TERBIT 16 HALAMAN | HARGA ECERAN: RP 4.000 | LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)
EDISI 137/16 - 21 MEI 2016
KUNKER FIKTIF SETRILIUN DPR DISELESAIKAN SECARA ADAT Kunker fiktif anggota DPR disebut-sebut penyebabnya kemalasan anggota melaporkan. Ah, masa? Mungkinkah hanya sekedar rasa malas, ataukah ada indikasi penyimpangan massif penjarahan uang rakyat?Biasanya kasus semacam ini acapkali diselesaikan “secara adat”.
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan kunjungan kerja (Kunker) fiktif anggota DPR yang berpotensi merugikan negara 945.465.000.000 atau hampir setriliun dalam kunjungan
kerja perseorangan yang dilakukan oleh anggota DPR RI. Kinerja DPR kembali disorot. Dengan dana sebesar itu, wajar jika banyak asumsi publik menyebut DPR telah merampok uang rakyat.
KPK RELA BINASA DEMI AHOK
lah syarat tertib administrasi Negara yang wajib dipenuhi Pe m p r ov D K I s e b e l u m melakukan pembelian aset baru dipenuhi jauh melewati tanggal-tanggal penting di atas tadi. Bahkan, persyaratan itu baru dipenuhi Ahok dan anak buahnya di jajaran Pemprov DKI mendekati akhir Desember 2014 jelang pencairan uang anggaran. Berdasarkan informasi, terungkap Ahok dan anak buahnya memanipulasi kronologi tanggal proses pembuatan syarat-syarat administrasi negara itu. Antara lain SK Tim Pembelian Tanah, SK Penetapan Lokasi, serta sejumlah dokumen pendukung dalam penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Pencairan Dana Pembelian RS Sumber Waras. Pemprov DKI membentuk tim pengadaan tanah untuk pembangunan RS Sumber Waras berdasarkan SK Kepala Dinkes DKI Nomor 2930 tahun 2014 yang diklaim terbit 8 Agustus 2014. Fakta ini ternyata bertentangan dengan temuan audit BPK yang menemukan usulan pembentukan Tim Pembelian Tanah itu sendiri baru diusulkan 24 November 2014.
RISMA FOR DKI 1: SAYA ITU KAYAK TIGA WALI KOTA HALAMAN 4
SK PEMBEKUAN DICABUT, PSSI DISEGERAKAN KLB HALAMAN 8
RADIO PEMBERONTAKAN BUNG TOMO DICAP “RADIO GELAP” TAPI DIKENAL DUNIA
www.lensaindonesia.com
nBaca: Iuran... Hal 7
Hizbut Tahrir Indonesia masuk dalam daftar ormas yang akan dibubarkan pemerintah karena dinilai anti Pancasila.
nBaca: KPK Rela.. Hal 7
HALAMAN 3
kan Kunker, reses ataupun ke luar negeri, setiap anggota setelah melakukan kunjungan, wajib menyetorkan laporan secara mendetail disertai bukti-bukti kunjungan.
Anti Pancasila, Mendagri Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia
TERKUAK, MANIPULASI LIMA PENANGGALAN MUNDUR PENCAIRAN RSSW AKSI manipulatif Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) mulai terkuak. Tercatat sedikitnya ada lima penanggalan mundur (backdate) yang dilakukan Ahok dan jajarannya di Pemprov DKI untuk memuluskan pencairan dana Rp755 miliar untuk pembelian lahan Sumber Waras. Ahok bertemu dengan pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) untuk menawar membeli sebagian lahan RS Sumber Waras pada 6 Juli 2014. Plt Gubernur itu pun sudah menetapkan harga pembelian dengan nilai NJOP Rp20,755 juta per meter persegi. Sehari kemudian tercapai kesepakatan, tepatnya 7 Juli 2014, Ketua YKSW Kartini Mulyadi menyatakan setuju menjual lahan Sumber Waras sesuai dengan penawaran yang diajukan Ahok. Jauh sebelumnya, Ahok sudah pernah memerintahkan untuk membeli lahan Sumber Waras dalam rapat pimpinan Pemprov DKI pada 2 Desember 2013, sesuai dengan nilai Appraisal NJOP RSSW Tahun 2013, Rp12,19 juta/m2. Namun faktanya, sejum-
Kasus dugaan Kunker fiktif ini terungkap dari inisiatif yang dilakukan Fraksi PDIP DPR yang meminta anggotanya membuat laporan hasil Kunker dan kunjungan di masa reses. Setelah melaku-
Seorang anak ditangkap karena mengenakan kaos merah bergambar Palu dan arit. Lambang ini kerap diasosiasikan sebagai lambang PkI oleh pemerintah. ada kesan isu ini diciptakan untuk membangkitkan rasa takut atas komunisme.
“HANTU” PKI BERMUNCULAN, SKENARIO PENGALIHAN ISU? KETUA MPR MINTA JOKOWI TAK REAKTIF DENGAN ATRIBUT PALU ARIT Maraknya penemuan atribut bergambar palu arit yang menjadi lambang Partai komunis Indonesia (PkI) di kalangan masyarakat Indonesia mendapat tanggapan dari ketua MPr rI Zulkifli Hasan. Jika biasanya para elite menanggapi dengan keras, pendapat berbeda justru ditunjukkan oleh Zulkili. Ia meminta pemerintah dan masyarakat Indonesia tidak terlalu reaktif menanggapi maraknya atribut PkI yang tersebar di sejumlah daerah. Sebab adanya atribut seperti itu tak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di negara lain yang justru dijadikan souvenir oleh banyak kalangan. “kalau saya bilang, kita jangan terlalu reaktif. Di tempatnya sana di Eropa Timur atribut (palu arit) itu jadi souvenir karena memang sudah langka,” cetus Zulkili Hasan ditemui Lensa Indonesia usai acara Sosialisasi 4 Pilar MPr rI di kampus C Unair Surabaya, kamis (12/5/2016). Pria yang juga ketua Umum Partai amanat nasional (Pan) ini mengimbau agar pemerintahan Jokowi fokus menjalankan tugasnya dalam menuntaskan banyak program untuk perkembangan banggsa yang lebih baik ke depan. “Pekerjaan kita ini banyak, mulai soal kemiskinan, darurat narkoba, korupsi
yang perlu energi yang besar. Jadi jangan buang-buang tenaga hanya untuk urusi atribut-atribut yang biasa dijaadikan souvenir seperti itu,” ujarnya. Meski terkesan menanggapi ‘enteng’ soal maraknya atribut PkI, namun pihaknya juga mengaku mendukung penuh upaya antisipasi yang dilakukan pemerintah, jika ada kelompok tertentu yang menyalahgunakan atribut palu arit untuk membangkitkan komunisme di nkrI. “Tapi kalau ada yang menggerakkan dan dilakukan secara terkoordinir, tentu aparat kita harus bertindak tegas. Saya dukung hal itu,” imbuh Zulkili. komisi Untuk Orang Hilang dan korban Tindak kekerasan (kontras) menilai bahwa maraknya operasi antikomunisme atau PkI merupakan rekayasa dan tindakan yang berlebihan. kontras mencatat, apa yang terjadi dalam kurun waktu beberapa hari ini di bulan Mei, utamanya pasca Simposium Masalah 1965 dan upaya pendataan kuburan massal peristiwa 1965, merupakan upaya menciptakan “musuh” dan situasi kegentingan atas kebangkitan komunisme di Indonesia.
nBaca: “Hantu” PKI... Hal 7
MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, pihaknya baru secara resmi membubarkan sebuah organisasi besar lantaran organisasi tersebut terdeteksi anti-Pancasila. Ditanya tentang ormas yang diakuinya telah dibubarkan, Mendagri tidak mau menyebutkan nama ormas tersebut. Dia hanya menyebutkan kalau ormas itu merupakan ormas besar yang berada di Indonesia. “Tetapi, maaf, saya enggak bisa sebut organisasi apa, tetapi ada lah. Organisasi besar yang terang-terangan anti-Pancasila,” ujar Tjahjo di Kantor Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Senin (9/5/2016). Tjahjo enggan mengungkapkan organisasi apa yang dimaksud. Dia mengatakan, pada saatnya, pihaknya akan mengungkapkannya secara resmi. Tjahjo mengatakan, sebenarnya masih ada beberapa organisasi masyarakat anti-Pancasila lainnya yang belum dibubarkan. Namun, Tjahjo lagi-lagi tak mau menyebutkan nama ormas yang akan dibubarkan itu. “Karena yang berwenang itu bukan saya, tetapi Polri dan Jaksa Agung,” ucapnya. Tjahjo mengatakan, urusan ormas memang kewenangan Kemendagri. Akan tetapi, keputusan bahwa sebuah ormas dikategorikan sebagai terlarang atau dibubarkan memerlukan kajian bersama Polri, Jaksa Agung, dan Badan Intelijen Negara. “Sampai saat ini, saya belum berhak untuk membubarkan. Tetapi, saya berkeinginan, kalau mereka sulit diarahkan, tidak mau mengubah perilaku atau hal yang mengganggu stabilitas, ya maunya dibubarkan. Kami serahkan saja ke polisi dan jaksa,” ujar dia. Oleh sebab itu, saat ini, Kemendagri tengah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, Polri dan BIN. Tjahjo berharap hasil koordinasi tentang pembubaran organisasi masyarakat antiPancasila itu dapat menjadi pegangan aparat di daerah. “Harus ada sikap pemerintah supaya bisa jadi pegangan di daerah supaya daerah itu enggak bingung, supaya Pak Bupati, Kapolres, dan Dandim enggak bingung,” ujar dia. Tjahjo meminta publik
tidak terjebak kepada isu toleransi dalam menyikapi pembubaran itu. Sebab, organisasi itu sering menuding bahwa pemerintah antitoleransi sehingga membubarkannya. “Mereka berlindung di balik toleransi. Enggak bisa dong. Pancasila ini kan bagian negara kita, perekat bangsa. Memang Pancasila bukan agama, tetapi dia perekat kita. Kalau ada ormas yang terang-terangan menentang Pancasila, anti-Pancasila, itu bahaya,” ujar dia. Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengatakan, pihaknya akan melihat lebih jauh mengenai pembubaran organisasi yang anti-Pancasila. “Memang ada ormas yang tidak berdasarkan Pancasila, tetapi kan nanti dari kerangka hukumnya bagaimana,” ujar Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/5/2016). Hal itu disampaikan Kapolri ketika diminta tanggapan soal pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahwa ada pembubaran satu ormas yang dianggap antiPancasila. Badrodin mengaku belum ada koordinasi dengan Kemendagri mengenai hal itu. Namun, jika diperlukan, rapat pembahasan itu akan dilakukan. Menurut Badrodin, pemerintah tidak bisa secara langsung menyebut suatu organisasi anti-Pancasila. Langkah itu harus mengacu UU. “Kan kita tidak bisa bicara hanya begitu saja, kita lihat dari aspek kulitnya. Kita lihat apakah nanti bertentangan dengan undang-undang ormas itu atau tidak,” kata Badrodin. “Kita lihat semuanya nanti. Negara kita kan negara hukum, harus berdasarkan hukum,” tambahnya. Sementara Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, pemerintah tengah mengkaji sejumlah Ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan berpotensi untuk dibubarkan. “(Ormas) ini sedang dilakukan penelitian, pembahasan bersama dengan Kemendagri. Nanti hasilnya ya kita lihat lah, belum ada laporan ke saya,” ujar Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/5/2016). nBaca: Anti... Hal 7