Koran Lensa Indonesia Edisi 140

TERBIT 16 HALAMAN | HARGA ECERAN: RP 4.000 | LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

EDISI 140 | 6-11 JUNI 2016

Terungkap, Megawati Sebut Ahok Kurang Ajar

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menganggap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai politisi kurang ajar.

SUHU perpolitikan di Jakarta mulai memanas meski gelaran Pilgub DKI masih setahun lagi. Sebagai calon petahana, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), termasuk yang mempersiapkan kemenangannya sejak jauh hari.

Saat sejumlah lawan politik mulai bermunculan, ba nyak yang bertanya-tanya siapa calon wakil gubernur yang bakal mendampinginya. Apakah Ahok memilih nama Djarot Saiful Hidayat, wakil gubernur yang saat ini mendampinginya? Sebab, Ahok merasa sudah cocok bekerja dengan mantan wali kota Blitar itu.

Untuk memuluskan keinginannya itu, Ahok pertama kali menyampaikan nama Djarot pada Teman Ahok, relawan yang membantu mengumpulkan KTP warga DKI sebagai dukungan.

“Saya panggil kalian bukan karena sudah dekat 1 juta (KTP), tapi karena kalian sudah mau nyalonin (wagub).

Saya juga pertama kali namanya ketemu Singgih dan Amalia. Saya tanya sama dia, dia bilang gini, ‘oh enggak pak. wakil mah terserah bapak’ kalau gitu aku sudah cocok sama Djarot. Saya Djarot ya, ‘Oh gak apa-apa pak! Kita enggak apa-apa pak.’ Oke dong,” cerita Ahok di ruang kerjanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (31/5/2016).

Ahok sempat tenang lantaran bisa berpasangan kembali dengan Djarot. Namun, Teman Ahok kembali bertanya apakah PDIP sudah pasti mendukung Ahok di Pilgub DKI. Meskipun, kata Ahok, para

relawan sudah tahu bagaimana kedekatan mantan bupati Belitung Timur itu dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Dalam hitung-hitungannya pula, peluang menang lebih besar jika diusung PDIP yang memiliki 28 kursi di DPRD DKI Jakarta sehingga tak diperlukan koalisi.

“Terus pertemuan berikutnya, saya tanya kalau saya sama PDIP bagaimana? Saya udah lama loh sama PDIP dulu?

Saya sama Bu Mega baik banget pasti Bu Mega kasih, saya dengan PDIP enggak butuh koalisi nih. Tapi mereka bilang ‘bukan begitu pak, kami kan khawatir kalau partai enggak mau calonkan bapak bagaimana?

Karena independen calonkan dulu’,” ujarnya menirukan kekhawatiran Teman Ahok.

Lalu Ahok menantang Teman Ahok untuk mengumpulkan satu juta KTP sebelum menentukan strategi selanjutnya jika harus bicara dengan Megawati. “Kalian kalau enggak dapat sejuta, gue ikut partai ya. Kan gue dah punya partai ngapain gue mau nunggu lu orang. Akhirnya oke. Terus kita kejar,” lanjut suami Veronica Tan ini.

Selang beberapa saat setelah pertemuan itu, calon gubernur DKI yang juga pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra sempat membuat pernyataan yang sempat membuat Teman Ahok ciut. Yusril menyebut lembaran dukungan maju independen yang disebar oleh para relawan hanya berisikan nama Ahok, padahal diharuskan ada wakilnya sebagai bentuk persetujuan. nBaca: Terungkap... Hal 7

TNI Temukan Ladang Ganja 60 Hektar Saat Latihan

TNI mengamankan ladang ganja siap panen seluas 60 hektar di daerah berbukit terjal.

PRAJURIT TNI AD menemukan ladang ganja seluas 67,5 hektare (ha) di Pegunungan Tor Sihite dan Antarsa, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal.

Penemuan ladang ganja tersebut berawal dari kegiatan latihan prajurit Batalyon 100 Rider/PS dan Batalyon Infantri 123/Rajawali serta Koramil 13 Panyabungan. Selain itu, saat mereka melakukan bakti sosial, tanpa sengaja ladang ganja siap panen juga ditemukan. Ladang ganja pertama kali ditemukan di Tor Antarsa. Selanjutnya, TNI langsung melakukan pengembangan.

Apalagi, berdasarkan inWWW.LENSAINDONESIA.COM

formasi dari masyarakat masih banyak ladang ganja yang tumbuh subur di kawasan Tor Sihite. Benar saja, saat dilakukan penyisiran,ditemukan ladang ganja yang baru di Pegunungan Tor Sihite.

Komandan Korem 023/ Kawal Samudera Kolonel (Inf ) Fahri mengatakan, pihaknya berhasil membersihkan ladang ganja seluas 67,5 ha dari dua lokasi yang berbeda. Pihak TNI juga mengamankan senjata api yang diduga milik pemilik ladang ganja yang ditinggalkan di kawasan itu.”Semuanya sudah dibersihkan,” kata dia kepada wartawan, Kamis (2/6/2016). nzi/pan/sin

Hak Politik Dicabut, Hukuman SDA Diperberat 10 Tahun

LA NYALLA MELUNAK NYERAH ATAU NGALAH? La Nyalla akhirnya mau tandatangani BAP dan tidak akan mengajukan praperadilan. Padahal sebelumnya Kejati Jatim sudah tiga kali keok di praperadilan. Apakah La Nyalla menyerah ataukah mengalah? ua bulan lebih dalam pelarian, Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti akhi r ny a m a s u k tahanan kejaksaan. Tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan dana hibah Pemprov Jawa Timur itu tak kuasa melepaskan diri dari jeratan hukum.

Sejak pertama kali ditetapkan sebagai tersangka, La Nyalla melarikan diri dan bersembunyi di Singapura. Pertanyaannya, mengapa bila bersih, La Nyalla harus risih dan melarikan diri serta bersembunyi di luar negeri.

Bersamaan dengan itu, pihaknya melancarkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Surabaya. Tiga kali La Nyalla mengajukan gugatan atas status tersangkanya. Tiga kali pula hakim tunggal di PN Surabaya mengabulkan gugatan tersebut.

Dengan berpijak pada keyakinan atas kebenaran, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pun tidak surut mengeluarkan surat perintah penyidikan alias sprindik yang baru. Tiap kali La Nyalla memenangi gugatan, tiap kali itu pula kejaksaan kembali menetapkan La Nyalla sebagai tersangka. Dengan didukung Kejaksaan Agung, Kejati Jawa Timur siap menyerang dengan jurus seribu sprindik.

Tapi kini, sikap La Nyalla sedikit melunak.

Setelah ditangkap di Si-

D

ngapura pada Selasa, (31/5/2016) karena over stay, La Nyalla bersedia menjawab pertanyaan dan mau menandatangani BAP yang disodorkan penyidik usai pemeriksaan.

Awalnya dia menolak langsung menjalani pemeriksaan penyidik Kejati Jawa Timur di Gedung Kejaksaan Agung.

Dia bahkan menolak menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di Kejaksaan Agung. Dia pun enggan menjawab pertanyaan penyidik seputar kasus korupsi yang menjeratnya.

“La Nyalla tetap tidak mau di-BAP. Dia hanya sempat diberikan tiga pertanyaan, yaitu nama dan kesehatan, itu saja,” kata pengacara La Nyalla, Togar Manahan Nero di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa malam.

Penolakan La Nyalla mengacu pada putusan praperadilan yang dia menangkan beberapa waktu lalu. Di mana sudah tiga kali praperadilan menyatakan status tersangka yang ditetapkan Kejati Jawa Timur terhadap La Nyalla tidak sah.

Selesai menjalani pemeriksaan awal itu, La Nyalla dititipkan ke Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Jakarta. Sehari kemudian, penyidik Kejati Jawa Timur kembali memeriksa Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) itu.

Menurut salah satu

kuasa hukumnya, La Nyalla diperiksa sekitar lima jam oleh jaksa, seputar kasus korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur yang kini menjeratnya.

“Ada 19 pertanyaan pada intinya hanya kita jelaskan identitasnya,” kata kuasa hukum La Nyalla, Aristo Pangaribuan, di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (1/6/2016).

Namun pada pemeriksaan ini, La Nyalla akhirnya menunjukan sikap berbeda. Selain menjawab pertanyaan, dia juga mau menandatangani BAP yang disodorkan penyidik usai pemeriksaan.

“Sudah, tapi kita hormati putusan praperadilan, tidak mau menjawab yang berkaitan dengan perkara,” ujar dia.

Tak hanya melunak pada proses pemeriksaan. Terhadap penetapan tersangka untuk keempat kalinya, termasuk penangkapan dan penahanan yang dilakukan Kejati Jawa Timur, kubu La Nyalla enggan mengajukan permohonan praperadilan. Apakah La Nyalla menyerah apa mengalah?

Aristo mengaku pihaknya siap menghadapi proses hukum di pengadilan, agar kasus ini bisa diungkap secara terbuka.

“Enggak (mengajukan praperadilan), kita mau ke pengadilan negeri langsung biar terbuka semua.”

nBaca: La Nyalla... Hal 7

MUI Terbitkan Fatwa Haram Mencuri Listrik MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa nomor 17 Tahun 2016 tentang Pencurian Energi Listrik. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh mengatakan dikeluarkan fatwa ini untuk mengingatkan masyarakat bahwa pencurian listrik adalah perbuatan yang dilarang agama.

Maka, haram hukumnya jika itu dilakukan.

Dengan fatwa ini, MUI menetapkan bahwa mencuri energi listrik hukumnya haram termasuk juga membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik hukumnya haram.

“Mencuri energi listrik hu-

kumnya haram. Membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik hukumnya adalah haram. Setiap orang dilarang melakukan, membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik,” kata Ketua MUI, Ma’ruf Amin. nBaca: MUI... Hal 7

PENGADILAN Tinggi (PT) DKl Jakarta menolak banding yang diajukan mantan menteri agama Suryadharma Ali (SDA). Tak hanya itu, PT bahkan memperberat hukuman penjara kepada SDA yang juga mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjadi 10 tahun penjara.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun kepada SDA. “Dari enam tahun penjara di tingkat pertama, dinaikkan menjadi 10 tahun di tingkat banding,” kata Juru Bicara PT DKl Jakarta, Heru Pramono, saat dihubungi awak media, Kamis (2/6/2016).

Menurut Heru, perkara dengan nomor 25/Pid.Sus/ TPK/2016/PT.DKl itu sudah diputus tanggal 19 Mei 2016 silam. Majelis banding yang diketuai Hakim HM Mas’ud Halim SH. MHum menilai SDA terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 serta penyalahgunaan Dana Operasional Menteri (DOM) selaku Menteri Agama.

Meski hukuman penjara diperberat, pidana denda ataupun pidana tambahan uang pengganti terhadap SDA tidak berubah sama seperti putusan pengadilan tingkat pertama, kata Heru.

Sebelumnya, SDA divonis

Banding Suryadharma Ali ditolak dan hukumannya diperberat.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dengan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan.

SDA dinyatakan terbukti korupsi dalam perkara penyelenggaraan ibadah haji hingga merugikan keuangan negara mencapai Rp 27 miliar dan 17 juta Saudi Real (SR) dan menyalahgunakan dana operasional menteri (DOM) untuk kepentingan pribadi dan keluarga mencapai Rp 1,8 miliar. nBaca: Hak Politik... Hal 7

GURIHNYA PRAKTIK CALO DAN PUNGLI SATPAS COLOMBO (2)

Pemohon SIM antre di ruang tunggu foto Satpas Colombo.

Fotonya 5 Menit Antrenya 5 Jam, Pemohon Bisa ‘Mogok’ Tolak Pembuatan SIM Dari cerita orang-orang di sana, kebiasaan para calo yang masuk begitu saja ke ruang foto sudah menjadi rahasia umum. Mereka masuk membawa berkas pemohon dan memberi sejumlah uang ke oknum petugas Satpas di dalam. Dari berkas itu si pemohon yang menggunakan jasa calo langsung dipanggil.

BUTUH berapa lama waktu untuk mendapat surat izin mengemudi (SIM)? Pertanyaan ini kerap dilontarkan pemohon SIM A/C sebelum mendatangi Satuan Pelayanan Administrasi (Satpas) Colombo, Jalan Ikan Krapu no 2-4, Surabaya.

Tentu, jawaban yang muncul tidak akan membuat orang happy. Waktu yang dibutuhkan bagi pemohon SIM, bila mengurus sendiri (tanpa calo), bisa 5-6 jam. Itu pun belum jaminan lulus.

Wajar jika banyak pemohon mengurungkan niat.

Sebagian orang kemudian memilih caranya sendiri, lebih baik tidak punya SIM atau ditilang di jalanan saat razia kendaraan ketimbang waktunya dihabiskan seharian penuh di Satpas Colombo.

Mendengarnya saja bergidik. Ini bukan cerita dongeng. Ini fakta yang terjadi

selama bertahun-tahun di Satpas Colombo. Banyak warga Surabaya mengeluhkan lamanya pengurusan SIM A/C di Satpas Colombo.

“Antre menunggu lama sekali. Kayak antre minyak tanah jaman orde lama. Untuk foto 5 menit saja nunggunya sampai 4 jam. Ditambah tes teori dan tes praktek bisa 2 jam atau lebih. Itu pun belum jaminan pemohon lulus,” terang WW, pegawai swasta yang mengaku sudah mengantre selama 3 jam di ruang tunggu foto Satpas Colombo.

Kepada Lensa Indonesia, WW mengaku harus absen kerja demi mendapatkan SIM C. Saat pertama masuk Satpas Colombo, dia diarahkan untuk tes kesehatan. Pertanyaan serupa juga dilontarkan WW. Saat tes kesehatan dia tidak menjalani pemeriksaan sama sekali. nBaca: Fotonya... Hal 7

BISNIS

2

EDISI 140 | 6-11 JUNI 2016

Disyanjak Bandung Luncurkan Aplikasi PBB Go Public GUNA menggenjot pendapatan pajak, Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung meluncurkan aplikasi digital bernama PBB Go Public. Dengan aplikasi ini, akan mempermudah masyarakat dalam berkonsultasi dan memperoleh informasi terkait pelayanan pajaktanpa harus antre berjam-jam.

“Setiap tahun setidaknya ada 30.000 orang yang datang ke kantor hanya untuk menanyakan data tersebut.

Dengan PBB Go Public ini, masyarakat dapat mengakses data-data tersebut kapanpun dan dimanapun tanpa harus pergi ke kantor pajak,” ujar Kepala Dinas Pelayanan Pajak Ema Sumarna usai launching PBB Go Public di Balai Kota Bandung, Selasa (31/5/2016).

Aplikasi tersebut dapat diakses di alamat situs sipp. disyanjak.bandung.go.id. Di dalamnya, masyarakat bisa mendapatkan info seputar PBB, antara lain pengecekan tagihan pajak, pengecekan NJOP, pendaftaran wajib pajak PBB jika ada pertambahan nilai, mutasi objek

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil meninjau salah bus layanan pajak keliling yang diluncurkan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung di balaikota.

pajak, pembetulan data, dan pengurangan beban pajak sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Disyanjak juga menggandeng Badan Pertanahan Nasional dan Bank Jabar Banten dalam hal layanan pajak melalui bus keliling.

“Nantinya mobil ini digunakan untuk melayani ke-

butuhan masyarakat terkait pajak. Baik itu untuk memperbaiki data, dan sosialisasi kepada masyarakat. Yang harus kita sosialisasikan adalah, pembayaran BPHTB harusnya berdasarkan Nilai Pokok Objek Pajak (NPOP), bukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP),” katanya.

Karena, jika pembayaran

pajak dilakukan berdasarkan NJOP, maka nilainya akan kecil. Pasalnya, nilai transaksi pasti lebih mahal dibanding NJOP. Oleh sebab itu, kata Ema, potensi pajak dari BPHTB ini akan dioptimalkan karena nilainya bisa sampai tiga kali lipat NJOP. “Potensi ini yang kita kejar,” ujar Ema.

Selain itu, Disyanjak juga akan meluncurkan SMS Gateway. Fasilitas ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pengaduan dan konsultasi pajak.Ema mengatakan, target pajak tahun ini sebesar Rp2,186 triliun. Karenanya pihaknya harus banyak menggenjot pendapatan, agar target bisa

tercapai.

“Ya kita tingkatkan pelayanan kepada masyarakat, patinya harus optimis target pasti tercapai,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh Disyanjak tersebut. aplikasi layanan ini merupakan bagian dari inova-

si yang terus digulirkan oleh Pemerintah Kota Bandung.

Selama masa kepemimpinannya, ia menga ku telah menghasilkan lebih dari 70 inovasi dalam perjalanan memperbaiki pelayanan dan reformasi birokrasi. Ia berharap agar di masa mendatang orang benar-benar tidak perlu lagi datang ke kantor pajak dan pelayanan dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat.

“Nanti jangan kaget jika ada sms cinta dari Disyanjak bagi masyarakat yang belum membayar pajak,” ujar Ridwan Kamil.

Sistem birokrasi jemput bola semacam ini, kata Ridwan, perlu dijadikan budaya kerja bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemkot Bandung agar pelayanan lebih optimal.

“Aparat harus berfikir cerdas.

Paradigma harus berubah.

Sejatinya mana orang yang mau bayar pajak. Kalau aa celah untuk tidak bayar pajak mereka akan memanfaatkan itu. Karena itu, dalam urusan pajak, kita harus lebih cerdas ari objek pajak,” tandasnya. arie

BPK TEMUKAN KELEBIHAN SUBSIDI SOLAR RP 3 TRILIUN

PERTAMINA NGAKU RUGI RP 15 TRILIUN JUAL PREMIUM Salah satu temuan yang disampaikan BPK adalah adanya kelebihan subsidi BBM sebesar Rp 3,19 triliun. Sementara Pertamina justru mengaku rugi Rp 15 triliun karena menjual premium.

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK), Kamis (2/6/2016) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015 kepada DPR RI. Salah satu temuan yang disampaikan BPK adalah adanya kelebihan subsidi BBM sebesar Rp 3,19 triliun yang diterima PT Pertamina (Persero) pada 2015 lalu.

Kelebihan subsidi tersebut terjadi karena pemerintah menetapkan subsidi tetap sebesar Rp 1.000/liter untuk solar. Sementara selisih harga keekonomian dengan harga solar yang dijual Pertamina tak selalu Rp 1.000/liter.

Misalkan saat selisih harga keekonomian solar dengan harga jual solar ke

masyarakat hanya Rp 600/ liter, maka ada kelebihan sebesar Rp 400/liter yang diterima Pertamina.

“Pemerintah menetapkan Harga Jual Eceran Minyak Solar Bersubsidi lebih tinggi dari Harga Dasar termasuk Pajak dikurangi Subsidi Tetap sehingga membebani konsumen dan menambah keuntungan badan usaha melebihi dari yang seharusnya sebesar Rp 3,19 triliun.

Pemerintah belum menetapkan status dana tersebut,” kata Ketua BPK, Harry Azhar Azis, dalam sidang paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/6/2016).

Anggota VII BPK, Achsanul Qosasi, menjelaskan

kelebihan subsidi tersebut terjadi karena pemerintah menetapkan subsidi tetap sebesar Rp 1.000/liter untuk solar. Sementara selisih harga pasar dengan harga solar yang dijual Pertamina tak selalu Rp 1.000/liter.

Misalkan saat selisih harga solar di pasaran dengan harga jual solar ke masyarakat hanya Rp 600/liter, maka ada kelebihan sebesar Rp 400/liter yang diterima Pertamina.

“Memang setiap liter yang keluar terhadap BBM ini disubdisi negara sebesar Rp 1.000, Ada waktu tertentu harga kurang dari Rp 1.000. Artinya kalau kurangnya Rp 600 berarti selisih 400, itu yang dinikmati badan usaha. Makanya total Rp

Disnak Jatim: Kenaikan Harga Daging Sapi Akibat Faktor Psikologis MEMASUKi bulan Ramadhan, kenaikan harga kebutuhan pokok terus melambung termasuk harga daging sapi yang masih tinggi sekitar Rp 110 ribu per kg.

Menanggapi hal ini, Dinas Peternakan (Disnak) Jawa Timur menyebut kenaikan harga bukan karena dipengaruhi stok daging sapi, justru stoknya aman hingga Lebaran mendatang.

Kepala Dinas Peternakan Jatim, Ir. Maskur menyebut, kenaikan harga daging sapi ini akibat faktor psikologis. Sebab menjelang Ramadhan dan Lebaran biasanya permintaan kebutuhan daging sapi potong meningkat tajam. Sehingga pedagang biasa mempermainkan harga untuk mencari keuntungan.

Padahal stok daging sapi di wilayah Jatim dalam keadaan aman atau tersedia hingga bulan Agustus mendatang.

“Dalam pengamatan setiap tahun menjelang puasa dan hari raya pasti ini terjadi, meski pasokan cukup pasti harga akan naik. Inilah yang disebut harga psikologis. Dalam waktu ini, para ibu-ibu pasti membeli daging sapi dalam jumlah yang cukup ba-

Ir. Maskur Kepala Dinas Peternakan Jatim

nyak menyambut Ramadhan maupun Lebaran,” ujarnya pada Lensa Indonesia, Kamis (02/06/2016).

Meski begitu, pihaknya menilai kenaikan harga daging sapi potong yang terjadi di Jatim saat ini masih dalam keadaan wajar hanya

dikisaran 5-10 persen. “Kenaikan harga sekarang ini masih wajar. Hal seperti ini hanya sesaat saja kok, seminggu naik kemudian akan berangsur-angsur turun. Dan harga biasanya naik lagi nanti menjelang Lebaran. Jadi apapun yang dilakukan kalau mendekati hari besar keagaaman harga daging pasti naik,” katanya.

Sementara berdasarkan data ketersediaan daging sapi potong Dinas Peternakan Jatim, jumlah ketersediaan sapi hidup siap potong hingga bulan Agustus mendatang yakni sebanyak 317 ribu ekor sapi. Sementara prediksi kebutuhan hanya sekitar 302.235 ekor sapi atau setara 54.548 ton daging sapi.

“Sehingga dari jumlah itu saja kita (Jatim) masih surplus sekitar 14.799 ekor atau setara 5.477 ton. Ini artinya stok ketersediaan daging sapi potong aman hingga pasca Lebaran mendatang,” imbuh Maskur.

Terlepas dari hal itu, Disnak juga terus berusaha melakukan antisipasi menjaga ketersediaan aging sapi potong. Salah satunya yakni meningkatkan program re-

produksi ternak, yaitu dengan memantau gangguan reproduksi ternak.

“Kami punya program untuk menjaga reproduksi hewan ternak. Jadi begitu di IB (inseminasi buatan) sampai dua kali tapi ga jadi itu langsung ditangani oleh tim teknis yang didalamnya terdiri dari dokter hewan dan petugas Disnak. Ini yang kami terus tingkatkan,” papar pria yang bergelar insinyur ini.

Ditambahkan, sekarang ini program reproduksi ternak untuk sapi sudah mencapai perbandingan 1,2 service per conception. Namun usaha itu akan terus ditekan agar bisa menjadi 1 atau sekali kawin langsung bisa bunting.

“Selanjutnya, jika service per conception bagus maka akan melihat calving interval atau jarak kelahiran yang bisa menjadi ideal. Sekarang ini 14 bulan baru dapat anak, kalau bisa seetahun bisa dapat anak. Dari situ kita terus mengusahakan agar stok daging sapi potong terus ada.

Kalau ini berhasil dan cukup, maka stok daging juga tak akan ada masalah,” pungkasnya.sarifa

3,19 triliun itu bagian dari itu,” papar Qosasi.

Pihaknya meminta Pertamina dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, segera menyelesaikan adanya kelebihan subsidi tersebut.

“Kita minta Pertamina dan ESDM membicarakan hal ini, apakah dikembalikan Pertamina atau dikompensasikan terhadap subsidi di tahun mendatang. Biar ini urusan eksekutif untuk selesaikan hal ini. Yang pasti kelebihan uang negara yang masuk ke Pertamina karena ada perbedaan selisih tadi,” ucapnya.

Terkait hasil audit BPK ini, Pertamina mengklaim bahwa sebenarnya kelebihan subsidi

yang diterima Pertamina tak sebesar itu, bahkan bisa jadi Pertamina masih menanggung kerugian. Sebab, meski subsidi solar berlebih, Pertamina masih menanggung selisih antara harga keekonomian dengan harga jual BBM jenis premium yang ditanggung masyarakat.

“Untuk audit BPK kami ingin klarifikasi bahwa BPK masih proses audit terutama terkait premium di mana tahun lalu kami masih menanggung selisih harga jual.

Maka kemungkinan hasil totalnya ada setoran subsidi ke Pertamina justru kurang,” kata VP Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro, di Jakarta,

Kamis (2/6/2016).

Menurutnya, selisih harga jual premium yang harus ditanggung Pertamina selama 2015 lalu mencapai Rp 15 triliun. “Selama 2015 kami tanggung selisih harga ketetapan dengan harga keekonomian premium Rp 15 triliun,” pungkas Wianda.

Untuk penyelesaian kelebihan subsidi solar sebesar Rp 3,19 triliun tersebut, Wianda belum mau berkomentar.

Pihaknya masih menunggu hasil perhitungan lengkap BPK terkait selisih subsidi solar dan kerugian dari penjualan premium yang ditanggung Pertamina. “Kita menunggu perhitungan lengkap BPK dulu,” ucapnya.ang/hns/dt

PTPN XI Operasi Pasar 800 Ton Gula, Stabilkan Harga Hingga Lebaran PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI komitmen menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga gula. Karena itu PTPN XI selaku BUMN produsen gula terbesar di Indonesia, menargetkan 800 ton gula hingga lebaran.

Disampaikan direktur utama PTPN XI, Dolly P Pulungan, Kamis (2/6/2016), dalam sepekan pihaknya telah mengalokasikan 20 ton gula. “Sepekan terakhir kita alokasikan 20 ton gula, tapi kalau operasi pasar dilanjutkan hingga lebaran maka sudah siap 800 ton gula untuk stabilkan harga gula,” papar Pulungan.

Ditambahkan Pulungan, operasi pasar gula murah PTPN XI akan menyasar tempat-tempat ramai di seluruh Jawa Timur. “Pagi ini, operasi pasar PTPN XI masih ada di sekitar Surabaya, tapi ke depan akan merambah daerahdaerah lain, sesuai kebutuhan yang ada,” jelas Pulungan.

Pihak PTPN XI sudah menjadwalkan, pada Kamis (2/6/2016) pagi, pelaksanaan operasi pasar digelar di pasar Manukan dengan harga gula Rp 12.000,- per kilogram.

Adapun sejumlah lokasi lainnya yang telah disasar operasi pasar gula murah PTPN XI

PTPN XI menggelar operasi pasar di sejumlah daerah. Tampak warga berebut untuk mendapatkan gula murah. Tujuan operasi pasar untuk menstabilkan harga gula.

di Surabaya, antara lain di Pasar Pabean (25/5/2016), Pasar Kapas Krampung (27/5/2016) dan Pasar Turi (31/5/2016).

“Jadi intinya kami siap drop gula untuk stabilasasi harga, karena kami sudah mulai giling sehingga stok gula kita mulai tersedia di minggu pertama juni ini,” tambah Pulungan.

Menurut Pulungan, pihak nya akan berkordinasi dengan instansi terkait guna suksesnya pelaksanaan operasi pasar guna stabilisasi harga kebutuhan pokok jelang lebaran. “Kita jangkaulah daerah-daerah lain di Jatim yang membutuhkan gula murah, asal panitia setempat siap, sekuriti disana juga siap,” imbuh Pulungan.

Menurut Pulungan, operasi pasar PTPN XI send-

iri akan mengoptimalkan pula stok dan distribusi di 16 pabrik gula PTPN XI di Jawa Timur.

“Jadi sebagian pabrik gula kami ada juga yang mulai giling bulan lalu, sehingga pasokan gula akan bertambah dan diharapkan bisa digelontor ke pasar supaya harga gula bisa kembali normal sebelum puasa dan lebaran,” jelasnya optimistis.

PTPN XI di tahun 2016 berupaya meningkatkan produksi gula menjadi 450.000 ton dengan target rendemen mencapai 8,04% sejalan dengan target pemerintah. “Target produksi tersebut naik dari tahun 2015 kami memproduksi gula 405.000 ton dan mampu lebih besar menjangkau kebutuhan pasar dalam negeri,” urai Pulungan.

PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Roik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Haidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang) Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata  Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Graika (isi diluar tanggungjawab percetakan)

SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TuGAS JuRNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTuK APAPuN DARI NARASuMBER

Penerbit:

WWW.LENSAINDONESIA.COM

SOSOK

3

EDISI 140 | 6-11 JUNI 2016

BUNG KARNO CETUSKAN PANCASILA DARI RUMAH TAHANAN Buah pemikiran Soekarno akan Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba. Pancasila hadir sebagai hasil dari proses perenungan diri Bung Karno selama empat tahun diasingkan ke Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. ada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang bersejarah dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila yang di sepakati

bersama menjadi dasar negara. Di tanggal itu pula lah, bangsa Indonesia kini memperingati hari lahirnya Pancasila.

Penggunaan kata “Pancasila” dikenalkan pertama kali secara luas oleh Bung Karno dalam pidato itu.

Dia menjelaskan panjang lebar soal perlunya Indonesia memiliki sebuah

pedoman hidup berbangsa dan bernegara seperti yang dimiliki negara lain setelah merdeka.

Ada lima butir konsep yang ditawarkan Bung Karno saat itu, yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisne atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan Ke-

tuhanan Yang Maha Esa. Seperti dikutip dalam buku “Lahirnya Pancasila, Kumpulan Pidato BPUPKI”, Bung Karno menolak sistem monarki yang mewariskan kekuasaan berdasarkan garis keturunan. Dia percaya, demokrasi adalah sistem terbaik dan sesuai dengan ajaran agama Islam.

“Saya tidak akan memilih monarki ‘vooronderstelt erfelijkheid’ - turun temurun. Saya orang Islam, saya Demokrat, karena saya orang Islam saya menghendaki mufakat. Tidakkah agama Islam mengatakan bahwa kepalakepala negara baik khalif maupun amirul mu’minin harus dipilih oleh rakyat?”

Tim 9 BPUPKI merumuskan kembali Pancasila yang dicetuskan Soekarno.

Bung Karno juga menolak kebangsaan yang bersifat sempit seperti chauvinisme seperti yang berkembang di negata barat.

Dia menyatakan, kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan menyeluruh dari Sumateta hingga Irian, tidak ada kebangsaan Pasundan, Bugis, Minangkabau, dan lainnya. Yang ada adalah bangsa Indonesia.

Dari hasil perenungannya selama di Ende, Bung Karno juga merumuskan Pancasila dengan menyertakan unsur relijius.

Hal ini terlihat dalam prin sip Ketuhanan Yang Maha Esa yang ditawarkannya sebagai dasar negara.

Akan tetapi, prinsip Ketuhanan yang disampaikan Bung Karno lebih bersifat sosiologis.

Dia menghormati cara beribadah masing-masing agama yang berkembang di Indonesia. Maka dari itu, dia tidak menawarkan prinsip ketuhanan berdasarkan agama tertentu untuk memberikan keluasan kepada umat beragama di Indonesia menjalankan kepercayaannya.

“Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada ‘egoisme agama’. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan!” tukas Bung Karno disambut tepuk tangan hadirin.

Di bawah pohon Sukun ini Bung Karno merenungkan nama Pancasila.

Pohon Pancasila Perenungan Bung Karno BUAH pemikiran Soekarno akan Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba. Pancasila hadir sebagai hasil dari proses perenungan diri Bung Karno selama empat tahun diasingkan ke Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur.

Pada 14 Januari 1934, Bung Karno bersama sang istri, Inggit Garnasih serta ibu mertua (Ibu Amsi) dan anak angkatnya, Ratna Djuami, tiba di rumah tahanan yang terletak di Kampung Ambugaga, Ende.

Kehidupan Soekarno dan keluarga di Ende serba sederhana dan jauh dari hiruk-pikuk politik seperti di kota besar.

Dibuangnya Soekarno ke daerah terpencil dengan penduduk berpendidikan rendah memang sengaja dilakukan Belanda untuk memutus hubungan Soekarno dengan para loyalisnya.

Dikutip dari buku “Bung Karno dan Pancasila, Ilham dari Flores untuk Nusantara”, Soekarno jadi lebih banyak berpikir daripada sebelumnya.

Dia mulai mempelajari lebih jauh soal agama Islam hingga belajar soal pluralisme dengan bergaul bersama pastor-pastor di Ende.

Tak banyak yang bisa dilakukan Bung Karno di tempat pengasingan yang begitu jauh dari Ibu Kota itu.

Sehari-hari, Soekarno memilih berkebun dan membaca. Untuk membunuh kebosanannya dengan aktivitas yang monoton itu, jiwa seni Bung Karno kembali tumbuh. Dia mulai melukis hingga menulis naskah drama pementasan.

Di sela kegiatan seninya, Soekarno berkirim surat dengan tokoh Islam di Bandung bernama T. A. Hassan dan berdiskusi cukup sering dengan pastor Pater Huijtink.

Dari sinilah Soekarno menjadi lebih relijius dan memaknai keberagaman secara lebih dalam.

Sebuah tempat favoritnya untuk berkontemplasi adalah di bawah pohon sukun yang

menghadap langsung ke Pantai Ende.

Pohon sukun itu berjarak 700 meter dari kediaman Soekarno. Biasanya, Soekarno pergi sendiri ke tempat itu pada Jumat malam.

Di tempat itulah, Soekarno mengaku buah pemikiran Pancasila tercetus.

Ia memiliki cerita sendiri soal itu. Berikut yang dikisahkan Soekarno: “Suatu kekuatan gaib menyeretku ke tempat itu hari demi hari... Di sana, dengan pemandangan laut lepas tiada yang menghalangi, dengan langit biru yang tak ada batasnya dan mega putih yang menggelembung, di sanalah aku duduk termenung berjam-jam.

Aku memandangi samudera bergolak dengan hempasan gelombangnya yang besar memukuli pantai dengan pukulan berirama. Dan kupikir-pikir bagaimana laut bisa bergerak tak henti-hentinya. Pasang surut, namun ia tetap menggelora secara abadi. Keadaan ini sama dengan revolusi kami, kupikir. Revolusi kami tidak mempunyai titik batasnya.

Revolusi kami, seperti juga samudra luas, adalah hasil ciptaan Tuhan, satu-satunya Maha Penyebab dan Maha Pencipta. Dan aku tahu di waktu itu bahwa semua ciptaan dari Yang Maha Esa, termasuk diriku sendiri dan tanah airku, berada di bawah aturan hukum dari Yang Maha Ada.” Ketika menjadi Presiden pertama Indonesia, Bung Karno kembali mengunjungi Ende pada tahun 1950. Bung Karno tidak lupa pada pohon sukun favoritnya itu. Di sanalah Bung Karno bercerita proses pencetusan Pancasila yang kini ditetapkan sebagai dasar negara.

Sejak tahun 1980-an, pohon sukun itu kemudian dikenal menjadi Pohon Pancasila. Namun, pohon aslinya sudah mati pada tahun 1970-an. Pemerintah setempat menggantinya dengan anakan pohon yang sama di lokasi yang sama.

Pidato Bung Karno di depan sidang BPUPKI 1 Juni 1945.

WWW.LENSAINDONESIA.COM

Pencetus Nama Pancasila Jadi Misteri BUNG KARNO mengaku, lima butir prinsip yang dirumuskannya diberi nama Pancasila, berdasarkan saran seorang temannya yang ahli bahasa. Hingga kini, tak diketahui pasti sosok yang dimaksud Bung Karno tersebut.

Dalam merumuskan lima butir itu, Bung Karno mengaku senang kepada segala hal berunsur simbolik, termasuk angka.

Dia mencontohkan rukun Islan, jumlah jari, panca indera, hingga toko pewayangan Pendawa Lima memiliki jumlah lima. Oleh karena itu, rumusan dasar negara dia buat dalam lima hal.

“Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa - namanya ialah Pancasila.

Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi,” ujar Bung Karno.

Pemikiran Bung Karno soal Pancasila dihasilkan dari proses kontemplasi selama masa pengasingan di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Di sana, Bung Karno mendalami ilmu agama lebih serius.

Tak hanya agama Islam, tetapi juga Kristen. Jiwa relijius Bung Karno inilah yang kemudian tercermin dalam pidatonya pada 1 Juni 1945.

Dia berkali-kali mengungkapkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang ber-Tuhan, namun tidak eksklusif untuk satu golongan.

Hal itu sekaligus menepis anggapan bahwa dia tidak membela kaum muslim yang saat itu memiliki kekuatan politik yang besar.

Pada suatu ketika, Bung Karno pernah berkata, “Apakah Sukarno itu? Nasionaliskah? Islamkah? Marxiskah? Pembaca-pembaca...

Sukarno adalah... campuran dari semua isme-isme itu!”

Urutan Pancasila di Piagam Jakarta PANCASILA yang dikenal sebagai dasar negara saat ini pernah mengalami sejumlah proses perubahan dari rumusan awal oleh Soekarno.

Adapun urutan Pancasila dalam rumusan yang dibuat Soekarno pada 1 Juni 1945 adalah: 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan 3. Mufakat atau demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan yang Maha Esa Menurut Soekarno, lima asas itu merupakan weltanschauung atau pandangan mendasar, filsafat, juga fundamen yang digali dari jati diri bangsa Indonesia.

Dalam pidatonya, Soekarno memang mempertanyakan dasar yang akan digunakan jika Indonesia merdeka.

Pertanyaan itu yang menjadi pemicu untuk merumuskan dasar negara Indonesia.

“Lenin mendirikan Uni Soviet dalam 10 hari pada tahun 1917, tetapi weltanschauung-nya sudah dipersiapkan sejak 1895. Adolf Hitler berkuasa pada tahun 1935, tetapi weltanschauung-nya sudah dipersiapkan sejak 1922. Dr Sun Yat Sen mendirikan negara Tiongkok pada tahun 1912, tapi weltanschauung-nya sudah dipersiapkan sejak 1985, yaitu San Min Chu I,” ujar

Soekarno dalam pidatonya.

Menurut Muhammad Hatta dalam tulisan “Wasiat Bung Hatta kepada Guntur Soekarno Putra” yang ditulis pada 16 Juni 1978, BPUPKI kemudian membentuk tim yang terdiri dari 9 orang untuk merumuskan kembali Pancasila yang dicetuskan Soekarno.

Adapun 9 orang itu adalah Soekarno, Muhammad Hatta, AA Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Soebardjo, Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin.

Sembilan orang itu kemudian mulai mengubah susunan Pancasila versi Soekarno. “Ketuhanan Yang Maha Esa” ditempatkan menjadi sila pertama. Sila kedua yang disebut Soekarno sebagai “Internasionalisme atau perikemanusiaan” diganti menjadi “Perikemanusiaan yang adil dan beradab”. Adapun sila “Persatuan Indonesia” digunakan untuk menggantikan “Kebangsaan Indonesia.

Pada sila keempat, digunakan kata “Kerakyatan”. Sedangkan terakhir, digunakan sila “Kesejahteraan Sosial”.

Menurut Hatta, pada 22 Juni 1945 rumusan hasil Panitia 9 itu diserahkan ke BPUPKI dan diberi nama “Piagam Jakarta”. Namun, ada sejumlah perubahan

pada sila pertama pada Piagam Jakarta.

Adapun sila pertama yang tercantum dalam Piagam Jakarta adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”.

Hamka Haq dalam buku Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam (2011) menulis bahwa sila itu merupakan hasil kompromi antara ideologi Islam dan ideologi kebangsaan yang mencuat selama rapat BPUPKI berlangsung.

Sejumlah pembicara dalam sidang BPUPKI dari kalangan Islam, seperti Ki Bagoes Hadikoesoemo, menilai bahwa kemerdekaan Indonesia diraih juga berkat perjuangan umat Islam.

“Tak akan ada nation Indonesia tanpa umat Islam.

Lebih dari itu, karena kalangan nasionalis Indonesia yang berjuang dalam lingkup nasional yang mula pertama memang berwatak Islam,” demikian pernyataan Ki Bagoes, seperti dikutip dari buku yang ditulis Hamka Haq. Argumen itu kemudian disanggah karena dinilai hanya melihat bangsa Indonesia berdasarkan demografis.

Umat Islam di Indonesia memang mencapai 90 persen.

Jika melihat kondisi geografis, khususnya di In-

donesia timur, maka komposisinya berbeda.

Pertimbangan bahwa Indonesia merupakan sebuah gugusan kepulauan dari Sabang sampai Merauke itu juga yang menyebabkan muncul usulan agar dasar negara tidak berdasarkan agama tertentu.

Oleh karena itu, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945, diputuskan untuk melakukan perubahan pada sila pertama dari yang ditulis dalam Piagam Jakarta. Tujuh kata itu, “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”, kemudian dihapus.

“Sesungguhnya tujuh perkataan itu hanya mengenai penduduk yang beragama I s l a m sa j a , p e m i m p i n pemimpin umat Kristen di Indonesia timur keberatan kalau tujuh kata itu dibiarkan saja, sebab tertulis dalam pokok dari pokok dasar negara kita, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah dibedakan warga negara yang beragama Islam dan bukan Islam,” demikian penjelasan Muhammad Hatta.

Hingga kemudian, rumusan Pancasila versi 18 Agustus 1945 itu menjadi seperti yang dikenal saat ini, yaitu: 1. Ketuhanan yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Keputusan dihapuskannya kata “syariat Islam” memang belum memuaskan sebagian umat Islam. Sebagian kelompok masih berjuang untuk mengembalikan tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu.

Mengutip buku Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam, ada kelompok yang kemudian mengekspresikannya dengan bentuk pemberontakan bersenjata. Misalnya, pemberontakan yang dilakukan kelompok DI/TII/NII. Hamka Haq juga menulis, upaya untuk mengembalikan tujuh kata dalam Piagam Jakarta juga diperjuangkan melalui jalur politik.

Dalam sidang-sidang konstituante di Bandung pada periode 1956-1959, misalnya, sejumlah partai yang berasaskan Islam berupaya memperjuangkan berlakunya syariat Islam sebagai dasar negara RI. Setelah mengalami berbagai perubahan, Pancasila akhirnya lahir dan menjadi jati diri bangsa Indonesia hingga kini.nsab/san/ing/

PATGULIPAT

4

EDISI 140 | 6-11 JUNI 2016

KIVLAN ZEN SEBUT PARTAI KOMUNIS INDONESIA SIAP-SIAP DEKLARASI

PKI SUDAH BANGKIT, DIPIMPIN WAHYU SETIAJI Ketakutan sejumlah pihak dengan kebangkitan PKI makin akut saja. Kivlan Sen bilang, PKI telah bangkit dan segera mendeklarasikan diri. Pendukungnya sudah mencapai 15 juta. ayor Jenderal (Purn) TNI Kivlan Zen mengatakan, Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah kembali bangkit. Bahkan, menurut Kivlan, PKI telah membentuk struktur partai mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Ia juga menyebutkan bahwa sejak dua minggu lalu, mereka telah menyiapkan hingga 15 juta pendukung.

“Susunan partai sudah ada, pimpinan Wahyu Setiaji. Dari tingkat pusat sampai daerah,” ujar Kivlan saat ditemui di sela acara Simposium Nasional “Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain” di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/6/2016).

Sejumlah tokoh dan pembicara hadir dalam pertemuan ini. Antara lain, eks Wapres Try Sutrisno, pimpinan MUI Cholil Ridwan, Ketua FPI Habib Rizieq dan Wakil Ketua DPRD DKI

M

Abraham “Lulung” Lunggana. Di kursi undangan juga terlihat tokoh ormas dan Gubernur Lemhanas Letjen (purn) Agus Widjojo.

Simposium “anti-PKI” ini bertajuk “Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain”. Ada 49 ormas agama dan pemuda yang mendukung simposium ini, antara lain FUI, Ansor, NU, MUI, FKPPI, dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

S e b e n a r ny a , p a n i t i a mengundang tokoh-tokoh penting seperti Letjen (purn) Sintong Panjaitan dan Hasyim Muzadi sebagai pembicara. Sayang banyak tokoh tak hadir yang menurut panitia karena undangan yang mendadak.

Meski begitu, di luar gedung berjejer karangan bunga ucapan selamat dari para tokoh. Satu di antaranya datang dari eks Kepala BIN AM Hendropriyono.

Kivlan menjelaskan le-

Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zein menunjukkan bukti tanda-tanda kebangkitan PKI.

bih jauh mengenai sosok Wahyu Setiaji yang dimaksud. “Anaknya Nyoto (Lukman Njoto, (Wakil Ketua CC PKI),” kata dia.

Menurut dia, Wahyu memiliki pengaruh kuat untuk menarik orang karena tak lepas dari pengaruh ayahnya. “Kami rahasiakan dulu, nanti tahu-tahu dia melarikan diri,” ujar dia.

Kivlan menyebutkan, PKI baru tersebut sesungguhnya telah bangkit sejak 2010.

Namun, kemunculannya masih menunggu saat yang tepat, yaitu saat pemerintah meminta maaf.

Mereka juga disebut melakukan perencanaan dan penyimpanan senjatanya dengan rapi serta memperkuat basis organisasi sebelum bangkit kembali.

Salah satu indikasi kebangkitan mereka, kata Kivlan, adalah sudah tersusunnya kepengurusan dari tingkat pusat hingga daerah.

“Tinggal ada kesempatan, pemerintah minta maaf langsung dia muncul. ‘Kami enggak salah’. Pasang plang di seluruh Indonesia,” lanjutnya.

Kivlan melanjutkan, kantor PKI yang lama berada di samping Hotel Acacia,

Jalan Matraman, Jakarta.

Kantor lama yang sudah seperti rumah hantu itu disebut akan segera direnovasi untuk diaktifkan kembali.

Bukti kegiatannya adalah maraknya brosur-brosur yang disebar serta Majalah Historika.

“Ya mungkin (dihidupkan kembali). Kalau mereka sudah bangkit, mereka buat di situ,” imbuh Kivlan.

“Di situ tertulis milik PT apa. Berarti akan dibangun.

Orang itu kantor PKI belum pernah dijual. Itu mestinya disita oleh negara,” kata dia.

Ia pun menyebutkan,

para anggota PKI kini sudah masuk ke parlemen dan masuk ke partai-partai lain.

“Ribka Tjiptaning terangterangan mengakui dia bangga jadi anak PKI, masuk DPR. Dia sudah bilang itu tugu yang di lubang buaya mau dihancurkan, diomongkan kok, dendam sekali dia,” ucapnya.

Sejumlah pihak, disebut Kivlan, turut memfasilitasi kebangkitan kembali PKI, mulai dari menteri hingga panitia di balik terselenggaranya simposium tersebut.

“Ada (yang fasilitasi). Menko Polhukam sama Agus Widjojo,” tuturnya.

Kivlan juga juga ‘menyemprot’ Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan soal ketidaktahuannya akan kebangkitan PKI. Soal PKI, katanya, Luhut tak pernah mencari tahu informasi itu hingga ke akar rumput. “Orang Luhut duduknya di atas. Kita duduk di bawah. Kita merayap, melihat apa yang mereka lakukan. Kita masukkan intel kita ke dalam,” sebutnya.

Kivlan bahkan mengaku sudah beberapa kali melaporkan dugaan kebangkitan PKI tersebut ke sejumlah instansi terkait. Sehingga seharusnya Luhut

tahu mengenai kebangkitan PKI di Indonesia.

“Sudah kita laporkan polisi berapa kali. Lapor polisi, kodam, kodim. Luhut aja yang nggak tahu. Ah Luhut Pandjaitan gimana,” kata Kivlan.

Ia pun menyebut soal tanda-tanda kebangkitan PKI sudah diungkapkannya berulang kali. Menurutnya, para pembangkit paham komunis bahkan menurutnya sudah membentuk struktur partai dari pusat sampai desa.

“Siap-siap saja kalau sudah masanya mereka bangkit lagi.

Dipasang bendera dan logonya. Mereka akan menjadi PT dulu, markasnya diperbagus.

Ketika mereka sudah bisa bangkit, daftar ke Kumham.

Kumham bilang PKI bangkit.

Bisa saja,” kata Kivlan. Yang dimaksud Kumham adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kivlan menambahkan, harus ada langkah pencegahan yang dilakukan sebelum PKI semakin kuat dan akhirnya mengancam ketahanan negara. Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk siap melawan kebangkitan PKI. “Rekomendasi ke pemerintah jangan minta maaf, ini juga simposium. Pasukan kita siap perang kok,” tutur dia.

IDEOLOGI PKI TIDAK BISA HIDUP LAGI LUHUT Pandjaitan ‘menantang ’ purnawirawan TNI, Mayor Jenderal Kivlan Zein untuk membuktikan kabar kebangkitan PKI. Sebab selama ini Luhut mengaku tidak mendengar informasi apa pun terkait kebangkitan PKI di Indonesia.

Apalagi disebutkan sudah dideklarasikan sejak dua pekan lalu dan telah memiliki 15 juta pendukung.

“Saya tidak punya informasi dan saya punya kuping, mata, badan intelijen. Saya tanya, kita belum temukan itu,” kata Luhut, Rabu (1/6/2016).

Atas itu, Luhut meminta Kivlan Zein untuk melaporkan sejauh mana kebenaran informasi yang didapat Kivlan soal PKI. “Kalau beliau tahu, tolong laporkan di mana tempatnya, nanti kita lihat,” ujarnya.

Terkait tudingan memfasilitasi kebangkitan PKI, Luhut menanggapi dengan enteng. “Tanya saja sama yang ngomong. Mereka yang mau simposium, kenapa saya yang salah,” ujarnya.

Luhut juga memastikan

bahwa ideologi komunis tak akan bisa hidup lagi di Indonesia. Menurut dia, ada parameter regulasi yang sudah menjadi pegangan bersama. Masyarakat juga diminta Luhut untuk tak terbawa arus pembicaraan di lingkungan sekitar.

Kepala Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Agus Widjojo membantah tudingan Kivlan Zen. “Enggak betul. Enggak betul sama sekali,” ujar Agus, saat ditemui di Gedung Pusdiklat BPK, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2016).

Agus enggan merespons terlalu jauh tudingan Kivlan. Soal kebangkitan PKI, ia juga tak mau menanggapi karena bukan kewenangan Lemhanas. “Itu bukan fungsi Lemhanas, kami tidak menangani itu. Silakan ke pemerintah,” ujar Agus.

Sementara, tentang simposium bertajuk ‘Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI’ yang digelar purwanirawan TNI, Agus juga tidak mau berkomentar banyak.

“Saya rasa mereka sudah

mengadakannya sendiri.

Kami serahkan saja (hasilnya) ke pemerintah,” sambungnya.

Sementara Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning tidak heran jika Kivlan Zen menyebutnya sebagai anggota PKI yang masuk ke parlemen. Menurut Ribka, tudingan itu sudah disampaikan berkali-kali oleh Kivlan.

“Oh si jenderal itu? Dia mah dari dulu begitu. Waktu di Sukabumi juga ngomong gitu dan dia sudah minta maaf kok sama saya dan partai,” kata Ribka, saat dihubungi, Kamis (2/6/2016).

Ribka tak menampik dia selama ini kerap mengaku bangga menjadi anak dari anggota PKI. Menurut dia, PKI adalah partai besar sebelum dilarang pada 1965.

Sebagai anak dari anggota PKI, ia juga tak dilarang berpolitik praktis.

Namun, ia membantah jika disebut ikut membangkitkan kembali PKI. “Di PDIP saja aku ditugasin Mbak Mega untuk masalah sosial aja waktunya sudah tersita banyak, apalagi mau

bikin PKI,” kata anggota Komisi IX DPR ini.

Ribka mengaku tidak mau mempermasalahkan pernyataan Kivlan Zen. Selama ini, ia sering mendapat cibiran negatif dari sejumlah pihak terkait status orangtuanya yang merupakan anggota PKI. “Malah membuat saya terkenal, kampanye gratis,” kata dia.

Pihak lainnya yang tak sepakat dengan pernyataan Kivlan tentang kebangkitan PKI adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, jika ada pihak yang memiliki bukti adanya kebangkitan PKI, sebaiknya segera diserahkan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.

“Ngarang itu ceritanya,” kata Yasonna di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (1/6/2016). Yasonna menilai, kabar kebangkitan itu tak bisa dibuktikan kebenarannya. Menurut dia, PKI sudah hilang di bumi Indonesia.

“PKI sudah sejarah. Tetap waspada oke, tetapi jangan diciptakan ketakutan-keta-

kutan baru,” ujarnya.

Begitu pula dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang cenderung tak ingin berkomentar banyak terkait isu kebangkitan PKI tersebut. “Saya tidak mau mengikuti genderang Pak Kivlan Zein,” kata Tjahjo.

Ketika ditanya awak media, Tjahjo meminta kepada wartawan untuk menanyakan langsung kepada Kivlan. “Yang menyampaikan Pak Kivlan. Dia lebih tahu.

Silakan tanya ke Pak Kivlan,” kata Tjahjo. Tjahjo juga meminta Kivlan Zein menjelaskan pernyataannya kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, razia yang dilakukan kepolisian terhadap atribut PKI bukan berarti gerakan komunis bangkit kembali.

“Tidak bisa langsung jawab ya atau tidak (kebangkitan PKI). Kalau dibilang kebangkitan itu tidak ada, tetapi kok tanda-tandanya ada. Dibilang ada, tetapi ya biasa sajalah,” ujar Boy saat dihubungi, Kamis

(2/6/2016).

Kivlan pun menyayangkan sikap pihak-pihak ter sebut yang cenderung mengabaikan indikasi kebangkitan kembali PKI. Misalnya, pihak Polri justru sudah berkoordinasi dengan Kivlan sebelumnya untuk

menelusuri jejak organisasi baru PKI. “Mereka jaga nama. Mereka saja yang enggak ngerti, sudah diberi tahu berkali-kali,” ujar Kivlan.

Menurut Boy, Kivlan kini merupakan tokoh masyarakat yang dapat dengan mudah mengutarakan argumennya. Boy mengatakan, jika kepolisian juga mendapatkan informasi tersebut, maka tak akan disampaikan secara terbuka untuk menghindari kegaduhan.

“Kami tidak bisa kemukakan secara gamblang seperti Pak Kivlan. Kami itu kategorinya laporan intelijen.

Tidak bisa main adu argumen begini,” kata Boy. Ia mengakui, kepolisian mendapatkan banyak informasi soal PKI dari intelijen.

Informasi ini ditindaklanjuti dengan upaya antisipatif. Salah satunya dengan merazia atribut berbau PKI dan paham komunisme.

“Semuanya sedang didalami terus oleh polisi, terus dimonitor terus oleh intelejen polri dan intelejen lainnya seperti BIN dan intelejen TNI,” jelasnya.

tak usah lah,” kata Ryamizard ketika menghadiri Simposium Anti-PKI di Balai Kartini, Jakarta, Kamis, (2/6/2016).

Ryamizard mengatakan re konsiliasi justru dibutuhkan untuk menyatukan berbagai pihak yang berselisih karena terpecah oleh zaman. “Yang perlu direkonsiliasi itu orang-orang Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Kalau masih ada kata orde-orde begini, berarti belum satu,” katanya.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini mengaku tak memahami alasan munculnya tuntutan kepada negara untuk meminta maaf kepada korban tragedi 1965.

Tuntutan itu disebut-sebut sebagai salah satu poin rumusan rekomendasi hasil Simposium 1965 Pendekatan Kesejarahan yang diadakan pemerintah di Hotel Aryaduta, Jakarta, April lalu.

Ryamizard sempat menyamakan kondisi Indonesia dengan Amerika Serikat saat Presiden Barack Obama da-

tang ke Hiroshima, Jepang, pekan lalu. Ketika mendatangi Hiroshima, Obama tidak meminta maaf kepada keluarga korban serangan bom atom tentara Amerika pada perang dunia kedua.

“Kemarin dia tak minta maaf, tuh. Padahal berapa juta rusak dibom atom semua. Jadi pemberontak pantes-pantes saja mati,” kata Ryamizard.

Ucapan Ryamizard kali ini diutarakan ketika menjadi pembicara di acara simposium anti-PKI. Ucapan Ryamizard disambut riuh tepuk tangan peserta simposium yang sebagian besar merupakan pensiunan militer.

Dia tak mempersoalkan sejumlah pihak yang memintanya mengundurkan diri dari posisi Menteri Pertahanan karena prinsipnya dianggap bertentangan dengan Presiden Jokowi.

“Soal diberhentikan segala macem. Ndas-nya (bahasa Jawa: kepalanya),” ujarnya. nsam/yoh/rak/his/nab

Menko Polhukam Luhut Pandjaitan dituding memfasilitasi kebangkitan kembali PKI.

BUKTI KEBANGKITAN PKI IMAM Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menilai ada propaganda masif yang membuat masyarakat tak sadar akan kebangkitan komunisme di Indonesia.

“Kita di sini semua paranoid, maka di sini ingatkan mana ada PKI (PKI) sudah bubar,” ucap Rizieq saat memberi sambutan di simposium tandingan di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (1/6/2016).

Dia mengatakan, adanya kelompok yang bersikeras mengganti TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 merupakan bukti kebangkitan PKI. “Kalau dicabut ini menguntungkan keluarga bekas PKI. Yang untung bukan negara, yang untung adalah kaderkader PKI,” ujar Rizieq.

Indikasi berikutnya, menurut dia, adalah penghentian pemutaran film pengkhianatan G30S. Padahal, biasanya film itu setiap tahun diputar, tetapi setelah 1998 sudah mulai dihentikan.

“Ini siapa yang berani.

WWW.LENSAINDONESIA.COM

Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning dituding sebagai anggota PKI yang masuk parlemen.

Ini indikasi kebangkitan PKI yang tak terbantahkan.

Kalau tidak merapatkan barisan, PKI akan melibas kita semua,” kata dia.

Dia pun menganggap simposium di Aryaduta hanya menguntungkan kelompok PKI. Simposium bertema “Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain” yang merupakan reaksi dari Simposium Tragedi 1965 resmi dibuka di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (1/6/2016) pada pukul 08.30 WIB. Acara tersebut dibuka oleh ketua panitia, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri.

Dalam sambutan pembukanya, Kiki mengatakan, simposium ini memiliki tujuan akhir berupa rekomendasi yang akan diberikan kepada pemerintah untuk menyikapi polemik kebangkitan PKI. “Kami akan berikan reko mendasi tersebut kepada pemerintah supaya mengambil langkah yang tepat dalam melindungi Pancasila dari PKI,” tutut Kiki kepada seluruh peserta simposium.

Try Sutrisno mengritik digelarnya mahkamah internasional 1965 di Den Haag, Belanda, dan Simposium

Tragedi 1965 di Hotel Aryaduta, Jakarta. Dia menilai, dua gelaran itu memberi angin segar kepada PKI. Yang bikin dia heran munculnya tuntutan negara meminta maaf. Padahal, lanjut dia, saat ini negara telah menerima PKI sebagai warga negara biasa. Padahal yang lebih dulu jadi korban adalah negara. “Jika kita minta maaf maka kita mengabsahkan makar. Kita menolaknya dengan tegas,” kata Try. Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon angkat bicara mengenai simposium 1965 yang diselenggarakan sejumlah pensiunan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Fadli mendukung penuh acara tersebut. Alasannya, simposium 1965 yang sebelumnya diselenggarakan oleh Lemhanas tidak seimbang karena dianggap sebagian kalangan terlalu membela PKI. “Yang membuat kekisruhan dari awal pemerintah, pemerintah mengangkat satu masalah yang sebenarnya sudah selesai. Rekon-

siliasi di tingkat masyarakat sudah selesai,” ujarnya di Jakarta, Rabu (1/6/2016).

Fadli merasa kekhawatiran akan kekisruhan terkait acara itu tidak masuk akal.

Sebab, dia merasa proses rekinsiliasi alami sebenarnya sudah selesai. “Tidak perlu lagi rekonsialiasi yang mengangkat-angkat siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi pelaku. Karena saat itukan situasinya adalah chaos, kadang-kadang ada situasi antara membunuh dan dibunuh. Itu yang diceritakan, saya belum lahir,” demikian Wakil Ketua Umum DPP Gerindra ini.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menjelaskan, dia bukan tidak mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo untuk melakukan rekonsiliasi terhadap korban tragedi 1965. Ia mengatakan mendukung kebijakan pemerintah, tapi dengan konsep yang berbeda.

“Masalah rekonsiliasi, dengan siapa? Dengan PKI? Orangnya sudah pada mati,

PARLEMEN

5

EDISI 140 | 6-11 JUNI 2016

Fadli Zon menerima penghargaan dari MURI.

Ultah ke 45, Fadli Zon Sabet Rekor MURI BERTEPATAN dengan ulang tahun ke-45 tahun, selain meluncurkan buku Menyusuri Lorong Waktu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon juga menyabet 4 rekor Museum Rekor Indonesia (MURI).

Acara penyerahan piagam dan peluncuran buku digelar

di Red Top Hotel, Jakarta, Rabu (1/06/2016) malam.

Hadir dalam acara ini, beberapa Anggota DPR RI dan kolega Fadli.

Rekor yang dipecahkan Fadli adalah kolektor kemasan rokok dan rokok terbanyak, yakni sebanyak 7

ribu kemasan, kemudian insan Indonesia yang pertama menjabat Plt. Ketua DPR, penggagas dan kolektor wayang Minangkabau, dan kolektor wayang golek terbesar.

Bukti pemecahan rekor MURI dibacakan langsung

Ketua Umum MURI Jaya Suprana. Piagam diserahkan kepada Fadli oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin, Ketua DPD RI Irman Gusman, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Kita harus mencatat sesuatu. Jadi, catatan itu men-

jadi bagian dari harapn kita untuk terus berbuat baik, berprestasi, walaupun kecilkecilan,” kata Fadli.

Sementara itu Jaya Suprana memastikan bahwa rekor yang dipecahkan Fadli adalah rekor dunia. “Fadli adalah parlementer yang

serakah, serakah prestasi.

Beliau ini setengah manusia, setengah budaya,” kata Jaya Suprana.

Denga tambahan rekor MURI ini, berarti kini Fadli telah mengantongi total 11 rekor MURI. Tujuh rekor MURI yang sebelumnya te-

lah dipecahkan Fadli yakni, Koleksi buku terbanyak, Koleksi piringan hitam terbanyak, Koleksi Perangko terbanyak, Koleksi Keris terbanyak, Koleksi Koran tua terbanyak, Koleksi Uang logam kuno terbanyak, dan batu akik terbesar.nsf

FAHRI HAMZAH DORONG PENGUATAN PARPOL Jika frustasi rakyat mengenai ketidakpercayaannya terhadap partai politik semakin menguat, maka itu sudah masuk dalam fase kegagalan dalam berdemokrasi.

WAKIL Ketua DPR RI Fahri Hamzah menekankan pentingnya peran partai politik dalam demokrasi, sehingga mampu memperbaiki dirinya sendiri, agar tujuan demokrasi untuk mensejahterkan rakyat bisa tercapai.

Dalam sistem politik di Indonesia, partai politik adalah medium untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Sehingga jika partai politik gagal, maka sistem representasi yang ada juga gagal.

“Kalau kita tidak memperkuat parpol, maka akan muncul frustasi dari rakyat yang memiliki pandangan berakhirnya otoritarianisme tidak membuat rakyat menjadi lebih baik, karena tidak ada demokrasi tanpa partai politik,” ujar Fahri.

Hal itu disampaikan saat menjadi keynote speaker dalam International Conference and Congress on Political Science Development (ICCOPSD) bertema

DPR Dorong Kemenkes Berkoordinasi Terkait Sistem One Gate Policy KOMISI IX DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan RI untuk berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan sistem One Gate Policy, khususnya pemerintah daerah sehingga setiap tahapannya dapat berjalan optimal guna menjamin ketersediaan dan pemerataan obat dan vaksin.

Demikian isi salah satu kesimpulan yang dibacakan oleh Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf saat Raker dengan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek beserta jajarannya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (01/06/2016).

Dalam kesimpulan lain, Komisi IX DPR RI mendukung penguatan pelayanan kesehatan sebagai salah satu strategi percepatan pelayanan kesehatan di daerah perbatasan dan kepulauan. Untuk itu, Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk memperhatikan masukan Anggota diantaranya, Revitalisasi fasilitas pelayanan kesehatan harus dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dengan program penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan secara merata.

Akreditasi Rumah Sakit harus dilakukan dalam kerangka peningkatan kualitas pelayanan

kesehatan dan tidak semata pemenuhan syarat administrasi dan optimalisasi pelaksanaan pengawasan rumah sakit oleh Badan Pengawasan Rumah Sakit (BPRS) sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Selanjutnya, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk segera melakukan tindak lanjut atas rekomendasi Panitia Kerja (Panja) BPJS Kesehatan dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Komisi IX DPR RI. Kemudian, Khusus pelaksanaan kesehatan haji, Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan RI untuk memastikan pelayanan, sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan di Arab Saudi memenuhi standard Internasional.

Terakhir, Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk memberikan kepada Komisi IX DPR RI, laporan investigasi terkait Kejadian Tidak Diinginkan Sentinel (KTD Sentinel), Laporan lengkap dan detil tentang peraturan pelaksana Undang-Undang terkait Kesehatan, Laporan realisasi belanja obat dan vaksin sampai bulan Mei 2016 yang dibandingkan dengan tahun 2015. nrnm/jay

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf saat Raker dengan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek.

WWW.LENSAINDONESIA.COM

Democracy for People di Hotel Pandanaran, Semarang, Kamis, (2/6/2016).

Fahri juga menekankan jika frustasi rakyat mengenai ketidakpercayaannya terhadap partai politik semakin menguat, maka itu sudah masuk dalam fase kegagalan dalam berdemokrasi.

“Nah kalau frustasi ini ber kembang dan rakyat memiliki pandangan bahwa partai politik tidak lagi penting, maka kita sudah memasuki fase kegagalan dalam demokrasi,” sambungnya.

Ia juga berharap kepada ilmuan politik untuk mampu menemukan rekomendasi untuk dijadikan warning jika pemimpin partai politik gagal melakukan konsolidasi,

maka akan berdampak pada gagalnya demokrasi secara keseluruhan.

“Mudah-mudahan para ilmuan politik dapat menemukan rekomendasi yang memberikan warning kepada para pemimpin partai politik jika gagal mengkonsolidasikan partai politik maka bisa gagal total semua,” jelasnya.

Legislator dapil Nusa Tenggara Barat ini juga menyoroti soal keuangan politik. Menurutnya, keuangan politik adalah sumber kehancuran moral partai politik.

Sehingga dirinya menekankan agar petinggi partai politik tidak mencari uang untuk partai.

“Keuangan politik adalah sumber kehancuran moral

partai politik. Seharusnya jangan suruh pejabat partai politik untuk cari uang. Selama pejabat partai politik disuruh cari uang karena sistem keuangan parpol yang tak teratur, maka selamanya akan dituduh korup,” tegasnya.

Selain itu, Fahri juga menekankan agar keuangan partai politik dikelola secara transparan sebagai salah satu mekanisme untuk memperkuat partai politik. “Atur pengelolaan keuangan supaya seluruh keuangan di partai itu ada mekanisme masuk dan keluar yang transparan,” pungkas Fahri.

Acara ICCOPSD ini, turut diikuti oleh akademisi dari kampus-kampus yang berasal dari Norwegia, Aus-

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

tralia, Indonesia, Malaysia dan Vietnam. Di akhir acara ini, Fahri juga mengusulkan agar CEPP (Center for Election and Political Party), sebagaimana penyelenggara kegiatan ini untuk menye-

lenggarakan konferensi partai politik yang melibatkan semua parpol, peneliti dan akademisi agar menghasilkan rumusan untuk perbaikan partai politik di masa mendatang.nhs/mp

Komisi III Nilai BG Layak Gantikan Badrodin

Aboe Bakar Al Habsyi.

ANGGOTA Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Alhabsyi menilai profil Komjen Pol Budi Gunawan (BG) layak menjabat Kapolri menggantikan Badrodin Haiti yang akan memasuki masa pensiun Juli 2016.

“Saya menilainya Budi Gunawan merupakan sosok yang cocok menjadi Kapolri (menggantikan Badrodin Haiti),” katanya dalam keterangan tertulisnya di Ja-

karta, Kamis (2/6/2016).

Aboe mengatakan BG layak menduduki jabatan Kapolri karena beberapa hal diantaranya memiliki latar belakang yang lengkap dalam penugasan. Dia mencontohkan, BG dalam tugas kewilayahan pernah ditempatkan di Polda Jambi dan Polda Bali. “Selain itu, pernah menjabat pada unsur pendukung Polri sebagai Kalemdiklat Polri,” ujarnya.

Selain itu menurut dia, BG

pernah pula menjabat pada unsur pembantu pimpinan sebagai Kadiv Binkum, dan pada unsur pengawasan pernah menjabat sebagai Kadiv Propam.

Politikus PKS itu menilai dari sisi kepemimpinan, BG sudah berpengalaman menjabat sebagai Wakapolri.

“Karena itu saya meyakini, BG pastilah memiliki penguasaan yang lebih terhadap organisasi Polri, karena pernah menerima tugas diberba-

gai tempat,” katanya.

Dari sisi internal Polri menurut dia, daya terima dan dukungan terhadap BG sangat kuat sehingga itu menunjukkan bahwa situasi kebatinan dari kesatuan sendiri dapat menerima profinya dengan baik.

Selain itu menurut dia, BG dipercaya memiliki kualitas intelektual yang baik karena banyak ide yang diberikan untuk mengembangkan Polri. nima/ans

Paripurna DPR Sahkan RUU Pilkada Jadi UU SIDANG Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Kordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (KOREKKU) Taufik Kurniawan mengesahkan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahaun 2015 Tentang Penetapan Per aaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-undang.

“Apakah RUU ini dapat disetujui menjadi undang-undang?” tanya Taufik Kurniawan di Sidang Paripurna DPR, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6), yang disambut koor “ setuju” para anggota Dewan yang hadir dalam Sidang tersebut.

Sebelummnya, Ketua Ko misi II Rambe Kamarulzaman mengatakan dalam pengambilan keputusan tingkat pertama, semua fraksi dan pemerintah telah menyetujui untuk membawa RUU tersebut ke dalam pembahasan tingkat II.

Sidang paripurna DPR RI mengesahkan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang.

Walaupun demikian, masih ada beberapa catatan yang telah disampaikan, terkait persoalan syarat dukungan pasangan calon dan syarat mundur atau tidaknya anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

“Pada dasarnya, semua fraksi dengan argumen hukumnya menginginkan bahwa anggota DPR, DPD, dan

DPRD tidak perlu mengundurkan diri. Namun, dalam proses pembahasan panjang secara maraton, hanya dua fraksi, yaitu PKS dan Gerindra, yang masih memberi catatan mengenai syarat dukungan ini,” ujar politisi F-PG dapil Sumut II tersebut.

Anggota DPR Almuzammil Yusuf dari F-PKS, menyampaikan interupsi dalam

Paripurna, bahwa PKS tetap menginginkan agar anggota DPR, DPD dan DPRD tak perlu mundur saat maju dalam Pilkada. Fraksi PKS lebih setuju apabila, baik petahana dan anggota dewan cukup mengambil cuti selama masa Pilkada. Demikian juga dengan Anggota Fraksi Gerindra Azikin Solthan yang menyatakan pandangan sama.

Taufik Kurniawan, selaku

Pimpinan Sidang mengatakan bahwa masukan yang disampaikan oleh PKS dan Gerindra akan dijadikan catatan dalam proses pengesahan UU kali ini.

“Tentunya atas seizin kami dari meja pimpinan, tidak ada menang dan kalah, dan harapan setiap interupsi dicatat sebagai dokumen yang tak terpisahkan,” tuturnya. ndep/mp

6

ANALISA

POENGKY INDARTI: KAWAL REFORMASI POLRI, MASIH BANYAK POLISI JUJUR DAN BAIK

EDISI 140 | 6-11 JUNI 2016

Komisioner Kompolnas sekaligus pegiat HAM, Poengky Indarti.

ANIES BASWEDAN: INDONESIA PUNYA BANYAK STOK GURU BERPRESTASI Sudah semestinya Indonesia selalu memilih orang-orang berprestasi dalam menyiapkan suatu rencana besar untuk menggapai prestasi. Mereka yang berkompetisi adalah orang-orang yang sejatinya tak memiliki kemampuan.

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan optimistis pendidikan dan pembangunan karakter anak di Indonesia akan meningkat ke depannya. Anies juga mengajak seluruh unsur masyarakat untuk terlibat memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Meski secara formal pihak yang diamanati sebagai penanggungjawab bidang pendidikan adalah pemerintah, secara luas, pada dasarnya siapa pun adalah seorang pendidik.

Keterlibatan semua orang, menurutnya, untuk memberi pendidikan akan memberi bekal kepada setiap anak untuk menyongsong masa depan mereka.

“Mendidik adalah tanggung jawab setiap orang terdidik. Kita adalah subyek, sekaligus obyek pendidikan,” ujar Anies.

Hal ini diyakininya setelah mengetahui 1000 orang guru dan tenaga pendidik berprestasi untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat (Dikmas) hadir dalam penganugerahan guru PAUD & Dikmas se Indonesia.

Untuk diketahui, kehadiran Anies dalam kegiatan itu ialah untuk memberikan penganugerahan kepada guru dan tenaga pendidik PAUD dan Dikmas berprestasi. Peserta juga lebih dahulu mengikuti berbagai kegiatan.

Mereka yang menjadi juara 1 berhak mendapatkan Rp 30 juta rupiah, juara 2 Rp 25 juta dan juara 3 berhak atas Rp 20 juta. Berikut kutipannya:

Meritrokasi sendiri ialah menilai berdasarkan prestasi.

Sudah semestinya Indonesia selalu memilih orang-orang berprestasi dalam menyiapkan suatu rencana besar untuk menggapai prestasi. Mereka yang berkompetisi adalah orang-orang yang sejatinya tak memiliki kemampuan.

Adakah hasilnya selama ini prestasi guru terhadap anak didiknya?

Jumlah anak-anak Indonesia yang sukses dalam lomba di bidang science lebih banyak jika dibandingkan negara lain.

Hal ini karena mereka yang terpilih adalah orang-orang berprestasi, bukan berdasarkan kepentingan maupun kedekatan. Perhatikan mengapa anak kita di bidang science bisa menang, jumlah yang menang anak-anak kita lebih banyak da ri Jerman, Inggris dan Korea. Karena mereka dipilih bukan karena alasan se-

lain prestasi. Bukan karena anak seseorang, tapi karena prestasi.

Langkah apa yang telah dilakukan pemerintah agar melahirkan banyak prestasi?

Kita sering berikan kesempatan kepada yang bukan berprestasi. Nah, untuk dapat meritrokasi, maka harus dilaksanakan sejak usia dini. Indonesia harus meritrokasi harus mulai proses usia dini. Saya percaya integritas ini dijaga dan kata ini menjadi pegangan semuanya.

gan, menaruh perhatian demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas yang akan memajukan bangsa. Berderet ide-ide cerdas menerobos. Ingin rasanya semua meluas dan menjadi praktik baik di semua tempat.

Ada bangga tanpa henti. nvon

Bagaimana cara agar semua orang pe duli pendidikan dan memunculkan kebanggaan?

Caranya dengan menuliskan ide-ide cerdas di bidang pendidikan yang diwujudkan setiap kalan-

Bagaimana optimistis pendidikan dan pembangunan karakter anak Indonesia ke depannya?

Semuanya terpilih dari jumlah yang sangat besar dan hari ini menjadi 1000 orang di sini. Ini mengapa kita optimis ke depan.

Mungkinkah dengan jumlah tenaga pendidik?

Kita masih punya stok pendidik yang baik. Kita ketahui guru itu kunci, kunci itu dua yaitu membuka dan menutup. Karena itu jadilah kunci yang membuka dan memerdekakan anaknya.

Seberapa penting meritrokasi peran guru untuk dijalankan seluruh komponen di Indonesia?

WWW.LENSAINDONESIA.COM

ANIES BASWEDAN.

SAHABAT karib mendiang pejuang hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib, Poengky Indarti saat ini duduk di kursi Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Poengky adalah aktivis HAM. Sebelumnya, Poengky sering menyoroti kinerja kepolisian, salah satunya di kasus-kasus kekerasan di Papua. Dia pernah mendesak Polri mengevaluasi perannya di Papua.

Kata dia saat menjadi Direktur LSM The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial), Polri masih menyisahkan banyak persoalan saat ‘berkuasa’ di Papua. Mulai dari korupsi dan keterlibatan polisi dalam bisnis illegal, brutalisme dan pelanggaran HAM di Papua.

Khususnya dalam kasus penyiksaan, bentrokan antara anggota Polri dengan aparat militer (TNI) dan persoalan lain yang terkait dengan penegakan yang masih lemah.

Itu dikatakan Poengky saat menjadi pembicara diskusi publik dan peluncuran buku ‘Evaluasi Peran Polri di Papua’ di Universitas Paramadina Jakarta Mei 2015 lalu. Setahun kemudian, atau saat ini dia terpilih menjadi Komisioner Kompolnas.

Sampai saat ini kinerja kepolisian masih banyak disorot sebagai instutusi beraport merah. Awal tahun lalu, LSM HAM KontraS menyebutkan sepanjang tahun 2015 polisi masih menjadi ‘aktor’ utama pelanggar HAM. Tak hanya itu, Komnas HAM pun menyebutkan mayoritas aduan pelanggaran hak asasi manusia yang diajukan berkaitan dengan Kepolisian di tahun yang sama. Kepolisian menduduki peringkat atas sebagai teradu. Ini sudah terjadi selama 5 tahun terakhir. Dugaan pelanggaran HAM itu di antaranya mengenai keterlambatan penyidikan perkara, hingga penetapan tersangka.

Berlatarbelakang advokat, banyak berkecimpung di dunia hukum dan berpengalaman menangani kasus HAM, semestinya tidak berat untuk Poengky mengawasi kinerja kepolisian. Sebab salah satu tugas Kompolnas adalah memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Polri yang professional dan mandiri.

Selain itu membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apakah yang perlu dilakukan untuk membenahi tubuh Polri?

Dan bagaimana pula saran Poeng ky untuk mendorong reformasi kepolisian ke arah perbaikan? Berikut petikan Poengky: Anda dikenal sebagai pegiat hak asasi manusia. Apa yang melatarbelakangi Anda masuk ke lingkungan Kompolnas?

Hak Asasi Manusia (HAM) harus diperjuangkan. Baik pada masa represif orde baru, maupun pada masa reformasi.

Saya melihat pada masa reformasi, bicara mengenai HAM bukanlah barang tabu. Termasuk bicara tentang HAM dengan Pemerintah. Oleh karena itu organisasi tempat saya beraktivitas di Imparsial, memilih untuk fokus pada isu HAM dan Reformasi Sektor Keamanan. Mengapa selain HAM kami juga

fokus pada Reformasi Sektor Keamanan? Hal ini disebabkan karena pada masa orde baru institusiinstitusi pertahanan dan keamanan yang waktu itu bernama ABRI telah menjadi alat Soeharto untuk melakukan represi pada rakyat demi melanggengkan kekuasaannya. Sehingga pada masa reformasi ini sangat penting bagi masyarakat sipil untuk dapat mengawal reformasi sektor keamanan agar TNI, Polri, dan BIN benarbenar menjadi institusiinstitusi yang reformis.

Sebagai aktivis HAM yang peduli pada reformasi sektor keamanan, khususnya reformasi POLRI, maka saya berkeinginan untuk mengabdi menjadi komisioner Kompolnas setelah saya menyelesaikan masa tugas saya selaku direktur eksekutif Imparsial pada 31 Desember 2015, agar dapat berperan serta dalam mendorong berlanjutnya Reformasi Polri.

publik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Dengan semangat Reformasi POLRI tersebut maka diharapkan terjadi perubahan-perubahan struktur, instrumen dan kultur di tubuh Polri.

Sejauh ini saya melihat reformasi Polri di bidang struktur dan instrument telah berjalan dengan cukup baik. Yang memang membutuhkan waktu cukup lama adalah reformasi di bidang kultur. Hal ini dapat dimaklumi karena mengubah watak, cara berpikir dan tingkah laku yang berasal dari pendidikan dan budaya kekerasan selama bertahun-tahun berada dalam ABRI memang tidak semudah membalik telapak tangan.

Tapi saya yakin ada banyak polisi-polisi yang jujur dan baik, seperti Pak Seladi. Saya juga optimis jika masyarakat terus mendukung dan mengawasi berjalannya Reformasi Polri, maka Reformasi Polri akan berhasil dengan baik.

Bisa diceritakan sejak kapan proses Anda ikut seleksi masuk ke kompolnas?

Proses seleksi Kompolnas antara bulan Januari 2016 hingga Mei 2016.

Apakah fokus kerja Kompolnas ke depan?

Fokus kerja Kompolnas adalah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang diamanatkan UU No. 2 Tahun 2002 dan Perpres No. 11 Tahun 2011 yaitu membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Dalam menjalankan tugasnya, Kompolnas berwenang untuk mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri. Kompolnas juga berwenang untuk memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri, serta menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Modal apa yang Anda bawa untuk ke Kompolnas?

Latar belakang ilmu hukum, HAM, dan Reformasi Sektor Keamanan, serta pengalaman sebagai pembela HAM sejak tahun 1993 menjadi modal saya di Kompolnas.

Untuk menjadi anggota komisi negara, biasanya calon anggota mencari dukungan ke berbagai pihak?

Tidak ada dukungmendukung. Seleksi Calon Anggota Kompolnas dilakukan secara independen oleh Panitia Seleksi yang dibentuk berdasarkan Keppres. Selanjutnya Panitia Seleksi mengajukan 12 nama calon anggota Kompolnas yang lolos dan lulus dari 5 tahapan seleksi untuk dipilih oleh Presiden menjadi 6 calon Anggota Kompolnas, yaitu 3 orang dari unsur pakar kepolisian dan 3 orang dari unsur tokoh masyarakat.

Bagaimana pandangan Anda soal citra kepolisian?

Selama Orde Baru berkuasa, Polri dimasukkan ke dalam ABRI. Oleh karena itu sebagai bagian dari ABRI, anggota-anggota Polri direkrut dan dididik dengan cara militeristik.

Apalagi pada masa Orde Baru, ABRI diarahkan untuk menjadi pendukung kepentingan politik Soeharto, sehingga praktekpraktek yang kolusi, korupsi dan nepotisme yang berkembang dan menguat pada masa Orde Baru juga terjadi di tubuh ABRI. Setelah pemerintahan Soeharto jatuh pada tahun 1998, dimulailah reformasi di semua institusi pemerintahan. Pada tahun 2000 melalui TAP MPR Nomor VI/2000, dipisahkanlah TNI dan Polri. Dengan demikian maka kerancuan dan tumpang tindih yang terjadi selama bertahuntahun antara peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan perta hanan negara dengan peran dan tugas Polri sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat diharapkan tidak terjadi lagi. Reformasi POLRI makin lengkap dengan lahirnya UU Kepolisian Negara Re-

Apakah yang ingin Anda capai sebagai komisioner Kompolnas?

Saya ingin Kompolnas dapat bersinergi dengan Polri guna mendukung dan mendorong berlanjutnya Reformasi Polri. Saya berharap aparat POLRI di masa depan akan menjadi aparat sipil yang semakin reformis, profesional, mandiri dan modern, dekat di hati rakyat, mengayomi, melayani dan melindungi rakyat dengan sebaik-baiknya tanpa pamrih.

Berapa jumlah kasuskasus peninggalan komisioner lama? Jenis kasus apa saja?

Saya baru resmi menjadi anggota Kompolnas per 19 Mei 2016. Saat ini adalah masa-masa peralihan dari anggota lama ke anggota baru, dan masamasa penyesuaian dengan tugas-tugas baru. Kami baru mereview kebijakan internal kami, misalnya Kode Etik dan SOP. Kompolnas juga berupaya untuk membangun koordinasi yang baik secara internal, serta membangun koordinasi yang baik dengan eksternal, khususnya dengan POLRI dan lembaga-lembaga negara yang lainnya. npeb/sua

7 EDISI 140 | 6-11 JUNI 2016 La Nyalla...

nSambungan Hal 1

Menurut Aristo gugatan praperdilan akan menjadi sia-sia, jika pada akhirnya Kejati Jawa Timur kembali menetapkan kliennya menjadi tersangka. Seperti halnya pada tiga kali penetapan tersangka sebelumnya.

“Tapi kami ini berulang kali ya tontonan yang tidak sehat, sampai 1.000 kali sprindik (surat perintah penyidikan) mau dikeluarkan. Sudahlah, kita akan hadapi terus sampai ke pengadilan mudah-mudahan hasilnya baik,” ujarnya.

Namun, di balik kasus tersebut, sebenarnya ada kegelisahan yang mengganggu di benak publik. Beberapa kali pihak Kejati Jawa Timur menyebut dugaan adanya campur tangan dan pengaruh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dalam sidang gugatan praperadilan kasus La Nyalla. Hubungan kekerabatan Hatta dengan La Nyalla diduga menentukan arah putusan hakim.

Ya, pihak Kejati Jatim sendiri sebetulnya pesimistis bakal menang jika La Nyalla kembali mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangkanya. Soalnya La Nyalla telah tiga kali memenangkan gugatan praperadilan.

Kemungkinan besar dia akan memenangkan lagi gugatan hukum itu.

“Kalau praperadilan (lagi)

Terungkap...

nSambungan Hal 1

“Tiba-tiba keluar statement kalau diisi (nama cawagub) itu pelanggaran pidana. Karena yang dikumpulin kan cuman nama saya.

Ketakutan lagi anak-anak ini, ‘Waduh pak gak bisa ini, kita juga takut dituntut pak.

Gara-gara Yusril ngomong’ Padahal sebenarnya enggak, cuman mereka takut.”

Ahok seolah ‘dipaksa’ memberikan nama cawagub dalam waktu seminggu. Sebab barisan pendukungnya membutuhkan waktu dua sampai tiga bulan untuk memenuhi tuntutan Ahok mengumpulkan ulang KTP sebanyak 1 juta.

Setelah berpikir sejenak, Ahok masih berharap bisa memasukkan nama Djarot dalam lembar dukungan tersebut. Sebagai usaha terakhir, dia pergi ke Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat untuk meminta restu dan pendapat Ketua Umum PDIP Megawati. Ahok pun kemudian membeberkan isi pertemuannya dengan Mega.

Berikut ceritanya: “Bu, ini anak-anak ini tidak antipartai. Anak-anak ini niatnya baik, tapi mereka juga orang apolitik. Sekarang mereka setuju, saya sama Djarot.

Cuman mereka ragu, Ibu kasih enggak! Karena Djarot juga enggak berani ikut kalau

Hak Politik...

nSambungan Hal 1

SDA dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan korupsi dengan menyalahi ketentuan pelaksanaan haji antara lain mengakomodir rekomendasi anggota Komisi VII DPR sebagai panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH), memperkaya diri dan orang lain penunjukan pemondokan dan katering jamaah haji di Saudi serta terbukti menyalahgunakan anggaran DOM 2010-2013 untuk memasukkan orangorang dekatnya, termasuk keluarga, ajudan, pengawal pribadi, dan sopir terdakwa ataupun sopir istri terdakwa agar dapat menunaikan ibadah haji secara gratis.

Atas penyalahgunaan wewenangnya, SDA dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp 27.283.090.068 dan 17.967.405 riyal Saudi.

Dalam penyelenggaraan haji tersebut, SDA menunjuk orang-orang tertentu yang tidak memenuhi persyaratan menjadi petugas panitia penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi.

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu pun dianggap memanfaatkan sisa kuota haji nasional dengan tidak berdasarkan prinsip keadilan.

Hal itu diketahui setelah majelis memeriksa ratusan saksi antara lain Hasrul Azwar, Saleh Salim Badegel, Anggito Abimanyu, dan Ermalena juga mendengarkan pendapat ahli serta memeriksa buktibukti surat. Perbuatan SDA WWW.LENSAINDONESIA.COM

kami tidak jamin (Kejati Jatim menang). Kan, semua masyarakat tahu bahwa La Nyala punya paman Ketua MA (Hatta Ali),” kata Kepala Kejati Jatim, Maruli Hutagalung.

Namun, dia menegaskan tak menuduh Hatta Ali mengintervensi proses hukumnya.

Namun Maruli mengklarifikasi, pernyataan itu bukan bermaksud menuduh La Nyalla disokong para hakim karena ketua MA kebetulan menjadi pamannya. Pernyataan itu dilontarkan karena dia merasa ada banyak keganjilan selama tiga kali proses sidang praperadilan yang diajukan La Nyalla di Pengadilan Negeri Surabaya.

Keganjilan itu, kata Maruli, terlihat dari sikap hakim yang menolak kehadiran saksi dan fakta yang diajukan Kejati Jawa Timur di persidangan.

“Kami menghadirkan saksi (dan) fakta tetapi hakim keberatan. Harusnya hakim menerima saja,” ujarnya.

Padahal berdasarkan pengalamannya mengikuti sidang praperadilan, hakim selalu menerima saksi dan fakta yang dihadirkan para pihak. Walaupun pada putusan akhirnya, mereka bisa menolak atau mengabulkan permohonan, tetapi hakim menjalankan prosedur dengan menerima saksi dan fakta yang dihadirkan.

“Tapi di Pengadilan Negeri Surabaya tidak begitu, hakim langsung menolak saksi dan fak-

ta yang diajukan Kejati Jatim,” ujar Maruli berargumentasi.

Hatta sendiri telah membantah bahwa ia mengintervensi putusan gugatan praperadilan La Nyalla. Ketua Mahkamah Agung itu menyayangkan tudingan berbagai pihak yang menghubunghubungkan dirinya dengan La Nyalla, yang tengah menjalani proses hukum.

“Saya lihat koran, dikaitkaitkan dengan kekerabatan.

Lha apa tidak profesional itu?

Lihat dong hukumnya,” kata Hatta usai menghadiri acara di Kampus C Universitas Airlangga, Surabaya, beberapa waktu lalu.

Ketua Ikatan Alumni Universitas Airlangga itu tidak memungkiri punya hubungan kekeluargaan dengan Ketua PSSI tersebut. La Nyalla, kata dia, memang masih terhitung sebagai keponakannya.

Namun ia menyesalkan jika ada penegak hukum yang mencari kambing hitam dengan menyatakan bahwa kemenangan praperadilan La Nyalla karena intervensi. Meski tak menyebut institusi, namun sindiran Hatta agaknya dialamatkan pada Kejaksaan.

“Jangan tidak bekerja secara profesional, jangan cari kambing hitam,” tutur dia.

Sebagai ketua Mahkamah Agung, ia tidak boleh melakukan intervensi terhadap masalah hukum. Menjaga profesionalisme, kata dia,

merupakan komitmennya.

“Saya sama sekali tidak ada pemikiran sedikit pun untuk mencampuri hal-hal yang bersifat masalah hukum,” ujarnya.

Ihwal kemenangan praperadilan La Nyalla sampai tiga kali berturut-turut, ia enggan memberikan komentar. “Saya tidak bisa memberi komentar karena itu sepenuhnya kewenangan hakim.”

Hatta meminta masyarakat agar menyerahkan proses hukum dan praperadilan La Nyalla sesuai kewenangan penegak hukum. “Tentu saya minta semua baik hakim maupun jaksa untuk bekerja secara profesional,” imbuhnya.

Senada, humas Mahkamah Agung (MA) Suhadi, melalui keterangan tertulis menuturkan, pernyataan Kejati Maruli Hutagalung sangat tidak proporsional. Ia menilai, sebagai pejabat publik, seharusnya Kejati Jatim bisa membedakan mana masalah pribadi dan mana masalah hukum. Karena antara perkara dengan hukum, tidak ada hubungannya. “Ini menyangkut nama baik orang dan lembaga. Sejatinya, praperadilan di pengadilan negeri, tidak boleh banding maupun kasasi,” katanya, Rabu (1/6/2016).

Suhadi menuturkan, antara Pengadilan Negeri Jawa Timur yang independen, tidak ada sangkut pautnya dengan MA. Pasalnya hakim memutuskan perkara, sesuai dengan in-

dependensinya yang di atur undang-undang.

Terkait gugatan praperadilan yang berulang dengan kasus yang sama oleh Kejati Jatim atas penetapan tersangka Ketua PSSI ini, Suhadi mengatakan, bahwa pengadilan sebagai lembaga hukum, tidak boleh menolak perkara yang di daftarkan.

“Namun jika materi yang diajukan sama dengan materi awal yang sudah diputus hakim, maka menjadi aneh. Ini sejarah. Kalah terus tapi praperadilan ulang lagi,” katanya.

Suhadi menambahkan, sampai saat ini proses hukum terhadap La Nyalla masih menjadi tanggung jawab penyidik, dan bukan pengadilan.

“Itu urusan di tingkat bawah (PN Surabaya). Jadi tak ada hubungan tuduhan kerabat itu,” tambahnya.

Namun demikian, dengan perihal tersebut, hingga saat ini Mahkamah Agung belum menentukan langkah hukum terkait penyataan Kejati Jatim Maruli Hutagalung yang dinilai tidak bertanggung jawab dan proposional dengan menempatkan kasus La Nyalla dengan Ketua MA Hatta Ali. Sementara itu, Kejagung menampik ada muatan politis dalam penanganan kasus ini. Korps adhyaksa memastikan pihaknya memiliki alat bukti yang cukup untuk menjerat La Nyalla.

“Berdasarkan laporan yang saya terima dari penyidik.

Kemarin malam saya tanya-

kan, bahwa ada keterlibatan La Nyalla Mattalitti terkait dugaan korupsi di Kadin Jawa Timur. Pasti ada alat bukti yang cukup,” jamin Direktur Penyidikan Jampidsus Fadli Jumhana.

Fadil mengatakan perkara La Nyalla tidak akan naik penyidikan, jika tidak memiliki cukup bukti.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon heran dengan penetapan hukum La Nyalla. Sebab, kata dia, La Nyalla sudah memenangkan praperadilan sebanyak tiga kali, namun tetap sprindik diterbitkan.

“Saya juga heran dengan sistem hukum kita sekarang mengarah kemana, dalam kasus La Nyalla itu sudah jelas ada prapradilan yang memenangkan saudara La Nyalla tiga kali, tapi kemudian dibuat lagi sprindik,” kata Fadli di gedung Nusantara III. Menurut Fadli, hukum sudah dijadikan alat kekuasaan dan menginjak-injak prinsip keadilan dan kemanusiaan. Kasus La Nyalla, katanya, menjadi contoh nyata. Menurut Fadli hal tersebut menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. “Tidak ada lagi hukum yang ditegakkan, ini preseden buruk yang terjadi di Indonesia,” tandasnya.

Sedangkan bagi Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J. Mahesa, rangkaian penetapan tersangka dan gugatan prapera-

dilan ini lebih bermuatan motif politik daripada penegakan hukum. “Saya tidak melihat proses ini sebagai proses hukum. Sangat memalukan bagi seorang Jaksa Agung (maksudnya jaksa) kalah melulu dengan argumentasi La Nyalla,” kata Desmond di Gedung DPR, Jakarta.

Menanggapi polemik itu, Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mencoba memberikan solusi. Buat Nasir, rangkaian peristiwa itu menunjukkan keteguhan sikap para pihak yang terlibat. “Artinya aparat penegak hukum juga punya keyakinan yang kuat, dalam hal ini jaksa bahwa Nyalla itu terlibat atau terindikasi dalam penyalahgunaan dana bantuan Pemprov Jatim. Sementara hakim lewat praperadilan itu membatalkan prosedurnya,” kata Nasir si Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/6/2016).

Dia menyarankan agar pemerintah memanfaatkan forum Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kejaksaan Agung dan Kepolisian (Mahkumjakpol), untuk mengatasi kebingungan dalam kasus ini.

“Nah agar tidak terjadi kebingungan publik dan kesemrawutan penegakan hukum, dan agar tidak ada semacam isu politisasi dalam kasus Nyalla ini, maka saya pikir Mahkumjakpol itu harus membicarakan soal ini,” ujar Nasir. art/hrm/ven/va

Ibu gak kasih,” kata Ahok mengulang perbincangan saat itu dengan Mega. “Mana bisa main paksa gitu, kan ada prosedurnya di partai,” kata Ahok menirukan jawaban Megawati.

Ahok sempat mengusulkan PDIP segera melakukan rapat terkait persiapan Pilkada. Sebab Teman Ahok menunggu siapapun nama Cawagub untuk masuk dalam lembaran dukungan hingga 1 Maret 2016. “Kurang ajar emang nih Ahok, didesek gue.

Mana bisa, masih jauh,” kata Ahok menirukan jawaban Megawati.

Nama cawagub belum juga diputuskan PDIP hingga tanggal yang ditentukan. Ahok kembali didesak Teman Ahok untuk memutuskan nama cawagub yang akan disertakan di lembar dukungan yang akan disebar. “Ya sudah Heru saja kalau gitu. Telepon Pak Heru.

‘Pak Heru di mana? Datang ke rumah biar yang lainnya kenal’ datanglah ke rumah.

Langsung mereka putuskan, Pak Heru berani. Tanggal 7 mereka masukkan nama Heru,” ungkapnya.

Ke m u d i a n , A h o k d a n Megawati kembali bertemu saat Konfrensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam di JCC Senayan pada 7 Maret 2016. Saat momen berdua, suami dari Veronica Tan ini memberitahukan bahwa relawannya yang kebanya-

kan anak muda ini tidak bisa dibendung.

“Bu sepertinya anak-anak ini enggak bisa ditahan, mereka akan tetap majukan saya dan Heru. Saya cuma bilang kalau sampai batas waktunya enggak bisa saya mohon maaf loh saya bisa ikut PDIP loh ini, saya mohon maaf,” kata Ahok mengulang perkataannya.

“Ya udah nanti sore ke rumah saja, kita makan,” ujarnya menirukan Megawati.

Untuk kedua kalinya Ahok kembali bertemu Mega. Mantan Bupati Belitung Timur ini kembali menceritakan, Megawati sebenarnya tidak ada masalah jika dirinya berdampingan dengan Heru.

Hanya saja, ibunda Puan Maharani ini menyayangkan jika mereka harus berseberangan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. “Buat apa kita pisah jalan. Harusnya kita satu,” tutur Ahok menirukan Megawati.

“Bu, ini kita enggak mungkin gabung. Partai PDIP enggak mungkin mendukung calon independen. Saya bilang, saya juga enggak mungkin dong ninggalin anak-anak ini.

Sudah hampir sejuta. Itu yang saya pikirin. Nanti saya juga akan ngomong sama anakanak ini gimana? Itulah yang terjadi sebetulnya hubungan kita dengan PDIP,” pungkas Ahok.nfli/fik/mer

MUI...

Padahal, kalau disuruh mencuri motor dia enggak mau,” ujarnya, Selasa (31/5/2016).

“Nah, ini MUI mengingatkan bahwa mencuri listrik sama saja dengan pencurian motor itu, hukumnya haram.”

Kejahatan pencurian listrik sudah merajalela dengan beragam modus. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman memperkirakan kerugian akibat pencurian listrik mencapai

Rp1,5 triliun setiap tahun.

Deputi Manager Komunikasi dan Bina Lingkungan PLN Distribusi Jatim Pinto Raharjo mengatakan pemakaian listrik ilegal atau pencurian listrik bisa merugikan banyak pihak di lingkungan sekitarnya, mulai dari masyarakat maupun perusahaan yang rutin membayar tagihan listriknya. Karena itu dengan adanya fatwa haram dari MUI ini diharapkan

masyarakat tersadarkan dan tak lagi menggunakan listrik secara ilegal.

“Adanya fatwa haram dari MUI ini kami harapkan betul agar bisa mempengaruhi perilaku masyarakat yang selama ini menggunakan listrik secara ilegal. Semoga langkah ini bisa mengetuk moral mereka dan segera memperbaikinya,” ujar Pinto pada Lensa Indonesia, Kamis (2/6/2016). nsarifa

dianggap memenuhi dakwaan kedua Pasal 3 UU Tipikor.

Vonis yang dijatuhkan majelis lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut pidana penjara 11 tahun, denda Rp 750 juta, ganti rugi Rp 2,325 miliar dan pencabutan hak politik. Majelis menyatakan pencabutan hak politik tidak perlu dilakukan karena terdakwa selama menjabat Menteri Agama telah melakukan banyak kemajuan.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menghormati vonis 10 tahun penjara yang dijatuhkan hakim terhadap SDA. Namun, dia menilai, seharusnya hakim juga mengambil putusan dengan mempertimbangkan hal-hal positif yang sudah dilakukan mantan Menteri Agama itu.

“Tentu hakim memiliki pertimbangannya sendiri.

Namun, seyogyanya Hakim juga mestinya melihat lebih jauh hal-hal positif yang telah dilakukan oleh Suryadharma untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan ibadah haji,” kata Arsul.

Dia menegaskan, terlepas dari vonis bahwa SDA menyalahgunakan wewenangnya dalam penyelenggaraan ibadah haji, namun prestasinya dalam membenahi sistem ibadah haji juga tidak bisa diabaikan.

Meski demikian, Arsul mengaku tidak hapal detilnya mengenai apa saja sistem haji yang sudah dibenahi SDA. “Detil yang paham Pak Yasin Irjen-nya. Cuma seperti pengelolaan dana haji dan penempatannya pada bank itu lebih baik dari sebelumnya,”

ucap dia.

Arsul menambahkan, vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap SDA belum bersifat final. SDA masih bisa mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

“PPP juga menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kepada SDA untuk memutuskan apakah upaya hukum dalam bentuk pengajuan kasasi akan dipergunakan atau tidak,” tambah dia.

Sementara Kuasa Hukum SDA, Jhonson Pandjaitan memastikan, kliennya tidak akan melakukan upaya Kasasi usai gugatan kliennya ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKl Jakarta.

“Saya sudah komunikasi dengan Pak SDA dan menyatakan dia tidak akan lakukan upaya lain. Kenapa? Karena itu tadi kecewa takutnya hal terjadi kembali berulang saat kita lakukan Kasasi. Pak SDA akan jalani hukumannya,” kata Jhonson saat dihubungi, Kamis (2/6/2016).

Ia mengaku kecewa atas putusan hakim tersebut. Menurut dia, hakim tidak mencermati dan mempertimbangkan pembelaan yang dilakukan oleh mantan Menteri Agama tersebut.

“Saya merasa sedih dan kecewa atas putusan itu. Itu karena hakim tidak mencermati dan mempertimbangkan kami dalam memberikan putusan ini. Kemudian, para hakim kita dalam mengadili perkara korupsi serasa hebat memberikan hukuman berat.

Padahal harusnya mendasarkan atas bukti pada perkara dan menjunjung keadilan,” urainya.nfan/ha/sp/tri

membawa berkas. Setelah itu dia memanggil orang yang duduk di samping saya. Saat saya tanya orang tersebut kok bisa cepat dipanggil padahal tidak punya nomor antrean, dia menjawab dengan malu-malu, ‘lewat calo, mbak’,” cerita AN kepada Lensa Indonesia.

Kata AN, dari cerita orangorang di sana, kebiasaan para calo yang masuk begitu saja ke ruang foto sudah menjadi rahasia umum. Mereka masuk membawa berkas pemohon dan memberi sejumlah uang ke oknum petugas Satpas di dalam. Dari berkas itu si pemohon yang menggunakan jasa calo langsung dipanggil.

Banyak dari pemohon SIM yang beranggapan antara calo dan petugas Satpas, seperti memiliki hubungan ‘batin’ kuat. “Katanya ada kode-kode tertentu yang tertulis di berkas pemohon. Kode- itu untuk membedakan berkas pemohon reguler dan pemohon calo,” imbuh AN. AN menambahkan, pembuatan SIM dengan cara ‘lewat belakang’, bagaimana juga telah merusak sistem kerja Satpas Colombo, dan tentunya sangat merugikan pemohon reguler.

“Enak sekali ya. Kita antre berjam-jam tapi mereka yang dipanggil duluan. Selama di ruang tunggu foto, kami sempat rasan-rasanan. Kadang hal itu membuat kami resah dan emosi. Para petugas Satpas jika ditegur pemohon soal lamanya antrean selalu berbicara seolaholah itu sudah menjadi protap (prosedur tetap) yang harus dijalankan. Tapi mereka kadang juga melanggar protapnya sendiri dengan menerima pungli dari para calo,” terang AN. Menurut AN, tidak sepantasnya petugas Satpas mendahulukan calo-calo tersebut.

Yang namanya biro jasa (calo), sebutnya, seharusnya bekerja sesuai dengan porsinya saja.

Mereka ada dan dibutuhkan untuk membantu orang-orang yang tidak punya waktu mengurus SIM. “Tugas calo menyediakan jasa bagi mereka yang tidak punya waktu. Itu berlaku bagi semua biro jasa pengurusan SIM, STNK, KTP dan sebagaianya. Tapi yang terjadi di sini malah sebaliknya. Kerja calo malah merusak sistem yang ada.

Petugas Satpas kok malah maumaunya dibeli,” kritik AN. Pantauan Lensa Indonesia di lapangan, banyak pemohon reguler yang kecewa dengan kinerja petugas Satpas di ruang tunggu foto. Mereka lebih banyak mendahulukan kepentingan pemohon lewat bantuan calo dibanding pemohon reguler yang jumlahnya ratusan

orang.

Padahal untuk foto, setiap pemohon paling banter hanya butuh waktu 5 menit. Itu termasuk foto, tanda tangan dan pengecekan identitas. Sebaliknya, pemohon reguler harus antre berjam-jam. Sementara jumlah petugas Satpas di dalam ruang foto dibanding jumlah pemohon tidak sebanding.

Jika dalam sehari ada 300 pemohon dikalikan Rp 100.000 biaya pengurusan SIM C, maka perputaran uang bisa mencapai Rp 30.000.000 per hari. Jika dalam sebulan 20 hari (dipotong hari libur Sabtu-Minggu) dikalikan Rp 30.000.000 menjadi Rp 600.000.000. Ini belum termasuk pengajuan pemohon untuk SIM A atau SIM B. Belum lagi biaya cek kesehatan dan biaya asuransi. Artinya, negara diuntungkan dengan banyaknya pendapatan yang diterima.

Namun di sini para pemohon SIM reguler malah dirugikan oleh ulah oknum Satpas dan calo. Hanya demi mengeruk keuntungan segelintir orang, mereka mengorbankan kepentingan ratusan orang.

Seperti yang dijelaskan Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Bidang Kepolisian Adrianus Meliala soal kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.

Banyaknya pungutan liar di Satpas SIM, kata Adrianus, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah. “Ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak,” sebut Adrianus.

Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur, M. Said Sutomo menyayangkan kinerja Satpas Colombo yang terlalu meremehkan pemohon SIM. “Sudah lama calo dan pungli terjadi di Satpas Colombo. Dari tahun ke tahun tidak ada perubahan.

Yang kami sayangkan, praktikpraktik ini justru dilakukan di lingkungan penegak hukum.

Padahal yang pelayanan publik itu yang perlu didahulukan adalah orang banyak,” terang Said kepada Lensa Indonesia.

Menurut Said, sampai saat ini Satpas Colombo tidak pernah memberikan jaminan kepada para pemohon. Katakanlah jika mereka tidak lulus tes, terus nasibnya bagaimana. Sementara jika melalui jasa calo, para pemohon justru dijamin lulus 100 persen.

“Ini tidak benar. Jika mau fair, harusnya pemohon reguler yang jumlahnya ribuan ( jika ditotal dalam sebulan) diutamakan.

Saya tidak bisa membayangkan jika kondisi ini dibiarkan

berlarut-larut, ke depannya akan menjadi preseden buruk. Katakanlah warga Surabaya ‘demo’ tidak mau ngurus SIM karena banyaknya pengalaman-pengalaman yang ada, terus mereka mogok tidak mau membuat SIM. Lantas dari mana pendapatan negara yang diterima. Apakah semua polisi mau menilang ribuan warga yang tidak memiliki SIM,” kata Said.

Mengomentari lamanya foto bagi pemohon SIM, Said menyebut bahwa sistem yang diterapkan Satpas Colombo perlu secepatnya dibenahi. “Ada tiga hal dalam aturan pelayanan publik, yakni ketetapan biaya, waktu terukur dan mutu pelayanan.

Apakah ketiga hal ini sudah dijalankan Satpas Colombo. Saya rasa tidak. Jika melihat pengalaman banyak orang, untuk antre foto saja butuh waktu 4 jam, maka ini perlu diperbaiki. Kalau memang peralatan maupun SDM tidak mendukung karena tidak sebanding dengan jumlah pemohon, ya harus ditambah.

Jangan hanya diam saja dan merusak sistem. Yang namanya sistem sudah ada tidak perlu dirusak, tapi diperbarui dan dibenahi,” tutup Said.

Sementara itu Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Andre Julius Wiliam Manuputty saat dikonfirmasi Lensa Indonesia justru mencak-mencak dan meminta agar jangan hanya melakukan tuduhan tanpa adanya bukti kongkrit.

“Buktikan dong, kalau memang ada anggota (petugas Satpas) saya yang bermain dan pasti saya tindak tegas. Tunjuk dan sebutkan saja namanya,” ungkap Andre dengan nada tinggi.

“Saya sudah tekankan dan memberi himbauaan agar tidak membuat SIM melalui calo.

Bila ada anggota yang bermain, berarti dia sudah menantang saya,” tambahnya.

Alumni Akpol 1998 ini juga mengaku mengaku kesulitan memberantas praktik percaloan dalam pembuatan SIM. “Pekerjaan saya itu banyak, tidak mungkin terus mengawasi calo,” imbuhnya.

Kanit Regident AKP Sigit juga mengungkapkan, bahwa pihaknya sudah melakukan upaya pelayanan terbaik terhadap masyarakat yang mengajukan pembuatan SIM. “Kami sangat berterima kasih dengan masukan dan kritiknya, dan ini menjadi langkah kami kedepan untuk dapat memberikan pelayanan lebih baik,” ujar Sigit.

“Bila masyarakat ada yang mengetahui praktik percaloan yang dilakukan anggota, tolong segera laporkan dan pasti akan kami tindak,” tegasnya. nnovi/ rofik (bersambung)

nSambungan Hal 1

Ma’ruf Amin mengatakan masyarakat Indonesia seringkali lupa bahwa mencuri listrik dilarang agama.

Padahal, sekecil apa pun pencurian, pasti merugikan pihak lain.

“Kadang-kadang orangorang itu mencuri (arus listrik), tapi tidak merasa mencuri, merasa nyaman aja.

Fotonya...

nSambungan Hal 1

“Saya hanya disuruh bayar Rp 25 ribu untuk tes kesehatan, dan Rp 30 ribu untuk asuransi Bhakti Bhayangkara. Terus saya dapat surat keterangan dokter dan surat premi. Yang member stempel dan tanda tangan bukan dokter tapi staf administrasi Satpas,” terang WW. Surat keterangan dokter ‘abal-abal’ itu kemudian diserahkan ke loket BRI. Dari situ WW mendapat formulir pendaftaran. Formulir yang sudah diisi lantas diserahkan ke loket 2. “Dari sana (loket 2) saya mendapat nomer urut untuk antre foto,” katanya.

Urutan pembuatan SIM ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dulu urutannya para pemohon mendaftar dan mengisi formulir dilampiri pas foto.

Setelah itu masuk ruang sidik jari (manual) dan menjalani tes kesehatan. Barulah mengikuti tes teori dan praktek. Untuk foto di bagian akhir.

Nah, sekarang ini pembuatan SIM diawali dengan foto terlebih dahulu. Sekilas tidak ada perbedaan. Hanya saja untuk foto, pemohon seperti WW mengaku harus menghabiskan waktu berjam-jam menunggu giliran.

“Saya masuk Satpas jam 9 pagi. Antre foto 4 jam. Saya dapat nomor antrean 178. Saya baru masuk ruang foto jam 1 siang,” ucap WW mengenangkan pengalaman tidak menyenangkan mengurus SIM C. Selama menunggu antrean, WW sempat menengok ke dalam ruangan foto untuk menanyakan gilirannya. Namun jawaban yang didapat justru tidak mengenakkan. Petugas Satpas dengan ketus mengatakan, “Anda tidak tahu ya ini sedang ramai. Sana tunggu giliran,” kata WW menirukan ucapan petugas Satpas.

WW sangat menyesalkan sikap petugas Satpas yang tidak bisa menghargai pemohon SIM. “Saya tidak bermaksud menganggu, tapi saya sudah menunggu selama 3 jam untuk antre foto. Sementara saya juga harus kerja. Jika tahu mengurus SIM butuh waktu lama, saya tidak akan datang ke Satpas Colombo,” kesalnya.

Pengalaman serupa juga dialami AN, mahasiswi swasta Surabaya. Untuk antre foto dia harus menunggu hingga berjam-jam. “Fotonya cuma 5 menit, antrenya sampai 4 jam,” kenang AN. Selama berjam-jam antre foto, AN melihat banyak kejanggalan yang terjadi di ruang tunggu tersebut. “Ada orang tiba-tiba nyelonong masuk

CLASH OF CULTURE

8

EDISI 140 | 6-11 JUNI 2016

Pelukis Nasirun Pecahkan Tiga Rekor MURI

Sebanyak 1.809 prajurit Marinir menulis tiga mushaf Alquran dalam waktu 20 menit.

Penyair Gusjur Mahessa.

Penyair Gusjur Bacakan Puisi “Mending Gelo daripada Korupsi” PENYAIR Gusjur Mahessa tampil di acara Ngalogat Sastra Lesbumi NU Kota Tasikmalaya, Jawa Barat di Halaman Kantor PCNU, Jalan dr. Soekardjo No 47, Minggu (29/5/2016) malam. Melalui puisi-puisi yang bertemakan “Mending Gelo daripada Korupsi”, Gusjur berhasil membawa imajinasi yang hadir untuk kembali mengingat bahwa banyak yang berteriak anti korupai, tapi nyatanya korupsi juga.

“Maka, daripada korupsi mending gelo (gila),” kata Ketua Lesbumi, Aan Farhan yang hadir dalam pertunjukkan tersebut.

Penampilan penyair kelahiran 1 Agustus 1966 di suatu Kabupaten di Jawa Timur ini menyajikan puisi-puisi hasil refleksi pengalaman sendiri.

Bertema dari pertanyaan tentang diri seperti yang berjudul “Aku Bukan Anak Kecil”, Agama sampai ke

Demokrasi menggunakan bahasa sangat jujur.

“Gus, kenapa kau selalu menyuruhku. Aku bukan anak kecil. Gus aku bukan anak kecil. Umurku udah 40 tahun lebih. Maaf aku. Gusti Yang Agung.. mmuaaach,” kata Gusjur sambil mengecup telapak tangannya saat membacakan syair.

Dalam puisi berjudul Mending Gelo daripada Korupsi, Gusjur begitu eksentrik. Dengan memakai seragam Banser, Gusjur ekspresif sekali ketika bilang, “Hai kamu. Katanya kampanye anti korupsi.

Ternyata kok malah dipenjara karena korupsi. Gubrak,” kata Gusjur sambil menjatuhkan diri.

Penonton pun langsung tertawa karena ekspresi penyair yang kerap dipanggil Agus Jurig itu begitu mengena dan ekspresif dengan setiap kata yang dilantunkannya.nnur/fat

Komik “Si Juki” Dirilis Dalam Format Cetak

Komik Si Juki karya Faza Meonk yang hadir di web komik Line Webtoon terbit dalam format cetak.

KARAKTER Si Juki karya Faza Meonk yang hadir di platform web komik Line Webtoon “Si Juki: Lika Liku Anak Kos” kini dirilis dalam format cetak.

Komik yang memenangkan Global Popularity Award 2015 di Webtoonist Day Korea itu akan diterbitkan oleh Elex Media Komputindo mulai 8 Juni 2016.

“Melihat antusiasme yang tinggi di LINE Webtoon terhadap judul ini.

Menurut kami, komik ini layak diterbitkan agar menjangkau masyarakat yang lebih luas,” kata Faza Meonk, kreator Si Juki yang juga CEO Pionicon, sebuah manajemen karakter berbasis IP, dalam keterangan pers Senin (30/5/2016).

“Si Juki: Lika-Liku Anak Kos” mengisahkan keseharian Juki sebagai anak kos yang kreatif dan kocak serta kesulitan yang biasa dialami anak kos seperti kehabisan uang bulanan, tugas yang menumpuk dan ibu kos yang menagih

WWW.LENSAINDONESIA.COM

uang sewa.

Si Juki adalah komik Webtoon Indonesia pertama yang diterbitkan dalam format cetak. Faza berharap pencapaian ini bisa membuka jalan bagi komikus webtoon lain untuk menambah jangkauan pembaca.

Di Line Webtoon, Si Juki telah hadir dalam tiga judul, yakni “Si Juki: LikaLiku Anak Kos”, “Si Juki: Nostalgia Ramadhan”, dan “Si Juki: Kisah Kusut Dunia Dongeng.”

Si Juki sebelumnya telah dikenal lewat komik cetak seperti “Ngampus”, “Si Juki dan Petualangan Lulus UN”, “Si Juki Cari Kerja” serta “Si Juki Komik Strip”.

Popularitas Si Juki melejit berkat media sosial.

Hingga saat ini, lebih dari 300.000 orang menjadi penggemar Juki di facebook. Sementara di jejaring sosial twitter dan instagram, @JukiHoki masing-masing punya lebih dari 200 ribu pengikut. nnan/ans

MENULIS ALQURAN DALAM WAKTU 20 MENIT

Penulisan Alquran yang dilakukan ribuan Marinir ini tercatat sebagai rekor tercepat di Indonesia. ebanyak 1.809 Marinir secara serentak menulis tiga mushaf Alquran dalam waktu 20 menit di masjid yang ada di markas Batalyon Infanteri 8/Marinir di Tangkahan Lagan, Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

“Dalam jangka waktu 20 menit, Batalyon 8 Marinir Langkat mampu menyelesaikan penulisan tiga mushaf atau tiga set Alquran,” kata Komandan Batalyon Infanteri 8/Marinir Tangkahan Lagan Letkol Marinir I Gede Edi Supriadi, Rabu (1/6/2016).

Kegiatan penulisan mushaf yang dilakukan dengan melibatkan warga sekitar itu, menurut dia, ditujukan untuk mengasah jiwa humanis dan religius para prajurit.

Penulisan mushaf, ia menjelaskan, penulisan dilakukan menjelang Ramadan 1437 H, yang jatuh pada 6 Juli 2016, supaya Alquran-Alquran yang ditulis sudah bisa dibaca saat bulan puasa tiba.

S

Penulisan mushaf Alquran dilakukan serentak oleh parajurit Marinir diseluruh jajaran Kompi Markas Brigif-3 Marinir, bersama masyarakat desa di bagian pesisir.

“Di Batalyon kita libatkan sebanyak 369 prajurit, ditambah 50 orang dari anak-anak panti asuhan,” ujar Perwira Seksi Personalia, (Pasipers) Lettu, M Rasyid Ihsan.

Kegiatan serupa juga dilakukan di Markas Komando Brigif 3 Marinir, Bandar Lampung, diikuti 150 pra jurit ditambah 50 dari masyarakat, kemudian di Batalyon Infanteri 7 Marinir (Yonif ) 7 Marinir Lampung, diikuti 300 prajurit ditambah 86 masyarakat. Batalyon Infanteri (Yonif ) 9 Marinir/ Bala Jala Yudha Perkasa diikuti 326 prajurit ditambah 75 masyarakat dan Batalyon Infanteri (Yonif ) 8 Marinir Sumatera Utara diikuti 343 prajurit ditambah 60 orang masyarakat.

“Jumlah dari prajurit Marinir sekitar 1488, 321 dari

masyarakat. Total keseluruhan sebanyak 1809 peserta,” ungkap Rasyid.

Lanjut Rasyid, 1809 peserta yang ikut akan melakukan khatam menulis tiga mushaf Alquran. Setiap satu orang prajurit diberi satu lembar kertas untuk menulis ayatayat Alquran menggunakan pensil. Nantinya ayat-ayat yang sudah ditulis kemudian dikumpul dan dikirim ke Markas Komando Brigif 3 Marinir untuk disatukan dari Batalyon lain. “Akan dijadikan arsip,” imbuhnya.

Tujuan sari kegiatan ini adalah untuk membangun karakter mulia para prajurit dan juga masyarakat setempat serta memperkokohkan ukhwah wathoniyah dan ukhwah insyaniah.

“Sebelum melakukan acara ini kita sudah latihan penulisan surat yasin minggu lalu. Kegiatan ini kali pertama kita adakan,” tutupnya.

Sebelum penulisan Alquran dimulai, kiyai Fuad Rifai memberikan siraman rohani, mengingatkan kepada semua yang hadir betapa pentingnya meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memahami Alquran.

“Ibaratkan orang diberi senjata, tetapi tidak diberi pelajaran bagaimana menggunakannya. Tentu akan membahayakan,” ungkap Kiayi Fuad.

Kegiatan keagamaan ini merupakan yang terbesar di kalangan TNI dan sudah dua kali dilakukan para prajurit Marinir. Penulisan Alquran itu juga melibatkan ibu-ibu pengajian, para pelajar dan santri dari pondok pesantren setempat.

Komandan Brigade 3 Marinir Kolonel Marinir Werijon, menyatakan bersyukur bisa melakukan penulisan Alquran secara serentak bersama prajurit, perwira dan masyarakat, dengan dukungan penuh dari Kiyai Fuad Rifai dan Ajengan Deka dari Al-Karomah.

Dalam beramal seperti ini, lanjutnya tidak perlu pangkat dan jabatan. “Yang membedakan bagaimana meningkatkan ketaqwaan kepada Allah,” ujar Werijon. Menurutnya penulisan Alquran itu akan dilakukan secara terus menerus dan tidak boleh berhenti.nwas/ lam/bat

Nasirun

SENIMAN lukis asal Bantul, Nasirun, mendapat tiga penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (Muri).

Karya-karya seni rupanya dianggap memecahkan rekor jumlah lukisan pada berbagai media.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Eksekutif Manager Muri Sri Widayati di Sportarium Universitas Muhamadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (2/6/2016). Tempat ini sekaligus menjadi tempat pameran tunggal karya lukis Nasirun.

Sri mengatakan, Nasirun sebagai seniman sebelumnya pernah tercatat dalam rekor Muri dengan melukis kartu undangan recycle terbanyak.

“Sekarang Bapak Nasirun kembali memecahkan Muri,” ujar Sri. Tiga rekor baru yang dicapai oleh Nasirun meliputi pemecahan rekor lukisan pada media mobil dengan jumlah terbanyak.

Jumlah mobil yang dilukis ada 24 unit. Rekor kedua untuk miniatur Candi Borobudur dari pagupon atau rumah burung merpati terbanyak. Miniatur Candi Borobudur ini disusun dari 113 pagupon yang dilukis dengan beragam corak.

Rekor terakhir berupa lukisan terbanyak dengan media meja kayu utuh.

Jumlah total meja kayu utuh yang dilukis ada 13 meja.

“Tiga rekor MURI ini

semuanya murni karya Bapak Nasirun. Kami sangat apresiasi dan semoga dengan adanya pameran tunggal ini, pasar Indonesia dan Eropa bisa tertarik dengan karya-karya perupa kita,” kata dia.

Nasirun menyampaikan terima kasih atas penghargaan dari MURI Indonesia. “Tidak pernah dalam pikiran saya pameran ini harus mendapatkan rekor MURI. Tetapi saya berterima kasih sebesarbesarnya,” kata Nasirun.

Seniman kelahiran Cilacap, 1 Oktober 1965, ini berharap agar pameran lukisan ini tidak hanya dimaknai dari segi jumlahnya. Karya ini diharapkan menjadi penyemangat untuk berpartisipasi bagi Yogyakarta sebagai Kota Budaya. “Pameran tunggal ini bukti kecintaan saya kepada Yogyakarta,” kata dia.

Ia juga berharap agar universitas-universitas di Yogyakarta memberikan ruang yang didedikasikan untuk kebudayaan. Hal ini dapat semakin memicu berkembangnya pendidikan, kesenian, dan kebudayaan di Yogyakarta.

“Saya yakin Yogya ini akan menjadi magnet tersendiri tanpa mempromosikan wisata,” ujarnya.

Hadir dalam penyerahan penghargaan itu GBPH Prabukusumo, Rektor UMY Bambang Cipto, dan seniman-seniman dari Yogyakarta.nwij/lak

Nasirun berdiri di antara mobil-mobil yang menjadi media lukisannya.

Seniman asal Bantul itu mendapatkan tiga penghargaan dari MURI.

BERANDA

EDISI 140 | 6-11 JUNI 2016

9

Unibraw Malang Kini Punya Rumah Sakit Hewan

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menandatangani prasasti peresmian Rumah Sakit Hewan Pendidikan (RSHP) Universitas Brawijaya Malang.

GUBERNUR Jawa Timur, Soekarwo meresmikan Rumah Sakit Hewan Pendidikan (RSHP) Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang di Puncak Dieng, Malang, Kamis (02/06/2016).

Dalam peresmian itu turut hadir Bupati Malang, Rendra Kresna, Rektor UB Malang, M Bisri dan Wawali Malang Sutiaji, Dirjen Peternakan dan Hewan RI,

Mewah, Ruang Kerja Bos DPR Mirip Hotel MELONGOK ruang kerja pimpinan DPR RI ternyata sangat menganggumkan.

Seperti ruangan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon yang terlihat tampak nyaman dan mewah.

Di ruangan tersebut tampak ada kursi pijat dan kasur untuk memanjakan politisi Partai Gerindra ini, usai bekerja seharian.

Ruang kerja yang berada di lantai 3 Gedung Nusantara III ini memang terlihat besar, karena bisa untuk menerima tamu.

Ruang istirahat Fadli berukuran sekitar 4x6 meter persegi. Di ruangan itu, terapat single bed di atas dipan kayu. Dua bantal diletakkan di atasnya. Ada juga space khusus untuk tempat salat.

Meski tak terlalu besar, kamar istirahat Fadli dapat memuat satu set meja makan dan lemari pakaian. Dinding berwarna pastel membuat suasana tempat istirahat Fadli terasa sejuk. Di dinding tersebut, terdapat sejumlah lukisan dan benda-benda seni lainnya. Di dalam kamar istirahat itu juga terdapat kursi pijat. “Oh iya, kalau ini saya bawa dari rumah saya,” kata Fadli Zon. Meski begitu, Fadli mengaku jarang menggunakannya karena tidak sempat. Waktunya lebih banyak digunakan untuk rapat-rapat atau pun tugas ke luar kantor. Kemewahan ruang kerjanya ini tentu menjadi perbincangan di dunia maya. Namun, Fadli mengatakan sejak dulu, ruangan pejabat memang dibuat mewah.

“Dari zaman Bung Karno sudah begini. Semua pejabat ada (tempat tidur di kantornya). Dari puluhan tahun ya ini. Nggak ada yang istimewa,” kata Fadli Zon. “Ini, semua punya, Presiden, menteri, Ketua MPR. Mungkin Kapolres dan Kapolsek ada. Bukan dibangun khusus, dari zaman baheula-nya begitu. Saya cuma bawa sarung bantal, dan seprei aja,” imbuh politisi Gerindra itu.

Fadli mengaku ruangan istirahat hanya dimiliki para pimpinan DPR. Sebab anggota DPR sendiri hanya memiliki ruangan yang kecil.

Bahkan dibatasi oleh sekatsekat antara satu ruangan dengan ruangan lainnya.

“Anggota DPR ruangannya terlalu kecil. Padahal da UU bangunan. Di dalam UU Bangunan, harusnya anggota DPR, ruangannya itu setara eselon I adalah 120 meter persegi.

Sekarang anggota kita berapa (ukuran kantornya)?

Cuma 6x6 meter janganjangan,” beber Fadli.

Bahkan ia pun membandingkan ruangan kantornya dengan pejabat-pejabat negara lainnya. Sebab menurut Fadli, bahkan sekelas Sekjen di kementerian saja, ruangannya cukup besar dan mewah. “Jadi kalau ruangan itu (ruangan istirahatnya), ruangan DPR dibanding ruangan menteri itu nggak ada apa-apanya. Coba cek aja ruangan menteri kayak apa, coba ruangan Gubernur BI. Mungkin empat kali lipat ruangan ini,” tuturnya.

“Kalau ruangan (pimpinan) DPD mungkin lebih besar, lihat saja. Wakil ketua DPD kalau nggak salah 1,5 lebih besar dari ini. Ini termasuk yang paling kecil. Apalagi ruangan Ketua DPD besar banget, ruangan Ketua MPR, waduh besar banget. Ruangan menteri apalagi,” sambung Fadli.

Menanggapi itu, Anggota Komisi III DPR dari PD Ruhut Sitompul pun terkekeh. “Kalau aku ketawa termehek-mehek aja,” kata Ruhut.

Ruhut membandingkan ruangan kerja Fadli Zon yang luas lengkap dengan sofa empuk, meja makan, bahkan kasur dan kursi pijat dengan ruangannya.

Menurut Ruhut itu jauh sekali perbandingannya.

“Kayak langit sama bumi.

Ada saunanya nggak tuh?” sentil jubir PD ini.

Tapi Ruhut tak ingin menyalahkan Fadli Zon. Kalau itu perlengkapan memang bermanfaat untuk pekerjaan pimpinan DPR, Ruhut tak mempersoalkan. “Kalau itu berfungsi, misalnya kerja sampai pagi, mungkin perlu. Kalau aku sih nggak perlu,” katanya menahan tawa.nags

Ruang kerja dengan fasilitas mewah milik Fadli Zon.

serta Kepala Dinas Peternakan dan Hewan se-Jawa Timur.

“RS Hewan ini sangat penting. Terutama untuk penelitian pendidikan. Manfaatnya sangat besar untuk produktivitas peternakan,” kata Soekarwo.

Menurut Soekarwo, untuk memperbanyak produksi ternak, keberadaan RS Hewan termasuk labora-

torium sangat dibutuhkan.

Makanya, kata dia, peran perguruan tinggi sangat penting.

Harapannya agar melakukan penelitian baik itu untuk penyakit hewan, maupun peningkatan produktivitas ternak. Sehingga masyarakat bisa terbantu.

Untuk itu dia mengingatkan agar kerja sama perguruan tinggi dengan peme-

rintah dan peternak terus ditingkatkan. “Itu agar kebutuhan daging, serta susu meningkat dan terpenuhi dengan baik,” papar dia.

Apalagi, terang dia, selama ini kebutuhan daging dan susu masih belum terpenuhi dengan baik. Karena itu, kata Pakde Karwo, Pemerintah akan memberi bantuan dana dan juga bantuan lainnya.naji_dewa

JESSICA DIJAMIN TAKKAN DIHUKUM MATI

Jessica Kumala Wongso.

Indonesia memberi jaminan tidak akan menghukum mati Jessica kepada pemerintah Australia. Itu setelah Australia membantu Polri mengungkap kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin.

JESSICA Kumala Wongso tidak akan dihukum mati.

Sebab, Indonesia memberi jaminan tidak akan menghukum mati Jessica kepada pemerintah Australia. Australia menerima jaminan tertulis dari Indonesia.

Jaminan tertulis dari Indonesia itu diungkapkan seorang juru bicara Departemen Kehakiman Australia pada ABC Australia.

“Pemerintah Indonesia sudah memberikan jaminan secara tertulis kepada pemerintah Australia bahwa hukuman mati tidak akan dituntut ataupun dijatuhkan dalam kasus ini,” ujar juru bicara Departemen Kehakiman seperti dilansir Australia Plus ABC Australia, Rabu (1/6/2016).

Sedangkan Kantor Menteri Kehakiman Michael Keenan mengatakan tidak akan memberikan surat jaminan itu kepada ABC. Sebelumnya diberitakan Australia membantu

Polri dalam kasus Jessica Kumala Wongso, tersangka pembunuh Wayan Mirna Salihin. Namun, Australia membantu setelah mendapat jaminan.

Bantuan Australia melalui Australian Federal Police (AFP) ini setelah mendapat persetujuan Menteri Kehaki man Australia Michael Keenan. Persetujuan Menkeh Australia ini disebut turun setelah pihak Indonesia menyatakan pihaknya tidak akan menjerat Jessica dengan hukuman mati. Demikian dilansir ABC Australia, Senin (29/2/2016) lalu.

Izin dari Menkeh Australia ini diperlukan setelah sebelumnya AFP membantu Polri dalam kasus narkoba Bali Nine. Kasus ini yang berujung pada vonis mati dan eksekusi mati pada Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Australia adalah negara penentang hukuman mati.

Sementara dari 37 item

barang bukti polisi yang di serahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, ada beberapa bukti yang berkaitan dengan masalah tersangka Jessica Kumala Wongso di Australia.

Sementara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak ada persetujuan yang akan membuat Jessica Wongso tidak akan dijatuhi hukuman mati bila dinyatakan bersalah.

Hakim Jamaluddin Samosir, juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengatakan kepada ABC, bahwa sistem hukum Indonesia ‘tidak mengenal ke sepakatan seperti ini.

“Perjanjian seperti itu tidak dimungkinkan dalam sistem kami.” kata Jamaluddin.

Sidang akan dilangsungkan segera, setelah pihak kejaksaan mengatakan minggu lalu bahwa kasus ini sudah siap. “Majelis hakim bisa menjatuhkan keputusan apapun. Kami bebas, tidak ada intervensi sama sekali.” katanya.

Pihak penuntut, Kejaksaan bisa meminta hukuman tertentu, namun tidak ada jaminan bahwa hakim akan menyetujui tuntutan Jaksa.

Kantor Kejaksaan DKI juga mengatakan kepa-

da ABC bahwa tidak ada persetujuan yang mengikat.

“Pihak yang memimpin dan menentukan kasus ini adalah majelis hakim. Semua akan tergantung pada fakta di persidangan.”

Seorang pakar hukum Indonesia dari Universitas Melbourne, Professor Tim Lindsey mengatakan ‘hakim di Indonesia tidak harus mengikuti tuntutan jaksa.

“Khususnya, mereka tidak terikat pada tuntutan hukuman yang diminta oleh jaksa, dan mereka bisa menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari yang diminta oleh jaksa.” kata Lindsey.

Pakar kriminologi dari Universitas Indonesia Professor Adrianus Meliala juga mengatakan tidak adanya persetujuan yang mengikat yang harus diikuti majelis hakim. “Kita masih menunggu kasus ini dibawa ke pengadilan,” kata Professor Meliala.

Adrianus mengatakan hukuman mati besar kemungkinan tidak akan dijatuhkan, namun belum ada kepastian mengenai hal tersebut. “Masih belum jelas apakah nantinya Je ssisa akan dituntut hukuman mati atau tidak,” ucapnya. nadt/non

Solusi Bebaskan Rita dari Hukuman Gantung di Malaysia KOMISI I DPR RI akan memanggil Kementerian Luar Negeri dan perusahaan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang memberangkatkan Rita Krisdianti (27), TKI asal Ponorogo, Jawa Timur yang divonis hukuman mati oleh pengadilan Malaysia.

Angota Komisi I DPR RI, Darizal Basir mengatakan, pemanggilan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas, tujuan pemanggilan kepada Kemenlu ini adalah untuk mencari solusi agar Rita bisa bebas dari hukuman gantung.

“Nanti Kemenlu tidak hanya menjelaskan perihal kasus WWW.LENSAINDONESIA.COM

Rita, tetapi juga kasus-kasus WNI dan TKI lainnya yang juga tengah menanti atau sudah divonis mati. Jumlahnya mencapai 200-an,” kata Darizal di dalam keterangan persnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (2/6/2016).

Vonis gantung bagi Rita dijatuhkan Mahkamah Tinggi Penang, Malaysia pada 30 Mei 2016. Rita didakwa atas penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 4 kilogram.

Politikus dari Partai Demokrat ini menjelaskan kronologi bagaimana Rita bisa terjebak dalam jaringan narkoba internasional. Rita bukanlah TKI yang bekerja di Malaysia. Ia bekerja di Hong

Kong sejak Januari 2013 melalui PJTKI PT Putra Indo Sejahtera, Madiun.

Belum genap tiga bulan bekerja, Rita menerima PHK sepihak dari majikannya. Ia kemudian dikembalikan ke agensi di Hong Kong pada April 2013.

Oleh agen yang menempatkannya, Rita dikirim ke Macau untuk menunggu pekerjaan baru dan visa. Karena tidak ada kejelasan, tiga bulan kemudian Rita memutuskan untuk pulang kampung.

Sewaktu hendak pulang Rita ditawari bisnis jual beli pakaian oleh kawannya. Dia dibelikan tiket dengan rute transit di New Delhi dan Penang. Saat di New Delhi,

Rita Krisdianti, TKI asal Kabupaten Ponorogo, Jatim yang akan dihukum mati di Malaysia.

Rita diberi sebuah koper yang katanya akan diambil oleh seseorang di Penang, Malaysia. Rita dilarang membuka koper tersebut.

Sesampainya di bandara Penang, Rita ditahan oleh petugas bandara karena kedapatan membawa 4 kilogram narkoba dalam koper

tersebut. “Rita ini dijebak.

Dia korban jaringan peredaran narkoba internasional,” kata purnawirawan TNI ini.ndg

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto.

MK Tolak Gugatan Eks Ketua KPK MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi ketentuan pasal 32 ayat 2 UndangUndang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan oleh mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto.

“Mengadili, menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Arief Hidayat ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (31/05/2016).

Bambang merasa keberatan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 30 tahun 2002 yang menyebutkan bahwa pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan akan diberhentikan sementara dari jabatannya.

Sedangkan pejabat negara lainnya diberhentikan sementara bila berstatus sebagai terdakwa, itupun dengan prasyarat bila yang bersangkutan melakukan tindak kejahatan pada saat menjabat atau menyalahgunakan kewenangannya.

Selain itu kualifikasi delik dalam ketentuan tersebut dinilai Bambang tidak diatur secara jelas sehingga sangat berpotensi untuk menjadikan posisi hukum pimpinan KPK menjadi rentan.

Sementara itu Mahkamah berpendapat bahwa dugaan penetapan pimpinan KPK sebagai tersangka merupakan rekayasa politis mungkin saja terjadi, namun permohonan Bambang untuk meniadakan ketentuan tersebut bukanlah jalan keluar yang tepat.

Mahkamah menyebutkan bahwa mekansime mengenai penetapan tersangka merupakan bagian dari objek praperadilan.

“Apabila hakim pengadilan negeri mengabulkan praperadilan dimaksud, maka Presiden harus segera mencabut keputusannya tentang pemberhentian sementara atas pimpinan KPK yang bersangkutan,” ujar Hakim Konstitusi Aswanto.

Mahkamah berpendapat apabila yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang disangkakan, maka itu tidak disebabkan oleh inkonstitusionalnya Pasal 32 ayat (2) UU KPK. “Melainkan karena kurang lengkapnya pengaturan mengenai masalah tersebut, sehingga hal itu merupakan legislative review yang merupakan kewenangan pembentuk Undang Undang untuk melengkapinya,” pungkas Aswanto.nlicom

EDUKES

10

EDISI 140 | 6-11 JUNI 2016

BUNTUT KEBIJAKAN MENPAN RB, DPR TAK SETUJU CPNS DARI UNIVERSITAS TERNAMA

MENTERI YUDDY RASIS, ANAKTIRIKAN 4000 UNIVERSITAS SWASTA Menteri Yuddy mengutamakan perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari universitas ternama.

ANGGOTA Komisi X DPR yang bertanggungjawab mengawasi pendidikan, Reni Marlinawarti menyatakan menolak tidak jika pemerintah akan menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berasal dari universitas ternama dan terkenal.

“Emang sekarang ada data yang menunjukkan kalau perguran tinggi yang tidak terkenal itu tidak bagus? Kebijakan Yuddy (Menteri PAN dan Reformasi) itu harus didasarkan pada kajian-kajian, termasuk kajian akademik.

Apakah sebuah perguruan tinggi negeri itu output-nya bisa melahirkan, meningka-

tkan kinerja PNS. Apakah ada korelasinya atau tidak,” tegas Reni di Jakarta, Kamis (02/06/2016).

Anggota komisi yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan ini menilai masalah psikotes, misalnya, kalau pun bagus, tapi dalam kinerja rendahi, tanggung jawabnya juga rendah. Jika patokannya keilmuan, kompetensi tentu harus berdasarkan formasi yang tersedia. Soal negeri atau swasta, terkenal atau tidak, bukan jadi ukuran.

“Bahwa yang terkenal itu jauh lebih bagus, bukan suatu

Konsumsi Susu Masyarakat Indonesia Masih Rendah KONSUMSI susu per kapita masyarakat Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan negara-negara lain di Asia.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Muladno mengungkapkan konsumsi susu di Indonesia pada 2015 hanya 12,1 liter per kapita per tahun.

Angka ini masih jauh dari konsumsi per kapita per tahun di Malaysia (36,2 liter), India (48,62 liter), Singapura (44,5 liter), Thailand (33,7 liter), Vietnam (14,3 liter), dan Filipina (17,8 liter). Di Indonesia, kebiasaan mengonsumsi susu terutama susu segar belum membudaya di masyarakat.

Belum membudayanya minum susu segar salah satunya dikarenakan impor susu mayoritas dalam bentuk susu bubuk.

“Menurut catatan BPS 2015, Indonesia mengimpor susu sebanyak 265 ribu ton yang sebagian besar dalam bentuk susu bubuk dan condensed milk,” kata Muladno dalam Puncak Peringatan Hari Susu Nusan-

tara di Universitas Brawijaya Malang, Kamis (2/6).

Dia mengatakan impor sudah melampaui 80 persen untuk pemenuhan kebutuhan susu nasional. Sehingga, dikhawatirkan Indonesia masuk dalam food trap import. Muladno menyampaikan ada dua sisi pendekatan yang bisa mendorong pengembangan persusuan di Indonesia. Dua pendekatan tersebut adalah pendekatan dari sisi konsumsi dan dari sisi produksi.

Di Jawa Timur, konsumsi susu di kalangan anak-anak hanya mencapai sembilan liter per kapita per tahun. Namun Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan konsumsi rata-rata per kapita ada di atas angka nasional. “Konsumsi susu mencapai 13 liter per kapita per tahun,” ujarnya yang turut hadir dalam acara tersebut. Tingginya angka konsumsi susu tak lepas dari predikat Jawa Timur sebagai salah satu lumbung sapi perah dan sapi potong nasional.n chr/rep

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Muladno.

Menpan RB Yuddy Chrisnandi.

ukuran kalau kemudian dari sisi tanggung jawab., kinerjanya jauh lebih baik (dari universitas tidak ternama), ya harus jadi pertimbangan juga.

Apakah ada korelasi antara kinerja seseorang yang berasal dari universitas ternama atau tidak jadi PNS,” jelasnya.

Menurut Reni, Menteri Yuddy jangan asal membuat kebijakan, harus dima-

tangkan, kajian konseptual, akademis, faktual di lapangan karena itu sama dengan menganaktirikan universitas yang lain, yang tidak bagus, menganaktirikan PTS yang jumlahnya 4000, sedang PTN hanya 356.

“Mengkotak-kotakaan universitas dan semua berhak jadi PNS. Jangan diskriminatif lah.

Ada dampak terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi perguruan tinggi?

Kecemburuan?

Bisa saja terjadi kecemburuan. Itu namanya diskriminasi terhadap perguruan tinggi kita. Saya rasa rasis lah, jangan underestimate.

Berbahaya itu,” jelasnya.

DPR juga, menurut Reni belum pasti akan memanggil Menpan RB. “Belum, belum. Kita lihat reaksi, harus crosscheck. Yang jelas tidak edukatif kata-kata Yuddi itu.

Bisa menimbulkan keputusan bagi adik-adik kita yang sedang kuliah,” pungkasnya.

Senada, anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifuddin mengkritik pernyataan Menteri Yuddy. Hetifah menilai itu adalah perbuatan diskriminatif. “Sebab integritas dan rekam jejak seharusnya men-

Jaringan Indonesia Hadirkan Ilmuwan Dunia Bahas Otak LEMBAGA Jaringan Indonesia menghadirkan ilmuwan dunia Prof Taruna Ikrar yang memegang puluhan hak paten hasil penelitian dalam Temu Kerja Nasional Gerakan Revolusi Mental Jaringan Indonesia Tahun 2016. Pertemuan digelar mengusung tema “Neuron To Nation”, di hotel Mercure Cikini, Kamis (2/6/2016).

Taruna yang sekarang menjadi peneliti neurosains di negara adidaya Amerika Serikat mengatakan, Indonesia harus menjadi negara yang tidak hanya besar secara kuantitas, tapi juga besar secara kualitas.

“Saat ini kemajuan manusia dilatarbelakangi kualitas otak yang menghasilkan kreativitas dan inovasi, bukan lagi dari kekuatan fisik dan jumlah,” kata Taruna.

Otak, menurut Taruna, memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Pemimpin yang memiliki kualitas otak bagus dan sehat akan membawa peradaban sebuah bangsa menuju kemajuan.

Taruna mengharapkan Jaringan Indonesia bisa memfasilitasi kemajuan kualitas sumber daya manusia dengan fokus pada masalah pendidikan anak bangsa.

“Kualitas pendidikan yang bagus akan membawa kemajuan dari suatu bangsa, teru-

Jakarta, Kamis (2/6/2016).

Dia mengimbau agar orang yang berpuasa tetap menjalankan aktivitas seharisehari seperti biasanya agar tetap merasa segar. Bahkan dia menyarankan untuk menambah aktivitas dengan berolahraga di sore hari.

Selain itu, tips lain menjalankan ibadah puasa dengan membatasi waktu tidur dan menjaga makanan serta

minuman yang dimakan. Ia mengimbau agar menghindari makanan dan minuman mengandung gas, asam seperti cuka atau buah citrus, dan yang berlemak. Serta menjaga makan saat berbuka puasa.

“Saya lakukan penelitian orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa. Ada yang puasa malah kolestrolnya naik, gula darah naik, karena makan berlebihan

kasi di berbagai pelosok Indonesia,” tuturnya.

Seperti diberitakan sejumlah media, Menpan RB Yuddy Chrisnandi mengisyaratkan terjadinya banyak rekrutmen pegawai kementeri dan lembaga Dia menjelaskan, Kementerian Keuangan tahun ini hanya mengalokasikan 81.000 kursi penerimaan pegawai pemerintah. Kursi tersebut terbatas di sektor pendidikan, kesehatan, penegak hukum dan sektor penunjang program unggulan Nawa Cita.

Sebanyak 43.000 kursi di antaranya sudah dialokasi bagi tenaga kesehatan, 11.000 bagi sekolah kedinasan, dan 5.000 untuk guru garis depan yang akan diambil dari sarjana lulusan universitas ternama.ndange

Ponpes di Jombang Mampu Mencetak Hafidz Selama 6 Bulan

Santri hafidz diwisuda pengasuh dan disaksikan Ketua PCNU Jombang KH Isrofil Ammar.

Prof Taruna Ikrar dalam acara bersama Jaringan Indonesia.

tama jika pendidikan tersebut dimulai dari sejak usia dini,” kata Taruna.

Sebelumnya, acara dengan konsep seminar ini juga

menghadirkan perwakilan dari BPJS Kesehatan, pakar neurosains Indonesia, dan anggota DPR RI sebagai pembicara. nrep

Pesan Dokter, Tak Perlu Batasi Aktivitas Saat Berpuasa DIREKTUR Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan dr Mohammad Ali Toha menyarankan agar tidak perlu membatasi aktivitas fisik selama berpuasa untuk menghindari lemah dan lesu.

“Sebaiknya tidak membatasi aktivitas. Yang membuat tubuh lemas itu karena kita memanjakan badan,” kata Ali di RSUP Persaha batan,

jadi bagian dari persyaratan,” kata Hetifah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2016).

Dia menambahkan, setiap posisi dan jabatan aparatur sipil negara (ASN) membutuhkan keahlian, kualifikasi, kompetensi dan keterampilan tertentu. “Yang lebih penting lagi adalah masalah etika dan perilaku,” tuturnya.

Hetifah berpendapat bahwa tidak ada jaminan lulusan kampus ternama memenuhi kualifikasi ASN yang baik.

Pernyataan Menteri Yuddy itu pun dianggapnya mencederai rasa keadilan bagi generasi bangsa yang ingin mengadi kepada negara.

“Walau saya lulusan ITB saya rasa tidak pada tempatnya Menpan-RB membuat pernyataan yang mengecilkan hati banyak angkatan muda potensial yang berdedi-

pada waktu berbuka,” kata dia. Orang yang berpuasa juga disarankan memperbanyak konsumsi buah dan sayur.

Dokter spesialis penyakit dalam dr Maulana Suryamin S.PD-KGEH mengatakan rasa perih dan nyeri lambung di awal-awal puasa merupakan hal wajar karena hal tersebut merupakan adaptasi tubuh.

Lambung beradaptasi terhadap perubahan jadwal

makanan yang masuk ke tubuh sehingga menyebabkan gejala-gejala maag ringan.

Namun rasa nyeri dan kembung perlahan akan menghilang seiring lambung yang sudah bisa beradaptasi.

“Kalau adaptasinya bagus, ada yang dua hari juga sudah enak lambungnya. Ada tiga hari, empat hari, tapi paling lama seminggu,” kata Maulana.nad/ans

IDENTIK dengan kota santri dan seribu pesantren membuat Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darusalam di Desa Gondek Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Jawa Timur, mengembangkan ilmu pengetahuan tentang metode hafalan Al Qur’an.

Dengan metode hafalan sholat sunnah dengan membaca bacaan Al Qur’an berhasil memwisuda hafidz (penghafal Qur’an) sebanyak 17 santri hanya dalam jangka waktu enam bulan, Rabu (01/05/2016).

Salah satu santri Hafidz Ponpes Tahfidzul Qur’an Darussalam asal Jombang, Hakam Baihaqi (14) kelas 2 SMP di Tebuireng menuturkan dirinya bisa menempuh hafalan 30 juzz dengan enam bulan.

“Alhamdulillah, saya bisa belajar hafalan Al Qur’an 30 juzz, dan diwisuda. Saya juga menempuh pendidikan reguler seperti teman - teman lainnya. Dengan metode yang diajarkan pengasuh yakni shalat sunnah dhuha dan tahajud, juga setoran sebanyak dua kali,” ujar Baihaqi.

Sementara itu, Pengasuh Ponpes Tahfidzul Qur’an Darussalam KH Muhammad Hatta Qodir mengatakan dengan metode yang digunakan di pesantren ini, para santri dapat menghafal 30 Juz. Sehingga dalam dua bulan sudah khatam 30 juz. Shalat Sunnah yang diterapkan yakni Shalat Sunnah Dhuha (pagi hari) dan Shalat Sunnah Tahajud (malam hari).

Ia menjelaskan para santri yang di wisuda hafidz sebanyak 17 lulus menghafal Al Qur’an 30 Juzz. Ke 17 hafidz tersebut yang diwisuda berhasil mengahafal Al Qur’an sebanyak 30 Juzz dalam waktu bervariasi yakni, ada yang menghafal dalam waktu kurang lebih 100 hari (3, 1/2 bulan) sampai 180 hari (6 bulan).

Selain metode shalat sunnah, metode setoran hafalan juga diterapkan di pondok pesantren ini yakni dalam satu hari para santri wajib menyetorkan hafalan dihadapan pengasuh sebanyak dua kali. “Setoran hafalan wajib dilakukan pada jam 9.00 pagi dan jam 21.00 wib, masing-masing selama dua jam,” bebernya.

Ia menambahkan, para santri hafidz juga mendapat pengetahuan lainnya yakni menempuh sekolah formal yang ada didalam pondok pesantren. Sehingga pendidikan formal para hafidz juga seperti dengan siswa reguler yang menempuh pendidikan formal. Dan para santri yang menempuh pendidikan di pesantren tidak dipungut biaya (gratis).

“Para santri yang mondok di Pesantren Tahfidzul Qur’an Darussalam dan menghafal alquran berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti diantaranya dari batam, kalimantan, ponorogo dan sulawesi. Hingga saat ini total santri yang menghafal Al Qur’ an berjumlah 36 orang,” pungkasnya.nobi

HTTS Momentum Suarakan Bahaya Rokok KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menyatakan peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) dapat menjadi momentum untuk menyuarakan bahaya rokok kepada seluruh masyarakat.

“HTTS dapat menjadi momentum menyosialisasikan bahaya merokok agar masyarakat khususnya anak-anak sadar dampak buruk rokok,” kata Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, Mohamad Subuh, di Jakarta, Selasa (31/5/2016).

Dengan demikian, kata dia, WWW.LENSAINDONESIA.COM

bila generasi muda menyadari bahaya rokok, maka diharapkan tidak ada perokok baru atau perokok pemula di Tanah Air. Pasalnya, kata dia, jumlah perokok usia muda mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. “Ada peningkatan jumlah perokok muda atau perokok pemula,” katanya, Menurut data yang dihimpun Kemenkes diketahui bahwa pada tahun 2014 ada sekitar 20,5 persen remaja berusia 16 hingga 19 tahun yang merokok.

Sementara pada tahun 1995, ada sekitar 7,1 persen remaja usia 16 - 19 tahun yang merokok. “Karena itu diharapkan peran serta seluruh masyarakat untuk menyuarakan bahaya rokok terutama kepada para generasi muda,” katanya.

Subuh menambahkan, masyarakat harus mau dan mampu menghentikan kebiasaan merokok karena memiliki dampak buruk bagi kesehatan.

Bagi generasi muda, kata dia, contoh dampak buruk

rokok adalah dapat menurunkan fungsi otak sehingga akan berpengaruh negatif bagi prestasi seorang anak.

Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan juga diketahui adanya peningkatan prevalensi perokok dari 27 persen pada tahun 1995 menjadi 36,3 persen pada tahun 2013.

“Tentu saja ini mengkhawatirkan dan memerlukan upaya bersama seluruh masyarakat untuk berperan serta menyuarakan bahaya rokok,” katanya. nwur/ans

Sejumlah remaja melakukan aksi kampanye bahaya merokok di Surabaya, Jawa Timur.

HUKRIM

11

EDISI 140 | 6-11 JUNI 2016

Terdakwa Penipuan PT PMJS Hampir Rp 1 Triliun Dituntut 1,6 Tahun TERDAKWA Nirwan Prawiro, kasus penipuan pembangunan gudang PT Podo Me kar Jaya Sentosa berjumlah 4 lantai berlokasi di jalan Kalisari Surabaya, ini dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Prakosa, selama satu tahun enam bulan penjara.

Pembacaan tuntutan oleh JPU dari kejari Surabaya, yang digelar di ruang sidang Sari 1 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (2/6/2016).

“Terdakwa terbukti melanggar pasal 378 KUHP. Menuntut terdakwa dengan hukuman penjara 1 tahun dan enam bulan penjara,” ucap Jaksa Ali Prakosa.

Dalam amar tuntutannya, Jaksa mengatakan, Nirwan melakukan penipuan yang merugikan Hutomo Wiyono direktur PT Podo Mekar Jaya Sentosa (PMJS), dengan nilai Rp. 941.026.500.

Penjara 1 tahun 6 bulan itu dianggap jaksa sebagai hu-

kuman yang pas.

“Terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya,” kata Jaksa Ali. Selain itu, Jaksa juga mengangap Nirwan Prawiro berbelit-belit dalam sidang.

“Hal lain yang memberatkan terdakwa berbelit-belit dalam sidang,” tambahnya Diketahui, Nirwan Prawiro direktur 88 Abadi General Contraktor & Properti service, jadi pesakitan di PN Surabaya akibat tipu muslihatnya melakukan

penipuan terhadap Hutomo Wiyono Direktur PT Podo Mekar Jaya Sentosa, dalam pembangunan gudang 4 lantai di Jalan Kalisari Surabaya.

Dalam Surat Perjanjian Kerja No 88/ DIR /XVI / III / 13 tertanggal 17 Februari 2014, Nirwan sebagai direktur 88 Abadi Contractor sanggup membangu gudang 4 lantai dalam kurun waktu 20 bulan, termasuk pembangunan lift automatic 2 ton dan instalasi

AC tanam tembok.

Hutomo pun melakukan pembayaran kepada terdakwa dari termin 1 hingga termin 22, dengan total sebesar Rp. 4.4 miliar pada 14 Februari 2014.

Setelah itu, pada 18 Februari 2014, Hutomo menyerahkan uang lagi pada terdakwa guna pembelian lift dengan sebesar RP. 370. 850.000.

Namun, pembangunan yang dijanjikan Nirwan ter nyata masih belum diselesaikan, Nirwan pun meng-

hilang tanpa ada kabar sama sekali. Hutomo mencoba menghubunginya, HP sudah tidak aktif, Hutomo menyuruh karyawannya bernama Bambang untuk cek dan ricek di rumahnya, tapi Terdakwa Nirwan sudah tidak ada di tempat, dan dari keterangan RT Wonorejo, bahwa tidak ada CV 88 Abadi Contraktor. disitulah Hutomo sadar, bahwa dirinya telah ditipu oleh terdakwa Nirwan.

Di sisi lain, semua bahan

baku pembagunan gudang dimanipulasi oleh terdakwa, seperti keramik yang seharusnya dipasang KW 2, ternyata dipasang KW 3. Menggunakan besi SNI, ternyata yang terpasang besi tulangan diameter 10, untuk pembangunan lift automatic 2 ton, dan instalasi AC tanam tembok juga belum dilakukan. Dalam hal ini terdakwa mendapatkan keuntungan diri sendiri sebesar Rp. 941.026.500. nadm

PELAKU NGAKU BISA MASUKKAN ORANG JADI PNS DAN BINTARA POLRI

OKNUM SATPOL PP SUKSES NIPU HINGGA RP 1,5 MILIAR Modusnya dapat memasukkan orang sebagai PNS dan Bintara Polri, pelaku meraup uang Rp 1,5 miliar dari aksi tipu-tipunya.

MENGAKU dapat memasukkan orang sebagai PNS dan Bintara Polri, Bambang Ariwobo (41) warga Jl Dharmahusada VI/8, Surabaya, oknum PNS aktif golongan IIB yang aktif sebagai Satpol PP Kabupaten Pasuruan, sukses melakukan penipuan dan meraup uang Rp 1,5 miliar.

Aksi penipuan oknum Satpol PP ini akhirnya terhenti setelah ditangkap anggota Reskrim Polrestabes Surabaya. Namun dasar wataknya bandel, saat ditangkap tersangka sempat mengelak dituduh melakukan penipuan. baru setelah polisi menujukkan bukti-bukti dan laporan korban, oknum PNS ini akhirnya tak berkutik.

Dalam pemeriksaan diketa-

hui jika modus tersangka adalah selalu mengenakan seragam Satpol PP dan bercerita kepada tetangannya, bisa memasukkan seseorang menjadi PNS di Pasuruan. Cerita itu terus beredar dari mulut ke mulut hingga akhirnya keluarga korban mendengar itu. Merasa tertarik, korbanpun akhirnya menghubungi tersangka.

Begitu ada korban yang terjerat aksi penipuannya, tersangka memainkan aksinya mulai menyakinkan korban dan meminta uang dengan alasan digunakan sebagai administrasi.

“Awalnya korban dimintai uang Rp 27 juta. Setelah beberapa Minggu, tersangka mengatakan bahwa nama korban sudah masuk dalam

KRI Multatuli-561 Tangkap Dua Kapal Asing KRI Multatuli (MLT)-561 yang dikomandani oleh Kolonel Laut (P) Agus Prabowo mengamankan dua Kapal Ikan Asing (KIA) asal Vietnam dan Filipina. Setidaknya dibutuhkan waktu 13 jam pengejaran di Locus di utara pulau Fani, Selasa (31/5/2016).

Kepala Dispenarmatim, Letkol Laut (KH) Maman Sulaeman menceritakan pengejaran dilakukan setelah KRI MLT-562 mendeteksi adanya kontak tak berlampu jarak 6 mil di perairan Samudera Hindia. Selanjutnya dilakukan proses pendekatan, dan mencoba melaksanakan komunikasi untuk kemudian memerintahkan agar KIA tersebut melakukan stop mesin, “Namun tidak ada jawaban atau respon dari kontak kapal yang diduga KIA. Justru KIA cenderung melaksanakan manuver menghindar yang berbahaya bagi keselamatan navigasi,” katnya, Selasa (31/5/2016).

Pengejaran dimulai Senin pukul 20.30 dan berlangsung selama 13 jam sebelum akhirnya tertangkap pada pukl 09.30 WIB. Aksi pengejaran pun bak film-film aksi di bioskop. KRI MLT-561 menembakkan peringatan ke udara, maupun tembakan peringatan kedua ke arah permukaan air di depan haluan KIA yg percikan airnya dapat dilihat nahkoda atau ABK Kapal.

“Namun kapal tidak ada ini-

siatif untuk berhenti. Saat tembakan peringatan ketiga ke arah lambung kiri KIA tetap tidak merespon aksi yang dilakukan oleh KRI MLT-561,” bebernya.

Menggunakan strategi lain, KRI MLT melaksanakan shadowing dengan jarak 2 mil dengan halu ke selatan sampai menunggu matahari terbit, akan tetapi KIA tersebut masih belum menyerah dan terus menghindari proses pengejaran, penangkapan dan penyelidikan (Jarkaplid) oleh penegak hukum di laut Indonesia yaitu TNI Angkatan Laut. KRI MLT mencoba melaksanakan peran sekoci, sekoci turun dengan tim tim Visit, Board, Search and Seizure (VBSS) mendekat ke KIA. Kemudian melaksanakan tembakan peringatan oleh prajurit KRI dengan menggunakan AK47 & BAG. “Setelah melakukan penyergapan diatas KIA tersebut, Anak Buah Kapal (ABK) yang menjadi target operasi menyerah,” kata Maman.

Akhirnya diketahui, kapal asing yang diamankan bernama Pha QN9.95030, kapal asal Vietnam yang membawa 13 Warga Negara Asing (WNA) Vietnam.

Dalam kapal tersebut, ditemukan muatan berisikan Teripang sebanyak 48 Drum. Adapun pelanggaran yang terbukti diantaranya yaitu berlayar tanpa dilengkapi dokumen kapal, tidak memiliki ijin tangkap di wilayah perairan Indonesia, ABK WNA tanpa dokumen. nrofik

Oknum PNS pelaku penipuan diamankan berikut barang buktinya di Polrestabes Surabaya.

proses. Namun agar lebih cepat, diminta lagi uang Rp 4 juta sebagai uang pelicin ke Bupati,” urainya.

Setelah korban membayar uang yang diminta, tersangka lagi-lagi minta uang Rp 4 juta dengan alasan untuk

mempercepat turunnya SK. Namun setelah uang itu dibayarkan semua, korban tidak kunjung mendapat kejelasan

TIGA TERSANGKA KORUPSI BAWASLU JATIM ‘DIISTIMEWAKAN’ KETIGA komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawas­ lu) Jatim sekaligus tersang­ ka kasus dugaan korupsi dana hibah dari Pemprov Jatim senilai Rp 5,6 miliar, gagal dihadirkan dalam pelimpahan tahap II pekan lalu. Namun kini penyidik Polda Jatim berhasil menye­ ret ketiganya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Rabu (1/6/2016).

Diketahui mereka adalah Ketua Bawaslu Sugiyanto, Andreas Pardede, dan Sug­ eng Pudjiatmiko, Sekretaris Bawaslu Jawa Timur Amru, Bendahara Bawaslu Jawa Timur Gatot Sugeng Wido­ do. Indriyono dan Akhmad Khusaini, keduanya reka­ nan penyedia barang/jasa Bawaslu Jatim. Ketiga ter­ sangka diserahkan kepada jaksa beserta barang bukti atau disebut tahap II. Hal itu sangat berto­ lak belakang dengan ke­ bijakan yang diterapkan oleh Maruli Hutagallung, Kepala Kejati Jatim yang selama ini diterapkan. Saat itu penyidik Polda Jatim melakukan proses admin­ istrasi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Selanjutnya pelimpahan tahap II Ba­

waslu Jatim dilanjutkan ke Kejari Surabaya. Ketika berkas sudah dinyatakan P­21 (sempurna), ketiga komisioner berstatus ter­ sangka ini tidak ditahan.

Menurut Didik Farkhan Alisyahdi, kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya saat ditemui di Kejati Ja­ tim, berdasarkan informasi Kepala Seksi Penyidikan Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya Roy Revalino, ‘keistemewaan’ ini dikarena­ kan tiga tersangka melalui pengacaranya meminta untuk tidak dilakukan pena­ hanan dan saat ini dibutuh­ kan dalam proses Pemilihan Daerah (Pilkada) Kota Batu yang saat ini prosesnya sedang berjalan.

“Selain meminta untuk tidak dilakukan penahanan, ketiga tersangka mengung­ kapkan bahwa sebentar lagi akan ada Pilkada serentak 2017 di Kota Batu. Atas ala­ san itulah kami (Kejaksaan) tidak menahan ketiganya,” kata Didik, Rabu (1/6/2016).

Kendati demikian, ber­ kas perkara tetap diaju­ kan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIpikor) Juanda untuk digelar sidang. “Dalam waktu dekat

berkas akan dimasukkan ke Pengadilan Tipikor agar segera disidangkan. Tidak ditahannya ketiga terdakwa, karena tenaganya masih dibutuhkan dalam proses Pilkada batu,” jelasnya.

Sementara itu, kuasa hu­ kum ketiga tersangka, Martin Hamonangan SH, juga men­ gakui, adanya upaya Ba­ waslu Pusat untuk meminta kejaksaan tidak melakukan penahan ter hadap ketiga terdakwa. “Soal kasusnya sendiri, siap kami hadapi dipersidangan nanti,” tandas Martin.

Seperti diketahui, Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim menyelidiki dugaan korupsi dana hi­ bah Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim tahun 2013.

Setelah memeriksa 87 saksi (termasuk anggota Panwaslu kabupaten/kota seJatim), penyidik menga­ mankan barang bukti serta mendapatkan hasil audit dari BPKP. Sesuai audit dana hibah dari Pemprov Jatim senilai Rp 142 miliar diselewengkan sehingga kerugian negara sekitar Rp 5,6 milliar dan penyidik me­ netapkan 10 orang sebagai tersangka. mas

hingga akhirnya melaporkan kasus penipuan ini ke polisi.

Kepada penyidik Sat Reskrim Polrestabes Surabaya yang memeriksa keterangannya, Sutrisno mengaku sudah melakukan aksinya sejak tahun 2013 dan berhasil melakukan penipuan terhadap 21 orang. Tak hanya dijanjikan PNS di Satpol PP, tersangka juga menggunakan modus bisa memasukkan korban manjadi bintara polisi dengan biaya puluhan hingga Rp 700 juta. “Saya mengaku memiliki kenalan di Kepolisian,” ungkapnya.

“Saya nekat melakukan aksi penipuan karena punya banyak hutang setelah kepincut dengan wanita idaman lain,” tambah oknum PNS ini.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Bina Guunawan Silitonga, mengatakan kasus penipuan ini terungkap setelah polisi mendapatkan laporan dari korban, Ribut Sistiyono Rahasia,

warga Jl Gubeng Kertajaya, yang mengaku uangnya Rp 35 juta dibawa kabur pelaku dan jelas juntrungannya.

“Modusnya tersangka ini selalu mengenakan seragam Satpol PP dan menjanjikan kepada para korban, bisa memasukkan menjadi PNS di Satpol PP Kabupaten Pasuruan,” terangnya, Selasa (31/5/2016) di Mapolrestabes Surabaya.

Mantan Kanit Resmob Polres Surabaya Utara ini menjelaskan lebih lanjut, setelah menerima laporan, pihaknya langsung melakukan penyelidikan.

“Setelah mendapat bukti yang cukup, anggota langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka di rumahnya. barang bukti yang diamankan adalah empat stel seragam Satpol PP, topi baret, kartu tanda anggota dan sabuk serta bukti pembayaran dari korban,” jelasnya. nrofik

Kompak Tipu Proyek Ratusan Miliar, Bapak Anak Tidak Ditahan HELITO Jonggro alias Abraham dan Ervan Anugrah (berkas terpisah), merupakan bapak dan anak yang melakukan penipuan. Keduanya berakhir di meja hijau. Kini mereka duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sebagai terdakwa.

Perkara ini berawal dari niat H Faroq (korban) yang ingin membangun mall, hotel dan wahana water boom di Bondowoso pada 2014 lalu.

Korban akhirnya bertemu kedua terdakwa yang mengaku sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Gumuk Mas, sebuah perusahaan kontraktor.

Kepada korban, kedua terdakwa mengaku sebagai spesialis pengerjaan proyekproyek besar.

“Mereka bahkan mengatakan sudah membangun banyak mall dan proyek terminal Juanda II,” ujar H Faroq di PN Surabaya, Kamis (2/6/2016).

Tertarik rayuan kedua terdakwa, akhirnya korban menyerahkan pengerjaan proyek tersebut ke keduanya.

Akhirnya kedua belah pihak melakukan perjanjian kerja.

Aksi penipuan yang dilakukan terdakwa terjadi setelah adanya perjanjian kerja antar kedua belah pihak. Awalnya, terdakwa Herlito meminjam dana buat modal pengerjaan proyek ke korban dengan ala-

san saat itu kondisi keuangannya sedang ada masalah.

“Kita bertemu di Malang saat itu. Saya percaya keterangan terdakwa. Lalu dengan menggunakan nama saya, mereka mencairkan uang hingga 600 miliar melalui bank Mandiri,” ujar korban.

Korban juga menyampaikan, bahwa pencairan uang tersebut melalui beberapa tahap. Namun, setelah para terdakwa menerima hingga Rp 600 miliar, proyek yang dijanjikan para terdakwa, hingga kini belum juga terelesaikan.

Merasa kena tipu, akhirnya korban melaporkan keduanya ke pihak berwajib. Meskipun proses hukum perkara ini sudah sampai meja hijau, namun keduanya tidak ditahan, dengan alasan sakit.

Sayangnya, sidang digelar dengan agenda pembacaan berkas dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hari Basuki dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Namun, sidang ditunda, karena Ferdinandus, ketua majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang memeriksa perkara ini sedang tidak masuk kerja. Akhirnya sidang ditunda dua pekan kedepan.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa oleh JPU dijerat pasal 378 KUHPidana tentang penipuan. nemo

Penyelundupan Puluhan Burung Beo Tanpa Dokumen Dibongkar POLISI perairan dan udara (Polairud) Polda Jatim, Kamis (2/6/2016) dinihari, mengamankan KM Mutiara Sentosa 1 dari Samarinda Kalimantan Timur yang membawa 90 ekor satwa langka burung beo tanpa dilengkapi dokumen.

Awalnya petugas Polairud Polda Jatim yang sedang melakukan patroli di alur pelayaran Barat Surabaya (APBS) mendapat kabar adanya kaWWW.LENSAINDONESIA.COM

pal yang membawa puluhan burung beo tanpa dokumen lengkap. Polisi lantas menghentikan KM Mutiara Sentosa 1 dan saat dilakukan penggeledahan, burung tersebut ditemukan di kamar mesin.

“Petugas yang melakukan patroli, mencurigai kapal yang sedang berlayar di alur pelayaran Barat Surabaya.

Saat dilakukan penggeledahan ditemukan puluhan kor

burung beo tanpa dilengkapi dokumen,” terang Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Argo Yuwono.

Kombes Pol Raden Argo Yuwono menambahkan, pelaku membeli burung beo tersebut dari Kalimantan seharga 300 ribu setiap ekornya dan hendak dijual di Surabaya.

“Memang burung ini termasuk satwa yang tidak dilindungi. Namun untuk se-

tiap membawa dari daerah asalnya, harus dilengkapi dokumen sehingga kita sit dan nanti diserahkan ke BSKD,” tambahnya.

Sementara dua pelaku yakni SA dan AH mengaku baru pertama membawa satwa langka tersebut dan rencananya dijual ke pasar burung Kupang Surabaya, sebagai tambahan penghasilan. nrofik

Petugas menunjukkan puluhan burung beo tanpa dokumen yang diamankan Polairud Polda Jatim.

TRAVEL

12

KULINER

EDISI 140 | 6-11 JUNI 2016

Kondisi ruang tamu di rumah Tan Malaka yang masih utuh.

Rak buku dan beberapa foto Tan Malaka.

Rak buku dan beberapa foto Tan Malaka.

NAPAK TILAS KE RUMAH MASA KECIL TAN MALAKA DI PAYAKUMBUH Sejarah perjuangan Indonesia tak lepas dari andil Tan Malaka yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Pengunjung pun bisa napak tilas ke rumahnya di Payakumbuh.

ADALAH Sutan Ibrahim Gelar Datuk Malaka atau lebih dikenal dengan sebutan Tan Malaka, sebuah nama yang tidak memiliki kisah perjuangan sepopuler Soekarno dan Mohammad Hatta dalam buku sejarah semasa sekolah. Namun sesungguhnya, ia konseptor lahirnya Republik Indonesia.

Ya, tak banyak kisah perjuangan Tan Malaka yang

diketahui oleh banyak orang.

Kematiannya pun sempat menjadi teka-teki sebagian orang. Namun, seperti apa yang pernah diungkapkan oleh Tan Malaka, “Ingatlah! bahwa dari dalam kubur, suara saya akan lebih keras daripada dari atas bumi.”

Ada banyak orang yang masih membicarakannya bahkan menyimpan rindu tentang

kehadiran sosoknya.

Tak sedikit juga yang menelusuri jejak masa lalu Tan Malaka termasuk menyinggah sebuah rumah tua khas arsitektur Minangkabau, tempat dimana bapak republik ini lahir serta menghabiskan masa kecilnya.

Terletak di Nagari Pandan Gadang, Suliki, Payakumbuh.

Lokasi ini bisa ditempuh dengan menggunakan Minibus dari kota Padang menuju Suliki, kemudian dilanjutkan dengan jasa ojek.

Diresmikan pada 21 Februari 2008 oleh kementerian pariwisata waktu itu, tak berdampak berarti. Sebuah bangunan tua terkesan tak

terurus menyambut. Dinding depan bangunan terbuat dari papan dan memiliki lima buah gonjong.

Sekilas tak ada yang menarik dari bangunan yang terlihat rapuh selain unsur dari penulis Madilog ini. Melangkahlah lebih dekat, maka akan menemukan kejutan yang membuat hati berdesir dengan ragam emosi yang tak terbantahkan.

Suara derik dari sela-sela kayu saat menaiki anak tangga menandakan kalau bangunan tua ini tidak terurus dengan baik. Membiarkan termakan usia yang makin menua, seperti orang tua yang terabaikan oleh sang anak menikmati ke-

sunyian usia senja. Begitulah kesan yang di dapat.

Memasuki bagian dalam rumah, tak banyak perkakas yang berarti. Hanya tempat tidur kuno, sederet talempong, alat musik minangkabau dan sofa. Foto Tan Malaka bergambar hitam putih terpajang di dinding yang terbuat dari anyaman bambu.

Di salah satu sudut ruangan terdapat etalase yang memuat ragam buku tentang Malaka.

Selain itu terdapat ranji, silsilah keluarga. Dari ranji ini kita jadi tahu bahwa sebenarnya Tan Malaka sebuah gelar adat dari Ibrahim.

Saksi bisu nama itu tetap ada di sebuah meja dekat pin-

tu masuk, di mana di atasnya terdapat sebuah buku polio yang berfungsi sebagai buku tamu. Ada begitu banyak nama perorangan ataupun kelompok yang berseliweran dari berbagai pelosok negeri ini bahkan ada dari luar negeri seperti Malaysia, Filipina, bahkan Belanda.

Dari ragam nama itu, mereka meninggalkan testimonial penuh harapan dan kerinduan yang mendalam.

Tak sedikit yang menulis kutipan kalimat Tan Malaka yang mengetarkan jiwa.

Sekilas tentang Tan Malaka, semasa hidupnya, pendiri partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) ini tak lepas

dari pelarian, pembuangan dan pengusiran dari tanah kelahirannya. Tan Malaka bahkan sempat dituduh sebagai dalang di balik Sutan Syahrir pada Juni 1946.

Namun, tak ada yang bisa mengabaikan perannya dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Oleh Soekarno, Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan Nasional melalui ketetapan presiden RI no 53 tanggal 23 Maret 1963.

Sangat disayang, namanya menghilang dari catatan buku sejarah entah karena sebab apa. Tak heran nama Tan Malaka tak sepopuler bapak Proklamator Indonesia.nek/dt

DESTINASI

Magetan Punya Telaga Sarangan yang Melegenda DIREKTUR Eksekutif Badan Promosi Pariwisata Jawa Timur, Arief Rahman, ST, MM, kembali mendorong masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Magetan untuk menjadikan pariwisata sebagai prioritas pembangunan.

Putra asli Magetan ini sangat meyakini, bahwa sektor pariwisata lah yang akan mampu menjadi gerbong kemajuan dan kemakmuran kabupaten di sisi barat Jawa Timur ini.

“Dari aspek letak geografis, kondisi topografi yang berada di kaki gunung Lawu, suhu dan iklimnya, letaknya di perbatasan Jatim Jateng, serta aspek sosial, Magetan sangat cocok dikembangkan sebagai destinasi wisata skala nasional.

Apalagi Magetan punya ikon Telaga Sarangan yang sudah populer dan melegenda,” papar Arief Rahman yang ditemui di sela-sela acara Reuni Akbar SMAN 1 Magetan yang juga dihadiri Ketua KPK Agus Rahardjo, belum lama ini.

Arief Rahman menambahkan, sektor pariwisata bila digarap secara serius dan maksimal bisa melejitkan perekonomian masyarakat Magetan.

“Pariwisata ini multiplier effect-nya luar biasa. Ini ibarat lokomotif yang bisa menarik ‘gerbong’ sektor primadona lain di Magetan seperti agrobisnis, industri kerajinan kulit, perkebunan, peternakan, pedagangan dan jasa. Muaranya tentu pada pembukaan lapan-

gan kerja baru, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat,” kata kandidat doktor Ilmu Manajemen Universitas Airlangga ini.

Dia mengilustrasikan, pembangunan di Magetan itu ibarat sebuah rumah, pondasinya adalah pembangunan manusia yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan dan akhlak atau moralitas.

Sedangkan lima tiang utamanya yaitu infrastruktur, pertanian/agrobisnis, perindustrian berbasis UMKM, perdagangan serta jasa.

“Nah, atap atau roof top-nya itu pariwisata. Jadi semua sektor nanti menjadi supporting bagi sektor pariwisata,” terang mantan Ketua OSIS SMAN 1

Magetan 1994-1995 ini.

Sebaiknya, menurut Arief, pemerintah Kabupaten Magetan terus membuka pintu dan mempermudah regulasi bagi investor untuk membangun pariwisata Magetan. Karena sangat tidak mungkin anggaran pemerintah yang minim itu dipakai untuk membangun pariwisata. Perlu peran swasta dan juga partisipasi dari masyarakat.

“Minimal dalam lima tahun ke depan ada lima obyek atau daya tarik wisata baru dengan investasi Rp500 miliar hingga Rp1 triliun lah. Dan bisa menarik 2-3 juta wisatawan per tahun ke Magetan. Itu saya kira pekerjaan rumah kita bersama,” paparnya.

“Dalam hitungan saya, kalau ada 3 juta wisatawan yang mengunjungi Magetan per tahun, berarti ada Rp1-1,5 triliun dana yang dibelanjakan di Magetan. Itu sama dengan APBD Magetan. Insya Allah ekonomi akan lebih baik,” tambah Arief.

Disinggung soal kemungkinan partisipasinya di Pilkada Kabupaten Magetan 2018 nanti, ia hanya tersenyum.

“Soal itu faktornya banyak.

Ada garis tangan, campur tangan dan tanda tangan. Jadi yaa kalau Allah mengizinkan dan rakyat menghendaki untuk Magetan lebih baik,” kata CEO Lensa Indonesia Group ini sambil tertawa optimis. nlicom

Telaga Sarangan menjadi ikon Magetan untuk sektor pariwisata.

KONGKOW

OLEH-OLEH

Kafe Butter and Bean Sajikan 70 Varian Menu Menggugah Selera

Bondowoso Punya Batik, Motifnya Singkong dan Kopi Pak Subari saat membakar sate klatak sambil menyapa ramah para pembelinya.

KHAS KULINER

Empuknya Daging Sate Klatak Pak Bari Pengunjung Marvel City Surabaya di Kafe Butter and Bean.

KAFE Butter and Bean resmi buka di Marvell City menjadi jujugan remaja dan sosialita. Sadari selera pasar, kafe ini sediakan ragam small bites untuk para wanita yang senantiasa memperhatikan berat badan.

“Kalau dulu konsep kafe itu cenderung bernuansa kayu, metal dan sejenisnya.

Sekarang bergeser, sebab yang seperti itu sudah terlalu umum. Pengunjung ingin yang berbeda. Yang sebelumnya banyak berkutat pada warna hitam dan putih, sekarang kecenderungannya bergeser ke warna-warna pastel”, ujar Richard, Kafe Owner Butter and Bean kepada Lensa Indonesia.

Richard menambahkan, segmen pasar utamanya merupakan kalangan menengah meliputi para remaja dan sosialita. Sekitar 70 varian menu western maupun lokal yang ditawarkan.

“Menu andalan kami di WWW.LENSAINDONESIA.COM

small bites ada nachos. Ada juga Big Burger sebagai andalan main course. Waffle dan pancake beraneka toping juga merupakan dessert andalan”, tandas Richard yang juga owner Resto Spazio.

Untuk pengunjung yang datang sebelum 4 Juni, akan ada discount 10%. Butter and Bean Kafe juga menyiapkan tawaran spesial selama Ramadhan, namun masih dirahasiakan.

“Nama Butter and Bean ini sebenernya, karena Bean terinspirasi dari kopi. Saya sendiri kan asalnya seorang Barista. Nah, kalau Butter sendiri karena kebetulan saya dan calon istri saya lagi suka makanan yang pakai butter”, pungkas Richard.

Ragam menu di Butter and Bean Kafe dapat dinikmati dari harga Rp. 20.000,hingga Rp. 55.000,-. Selain suguhkan menu, Kafe ini juga tawarkan spot dengan pemndangan yang cukup menarik. nretha

SATE merupakan salah satu makanan khas Indonesia. Makanan berbahan daging yang dipotong kecil-kecil lalu ditusuk dengan lidi dan dibakar ini memiliki berbagai varian. Jika Anda ingin merasakan salah satu varian sate datanglah ke Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta.

Nama sate asal Bantul tersebut adalah Sate Klatak.

Di sepanjang jalan tepatnya di Jalan Imogiri Timur, Anda akan menjumpai banyak warung-warung di pinggir jalan yang menyajikan menu sate klatak.

Namun, salah satu yang patut Anda coba adalah Sate Klatak Pak Bari. Sate pak Bari yang terletak di Pasar Jejeran, Wonokromo, Pleret, Bantul ini sangat legendaris dan dapat dikatakan sebagai cikal bakal sate klatak di Imogiri Bantul.

“Aku ini generasi ketiga.

Yang pertama adalah nenek ku, Mbah Ambyah,” ujar Subari (38) pemilik Sate Klatak Pak Bari.

Subari menuturkan, Mbah Ambyah sudah berjualan sate sejak lama, sebelum kemerdekaan. Saat itu, sang nenek berjualan sate dengan berjalan kaki memikul krombong dan berkeliling.

“Sebelum tahun 1945 sudah berjualan sate. Awalnya keliling tapi terus di bawah pohon Waru yang sekarang jadi Pasar Jejeran itu,” ujar Subari.

Dia melanjutkan, sate yang dijual oleh neneknya menggunakan daging kambing. Berbeda dengan sate lainnya, sate Mbah Ambyah hanya menggunakan bumbu garam. “Kalau aku bilang namanya sate ndeso (desa), hanya daging kambing dibumbu garam,” urainya.

Sepeninggal Mbah Ambyah, usaha sate diteruskan oleh Wakidi, ayah Subari.

Berbeda dengan sang nenek yang berjualan di bawah pohon Waru, ayahnya mencoba menjajakan dagangannya dengan menyewa ruko.

“Pindah-pindah ruko.

Soalnya pembelinya banyak, terus saat akan perpanjang kontrak, oleh pemiliknya tidak boleh,” kata Subari.

Lelah mencari ruko, akhirnya sang ayah memutuskan untuk kembali berjualan sate dengan menggunakan lokasi yang dulu digunakan oleh Mbah Ambyah. Namun, karena sudah dibangun pasar, maka Ayahnya menyewa los (kapling pasar) untuk berjualan. “Aku setiap hari membantu jualan, sejak mulai umur 15 tahun,” katanya.

Dari membantu itulah, perlahan-lahan sang ayah menurunkan ilmu resep warisan mengolah sate kepada Subari. Mulai dari memilih kambing untuk bahan sate sampai dengan cara membakarnya.

“Kambingnya tidak boleh asal pilih, muda antara umur 8 bulan sampai 9 bulan.

Harus gemuk, karena yang gemuk tidak banyak berotot,” tuturnya. nwij/kom

MESKI berada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso terbilang asing dengan batik. Jangankan memiliki motif batik khusus ciri khas daerah, sekitar 25 tahun yang silam pembuatan batik bagi masyarakat Bondowoso merupakan hal yang tak lazim.

Sampai Didi Astiawan (70) pada tahun 1985 membuat gebrakan dengan menciptakan batik khas Bondowoso. Bersama kakaknya, Didi menjalankan usaha menjual batik. Didi yang juga seorang seniman menciptakan batik, sementara sang kakak yang mempromosikan batik buatannya.

“Saya selalu berpikir, selalu kalah dengan Solo dan Pekalongan, maka dari itu saya memakai ilmu petinju, yakni tak boleh mengikuti lawan. Saya harus cari terobosan lain dengan belajar dari alam. Ilmunya dari Yang Maha Kuasa,” ujar Didi ditemui di Sumbersari Batik, di Maesan, Bondowoso.

Didi membuat teknik yakni mencetak langsung medium

daun-daunan ke kain. Awalnya teknik ini banyak dicela orang lain. Tak menyerah, Didi akhirnya berhasil menciptakan ciri khas motif Bondowoso yakni motif daun singkong, kopi, dan bambu dari teknik tersebut.

“Saya berpikir kalau orang akan bosan dengan batik.

Saya pikir batik harus tampil berbeda dan bagus, caranya dengan menciptakan sistem melekat. Dari pertama kain harus dilihat ada cacat atau tidak. Pengawasan betul, setiap lini pekerjaan harus diberi petunjuk. Absen pekerja juga harus bagus, dikontrol,” cerita Didi.

Sistem kerja dan kualitas barang yang akhirnya membuat batik Didi dan kakaknya dengan merek Batik Sumbersari tetap bertahan. Walau usahanya sempat menurun dihantam krisis moneter tahun 1998 dan serbuan batik dari China. Pada tahun 2002, Didi berhasil mengestafet usahanya kepada anaknya, Yuke Yuliantraries. nsil/nil

Aktivitas membuat batik tulis di Batik Tulis Sumber Sari, Bondowoso, Jawa Timur.

KEDIRI

13

EDISI 140 | 6-11 JUNI 2016

DPRD KOTA KEDIRI BENTUK PANSUS LHP

BELANJA ANGGARAN AMBURADUL, SATKER DIDUGA ‘MAIN MATA’ DENGAN BPK Pembentukan Pansus LHP oleh DPRD Kota Kediri bertujuan untuk mengetahui benar atau tidaknya audit yang dilakukan BPK. DPRD Kota Kediri membentuk Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pembentukan pansus LHP-

BPK ini dilakukan setelah DPRD menemukan adanya kejanggalan audit BPK sehingga banyak Satuan Kerja (Satker) di selalu menerima

Jalur Prestasi dan Kemitraan PPDB SMANSMPN Dimulai 20 Juni DINAS Pendidikan Kota Kediri mulai buka jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP dan SMA pada 27/06/2016 mendatang. Sementara itu untuk SMK dibuka lebih dulu pada (20/6/2016).

Pendaftaran bisa Diakses melalui web sites Diknas Kota Kediri yaitu www.ppdb.kedirikota.go.id atau www.ppdb. siap-ppdb.com.

Siswanto Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri dalam keteranganya mengatakan jika PPDB pada tahun ini ada enam SMAN yang menggunakan nilai Ujian Nasional ( NUN) dan untuk dua SMAN yakni SMAN 1dan 2 menerapkan sistem tes dan NUN. “Dua SMAN ini memang beda pada tahun ajaran 2016 ini memakai sistem mandiri dengan tes,” ungkap Siswanto.

Lebih Lanjut Siswanto mengatakan dan untuk jalur keluarga miskin (Gakin) dipastikan tidak ada. Sementara itu PPDB Online Kota Kediri Jalur Kemitraan dan Prestasi dibuka 20 Juni.

Untuk diketahui Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Kediri Untuk PPDB jalur Kemitraan dan seleksi Prestasi, pendaftaran untuk SMP dan SMA dibuka mulai 20-23 juni 2016, sementara untuk SMK 20-23 Juni 2016, dan pengumunan dilakukan pada 24 juni, pendaftaran dilakukan di kantor Dinas Pendidikan Kota Kediri.

“Sedangkan untuk jalur reguler untuk SMP-SMA dilaksanakan pada tanggal 2729 juni dan untuk SMK dibuka pada tanggal 20-25 juni 2016, untuk lokasinya melaui online dan verifikasi ke sekolah,” kata Kasi Penyusunan Program Cevy Ning Suyudi Lebih lanjut, Cevy menjelaskan ada bebrapa syarat dalam pendafataran melalui via online ini diantaranya setiap calon peserta didik baru diberi kesempatan satu kali mendaftar, dan calon peserta didik SMP dan SMA berhak memilih semua sekolah sesuai

urutan prioritas, sedangkan untuk peserta didik SMK hanya boleh memilih satu sekolah dan dua bidang keahlian pada sekolah yang dipilih.

“Dan dari sekian banyak syarat untuk peserta didik SMP- SMK- SMA yang telah memenuhi syarat verifikasi mendapat tanda bukti pendaftaran, setiap pendaftara yang mengundurkan diri tidak dapat melakukan pendaftaran lagi diseluruh SMP-SMK-SMA yang telah mengikurti PPDB online 2016. Namun pendaftar SMK dapat melakukan alih sekolah melalui operator SMK dimana ia mendaftar,” terangnya.

Dia juga menjelaskan untuk daya tampung sekolah dalam PPDB tahun ini, untuk 8 SMP di Kota Kediri sebanyak 2690, dan untuk pagu peserta didik dari luar kota sebanyak 10 persen, sedangkan untuk daya tampung kelas untuk SMA 3-8 jumlahnya 2016, dan pagu untuk peserta didik dari luar kota bervariatif yakni 10-25 persen.

“Untuk peserta didik SMA dari luar kota pagunya bervariatif, ada yang 10 persen, yakni SMAN 3 dan SMAN 7 , yang 25 persen yakni SMAN 4 dan 6, yang pagunya 20 persen yakni SMAN 5 sedangkan yang pagunya 15 persen SMAN 8, untuk SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 tahun ini melakukan PPDB secara mandiri, dan pendaftaranya pun di sekolah, bagi yang tidak lolos test di SMA 1 dan 2 boleh melakukan pendaftaran melalui jalur reguler,” jelas Cevy.

Cevy menambahkanPendaftaran PPDB 2016 tingkat SMP, SMA memakai Nilai Ujian Akhir (NUN), dan untuk Sekolah Kejuruan Selain memakai NUN juga dilakukan Tes. Untuk Jalur Prestasi serta kemitraan Dinmas Pendidikan Kota Kediri akan menyeleksi dengan ketat, Jalur Prestasi harus ada Sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berkompeten. nandik_kartika (adv)

penilaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Padahal, Satuan Kerja perangkat dinas (SKPD) di Kota Kediri tersebut ‘amburadul’ dalam hal belanja anggaran.

Ketua Komisi A DPRD Kota Kediri, Haryanto mengatakan, pembentukan Pansus LHP bertujuan untuk mengetahui benar atau

tidaknya audit yang dilakukan BPK. “Kita hanya ingin tahu apakah audit BPK sudah benar? Sebab banyak satker yang disinyalir melakukan penyimpangan malah mendapat presikat (nilai) WTP dari BPK,” katanya kepada Lensa Indonesia di gedung dewan setempat,

Rabu (01/06/2016).

Politisi PDI Pejuangan ini menengarai, audit keuangan yang dilakukan BPK di setiap dilakukan secara asal-asalan dan tak menyeluruh seperti halnya hanya melakukan uji petik.

Namun BPK hanya mengambil beberapa sample saja dalam melakukan pemeriksaan.

“Satker hanya diperiksa

secara uji petik saja tanpa melakukan pemeriksaan secara detail. Padahal disatker tersebut disanyilir ada beberapa penyimpangan,” ujar Haryanto.

Ia mencontohkan, dari 28 satker yang diperiksa, hanya 10 atau 5 satker saja yang diambil samplingnya. Kemudian dikeluarkan WTP oleh BPK.

“Hal ini lah yang menjadikan dewan bertanya-tanya kenapa kok tidak semua Satker yang diperiksa,” ungkap Haryanto yang juga menandaskan bahwa pihaknya akan tetap mengecek ke BPK meski satker yang sudah diaudit tersebut telah mendapat predikat WTP. nandik_kartika

Penerimaan Siswa Baru Secara Mandiri Kota Kediri Disorot PROSES penerimaan siswa baru mandiri oleh SMA Negeri 1 dan SMAN 2 Kota Kediri mendapat sorotan. Sejumlah pihak menyuarakan adanya potensi permainan dalam penerimaan siswa.

Belum lagi, peraturan wali kota baru dikeluarkan pada 1 Juni 2016. Adapun pendaftaran dimulai 2 Juni hingga 4 Juni.

Salah seorang wali murid yang putrinya akan ingin memliih SMA 1 merasa aneh dengan adanya pendaftaran jalur mandiri. Selain itu, juga terasa ada permainan lantaran pendaftaran siswa baru sudah dianggarkan di dalam APBD.

“Lho kan pihak pemerintah sudah menganggarkan PPDB Online serentak untuk SMAN 1 – 8 Kota Kediri. Kalau harus tes sendiri masuk di SMAN 1 dan 2 kan aneh,” ungkap salah satu wali murid yang namanya minta tak disebutkan, Rabu (1/6/2016).

Apalagi dia mendengar jika dasar pelaksanaan pendaftaran mandiri tersebut belum jelas. Apakah mengacu pada Perwali online 2015 atau Perwali baru.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Siswanto mengatakan pihaknya mengeluarkan perwali baru untuk mewadahi pendaftaran mandiri di SMAN 1 dan SMAN 2.

“Kami pakai Perwali baru untuk PPDB Mandiri SMAN 1 dan 2,” kata Siswanto saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Namun ia membantah kekhawatiran adanya permainan lantaran perwali hingga saat ini belum juga diteken.

“Perwalinya memang belum jadi dan tinggal menunggu tanda tangan (wali kota).

Kalau nomor perwalinya saya kurang paham,” jelas Siswanto.

SMAN 1 Kota Kediri sendiri sudah siap untuk menggelar PPDB mandiri meski perwalinya belum diteken.

Dwi Rajab Januhadi, Kepala

Mlaku Bareng Bupati Dan Wakil Bupati Tulungagung BUPATI Tulungagung Syahri Mulyo, SE. M.Si, Minggu, 29 Mei 2016 memberangkatkan gerak jalan “Mlaku Bareng Bupati dan Wakil Bupati” di Desa Pucunglor Kecamatan Ngantru. Acara diikuti ribuan peserta, menempuh jarak sekitar 7 Km. Gerak jalan juga diikuti Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM, Ketua DPRD Tulungagung dan Muspika.

Hadiah Mlaku Bareng Bupati dan wakil Bupati Tulungagung, panitia memberikan 1 unit sepeda motor, sepeda MTB, Handphone, TV dan puluhan doorprice menarik lainnya.

Ketua panitia Imam Sofingi mengatakan, Mlaku Bareng Bupati dan wakil Bupati Tulungagung ini digelar dalam rangka memperingati hari Kebangkitan Nasional ke-108. Adapun pesertanya belasan ribu dari para pelajar

dan masyarakat umum.

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengatakan, gerak jalan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional, bertujuan untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat di Kabupaten Tulungagung, khususnya di Kecamatan Ngantru. Selain itu, sebagai ajang untuk mempererat tali persaudaraan dan persahabatan antara peserta dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dan untuk menumbuhkan rasa patriotisme terhadap generasi muda.

Lebih lanjut bupati berharap, kegiatan ini dapat lebih memacu semangat untuk lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan membentuk pribadi-pribadi yang sehat jasmani dan rohani.

Selanjutnya bupati ber-

pesan, dalam era globalisasi sekarang ini kita harus siap menghadapinya. “Pada saat ini kita diharapkan dalam kompetisi global, persaingan bukan lagi muncul dari tetangga-tetangga disekitar lingkungan kita saja, akan tetapi persaingan muncul dari seantero penjuru dunia.

Oleh sebab itu, mau tidak mau kita harus bangkit untuk menjadi bangsa yang kompetitif,“ ujar Bupati.

“Kini bukan saatnya lagi mengedepankan hal-hal sekedar pengembang wacana yang sifatnya seremonial dan tidak produktif, kini saatnya bekerja nyata dan mandiri, dengan cara-cara baru penuh inisiatif,“ lanjut Bupati.

Guna menghibur peserta, Panitia Mlaku Bareng Bupati dan wakil Bupati Tulungagung di desa Pucunglor Kecamatan Ngantru menghadirkan parade Barongan dan orkes dangdut. nnanang

Spanduk penerimaan siswa baru sudah dipasang di SMAN 1 Kota Kediri.

Sekolah SMAN 1 menjamin takkan ada permainan dalam penerimaan siswa baru.

“Karena secara teknis yang menerima (siswa) bukan sekolah, tapi dinas. Nanti Diknas yang menilai dan me-

nampung,” kata Rajab.

Selain itu, pihaknya bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Timur ( LPMP) untuk membuat soal.nandik_kartika

Tulungagung Raih Top 35 Inovasi Pelayanan Publik 2016 KABUPATEN Tulungagung di bawah kepemimpinan Bupati Syahri Mulyo, SE. M.Si dan Wakil Bupati Drs. Maryoto Birowo, MM kembali menorehkan prestasi yang gemilang, yaitu dengan diraihnya penghargaan Top 35 Inovasi Pelayanan Publik tingkat Nasional.

Setelah melalui proses yang panjang, inovasi pelayanan publik yang ada di RSUD dr.

Iskak Tulungagung, dengan program Instalasi Gawat Darurat Modern (Instagram) yang dulu masuk di Top 99 Inovasi Pelayanan Publik, kini program tersebut masuk dalam Top 35 tingkat Nasional.

Penyerahan pengahargaan Top 35 Inovasi Pelayanan Publik diberikan langsung oleh Wakil Presiden R.I Jufuf Kalla kepada Bupati Tulun-

gagung ditengah acara Rakornas Kepegawaian di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 26 Mei 2016.

Ke depannya, program Instagram RSUD dr. Iskak Tulungagung akan diikutkan untuk mewakili Indonesia dalam kompisi pelayanan publik tingkat dunia.

“Mari kita manfaatkan fasilitas yang ada sekarang ini, kami mohon do’a restu dan dukungannya supaya program Instagram RSUD dr. Iskak bisa mewakili Indonesia khususnya Tulungagung ke tingkat internasional, dengan komitmen Kepala Daerah, Forkopimda, DPRD, stakeholder dan partisipasi serta dukungan seluruh lapisan masyarakat,” harap Dirut RSUD dr. Iskak Tulungagung, Dr. Supriyanto, Sp.B. nnanang

a d v e r t o r i a l

Semarak dan Edukatif Revitalisasi Posyandu Kabupaten Kediri REVITALISASI Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan Posyandu (Revipos) Tahun 2016 dilakukan secara serentak di empat kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri. Hal

ini menjadi hal yang tak sama dengan tahun tahun lalu.

Pelaksanaan dilakukan tersentra jadi satu lokasi.

Untuk tahun ini kegiatan Revipos dilaksanakan secara

semarak dan serentak dimulai hari Selasa 31 Mei 2016 di empat lokasi.

Empat lokasi kegiatan tersebut yaitu Eks Korcam Pare di Desa Darungan, Eks

Korcam Papar di Gedung Serbaguna Desa Papar, Eks Korcam Ngadiluwih di Desa Selodono Ringinrejo dan Korcam Kediri di Desa Cerme Kecamatan Grogol.

Pada saat Bupati Kediri mengunjungi kegiatan Revipos di Desa Papar Kecamatan Papar, beliau disambut secara meriah para kader dengan nyanyian selamat datang oleh Ibu-ibu Kader Posyandu se Ex Korcam Papar yang berseragam rapi sesuai asal kecamatan.

Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno dalam kesempatan tersebut langsung melakukan interaksi secara aktif dengan para kader dengan menanyakan kader yang paling lama mengabdikan diri sebagai Kader Posyandu.

Selain itu juga menanyakan beberapa pertanyaan sederhana dan seru terhadap para kader mulai dari kapan pertama kali revipos dimulai, apa nama kegiatan ini sebe-

lum Posyandu, penyakit-penyakit pada anak yang perlu diwaspadai dan pertanyaan lainnya.

Para kader dengan antusias dan aktif menjawab berbagai pertanyaan Bupati dan yang menjawab dengan benar langsung diberi hadiah. Nampak para kader sangat senang dengan berbagai pertanyaan edukatif yang dilontarkan Bupati.

Setelah Bupati berpamitan melanjutkan kegiatan ke Eks. Korcam Pare, para kader melanjutkan kegiatan Revipos tersebut dengan berbagai kegiatan seperti motivasi dengan dialog interaktif, game education dan penayangan film fragmen kegiatan-kegiatan Posyandu seperti penimbangan bayi, penambahan gizi anak, imunisasi, kesehatan ibu hamil dan anak serta berbagai kegiatan permainan edukatif Paud. nadv/ hms/ andik_kartika

Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno saat berinteraksi dengan peserta revitalisasi Posyandu.

WWW.LENSAINDONESIA.COM

OTONOMI

14

EDISI 140 | 6-11 JUNI 2016

Wartawan Ponorogo Gelar Doa Bersama dan Aksi Peduli Rita

Wartawan Ponorogo gelar doa bersama terkait vonis hukuman mati kepada TKW Rita Krisdianti.

VONIS hukuman mati yang dijatuhkan kepada Rita Krisdianti, TKW asal Desa Gabel, Kecamatan Kauman, Ponorogo, Jawa Timur mengetuk hati sejumlah warga dan para pekerja media yang ada di Ponorogo.

Rasa keprihatinan tersebut ditumpahkan dengan menggelar doa bersama dan dibarengi dengan menyalakan lilin di halaman gedung DPRD Ponorogo, Rabu (1/6/2016) malam.

Aksi yang digelar para awak media ini sempat menjadi perhatian pengguna jalan yang kebetulan melintas di depan kantor DPRD Ponorogo dan penggunjung

alun-alun Ponorogo.

Tak hanya itu, mendengar bahwa sejumlah awak media menggelar doa bersama di depan kantor DPRD membuat ketua Dewan Ali Mufti bersama tiga orang anggota dewan lainya yang sejak awal turut mengawal kasus Rita ini ikut hadir ditengah-tengah para wartawan.

“Segala upaya telah kami lakukan hingga kami datang ke Malaysia. Kami tetap optimis Rita akan bisa diselamatkan dengan banding.

Kami selaku wakil dari DPRD Ponorogo menyampaikan terimakasih kepada temen temen wartawan semua,”

ucap ketua DPRD Ponorgo Ali Mufti.

Lebih lanjut dikatakanya, setelah mendengar Rita divonis bersalah, pihaknya langsung mendatangi rumah keluarga di Desa Gabel. Pihak keluarga sendiri saat itu langsung menggelar tahlilan dan doa bersama agar Rita selamat dari hukuman mati.

“Kemarin saya telah datangi keluarga Rita, juga sempat ikut tahlilan di sana. Yang jelas orang tua Rita sendiri saat kami tanya masih tetap optimis Rita akan bebas dari hukuman mati, karena mereka tahu betul tentang sifat anaknya,” terang Aly Mufti.

Sementara itu, salah satu wartawan Ponorogo Supriyadi mengatakan, bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian para awak media terhadap Rita. Dia yakin Rita hanyalah Korban mafia Narkoba Internasional.

“Aksi kita ini merupakan wujud kepedulian kami teman-teman Wartawan di Ponorogo. Kami mendesak pemerintah khususnya pada Bapak Presiden Jokowi untuk turun langsung menyelamatkan Rira Krisdianti.

Dan kami berharap Rita bisa kembali bersama keluarga di Bumi Reyog,” terang Supriyadi.narso

JAWA TIMUR MENOLAK RASIONALISASI PNS Kebijakan rasionalisasi Aparatur Sipil Negara sangat tidak masuk akal dan tak manusiawi. Jawa Timur pun menolak rencana tersebut.

KOMISI A DPRD Jawa Timur menolak rencana rasionalisasi terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang bakal dilakukan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi.

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo menilai, kebijakan rasionalisasi (Aparatur Sipil Negara) ASN sangat tidak masuk akal dan tak manusiawi. Mengingat

untuk masuk PNS, seseorang harus berebut dan mengikuti tes. Apalagi mereka juga sudah berkeluarga, maka hal ini sangat tak manusiawi.

“Upaya MenPAN-RB untuk memuluskan kebijakan ini sangatlah sulit. Di satu, sisi pemerintah pusat saat ini sudah kesulitan keuangan, ditambah lagi dengan janji pemerintah kepada PNS sampai pada usia pensiun.

Tapi yang jelas kalau yang

Laporan Dana Desa Molor, Bapemas Kabupaten Blitar Beri Deadline PEMERINTAH Kabupaten Blitar mengingatkan batas waktu (deadline) penyerahan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan (LPJ) Dana Desa pada akhir bulan ini.

Kepala Bidang Pemberdayaan Pemasyarakat Desa Bapemas Kabupaten Blitar, Dwy Noviyanto mengatakan jika sampai terlambat maka Desa yang bersangkutan bisa terkena sanksi penundaan pencairan di tahun ini.

Menurut Dwy Noviyanto, hingga kini masih kurang 9 Kecamatan yang belum menyerahkan laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa 2015 . Namun demikian, ia mengaku tidak merisaukan hal tersebut karena batas waktu penyerahan masih ditunggu hingga akhir Juni, dan itu merupakan tanggung jawab masing-masing desa.

Dwy Noviyanto menjelaskan, sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, laporan tersebut harus diserahkan tepat waktu. Sebab, jika tidak desa yang bersangkutan terancam sanksi akan ditunda pencairan dana desanya di tahun ini.

Menurut Dwy Noviyanto bentuk LPJ yang diserahkan tidak terlalu rumit, karena

disesuaikan dengan program yang telah direncanakan dan juga realisasi penggunaan anggaran yang telah dilakukan.

PLT Kepala Bapemas Kabupaten Blitar, Agus Susanto mengatakan, ke 24 Desa ini masih terkendala dengan persyaratan yang belum dilengkapi yaitu belum merancang APBDes dan belum menyerahkan laporan 50 persen realisasi DD tahun sebelumnya.

“Sebenarnya kami sudah mendorong pihak desa dengan memberi berbagai pelatihan secara administratif tetapi karena tidak ada payung hukum untuk memberikan batasan waktu penyerahan persyaratan itu, maka tidak ada batas waktu yang ditekankan pada masing masing desa,” kata Agus, Selasa (31/5/2016).

Lanjut Agus, untuk tahun ini, dari 220 desa yang masuk wilayah Kabupaten Blitar, baru ada 149 desa yang DD nya sudah cair, 44 desa masih dalam proses, sementara yang 24 belum mendapat DD. Agus menambahkan, Dari total DD tahun 2016 ini, Pemkab Blitar mendapat jatah Rp 139 milyar, dimana tiap desa akan mendapat sebanyak Rp 620 juta. nagung

dipilih rasionalisasi itu tak manusiawi,” kata politisi asal Partai Golkar saat dikonfirmasi Lensa Indonesia, Jumat (03/06/2016).

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Siswo Heruetoto mengaku belum bisa menjelaskan soal rencana kebijakan tersebut. Ini karena Pemprov Jatim belum menerima surat resmi dari MenPAN-RB, sehingga belum ada kepastina.

“Kami tidak akan bergerak sebelum ada perintah dari MenPAN-RB,” tegas Heru.

Seperti diberitakan, MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi mewacanakan rasionalisasi akan diterapkan pada PNS

yang dinilai kurang produktif dan kompeten. Rencananya rasionalisasi bakal dimulai awal tahun 2017.

Saat ini, tercatat 4,5 juta PNS dan sebanyak 500 ribu orang di antaranya diperkirakan akan pensiun hingga 2019 nanti. Rasio ideal pegawai yang dibutuhkan oleh pemerintah pun hanya 1,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 3,5 juta PNS. “Jadi, dari 4,5 juta itu, 500 ribu pensiun, 1 juta rasionalisasi, rekrut baru 500 ribu SDM lagi yang andal melalui prasyarat proses seleksi yang diharapkan ke depan SDM aparatur Indonesia lebih

mampu bersaing dengan pemerintahan-pemerintahan lainnya,” jelas Yuddy, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (31/5/2016).

Rasionalisasi dilakukan untuk efisiensi belanja pegawai serta peningkatan SDM yang berkualitas. Sementara, bagi PNS yang terkena rasionalisasi akan diberi kompensasi berupa gaji pokok hingga masa usia pensiun tiba. Setelah memasuki masa pensiun, mereka pun akan mendapatkan uang pensiun. Nantinya, pemerintah akan mengatur masa kerja dengan kriteria apa saja yang akan terkena rasionalisasi.

WWW.LENSAINDONESIA.COM

donesia terdiri dari beragam suku bangsa dan agama.

“Model pelarangan ini jelas menyalahi norma perundangan. Indonesia kan bukan negara Islam Darussalam yang memang melarang Mihol, tapi kita ini terdiri dari banyak suku bangsa, yang jadi satu dalam kebhinekaan. Sehingga tak tepat jika ada Perda yang melarang, harusnya mengendalikan peredarannya,” ujar Heri kepada Lensa Indonesia, Selasa (31/05/2016).

Seharusnya, lanjut dia,

Selain mengurangi jumlah pegawai, pemerintah juga akan mengevaluasi 76 lembaga nonstruktural yang dibentuk bersama DPR. Penataan

kelembagaan dan kepegawaian ini dinilainya harus segera dilakukan sehingga dapat mengurangi beban keuangan negara. nsarifa

Pangdam V Brawijaya Tutup TMMD 96 Urus e-KTP dan Akte Jombang dengan Pengobatan Gratis Kelahiran Cukup Pakai Kartu Keluarga

Mayjen TNI Sumardi memberikan keterangan pers usai penutupan TMMD ke 96 didampingi wakil bupati jombang dan Dandim 0814.

T M M D (TNI Manunggal Membangun Desa) ke 96 tahun 2016 wilayah Kodim 0814/Jombang di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang ditutup dengan khitanan massal, pengobatan gratis, dan operasi sembako murah.

Program lintas sektoral yang melibatkan unsur TNI, Kementrian, Lembaga pemerintah non kementrian, Pemerintah Daerah, serta elemen masyarakat ini ditutup oleh Panglima Kodam V Brawijaya, Mayor Jendral (Mayjen) TNI Sumardi di lapangan Sumberjo, Rabu (01/06/2016).

Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Sumardi mengatakan TMMD merupakan program lintas sektoral yang melibatkan unsur TNI, Kementrian, Lembaga pe-

merintah non kementrian, pemerintah daerah, serta elemen masyarakat, dalam rangka membantu pemerintah untuk ikut serta mendukung akselerasi pembangunan nasional baik secara fisik maupun non fisik, khususnya di wilayah – wilayah terpencil dan tertinggal.

“Dengan adanya TMMD ini diharapkan bisa menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus membagun desa dan membiasakan diri berkerjasama untuk meyelesaikan masalah. TMMD secara tidak langsung juga ikut memupuk rasa kebersamaan, senasib dan jiwa kegotong royongan sebagai watak dan karakter yang harus dibangun,” jelasnya.

Oleh karena itu, melalui penyelenggaraan TMMD, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi sekaligus

bentuk peran nyata dalam mempercepat upaya pembangunan daerah di berbagai pelosok Jawa Timur. Terutama di daerah terpencil dan tertinggal, baik itu sasaran kegiatan fisik seperti bergotong royong membenahi tempat ibadah, jalan, dan jembatan dan non fisik seperti pengobatan dan khitan massal.

Dalam penutupan TMMD ke – 96 tahun 2016, di Desa S u m b e r j o, K e c a m a t a n Wonosalam, Kabupaten Jombang yang dihadiri Wakil Bupati Jombang Munjidah Wahab, Dandim 0814 Jombang Letkol Arh M Fakhurrahman, dan jajaran kepolisian Polres Jombang tersebut ditandai dengan pelepasan dan penyerahan peralatan proyek serta dilakukan kegiatan khitan massal, pengobatan gratis, sembako murah. nobi

Perda Pelarangan Mihol Kota Surabaya Salahi UU BADAN Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Jawa Timur menilai, Peraturan Daerah (Perda) Pelarangan Minuman Beralkohol (Mihol) yang sudah disahkan DPRD kota Surabaya menyalahi Undang-Undang.

Ketua Baperda DPRD Jatim Achmad Heri mengatakan, dalam UU hanya mengatur persoalan pembatasan, pengendalian dan pengawasan. Tidak ada soal pelarangan mengkonsumsi Mihol, sebab masyarakat In-

Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo.

Pemkot Surabaya bisa menggunakan Perda Pengendalian Minuman Keras yang sudah dimiliki Pemprov Jatim. Karena Perda yang disahkan DPRD Jatim periode 2009-2014 itu berlaku di 38 kabupaten/kota termasuk Surabaya.

Pihaknya menilai Perda Pemprov Jatim itu sudah sangat lengkap dalam mengatur peredaran dan pembatasan minuman keras di Jatim.

Bahkan, ada ketentuan merehabilitasi pecandu minuman keras agar tidak lagi mena-

lami ketergantungan.

“Prinsipnya kami setuju jika Mihol itu tidak dijual bebas, termasuk tak dijual di minimarket maupun supermarket. Harus ada tempat khusus penjualan Mihol agar hanya bisa dijangkau kalangan tertentu saja. Karena itu tak boleh dilarang sepenuhnya penjualnnya,” tegas politisi yang duduk di Komisi D ini.

Pihaknya juga mengingatkan Surabaya adalah kota metropolitan yang menjadi pusat

bisnis dan wisata terbesar di Indonesia Timur. Karenanya, dengan melarang total Mihol akan menjadi bumerang tersendiri di sektor pariwisata Kota Pahlawan ini.

“Melarang Mihol itu bukan bentuk kearifan lokal, justru sebaliknya bisa melanggar hak azasi orang lain. Kita ini harus menghargai keberagaman, jangan mentang-mentang mayoritas terus membuat aturan yang bisa merugikan minoritas,” pungkas Achmad Heri. nsarifa

PERCEPATAN pelayanan untuk memperoleh e-KTP dan Akte Lahir akhirnya terwujud dengan hanya menyerahkan foto kopi Kartu Keluarga.

Menurut Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal Tatang Iskandariyanto, SH, karena cakupan perekaman eKTP baru mencapai 86 % dan Kate Kelahiran baru mencapai 61,6 % maka Mendagri Tjahyo Kumolo memberi instrukti agar pelayanan e-KTP dan Akte kelahiran dipercepat pelayanannya dengan cara tersebut.

Tatang menyampaikan hal tersebut di sela-sela kegiatan Pembinaan Petugas Regristrasi untuk pencatatan sipil, Rabu di ruang Operation Room Setda Kendal. Dikatakannya, dalam surat dari Kemendagri nomor 471/1768/ SJ pada tanggal 12 Mei 2016, Mendagrei Tajahyo Kumolo menegaskan, seiring dengan tertatanya database kependudukan di seluruh Indonesia, maka dalam pelayanan perekaman, penerbitan dan penggantian e-KTP yang rusak dan tidak merubah elemen data kependudukan, perlu penyederhanaan prosedur. “Cukup dengan memperlihatkan fotokopi Kartu keluarga sudah cukup,” jelas Tatang.

Pihaknya, lanjut Tatang, membuka loket khusus untuk pelayanan bagi penduduk yang belum mendapatkan e-KTP pada saat perekaman massal dan memberikan pelayanan rekam cetak di luar domisili sesuai amanat Pera-

turan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016.

Kantor Catatan Sipil Kendal juga melakukan jemput bola dengan pelayanan keliling untuk perekaman sekolah di sekolah, kampus dan pusat perbelanjaan, perusahaan, panti jompo, Lembaga pemasyarakatan dan desa/kelurahan.

Untuk akte kelahiran, Kantor Catatan Sipil bekerjasama dengan kepala dinas pendidikan, kepala dinas kesehatan dan kepala rumah sakit untuk jemput bola pengurusan akte kelahiran antara lain melalui sekolah TK, SD, SMP, SMU/SMK dan rumah sakit/puskesmas serta rumah sakit bersalin.

Supaya masyarakat mengetahui informasi soal eKTP dan akte kelahiran lebih cepat, dibuat SMS/Whatsapp Gateway dan menyebarluaskan nomor Hand Phone kepada masyarakat luas untuk memeudahkan sarana komunikasi dengan pemohon layanan atau masyarakat.

“Bagi warga atau penduduk yang pada tanggal 1 Mei 2016 sudah berusia lebih dari 17 tahun sudah menikah dan tidak sedang menetap di luar negeri, wajib melakukan perekaman paling lambat 30 september 2016,” ungkap Tatang.

Sedangkan penarikan eKTP yang pindah, menurut Tatang, dilakukan di daerah tujuan setelah ditrbitkan eKTP baru.

Secara bertahap pihaknya akan menggunakan alat baca e-KTP (card reader), sehingga kualitas pelayanan publik semakin meningkat.neko

Kegiatan Pembinaan Petugas Regristrasi untuk pencatatan sipil.

OTONOMI

15

EDISI 140 | 6-11 JUNI 2016

ANEH, RATUSAN MAKAM DI KABUH MEMBUJUR KE BARAT-TIMUR Banyak warga yang memakamkan keluarganya hanya berpedoman dengan arah makam sebelumnya.

ANEH, itulah yang terjadi pada komplek pemakaman umum yang berada di dusun Colo, Desa Sumbergondang, Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Betapa tidak, deretan makam tersebut berbeda dengan makam Islam pada umumnya.

Jika dilihat, puluhan makam tersebut membujur ke arah Barat dan Timur. Bukan mengarah ke arah utara dan selatan. Keberadaan

komplek makam tersebut sudah ada sejak ratusan tahun. Dan hal tersebut diikuti oleh masyarakat setempat, dengan dasar itu sudah ada dari para pendahulu, Sabtu (28/05/2016).

Menurut Saren (60), ju ru kunci makam Dusun Colo, Desa Sumbergondang membenarkan jika makam yang ada itu membujur ke arah yang salah. Namun, makam Islam salah arah

tersebut didasarkan pada makam yang sudah ada sebelumnya. Banyak warga yang memakamkan keluarganya hanya berpedoman dengan arah makam sebelumnya.

Di samping itu, tukang gali kubur juga berpedoman pada makam yang berjajar sudah ada sebelumnya. Sehingga tidak mengetahui jika puluhan makam tersebut salah arah.

“Ini sudah lama terjadi, sebab warga disini mengacu pada makam sebelumnya yang sudah ada dan menghadap ke arah Barat dan Timur,” jelasnya.

Keyakinan adanya keke-

liruan arah makam tersebut, diperkuat dengan adanya Musholla yang baru di bangun tak jauh dari lokasi pemakaman umum tersebut dan dua makam disamping musholla.

Menurut warga penentuan arah kiblat Musholla dan dua makam tersebut sudah menggunakan alat modern berupa kompas, sehingga tepat menghadap kiblat, dan menghadap ke arah barat, juga dua makam tersebut membujur arah Utara-Selatan.

Saat pembangunan musholla tersebut, warga menggunakan kompas, sehingga

kebenaran arah kiblat sesuai dengan sebenarnya. Dua makam di sampingnya juga benar membujur dari Utara ke Selatan.

“Kemungkinan ratusan makam yang ada tak jauh dari musholla memang menghadap ke arah Barat dan Timur, bukan ke arah Utara dan Selatan. Karena musholla tersebut sudah menggunakan kompas dalam penentuan arahnya,” ungkap salah satu warga di lokasi makam.

Sementara itu, Komandan Koramil Kabuh, Kapten Pujiono, saat mengecek keberadaan makam tersebut membenarkan adanya salah

Koramil Kabuh mengecek arah makam dengan kompas.

arah makam tersebut. “Memang ratusan makam muslim tersebut terbukti membujur arah Timur-Barat, itu diketahui saat mengecek dengan kompas di tengah-tengah

makam. Dengan demikian, pihaknya akan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat untuk membahas temuan tersebut,” kata Kapten Pujiono. obi

Pilkades Sumput Sarat Kecurangan, BPD Siap Lapor ke Bupati Sidoarjo RATUSAN warga Desa Sumput, Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo berunjukrasa di kantor desa setempat, Rabu (01/06/2016) malam.

Mereka memprotes dan menggugat pelaksanaan pilkades karena tidak bisa memberikan hak suaranya pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Dasa (Pilkades) 29 Mei 2016 lalu.

Menurut para pendemo, ribuan warga yang tercatat di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak bisa mencoblos ke bilik suara TPS yang disediakan Panitia Pilkades.

Hal ini karena diduga ada kecurangan yang dilakukan pihak panitia.

Menurut beberapa penuturan warga yang melakukan aksi demo, terjadi berbagai kecurangan pada pelaksanaan Pilkades Sumput.

Se hingga menguntungkan calon incumbent sekaligus merugikan calon lainnya.

Diungkapkan warga, model yang dilakukan panitia pilkades dengan jumlah DPT 4.387 ini tidak lazim layaknya pemilu pada umumnya. Lalu, sebelum melakukan pencoblosan, para pemilih diminta untuk mengumpulkan surat panggilan kepada panitia dan ditumpuk, lalu dipanggil satu persatu untuk memasuki bilik suara.

Padahal umumnya, semua pemilih bisa masuk ke bilik suara setelah antri dulu beberapa menit, lalu menyerahkan surat panggilan dilanjutkan langsung mencoblos. Sehingga target waktu yang telah ditentukan bisa selesai tepat waktu.

“Itu nggak dilakukan. Makanya banyak warga yang

Warga Desa Sumput menemui BPD membahas kecurangan Pilkades.

tidak bisa mencoblos karena alasannya waktu sudah habis dan ditutup. Karena itu warga minta pemilu ulang atau susulan,” terang Sirodj kesal yang diamini para pendemo lainnya.

Selain itu, warga yang la-

in menambahkan, bilik suara yang berjumlah 12 buah ternyata yang digunakan hanya hanya 2 bilik saja. Sisanya cuma jadi pajangan saja.

“Ini kan nggak benar.” terang Munawir Anshori SH, tokoh desa setempat setelah

mewakili warga yang protes kepada panitia Pilkades melalui Anggota BPD di ruang Aula Balai Desa.

Pihak Badan Permusyawaratan Desa BPD Sumput sendiri mengakui jika pelaksaan pilkades itu banyak kekuran-

gan-kekurangan di dalam teknis pumungutan suara sehingga berakibat banyak pemilih yang belum menyalurkan aspirasi pilihannya kepada calon kades yang digadang-gadang.

“Kami mengakui jika dalam teknis pelaksaanaannya banyak terjadi error di lapangan, namun secara mekanisme sudah kami lakukan sesuai tatib yang ada,” jelas Khoirul Anwar, ketua BPD Sumput.

BPD Sumput rencananya akan meneruskan laporan warga terkait terjadinya dugaan kecurangan ke Bupati Sidoarjo.

“Silahkan bapak-bapak me nuntut, silahkan saya dikatakan goblok, saya terima. Nanti gugatan ini saya teruskan ke atasan kami, yaitu Bupati langsung. Nanti bupati akan membentuk tim

dan diturunkan ke lapangan langsung. Jadi mohon maaf, saya tidak punya kewenangan untuk memutuskan, kami hanya bisa meneruskan saja,” jawabnya, dalam pertemuan tersebut.

Hasil dari Pilkades di desa Sumput Sidoarjo, menghasilkan nomer urut 1 yang bernama H Muhamad Chasan Ismail memperoleh 1.372 suara. Djaswadi Wibisono dengan nomor urut 2 hanya memperoleh 175 suara.

Sedangkan Kautsar calon incumbent nomor urut 3 memperoleh suara terbanyak, 1.438 suara.

Catatan lainnya, surat suara tidak sah ada 35 lembar, surat suara yang tidak terpakai ada 1509 lembar, pemilih yang hadir berjumlah 3020 dan yang tidak hadir berjumlah 1.367 pemilih.jani

Refleksi Harkitnas Tiga Raperda Pemkab dan Dua Raperda 27 Desa Kabupaten Kendal ke-108 Bangkit Melalui DPRD Kendal Lolos Verifikasi Tuntut Ganti Rugi Proyek Kemandirian dan Karakter Tol Batang-Semarang

Bupati Blitar H.Rijanto saat menjadi inspektur upacara peringatan Harkitnas ke-108.

KOMITMEN terhadap keutuhan NKRI ditegaskan kembali pada upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-108 tahun 2016. Saat ini ancaman radikalisme dan terorisme justru mendapatkan medium baru berupa teknologi untuk menyebarkan paham tersebut sekaligus praktiknya. Kemajuan teknologi juga mengembangkan kerjasama dengan dunia internasional, namun juga rentan terhadap penyusupan ancaman keutuhan NKRI dari luar negeri.

Demikian sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara yang dibacakan oleh Bupati Blitar H.Rijanto saat menjadi inspektur Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-108 tahun 2016 di Alun-alun Kabupaten Blitar, Jumat (20/5/2016).

Menkominfo menegaskan, tantangan-tantangan baru yang muncul memiliki dua dimensi terpenting, yaitu kecepatan dan cakupan. Tentunya bangsa ini tidak ingin kedodoran dalam menjaga NKRI. Untuk itu melalui tema, “Mengukir Makna Kebangkitan Nasional dengan Mewujudkan Indonesia yang Bekerja Nyata, Mandiri dan Berkarakter” bangsa ini harus menunjukkan bahwa tantangan apapun yang dihadapi saat ini harus terjawab dengan memfokuskan diri pada kerja nyata secara mandiri dan berkarakter.

Pada aspek-aspek kerja nyata, kemandirian, dan karakter adalah kunci untuk memenangkannya.

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno, pernah menekankan tentang pentingnya membangun karakter bangsa.

Membangun suatu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan, tanpa dilandasi jiwa yang besar, tidak mungkin mencapai tujuannya.

Semangat Trisakti juga harus ditumbuhkan. Yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Jika ini konsisten dijalankan, maka Indonesia kembali bangkit, lebih jaya dan kompetitif.

Dalam kesempatan tersebut, juga diacarakan penyerahan klaim pensiunan dan asuransi pembayaran jaminan kematian diantaranya kepada Srie Mei Wulan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nugroho dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Ahli Waras dari almarhumah Mujiati,S.Pd atas nama Tukilan Sugianto (UPTD Pendidikan Kec. Ponggok).

Bupati Blitar menyampaikan selamat kepada para penerima dan menegaskan, klaim pensiunan serta asuransi pembayaran jaminan kematian agar digunakan sebaik mungkin untuk kebutuhan yang bermanfaat. Di hadapan undangan yang hadir yakni dari unsur Forpimda serta seluruh peserta upacara, orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini berpesan, agar selalu menjaga Kabupaten Blitar tetap kondusif. agung

DALAM rapat paripurna persetujuan bersama telah disetujui atas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kendal dan dua Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Kendal. Persetujuan tersebut dilakukan karena telah memenuhi ketentuan yang berlaku yang dibahas oleh tiga Panitia Khusus dari DPRD Kendal.

Bupati Kendal dr. Mirna Anissa, M.Si dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada segenap pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kendal yang dengan segala dinamika pembahasan akhirnya telah menyelesaikan pembahasan dan akhirnya menyetujui Raperda tersebut.

Bupati berharap supaya kondisi tersebut akan menjadi preseden yang positif untuk membangun sistem yang lebih baik di masa-masa mendatang.

Seluruh Raperda yang diajukan Pemkab Kendal, sambung Bupati Mirna, dari empat Raperda, satu Raperda yakni Raperda Rencana Induk Kepariwisataan kabupaten Kendal Tahun 2016 - 2026 belum disetujui dikarenakan pembahasannya belum selesai lantaran terkendala alokasi waktu sesuai tata tertib DPRD Kabupaten Kendal.

Sedangkan dua raperda inisiatif dari DPRD Kendal semuanya mendapatkan persetujuan.

Raperda Kabupaten Kendal yang mendapatkan persetujuan dari pimpinan dan anggota DPRD Kendal yakni Raperda soal Penetapan Desa di Kabupaten Kendal, Raperda tentang Perubahan Peraturan daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendirian dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kendal dan Raperda ten-

tang Pendidikan Berkualitas dan Terjangkau.

Sementara, Raperda yang berasal dari DPRD Kendal yaitu Raperda Tentang Pendidikan Berkualitas dan Terjangkau dan Raperda Tentang Pendidikan diniyah Non Formal.

Raperda Penetapan Desa di Kabupaten Kendal berisikan soal Pemkab Kendal melaksanakan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa; komitmen bersama bahwa penetapan dan penegasan batas desa diselesaikan paling lama tiga tahun sejak ditetapkannya peraturan daerah; setelah ditetapkannya Peraturan daerah tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal, terkait dengan urusan admuinistrasi desa akan disesuaikan dengan Peraturan Daerah lain dan dalam penyusunan peraturan teknis dari Perda tersebut, kesejahteraan desa akan diperhatikan.

Reperda soal Pedoman dan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kendal berbicara diantaranya soal penetapan raperda yang mengatur perubahan formula penetapan retribusi diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD Kabupaten Kendal.

Di samping itu dengan pengaturan kembali terkait ijin dan persyaratan pembangunan menara serta penegasan mekanisme pengendalian menara telekomunikasi, diharapkan dapat menjadi jaminan meningkatkan rasa aman, nyaman dan ketentreaman bagi masyarakat sekitar lokasi bangunan menara dan pengaturan mengenai masterplan sebagai dasar pemberian rekomendasi dalam pedirian menara telekomunikasi, se hingga denganadanya rencana induk tersebut, pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Kendal dapat

dikendalikan untuk mencegah timbulnya hutan menara telekomunikasi.

Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal, diantaranya mengatur soal pedoman dalam penanggu langan bencana dengan dilakukan secara sistematis, terencana, terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat; peraturan daerah tersebut untuk dapat memberikan perlin dungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselengaranya penanggulangan bencana dari mulai pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

DPRD Kendal dengan Raperda inisiatif soal pendidikan berkualitas dan terjangkau antara lain mengatur biaya pendidikan berkualitas yang terjangkau bagi oarang tua peserta didik dari tingakt dasar hingga menengah setara Sekolah Menengah Pertama; satuan pendidikan sekolah dasar dilarang memungut biaya satuan pendidikan dan kepala sekolah / madrasah yang melakukan pungutan diberikan sanksi admisnistrasi atas pelanggaran berdasarkan ketentuan peratruran perundang - undangan.

Sementara Raperda inisiatif tentang pendidikan diniyah non formal berisikan antara lain untuk menyelenggarakan pendidikan diniyah non formal penyelenggara wajib memiliki ijin dari kantor kementrian Agama; pendidikan diniyah non formaldianggap sebagai satuan pendidikan keagamaan Islam non formal di lingkungan Kemenag yang berada dalam tanggungjawab dari Kemenag atau pemkab dan pendidikan diniyah non formal berfungsi untuk melengkapi pendidikan agama Islam bagi peserta didik yang belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.eko

PEMBEBASAN lahan proyek jalan tol Batang-Semarang yang melintas di Kabupaten Kendal masih banyak kendala.

Warga yang dilalui proyek pembangunan jalan tol ini masih belum mendapatkan penjelasan yang rinci terkait ganti rugi pembebasan tanah.

Selasa siang perwakilan warga dari 27 desa di Kabupaten Kendal yang terdampak rencana pembangunan jalan tol Batang-Semarang mengadu ke DPRD Kendal. Langkah ini dilakukan karena harga ganti rugi lahan yang masih belum jelas besarannya.

Perwakilan warga tersebut datang di Kantor DPRD sekitar pukul 12.30 WIB, ditemui oleh Pimpinan Dewan dan Komisi A DPRD Kabupaten Kendal. Wakil Tim Advokasi Warga, Kartika Nursapto mengatakan bahwa yang dilakukan warga merupakan upaya menuntut keadilan terkait harga ganti rugi lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan tol Batang-Semarang.

Sebab, sejauh ini warga belum mendapatkan secara pasti berapa harga ganti rugi.

“Jangan sampai warga ini menjadi korban, dalam hal ini dirugikan karena ganti rugi lahan yang tidak sesuai. Untuk itu, kami terus berupaya supaya hak warga terpenuhi,” ujarnya.

Selama ini, warga su-

Warga dari 27 desa di Kabupaten Kendal menuntut kejelasan ganti rugi jalan tol Batang-Semarang.

Kabiro Kediri: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan Wartawan Nganjuk: Roy Alexander, Catur Setiawan, Agus Suhadi, Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Nanang Wartawan Trenggalek: Setiowati Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Graika (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TuGAS JuRNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTuK APAPuN DARI NARASuMBER

WWW.LENSAINDONESIA.COM

dah meminta kepada pihak terkait, diantaranya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kendal, Tim pembebasan tanah, Tim Appraisal supaya transparan dalam penentuan harga ganti rugi. Namun, permintaan itu tidak mendapat tanggapan yang baik.

Informasi harga ganti rugi yang diterima warga bahkan simpang siur karena d masingmasing desa berbeda-beda. Di Desa Sumbersari Kecamatan Ngampel, misalnya, harga ganti rugi berkisar dari Rp120 ribu-Rp220 ribu per meter.

“Permintaan warga tidak macam-macam, hanya ingin ada transparasi dalam penentuan harga ganti rugi lahan,” paparnya.

Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Prapto Utono menyampaikan bahwa selama ini pihaknya tidak pernah dilibatkan oleh Tim pembebasan lahan maupun BPN dalam proses pembangunan jalan tol tersebut.

“Kami rencanakan akan mempertemukan tim pembebasan lahan dengan warga untuk mencari solusi yang terbaik, karena selama ini kami tidak pernah dilibatkan,” tuturnya.

Pihaknya berharap, pembangunan jalan tol BatangSemarang dapat berjalan terus. Namun, jangan sampai merugikan warga, termasuk harga ganti rugi lahan.eko

METROPOLIS

16

EDISI 140 | 6-11 JUNI 2016

PENGERJAAN PT TECTONICA GRANDIS DIPERTANYAKAN, KOMISI C MINTA DISTOP!

PROYEK BOX CULVERT RP 8,6 MILIAR JL KYAI TAMBAK DERES PATING PECOTOT Proyek saluran air senilai Rp 8,6 miliar digarap asal-asalan tanpa memikirkan kualitas dan fungsinya. Akibatnya, saat diguyur hujan lebat, kota yang dikenal banyak menjadi percontohan ini mengalami banjir parah.

PROYEK pembangunan saluran air tipe A di Jl Kyai Tambak Deres senilai Rp 8,6 miliar yang digarap PT Tectonica Grandis, patut dipertanyakan. Pasalnya, proyek saluran air ini terkesan dikerjakan asal-asalan sehingga hasilnya amburadul.

Meskipun sebagian besar saluran sudah dikerjakan dengan metode box culvert, namun kontraktor yang mengerjakan terkesan asal. Bahkan, box culvert seharusnya diberi landasan sebelum dipasang, ternyata tak dilakukan. Akibatnya, saluran air bukannya malah baik tapi justru malah jadi penyebab banjir parah se perti yang terjadi pada Senin (30/5/2016).

Pantauan Lensa Indonesia di lapangan, proyek saluran air di bawah pengawasan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Pemkot Surabaya ini sangat tidak layak dan bisa disebut jauh dari unsur rapi.

Penataan box culvert terlihat asal-asalan dan tanpa perhitungan sehingga tidak lurus dan renggang.

“Saya lihat sendiri alat be rat yang didatangkan

langsung pasang saja tanpa ada pengukuran lebih dulu.

Akibatnya menceng semua.

Selain tak lurus, ketinggian masing-masing box culvert juga tak sama. Namun pelaksana proyek PT Tectonica Grandis menyiasatinya dengan langsung diuruk tanah sehingga hasilnya tak kelihatan,” ujar kesaksian warga bersama Alwan.

“Kalau Dinas PU Bina Marga dan Pematusan mau melihat hasil pengerjaan proyek saluran air tipe A di Jl Kyai Tambak Deres ini tinggal bongkar saja urukan tanah lalu lihat hasil garapan PT Tectonica Grandis. Saya yakin, garapan ngawur ini nantinya justru akan menyebabkan banjir di kemudian hari akibat aliran air yang tak lancar dan tinggi selokan yang tak simetris.

Orang Jawa bilang ini `pating pecotot` (amburadul),” tambahnya.

Informasi yang didapat, proyek tersebut sempat mendapat teguran dari Pemkot Surabaya. Senin (23/5/2016) sekitar pukul 21.00 WIB, sejumlah PNS berseragam coklat-coklat me-

manggil mandor proyek PT Tectonica Grandis. Namun saat itu hanya ditemui pelaksana proyek saja dan mereka ngobrol sambil makan baksobakso di kedai tepat di samping lokasi pengerjaan.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Vinsensius berkomentar tegas dengan Pemkot Surabaya untuk menghentikan proyek saluran air di Jl Kyai Tambak Deres tersebut.

“Seharusnya proyek saluran seperti ini dihentikan kalau memang tidak memenuhi standar. Ini pengawasannya bagaimana,” terangnya kepada Lensa Indonesia.

Menurut Vinsensius, kalau proyek seperti ini diteruskan, pihaknya mengingatkan bakal muncul kerugian APBD karena terjadi pemborosan anggaran. Pasalnya, proyek tersebut tidak akan memiliki kualitas sesuai harapan.

“Sudah kontraktornya kualitasnya tidak bagus, pengawasan tidak ada. Jadinya pengerjaan asal-asalan saja. Nantinya produk yang dikerjakan hanya tambal sulam, ini tidak bisa dibiarkan,” tambahnya.

“Saya sudah banyak melihat yang seperti ini. Kalau benar terbukti asal-asalan, ya harusnya dihentikan,” sebutnya.

Parahnya, sampai saat ini pengawasan dari Pemkot Surabaya tidak dilakukan dengan baik meskipun ba nyak warga yang mengeluhkan. “Ini juga patut dipertanyakan bagaimana pengawasannya kok hal

a d v e r t o r i a l

Komisi C DPRD Surabaya Desak Pemkot Ambil Alih Bangunan Cagar Budaya KASUS pembongkaran rumah radio selain tidak berpihak kepada pemiliknya, yang dipakai Bung Tomo menggelorakan pelabelan status BCB itu bahkan terkesan semangat perlawanan arek-arek Suroboyo merampas hak pribadi warga.

Menurutnya, pemberian label cagar di Jalan Mawar nomor 10 membuat kalangan dewan prihatin. Sebab, banguna cagar budaya itu sama sekali tidak memikirkan budaya (BCB) tersebut bernilai historis bagaimana nasib pemiliknya yang secara otomatis tidak bisa berbuat apa-apa. Artitinggi bagi warga Surabaya.

Komisi C DPRD Surabaya mendesak Pe- nya, jelas Riswanto, hal ini sama dengan merintah Kota (pemkot) membeli seluruh merampas hak pribadi seseorang.

“Karena pemkot tidak punya solusi BCB. Akuisisi ini perlu dilakukan agar tak terjadi lagi kasus perobohan rumah cagar ketika pemilik bangunan cagar budaya terbudaya bekas tempat Bung Tomo berpidato himpit ekonomi, dan ingin memanfaatkan mengobarkan semangat juang melawan atau menjual bangunan miliknya,” tegas Riswanto. tentara kolonial di Surabaya 1945 lalu.

Ketua Komisi C Syaifuddin “Bangunan cagar budaya Zuhri meminta pemkot melayang memiliki nilai historis. lui dinas terkait menjatuhkan Apalagi heroik seperti rumah sanksi tegas bagi pelaku pemBung Tomo dan Cokroamibongkaran BCB Rumah Radio noto, tetapkan dan segera Perjuangan Bung Tomo di akuisisi dengan cara dibeli,” Jalan Mawar nomor 10. kata anggota Komisi C DPRD Sanksi tegas itu, sebut Surabaya, Vinsensius.

Syaifuddin, harus dijatuhkan Awey, sapaannya, meminta ke pelaku pembongkaran, pemkot mengkaji dan memikarena aturannya sudah jelas. lah ulang 273 bangunan di Yakni, pasal 105 UU Nomor 11 Kota Pahlawan yang sudah Tahun 2010 tentang Cagar Buditetapkan sebagai cagar budaya yang menyatakan, setiap daya. Untuk bangunan yang orang dengan sengaja merusak tanpa disertai kajian teknis cagar budaya dipidana dengan atau asal stempel BCB, dia pidana penjara paling singkat minta dibebaskan saja status VINSENSIUS satu tahun, dan paling lama cagar budayanya agar tidak Anggota Komisi C DPRD 15 tahun. Atau denda paling menjadi beban pemkot terkait Surabaya sedikit Rp500 juta dan paling perawatannya. banyak Rp5 miliar.

Agar kasus perobohan Rumah Radio Perjuangan Bung Tomo, dia Catatan anggota dewan, jelas Ipuk, sapaan juga mengusulkan supaya Wali Kota Sura- akrab Syaifuddin, bukan kali ini saja Disbudbaya Tri Rismaharini membentuk tim par kecolongan dalam pengawasan bangunan investigasi internal. Investigasi tersebut bersejarah di Kota Surabaya. Seperti pengguuntuk menyelidiki kecerobohan ataupun suran Stasiun Semut, dan Sinagoge di Jalan kemungkinan adanya konspirasi terkait Kayon 4-6. perobohan itu.

Padahal, tambah dia, pasal 99 ayat 1 UU Politisi partai Nasdem ini memandang, 11/2010 menyebutkan, pemerintah pusat pengusutan harus dilakukan karena bangu- atau pemerintah daerah bertanggung nan itu punya nilai budaya dan bersejarah jawab terhadap pengawasan pelestarian cayang bisa diwariskan sampai anak cucu. gar budaya sesuai kewenangannya. “Kalau “Kalau dengan sengaja merobohkan deng- masih saja kecolongan kan aneh. Ada apa an melanggar aturan, ya tidak beradab,” ini?” ucapnya. kata Awey tegas.

Politisi PDI Perjuangan menambahkan, Dia menuding kinerja pengawasan terh- seyogianya Pemkot Surabaya mampu menadap bangunan cagar budaya oleh Pemkot jaga sekaligus merawat situs cagar budaya Surabaya tidak serius. Buktinya, bangunan yang merupakan simbol perjuangan arekcagar budaya rumah eks radio perjuangan arek Suroboyo melawan penjajah tersebut. itu dirobohkan tanpa diketahui Tim Cagar Dia mengaku kecewa dengan Disbudpar Budaya Pemkot Surabaya. “Sudah tahu Kota Surabaya yang mengaku tidak tahu. atau tidak, saya tidak bisa menuduh. Tapi Syaifuddin mengaku heran, karena fungsi pengawasan di dinas pariwisata Disbudpar telah mengeluarkan surat rekotidak berjalan. Sampai dirobohkan kok mendasi renovasi, bahkan kini juga sudah tidak tahu,” terangnya. dikeluarkan IMB. “Yang saya pertanyakan, Pelabelan BCB tanpa akuisisi dan pera- apakah mereka juga sudah menjamin akan watan serius dari Pemkot Surabaya, juga bisa mengembalikan bentuk bangunan dinilai merugikan pemiliknya. Seperti cagar budaya sesuai aslinya,” tandasnya. disampaikan anggota Komisi C Riswanto, nwan

WWW.LENSAINDONESIA.COM

semacam ini terkesan tak direspon dengan baik. Harusnya penga wasan lebih serius dilakukan apalagi jika sudah ada keluhan warga,” sambungnya.

Vinsensius juga mengatakan pengerjaan proyek saluran air yang amburadul seperti ini membuat anggaran Pemkot Surabaya yang digunakan untuk pengerjaan sia-sia. “Ya nanti dipastikan kualitasnya kurang bagus dan garapanya amburadul, pasti baru dibangun sudah rusak,” kata politisi Nasdem ini.niwan

Box Culvert yang dipasang dalam proyek saluran air Jl Kyai Tambak Deres nampak amburadul dan tak simetris.