu menegaskan, berkat kerja sama

Ari Soedewo, keberhasilan Bakamla bersama stakeholder pada patroli Nusantara IV ini, patut diapresiasi dan dapat terus ditingkatkan oleh Deputi Operasi dan Latihan yang baru beserta jajarannya, tentu saja dengan dukungan unit yang lain dan sinergitas dengan stakeholder.

“Proses optimalisasi organisasi Bakamla melalui legislasi peraturan perundangan yang sedang dalam proses, baik di Kementerian ataupun di Legislatif, terus dikawal secara administratif dan koordinatif serta berikan masukan substantif, dan tidak menyinggung aturan mainnya, sehingga hasilnya akan dapat diterima oleh semua pihak,” tegasnya penuh harap.licom

Ka Bakamla RI Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., secara resmi melantik 9 Pejabat Pimpinan Tinggi.

yang tepat melalui informasi yang ditindaklanjuti antara Bakamla dengan TNI AL, beberapa hari yang lalu TNI AL telah menangkap percobaan perompakan kapal bermuatan minyak berbendera Singapura di perairan Tanjung Puting.

“Saat ini juga, sedang

berlangsung Patroli Terkoordinasi antara Indonesia (Bakamla) dengan Australia (Australia Border Force) di Laut Timor untuk kegiatan illegal fishing, people smuggling, penyelundupan, dan perlindungan lingkungan maritim,” ujarnya.

Menurut Laksdya TNI

SISWI SMP DIGILIR DELAPAN SISWA REMAJA, SATU PELAKU MASIH KELAS 3 SD

JADI BUDAK SEKS SEJAK BALITA, DICEKOKI PIL DOBEL L SEBELUM MAIN Menjadi ketergantungan obat dan hiper seks, korban meminta sendiri kepada pelaku untuk “dilayani”. Tidak selalu bersamaan, namun satu per satu kepada salah satu dari delapan pelaku yang juga teman sekampungnya. Biasanya korban meminta imbalan pil Dobel L setelah melakukannya.

ANGGOTA Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Surabaya, Kamis (12/5/2016), menciduk delapan siswa yang melakukan pencabulan terhadap ZR (12) warga Jalan Kali Bokor, Surabaya.

Siswi kelas 1 SMP tersebut menjadi budak seks delapan temannya yang masih bertetangga sejak dirinya berusia 5 tahun. Ironisnya, tiga pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka masih duduk di sekolah Dasar (SD).

Bahkan, salah satu pelakunya ada yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas tiga. Dia mengaku mengenal seks setelah dirinya sering menonton film pornografi.

Kanit PPA Satreskrim Pokrestabes Surabaya AKP

Ruth Yeni mengatakan, korban sejak balita sudah menjadi budak seks oleh AS. Aksi itu berlanjut bahkan setiap hari, hingga pada akhirnya, pelaku mengajak tujuh teman-temannya yang masih bertetangga. Ironisnya, ZR dicecoki pil dobel L sebelum dicabuli secara bergiliran.

“Sebelum dipaksa melayani nafsu bejat pelaku, korban diberi obat penenang terlebih dahulu sehingga dirinya hanya bisa pasrah,” terang Yeni.

“Namun yang paling menyedihkan dari perbuatan tersebut, saat ini korban men jadi ketergantungan obat penenang (LL) dan juga hiper seks,” tambahnya.

Korban yang meminta sendiri kepada pelaku untuk “dilayani”. Tidak selalu ber-

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bertatap muka dengan para remaja pelaku pencabulan di Mapolrestabes Surabaya. Tiga dari delapan pelaku masih duduk di bangku SD.

samaan, namun satu per satu kepada salah satu dari delapan pelaku yang juga teman sekampungnya. “Biasanya korban meminta imbalan pil Dobel L setelah melakukan,” tambahnya.

Para tersangka dan korban biasanya selalu bermain bersama, dan apabila ingin mencabuli, korban akan digiring ke Balai RW atau dekat rel sekitar Ngagel. “Jadi, tempatnya bermacam-macam.”

Hingga saat ini, delapan siswa yang masing masing diciduk dari sekolahnya, masih menjalani pemeriksaan.

Para tersangka tersebut akan dititipkan di balai pemasyarakatan khusus anak. Mereka, MI (9), MY (12), BS (12), JS, AD, JR HM dan AS masing-masing 14 tahun yang masih bertetangga dengan korban.

Meski masih tergolong dibawah umur, delapan siswa cabul asal Surabaya tetap

diproses sesuai hukum yang berlaku. Hal tersebut diungkapkan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Iman Sumantri bersama walikota Tri Rismaharini saat melakukan jumpa pers, Kamis (12/5/2016).

“Kami akan tetap melanjutkan hingga ke persidangan, agar hukum tidak dilecehkan meski para tersangka ini masih dibawah umur,” terang Iman Sumantri.

Pelaku saat ini berstatus

pelajar. Masing-masing duduk di bangku SD dan SMP. “Namun untuk penahanannya, akan kami titipkan pada Lembaga yang berkompeten menangani masalah anak (LPKA),” tambah Iman Sumantri.

Iman menggarisbawahi, bahwa sistem peradilan untuk anak di bawah umur berbeda dengan sistem pengadilan untuk orang dewasa.

Hukuman yang nantinya diterima pun juga akan lebih ringan dibanding hukuman untuk orang dewasa.

Iman juga menyebutkan, para tersangka tidak ditahan tapi dikembalikan ke orangtuanya. “Saat ini tersangka kami kembalikan pada orang tuanya, namun tetap dikenakan wajib lapor,” terangnya.

Keputusan mengembalikan para tersangka pencabulan kepada orang tuanya, lanjut Iman, mengacu pada UU no 11 tahun 2012 pasal 32 tentang Peradilan Anak, dimana tersangka bisa dikembalikan pada orang tuanya masingmasing. Namun, Iman kembali menegaskan bila proses hukum tetap berjalan meski para pelaku dikembalikan ke orang tua masing-masing.

Menurut Iman, pencabu-

lan anak ini disebabkan karena para tersangka umumnya pecandu pil koplo. Selain itu, kurangnya perhatian orang tua kepada anak-anaknya, juga menjadi salah satu faktor terjadi kasus ini. “Orang tua harus selalu memantau dan mengawasi perkembangan anak-anaknya.”

Iman mengatakan komunikasi intens sangat diperlukan untuk mencegah perbuatan asusila. Oleh karena itu, ia meminta para orang tua lebih peka terhadap anak-anaknya.

“Terutama ibu harus lebih peka. Kalau tidak ada ibu ya bapaknya harus berperan aktif mengawasinya.”

Polisi mencium aksi tersebut sejak awal pekan lalu, namun menunda penangkapan karena sebagian pelaku ada yang sedang melaksanakan Ujian Nasional. Baru kemarin, polisi menangkap satu persatu pelaku di masing-masing sekolahnya.

Wa l i Ko t a S u r a b a y a Tri Rismaharini langsung menggelar pertemuan khusus dengan orangtua pelaku dan korban di Mapolrestabes Surabaya untuk membahas penanganan selanjutnya kasus tersebut.nrofik

Mafia China Kirim Narkoba Pakai Ban Mobil MAFIA jaringan narkoba internasional asal China menggunakan berbagai modus untuk menyelundupkan kirimannya ke Indonesia.

Hasil temuan terbaru BNN dlam ungkap kasus 54,2 kg sabu dan 40 ribu butir ekstasi, diketahui para kurir kini menggunakan ban mobil un-

tuk sarana penyelundupan.

Kepala BNN Komjen Budi Waseso mengatakan, sabu dan ekstasi tersebut diselipkan dalam ban mobil cadangan sehingga pihaknya mencurigai ada keterlibatan orang yang bekerja di bengkel. Sebab, para kurir jaringan Narkoba internasional tak mungkin

melakukannya sendiri. “Kami akan telusuri karena yang memasukkan tukang ban berarti ada kerja sama. Dia tidak melaporkan justru membiarkan,” terangnya, Jumat (13/5/2016).

Sedangkan tersangka kurir jaringan narkoba internasional yang diamankan adalah DV (41) dan Den (43).

Keduanya diamankan di Kapal MUfida saat berada di Pelabuhan Merak, Banten.

Dari tangan keduanya, BNN menyita 2045,7 gram sabu dan ekstasi 40.894 butir.

Di kapal yang sama, BNN juga mengamankan Ro (35), kurir yang membawa sabu 41.653,3 gram. Selanjutnya,

BNN menangkap Syah (43) dan Rik (29) dengan barang bukti sabu 10.577,9 gram.

Dalam waktu yang bersamaan, diamankan juga MA (58) dan RID (36) koordinator kurir jaringan narkoba internasional. BNN juga mengamankan HAS (37) dan AD (34) kurir jaringan MA.

Dalam pemeriksaan diketahui jika sabu dan ekstasi itu berasal dari China, namun transit di Malaysia dan diambil para tersangka untuk diedarkan ke Indonesia. “Di Malaysia dan China pasti ada bosnya, cuma kami nggak bisa sentuh yang disana karena ada undangundang,” ujar Buwas.

Seluruh tersangka jaringan Narkoba internasional ini dikenakan Pasal 114 ayat 2 juncto Pasal 132 ayat 1 dan atau Pasal 112 ayat 2 juncto Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. “Ancamannya hukuman mati atau penjara seumur hidup,” pungkas Komjen Budi Waseso.nandiono

Kasus Dugaan Korupsi Rp 3,24 Triliun Pembangunan FSRU Lampung

Kejagung Cekal Dirut PGN Bepergian ke Luar Negeri Selama 6 Bulan DIREKTUR Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Hendi Prio Santoso dicekal bepergian ke luar negeri.

Kabar pencekalan Hendi diakui Jaksa Agung HM Prasetyo beberapa waktu lalu. Disebutkan Prasetyo, Hendi dilarang pergi ke London, Inggris, pada pertengahan April lalu. Bahkan sumber di PGN menyebut dalam dua bulan terakhir, praktis Hendi tak bisa fokus bekerja.

Pria yang terpilih kembali memimpin PGN pada 8 April 2016 lalu itu tersangkut dugaan korupsi pembangunan Float Storage Regassification Unit (FSRU) Lampung. Saat ini perkaranya tengah ditangani Kejaksaan Agung.

Semula, pada 2011 pemerintah berencana membangun FSRU di Belawan, Sumatera Utara. Kemudian terjadi perubahan yang dilakukan www.lensaindonesia.com

Menteri BUMN saat itu, Dahlan Iskan. Dia mengganti FSRU dengan revitalisasi kilang oleh PT. Pertamina.

Pengadaan FSRU kemudian dipindah ke Lampung dan dikerjakan selama dua tahun.

Dari fasilitas penyimpanan itu, PT PGN menjual 40,5 juta kaki kubik gas tiap harinya ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Muara Tawar, Bekasi.

Kontrak jual-gas senilai USD 18 per juta kaki kubik itu berhenti sejak Januari 2015. Namun PT. PGN tetap membayar biaya sewa dan operasional.

Akibat kasus tersebut, negara dirugikan US$ 250 juta (Rp 3,24 triliun). Kasus ini kini mulai masuk dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Adapun surat yang di-

teken Direktur Penyidikan di Jampidsus, Fadil Zumhana menyebutkan, sebelumnya pada 25 Februari 2016, Fadil telah menulis surat panggilan pemeriksaan kepada lima pejabat PGN yang menangani pembangunan FSRU Lampung pada 2011 silam.

“Benar sudah dicegah. Sudah dari sebulan lalu. Kasus ini masih sprindik umum,” kata Fadil Zumhana saat dihubungi Rabu (11/5/2016).

Sementara sumber di Kejagung yang enggan disebutkan namanya mengatakan, Hendi selama ini terus bermanuver agar dirinya tidak ditetapkan menjadi tersangka. “Dia terus bermanuver supaya tidak dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung,” ujar sumber.

Sumber juga menyebutkan bahwa pihak Kejagung telah menulis surat kepada

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) DKI Jakarta untuk meminta penyitaan sejumlah dokumen tentang FSRU Lampung.

Namun, kasus dugaan korupsi yang telah masuk dalam tahap penyidikan belum menetapkan satu orang pun sebagai tersangka. Sehingga dalam kasus ini, meski dicegah Hendi masih berstatus sebagai saksi.

Selain keterangan para saksi, Kejagung juga diketahui telah mengumpulkan sejumlah dokumen yaitu kontrak asli, amandemen kontrak, dan surat elektronik dari Hoegh LNG dan PT Rekayasa Industri yang menjadi kontraktor pembangunan FSRU Lampung. Ada pula bukti pembayaran. “Jadi sudah ada dua alat bukti yang cukup,” jelas sumber di Kejagung.

Berikutnya Kejaksaan

Agung akan segera melakukan gelar perkara kasus ini. Dilansir dari tempo, sebelumnya bekas Komisaris Utama PGN Iman Sugema telah mengingatkan kasus hukum yang menjerat Hendi Prio Santoso kepada pihak istana dan kementerian BUMN. Tapi akibatnya Iman, yang pengurus di Megawati Institute dan salah satu relawan pendukung Jokowi, malah terpental dari kursinya dan dipindah menjadi komisaris Bank BTN. Iman juga menampung keluhan dari para pegawai PGN yang miris melihat kinerja jeblok perusahaan.

Dengan investasi besar, sekitar US$ 3,5 miliar, PGN di bawah Hendi agresif masuk ke sektor hulu dengan membeli sejumlah sumur gas di dalam dan luar negeri.

Tapi investasi itu kebanyakan mandul. Sebagian besar

penghasilan PGN kini tetap berasal dari jaringan pipa gas lama. Ironisnya, Hendi cuma sedikit membangun jaringan pipa baru yang sebetulnya merupakan bisnis utama PGN sebagai perusahaan infrastruktur gas.

Sementara itu Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM membenarkan telah ada permintaan dari Kejagung untuk mencegah Hendi Prio Santoso ke luar negeri.

Juru Bicara Ditjen Imigrasi Heru Santoso menyatakan permintaan pencegahan dari Kejagung telah diterima dan telah berlaku.

“Dicegah untuk enam bulan sampai dengan 8 Oktober 2016,” kata Heru Santoso melalui pesan singkat yang diterima, Kamis (12/5/2016).n sia/ tem

Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Hendi Prio Santoso

EDUKES

10

EDISI 137/16 - 21 MEI 2016

KEMENAG SERAHKAN KARTU INDONESIA PINTAR UNTUK 473 SISWA PAPUA Setiap siswa mendapatkan KIP senilai Rp1 juta sehingga totalnya untuk SMTKwilayah Papua sebesar Rp473 juta.

D I R J E N Bimas Kristen Oditha R Hutabarat menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 473 siswa Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) di Provinsi Papua.

Menurut keterangan tertulis Kemenag, Jumat (13/5/2016), penyerahan bersamaan dengan pembukaan Raker Bidang Pendidikan Agama Kristen Kanwil Kemenag Papua yang diselenggarakan di Merauke, Rabu (11/5/2016).

“Dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa, maka Kemenag melalui Bimas Kristen meluncurkan Kartu Indonesia Pintar sebanyak 473 untuk Provinsi Papua,” kata Oditha R Hutabarat saat menyerahkan KIP kepada perwakilan siswa SMTK di Papua.

Setiap siswa mendapatkan KIP senilai Rp1 juta sehingga totalnya untuk SMTKwilayah Papua sebesar Rp473 juta.

Di hadapan para guru peserta Raker, Oditha mengingatkan tentang pentingnya layanan pendidikan keagamaan bagi umat Kristen.

Menurutnya, para kepala sekolah dan guru harus dapat menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan dan dapat membimbing para peserta didik dengan baik.

Lebih dari itu, lanjut Oditha, di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia, setiap pendidik dituntut dapat bersikap terbuka dan mampu hidup di tengah kemajemukan masyarakat, baik ras, agama, maupun golongan.

“Perbedaan tidak untuk dipertentangkan. Semua kita mempunyai kesamaan tugas dan tanggung jawab untuk membangun bangsa,” tutur Oditha.

“Rumah besar Indonesia harus ditopang menjadi rumah yang nyaman, aman, dan tenteram. Semua warganya harus mengupayakan, terutama kepala sekolah dan

Temanggung Bangun Klinik Paru dari Cukai Tembakau DINAS Kesehatan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, kembali membangun gedung klinik paru dibiayai dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

“Klinik paru yang dibangun di Puskesmas Bejen ini merupakan klinik paru ke-8 yang dibangun dengan biaya dari DBHCHT,” kata Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Temanggung, Suparjo di Temanggung, Selasa (10/5/2016).

Ia mengatakan hal tersebut usai peletakan batu pertama pembangunan gedung klinik paru di Puskesmas Bejen oleh Wakil Bupati Temanggung, Irawan Prasetyadi.

Ia menuturkan klinik paru kini telah ada di Puskesmas Ngadirejo, Bulu, Kedu, Parakan, Dharmarini, Candiroto, dan Parakan.

Ia mengatakan keberadaan klinik paru ini untuk mengobati dan mengurangi dampak dari penggunaan tembakau.

Keberadaan fasilitas itu ada sejak 2013.

Ia mengatakan dana pembangunan klinik paru yang dianggarkan dari DBHCHT

di puskesmas beragam disesuaikan dengan kebutuhan.

Pembangunan klinik paru di Puskesmas Bejen mencapai Rp 1,78 miliar.

Fasilitas di klinik paru adalah ruang labolatorium, ruang konsultasi dan ruang pengobatan.

Selain peletakan batu pertama pembangunan klinik paru di Puskesmas Bejen, Wakil Bupati Temanggung juga meletakkan batu pertama rehabilitasi sejumlah puskesmas, yakni Puskesmas Kledung Rp2,1 miliar, rehab rumah dinas di Puskesmas Ngadirejo Rp350 juta, rehabilitasi Puskesmas Dharmarini Rp1,7 miliar, pembangunan puskesmas terpadu Pringsurat Rp5 miliar dan pembangunan gedung IBI Temanggung Rp930 juta.

Wakil Bupati Temanggung Irawan Prasetyadi mengatakan pada rekanan dan pejabat untuk tidak main proyek dengan mengurangi kualitas bangunan dan menyuap. Ia berharap dengan rehabiltasi puskesmas nantinya ada peningkatan layanan masyarakat. nher/ans

1.070 Anak di Manokwari Terima Kartu Indonesia Pintar.

para guru,” tambahnya.

Raker Bidang Pendidikan Agama Kristen ini diikuti oleh para Kepala Sekolah

dan Guru SMTK se-Provinsi Papua. Ikut hadir dalam pembukaan raker ini, Kakanwil Kemenag Provinsi Papua,

Kepala Bidang Pendidikan Agama Kristen Kanwil Papua, serta beberapa siswa SMTK. “Raker ini harus diman-

faatkan sebaik-baiknya untuk membentuk kesepahaman bersama dalam mengoptimalkan layanan pendidikan,

serta memperkaya wawasan para guru dalam bidang Pendidikan Agama Kristen,” harapnya.nans

Djarum Foundation Sediakan 500 Slot Beasiswa Masa Setahun DJARUM Foundation membuka pendaftaran beasiswa prestasi Djarum Beasiswa Plus 2016/2017. Sekitar 500 slot beasiswa selama setahun dialokasikan untuk mahasiswa berprestasi dari seluruh Indonesia.

Tak hanya itu, penerima juga memperoleh beberapa pelatihan keterampilan lunak atau soft skills dipersiapkan untuk menjadi calon pemimpin masa depan bangsa. Demikian ini membedakan Djarum Beasiswa Plus dengan program beasiswa lain.

“Mendapatkan informasi beasiswa yang akurat sangat penting, mengingat, seleksi beasiswa prestasi Djarum Beasiswa Plus amat ketat. Tahun lalu misalnya, lebih dari 15.000 peminat mendaftar hingga akhirnya kami loloskan 522 mahasiswa. Banyak pendaftar yang memiliki kemampuan akademik dan keaktifan organisasi tinggi sehingga kompetisi menjadi ketat,” ungkap Laksmi Lestari, Program Associate Djarum Foundation kepada Lensaindonesia.com dalam

keterangan persnya, Jumat, (13/05/2016).

Pendaftaran beasiswa ini juga bisa melalui Open Booth di berbagai kampus.

Tujuannya, calon pendaftar mendapat tips saat melakukan registrasi dan proses melewati seleksi.

Di kesempatan yang sama, Ferry Subagyo, Kasubag Kesejahteraan Mahasiswa Universitas Brawijaya mengatakan, generasi muda memerlukan ketrampilan hidup yang mumpuni untuk masa depannya.

“Djarum Beasiswa Plus memberikan penyelarasan antara pencapaian akademik (hard skills) yang diperoleh di perguruan tinggi dengan berbagai keterampilan lunak (soft skills) yang diperoleh dari program ini. Lulusannya, bagai sebulir padi, di kemudian hari tumbuh menjadi pemimpin masa depan dan menyebarkan kebaikan bagi masyarakat,” tandas Ferry.

Universitas Brawijaya merupakan salah satu lokasi stan informasi untuk Jawa Timur. Lokasi serupa akan

Para mahasiswa saat melakukan registrasi untuk program Djarum Beasiswa Plus 2016-2017.

ada di Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Brawijaya, Politeknik Negeri Malang, Universitas Merdeka, Akademi Bisnis

Manajemen (STIEA-ABM), Universitas Jember, Universitas Muhammadiyah Jember, Institut Teknologi Surabaya, Universitas Airlangga,

Politeknik Negeri Surabaya, Universitas Pembangunan Nasional, UIN Sunan Ampel, serta Universitas Trunojoyo. nrel

XL Cari Ahli Digital dari Kalangan Mahasiswa

Acara peluncuran Kompetisi Smart Digitalizing Digitizing Your City di Jakarta.

PT XL Axiata Tbk (XL) gelar Kompetisi Smart Digitalizing Digitizing Your City untuk mahasiswa Indonesia. Kompetisi ini digadang-gadang memunculkan talenta dunia digital masa depan berkualitas.

XL menyiapkan total hadiah puluhan juta bagi para pemenang, berikut kesempatan bagi karya terbaik untuk diakomodir program

XL Smart City.

“Kami percaya, anakanak muda kita punya talenta yang tak kalah dari anakanak dari bangsa negara lain. Melalui kompetisi ini, XL sekaligus juga hendak menunjukkan kepada publik betapa besar potensi dari anak-anak muda Indonesia yang bisa memberikan kontribusi bagi pemecahan persoalan yang dihadapi

oleh pemerintah daerah dalam mengelola pelayanan publik sekaligus penerapan tata kelola pemerintahan yang baik,” Eka Bramantya Danuwirana, Chief of Corporate Afairs Oicer XL dari keterangan tertulis yang diterima Lensaindonesia.com, Selasa (10/05/2016).

Eka menambahkan, hasil karya para peserta setelah melalui seleksi, diakomodir

dalam program Digital Service XL. Program Smart City yang sudah dijalankan XL dua tahun terakhir menyediakan solusi-solusi digital inovatif yang disesuaikan kebutuhan di kota yang membutuhkannya.

“Ada tiga kategori untuk temuan solusi digital yang kompetisikan. Pertama, e-Public Services, menyediakan solusi digital untuk

keperluan layanan publik. Kedua, e-Governance; solusi digital untuk membantu efektiitas birokrasi.

Ketiga, e-Financial, solusi digital untuk membantu pengelolaan keuangan,” pungkas Eka. Hingga saat ini sudah masuk lebih dari 100 444 proposal dari berbagai lebih dari 100 kampus mengirimkan perwakilannya.nrel

Klinik CST Semarang Ditambah untuk Tekan Penularan HIV/AIDS KOMISI Penanggulangan AIDS (KPA) mengestimasi jumlah pengidap HIV/AIDS di Kabupaten Semarang sampai dengan akhir 2015 mencapai 800 orang. Namun yang terdeteksi atau tercatat di KPA Kabupaten Semarang hanya 438 kasus HIV/AIDS. Meski saat ini peringkat jumlah pengidap HIV/AIDS Kabupaten Semarang di tingwww.lensaindonesia.com

kat Provinsi Jateng turun, namun kewaspadaan tetap harus dijaga. Sebab bukan berarti jumlah pengidap HIV/AIDS menurun, tapi karena Kabupaten/Kota yang lain lebih aktif menemukan pengidap baru.

“Sisa yang belum terdeteksi ini yang harus kita waspadai dan temukan segera,” kata Koordinator Bidang Pengorganisasian dan Pem-

berdayaan Kelompok Kunci Tim Pelaksana Harian KPA Kabupaten Semarang, Mas Dady Dharmadi.

Sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit HIV/ AIDS, Pemkab Semarang pada semester kedua tahun ini akan menyiapkan dua klinik Care Support Treatment (CST) baru. Dua klinik tersebut akan melengkapi

empat klinik serupa yang telah ada selama ini. Tujuan dari klinik ini adalah memberikan dukungan, perawatan, dan pengobatan, kepada orang dengan HIV/AIDS. “Klinik CST memberikan layanan pengobatan kepada pengidap HIV/AIDS agar berada pada kondisi stabil menuju kesembuhan,” ujar Dedy.

Empat klinik CST yang

telah beroperasi sebelumnya berada di RSUD Ungaran, RSUD Ambarawa, Puskesmas Bergas dan Puskesmas Tengaran. Sedangkan dua klinik CST baru rencananya akan memberdayakan puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap.

“Mulai bulan Juli nanti kami akan mengirim dua tim dari puskesmas terpilih un-

tuk mengikuti pelatihan di tingkat pusat. Harapannya akan semakin memperluas cakupan layanan pengobatan pengidap HIV/AIDS di Kabupaten Semarang,” imbuhnya.

Selain klinik CST, Pemkab Semarang juga akan menambah 4 klinik Voluntary Counseling Test (VCT). Saat ini telah ada 11 klinik layanan tes deteksi HIV/AIDS yang

tersebar di 8 puskesmas, 2 RSUD dan satu pelayanan di BKPM Ambarawa. Keempat klinik VCT tersebut yakni di Puskesmas Jambu, Bringin, Suruh dan Pringapus.

“Pemilihan lokasi berdasarkan temuan kasus terakhir. Sebenarnya penyebaran HIV/AIDS sudah merata ada diseluruh kecamatan,” tandasnya.nsya/kom

TRAVEL & KULINER

11

EDISI 137/16 - 21 MEI 2016 Para wisatawan mengabadikan gambar di patung Garuda Wisnu Kencana

GARUDA WISNU KENCANA PATUNG FAVORIT WISATAWAN DI BALI Patung Garuda Wisnu Kencana merupakan buah karya dari seniman kenamaan Bali. Lokasi ini menjadi favorit bagi wisatawan.

PATUNG Garuda Wisnu Kencana atau yang disingkat GWK merupakan ikon Bali yang sangat populer. Walau belum selesai, tak sedikit wisatawan yang datang melihat.

Saat berkunjung ke Bali, tidak sedikit pengunjung yang mampir ke Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK) untuk melihat patung

Dewa Wisnu beserta Garuda yang menjadi tunggangannya. Apabila selesai, patung yang diperkirakan memiliki total tinggi 125 meter itu bahkan akan melebihi Patung Liberty di AS! Bagi yang belum pernah mampir, Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana terletak di tanjung Nusa Dua, Kabu-

DESTINASI Kawah Wurung Surga Tersembunyi Bondowoso KABUPATEN Bondowoso, Jawa Timur, ternyata menyimpan potensi yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah Kawah Wurung, yang berada di Desa Jampit, Kecamatan Sempol.

Untuk mencari lokasi Kawah Wurung cukup gampang, sebab lokasinya satu arah ke Gunung Ijen. Jika berangkat dari Kota Bondowoso, diperlukan waktu sekitar 2 jam lamanya untuk sampai di lokasi. Pengunjung tidak perlu khawatir, sebab akses jalan ke Kawah Wurung bisa dilewati dengan sepeda motor maupun mobil.

Tidak hanya itu, selama di perjalanan menuju lokasi Kawah Wurung, kita akan dimanjakan dengan pemandangan alam yang luar biasa.

Mulai dari hutan pinus, hingga taman bunga di sepanjang perkebunan Jampit.

“Saya pertama datang ke sini, dan ternyata pemandangannya luar biasa, sangat bagus.

Apalagi selama di jalan tadi, pemandangan bunganya cukup menyejukkan mata,” ucap salah satu wisatawan, Nazila.

Eksotisme Kawah Wurung memang cukup luar biasa, sebab pegunungan dan kawahnya dipenuhi dengan rerumputan yang hijau.

“Ingin lama-lama di sini, selain udaranya yang segar,

pemandangan sangat bagus. Bukitnya itu lo, hijau banget, membayangkan seperti di surga saja,” kata Alfan, wisatawan lainnya.

Beberapa wisatawan juga mencoba menuruni tebing di Kawang Wurung, dengan menggunakan sepeda gunung. “Asyik medannya, cukup menantang juga. Tadi saya sempat nyoba, seru banget pokoknya,” kata Ahmad.

Wisatawan yang datang, juga tidak lupa berfoto di lokasi Kawah Wurung. “Mumpung ke sini, sekalian foto-foto, karena perbukitannya mirip di ilm Teletubbies,” kelakar Doni, salah satu wisatawan.

Sementara, Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhair, mengatakan Kawah Wurung merupakan salah satu destinasi andalan Kabupaten Bondowoso. “Saya saja kalau sedang libur, liburannya ke sini, jadi tidak usah jauh-jauh ke luar kota,” katanya.

Dhair berharap, wisatawan yang datang ke Kawah Wurung ikut menjaga kebersihan kawasan tersebut.

“Waktu saya datang ke Kawah Wurung, banyak sampah yang berserakan. Makanya kita minta agar wisatawan juga ikut menjaga kebersihan di sini. Sampahnya dibawa kembali, jangan buang di sini,” pinta Dhair.nahm/ko

Kawah Wurung, sebuah perbukitan dipenuhi dengan rerumputan hijau, di Desa Jampit, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur

paten Badung. Kira-kira 40 kilometer di sebelah selatan Denpasar. Area Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana berada di ketinggian 146 meter di atas permukaan tanah atau 263 mdpl.

Sejatinya GWK merupakan buah karya dari seniman kenamaan Bali, Nyoman Nuarta. Beliau adalah pematung Indonesia dan salah satu pelopor Gerakan Seni Rupa Baru (1976). Nyoman Nuarta juga dikenal lewat mahakaryanya seperti Monumen Jalesveva Jayamahe

(Surabaya), serta Monumen Proklamasi Indonesia (Jakarta).

Awalnya Nyoman Nuarta berjuang sendiri untuk membangun GWK sejak 27 tahun silam. Ketika sempat mangkrak akibat kekurangan dana, akhirnya GWK diakuisisi oleh salah satu pengembang pada tahun 2012 silam dan dilanjutkan pembangunannya.

Saat ditemui, Nyoman Nuarta mengaku kalau proses pembangunan GWK telah mencapai 70%. Apabila se-

KHAS KULINER

mua berjalan lancar, rencananya patung GWK akan berdiri tegak dua tahun lagi.

Sambil menunggu patung GWK selesai, traveler yang datang ke sana bisa berfoto di depan patung Dewa Wisnu dan Garuda yang masih terpisah. Selain itu traveler juga bisa menikmati pertunjukan budaya Bali seperti tari barong dan kecak di amphithater secara langsung.

Menjelang sore, Anda juga bisa menyaksikan sunset yang cantik. Dari ketinggian 263 mdpl, Anda dapat

HOTEL POP Tawarkan ‘Weekend’ Super Murah

Ayam Mbok Wo Banyuwangi Pedasnya Bikin Ketagihan JIKA sedang menuju Pulau Merah atau Teluk Ijo di wilayah Banyuwangi Selatan, Anda wajib mampir di salah satu warung sederhana Mbok Wo yang berada di Desa Silirbaru, Kecamatan Pesanggaran.

Sajian andalan dari warung yang didirikan sejak tahun 1957 tersebut adalah ayam pedas khas Banyuwangi. Tidak tanggung-tanggung, setiap hari, pengelola warung menyediakan minimal 15 kilogram cabai rawit yang dimasak dengan beraneka rempah dan menghasilkan kuah pedas yang menggigit, lalu dimasak dengan ayam yang telah dibakar dan dipotong kecil-kecil.

“Kalau warung ini pedasnya ya asli cabe rawit bukan merica jadi pedasnya benarbenar pedas. Satu hari biasanya masak satu wajan besar yang biasanya buat jenang. Ukurannya ada satu meter lebih,” ujar Kurniadi, pengelola warung.

Rasa pedas yang luar biasa, menurut cucu dari Mbok Wo itu, membuat para pengunjung “kapok lombok”, istilah yang sering digunakan untuk orang yang mengaku kepedasan, tetapi terus datang dan menikmatinya lagi.

“Banyak langganan kami yang datang ke sini berkali-kali, padahal ka-

tanya pedas banget, termasuk Pak Bupati Anas, yang beberapa kali mampir sini,” ujarnya.

Saat datang, Anda tidak akan ditanya akan memesan apa. Mereka akan langsung menyajikan satu mangkok besar berisi potongan ayam yang telah dibakar dan telur rebus yang dimasak dengan kuah pedas.

Ada pula beberapa potongan ati, ampela, dan usus ayam yang digoreng dan disajikan terpisah untuk pelanggan yang tidak suka pedas. Untuk nasi, pembeli bisa memilih nasi putih atau nasi jagung. Pelanggan bebas mengambilnya sendiri sesuai dengan porsinya.

“Kalau mau tambah nasi, tinggal tambah. Bebas sekuatnya,” kata Kurniadi sambil tertawa.

Menikmati Ayam Pedas Mbok Wo, pastikan air putih hangat tersedia di depan Anda. Sebab, satu kali suap, rasa pedas langsung menjalar di mulut. Air putih hangat bisa mengurangi rasa pedas.

Saran kedua adalah gunakan sendok saat makan.

Jika memaksakan langsung menyuap dengan tangan, maka rasa panas akan tertinggal di tangan setelah makan. Jadi, selamat menikmati sensasi pedas sajian ayam pedas Mbok Wo Pesanggaran.nir/kom

Hotel Pop di Surabaya menawarkan fasilitas murah.

ADA urusan ke Surabaya?

Tidak perlu repot mencari akomodasi nyaman yang cocok untuk penjelajah pintar karena POP! Hotel Stasiun Kota punya segalanya!

Nikmati penawaran spesial bagi tamu yang lanjut menginap dari hari Sabtu ke Minggu. Cukup dengan Rp 288.000nett/malam – promo ini dapat dinikmati dengan pemesanan kamar langsung.

“Hotel kami berlokasi strategis – hanya 2 menit dari Pasar Atom, 5 menit dari Stasiun Kota Surabaya, 7 menit dari RS Undaan Surabaya dan 10 menit dari area kantor pemerintah, pelabuhan, Jalan Tol Perak dan Tugu Pahlawan,” kutip Erick Indra Gunadi, Hotel Manager – POP! Hotel Stasiun Kota.

Hotel ini juga menawarkan 160 kamar tamu nyaman dengan 5 ruang pertemuan (dua diantaranya dapat digabung menjadi satu ruangan besar).

Setiap POP! Room dilengkapi dengan TV LCD 26 inci dengan kanal internasional, penyejuk ruangan, sofa bed, kotak safe deposit, rain shower dan air minum botol gratis.

Info selengkapnya mengenai POP! Hotel Stasiun Kota, cek di www.pophotels.com atau @pophotels di media social.nlicom

melihat mentari yang terbenam dengan syahdu. Sesekali tampak pesawat yang akan mendarat di Bandara Ngurah Rai di kejauhan.

Di GWK juga terdapat banyak toko suvenir. Anda bisa berburu oleh-oleh khas Bali yang cantik dan antik.

Jika lapar, beberapa rumah makan menyediakan aneka makanan untuk mengisi energi Anda.

Tapi jika ingin melihat indahnya patung GWK dari ketinggian, traveler bisa melakukannya lewat situs

Ekspedisi Langit Nusantara yang digagas oleh Telkomsel. Lewat dua drone yang diterbangkan dari bagian Barat dan Timur, Telkomsel akan menunjukkan indahnya Pesona Indonesia selama sebulan penuh.

Jika ingin masuk, Anda pun harus membayar tiket masuk lebih dulu. Harga tiket masuk ke dalam Taman Budaya Garuwa Wisnu Kencana adalah Rp 60 ribu untuk dewasa. GWK pun buka setiap hari dari pukul 08:00-22:00 WIT.nwsw/rdy

MENU Hotel Grand Darmo Siapkan Jula-Juli Bufet Ramadhan HOTEL Grand Darmo Surabaya siap layani pengunjung dengan Jula-Juli Bufet Ramadhan. Hotel berbintang empat ini ingin berikan moment Buka puasa yang berkesan dengan 101 pilihan sajian menu.

“Management Hotel ingin turut memtasilitasi agenda kumpul keluarga, sahabat maupun rekan kerja di Bulan suci nanti. Dengan budget yang tidak terlalu mahal, pegunjung bisa menikmati sajian yang cukup beragam”, ujar I Ketut Heri Asthama F & B Manager Hotel Grand Darmo Surabaya kepada Lensaindonesia.com, Rabu (11/05/2016).

Pengunjung akan dihibur live music acoustic setiap hari Senin, Rabu dan Jum-

at. Ragam suguhan Resto Angling Darmo all you can eat dapat dinikmati cukup dengan Rp.100.000,-/nett per pax.

“Kami punya minuman andalan hanya selama Ramadhan, namanya Arabian Smoothies. Itu perpaduan antara Kurma dan Susu segar.

Nutrisi dua bahan manis ini sangat cocok untuk berbuka dan mengembalikan energy” imbuh Ketut.

Pengunjung bisa menikmati Ramadhan kaya rasa, dengan ragam menu lokal, Western dan Asian food.

Grand Darmo menyiapkan promo spesial berupa gratis satu paket buka puasa untuk pembelian 10 paket buka puasa. Akan ada free charge juga untuk Batita.nretha

Menu Jula-Juli Buffet Ram adhan yang disajikan Hot el Grand Darmo Suites Sur abaya.

www.lensaindonesia.com

MADIUN

12

EDISI 137/16 - 21 MEI 2016

TAK SETIA NKRI, GP ANSOR MENUNTUT ORMAS HTI DIBUBARKAN Dianggap ingin mendirikan negara khilafah, GP Ansor mendesak pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia yang sudah tidak setia dengan NKRI. DENGAN mengambil tema “Setia NKRI” ratusan personil pasukan Ansor Banser menggelar apel bersama di halaman masjid masjid Muhamad bin Umar yang terletak di desa Banjarsari, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Minggu (8/5/2016).

Bupati Madiun Muhtarom didaulat menjadi inspektur upacara. Dalam sambutannya bupati atas nama Pemerintah Kabupaten Madiun mengucapkan terimakasih serta mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemuda gerakan Ansor ini.

Bupati berharap kepada pasukan Ansor Banser tersebut untuk menjaga keamanan ter-

utama di wilayah kabupaten Madiun dari sasaran bencana ideologi serta menjadikan NKRI sebagai harga mati.

Selain Bupati Madiun, hadir pula jajaran Forpimda serta Muspika Kecamatan Dagangan dan Geger serta para alim ulama dan tokoh kyai dan para pengurus cabang Ansor kabupaten Madiun.

Dalam acara apel bersama itu, GP Ansor menggelar aktraksi demo dengan memecahkan batu batu dengan kepala. Setelah itu, mereka mengeluarkan pernyataan sikap agar pemerintah membubarkan organisasi masyarakat (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan

Kejari Magetan Tahan Pengrajin Kulit Kasus Mark Up Seragam PNS KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Magetan akhirnya menahan Mohammad Yusuf Ashari, Ketua Perajin Kulit Magetan, di Rumah Tahanan (Rutan) Klas II Magetan atas kasus dugaan mark up pengadaan sepatu seragam Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan, Rabu (11/5/2016).

Saat dilakukan pemeriksaan di Kejari Magetan, Muhammad Yusuf Ashari warga Jalan Merapi 5A, Magetan yang sudah menyandang status tersangka selama 1 tahun sempat adu mulut dengan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Achmad Taufik Hidayat diruang Kasi Pidsus.

Namun, setelah dijelaskan terkait penahanan yang akan dilakukan, terdakwa Yusuf Ashari bisa memahami dan mamaklumi yang dilakukan penyidik Kejari Magetan itu.

Kasi Pidsus Achmad Taufik Hidayat, menjelaskan dengan dijebloskanmya Muhammad Yusuf Ashari bukan akhir dari kasus markup pengadaan sepatu seragam PNS Pemkab Magetan, karena Kejari masih terus mengembangkan penyelidi-

kan dan penyidikan kasus ini hingga terungkap aktor utamanya.

“Kita tidak akan berhenti sebelum aktor utamanya terungkap. Tidak mungkin pengusaha bisa jalan serdiri masuk ke Pemkab Magetan tanpa ada izin dari pejabat di birokrat,”kata Kasi Pidsus kepada lensaindonesia rabu (11/5/2016).

Kasi pidsus menambahkan, nilai kerugian negara akibat perbuatan dugaan mark up seragam sepatu PNS Pemkab Magetan untuk hitungan sementara mencapai Rp 130.159.716.

“Ini masih terus akan kita kembangkan, karena hitungan kasar kami, kerugian negara lebih dari Rp 300 juta. Karena dari itu kita akan kembangkan terus. Ini masih ada tersangka lain yang akan mengikuti terdakwa Yusuf Ashari,” pungkas Taufik.

Sementara penasihat hukum terdakwa Muhammad Yusuf Ashari, Arief Purwanto, akan mengupayakan penangguhan penahanan kliennya.

Karena selama menyandang status tersangka, kliennya tidak melarikan diri dan koopertif.ndhimaz

Muhammad yusuf Ashari (rambut gondrong) setiba di Kejari Magetan.

menolak seluruh kegiatannya di kabupaten Madiun.

Setidaknya ada tiga tuntutan gerakan pemuda Ansor Kabupaten Madiun. Pertama, menuntut kepada pemerintah untuk membubarkan HTI sebagaimana diatur dalam uu no 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan khususnya terkait sanksi.

Kedua Menuntut kepada Pemerintah Kabupaten Madiun untuk memberikan sanksi tegas kepada HTI di Madiun sebagaimana diatur dalam uu no 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan khususnya terkait sanksi.

Dan ketiga, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Madiun dan penegak hukum untuk menghentikan dan membatalkan penyelenggaraan muktamar tokoh umat 1437 H jika dilaksanakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia

Bupati Madiun Muhtarom hadir dalam apel bersama ratusan personil GP Ansor. Foto Insert: Aksi demonstrasi memecahkan batu batu dengan kepala yang menuntut pembubaran Ormas HTI.

DPD II Madiun.

Terkait tuntutan tersebut, H. Muhtarom yang sekaligus pembina pemuda Ansor Kabupaten Madiun ini menjelaskan bahwa dirinya

kurang sependapat jika NKR diganti ideologinya menjadi negara khilafah karena itu akan bertentangan dengan UUD dan Pancasila.

“Terkait dengan pernya-

Pemkab Madiun Gelar BST di Dusun Blimbing

Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos menghadiri acara BST di Dusun Blimbing.

KEGIATAN Bhakti Sosial Terpadu (BST) Pemkab Madiun diselenggarakan di Dusun Blimbing Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Rabu (11/5/2016). Kegiatan yang dipimpin Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos tersebut diikuti oleh Wakil Bupati, anggota Forpimda, Ketua dan sejumlah Anggota DPRD , Sekda, Pimpinan Instansi Vertikal, seluruh Kepala SKPD, PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Madiun.

Kegiatan BST yang diselenggarakan Pemkab Madiun ini bertujuan untuk menjalin silaturami antara pemerintah dengan masyarakat Kabupaten Madiun. Untuk itu pada kesempatan BST dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk bisa menyampaikan kritik, saran, masukan serta usulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada saat BST yaitu Olahraga bola Volly bersama masyarakat desa setempat yang dilanjutkan dengan sarasehan, mengunjungi warga kurang mampu/ sedang sakit, kerja bhakti pengaspalan jalan, pelayanan administrasi (KTP, KK, Akte Kalahiran, SIM, Perpanjangan STNK serta SKCK), Pendaftaran TKI dan Transmigrasi, pelayanan pemerik-

saan kesehatan masyarakat, Pasar Murah, Donor Darah, pelayanan KB, pemeriksaan kesehatan dan kawin suntik ternak dan lain-lain.

Pada kesempatan sarasehan bersama masyarakat ini Bupati Madiun menginformasikan kepada masyarakat, “Saat ini kita sedang berada pada musim penghujan.

Sehingga memungkinkan cuaca seperti saat ini nyamuk demam berdarah cepat berkembang biak. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap gejala yang timbul apabila ada sanak saudara kita yang terkena demam berdarah,” ungkap bupati.

Bupati menghimbau pada warga jika ada yang terkena gejala DB maka hendaknya segera dibawa dibawa ke Puskesmas, rumah sakit, atau dokter terdekat untuk mendapatkan pertolongan.

“Orang yang terserang demam berdarah dan tidak segera mendapatkan pertolongan dapat berakibat fatal yang bisa berujung pada kematian. Untuk mencegah kemungkinan lingkungan disekitar kita menjadi daerah endemik nyamuk demam berdarah, hendaknya masyarakat melaksanakan 3 M (Menguras, Menutup dan Mengubur) bak mandi, barang barang yang memungkinkan menjadi genangan air. Karena nyamuk Demam

Berdarah ini senang bertelor di tempat yang bersih,” urainya.

Muhtarom juga menginformasikan, bahwa di musim penghujan seperti saat ini, msyarakat juga diminta untuk selalu waspada dengan ancaman bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung.

“Bagi masyarakat yang tinggal di daerah gunung Wilis, hendaknya selalu waspada, apabila hujan lebat yang disertai dengan angin kencang, hendaknya segera mungkin untuk meninggalkan rumah dan harta bendanya untuk mencari tempat berlindung yang aman untuk menyelamatkan jiwa kita semua,” pesannya.

Bupati juga berpesan pada warga yang anggotanya menjadi TKI, diharapkan penghasilannya untuk dijadikan usaha produktif bukan usaha yang tidak produktif.

Pada malam sarasehan itu Bupati Madiun memberikan bantuan berupa bantuan alat sekolah untuk 10 orang siswa SD /MI, dan untuk 5 orang siswa SMP/ MTS, bantuan tempat ibadah untuk Masjid Baitul Muttaqin,bantuan 50 paket sembako untuk masyarakat kurang beruntung, bantuan paket sosial untuk 5 UPTKS masing-masing 5 juta rupiah, bantuan Badan Amil Zakat (BAZ) untuk 10 paket alat sekolah, dan uang saku untuk 10 orang Siswa SD / Mi dan SMP/MTs, Bantuan 2 unit kursi roda untuk orang kurangmampu dan cacat fisik Disamping bantuan itu Bupati Madiun juga menyetujui beberapa usulan permintaan masyarakat pada saat sarasehan seperti bantuan aspal, meteralisasi listrik, permintaan pelatihan-pelatihan ketrampilan,bantuan permintaan bibit klengkeng , manggis, lada,bantuan hansprayer, APE dalam untuk PAUD Ds.blimbing, AlQuran dan Iqro’.ndhimaz_adi

taan sikap gerakan pemuda Ansor ini maka pemerintah Madiun akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan jajaran Forpimda karena disitu ada ahli ahli hu

kum secara pribadi saya juga menolak jika negara NKRI ini diubah menjadi negara khilafah,” pungkas Bupati Muhtarom.ndhimaz_ adi

Sidang PT AJP Melawan Pemkot Madiun, Hakim Tak Bacakan Materi Gugatan KASUS proyek Gedung DPRD Kota Madiun senilai Rp. 29,3 miliar terus bergulir.

Selain jeratan pidana yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, kasus perdata yang dilayangkan PT. Aneka Jasa Pembangunan (PT. AJP) selaku rekanan proyek tersebut pun terus berjalan di Pengadilan Negeri Kota Madiun.

Dalam sidang dengan agenda pembacaan gugatan yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Madiun, Rabu (11/5/2016), Ketua Majelis Hakim, I Putu Suyoga justru tidak membacakan materi gugatan. Tidak dibacakannya materi gugatan dalam sidang yang sempat molor dari jadwal itu, dikarenakan semua pihak sepakat untuk tidak membacakan materi gugatan.

Pasalnya, sebelumnya sidang serupa telah digelar, namun Majelis Hakim menghendaki adanya mediasi yang pada akhirnya tidak terjadi kesepakatan.

Sidang pun akhirnya dilanjutkan pada Kamis pekan depan, dengan agenda jawaban dari pihak tergugat I Sekwan DPRD dan turut tergugat I dalam hal ini Pemkot Madiun. Sementara, pihak tergugat III dalam hal ini Manajemen Kontruksi PT. Parigraha Consultant sudah memberikan materi jawaban pada sidang kali ini.

“Sidang dilanjutkan Kamis 19 Mei siang, dengan agenda jawaban tergutat I dan turut tergugat I,” kata Majelis Hakim I Putu Suyoga sambil mengetuk palu sebagai tanda sidang telah usai, Rabu (11/5/2016).

Usai sidang, Kuasa Hukum PT. AJP, Hasudungan Purba mengaku baru menerima jawaban dari tergugat III. Namun pihaknya lebih dahulu akan mempelajari isi dari jawaban pihak tergugat III. “Hari ini baru PT. Parigraha yang menyerahkan jawaban. Jawaban ini kan baru diberikan oleh PT. Parigraha dan kita belum mempelajari, karena tadi baru diberikan. Nanti akan kita pelajari terlebih dahulu,” kata pria berkacamata hitam

tersebut.

Terpisah, Kuasa Hukum PT. Parigraha Consultant, Bhaskoro Adi Susilo mengakui sudah memberikan materi jawaban kepada pihak terkait dan Majelis Hakim. Untuk itu, pihaknya pun akan menunggu terlebih dahulu jawaban dari Pemkot Madiun dan juga Sekwan DPRD Kota Madiun.

“Kami tadi sudah menyampaikan jawaban. Sehingga kita menunggu jawaban tergugat I pak Sekwan maupun turut tergugat I pak Wali,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkot Madiun Budi Wibowo usai sidang mengaku belum menyiapkan jawaban dikarenakan langkah antisipasi jika ada perubahan materi gugatan. Namun pada kenyataanya, materi gugatan yang dilayangkan PT. AJP tetap sama dengan materi gugatan awal.

“Saya tadi minta waktu satu minggu untuk menyampaikan jawaban terhadap gugatan ini. Kenapa kita belum menyiapkan jawaban, itu karena kemungkinan tadi ada perubahan materi gugatan. Namun pada prinsipnya kita siap menyampaikan jawaban pada minggu depan,” ujarnya.

Sekedar untuk diketahui, PT. AJP selaku rekanan proyek Gedung DPRD Kota Madiun senilai Rp. 29,3 miliar, terpaksa menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan lantaran tidak terima diputus kontrak oleh Pemkot Madiun dalam pembangunan gedung DPRD yang berada di jalan Taman Praja, Kota Madiun tersebut.

Upaya gugatan ini dilayangkan kepada Sekwan DPRD Kota Madiun Cq. Gubernur Jawa Timur, Cq. Walikota Kota Madiun dan PT. Parigraha Consultant.

Pada sidang sebelumnya, dengan nomor Perkara10/ Pdt.G/2016/PN Mad, Majelis Hakim meminta para pihak untuk melakukan mediasi.

Namun dalam mediasi dan upaya ketentuan perdamaian yang dilayangkan PT. AJP, justru ditolak oleh para tergugat. Sehingga sidang dilanjutkan kembali dengan materi pokok gugatan.ndhimaz

Peletakan Batu Pertama oleh Dandim 0803/Madiun di RTLH Tahap XII Tahun 2016 KOMADAN Kodim 0803/ Madiun Inf Rachman Fikri, S.Sos yang didampingi oleh Pasi Ter Kodim 0803 Madiun Kapten Chb Supriyanto melaksanakan peletakan batu pertama Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahap XII di Dusun Sumber Tawang, Desa Kedungrejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Rabu (11/5/16).

Sasaran RTLH Tahap XII Tahun 2016 Wilayah Kodim 0803/Madiun dilaksanakan secara serentak di 8 kecamatan yaitu Kecamatan Madiun www.lensaindonesia.com

7 unit rumah, Kecamatan Balerejo 46 unit rumah, Kecamatan Wungu 62 unit rumah, Kecamatan Gemarang 128 unit rumah, Kecamatan Mejayan 42 unit rumah, Kecamatan Geger 4 unit rumah, Kecamatan Kebonsari 1 unit rumah dan Kecamatan Wonoasri 13 unit rumah.

Dalam sambutan Dandim 0803 Madiun Letkol Inf Rachman Fikri, S.Sos. pelaksanaan giat RTLH Tahap XII Tahun 2016 semoga dapat membantu masyarakat yang kurang mampu. Program ini difokuskan un-

tuk merenovasi sebanyak 303 unit rumah tidak layak huni yang terbagi di 8 Kecamatan Kabupaten Madiun.

Diharapkan melalui kegiatan ini dapat menghasilkan wujud nyata peran dan kepedulian TNI dalam membantu masyarakat yang selama ini masih tinggal di rumah tidak layak huni Kegiatan itu ditandai dengan peletekan batu pertama rumah Jarwati umur 63 tahun alamat Rt. 04 Rw. 02 Dusun Sumber Tawang Desa Kedungrejo Kecamatan Bal-

erejo Kabupaten Madiun oleh Dandim 0803/ Madiun Letkol Inf Rachman Fikri, S.Sos yang didampingi oleh Pasi Ter Kodim 0803 Madiun Kapten Chb Supriyanto, Kepala Desa Kedungrejo Maridi, Kapolsek Balerejo AKP Joko Susilo, Kasi Itbang Kecamatan Balerejo Eliyas serta saksikan oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Anggota Koramil 0803/03 Balerejo dan warga masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. ndhimaz

Dandim 0803 Madiun Inf Rachman Fikri, S.Sos dalam peletakan batu pertama RTLH Tahap XII di Dusun Sumber Tawang, Desa Kedungrejo.

KEDIRI

13

EDISI 137/16 - 21 MEI 2016

Disperindagtamben Kota Kediri Sosialisasi Surat Edaran Menteri ESDM Soal Ijin Air Tanah DINAS Perdagangan Perindustrian dan Energi (Disperindagtamben) Kota Kediri bersama Dinas E nergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur mensosialisasikan pelayanan perizinan bidang air tanah.

Sosialisasi ini guna menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Energi Sumber Daya dan Energi (Menteri ESDM) tanggal 17 april 2015 Tentang Penyelenggaraan, Pelayanan Bidang Air Tanah.

“Tujuan dari sosialisasi ini agar masyarakat faham tentang penggunaan air dan pengelolaan air tanah,” kata Sekertaris Disperindagtamben Kota Kediri, Priyo Su-

tanto kepada wartawan di Kediri, Kamis (12/05/2016).

Menurut Priyo, pemahaman sangat perlu ditekankan kepada masyarakat kedati di Kota Kediri masih relatif aman dalam segi kualitas dan kuantitas penggunaan air dan pengelolaan air tanahnya.

“Masyarakat perlu tahu batasan-batasan pengelolaan air tanah itu,” terangnya.

Sementara itu, Joko Sutarto perwakilan dari ESDM Provinsi Jatim mengatakan, bahwa pemberian izi penggunaan air tanah merupakan kewenangan Gubernur.

Menurutnya ada 3 jenis izin pemanfaatan air tanah, diantaranya Pertama izin

Alur Proses Perizinan Pemanfaatan Air Tanah.

pengeboran pengusaha, yakni sumur ekplorasi dan sumur produksi, yang kedua izin pemakaian air tanan. Dan yang

ketiga izin pengusahaa air tanah, yakni Sumur Bor Barun dan Sumur Bor Lama.

Ada beberapa persyaratan

untuk mengajukan izin pengeboran sumur bor produksi untuk badan usaha atau koperasi, yaitu persyaratan admistratif,

persyarakatn teknis dan persyaratan lingkungan.

“Untuk persyaratan lingkungan harus ada Dokumen

UKL dan UPL untuk yang ini untuk pemohon dengan debit kurang dari 50 liter perdetik, sedangkan Dokumen Amdal untuk pemohon lebih dari 50 liter per detik,” jelasnya.

Sementara, Kepala Bidang Energi Disperindagtamben Kota Kediri Dian Ariani mengatakan, sesuai Keputusan Menteri ESDM, yang dimaksut air bawah tanah adalah semua air yang ada dalam lapisan, di bawah permukaan tanah, dan termasuk mata air yang muncul di permukaan tanah.

“Karena merupakan bagian dari sumberdaya alam, air diperlukan pengelolaan yang bijaksana” tandasnya. andik kartika

POLISI GULUNG OTAK SINDIKAT PEMALSU BENIH JAGUNG MERK PERTIWI Benih jagung manis merk Pertiwi yang dipalsu selama ini dipasarkan di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri dan sebagian besar wilayah Jawa Timur.

Dalam sebulan pelaku pemalsu bisa meraup omset Rp 20 juta.

SATUAN Reksrim Polres Kediri berhasil meringkus otak dari sindikat pemalsu benih jagung manis merk Pertiwi milik PT Pertiwi yang berkantor di Jalan Raya Kediri-Pare. Adalah Yogi (47) warga Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota

Kediri, Jawa Timur, yang berhasil diringkus di rumahnya, Kamis ( 12/5) sore.

Dalam melancarkan aksinya, tersangka memproduksi benih jagung olahan sendiri yang lengkap dengan kemasan merk Pertiwi. Adapun proses pengolah-

anya dilakukan di rumahnya dengan memakai peralatan lengkap, yang selanjutnya dipasarkan di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri dan sebagian besar di wilayah Jawa Timur.

“Saya sudah melakoni profesi memalsu benih jagung berkisar hampir setahun.

Saya pasarkan di wilayah Kediri dan sebagian besar wilayah Jatim. Untuk omset, saya bisa meraup keuntungan sekitar Rp 20 juta tiap bulanya,” kata tersangka saat dimintai keterangan petugas.

Ditanya tentang pengala-

manya meramu benih jagung, tersangka mengakui didapatkanya secara otodidak.

Untuk kemasan dan peralatan pengolahan didapatkanya dari luar Kota Kediri. “Saya mendapatkan kemasan, dan packing benih jagung serta peralatan dari luar Kota Kediri,” pungkas tersangka tanpa menjelaskan secara terperinci.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Kediri, AKP Aldi Sulaiman mengatakan, memang dalam melancarkan aksinya tersangka lebih memilih konsumen petani dalam skala kecil. Tersangka

Diduga Ganjal Prodamas, Walikota Mutasi Enam Kakel Bermasalah PROGRAM Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) pencairan anggaran pada 2016 ditunggu oleh warga khususnya tingkat RT. Pasalnya hingga bulan Mei belum ada kejelasan pencairannya. Padahal pihak legeslatif sudah menyetujui program tersebut pada tahun 2016.

Pihak DPRD tak bisa berbuat banyak dan menunggu reaksi warga. Sementara itu Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar melakukan mutasi pada beberapa Satker agar kinerja Pemkot Kediri lebih baik. Dan sebanyak enam Kepala Kelurahan (Kakel) yang mengganjal Prodamas ikut dimutasi.

Ada dugaan Prodamas terganjal di beberapa kelurahan dan akhirnya pihak Pemkot Kediri melakukan mutasi di enam kelurahan yang ada di Kota Kediri berikut staf kelurahan serta sekretaris kelurahan. “Kita mau memperbaiki kinerja pemerintahan yang selama ini dirasa

kurang,” ungkap Abu usai melakukan mutasi di ruang Joyoboyo Pemkot Kediri, Kamis (12/5/2016).

Abu juga mengakui jika mutasi yang dilakukan tersebut ada kaitanya dengan kendala Prodamas 2016 ini yang belum cair. “Iya ada kaitanya dengan hal tersebut,” terang Abu. Adapun Kepala Kelurahan yang diganti adalah Kelurahan Dermo, Kaliombo, Lirboyo, Banjaran, Ringinanom, dan Ngadirejo. Dan mutasi tak hanya buat kepala kelurahan saja namun sekretaris dan staf kelurahan yang diduga membangkang dan tak mendukung Prodamas.

Terpisah, seperti yang ditulis Lensa Indonesia beberapa waktu lalu, Haryanto Ketua Komisi A DPRD Kota Kediri membenarkan terkait dengan belum cairnya Prodamas 2016 ini. “Iya warga saya juga menanyakan terkait dengan Prodamas,” kata Haryanto saat ditemui

di g edung DPRD, Rabu (11/5/2016).

Ada dugaan bila permasalahan Prodamas ada di tingkat kelurahan yang mempengaruhi Prodamas 2016 belum bisa cair anggaranya. “Mungkin di tingkat kelurahan masih ada kendala administrasi,” kata Haryanto.

Haryanto juga menambahkan jika prodamas adalah program unggulan pemerintah kota Kediri. Namun dalam teknis pelaksanaan di tingkat bawah ada beberapa hal yang perlu dibenahi. “Saya memantau ada beberapa kelurahan yang pelaksanaanya banyak yang menyimpang,” ungkap Haryanto tak mau menyebutkan nama kelurahannya.

Lebih lanjut Haryanto menjelaskan, selama belum ada gejolak dari masyarakat, pihaknya belum berani melangkah. “Karena kami belum waktunya penilaian atas program pemerintah di

tahun 2016 ini. Kalau warga melakukan aksi dan menanyakan pencairan Prodamas baru pihak DPRD melangkah dan mencari duduk permasalahanya,” tuturnya.

Idealnya, pencairan anggaran kalau sesuai persetujuan dari DPRD Kota Kediri pada bulan Januari 2016 lalu, seharusnya digelontorkan ke warga pada bulan Maret 2016 lalu.

“Harusnya pencairan bulan Maret karena dewan menyetujui pada bulan Januari.

Lha kenapa sampai masuk di bulan Mei belum ada kejelasan, kita perlu menanyakan itu ada apakah?” tandas politisi PDIP ini.

Pada saat ini Silpa yang terjadi pada Pemerintah Kota Kediri sudah mencapai ratusan miliar, padahal belum pertengahan anggaran.

“Berarti saat ini belum ada pembangunan di Kota Kediri sehingga mengakibatkan Silpa yang besar,” pungkas Haryanto.andik_kartika

juga diduga sindikat yang sudah lama beroperasi dalam melancarkan aksinya di wilayah Kediri, dan sebagian besar wilayah Jatim.

“Kami akan berupaya melakukan pengembangan untuk membongkar jaringan tersangka. Adapun barang bukti yang sudah berhasil kami amankan 162 dos kartos merk Pertiwi, 360 kemasan packing yang masih kosong, benih jagung diduga palsu 2 karung masih belum diwarnai , dan 2 jagung yang sudah dilakukan pewarnaan,” kata Aldi Sulaiman.

Lebih jauh, Aldi Sulaiman mengatakan, untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya, tersangka terancam pasal 90, pasal 91, pasal 94, terkait dengan masalah Undang-undang nomor 15 tentang merk. “Untuk ancaman maskimalnya 5 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar,” pungkasnya.

Sementara, Aris Setiawan, Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan PT Pertiwi, mengatakan, pihaknya menghimbau masyarakat lebih waspada dengan adanya dugan benih jagung palsu merk Per-

tiwi yang masih beredar.

“Kalau jagung Pertiwi yang asli gambar hollogramnya mengkilap 3 dimensi, lalu yang palsu hanya tampak seperti stiker dan tidak tiga dimensi.

Kalau ukuran benih yang asli, juga seragam dan benihnya lebih besar dan mengkerutnya sama dan pewarnaanya lebih bagus dan merata. Kalau yang palsu, benihnya lebih kecil, dab perwanaanya cenderung kusam dan tidak merata.

Ditambah lagi, masa pertumbuhan yang jauh lebih jelek dibandingkan aslinya,” kata Aris.nandik_kartika

Angkot Gratis Pelajar dan Mahasiswa Dievaluasi Dewan KOMISI B DPRD Kota Kediri melakukan hearing evaluasi dengan Dishub Kominfo Kota Kediri terkait angkutan gratis buat pelajar yang berangkat dan pulang sekolah.

Adapun yang dievaluasi oleh komisi B di antaranya adalah anggaran subsidi yang dianggarkan oleh pemerintah sebesar Rp 700 juta, serta penambahan jalur yang saat ini masih belum ke lokasi atau pemukiman warga.

Selain itu pihak Dewan meminta agar jam trayek angkutan gratis bagi anak sekolah ditambah lagi. “Jam operasi ditambah hingga jam 7 malam kalau bisa,” kata Komisi B saat melakukan hearing, Jumat (13/5/2016) di gedung DPRD Kota Kediri.

Dalam Hearing juga membahas terkait isu adanya kebocoran yang terjadi pada subsidi di Dishubkominfo.

Namun hal tersebut ditampik oleh Fery Jatmiko selaku Kepala Dinas Dishub Kominfo. Fery mengatakan, “Jika terjadi kebocoran tak mungkin karena pencairan pada sopir angkot gratis dilakukan

tiap hari 6 liter dengan sesuai harga BBM,” kata Fery dalam hearing tersebut.

Hal tersebut dapat dipahami serta diterima oleh anggota dewan yang melakukan hearing. “Karena isu kebocoran hingga masuk ke dewan dan akhirnya kami menanyakan, dan anggapan mereka subsidi diberikan pada sopir angkutan langsung satu tahun anggaran atau gelondongan dan ternyata dicairkan tiap hari berupa voucher,” kata Nurudin Ketua Komisi B. Dewan juga menilai bahwa program angkutan gratis bagi siswa sekolah dari SD

hingga mahasiswa itu sangatlah penting dan sudah sesuai dengan UU 22 thn 2009/ tentang Lalin.

Dewan juga berharap agar program angkutan gratis bagi siswa sekolah bisa tepat sasaran dan sesuai aturan yang ada. Mereka juga meminta agar pihak Dishub Kominfo untuk melakukan peremajaan pada angkot yang saat ini dipakai beroperasi.

Untuk Diketahui usai melakukan hearing Komisi B melanjutkan dengan melakukan sidak di beberapa pangkalan angkot yang ada di Kota Kediri.andik_kartika

advertorial

Dinkoperindag Latih Pelaku UMKM Bikin Makanan Berbahan Buah LENSA INDONESIA, KEDIRI Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Koperasi dan Perdagangan memberikan Pelatihan Pembuatan Makanan Olahan Berbahan Buah-buahan.

Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 9 sampai dengan 13 Mei 2016 di Balai Desa Tulungrejo Kecamatan Pare yang diikuti oleh 25 pelaku UMKM di Kabupaten Kediri.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemapuan dan ketrampilan para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Kediri dalam menciptakan variasi makanan yang berbahan buah-buahan.

“Hal ini melihat jenis buah-buahan yang melimpah di Kabupaten Kediri. Selain dijual dalam bentuk buah

Pelatihan pembuatan makanan olahan berbahan buah-buahan yang digelar Dinkoperindag Kabupaten Kediri.

asli yang masih segar dapat pula dijual dalam bentuk olahan makanan yang rasa dan aromanya masih kental dengan buah tersebut,” terang Soelistiyanto, Kepala Bidang Industri Koperindag

Kabupaten Kediri, Kamis (12/5/2016).

Soelistiyanto menambahkan, antusias dari para pelaku UMKM untuk mengikuti pelatihan ini sangat tinggi.

Ini terlihat mulai hari per-

tama mereka tetap semangat menerima materi dan praktek dari narasumber.

“Dari pelatihan ini mereka menjadi tahu bagaimana mengolah buah-buah menjadi makanan olah seperti

kerupuk yang terbuat dari buah naga, dodol sawo, dodol jambu biji merah dan sari sirsak,” ujarnya.

Robiatun, warga Desa Pesing, Kecamatan Purwoasri, mengaku memiliki setengah hektar lahan yang ditanami buah naga yang hanya dijual dalam bentuk buah segar saja. Wanita berusia 44 tahun itu sangat tertarik mengikuti pelatihan. Dalam sela-sela praktek kegiatan pelatihan Robiatun mengatakan, “Kegiatan ini sangat positif untuk menambah wawasan saya dalam mengolah buah naga.

Ternyata buah yang sangat segar itu dapat dijadikan kerupuk yang sangat gurih.

Ke depannya saya akan mengembangakan pertanian buah naga untuk bahan membuat produk olahan

dan hasilnya dijual bias menambah penghasilan kami,” ujar Robiatun.

Dalam pelatihan tersebut terdapat salah satu peserta dari Dusun Depok Desa Pelas Kecamatan Kras yang membuat peserta dan pelatih tercengang yakni Winarni (37). Dia penyandang difabel. Meski begitu, dia memiliki keterampilan yang sangat luar biasa. Winarni bisa menciptakan alas Kaki (keset) yang berbahan kain perca dengan harga Rp 9000 per buah, tas dari limbah botol air mineral dengan harga Rp 50-150 ribu, sesuai ukuran besar kecil tas tersebut.

Hasil karya Winarni tersebut juga dibawa pada saat pelatihan tersebut.

Oleh rekan-rekan pelatihan barang-barang tersebut ludes habis diborong habis.

“Alhamdulillah barang-barang hasil karya saya habis terjual semua. Jika Anda dan teman-teman tertarik barang-barang tersebut bisa menghubungi saya melalui nomor Hp 085749171781,” ujar Winarni.

Soelistiyanto mengatakan dalam pelatihan ini pihaknya memberi banyak wawasan bagi para pelaku UMKM untuk menciptakan variasi makanan berbahan buah-buahan.

“Selain itu kami juga akan terus mengawal para pelaku UMKM mulai dari bagaimana mengemas produknya dengan baik agar konsumen menjadi tertarik. Setelah kemasan yang bagus bagaimana cara memasarkannya agar cepat laku di pasaran,” pungkasnyan.adv/ andik_kartika

www.lensaindonesia.com

OTONOMI

14

EDISI 137/16 - 21 MEI 2016

UNBK Kurang Maksimal, Walikota Malang Janji Tambah Komputer WALIKOTA Malang, HM Anton memonitor secara langsung pelaksanaan ujian nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Senin (09/05/2016).

Ada tiga sekolah ditinjau walikota. Diantaranya, SMPK Cor Jesu, SMPK Santa Maria dan SMPN 1 Kota Malang.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang, Zubaidah mengungkapkan ujian nasional SMP/MTs tahun ini diikuti sebanyak 13.076 siswa. Mereka terdistribusikan di 143 SMP/MTs yang terbagi dalam 27 rayon.

Para peserta mengikuti UN dengan dua model. Ada yang ikut UN secara konvensional, berbasis kertas. Dan sebagian lagi melaksanakan Ujian Nasional Berbasis komputer (UNBK).

Sekolah yang melaksana-

Walikota Malang tinjau pelaksanaan UNBK tingkat SMP.

kan ujian berbasis komputer diantaranya SMPN 1, SMPN 4, SMPN 5, SMPN Charis.

Selain itu SMP Bina Bangsa, SMP Westley, dan MTs Negeri 1 Malang.

“Siswa yang ikut UNBK sebanyak 1.025 orang. Sedangkan sisanya melaksanakan ujian PBT (Paper Basic Test),” papar Zubaidah.

Agar pelaksanaan UNBK dapat dilaksanakan secara menyeluruh, Walikota HM Anton berjanji akan menambah fasilitas komputer untuk kebutuhan UN ke depan.

“Tahun depan semua sekolah harus bisa melaksanakan UNBK,” papar dia.

Ia berharap siswa yang mengikuti UN tahun ini bisa sukses semua. Sehingga, tahun depan pelaksanaan UNBK bisa dilakukan semua sekolah. .naji_dewa_roisky

KPK TURUNKAN TIM PERIKSA KASUS KORUPSI WABUP PONOROGO Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat Ponorogo, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan akan mengkaji dan segera menurunkan tim KPK untuk melakukan penyelidikan.

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membuka kran kepada masyarakat Ponorogo untuk melaporkan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khsusus (DAK) 2012 dan 2013 Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo senilai Rp 8,1 miliar yang melibatkan mantan Wakil Bupati Yuni

Widyaningsih.

Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat Ponorogo, Agus Rahardjo mengatakan, akan mengkaji dan segera menurunkan tim KPK untuk melakukan penyelidikan.

“Kita belum tahu soal kasus DAK dengan tersangka mantan Wabup Ponorogo itu.

Silakan melapor, nanti kita

Polisi Usut Kebocoran Kunci Jawaban UN SMP POLISI mulai melakukan kajian dan penyelidikan terkait dugaan bocornya kunci jawaban UN tingkat SMP di Jombang. Soal kebocoran UN akan menjadi perhatian serius dan melibatkan berbagai pihak terkait. Dan Dewan Pendidikan Jombang sendiri memastikan jika naskah UN (Ujian Nasional) di tingkat SMP bocor, Jum’at (13/05/2016).

Wakil Bupati Jombang, Munjidah Wahab mendesak langkah kepolisian dalam menindaklanjuti adanya dugaan kebocoran kunci jawaban UN SMP. Hal itu sesuai dengan rekomendasi Dewan Pendidikan. Maka polisi harus segera bergerak dengan melakukan penyelidikan dan menangkap para pelaku.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Dewan Pendidikan Jombang Gufron mengungkapkan jika kunci jawaban tersebut bocor, hal itu diketahui setelah melakukan uji materi terhadap kunci jawaban yang beredar di kalangan peserta ujian. Kebenaran kebocoran tersebut terlihat pada kode yang tertera pada soal UN juga sama dengan kode yang tertera di kunci jawaban yang beredar.

Ia menjelaskan dengan melakukan uji materi kunci jawaban dengan soal UN matematika. Dengan cara, mendatangkan dua guru bidang studi matematika, juga Kasi Kurikulum Disdik (Dinas Pendidikan), ditambah kesaksikan oleh dari pihak kepolisian. Di dalam uji materi itu, guru bidang studi matematika mengerjakan soal tersebut dengan

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

dicocokkan dengan kunci jawaban aslinya.

Sehingga dapat diketahui, untuk kunci jawaban pertama, dari 27 jawaban, yang benar sebanyak 21 dan salah 6. Sedangkan kunci jawaban kedua benar 15, salah 12 jawaban.

“Memang kunci jawaban itu hanya berisi 27 nomer. Padahal soal UN sebanyak 40 pertanyaan. Namun jika dilihat hal tersebut sangat mendekati keaslian kunci jawaban yang sebenarnya.

Sehingga kita menyakini ada kebocoran terkait kunci jawaban yang beredar,” beber Gufron.

Masih menurut Gufron, lemahnya sistem pengawasan dianggap sebagai penyebab bocornya UN tahun ini. Sehingga memantik perhatian khusus Dirjen Kementrian Pendidikan. Sebab, mereka pada Rabu (11/05), langsung mengunjungi SMPN 4 Jombang dan tempat poto copy guna melakukan penelusuran kasus tersebut.

Sementara itu, Kapolres Jombang, AKBP Agung Marlianto mengatakan akan menindak tegas, jika dalam penyelidikan pihak kepolisian menemukan adanya kecurangan oknum tak bertanggung jawab terkait bocornya kunci jawaban soal matematika UN SMP. “Untuk itu nanti kita akan coba identisir, dengan mempelajari dulu dan mengkaji terkait kasus dugaan bocornya UN SMP. Untuk kasus tersebut nanti akan kita coba kaji, kita akan bicarakan dengan pihak terkait nanti bagaimana solusi terhadap permasalahan tersebut. ” tandas Marlianto yang baru menjabat di Jombang.nobi

akan mengkaji dan menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan dugaan korupsi itu,” kata Ketua KPK Agus Raharja saat menghadiri kelas inspirasi di SMAN 1 Magetan bersama Marsekal Madya TNI Ismono Wijayanto dan sejumlah pengusaha alumni SMAN 1 Magetan, Jumat (13/05/2016).

Kasus korupsi alat peraga pendidikan yang telah meggiring 8 terpidana untuk untuk menghuni hotel prodeo, sementara satu orang tersangka yaitu mantan wakil Bupati Ponorogo Yuni

Widyaningsih hingga kini sepertinya tidak berlanjut hingga ke proses pengadilan.

“KPK itu selain melakukan penyelidikan terbuka, selalu menerima masukan dari masyarakat. Dan anda tahu, kasus korupsi yang ditangani KPK jenis apa, ada keterlibatan penyelenggara negaranya dan korupsinya diatas Rp 1 miliar. Seperti di Ponorogo ini sangat bisa ditangani KPK,” jelas Agus Rahardjo.

Lantaran itu, lanjut Agus Rahardjo, kosupsi didaerah tidak semua bisa terpantau

KPK, karena itu peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberi masukan, agar kasus korupsi yang ditangani aparat didaerah yang terhenti bisa dilanjut hingga ke proses peradilan.

“Kalau anda punya data, kasus Ponorogo laporkan saja dan KPK pasti turun.

Turunnya kadang juga tidak langsung KPK, karena setelah dikaji menugaskan kepada instansi terkait. Karena dalam penanganan korupsi, KPK itu sebagai koordinator dan super visor. Pastinya penanganan itu tetap diawasi,” kata pria

kelahiran Kelurahan Bulukerto, Kecamatan/Kabupaten Magetan ini.

Seperti diberitakan, kasus dugaan korupsi DAK 20122013 sebesar Rp 8,1 miliar yang melibatkan mantan Wakil Bupati Yuni Widyaningsih itu hingga kini seakan tidak akan berlanjut.

Bahkan berkas perkara wanita yang juga menjabat sebagai Ketua DPD partai Golkar Ponorogo itu juga belum dilimpahkan oleh Kejari ke Pengadilan Tipikor.

Lantaran itu meski sudah berstatus tersangka dan dise-

Ribuan Penggemar Perompak Diupah Rp200 Juta Ontel se-Indonesia oleh Warga Singapura untuk Sepeda Kumpul di Blitar Bajak MV Hai Soon-12 SEMBILAN perompak yang membajak MV Hai Soon-12, Senin (9/5/2016) mengaku beraksi setelah atas perintah warga Singapura. Para perompak akan mendapat upah Rp200 juta bila sukses membajak kapal tersebut dan membawanya ke Timor Leste.

Hal tersebut diungkap salah satu perompak di hadapan Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Armatim) Laksamana Muda TNI Darwanto, Selasa (10/5/2016) di Dermaga Ujung Perak, Surabaya. Aksi perompakan itu sendiri berhasil dilumpuhkan KRI Untung Supropati-372 di perairan Selat Karimata, Kalimantan.

“Mr Lee, meminta kami membawa kapal itu ke Timor Leste. Dia hanya menentukan dititik kordinat dan disana sudah ada yang menunggu,” terang salah satu perompak.

Para perompak tersebut melakukan komunikasi dengan Mr Lee, melalui ponsel.

Namun, saat ditanya tentang keberadaan ponsel tersebut, mereka mengaku tidak tahu.

Komandan KRI Untung Suropati Mayor Laut (P) I Gede Dharma Yoga mengaku telah menyita 4 unit Ponsel milik para Bajak laut. “Kami menyita 4 unit ponsel, namun sebelum pasukan menaiki gladak, mereka terlihat membuang beberapa Ponsel dan parang ke laut. Sementara satelit milik kru MV Hai Soon juga tidak ada,” ungkap

I Gede Dharma Yoga yang menambahkan kemungkinan benda itu ikut dibuang.

Panglima Komando Armada RI kawasan Timur Laksamana Muda TNI Darwanto mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak keamanan terkait untuk memburunya. “Kami sangat prhatin, dimana WNI yang menjadi perompak ini didalangi oleh warga negara asing, untuk melakukan perompakan terhadap MV Hai Soon dan membawanya ke Timor Leste ,” terang Darwanto.

“Kami akan melakukan koordinasi internasional, untuk memburu otak pelaku sesuai dengan pengakuan perompak tersebut,” tambah Darwanta.

Perwira tinggi dengan dua bintang di pundak ini menjelaskan jika para perompak tersebut dijanjikan upah sebesar Rp200 juta.

“Para perompak ini akan mendapatkan upah masingmasing Rp 200 juta, setelah membawa kapal tersebut ke Timor Leste dan disana sudah ada ang menunggu,” papar Darwanto.

Seperti diberitakan Lensa Indonesia sebelumnya, Kapal MV Hai Soon-12 ang memuat 4.200 bahan bakar kehilangan (Lost) kontak. Namun hasil dari pantauan radar Automatic Indentification System (AIS) menunjukkan kapal itu berada di perairan Tanjung Puting Kalimantan Selatan.

Setelah mendapatbinformasi tersebut, KRI Untung Suropati-372 yang sedang berpatroli melakukan pencegatan dan berhasil menghentikan di selat Karimata setelah diberi tembakan peringatan menggunakan AK-47 dan rudal berkaliber 20 mm.. nrofik

Perompak MV Hai Soon-12 dikawal ketat personel TNI AL di Dermaga Ujung, Perak, Surabaya.

Wali Kota Blitar Muh. Samanhudi Anwar SH, saat memberangkatkan para Onthelis.

R A N G K A I A N peringatan HUT ke-110 Kota Blitar terus berlanjut. Setelah beberapa kegiatan seperti, pawai budaya, Bazar Blitar Djadoel, dan kegiatan lainnya sukses digelar, Pemerintah Kota Blitar juga menggelar Temu Onthel Nasional 2016 di taman kota Kebon Rojo Kota Blitar.

Acara dihelat selama dua hari, yakni 23-24 April. Kegiatan para pecinta sepeda tua tersebut, diikuti oleh ribuan peserta. Baik yang berasal dari lokal Blitar maupun dari luar daerah juga ikut bergabung.

Wali Kota Blitar Muhamad Samanhudi Anwar, mengatakan, kegiatan ini rutin digelar setiap tahun. Dari tahun ke tahun, peserta Temu Ontel ini semakin meningkat. Mereka berasal dari lokal Blitar maupun dari luar daerah seperti, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Bahkan ada juga yang berasal dari Sumatera. dari tahun ke tahun selau terlihat antusiasme peserta yang luar biasa. Temu Ontel ini yang ke 6 kalinya, ungkap Samanhudi Anwar, Minggu (24/4/2016).

Samanhudi Anwar juga menyampaikan, kegiatan ini selain sebagai ajang temu kangen, silaturohmi maupun

ngontel bareng, juga sebagai sarana pengenalan Kota Blitar kepada para peserta.

Terutama untuk memperkenalkan tempat-tempat bersejarah di Kota Blitar seperti, Makam Bung Karno, Istana Gebang. Karena peserta atau para ontelis banyak yang berasal dari luar daerah, seperti Sumatra, Jawa Tengah, maupun Jawa Barat, dan mayoritas kota di Jawa Timur.

“Diharapkan ada dampak positif dari berkumpulnya ontelis se Indonesia yang kami gelar setiap setahun sekali ini,” jelas Samanhudi. =Tepat pukul 13.00, Minggu (24/4/2016) ribuan peserta ontel diberangkatkan langsung Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar dari depan rumah Dinas Walikota.

Setelah melalui rute yang ditetapkan panitia, ribuan peserta yang mengenakan busana unik seperti kostum jaman perang, kostum jadul, sampai kostum jaranan hingga kostum ala manusia purba ini, finish di Taman Kota Kebon Rojo.

Setelah ngontel bareng, para peserta dihibur musik dangdut, sekaligus pengundian hadiah dengan hadiah utama satu buah mobil, dan beberapa hadiah lainnya..nagung

nKabiro Kediri: Andik Kartika nWartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo nKabiro Mataraman: Welas Arso nWartawan Ngawi: Didik Purwanto nWartawan Magetan: Purwito nWartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra nKabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan nWartawan Nganjuk: Roy Alexander, Catur Setiawan, Agus Suhadi, nWartawan Blitar: Agung Wibowo nWartawan Tulungagung: Nanang nWartawan Trenggalek: Setiowati nAlamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) nEmail: koran@lensaindonesia.com nBank Rek Mandiri: 140-001121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA nBank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA nHarga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan nCP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) nPercetakan: PT. Temprina Media Graika (isi diluar tanggungjawab percetakan)

WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TuGAS JuRNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTuK APAPuN DARI NARASuMBER

www.lensaindonesia.com

but sebut sebagai aktor intelektual dalam kasus itu, berkasnya tidak bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

Dalam kasus dugaan korupsi alat peraga pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Ponorogo ini tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, telah menetapkan Yuni Widyaningsih sebagai tersangka pada 23 Desember 2014 lalu, namun hingga kini masih tetap bebas, sementara 8 orang lainya yang terlibat telah menjalani hukuman dan bahkan sudah ada yang bebas..narso

OTONOMI

15

EDISI 137/16 - 21 MEI 2016

Ibas Gelar Pengobatan Gratis di Kampung Idiot ANGGOTA DPR RI yang j u g a m e r u p a k a n Ket u a Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyon atau yang akrab disapa Ibas melakukan kunjungan kerja ke Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, desa yang dulu pernah dikenal sebagai salah satu empat desa yang termasuk Kampung Idiot di kabupaten Ponorogo, Kamis (12/05/2016).

Pada kunjungan kali ini, Ibas meninjau secara langsung acara pengobatan geratis yang diadakan EBY Team di kantor desa setempat.

Selain itu dalam kunjungan

kali ini Ibas juga memberikan bantuan berupa MPASI, biskuit balita dan ibu hamil, serta tambah gizi sarapan anak sekolah dasar. Selain itu, dia juga memberikan bantuan obat-obatan, beberapa fasilitas olahraga bagi pemida Karang Taruna Desa Sidoharjo.

“Kesehatan adalah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Kunci dalam hidup adalah sehat, termasuk kunci dari kesuksesan kita dan kesuksesan bangsa Indonesia,” terangnya di hadapan ratusan warga Desa Sidoharjo.

Lebih lanjut Ibas menga-

Ibas dalam kunjungan kerja ke Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon.

takan bahwa sebagai Wakil Rakyat dirinya akan terus memperjuangkan dan mendukung program kemudahan

dalam pelayanan kesehatan.

Termasuk program BPJS kesehatan, pihaknya akan terus memperjuangkan program

BPJS dan mendukung agar program BPJS kesehatan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Inonesia, termasuk

kemudahan, kelengkapan peralatan.

“Kedatangan kami juga ingin menyampaikan bahwa makanan yang terbaik bagi bayi adalah ASI. Selain itu makanan pendamping bayi setelah berusia enam bulan itu juga tak kalah pentingnya. Mari kita perhatikan buah hati kita sejak kecil sehingga nantinya anak anak kita tumbuh menjadi putra putri yang cerdas,” papar Ibas.

Seperti kita ketahui, Desa Sidoharjo kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo dulu dikenal dengan wilayah

Kampung Idiot. Saat ini kondisinya Desa Sidoarjo mulai berubah. Meskipun belum maksimal, namun penanganan terhadap warga dengan keterbelakangan mental sudah dilaksanakan sejak masa pemerintahan SBY silam.

Saat itu berbagai program dari pemerintah baik daerah, provinsi maupun pusat mulai diturunkan kepada empat desa yang dikenal dengan Kampung Idiot. Empat desa tersebut adalah desa Sidoharjo, dan desa Krebet kecamatan Jambon, serta desa Karangpatihan dan desa Pandak kecamatan Balong.narso

TAHANAN KASUS PENIPUAN BATU BARA SEBESAR RP3,2 MILIAR

RUTAN MEDAENG KELUARKAN TERDAKWA LENNY SILAS TANPA IZIN HAKIM Lenny dibantarkan ke RS Bhayangkara Polda Jatim oleh Rutan Medaeng dengan dalih sering berteriakteriak, muntah-muntah dan mengganggu tahanan wanita lainnya.

MAJELIS Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menilai Rumah Tahanan (Rutan) Medaeng telah menyalahi prosedur dalam mengeluarkan tahanan kasus penipuan batu bara sebesar Rp3,2 miliar, Eunike Lenny Silas, Senin (9/5/2016).

Pasalnya, tindakan pihak Rutan Medaeng dilakukan tanpa izin hakim.

Seperti diketahui, terdakwa Eunike Lenny Silas dijebloskan ke Rutan Medaeng oleh jaksa setelah dokter RSAL DR Ramelan Surabaya menyatakan dirinya tidak sakit.

Namun, pada Senin dini hari, sekira pukul 00.10 WIB, Lenny dibantarkan ke RS Bhayangkara Polda Jatim oleh Rutan Medaeng dengan

dalih sikap Lenny yang berteriak-teriak dan muntahmuntah telah mengganggu tahanan wanita lainnya.

“Apapun kondisinya, mestinya harus ijin hakim, karena yang bertanggung jawab atas tahanan hakim adalah jaksa, tidak bisa seenaknya membawa tahanan ke manamana tanpa prosedur,” terang Efran Basuning selaku ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara Eunike Lenny Silas di Pengadilan Negeri Surabaya.

Menurut Efran, pihaknya baru tahu jika Lenny dibawa ke RS Bhayangkara Polda Jatim oleh Rutan Medaeng setelah menerima surat pemberitahuan yang dikirimkan Tim kuasa hukum terdakwa,

HK Kosasih.

“Jaksa belum tau tentang masalah ini, karena tadi pagi dia melapor kalau sudah melaksanakan penetapan hakim, tapi satu jam kemudian datang pengacara terdakwa membawa surat pemberitahuan,” jelas Efran.

Efran mengaku ada kejanggalan atas aksi Rutan Medaeng yang tiba-tiba membawa sang terdakwa ke RS Bhayangkara. “Janggalnya karena tidak ada surat dokter yang menyatakan terdakwa sakit, termasuk dari dokter Rutannya,” tandasnya.

Efran pun mengaku telah memerintahkan jaksa Putu Sudarsana untuk melihat keberadaan terdakwa Lenny di RS Bhayangkara.

“Kalau memang tidak ada surat dokternya, saya perintahkan jaksa untuk mengembalikan lagi ke Rutan Medang,” ujarnya.

Menurut Efran, hasil diagnosa dokter Rumah Sakit

Onkologi Surabaya dan dokter RSAL DR Ramelan Surabaya dianggap sudah cukup untuk menguatkan hakim akan kondisi terdakwa.

“Dua diagnosa itu bagi saya sudah cukup untuk mengetahui kondisi kesehatan terdakwa,” katanya.

“Harus ada pembanding lain, kita akan lakukan itu,” terangnya.

Sementara Putu Sudarsana, selaku jaksa Penuntut Umum (JPU) perkara ini mengaku kaget dengan kabar ini. “Saya juga baru tau, ini mau kordinasi dengan Pak Kajari Surabaya,” terangnya saat dikonfirmasi.

Sementara, Karutan Medaeng, Bambang Irawan saat dikonfirmasi mengaku alasan dibawanya terdakwa Lenny ke RS Bhayangkara dikarenakan menganggu tahanan lainnya.

“Dia berteriak-teriak dan muntah-muntah dan itu menganggu tahanan lainnya, karena itu kami bawa ke RS Bhayangkara,”

Terdakwa Eunike Lenny Silas dihadirkan pada sidang kasus penipuan batubara di PN Surabaya.

terang Bambang.

Ironisnya lagi, Bambang malah mempertanyakan wartawan yang mengkonfirmasikan masalah ini. “Sudah tiga wartawan yang menanyakan ini, apa karena Lenny ini

berduit ya sehingga menarik beritanya,” ucapnya pada wartawan ketika mengkonfirmasi melalui ponselnya.

Sebelumnya, Kosasih SH, kuasa hukum Lenny mengatakan, kliennya yang

menderita kanker payudara stadiun 3+ tersebut saat ini mengalami stroke ringan.

“Hasil pemeriksaan Lenny menderita stroke ringan,” katanya saat dihubungi, Senin (09/05/2016).nrofik

Wabup Jombang Ajak Elemen Masyarakat Sikapi Darurat Narkoba B A N YA K N YA kasus penyalahgunaan narkoba di Jombang, Jawa Timur, Wakil Bupati (Wabup) Jombang, Munjidah Wahab mengaku prihatin dengan kondisi tersebut belakangan ini.

Apalagi di Jombang sendiri mendapat peringkat darurat narkoba nomor lima di Jawa Timur, Kamis (12/05/2016).

Wakil Bupati Jombang, Munjidah Wahab mengatakan penyalahgunaan narkoba

di Jombang meningkat, pada tahun 2014 lalu, Kabupaten Jombang nomor 10 darurat narkoba tingkat Jawa Timur, tahun 2015 kemarin malah naik menjadi peringkat lima.

Keberadaan narkoba di kota

DPRD Jatim Gelar Tes Urine, Sembilan Orang ‘Menghilang’

Hasil tes urine ditandai sesuai nomor absensi anggota DPRD Jatim.

SEMBILAN anggota DPRD Jatim abstain dalam tes urine yang dilakukan oleh DPRD Jatim, Jumat (13/5/2016).

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur memastikan hasil tes urine sudah bisa diketahui.

Kabid Rehabilitasi BNNP Jatim AKBP Firmansyah menjelaskan pelaksanaan tes urine ini dilakukan atas permintaan pimpinan DPRD Jatim.

Pihaknya mengaku sangat mendukung upaya bersihbersih narkoba di negeri ini.

“Kalau tes di lembaga seperti ini, memang biasanya atas permintaan. Untuk di DPRD Jatim ini memang pimpinan yang mengajukan kepada kami (BNNP Jatim)

sehingga kami respon dengan menggelar tes urine sekarang ini,” paparnya.

Selain itu, untuk hasil tes urine kali ini bisa langsung diketahui hasilnya, namun pihaknya tak berkewenangan mengumumkan hasilnya.

Menurut Firman, karena tes urine narkoba ini secara kolektif maka hasil akan disampaikan paling cepat sehari pasca pelaksanaan tes. Nantinya hasil tes urine juga akan diberikan langsung kepada pimpinan DPRD Jatim.

“Jadi anggota dewan tadi langsung mengisi daftar absensi lengkap dengan nomor absensinya. Kemudian diberikan wadah urine yang kemudian diserahkan ke-

pada petugas kami. Dari sini petugas kami melakukan tes langsung dan hasilnya bisa diketahui sekitar 2 hingga 3 menit. Petugas menandai hasilnya sesuai nomor absensinya,” imbuhnya.

Sayangnya, tes urine yang dilakukan khusus untuk wakil rakyat ini justru tak dipatuhi oleh semua anggota. Buktinya, hanya ada 91 anggota yang mengikuti tes urine tersebut, sementara sembilan anggota lainnya absen dalam pelaksanaan tes urine yang bersamaan dengan rapat paripurna tadi.

Belum ada keterangan resmi terkait tak hadirnya kesembilan orang anggota tersebut. nsarifa

santri sendiri mulai dari pengedar hingga pengguna atau pecandu narkoba.

Para pengguna penyalahgunaan narkoba juga dari berbagai kalangan, baik remaja, dewasa dan orang

tua. Melihat itu, keterlibatan sejumlah elemen masyarakat dalam pencegahan narkoba tersebut sangat dibutuhkan.

“Peran masyarakat tentu sangat membantu upaya pemerintah dalam menyikapi

kondisi demikian,” ujar Munjidah Wahab, yang jugaKetua PC Mulimat Jombang.

Penyalahgunaan narkoba di Jombang yang mendapat peringkat lima di Jawa Timur. Dalam pencegahan-

nya tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. “Hal ini tidak bisa disikapi oleh pihak pemerintah saja, namun juga sejumlah elemen masyarakat,” pungkasnya. nobi

Kirap Pusaka Warisan Budaya Desa Sawentar Dijadikan Destinasi Wisata KIRAP pusaka dan pawai budaya digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro yang ke- 756 tahun. Pada usianya yang lebih tua daripada usia Kabupaten Blitar, Desa Sawentar mempunyai modal untuk mengembangkan wilayahnya menjadi Desa Wisata. Ini didukung dengan keberadaan Candi Sawentar yang tidak bisa dipisahkan oleh sejarah berdirinya Blitar. Hal ini mengemuka pada kegiatan kirap pusaka dan pawai budaya, Kamis (5/5) di Desa Sawentar.

Bupati Blitar H.Rijanto yang didampingi Wakil Bupati Blitar Marhaenis mengatakan, apresiasi masyarakat Desa Sawentar sangat kompak dalam melaksanakan kegiatan itu.

“Kirap pusaka dan pawai budaya di area Candi Sawentar penting untuk dilestarikan karena sebagai salah satu destinasi wisata sejarah atau budaya untuk bersaing dengan bangsa lain,” ungkap bupati.

Sementara itu Ketua Panitia yang juga Ketua LPMD Desa Sawentar, Jaelani Nurhadi mengungkapkan, kegiatan kirap pusaka dan pawai budaya sebagai bentuk refleksi dari Undang-

Bupati Blitar H.Rijanto memukul kentongan sebagai tanda peresmian Candi Cungkup atau Sawentar menjadi destinasi wisata.

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan hak desa untuk melestarikan budaya lokal. Dana kegiatan yang diikuti sekitar 5000 peserta ini swadaya masyarakat dan kerjasama dengan perangkat Desa Sawentar. Rencananya kegiatan serupa akan dilangsungkan setiap tahun.

Mengingat, Desa Sawentar mempunyai nilai sejarah budaya Hindu yang luhur.

Di tempat yang sama, Prof.

Dr. I Wayan Legawa , M.Si, Ketua Pengembangan Budaya Hindu Jawa Timur dari Universitas Negeri Malang

memaparkan, Candi Sawentar terdapat tiga susunan.

Menurut kepercayaan budaya Hindu diibaratkan gunung terdiri dari kaki gunung, lereng gunung, dan puncak gunung. Berkiblat pada gunung karena gunung tempat para dewa bersemayam.

Seperti diketahui, pawai budaya finish di Pelataran Candi Cungkup Desa Sawentar disambut oleh Bupati Blitar dan rombongan. Acara yang dihadiri oleh anggota legislatif, unsur Forpimda, beberapa Kepala SKPD, serta Muspika Kecamatan Kanigoro ini. Selain penyerahan

hadiah kepada peserta kirap, juga diacarakan peresmian Candi Cungkup atau Sawentar sebagai lokasi wisata. Ini ditandai dengan pemukulan kentongan dan penanaman pohon kepel oleh Bupati Blitar.

Selain itu, orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini juga menandatangani prasasti program peningkatan kualitas pemukiman, PLP-BK. Bupati Blitar juga menggunting pita sebagai tanda dibukanya pasar rakyat. Setelah itu, bersama tamu undangan, Bupati Blitar meninjau lokasi pasar rakyat.nagung/hms www.lensaindonesia.com

METROPOLIS EDISI 137/16 - 21 MEI 2016 advertorial

Komisi A Optimalkan Pembahasan Raperda Limbah Cair LENSA INDONESIA, SURABAYA Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya mengoptimalkan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pemantauan dan pengolahan limbah cair.

Ketua Pansus Raperda Limba Cair Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna mengatakan pihaknya mengoptimalkan pembahasan tersebut agar cepat disahkan.

Selain itu, pihaknya juga sempat mempertanyakan sistem pengolahan dalam raperda itu belum masuk ke persoalan pokok sebagaimana yang diharapkan pemkot. “Begitu juga beberapa aspek lainnya kami nilai masih kurang,” katanya.

Menurut dia, pada judul raperda sesuai saran pakar lingkungan ITS Surabaya Dr. Ir. Agus Slamet MSc, agar diubah jadi pemantauan dan pengelolaan limbah cair.

“Karena itu, pansus sempat minta pemkot untuk mengkaji ulang rancangan perda yang diberikan kepada kami,” katanya.

Soal pentingnya perda terkait limbah cair, anggota pansus Adi Sutarwijono mengatakan, agar limbah rumah tangga nantinya tidak lagi menjadi penyumbang utama pencemaran air sungai. Apalagi, saat ini PDAM Surabaya masih memanfaatkan air sungai sebagai bahan baku air bersih yang diproduksinya.

“Intinya, regulasi ini harus ada dan secara prinsip harus visioner. Bila perlu dibentuk badan atau unit baru di Pemkot Surabaya karena menyangkut policy dan otoritas pengendalian serta pengolahan limbah cair,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan limbah domestik ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab Pemkot Surabaya, karena saat ini kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan.n wan

Pertiwi Ayu KrishnA Ketua Pansus raperda Limba Cair Komis A DPrD Kota surabaya

16