dirgahayu republik indonesia
Edisi 149 | 15 - 21 agustus 2016 Terbit 16 halaman | Harga Eceran: Rp 4.000 | Langganan: Rp 16.000 (Luar Jawa tambah ongkos kirim)
merebut tahta dki jakarta
Yusril Overqualified, Sandiaga Spiritualis, Rizal pro Wong Cilik, Ahok Berani, Risma Luwes
baca halaman
3
Lokalisasi Kalijodo Dikritik dan Dibandingkan Dolly, Ahok dan Jakarta Nggak Ngamuk tuh!
Ah, Risma Baper… Pamer Surabaya Risma dianggap terlalu baper saat dikritik Ahok soal kerjanya sebagai wali kota. Tidak terima dikritik, dia lantas pamer hasil kerja di Surabaya. Padahal Risma pernah mengkritik Ahok soal penangangan lokalisasi Kalijodo yang berbeda dengan Dolly. Tapi Ahok dan warga Jakarta tidak merasa tersinggung.
g
ubernur DKI Jakar ta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)) tidak menyangka ucapannya meman cing emosi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma). Pa dahal, menurut Ahok, dia tak
bermaksud menyerang Risma, apalagi warga Surabaya. “Aku enggak pernah pikir (Risma) bisa ngamuk, marah, konferensi pers, baper (bawa perasaan) gitu. Aku juga kaget, lho,” kata Ahok di Balai Kota, Jumat, (12/8/2016).
Saved!
Politik Abu-abu, Risma Tak Setenang Jokowi Wa l i Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) sudah mulai kosel-kosel ( berjingkrak)–meminjam istilah teman. Politik abu-abu Risma makin memudar. Itu setelah Gubernur DKI Basuki Thajaja Purnama (Ahok) menghina dirinya tidak layak memimpin kota sebesar Jakarta. Risma disebut hanya wali kota. Teritorialnya kecil. Tidak sebesar provinsi (gubernur). Wajar Ahok bilang begitu, sebab dia merasa tersaingi kalau Risma maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 mendatang. Kepada media, Risma lantas menunjukkan bahwa Surabaya memiliki luas yang lebih besar ketimbang Jakarta. Dia menyebut soal ukuran (wilayah) jangan meremehkan Surabaya. Jakarta memiliki luas 661.5 Km2 sedangkan Surabaya seluas 374,8 Km2. Sehingga Risma tidak terima ketika Surabaya dianggap seluas Jakarta Selatan. Intinya, provinsi DKI jika dibagi tidak seluas Surabaya. “Luas kami separuh Jakarta, Pak Ahok dibantu 5 walikota. Aku sendiri di Surabaya. Fakta ini harus kusampaikan. Itu orang sombong. Warga Surabaya bisa marah dihina begitu. Aku kalau ngomong ya berbasis data,” jawab Risma. Terlepas dari bantahan Risma, sejujurnya dia telah masuk perangkap Ahok. Politik abuabu yang selama ini dianutnya telah jebol. Entah dia sendiri atau orang-orang di belakangnya, yang tampaknya sudah pada gerah. Bukan gerah dengan penghinaan Ahok, melainkan gerah ‘menunggu’ keputusan dari ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ingat, Risma bukan lagi seorang birokrat. Dia kini kader PDIP. Mustahil bila dia tidak memiliki karep (keinginan/kemauan/kepentingan). Sayangnya, kepentingan Risma selama ini tersandera oleh Megawati. Sebagai seorang politisi, pasti dalam benak Risma ada keinginan memimpin Jakarta. Sebab itu tiket dia untuk masuk ke level yang lebih tinggi. Tidak sebatas wali kota lagi. Minimal sekelas menteri. Sebenarnya sistem monarki PDIP tidak cuma menyandera Risma, Jokowi pernah mengalami hal serupa. Hanya saja Jokowi terlihat santai dan tenang dalam menyikapi hal tersebut, termasuk saat menghadapi serangan lawan. Saat itu entah berapa banyak orang yang menyinggung pencapresan dirinya, namun Jokowi selalu mengeluarkan jurus abu-abu; terkesan cuek, tidak peduli, pasrah, nBaca: dan sebagainya. nBaca: Politik.. Politik.. Hal Hal 77
Ahok mengakui banyak kritik yang masuk kepadanya karena pemberitaan di sejumlah media. Dari temannya yang berprofesi se bagai dokter sampai ibunya turut memprotes pernyataan Ahok. “Saya baca, wah aku diomelomelin. ‘Lu tau enggak, nih Risma orang baik jujur kayak lu, ya. Baik, kenapa lu cari musuh?’ Aku pikir, nyari musuh dari mana?” ujarnya. Oleh karena itu Ahok minta Tri Rismaharini tidak mem perkeruh suasana. “Jangan ngomp orin orang Surabaya dong,” ujar Ahok. nBaca: Ah, Risma... Hal 7
Sengketa Laut Cina Selatan Tak Hambat Investasi Indonesia Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengemukakan, ketegangan yang terjadi di Laut Cina Selatan tidak mempengaruhi
arus investasi asing masuk ke Indonesia. Bahkan, terjadi peningkatan investasi sejumlah negara ASEAN yang tumbuh sebagai kekuatan baru ekonomi regional, yaitu dari Thailand,
Malaysia dan Filipina. Hal ini ditegaskan Thomas Lembong ketika menyampaikan realisasi Investasi Triwulan II tahun 2016 di Jakarta, Jumat (12/8/2016).
Sebagaimana diketahui, krisis sengketa Laut Cina Selatan memanas setelah China membangkang terhadap putusan Pengadilan Arbitrase Laut China Selatan. Putusan Majelis
Arbitrase yang diselenggarakan di bawah Annex VII dari Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) keluar pada 12 Juli 2016 lalu. nBaca: Sengketa... Hal 7
Ditemukan Aliran Dana Rp 3,6 Triliun Milik Freddy Budiman
Para pimpinan delegasi negara peserta Kongres ke-3 Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia (AACC) di Nusa Dua, Bali, 11 Agustus 2016.
Kongres ke-3 MK se-Asia
“Deklarasi Bali” Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Kongres Ke-3 Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia menghasilkan “Deklarasi Bali” yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) Kabupaten Badung. Delegasi Indonesia Patrialis Akbar, mengatakan kesepakatan deklarasi tersebut sudah dibacakan pada Jumat malam. Memang awalnya akan dibacakan pada Jumat petang, namun kegiatan kongres tersebut berjalan alot. “Memang dari peserta ada poin-poin penting yang harus mendapatkan persepsi sama, sehingga kegiatan kongres tidak bisa selesai sesuai dengan jadwal yang telah diagendakan,” katanya, di Bali, Sabtu (13/08/2016). Ia mengatakan yang masuk dalam kesepakatan itu adalah penetapan Bahasa Rusia sebagai bahasa kerja kedua untuk setiap pertemuan resmi “Association of Asian Consitutional
Court and Equivalent Institutions (AACC)”. Adapun catatan dari delegasi Thailand adalah terkait poin 3.3 deklarasi. Selengkapnya, catatan tersebut berbunyi: “We uphold the principle that constitutional courts and equivalent institutions as one of the guardians of constitutional democracy should be free from interfence by other branches of the state powers. Furthermore, we deplore any unconstitutional and undemocratic attempts aiming to abolish the rule of law and democracy in any country.” Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) Arief Hidayat mengatakan, delegasi Thailand berpendapat redaksional poin 3.3 deklarasi tersebut masih belum cukup halus. “Akan tetapi semua negara anggota lainnya sudah menyetujui kalimat (dalam poin deklarasi itu),” ujar dia. Masuk dalam kesepakatan
itu adalah penetapan bahasa Rusia sebagai bahasa kerja kedua untuk setiap pertemuan resmi AACC. Namun, ditegaskan dalam deklarasi, dokumen resmi dan korespondensi tetap menggunakan bahasa Inggris. Kesepakatan selanjutnya, asosiasi menyepakati dibentuknya sekretariat tetap. Bentuk sekretariat tetap ini adalah sekretariat bersama, yaitu di Indonesia dan Korea Selatan. Negara Indonesia mendapat amanat membawahi tugas perencanaan dan koordinasi, dengan lokasi sekretariat di Jakarta. Adapun Korea Selatan bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan (Litbang), dengan lokasi sekretariat di Seoul. Meski tidak menjadi sekretariat tetap, Turki dalam konferensi ini mendapat mandat menangani pusat pelatihan dan pendidikan.
w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m
nBaca: Deklarasi.. Hal 7
Testimoni gembong narkoba Freddy Budiman bahwa ia pernah menggelontorkan uang ke aparat secara tidak langsung dikuatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kepala PPATK M. Yusuf mengatakan pihaknya mene mukan aliran dana ratusan miliar dari gembong narkoba yang diduga memiliki hubungan dengan Freddy. Aliran dana itu berputar dari satu rekening ke rekening lain. “Datanya sudah saya serahkan ke BNN berikut analisisnya, cukup tebal,” kata Yusuf. Dana tersebut, imbuh Yu suf, diberikan kepada sese orang yang tak ia sebutkan identitasnya. nBaca: Ditemukan.. Hal 7
Freddy Budiman.
Pendidikan Indonesia Belum Punya Blue Print Abad 21 Indonesia perlu memiliki cetak biru (blue print) pendidikan untuk menentukan keberlanjutan bangsa dan keunggulan dalam persaingan global abad 21. Permasalahan yang acap kali terjadi di dunia pendidikan lantaran belum adanya kepemimpinan yang baik di lini itu. Hal ini juga yang menjadikan permasalahan timbul bertubi-tubi. “Menurut saya kita itu belum ada kepemimpinan bidang
pendidikan, yang artinya seseorang yang sangat menguasai bidang pendidikan dapat membuat sebuah blue print,” ujar Praktisi pendidikan, Antarina F Amir dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/8/2016). Kalau ibarat puzzle, banyak kepingan, kalau blue print-nya sudah ada jadi kita tinggal pasang saja kepingan puzzlenya. Menterinya ganti kita berpegang pada blue print.” nBaca: Pendidikan.. Hal 7