TERBIT 16 HALAMAN | HARGA ECERAN: RP 4.000 | LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)
EDISI 140 | 6-11 JUNI 2016
Terungkap, Megawati Sebut Ahok Kurang Ajar
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menganggap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai politisi kurang ajar.
SUHU perpolitikan di Jakarta mulai memanas meski gelaran Pilgub DKI masih setahun lagi. Sebagai calon petahana, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), termasuk yang mempersiapkan kemenangannya sejak jauh hari. Saat sejumlah lawan politik mulai bermunculan, ba nyak yang bertanya-tanya siapa calon wakil gubernur yang bakal mendampinginya. Apakah Ahok memilih nama Djarot Saiful Hidayat, wakil gubernur yang saat ini mendampinginya? Sebab, Ahok merasa sudah cocok bekerja dengan mantan wali kota Blitar itu. Untuk memuluskan keinginannya itu, Ahok pertama kali menyampaikan nama Djarot pada Teman Ahok, relawan yang membantu mengumpulkan KTP warga DKI sebagai dukungan. “Saya panggil kalian bukan karena sudah dekat 1 juta (KTP), tapi karena kalian sudah mau nyalonin (wagub). Saya juga pertama kali namanya ketemu Singgih dan Amalia. Saya tanya sama dia, dia bilang gini, ‘oh enggak pak. wakil mah terserah bapak’ kalau gitu aku sudah cocok sama Djarot. Saya Djarot ya, ‘Oh gak apa-apa pak! Kita enggak apa-apa pak.’ Oke dong,” cerita Ahok di ruang kerjanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (31/5/2016). Ahok sempat tenang lantaran bisa berpasangan kembali dengan Djarot. Namun, Teman Ahok kembali bertanya apakah PDIP sudah pasti mendukung Ahok di Pilgub DKI. Meskipun, kata Ahok, para
relawan sudah tahu bagaimana kedekatan mantan bupati Belitung Timur itu dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Dalam hitung-hitungannya pula, peluang menang lebih besar jika diusung PDIP yang memiliki 28 kursi di DPRD DKI Jakarta sehingga tak diperlukan koalisi. “Terus pertemuan berikutnya, saya tanya kalau saya sama PDIP bagaimana? Saya udah lama loh sama PDIP dulu? Saya sama Bu Mega baik banget pasti Bu Mega kasih, saya dengan PDIP enggak butuh koalisi nih. Tapi mereka bilang ‘bukan begitu pak, kami kan khawatir kalau partai enggak mau calonkan bapak bagaimana? Karena independen calonkan dulu’,” ujarnya menirukan kekhawatiran Teman Ahok. Lalu Ahok menantang Teman Ahok untuk mengumpulkan satu juta KTP sebelum menentukan strategi selanjutnya jika harus bicara dengan Megawati. “Kalian kalau enggak dapat sejuta, gue ikut partai ya. Kan gue dah punya partai ngapain gue mau nunggu lu orang. Akhirnya oke. Terus kita kejar,” lanjut suami Veronica Tan ini. Selang beberapa saat setelah pertemuan itu, calon gubernur DKI yang juga pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra sempat membuat pernyataan yang sempat membuat Teman Ahok ciut. Yusril menyebut lembaran dukungan maju independen yang disebar oleh para relawan hanya berisikan nama Ahok, padahal diharuskan ada wakilnya sebagai bentuk persetujuan. nBaca: Terungkap... Hal 7
TNI Temukan Ladang Ganja 60 Hektar Saat Latihan
TNI mengamankan ladang ganja siap panen seluas 60 hektar di daerah berbukit terjal.
PRAJURIT TNI AD menemukan ladang ganja seluas 67,5 hektare (ha) di Pegunungan Tor Sihite dan Antarsa, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Penemuan ladang ganja tersebut berawal dari kegiatan latihan prajurit Batalyon 100 Rider/PS dan Batalyon Infantri 123/Rajawali serta Koramil 13 Panyabungan. Selain itu, saat mereka melakukan bakti sosial, tanpa sengaja ladang ganja siap panen juga ditemukan. Ladang ganja pertama kali ditemukan di Tor Antarsa. Selanjutnya, TNI langsung melakukan pengembangan. Apalagi, berdasarkan inWWW.LENSAINDONESIA.COM
formasi dari masyarakat masih banyak ladang ganja yang tumbuh subur di kawasan Tor Sihite. Benar saja, saat dilakukan penyisiran,ditemukan ladang ganja yang baru di Pegunungan Tor Sihite. Komandan Korem 023/ Kawal Samudera Kolonel (Inf ) Fahri mengatakan, pihaknya berhasil membersihkan ladang ganja seluas 67,5 ha dari dua lokasi yang berbeda. Pihak TNI juga mengamankan senjata api yang diduga milik pemilik ladang ganja yang ditinggalkan di kawasan itu.”Semuanya sudah dibersihkan,” kata dia kepada wartawan, Kamis (2/6/2016). nzi/pan/sin
Hak Politik Dicabut, Hukuman SDA Diperberat 10 Tahun
LA NYALLA MELUNAK NYERAH ATAU NGALAH? La Nyalla akhirnya mau tandatangani BAP dan tidak akan mengajukan praperadilan. Padahal sebelumnya Kejati Jatim sudah tiga kali keok di praperadilan. Apakah La Nyalla menyerah ataukah mengalah? ua bulan lebih dalam pelarian, Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti akhi r ny a m a s u k tahanan kejaksaan. Tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan dana hibah Pemprov Jawa Timur itu tak kuasa melepaskan diri dari jeratan hukum. Sejak pertama kali ditetapkan sebagai tersangka, La Nyalla melarikan diri dan bersembunyi di Singapura. Pertanyaannya, mengapa bila bersih, La Nyalla harus risih dan melarikan diri serta bersembunyi di luar negeri. Bersamaan dengan itu, pihaknya melancarkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Surabaya. Tiga kali La Nyalla mengajukan gugatan atas status tersangkanya. Tiga kali pula hakim tunggal di PN Surabaya mengabulkan gugatan tersebut. Dengan berpijak pada keyakinan atas kebenaran, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pun tidak surut mengeluarkan surat perintah penyidikan alias sprindik yang baru. Tiap kali La Nyalla memenangi gugatan, tiap kali itu pula kejaksaan kembali menetapkan La Nyalla sebagai tersangka. Dengan didukung Kejaksaan Agung, Kejati Jawa Timur siap menyerang dengan jurus seribu sprindik. Tapi kini, sikap La Nyalla sedikit melunak. Setelah ditangkap di Si-
D
ngapura pada Selasa, (31/5/2016) karena over stay, La Nyalla bersedia menjawab pertanyaan dan mau menandatangani BAP yang disodorkan penyidik usai pemeriksaan. Awalnya dia menolak langsung menjalani pemeriksaan penyidik Kejati Jawa Timur di Gedung Kejaksaan Agung. Dia bahkan menolak menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di Kejaksaan Agung. Dia pun enggan menjawab pertanyaan penyidik seputar kasus korupsi yang menjeratnya. “La Nyalla tetap tidak mau di-BAP. Dia hanya sempat diberikan tiga pertanyaan, yaitu nama dan kesehatan, itu saja,” kata pengacara La Nyalla, Togar Manahan Nero di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa malam. Penolakan La Nyalla mengacu pada putusan praperadilan yang dia menangkan beberapa waktu lalu. Di mana sudah tiga kali praperadilan menyatakan status tersangka yang ditetapkan Kejati Jawa Timur terhadap La Nyalla tidak sah. Selesai menjalani pemeriksaan awal itu, La Nyalla dititipkan ke Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Jakarta. Sehari kemudian, penyidik Kejati Jawa Timur kembali memeriksa Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) itu. Menurut salah satu
kuasa hukumnya, La Nyalla diperiksa sekitar lima jam oleh jaksa, seputar kasus korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur yang kini menjeratnya. “Ada 19 pertanyaan pada intinya hanya kita jelaskan identitasnya,” kata kuasa hukum La Nyalla, Aristo Pangaribuan, di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (1/6/2016). Namun pada pemeriksaan ini, La Nyalla akhirnya menunjukan sikap berbeda. Selain menjawab pertanyaan, dia juga mau menandatangani BAP yang disodorkan penyidik usai pemeriksaan. “Sudah, tapi kita hormati putusan praperadilan, tidak mau menjawab yang berkaitan dengan perkara,” ujar dia. Tak hanya melunak pada proses pemeriksaan. Terhadap penetapan tersangka untuk keempat kalinya, termasuk penangkapan dan penahanan yang dilakukan Kejati Jawa Timur, kubu La Nyalla enggan mengajukan permohonan praperadilan. Apakah La Nyalla menyerah apa mengalah? Aristo mengaku pihaknya siap menghadapi proses hukum di pengadilan, agar kasus ini bisa diungkap secara terbuka. “Enggak (mengajukan praperadilan), kita mau ke pengadilan negeri langsung biar terbuka semua.”
nBaca: La Nyalla... Hal 7
MUI Terbitkan Fatwa Haram Mencuri Listrik MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa nomor 17 Tahun 2016 tentang Pencurian Energi Listrik. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh mengatakan dikeluarkan fatwa ini untuk mengingatkan masyarakat bahwa pencurian listrik adalah perbuatan yang dilarang agama.
Maka, haram hukumnya jika itu dilakukan. Dengan fatwa ini, MUI menetapkan bahwa mencuri energi listrik hukumnya haram termasuk juga membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik hukumnya haram. “Mencuri energi listrik hu-
kumnya haram. Membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik hukumnya adalah haram. Setiap orang dilarang melakukan, membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik,” kata Ketua MUI, Ma’ruf Amin. nBaca: MUI... Hal 7
PENGADILAN Tinggi (PT) DKl Jakarta menolak banding yang diajukan mantan menteri agama Suryadharma Ali (SDA). Tak hanya itu, PT bahkan memperberat hukuman penjara kepada SDA yang juga mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjadi 10 tahun penjara. Pada tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun kepada SDA. “Dari enam tahun penjara di tingkat pertama, dinaikkan menjadi 10 tahun di tingkat banding,” kata Juru Bicara PT DKl Jakarta, Heru Pramono, saat dihubungi awak media, Kamis (2/6/2016). Menurut Heru, perkara dengan nomor 25/Pid.Sus/ TPK/2016/PT.DKl itu sudah diputus tanggal 19 Mei 2016 silam. Majelis banding yang diketuai Hakim HM Mas’ud Halim SH. MHum menilai SDA terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 serta penyalahgunaan Dana Operasional Menteri (DOM) selaku Menteri Agama. Meski hukuman penjara diperberat, pidana denda ataupun pidana tambahan uang pengganti terhadap SDA tidak berubah sama seperti putusan pengadilan tingkat pertama, kata Heru. Sebelumnya, SDA divonis
Banding Suryadharma Ali ditolak dan hukumannya diperberat.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dengan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. SDA dinyatakan terbukti korupsi dalam perkara penyelenggaraan ibadah haji hingga merugikan keuangan negara mencapai Rp 27 miliar dan 17 juta Saudi Real (SR) dan menyalahgunakan dana operasional menteri (DOM) untuk kepentingan pribadi dan keluarga mencapai Rp 1,8 miliar. nBaca: Hak Politik... Hal 7
GURIHNYA PRAKTIK CALO DAN PUNGLI SATPAS COLOMBO (2)
Pemohon SIM antre di ruang tunggu foto Satpas Colombo.
Fotonya 5 Menit Antrenya 5 Jam, Pemohon Bisa ‘Mogok’ Tolak Pembuatan SIM Dari cerita orang-orang di sana, kebiasaan para calo yang masuk begitu saja ke ruang foto sudah menjadi rahasia umum. Mereka masuk membawa berkas pemohon dan memberi sejumlah uang ke oknum petugas Satpas di dalam. Dari berkas itu si pemohon yang menggunakan jasa calo langsung dipanggil. BUTUH berapa lama waktu untuk mendapat surat izin mengemudi (SIM)? Pertanyaan ini kerap dilontarkan pemohon SIM A/C sebelum mendatangi Satuan Pelayanan Administrasi (Satpas) Colombo, Jalan Ikan Krapu no 2-4, Surabaya. Tentu, jawaban yang muncul tidak akan membuat orang happy. Waktu yang dibutuhkan bagi pemohon SIM, bila mengurus sendiri (tanpa calo), bisa 5-6 jam. Itu pun belum jaminan lulus. Wajar jika banyak pemohon mengurungkan niat. Sebagian orang kemudian memilih caranya sendiri, lebih baik tidak punya SIM atau ditilang di jalanan saat razia kendaraan ketimbang waktunya dihabiskan seharian penuh di Satpas Colombo. Mendengarnya saja bergidik. Ini bukan cerita dongeng. Ini fakta yang terjadi
selama bertahun-tahun di Satpas Colombo. Banyak warga Surabaya mengeluhkan lamanya pengurusan SIM A/C di Satpas Colombo. “Antre menunggu lama sekali. Kayak antre minyak tanah jaman orde lama. Untuk foto 5 menit saja nunggunya sampai 4 jam. Ditambah tes teori dan tes praktek bisa 2 jam atau lebih. Itu pun belum jaminan pemohon lulus,” terang WW, pegawai swasta yang mengaku sudah mengantre selama 3 jam di ruang tunggu foto Satpas Colombo. Kepada Lensa Indonesia, WW mengaku harus absen kerja demi mendapatkan SIM C. Saat pertama masuk Satpas Colombo, dia diarahkan untuk tes kesehatan. Pertanyaan serupa juga dilontarkan WW. Saat tes kesehatan dia tidak menjalani pemeriksaan sama sekali. nBaca: Fotonya... Hal 7