Koran Lensa Indonesia Edisi 148

Terbit 16 halaman | Harga Eceran: Rp 4.000 | Langganan: Rp 16.000 (Luar Jawa tambah ongkos kirim)

Edisi 148 | 8 - 14 agustus 2016

Janji Gus Ipul Palsu, Warga Lakardowo Menuntut

Salah satu kegiatan evakuasi truk pengangkut limbah B3 yang terguling dilakukan karyawan PT PRIA pada 4 Juni 2016. Karyawan tidak difasilitasi alat pelindung diri.

DPR Janji Tutup Pabrik Limbah B3 PT PRIA, Benarkah?

Rizal-Risma Menunggu Titah Megawati

Sejumlah warga Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto mengadukan pencemaran limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA) kepada anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam.

Warga mengakui, selama ini sumur-sumur mereka tidak dapat lagi dipergunakan. Di samping itu, banyak penduduk sekitar yang mulai terserang penyakit akibat tercemar oleh limbah perusahan pengolahan limbah tersebut.

Yang lebih mengejutkan, mereka juga mengungkapkan adanya intervensi dan teror dari oknum aparat yang menakut-nakuti warga agar tidak melakukan perlawanan terhadap keberadaan PT PRIA. nBaca: DPR... Hal 7

Einstein Nyuwuk, Socrates Selawatan

Mantan Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) bersaing mendapatkan kepercayaan dari ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk maju Pilgub DKI 2017. Siapa paling layak?

s

ituasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017 makin memanas. Dari kubu PDI-P, belum ada tanda-tanda akan muncul kandidat. Kendati banyak calon yang melamar, namun semua orang harus antre menunggu “titah” Megawati.

Sembari menunggu, dua sosok alternatif ini setidaknya layak untuk diperhitungkan, yakni Tri Rismaharini dan Rizal Ramli.

Nama keduanya menjadi populer di mata warga Jakarta. Keduanya memiliki track record positif selama menjabat di pemerintahan.

Sejumlah elemen ma­sya­ rakat pun mengobarkan tagline “Jakarta memanggil Rizal Ramli” untuk mantan Menko Maritim dan Sumber Daya tersebut. Sebaliknya, muncul juga tagar “Jakarta menyambut Risma” yang sempat menjadi trending topic di Twitter gara-gara pernyataan Risma yang me-

minta maaf pada warga Surabaya.

Utak-atik Rizal dan Risma siapa paling layak mendapat dukungan PDI-P? Berbagai elemen masyarakat di Jakarta akhir-akhir ini tengah ramai menyatakan dukungannya terhadap Risma untuk menjadikan Jakarta menuju ibu kota yang lebih baik. Mereka pun tak sedikit yang membentuk komunitas relawan Risma.

Ada komunitas Jaklovers yang digagas oleh Ustazah Neno Warisman bersama seluruh elemen masyarakat, seperti pekerja seni, pengusaha, cendikiawan, ulama dan juga mahasiswa. Mereka menyatakan dukungannya kepada perempuan nomor satu di Kota berlambang ikan Hiu dan Buaya tersebut. Jaklovers sendiri singkatan dari Jakarta Love Risma atau Jakarta Cinta Risma.

Tidak cuma itu, muncul penolakan dari sejumlah masyarakat soal majunya Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Tidak tanggung-tanggung, warga yang mengatasnamakan Forum RT/RW tersebut menggalang dukungan KTP dari warga Jakarta sebanyak 3 juta orang yang menyatakan menolak Ahok. Forum RT/RW optimis lewat dukungan itu akan bisa tercapai pada bulan September 2016 mendatang.

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nurhadi “Pensiun”, Waktunya MA Bersih-bersih

Setelah lama menjadi bidikan Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK), Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi akhirnya mengundurkan diri.

Sikaptersebut disambut baik oleh Koalisi Pemantau Peradilan. Koalisi mengingatkan MA segera melakukan bersih-bersih. Terutama pasca ditangkapnya sejumlah birokrat peradilan oleh KPK dan dugaan korupsi yang melibatkan Nurhadi. nBaca: Nurhadi... Hal 7

Gurihnya Praktik Calo dan Pungli Satpas Colombo (10)

nBaca: Rizal-Risma... Hal 7

Salah satu syarat kelulusan pemohon SIM yakni ujian praktek. Tapi hal itu tidak berlaku bagi calo polisi di Satpas Colombo.

Oleh: Emha Ainun Nadjib

Lewat Calo Polisi, SIM A Bisa Diambil di Rumah lho…

Hari itu benar-benar sangat senyap dan berat bagi Markesot. Seperti hari pengadilan besar dan mendasar yang membantingbantingnya. Ia malah menjadi seperti wakil sosok tua semalam yang meneruskan pengadilan atas dirinya sendiri.

“Sot”, kata dirinya kepada dirinya sendiri, “Kamu ini sebenarnya siapa, letakmu di mana dan ngapain?”

“Lha menurutmu saya siapa, letakku di mana dan ngapain?” Markesot menjawab.

“Apakah kamu ini Negarawan atau politisi? Kok berat amat memikirkan Negara dan Bangsa?”

“Lho saya tidak pernah memikirkan itu.

Negara dan Bangsa yang nyelonong masuk ke otak dan hati saya tanpa saya minta” .

“Siapa yang menyorong soal itu ke dalam dirimu?”

“Ndak tahu. Mungkin Tuhan, mungkin setan” . nBaca: Einstein... Hal 7

Banyak modus yang dilakukan oknum polisi yang nyambi calo di Satuan Pelayanan Administrasi (Satpas) Colombo, Polrestabes Surabaya. Salah satunya pengakuan LA, pemohon SIM A asal Surabaya.

Menurutnya, calo yang dinahkodai polisi di Satpas Colombo tidak sulit ditemukan.

LA malahan mengaku sempat mendatangi rumah seorang anggota polisi yang tinggal di wilayah Surabaya Selatan.

“Dia bekerja di Satpas Colombo sebagai polisi,” kata LA. nBaca: Lewat... Hal 7

Dibisiki Menkeu, Jokowi Blak-blakan Soal Duit Ahok

Presiden Jokowi berbincang dengan Menkeu Sri Mulyani di Istana Negara terkait Tax Amnesty.

Presiden Joko Widodo menyindir Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok soal rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga DKI Jakarta menempati urutan teratas dari sepuluh provinsi yang banyak menyimpan dana daerah di bank umum.

“Pak Ahok, duitnya emang gede.

Tapi nyimpennya juga gede. Masih ada Rp 13,9 triliun. Ini harus dikeluarkan,” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis, (4/8/2016).

Provinsi yang menempati posisi kedua yang memiliki simpanan terbesar w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

adalah Jawa Barat sebesar Rp 8,034 triliun, diikuti Jawa Timur Rp 3,947 triliun, Riau Rp 2,867 triliun, Papua Rp 2,596 triliun, Jawa Tengah Rp 2,467 triliun, Kalimantan Timur Rp 1,572 triliun, Banten Rp 1,527 triliun, Bali Rp 1,464 triliun, dan Aceh Rp 1,446 triliun.

Jokowi mengaku sengaja mengungkapkan secara buka-bukaan dana Rp 13,9 triliun itu atas permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Jokowi menegaskan jika simpanan bank masih sebanyak itu, surat utang kian bertambah. Ia berpesan agar manajemen keuangan harus semakin diperketat. “Kalau sudah blak-blakan begini, bagaimana rasanya? Sekarang sudah blak-blakan. Saya sudah dibisiki Men-

keu, ‘Pak diungkap saja’,” tutur Jokowi.

Selain itu, Jokowi meminta setiap kepala daerah, baik wali kota, bupati, maupun gubernur, terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Salah satunya mengeluarkan APBD sedini mungkin.

Menanggapi sindiran Jokowi, Ahok berdalih bahwa besarnya simpanan APBD Jakarta karena banyak proyek yang belum selesai dikerjakan sehingga dana belum diserap dengan baik.

“Kita harus lihat, itu kan cuma ngomong doang. Kita mesti lihat serapan anggaraannya. Kalau proyek kan enggak mungkin bayar orang langsung,” kata Ahok. nBaca: Dibisiki.. Hal 7

Terbit 16 halaman | Harga Eceran: Rp 4.000 | Langganan: Rp 16.000 (Luar Jawa tambah ongkos kirim)

Edisi 148 | 8 - 14 agustus 2016

Janji Gus Ipul Palsu, Warga Lakardowo Menuntut

Salah satu kegiatan evakuasi truk pengangkut limbah B3 yang terguling dilakukan karyawan PT PRIA pada 4 Juni 2016. Karyawan tidak difasilitasi alat pelindung diri.

DPR Janji Tutup Pabrik Limbah B3 PT PRIA, Benarkah?

Rizal-Risma Menunggu “Titah” Megawati

Sejumlah warga Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto mengadukan pencemaran limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA) kepada anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam.

Warga mengakui, selama ini sumur-sumur mereka tidak dapat lagi dipergunakan. Di samping itu, banyak penduduk sekitar yang mulai terserang penyakit akibat tercemar oleh limbah perusahan pengolahan limbah tersebut.

Yang lebih mengejutkan, mereka juga mengungkapkan adanya intervensi dan teror dari oknum aparat yang menakut-nakuti warga agar tidak melakukan perlawanan terhadap keberadaan PT PRIA. nBaca: DPR... Hal 7

Einstein Nyuwuk, Socrates Selawatan (1)

Mantan Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) bersaing mendapatkan kepercayaan dari ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk maju Pilgub DKI 2017. Siapa paling layak?

s

ituasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017 makin memanas. Dari kubu PDI-P, belum ada tanda-tanda akan muncul kandidat. Kendati banyak calon yang melamar, namun semua orang harus antre menunggu “titah” Megawati.

Sembari menunggu, dua sosok alternatif ini setidaknya layak untuk diperhitungkan, yakni Tri Rismaharini dan Rizal Ramli.

Nama keduanya menjadi populer di mata warga Jakarta. Keduanya memiliki track record positif selama menjabat di pemerintahan.

Sejumlah elemen ma­sya­ rakat pun mengobarkan tagline “Jakarta memanggil Rizal Ramli” untuk mantan Menko Maritim dan Sumber Daya tersebut. Sebaliknya, muncul juga tagar “Jakarta menyambut Risma” yang sempat menjadi trending topic di Twitter gara-gara pernyataan Risma yang me-

minta maaf pada warga Surabaya.

Utak-atik Rizal dan Risma siapa paling layak mendapat dukungan PDI-P? Berbagai elemen masyarakat di Jakarta akhir-akhir ini tengah ramai menyatakan dukungannya terhadap Risma untuk menjadikan Jakarta menuju ibu kota yang lebih baik. Mereka pun tak sedikit yang membentuk komunitas relawan Risma.

Ada komunitas Jaklovers yang digagas oleh Ustazah Neno Warisman bersama seluruh elemen masyarakat, seperti pekerja seni, pengusaha, cendikiawan, ulama dan juga mahasiswa. Mereka menyatakan dukungannya kepada perempuan nomor satu di Kota berlambang ikan Hiu dan Buaya tersebut. Jaklovers sendiri singkatan dari Jakarta Love Risma atau Jakarta Cinta Risma.

Tidak cuma itu, muncul penolakan dari sejumlah masyarakat soal majunya Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Tidak tanggung-tanggung, warga yang mengatasnamakan Forum RT/RW tersebut menggalang dukungan KTP dari warga Jakarta sebanyak 3 juta orang yang menyatakan menolak Ahok. Forum RT/RW optimis lewat dukungan itu akan bisa tercapai pada bulan September 2016 mendatang.

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nurhadi “Pensiun”, Waktunya MA Bersih-bersih

Setelah lama menjadi bidikan Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK), Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi akhirnya mengundurkan diri.

Sikaptersebut disambut baik oleh Koalisi Pemantau Peradilan. Koalisi mengingatkan MA segera melakukan bersih-bersih. Terutama pasca ditangkapnya sejumlah birokrat peradilan oleh KPK dan dugaan korupsi yang melibatkan Nurhadi. nBaca: Nurhadi... Hal 7

Gurihnya Praktik Calo dan Pungli Satpas Colombo (10)

nBaca: Rizal-Risma... Hal 7

Salah satu syarat kelulusan pemohon SIM yakni ujian praktek. Tapi hal itu tidak berlaku bagi calo polisi di Satpas Colombo.

Oleh: Emha Ainun Nadjib

Lewat Calo Polisi, SIM A Bisa Diambil di Rumah lho…

Hari itu benar-benar sangat senyap dan berat bagi Markesot. Seperti hari pengadilan besar dan mendasar yang membantingbantingnya. Ia malah menjadi seperti wakil sosok tua semalam yang meneruskan pengadilan atas dirinya sendiri.

“Sot”, kata dirinya kepada dirinya sendiri, “Kamu ini sebenarnya siapa, letakmu di mana dan ngapain?”

“Lha menurutmu saya siapa, letakku di mana dan ngapain?” Markesot menjawab.

“Apakah kamu ini Negarawan atau politisi? Kok berat amat memikirkan Negara dan Bangsa?”

“Lho saya tidak pernah memikirkan itu.

Negara dan Bangsa yang nyelonong masuk ke otak dan hati saya tanpa saya minta” .

“Siapa yang menyorong soal itu ke dalam dirimu?”

“Ndak tahu. Mungkin Tuhan, mungkin setan” . nBaca: Einstein... Hal 7

Banyak modus yang dilakukan oknum polisi yang nyambi calo di Satuan Pelayanan Administrasi (Satpas) Colombo, Polrestabes Surabaya. Salah satunya pengakuan LA, pemohon SIM A asal Surabaya.

Menurutnya, calo yang dinahkodai polisi di Satpas Colombo tidak sulit ditemukan.

LA malahan mengaku sempat mendatangi rumah seorang anggota polisi yang tinggal di wilayah Surabaya Selatan.

“Dia bekerja di Satpas Colombo sebagai polisi,” kata LA. nBaca: Lewat... Hal 7

Dibisiki Menkeu, Jokowi Blak-blakan Soal Duit Ahok

Presiden Jokowi berbincang dengan Menkeu Sri Mulyani di Istana Negara terkait Tax Amnesty.

Presiden Joko Widodo menyindir Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok soal rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga DKI Jakarta menempati urutan teratas dari sepuluh provinsi yang banyak menyimpan dana daerah di bank umum.

“Pak Ahok, duitnya emang gede.

Tapi nyimpennya juga gede. Masih ada Rp 13,9 triliun. Ini harus dikeluarkan,” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis, (4/8/2016).

Provinsi yang menempati posisi kedua yang memiliki simpanan terbesar w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

adalah Jawa Barat sebesar Rp 8,034 triliun, diikuti Jawa Timur Rp 3,947 triliun, Riau Rp 2,867 triliun, Papua Rp 2,596 triliun, Jawa Tengah Rp 2,467 triliun, Kalimantan Timur Rp 1,572 triliun, Banten Rp 1,527 triliun, Bali Rp 1,464 triliun, dan Aceh Rp 1,446 triliun.

Jokowi mengaku sengaja mengungkapkan secara buka-bukaan dana Rp 13,9 triliun itu atas permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Jokowi menegaskan jika simpanan bank masih sebanyak itu, surat utang kian bertambah. Ia berpesan agar manajemen keuangan harus semakin diperketat. “Kalau sudah blak-blakan begini, bagaimana rasanya? Sekarang sudah blak-blakan. Saya sudah dibisiki Men-

keu, ‘Pak diungkap saja’,” tutur Jokowi.

Selain itu, Jokowi meminta setiap kepala daerah, baik wali kota, bupati, maupun gubernur, terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Salah satunya mengeluarkan APBD sedini mungkin.

Menanggapi sindiran Jokowi, Ahok berdalih bahwa besarnya simpanan APBD Jakarta karena banyak proyek yang belum selesai dikerjakan sehingga dana belum diserap dengan baik.

“Kita harus lihat, itu kan cuma ngomong doang. Kita mesti lihat serapan anggaraannya. Kalau proyek kan enggak mungkin bayar orang langsung,” kata Ahok. nBaca: Dibisiki.. Hal 7

BISNIS

2

Edisi 148 | 8 - 14 agustus 2016

Pemprov Jatim Andalkan PHE WMO Raih Proper Emas 2016 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menga­ presiasi keberhasilan Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) meraih predikat terbaik dalam pengelolaan lingkungan selama 4 tahun berturut-turut.

Untuk itu Pemprov akan mendukung PHE WMO bisa menjadi wakil perusahaan migas offshore pertama di Jatim yang bisa meraih Proper Emas di tahun 2016 ini.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim Bambang Sadono mengatakan dengan adanya totalitas PHE WMO dalam melestarikan lingkung­ a n d a n m e m b e r d ay a k a n masyarakat ini PHE WMO diharapkan bisa meraih predikat yang lebih inggi lagi. “BLH Jatim akan mendorong agar PHE WMO bisa meraih Pro­ per Emas di tahun 2016 ini,” ujarnya, Senin (01/08/2016).

Ia mengaku sangat apresisasi terhadap keseriusan

PHE WMO dalam mengelola lingkungan hidup, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah pendukung operasinya.

“Kepedulian terhadap lingkungan sudah bagus. Mangrove di Madura yang dulu gersang sekarang menjadi hijau. Bahkan, mereka juga sudah beberapa kali mendapat penghargaan. Untuk itu saya berharap PHE WMO bisa meraih Proper Emas,” tegas Bambang.

Ditambahkan, dorongan agar PHE WMO bisa meraih Proper Emas dilakukan BLH Jatim bukan sekadar untuk mendapatan penghargaan sebagai yang terbaik. Lebih dari itu, untuk mendorong perusahaan lainnya di Jatim juga menerapkan standar operasi terbaik dalam pengelolaan lingkungan. Tentunya diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah operasi.

“BLH Jatim sangat berha­

Petugas memantau Poleng Processing Platform (P3) milik Pertamina EP yang dioperasikan Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) di kawasan lepas Pantai Barat Madura, Jawa Timur.

rap PHE WMO bisa menjadi KKKS (Kontraktor Kontrak Kerjasama) pertama di Jatim yang bisa meraih proper emas. Karena itulah kami juga mendukung perusahaanperusahaan yang berpeluang meraih proper emas. Kalau PHE WMO berhasil, pastilah

Sri Mulyani Pangkas Anggaran Rp 133 Triliun Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk memangkas anggaran pemerintah pusat dan transfer daerah pada APBN-P 2016 untuk memberi stimulus ekonomi agar tetap terjaga di tengah peninsula ekonomi global yang belum pulih.

p

emerintah dalam sidang kabinet Rabu sore (3/8/2016) telah menyepakati pemangkasan anggaran kembali sebesar Rp 133,8 triliun, terdiri dari belanja Kementerian/ Lembaga sebesar Rp 65 triliun dan belanja transfer daerah sebesar Rp 68,8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk memangkas anggaran pemerintah pusat dan transfer daerah pada APBN-P 2016 untuk memberi stimulus ekonomi agar tetap terjaga di tengah peninsula ekonomi global yang belum pulih.

Dalam satu hingga dua hari ke depan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan menyisir mana saja nomenklatur anggaran yang akan dikurangi.

“Saya yakin bisa (tumbuh ekonomi) karena kita li­hat ruang pemotongannya tidak memotong angga­r an infrastruktur,” ujar Sri wMulyani usai menutup World Islamic Economic Forum ( WIEF) 2016 di Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Ia menuturkan, pemangkasan anggaran juga atas pertimbangan Presiden Joko Widodo. Presiden kata dia, melihat banyak sekali ruang untuk melakukan efesiensi anggaran.

Ia kembali mengatakan bahwa pemotongan anggaran itu dilakukan pada programprogram yang tidak produktif.

Misalnya, biaya perjalanan dinas dan dana operasional.

“Ini tidak memotong halhal yang memang sudah meru­ pakan priortitas pemerintah seperti infrastruktur,” kata perempuan 53 tahun itu.

Selain itu Ani sapaan Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pemotongan anggaran

tidak menyentuh proyekproyek yang sudah ditandatangani kontraknya.

Ini merupakan pemangkasan kedua, setelah pemotongan pertama yang disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 sebesar Rp 50,01 triliun.

Menurut peneliti dari Ins­t itute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dzulfian Syafrian, keputusan pemerintah untuk kembali memangkas anggaran tidak mengagetkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pastinya telah memperhitungkan dengan teliti potensi serta dampak pemotongan anggaran.

Namun dia mengatakan, pemotongan anggaran belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 65 triliun tidak akan banyak berdampak ter­hadap pertumbuhan ekonomi. Sebab, besaran pemotongan anggaran hanya sekitar tiga persen dari total APBN. Malah katanya, pemotong­ an anggaran Kementerian/ Lembaga terlalu kecil, mengingat saat ini masih banyak belanja-belanja non-produktif di pemerintah pusat. Dzulfian anggaran tak produktif perlu dipotong.

“Menurut saya Rp 65 tri­ liun masih terlalu kecil dan kurang berani. Seharusnya Sri Mulyani berani menggebrak dengan pemotongan di rentang Rp 80 triliun hingga Rp 100 triliun,” kata Dzulfian, Kamis (4/8/2016).

Sementara itu, dijumpai di kantornya usai sidang kabinet, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, pemotongan anggaran dilakukan dengan dua pertimbangan.

Yakni, pertimbangan risiko shortfall penerimaan pajak, serta pertimbangan membengkaknya restitusi pajak.

Darmin yakin pemangkasan anggaran tidak akan

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

KKKS lainnya juga akan berlomba mendapatkan proper emas juga,” imbuhnya.

Sementara, menanggapi hal itu pihak PHE WMO yakni General Manager PHE WMO Sri Budiyani menilai hal itu merupakan bukti kepercayaan dari Pemprov

Jatim bahwa PHE WMO telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang ditetapkan oleh peraturan (beyond compliance). BLH Jatim diyakini juga melihat keberhasilan PHE WMO meraih Proper Hijau dalam 3 tahun terakhir.

“Harapan ini tentu merupakan tantangan yang harus kami jawab melalui improvement program pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan tentu saja melalui koordinasi dan pembinaan dari BLH provinsi, Gresik dan Bangkalan. Apa yang kami capai tentunya tidak lepas dari pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh SKK Migas juga,” papar Sri. Ia melanjutkan selama ini PHE WMO juga telah menetapkan rencana strategis pengelolaan lingkungan yang diselaraskan dengan strategic objective PHE WMO yaitu safe and reliable operation, termasuk agar bisa menuju green company yang menyeimbangkan profit, kelesatarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan pekerja dan masyarakat sekitarnya (people).

Selain itu, saat disinggung terkait kunci keberhasilan program perusahaannya, Sri

Budiyani menjelaskan selain mengandalkan dukungan seluruh karyawan, program ini juga mendapat dukungan dari top manajemen.

“Tentu saja peran sertama syarakat sekitar juga menjadi penting agar ikut tumbuh dan berkembang bersama perusahaan. Salah satu yang bisa kami banggakan adalah bagaimana PHE WMO melakukanpembinaan pada salah satu sekolah di Bangkalan sehingga bisa meraih penghargaan Adiwiyata tingkat nasional sebagai sekolah berwawasan lingkungan.

Seperti diketahui, penghargaan untuk PHE WMO itu diterima oleh General Manager Sri Budiyani dari Gubernur Jatim Soekarwo dalam acara Puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia yang berlangsung di Candra Wilwatika Pandaan, Pasuruan pada 28 Juli 2016 lalu.nsarifa

Pelindo III Kolaborasi Tiga Bank BUMN Pelindo III gandeng BNI, Bank Mandiri, dan BRI guna tingkatkan kualitas layanan kepelabuhanan. Ketiga bank BUMN tersebut bakal siapkan layanan perbankan untuk mudahkan transaksi keuangan Pelindo III. Komitmen sinergi Pelindo III dengan BNI, Bank Mandiri, dan BRI, dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Direktur Keuangan Pelindo III, U. Saefudin Noer, Direktur Bisnis Korporasi BNI, Herry Sidharta, Direktur Digital Banking and Technology Bank Mandiri, Rico Usthavia Frans, serta Direktur BRI Donsuwan Simatupang, di Hotel Shangri-la, Jakarta, Rabu (03/08/2016).

U.Saefudin Noer, Direktur Keuangan Pelindo III mengatakan, sinergi ini merupakan

wujud nyata dukungan BUMN mendorong peningkatan pere­ konomian nasional. Dan penggunaan layanan perbankan dalam transaksi kepelabuhanan akan mempermudah proses bisnis di Pelindo III. “Layanan ini tentunya akan meningkatkan produktivitas di pelabuhan, semakin mudah dan cepat proses transaksi keuangan semakin cepat pula proses bisnis di lapangan,” tandas Saefudin.

Peningkatan produktivitas pelabuhan akan berdampak positif untuk menekan biaya logistik nasional.

Makin cepat layanan dari Pelindo III kepada pengguna jasa kepelabuhan, semakin efisien pula biaya yang dibayarkan oleh pengguna jasa.

“Pengguna jasa Pelindo III kebanyakan merupakan

perusahaan pelayaran, kapal ini menghasilkan uang deng­ an berlayar. Semakin lama di pelabuhan semakin besar biaya yang dikeluarkan, ini akan berdampak pada harga barang,” papar Saefudin.

Sementara itu, Direktur Bisnis Korporasi BNI, Herry Sidharta menyampaikan, BNI, Bank Mandiri, dan BRI bakal mendukung dan mengembangkan sistem layanan perbankan untuk Pelindo III. Layanan perbankan tersebut mendukung Pelindo III untuk meningkatkan efisiensi sekaligus mendorong pengembang­ an bisnis Pelindo III. “Pelabuhan merupakan salah satu infrastruktur utama dalam mendorong perekonomian nasional. Pergerakan barang terjadi disini, baik perdagangan domestik maupun

internasional,” ucap Herry.

Begitu pula yang dikatakan Direktur Digital Banking and Technology Bank Mandiri Rico Usthavia Frans, menurutnya dukungan ketiga bank BUMN kepada Pelindo III meliputi lending facility, trade finance, tresury line facility, liquidity management, dan beberapa layanan lainnya cukup berdampak positif.

“Pelindo III merupakan BUMN yang besar dan saat ini sektor maritim juga teng­ ah menjadi perhatian pemerintah,” terang Rico.

Dukungan BNI, Bank Mandiri, dan BRI diwujudkan dalam pemenuhan kebutuhan finansial Pelindo III. Juni lalu, ketiga bank tersebut memberikan Kredit Sindikasi kepada Pelindo III senilai Rp 4,5 triliun.nlicom

Ekonomi Jatim Kejar Investasi Rp 200 Triliun Di lini manufactur nyatanya menyumbang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur (Jatim) hingga 28 persen, kemudian disusul sektor perdagangan mencapai 17 persen dan sektor pertanian menyumbang 14 persen nya. Apalagi saat ini sudah 1 juta lebih industri manufactur yang ada di wilayah Jatim. Dan masih didominasi wilayah Surabaya, Mojokerto, Gresik, Jombang dan lainnya.

Hadi Prasetyo, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Jatim di triwulan I-2016 sudah duduk di angka 5,34 persen, nampak lamban dibanding triwulan IV-2015 yang ada di posisi 5,9 persen. Namun menurutnya, pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding nasional yang masih di kisaran 4,9 persen.

“Lambannya pertumbuhan ekonomi selama tiga bu-

Menteri Keuangan Sri Mulyani di acara World Islamic Economic Forum (WIEF) 2016 di Jakarta.

mengganggu target pertumbuhan ekonomi. Mantan Gubernur Bank Indonesia itu masih optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini ada di kisaran 5,1 persen - 5,2 persen.

“Hal itu karena yang dipotong adalah seperti perjalanan dinas, serta pengeluaran yang tidak terlalu penting,” ucapnya, Rabu malam.

Dia menambahkan, anggaran program prioritas juga anggaran bantuan sosial tidak akan mengalami perubahan. nyo/est/ko

lan pertama 2016 disebabkan anjloknya konsumsi pemerintah dan perbaikan kinerja impor. Dari sisi penawaran, lambatnya di aspek industri pengolahan dan pertanian merupakan pemicu lambannya pertumbuhan ekonomi,” tandas Hadi usai membuka pameran Manufacturing Surabaya 2016 di Grand City Surabaya, Rabu (03/08/2016).

Hadi menambahkan, ia tak mengelak adanya perlambatan ekonomi dan tekanan ekonomi global hingga berefek pada ekonomi nasional termasuk Jatim.

Namun, ia masih optimis pertumbuhan ekonomi Jatim hingga akhir tahun ini bisa mencapai angka 5,8-6 persen. Dan angka tersebut maish cukup relefan di tengah bayang-bayang volatilitas rupiah dan kenaikan upah minimum.

“Usai melambat dengan tumbuh hanya 5,4 persen di tahun lalu, kami berharap semoga tahun ini bisa kem-

Hadi Prasetyo (kiri) Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Jatim saat meninjau salah satu tenant di Manufacturing Surabaya 2016 di Grand City Mall Surabaya.

bali ke 5,8 persen seperti 2014,” harapnya.

Di tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Jatim sempat menginjak angka 7,3 persen, lalu melambat hingga 6,1 per­s en di tahun berikutnya. Menginjak tahun 2014, laju produk domestik bruto provinsi itu di bawah 6 persen.

Untuk mendongkrak kembali pertumbuhan ekonomi tahun ini, Pemprov akan mendorong pada penyerapan belanja barang dan modal pemerin-

tah. Di lini investasi swasta, kendati potensinya masih besar, nampak dari penerbitan izin prinsip Rp170 triliun tahun lalu, menrut Hadi, Pemprov tak bisa berbuat banyak sebab realisasinya mengikuti stabilitas kurs dan upah minimum.

“Kami akan membina relasi lebih dekat dengan investor agar merealisasikan izin prinsipnya yang bernilai Rp 200 Triliun tersbut,” ucap Hadi.neld

Waskita Targetkan Bangun 1.000 KM Jalan Tol PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) menargetkan bisa mengantongi kontrak baru pembangunan Jalan Tol sepanjang 250 km hingga akhir 2016. Bila berhasil diraih, maka total panjang jalan tol yang akan digarap perusahaan menjadi 1.000 km.

“Sampai saat ini kepemilikan Jalan Tol Waskita 15 ruas total 750 km. Target tol yang akan dikerjakan oleh Waskita diharapkan lebih dari 1.000 km. Diharapkan ada tambahan lebih dari 250 km sampai akhir tahun ini,” jelas Direktur Utama Waskita Karya M Choliq saat jumpa pers di acara Investor

Day di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (4/8/2016).

1.000 km jalan tol yang digarap Waskita tersebut tersebar di pulau Jawa dan Sumatera.

Ditargetkan seluruhnya rampung 2018. “Seluruhnya 1.000 km tetap Desember 2018 selesai,” sambung Choliq.

Untuk memuluskan rencana perseroan membangun 1.000 km jalan tol, Choliq mengatakan perusahaannya bakal menyiapkan dana sedikitnya Rp 100 triliun hingga 2018.

Investasi sebesar Rp 100 triliun tersebut juga mencakup proyek LRT Palembang sebesar Rp 9,4 triliun.

“Secara umum Waskita

untuk menyelesaikan toltol yang dipunyai bersama dengan transmisi Sumatera dan LRT Palembang diperkirakan membutuhkan dana investasi hampir Rp 100 triliun,” kata Choliq.

Di Pulau Jawa, saat ini Waskita dipercaya mem­ bang­un sejumlah ruas jalan tol yang telah lama mangkrak. Diantara tol-tol tersebut adalah Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang dan Batang-Semarang yang total panjangnya 152 km.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) selaku pelaksana proyek tersebut menargetkan setidaknya tol-tol tersebut

sudah tersambung sebelum musim lebaran 2017.

Artinya, pada musim mudik lebaran nanti, dari Jakarta hingga Semarang bisa tersambung Jalan Tol. Meski belum sempurna, setidaknya dapat dilewati secara fungsional alias darurat.

“Lebaran tahun depan Juni 2017 Waskita memberikan fasilitas mudik dari Jakarta sampai Semarang .Padahal dari Brexit sampai Semarang 152 km. 10 bulan bisa pengecoran terakhir bisa sampai Semarang. Jembatan di atas gorong-gorong sampai underpas ada 300 buah,” kata Choliq.nard/dt

sosok

3

Edisi 148 | 8 - 14 agustus 2016

Bukan Elektabilitas Ahok, Risma, dan Sandiaga, Tapi…

Bukan soal elektabilitas. Ini soal kekuatan partai di belakang mereka.

d

igelar tanggal 15 Februari 2017. Pe­ milihan gubernur Jakarta tinggal 195 hari lagi. Itu tang­ gal pencoblosan. Masih jauh?

Sesungguhnya tidak. Lihatlah penanggalan pemilihan guber­

nur berikut ini.

Semua pasangan calon sudah harus ditetapkan tanggal 22 Oktober 2016. Tidak akan ada perubahan lagi sesudah itu. Dan semua pasangan diberi kesem­ patan untuk mendaftarkan diri tanggal tanggal 19 September

hingga 21. Cuma tiga hari.

Itu artinya semenjak hari ini, hanya tersisa 49 hari bagi mereka untuk mendaftar. Di­ kurangi sembilan hari libur, waktu mereka tersisa hanya 40 hari. Pendek sekali.

Waktu sependek itu tentu saja susah bagi nama-nama baru, terutama bagi mereka yang menempuh jalur inde­ penden. Komisi Pemilihan

Umum Daerah (KPUD) me­ matok tanggal 7 Agustus se­ bagai batas akhir penyerahan syarat dukungan. Jadi, ya, tinggal empat hari lagi.

Dari pergerakan politik yang tersiar selama ini, tam­ paknya jalur perorangan ini sonder kandidat. Semua lewat partai politik. Dan baru dua atau tiga nama, yang terang disebutkan partai politik se­

lama ini. Itu pun belum tentu final. Lobi-lobi politik masih berderu hingga pendaftaran.

Tiga nama yang disebutkan itu adalah Basuki Tjahaja Pur­ nama alias Ahok yang adalah kandidat incumbent, Tri Ris­ maharini yang kini menjadi wali kota Surabaya dan San­ diaga Uno, seorang pengusaha muda cum politisi muda.

Apakah ketiganya akan

me­laju ke meja pendaftaran?

Jawabannya sangat bergantung pada seberapa besar modal partai yang mereka bawa atau yang membawa mereka.

Demi mengusung pasangan bakal calon gubernur, dibu­ tuhkan sedikitnya 22 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Ini syaratnya. Kursi di Kebun Sirih alamat kantor dewan itu

Risma Walikota Surabaya ini sudah lama dijagokan untuk melaju ke Jakarta.

Tenggelam timbul dari radar politik ibukota, lantaran ra­ mai pula diberitakan bahwa Risma menolak tawaran itu.

Penolakan itu bahkan sudah pula disampaikan kepada Megawati, dengan cara yang terang benderang.

Saat menghadiri rapat De­ wan Pertimbangan Presiden di Jakarta, Kamis 10 Maret 2016, kepada media massa Risma memastikan, “Jadi saya yang menghadap Ibu. Mungkin satu bulan yang lalu.

Waktu itu saya sampaikan, Bu, saya mendapat amanah di Surabaya. Dan saya mohon, saya tidak dicalonkan men­ jadi gubernur, baik di Jawa Timur maupun DKI.” Sesudah penjelasan Maret lalu itu, nama Risma di bursa DKI agak tenggelam, lalu men­ cuat lagi berhari belakangan dengan intensitas dan kekua­ tan yang cukup impresif.

Sejumlah kelompok warga, di sejumlah wilayah di Ja­ karta, menggelar deklarasi dukungan terhadap Risma.

Lihatlah yang terjadi Minggu, 26 Juni 2016. Ratusan warga di Tanah Merah Jakarta Utara menggelar acara deklarasi mendukung Risma.

Lalu lihat yang terjadi di Jatinegara Jakarta Timur, sehari sesudah Tanah Merah itu. Warga menggelar deklara­ si dukungan untuk Risma. Di tempat itu mereka memasang spanduk, “Ahok Tukang Gu­ sur Rakyat, Jokowi jangan dukung musuh rakyat.”

Deklarasi yang sama juga berlangsung di sejumlah tempat. Semua mendukung Risma maju merebut kursi gubernur DKI. Lalu apa kata para peting­ gi PDI Perjuangan, partai di mana Risma bernaung? Wakil Ketua Badan Pemilihan Umum partai itu, Gembong Warsono, menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi kader menolak penugasan yang diberikan Ketua Umum Megawati, apal­ agi jika sudah diputuskan partai. “Tidak ada alasan Ibu Risma menolak penugasan partai,” tegas Gembong.

Gembong menguraikan bahwa partainya menempuh dua jalur bagi para kader untuk maju di Pilkada. Jalur Penjaringan dan jalur penu­ gasan. Risma bisa dibawa ke Jakarta lewat jalur kedua.

Penugasan.

Pelaksana tugas Ketua DPD PDI-P, Bambang DH me­ ngungkapkan partainya ingin Pilkada DKI Jakarta 2017 berlangsung “head to head” (satu lawan satu). Menurut­ nya, keadaan tersebut sangat menguntungkan.

“Sangat mungkin dan ting­ gi ada kemungkinan head to head juga. Itu strategi ba­ gus,” kata Bambang di kan­ tor DPW PKB DKI Jakarta, Selasa (2/7/2016).

Head to head ini sejalan dengan keinginan PDI-P un­ tuk membentuk koalisi besar.

Ada pun keuntungan menurut PDI-P dengan adanya head to head adalah pilkada tak perlu digelar dua kali.

“Kami sepakat untuk ber­ koalisi besar, kenapa? Kami tak hanya ingin memenangkan pertarungan. Setelah menang, gubernur kan punya mitra kerja, kawan di legislatif. Supaya gu­ bernur didukung banyak kekua­ tan politik,” kata Bambang.

Pilkada DKI, lanjut Bam­ bang, berpotensi digelar dua

sejumlah 106. Artinya, seba­ nyak-banyaknya hanya akan ada empat pasangan.

Mari melihat ‘kursi-kursi’ itu.

Partai apa yang paling banyak dan seberapa kuat kaki mere­ ka di ibukota. Lalu, setidaknya sejauh pagi ini, siapa kandidat yang mereka usung. Seberapa besar peluang sang kandidat bisa lolos ke meja pendaftaran, lalu melaju ke kotak suara.

PETA KEKUATAN PARTAI POLITIK Risma PDIP (28 kursi) Jumlah: 28 Kursi Sandiaga Gerindra (15 kursi), PKS (11 kursi) Jumlah: 26 Kursi Ahok Hanura (10 kursi), NasDem (5 kursi), Golkar (9 kursi) Jumlah: 24 Kursi

Ahok

putaran jika diikuti oleh lebih dua pasang kandidat dan tak mencapai 50 persen plus satu.

“Kalau iya (satu lawan satu) sangat cantik ini,” ungkap Bambang. Namun, Bambang tak menjelaskan head to head itu antara kandidat mana.

Wakil Sekretaris Jende­ ral PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, par­ tainya sampai saat ini masih

terus menggodok nama-nama figur yang akan diusung dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.

Dia tidak menampik banyak banyak pihak mendorong par­ tainya agar mengusung Risma.

“Kami tidak menampik ba­ nyak aspirasi masyarakat, baik civil society maupun partai politik, yang meminta kepada DPP PDI-P agar mengusung Risma,” kata Basarah saat di­

hubungi, Kamis (4/8/2016).

Sementara soal kemung­ kinan partainya mendukung Ahok, Basarah melihat bahwa Ahok sudah cukup dengan dukungan tiga partai politik yang saat ini ada.

“Terakhir pernyataan dia (Ahok) tidak akan mendaftar lewat PDI-P. Jadi, saya kira se­ lesai sudah urusan Ahok den­ gan PDI-P karena dia sendiri

yang menyimpulkan itu,” tutur anggota DPR asal Dapil Jawa Timur itu.

“Karena merasa cukup di­u sung tiga partai politik dan tidak lagi membutuhkan dukungan PDI-P, jadi Ahok yang memutuskan tidak maju lewat PDI-P,” lanjutnya.

Jika benar diboyong ke Jakarta, dengan siapa pun dia berpasangan, Risma bisa

langsung melaju ke meja pendaftaran. PDI Perjuang­ an menduduki 28 kursi di Kebun Sirih, dan menjadi satu-satunya partai yang bisa mengusung calon sendiri, mulus, sonder koalisi.

Jumlah kursi sebanyak itu diperoleh setelah partai itu meraup 1.231.843 suara pada pemilihan umum dua tahun lalu.

Sandiaga Partai Gerindra akhir­ nya resmi mengusung San­ diaga Uno. Nama pengusaha muda itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) partai itu di Hambalang Bogor, Jumat pe­kan lalu. Dia menyisih­

kan dua nama lain Yursil Ihza Mahendra dan Sjafrie Sjamsoeddin, yang juga masuk bursa partai besutan Prabowo Subianto itu.

Dengan kekuatan 15 kur­ si Gerindra di Kebun Sirih, Sandiaga harus mencari

partai lain demi melaju ke meja pendaftaran. Salah satu yang agak terang adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang massa akar rumputnya dikenal sangat solid.

Dua hari setelah ditetap­

kan Gerindra, Minggu 31 Juni 2016, Sandiaga menu­ turkan bahwa koalisi itu bukan lagi di pelupuk mata tapi sudah pasti, Alham­ dulillah, hari ini menda­ pat kabar gembira. PKS memutuskan mendukung

Sandiaga Uno. Berbekal kabar gembira itu, Sandiaga bisa meleng­ gang ke meja pendaftaran.

Dengan tambahan tam­ bahan 11 kursi dari PKS, Sandiaga sudah bermodal 26 kursi.

Kekuatan Partai Lain Ini yang belum terang benar. Sejumlah partai lain yang juga punya kekuatan yang bertenaga di Kebon Sirih. Partai Persatuan Pem­ bangunan (PPP), yang punya massa kuat di ibukota, misal­ nya, memiliki 10 kursi.

Partai Demokrat, besu­ tan Susilo Bambang Yu­ dhoyono, juga menduduki 10 kursi, PKB meraih 6 kursi dan PAN 2 kursi. Apakah partai-partai ini mengusung calon lain atau bergabung dengan kekuatan yang su­ dah ada? Kepastian baru difinal. Meja pendaftaran.

Ketua DPW PPP DKI Ja­­karta Abraham Lungga­na menegaskan bahwa mere­ ka akan berkoalisi dengan

partai manapun untuk me­­l awan Ahok. Lulung menga­takan, kemungkinan koalisi gemuk masih cu­ kup besar, meski Gerindra telah mendapuk Sandiaga.

“Misal­nya, Sandiaga sama calon PDIP. Sandiaga jadi wakil, kan bisa juga.”

Selain tiga nama itu, calon lain yang juga santer dis­ ebutkan adalah Yusril Ihza Mahendra dan belakangan Mantan Menko Maritim Rizal Ramli. Yusril sudah lama menyiapkan diri. Rizal baru diberitakan dua tiga hari belakangan.

Konfederasi Serikat Peker­ ja Indonesia (KSPI), Selasa kemarin menggelar konfer­ ensi pers meminta Rizal maju

ke Pilkada DKI. Sejauh ini Rizal cuma menjawab singkat, “Belum kepikiran.”

Ketua DPD Hanura DKI Jakarta Mohamad Sangaji alias Ongen berharap pihak PDI Perjuangan sebagai pe­ menang pemilu untuk ber­ sama-sama mendukung Ja­ karta lebih baik. “Oleh kare­ na itu saya harap kemesraan dengan PDIP bisa segera terjadi,” kata Ongen di Kan­ tor DPD PDI-P DKI, Jakarta Selatan, Senin (1/8/2016).

Sementara PPP tidak ada niatan untuk mendukung Ahok pesaing Sandiaga.

Be­s ar kemungkinan PPP akan mendukung pengu­ saha muda tersebut.

Ketua DPW PPP DKI

Ja­karta Abraham Lunggana akan berkoalisi dengan par­ tai mana pun untuk mela­ wan Ahok. Lulung menga­ takan, kemungkinan koalisi gemuk masih cukup besar.

Walaupun Partai Gerindra telah menunjuk Sandiaga Uno sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada DKI. “Misalnya Sandiaga sama calon (dari) PDIP, dan Sandiaga jadi wakil, kan bisa juga,” katanya saat dihubun­ gi Minggu (31/7/2016).

Sedangkan PDI-P be­ lum menentukan sikap.

Tarik ulur antara memilih Ahok atau mengusung calon sendiri masih dilakukan.

Bahkan ketua umum PDI-P Megawati Soekarnoputri

masih pilih-pilih untuk me­ ngusung calon gubernur DKI. Bahkan santer terdengar disebut Risma telah ditun­ juk sebagai calon gubernur DKI dari PDI-P. Namun wali kota Surabaya ini enggan dan memilih surabaya tem­ pat pengabdiannya. Tetapi jika pun Risma maju dengan kendaraan PDI-P dia dapat melenggang secara leluasa di­ calonkan hanya satu partai.

Sebab perolehan kursi PDI-P di DPRD sudah men­ cukupi untuk mengusung calon gubernur DKI tanpa berkoalisi. Dari data KPU, PDI-P memiliki 28 kursi den­ gan perolehan suara 1.231.843 suara.nint/mer/sia

Dari semua kandidat, ba­ rangkali Ahoklah yang sudah bersiap sedari lama. Meski sukses mendulang satu juta Kartu Tanda Penduduk (KTP), belakangan Ahok maju lewat jalur partai politik. Pilihan yang membuat sejumlah ang­ gota Teman Ahok mengancam membuang KTP dukungan.

Salah satu yang mengusung Ahok adalah Golongan Karya atau Golkar, yang usianya mungkin lebih tua dari Anda.

Partai yang sudah malang me­ lintang di republik ini, berdiri tahun 1964.

Si beringin yang kini di­ nakhodai Setya Novanto itu, menduduki sembilan kursi di Kebun Sirih. Kursi sejumlah itu diraup setelah mesin par­ tai itu mendulang 376.221 su­ ara pada pemilihan umum.

Partai politik yang juga mengusung mantan Bupati Belitung Timur adalah Ha­ nura, yang dibesut Jenderal (purn) Wiranto, yang pekan lalu didapuk Presiden Joko Widodo menjadi Menkopol­ hukam. Partai ini menduduki 10 kursi di Kebun Sirih.

Jalan Ahok kian lempeng oleh Nasdem, partai yang didirikan Surya Paloh. Partai ini meraih lima kursi di dew­ an perwakilan DKI. Sebelum dua partai yang disebutkan di atas, Nasdem malah lebih awal mendapuk Ahok.

Bermodal Golkar dan dua partai lain yang pendirinya juga mantan petinggi Beringin itu Wiranto dan Surya Paloh sebelumnya adalah tokoh Golkar Ahok dipastikan bisa datang ke meja pendaftaran.

Tiga partai itu menduduki 24 kursi di Kebun Sirih.

Di luar kekuatan tiga partai itu, hingga kini Ahok masih melakukan lobi-lobi politik dengan PDI Perjuan­ gan. Jumat pekan lalu, Ahok sempat satu mobil dengan Megawati Soekarnoputri, Presiden Joko Widodo, Puan Maharani dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyan­ to. Dari rumah Megawati di Teuku Umar mereka melaju ke Rapat Pimpinan Partai Golkar di Istora Senayan.

Meski kepada media mas­ sa, Ahok menuturkan sepan­ jang perjalanan mereka hanya cerita lucu-lucuan belaka, se­ jumlah kalangan menafsirkan perjalanan ini sebagai sinyal partai berlambang Banteng itu bakal mengusung Ahok.

Jika benar PDI Perjuangan mengusung, maka Ahok akan datang ke meja pendaftaran dengan kekuatan 52 kursi di Dewan Perwakilan DKI. PDI Perjuangan sendiri men­ duduki 28 kursi. Dengan kursi sejumlah itu, dia diusung hampir 50 persen kekuatan kursi di dewan.

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

patgulipat

4

Edisi 148 | 8 - 14 agustus 2016

‘Cerita Busuk’ Haris Azhar Dilawan Korps Kapolri Jendral Tito Karnavian.

“Cerita Busuk dari Seorang Bandit” kini malah direspon tiga korps tidak pada takarannya.

Padahal laporan Haris Azhar seharusnya bisa menjadi momentum memberantas kartel narkoba.

S

etelah dilapor­kan ke polisi karena mengunggah “Cerita Busuk dari Seorang Bandit”, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, merasa tengah dikriminalisasi oleh aparat.

Pengakuan seorang gembong narkoba Freedy Budiman sebelum dieksekusi mati sebetulnya masuk informasi penting. Namun oleh aparat malah direspons tidak pada takarannya, dalam sebuah negara yang disebut sedang darurat narkoba.

Pada Selasa, 2 Agustus 2016, tiga institusi, Divisi Hukum Mabes Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melaporkan Koordinator Haris Azhar ke Bareskrim Polri.

Cuitan Haris mengenai pengakuan Freddy Budiman, terpidana mati kasus narkoba kepadanya menjadi pasal.

Tulisan Haris melalui Facebook dan yang ditegaskan melalui akun Twitter tersebut dinilai mencoreng muka tiga institusi.

Alhasil pelaporan sebagai delik aduan dilayangkan

dengan dasar Undang Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan yang mengarah kepada pencemaran nama baik.

Pasal 27 ayat 3 yang beberapa waktu lalu kerap diperdebatkan sebagai pasal karet itu berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”.

Laporan oleh tiga institusi itu lalu dicatatkan dengan tiga laporan yang berbeda, yaitu Laporan Nomor LP/766/ VIII/2016 Bareskrim untuk pelapor dari pihak Divisi Hukum TNI, Laporan Nomor

LP/765/VIII/2016 Bareskrim untuk pelapor dari Divisi Hukum BNN dan Laporan Nomor LP/767/VIII/2016 Bareskrim untuk pelapor Divisi Hukum Polri.

Pascapelaporan tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian juga mengungkapkan pernyataan tegas.

Dia mengatakan, bukan tak mungkin Haris akan ditetapkan menjadi tersangka. Hal tersebut tergantung pada adanya bukti dan keyakinan penyidik jika Haris dan publikasi yang dilakukannya memang identik dengan pasal yang dikenakan kepada aktivis HAM tersebut.

“Kalau alat buktinya minimal dua ada dan ada keyakinan penyidik bahwa ini pidana, ini dapat memenuhi unsur, maka bisa saja ditingkatkan dari saksi menjadi

Harusnya Momentum Berantas Kartel Narkoba

Gembong narkoba Freddy Budiman sebelum dieksekusi mati sempat menceritakan pengalamannya.

Sehari berselang sete­ lah pelaporan terhadap aktivis KontraS, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudian memberi penilaian atas kondisi tersebut. Ade tak mau buru-buru menghakimi Kepolisian, TNI maupun BNN. Menurut Politikus Partai Golkar tersebut, langkah yang dilakukan ketiga institusi bisa dipahami. Dia mengatakan, pimpinan institusi pasti ingin agar citra lembaga yang dibawahinya tidak tercemar.

Ade mengatakan, penga­ duan tersebut adalah hak pihak-pihak yang merasa.

Apalagi perihal yang dituduhkan adalah masalah serius yang menyangkut esensi tugas tiga korps. Namun Ketua DPR mengingatkan, agar di samping pelaporan itu, maka substansi pernyataan Haris juga tidak diabaikan oleh penegak hukum. Terlebih, testimoni tersebut, apabila benar adanya maka sangat berbahaya jika tidak diungkap.

“Apa yang dilakukan oleh TNI, Polri dan BNN, tiga institusi ini menurut yang saya baca dalam rangka menjaga marwah kehormatan ketiga institusi,” kata Ade Komarudin di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta.

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, memandangnya dari sisi berbeda. Dia menilai bahwa pelaporan Haris Azhar dengan menggunakan UU ITE sangat disayangkan. Pasalnya UU tersebut justru diundang­ kan untuk bisa melindungi pengguna internet termasuk media sosial. Namun Haris yang berani mengungkapkan dugaan “borok” penegak hu-

kum justru jadi korban UU tersebut.

Meutya menilai, beberapa kasus selain Haris pula terjadi dan pada akhirnya tiba pada pro dan kontra pasal-pasal karet di UU ITE. Pasal-pasal dalam produk legislasi itu dianggap bisa dimanfaatkan untuk memberangus kebebasan berpendapat. Meutya tak menampik, saat ini perlu rencana amandemen terha­ dap UU ITE itu.

Dihubungi secara terpisah, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia (UI), Gandjar Laksmana Bonaprapta turut mempertanyakan pelaporan tersebut.

Gandjar meragukan soal dugaan penghinaan mengarah ke pencemaran nama baik dari tulisan Haris Azhar yang kini menyebar secara luas.

Dia juga mengatakan pelaporan dengan Pasal 27 ayat 3 dalam UU ITE selayaknya harus dirangkaikan dengan KUHP. “Penghinaan dalam KUHP diatur Pasal 310 dan 311, harus ditujukan pada orang. Penghinaan Pasal 207 bisa ditujukan pada penguasa, lembaga, institusi. Tapi masalahnya dimana penghinaannya (oleh Haris Azhar),” kata Gandjar.

Dia berujar, sekalipun pa­ da akhirnya diketahui per­ nyataan Freddy Budiman tak disampaikan dengan tepat oleh Haris, maka pembuktian penghinaan juga akan sulit dilakukan. “Apakah ada kalimat bernada penghinaan,” kata Gandjar bernada retoris.

Efek lainnya, kasus ini diyakini bisa meninggalkan preseden buruk. Informasi penting terkait masalah dalam negeri bakal enggan diungkap oleh warga negara

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

yang mengetahuinya. Mereka bakal takut dikenakan pasal oleh lembaga ataupun pihak yang merasa dirugikan.

Sementara itu Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menilai informasi yang disampaikan Haris Azhar terkait keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam peredaran narkoba di Indonesia sudah menjadi rahasia umum. Sudah banyak pihak yang menyampaikan hal serupa.

“Tapi tidak ada upaya nyata yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Jokowi untuk secara konkret dan masif melakukan upaya pemberantasan mafia narkoba,” kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Oleh sebab itu, informasi yang disampaikan Haris harus menjadi momentum positif bagi pemerintah untuk memulai upaya pemberantasan mafia narkoba yang lebih intensif. “Ini momentum bagus.

Info dari Haris harus menjadi pintu masuk pemberantasan mafia narkoba,” ujarnya.

Dahnil menyayangkan apabila informasi dari Haris justru ditafsirkan sebagai upaya menjatuhkan kredibilitas aparatur hukum baik Polri, TNI, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Menurut dia, apa yang disampaikan Haris adalah bentuk cinta dan kasih sayang terhadap aparatur hukum. Pemuda Muhammadiyah pun mendukung apa yang dilakukan Haris sebagai bentuk komitmen tinggi guna mendorong perbaikan institusi hukum.

Pihaknya pun mendorong Presiden segera bersikap terang dan tegas, salah satunya dengan cara membentuk tim independen pemberantasan mafia narkoba. Tim ini diharapkan mampu membongkar faktafakta adanya dukungan dari aparatur hukum terkait bisnis narkoba di Indonesia. “Kami menagih komitmen Presiden yang ingin memerangi narkoba,” kata Dahnil.

Gerakan Indonesia Berantas Mafia Narkoba mendorong Presiden Joko Widodo membentuk tim independen untuk memberantas mafia narkoba.

Tak hanya itu, Jokowi juga

Ketua DPR Ade Komarudin.

diminta mengintruksikan kepada tiga lembaga penegak hukum yakni Polri, TNI, dan BNN untuk menghentikan rencana kriminalisasi terhadap koordinator Kontras Haris Azhar.

Aktivis hak asasi manusia (HAM) Usman Hamid menyebut Jokowi pernah menegaskan bahwa Indonesia menghadapi darurat bahaya narkoba. Namun tin­dakan tiga lembaga yang melaporkan Haris atas tuduhan pencemaran nama baik dinilai tidak mencerminkan kegentingan bahwa Indonesia benar-benar darurat narkoba. Apalagi, kata dia, ketiga lembaga tersebut mengklaim telah bekerja keras memberantas narkoba.

“Klaim-klaim itu tidak ada artinya kalau sikap kegenting­ an memberantas narkoba dilakukan dengan mengkriminalisasi orang yang memberikan kesaksian penting terkait sinyalemen keterlibatan orang dalam,” ujar Usman saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Menurut dia, apabila kri­ minalisasi terhadap Haris dilanjutkan maka negara bisa dituduh menutupi atau mencegah terendusnya keterlibatan orang-orang di dalam negara pada praktik kartel narkoba. Tiga lembaga tersebut hendaknya menunjukkan sikap yang mengutamakan kepentingan umum, bukan hanya kepentingan institusi.

“Informasi yang disampaikan Haris, kepentingan umumnya lebih kuat. Sementara sikap tiga lembaga tersebut mencerminkan kepentingan sempit, bukan kepentingan umum, bangsa, dan negara,” kata Usman.

tersangka,” kata Tito, Rabu (3/8/2016).

Dia meneruskan, jika kasus tersebut sudah masuk ke meja hijau, maka tinggal menunggu pengadilan bisa menimbang soal salah benar dari substansi publikasi yang dilakukan Haris.

Kepala BNN, Komjen Budi Waseso mengatakan bahwa pelaporan terhadap Haris dilakukan demi alasan perlunya proses tersebut dilegalkan. Informasi yang didapatkan Haris melalui gembong narkoba kata dia perlu dicatatkan dalam sebuah dokumen BAP. Pria yang yang kerap disapa Buwas itu meminta publik tak buru-buru berprasangka bahwa tiga institusi itu sebenarnya berencana menjadikan Haris Azhar sebagai pesakitan.

“Kenapa kita melapor ke Polri terhadap Saudara Haris, itu ada legalitasnya. Bukan dengan maksud untuk menjadikan tersangka tapi agar ada pemeriksaaan,” kata Budi Waseso, Kamis, (4/8/2016).

Respons Kepolisian, TNI dan BNN ini cukup mengejutkan publik. Setelah sebelumnya ketiga korps itu mengatakan tak ragu mendalami tulisan Haris tentang pengakuan Freddy Budiman kepada dia pada tahun 2014 silam di Lapas Batu Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Haris menuliskan testimoni Freddy yang mengaku kerap diperas oleh aparat bahkan ketika dia mendekam dalam lapas.

Tak hanya itu, bisnis besar narkoba juga disebut-sebut dibentengi oleh pejabat di BNN, Kepolisian dan TNI. Pengakuan itu kata Freddy dimuat

dalam pledoinya setelah diakui kepada kuasa hukumnya. Le­ bih lanjut Haris mengatakan tak mudah mengetahui pengacara Freddy dan mengatakan tidak memiliki akses mendapatkan pledoi itu.

Sejumlah pihak menya­ yangkan pelaporan terhadap Haris, yang dinilai justru harus diapresiasi karena berani mengungkap informasi sensitif terkait jaringan narkoba.

Apalagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui sangat getol dalam pemberantasan narkoba hingga tak segan melakukan eksekusi mati terhadap para bandar narkotika. Bulan Juli, dilakukan gelombang ketika eksekusi mati terpidana kasus narkoba. Di tengah kontroversi, Jokowi tampak kukuh dan konsisten dengan kebijakan hukuman maut itu.

Haris Azhar Dibentengi 100 Pengacara Dipolisikan oleh tiga institusi berpengaruh kelihatannya tak membuat Haris Azhar gentar. Sejak awal dia mengatakan tak cemas jika diperkarakan perihal pengakuan yang diungkapnya. Bahkan Haris berujar sudah memprediksi respons penegak hukum bakal seperti saat ini termasuk adanya potensi intimidasi.

“Saya tetap komitmen dengan apa yang saya ucapkan. Saya punya dugaan akan diperlakukan seperti ini. Insya Allah saya siap,” kata Haris dalam perbincangan dengan tvOne. Namun Haris menya­ yangkan jika informasi itu tak lalu ditindaklanjuti dengan cepat dan konkret oleh Kepolisian dan BNN. Padahal pemerintah saat ini menyebut-nyebut narkoba sebagai masalah darurat dan kejahatan luar biasa.

Menurutnya, istilah luar biasa dalam konteks narkoba bukan karena hanya korban yang cukup besar namun juga terlibatnya aparat penegak hukum dalam bisnis haram itu. Sudah jamak ada aparat yang tertangkap mengait obat terlarang. Informasi ini kata dia bukan berita baru.

Haris bercerita bahwa dia memang sengaja tak membuka pengakuan itu pada tahun 2014 tak lama setelah Freddy bercerita. Pasalnya, tahun 2014 menurut Koordinator Badan Pekerja KontraS itu riuh dengan Pemilu. Isu tersebut tak akan mendapatkan perhatian penuh dari aparat dan masyarakat. Belum lagi kata Haris, dia menunggu hingga rezim pemerintahan berganti karena pemerintahan yang akan digantikan tak lagi bisa total merespons sengkarut masalah ini.

Lantas sebelum menuliskan melalui media sosial, Haris juga mengatakan sempat menyampaikan hal tersebut kepada Juru Bicara Presiden Jokowi, Johan Budi Sapto Pribowo.

Sayangnya tidak gayung bersambut.

Pun setelah gonjang-gan­ jing pengakuan itu hingga dirinya dilaporkan, Istana masih belum menunjukkan sikap. Haris Azhar karena itu berharap Jokowi bisa memberi perhatian sebagaimana Presiden menga­ ku sangat terusik dengan

masalah pelik narkotika.

“Menurut saya ini harusnya menjadi peluang karena masyarakat juga menunggu tindakan tegas Presiden terhadap maraknya kejahatan narkoba karena informasi yang saya sampaikan sudah menjadi pengetahuan umum di masyarakat,” kata Haris.

Sejauh ini, menurut Haris, terdapat 60 pengaca­ ra yang akan membantunya menangani kasus tersebut.

“Tapi yang mengatakan ingin, masih banyak lagi.

Mungkin kalau ditotal hampir 100 lawyer dan berasal dari berbagai organisasi pengacara,” tuturnya.

Hingga kini, Haris mengatakan belum ada panggilan dari pihak kepolisian terkait pelaporan yang diajukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, dan TNI. “Tapi dengan Polri sudah komunikasi, dengan Pak Boy (Kepala Divisi Humas). Deng­ an BNN sudah, tapi dengan TNI, belum,” ujarnya.

Menurut Haris, pelaporan yang dilakukan oleh berbagai pihak itu justru menghabiskan energi. “Saya terima kasih dilaporkan begitu. Tapi, alangkah lebih baiknya kalau energi kita semua dipakai untuk samasama membongkar mafia narkoba dan membuktikannya,” katanya.

Haris merasa pernyataan yang disampaikannya itu sudah menjadi rahasia pu­ blik. Dia pun meyakini bahwa baik BNN, TNI, dan juga Polri memiliki komitmen untuk memerangi narkoba.

“Saya pikir, kita tidak perlu masuk pada ego institusi dan lebih baik berkonsolidasi dengan masyarakat.”

Sementara itu Staf Khu­ sus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Prabowo yang namanya disinggung tidak membantah dirinya memang pernah dihubungi Haris Azhar terkait pengakuan bandar narkoba Freddy Budiman.

Johan mengaku ditelepon oleh Haris pada Senin, 25 Juli lalu. Saat itu, Haris menceritakan soal pengakuan Freddy bahwa ada oknum aparat yang membantunya berbisnis Narkoba dari balik jeruji besi.

Namun, Johan tak bisa langsung menyampaikan cerita Haris itu ke Presiden karena tidak mendetail.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar.

“Akhirnya, saya minta, Anda bisa enggak kasih kronologi untuk bahan saya menyampaikan itu ke Presiden,” kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/8/2016).

Namun, Johan mengaku baru mendapatkan penjelasan detail dari Haris pada Kamis, 28 Juli pukul 19.57 WIB. Haris mengirimkan informasi detil pengakuan Freddy itu melalui pesan Whatsapp. Namun, Johan tak bisa langsung menyampaikan pesan Haris itu ke Presiden karena saat itu Jokowi tengah berada di Rapimnas Golkar.

“Saya telepon dia, saya bilang saya belum bisa sampaikan malam ini karena Presiden malam itu ke Golkar.

Memangnya ‘Pak Lurah’ bisa langsung ditelepon? Posisi saya juga enggak lagi di sebelah Presiden. Saya di rumah waktu itu,” ujar Johan.

Pada Jumat, 29 Juli 2016, pukul 00.50 WIB, eksekusi mati terhadap empat terpidana kasus narkoba, termasuk Freddy Budiman dilakukan. Setelah itu, Haris pun menyebarkan pesan yang dikirim kepada Johan Budi ke media sosial sehingga ramai menjadi perbincangan publik dan pemberitaan.

Presiden akhirnya me­ ngetahui sendiri cerita Haris Azhar ini melalui pemberitaan. Saat dimintai tanggapannya soal Haris yang menyebar pengakuan Freddy itu ke media sosial karena tak juga mendapat responn dari Presiden, Johan menolak untuk berkomentar lebih jauh.

“Ya itu tadi jawabanya.

Ceritanya begitu,” ucap Johan.nrep/tmp/kom

parlemen

5

Edisi 148 | 8 - 14 agustus 2016

DPR Apresiasi BIN Amnesty Din Minimi DPR minta amnesty jangan dijadikan komoditas politik oleh pemerintah, mengingat banyak kelompok pemberontak ini di Indonesia.

D

ewan Perwakilan Rakyat RI menga­ presiasi langkah Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Sutiyoso terkait am­ nesty yang akan diberikan kepada pemberontak Din Minimi di Aceh.

“Saya apresiasi langkah Pak Sutisyoso sebagai Kepala BIN untuk amnesty ini dan seba­ gainya yang cenderung seperti Bonek. Saya salut. Hanya saja perlu mempertimbangkan korban jiwa khususnya dari TNI, Polri, dan masyarakat yang mendukung NKRI”, kata anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon dalam diskusi dialektika demokrasi “Amnesty Langkah Tepat Rekonsiliasi Nasional?” ber­ sama Deputi II BIN Marzuki Thamrin dan pakar hukum tata negara Margarito Kamis di Media Center Gedung DPR

RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Artinya, tegas Effendi Sim­ bolon, kejahatan pemberon­ tak yang sadis itu tetap harus diproses hukum, diganjar se­ suai kejahatannya. “Kalau se­ mua diberi amnesty, lalu akan menjadi apa negara ini? Ini kan, karena negara ini negara kekua­ saan, politik dan bukan negara hukum. Negara harus menghi­ tung daya juang TNI, Polri dan masyarakat,” ujarnya.

Ia minta amnesty ini jan­ gan dijadikan komoditas poli­ tik oleh pemerintah, meng­ ingat banyak kelompok pem­ berontak ini di Indonesia.

“Tak ada yang salah dengan pemberian amnesty tersebut, tapi kenapa lama? Itu berarti Presiden Jokowi ragu untuk mengambil memutuskan.

Sama dengan pemberontak di Papua, karena konsekuensi amnesty itu mengakui kesala­

Komisi VIII Minta MAN IC Seluruh Indonesia Berstandar Mutu Sama Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid meminta kepada Kementerian Agama agar betul-betul menjaga stan­ dar mutu dan kualitas Ma­ drasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC). Sehingga, MAN IC di seluruh Indonesia memiliki standar yang sama.

Demikian ditekankannya usai melakukan peninjauan MAN IC Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin(1/08/2016).

Peninjauan ini dalam rangka kunjungan kerja Komisi VIII DPR ke Provinsi Sulteng.

“Terkait MAN IC ini, akan kami sampaikan ke Kemenag, agar betul-betul menjaga standar mutu ini. Mutu MAN IC di Jakarta, dan mutu-mu­ tu MAN IC di daerah harus sama,” kata Sodik.

Politisi F-Gerindra itu juga menekankan, standar Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pendidik maupun kurikulum pendidikannya juga harud dijaga. Sehingga nantinya MAN IC menghasilkan bibitbibit generasi bangsa yang berkualitas.

Sementara terkait belum lengkapnya sarana dan prasa­ rana di MAN IC Kota Palu, Sodik mengingatkan agar MAN IC Kota Palu meningkatkan lobi dan koordinasi kepada Pemerintah Daerah setem­ pat. Apalagi, sudah ada MoU antara Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah terkait infrastruktur dasarnya.

“Kami juga mendorong Kota Palu untuk segera menyelesai­ kan sarana dan prasarananya,” tutup politisi asal dapil Jawa Barat itu. Sebelumnya, Kepala Sekolah MAN IC Kota Palu, Soim Anwar mengatakan, saat ini sekolah belum dilengkapi sarana dan prasarana seperti listrik, pagar, asrama hingga masjid. Sehingga, walaupun sudah menerima hingga 92 murid, pembelajaran masih menumpang di MAN Model setempat.

Hal senada diungkapkan Kakanwil Provinsi Sulteng, Abdullah Latopada. Terkait hal ini, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pem­ kota Palu. nsf

Komisi V Dukung Bongkar Batu Bara Komisi V DPR RI men­ dukung dibuka kembali aktiv­ itas bongkar muat batu bara di Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat, karena banyak daerah yang membutuhkan pasokan batu bara dari pelabuhan itu.

“Kalau kami di Komisi V mendukung dibukanya ak­ tivitas bongkar muat, namun yang terpenting tidak ada­ lagi permasalahan debu,” kata Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis di Cirebon, Rabu (3/8/2016).

Menurutnya, ada beberapa daerah di Jawa Barat yang ter­ dampak langsung dengan penu­ tupan bongkar muat tersebut, dimana industri yang meng­ gunakan batu bara menga­lami kesulitan pasokan.

Karena, lanjutnya para pengusaha harus mengambil batu bara dari pelabuhan yang jauh, seperti Tegal dan juga Jakarta, sehingga ongkos kirim melambung.

“Berhentinya bongkar mu­ at batu bara cukup berdampak terhadap aktivitas industri di Jabar, seperti halnya di Maja­ lengka yang disampaikan oleh Bupatinya,” katanya.

Aktivitas bongkar muat batu bara di Pelabuhan Cire­ bon, kurang lebih sudah em­ pat bulan terakhir ini berhen­ ti beroperasi karena tuntutan warga yang merasa terganggu dari polusi yang dihasilkan.

Farih Djemy menambah­ kan dirinya sudah berbicara langsung dengan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan

hannya,” tambah politisi dari PDI Perjuangan ini.

Effendi pun menyatakan tidak tahu kemana arah bang­ sa ini. Kabinet saja katanya, daur ulang. Padahal, yang namanya daur ulang itu tak akan lebih baik, dan seba­ liknya bisa terpuruk. “Masak lupa dengan skandal bank century?” pungkasnya mem­ pertanyakan.

Sementara itu, Amnesty menurut Marzuki Thamrin sebagai antisipasi agar tidak banyak korban jiwa yang ber­ jatuhan dan berapa banyak biaya untuk memburu pem­ berontak tersebut. Seper­t i halnya Din Minimi, yang sudah empat tahun tidak tertangkap. “Kalau dibiarkan, berapa biaya yang harus dike­ luarkan oleh negara? Bahkan mereka itu selalu mengin­ timidasi proses Pilkada di Aceh, untuk memenangkan calon tertentu,” jelasnya.

Karena itu dia berharap amnesty ini diharapkan ber­ dampak kepada pemberontak lain untuk menyerahkan diri

kepada NKRI. Kelompok San­ toso di Palu, Sulawesi Tengah, sebanyak tiga orang sudah menyerahkan diri. “Semoga saja kelompok Ternaus Urif di Puncak Papua menyerahkan diri,” katanya berharap.

Yang jelas menurut Marzuki Thamrin, BIN sudah meminta berbagai pertimbangan hu­ kum kepada konstitusi hukum seperti Mahkamah Agung, Menkumham, dan lain-lain.

Lalu, kenapa prosesnya lama?

Hal itu karena proses verifikasi data dengan Polri.

Apalagi, untuk di Aceh, mereka kecewa dengan per­ janjian Helshinki. Dimana ayahnya yang tewas, ibunya yang janda dan anaknya yang yatim ternyata sampai hari ini tidak menerima uang yang dijanjikan. ‘Jadi, kemana uang rekonsiliasi nasional dulu itu?” katanya mepertanyakan.

Papua kata Marzuki, juga hampir sama, bahwa yang menjadi persoalan mereka itu bukan persoalan memisahkan diri dari Indonesia, melain­ kan masalah kesejahteraan.

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon.

“Jadi, mereka itu bukan in­ gin memisahkan dari NKRI, tapi karena kesejahteraan,” pungkasnya.

Sedangkan, Margarito Kamis menegaskan jika am­ nesty itu tidak terpengaruh dengan pertimbangan dari DPR RI. “Apakah DPR meno­ lak atau setuju, itu tidak ber­ pengaruh terhadap sikap

Sangat Minimnya Biaya Perkara Rugikan Kepentingan Nasional Dalam masa reses per­ sidangan kelima 2015-2016 Tim Kunker Komisi III DPR RI berkunjung ke Provinsi Daerah Istimewa Yogya­ karta dan menggelar per­ temuan baik dengan jajaran kepolisian maupun kejak­ saan. Banyak pertanyaan dari anggota khususnya terkait indeks penanganan perkara yang biayanya sang­ at minim.

A n g g ot a Ko m i s i I I I Dossy Iskandar Prasetyo mengatakan, bahwa hal itu membutuhkan kajian dan pendalaman kembali dalam Rapat Kerja Jaksa Agung RI dengan Komisi III mendatang.

“Memang kurang rasion­ al dari sekian ribu kasus yang ditangani biayanya sangat minim. Ini tidak sinkron dengan ketika Jaksa Agung menyampaikan anggaran pada Komisi III, harusnya soal-soal seperti ini diru­ muskan secara rasional dan proporsional,” kata Dossy, di sela pertemuan Komisi III dengan Kejaksaan Tinggi D.I. Yogtakarta, di Yogya­ karta, Senin (1/8/2016).

Menurut Politisi Partai Hati Nurasi Rakyat (Ha­ nura), hal itu akan menim­ bulkan akibat yang berba­ haya karena jika ini dibiar­ kan para jaksa menangani perkara dengan biaya yang sangat minim, bisa menim­ bulkan spekulasi perkara dibiayai dengan perkara itu sendiri.

“Ini bisa institusi kejak­ saan dan para aparat kejak­ saan termasuk jaksa yang menangani suatu kasus dibiarkan untuk menye­ lesaikan hukum dengan cara-cara tidak berhukum.

Itu sangat merugikan untuk kepentingan nasional kita.

Ini Negara hukum maka prinsip-prinsip itu harus sepadan dengan penuntun bagi jaksa dalam penegakan

Anggota Komisi III Dossy Iskandar Prasetyo.

hukum,” tuturnya.

Selain itu, Dossy juga menyoroti soal kebijakan presiden supaya jangan mudah menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, apalagi kalau itu sebagai kebijakan atau dis­ kresi para pengambil kepu­ tusan terutama Pemerintah Daerah.

Komisi III mengkomfir­ masi bagaimana sikap Ke­ jaksaan Tinggi Yogyakarta serta para Jaksa Negeri untuk merespon apa yang disampaikan presiden. Hal itu, kata Dossy cukup tepat supaya pembangunan cepat terlaksana dengan baik. Se­ bab selama ini serapan an­ garan sangat minim, kare­na para kepela daerah ragu dan takut apabila langkalangkah tidak tepat. baik soal waktu dan pengeluaran anggaran akan bisa terjadi tindakan pidana atau bisa berpotensi dikriminalisasi.

“Kita (Komisi III) me­ lakukan kroscek pada ke­ jaksaan. Bagaimana pem­ binaan di kejaksaan tinggi itu, apakah hanya begitu aja, sementara peningka­

tan profesi jaksa terutama dalam merespon kebijakan presiden tadi, ini sudah menunjukan implementasi­ nya, tidak perlu menunggu petunjuk dari atas. Pada akhirnya tidak ada kesem­ patan melakukan kreativi­ tas jaksa dalam tugas pe­ nuntutan,” ungkapnya.

Dia juga berharap, dalam bidang pembinaan, harus berkreasi tidak hanya yang selama ini berlaku, tapi yang benar-bener fungsi kejaksaan adalah penegak hukum. Di sisi lain juga menutup ruang atau pelu­ ang jangan ada yang sesung­ guhnya tindak pidana kare­ na memanfaatkan arahan presiden sehingga pidan­ anya hilang, padahal disitu ada tersangkut pidana.

“Itu yang kita ingatkan kepada para pejabat kejak­ san tinggi dan jajarannya agar benar-benar benar melakukan ini dengan prin­ sip kehati-hatian, sungguhsungguh dan keterpanggi­ lan hati dan jiwanya terkait penegakan hukum,” imbuh Dossy politisi dari Dapil Jawa Timur VIII.nas/mr

Presiden RI bahwa amnesty tetap sah. Jadi, langkah Bang Yos ketika itu sudah tepat di Aceh. Bahwa di negeri berPancasila ini tidak ada kata yang lebih indah dari kata sa­ ling memaafkan,” katanya.

Amnesty, abolisi, grasi ini bukan sesuatu yang baru bagi sejarah Indonesia. Sebab, dulu ada PRRI, Permesta dan

lain-lain yang berbeda haluan politik dengan pemerintahan Bung Karno – Hatta, juga diampuni. Mengapa? Karena amnesty itu motifnya politik.

Tapi, kalau grasi baru pertim­ bangan hukum. Dan, amnes­ ty sesuai amanat konstitusi hanya untuk warga negara Indonesia. Bukan orang as­ ing,” ujarnya.nsc

Komisi IV DPR Dukung Malut jadi Lumbung Ikan Nasional Komisi IV DPR RI yang te­lah berkunjung ke Malu­ ku Utara, Selasa (2/8/2016) menyatakan dukungannya agar provinsi tersebut juga menjadi sebagai lumbung ikan nasional guna mengem­ bangkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

“Maluku Utara sebagai dae­ rah kepulauan yang memiliki potensi perikanan yang begitu kaya. Sangat mungkin bisa di­ jadikan sebagai lumbung ikan nasional,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Djo­ han dalam rilis di Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Untuk itu, ujar dia, ha­ rus ada dukungan dari ma­ syarakat terlebih dahulu, karena potensi perikanan dan kelautan Maluku Utara dinilai sudah mendukung secara alamiah.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menga­ takan, perlu diperkuat sentrasentra yang menjadi unggu­ lan perikanan dan kelautan di seluruh Indonesia, sementara kesiapan infrastrukturnya harus pula didukung adanya program.

Dia menyadari bahwa per­ masalahan sangat minimnya infrastruktur antara lain kare­ na terkait dengan kebijakan anggaran dalam APBN yang dinilai tidak cukup untuk me­ menuhi seluruh kebutuhan yang ada di daerah.

Sementara itu, Dirjen Peng­uatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nilanto Prabowo mengakui Provinsi Maluku Utara memiliki potensi peri­ kanan cukup besar, mulai dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

Menurut Nilanto Perbowo, dalam tiga tahun mendatang pemerintah akan membang­ un industri perikanan dan ke­

lautan dengan menggandeng investor luar negeri.

Sejauh ini sudah ba­nyak negara yang melakukan penawaran untuk meemban­ gun industri, namun masih dikaji Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sebagaimana diwartakan, sejumlah pasar negara maju di dunia yang menjadi nega­ ra sasaran ekspor produk perikanan Indonesia dinilai semakin selektif dan sangat mendorong diberlakukannya “tracebility” (ketertelusuran) dari komoditas perikanan.

“Di dunia internasional saat ini, negara-negara maju mengupayakan pasar yang lebih selektif, tujuannya jan­ gan sampai orang berlombalomba menangkap ikan sam­ pai ikan tidak tersedia lagi,” kata Staf Ahli Menteri Kelau­ tan dan Perikanan bidang Ke­ masyarakatan dan Hubungan Masyarakat Suseno Sukoyono dalam diskusi di Jakarta, Ju­ mat (22/7).

Menurut Suseno, mengapa ikan yang ditangkap saat ini bisa cepat habis antara lain karena kecepatan berkembang biak ikan dinilai kalah dengan pesatnya perkembang­an dan kemajuan teknologi penang­ kapan di kapal ikan.

Dia mengingatkan, ko­ moditas kelautan dan peri­ kanan juga semakin berkem­ bang dengan cepat, seperti misalkan pada tahun 1950-an produksi ikan sebesar 14,3 juta metrik ton/tahun, maka pada 2007 jumlahnya sudah mencapai 120 juta metrik ton/tahun.

“Saat ini 200 juta orang bergantung langsung kepada produksi perikanan. Ikan ter­ masuk komoditas yang pal­ ing banyak diperdagangkan, dengan nilai hingga sebesar 83 miliar dolar per tahun,” tuturnya.nmuh/ans

Komisi VI Usulkan Panja Awasi Kinerja PTPN Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis.

Otoritas Pelabuhan (KSOP) Cirebon dan Direktur Pelindo II Cirebon terkait rencana pembukaan kembali aktivi­ tas bongkar muat batu bara tersebut.

Keduanya menyanggupi untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh masyarakat ataupun Kementrian Lingkun­ gan Hidup (KLH).

“Semua syarat yang diberi­ kan untuk pembukaan kem­ bali bongkar muat batu bara, siap dipenuhi oleh KSOP dan Pelindo,” ujarnya.nkha/ans

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Anggota Komisi VI DPR RI Mustofa Assegaf mengu­sulkan pembentukan panitia kerja untuk mengawasi kinerja perusahaan dan aspek finansial dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang ada di berbagai daerah.

“Saya usul agar Komisi VI dapat membentuk Panja PTPN di masa sidang berikut­ nya untuk menindaklanjuti kinerja PTPN,” kata Mustafa dalam rilis yang diterima di Jakarta, Rabu (3/8/2016).

Hal tersebut, ujar dia, meng­ ingat sejumlah hal seperti kunjungan Komisi VI DPR ke PTPN VI Provinsi Jambi dan menemukan bahwa kinerja pe­ rusahaan perkebunan tersebut menurun secara drastis.

Politisi PPP itu meng­ inginkan agar Panja tersebut nantinya mendalami kinerja PTPN tetapi masih dilakukan pendalaman apakah pemer­ iksaan dan pengawasan itu nantinya dilakukan secara terpisah atau tidak.

Misalnya, apakah Panja PTPN yang khusus mengelola komoditas kelapa sawit apa­ kah sama dengan Panja PTPN yang khusus mengelola ter­ nak, dan permasalahan lain­ nya, sehingga diharapkan ada masukan dari masyarakat.

PTPN merupakan perusa­ haan perkebuhan yang meru­ pakan BUMN dan kebanya­ kan merupakan perkebunan peninggalan dari zaman kolo­ nial dahulu, sehingga penge­

lolaannya saat ini betul-betul perlu dilakukan agar sesuai untuk meningkatkan penda­ patan negara.

Sejumlah PTPN baru-ba­ ru ini sebenarnya telah be­ rencana membuat berbagai program pengembangan, seperti Holding Company PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III segera membang­ un pabrik minyak goreng di Sei Mangke, Sumatera Utara berkapasitas 600.000 ton per tahun dengan investasi Rp558 miliar.

“September 2016 akan groundbreaking (peletakan batu pertama). Dengan masa kons­ truksi selama 18 bulan, maka pabrik miyak goreng PTPN III itu diharapkan mulai ber­

produksi sekitar Februari 2018,” kata Direktur Holding Company PTPN, Elia Massa Manik, di Ja­ karta, Senin (18/7/2016).

Menurut Elia, pabrik yang berlokasi di Kawasan Ekono­ mi Khusus (KEK) itu berada di lahan seluas 2.000 hektare, dan pembangunan dijadwal­ kan bakal berlangsung pada tahun 2016 ini serta terkait lahan dinilai sudah tidak ada masalah.

Sementara itu, PT Perke­ bunan Nusantara (PTPN) XII melakukan ekspor buah pisang mas kirana sebanyak 18 ton per minggu dengan tujuan Tiongkok, bahkan jumlah tersebut dinilai masih belum cukup untuk memenuhi kebu­ tuhan masyarakat di sana.

“Pangsa pasarnya cukup ba­ gus, bahkan ekspor sebanyak 18 ton per minggu ke Tiongkok tersebut masih kurang, karena komoditas pisang sangat dibu­ tuhkan sekali di sana,” kata Asisten Manajer Perkebunan Zelandia PTPN XII Firman Soli­ hin di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (30/7/2016).

Ekspor perdana pisang mas kirana yang ditanam PTPN XII dimulai sejak Novem­ ber 2014 dengan peluncuran perdana ekspor ke Tiongkok sebanyak 3.840 kilogram yang terbagi dalam 384 karton dan ekspor pisang perdana itu dibeli seharga Rp6.100 per kilogram, lebih tinggi diban­ ding harga beli di pasar lokal. nmuh/ans

analisa

6

Edisi 148 | 8 - 14 agustus 2016

Imdadun Rahmat: Tragedi 1965, Presiden Silahkan Pilih “Meminta Maaf” atau “Menyesalkan”?

Kasus-kasus pelanggaran HAM berat dari tujuh kasus, yang paling siap untuk rekonsiliasi adalah kasus 1965. Kalau bersedia, Presiden bisa memilih, apakah ‘meminta maaf’ atau ‘menyesalkan’.

m

ajelis Hakim International People’s Tribunal (IPT) kasus 1965 memutuskan Indonesia bersalah dan harus bertanggung jawab terkait kasus 1965.

Menurut mereka, ada 10 tindakan kejahatan kemanusiaan di Indonesia pasca-peristiwa 1 Oktober 1965.

Kejahatan kemanusiaan itu di antaranya, pembunuhan massal, penahanan dalam kondisi tak manusiawi dan perbudakan orang-orang di kamp tahanan. Selain itu juga penyiksaan, penghilangan paksa dan kekerasan seksual, propaganda, genosida dan keterlibatan negara lain dalam kejahatan tersebut.

Untuk itu, Hakim Ketua, Zak Jacoob menyatakan, Pemerintah Indonesia harus minta maaf kepada para korban, penyintas dan keluarga korban. Pemerintah juga didesak melakukan penyelidikan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Keputusan ini tak jauh ber­b eda dengan hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyatakan, peristiwa yang diduga menewaskan lebih dari 500 ribu jiwa itu merupakan pelanggaran HAM berat.

Ketua Komnas HAM, M. Imdadun Rahmat, mengapresiasi putusan IPT. Meski tak mengikat, ia berharap putusan tersebut bisa mendorong penuntasan kasus 1965 yang selama ini terhambat.

Apa yang akan dilakukan Komnas HAM menyikapi hasil putusan IPT? Kami memberikan penghormatan dan apresiasi ter­hadap aktivitas IPT dan menghormati putusan yang dihasilkan dari sidang Tribunal itu. Ini merupakan sebuah kontribusi dan partisipasi yang baik bagi perbaikan implementasi HAM di Indonesia, khususnya terkait deng­an tindak lanjut penyelesaian pelanggaran HAM berat, salah satunya kasus ‘65.

B a g a i m a n a Ko m n a s HAM menilai status hukum

Masih di Kejaksaan Agung.

Apa hasil pertemuan terakhir antara Kejaksaan Agung dengan Komnas HAM? Kesepakatan mencari pe­ nengah yaitu tiga ahli yang akan dimintai pandangan atau pendapat ilmiah terkait perbedaan pendapat antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung selama ini.

sidang IPT? IPT kan sidang tribunal atau sidang rakyat. Jadi bukan sidang yang dilakukan oleh penegak hukum yang dinaungi oleh PBB. Jadi ini cara para aktivis dan para ilmuwan untuk berkampanye agar sebuah negara melakukan sesuatu.

Jadi kita menempatkan IPT sebagai seruan moral. Kita berharap pemerintah menangkap pesan moralnya, bukan menangkap status hukumnya.

Beberapa putusan IPT mengkonfirmasi hasil penyelidikan Komnas HAM. Tanggapan Anda?

Memang ada beberapa yang sesuai dan mengkonfirmasi penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM. Dan ada beberapa yang menambahkan sejumlah peristiwa yang tidak diinvestigasi Komnas HAM. Jadi putusan IPT itu ada yang sesuai, memperkuat dan mengkonfirmasi temuan Komnas, tetapi juga ada yang berbeda, dan ada yang menambahkan.

Sejauh ini apa yang sudah dilakukan Komnas HAM terkait kasus 1965?

Pada tahun 2013, saat saya dan komisioner lain baru masuk, Komnas HAM melakukan kampanye dan lobi yang kami sebut sebagai membentuk konsesus nasional untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang macet. Kita ketemu Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD untuk mendapatkan dukungan politik agar ini menjadi agenda nasional. Jadi kasus pelanggaran HAM berat itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tapi harus didorong.

Karena kemacetan yang terjadi dalam proses yudisial ini harus ada jalan keluar. Tim juga melakukan roadshow ke pihak-pihak yang strategis, seperti partai, ormas, termasuk para kyai untuk mendengarkan pandangan mereka tentang penyelesaian yang tepat terkait kasus pelanggaran HAM berat masa lalu seperti apa, termasuk kasus ‘65. Komnas HAM juga melakukan lobi ke Presiden yang ketika itu masih SBY,

Menurut Anda apa yang harus dilakukan peme­ rintah untuk menuntaskan kasus ini?

Kita berharap konsep Komnas menjadi alternatif dari roadmap pemerintah.

Dan kita berharap ada lembaga di bawah Presiden apakah itu namanya komite atau apapun untuk menjalankan tanggung jawab penyelesaian upaya rekonsiliasi ini.

Imdadun Rahmat.

mendorong agar Presiden mengambil langkah.

Saat itu, apa respon SBY? Pak SBY waktu itu tertarik membuat pernyataan ‘menyesalkan’ atau ‘meminta maaf’ terhadap keluarga korban pelanggaran HAM berat ‘65. Waktu itu sempat ada suara dari Istana yang mengabarkan itu. Tapi harapan itu ternyata tak terbukti.

Bagaimana dengan Jokowi?

Kita melakukan komunikasi dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi bersedia hadir dalam Peringatan Hari HAM Internasional di Yogyakarta tahun 2015. Dalam kesempatan itu, salah satu isi pidato Jokowi adalah komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Jadi ketika itu sudah ada pernyataan akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu baik melalui yudisial maupun nonyudisial atau rekonsiliasi. Kita juga tindak lanjuti dengan melakukan Loka Karya Nasional di Hotel Sahid dengan menghadirkan para pakar, aktivis HAM, dan menghadirkan reperesentasi

dari pemerintah. Konsep itu kita bahas dan kita bawa dalam rapat paripurna. Kemudian kita tindak lanjuti dengan pertemuan tingkat menteri, dengan Jaksa Agung, Menkopolhukam, Menkumham, Panglima TNI, Kapolri dan Komnas HAM. Apa isi pertemuan itu?

Pertemuan itu membahas tindak lanjut pemerintah seper­ti apa. Dan juga membahas yang paling mungkin untuk dilakukan adalah rekonsiliasi terlebih dulu. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat dari tujuh kasus, yang paling siap untuk rekonsiliasi adalah kasus ‘65. Jadi kasus ‘65 yang diproritaskan.

Apa pertimbangannya?

Kasusnya sudah lama. Kemudian dari sisi jumlah korbannya juga paling massif.

Suara korban ‘65 juga paling moderat mau menerima jalan lain selain yudisial. Kalau kasus-kasus yang lainnya itu masih ada yang berat untuk rekonsiliasi, mereka maunya diselesaikan melalui penga­ dilan. Itulah kenapa yang dipilih kemudian kasus ‘65.

Apa tawaran Komnas

HAM? Komnas HAM siap mendengarkan, siap berdialog, siap bernegosiasi dengan pemerintah. Komnas HAM siap menjembatani pemerintah dengan para korban. Karena Komnas HAM melihat, jika masingmasing pihak tetap ngotot dengan sikapnya masing-masing ini barang tidak akan terjadi dan kemacetan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat ini tidak akan pernah terurai.

Ada pengungkapan kebenaran dan sejarah. Kemudian ada permintaan maaf dan pemberian maaf. Pemerintah melalui Presiden atas nama negara menyesalkan terjadinya kekerasan itu. Karena sesungguhnya tanggung jawab negara adalah memastikan agar tidak terjadi kekerasan. Kita mempersilahkan kepada Presiden untuk memilih, apakah ‘meminta maaf’ atau ‘menyesalkan’.

Siapa yang masih tidak menerima cara ini?

Kelompok TNI, khususnya yang senior yang berkumpul dalam simposium “tandingan” itu. Menurut mereka sudah tidak perlu ada aksi apapun dari pemerintah dalam menyikapi kasus pelanggaran HAM berat tahun ‘65.

Padahal menurut saya tidak bisa begitu. Kalau dibiarkan ini akan menjadi persoalan buat bangsa kita ke depan.

Menurut Komnas, idealnya kasus ‘65 ini diselesaikan melalui jalur yudisial atau nonyudisial?

Idealnya ya yang memenuhi rasa keadilan. Rasa keadilan yang paling ideal itu, orang salah dihukum. Jadi korban mendapatkan kepuasan batin sehingga rasa keadilannya terpenuhi. Tapi, itu nyaris tidak mungkin dilakukan. Penyelesaian yudisial yang paling tersulit adalah menghadirkan pembuktian.

Jadi pengadilan itu harus ada bukti-bukti kongkretnya.

Yang namanya bukti cukup itu minimal dua alat bukti. Misal, kasus pembunuhan. Ada saksi yang melihat orang itu meninggal bisa menjadi satu bukti.

Tetapi harus juga ada yang bisa membuktikan orang itu meninggal karena apa? Kan itu diperlukan visum dan dikerjakan kerja otopsi baru kemudian bisa menguatkan dibunuh oleh siapa.

Bagaimana nasib berkas hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus ‘65?

Menurut Anda apa yang menyebabkan persoalan ini sangat sulit diselesaikan?

Masih hidupnya dendam sejarah dan sangat masuk akal kalau kita lihat kerasnya benturan saat itu. Kedua, kekhawatiran dari pihak-pihak yang terindikasikan sebagai pelaku akan mengalami kerugian dari sisi nama baik dan dari sisi politik. Saya melihat teman-teman tentara akan merasa dirugikan dengan rekonsiliasi ini karena akan mengikis legitimasi.

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masuk dalam Nawacita Jokowi. Sejauh ini bagaimana Komnas HAM melihat komitmen Jokowi?

Dia lebih baik dari pada Presiden sebelumnya. Presiden sebelumnya tidak pernah mau hadir dalam acara peringatan Hari HAM Internasional, Jokowi mau datang.

Presiden sebelumnya belum pernah memasukan penyelesaian pelanggaran HAM dalam program dan janji kampanyenya, Jokowi melakukan itu dalam Nawacitanya.

Nawacita adalah bagian dari komitmen politik.

Anda yakin Jokowi akan memenuhi janji-janjinya?

Iya. Dia berusaha memenuhi janjinya. Soal dia masih berfikir soal cara, kita harus menghormati cara yang diambil.nmus/rif/viv

Rasio Ridho Sani: SP3 15 Perusahaan Pembakar Hutan Belum Berakhir D i r e k t u r Jenderal Pene­gakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) Rasio Ridho Sani mengelak berkomentar soal Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) 15 pe­rusahaan tersangka pembakaran hutan yang dikeluarkan Polda Riau belum lama ini.

Namun demikian, Roy sapaannya, memberi catatan bahwa SP3 bukan segalagalan­ya. “Jadi itu semua bukan be­rarti berakhir perkara itu. Kalau memang ditemukan bukti-bukti yang kuat, kami meyakini para penyidik akan menindaklanjuti ini,” ujar Roy di kantornya.

Sekadar catatan, pihak ista­n a sebelumnya juga menga­k u terkejut dengan SP3 yang dikeluarkan Polda Riau terkait perkara pembakaran hutan terse­but. Kapolri diminta mengevalu­a si SP3 tersebut. Lalu sudah sejauh mana perkembangan­n ya.

Berikut petikannya: Soal 15 perusahaan yang di-SP3 oleh Polda Riau, kelan­jutanya gimana?

Begini, mungkin akan le­ bih baik ditanyakan langsung

ke Polda, ke Kepolisian.

Kenapa demikian?

Karena begini, penyidik Kepolisian dan penyidik KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) itu kan mem­p unyai kewenangan di dalam undang-undang. Masing-masing kita memiliki independensi dalam penyidikan. Penyidik itu independen. Jadi tindakan mereka melakukan, baik SP3 itu kewenangan penyidik, yang ber­w enang melakukan penyidikan, berwenang untuk melakukan tindakan hukum lain termasuk SP3. Tentu pertimbanganpertimbangan­n ya mereka yang mengetahuinya.

Anda merasa kecewa enggak dengan penerbitan SP3 itu?

Kami menghormati apa yang dilakukan oleh Polda, karena itu kewenangan mereka. Kami enggak bisa menilai apa yang mereka lakukan.

Lebih baik dit­a nyakan ke mereka, gitu.

Bukankah dalam proses investigasi ada kerja bersama antara Kepolisian dan

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Kementerian LHK? Investigasi itu tidak bersama. Kita lakukan, mereka punya otoritas. Kita mendukung.

Kami mendukung penyidikan yang dilakukan Kepolisian mau­pun PPNS lainya, dalam kon­teks ahli dan data-data lainnya. Pertimbangan untuk melakukan tindakan hukum lainnya, itu kewenangan penyidik mereka. Tanyakanlah kepada Kepolisian, jangan kepada kami. Tapi ka­mi tentu memahami, bahwa Kepolisian punya pertimbanganpertimbangan. Itu satu.

Kedua, lihatlah SP3 itu bukan segala-galanya. Bukan berarti berakhir perkara itu.

Kalau me­m ang ditemukan bukti-bukti yang kuat, kami meyakini para penyidik akan menindaklan­juti ini. Mereka kan akan terus bertemu dan melakukan proses-proses itu.

Bisa saja nanti ditemukan, oh ternyata ada hal yang baru.

Kami meyakini Kepolisian akan men­i ndaklanjuti ini.

Terbakarnya hutan dan lahan itu merupakan kasus yang tidak mudah untuk dibuktikan. Kecuali yang tang­kap tangan.

Memangnya ada pelaku

pembakaran hutan yang ber­h asil ditangkap tangan?

Kami beberapa hari lalu melakukan tangkap tangan para pelaku pembakaran hutan.

Di mana itu?

Di Pekanbaru. Ada dua orang pelaku. Kami lakukan tangkap tangan, karena mereka pas mem­bakar, kami tangkap di situ. Itu kan lebih mudah.

Selama ini?

Seringkali kebakaran lahan itu kejadiannya di tengah hutan, kemudian kita tidak tahu siapa yang membakar. Dari mana asal apinya. Apakah kawasan-ka­wasan dikuasai oleh perusahaan atau bukan.

Atau sebelahan. Jadi untuk itu, kita membutuhkan ahliahli yang kuat dan data-data yang kuat. Membutuhkan waktu. Tapi bukan berarti tidak bisa disidik.

15 perusahaan itu apakah termasuk perusahaan yang pernah disanksi administrasi oleh KLHK? Ada yang disanksi. Nggak semua kena. Ada juga yang

kami lakukan penyidikan.

Kan HSL kami sidik juga.

Polisi mengata­kan itu sekarang di tangan KLH. Bisa saja. Kemarin kan di tahun 2015, KLHK fokus di (sanksi) administratif dan perdata.

Selain pidana.

Dengan adanya sanksi dari KLHK, itu kan bukti kuat dan meyakinkan bahwa ada di antara 15 perusahaan itu yang bersalah, sehingga kasus itu tidak layak di-SP3?

Nggak, itu kan lain. Sebab itu kan administratif. Kalau perlakuan administratif bukan berarti pidananya hilang.

Jadi semua itu independen.

Terakhir, dari beberapa kasus di lingkup KLHK yang diproses hukum, acapkali mentok atau kalah di eksekusi akhir?

Nggak... Menang juga ada ya. Tolong disampaikan. Ini menarik, kalau kami kalah rame. Tapi kami menang nggak ada yang memberitakan. Tolong dis­ampaikan bahwa kasus-kasus itu banyak juga yang dimenangkan oleh KLHK. Mulai dari perdata dan pidana.nhrm

Rasio Ridho Sani.

7 Edisi 148 | 8 - 14 agustus 2016

Einstein...

nSambungan Hal 1

“Atau kamu yang memang usil. Gegedhen rumangsan. GR. Tidak ada yang menyuruhmu, tidak ada yang mendaulatmu, tidak ada yang mewakilkan urusan Bangsa dan Negara kepadamu, tidak ada yang mempercayaimu, tidak ada yang mendengarkanmu, tapi kamu sok asyik dengan tema itu”.

“Lho saya tidak pernah berhajat apa-apa. Itu berlangsung begitu saja tanpa saya bisa menghentikannya. Mungkin karena bagaimanapun saya ini diposisikan sebagai manusia, dengan semua kemungkinan perhatian dan cintanya”.

“Kalau mau mengurusi politik ya terjun dong ke dunia politik. Kalau mau jadi Negarwan ya tampil dong di panggung nasional Negara yang kamu huni. Kok malah masuk hutan, bengong di tepi sungai, berlagak seperti pertapa, melanglang desa-desa, menjauh dari pusat masalah yang kamu pikirkan sampai hampir pecah kepalamu”.

“Kan saya tidak punya hajat, kepentingan, ambisi atau citacita untuk itu. Saya hanya dijadikan dan diperjalankan….”

“Tapi kalau memang jadi Negarawan ya tidak usah jadi pengarang lagu”.

“Saya bukan pengarang lagu.

Saya sekadar memenuhi ruang kosong yang memerlukan lagu”.

“Kalau urusan lagu, nada, irama, aransemen, nuansa, ya tidak perlu menjadi penafsir Kitab Suci”.

“Saya bukan penafsir, yang saya lakukan hanya menjawab pertanyaan tentang sesuatu yang perlu penafsiran baru”.

DPR...

nSambungan Hal 1

“Oknum aparat itu beberapa kali melepas spanduk yang dipasang warga,” terang salah satu perwakilan warga yang tidak mau disebutkan namanya dalam acara Curhat dan Wadul antara warga Lakardowo, LSM dan Syaikhul Islam di rumah makan Joyo, di kawasan Jalan Raya Lingkar Barat Sidoarjo, Kamis (4/8/2016).

Menanggapi hal itu, Syaikhul Islam berjanji akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut. Politikus PKB ini akan membahas pencenaran limbah B3 PT Pria di Komisi VII DPR RI. Jika sudah cukup bukti dan fakta dilapangan, tegas dia, anggota dewan asal Dapil Jatim I ini tak segan-segan untuk menutup PT PRIA. “Jika sudah kita temukan bukti yang cukup dan memadai, pasti nanti kita tutup pabriknya,” tandasnya.

Terkait kekisruhan antara warga akibat ulah PT PRIA sebenarnya bukan keki­sruhan yang susah diredam. “Itu terjadi karena spontanitas,” ujar Ponidi, warga Dusun Selang meyakinkan bahwa keguyuban di Desa Lakardowo masih berlangsung. Dusun Selang adalah pedusunan paling kecil dibanding lainnya seperti Dusun Lakardowo, Dusun Sumber Wuluh, Dusun Sambi Gembol, dan Dusun Kedung Palang yang pernah sebutkan, Senin (25/7/2016).

Satu hal yang menonjol deng­ an apa yang dikatakan Ponidi, adalah kerukunan warga desa yang sudah tertanam sejak dulu.

Kalau boleh disebut bukan sekadar gambaran. Hal itu terbukti nyata. Pemandangan guyub rukun tampak terlihat, Sabtu (30/7/2016). Ketika malam mulai datang dan dingin mulai terasa menyentuh tubuh. Serombongan warga dengan mengendarai motor menuju sebuah rumah, yang berada di tengah sawah di Dusun Sambi Gembol.

Mereka bukan sedang beraksi unjuk rasa. Seperti yang kerap terjadi, sejak terjadi perubahan kualitas air sumur mereka tahun 2013 (sudah tidak layak dikonsumsi), ba­ nyak warga menderita penyakit kulit dan sesak nafas. Tetapi

Nurhadi...

nSambungan Hal 1

Anggota koalisi yang juga pe­neliti dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi), Ali Riza mengatakan, pengun­duran diri Nurhadi dari jabatan Sekretaris MA harus menjadi momentum percepatan upaya reformasi dan penuntasan kasus mafia hukum di MA. “Kondisi ini harus dimaknai positif yakni membongkar prak­ tik mafia hukum atau perdagan­ gan perkara di institusi MA,” ujarnya, di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta.

Koalisi meminta KPK berg­ erak cepat untuk memberantas mafia hukum. Apala­gi saat ini Nurhadi sudah bukan pejabat negara. “Segera panggil kembali Nurhadi dan sebaiknya tidak perlu ragu menaikkan status Nurhadi ke tahap penyidikan

“Kalau sudah sibuk jadi penafsir ayat-ayat Tuhan ya tidak usah meloncat-locat ke lapangan sepakbola, tinju, kickboxing atau MMA”.

“Mungkin karena ada semacam naluri atau daya serap dalam dan dari diri setiap manusia untuk mencari sporti­vitas, kejantanan, ketegasan, keteguhan dan keadilan”.

“Kalau memang mau tuntas mengurusi olahraga ya tidak perlu jadi ilmuwan, menganalisis masalah sosial dan kemasyarakatan, bahkan sok tahu tentang fisika, gravitasi, kemiringan dari garis tauhid, sikap gravitatif, ketajaman ujung jarum di titik tengah universalitas”.

“Namanya juga manthiq, ia berlaku di apa saja, bisa loncat ke pata apapun, tema apapun, masalah apapun”.

“Tapi di dalam sejarah tidak ada ilmuwan sekaligus Dukun.

Einstein tidak nyuwuk orang sakit, Socrates tidak selawatan.

Kalau selawatan ya fokus seperti Imam Busyiri, AlHabsyi, Kiai Mansur, Kiai Asnawi, Guru Ijai atau AlBarzanji. Tidak nyelonong-nyelonong mendamaikan ribuan petambak yang tawur, saling melukai, mengusir, membunuh”.

“Siapa yang nyelonong? Ada orang minta tolong ya wajib ditolong”.

“Kalau memang mengurusi persatuan dan kesatuan masyarakat, bagaimana mungkin sekaligus juga menjadi penyair, penulis repertoar teater, melengserkan Presiden, workshop dengan anak-anak, dan macammacam lagi. Kamu ini tidak fokus. Kamu rakus. Semua yang kamu lakukan itu menggambarkan keserakahan. Makanya

kamu jadi keranjang sampah. Semua masalah manusia dibuang ke kamu. Kamu dituntut untuk mampu menyelesaikan semua masalah manusia, masyarakat, Negara, Dunia, di semua bidang, Agama, politik, ekonomi, kebudayaan, ilmu, moral, mental, spiritual, kesehatan fisik, kebatinan, dan segala macam lainnya.

Itu semua bersumber tidak lain dari kebodohan dan kesombonganmu sendiri”.

“Yang salah yang membuang dong”.

“Kesulitan keluarga mencari nafkah, Negara tidak beres, ijtihad ilmu, semua kemudlaratan di bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, praktik keagamaan, orang sedih dan stres, wanita hamil minta didoakan, racunracun informasi dan komunikasi, pelayanan nama bayi-bayi, keterancaman para ilmuwan penemu dan inovator, orang ketakutan tertangkap kasus korupsi, laskar-laskar milisi-milisi mau menyerbu, erupsi gunung berapi, semua kamu telan.”

“Saya tidak menelan. Itu semua masuk begitu saja ke mulut saya”.

“Kamu pikir kamu Nabi atau Rasul atau Imam Mahdi? Sehingga merasa bertanggung jawab atas semua masalah ummat manusia?

Kalau kamu mau meneruskan Nabi Nuh, bisamu cuma bisa bikin gethek atau perahu kecil. Kalau mau meniru Nabi Musa, Tuhan ngasih tongkat apa ke kamu? Mau meng-Ibrahim, mana kapakmu?

Jarum pun kamu tak punya. Mau nyulaiman? Mana piring terbangmu? Pernah belajar manthiqutthoir? Mana pasukan Jin-mu?

Mana laskar burung-burungmu?

Atau mau jadi pahlawan sehingga kamu menyalib dirimu sendiri?” n caknun.com

mereka berangkat, melintasi pematang sawah menuju ke Pondok Pesantren Darul Falaq yang diasuh Kiai Khoirul Daim untuk istighosah.

“Kita warga di sini sudah sepakat. Di istighosah ini tidak ada yang boleh menyebut pro dan kontra. Warga yang datang ke pondok hanya ingin berdoa supaya kampungnya aman “ ucapnya kepada Lensa Indonesia.

Melihat kenyataan pemandangan setiap jelang tengah malam, Ponidi menandaskan tidak ada warga pro atau kontra dalam menyikapi keberadaan limbah B3 PT PRIA ini. Dia menyebut, pro atau kontra merupakan istilah yang diciptakan PT PRIA sendiri kepada media massa.

“Tidak ada pro dan kontra, semua aman dan rukun. Hanya saja perlu ada yang wanti-wanti (antisipasi). Masalahnya warga ini sedang berhadapan dengan perusahaan. Punya duit,” kata Ponidi.

Aksi unjuk rasa warga supaya PT PRIA ditutup dalam operasinya mengolah limbah B3,terjadi pada 26 Januari 2016. Mereka menggelar orasi dan memasang spanduk.

Berlanjut 8 Februari 2016, sejumlah warga mendatangi kantor balai desa untuk bertemu Kepala Desa Wahyudi Wibowo. Tanpa ada jawaban kepastian dari kepala desa, malam harinya, warga mene­ mui Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Begitu pula hal yang sama diperoleh warga, BPD menolak tanda tangan penutupan PT PRIA. Merasa belum puas deng­ an usahanya, 9 Februari 2016, perwakilan warga mendatangi Kantor Kecamatan Jetis. Namun kedatangan warga diikuti pihak PT PRIA yang membawa personil lebih dari 15 orang. Warga sendiri tidak tahu dengan maksud pabrik yang beroperasi lebih dulu dibanding memiliki legalitas Analisa Dampak Lingkungan (Andal); No. 127 tahun 2013, KLH tanggal 15 April 2013 dengan adendum Andal No. 437/MenLHKSetjen/2015, KLHK tanggal 13 Desember 2015 tersebut.

Warga yang sedang mencari keadilan merasa terintimidasi. Reaksi warga memuncak.

Mereka melakukan aksi intrik, penghadangan truk pengangkut limbah B3, mensabotase jalan

dengan cara melubangi, supaya truk yang melintas terguling pada 19 Februari 2016.

Cara-cara mereka berujung, polisi membubarkan aksi deng­an kekerasan. Banyak warga cidera di beberapa bagian tubuhnya.

Namun Puskesmas Kecamatan Jetis menolak memberikan visum sebagai bukti telah terjadi tindakan kekerasan. Kepala desa pun tak mau bertanggung jawab ketika ada warganya teraniaya.

Justru memilih mengundurkan diri jari jabatan.

Nurasim, warga Dusun Sumber Wuluh menuturkan kebenaran perihal tersebut, bahwa di Desa Lakardowo pernah terjadi kisruh dan beberapa kali unjuk rasa. Warga juga tidak saja mendatangi pemerintahan desa dan kecamatan.

Di bawah koordinasi, pernah mendatangi DPRD Kabupaten Mojokerto dan Provinsi Jawa Timur. Hasilnya tetap sama tidak ada tanggapan. Begitu pula ke Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), sedianya akan memfasilitasi warga, namun sampai kini tak ada kabar kelanjutannya.

“Semua jalan sudah ditempuh. Kita juga sudah mengadu ke KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “ ucap Nurasim yang ditemui, Minggu (31/7/2016) pukul 01:00 WIB. Mendengar cerita warga, seolah mereka tak punya pemerintahan. Padahal pemerintah sendiri pada tanggal 17 Oktober 2014, telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). PP tersebut mengamandemen PP No. 18 dan PP No. 85 tahun 1999 yang sudah tidak berlaku lagi.

PP No. 101 tahun 2014 (PP 101/2014) merupakan amanat dari Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 59 dan juga Agenda 21 Indonesia serta Strategi Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan.

“Terus kalau kita begini terus, mana letak dan fungsi pemerintah yang katanya punya aturan. Setidaknya sering kita mendengar untuk kepentingan rakyat dan masyarakat yang diutamakan, “ ungkap Nurasim bernada risau.njan/pr

jika bukti-buktinya sudah sangat kuat serta menjerat aktoraktor lain yang diduga terlibat dalam praktek mafia hukum,” katanya.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi Widodo Eddyono mendesak MA segera membubarkan Tim Reformasi bentukan Nurhadi. Dia menilai, mundurnya Nurhadi mening­ galkan beban berat bagi pimpi­ nan MA. Alasannya, Nurhadi mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris MA Nomor 23/SEK/ SK/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi MA. Bahkan yang bersangkutan duduk sebagai koordinator as­ sesor adalah Kepala Badan Pengawasan MA. Tak hanya itu, Nurhadi juga menunjuk Ketua MA sebagai Ketua Tim Pengarah dan dua Wakil Ketua MA seba­gai anggota Tim Pengarah. “Ini sederhana tetapi penting yaitu bubarkan tim

rekomendasi Nurhadi. Apa arti reformasi ka­lau pimpinan juga begitu,” kata Supriyadi.

Sebelumnya, Sekretaris MA, Nurhadi mendadak mengajukan pensiun dari statusnya sebagai pengawai negeri sipil. “Iya betul.

Pensiun dini, masih menung­gu,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur. Surat pengun­d uran diri Nurhadi telah diser­ahkan ke Badan Kepegawaian Negara dan Presiden Jokowi.

KPK telah menerbitkan surat perintah penyelidikan terhadap Nurhadi terkait beberapa perkara di MA dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasca penangka­pan terhadap Panitera PN Jakarta Utara Edy Nasution, KPK meng­geledah ruangan kerja dan rumah Nurhadi.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita uang Rp 1,7 miliar yang hingga kini belum terverifikasi.nhrm

Rizal-Risma...

nSambungan Hal 1

Sejumlah Parpol (selain PDI-P) juga turut mendukung pencalonannya sebagai Gubernur DKI. Sebut saja Partai Amanat Nasional (PAN) secara terang-terangan mengakui ketertarikannya dengan Risma.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, pihaknya sedang menimbang potensi untuk bergabung dengan partai lain yang tidak mendukung pejawat Ahok. Dua partai sudah menegaskan untuk mengu­ sung nama Sandiaga Uno sebagai bakal calon kepala daerah DKI Jakarta.

Menurut Eddy, PAN tengah mempertimbangkan untuk ikut mendukung Sandiaga Uno bersama Gerindra dan PKS. Namun, menurut PAN, Sandiaga Uno harus dipasangkan dengan kekuatan calon lain untuk menjadi penantang tangguh terhadap incumbent.

Gerindra dan PKS sendi­ ri sedang mendekati PDIP agar mendapat restu untuk mengusung kadernya, yakni Risma, menjadi calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Sandiaga Uno. Menurut Eddy, kalau dua tokoh ini disandingkan, kemungkinan akan menjadi lawan sangat berat bagi Ahok.

“Kita melihat potensi itu adalah kombinasi jadi penantang tangguh (Ahok),” tutur Eddy ketika dihubungi wartawan, Rabu (3/8/2016).

Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS Al Muzzammil Yusuf mengatakan partainya terus berkomunikasi dengan PDIP. “Kami menunggu sinyal dari PDIP untuk Risma,” ujar Muzzamil. PKS pun merapat ke Gerindra dan mendukung Sandiaga Uno. Pelaksana tugas Ketua DPD PDI-P, Bambang DH sudah memberi sinyal bahwa partainya akan mengusung kader sendiri. “Sangat mungkin dan tinggi ada kemungkinan head to head juga. Itu strategi bagus,” kata Bambang di kantor DPW PKB DKI Jakarta, Selasa (2/7/2016).

Head to head ini sejalan dengan keinginan PDI-P untuk membentuk koalisi besar.

Ada pun keuntungan menurut PDI-P dengan adanya head to head adalah pilkada tak perlu digelar dua kali.

“Kami sepakat untuk ber­ koalisi besar, kenapa? Kami tak hanya ingin memenangkan pertarungan. Setelah

Lewat...

nSambungan Hal 1

Diakui LA, keberadaan calo polisi sangat dibutuhkan.

Mereka memudahkan pemohon untuk mendapatkan SIM. Tentunya dengan ‘menghilangkan’ segala prosedur yang ada di Satpas Colombo.

Sudah bukan rahasia jika selama ini birokrasi pembuatan SIM di Satpas Colombo berbelit-belit. “Saya pernah mengurus dan tidak lulus. Sejak itu saya sudah males lagi.

Sejak 2015 saya tidak punya SIM. Kemudian keinginan membuat SIM muncul lagi.

Tapi saya sudah trauma bikin sendiri. Atas saran temanteman, saya disuruh menggu­ nakan jasa calo,” kenang LA yang baru memiliki SIM A pada bulan Juli 2016.

Sebelum mengurus SIM, LA cerita mendapat informasi dari teman-temannya soal calo polisi tersebut. Akhirnya LA pun berhasil menemui calo polisi yang dimaksud. Pria berperawakan tambun itu lantas menceritakan penga­ lamannya pada Lensa Indonesia. Berikut pengakuan LA yang disampaikan dalam tulisan bertutur: Sebelum berangkat ke Satpas Colombo, saya mendapat info ada calo polisi. Saya sen­ diri pengin punya SIM A tapi trauma mengurus sendiri.

Selain harus antre, juga tidak menjadi jaminan lulus.

Setelah mendapat informasi calo polisi yang dinas di Satpas Colombo, karuan saya

Dibisiki...

nSambungan Hal 1

Menurut Ahok, Pemerintah Jakarta belum membayar beberapa proyek yang berjalan.

Misalnya pembangunan tanggul, rumah susun, dan penyediaan transportasi massal.

Ahok menambahkan, besaran simpanan DKI Jakarta bukan penerima dana alokasi umum atau DAU. Sementara provinsi lain yang memiliki

menang, gubernur kan punya mitra kerja, kawan di legislatif. Supaya gubernur didukung banyak kekuatan politik,” kata Bambang.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, “Kami tidak menampik banyak aspirasi masyarakat, baik civil society maupun partai politik, yang meminta kepada DPP PDI-P agar mengusung Risma,” kata Basarah saat dihubungi, Kamis (4/8/2016).

Sementara soal kemungkinan partainya mendukung Ahok, Basarah melihat bahwa Ahok sudah cukup dengan dukungan tiga partai politik yang saat ini ada.

“Terakhir pernyataan dia (Ahok) tidak akan mendaftar lewat PDI-P. Jadi, saya kira selesai sudah urusan Ahok dengan PDI-P karena dia sendiri yang menyimpulkan itu,” tutur anggota DPR asal Dapil Jawa Timur itu.

Tidak jauh beda dengan Risma, Rizal Ramli mendapat dukungan dari Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB), salah satu relawan Jokowi pada Pilres 2014 lalu.

Ketua JNIB Wignyo mengatakan, Rizal memiliki peluang besar ditarungkan dengan Ahok. Keduanya memiliki karakter yang berbeda. Ahok suka menggusur warga miskin dan membela pengembang nakal, sementara Rizal tidak suka menggusur rakyat miskin dan memberikan kesempatan usaha kepada pengembang sesuai regulasi.

Sosok Rizal adalah lelaki yang kerap keberpihakan kepada bangsa, Rizal sudah terbukti. Dia mampu menolak perpanjangan kontrak PT Freeport dan meluruskan beberapa kontrak karya sektor migas yang merugikan negara. Dan, dia juga dekat dengan Megawati.

“Nasionalisme Rizal tak bisa diragukan lagi. Ia pro Nawacita ketimbang ekonomi liberal.

Ahok malah menghancurkan Nawacita dengan cara melakukan penggusuran secara masif terhadap warga negara melalui penggusuran,” ujarnya.

Sedangkan untuk Ahok, saat ini memiliki punya urusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mulai dari isu dana penggusuran, pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, pembelian tanah di Tjengkareng, isu korupsi TransJakarta, reklamasi pulau di teluk Jakarta.

Sementara Rizal Ramli, dikenal sebagai tokoh yang bersih dari kasus korupsi.

“Parpol beruntung jika melirik Rizal Ramli sebagai salah satu kandidat DKI Jakarta 1 dilawankan dengan Ahok.

JNIB akan melakukan upaya dan meyakinkan parpol agar Rizal Ramli dapat diterima,” demikian Wignyo.

Sebelumnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga mendorong Rizal Ramli maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

Sekjen KSPI Said Iqbal mengatakan dukungan terhadap Rizal Ramli muncul atas dasar kekecewaan KSPI terhadap Ahok yang dianggap tidak berpihak pada buruh.

Kekecewaan tersebut antara lain, fasilitas penunjang untuk buruh seperti rusun dan transportasi. Said menyebut negara-negara industri biasanya menyediakan flat atau rusun untuk pekerjanya.

“Mana rusun untuk buruh?

Kami setuju untuk orang miskin, tapi untuk buruh tidak ada,” kata Iqbal usai KSPI mendeklarasikan dukungannya terhadap Rizal Ramli, di Hotel Mega Proklamasi, Selasa (2/8/2016).

Yang lain adalah soal upah minum provinsi, yang menurut Iqbal tidak layak bagi Jakarta. Iqbal sendiri meyakinkan bahwa atas dasar inilah mereka mendorong Rizal Ramli maju menjadi DKI 1.

Iqbal menyebut KSPI sebagai organisasi buruh, memiliki kepentingan besar di Jakarta.

Sebab, anggota terbesar KSPI ada di Jakarta dengan jumlah sekitar 100.000.

“Anggota KSPI di Jakarta itu hampir 100.000 orang, terbesar di Jakarta. Jadi kami punya kepentingan. Indosat, Telkomsel, Antara, Pos, Giant, industri yang di Pulogadung, Lotte, itu anggota KSPI,” katanya.

Presidium Persatuan Pergerakan (PP) Andrianto, Rizal Ramli selama ini menjadi simbol yang dizalimi kartel reklamasi sehingga sosoknya mewakili kaum tertindas akibat kesewenang-wenangan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). PDI Perjuangan sendiri membutuhkan sosok yang kontras dengan Ahok.

“Saya haqul yakin akan jadi jalan terang RR muncul sebagai kontestan maha berat buat Ahok,” kata Adrianto, Kamis, (4/8/2016).

Sosok RR, kata Andrianto, akan membangkitkan sentimen wong cilik yang sekian lama didamba-dambakan warga Ibu Kota akibat kesewenangan Ahok. RR meru-

pakan sosok pembela wong cilik untuk Jakarta Baru alias Bersih, Aman, Ramah dan Untuk Semua.

“Klop sudah. Ibu Mega tentu akan dapat menguatkan jalan ideologis dengan RR yang diusung nanti. Saya yakin PDIP dan juga parpol lainnya akan mengambil keputusan bijak pilih figur yang kontras dengan Ahok,” urai Adrianto.

Terpisah, Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan, “Ketokohan RR tidak diragukan lagi. Dari segi kompetensi dan integritas, RR lebih unggul dari Ahok. Soal ketegasan, RR lebih tegas dibandingkan Ahok. Soal kepemimpinan juga demikian, toh Ahok mengakui sendiri,” kata Ray dalam diskusi bertajuk “Jakarta Memanggil Rizal Ramli” di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Sampai sekarang, katanya, nama Rizal masih clear, sama seperti Risma. Belum pernah mendengar nama Rizal tersangkut masalah korupsi uang publik dan sangat jauh dari masalah korupsi. Beda dengan Ahok.

“RR berani pasang badan menghentikan reklamasi. Itu adalah bentuk keberpihakan RR terhadap rakyat,” katanya.

Namun demikian semua pilihan ada di tangan Megawati. Keberhasilan PDI-P pada Pileg 2014 tidak dapat dilepaskan dari keputusan yang diambil Megawati.

Tingginya perolehan kursi PDI-P di DPR RI disebut dipengaruhi oleh keputusan Megawati yang menunjuk Jokowi sebagai capres. Dan kini Megawati dihadapkan pada pilihan serupa.

Semua partai politik menanti keputusannya menetapkan pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta yang akan diusung PDI-P .Konstelasi politik di Jakarta masih sangat dinamis selama PDI-P, fraksi yang memiliki kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta, belum menetapkan “jagonya”.

Seandainya Megawati menggunakan hak prerogatif untuk memilih Ahok, maka PDIP-P harus berbagi ruang kemudi dengan Partai Nasdem, Golkar, dan Hanura, yang telah lebih dulu memberikan dukungan kepada Ahok. Mungkinkah itu terjadi? Dari peta kekuatan politik yang ada, harapan Megawati ada pada Rizal atau Risma yang mampu menandingi elektabilitas Ahok.ind/ dbs/wen/ted

dan teman yang kebetulan juga mengurus SIM datang ke rumah dia (calo). Pikir saya, mungkin dengan mendatangi rumahnya bisa nego biaya. Tapi sama saja. Biaya yang dipatok Rp 550 ribu.

Cuma, dia berani menjamin tingkat kelulusanannya sangat tinggi.

Maklum saja, selama ini mengurus SIM di Colombo tidak mudah. Selain pengalaman saya sendiri, cerita dari teman juga mengatakan untu mengurus SIM di Colombo sangat sulit dan berbelit-belit.

Apalagi jika mengurus sendiri, alamat tidak lulus alias mengulang. Kemungkinan kecil bisa lulus itu yang membanyangi perasaan saya sebelum melangkah mengurus SIM. Saat ketemu orangnya (calo polisi) di rumahnya kawasan Surabaya Selatan, dan diterangkan sedikit saya memberi sinyal setuju. Dia bilang biayanya Rp 550.000 untuk SIM A. Untuk Sim C, saya tidak tahu. Soalnya saya hanya perlu SIM A saja.

Pada saya dia bilang begini, “Kalau memberikan uangnya jangan di kantor, Mas. Di rumah saja lebih enak. Tidak enak sama orang kantor,” katanya.

“Oh iya pak, gak apa-apa,” jawab saya.

“Nanti kalau ke Colombo, ketemu saya di pendaftran, langsung berkasnya sampeyan bawa ke tempat foto, selanjutnya teori, setelah itu sampeyan pulang. Nanti SIMnya diambil di rumah saja saja,” itulah pesan dia kepada

saya saat itu.

Dia juga berujar bahwa semua prosedur pengurusan harus tetap diikuti. Tapi katanya, itu hanya formalitas saja. Semuanya dijamin lulus.

Setelah semua kesepakatan disetujui, besoknya saya meluncur ke kantor Satpas Colombo. Saya juga penasaran untuk membuktikan sendiri kebenaran tersebut.

Setiba di sana, saya langsung menuju ke ruang pendaftaran.

Karena sudah mempunyai nomor kontak orang dalam, langsung saya telpon. Dia bilang langsung menemui Bu Y bagian pendaftaran. Setelah saya beritahu identitas saya, Bu Y langsung merespon.

“Tunggu sebentar, Mas!” katanya.

Tidak berapa lama berkas saya langsung diberikan. “Ini mas, sampeyan langsung ke ruang foto?”

Setelah sampai di ruang foto, saya menunggu hampir empat jam baru dipanggil.

Suatu keadaan yang mustahil terjadi di tempat pelayanan publik mana pun. Empat jam saya harus menunggu antrian hanya cuma foto. Setelah selesai, oleh pihak bagian foto saya langsung disuruh untuk ke ruang teori.

Di depan ruang teori sudah nampak antrian panjang. Di sini saya juga menunggu satu setengah jam. Begitu lama dan membosankan. Setelah giliran dipanggil, kira-kira 30 orang, saya dan pemohon lain dibriefing selama 15 menit. Kami dijelaskan tata cara mengisi ujian teori. Karena

ada skor penilaian di setiap jawabannya. Ada 30 soal yang diujikan.

Dalam benak saya, bisa tidak bisa harus saya isi pertanyaannya. Karena saya teringat pesan orang dalam tadi, ujian teori tersebut hanya formalitas saja. Saya dijamin lulus ujian teori. Ketika duduk dan membuka komputer, dari belakang ada sese­ orang yang menepuk bahu dan menyambar mouse saya.

Dengan cekatan dia langsung mengisi semua soal yang ada.

Tidak sampai satu menit selesai. Dia juga langsung menyuruh saya pulang. Saya juga tidak disuruh mengikuti ujian praktek yang menjadi salah satu syarat kelulusan.

“SIM diambil di rumah saja,” kata petugas jaga di ruang teori.

“Iya pak!” balas saya.

Dari pengalaman inilah saya menjadi tahu, bahwa masih saja ada permaian dalam mengurus SIM di Satpas Colombo. Padahal ujian teori itu sangat menakutkan bagi pencari SIM. Jika banyak yang salah, maka peserta ujian SIAM akan mengulang hari berikutnya. Hingga makan waktu dan tenaga. Semoga pengalaman ini menjadikan pelajaran berharga bagi siapa saja yang akan mengurus SIM. Di antara kesulitan pasti ada kemudahan dan solusi, di antara pemohon SIM bisa menemui oknum calo polisi.

Sebaliknya jika ingin mengurus sendiri dipersilahkan, tapi tidak jaminan lulus. n bersambung/nov

simpanan besar tersebut adalah anggaran DAU dari pemerintah pusat.

“DKI itu enggak punya DAU itu bedanya, yang dikritik itu kan yang dapat DAU ditransfer tapi enggak dipakai.

Kami DKI itu enggak dikasih DAU,” tandasnya.

Karena itu, Ahok meminta agar Sri Mulyani tidak menyuntik kas DKI di awal tahun. Sebaliknya, dana tersebut dikirim pada April setiap tahunnya sehingga

bisa digunakan untuk kas di daerah lain. Dengan mekanisme ini, Ahok yakin juga akan lebih mempermudah menteri keuangan dalam mengatur keuangan di masing-masing daerah.

“Supaya APBN kita, pajak kita enggak langsung masuk.

Supaya arus kas menteri keuangannya enak diatur.

DKI mungkin enggak usah disetor duluan,” imbuh dia.

Terlepas dari hal tersebut, Ahok memastikan bahwa

serapan anggaran DKI Jakarta jauh lebih baik dari periode sebelumnya. Bahkan, hingga akhir tahun serapan anggaran bisa mencapai 90%. Pria asal Belitung Timur ini menyebut Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa) daerahnya kini semakin kecil.

“Silpa kami makin kecil sekarang, serapan anggaran juga makin besar sekitar 70%an. Saya kira sampai akhir tahun sampai 90%. DKI makin baik,” sebutnya.ntem/ven

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

clash of culture

8

Edisi 148 | 8 - 14 agustus 2016

Perupa Operasi Rachman Pamerkan 15 Lukisan Raksasa Abstrak Ekspresionisme Seniman Yogyakarta asal Jember, Operasi Rachman Muchamad, “turun gunung” dengan menggelar pameran tunggal seni rupa di Taman Budaya Yogyakarta, 30 Juli hingga 9 Agustus 2016.

Pameran ini bertajuk kuratorial “Operasi”, dan dibuka secara resmi oleh sutradara film dan budayawan Garin Nugroho pada hari Sabtu, 30 Juli pukul 19.00 wib.

Operasi, nama karib Mohamad Operasi Rahman, adalah seniman yang pernah menempuh studi di Program Studi Seni Lukis, Fakultas Seni Rupa, Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta angkatan (masuk) tahun 1988.

Dia seangkatan (di ISI Yogya) dengan para seniman yang relatif telah populer di Yogyakarta bahkan di level nasional seperti Ugo Untoro, Pramono Pinunggul, Hadi Soesanto, Threeda Ma­ yrayanti, dan lainnya.

Namun selama ini Operasi banyak berproses kreatif dan memiliki kesibukan yang lain.

Beberapa pameran sebenarnya sempat diikutinya. Sementara pameran tunggal yang sempat dihelatnya adalah pada tahun

1999 di gedung Purna Budaya Yogyakarta.

Dalam pameran tunggalnya kali ini Operasi mengetengahkan kejutan dengan menampilkan sebuah karya lukis gigantik atau raksasa. Keraksasaan itu dapat dilihat dari tampilan fisiknya yakni lukisan dengan lebar 3 meter dan panjang 48 meter.

Lukisan bertajuk “Karnaval” itu dilukisnya di atas enam panel kanvas, dan dikerjakan selama 5 bulan. Menariknya, semua proses pelukisan tersebut dilakukan sendiri tanpa bantuan sedikit pun oleh orang lain. Artinya, Operasi tidak meminta bantuan dengan seorang artisan atau orang yang membantu secara teknis untuk merampungkan karya seni seniman.

Isu ini menarik untuk dicuatkan di tengah gelombang kecen­ derungan yang dewasa ini ba­ nyak berkembang ketika seorang seniman banyak menyandarkan bantuan tenaga dan teknis pada orang lain untuk merampungkan lukisan atau karya seni.

Dalam dunia seni rupa kontemporer saat ini, kecenderungan itu telah lazim dan dianggap sah.

Namun Operasi ingin menunjukkan kepada publik bahwa ketergantungan teknis itu berpotensi akan mengurangi sisi proses dan hasil ketrampilan tangan seniman secara orisinal.

Memang sekarang ini tidak ada yang murni orisinal di bawah langit. Namun dengan mengerjakan lewat tangan sendiri. Ope­ rasi percaya ada otentisitas yang khas dari tangan dan emosinya yang kemudian berpindah dalam kanvas.

Karya-karya yang lain yang berukuran lebih kecil juga sama, dikerjakan oleh seniman yang ayah dari seorang anak ini. Karyakarya lainnya itu berukuran sekitar 3×3 meter dengan berbagai variasinya. Ada pula perbedaan yang sangat kontras antara karyanya yang berukuran raksasa dan karya yang berukuran kecil.

Pada karya yang raksasa, Ope­ rasi memuntahkan ekspresi visualnya dengan pendekatan realisme atau agak-agak surealisme.

Ada detil yang rumit dan njelimet dalam karya tersebut. Sementara karya-karya lainnya, sebanyak 15 karya, divisualisasikannya deng­ an pendekatan yang ekspresif.

Bahkan beberapa karya bisa didekatkan dalam pusaran kategori abstrak ekspresio­nisme.

Dua pilahan ekspresi visual ini seperti ingin mengabarkan bahwa seniman Operasi Rahman ini memiliki kemampuan teknis yang memadai sebagai seorang seniman atau perupa. Dengan tantangan visual apapun, mampu ditaklukan dengan relatif baik, bahkan piawai.

Demikian pula dengan karya seni instalatifnya yang bertebar di dalam dan di luar gedung. Ada bola besar yang terbungkus kain perca warna-warni cerah. Kain perca warnawarni juga menutup bagian depan wajah gedung Taman Budaya Yogyakarta.

“Saya ingin kembali. Saya ingin memberi suguhan yang berbeda jauh ketimbang yang pernah saya lakukan sebelumnya. Saya juga ingin perhelatan seni rupa di Yogyakarta lebih berwarna,” tutur Operasi dengan antusias.

Absennya dari dunia seni rupa cukup lama ingin dibayar oleh Operasi dengan setuntas mungkin, kata Operasi.

Judul kuratorial “Operasi” seperti ingin meneguhkan lebih

jauh bahwa konsep dan gagasan artistik dan estetik Mohammad Operasi Rahman yang lama terpendam ingin dimuntahkan dan dioperasikan dengan baik dalam pameran tunggal kali ini. Kurator pameran ini sendiri digarap oleh Kuss Indarto, rekan Operasi yang banyak turun ke jalan saat riuhrendahnya gerakan reformasi tahun 1998 lalu.

Perhelatan yang disponsori oleh Maesenas seni Yogyakarta, Agung Tobing, ini diandaikan bisa mengembalikan lebih jauh posisi Operasi dalam peta seni rupa Yogyakarta bahkan Indonesia. Operasi juga ingin tetap kritis untuk ikut mendinamisasi dunia seni rupa di Yogyakarta.

Pameran ini juga memberi kesempatan kepada penonton atau publik untuk merespons dengan membuat karya fotografi.

Karya fotografi yang mengutamakan suasana dan karya dalam pameran “Operasi” dapat dilombakan dengan mengunggahnya di Instagram lewat hastag #operasirahman. Panitia menyediakan hadiah menarik untuk 3 karya terbaik, yang dipotret hingga tanggal 8 Agustus 2016.nshinta

Seniman Yogyakarta asal Jember, Operasi Rachman Muchamad.

Menulis Bahasa Ibu, Delapan Sastrawan Raih Penghargaan Rancage 2016 Yayasan Rancage kembali memberikan hadiah sastra pada delapan sastrawan yang menulis dalam bahasa ibu Sunda, Jawa, Bali, dan Batak.

p

engumuman dan penyerahan piagam Rancage 2016 dan hadiah uang masing-masing Rp 5 juta dilakukan di sela pembukaan Kongres Bahasa Daerah Nusantara di Gedung Merdeka, Bandung, Senin, 2 Agustus 2016.

Ketua Yayasan Rancage Rachmat Taufiq Hidayat mengatakan, tahun ini hadiah Rancage bahasa ibu Banjar dan Lampung tidak diberikan karena tidak ada buku yang terbit dalam bahasa ibu itu tahun lalu. “Gayo sudah mulai mengirim naskahnya pada kami. Tahun depan mungkin kita pertimbangkan,” kata dia, Senin, (2/8/2016).

Rachmat mengatakan hadiah Rancage tahun ini juga masih diberikan pada karya sastra bahasa Batak yang terhitung baru diberikan dua tahun terakhir menyusul bahasa ibu dari Sunda, Jawa, dan Bali.

“Sastra dalam bentuk moderen bahasa Batak ini terins­ pirasi Saut Poltak Simbolon, penulis novel tahun 78 yang sangat laris kala itu, kemudian mengadvokasi sastra batak dalam bentuk tertulis,” kata dia.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Rancage, Ajip Rosidi dalam tulisan laporan keputusan pemberian hadiah Rancage itu itu mengatakan, pemberian hadiah Rancage 2016 untuk sastra Sunda diberikan pada buku kumpulan cerita pendek “Nadran” karya Ahmad Bakri terbitan Kiblat Buku Utama Bandung.

Sementara hadiah Rancage 2016 untuk jasa dalam sastra Sunda diberikan pada Adang S, pensiunan tentara yang aktif mengarang, serta mendirikan berbagai komunitas diantaranya komunitas Harupat, serta Caraka.

Ajip mengatakan, ada dua kandidat penerima hadiah Rancage tahun ini untuk buku sastra Sunda. Tapi buku Nadran karya Ahmad Bakri menyisihkan “Mun Tulus jadi Randa” (Kalau Terlaksana jadi Janda) karya Holisoh ME, kedua buku tersebut sama-sama buku kumpulan cerita pendek. Yayasan Rancage menerima seluruhnya 24 judul buku sastra Sunda yang dinilai untuk mendapat hadiah Rancage.

Hadiah Rancage 2016 untuk sastra Jawa diberikan pada buku”Alun Samodra Rasa” karya Ardini Pangas-

Sastrawan yang pernah menerima hadiah Rancage 2015 lalu.

tuti terbitan Surya Samudra.

Ajip mengatakan, terdapat 18 buku sastra Jawa yang terbit selama 2015.

Dari jumlah itu 4 judul masuk dalam nominasi hadiah Rancage yakni roman “Ing Satengahing Alas Brongkos” karya Tiwiek SA, kumpulan guritan “Lintang Gumiwang” karya JFX Hoery, “Warung Poci” karya Maufur, serta roman “Alun Samudra Rosa” yang akhirnya memenangkan hadiah Rancage.

Ajip mengatakan hadiah Rancage 2016 untuk bidang jasa dalam sastra Jawa di­ serahkan pada Sri Setyowati alias Trinil, dosen Universitas Negeri Surabaya. Pegiat Paguyuban Pengarang Sastra Jawa Surabaya (PPSJS) ini mepergunakan bahasa Jawa dengan dialek Jawa Timuran.

“Karena ia ingin menunjukkan budaya Jawa yang tidak

melulu berpusat di keraton,” kata dia.

Hadiah Rancage 2016 untuk buku sastra bahasa Bali diberikan pada buku “Swecan Widhi” karya I Komang Alit Juliartha. Buku yang berisi 15 cerita pendek yang dibuat pengarangnya antara tahun 2013-2015 itu menyisihkan 17 judul karya sastra Bahasa Bali yang terbit sepanjang tahun 2015. “Lebih banyak 5 judul dibandingkan yang terbit tahun sebelumnya,” kata Ajip.

Belasan buku itu terdiri dari 6 kumpulan puisi, 6 roman, dan 5 kumpulan cerita pendek.

Ajip mengatakan, hadiah Rancage 2016 untuk jasa dalam sastra Bahasa Bali diberikan pada I Gede Gita Purnama Arsa Putra. “Hampir 10 tahun terakhir Gede Gita aktif dalam pembinaan bahasa dan sastra Bali serta memperjuangkan nasib ba-

hasa Bali dalam proses marjinalisasi yang nampak dalam penerbitan buku sastra Bali moderen dan aktivitasnya dalam perjuangan pembinaan bahasa Bali terutama pada generasi muda,” kata dia.

Sementara hadiah Rancage 2016 untuk sastra Batak diberikan pada buku “Ulos Sorpi” atau Kain Ulos Terlipat karya Rose Lumbantoruan, terbitan Selasar Pena Talenta, Jakarta. Ajip mengatakan, ada tiga karya buku terbit sepanjang 2015 dalam bahasa Batak. Satu buku tidak dinilai karena berisi kumpulan karya bersama yakni “Embas Sian Dakdanak” (Tari Gembira Anak-Anak), sehingga hanya dua buku yang dinilai yakni “Manigar Sihol” (Mengajuk Rindu) karya S Mida Silaban, serta Ulos Sorpi yang kemudian terpilih memenangkan hadiah Rancage 2016.

Ketua Tim Penilai hadiah Rancage 2016 sastra berbahasa Batak, Parkitri T Simbolon mengatakan, belum bisa mengusulkan penerima hadiah Rancage 2016 untuk jasanya dalam pengembangan Bahas Batak. “Calon banyak, tapi untuk itu perlu tenaga untuk menelitinya dengan baik. Semoga tahun depan hal itu bisa dilaksanakan,” kata dia dalam penjelasannya pada penilaian karya itu.

Yayasan Rancage juga memberikan hadiah Samsudi 2016 pada karya buku bacaan anak-anak dalam bahasa Sunda. Tiga buku mendapat nominasi yakni “Ngala Jangkrik” karya Holisoh ME, “Pengkolan Jalan Cikajang” karya Usep Romli HM, dan “Bentang Hariring”m karya Dian Hedrayana. Hadiah Samsudi berupa piagam dan uang Rp 5 juta akhirnya diserahkan

pada buku “Bentang Hariring” karya Dian Hedrayana, terbitan KSB Rawayan Bandung.

Sri Setyowati, alias Trinil pemenang hadiah Rancage 2016 untuk jasanya dalam sastra Jawa, mengatakan, di Jawa Timur berkembang bahasa Jawa dengan dialek Jawa Timuran yang berbeda dari bentuk bakunya yang berpusat di keraton.

Perkembangan bahas ibu Jawa dengan dialiek Jawa Timuran dinilainya tersendat karena ketakutan penggunanya sendiri. “Mereka jadi takut salah, kalau tidak pakai bahasa (Jawa) yang halus nanti salah,” kata dia, Selasa, 2 Agustus 2016.

Sri mengaku, sengaja menulis sastra Jawa dengan dialek Jawa Timuran yang akrab dipergunakan oleh warga Surabaya dan sekitarnya.

Niatnya, untuk menge­nalkan bahasa Jawa dialek Suroboyo itu bisa dipergunakan membuat puisi hingga guritan.

Materi sastra bahasa Jawa dialek Jawa Timuran itu juga menjadi contoh karya bagi para guru sekolah. “Aku seneng guruku ayu, guruku apil senenge mulange aku, itu kasih A saja, supaya siswa gak takut,” kata dia mencontohkan. Pemerintah Surabaya akhirnya memasukkan basa daerah bahasa Jawa dengan dialek Jawa Timuran itu dalam kurikulum muatan lokal sekolah.nahm/tem

Biang Kerok (6) Cerpen Anggie D. Widowati Turun dari X-Trail terbarunya, Gondes melangkah resah. Tidak seperti biasanya Mr. X memanggilnya di tempat itu. Lelaki itu bisa menebak, kematian Sofyan adalah penyebab dari pe manggilan ini. Ketika sampai di depan pintu kantor Mr. X dia mengatur nafas.

Jantungnya seper­ti sedang dipompa dengan tenaga yang luar biasa.

“Masuk,” kata suara dari dalam.

Seorang lelaki duduk di meja kerjanya. Gondes ma­ suk perlahan dan berdiri di

depan lelaki yang sedang asyik merokok itu.

“Duduklah,” perintah lelaki itu.

Gondes tidak bicara. Ini adalah pertemuan kedua sejak mereka melakukan kerja sama. Biasanya dia ha­nya sampai pada Oloan, orang kepercayaan Mr. X ini.

Denngan suara tuanya, lelaki itu pun angkat bicara.

“Kenapa harus membunuhnya?” tanyanya.

“Maksud Bapak?”

“Membunuh aktifis itu akan banyak resikonya, ka­r ena semua pendukung

akan menyerang klien kita,” ujarnya.

“Iya sih.”

“Tolong jawab, adakah perintah untuk membunuhnya?”

“Ada Pak.” “Katakan!”

“Lenyapkan lelaki itu,” jawan Gondes.

“Lenyapkan bukan berarti menghilangkan nyawanya, goblok.”

Gondes mengkeret. Seper­ tinya lelaki ini benar-benar marah.

“Tetapi kita berhasil membuat isu pengalihan

kan Pak?” “Kasus ini bukan untuk pengalihan isu, tetapi klien memang terganggu oleh perilaku aktifis itu, harusnya kau mengusirnya dari wilayah itu, dan tidak balik lagi, itu dealnya.”

“Saya sudah salah paham.”

“Sekarang polisi akan me­ ngejar pelaku pembunuhan.

Dan bila anak buahmu meninggalkan bukti yang kuat, aku pun akan terseret.”

Gondes menganggukangguk, tanpa berani melihat wajah Mr. X.

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

*** Inspektur Tunasmengumpulkan tim untuk memantau perkembangan pembunuhan aktifis itu. Beberapa penyidik belum menemukan buktibukti keterlibatan pemilih penambangan resmi dengan meninggalnya Sofyan.

“Para penambang liar mengaku pernah lihat dua orang penambang ini, Pak,” s e o r a n g a n g g ot a p o l i s i menunjukkan foto Kentus dan Joki.

“Siapa mereka?”

“Perhatiin deh, wajahnya tidak seperti penambang ke-

banyakan, mereka bersih dan terlihat pintar,” kata polisi yang lain.

Inspektur Tunas mengawasi foto itu.

“Ada penemuan Pak, di beberapa kasus dua orang ini juga muncul, dengan penampilan yang berbeda, lihat ini tersangka Bakso Babi, terus ini, tersangka Mucikari Pelacur Artis. Dan ini mereka juga menggerakkan demo.

Wajah mereka bukankah sama?” polisi itu menujukkan di layar computer dua wajah, itu dengan penampilan yang berbeda.

“Dua orang itulah yang disebut para penambang sebagai penambang baru,” ujar polisi lainnya.

“Ini dia biang keroknya, tetapi siapa dalangnya?”

“Akan kami telusuri lebih lanjut Pak.” “Oke, segera laksanakan.”

“Siap, Pak.” n bersambung *) Author, Blogger, Novel: Ibuku (Tidak) Gila (2014), Langit Merah Jakarta (2003), Laras (2004)

12

baca halaman

Desa Bekonang, Sentra Pembuatan Alkohol sejak Zaman Belanda

beranda

9 Edisi 148 | 8 - 14 agustus 2016

Tragis, Truk Tabrak Pelajar Pas Latihan Baris Berbaris

Akibat mengantuk truk bermuatan besi menabrak siswa latihan baris berbaris dalam rangka peringatan 17 Agustus. Sebanyak 9 (sembilan) pelajar SMP Negeri 1 Mojowarno, Jombang, Jawa Timur dilarikan ke RSK (Rumah Sakit Kristen) Mojowarno, Rabu (03/08/2016) Kasat Lantas Polres Jombang, AKP Mellysa Amalia mengatakan peristiwa tersebut terjadi di jalan Merdeka Mojowarno. Sembilan pelajar menjad korban dalam kecelakaan saat berlatih baris berbaris dengan menderita luka ringan dan berat.

Tujuh siswa masih menjalani perawatan di RSK. Sementara 2 pelajar menderita

Kasat Lantas Polres Jombang, AKP Mellysa Amalia.

luka ringan dan diperbolehkan pulang, dari keterangan petugas medis, salah satu korban menderita luka patah tulang kaki kanan,” Jelasnya.

Saat ini polisi mengamankan truk bernopol S 8714 LZ beserta sopir bernama Saiful Arif (40) asal Surabaya. Sopir truk mengaku dirinya sedang mengusap mata saat kejadian lantaran mengantuk.

Truk yang dikemudikan dari Kota Surabaya dengan tujuan Kabupaten Tulungagung.

Sopir beserta truk sudah kita amankan,” tandasnya.

Lebih lanjut, Aiptu Dimyati, anggota Polsek Mojowarno pelatih baris berbaris pasukan 17 Agustus mengatakan para siswa yang berlatih baris

merupakan tim pasukan pengibar bendera. Yang menjadi korban adalah anggota pasukan 17. Sedangkan anggota pasukan 8 dan 45 masih berada di lapangan Mojowarno.

“Saat pasukan 17 keluar da­ri lapangan menuju jalan Merdeka, bersamaan dengan itu muncul truk warna kuning bermuatan besi dari utara menuju ke selatan. Padahal sudah diberi tanda agar mengurangi kecepatan. Tapi yang membuat kaget ternyata truk masih berjalan hingga akhirnya menabrak anak- anak,” bebernya.

Sementara itu, Direktur Rumah sakit Kristen Mojowarno, Dr Tjatur membenarkan para siswa tersebut dirawat di RS K Mojowarno,

11 Nama Pelajar jadi Korban 1. Fadhilah Ilham 14 Penggaron Mojowarno 2. Estia Dwi Arfiana 14 Mojojejer Mojowarno 3. Feby Dini Anugrah 15 Kedawung Mojowarno 4. Rika Fadilah Arianti 14 Sanggararum Mojowarno 5. Silvi Olifia 14 Menganto Mojowarno (korban yang dikabarkan patah kaki) 6. Aminatus Sholicha 14 Mojojejer Mojowarno 7. Tesa Febriana 13 Mojowangi Mojowarno 8. Nanda Pratiwi 13 Kedungpari Mojowarno 9. Jesica Paulin Povit 14 Mojowangi Mojowarno 10. Adi Nugroho; sudah pulang 11. Ellen; sudah pulang

dan salah satu korban harus diamputasi salah satu kaki­ nya. Hal ini dilakukan guna menyelamatkan korban karena lukanya bisa mengancam nyawa korban. Salah satunya saraf dan urat serta tulangnya sudah hancur dan perlu dilakukan tindakan tersebut.

Pihak RS Kristen Mojowarno

sendiri sudah melakukan prosedur dan memberikan pemahaman kepada pihak keluarga terkait tindakan medis dengan melakukan amputasi tersebut, Sedangkan untuk proses penyembuhan korban akan ditanga­n i oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Jombang,” Pungkasnya.nobi

Menuntut Presiden Jokowi Soal Piagam Perjuangan Marsinah Tujuh Juta Rakyat Masih Nganggur

Ada warga Tiongkok bekerja sebagai tukang masak, sopir, office boy, ahli kontruksi, hingga buruh bangunan. Sementara di negeri ini masih ada tujuh juta orang masih menganggur.

k

edatangan tenaga kerja asing ke Indonesia jelas se­makin memberatkan bagi pekerja lokal. Apalagi saat ini angka pengangguran di Tanah Air masih tinggi. Pemerin­t ah diminta segera memprioritaskan pembukaan lapan­gan kerja untuk pekerja lokal.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat mengatakan, saat ini sebanyak tujuh juta orang yang termasuk dalam angkatan kerja Indonesia masih mengang­gur. “Masih banyak angkatan kerja kita belum

terserap lapan­gan pekerjaan,” ujarnya dalam Seminar Nasional ‘Efek Domino Serbuan Tenaga Kerja Asing’ di Jakarta.

Pihaknya mencatat sejumlah fakta adanya arus masuk tenaga kerja asal Tiongkok ke Indonesia. Mulai dari tertangkapnya lima pekerja warga negara Tiongkok yang melakukan pengeboran proyek kereta api cepat tanpa izin di wilayah Lanud Halim Perdanakusuma pada April lalu, hingga pekerja Tiongkok yang bekerja di pertambangan.

Diungkapkannya, di perusahaan pertambangan nikel di Kabupaten Konawe, Konawe

Selatan dan Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, terdapat 500 pekerja asal Tiongkok. Sementara peru­sahaan tersebut hanya memiliki 246 pekerja lokal.

“Warga negara Tiongkok itu, bekerja sebagai tukang masak, sopir, office boy, ahli kontruksi, hingga buruh bangunan,” ung­kapnya.

Tak hanya itu, pekerja asal Tiongkok juga mendomina­si pengerjaan proyek PLTU Celukan Bawang di Buleleng, Bali, dan pembangunan smelter bauksit di Kalimantan Barat.

Mirah meminta Presiden Jokowi Widodo melakukan kajian ulang terkait masalah ini, serta memberikan solusi yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia.

“Aspek Indonesia prihatin dengan kebijakan yang

diterap­kan oleh pemerintah, khususnya terkait kebijakan kemudahan in­vestasi asing untuk bisa membawa tenaga kerja dari negara asalnya, serta program bebas visa kun­jungan yang menjadi salah satu penyebab serbuan pekerja asing ke Indonesia,” katanya.

Pihaknya juga mengingatkan Presiden Jokowi yang telah me­nandatangani Piagam Perjuangan Marsinah yang berisikan komit­men untuk memperjuangankan kerja layak, upah layak dan hidup layak pekerja.

Kepada Menteri Ketenagakerjaan, Aspek Indonesia juga meminta untuk tidak mengang­gap informasi banjirnya tenaga kerja asal Tiongkok, sebagai angin lalu. “Bukan hanya pekerja dari Tiongkok

KPK Beberkan Tiga Sektor Rawan Korupsi di Jatim Direktur Pendidikan dan Pelayanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko mengatakan, ada tiga sektor kegiatan yang paling rawan dilakukannya tindak pidana korupsi di tingkat daerah. Di antaranya, perencanaan dan pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pelayanan perizinan melalui perizinan terpadu satu pintu.

Agar tidak pidana korupsi bisa dicegah, kata Sujanarko, pemerintah daerah harus terus berupaya melakukan perbaikan tata kelola di tiga sektor itu.

“Ini penting untuk men­ cegah terjadinya tindak pidana korupsi. Apalagi pemerintah kan sudah memberi fasilitas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), itu bisa menunjang tata kelola pemerintahan yang baik sehingga mempersempit terjadinya korupsi,” kata Sujanarko ditemui usai acara Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi bersama para pejabat serta bupati/walikota se-Jatim di Ruang Graha Wicaksana Praja Lantai 8, Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Rabu (03/08/2016).

Lebih lanjut, pihak KPK juga menyebut Pemprov Jatim merupakan provinsi yang sudah sejak lama melakukan upaya pencegahan korupsi dengan sering melakukan konsultasi program pada KPK. “Apa yang dilakukan Pemprov Jatim ini juga menjadi langkah yang baik karena te-

lah berupaya meminimalisir terjadinya praktik penyelewengan anggaran,” ungkap Sujanarko.

Sementara, Gubernur Jatim Soekarwo mengakui dengan perencanaan yang baik dalam proses pembangunan akan mencegah terjadinya penyelewengan anggaran yang berujung pada pencegahan korupsi. Dalam proses perencanaan akan diketahui seberapa besar anggaran yang dibutuhkan dalam suatu program atau kebijakan.

“Sebagai contoh, kita mau membangun jalan, tentu kita rencanakan dengan baik, mulai dari panjangnya jalan, seberapa tebal aspal, dari situ kita bisa menghitung, berapa anggaran yang dibutuhkan.

Kalau kita menghitungnya tepat, tentu anggaran yang dibutuhkan tidak akan meleset,” jelas Pakde Karwo (sapaan akrab Soekarwo).

Selain perencanaan yang baik, pihaknya juga mengusulkan terpusatnya sistem pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi. Sehingga, sistem pengelolaan anggaran (ebudgeting), pengadaan barang dan jasa (e-procurement) dan sistem perizinan terpusat bisa menjadi satu sistem.

“Selama ini kan proses semacam itu masih terbagi di tiap-tiap SKPD, jadi tiap SKPD menjalankan aplika­ sinya sendiri-sendiri, nah dengan konsep ini tentunya akan mempermudah dalam pengawasan karena semua terpusat disana. Ini yang sedang kami bahas dengan

Gubernur Soekarwo di hadapan KPK dan pejabat se-Jatim memaparkan tata kelola di sejumlah program yang diklaim bisa meminimalisir terjadinya praktik korupsi.

BPKP dan KPK,” ujarnya.

Ia menambahkan peren­ canaan melalui sistem aplikasi (e-planning) merupakan langkah yang tepat karena ada unsur efisiensi dan transparansi dalam pe­ laksanaannya. Dalam konsep ini, perencanaan pem­ bangunan dilakukan se­cara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut menentukan arah kebijakan pembangunan.

Tak hanya itu, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik unit kerja yang rawan terhadap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), Pemprov Jatim membentuk pembangunan Zona Integritas. Sampai deng­an Tahun 2015, Pemprov Jatim telah mencanangkan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada 9 SKPD/Unit Kerja serta 31 kab/kota.

Beberapa SKPD yang masuk dalam Zona Integritas seperti Dinas Perhubungan

dan LLAJ Prov. Jatim (UPT Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), Badan Penanaman Modal (UPT P2T), RSUD Dr. Soedono Madiun, BKD Jatim, UPT RS Sumberglagah Mojokerto, RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan Dinas Pertanian Jatim.

Lainnya, Pemprov Jatim juga sudah melakukan terobosan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis IT. Di antaranya perencanaan APBD melalui sistem eplanning, Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-SIPPD), pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dengan SPIPISE (Sistem Perizinan Investasi dan Sistem Pelayanan Investasi Secara Elektornik), pengadaan barang dan jasa (e-procurement) melalui aplikasi APEL BAJA (Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa), P2T serta semua SKPD Pemprov Jatim yang terlibat dalam pelayanan telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional sesuai ISO 9001:2008..nsarifa w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Batasi Dong Tenaga Kerja Asing! yang harus diwaspadai, tapi juga dari Amerika Serikat, Korea Selatan, dan India juga perlu diawasi,” ujar Mirah.

Alih-alih mengupayakan solusi pro rakyat, Menteri Ketenagakerjaan justru sibuk membantah dengan argumen­ tasi data-data pekerja asing yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

“Menaker seharusnya me­ laku­kan pengawasan dan penegakan aturan hukum terkait dengan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) me­negaskan, ada aturan yang ketat terkait masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Tanah Air. JK memaparkan, ada dua

aturan utama yang wajib dii­ kuti, yaitu memiliki kemampuan khusus dan memiliki investasi di Indonesia.

“Tenaga kerja dari luar itu ada aturannya, yang punya skill saja atau yang punya investasi. Selain itu, tidak ada tenaga kerja bebas yang masuk di Indonesia. Hanya yang punya investasi atau skill khusus,” terang JK. Sebelumnya, pemerintah mela­lui Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri memastikan tidak ada serbuan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok secara besarbesaran di ber­bagai perusahaan di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan seleksi ketat terhadap TKA yang akan bekerja di Indonesia.

“Untuk memastikan tidak adan­ya pelanggaran aturan ketenagak­e rjaan selama di Indonesia, telah diterbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 16/2015 tentang Tata Cara Pengendalian dan Penggunaan TKA,” katanya.

Kemenaker, terang Hanif, se­jak 1 Januari 2014 hingga Mei 2015 telah menerbitkan 41.365 Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Selama kurun waktu itu ada 26.579 IMTA di bidang perdagangan dan jasa, 11.114 IMTAdi sektor industri dan 3.672 IMTA di sektor pertanian.

Selain itu, saat ini juga terda­p at sebanyak 12.837 TKAasal Tiongkok yang memiliki IMTA di Indonesia.nhrm

RI Tolak Perintah Erdogan Tutup Sekolah PASIAD Permintaan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melalui kedutaan besar Turki agar Indonesia menutup kerjasama pendidikan dengan lembaga terkait dengan Fethullah Gulen mendapat penolakan dari pemerintah. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyatakan, Indonesia tak akan tunduk pada perintah tersebut karena beberapa alasan.

Salah satunya, kerjasama ini sudah berakhir di tahun lalu, sehingga seharusnya tak terkait lagi dengan pemerintahan Turki. “Intinya semua sekolah yang kita miliki di Indonesia itu tunduk pada aturan yang ada di Indonesia,” ujar Arrmanatha di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (2/8/2016).

Kedubes Turki memang meminta Indonesia menutup sejumlah sembilan sekolah yang terkait dengan Pacific Countries Social and Economic Solidarity Association (PASIAD)–organisasi nonpemerintah yang didirikan Fethullah Gulen yang dituding sebagai salah satu otak dari makar terhadap pemerintahan Erdogan. Di beberapa negara, permintaan itu memang ada yang dipenuhi.

Namun, Indonesia menolak permintaan itu, karena secara aturan hukum RI, sekolahsekolah PASIAD itu tidak melanggar hukum RI sehingga bisa dibenarkan untuk ditutup. Tata--panggilan akrab Arrmanatha menegaskan, tuduhan pemerintah Turki atas sekolah-sekolah itu juga belum

tentu benar.

Walau begitu, Tata menyatakan, Indonesia tetap menghormati dan mengerti situasi yang terjadi di Turki saat ini. Hanya saja, hal yang sama juga harus dilalukan Turki kepada Indonesia, saling menghargai dan mengerti rule (aturan) perjanjian kerjasama internasional.

Ia menekankan, Indonesia memiliki prinsip tidak mengurusi urusan dalam negeri negara lain, dan berharap negara lain menghormati hal itu.

“Karena setahu kita kerja sama dengan pihak Turki melalui PASIAD sudah selesai bulan Desember 2015,” katanya.

Pada kesempatan terpisah, anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana mengatakan, Turki tidak bisa semenamena memasuki otoritas yang dimiliki negara lain, apalagi tidak dapat dibuktikan bahwa ke-9 sekolah tersebut telah terlibat gerakan radikalisme luar negeri. “Indonesia tidak pernah mendukung gerakan Radikal manapun,” ujar Dadang di Jakarta, Selasa (2/8).

Dengan demikian, kata dia, Turki tidak dapat menjadikan alasan kudeta di negaranya untuk meminta negara lain menutup sekolah-sekolah yang diduga terkait gerakan makar. Untuk di Indonesia, kata Dadang, hak untuk menutup sekolah sepenuhnya kewenangan pemerintah.

Menurutnya, jika pemerintah menuruti permintaan Turki maka martabat serta kewibawaan bangsa akan tercoreng akibat intervensi dari luar. “Oleh karena

itu saya tegaskan, Turki jangan ikut campur didalam kewenangan otoritas Indonesia,” ujar Dadang.

Langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menolak permintaan penutupan sekolah yang diduga terkait dengan Gulen, diapresiasi DPR. Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah Ferdiansyah meminta Turki tidak mengintervensi kedaulatan Indonesia. “Tidak boleh merugikan peserta didik, harus ada konsekuensinya bila mana ditutup,” ujar Ferdiansyah, Selasa (2/8/2016).

Ferdiansyah juga menilai langkah penolakan pemerintah melalui Kemendikbud itu sudah tepat. Sebab menurutnya, Turki tidak bisa begitu saja meminta Indonesia menutup sekolah karena akan mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa.

“Turki harus beri solusinya, ini kan semua proses pembelajaran sudah berlangsung, nggak bisa asal tutup dong, ini kan bukan Turki,” ucapnya.

“Kita punya kedaulatan sendiri, pemerintah Turki mengintervensi gara-gara separatis tapi bagaimana solusinya.

Jangan merugikan peserta pendidik,” imbuh Ferdiansyah.

Turki melalui Kedubesnya di Indonesia menyampaikan permintaan menutup 9 sekolah melalui keterangan tertulis mereka. Disebut Ferdiansyah, harus ada langkah konkret lainnya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.ngre

edukes

10

Edisi 148 | 8 - 14 agustus 2016

Mahasiswa Unibraw Kembangkan Teknologi Pemetaan Lahan Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang, Jawa Timur mengembangkan teknologi pemetaan lahan.

Teknologi tersebut un­ tuk mempermudah dalam melakukan survei terhadap lahan tertentu.

Dosen Geoinformatika Fakultas Ilmu Komputer Uni­ braw, Fatwa Ramdani menga­ takan, selama ini survei lahan masih menggunakan tekh­ nologi konvensional.

Selain itu, masih banyak juga yang mengandalkan gam­ bar stelit. Padahal, Indonesia berada di daerah yang peruba­ han lahannya termasuk cepat.

“Selama ini kita mengan­ dalkan teknologi satelit. Pada­ hal kita berada di daerah yang perubahan pembangunan­nya sangat cepat,” katanya, Jumat (29/7/2016).

Menurutnya, gambar yang diperlihatkan dalam satelit tidak berubah setiap saat.

Melainkan di-update dalam

kurun waktu tertentu. Selain itu, gambar dalam satelit tidak selamanya bersih.

Jika ada awan yang meng­ halangi, lahan yang ada di bawah awan tersebut menjadi kabur bahkan tidak terlihat.

“Ada awan diambil. Banyak sekali gangguan alamnya,” jelasnya.

Sementara untuk survei la­ han menggunakan tekhnologi konvensional, hal itu menyita waktu cukup lama. Tenaga yang dikeluarkan juga ba­nyak.

Atas dasar itu, pihaknya beri­ nisiatif membuat program pemetaan lahan.

Program tersebut dikemas dengan drone untuk memotret lahan dari atas. “Dengan ini, area ratusan hektar kita bisa lakukan dalam sehari,” ungkapnya.

Drone yang digunakan juga berbeda dengan drone pada umumnya. Drone ini bisa dikendalikan dengan program, tanpa harus dikon­ trol. Namun begitu, posisi drone bisa terdeteksi karena

Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya saat memprogram drone pemetaan lahan.

GPS sensor yang ada di dalam drone tersebut tersambung dengan GPS satelit.

Meski berjalan tanpa kon­ trol, drone tersebut bisa di­ ubah ke mode manual jika dibutuhkan. Jika sudah ke mode manual, drone tersebut

berjalan dengan kontrol. Ini bisa dilakukan jika dalam per­ jalanan ada perubahan ren­ cana yang tidak dimasukkan dalam program sebelumnya.

Drone tersebut bisa ter­ bang dengan ketinggian satu kilometer dengan jarak jela­

jah sepanjang 20 kilometer.

Dijelaskan Fatwa, sete­ lah drone tersebut selesai mengambil data, data itu ke­ mudian diambil dan dimasuk­ kan dalam program. Hal itu untuk melakukan pemetaan melalui data yang diambil oleh

drone tersebut. “Akurasi dan presisinya tinggi,” ungkapnya.

Ada 11 mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa se­ mester akhir S1 dan S2 yang mengembangkan tekhnologi tersebut. Mereka tergabung dalam tim geoinformatika

dan sudah mendapat peng­ hargaan GEO Spasial Smart Asia 2015 di Malaysia.

Ke depan, pihaknya akan berupaya untuk mengem­ bangkan teknologi yang bisa memetakan lahan di bawah nair.and/kom

Sembari Menunggu Anak PAUD, Ibu-ibu Antusias Belajar Bahasa Inggris Program English-Massive (E-Mas) Pemerintah Kota Kediri berjalan dengan baik. Ada banyak cerita menarik yang muncul dari program tersebut.

m

uncul beberapa ce­ rita menarik dalam Program EnglishMassive (E-Mas) Pemerintah Kota Kediri. Rupanya ini mendapat sambutan dan antusiasme dari masyarakat.

Hal ini terlihat dari semakin bertambah banyak dan berag­ amnya spot yang sudah aktif hingga saat ini.

Beberapa cerita menarik dengan antusiasme masyarakat Kota Kediri dalam belajar ba­ hasa Inggris ini.

Jika sebelumnya tukang ojek, tukang becak dan juru parkir stasiun ikut belajar ikut belajar bahasa Inggris, cerita yang lain datang dari

dua spot baru yang berlokasi di Gayam, tepatnya RT 03 RW 02, Kecamatan Mojoroto dan Jalan Untung Suropati Kota Kediri.

Yang pertama, spot ini ber­ nama KB PAUD Tunas Hara­ pan Gayam. Dari namanya saja sudah terbayang, jika partisi­ pan yang ada di sana pasti anakanak usia dini. Tapi ternyata ada dua kelompok partisipan di sana yakni kelas anak-anak dan dewasa.

“Menariknya adalah par­ tisipan dewasanya ternyata berasal dari ibu-ibu yang mengantar putra-putri mer­ eka bersekolah. Jadi sem­ bari menunggu anak-anak mereka, para ibu yang penuh

semangat ini belajar bahasa Inggris bersama para tutor dari English Massive Kediri,” ungkap salah satu partisi­ pan.

Menurutnya, PAUD ini adalah sebuah KB Paud yang tidak memungut biaya seko­ lah kepada siswanya. Seko­ lahnya sendiri berlangsung saat sore hari. Penanggung jawab spot yang memiliki jiwa sosial tinggi ini adalah Endah Purwaningsih, pemilik PAUD Tunas Harapan Gayam.

“Sekolah PAUD ini ber­ langsung pada sore hari. Se­ hingga sangat tepat apabila Ibu Endah mendaftarkan kumpulan ibu-ibu ini untuk mengikuti kursus bahasa Ing­ gris gratis English Massive,” ungkapnya.

Lain lagi di Jalan Untung Suropati, di sana ada kedai kopi yang difungsikan untuk

Menkes Minta Jamaah Haji Waspada Virus Unta Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek mem­ inta kepada jamaah haji asal Indonesia yang akan mulai diberangkatkan ke tanah suci pada Agustus ini untuk waspada terhadap penye­ baran virus Mers-Cov atau virus unta.

“Jamaah haji harus benarbenar bisa menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji,” kata Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek usai mem­ buka Konferesi “Asia Global Green Healty” di Sleman, DIY, Rabu (3/8/2016).

Menurut dia, pihaknya sudah berkoordinasi den­ gan Menteri Kesehatan Arab Saudi dalam upaya pencega­ han penyebaran virus unta tersebut.

“Bila ada jamaah Indone­ sia yang menderia gejala-ge­ jala terserang virus itu, akan dilakukan karantina terlebih dahulu di Arab Saudi, sebe­ lum masuk ke Indonesia,” katanya.

Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek.

Ia mengatakan, indikasi orang terserang virus unta adalah panas yang cukup tinggi. “Namun harus ada

pemeriksaan lebih lanjut untuk membuktikan apakah jamaah positif virus atau tidak,” katanya.

Nila mengatakan, virus unta ini cukup rentan me­ nyerang jamaah haji risiko tinggi (risti) terutama di atas 60 tahun.

“Bila nantinya ada jamaah haji yang tidak sehat, akan dilakukan tindakan pengoba­ tan,” katanya.

Di Kabupaten Sleman sendiri, dari 933 calon jamaah haji sebanyak 30 persennya tergolong dalam risti. Kemen­ terian Agama akan memberi­ kan tanda khusus bagi calon jamaah yang masuk dalam kelompok risti.

Dalam kesempatan terse­ but, Menkes juga mengimbau kepada rumah sakit untuk mengampanyekan gaya hidup seht kepada pasien.

“Setiap rumah sakit, bisa berperan memberikan eduka­ si hidup sehat kepada setiap pasien,” katanya.nvic

Ilmuwan Temukan Gen Terkait Depresi Para ilmuwan menemu­ kan gen manusia yang mung­ kin terkait dengan perkem­ bangan depresi, memuncul­ kan harapan pengemban­ gan pengobatan baru untuk menga­tasi penyakit itu.

Penelitian itu dilakukan menggunakan data pelaporan mandiri dari 307.354 respon­ den yang diminta mengisi kuesioner, termasuk 75.607 orang melaporkan telah didi­ agnosis menderita depresi pada beberapa titik dalam hidup mereka.

Para peneliti menganali­ sis data itu dan berusaha

me­n emukan polimorfisme nukleotida tunggal (Single Nucleotide Polymorphisms/ SNPs) atau penyimpangan pada titik-titik tertentu dalam genom yang sama-sama dimi­ liki oleh subyek depresi saja.

Mereka total menemukan 17 SNPs independen semacam itu dari 15 daerah.

Hasil penelitian itu dapat digunakan untuk mengiden­ tifikasi orang yang berisiko depresi jauh sebelum mereka benar-benar terkena depresi dan dapat memunculkan cara-cara baru untuk mengo­ bati penyakit tersebut.

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

“Kita telah didominasi oleh puluhan dogma tentang bagaimana kita menangani depresi. Harapannya ini bisa mengarah ke pemahaman baru mengenai penyakit ini,” kata Ashley Winslow, penulis penelitian itu, seperti dikutip majalah Time.

Studi itu dilakukan oleh para peneliti oleh para peneli­ ti dari Massachusetts General Hospital, Pfizer Pharmaceu­ ticals dan 23andMe, peru­ sahaan berbasis genom dan bioteknologi di California, de­ mikian seperti dilansir kantor berita Xinhua.nsel/ans

belajar bahasa Inggris, se­ hingga partisipan bisa ngopi sambil belajar bahasa Inggris.

Untuk hari biasa kedai dibuka pukul 18.30, sementara un­ tuk akhir pekan pukul 17.00 WIB. “Jadwal belajar bahasa Inggris oleh tim English Ma­ ssive dan teman–teman Ikras dilaksanakan pada hari Min­ ggu pukul 18.30-20.00,” kata Cevy Ning Suyudi Kasi Kabag Sungram Dispendik Kota Kediri.

Para pemuda terlihat sang­ at antusias dengan kegiatan ini. Yang menarik, mereka berasal dari latar belakang berbeda dna langsung me­ lebur saat berada di warung kopi tanpa ada pembeda.

Bahkan ada warga yang bukan asli kampung diperboleh­ kan duduk dalam meja yang sama.

“Sepertinya program ini bukan hanya menambah wa­ wasan warga tentang bahasa Inggris, tapi juga memperluas link dan mengakrabkan diri dengan warga lainnya,” ujar Angga salah satu partisipan.

Mereka diajari oleh duo tutor Emas, bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris dan mereka nampak sangat excited deng­ an apa yang diajarkan. Para tutor Emas akan mengajarkan bahasa Inggris sebagai bahasa untuk berkomunikasi.

Diketahui Program Emas adalah salah satu terobo­ san Pemkot Kediri dalam menghadapi masyarakat eko­nomi asean (MEA) 2016, Walikota Kediri Abdullah Bakar melaunching Program English Massive (E-MAS) dan Program pitakon.net se­ jak beberapa bilan lalu. Saat

Ibu-ibu di Kota Kediri belajar bahasa Inggris sembari menunggu anaknya PAUD.

ini program tersebut sudah memiliki 64 spot.

“Dengan E-MAS saya ber­ harap bisa membuat warga Kota Kediri siap dalam meng­ hadapi MEA (Masyarakat

Ekonomi Asean), jangan kare­ na kita tidak bisa berbahasa inggris terus kita dijadikan konsumen di daerah sendiri,” kata Abdullah Abu Bakar. nandik_kartika

Mediasi Korban Vaksin Palsu dan RS Harapan Bunda Tanpa Hasil Mediasi antara orang­ tua korban vaksin palsu dan pengelola Rumah Sakit Hara­ pan Bunda di Jakarta Timur yang difasilitasi oleh Komisi Nasional Perlindung­an Anak tidak membuahkan hasil menurut Aliansi Korban Vaksin Palsu RS Harapan Bunda.

“Tidak ada hasil, karena pihak RS Harapan Bunda masih belum bisa memu­ tuskan tujuh tuntutan yang kami ajukan,” kata Herlin Ika, Sekretaris Aliansi Kor­ ban Vaksin Palsu RS Hara­ pan Bunda, lewat telepon, Rabu (3/8/2016).

Herlin menyebut perwa­

kilan rumah sakit yang menghadiri mediasi kurang berwenang, yakni Wakil Direktur Humas RS Hara­ pan Bunda Frida Kholid.

Menurut Herlin, Frida berasama dua pengacaranya tidak bisa menjawab dan me­ mastikan akan merealisasi­ kan tujuh tuntutan orangtua korban vaksin palsu.

“Dia tidak bisa memu­ tuskan apakah itu diterima atau tidak, karena harus menyampaikannya terlebih dahulu ke pihak manaje­ men. Padahal tuntutan itu sudah kami layangkan sejak 15 Juli 2016 lalu. Harusnya kan sudah dibicarakan,” ujar

Herlin.

Untuk itu, lanjut Herlin, Ketua Komnas Anak Arist Merdeka Sirait memberikan waktu 2x24 jam kepada Ru­ mah Sakit Harapan Bunda memastikan tujuh tuntutan tersebut.

Aliansi Korban Vaksin Palsu RS Harapan Bunda antara lain menuntut ru­ mah sakit memberikan data rekam medis pasien yang divaksinasi, menerbitkan daftar pasien yang divaksi­ nasi di rumah sakit selama 2003-2016, serta melakukan pemeriksaan medis ter­hadap pasien untuk mengetahui apakah mereka terpapar

vaksin palsu atau tidak dan menanggung biayanya.

Mereka juga menuntut rumah sakit melakukan vaksinasi ulang terhadap pasien yang berdasarkan ha­s il pemeriksaan medis terpapar vaksin palsu, dan memberikan jaminan kes­ ehatan kepada pasien yang terdampak pasien palsu.

A l i a n s i Ko r b a n j u g a menuntut rumah sakit mem­ berikan asuransi kesehatan untuk masa yang tidak di­ tentukan kepada anak yang sudah lewat masa vaksinasi, dan proaktif memberikan informasi terkini kepada orangtua.nsel/ans

SD Kaliayu Borong Piala MTQ Tingkat Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal menye­ lenggarakan perlombaan tartil anak SD tingkat kabupaten. Acara ini dis­ elenggarakan di Pendopo Kabupaten Kendal.

Ajang pengembangan bakat di bi­ dang seni ini disambut antusias oleh para siswa Madrasah, Sekolah Dasar (SD) hingga TPA se-Kabupaten Ken­ dal. Peserta dalam MTQ ini diikuti sebanyak 150 peserta.

MTQ ini bertujuan untuk mengem­ bangkan dan sekaligus mempersiapkan kontingen pada Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat provinsi.

Juara satu dalam ajang ini diraih SD Kaliayu Kecamatan Cepiring Kabupat­ en Kendal. Siswa-siswi yang membawa nama harum sekolah memborong piala dan piagam, yakni Iktisomal Khakam dan Laras Setya Utama.

Iksomal Khakam mengatakan, dirinya bisa mendapatkan juara satu pada perlombaan tartil atas dukungan para guru saat latihan ekstra di seko­ lah. “Dengan arahan dan bimbingan di sekolah, saya bisa memenangkan perlombaan ini, Alhamdulillah,” un­ gkapnya.

Sementara itu Laras Setya Utama

Iktisomal khakam dan Laras Setya Utama, siswa SD Kaliayu yang meraih juara satu MTQ di tingkat Kabupaten Kendal.

Juara 1 FLS2N tingkat Kabupaten mengatakan, “Dengan adanya ekstra di sekolah dan bimbingingan guru yang sabar, saya yakin bisa mengikuti per­ lombaan tingkat provinsi,” katanya.

Ke p a l a S e k o l a h S D Ka l i a y u , M.Sobri,Spd, menyambut antusias keberhasilan para siswa - siswinya yang menang pada perlombaan tersebut.

“Keberhasilan peserta MTQ meleng­ kapi prestasi membanggakan Sekolah di bidang seni,” ungkapnya.

Pihaknya mengaku selama ini pela­ jaran sekolah difokuskan pada Mapel agama Islam. “Dengan perbanyak

Mapel agama Islam siswa-siswi bisa lebih mengerti arti Islam. Sehingga di kemudian hari bisa membawa nama sekolah lebih maju,” tuturnya.

Sobri menambahkan, prestasi terse­ but memperlihatkan bahwa pembinaan yang dilakukan sekolah untuk meng­ kader siswa prestatif dan kompetitif telah berjalan baik dan semoga akan se­ makin meningkat di masa mendatang.

Sekolah SD Kaliayu mempunyai 255 anak didik. Mereka banyak meraih juara di bidang olahraga dan seni, di antaranya Popda lari juara 1, membuat kaligrafi, tilawah, tartil, dan Pramuka.neko

hukrim

11

Edisi 148 | 8 - 14 agustus 2016

Mawar Digauli Ayahnya Sejak Usia Lima Tahun, Terungkap Karena Menderita Keputihan Terdakwa Yudi Afianta, kasus pencabulan anak ang­ kat kembali disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Sura­ baya. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wihelmina Manehutu menghadirkan saksi korban, sebut saja Mawar dan ibunya.

Persidangan yang dipimpin Hakim Efran Basuning ini digelar secara tertutup di ruang sidang Candra, Kamis (4/8).

Usai persidangan, Mawar secara terang-terangan men­ ceritakan peristiwa bejat yang dilakukan terdakwa Yudi Afi­ anto, yang tak lain ayah angkat korban. Dengan menggunakan topeng, gadis belia ini mengaku

Mawar mengenakan topeng didampingi ibunya usai persidangan.

telah beberapa kali dipaksa melayani nafsu terdakwa. An­ caman pun kerap dilayangkan, bila korban menolak untuk diajak ML. Aksi bejat itu dilakukan terdakwa ketika istrinya (tante korban) tidak berada di rumah.

“Kalau istrinya ada di rumah, dia (Yudi) ngajak saya keluar dan melakukan perbuatan itu di luar rumah,” terang Mawar pada sejumlah awak media.

Diakui Mawar, dia menjadi budak seks terdakwa sejak usia 5 tahun hingga berusia 13 tahun. Kendati demikian, Mawar tak berani membong­ kar tabiat terdakwa. Namun,

upaya menutupi perbuatan terdakwa akhirnya terendus ibu korban. Tingkah laku dan perubahan fisik Mawar mem­ buat curiga sang ibu.

Setelah didesak, Mawar pun mengaku dan menceri­ takan semua peristiwa pahit yang dialaminya selama 5 tahun menjadi anak angkat terdakwa. Mawar pun lantas dibawa ke dokter, dan hasil­ nya, dia mengalami penyakit keputihan seperti orang yang sudah bersuami. “Saya takut membongkar karena sering diancam,” ungkap Mawar di akhir konfirmasi.

Sementara, terdakwa Yudi

tetap membangkang dan mengingkari perbuatannya.

“Keterangan korban tetap dibantah terdakwa,” terang Jaksa Wihelmina.

Persidangan perkara ini akan kembali dilanjutkan satu pekan mendatang, deng­ an agenda mendengarkan keterangan saksi lainnya.

Seperti diketahui kasus pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak ang­ katnya sendiri ini terjadi pada 8 Maret 2015 lalu. Mawar terpaksa menutupi perbuatan bejat itu lantaran berkali-kali mendapat ancaman dari ter­ dakwa.nemo

Kisah Pilu Pengamen Korban Salah Tangkap yang Gugat Polisi Rp 1 Miliar Kasus ini bukan langkah untuk mengambil keuntungan semata dengan mengajukan gugatan angka Rp1 miliar melainkan juga kritik terhadap kinerja kepolisian yang bekerja tidak profesional.

p

engamen korban sa­ lah tangkap Kepoli­ sian Daerah Metro Jaya, Andro Supri­ anto dan Nurdin Prianto, harus me­ nanggung beban fisik dan psi­ kis. Menjadi cacat dan kerap mendapat cercaan dari para tetangga membuat mereka mengajukan gugatan sebe­ sar Rp1 miliar kepada Polda Metro Jaya atas kerugian materiil dan immateriil yang mereka dapat.

Dalam sidang permohonan praperadilan korban salah tangkap Andro dan Nurdin di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terungkap cerita adanya penyiksaan yang dilakukan penyidik un­ tuk memperoleh pengakuan.

Dalam sidang dengan agenda pembuktian dan pe­ meriksaan saksi, pihak pemo­ hon yakni Andro dan Nurdin menghadirkan tiga saksi un­ tuk memperkuat tuntutan­ nya bahwa terdapat kerugian materiil dan immateriil bagi dua korban salah tangkap tersebut.

Handika Febrian selaku kuasa hukum pemohon me­ nyatakan proses penyidikan di kepolisian dilakukan deng­ an cara tidak profesional sehingga menimbulkan keru­ gian terhadap korban tak bersalah.

Kasus ini, imbuhnya, bu­ kan langkah untuk mengam­ bil keuntungan semata deng­ an mengajukan gugatan angka Rp1 miliar melainkan juga kritik terhadap kinerja kepolisian yang bekerja tidak profesional. Akibatnya Andro dan Nurdin yang terbukti tidak bersalah melakukan tindakan yang dituduhkan juga mendapat imbas.

“Secara proses Andro dan Nurdin terbukti bukan pelaku sebenarnya dan mendapat kerugian dari proses penyidik dan kejaksaan,” kata Handi­ ka, di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Kamis (4/8/2016).

Andro dan Nurdin mem­ praperadilankan Polisi Dae­ rah (Polda) Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi Jakarta dan Kementerian Keuan­

Andro Supriyanto dan Nurdin Priyanto didampingi pengacara.

gan (Menkeu) sebagai pihak termohon intervensi. Pada sidang yang lalu, kuasa hu­ kum Andro meminta ganti rugi senilai Rp1 miliar ter­ hadap kedua kliennya.

Andro dan Nurdin meru­ pakan korban salah tangkap yang divonis bersalah pada pengadilan tingkat pertama yakni di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun di tingkat banding Pengadilan Tinggi (PT) keduanya berha­ sil membuktikan tidak ber­ salah. Pada tingkat kasasi pun, Andro dan Nurdin terbukti bukanlah pembunuh seper­ ti yang dituduhkan polisi hingga hakim Mahkamah Agung (MA) pun meloloskan keduanya pada 2014.

Sementera kuasa hukum

TKW Penyelundup Narkoba Menangis Dituntut 13 Tahun

Meski lolos dari tuntu­ tan hukuman mati, Nor Halimah (36), tenaga kerja wanita (TKW), terdakwa pe­ nyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia hanya bisa menangis usai Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eka Novita Novianti, menun­ tutnya dengan hukuman 13 tahun penjara.

“Memohon agar majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Nor Halimah selama 13 tahun penjara,” ujar JPU Eka dalam persidangan, Senin (1/8/2016).

Selain itu, TKW pelaku pe­ nyelundupan Narkoba ini di­ tuntut membayar denda Rp 1 miliar, subsider tiga bulan ku­ rungan. Denda itu diajukan ke majelis hakim karena akibat perbuatannya bisa membuat banyak generasi bangsa jadi

korban. “Yang memberat­ kan, perbuatan terdakwa te­ lah merusak generasi muda bangsa,” katanya.

TKW yang selama men­ jalani sidang selalu menunduk ini, nampak lemas dan tak sanggup berkata-kata. Bahkan saat keluarganya mengham­ piri, tangisnya pun pecah.

Usai sidang, salah satu keluarga terdakwa mengaku tuntutan 13 tahun penjara tersebut sangat berat. Pasal­ nya, terdakwa sebenarnya merupakan korban dari ja­ ringan Narkoba interna­ sional. “Dia ini korban dan tidak tahu apa-apa tentang narkotika itu karena hanya dititipi se­seorang,” ujar lelaki yang tidak mau menyebutkan identitasnya.

Pihak keluarga berharap agar hakim bisa lebih bijak­

sana dalam menjatuhkan hu­kuman kepada terdakwa.

“Sangat berat jika dia dijatuhi hukuman 13 tahun penjara.

Kami berharap pada sidang vonis nanti, hakim bisa mem­ berinya keringanan huku­ man,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebe­ lumnya, TKW Nor Halimah ditangkap petugas Bea Cukai Bandara Internasional Juan­ da Surabaya di Sidoarjo pada 27 Februari lalu. Kecuriagaan muncul saat koper Halimah masuk ke mesin X-Ray. Atas kecurigaan itu, petugas langsung mengecek isi koper dan ditemukan sabu-sabu 1,6 kilogram. Terdakwa dijerat Pasal 114 dan 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang pem­ berantasan Tindak Pidana Narkotika, dengan ancaman hukuman mati. nrofik

Guru SDN Penipu CPNS Dituntut 3,5 Tahun Wagito, Guru SDN Pra­ dah Kalikendal I Surabaya dipastikan bakal mendekam didalam penjara lebih lama lagi.

Pasalnya, terdakwa kasus pe­ nipuan CPNS itu dituntut tiga setengah tahun oleh Jaksa Pe­ nuntut Umum (JPU) Irene Ulfa dari Kejari Tanjung Perak.

Terdakwa dinyatakan ter­ bukti bersalah melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan melang­ gar Pasal 372 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP. “Menuntut terdakwa Wagito dengan hu­ kuman 3 tahun dan 6 bulan penjara, dikurangi selama terdakwa menjalani pena­ hanan,” terang Jaksa Irene saat membacakan surat tun­ tutanya.

Atas tuntutan itu, Jihad

Arkhaudin selaku ketua ma­ jelis hakim yang menyidan­ gkan perkara ini, meminta agar terdakwa mengajukan pembelaan. “Tuntutannya tinggi, kamu harus membuat pembelaan, kalau bisa buat tertulis,”kata hakim Jihad, yang langsung disambut ang­ gukkan kepala terdakwa.

Untuk diketahui, Perkara ini bermula dari ulah ter­ dakwa yang menawarkan Asrodik (korban) menjadi CPNS di Pemkot Surabaya.

Saat itu, terdakwa berjanji bisa langsung mengeluarkan SK CPNS dengan tarif sebesar Rp 25 juta.

Lantaran tertarik, korban pun akhirnya membayarnya.

Namun, aksi tipu-tipu ter­ dakwa akhirnya terbongkar,

setelah korban mendatangi Kantor Badan Kepegawa­ ian Daerah (BKD) Pemkot Surabaya dan dinyatakan SK CPNS tersebut tidak masuk dalam database. Dari situlah terdakwa mengaku jika SK CPNS tersebut adalah palsu.

Pemalsuan itu ditiru ter­ dakwa dari SK miliknya yang difotocopy dan selanjutnya na­ manya diganti nama korban.

Dari pengakuan terdakwa, aksi tipu-tipu itu dilakukan karena terpaksa, akibat terbe­ lit hutang yang menumpuk.

Selain Asrodik, ternyata masih ada korban lain yang berhasil diperdaya terdakwa.

Namun dari lima korban, baru korban Asrodik lah yang membawa perkara ini ke meja hijau.nemo

Polda Metro Jaya, Syamsi, menilai tuntutan Rp1 miliar yang diajukan perkara 98/ Pid.Prap/2016/PN. Jkt. Sela­ tan ini sangat tidak berala­ san. Pasalnya sesuai dengan aturan yang terbaru men­ jelaskan nominal tuntutan maksimal Rp300 juta. “PP Nomor 92 tahun 2015 hanya maksimal Rp300 juta. Enggak realistis itu,” kata Syamsi.

Sidang dengan agenda bukti dan pemeriksaan saksi pihak pemohon menghadir­ kan tiga saksi. Mereka ada­ lah Murni (Ibu Andro), Isep Febristanda (adik Andro), dan Fikri Pribadi. Selain itu, pihak Andro mengajukan bukti berupa putusan Andro Nurdin tingkat pertama sampai pada putusan kasasi, pernyataan

Andro dan Nurdin menjelas­ kan tidak bersalah dan ada pula surat perintah penang­ kapan Andro dan Nurdin dari Polda Metro Jaya.

Dengan dasar alat bukti tersebut, Handika optimistis majelis hakim akan mem­ berikan putusan yang objek­ tif. Alat bukti yang diajukan sangat kuat dijadikan hakim menerima gugatan tersebut.

“Dari bukti yang diajukan cukup untuk membuktikan bahwa telah terjadi kerugian material dan immaterial dan sepantasnya majelis hakim memutus untuk menerima permohonan ini dan mem­ berikan ganti rugi,” kata Han­ dika.

Isep Febristanda saksi yang dihadirkan pemohon juga menerangkan ada perubahan sikap Andro setelah menjadi korban salah tangkap. Saat ditanya oleh kuasa hukum pemohon, apakah ada impli­ kasi yang diterima Andro sepengetahuan anda?

“Setahu saya pandangan masyarakat setahu saya buruk Pak. Andro jadi kayak orang tertekan begitu,” jawab Isep saat menjadi saksi dalam persidangan tersebut.

Saksi yang diajukan pemo­ hon, Fikri Pribadi, mengaku sempat melihat penyiksaan

yang dilakukan anggota ke­ polisian terhadap Andro dan Nurdin. Fikri menambahkan mereka disiksa dan disuruh mengakui sebagai pembunuh dalam kasus kematian Dicky Maulana, seorang pengamen di daerah Cipulir pada 2013 lalu.

“Waktu di kolong tidak ada Andro dan Nurdin tapi ke­ temu di Polda. Mereka (Andro dan Nurdin-red) dipaksa ngaku saya lihat sendiri. Ditu­ tup pakai solasi, ditendang,” terang Fikri.

Andro yang menjadi kor­ ban salah tangkap itu, juga mengaku disiksa oleh kepoli­ sian agar mengaku menjadi pembunuh Dicky. Perlakuan itu dialami hampir sema­ laman, setelah mengaku lalu korban di-BAP. “Dipukul lalu ditendang dalam kondisi mata tertutup.

Jadi panik juga kita. Disiksa sampai ngaku hampir semala­ man,” terangnya.

Murni sebagai saksi peng­ gugat mengatakan kondisi anaknya mengalami kelu­ han menurunnya keseha­ tan Andro. Dia mengatakan, Andro mengalami luka pada bahu kanan yang menyebab­ kan bagian tersebut agak tinggi sebelah. Ia pun tak jarang merasa sakit dibagian dada ketika batuk. Luka di

bahunya, didapat ketika pe­ meriksaan oleh tim dari SubDirektorat Kejahatan dan Kekerasan Polda Metro Jaya pada 2013. Namun Marni mengaku hanya mampu membawa anaknya bero­ bat ke pengobatan alternatif karena tidak memiliki biaya untuk memeriksa kondisi kesehatan anaknya.

Selain itu, sejak anaknya dibebaskan oleh putusan kasasi di Mahkamah Agung (MA) tekanan sosial juga dia alami. “Pandangan orang jelek. Bahkan kakaknya send­ iri pandangannya jelek. Biasa tetangga suka bilangnya anak enggak diurus. Akhirnya sam­ pai pindah rumah ke kampung Gaga, Ciledug, sebelumnya di Poncol,” ucapnya.

Suhartono, tim penyidik pembantu yang dihadirkan sebagai saksi oleh kuasa hukum Polda Metro Jaya, dalam pemeriksaan saksi membantah keterangan saksi dari pihak termohon, Fikri.

Menurut Suhartono, tidak terjadi aksi kekerasan dalam pemeriksaan Andro.

“Tidak ada pemukulan, penyetruman dalam pemerik­ saan saudara Andro,” ujar Suhartono menjawab perta­ nyaan tim kuasa hukum Polda Metro Jaya.ngre

Bawa Miras, 9 Bonek Ditangkap Polisi Sembilan suporter Persebaya diamankan ke­ polisian karena membawa minuman keras saat akan berangkat ke Jakarta. Ren­ cananya mereka akan ber­ gabung dalam aksi demo ke Kemenpora.

Saat berangkat, ratusan bonek digeledah aparat yang menjaga ketat keberangka­ tan menggunakan KA Ker­ tajaya dari Stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan Stasiun Pasar Senen Jakarta.

Dalam penggeledahan kali

ini polisi mengamankan 9 orang yang kedapatan memba­ wa minuman keras, yaitu Has­ rul Eko Prastio warga Pogot 7 No. 34 Surabaya, Moch. Real Madrid warga Kutisari Utara II No. 2 Surabaya, Suqma Nur Rohman warga Kutisari Selatan, Novan Hariantiano warga Blitar, Wahyu Santoso warga Blitar, Iqbal Mahendra warg Blitar dan 2 orang lain­ nya yang belum diketahui identitasnya.

Kesembilan tersangka ke­ dapatan membawa minuman

keras jenis “cukrik” dan ada juga saat diamankan sedang dalam kondisi mabuk. Da­ lam temuannya polisi juga mengamankan beberapa cut­ ter, kembang api dan flare.

Wakapolrestabes Sura­ baya AKBP Denny SN Nasu­ tion mengatakan pihaknya membuat tindakan dengan melakukan penggeledahan dan ditemukan 9 orang yang membawa minuman keras.

“Ini yang akan kita khawat­ irkan mereka akan mabukmabuk di perjalanan sampai

dengan Jakarta,” tambahnya, Senin (1/7/2016) malam.

“Sementara ini yang kita amankan minuman keras dan kembang api, tentunya akan kita proses dengan ke­ tentuan yang berlaku, masih kata Denny.

Perlu diketahui Bonek 1927 datang ke Jakarta untuk berdemonstrasi di kantor Ke­ menpora dan di lokasi dise­ lengarakannya Konferensi Luar Biasa (KLB) PSSI esok hari 3 agustus 2016 di Hotel Mercure Jakarta.nnanda

Dua Penyanyi Dangdut Kepergok Pesta Sabu Unit Reskrim Polsek Tambaksari membekuk dua penyanyi dangdut yang ter­ tangkap basah menggelar pesta sabu bareng relasi alias tamunya di tempat kos Jl Stren Kali Jagir Pengairan PDAM, Wonokromo.

Kedua penyanyi dangdut itu masing-masing adalah Suharti (41) dan Vevy Sas­ mita (24), keduanya asal Desa Lemah Putro Sidoarjo yang kos di Stren Kali Jagir Wonokromo, Surabaya. Se­ dangkan relasi yang ikut ditangkap petugas Polsek Tambaksari saat pesta sabu, yakni Budi Santoso (32) war­ ga Jl Bratang Gede III. Kapolsek Tambaksari Kompol Sofwan mengatakan, sebelum melakukan penggere­ bekan, pihaknya mendapat informasi bahwa di tempat kos kedua penyanyi dangdut itu sering dijadikan ajang pesta sabu. Setelah dilakukan pe­ nyelidikan, polisi akhirnya melakukan penyergapan dan mendapati ketiganya sedang mengkonsumsi sabu.

“Ketiga tersangka tertangkap

Kapolsek Tambaksari Kompol Sofwan menunjukkan tersangka dan barang bukti pesta sabu.

basah saat sedang pesta sabu. Ba­ rang bukti yang kami amankan adalah seperangkat alat hisap, tiga poket sabu 4,16 gram, plastik klip dan timbangan elektrik,” terang AKP Sofwan.

Sayangnya, bandar pe­ nyuplai sabu ke penyanyi dangdut itu berhasil kabur saat dilakukan penyergapan.

“Berdasar keterangan para tersangka, kami mendap­ atkan identitas bandarnya.

Tapi saat dilakukan penyer­ gapan, dia berhasil lolos dan saat ini terus kami buru,” tambah AKP Sofwan.

Sementara di hadapan pe­ nyidik Polsek Tambaksari, ter­

sangka Budi Susanto menga­ ku mendapat sabu dari Dul warga Jl Bratang. Residivis kasus narkoba yang pernah ditangkap Polsek sawahan itu mengaku sabu sebanyak itu akan digunakan sendiri. Saya mengambil dalam jumlah banyak untuk stok,” terang pria yang juga pernah ditahan Polsek Gubeng dalam kasus Curanmor itu.

Namun pengakuan Budi Santoso tak dipercaya be­ gitu saja oleh penyidik Polsek Tambaksari. Menurut Kanit Reskrim AKP Nadiar, bila di­ lihat jumlah barang bukti sabu serta adanya timbangan elek­

trik, patut diduga tersangka adalah pengedar sabu.

“Kami menduga dia baru saja kulakan sabu dan hen­ dak memilahnya dalam pa­ ketan kecil untuk dijual lagi.

Karena itulah dibutuhkan timbangan elektrik untuk menimbang sabu,” jelasnya.

Untuk mempertanggung­ jawabkan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 114 ayat (1) dan atau pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan Narkoti­ ka dan diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. nrofik

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

travel

12

kuliner

Edisi 148 | 8 - 14 agustus 2016

Desa Bekonang, Sentra Pembuatan Alkohol sejak Zaman Belanda Produksi alkohol di Desa Bekonang dulu dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemerintah Belanda.

m

enyusuri jalanjalan kecil di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, siapa sangka di balik ketenangan desa itu menjadi sentra industri alkohol yang melegenda sejak zaman Belanda. Ya, mayoritas perajin alkohol 90 persen tinggal di Desa Bekonang.

Beberapa rumah perajin alkohol tinggal di sekitar jalan Desa Bekonang. Puluhan drum-drum berisi air kecoklatan yang berbuih memenuhi dapur pembuatan alkohol.

Sepi dan hanya terdengar suara dari tungku perapian. Hanya sesekali pekerja mengecek alat destilasi dan drum-drum air warna kecoklatan itu.

Ketua Paguyuban Pengrajin Alkohol Bekonang, Sabariyono mengatakan, Desa Bekonang memang terkenal sebagai pusat pembuatan alkohol selain di Kecamatan

Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Ia menyebutkan, perajin alkohol di dua kecamatan tersebut berjumlah sekitar 120 kepala keluarga.

“Sebenarnya di sini perizinan dan legalitasnya untuk pembuatan alkohol medis untuk kesehatan. Tapi sejak dulu memang terkenal ke luar daerah sebagai pembuatan minuman keras, Ciu. Dari tingkat kabupaten, (Desa Bekonang) diarahkan untuk membuat alkohol medis. Bahkan nantinya untuk bahan bakar bioetanol,” kata Sabariyno di kediamannya beberapa waktu lalu.

Sejak dulu, menurut Sabariyono, produksi alkohol di Desa Bekonang berawal dari zaman penjajahan Belanda sekitar tahun 1940-an.

Awal mula pembuatan di Desa Bekonang adalah untuk minuman ciu berkadar 35 persen.

“Itu yang diproduksi oleh penduduk secara sembunyisembunyi karena dulu kan dalam pemerintahan pen-

Papan industri Ciu di Bekonang.

Industri alkohol yang melegenda di Desa Bekonang, Sukoharjo, Jawa Tengah.

jajahan sebelum Indonesia merdeka. Kalau orang pribumi kan dilarang karena takutnya Indonesia maju.

Itu maunya penjajah, supaya gampang dijajah,” tuturnya

HUT ke-206, Disbudpar Gelar “Milangkala Bandung Festival 2016” Untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Bandung ke-206, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung akan menyelenggarakan acara Milangkala Bandung Festival 2016.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam tujuh rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai bulan Oktober 2016.

“Setiap rangkaian acara ini berbeda-beda, diharapkan masyarakat berpartisipasi untuk menikmatinya, karena selama 3 bulan kota Bandung lebih meriah dari sebelumnya,” ujar Kepala Bidang Pemasaran Disbudpar Kota Bandung Kenny Dewi Kaniasari di Media Lounge Balaikota Bandung, Selasa (2/8/2016).

Kenny mengataaakan, kegiatan yang ada di Milangkala Bandung Festival 2016 Rangkaiannya yaitu Summer Food Festival, Soanten Fest, Bandung Great Sale, Funtastik Day, Bandung Lightfest, dan Fermenstation, “Tahun ini akan ada 9 nega­ ra Amerika Selatan seperti Argentina, Brazil, Chili, Ekuador, Karibia, Kolombia, Kuba, Peru, Suriname, dan terakhir Venezuela untuk memeriahkan acara ini,” jelasnya.

Milangkala ini juga, sambung Kenny, diadakan lomba fotografi bernama Inframe Photo Competition. Tema lombanya yakni Lets Go Explore Bandung. Ada lima kategori yang dilombakan diantaranya Festival Budaya, Landscape, Arsitektur, Hu-

Kepala Bidang Pemasaran Disbudpar Kota Bandung Kenny Dewi Kaniasari di Media Lounge Balaikota Bandung.

man Interest, dan kuliner.

Hasil foto dari peserta yang mengikuti lomba fotografi ini akan dibuat album untuk kenang-kenangan dan wujud apresiasi atas partisipasi warga Bandung yang mengikuti lomba ini.

“Tahun ini juga Bandung Great Sale akan menjadi me­ nu utama dari Milangkala Bandung Festival 2016. Dimana Disbudpar sebagai penyelenggara menargetkan acara ini akan diikuti oleh tidak hanya peritel mo­d e­

rn (resto, kafe, hotel, mall, department store, factory outlet, distro, tempat hiburan keluarga, transportasi), dan tidak menutup kemungkinan pertokoan atau pasar tradi­ sional pun dapat ikut serta mendukung acara Bandung Great Sale,” paparnya.

Kenny menambahkan, terhitung tanggal 10 September sampai dengan 9 Oktober 2016 acara ini akan digelar di seluruh pelosok Kota Ban­dung, dimana masyarakat Kota Bandung dan wisatawan domestik maupun asing mendapatkan potongan harga atau bonus belanja yang diberikan oleh para pelaku bisnis yang ikut berpartisipasi.

“Acara Bandung Great Sale ini merupakan salah satu tools atau cara untuk meningkatkan indeks kebahagiaan sesuai dengan harapan Wali Kota Bandung untuk meningkatkan indeks kebahagiaan warga Bandung,” kata Kenny.

Untuk Tahun depan Disbudpar berencana akan membangun Bandung Art Market.

Konsep dari bangunan ini yaitu galeri seni yang akan di pamerkan. Galerinya berupa seni lukis, pahat, patung, dsb, “Harapannya dengan diadakannya rangkaian ini Kota Bandung akan menjadi salah satu destinasi wisata favorit oleh wisatawan domestik maupun wisatawan asing, karena Bandung mempunyai tempat wisata kuliner, fa­shion, dan festival yang menarik untuk dikunjungi dan wisata pendidikan yang mumpuni,” pungkas Kenny. narie

sambil tersenyum.

Sebagai sebuah sentra industri berbasis rumah tangga, Bekonang punya potensi sebagai obyek wisata. Di sana wisatawan bisa melihat pros-

es pembuatan alkohol dengan kategori penggunaan untuk medis.

“Biasanya alkohol dikirim ke rumah sakit, puskesmas, dan juga bahan-bahan kos-

metik,” pungkasnya.

Di sana, wisatawan bisa melihat proses pembuatan alkohol yang terbilang masih tradisional. Proses turun temurun yang masih terlihat jelas di dapur rumah-rumah warga Bekonang.

Menyesap bau tetes tebu, mendengar suara gelembung air dalam pipa destilasi, serta melihat pekerja mengolah hasil fermentasi. Walau terkesan kumuh di dapur pembuatan, ilmu pembuatan alkohol berbasis tradisional masih bisa terlihat.

“Orang tua zaman dulu

Hiii Seram!

Penjara Bawah Tanah Museum Fatahillah

Museum Fatahillah di kawasan Kota Tua adalah ikonnya Jakarta. Di sini tersimpan pula sejarah kelam di zaman penjajahan Belanda, suatu penjara bawah tanah yang menyeramkan!

Tentunya tak asing bila mendengar nama museum ini. Ya museum Fatahillah yang menjadi ikon kota Jakarta ini berada di kawasan kota tua,dulunya kawasan ini adalah kawasan pusat pemerintahan sewaktu Belanda masih berkuasa di Indonesia. Museum Fatahillah sendiri dulunya adalah balai kota dimana gubernur Batavia (nama Jakarta dulu) melakukan aktivitas pemerintahannya.

U n t u k m e n c a p a i ny a kamu hanya perlu naik busway jurusan kota dan berhenti di perhentian terakhir.

Kemudian sedikit berjalan kaki (tidak sampai 10 menit dari halte busway) ke kawasan Kota Tua dan kamu akan menemukan Museum

Fatahillah!

Museum ini dikelilingi oleh Museum Seni Rupa, Museum Wayang, Museum Pos dan beberapa kafe-kafe khas Jakarta yang sebagian dikunjungi orang asing.

Untuk masuk ke Museum Fatahilah, pengunjung dikenakan biaya administrasi sebesar 5.000 rupiah. Pertama kali menginjakkan kaki di sini sangat terasa panas udaranya karena museum ini tidak memiliki pendingin ruangan.

Museum Fatahillah menjadi salah satu saksi sejarah Jakarta atau dikenal Batavia dulu. Banyak tersimpan lukisan orang belanda dan benda peninggalan sejarah yang dulu digunakan, seperti meja, kursi dan guci. Ada juga meriam yang berada di belakang museum.

Museum ini sempat mengalami pemugaran karena ada beberapa bagian dalam gedung yang mengalami kerusakan. Terdiri dari 2 lan-

tai dan dari atas museum ini kita dapat melihat suasana di depan museum yang menyerupai alun-alun dengan banyak warga Jakarta yang menghabiskan waktunya untuk bersantai sejenak atau berfoto-foto di sana.

Menariknya, di belakang museum ini terdapat penjara bawah tanah, khusus wanita dan pria yang terpisah. Anda bisa melihat penjara bawah tanah untuk wanita, terkesan seram dan masih dibiarkan apa adanya.

Terdapat genangan air yang berada di penjara wanita. Penjara wanita ini pun sangat kecil dan sempit dengan ukuran hanya 6x 9 meter. Konon, dulu penjara ini dihuni sekitar 40-50 orang di dalam nya dan mereka dibiarkan begitu saja tanpa diberi makanan dan minuman, sebagian dari tahanan ini meninggal sebelum adanya proses persidangan. Tahanan yang sempat merasakan dinginnya pen-

itu hanya tahu saja. Kan dulu ilmu sekolah belum ada. Mereka hanya coba-coba. Kalau tetes tebu itu bisa dicampur mikroba. Bakteri itu kan butuh makan. Nah kemudian makan sisa-sisa gula. Nah pas dicium, air tebunya kok senga, nah baunya nyegrak.

Dulu digodok pake gentong,” ungkap Sabariyono sambil tertawa.

Kini, industri alkohol Bekonang masih terus berjalan. Bahkan, kini produk tetes tebu Bekonang berevolusi menjadi pupuk cair dan bioetanol.nwah/ko

Penjara bawah tanah di Museum Fatahillah Jakarta.

jara wanita ini, dikabarkan pahlawan wanita dari Aceh, Cut Nyak Dhien.

Beralih ke penjara pria, menurut penulis dari segi ukuran lebih manusiawi penjara pria karena lebih besar dan terdapat beberapa ruang penjara pria yang berjejer. Di dalam penjara ini, masih terdapat bola-bola berat yang dulu digunakan untuk mengikat kaki para tahanan agar tidak melarikan diri. Namun dalam penjara ini, tidak terdapat lampu sama sekali sehingga ketika masuk ke dalamnya sangat gelap dan hawa di dalam penjara tersebut yang tidak enak.

Coba lewatkan akhir pekanmu dengan mengunjungi museum ini dan masuk ke dalam bekas penjara tersebut. Sangat seru dan tentunya akan jadi pengalaman tak terlupakan mengingat museum inilah salah satu saksi sejarah kota Jakarta. nshe/det

Hidangan Aneh nan Legendaris di Warung Cak Mis Coba ketik ‘warung Cak Mis Surabaya’ di mesin pencarian internet, dijamin Anda pasti akan menemukan ber­ bagai judul artikel aneh perihal warung makan satu ini.

Cak Mis memang sudah tak asing bagi warga Surabaya, warung dengan konsep seperti angkringan di Jogja ini menyediakan berbagai lauk gorengan, sate, dan kue dengan harga merakyat.

Jika melihat tampilan ge­robaknya dan makanannya, tak ada yang berbeda dengan warung lain. Tetapi tunggu sampai Cak Mis menyebutkan nama makanan yang ia jual.

“Ada sembako yang pa­ ling laku di sini. Sembako itu nasi bungkusan, isinya bisa daging, telur, serundeng, w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

atau bandeng. Kalau kepala ayam sebutnya kepala pusing. Usus ayam itu dipanggil Krisdayanti, sate keong itu keong racun, guling itu lumpia, jaheitun ya jahe panas,” ujar Cak Mis. Nama-nama tersebut diakui Cak Mis bukan hanya datang dari idenya sendiri.

“Banyak pengunjung yang ikut kasih nama, kalau cocok dipakai kalau tidak ya tak dipakai,” kata Cak Mis. Bertahun-tahun lalu bukan hanya makanan Cak Mis yang dikenal memiliki nama unik dan ‘nyeleneh’.

Cara menghitung Cak Mis sebenarnya juga terkenal. Ia dapat menyebutkan angka harga menjadi simbol di buku tafsir mimpi.

“Ya itu dulu, sekarang tak

boleh lagi. Togel itu dilarang.

Tak boleh main togel ya,” pesan Cak Mis. Di balik pemberian nama yang unik akan makanan jajaannya, ada satu hal yang membuat penasaran. Warung Cak Mis tak memiliki papan nama atau penanda apapun.

Tenda terpal warna jingga di depannya sama sekali tak memiliki spanduk seperti warung makan pada umumnya. Selain itu warung Cak Mis tak berada di tepi jalan besar, agak masuk ke dalam wilayah perumahan deng­ an penerangan jalan yang seadanya. Tepatnya di Jalan Bintoro.

“Ini mah karena hujan pakai tenda, biasa justru polos saja. Cuma ada gerobak,”

ungkap Cak Mis. Ia berkata tak perlu papan nama, “Tak ada cap, bilang Cak Mis sudah tahu kok.

Ini warung rakyat tak boleh pakai merek,” ujarnya.

Benar saja, pukul sepuluh malam dengan cuaca hujan pengunjung masih terus berdatangan ke warung Cak Mis. Warung Cak Mis ini bisa disebut warung makan yang legendaris.

“Saya tak tahu ini wa­ rung dari tahun berapa. Saya generasi keempat penerus warung. Saya saja sudah 35 tahun jualan di sini. Dari cilik (kecil) saya sudah ikut jualan.

Pembeli saya dari muda sampai sekarang bawa cucunya,” cerita Cak Mis. Warung Cak Mis buka setiap hari dari pukul tiga sore

Warung Cak Mis yang memiliki nama aneh.

sampai dua pagi. Soal harga Cak Mis tak mau mematok.

“Pernah masuk TV, dibilang

harga sembako (nasi bungkus) Rp 3.500 padahal harga barang naik terus, nanti pem-

beli protes kalau harganya beda. Jadi disesuaikan saja,” kata Cak Mis. nsil

inspirasi usaha

13

Edisi 148 | 8 - 14 agustus 2016

Habibi Afsyah Pebisnis Online Sukses yang Cacat Bisnis rumahan ternyata dapat merubah hidup seseorang, bukan hanya untuk mereka yang di dukung oleh fasilitas lengkap, modal melimpah serta kesempurnaan fisik namun juga mereka yang tidak memiliki modal, bahkan mereka yang cacat sekalipun ternyata mampu menjadi seorang pengusaha sukses hanya dari rumah.

h

abibi Afsyah, nama seorang pemuda kelahiran Jakarta 6 Januari 1988 ini merupakan suhu atau master di bidang internet masrketing atau lebih umumnya adalah bisnis online. Dia memiliki cacat fisik berupa Muscular Dytrophy tipe Becker. Suatu mutasi spontan di gen systropin pada kromosom XP21. Penyakit yang secara perlahan membuat otot-ototnya menjadi semakin melemah dan fisiknya menjadi tak berdaya. Ia bahkan divonis oleh dokter akan meninggal pada usia 24 tahun. Namun berkat dorongan dari dalam diri serta keluarganya, ia pun bangkit.

Karena kekurangannya itulah kemudian ia sering diejek, dihina dan diolok-olok oleh teman-temannya.

Ia berpindah-pindah da­ ri satu sekolah ke sekolah lain. Dalam benak sang ibu, apa yang bisa dilakukan oleh anaknya tersebut untuk memaksimalkan potensi anaknya tersebut. Melihat pada karaktersitik anaknya, Ibu Habibie melihat ada potensi dalam diri anaknya di bidang internet karena anaknya selalu betah berlama-lama di depan komputer walaupun pada saat itu, Habibie adalah penggemar game online.

Berbekal keyakinan sang ibu dan diamini oleh sang anak, Habibie kemudian dii-

Habibi Afsyah di rumah dengan alat kerjanya.

Prihardono sukses dalam bisnis kroto.

Habibi Afsyah mendapat penghargan dari Danamon Bank award 2012.

kutkan dalam satu seminar pelatihan tentang internet marketing selama dua hari dengan biaya Rp 15 Juta.

Dari sinilah cerita kesuksesannya dimulai. Ia kemudian mampu membuat satu web untuk pemasangan iklan rumah.

Website rumah101.com meru­pakan web yang ia buat untuk para pengiklan rumah.

Setiap pengiklan harus membayar uang Rp 100.000/ iklan untuk jangka waktu selamanya. Ia juga membuat semacam aplikasi Ponsel Quran untuk para pemiliki mobile phone. Selain itu, ia juga menjalankan bisnis Google Adsense dan Amazon.

Berkat ketekunannya, Ha­ bibie Afsyah kini dapat mer-

aup keuntungan lebih dari 10 - 15 juta per bulan. Angka yang melebihi gaji pegawai negeri.

Di samping itu, Habibi juga menjadi tokoh yang banyak dipublikasikan di berbagai acara talkshow motivasi insiratif seperti Kick Andy, Hitam Putih, Liputan 6 SCTV dan masih banyak lagi.

Ia juga kerap menjadi seorang pembicara di berbagai seminar. Tercatat ia memberikan seminar di Lapas Anak Tangerang pada acara kemerdekan NKRI beberapa waktu silam. Selain itu, ia juga menjadi pembicara di depan banyak mahasiswa yang nota bene memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi darinya yaitu

pada saat acara Edu-Preneur di Universitas Pendidikan Indonesia Negeri - UPI Bandung 2009 serta Pembicara di Laga Einvenst UI 2008.

Di sela-sela kesibukannya ia juga tak sungkan untuk membagi ilmunya kepada siapapun yang membutuhkannya. Kini ia menikmati hasil kerja keras serta kesabarannya dengan kebebasan finansial.

Ia tak menikmati keberhasilan itu sendiri, ia sering pula berbagi dengan anak - anak yatim piatu. Benar - benar tokoh yang sangat inspiratif. Semoga kita bisa mencontoh beliau agar selalu bisa mengubah kelemahan menjadi satu kekuatan.ngat

Bermodal Uang Jajan, Dara Cantik Sukses Berbisnis Hijab Menjadi pribadi yang sukses tentu sudah menjadi dambaan bagi setiap orang, apalagi meraih kesuksesan di usia muda, akan menjadi hal yang sangat berharga.

Hal itu dirasakan oleh Intan Hapsari (23), perempuan yang baru lulus dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, beberapa waktu lalu.

Walau masih berstatus fresh graduate, perempuan cantik ini merupakan wirausaha pemula yang sukses sejak berada di bangku kuliah. Intan dikenal sebagai wirausahawan produk hijab dengan label Agniya.

Bagaimana awalnya?

Menurut Intan, dia memulai bisnis hijab sejak kuliah semester lima, atau sekitar 2013. Modal pertamanya adalah uang bulanan sebesar Rp 500.000 dari orang tua.

Dengan uang jajan tersebut, dia membeli hijab dari pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hasil “kulakan”-nya kemudian dijual kepada teman-teman kampusnya.

“Dulu awalnya saya itu dikasih uang jajan sama ibu bulanan. Pas awal bulan, uangnya agak banyak. Saya berpikir untuk putar uangnya,” ujar Intan.

Intan Hapsari, pemilik usaha jilbab Agniya Collection.

Ketika memulai berjualan, Intan harus berjuang menyingkirkan rasa gengsi yang mendera. “Awalnya saya banyak mikir, terutama gengsi. Saya pikir ‘ih ngapain ya jualan, emang nggak malu bawa-bawa tas isinya jilbab terus ketemuan sama yang beli? Orang kira nggak punya uang, paling untungnya berapa’,” kata dia.

Tapi, Intan berhasil mem­buang jauh rasa gengsi itu dan mulai “enjoy” berdagang hijab.

“Nama Agniya dari asmaul husna al-ghaniyu artinya yang maha kaya. Kata guru ngaji saya, supaya saya jadi orang kaya. Saya percaya sebuah nama adalah doa, jadi saya ikuti saran beliau,” tukas dara kelahiran Jakarta, 13 Mei 1993 ini.

Intan bahkan sempat berdagang pakaian impor bekas yang dibeli dari Pasar Senen. Namun usaha ini tidak diteruskan meskipun mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Sebab dia ingin fokus di hijab.

“Pakaian bekas yang saya beli, sebelum dijual saya laundry. Dapat untung Rp 5 juta dalam dua minggu,” kata Intan.

Intan menambahkan, bisnis jilbabnya mulai berkembang setelah mendapatkan bantuan dana dari program Wirausaha Pemula (WP) yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM. Berbekal saran sang ka­ kak, Intan mencoba ikut gerakan kewirausahaan nasional. Alhasil, Intan ber-

hasil lolos seleksi proposal bisnis Wirausaha Pemula dan berhak mendapatkan bantuan dana Kementerian Koperasi dan UKM. “Saya mendapatkan bantuan dana Rp 14 juta rupiah,” ujar perempuan berhijab ini.

Bantuan dana tersebut membuat geliat bisnisnya semakin kokoh dan dia semakin percaya diri. Dia menggeser pola bisnisnya, dari yang awalnya membeli produk jadi, dengan mulai memproduksi sendiri.

Bahan hijab dibeli di Bandung dengan cara mengajak kerja sama dengan penjahit. Sekarang, Intan bisa memproduksi dua kali dalam seminggu, atau antara 600 potong sampai 700 potong hijab dalam sebulan.

Berapa omset Intan da-

lam sebulan? Menurut Intan, bisa berkisar antara Rp 5 juta-Rp 7 juta dalam sebulan. Lumayan bukan?

“Tapi saya nggak melulu soal uang ya, bagi saya jadi pengusaha itu lebih kepada seberapa manfaat hadirnya usaha kita untuk orang lain,” ujar anak kedua dari empat bersaudara tersebut.

Saat ini, pemasaran hijab Agniya dilakukan dengan sistem online dan reseller.

Intan sudah bermitra dengan 25 reseller yang tersebar di berbagai kota, antara lain di Cilegon, Rangkasbitung, Serang, Serpong, Bogor, Bekasi, bahkan di Pontianak.

“Sebanyak 15 reseller, saya belum pernah ketemu, tapi saya kirim aja barang.

Siapapun yang mau menjadi reseller saya tidak menolak.

Modal saya hanya percaya pada mereka dan Alhamdulillah, sampai sekarang saya belum pernah ada masalah (menipu) dengan reseller,” lanjut Intan, yang ternyata punya hobi mengajar ini.

Intan mengaku, sangat menjaga hubungan baik dengan reseller. Menurut dia, reseller merupakan ujung tombak pemasaran produk Agniya, ditengah persaingan bisnis hijab yang sangat ketat.npra/ko

Mantan Atlet Basket Sulap Kaleng Bekas jadi Sumber Rupiah Berawal kecintaannya terhadap dunia seni lukis, Noviarti Muhidir atau yang kerap disapa Nova memanfaatkan kaleng bekas untuk kemudian dilukis sehingga bernilai ekonomi tinggi. Wanita yang juga dulu sempat membela Tim Basket DKI Jakarta di era 1989 sampai 1993 telah merintis usaha kesenian dan kerajinan yang diberi nama Country Kyra sejak tahun 2000 lalu.

Kini, di usia usahanya yang menginjak umur 16 tahun, mantan atlet basket DKI Jakarta ini sibuk menuntun keempat karyawannya untuk melukis beragam kaleng bekas menjadi hiasan ruangan dan tempat menaruh piranti.

“Saya lebih ngedidik mereka untuk melukis 4 orang,

Noviarti Muhidir dan kaleng hasil karyanya.

mereka punya tugas masingmasing. Ada kaleng mentega, kaleng minyak, kaleng kerupuk,” terang Owner Country Kita, Nova.

Kaleng-kaleng bekas pakai tersebut kemudian dibersihkan dan dicat menggunakan cat acrylic yang ramah pakai untuk perabotan rumah tang-

Ternak Kroto Hasilkan Jutaan Rupiah

ga. “Dicat pakai acrylic, sifatnya non toxic,” tutur Nova.

Nova menyebutkan bahwa penggunaan kaleng bekas belum banyak digunakan untuk produk rumah tangga, sehingga peluang bisnis usaha ini masih terbilang menjanjikan.

Beragam kaleng yang telah

cantik dipoles dengan acrylic dapat digunakan sebagai piranti multi fungsi.

“Ada buat tempat baju, mainan, majalah buku, tempat beras multifungsi. Jadi semua kaleng nggak ada yang kebuang semua jadi bermanfaat,” imbuh Nova.

Pada awal memulai usahanya, Nova tidak mengalami kesulitan finansial. Berawal dari keisengannya, kini dirinya mampu mengantongi Rp 20 juta setiap bulannya.

“Modal sebenarnya dikit Rp 250.000. Saya bikin dua kaleng, saya lukis terus bisa saya jual mahal. Dari keisengan aja sebenarnya. Kalau omzet Rp 15 juta sampai Rp 20 juta,” tutur Nova.

Beberapa kendala juga dilaluinya. Wanita yang memiliki workshop di bilangan Bintaro

ini pernah mengalami persaingan usaha dari kompetitornya yang kurang sehat.

“Ada juga meniru terangterangan. Kita bantu dia, kita mau kasih ilmu gratis.

Begitu sudah bisa banyak yang ngambil saya punya karya dan mencuri pegawai,” terang Nova.

Dirinya pun berpesan bahwa memulai sebuah usaha haruslah dari hal yang unik.

Para entrepreneur juga dituntut untuk terus belajar akan hal baru sehingga dapat memaksimalkan peluang yang ada.

“Pokoknya gini apa aja bisa kita jadiin duit, yang penting mau belajar. Craft kan udah menggeliat semua, sudah ada jadi ambil. Semua itu harta karun, bikin sesuatu yang unik,” tutup Nova.nard/feb

Ternak kroto meskipun terlihat sederhana, namun sebenarnya sangat menguntungkan. Dengan modal yang tidak terlalu besar, nyatanya dapat menghasilkan uang hingga jutaan rupiah.

Dengansemakinmeningkatnya jumlah penggemar burung khususnya burung kicau, maka kebutuhan akan pakan burung termasuk kroto semakin meningkat dan ini tentu menjadi peluang usaha tersendiri yang sangat menguntungkan. Dan fenomena ini berhasil di lihat oleh pria asal Jombang jawa timur yang sukses dengan bisnis krotonya.

Prihandono, pria berumur 47 tahun asal Jombang Jawa Timur berhasil mendapatkan penghasilan Rp 1 juta rupiah per minggu dari hasil usaha ternak kroto. Prihandono telah menjalankan usahanya sejak tiga tahun yang lalu.

Usaha ini memang masih belum terlalu populer, padahal prospek pasarnya sangat besar karena sebagian besar persedian kroto sebagai pakan burung berasal dari tangkapan alam yang tentunya masih sangat terbatas. Untuk itulah, petani kemudian mencoba untuk menjalankan usaha ternak kroto yang memang sangat menguntungkan.

Adapun cara ternak semut rangrang yang dijalankan oleh Prihandono terbilang cukup sederhana. Rumah semut hanya berasal dari botol bekas air mineral yang banyak di jumpai di tempat sampah dan di tempat ramai serta bisa di dapatkan dengan gratis.

Setiap hari, Prihandono harus memberi makan dan

minum agar semut yang ia pelihara tidak mati serta mempercepat proses telur semut.

Tak hanya itu, beliau juga menjaga suhu ruangan dengan cara menyemprotkan air dengan bentuk embun agar cuaca tidak terlalu panas.

Untuk menjaga agar proses produksi telur berjalan lancar, Prihandono menyiapkan tampat khusus yang tenang untuk ternak kroto.

Berkat ketelatenannya, beliau dapat mendapatkan omzet Rp. 4 juta - 5 juta / bulan dengan modal hanya ratusan ribu rupiah.

Selain itu, usaha budidaya kroto juga tergolong usaha yang sangat mudah di biakkan sehingga sangat pas untuk usaha utama maupun usaha sampingan yang dapat di jadikan bisnis rumahan.

Untuk pakan kroto, Prhandono menggunakan jangkrik serta gula. Untuk menjaga kesehatan semut serta memberi asupan gizi, Prihandono juga memebeli obat - obatan. Jumlah uang yang dikeluarkan oleh bapak tersebut rupanya hanya berkisar Rp 100.000 - Rp. 200.000, sementara keuntungannya bisa mencapai jutaan rupiah, Karena alasan inilah, Prihandono yang awalnya adalah peternak kambing kemudian berganti mata pencaharian sebagai pelaku usaha ternak kroto.

Harga kroto memang terbilang sangat lumayan, untuk satu kilo gramnya, Kroto bisa mencapai angka Rp 150.000, dan bisa lebih mahal di beberapa kota besar sementara permintaan selalu saja melebihi stok produksi yang tersedia.ntrib

Unik, Pengusaha ini Kembangkan Beragam Produk dari Serat Bambu Siapa sangka olahan dari bambu bisa menghasilkan bahan dengan kualitas mumpuni di dunia. Di tangan pria asal Bandung bernama Taufiq Rahman, serat dari bambu dapat digunakan untuk bahan membuat kaos kaki, pakaian, hingga sepatu.

Saat ini penggunaan serat bambu di Indonesia sebagai bahan tekstil dinilai belum banyak diproduksi, padahal produksi bambu dalam negeri cukup mumpuni. Berbeda dengan negara-negara Asia lainnya seperti Cina yang sudah menggunakan produk olahan bambu sejak beberapa dekade lalu. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi Taufiq untuk memulai inovasi industri tekstil di Indonesia.

“Mulainya 2010, awalnya kaos kaki dulu. Awalnya mau fokus kaos kaki, sepatu ke t-shirt dan sweater,” ujar Managing Director dan juga Owner, Bamboo Studio, Taufiq Rahman.

Di awal memulai usahanya, pria asal Bandung ini kerap mengimpor benang bambu dari Cina, namun saat ini pihaknya telah mampu memintal serat bambu hingga akhirnya menjadi kaos kaki, pakaian, dan bahkan sepatu. Kemudian, dirinya memanfaatkan bahan baku bambu yang banyak ditemui di Bandung untuk diolah menjadi benang.

“Awalnya impor benang yang dari serat bambu banyak dari Cina. Lama-lama coba kita impor seratnya kemudian dipintal di Indonesia. Kemudian jadi kaos kaki macammacam,” ujar Taufiq.

Pada saat itu juga ia mulai berjuang untuk meyakinkan masyarakat akan kelebihan bahan dari serat bambu yang saat itu belum banyak dipakai. Hingga kini, produk buatannya terbukti mampu bersaing di pasar lokal maupun mancanegara.

Taufiq Rahman menunjukkan produknya yang terbuat dari bambu.

“Saya hampir 2 tahun cuma diketawain orang aja, disangkain bohong. Karena saya nggak bisa buktiin bambu beneran apa bohong,” tutur Taufiq.

Dirinya yang memulai usaha sejak tahun 2010 lalu kini mampu mengantongi omzet hingga Rp 250 juta setiap bulannya. Omzet yang didapatkannya pun terus meningkat seiring dengan mulai banyaknya peminat pakaian dari serat bambu.

“Modal awal sih Rp 100 jutaan. Omzet belum banyak, paling rata rata Rp 250 juta. Tapi kan kita tiap tahun naik,” imbuh Taufiq.

Produk olahan bambu yang diproduksinya dijual dengan harga yang beragam dan relatif kompetitif dengan produk yang terbuat dari bahan katun.

“Range harganya kaos kaki Rp 70.000 sampai Rp 100.000. T-shirt antara Rp 200.000 sampai Rp 400.000, sweater-nya Rp 500.000 dan sepatu dari Rp 400.000 sampai Rp 1 juta,” terang Taufiq.

Pria yang sudah memiliki 25 karyawan ini kini melebarkan sayapnya ke berbagai pameran di mancanegara.

“Pameran di Hongkong, Malaysia belum lagi pameran lokal, Inacraft tiap tahun dari 2012,” tutup Taufiq.ndt

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

otonomi

14

Edisi 148 | 8 - 14 agustus 2016

Soekarwo Desak DPRD Jatim Setujui Penyertaan Modal untuk Pelabuhan Tanjung Tembaga Penyertaan modal berupa aset Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo teknisnya diberikan kepada PT JNU dulu, baru kemudian dialihkan ke PT DABN. Namun dewan mengancam keberadaan PT JNU karena didirkan tanpa ada Perda.

g

ubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku akan terus meya­ kinkan DPRD Jatim agar mau menyetujui penyertaan modal dalam bentuk aset kepada PT Jatim Nusa Usaha (JNU) untuk pengelolaan Pelabuhan Tan­ jung Tembaga di Probolinggo.

Nantinya, Pelabuhan Tan­ jung Tembaga tersebut akan dikelola oleh PT Delta Arta Bahari Nusantara (DABN).

“Prinsipnya yang boleh mengelola di sana (Tanjung

Tembaga) harus perusahaan yang sudah hidup yaitu (JNU).

Kalau tidak, kita harus setor Rp 1 triliun ke pemerintah (pusat). Jadi kalau tidak JNU itu siapa lagi, tapi prinsipnya hanya JNU yang bisa menye­ lesaikan persoalan ini,” ujar Soekarwo di Surabaya, Kamis (04/08/2016).

Dijelaskan, nantinya pe­ nyertaan modal berupa aset Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo teknisnya diberi­ kan kepada PT JNU dulu baru kemudian dialihkan ke PT

DABN. Sementara PT DABN itu merupakan anak perusa­ haan PT JNU, salah satu BUMD milik Pemprov Jatim.

Menanggapi hal ini, Ke­ tua Komisi C DPRD Jatim Thoriqul Haq mengancam akan menolak penyertaan modal aset setara Rp 228,2 miliar itu. Sebab keberadaan PT JNU belum jelas, karena didirikan tanpa ada peraturan daerah (Perda).

Dulunya PT JNU bernama PT JIM. Nah, PT JIM sendiri telah ada Perdannya. Namun saat ini PT Jatim Inves­tment Management (JIM) telah dibubarkan dan berganti nama menjadi PT JNU yang struktur dan komposisi saha­ mnya berbeda.

Namun, kata dia, jika pihak Pemprov terus mendesak

Komisi C akan mengajukan syarat kepada Pemprov yang tetap ingin memberikan peny­ ertaan modal kepada PT JNU. “Syarat pertama adalah ada Perda (peraturan dae­ rah) yang mengatur peruba­ han PT JNU, karena selama ini PT JNU tidak memiliki Perda sebagai BUMD,” tegas Thoriq pada LICOM, Kamis (04/08/2016).

Sementara, syarat lain­ nya yaitu pihaknya minta dibuatkan lagi Perda khusus untuk BUMD yang bekerja di bidang pelabuhan. Menu­ rutnya dengan adanya Perda ini sekaligus menetapkan PT DABN sebagai BUMD sendiri.

Sebab DABN sendiri meru­ pakan turunan (cucu) dari perusahaan PT JNU. Disinggung jika usulan

pihak legislatif tidak diterima oleh ekksekutif, pihaknya me­ mastikan penyertaan modal kepada PT JNU akan ditolak.

Terlebih, hampir semua fraksi di DPRD Jatim juga sudah sepakat dengan skema terse­ but. “Kalau (PT DABN) ga mau jadi BUMD, ya lebih baik tidak usah (penyertaan modal),” tegas politisi PKB ini.

Thoriq beralasan posisi PT DABN yang jauh dari struktur BUMD resmi milik Pemprov Jatim tidak bisa serta merta mengelola asset pelabuhan sebesar itu. “Nanti penga­ wasannya bagaimana? Nah kalau PT DABN jadi BUMD sendiri kan pendapatan bisa masuk ke PAD Pemprov Ja­ tim,” tandasnya.

Terpisah, Anggota Fraksi PPP DPRD Jatim H Rofik me­

nilai Pemprov Jatim tidak bisa begitu mudahnya memberikan aset Pelabuhan Tanjung Tem­ baga di Probolinggo kepada PT DABN. “Meskipun dulu PT JNU bernama PT JIM, tapi struktur dan komposisi sahamnya sudah berbeda. Kita tahunya PT JIM sudah tutup, lalu berdiri PT JNU, tapi kan itu belum ada Perdanya. Lah terus sekarang secara tibatiba muncul PT DABN. Siapa DABN itu,” tanya Rofik.

Karena itu pihaknya minta ketidakjelasan ini dituntas­ kan dulu, bukan malah DPRD disesak untuk menyetujui hal yang tidak jelas. Lebih lanjut, politisi asal Lumajang ini men­ jelaskan dulu saat Pemprov memberikan dana penyertaan modal kepada PT JIM sebesar Rp 45,3 miliar pada tahun 2010,

ternyata tidak ada satu sen pun ada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disetor ke Anggaran Pendapatan dan Be­ lanja Daerah (APBD) Jatim.

“Artinya manajemen PT JIM bermasalah, lalu kini pe­ rusahaan yang manajemennya bermasalah itu berubah men­ jadi PT JNU, kemudian akan disuntik modal dan dikelola PT DABN, lalu akan seperti apa nanti nasib modal yang akan diberikan,” jelas Rofik.

Pihaknya mendesak agar Pemprov mengajukan Raper­ da untuk pembentukan PT JNU dan PT DABN menjadi BUMD terlebih dahulu. Ini diperlukan agar realisasi pe­ nyertaan modal untuk PT JNU yang akan diturunkan ke PT DABN bisa diawasi oleh DPRD Jatim.nsarifa

Panen Raya, Kadarkum Kendal Rebut Juara III Tingkat Nasional Harga Cengkeh Kabupaten Madiun Malah Jeblok

Karyadi petani cengkih asal Desa Cermo, Kecamatan Kare menunjukkan hasil panennya.

Petani cengkeh di Kabu­ paten Madiun resah. Pasalan­ ya disaat panen raya kali ini, harga cengkeh tidak sesuai harapan, anjlok. Pantauan Lensa Indonesia, harga ceng­ keh basah pada panen raya kali ini hanya sekitar Rp31.000 hingga Rp32.000. Sedangkan harga cengkeh kering beki­ sar antara Rp95.000 sampai dengan Rp97.000. Jebloknya harga cengkeh disaat stok melimpah ini membuat se­ jumlah petani merugi.

Karyadi (52) petani ceng­ kih asal Desa Cermo, Ke­ camatan Kare mengaku pihaknya tidak mengetahui persis penyebab turunya harga cengkeh saat ini.

Kata dia, turunnya harga saat ini sangat drastis, Sebab pada panen tahun lalu, harga

cengkih basah mencapai Rp 60.000 dan cengkeh kering bisa laku Rp 150.000 hingga Rp200.000.

“Kami kurang kalau pe­ nyebabnya (harga turun).

Karena kami selama ini hanya mengikuti harga pasaran,” ka­ tanya, Kamis (04/08/2016).

Menurut Karyadi, musim panen cengkeh di wilayah­ nya berlangsung sejak tiga bulan lalu. “Musim panen mulai Mei lelu. Sekarang ini adalah puncaknya. Tetapi justru cengkeh tidak ada harganya,” keluhnya.

Ia berharap para pengen­ dali harga bisa mengemba­ likan harga jual cengkeh seperti semula agar petani dapat terus meningkatkan hasil prosuksi.n dhimaz_ adi

Kadarkum asal Kabupaten Kendal meraih juara III tingkat nasional.

Kadarkum asal Kabu­ paten Kendal yang terdiri dari lima orang yakni M Mjusta­ fidin, Ibnu Khajar dan Siti Wahyuningsih (Desa Geban­ ganom, Kecamatan Kangkung ), Nazilatun Nikmah (Desa

Kangkung) serta Ani Ngu­ diasih (Kelurahan Pegulon Kota Kendal) berhasil meraih juara ketiga atau peringkat 3 secara nasional pada Lomba Kadarkum Tingkat Nasional, Kamis (4/8/2016) di Putri

Duyung Cottage Convention Centre, Jakarta Utara.

Dalam lomba yang diada­ kan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI sejak 1 hingga babak final

Ngrowo Water Front jadi Obyek Wisata Unggulan Tulungagung

Gaji Tenaga Honorer Pemkab Jombang Naik Tenaga kontrak (hono­ rer) di lingkungan Pemerin­ tah Kabupaten Jombang bisa bernafas lega. Pasal­ nya, Pemerintah Kabupaten Jombang segera akan me­ naikkan gaji para tenaga kontrak tersebu. Hal itu tertuang pada Keputusan Bupati Jombang nomor 100 tahun 2016 tentang Hono­ rarium Bagi Tenaga Kon­ trak, Minggu (31/07/2016).

Kepala Bagian Hukum Pemkab Jombang Agus Purnomo mengatakan su­ dah dikeluarkan dasar hukum terkait honorarium karyawan non PNS (tenaga honorer) tertuang pada Keputusan Bupati nomor 100 tahun 2016. Dengan adanya surat keputusan tersebut, maka keputusan sebelumnya ten­ tang honor tenaga non PNS yang dikeluarkan pada 2008 lalu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ia menjelaskan surat keputusan tersebut sudah ditetapkan sejak 6 April 2016 dan berlaku mulai 1 Juli 2016.

Besaran gaji yang diberikan pun beragam. Sebagaimana dijelaskan dalam diktum ke­ dua keputusan, untuk tenaga kontrak (non PNS) dengan kualifikasi pendidikan SD hingga SMP akan menerima gaji sebesar Rp 800 ribu.

Tenaga kontrak dengan kualifikasi SMA sampai Di­ ploma III menerima Rp 1 juta, Sarjana Strata 1 hingga Diploma IV terima Rp 1,2 juta dan honorer lulusan S2 akan menerima Rp 1,5 juta. Gaji tersebut diberikan kepada karyawan berdasar pada surat keputusan yang dikeluarkan Bupati Jom­ bang, “ bebernya Kepada Lensa Indonesia.

Sementara itu, terkait karyawan non PNS yang bekerja berdasar pada surat keputusan kepala dinas, unit pelayanan teknis, atau satuan kerja bidang pendidikan.

Pada diktum keempat Kepu­ tusan Bupati Jombang no­ mor 100 tahun 2016 tentang Honorarium Bagi Tenaga Kontrak dijelaskan gaji terse­ but besarannya disesuaikan kemampuan satuan kerja masing - masing.

“Untuk tenaga kontrak tersebut berpedoman pada klasifikasi gaji kerja berdasar surat keputusan bupati, se­ dangkan untuk karyawan yang bekerja berdasar SK Kepala SKPD menyesuai­ kan. Jadi karyawan mene­ rima kenaikan gaji di satuan kerja masing - masing, dan diharapkan semua menye­ suaikan dengan SK terse­ but,” pungkasnya.nobi

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

pada 4 Agustus 2016, Kendal yang mewakili Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih juara tiga dengan skor 4850.

Menurut Bupati Kendal dr.

Mirna Anissa, M.Si yang turut hadir menyemangati Tim Ka­

bupaten Kendal, prestasi yang diraih Kadarkum Kendal san­ gat membanggakan dan men­ jadi bukti bahwa potensi dan prestasi warga masyarakat di Kabupaten Kendal tidak bisa dipandang sebelah mata.

Mirna mengatakan, “Saat ini kita masih kalah dalam per­ lombaan namun kekalahan itu sebagai awal kemenangan Ka­ bupaten Kendal dalam mem­ bangun kecerdasan tentang ke­ sadaran hukum di masyarakat untuk generasi muda,” ungkap Mirna Annisa.

Bupati berharap dengan meraih juara III tingkat nasio­ nal akan menjadikan Kabu­ paten Kendal menjadi per­ contohan kesadaran hukum di Provinsi Jawa Tengah. “Apa yang telah diraih Kabupaten Kendal harus dimanfaatkan ilmu yang diperoleh dari per­ lombaan Kadarkum tersebut,” tuturnya.

Untuk persiapan lomba se­ rupa empat tahun yang akan datang, Bupati Mirna, akan dimunculkan generasi muda lainnya yang mampu mema­ hami ilmu kesadaran hukum dan penegakan hukum serta persoalan hukum supaya bermanfaat di lingkungan masyarakat.neko

Proyek jalan Balen-Sugihwaras yang dibongkar karena retak.

Kualitas Ready Mix Buruk, Jalan Beton Balen-Sugihwaras Dibongkar Pengerjaan proyek jalan Balen-Sugihwaras, Bo­ jonegoro belum lama selesai.

Namun kini harus dibongkar karena mengalami retak yang cukup parah.

CV Sembilan Bintang se­l aku rekanan pelaksana pe­kerjaan, saat disinggung sebab terjadinya retak pada jalan beton tersebut memberi alasan, jika kerusakan ini dis­ ebabkan oleh jeleknya kuali­ tas ready mix yang dibelinya dari PT Merak Jaya Beton selaku butching plant.

“Dengan dibongkarnya ini, kita juga harus merugi besar karena harus keluar biaya ekstra lagi, mulai tenaga sam­ pai biaya besi yang juga harus diganti. Itu pun belum ter­ masuk harus membeli ready mix lagi,” jelasnya.

Sodiq, Direktur CV Reussie

dan pengawas pelaksanaan kegiatan mengatakan, “Peker­ jaan peningkatan jalan beton Balen-Sugihwaras harus dibo­ ngkar karena keretakanya su­ dah tembus bagian dasar pada lantai kerja beton, dan mus­ tahil untuk bisa diperbaiki.

Jalan satu-satunya memang harus dibongkar,” urainya.

Disinggung penyebab dari keretakan pekerjaan jalan beton tersebut, Sodiq mem­ berikan alasan, “Kualitas ready mix yang jeleklah yang menyebabkan keretakan pada pekerjaan jalan beton terse­ but,” pungkasnya.

Sementara itu Iwan Sofyan, selaku Kabid Pembangunan Jalan dan KPA saat dikon­ firmasi sedang tidak ada di kantor.

Menanggapi banyaknya per­m asalahan yang terjadi

pada pelaksanaan Peningka­ tan jalan beton, Khoirul Anam dari Bojonegoro Underground Explore (komunitas pemer­ hati anggaran) menanggapi dingin permasalan tersebut.

Menurutnya, yang har­ us bertanggung jawab ter­ hadap retaknya peda pening­ katan jalan beton tersebut bu­ kan hanya rekanan pelaksana saja, tapi pihak konsultan pengawas dan monitoring dari pihak dinas juga wa­ jib bertanggung jawab atas jeleknya pekerjaan tersebut.

Dalam spesifikasi sudah dise­butkan standarisasi kuali­ atas beton yang harus dipenuhi oleh pihak rekanan. “Mestinya rekanan maupun konsultan pengawas dan pihak moni­ toring dinas harus cerdas dan punya aplikasi kinerja yang jelas,” pungkasnya.ntri

Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian dan Evaluasi Dinas Pendapatan Tulunga­ gung, Didik Sulaksono meng­ informasikan, bahwa pihak Dispenda sudah mengum­ pulkan para paguyuban dan kelompok pedagang di Ngro­ wo Water Front untuk men­ gaktifkan dagangannya.

Jika ada yang tidak mau agar mengembalikan tempat kepada dinas terkait, karena perdagangan di Ngrowo Wa­ ter Front (NWF) harus tetap berjalan.

Guna menarik pengun­ jung di Ngrowo Water Front dan memperindah area wisa­ ta Tulungagung, pihak Pem­ kab berencana membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) di bantaran kali Ngrowo.

Menurut Didik, un­ tuk bantaran sungai yang akan dibuat RTH adalah antara jembatan gantung Desa Gedangsewu hingga jembatan plengkung Desa Mangunsari.

“Untuk menggugah kem­ bali para pedagang yang sebelumnya putus asa kar­ ena sepinya pengunjung.

Hingga mengakibatkan kerugian dan membuat para pedagang menghentikan dagangannya, maka sekitar bantaran sungai Ngrowo direncanakan akan diban­ gun RTH. Dengan tujuan untuk menarik perhatian pengunjung, sehingga mau berkunjung dan menikmati makanan yang ada di Ngro­ wo Water Front. Dengan de­

mikian bisa menambah dan meningkatkan penghasilan pedagang yang ada disana,” kata Didik.

“Diharap dari 122 peda­ gang yang ada di Ngrowo Water Front bisa kembali mengaktifkan dagangannya.

Untuk menarik perhatian para pengunjung, di tahun ini akan di bangun RTH dibantaran kali Ngrowo.

Jika pedagang sudah tidak mau memanfaatkan tempat dagangannya agar mengem­ balikan ke masing-masing dinas terkait, supaya digan­ tikan pedagang lain yang mengharapkan,” ucapnya.

Terkait dengan para pe­ dagang yang ada di area Ngro­ wo Water Front, sebe­lumnya pernah disampaikan oleh kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disper­ indag) Tulungagung, Supar­ tono, agar masyarakat peda­ gang khususnya di wilayah Ngrowo Water Front untuk lebih proaktif ter­hadap ke­ butuhannya. Apabila menga­ lami kekurangan alat dalam berdagang, seyogyanya bisa menyampaikan langsung kepada Disperindag.

“Jika masyarakat mem­ butuhkan alat untuk ber­ dagang seperti piring, mangkok dan lainnya, bisa langsung menyampaikan dan meminta kepada Dis­ perindag. Insyaallah kami bisa memenuhi permintaan para pedagang yang ada di Ngrowo Water Front,” ung­ kap Supartono.nnang

otonomi

15

Edisi 148 | 8 - 14 agustus 2016

Polres Jombang Kesulitan Usut Dugaan Korupsi Buku LKS Aktivis Kopyah Nusantara mendesak aparat kepolisian di Jombang untuk mengusut dugaan korupsi pengadaan buku LKS di lingkungan Disdik.

b

elasan aktivis dari lembaga kajian dan penelitian gerakan muda Kopyah Nu­ santara Jombang, berunjukrasa di kantor Polres Jombang. Mere­ ka meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidi­ kan terhadap adanya dugaan gratifikasi dalam pengadaan buku LKS (Lembar Kerja Siswa) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) setem­ pat, Jumat (05/08/2016).

Pentauan di lokasi, massa aksi datang dengan membawa poster berisi tuntutan terhadap pejabat Disdik Jombang yang dinilai terlibat dalam mengam­ bil kebijakan ini. Tak hanya itu, mereka juga membagikan sele­ baran kepada pengguna jalan maupun warga dan berorasi secara bergantian.

Dalam orasinya, Mahmudi koordinator aksi aktivis Ko­

pyah Nusantara meminta pihak kepolsian melakukan penyelidikan terhadap ok­ num pejabat Disdik yang diduga menerima gratifikasi atas penunjukan lima CV yang ditunjuk sebagai pener­ bit buku LKS. “Kedatangan kami di depan Mapolres Jombang sebagai upaya menyikapi temuan ten­ tang adanya dugaan gratifikasi yang dilakukan oknum Disdik Jombang dalam pengadaan buku LKS. Pihak berwajib segera melakukan penyelidi­ kan atas dugaan tersebut,” kata Mahmudi Faton, yang juga alumnus aktivis PMII. Ia menandaskan menga­ cu pada Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, bahwa setiap grati­ fikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan

RSUD Dr Iskak Tidak Masalah Autopsi Dibiaya APBD Karyawan dan karya­ wati RSUD Dr. Iskak Tulun­ gagung berkesempatan halal bi halal dengan Bupati Syahri Mulyo, Rabu (27/7/2016) di ru­ ang pertemuan RSUD. Selain acara halal bi halal, di tempat yang sama juga berlangsung acara rapat evaluasi program kerja Public Savety Center (PSC) RSUD Dr. Iskak.

Berkaitan dengan itu, maka bukan hanya karya­ wan dan karyawati RSUD Dr. Iskak Tulungagung saja yang hadir namun Kapolres Tulungagung dan Dandim 0807 Tulungagung serta in­ stansi terkait dan organisasi kemasyarakatan juga datang ke tempat tersebut.

Sebelum berlangsung aca­ra halal bi halal terlebih dahulu berlangsung rapat

evaluasi program kerja Pub­ lic Savety Center (PSC) Ka­ bupaten Tulungagung.

Di situ juga berlangsung dialog dengan moderator Sekda Kabupaten Tulun­ gagung, Ir. Indra Fauzi. Se­ dangkan Bupati, Kapolres Tulungagung dan Dandim 0807 Tulungagung serta Direktur RSUD Dr. Iskak Dr. Supriyanto, berkesempatan memberikan beberapa pen­ jelasan.

Bupati menjelaskan bah­ wa autopsi tak masalah bila dibiayai oleh APBD dengan catatan kalau diperuntuk­ kan khusus bagi masyarakat Tulungagung. Sedangkan semua masukan yang di­ usulkan menurut bupati sangat­lah baik dan diucap­ kan terima kasih.nnang

Pemkab Bojonegoro Nggak Becus, RS Veteran Dibiarkan Mangkrak Hingga 10 Tahun

Massa aksi Kopyah Nusantara melakukan orasi di depan Mapolres Jombang.

jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas­ nya. Dalam UU No. 20 Tahun 2001 dijelaskan modus mem­ perkaya diri sendiri bagi peja­ bat negara adalah dengan cara meminta dan atau menerima hadiah merupakan termasuk gratifikasi.

“Dari data di lapangan dan

informasi, diduga adanya du­ gaan gratifikasi terkait pener­ bitan lembar kerja siswa.

Kalau mengacu pada Per­ mendikbud Nomor 2 Tahun 2008, hal itu dilarang. Jadi, ini merupakan bentuk melawan hukum yang dilakukan Disdik Jombang,” cetusnya.

Menanggapi tuntutan

massa, Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto lang­ sung turun menemui massa aksi dan segera menindak­ lanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Bahkan tidak akan berkompromi dengan sia­ papun dalam pengusutan dugaan gratifikasi tersebut.

“Pada prinsipnya kami sangat

Alasan Wali Kota HM Anton Copot Sekkota Malang

Wali Kota Malang, HM Anton melantik Idrus Achmad sebagai Sekretaris Kota menggantika Cipto Wiyono.

Sekretaris Kota (Sek­ kota) Malang, Cipto Wiyono diganti secara mendadak.

Sebagai penggantinya ada­ lah Kepala Bakorwil Ma­ lang, Idrus Achmad. Pro­sesi pelantikan dilakukan oleh Wali Kota, HM Anton, Senin (01/08/2016).

Sumber di lingkungan Pem­ kot Malang menyebutkan, Cipto Wiyono diganti karena selama ini dinilai tak mampu mengim­ bangi kinerja wali kota.

Sementara itu, Wali Kota HM Anton menegaskan bila peran Sekretaris Daerah tidak saja mengemban langkah konsolidasi secara internal.

Namun, lanjut dia, juga harus mampu menangkap de­ nyut dan psikologi masyarakat Kota Malang. Sehingga warna birokrasi Kota Malang benar benar mencerminkan kearifan lokal kota, yang termanifestasi pada postur anggarannya.

“Itu, muaranya adalah se­ buah spirit untuk membawa setiap kegiatan yang ada be­ nar benar berprinsip money follow program. Jadi tidak semata money follow function sebagaimana yang sering ditegaskan presiden,” ujar Abah Anton.

Peran semacm itu, diya­ kini HM Anton akan mampu dilakukan Idrus Achmad.

“Apalagi Pa Idrus ini nota bene merupakan warga Are­ ma” tambahnya.

Menurut dia, kedepan tan­ tangan yang akan dihadapi tidak semakin ringan. Ragam kebutuhan masyarakat akan terus bertambah secara kuan­ titatif maupun kualitatif.

Di sisi yang lain, tutur dia, Kota Malang dalam perkem­ bangannya semakin diperca­ ya pemerintah pusat sebagai salah satu pusat pertumbu­ han ekonomi. Khususnya di

kawasan Jawa Timur.

Menjawab itu semua, ka­t a dia, maka diperlukan birokrasi yang kuat. Birokrasi yang bertumpu pada seman­ gat melayani, menempatkan perubahan menjadi sebuah keniscayaan. Sehingga yang didorong adalah profesion­ alitas, kreatifitas dan inovasi dalam setiap geraknya.

“Peran itu pula, yang be­ sar harapan saya, mampu dikembangkan terus oleh pak Sekda selaku nahkoda ter­ tinggi dalam garis birokrasi di lingkungan Pemkot Malang” tegas Abah.

Abah Anton juga berpesan, agar jajaran SKPD memban­ tu, memberikan dukungan serta bergerak secara dinamis dalam ayun langkah Sekkota yang baru dilantik hari ini.

“Bila semua itu berjalan hasil­ nya akan lebih baik,” pung­ kasnya. naji_dewa_roisky

mendukung bentuk laporan apapun dari masyarakat. Baik masuk unsur korupsi, atau­ pun tindak pidana umum,” tandasnya.

“Kami akan berkoordinasi dengan Pemkab Jombang untuk memproses informasi yang disampaikan para aktivis.

Diantaranya, Pemkab harus melakukan audit terhadap instansi Diknas Jombang. Ke­ tika dari audit ada temuan kerugian negara ataupun grati­ fikasi seperti yang disampaikan demonstran, kami akan men­ gusutnya,” imbuhnya.

Mantan Kasubdit I Dit­ reskrimsus Polda Metro Jaya ini menambahkan akan menin­ daklanjuti apa yang disampai­ kan dan yang dilaporkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. “Untuk itu temanteman bisa melapor dengan di­ sertai bukti - bukti yang cukup.

Kami sangat menghormati iklim demokrasi di kabupaten jombang,” jelasnya.

Yang menjadi kendala pihak kepolisian mereka tidak mengajukan dokumen pen­ dukungnya. Padahal sudah

dihimbau untuk diterima sebagai perwakilan membawa dokumen pendukung. “Di balik iklim demokrasi ,apabila tidak suka dengan suatu ins­ titusi tidak membawa bukti pelanggaran, hanya mengacu pada persepsi dan argumen­ tasi belaka, jatuhnya akan menjadi fitnah,” urainya ke­ pada Lensa Indonesia.

Prinsipnya Polres Jom­ bang sangat mendukung upa­ ya penegakan hukum, baik ko­ rupsi dan pidana umum. Yang terpenting bukti awalnya, karena hal tersebu amanah undang-undang. “Kita up­ ayakan dan bicarakan deng­ an kepala daerah, jika dalam audit ada kerugian negara, maka akan ditindak tegas,” pungkasnya.

Usai menggelar aksi un­ juk rasa, massa Kopyah Nu­ santara melanjutkan aksi ke kantor pemerintahan setem­ pat. Sayangnya, massa gagal menemui Bupati Nyono Su­ harli Wihandoko. Perwakilan massa hanya diterima asisten bidang pemerintahan, Pur­ wanto.nobi

Solusi Kelola Dana Desa Dibentuk Badan Usaha Badan Usaha Milik De­ sa bisa menjadi kunci solusi untuk memanfaatkan dana desa yang jumlahnya lebih dari satu milyar rupiah per desa. Hal tersebut disampai­ kan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam sambutan yang dibacakan Staf Khusus Bidang Hukum dan Hubun­ gan Antar Budaya Wisnu Wardaya, Rabu di Objek Wisata Curug Sewu dalam kegiatan Halal Bi Halal Pa­ guyuban Kepala Desa SeKabupaten Kendal.

Ganjar mengatakan, dana desa bisa dikelola dengan bijak dengan memilih unit usaha yang tepat sesuai den­ gan potensi desa dan tidak boleh memaksakan meng­ gunakan dana desa dengan menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan kemam­ puan desa dan warganya.

Diperlukan studi kelayakan untuk megetahui jenis usaha yang pas dan berdampak positif untuk masyarakat desa setempat.

Pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan akuntabel disamping untuk mengsejahterakan desa be­ serta warganya juga untuk membantu mengentaskan kemiskinan. Dengan dana desa yang cukup besar, desa dan perngakatnya serta warga desa bisa membang­ un desa serta memperkuat

desa sebagai entitas mandiri melalui peran desa sebagai garda mandiri.

Sementara, Ketua Komite I Dewan Perwakilan Dae­ rah Ahmad Muqowam yang hadir pada kegiatan tersebut mengatakan, posisi desa sekarang bagus, diperhati­ kan Pemerintah Pusat den­ gan bantuan dana desa yang besar dan adanya UU No 6 Tahun 2014 yang menga­ taur tentang desa. UU Desa tersebut harus dilaksana­ kan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

“Kalau dalam musyawarah desa sudah diputuskan pro­ gram - program pembangu­ nan yang memanfaatkan dana desa, maka hendaknya dilindungi dan dikawal,” jelas Moqowam.

Dia meminta Bupati dan anggota Forkopimda lainnya untuk membina dan men­ gawasi secara baik dan bijak penggunaan dana desa.

Bupati Kendal Mirna Annisa,Msi mengharap­ kan agar para kepala desa memaksimalkan dana desa yang ada untuk membangun desa demi kesejahteraan masyarakat desa masingmasing. Selain itu, Bupati juga meminta komitmen para kades untuk mengelola dana desa sesuai regulasi yang telah disepakati ber­ sama.neko

Pembangunan DAM Kali Ngasinan Telan Biaya Rp 912 Juta

Kondisi rumah sakit tipe B di Jalan Veteran Kabupaten Bojonegoro dibiarkan mangkrak.

Hingga Agustus 2016, rumah sakit tipe B di Jalan Veteran Kabupaten Bojone­ goro masih mangkrak. Janji dari Pemkab Bojonegoro yang mau mengoperasikan rumah sakit tersebut hanya sebatas angan-angan dan rencana. Pemerintah be­ ralasan belum memiliki izin, listrik dan lain-lain.

Rumah sakit yang mulai dibangun sejak 10 tahun lalu ini masih belum juga ditempati. Padahal RS So­ sodoro Djatikusumo sering overload.

Lambatnya pengoprasian rumah sakit di Jalan Veteran itu membuat banyak pihak

Penerbit: PT Lensa Indonesia Cipta MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

menyayangkan.

Menurut Ahmad Syahid, ketua umum aktivis maha­ siswa PMII mengatakan, mangkraknya rumah sakit tersebut karena tidak becus­ nya pemerintah Bojonegoro dalam mengelola.

“Ini merupakan kebobro­ kan pemerintah kabupaten Bojonegoro kurang serius dalam perencanaan, sehing­ ga masih molor tidak sesuai target,” ungkapnya.

Syahid menambahkan, “Kami sangat menyayang­ kan sekali, dengan kem­ bali molornya pengfungsian RSUD Veteran tersebut,” ungkapnya.ntri

Pemerintah Kabu­ paten Tulungagung melalui Dinas Pekerjaan Umum Peng­ airan dan ESDM memulai melakukan pengerjaan proyek pembangunan DAM sungai Ngasinan Kiri di Desa Dukuh, Kecamatan Gondang.

Pembangunan DAM ber­ tujuan untuk mengairi lahan pertanian pada limadesa yaitu Dukuh, Desa Tawing, Desa Gondosuli, Desa Kendal dan Desa Sepatan. Sesuai rencana proyek ini akan menelan ang­ garan sekitar Rp 912 juta dari APBDP 2016.

Di Kecamatan Gondang (Pantauan di lokasi proyek, Senin (2/8/2016), pekerjaan DAM sudah dimulai dengan melakukan pengerukan tepian sungai menggunakan alat Berat (beg ho). Termasuk material bangunan pun sudah disiapkan oleh CV. Cipta Mandiri, selaku pelaksana proyek.

“Pekerjaan sudah kita mu­ lai. Waktu 4 bulan akan cukup untuk membangun Dam ini

sampai selesai. Akhir tahun sudah bisa diresmikan sekali­ gus difungsikan,” ucap Winar­ di, selaku pelaksana proyek ketika ditanya wartawan di lokasi pembangunan.

Pembangunan DAM Kali Ngasinan Kiri di Dukuh ini mendapat apresiasi warga set­ empat. Termasuk Kepala Desa Dukuh Moch. Sofwan, Kades ini begitu berterimakasih kepada pemerintah daerah karena telah merealisasikan pembangunan DAM. “Realisasi pembangunan Dam ini sudah lama kami nantikan, termasuk dinanti oleh warga dari desa lain. Kar­ ena fungsinya sangat penting, agar petani bisa panen tiga hingga empat kali dalam seta­ hun,” terangnya.

Kades Desa Dukuh ini be­ rencana menggelar pemen­ tasan wayang kulit setelah Dam Ini selesai dikerjakan, Bahkan jika tiada aral, kelak kabarnya akan diresmikan oleh Bupati Tulungagung

Syahri Mulyo SE, MSi,.

“Sebagai rasa syukur dan terimakasih kepada peme­ rintah, nanti waktu peresmian DAM, kami akan gelar wayang kulit semalam suntuk,” tam­ bah Sofwan.

Terkait dengan Pembangu­ nan DAM, Kepala Dinas PU Pengairan dan ESDM Tu­ lungagung, Sudarto ST.MT, menyampaikan bahwa tujuan pembangunan DAM Kali Ngasinan Kiri adalah untuk membantu petani agar kecu­ kupan air setiap tahunnya.

“Tujuannya mewujudkan pembangunan irigasi dan energi, sumberdaya mineral yang mantap dan berwawasan lingkungan,” ucap Kadin PU Pengairan ini.

Selebihnya, kata Sudarto, pembangunan tersebut untuk meningkatkan prasarana jarin­ gan irigasi secara mekanis guna mengefektifkan dalam pen­ goperasian, khususnya pada bendung-bendung pengendali banjir serta efisiensi pengelo­

Pembangunan DAM Kali Ngasinan mulai digarap pengerjaannya.

laan sumber daya mineral.

“Mengoptimalkan fungsi pengelola jaringan irigasi serta disiplin dan etos kerja dalam pembagian air secara adil dan merata. Meningkat­ kan pemberdayaan petani, HIPPA (himpunan petani pemakai air) dan Gabungan

HIPPA dalam operasi dan pe­ meliharaan jaringan irigasi.

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penge­ lolaan energi, sumberdaya mineral yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,” jelas Sudarto.nnang_hms

Kabiro Kediri: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan Wartawan Nganjuk: Roy Alexander, Catur Setiawan, Agus Suhadi, Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Nanang Wartawan Trenggalek: Setiowati Wartawan Bojonegoro: Triyono, Haribono, Abdul Azis, Agus Budiono Wartawan Sampang: Moch. Yusuf, Laili Purnomo Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) wartawan lensa indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistik dibekali tanda pengenal dan dilarang menerima imbalan bentuk apapun dari narasumber

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

metropolis

16

Edisi 148 | 8 - 14 agustus 2016

Risma Pilih Surabaya atau Jakarta?

Wali Kota Tri Rismaharini usai salat Ied disalami warga.

Risma akan menghadap Megawati untuk memberikan alasan agar tidak lagi disebut sebut namanya dalam Pilgub DKI. Di Surabaya, suara warga Kota Pahlawan pun pecah, ada yang mendukung Risma hijrah ke Jakarta dan ada yang menolak.

w

alikota Surabaya Tri Rismaharini nampaknya mu­ lai mengambil sikap terkait ka­ bar dirinya di­ calonkan PDIP maju dalam Pilgub DKI Jakarta.

Bukanya mengiyakan atau menolak, Walikota perem­ puan pertama di Surabaya ini segera menghadap Ket­ ua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk men­ jelaskan situasi di Surabaya.

“Nanti saya jelaskan ke ibu

(Megawati) saya masih pegang amanah warga Surabaya. Saya yakin beliau sangat rasional,” kata Tri Rismaharini kepada wartawan di Kenjeran, Jumat (5/8/2016).

Wanita kelahiran Kediri ini kembali tegaskan, dirinya akan menghadap ke Megawati untuk memberikan alasan agar tidak lagi disebut sebut namanya dalam Pilgub DKI. Bahkan, Risma menegaskan tidak bisa maju sebagai calon dalam Pilgub DKI Jakarta.

“Saya tidak bisa. Saya akan

ketemu menghadap beliau pasti ada pembicaraan, pasti ada solusinya dari ibu (Mega­ wati),” pungkas Risma.

Pencalonan Risma sebagai calon gubernur DKI memang tidak sedikit yang memberikan mendukung, namun ada pula yang menolak keras Risma diusung Gubernur DKI, salah satunya Ketua Gerakan Rakyat Surabaya, Mat Mochtar.

Pria yang mengklaim se­ bagai simpatisan dan rela­ wan pendukung Risma ini menga­takan sangat keberatan dan tidak terima dengan wa­ cana politik itu. Menurutnya, keputusan pencalonan Risma tersebut hanya akan mengor­ bankan Risma di Jakarta.

Tetapi Mat Mochtar tidak mempu membendung bila memang jasa Risma benar-

benar dibutuhkan untuk membenahi Jakarta.

“Bu Risma ini baru men­ jadi kader PDIP. Tapi kalau memang warga di Jakarta benar-benar membutuh­ kan Risma supaya programprogram di sini (Surabaya) itu bisa menasional, itu tidak apa-apa,” kata pria asli Ma­ dura ini saat ditemui di ke­ diamannya kawasan Jl Bulak Banteng Surabaya.

Mat Muchtar menyam­ paikan, jika jadi maju sebagai Cagub DKI, Risma harus bisa meyakinkan warga Surabaya.

“Bu Risma kalau mau ke sana ya harus punya alasan kuat untuk meyakinkan war­ ga Surabaya. Tapi jika tidak punya alasan kuat, Bu Risma tidak boleh meskipun siapa pun yang meminta (termasuk

Megawati),” tandas pria ber­ badan tambun ini.

Muchtar berpendapat, se­ benarnya Risma tidak akan mau untuk dicalonkan untuk menjadi lawan Ahok di pilgub Jakarta. Sebab, menurutnya, Risma bukan tipikal orang yang gila jabatan.

Terpisah, Komunitas Pe­ duli Kota Surabaya Rek Ayo Rek (RAR) mendukung ‘hi­ jrahnya’ Risma ke Jakarta.

Ketua Komunitas RAR Her­ man Rivai menilai dengan segudang prestasi maka Ris­ ma layak untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta.

“Saya katakan ini dukung­ an RAR yang positif dan ikhlas kepada bu Risma agar bisa membawa inspirasi kepada masyarakat yang lebih luas.

RAR mendukung apa yang

terbaik bagi Risma,” kata Her­ man Rivai di Surabaya, belum lama ini.

Menurut dia, Risma telah membuktikan kinerjanya dalam memajukan Kota Sura­ baya hingga terkenal di dalam negeri maupun luar negeri.

Tentunya prestasi ini cukup membanggakan bagi warga Surabaya.

“Sebagai warga Surabaya tentunya saya tidak rela jika kepala daerah kami diambil alih daerah lain. Surabaya masih membutuhkan sosok bu Risma. Meski demikian, kami tidak bisa menolak ke­ hendak jika ternyata di ten­ gah perjalanan memimpin Surabaya bu Risma ternyata dibutuhkan untuk memimpin rakyat yang lebih luas di Ja­ karta,” katanya.

Untuk itu, lanjut dia, Ko­ munitas RAR dengan sepenuh hati memberikan dukungan moril jika Risma maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta.

“Semoga bu Risma bisa menginspirasi bagi masyarakat luas di negeri ini khususnya Jakarta. Siapa tahu nantinya setelah di Jakarta, karir bu Risma semakin meningkat.

Tentunya bisa memimpin neg­ eri ini menjadi Presiden atau Wakil Presiden RI,” katanya.

Hal sama juga dikatakan Sekretaris RAR Isa Ansori.

Ia mengaku optimistis jika Risma bisa memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2017.

“Jika melihat popularitas dan elektabikitas Risma yang terus naik. Saya yakin bisa mengalahkan Ahok,” katanya. nwan/nanda

Pemkot Bandung Luncurkan Aplikasi BIMMA, Mudahkan Cari Kerja Pemkot Bandung melun­ curkan aplikasi Bandung Inte­ grated Mainpower Manajemen Aplikasi (BIMMA). Aplikasi akan memudahkan warga Kota Bandung untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan.

Wali Kota Bandung Rid­ wan Kamil mengatakan da­ lam aplikasi BIMMA ini ter­ dapat informasi-informasi terkait lowongan pekerjaan

dari sekitar 3.000 perusahaan yang terdaftar. Masyarakat hanya tinggal mengakses dan mendaftar di sistem meng­ gunakan smartphone.

“Karena kita masyarakat dekat dengan teknologi, maka kita bikin sistem urusan men­ cari kerja juga menggunakan aplikasi (BIMMA). Penyam­ paiannya dengan SMS blast.

Para pelamar kerja yang reg­

istrasi diri, nantinya akan diberitahu melalui notifikasi terkait pekerjaan yang nyam­ bung dengan keinginan,” kata Ridwan, usai peluncuran di Metro Indah Mal, Kota Band­ ung, Rabu (3/8/2016).

Selain memuat informasi lowongan kerja, sambung Rid­ wan, aplikasi BIMMA menye­ diakan informasi pelatihan bersertifikasi yang dilakukan

a d v e r t o r i a l

Komisi B Minta PDAM Tidak Naikkan Tarif Air Umbulan Komisi B Bidang Perekonmian diberikan PDAM. “Jadi harus dihitung DPRD Surabaya meminta Perusahaan dulu (kenaikannya), jangan tergesaDaerah Air Minum (PDAM) Kota Sura­ gesa,” katanya. baya untuk tidak menaikkan tarif air Sekretaris PDAM Surabaya Sayid PDAM setelah nantinya Proyek Umbu­ M. Iqbal mengatakan proyek Umbulan lan didistribusikan. akan didistribusikan Anggota Komisi B pada 2019. Produksi Bidang Perekonomian air umbulan mencapai DPRD Surabaya Ach­ 4.000-5.000 liter per mad Zakaria mengata­ detik. Namun selama kan jika dampak proyek ini, ia mengakui pe­ Umbulan ada kenaikan manfaatannya belum tarif PDAM, pihaknya maksimal. meminta ada revisi ren­ “Selama ini distri­ cana kerja dan angga­ busi air Umbulan men­ ran (RKAP) perusahaan capai 110 liter per detik. terlebih dahulu. “Jan­ Hanya saja, distribusi gan sampai masyarakat tersebut sudah ha­ terbebani,” katanya. bis hingga Kabupaten Ia mengatakan jika Sidoarjo,” katanya. ada kenaikan, pilihan­ Ia mengatakan pro­ nya pertama harus ada yek umbulan di­p ro­ efisiensi atau melaku­ yeksikan untuk lima kan restrukturisasi daerah, meliputi Ka­ ang­garan kedua perlu bupaten dan Kota Pa­ Achmad Zakaria adanya penambahan suruan, Kabupaten Si­ modal dari investasi doarjo, Kota Surabaya pihak ketiga atau pemerintah daerah. dan Kabupaten Gresik. Untuk Surabaya “Tidak semuanya harus mengor­ nanti di wilayah Barat, Alas Malang. bankan pelanggan karena selama Menurut dia, kualitas air Umbulan ini masih banyak komplain yang di­ sangat bagus karena bisa langsung layangkan para pelanggan atas layanan diminum. Rencannya, PDAM Kota PDAM,” katanya. surabaya mendapatkan jatah 1.000 liter Menurut dia, sejumlah keluhan perdetik. Jika diasumsikan, dengan pelanggan tersebut di antaranya me­ debit air sebanyak itu bisa melayani per nyangkut debit air yang kecil, kebo­ orang 200 liter per hari. “Jadi dengan coran, kualitas air dan kerusakan. debit itu bisa melayani 50 ribu-100 Problem tersebut menurutnya tak ribu Kepala Keluarga (KK),” katanya. sebanding dengan pelayanan yang nadv/wan

oleh Pemkot Bandung. Seh­ ingga saat melamar pekerjaan, pencari kerja sudah memiliki bekal keterampilan. Pelatihan ini, kata Emil, nantinya akan menerbitkan sertifikat.

“Dengan sertifikat, akan ada perbedaan gaji antara pe­kerja pemilik sertifikat de­ ngan yang tidak,” ucap Emil sapaan akrab Ridwan Kamil.

Selain itu, aplikasi BIMMA memudahkan perusahaanperusahaan di Kota Bandung untuk melakukan wajib lapor ketenagakerjaan tentang pe­ rusahaannya. “Pemkot Ban­ dung ingin terus menghadir­ kan kemudahan-kemudahan dalam pelayanan dengan me­ manfaatkan teknologi,” tu­ tupnya.narie

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil didampingi sejumlah pejabat pemkot Bandung saat peluncuran aplikasi BIMMA di Metro Indah Mal, Kota Bandung.

Sengketa Gedung Astranawa

Putusan Menangkan PKB Sesat, Perkara Sudah Nebis En Idem dan Inckraht

Pakar Hukum Admi­ nistrasi Negara Sad Prap­ tanto, SH menilai, putusan hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memenangkan gugatan perdata DPW PKB Jawa Timur merupakan ben­ tuk putusan sesat.

Sad berpendapat, konflik status kepemilikan lahan Gedung Astranawa di Jalan Gayungsari Timur No.35 Surabaya, sebenarnya sudah masuk Nebis En Idem. Artinya perkara ini sudah tidak dapat dituntut, lantaran perbuatan (peristiwa) telah diputuskan oleh hakim.

Pernyataan tersebut di­ sampaikan Sad dalam acara Fokus Group Discusion (FGD) ‘Membedah Perkara Hak Atas Tanah Astranawa” yang dige­ lar di Gedung Astranawa Sura­ baya, Rabu (3/8/2016).

“Ini peradilan sesat karena kasus itu sebenarnya sudah Nebis En Idem dengan kasus yang sama dan sudah inkracht diputuskan oleh PN Jakarta Selatan tahun 2005 dan putusan PN Surabaya tahun 2006. Kalau di tahun 2016, pemilik sah dika­ lahkan hanya dengan bukti Surat Persetujuan (SP) maka itu jelas

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Peradilan Sesat,” ungkapnya.

Selanjutnya Sad menjelas­ kan, SP No.024/VIII/YKP/ SP/2000 yang ditandatangani Sunarto Sumoprowiro selaku ketua Dewan Pengurus YKP Kotamadya Surabaya. Se­ jatinya hanya surat perintah atasan kepada bawahan seh­ ingga belum bisa dikatakan final jika tanpa ada tindak lan­ jut berupa surat berkekuatan hukum lainnya.

Menurut Sad, hakim yang memutuskan perkara ini menga­ lami misleding. Karena alat buk­ ti penggugat, lanjut Sad, tidak cukup kuat. Ada semacam di­ paksakan yang dilakukan oleh hakim yang mengadili perkara ini. Sekaligus ada faktor-faktor di luar hukum yang mempenga­ ruhi peradilan.

Dalam hal ini, Sad juga me­ nyarankan, hakim yang men­ gadili perkara tersebut supaya dilaporkan ke Komisi Yudicial (KY). “Bisa juga hal ini ditem­ puh lewat Hakim Pengawas di MA,” tandas Sad. Pertimbangan lain yang diungkapkan oleh Sad, SP No.024/VIII/YKP/SP/2000 yang menyatakan obyek ta­ nah yang diberikan YKP itu

berada di Kelurahan Menang­ gal Kecamatan Rungkut. Pa­ dahal obyek sengketa berada di Kelurahan Menanggal Ke­ camatan Gayungan.

“Selain kedua alamat itu perlu dicek, obyek sengketa juga terdapat tumpang tindih kepemilikan antara YKP dan Ramelan. Karena itu Land Historis obyek sengketa harus dilihat,” jelasnya.

Berdasarkan Pasal 27 UU No.2/2012 tentang UndangUndang Pokok Agraria, kata Sad mengutip, hapusnya hak atas tanah seseorang itu kar­ ena tiga hal, yaitu diserahkan ke negara, tanah hapus akibat bencana dan pencabutan atas tanah. “Kunci administrasi pertanahan itu ada di kelura­ han atau desa,” bebernya.

Sementara itu Sri Setyadi, SH, pakar hukum Agraria mengatakan bahwa ber­ dasarkan perbuatan hukum kepemilihan Choiruil Anam atas lahan Astranawa itu be­ rasal dari Hibah pemberian Ramelan. Sehingga sesuai UU PA yang dapat membatalkan perjanjian Hibah atau yang bisa menyengketakan tentu seharusnya pemberi Hibah.

“Hibah ini antara Rame­lan dengan Cak Anam (Choiruil Anam), sehingga tak ada kaitannya dengan YKP. Apal­ agi dalam SP Walikota itu ala­ mat obyek yang dihibahkan YKP ke Cak Anam juga tidak jelas,” terangnya.

Setyadi menilai putusan hakim yang mengadili perka­ ra hak kepemilikan lahan Astranawa hanya mengacu pada keadilan subtansial.

Sedangkan keadilan prose­ dural sengaja diabaikan oleh majelis halim. “Inilah yang menyebabkan Cak Anam dikalahkan. Ahli waris pem­ beri Hibah bisa mengajukan legal opinion dari YKP untuk memperkuat,” urainya.

Sebagaimana diketahui, sengketa kepemilikan la­ han dan gedung Astranawa, Surabaya diputuskan hakim, Selasa (19/7/2016). Hakim menyatakan bahwa lahan dan bangunan tersebut milik penggugat DPW PKB. Choirul Anam selaku tergugat seka­ ligus penerima hibah yang menguasai objek sengketa langsung menyatakan ban­ ding, begitu mendengar pu­ tusan hakim.npr