Terbit 16 halaman | Harga Eceran: Rp 4.000 | Langganan: Rp 16.000 (Luar Jawa tambah ongkos kirim)
Edisi 151 | 29 agustus - 4 september 2016
Rumor Pergantian Kepala BIN demi Konstalasi Jakarta
Rini dan BG Tukar Kepala
b
eredar rumor Ke pala Badan Intelijen Negara (BIN) Suti yoso bakal diganti Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan (BG). Jauh hari sebelumnya sejak 8 Juli 2015, Presiden Joko Widodo memang be rencana mengganti Sutiyoso dengan Budi Gunawan. Memang belum ada per nyataan resmi bila Budi Gunawan resmi ditunjuk sebagai pengganti Sutiyoso. Namun diakui, nama Budi Gunawan memang sudah
berkibar di Dewan Perwaki lan Rakyat (DPR). Salah satu alasannya, pria berkumis yang pernah direncanakan akan jadi Kapolri sebelum Jenderal Badrodin Haiti itu dianggap memiliki jaringan kuat dan pengalaman yang sudah matang sebagai pen egak hukum. “Surat baru hari Rabu (24/8/2016), rencananya akan dikirim ke DPR,” kata Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, Selasa, (23/8/2016). Surat yang di maksud Bambang itu adalah
permohonan Presiden ke pada DPR untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Kepala BIN yang baru. Sejak pekan silam kabar tersebut memang meluas. Bahkan kabar itu secara detail memerinci surat da ri Presiden yang dikirim ke dewan pada Jumat lalu (19/8/2016) sekira pukul 14.00 WIB, yang selanjutnya akan diajukan ke Komisi I DPR untuk uji kepatutan dan kelayakan. nBaca: Rini dan BG... Hal 7
Gara-gara Menteri Rini Soemarno tidak dipecat, kabarnya Megawati geram dan mendesak pesuruh partainya (Jokowi) agar jagonya Komjen BG dijadikan Kepala BIN. Ada apa di balik rumor Budi Gunawan ini?
Rini Soemarno.
Megawati Soekarnoputri saat menjadi Wapres bersama ajudannya Kolonel Pol Budi Gunawan.
Budi Gunawan
Dugaan Korupsi Izin Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara 2009-2014
Uang Rp 60 Miliar Gubernur Nur Alam dari Perusahaan Hong Kong
Gus Ipul Ngamuk Warganya jadi Korban Haji via Filipina Kemenag Identifikasi 8 Travel Haji Terlibat Sindikat Asing
Gus Ipul menemui Gus Huda (peci putih) pemilik KBIH Arafah untuk meminta penjelasan secara langsung terkait kasus penipuan calon jamaah haji yang diberangkatkan lewat Filipina.
Video Freddy Budiman Sebut Nama Polisi
Buwas: Ironis “Pembunuh Massal” Malah jadi Pahlawan nSelengkapnya Baca Hal 7
Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf ger am dengan adanya peni puan haji dengan modus memberangkatkan calon haji asal Indonesia melalui Filipina. Karena itu, Wagub Ja tim mengajak sejumlah keluarga korban penipuan haji menemui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Arafah yang ada di Kecamatan Pandaan, Kabu paten Pasuruan. nBaca: Gus Ipul... Hal 7
Sebagian dari 177 jemaah haji Indonesia yang menggunakan dokumen palsu, paspor Filipina.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Nur Alam, Gubernur Sulawe si Tenggara sebagai tersangka dengan dugaan penyalahgu naan wewenang. Penetapan Nur Alam sebagai tersangka merupakan pengembangan dari dugaan tindak pidana korupsi dalam persetujuan izin usaha pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada 2009-2014. “KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan NA se bagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Laode Muham mad Syarif, di kantor KPK, Selasa (23/8/2016). KPK telah menelusuri dugaan kepemilikan reken ing gendut Nur Alam. “Masih dalam penyidikan, tapi kami sudah dapat informasi dari PPATK sejak lama,” kata Laode. KPK sudah melakukan penyelidikan secara inten sif sejak setahun terakhir. Laode menuturkan kasus ini memiliki benang merah dengan perkara yang pernah diusut Kejaksaan Agung pada 2012 silam. Dalam perkara itu, Gu bernur Nur Alam terindika si menerima aliran dana dari luar negeri. Ia diduga men erima duit US$ 4,5 juta atau sekitar Rp 60 miliar dari seorang pengusaha tambang bernama Mr Chen. Pria asal Taiwan ini disebut memiliki hubungan bisnis dengan PT Billy Indonesia, perusahaan tambang yang beroperasi di
Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam saat bersama artis Manohara
Sulawesi Tenggara. Dari majalah Tempo edisi 14 September 2016 dengan judul ‘Putar-putar Duit Nikel’, se orang penegak hukum merinci aliran uang yang ditengarai diterima Nur Alam. Bukan dikirim oleh Mr Chen, me lainkan oleh Richcorp Inter national Limited, perusahaan yang berbasis di Hong Kong. Pada 2010, sejak Septem
ber hingga November, Rich corp empat kali mentransfer uang ke PT AXA Mandiri dengan nilai total US$ 4,5 juta lewat Chinatrust Bank Commercial Hong Kong. Rinciannya 15 September 2010 US$ 500 ribu, 22 Sep tember 2010 US$ 1 juta, 18 Oktober 2010 US$ 1 juta dan 29 November 2010 US$ 2 juta. nBaca: Uang... Hal 7
Rokok Akibatkan Kerugiaan Ekonomi Makro Setahun Rp 105,3 Triliun
Serem! 53 Juta Orang Dewasa dan 2,6 Juta Anak Indonesia Perokok Tiap Hari
Isu wacana harga rokok di Indonesia direncanakan bakal dinaikkan, belakang an ini, hangat dibicarakan berbagai pemangku kepent ingan terkait. Seru lagi, juga berkembang isu menyebut banyak fakta kesehatan dan kerugian ekonomi Indo nesia yang jika ditelusuri ternyata terkait rokok. “Meski pun demikian, angka perokok aktif di In donesia belum juga menun
jukkan penurunan,” kata Anindita Sitepu, Direktur Program CISDI dalam kete rangannya yang diterima Lensa Indonesia, terkait rencana menyelenggarakan diskusi publik membahas kebijakan rokok di tanah air, Selasa (30/8/2016) di Museum Kebangkitan Na sional (Gedung Stovia) Jl. Abdul Rachman Saleh no. 26, Senen, Jakarta Pusat. Riskesdas 2013, dijelaskan
Anindia, menampilkan data bahwa perilaku merokok pada penduduk 15 tahun ke atas cenderung terus meningkat. Dari 34,2% pada tahun 2007 menjadi 36,3% pada tahun 2013. Ternyata, kondisi ini merata di seluruh provinsi. Bahkan menurut The To baccoAtlas,lebihdari2.677.000 anak dan 53.767.000 orang dewasa di Indonesia setiap hari mengonsumsi tembakau. Masing-masing sekira 57,1
www. l e nsaindon e sia . c om
persen pria, 3,6 persen wanita, 41 persen anak laki-laki dan 3,5 persen anak perempuan. “Merokok ternyata tidak hanya berdampak pada kese hatan yang akhirnya menjadi beban negara. Namun juga dapat bersinggungan dengan aspek lainnya seperti pen didikan dan lingkungan. Biaya kesehatan yang harus ditang gung negara semakin mening kat akibat banyaknya warga Indonesia yang mengonsumsi
rokok,” papar Anindita. Tidak sedikit dari biaya Jaminan Kesehatan Nasion al (JKN) digunakan untuk membayar pengobatan ber bagai penyakit akibat rokok. Biaya manfaat Jaminan Kes ehatan Nasional (JKN) aki bat penyakit terkait dengan tembakau pada 2015 menca pai Rp 427,47 miliar untuk penyakit paru obstruktif kronik.
nBaca: Serem... Hal 7
Menembus Zona Tahun ke-7
Anak-anak SMP tengah asyik merokok di Angkot tanpa mempedulikan ruang publik.