TERBIT 16 HALAMAN | HARGA ECERAN: RP 4.000 | LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)
EDISI 142 | 20-25 JUNI 2016
Beneran Toh, Samadikun Bayar Duit BLBI Dicicil JaKsa Agung M Prasetyo beberapa kali memerintahkan agar terpidana kasus BLBI Samadikun Hartono membayar ganti rugi Rp 169 miliar secara lunas. Ia tak mau pembayarannya dicicil selama empat tahun. Alasannya, Samadikun masih mempunyai kemampuan finansial untuk membayar ganti rugi secara sekaligus. Namun Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selaku eksekutor tetap menerima pembayaran ganti rugi dengan dicicil. Apa alasannya?
MENABRAK UU DAN TRADISI POLRI, PRESIDEN JOKOWI DIGUGAT
SENIOR RESTUI TITO SEBATAS DI BIBIR
GURIHNYA PRAKTIK CALO DAN PUNGLI SATPAS COLOMBO (4)
Pemohon SIM antre foto dengan membawa berkas-berkas. Sementara para calo Satpas Colombo tak perlu mengantre.
Memprihatinkan, Oknum Polisi Nyambi jadi ‘Ketua Kelas’ Calo
nBaca: Beneran... Hal 7
Jakarta Mulai Ujicoba Plat Nomor Ganjil Genap
Praktik percaloan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) di Satuan Pelayanan Administrasi (Satpas) Colombo, Polrestabes Surabaya, Jalan Ikan Krapu no 2-4, sudah semakin merajalela. Entah berapa ribu orang pemohon yang telah dirugikan akibat praktik calo dan pungli ini.
Ribuan kendaraan terjebak kemacetan di ruas Tol Dalam Kota, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.
Bagi kendaraan roda dua dan empat yang melanggar aturan pelat ganjil genap selama proses ujicoba mulai Juli mendatang akan langsung dikenai denda tilang maksimal sebesar Rp500 ribu. “Sepanjang jalur lokasi ganjil-genap polisi akan lakukan operasi. Kalau ketemu (pelanggar) nanti akan ditindak antara lain dengan menetapkan denda Rp500 ribu,” kata Kasubdit Keamanan dan Keselamatan Ditlantas Polda Metro Jaya Komisaris Miyanto di Jakarta, Jumat (17/06/2016).
Sumber: CNN
Tito mengaku semakin percaya diri setelah direstui seniornya. Tapi dia tidak paham, nasibnya bakal seperti Da’i Bachtiar. Dukungan para senior untuk Tito sebetulnya sebatas di bibir belaka. Sebab di Polri, ada yang namanya tradisi melawan dengan diam.
nBaca: Jakarta... Hal 7
Ngamuk, Teman Ahok dan Relawan Jokowi Ancam Cabut Dukungan
elompok sipil yang me namakan dirinya Masyarakat Pemerhati Kepolisian (Mapol) menggugat penunjukan Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. Dalam foto surat gugatannya, Kamis (16/6/2016), gugatan itu secara resmi mereka layangkan ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Para penggugat Mapol terdiri dari Kabunang Rudfi Yanto Hunga, Wahyu Rudy Indarto, Sururudin, Udhi Wibowo dan Khaerudin. Selaku tergugat adalah adalah Presiden Joko Widodo (Tergugat I), Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas (Tergugat II), DPR RI (Tergugat III) dan Polri selaku Turut Tergugat.
K
Kegaluan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok maju di Pilkada DKI Jakarta lewat jalur parpol membuat teman ahok ngamuk dan mengancam akan membuang dukungan KTP yang sudah dikumpulkan sejak lama. Ahok dituding plin plan karena menunjukkan sinyal kegalauan saat mengungkap keinginannya ‘rujuk’ dengan Djarot Saiful Hidayat. Ditambah lagi pernyataannya soal Heru Budi Hartono yang berat menghadapi tekanan politik menuju Pilgub DKI.
Gugatan sudah didaftarkan pada hari ini di kepaniteraan Perdata PN Jakarta Pusat dengan nomor 335/PDT.GBTH. PLW/2016/PN.JKT.PST. Menurut mereka, Presiden Jokowi dianggap telah menyalahi prosedur karena nama yang diajukan di luar nama-nama yang diajukan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti). Sedangkan, Kompolnas dalam mengajukan calon Kapolri tetap mutlak harus menunggu namanama yang diajukan Wanjakti karena Wanjakti adalah organ di dalam tubuh kepolisian yang mengetahui figur-figur calon Kapolri yang memenuhi syarat sebelum diajukan ke Presiden. nBaca: Senior... Hal 7
Boleh saja di sana terpampang spanduk-spanduk yang menentang percaloan seperti, “Tanpa Calo, Anda Selangkah Lebih Maju”. Namun kenyataan di lapangan berbeda dengan tulisan spanduk. Praktik calo di Satpas Colombo justru dilakukan secara terang-terangan. Bahkan paranya, praktik calo ini seakan dilegalkan. Sebab, dalam praktik tersebut, para calo itu dikendalikan oleh oknum polisi yang bertugas di tempat tersebut. Pantauan Lensa Indonesia di lokasi, antar calo dan petugas sudah saling mengenal satu sama lain. Mereka bertemu tiap hari, makan bersama di kantin. Bahkan tiap calo bebas keluar masuk ruang tunggu foto, lokasi ujian teori maupun ujian praktik. Nyaris tidak ada yang berbeda dari penampilan calo maupun pemohon. Sehingga hanya mereka (calo dan petugas) saja yang saling mengetahui cara transaksinya. Yah, ketika berkasberkas pemohon yang dibawa calo itu diserahkan petugas Satpas–tentunya tidak gratis, maka berkas itu seperti ‘berjalan sendiri’. Seperti disebutkan pemohon AN sebelumnya, ada kode-kode tertentu di berkas yang hanya calo dan petugas yang tahu. “Ada kode-kode tertentu yang tertulis di berkas pemohon. Kode itu untuk membedakan berkas pemohon reguler dan pemohon calo,” kata AN. Calo-calo ini rupanya tidak berdiri sendiri. Ada anak buah, tentu ada ketua kelas. Ketua kelas inilah yang bertugas mengkoordinir. Kendati demikian, tidak sedikit pula calo yang single fighter alias berpengalaman. Biasanya itu calo dari luar Satpas Calombo yang mendapat job dari luar. Namun, bagi calo-calo yang ‘asli’ dari lingkungan Satpas, mereka terkoordinir dengan rapi. Lensa Indonesia sempat bertemu dengan oknum petugas Satpas yang bertugas menjadi ketua kelas calo. Sebut saja IR. Perawakannya sederhana. Masih muda. Ramah senyum. Suka menyapa orang. nBaca: Memprihatinkan... Hal 7
nBaca: Ngamuk... Hal 7
BPK RENCANAKAN BALASAN, KPK SIAP-SIAP LUMPUH RAMADAN 1437 H/2016 M
HARI TANGGAL IMSYAK SUBUH MAGHRIB
ISYA
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
18:39 18:39 18:39 18:40 18:40 18:40
20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6
04:08 04:08 04:09 04:09 04:09 04:09
04:18 04:18 04:19 04:19 04:19 04:19
17:25 17:25 17:25 17:25 17:26 17:26
*Waktu untuk daerah Surabaya dan sekitarnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sukses mempermalukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ketua KPK Agus Rahadjo menyebut hasil audit investigasif yang BPK terkait pembelian lahan Sumber Waras seluas 3,6 hektar oleh Pemprov DKI Jakarta belum menunjukkan indikasi kerugian negara. (Baca juga hal 9: Berlindung di Ketiak DPR, KPK Permalukan BPK) Padahal dalam laporan BPK disebutkan harga pembelian lahan kemahalan sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191 miliar.
Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, KPK juga mengatakan hasil audit BPK berbeda dengan audit yang dilakukan oleh tim ahli dari Universitas Gadjah Mada dan juga Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Kerugian yang ditimbulkan akibat transaksi tersebut berdasarkan audit MAPPI hanya sembilan persen dari kerugian yang menjadi temuan BPK. Dari perbandingan-perbandingan hasil audit tersebut, setelah dilakukan gelar perkara, penyidik menyimpulkan tidak ada perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut sehingga KPK W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M
akan menghentikannya. Namun sebelum menghentikan proses penyelidikan, terlebih KPK akan mengundang BPK untuk “mempertanggungjawabkan” hasil auditnya. Tentu BPK tidak akan diam mendapat perlakukan seperti itu. Jika tidak melakukan perlawanan, BPK akan menerima dampak lanjutan yang sangat luas. BPK sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengaudit semua lembaga negara/instansi pemerintah yang menggelola keuangan negara, akan menanggung beban ketika melakukan audit. Siapa lagi yang akan per-
caya pada kinerjanya? Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang selama ini dirindukan para kepala daerah dan lembaga lainnya, pun akan dipandang sebelah mata. Mungkin saja kelak ada kepala daerah atau kepala instansi yang menggugat hasil audit BPK manakala diberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Sebab opini WDP dan TMP mengindikasikan adanya penyimpangan penggunaan anggaran yang mungkin saja timbul akibat kesalahan administrasi
sehingga harus diperbaiki, sementara daerah/instansi bersangkutan merasa tidak ada penyimpangan penggunaan anggaran. Mungkin tidak akan seekstrem itu. tetapi tetap saja cacat audit BPK pada kasus Sumber Waras bisa dijadikan “yurisprudensi” bagi lembaga yang selama ini menjadi objek pemeriksaan BPK. Tidak heran, jika sejumlah tokoh mulai mendengungkan dilakukan evaluasi terhadap kinerja anggota BPK. Bila perlu, sebagai bentuk pertanggungjawaban, seluruh anggota BPK mengundurkan nBaca: BPK... Hal 7 diri.