Koran Lensa Indonesia Edisi 153

Terbit 16 halaman | Harga Eceran: Rp 4.000 | Langganan: Rp 16.000 (Luar Jawa tambah ongkos kirim)

Edisi 153 | 19 - 25 september 2016

Menguak Misteri Supersemar, Sukarno Ditodong Jenderal?

Sukardjo sebagai pengawal presiden secara refleks mencabut pistol untuk melindungi presiden. Namun meletakkan pistolnya kembali, karena Sukarno tidak ingin melihat pertumpahan darah. Baca Halaman 8

Limbah B3 PT PRIA ‘Hantui’ Warga Desa Lakardowo

9

Kampung Code Yogya, Keunikan Bangunannya Diakui Dunia

12

Risma Last Minute Pada menit-menit terakhir rekom Megawati untuk Risma turun.

Soal bersedia atau tidak seandainya Walikota Surabaya itu menjadi Cagub DKI, yang jelas Risma siap ‘dijemput’.

w

ali Kota Su­rabaya Tri Rismaharini akan memberikan ja­­waban seputar kepastian apakah akan maju sebagai bakal calon gubernur di Pilgub DKI Jakarta 2017, pada menit-menit terakhir pendaftaran pasangan calon (paslon). Ia pun menolak saat didesak memberikan jawaban saat ini.

“Aku juga akan menjawab last minute bersedia atau tidaknya tergantung nanti. Jadi gak sekarang ja­wabnya,” ujar wanita yang akrab disapa Risma

itu di Kota Surabaya, Jumat (16/9/2016).

Lembaga survei Poltracking Indonesia yang menyebut elektabilitas Risma mampu mengalahkan calon petahana (Ahok), ditanggapi ‘cuek’ oleh kader PDIP itu.

“Emange menang-menangan. Yang selalu saya sam­paikan itu bukan menang-menangan. Karena jabatan itu bukan diminta. Saya juga ndak pernah minta survei-survei. Wong jadi wali kota saja, itu aku ndak pernah bikin survei,” ka­tanya cuek. nBaca: Risma... Hal 7

Mengendus Penyelewengan Dana Setoran PD Pasar Surya (Bagian 1)

Banyak Kepala Pasar Simpan Harta Fantastis, Beli Apartemen dan Mobil Mewah Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya kembali menjadi sorotan karena diduga banyak terjadi penyim­

pangan anggaran terkait pungli. Setelah ditemukan penyimpangan iuran yang akhirnya berbuntut peme-

Bank Singapura Jegal Tax Amnesty, Nasabah Dipolisikan

catan empat kepala pasar dan tiga pegawai dinonjobkan.

Kepala pasar yang diberhentikan antara lain, Kepala

Pasar Babakan, Pasar Keputran Selatan, Pasar Kupang dan Pasar Gubeng Masjid.

Tak hanya itu, PD Pasar

juga berhasil mengungkap jumlah keuangan yang dise­ lewengkan para oknum.

Jumkah uang ayng disele-

Gurihnya Praktik Calo dan Pungli Satpas Colombo (11)

Presiden Jokowi didampingi Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Menkopolhukam Wiranto dalam agenda Tax Amnesty di Istana Negara.

WNI Simpan Uang Rp 2.627 triliun atau Setara 40 Persen Aset Perbankan Singapura

Singapore Commercial Affairs Department atau unit Kepolisian Singapura yang menangani kasus-kasus kejahatan finansial, meminta bank-bank Singapura untuk melaporkan nasabahnya yang mengikuti tax amnesty di negara lain. Kebijakan ini ternyata digaungkan sejak tahun lalu, ketika pemerin­

tah Indonesia menyusun undang-undang pengampunan pajak.

Mengutip Strait Times, 15 September 2016, perbankan Singapura merespons pemberitahuan Departemen Urusan Komersial Singa­ pura agar bank mendata kliennya yang mengikuti tax amnesty. nBaca: WNI... Hal 7

Ujian teori SIM dengan komputer semacam ini tidak berlaku bagi pemohon yang menggunakan jasa calo. Sebab semua jawaban bisa dimanipulasi oleh staf Satpas Colombo.

Ngeri-ngeri Sedap Pembuatan SIM, Pemohon Minta Kapolri Terbitkan Perkap Calo

Modus oknum polisi yang nyambi calo di Satuan Pelayanan Administrasi (Satpas) Colombo, Polrestabes Surabaya,

Jalan Ikan Krapu no 2-4, boleh dibilang ngeri-ngeri sedap.

Pengakuan LA, pemohon SIM A asal Surabaya

menyebutkan, hampir semua staf maupun oknum polisi di sana ‘bermain’ sebagai calo. nBaca: Ngeri... Hal 7

wengkan meliputi, Pasar Sekota, BPKP dan instansi Kembang Rp 166.982.925, terkait. “Audit itu kita lakuPa s a r Wo n o ­k r o m o R p kan supaya tak semakin 110.951.678, Pasar Ku- besar,” tegasnya pang Rp 12 juta lebih dan Ketika ditanya sanksi, Pasar Keputran Selatan, Wakil Walikota mengatakan, Rp 10.836.198. akan melihat Seluruh uang terlebih dahulu yang diselekonsekuenwengkan itu, sinya. Apakah adalah uang pemasalah adminlayanan pasar istrasi atau piYang dilaporkan yang tak disdana ? “Jika ada ma­sya­rakat etorkan. niatan oknum, dan sudah Kini pihak mengarah ke ditindaklanjuti eksekutif dan ranah hukum. oleh PD Pasar legislatif memSemua akan kita Surya memang inta ada audit audit dan mesampai pada level menyeluruh libatkan jajaran kepala pasar. ter­hadap struksamping,” tegas Tapi kan tidak tur direksi PD Whisnu. mungkin mereka Pasar Surya.

Kasus duga­ berani me­lakukan Ketegasan Peman korupsi di penyelewengan kot Surabaya dainternal PD lam melakukan Pasar Surya se­ sebesar itu tanpa audit terhadap benarnya sudah back up dari keuangan PD lama tercium atasan. Silahkan Pasar Surya disWalikota Surapihak berwajib ampaikan Wakil baya Tri Rismamenindaklanjuti Walikota Suraharini (Risma). laporan ini. baya, Whisnu Bahkan WaSakti Buana, likota yang dikeusai mengikuti nal tak segan Ahmad Zakaria Rapat Paripurna memberi sanksi Anggota Ko­misi B di DPRD, Jumat DPRD Kota Surabaya tegas ini tak her(9/9/2016). an dengan ulah Dia mengatamanagamen PD kan, audit dilakukan, karena Pasar Surya atas laporan pestatus PD Pasar Surya adalah nyelewengan dana iuran dan BUMD (Badan Usaha Milik retribusi pasar yang harus Daerah). “Karena statusnya disetorkan ke perusahaan. adalah perusahaan daerah Risma menyebut, evalumaka akan di audit internal asi terhadap kinerja manoleh pemkot,” terang politisi agemen salah satu BUMD besutan PDIP ini. milik Pemkot ini pasti akan Whisnu mengungkap- dilakukan setelah dirinya kan, audit tersebut nanti- menerima laporan tertulis. nya akan melibatkan asisten nBaca: Banyak... Hal 7

Ahli IT Jessica Sebut 96 Ribu Frame CCTV Kafe Olivier Hilang

Jessica tersenyum saat mengikuti sidang di PN Jakarta Pusat. Pengacara Jessica menghadirkan dua ahli Patologi Forensik yang meringankan terdakwa.

w w w. l e n sai n d o n e sia . co m

Ahli IT Rismon Hasiholan Sianipar yang dihadirkan kuasa hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso sebagai saksi ahli dalam sidang perkara pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Kamis (15/9/2016) menyebut ada kejanggalan dalam proses ekstraksi CCTV Kafe Olivier hingga menjadi barang bukti dan disimpan dalam sebuah flashdisk menjadi tidak asli lagi.

Ia menduga ada modifikasi ilegal atau tempering yang dilakukan terhadap rekaman asli CCTV itu.

Menurut Rismon, jumlah frame dalam rekaman CCTV Kafe Olivier berdasarkan

analisis metadata untuk video ch_17_15.11-16.17.mp4 adalah 98.750 frame. Tapi, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli IT yang dihadirkan JPU, Muhammad Nuh, metadata dalam file bernama Ch_17_15.11_16.17.mp4 hanya berjumlah 2.707 frame.

Untuk itu ada 96.043 fra­ me video yang hilang, se­ hingga banyak adegan yang direkayasa, dikurangi, dan ditambahi.

“Kesalahan ini dapat me­ nyebabkan keterangan dan analisis saksi ahli diragukan keabsahannya,” ujar Rismon di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (15/09/2016).

Menembus Zona Tahun ke-7

Rismon menjelaskan, frame rate video sebelum dipindah ke flashdisk sebesar 25 fps dengan resolusi 1920 x 1080 piksel. Sementara pada video-video lainnya memiliki frame rate 10 fps dengan resolusi 960 x 576 piksel.

Dengan begitu, terjadi perubahan kualitas atas video.

Padahal, apabila rekaman video CCTV diekstraksi ke media lain seperti flashdisk atau harddisk tidak akan mengalami perubahan kualitas.

“Bisa saja harusnya ada gambar apa, misalkan tangan atau apa, yang seharusnya ada, menjadi kabur atau hi­

lang sama sekali. Perbedaan resolusi frame dari CCTV dibanding dengan yang ada di flashdisk mengindikasikan ada tindakan pemanipulasian data video,” jelas dia.

Rismon mengatakan ada tampering atau pemodifikasian, pengubahan, penambahan ataupun pengurangan dalam video dengan tujuan tidak baik dalam rekaman CCTV Kafe Olivier. Sehingga barang bukti dalam perkara kematian Mirna oleh saksi ahli digital forensik yang pernah dihadirkan JPU pada persidangan sebelumnya, diragukan keabsahannya. nBaca: Ahli IT... Hal 7

bisnis

2

Edisi 153 | 19 - 25 september 2016

Tommy Soeharto Ajukan Pengampunan Pajak Putra mantan Presiden RI Soeharto, Hutomo Mandala Putra datang melaporkan kekayaannya di KPP Wajib Pajak Besar, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (15/9/2016).

Dia datang sekitar pukul 10.45 WIB dengan mengenakan batok cokelat. Saat datang dia hanya tersenyum saat ditanya kedatangannya ke kantor pajak. “Nanti saja ya setelah ini,” kata Tommy yang dijaga ketat oleh para ajudannya tersebut.

Sebelumnya, lewat pesan singkat yang beredar di kalangan wartawan lelaki yang dikenal dengan sebutan Tommy

Soeharto ini akan ikut program pengampunan pajak.

Meski jarang terlihat, geliat bisnis Tommy Soeharto masih berjalan. Yang terbaru, putra mahkota Cendana ini terjun ke bisnis properti melalui kendaraannya, PT Kencana Graha Optima dengan membangun superblok Mangkuluhur City yang terletak di kawasan strategis di Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Tommy sendiri sebelumnya sudah terjun di bisnis transportasi migas lewat PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. Sebelum Tommy, pengusaha yang telah menyampai-

kan hartanya dan membuat pernyataan publik antara lain putera mahkota Grup Lippo, James Riady dan Thohir bersaudara, yakni pemilik Grup Mahaka, Erick Thohir dan nahkoda PT Adaro Energy Tbk, Garibaldi ‘Boy’ Thohir.

P r o g r a m t a x a m n e st y sendiri telah berlangsung selama hampir dua bulan sejak pertama kali digulirkan.

Undang-Undang Tax Amnesty disahkan pada 19 Juli lalu. Dari program tax amnesty tersebut, pemerintah menargetkan penerimaan negara sebesar Rp 165 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2016.licom

Tommy Soeharto.

BI Segera Terbitkan Desain Mata Uang Baru

Untuk mempermudah identifikasi ciri ke­ aslian uang rupiah agar dapat menekan upaya pemalsuan uang, Bank Indonesia melakukan penguatan unsur pengaman pada uang rupiah yang akan diterbitkan tersebut.

a

ntisipasi pemalsuan uang berikut penerapan keput u sa n P r e s i d e n Nomor 31 Tahun 2016 terkait Penetapan Gambar Pahlawan Nasional se-

bagai Gambar Utama pada bagian depan rupiah kertas dan rupiah logam, bakal luncurkan BI deng­a n 7 design baru mata uang rupiah kertas dan 4 pecahan logam dalam waktu dekat.

Untuk mempermudah identifikasi ciri keaslian uang rupiah oleh masyarakat untuk menekan upaya pemalsuan uang, Bank Indonesia akan melakukan penguatan unsur pengaman pada uang Rupiah yang akan diterbitkan tersebut.

“Penggunaan sebelas gam­bar pahlawan nasional tersebut bertujuan untuk lebih mengenalkan pahlawan nasional kepada masyarakat, menumbuhkembangkan se-

mangat kepahlawanan, kepatriotan, kejuangan, serta sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara”, ungkap Arbonas Hutabarat – Direktur Department Komunikasi Bank Indonesia da­l am press rellease yang diterima Lensa Indonesia, Rabu (14/9/2016).

Dikeluarkannya keputusan

presiden tersebut, Arbonas menuturkan, BI akan segera persiapkan penyusunan desain dan penerbitan yang waktu pelaksanaannya akan dilakukan dan diumumkan pada tahun 2016.

Adapun design baru yang akan dikeluarkan meliputi pecahan Rp. 100.000,-, Rp.50.000,-, Rp.20.000,-, Rp. 10.000, Rp. 5.000,-, Rp.2.000,-, dan Rp. 1.000,- untuk pecahan uang kertas dan pada uang

ESDM Larang Pertamina Kurangi Kuota Premium di SPBU Jumlah Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) yang menjual bahan bakar jenis premium di sejumlah daerah berkurang. Penjualannya dibatasi?

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wirat­m aja Puja menegaskan, pemerintah tidak pernah menginstruksikan Pertamina mengurangi atau meniadakan penyaluran premium ke masyarakat.

“Pertamina tidak boleh me­ narik premium, mengurangi Premium,” kata Wiratamaja di Jakarta, belum lama ini.

Wirat–sapaan akrabnya– mengatakan, dirinya memaklumi jika penjualan premium berkurang karena masyarakat beralih mengonsumsi pertalite. Namun, jika meniadakan premium dengan tujuan agar beralih ke pertalite, itu tidak diperbolehkan.

Dia meminta, premium harus tetap ada di SPBU. Menurut Wirat, pemerintah memang memiliki rencana penghapusan premium dalam rangka mendu­k ung penggunaan energi bersih. Tetapi, caranya dilakukan secara bertahap, bukan dipaksakan.

Saat ditanya makin banyaknya SPBU yang memangkas jumlah nozeel premium, Wirat yakin hal tersebut terjadi karena masalah bisnis saja.

“Itu mungkin strategi di lapangan saja. Misalnya SPBU ada tiga lorong, satunya solar

dan dua premium. Tapi karena ada Pertalite, jadi satu lorong dipakai buat Pertalite.

Outlet memang berkurang, tapi kuotanya tetap dan tidak dikurangi,” terangnya.

Di luar persoalan itu, Wirat melihat, kesadaran masyarakat untuk menggunakan bahan ba­kar minyak (BBM) dengan kualitas lebih baik sudah mulai meningkat.

Seperti diketahui, Pertamina mengklaim pejualan pertalite pada semester I-2016 mengalami kenaikan dari sebelumnya 3,9 persen menjadi 15,8 persen. Sementara, penjualan Premium mengalami penurunan dari sebe­ lumnya 87,4 persen menjadi 68,7 persen.

Sebelumnya, Vice President Retail Fuel Marketing Pertamina Afandi membolehkan pengusaha SPBU tidak menjual premium lagi apabila penjualannya rendah.

Namun demikian, dia memas­tikan SPBU yang tetap menjual BBM masih banyak.

Menurut­nya, pihaknya menyerahkan ke­pada pasar mengenai penjualan premium.

Sementara itu, Ketua DPD III Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Wilayah Jabar DKI dan Banten Juan Tarigan mengaku Pertamina tidak membatasi pa­s okan premium. Menurutnya, jika ada SPBU tidak menjual premium semata-mata karena rendahnya permintaan dari masyarakat. nhrm

aan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Syarif Burhanudin menyebut dengan upah Rp 2,6 juta, masyarakat dijamin bisa menyicil kredit rumah. Ini dengan asumsi sepertiga dari gaji pegawai bisa disisihkan untuk membayar cicilan.

“Tidak apa-apa istilah sepertiga gaji untuk membayar kredit rumah. Punya gaji Rp 2,6 juta sisanya masih bisa

Penerbit: PT Lensa Indonesia Cipta MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

oleh ahli waris”, sambung Arbonas.

BI meyakinkan kepada masyarakat bahwa uang Rupiah kertas dan logam tersebut telah dikeluarkan dan diedarkan pada waktunya, uang Rupiah kertas dan logam yang masih beredar saat ini masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender) di wilayah NKRI sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran.nretha

Sikap Luhut Panjaitan Soal Reklamasi Jakarta jadi Perhatian Positif Investor

Terminal Gapura Suraya Nusantara yang berhasil di bangun Pelindo III dengan standard layanan Airport.

Pelindo III Alokasikan Rp 350 Miliar Pembangunan 11 Terminal Penumpang

Pelindo III berencana membangun sebelas terminal penumpang kapal laut di Kawasan Timur Indonesia.

Adapun biaya yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp 350 miliar.

Terminal penumpang tersebut meliputi Pelabuhan Tenau Kupang NTT, Pelabuhan Lembar NTB, Pelabuhan Sampit Kalteng, Pelabuhan Kumai Kalteng, Pelabuhan Maumere NTT, Pelabuhan Batulicin Kalsel, Pelabuhan Bima NTB, Pelabuhan Waingapu NTT, Pelabuhan Ende NTT, Pelabuhan Kalabahi NTT dan Pelabuhan Ippi NTT. Pembangunan dilakukan guna meningkatkan layanan publik guna mempercepat pembangunan ekonomi nasional berbasis maritim.

Edi Priyanto Kepala Humas Pelindo III mengatakan, kesebelas terminal penumpang segera dibangun mulai tahap perencanaan di tahun ini

dan berlanjut tahun depan.

Perseroan membangun terminal penumpang itu dengan tiga klasifikasi sesuai kapasitas penumpang di pelabuhan setempat yakni klasifikasi terminal penumpang berkapasitas 1.500 orang, 1.000 orang, dan 750 orang.

“Terminal penumpang kapal laut pada sebelas pelabuhan tersebut sebenarnya sudah ada saat ini, namun sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk memberikan kenyamanan kepada para penumpang kapal laut sebagaimana yang telah kami berikan di terminal penum­pang pada Pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Emas, Banjarmasin dan Benoa, maka Pelindo III selanjutnya akan melakukan pembangunan terhadap 11 terminal penumpang kapal laut di Kawasan Timur Indonesia,” papar Edi kepada Lensa Indonesia dalam ke­ terangan resminya, Kamis

(15/09/2016).

Edi menambahkan, ada tiga klasifikasi pembangunan terminal penumpang kapal laut diantaranya kapasitas 1.500 orang yang bakal dibangun di Pelabuhan Tenau Kupang, Lembar, Kumai dan Sampit. Sedangkan terminal penumpang berkapasitas 1.000 orang pada Pelabuhan Maumere dan Batulicin, serta kapasitas 750 orang pada Pelabuhan Waingapu, Kalabahi, Bima, Ende dan Ippi.

“Upaya yang dilakukan Perseroannya tersebut dalam rangka menunjang keberhasilan program tol laut, karena Pelindo III secara terus menerus berupaya untuk meningkatkan konektivitas dan pelayanan dengan pelabuhanpelabuhan kecil di Indonesia Timur melalui program memacu pertumbuhan perdagangan di Indonesia Timur dan peningkatan pelayanan publik”, pungkas Edi.nlicom

Kenaikan Harga Tanah Jadi Beban Penyediaan Rumah MBR

Pemerintah terus mendorong pembangunan rumah murah yang disubsidi melalui anggaran negara. Upaya yang dilakukan dengan menekan uang muka pembelian rumah menjadi satu persen dan bunga kredit sampai lima persen setiap bulannya. Hal itu akan memberi kemudahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membeli hunian.

Direktur Jenderal Penyedi-

logam bernominal Rp. 1.000,-, Rp. 500,-, Rp. 200,- dan juga Rp.100,-.

“Penetapan gambar pahlawan nasional tersebut dilakukan berdasarkan koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Sekretaris Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, termasuk dalam pengurusan persetujuan penggunaan gambar pahlawan nasional

dipakai untuk menabung,” ujar Syarif dalam diskusi Indonesia Housing Forum bertajuk “Mencari Solusi Rumah Pekerja”, di Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Banten, Soelaeman Soemawinata mengatakan, permasalahan penyediaan rumah bagi MBR adalah mahalnya harga tanah untuk membangun perumahan.

Dampaknya, banyak pengembang yang akhirnya mencari lahan murah tetapi akses dari kawasan pekerja atau industri cukup jauh.

“Sehingga, perumahan yang dibangun masih tetap kosong, akibat biaya transportasi dan infrastruktur jauh dari lokasi kerja. Karena lokasi rumah dengan kawasan industri yang cukup jauh akhirnya pekerja enggan membeli rumah dan ini

menjadi kendala,” tambahnya.

Soelaeman mengatakan, suplai rumah subsidi sejatinya sudah mencukupi karena angkanya mencapai 12 ribu unit.

Namun, lanjut dia, kecepatan menghubungkan suplai dengan market masih mengalami kesulitan. Padahal, dia mengatakan, pasarnya cukup besar seperti PNS (pegawai negeri sipil), pegawa swasta, buruh pekerja dan juga bisa informal. nwi/rol

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan reklamasi Teluk Jakarta tidak bermasalah, selain dinilai kontroversial, namun ada pula mengganggap pernyataan yang baik dalam upaya mendukung tumbuhnya iklim investasi yang sehat di Indonesia.

“Rekalamasi 17 pulau yang sebelumnya dihentikan lewat moratorium yang dikeluarkan pemerintah telah membuat investor takut untuk berinvestasi, karena tidak adanya kepastian hukum yang diberikan pemerintah. Keputusan itu (Menko Kemaritiman) dinilai tidak cukup ramah bagi perkembangan investasi,” kata Shaleh Ibrahim mengatasnamakan Warga Kota Tangerang, Banten dalam keterangan persnya kepada Lensa Indonesia, Jumat (9/9/2016).

Shaleh berpandangan, para pengembang yang mengantongi izin dalam mengerjakan pulau tersebut seolah diperlakukan tidak adil. Padahal, mereka sudah mematuhi dan mengikuti aturan main yang diberikan Pemprov DKI Jakarta dalam mengerjakan pulau tersebut.

“Mereka juga sudah menunaikan kewajiban sebagai syarat yang dibebankan pada mereka,” tegas dia.

Jika yang dipermasalahkan adalah urusan lingkungan, menurut Shaleh, konsekuensi dari sebuah pembangunan tentu tidak terlepas dari dampak yang disebabkan dari pembangunan tersebut. Tapi, ada kepentingan jangka panjang yang terselamatkan jika pembangunan pulau tersebut selesai dengan baik.

“Bisa dibayangkan berapa besar kerugian yang harus ditanggung pengembang jika pembangunan berhenti ditengah jalan. Berapa nilai investasi yang mereka kucurkan demi mewujudkan visi Pemda DKI dalam pembagunan,” kata Shaleh.

Lebih lanjut, Shaleh mengemukakan, penghentian yang bersifat sementara itu saja sudah merubah schedule kerja yang berkonsekuensi pada

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

beban biaya.

“Terang saja hal itu menjadi perhatian bagi para investor yang ingin melakukan investasi. Bisa-bisa mereka juga akan mengalami hal yang sama nantinya. Ketakutan-ketakutan seperti itu, tentu memiliki dasar karena berkaca pada kenyataan yang ada,” terangnya.

Pernyataan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, lanjut Shaleh, seolah membawa angin segar bagi terciptanya iklim investasi yang sehat. “Pemerintah hadir dengan cara pandang yang obyektif dalam melihat situasi yang ada. Karena sejatinya pengembang sebelum melakukan pekerjaan tentu telah melewati kajian yang matang,” tandasnya.

Menurut dia lagi, tidak mungkin pengembang mau mempertaruhkan reputasi mereka jika mengerjakan proyek besar seperti ini dengan asal-asalan.

Nama baik tentu akan mereka pertahankan demi menjaga kepercayaan semua pihak atas hasil karya yang mereka lakukan. Dengan kata lain, segala resiko yang menjadi kekhawatiran berbagai pihak sudah mereka perhitungkan.

“Semoga pernyataan Menko Kemaritiman yang baru ini dapat ditangkap dengan positif oleh para investor bahwa pemerintah sangat care atas tumbuhnya iklim investasi yang kondusif di tanah air. Harapannya investasi dapat terus berkembang yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja bagi anak bangsa ditengah kesulitan ekonomi yang melanda saat ini,” pungkasnya.nlicom

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik, Sam Budiono Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang) Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata  Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) wartawan lensa indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistik dibekali tanda pengenal dan dilarang menerima imbalan bentuk apapun dari narasumber

merebut tahta dki jakarta

3

Edisi 153 | 19 - 25 september 2016

Sang Legenda Hukum Indonesia

Yusril Pemimpin Santun yang Dimaui Warga Jakarta Selama berkiprah di politik dan hukum, Yusril sering kali mempermalukan negara.

Politisi yang kerap dijuluki Mohamad Nasir muda itu kerap “mempermalukan” negara beberapa kali. Karena itu, dia layak untuk menggantikan posisi Ahok sebagai gubernur DKI.

w

arga Jakarta benar-benar memimpikan gubernur yang santun dan berpihak kepada rakyat kecil. Terbukti

dari banyaknya warga yang hadir dalam deklarasi dukungan kepada pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra sebagai calobn gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Deklarasi digelar di area

Rumah Susun Angke, Jembatan Besi, Jakarta Barat yang dihadiri ribuan warga juga sekaligus pelantikan Relawan Duta Yusril Jakarta Barat.

Salah satu tokoh di Jakarta Barat KH Saipuddin menga-

Sebut SBY Sebagai Koruptor Saat ini, Yusril adalah sosok yang paling pas dan tangguh untuk melawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilkada Serentak 2017 di DKI Jakarta. Fakta ini harus disadari para pendukung Ahok yang belakangan ini mulai galau dengan kehadiran Yusril.

Karena terlalu galau, anggota pasukan Ahok sepertinya mulai tidak rasional.

Mereka sama sekali tidak memikirkan dan sadar bahwa pilkada adalah sebuah proses demokrasi yang syaratnya harus ada unsur “kami di sini” dan “kalian di sana”.

“Mitra” paling tangguh buat Ahok adalah Yusril. Keberadaan Yusril harus bisa dijadikan ajang uji nyali bagi Ahok. Lebih dari dua tahun lalu, Ahok terpilih menjadi DKI 2, kan berkat tandem dengan Jokowi. Kalau tidak bertandem dengan Jokowi, belum tentu ia menjadi gubernur DKI Jakarta yang kini diirikan banyak tokoh. Bagi Ahok, pertarungan dalam hajatan Pilkada Serentak 2017 tentunya adalah pengalaman pertama menuju DKI-1.

Para pendukung Ahok boleh saja sesumbar bahwa mantan bupati Belitung Timur itu dalam rangka menuju ke sana tak punya lawan tanding, karena modal Ahok hanya satu, yaitu ia telah berpengalaman menjadi gubernur Jakarta.

Bicara soal keberanian, siapa pun mengakui, Ahok memang pemberani. Para koruptor, pejabat nakal, anggota DPRD korup, preman Kalijodo, dan pecundang-pecundang lain dilawan, singgasana mereka diobrakabrik. Beranikah Ahok melawan presiden? Tunggu dulu, ia tidak ada apa-apanya dengan Yusril.

Hanya Yusril-lah satu-satunya pejabat (tokoh) yang berani melawan arus, menantang Susilo Bambang Yudhoyono yang waktu itu menjabat presiden Republik Indonesia. Siapa pun pasti ingat Yusril pernah menjuluki SBY sebagai koruptor.

Berani, nggak, Ahok mengatakan seperti itu kepada Jokowi? Banyak orang ketika itu ragu seberani itukah Yusril?

Namun Yusril membenarkan pernyataannya di akun twitter pribadi dia @Yusrilihza_Mhd yang menyebut Presiden SBY layak dijuluki koruptor. Selain membenarkan pernyataannya, Yusril juga mempersilakan kicauannya sebagai berita. “Ya silakan saja (dikutip),” ujar Yusril ketika itu.

Ia menuding SBY koruptor karena senang memberikan grasi kepada para koruptor.

Yusril seakan punya kekuatan magis yang luar biasa alias sakti.

Yusril Ihza Mahendra blusukan ke pasar memakai kaos Mickey Mouse.

Buktinya tuduhan dan ujaran kebenciannya tak membuat SBY berang, apalagi menggugat atau memerkarakan Yusril ke polisi.

Yang dituduh, sampai sekarang malah tenang-tenang, bahkan mengalami puncak kenikmatan setelah belakangan ini merasa (ya, cuma merasa) dikambinghitamkan oleh orangorangnya Jokowi.

Yusril juga seorang profesional yang sangat konsisten dan konsekuen saat menjalankan tugasnya sebagai pengacara.

Ia bisa memisahkan tugasnya sebagai ahli hukum tata negara/ cendekiawan dan pengacara.

Saat dia menyebut SBY sebagai koruptor, dia menggunakan posisinya sebagai ahli hukum tata negara/cendekiawan. Sedangkan ketika menjalankan fungsinya sebagai pengacara, ia pun tidak segan-segan membela koruptor. Ia tercatat pernah membela terpidana korupsi Serius Taurus Nababan. Taurus melakukan aksi menilep uang negara dalam proyek pengadaan barang di Kabupaten Bekasi.

Sayang, Yusril kandas saat memerkarakan kasus yang ditangani itu di tingkat PK (peninjauan kembali).

Meski kalah, ia tidak mencak-mencak atau protes, apalagi sampai memanas-manasi para koruptor agar melakukan aksi unjuk rasa telanjang. Yusril bukan Razman Arif Nasution, pengacara Kalijodo. Sebagai pengacara, ia juga berani membela kliennya yang jelas-jelas diperlakukan “tidak adil” oleh penguasa, meski harus menerima tudingan ia dianggap tidak cinta kepada tanah airnya, Indonesia.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, Yusril Ihza Mahendra belum lama berse-

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

lang memerkarakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti ke pengadilan lantaran hobinya menenggelamkan kapal asing pencuri ikan. Yusril bahkan tampil membela kapal asing si pencuri ikan. Pihak yang dibela adalah pemilik kapal pencuri ikan asal Thailand. Yusril tetap tegar meski ia dicaci maki sebagai warga negara Indonesia yang tidak nasionalis.

Orang yang memiliki sikap tegas seperti ini cocok untuk memimpin Jakarta. Kalau negara saja dilawan, apalagi preman Tanah Abang dan Kalijodo? Kita juga salut, dalam membela “kebenaran”, Yusril tak melihat kasusnya apa dan kliennya siapa. Ini cocok buat Jakarta. Konkretnya, yang benar harus dibela, dan yang salah harus dihukum. Jadi, Yusril cocok jadi gubernur DKI Jakarta menggantikan Ahok yang beraninya cuma mengoprak-oprak orang yang sehari-hari berada di kawasan Jl Kebon Sirih (DPRD) dan Merdeka Selatan (Balai Kota).

Lihat saja Yusril pun tak segan-segan membela pakar maritim Y. Paonganan alias Ongen yang waktu itu mendekam di penjara lantaran menyebarkan konten pornografi melalui akun twitternya @ypaonganan.

Stop! Jangan berlogika ala Yusril: Sering memberikan grasi kepada koruptor = koruptor.

Yusril selain tegas, juga peduli kepada mereka yang terpinggirkan dan terancam. Antara Ahok dan Yusril, keduanya bagaikan langit dan bumi. Entah sudah berapa banyak orang kecil warga DKI yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima dan gelandangan yang mengotori ibukota negara ini berteriak karena digusur Ahok. Yusril tak sekali pun melakukannya.

takan, dukungan warga bersama Duta Yusril untuk menjawab kerinduan masyarakat ibu kota terhadap sosok calon pemimpin yang berpihak kepada rakyat.

“Deklarasi bersama Duta Yusril dan tokoh masyarakat serta tokoh agama ini murni karena kami ingin calon gubernur yang berpihak kepada rakyat,” kata Saipud-

din kepada wartawan, Selasa (6/9/2016).

Dalam deklarasi tersebut antusias warga sangat tinggi.

Beberapa dari warga kompak meneriakan yel-yel dukungan untuk Yusril. ‘Bang Yusril Gubernur Jakarta’ terus bergema sepanjang jalannya deklarasi.

“Bang Yusril yang diusung dengan jargon nasionalis

dan religius itu bukanlah tokoh politik kemarin sore, dia telah berkiprah di pentas politik dan menjabat berbagai jabatan menteri,” ujar Saipuddin.

Dalam kesempatan tersebut, Bang Yusril mengapresiasi dukungan dari warga Jakarta Barat dan menyampaikan komitmen, jika nantinya terpilih sebagai gubernur

maka dirinya akan membangun Jakarta yang religius dan lebih manusiawi.

“Keinginan saya untuk maju di Pilgub DKI 2017 karena kegelisahannya atas kondisi DKI yang malah mengalami kemunduran, rakyat kecil terintimidasi melalu berbagai cara yang tidak manusiawi seperti penggusuran paksa dan lainnya,” tegasnya.

Dijuluki Mohamad Nasir Muda Dikenal sebagai praktisi hukum yang kritis, Yusril berani dan benar-benar memahami anatomi hukum di negeri ini dengan sangat baik. Dengan penguasaan hukum yang sangat baik, Yusril mampu menunjukkan kepada publik, bahkan pembuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang adanya kekeliruan dalam sebuah konstruksi hukum.

Akibatnya, negara telah beberapa kali “dipermalukan” oleh Yusril di persidangan, baik di peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Politisi yang kerap dijuluki Mohamad Nasir muda itu, antara lain pernah menggugat pemerintah dalam hal jabatan Jaksa Agung, kenaikan harga BBM, pemberian grasi atas terpidana narkoba Schapelle Corby, serta jabatan wakil menteri dalam kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Dia juga pernah memenangkan gugatan di PTUN sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Bulan Bintang terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Dalam putusan tersebut, KPU harus mengikutkan PBB untuk menjadikan peserta pemilu 2014,” tegas hakim PTUN yang menyidangkan kasus tersebut.

Saat itu PBB dan sejumlah partai lainnya oleh KPU dinyatakan tidak lolos dalam keputusan lembaga penyelenggara Pemilu tersebut.

Padahal, menurut Yusril, partai-partai yang lolos pun harusnya tidak masuk.

Sejak mengajukan gugatan atas KPU, Yusril Ihza Mahendra memang telah berkali-kali menegaskan akan menggagalkan keputusan KPU yang hanya meloloskan 10 partai politik pada pemilu 2014.

“Saya sudah himpun alat bukti dan saksi untuk membuktikan KPU melakukan kecurangan dalam verifikasi yang juga mengandung unsur penipuan,” kata Yusril saat itu.

Dalam wawancara khusus dengan tim Lensa Indonesia, Yusril menyatakan bahwa sebagai orang yang mengerti hukum ia merasa terpanggil untuk ikut menunjukkan kepada masyarakat bahwa banyak produk hukum dan perundang-undangan yang

harus dikoreksi.

“Sebagai mantan menteri di bidang hukum saya sering menyampaikan masukan mengenai adanya ketidakberesan itu, namun saya tidak digubrik. Oleh karena itu saya mengajukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi maupun Peradilan Tata Usaha Negara, dan ternyata hakim membenarkan pendapat saya,” ujarnya.

Menurut Yusril, kondisi perekonomian dan pembuatan perundang-undangan Indonesia dinilai sarat oleh kepentingan asing. Sekarang ini, negara asing mudah saja menjajah Indonesia.

Hanya dengan mengakuisisi aset sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, pihak asing bisa memiliki kekayaan alam Indonesia. “Kita ini negara kaya tapi mau dibodohi terhadap negara lain. Kita mudah sekali tunduk pada asing,” ujar mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kabinet Gotong Royong ini.

Pernyataan Yusril jelas, bahwa sesungguhnya ia selalu ingin melawan dan mengoreksi terhadap ketidakbenaran. Namun ia tak banyak cuap-cuap di depan publik. Ia memilih jalur resmi dengan mengirim surat misalnya.

Namun jika tak ditanggapi, ia melayangkan gugatan ke MK atau PTUN. Itulah cara Yusril melawan.

Yusril sendiri dilahirkan pada 5 Februari 1956 di Lalang, Manggar, Belitung Timur. Ia adalah anak dari pasangan Idris dan Nursiha, yang aktif berorganisasi sejak di bangku SMP. Ketertarikannya pada kegiatan organisasi ia lanjutkan hingga bangku SMA, sebelum ia melanjutkan kuliah ke Universitas Indonesia mengambil ilmu filsafat Fakultas Sastra dan juga Hukum Tata Negara.

Saat kuliah di UI Yusril juga terpilih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) UI dan bergabung ke Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia (BKPMI).

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia, Yusril Izha Mahendra melanjutkan S-2 ke University of the Punjab (India) untuk mengambil gelar master kemudian melanjutkan lagi S-3 mengambil spesialisasi Perbandingan Poli-

tik Masyarakat-Masyarakat Muslim di University Sains Malaysia dengan bidang University Sains Malaysia dan berhasil mendapat gelar Doctor of Philosophy dalam Ilmu Politik.

Di dunia pendidikan Yusril dikenal sebagai Professor dan Pakar Hukum Tata negara. Ia berprofesi sebagai dosen di beberapa universitas seperti dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dosen di Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman pada tahun 1983, serta Guru besar di Program Pascasarjana UI dan juga Fakultas Hukum UI. Ia diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Indonesia dan mengajar Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum pada program pascasarjana.

Yusril pernah menjadi wakil Indonesia untuk berbicara dan berpidato dalam sidang Komisi Hak Asasi Manusia PBB, di Jenewa, Swiss. Ia juga ikut menyusun Konvensi PBB serta menandatanganinya atas nama Pemerintah Republik Indonesia seperti UN Convention on Transnational Organized Crime di Palermo, Italia, dan UN Convention Against Corruption di Markas PBB New York.

Dalam bidang politik, Yusril Izha Mahendra pernah menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang sejak 1998 hingga 2005. Ia juga pernah menjadi anggota organisasi yang berafiliasi kepada Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) yang bernama Pemuda Muslimin.

Sebagai politisi, ia pernah aktif di dalam kelompok yang disebut Poros Tengah, yang mendorong KH Abdurrahman Wahid ke puncak kursi kepresidenan melalui Sidang Umum MPR RI Oktober 1999.

Di bidang pemerintahan, Yusril pernah menjabat menteri di 3 kabinet. Di bawah Presiden Gus Dur, ia dipercaya menempati posisi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Jabatan yang sama ia sandang di masa Presiden Megawati Soekarnoputri.

Ketika tampuk pemerintahan berpindah ke tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Yusril dipercaya

menjadi Menteri Sekretaris Negara. Namun, Yusril yang pernah menjadi penyokong utama SBY dalam Pilpres 2004 lalu, namanya dicoret dan digantikan oleh Hatta Rajasa ketika SBY melakukan perombakan kabinet.

Sejak keluar dari pemerintahan, Yusril kembali menjadi pakar hukum dan politik yang sangat kritis. Mantan Mensesneg SBY itu tak segan-segan mengeluarkan kritikan yang keras terhadap pemerintah SBY. Mengenai sikapnya itu, Yusril menegaskan bahwa tindakannya merupakan bagian dari koreksi atas arah kebijakan yang dinilai salah dari pemerintahan SBY. Dalam hal pemberian grasi presiden kepada Schapelle Leigh Corby, warga negara Australia yang dipidana atas kasus narkoba, misalnya, Yusril menilai pemerintah tak pernah jujur, alias suka berbohong. Pada awalnya, pemerintah mengklaim bahwa pemberian grasi tersebut atas pertimbangan Mahkamah Agung (MA). Padahal, MA membantahnya dan mengaku memberikan masukan agar Presiden tidak memberikan grasi tersebut. “Denny Indrayana (dulu juru bicara presiden) berkilah bahwa grasi Corby telah sesuai pertimbangan MA. Kini terungkap bahwa MA sarankan agar grasi itu ditolak,” jelas Yusril.

Perlakuan khusus terhadap terpidana narkoba itu, kata Yusril menunjukkan bahwa pemerintahan SBY juga tidak memberikan perhatian lebih terhadap bahaya narkoba. Sebelumnya, presiden memberikan grasi kepada gembong narkoba jaringan internasional Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid. Selain itu, Presiden juga memberikan grasi kepada gembong narkoba Merika Pranola alias Ola alias Tania.

Itulah Yusril, yang tidak hanya kritis namun juga sangat memahami apa yang ia kritisi. Sebagai politisi, tentu saja apa yang ia sampaikan ada muatan-muatan politik tertentu di dalamnya. Namun, sebagai pakar hukum ingin mengingatkan bahwa pemerintah semestinya cermat dan berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan maupun peraturan perundang-undangan. nwah/ran/gan

patgulipat

4

Edisi 153 | 19 - 25 september 2016

NEGARA MUKIDI s

eniman Surabaya R Giryadi meng­ kritik proses pengembalian Ar­ candra menjadi WNI yang diterbitkan dengan surat keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Tujuannya, tentu su­ paya Archandra bisa kembali menjabat Menteri ESDM. “Negara ini dipimpin Presi­ den Mukidi, Menteri Mukidi, Gubernurnya Mukidi, Bu­ pati juga Mukidi, Camat ya Mukidi, Lurah Mukidi juga, Pamong Mukidi, RT RW iku­ tan jadi Mukidi. Ini Republik Mukidian (dagelan), mengu­ rus kewarganegaraan lebih cepat daripada mengurus KTP,” sindir Giryadi kepa­ da Lensa Indonesia, Jumat (9/9/2016).

Ya, SK MenkumHAM ber­ nomor AHU-1 AH.10.01 Ta­ hun 2016 tentang Kewargane­ garaan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar tersebut, menurut Yasonna, diterbitkan dengan merujuk kepada Peraturan Pemerin­ tah Nomor 2 Tahun 2007 ten­ tang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewar­ ganegaraan RI. Pemberian status WNI kepada Arcandra, lanjut Ya­ sonna, dilakukan karena pria kelahiran Padang itu telah kehilangan status kewargane­ garaan Amerika Serikat ketika menyerahkan dokumen paspor ke Kedutaan AS di Jakarta pada 12 Agustus 2016.

Selang tiga hari kemudian, Kementerian Luar Negeri AS menerbitkan sertifikat kehilangan kewarganegaraan untuk Arcandra.

“Karena dia sudah kehi­ langan kewarganegaraan (AS), kami menyetop prosedur ke­ hilangan kewarganegaraan (Indonesia). Karena kalau stateless (tanpa kewargane­ garaan), tidak bisa. Undangundang kita mengenal dua, tidak mengenal dwikewar­ ganegaraan dan tidak boleh stateless,” kata Yasonna.

Yasonna menambahkan, jika dia berkeras menerus­ kan pencabutan kewargane­ garaan Indonesia terhadap Arcandra, ada pasal pidana yang menunggu.

“Kalau saya sebagai men­­t eri hukum dan HAM meneruskan mencabut ke­ warganegaraan (Indonesia) Arcandra, saya dapat dipidana menurut Pasal 36 ayat 2 Un­ dang-Undang Nomor 12 Ta­ hun 2006 Tentang Kewarga­ nergaraan,” jelas Yasonna.

Yang mengejutkan justru datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memberi isyarat bahwa terbuka peluang bagi Arcandra untuk kembali masuk ke Kabinet Kerja. “(Ke­ mungkinan menjabat menteri lagi) ada, pasti,” kata Kalla saat menjawab pertanyaan war­ tawan seusai membuka gelaran Indonesia Business and Deve­ lopment Expo di Jakarta pada Kamis, (8/9/2016).

Kalla mengingatkan, hak mutlak Presiden mengang­ kat seseorang menjadi pem­ bantunya. Begitu juga andai Kepala Negara memutuskan merekrut lagi Arcandra seba­ gai menteri meski pria kelahi­ ran Padang, Sumatera Barat, itu pernah menjadi warga negara Amerika Serikat.

Lagi pula, kata Kalla, Ar­ candra telah sah sebagai war­ ga Indonesia dan sudah me­ lewati proses serta prosedur hukum untuk itu. “Memang pada dasarnya dia orang In­ donesia.” Dia pun mengklaim Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak keberatan dengan Arcandra.

Senada, Presiden Jokowi mengaku ingin mengetahui secara lengkap terlebih dulu mengenai proses kronologis pengurusannya.

“Jadi kronologis penguru­ sannya seperti apa kemudian sekarang sudah pegang WNI dengan proses seperti apa, saya belum mendapat laporan w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Status WNI Arcandra Lebih Cepat dari Ngurus KTP

Betapa istimewanya Arcandra Tahar. Dia bakal diangkat lagi menjadi menteri ESDM setelah kembali mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia lewat proses yang sangat cepat berkat bantuan pemerintah.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny Kabur Harman.

penuh. Kemarin dari pagi sam­ pai tengah malam di Summit, di KTT terus. Nanti kalau sudah sampai (Jakarta) akan saya panggil,” ujar,” ujar Jokowi di lokasi penginapan Presiden di Asem Villa, Vientiane, Laos, Kamis (8/9/2016).

Namun klaim Wakil Presi­ den Yusuf Kalla dan Men­ kumham Yasonna Laoly bahwa DPR menyetujui peneguhan kembali Arcandra sebagai warga Indonesia, termasuk peluang menjadi menteri lagi, dimentahkan Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny Kabur Harman dari Fraksi Demokrat.

Menurut dia, pemerintah tak seharusnya mengembalikan kewarganegaraan itu kare­ na justru Arcandra-lah yang membuatnya tak memiliki kewarganegaraan. Dia bahkan menuding Arcandra sebagai pengkhianat negara karena sempat memiliki dwikewar­ ganegaraan.

“Bukan kita (Indonesia) yang buat stateless (tanpa kewarganegaraan). Kalau negara yang buat stateless, itu masuk akal. Dia pengkhianat, yang sudah lama hidup di sini saja dipersulit. Ini jelas-jelas pengkhianat, kok, tiba-tiba ada pengukuhan,” kata dia.

DPR, terutama Fraksi Par­ tai Demokrat, kata Benny, tak begitu saja dapat menerima kebijakan Menteri Yasonna untuk Arcandra. Terlebih lagi kalau Presiden benar menunjuk lagi Arcandra se­ bagai menteri. Pemerintah harus lebih dahulu melihat kesetiaan Arcandra kepada bangsa dan negara. “kita kasih kesempatan lima tahun untuk menguji loyalitasnya pada negeri ini,” katanya.

Benny bahkan mengan­ cam menggalang dukungan DPR untuk mengajukan hak bertanya kepada Presiden.

“Kalau Komisi (Komisi III DPR RI) tak mau, saya pribadi (yang mengajukan hak ber­ tanya kepada Presiden).” Dia meyakini Presiden tak mung­ kin tak mengetahui bahwa Ar­

...

Mukidi iki pancen Nggapleki, cuk.. cuk...!! ...

Akbar Faizal, anggota Komisi III DPR RI.

Arcandra Tahar bersama keluarga.

candra memiliki kewargane­ garaan ganda sebelum dilan­ tik sebagai Menteri ESDM. “Dia yang menipu Presiden atau Presiden senga­ja angkat WNA jadi menteri di republik ini,” katanya.

“Itu adalah tindakan kese­ wenang-wenangan. Tindakan yang melanggar Undang-Un­ dang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006,” ujar Benny.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 undang-undang terse­ but, kata Benny, seseorang yang telah kehilangan status WNI lantaran mengucapkan janji setia kepada negara as­ ing, tidak bisa begitu saja memperoleh kembali sta­ tus WNI dengan membuang status kewarganegaraannya yang lama.

“Orang itu harus menga­ jukan permohonan kembali sebagai WNI pada saat sudah bertempat tinggal di Indone­ sia selama lima tahun tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut,” ujar Benny.

Kritik yang tak kalah keras

disampaikan Akbar Faizal, anggota Komisi III DPR RI. Dia memprotes keras kebi­ jakan Menteri Yasonna yang mengembalikan status ke­ warganegaraan Indonesia un­ tuk Arcandra. Dia mengaku telah mempelajari rangkaian polemik kewarganegaraan ganda itu sehingga meny­ impulkan bahwa Arcandra pernah mengucap sumpah menjadi warga negara Amer­ ika Serikat. Itu artinya pula Arcandra telah mengkhianati Tanah Air-nya.

Menurut Akbar, tak ada dasar kuat bagi Presiden un­ tuk mengangkat seseorang yang pernah mengkhianati negaranya sebagai pejabat pe­ nyelenggara negara, apalagi menteri. “Saya protes keras.

Memang tidak ada lagi orang baik. Apa istimewanya Arcan­ dra,” katanya.

Dia juga menyoal betapa mudah pemerintah mengem­ balikan kewarganegaraan Indonesia untuk Arcandra, sementara banyak orang lain susah-payah mendapatkan­

nya. Arcandra pun tak mele­ wati prosedur sebagaimana mestinya untuk kembali men­ jadi warga Indonesia.

Nada keberatan juga disua­ rakan Sarifuddin Sudding, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Hanura. Pasalnya, menurut Sarifuddin, Arcan­ dra tidak jujur.

“Ketika dia diangkat se­ bagai menteri, dia menyem­ bunyikan status kewargane­ garannya. Atau dia memang sengaja ingin membohongi presiden?” kata Sarifuddin dengan kalimat retoris.

Apabila Arcandra diangkat kembali sebagai menteri, Sarifuddin mengaku tidak menutup kemungkinan DPR akan menggunakan hak in­ terpelasi.

“Kami akan menanyakan kepada presiden, apa alasan mendasar sehingga yang ber­ sangkutan diteguhkan kem­ bali sebagai WNI sementara mekanisme dalam undangundang kewarganegaraan tidak terpenuhi,” tutupnya.

Kalangan akademisi pun

Menkumham Yasonna Laoly.

turut menanggapi penetapan status WNI Arcandra Tahar oleh Menkumham Yasonna Laoly.

Riawan Tjandra, dosen Universitas Atmajaya, Yog­ yakarta, menyebut dua sisi untuk menilai tindakan Men­ kumham.

“Dari sisi kebijakan, bisa dipahami dalam konteks tanggung jawab negara terha­ dap warga negaranya dengan

menyelamatkan status kewar­ ganegaraan Arcandra. Namun, dari sisi hukum, prosesnya melanggar undang-undang,” kata Riawan.

Riawan kemudian menyitir Pasal 19 Undang-Undang Ke­ warganegaraan yang menye­ but seorang warga negara asing harus bertempat tinggal di Indonesia selama lima tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut untuk bisa mengajukan permohonan sebagai WNI. Rincian permohonan ter­ sebut dicantumkan dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara mem­ peroleh, kehilangan, pembata­ lan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan RI. “Setiap warga negara as­ ing yang mengikuti proses naturalisasi harus menjalani proses yang cukup panjang.

Dia harus mengajukan per­ mohonan terlebih dahulu, ke­ mudian dilakukan penelitian oleh pejabat pemerintah. Ke­ mudian yang menetapkan dia menjadi WNI atau tidak ada­ lah presiden melalui Kepres (keputusan presiden),” kata Riawan.

Menurut Riawan, per­ lakuan terhadap Arcandra begitu berbeda dibandingkan warga negara asing lainnya yang ingin menjadi WNI. “Padahal, Pasal 27 UndangUndang Dasar 1945 mengatur adanya prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerin­ tahan. Ini kan ada perbedaan perlakuan. Jadi dia (Arcandra) mendapat privilege lebih dari calon warga negara Indonesia lainnya,” kata Riawan.

Lalu bagaimana sikap Ar­ candra Tahar sendiri soal status kewarganegaraannya?

Saat ditemui dalam acara diskusi bertajuk Membangun Kedaulatan Energi di Jakarta, pada Kamis (8/9/2016) dia mengatakan, “Saya hadir pada hari ini adalah membicarakan kedaulatan energi. Pertan­ yaan yang berkaitan di luar itu, mohon maaf saya tidak bisa jawab.”

Arcandra Tahar diketahui memiliki paspor Amerika Ser­ ikat dan paspor Indonesia sebe­ lum dirinya diumumkan sebagai Menteri ESDM pada 27 Juli.

Konsekuensinya, seba­ gaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Kewar­ ganegaraan Nomor 12 Tahun 2006, dia praktis kehilangan statusnya sebagai warga nega­ ra Indonesia.

Meskipun, Arcandra disebut telah menyerahkan paspor AS pada 12 Agustus dan telah terbit sertifikat kehilangan kewarganegaraan dari Kemen­ terian Luar Negeri AS, UndangUndang Kewarganegaraan Nomor 12 tahun 2006 menye­ but seseorang yang telah ke­ hilangan status WNI lantaran mengucapkan janji setia kepada negara asing, tidak bisa begitu saja memperoleh kembali sta­ tus WNI dengan membuang status kewarganegaraannya yang lama.nbc/moh

parlemen

5

Edisi 153 | 19 - 25 september 2016

Penggusuran Tanpa Solusi Sebabkan Kemiskinan Baru Rumah atau hunian me­ rupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan warga negara pada hunian akan terus berkembang seiring perkembangan kehidupan.

Di Jakarta persoalan hunian masih menjadi masalah yang marak bagi penduduknya, terlebih lagi bagi warga kurang mampu, seakan tidak ada tanah bagi warga kelas bawah.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, menekankan bahwa tugas pemerintah adalah melindungi warga negara dari ancaman kehilangan tempat hunian. Baginya, penggusuran rumah warga tanpa ada solusi yang menguntungkan warga justru menimbulkan masalah kemiskinan baru. Yang di-

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

inginkannya adalah penataan bukan penggusuran.

“Hunian adalah masalah kebutuhan dasar, yang seharusnya dilindungi pemerintah. Dengan penggusuranpenggusuran ini menurut saya, justru kita menciptakan kemiskinan baru,” ungkap Fadli sesaat setelah mendengar aduan masyarakat Rawajati, Kampung Akuarium, dan eks Kampung Pulo Jatinegara yang menjadi korban penggusuran, di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Sesuai aduan dari penduduk di daerah tersebut yang juga didampingi oleh Ratna Sarumpaet, yang digusur adalah orang miskin. Pemerin-

tah seharusnya bertanggung atas ketersediaan papan atau hunian untuk warga negaranya. Karena kebutuhan warga negara atas sandang, pangan dan papan dijamin oleh undang-undang.

“Saya kira ini sangat bertentangan dengan semangat konstitusi kita, yang seharusnya melindungi seluruh rakyat Indonesia,” tandas Fadli.

Menanggapi masalah ini, Fadli akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi tempat korban penggusuran. Pada Jumat 16 September direncanakan sidak langsung. “Saya juga besok akan melihat langsung di lokasi Rawa Bebek, itu bagaimana sih kondisi sesungguhnya,” ungkap Fadli.nek/iw

Penyerapan Anggaran BNPT Sangat Rendah Penyerapan anggaran BNPT hingga bulan September sangat rendah, yakni hanya empat puluh persen dari total anggaran BNPT yang lebih dari Rp 531 Miliar

a

nggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto prihatin penyerapan anggaran BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris) hingga bulan september 2016 sangat rendah.

Hal tersebut diungkapkannya dalam Rapat Dengar

Pendapat Komisi III DPR dengan Kepala BNPT, Suhari Alius beserta jajarannya di ruang rapat Komisi III DPR, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

“Kami menyadari bahwa terorisme merupakan sebuah tindak pidana yang sangat bahaya dan tidak bisa diprediksi

Holding BUMN Perbankan Ditelaah Cermat

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan meminta pemerintah untuk cermat dan berhati-hati dalam membentuk holding BUMN di bidang perbankan.

Dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu, (14/9/2016) Heri mengatakan Khusus untuk BUMN perbankan, pemerintah wajib memiliki cetak biru yang jelas terhadap penguatan fungsi perbankan nasional.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, dibutuhkan kajian konprehensif dan terintegrasi agar tidak mengganggu profesionalitas, efektifitas, dan efisiensi pengelolaan BUMN seperti diamanatkan Pasal 33 UUD Tahun 1945.

“Cetak biru yang jelas terhadap penguatan fungsi perbankan nasional untuk memberi stimulus bagi usaha riil masyarakat,” katanya.

“BUMN perbankan juga diharapkan jadi pionir reformasi sistem keuangan dan perbankan nasional,” tegasnya.

Heri mengingatkan bila rencana pembentukan holding BUMN di bidang perbankan ini dilaksanakan maka jangan sampai justru merugikan perbankan nasional yang sudah berkembang cukup baik saat ini.

“Saya mengharapkan pemerintah lebih fokus pada perbaikan BUMN secara menyeluruh dan tuntas, bukan sebatas pemberian PMN saja. Harus ada perubahan mendasar dan konstitusional,” katanya.

Heri menambahkan,” revisi UU BUMN yang masih banyak mengatur Badan Usaha dibanding Milik Negara, wajib didahulukan dan diselesaikan.”npan/ans

Penggusuran Tanpa Solusi Sebabkan Kemiskinan Baru Rumah atau hunian merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan warga negara pada hunian akan terus berkembang seiring perkembangan kehidupan.

Di Jakarta persoalan hunian masih menjadi masalah yang marak bagi penduduknya, terlebih lagi bagi warga kurang mampu, seakan tidak ada tanah bagi warga kelas bawah.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, menekankan bahwa tugas pemerintah adalah melindungi warga negara dari ancaman kehilangan tempat hunian. Baginya, penggusuran rumah warga tanpa ada solusi yang menguntungkan warga justru menimbulkan masalah kemiskinan baru. Yang diinginkannya adalah penataan bukan penggusuran.

“Hunian adalah masalah kebutuhan dasar, yang seharusnya dilindungi pemerintah. Dengan penggusuranpenggusuran ini menurut saya, justru kita menciptakan kemiskinan baru,” ungkap Fadli sesaat setelah mendengar aduan masyarakat Rawajati, Kampung Akuar-

ium, dan eks Kampung Pulo Jatinegara yang menjadi korban penggusuran, di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Sesuai aduan dari penduduk di daerah tersebut yang juga didampingi oleh Ratna Sarumpaet, yang digusur adalah orang miskin.

Pemerintah seharusnya bertanggung atas ketersediaan papan atau hunian untuk warga negaranya. Karena kebutuhan warga negara atas sandang, pangan dan papan dijamin oleh undangundang.

“Saya kira ini sangat bertentangan dengan semangat konstitusi kita, yang seharusnya melindungi seluruh rakyat Indonesia,” tandas Fadli.

Menanggapi masalah ini, Fadli akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi tempat korban penggusuran.

Pada Jumat 16 September direncanakan sidak langsung. “Saya juga besok akan melihat langsung di lokasi Rawa Bebek, itu bagaimana sih kondisi sesungguhnya,” ungkap Fadli.nek/iw

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

karena tidak hanya menyangkut jaring nasional, namun juga internasional. Melihat ancaman dan potensi teroris yang demikian tinggi serta tanggung jawab BNPT yang tidak ringan, maka kami (DPR khususnya Fraksi Demokrat) ingin memberikan penguatan agar anggarannya juga ditambah, diperkuat,” ungkap Didik.

Sayangnya, lanjut Didik, penyerapan anggaran BNPT hingga bulan September sangat rendah, yakni hanya empat puluh persen dari total anggaran BNPT yang lebih

dari Rp 531 Miliar.

Hal ini merupakan PR (Pekerjaan rumah) BNPT yang notabene sebagai leading sector atau kordinator seluruh lembaga dan instansi dalam hal penanggulangan terorisme.

“Bagaimana mereka memiliki tanggung jawab yang besar, dianggarkan anggaran yang kecil pun tidak terserap, hal ini menjadi tanda tanya kami. Sesungguhnya ambivalensi apa yang dikatakan BNPT bahwa tugas dan tanggung jawabnya besar, sementara serapan anggaran

kecil ini tidak in line atau tidak sinkron. Kami mendorong agar penguatan kelembagaan BNPT betul-betul menjadi lembaga yang kuat dengan renstra yang utuh dan blue print yang terencana dengan baik sejak beberapa tahun lalu. Sehingga Komisi III bisa melakukan penguatan terhadap hal itu. Karena potensi acaman terorisme kedepan ini semakin menakutkan kita dan membahayakan NKRI. Terorisme selalu update dengan segala kondisi, update dengan teknologi ,dan persen-

jataan, kalau kita tidak bisa mengantisipasi tentu akan ada lagi terorisme yang lebih besar,” papar Politisi dari Fraksi Demokrat.

Oleh karena itu, Komisi III mendorong BNPT membuat road map yang utuh untuk penguatan kelembagaan, dan renstra penangulangan terorisme dalam bertahun-tahun.

Sehingga DPR juga bisa merencanakan penguatan anggaran dari tahun ke tahun yang struktur dan berkesinambungan.

Didik menyadari bahwa penyerapan anggaran peninda-

kan tidak bisa direncanakan, karena itu sangat kasuistik, karena pihaknya juga tidak berharap akan banyak teror.

Namun, tugas BNPT tidak hanya melakukan penindakan, melainkan juga pencegahan, pembinaan, penguatan struktur kelembagaan, penguatan SDM, membuat roadmap. Oleh karena itu ia berharap anggaran yang telah dianggarkan itu dapat dipergunakan secara maksimal dan optimal oleh BNPT, sehingga BNPT dapat menjalankan tugasnya dengan baik.nayu/iw

Baleg Dorong Pembentukan Badan Pangan Nasional Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong pembentukan lembaga yang menangani pangan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

“Itu wajib karena sudah diamanatkan dalam UU dengan menyebutkan pembentukan sebuah lembaga pangan nasional,” ungkap Ketua Baleg Supratman Andi Agtas saat Rapat Kerja dengan Menteri PAN-RB di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, (16/09/2016).

Politisi F- Gerindra itu mengungkapkan, pembentukan lembaga yang powerful sangat dibutuhkan tidak hanya sebagai lembaga yang melakukan koordinasi, tetapi harus mampu mengakses

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas.

penuh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan distribusi, stok dan stabilitas harga.

Untuk diketahui, saat ini penugasan ketahanan pangan nasional dijalankan oleh empat lembaga maupun Kementerian,yakni Perum Bulog, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian BUMN. Sehingga dinilai kurang teroganisir dengan baik dan tumpang tindih, karena UU sektoral lain memberikan mandat yang sama di bidang pangan kepada Kementerian atau Lembaga terkait.

“Kita berharap dengan adanya lembaga yang bertanggung jawab penuh, maka tidak lagi terjadi saling menyalahkan diantara Kementerian

terkait. Lembaga inilah yang berkordinasi dengan seluruh kementerian dan memiliki kewenangan secara penuh untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan pangan,” tandasnya.

Te r k a i t h a l t e r s e b u t , Menteri Menpan RB yang baru Asman Abnur mengatakan pihaknya akan segera melakukan pendalaman dengan melakukan beberapa kajian terkait pembentukan lembaga tersebut.

“Mudah-mudahan tidak terlalu lama, dengan irisan UU sebelumnya saya harapkan badan yang terbentuk ini punya kekuatan hukum secara komprehensif,” jelas mantan Wakil Ketua Komisi IX DPR itu.nann/mp

Warkop DKI Reborn Sukses, Komisi X Ingatkan Urgensi Sistem “Box Office” A n g g ota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah menyambut positif capaian film Warkop DKI Reborn yang mampu menyedot perhatian publik Tanah Air dan mengingatkan urgensi sistem “box office”.

“Film Warkop DKI Reborn menuai sukses besar,” kata Anang kepada pers di Jakarta, Kamis, (15/9/2016) terkait dengan sukses film Warkop DKI Reborn yang dilaporkan selama 5 hari telah ditonton 2,3 juta penonton.

Menurut Anang, capaian tersebut luar biasa. Ada beberapa catatan yang Anang sampaikan. “Film yang tayang baru 5 hari telah mampu menyedot 2,3 juta penonton.

Capaian yang luar biasa di tengah kelesuan ekonomi nasional,” kata anggota DPR dari Dapil IV Jawa Timur yang meliputi wilayah Jember dan Lumajang ini.

Hal ini, menurut dia, makin mengonfirmasi tentang peluang besar kebangkitan industri film nasional. “Saya mengapresiasi atas capaian film Warkop DKI Reborn ini.

Hal ini menjadi sinyal positif pada masa depan film Indo-

nesia setelah ada film Ada Apa Dengan Cinta 2 (AADC2),” ujar Anang.

Musisi asal Jember itu meminta pemerintah dan pemangku kebijakan agar segera merealisasikan sistem “box office” di Indonesia.

Dengan sistem itu, akan diketahui penyebaran film di daerah-daerah, berapa penontonnya serta tren genre film apa yang sedang “booming” di daerah-daerah.

Sistem “box office” juga bisa mengatasi permasalahan yang akut, seperti transparansi di sektor pajak di industri film serta royalti bagi para pemain film.

Terkait dengan hal tersebut, Anang pun mengaitkan dengan sistem “box office” yang hingga saat ini belum tersedia di industri film Indonesia.

“Karcis penonton film Warkop DKI Reborn siapa yang pegang? Film ini paling banyak ditonton di daerah mana?” kata Anang.

Anang menanyakan, “Apakah angka penonton itu riil masuk pajak negara?

Bagaimana cara menghitung lima hari ditonton 2,3 juta

penonton?”

Ia mengingatkan kembali pemerintah agar serius dalam pembenahan di sektor perfilman.

Menyinggung soal rekomendasi, Anang mengatakan bahwa Panja Perfilman DPR RI yang meminta pemerintah agar segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan dari UndangUndang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

“Pemerintah jangan menunda-nunda lagi untuk segera menerbitkan 7 PP sebagai amanat UU No. 33/2009,” kata Anang.

Selain itu, Anang juga mengatakan bahwa momentum sukses Warkop DKI Reborn juga harus ditangkap dengan baik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengonkretkan pembangunan SMK Perfilman secara merata di wilayah Indonesia.

“Mimpi saya, sutradara yang sukses tidak hanya milik sutradara AADC atau Warkop DKI Reborn, tetapi bisa juga muncul dari anak bangsa dari berbagai belahan negeri ini,” katanya.nsri/ans

Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah.

analisa

6

Edisi 153 | 19 - 25 september 2016

Abdullah Hehamahua: Menkumham Blunder Terus, Jokowi Tidak Berdaya Kalau Jokowi berkoar-koar memberantas korupsi, tapi bawahannya itu mengambil kebi­ jakan yang bertentangan dengan koar-koarnya Jokowi, itu sama saja dengan membuang garam ke laut.

p

ria sepuh yang masih getol memerangi korupsi ini geleng-geleng kepala mendengar alasan yang diungkap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait wacana obral remisi kepada koruptor yang dimasukkan dalam rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dia mengatakan, kalau ala­ san mengobral remisi kepada koruptor hanya lantaran pen­ jara over capacity alias terlalu penuh, tidak masuk akal.

Kata Abdullah, kalau penjara over ca­pacity, harusnya kebijakan yang diterbitkan bukan pemotongan masa tahanan, tapi hukuman mati.

Kebijakan memberikan remisi kepada koruptor, menu­ rutnya, sangat blunder. Karena bertentangan dengan komitmen Presiden Jokowi.

“Jokowi berkoar-koar member­antas korupsi, tapi bawahannya itu mengambil kebijakan yang ber­tentangan dengan koar-koarnya Jokowi, nah itu sama saja den­g an membuang garam ke laut,”

Abdullah Hehamahua.

Irjen Antam Novambar: Banyak Pelaku Pakai Obat-obatan Palsu Sebelum Beraksi Bareskrim Polri bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggerebek lima gudang produksi obat palsu di Balaraja, Banten. Penggerebekan dilakukan se­bagai tindak lanjut dari penye­lidikan produksi dan peredaran obat palsu sejak delapan bulan lalu.

“Bermula dari temuan kecil, informasi kecil, dikembangkan se­hingga kami dapat langsung meng­gerebek tempat tersebut,” ujar Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Antam Novambar di Bareskrim Polri, Jakarta, belum lama ini.

Antam menyatakan, dari lima gudang ini ditemukan lebih dari 42 juta butir obat palsu. Petugas juga menemukan alat produksi obat ilegal tersebut. “Kami juga menemukan bahan baku obat, bahan kemasan, produk jadi obat, dan obat tradisional siap edar,” kata dia. Berikut kutipan selengkapnya: Jenis obat ilegal yang berha­sil dia­ mankan apa saja?

Obat-obatan tersebut antara lain Carnophen, Trihexyphenydyl, Heximer, Tramadol, dan Somadryl. Trihexyphenydyl dan Heximer itu obat pereda rasa sakit untuk mengobati penya­kit parkinson.

Obat penenang sebetulnya, tapi kalau dipakai berlebihan sangat berbahaya.

Tim gabungan juga menemu­kan jenis obat Carnophen yang memiliki kandungan bahan aktif Carisprodol, dan jika sering digunakan akan menimbulkan efek halusinasi. Selain itu uga ditemukan Dextrometorphan yang merupakan obat antitusif, atau obat batuk.

Kalau obat tradisionalnya?

Untuk obat tradisional yang dipalsukan antara lain bermerek Pa’e, African Black Ant, New Anrat, Gemuk Sehat, dan Nangen Zengzhangsu. Sebetulnya bahan bakunya adalah tumbuhan herb­al.

Tapi pelaku menambahkan bahan kimia berbahaya.

Apa efek dari obat-obatan terse­ but?

Obat -obatan itu sering dis­alahgunakan untuk menimbul­k an efek halusinasi.

Akibatnya, obat-obatan itu sering jadi pe­n yebab gangguan keamanan, seperti perkelahian. Banyak pelaku tindak pidana yang men­g aku menggunakan obat-obatan palsu tersebut sebelum melaku­kan kejahatan.

Obat-obatan itu banyak beredar dimana?

Kebanyakan di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan. Petugas di sana melapor­k an beberapa kejadian

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

perkela­hian dipicu oleh konsumsi obatobatan tersebut. Tapi peredaran­n ya sendiri sangat luas, yaitu dari Sabang sampai Merauke.

Modusnya seperti apa?

Modus yang digunakan pelaku kejahatan ini adalah dengan memproduksi obat yang sudah dibatalkan nomor izin edarnya. Semua produk obat tradisional merupakan produk tanpa izin edar. Pelaku mencantumkan nomor izin edar fiktif. Kemudian mereka juga memalsukan obat yang telah memiliki izin edar, serta mencampur bahan kimia obat dalam obat tradisional. Contohnya Carnophen dan Somadryl. BPOMsudah mengh­entikan izin edar obat yang han­ya mengandung Carisoprodol sejak 2013.

Cara peredarannya ba­gaimana?

Penyebaran hanya secara lisan hingga diedarkan ke warung-warung. Sebaran yang luas itu tak lain karena harganya yang murah. Satu tablet obat palsu dan ilegal itu hanya dihargai Rp 1.000 hingga Rp 2.000. Obat-obatan ilegal ini, diduga menargetkan konsumen dari kalangan masyarakat bawah, karena harganya yang cukup murah itu.

Sudah berapa tersangka yang di­ tahan dalam kasus ini?

Belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Hingga saat ini, Bareskrim Polri masih melakukan pengemban­g an dengan pemeriksaan para saksi. Sejauh ini sudah ada 15 saksi yang diperiksa.

Apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bareskrim Polri?

Selain memeriksa saksi, kami juga akan terus bekerja sama dengan institusi terkait ter­masuk BPOM, guna melakukan pengembangan. Sebab sebaran­nya cukup luas, bahkan di selu­ruh wilayah Indonesia. Artinya akan sangat berbahaya bagi masyarakat jika tidak segera diberantas.

Nantinya para pelaku akan dijerat dengan pasal apa?

Kemungkinan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006, hukuman yang dikenakan bagi para pengedar dan pembuat obat ilegal dan palsu mencapai 10 tahun penjara, serta denda Rp 1 miliar.

Selain pasal tersebut, para pelaku juga bisa dikenakan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2006 yang lebih berat, yakni hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 1,5 miliar.nhrm

ujar Abdullah. Berikut pernyataan bekas Wakil Ketua Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ini: Sebenarnya boleh ng­ gak sih koruptor diberi remisi?

Pertama, kita harus lihat KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Itu me­mang mengatur semua narapi­dana memperoleh remisi. Yang jadi persoalan adalah apakah semua narapidana disamakan, antara pidana khusus dengan pidana umum.

Misalnya, pencuri ayam atau pidana pembunuhan atau kriminal apa itu disamakan dengan pidana narkoba, teroris dan korupsi. Kan tiga kategori perkara pidana (narkoba, teroris dan korupsi) di Indonesia dinya­takan darurat.

Jadi bagaimana dong kalau sudah begini?

Sebenarnya ini kan tergantung political will Presiden.

Menteri itu kan bawahannya Presiden. Kalau misalnya Jokowi berkoar-koar memberantas korupsi, tapi bawahannya itu mengambil kebi­j akan yang bertentangan dengan koar-koarnya

Jokowi, nah itu sama saja dengan membuang garam ke laut. Atau bisa juga orang menyebut bahwa Jokowi cuma suka membuat citra, tapi sebenarnya dia tidak serius mem­berantas korupsi, dengan mem­biarkan menterinya mengambil kebijakan seperti itu.

Maksud Anda?

Ya, orang yang baik-baik di-reshuffle, orang yang buat blunder itu tidak di-reshuffle atau tidak diganti. Sehingga orang bertanya-tanya, siapa sih Jokowi ini sebenarnya.

Selain berharap pada po­ litical will Presiden Jokowi, adakah instrumen lain?

Oleh karena itu, karena seka­rang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sedang diamandemen, itu yang harus dipastikan bahwa KUHAP itu tidak memberikan remisi. Jadi dalam amandemen itu ditetap­kan.

Tapi Menkumham berala­ san, remisi terhadap korup­ tor diberikan karena over capac­ity di Lapas?

Berarti tidak becus pemerin­tah mengatur. Kalau over capac­i ty berarti pada periode Jokowi, kriminalitas bertambah. Korupsi bertambah. Kalau misalnya over capacity.

Artinya, remisi terhadap ko­r uptor kemarin sebe­ narnya tidak ada aturan yang dilang­gar?

Memang dalam KUHAP itu menjelaskan setiap narapidana mendapatkan remisi.

Tapi men­teri itu kan punya rasa keadilan, bagaimana orang korupsi diberi­kan remisi sama dengan pidana umum biasa.

Solusinya?

Kalau masalahnya over ca­ pacity, koruptor untuk kelas tertentu itu dijatuhkan saja huku­m an mati. Sehingga kemudian tidak lagi terjadi over capacity. Sehingga bisa menyelesaikan persoalan.

Jadi menurut Anda, kebi­jakan pemberian re­ misi oleh Kemenkumham salah?

Menkumham ini memang banyak sekali membuat blunder. Seperti dalam kebijakankebi­jakan soal partai, soal ini,

dan lain-lain. Tapi Jokowi sepertinya tidak berdaya.

Agar kebijakan remisi terh­a dap koruptor tidak terulang lagi?

Maka oleh karena itu, kebi­j akan Presiden untuk memberi­k an guide kepada menterinya supaya tidak semudah begitu memberikan remisi kepada koruptor. Padahal negara kita darurat korupsi, seperti teroris juga narkoba.nhrm

Juri Ardiantoro: Undang-Undang yang Belum Dibatalkan Masih Berlaku, Termasuk Soal Cuti Bekas Ketua KPU Pro­ vinsi DKI Jakarta ini enggan men­g omentari sikap bakal cagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menolak cuti. Soalnya aturan mengenai hal itu belum ditetapkan.

“Sesuatu yang b e­l u m ditetapkan nggak boleh menjadi pendapat resmi,” ujarnya baru-baru ini.

Kendatiogah mengomentari manuver Ahok, Juri tak mau menunggu putusan judicial review yang diajukan Ahok ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal yang mewajibkan cuti bagi calon petahana.

“Pokoknya undang-undang yang belum di batalkan masih berlaku,” tambahnya.

Saat ini, jelas Juri, di dalam Undang-Undang Pilkada dis­ ebutkan adanya kewajiban atau keharusan mengajukan cuti. Tetapi undang-undang tersebut tidak menyebut adanya sanksi bagi petahana yang enggan men­g ajukan cuti. Berikut wawancara selengkapnya;

Makanya harus segera peraturannya selesai.

Maunya KPU, paling te­ lat kapan?

Tadi sudah diputuskan 15 September. Kita sih lebih cepat lebih senang. Yang bikin tidak cepat kan bukan KPU. Soal potensi DPT ganda ba­gaimana mengantisipas­ inya?

Nanti mau dibahas di pe­ mutakhiran pemilih. Belum.

Terkait masa berlaku eKTP seumur hidup, itu apa tidak menimbulkan perso­ alan ba­ru? Misalnya jika pemiliknya meninggal dunia apa bisa dipastikan tidak disalahguna­kan oleh pemi­ lih fiktif ketika Pilkada?

Lho kan, administrasi kepen­dudukan pemerintah sudah punya mekanisme untuk me­n yeleksi penduduk kan. Pindah, mati, lahir itu ada catatannya semua.

Tapi celah untuk me­ nyalah­gunakannya e-KTP seumur hidup kan masih terbuka?

Pemerintah sudah menjamin, ya kan. Administrasi kepen­dudukannya sudah ada.

Jadi mengenai perkembangan pen­duduk itu ada catatannya se­mua.

Sikap Ahok yang meno­ lak ambil cuti, tanggapan anda?

Kita kan nggak bisa punya pandangan orang per orang.

Kita kan bangun sistem.

Kalau aturannya secara keseluruhan?

Analisis politik itu, nggak boleh.

Kok analisis politik, aturan­nya bagaimana?

Aturannya itu kan kepala daer­a h yang belum menjabat dua kali pada jabatan yang sama, itu boleh menjadi calon. Siapa saja.

Bukan masalah boleh atau tidak menjadi calon, tapi boleh atau tidak peta­ hana tidak am­bil cuti?

Ya itu nanti dibahas di peraturan kampanye. Kan belum ada. Belum bahas itu.

Kan tahapannya belum jalan, masih lama. Oktober.

Jadi KPU belum punya aturan itu?

Memangnya bisa di­ d et e k s i j i k a a d a ya n g menyalahgu­nakan?

Ya bisa dong. Pasti itu. Masak nggak bisa secanggih itu.

Juri Ardiantoro.

Sudah, cuma kan belum ditetapkan. Sesuatu yang belum ditetapkan nggak boleh menjadi pendapat resmi.

Apa mau menunggu putu­san MK dulu?

Tahapan nggak boleh menung­gu suatu proses yang belum pasti dong. Pokoknya undang-undang yang belum dibatalkan masih berlaku.

Ada sanksi nggak jika

meno­lak cuti?

Kalau di undang-undang tidak menyebut sanksi.

Apa hal penting yang perlu diperhatikan oleh semua pihak dari tahapantahapan pilkada serentak ini?

Pokoknya yang paling penting adalah tahapan ini akan segera masuk tahapan pemutakhiran pemilih, pencalonan, verifikasi faktual.

Belajar dari Pilkada ta­ hun lalu, kasus DPT (Daftar Pemilih Tetap) ganda masih banyak bertebaran hampir di seluruh daerah di Indone­ sia. Kok Anda begitu yakin pemi­lih e-KTP fiktif bisa dide­teksi?

Ya memang nggak boleh milih lebih sekali. Makanya ada tinta, ada waktu dibatasi dia memilih di situ. Kan ada daftar pemilih, ada datanya.

Jangan ditanya terus, memang begitu. Kalau mau pertanyaan tambahan terus pasti ada. Nanti kalau orangnya mati bagaimana, kalau mati hidup lagi bagaima­na.nhrm

7 Edisi 153 | 19 - 25 september 2016

Ngeri...

nSambungan Hal 1

Kepada Lensa Indonesia, LA menceritakan pengalamannya membuat SIM di Satpas Co­ lombo. Dia mengaku awalnya penasaran dengan keberadaan calo di Satpas Colombo. LA sendiri sudah beberapa kali tidak lulus tes dan tidak ada niat untuk mengulangi.

Tapi ketika diberitahu ada orang dalam yang mau mem­ bantu mengurus SIM, LA langsung menyanggupi meski harus mengeluarkan bujet Rp 550 ribu.

“Saya tidak mikir sampai ke sana, saya cuma mikir lulus dan mendapatkan SIM A,” ujar LA. Sesampai di Satpas Co­ lombo, LA baru menyadari jika berkas permohonan di­ rinya menjadi sangat ‘spe­ sial’. “Mungkin berkas saya ada kode-kode tertentu yang hanya diketahui orang dalam.

Sehingga ketika saya foto, saya langsung dikenali,” tuturnya.

Para pegawai atau staf ini bukan calo, aku LA. Mereka hanya menjalankan tugas dan membaca berkas yang masuk.

Nah berkas-berkas itu, kata LA, jika masuk secara normal atau tidak diberi tanda kode (tanpa calo), pemohon harus mengikuti ujian sesuai materi yang distandarisasikan.

“Sebaliknya berkas yang masuk dan berkode, artinya ada orang dalam atau calo yang menitipkan, pemohon menda­ patkan bantuan dari dalam.

Mengisi jawaban di komputer hanya formalitas saja. Beri­ kutnya ada orang dalam yang mengisi jawaban,” urai LA. Pertanyaan pertama yang diingat LA kurang lebihnya begini: Apakah Anda men­ gurus SIM lewat calo atau tidak? Belum selesai dijawab, pertanyaan sudah hilang dan berganti pertanyaan lainnya.

Saat itulah dari dari belakang ada seseorang yang menepuk bahunya dan dengan cekatan langsung mengisi semua soal jawaban yang ada.

“Tidak sampai satu menit selesai. Dia juga langsung me­ nyuruh saya pulang. Saya juga tidak disuruh mengikuti ujian praktek yang menjadi salah satu syarat kelulusan,” terang LA. Kejadian itu tidak dialami LA sendirian. Ada beberapa orang yang sederet dengannya juga dibantu staf mengisi jawaban.

Artinya beramai-ramai. Padahal di sana ada polisi berseragam yang bertugas mengawal jalan­ nya ujian. Tapi sepertinya caracara itu sudah menjadi peman­ dangan lumrah.

“Pertama masuk, saya me­ lihat beberapa polisi berser­ agam dengan gagahnya. Mer­ eka memberi pengarahan pada

WNI...

nSambungan Hal 1

Departemen ini diisi satu unit polisi yang mengurus kejahatan keuangan.

Awal tahun ini, otoritas moneter Singapura juga mengingatkan perbankan tentang peluncuran tax am­ nesty Indonesia yang ber­ dampak buruk bagi perbank­ an di negeri tersebut.

Warga Indonesia yang me­ nyimpan dananya di bankbank Singapura mencapai US$ 200 miliar atau setara Rp 2.627 triliun. Jumlah ini setara dengan 40 persen total aset perbankan Singapura.

Pemerintah Indonesia tam­ paknya santai menanggapi ke­ bijakan bank-bank Singapura yang melaporkan data nasabah Indonesia ke kepolisian, saat mereka hendak memulangkan uangnya (repatriasi).

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan aparat pajak tak akan mem­ permasalahkan sumber dana repatriasi tersebut, kendati bank khawatir nasabah ter­ sangkut kasus pencucian uang. “Itu urusan Singapura, kami tak mengenal data itu,” kata Ken saat diskusi dengan wartawan ihwal program amnesti pajak di kantornya, Jakarta, Kamis, (15/9/2016).

Ken menambahkan ke­ bijakan tersebut tak ber­ pengaruh pada penerimaan amnesti. Terbukti hingga 6 September 2016, repatriasi tertinggi didominiasi oleh Singapura dengan nilai Rp 6 triliun, dan deklarasinya Rp w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

pemohon. Bahkan ada salah satu pemohon yang kedapatan membawa handphone langsung dikeluarkan alias didiskuali­ fikasi. Pemohon itu langsung disuruh mengulangi ujian min­ ggu depan,” kenang LA. Tegas dan disiplin, itulah kesan pertama yang didapat.

Sayangnya, polisi-polisi ber­ seragam itu kemudian ‘tidak berkutik’ saat ujian dimulai.

Sebuah pemandangan yang kontras dengan aslinya. Ke­ tika banyak pemohon meng­ gunakan jasa calo dan dibantu staf mengisi jawaban yang tidak sampai 2 menit, poli­ si-polisi berparas gagah itu hanya diam saja.

“Mereka (polisi) membi­ arkan kecurangan-kecuran­ gan terjadi di depan mata.

Pokoknya ngeri-ngeri sedap,” sebut LA. Kalau semua polisi dan pegawai di Satpas Colombo melakukan praktik-praktik kecurangan semacam itu, kata LA, mengapa tidak dilegalkan sekalian. “Praktik calo dibuat legal saja, toh mereka tidak per­ lu diam-diam menyamarkan pekerjaannya. Para pemohon bisa datang langsung ke calo dan minta dibuatkan SIM den­ gan tarif yang sudah disepakati.

Atau bisa sekalian dibuatkan Peraturan Kapolri (Perkap) untuk calo,” sindir LA. LA tidak menampik dirinya terbantu dengan keberadaan calo dan oknum-oknum polisi yang bertugas di Satpas Co­ lombo. Di sisi lain, dia juga memiliki beban melihat begitu banyak pemohon yang gagal mendapatkan SIM hanya kar­ ena tidak melalui calo.

RS yang ditemui Lensa In­ donesia mengaku juga meng­ gunakan jasa calo, tapi dia mengaku tetap mengikuti ujian tulis dan praktik. Ujian tersebut dilakukan hanya sebagai formalitas. “Ini lagi nunggu hasil tes tulis. Kalau sendiri (tanpa jasa calo) susah lulusnya, lama. Tahu sendiri­ lah gimana,” katanya.

Warga lainnya yang juga menggunakan jasa calo me­ nyatakan hal serupa. Untuk memudahkan dan memper­ cepat pengurusan SIM C, dia mengaku sudah membuat janji sebelumnya dengan seorang calo. “Saya mau bikin SIM sih, udah janjian sama orangnya.

Cuma bayarnya di rumah, tapi ada juga yang berani (calo) menerima uang di lokasi,” ujar seorang wanita yang enggan menyebutkan namanya.

Oknum calo yang berke­ liaran di lingkungan Satpas Colombo memang menawar­ kan kemudahan pembuatan SIM. Mereka memastikan pembuatan SIM selesai dalam satu hari.

“Agak mahal dari harga nor­ mal. Tapi langsung jadi hari ini,”

kata salah seorang calo yang juga nyambi menjual alat tulis untuk keperluan ujian tulis.

Lamanya proses pembuatan SIM menjadi penyebab warga memilih menggunakan jasa calo. Beberapa warga bahkan menilai tes tulis dan praktik pembuatan SIM akan sulit lu­ lus jika tanpa bantuan calo.

IJ, salah seorang warga menyebut rekan-rekannya harus beberapa kali menda­ tangi Satpas karena selalu gagal saat ujian tulis maupun praktik. “Kalau saya baru nyo­ ba sekarang. Teman-teman saya itu sampai harus tiga kali bolak-balik karena enggak lulus-lulus,” sebutnya.

IJ yang gagal dalam ujian tulis mengeluh karena harus kembali mengulang ujian.

Padahal, menurutnya per­ tanyaan dalam ujian tulis terbilang mudah. “Susah sih kalau sendiri, padahal tadi pertanyaan gampang lho,” kata Ilham.

Senada, pemohon SIM beri­ nisial KC yang gagal ujian teori mengaku prosedur di Satpas Colombo terlalu berbelit-be­ lit. Selain pelayanan publik yang ‘super lama’ yakni antre foto berjam-jam, penerapan sistemnya juga amburadul.

Banyaknya calo dan orang da­ lam yang ‘bermain’, tak pelak telah mengacak-acak sistem pelayanan di Satpas Colombo.

“Sangat disayangkan. Se­ harusnya Satpas Colombo mempermudah pembuatan SIM, bukannya mempersulit.

Semua orang berkeinginan memiliki SIM karena ingin mengikuti aturan lalu lintas.

Sebab lain, mereka mengen­ darai kendaraan bermotor.

Pihak pemangku kebijakan seharusnya jeli melihat hal ini.

Bukan malah memanfaatkan posisinya dengan melakukan pembiaran terhadap praktikpraktik kotor demi kepentin­ gan pribadi maupun golongan.

Kalau memang pemohon harus mengikuti prosedur, maka jan­ gan ada calo, apalagi calonya berasal dari orang dalam Sat­ pas Colombo. Ini tidak fair,” kata KC dengan nada kecewa.

KC berharap praktik-prak­ tik calo di Satpas Colombo bisa dihapus, atau setidaknya diminimalisir atau dibuatkan Perkap. Melihat track record Kapolri Jenderal Pol Tito Kar­ navian yang katanya dikenal sebagai polisi reformis, tentu praktik-praktik semacam ini harus segera dihapus.

“Saya kira Kapolri antara tahu dan tidak atau tidak bisa memberantas praktik calo.

Jika Kapolri dan jajaran di bawahnya tidak bisa melaku­ kan itu, sebaiknya keluarkan saja Perkap yang mengatur percaloan. Jangan nanggungnanggung begini,” sindir KC.nbersambung/nov

30 triliun.

Repatriasi tertinggi beri­ kutnya, kata Ken, berasal dari Australia sebanyak Rp 124 miliar. “Orang Indone­ sia tak takut ikut amnesti,” tuturnya.

Menteri Keuangan Sri Mu­ lyani Indrawati angkat bicara terkait adanya kekhawatiran dari wajib pajak Indonesia di Singapura akan dilaporkan ke Kepolisian Singapura apabila mengikuti program pengam­ punan pajak. Muncul kabar bahwa dengan ikut program tax amnesty, WNI tersebut dapat dianggap terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak.

“Karena berpotensi meng­ ganggu, saya lakukan pengece­ kan langsung. Berdasarkan pen­ jelasan pemerintah Singapura, mereka meminta perbankan Singapura mendukung nasa­ bahnya untuk ikut program tax amnesty dalam rangka memper­ baiki pengelolaan pajak,” kata Sri di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Sri berujar, Bank Sentral Singapura telah menyatakan bahwa keikutsertaan war­ ga negara Indonesia dalam program tax amnesty tidak dapat dianggap sebagai tin­ dakan kriminal sehingga me­ mungkinkan dilakukannya investigasi oleh Kepolisian Singapura. “Hal ini tidak bisa dijadikan alasan bagi wajib pajak untuk tidak ikut pro­ gram tax amnesty,” tuturnya.

Menurut Sri, pemerintah bekerja sama dengan Singapu­ ra untuk menutup seluruh kemungkinan adanya warga negara Indonesia yang tidak ikut tax amnesty. Sri pun men­ egaskan, program tax amnesty

dibuat untuk memperbaiki kepatuhan wajib pajak. “Saya harap para pembayar pajak menggunakan kesempatan ini dalam rangka membangun Re­ publik Indonesia,” katanya.

Sementara Menteri Koordi­ nator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan sejak lama Singapura memang beru­ paya untuk menjegal program pengampunan pajak. Namun, menurut Darmin, penjegalan tersebut selalu dibantah oleh beberapa pihak, termasuk Singapura.

“Kelihatannya, kalau be­ lum official (pernyataan res­ mi), ini ada benarnya jadin­ ya. Sebetulnya kami sudah menduga ini. Ada persoalan bahwa ada upaya mengha­ langi itu (tax amnesty). Kita lihat saja, penjelasan resmi mereka (pemerintah Sin­ gapura) nanti bagaimana,” kata Darmin di kantornya, Jumat (16/9/2016).

Menurut Darmin, belum ada pernyataan resmi dari Sin­ gapura bahwa mereka tidak menghalang-halangi warga negara Indonesia (WNI) di sana untuk mengikuti pro­ gram tax amnesty. “Kita tung­ gu saja reaksi resmi mer­ eka (pemerintah Singapura),” ujar mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut.

Sesuai Pasal 20UndangUndang Pengampunan Pajak, aparat pajak dilarang mem­ berikan data amnesti, kecuali keinginan dari wajib pajak itu sendiri. Data amnesti juga tak dapat diberikan kepada aparat penegak hukum lain untuk pe­ nyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus pidana lain. nput/ang/tem

Banyak...

nSambungan Hal 1

“Ya nanti saya akan evalu­ asi, menunggu laporan resmi­ nya, karena evaluasinya harus tepat, jangan sampai salah langkah lagi,” ujar Risma.

Kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh sejumlah kepala pasar ini, menurut Risma, dianggap sudah biasa, mengingat sebelumnya ka­ sus serupa juga pernah me­ nimpa. “Janga­n alasan karena belum ada Direktur Utama PD Pasar Surya yang defini­ tive. Dulu loh, beberapa tahun yang lalu, direksi-nya leng­ kap, uang perusahaan malah dimakan,” kesalnya.

Risma menduga, kasus penyelewengan dana setoran pasar-pasar ini kemungkinan sudah lama berlangsung, na­ mun baru dilaporkan seka­ rang. ”Saya tidak menuduh, tapi mungkin itu sudah lama, baru sekarang aja dilapor­ kan,” cetusnya.

Kasus korupsi di inter­ nal PD Pasar Surya semakin membuktikan kebobrokan perusahaan plat merah yang saat ini dinahkodai Plt Dirut Bambang Parikesit. Bahkan, internal DPRD Surabaya mendesak ada perbaikan ke­ pada seluruh manajemen PD Pasar Surya di semua level.

Lebih detail, Komisi B mengingatkan agar pihak ber­ wajib segera menindaklanjuti kasus-kasus dugaan korupsi baik Pungli maupun penyele­ wengan keuangan yang terjadi

Ahli IT...

nSambungan Hal 1

“Kita menduga adanya per­ buatan tampering suatu modi­ fikasi ilegal bertujuan untuk tu­ juan tidak baik,” tegas Rismon.

Hasil analisis Rismon me­ munculkan perdebatan den­ gan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jaksa Penuntut Umum

Risma...

nSambungan Hal 1

Saat ditanya soal pernyataan Bupati Batang, Yoyok, yang optimistis menang jika digan­ dengkan dengannya, Risma menjawab diplomatis. Ia selalu bergandengan tangan saat ber­ temu Yoyok.

“Setiap bertemu sudah gandengan kok dengan Bupati Batang. Begitu juga dengan Pak Djarot (Wagub DKI Ja­ karta). Dengan semuanya bergandengan,” kata Risma sambil tertawa.

Risma juga tidak terpenga­ ruh oleh hasil survei yang me­ nyebutkan ia jauh mengung­ guli elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ketika ditanya apa yang akan dilakukannya jika pen­ dukung dari Jakarta datang ke Surabaya untuk menjem­ putnya, Risma menjawab, “Ya saya katakan selamat datang.

Mudah-mudahan kerasan memangnya aku di sini tidak ada kerjaan, pakai dijemput jemput segala.”

Lebih jauh ia mengaku sering bertemu dengan ketua PDIP Megawati Soekarnopu­ tri. Namun ia membantah bila diajak bicara tentang Pilgub DKI Jakarta.

“Bu Mega itu mengajarkan bagaimana mengatasi kalau ada bencana, cara bertani, bagaimana kesehatan anak, bagaimana habitat alam ini bisa kembali. Dan itu bukan sinyal dari Bu Mega. Tanya saja ke Bu Mega,” jelasnya.

Putri Ketum PDIP Mega­ wati Soekarnoputri, Puan Ma­ harani, tidak menampik jika Risma masuk radar Cagub DKI dari PDIP di last minute.

Meski tak aktif di DPP PDIP, ternyata Puan mengikuti di­ namika Pilgub DKI 2017 yang makin panas. Menko PMK ini bahkan punya penilaian tersendiri tentang sosok Risma yang digadang-gadang sebagai salah satu calon.

“Bu Risma baik dan masuk dalam radar internal partai.

Dengan semua hal yang sudah kami pertimbangkan. Nanti

di PD Pasar Surya Surabaya.

Komisi bidang perekonomian ini yakin pelaku dugaan ko­ rupsi tidak hanya kalangan pegawai rendahan, melainkan sudah menjurus ke level mene­ jemen yang lebih atas.

“Yang dilaporkan ma­sya­ rakat dan sudah ditindak­ lanjuti oleh PD Pasar Surya memang sampai pada level kepala pasar. Tapi kan tidak mungkin mereka berani me­lakukan penyelewengan sebesar itu tanpa back up dari atasan. Silahkan pihak berwajib menindaklanjuti laporan ini,” ujar anggota Ko­ misi B Ahmad Zakaria, Rabu (7/9/2016).

Dugaan-dugaan penyele­ wengan dana PD Pasar Surya, lanjut Zakaria, cukup bera­ gam. Dari hasil pengumpulan datanya, Zakaria menyebut setidaknya ada dua macam pe­ nyelewengan, pertama pungli dan kedua korupsi uang ber­ bagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pedagang pasar.

Menurut Zakaria, untuk pungli bisa jadi hanya dilaku­ kan pihak kalangan bawah sebagai penguasa pasar, Tapi untuk korupsi uang kewa­ jiban pedagang pasar, harus diteliti lebih lanjut menging­ at harusnya terdata dengan jelas sampai di tingkat kantor pusat PD Pasar Surya.

“Uang kewajiban pedagang penghuni pasar itukan pasti terdata sampai tingkat mana­ jemen PD Pasar Surya, kalau sampai terjadi korupsi di masalah ini ada dugaan dike­ tahui oleh manajemen ting­

kat atas, perlu ditindaklanjuti pihak berwajib,” tegasnya.

Senada, anggota DPRD Surabaya Vinsensius dengan tegas meminta pihak kepoli­ sian melakukan pemeriksaan menyeluruh karena tidak menutup kemungkinan ada melibatkan pejabat lainya.

“Saya sangat mendukung jika pihak kepolisian atau­ pun kejaksaan memeriksa lebih dalam terkait dugaan pe­ nyelewengan dana di PD Pasar Surya. Harus diusut tuntas dan dibuka ke publik,” kata politisi Partai Nasdem ini.

Pria yang akrab disapa Awey ini mengatakan apa yang terjadi di PD Pasar Surya merupakan bentuk kebo­ brokan sistem pengawasan yang ada di internal. Apalagi, menurutnya Pemkot Sura­ baya tidak melakukan penga­ wasan serius terhadap peru­ sahaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. “Kalau misalkan dugaan penyele­ wengan ini nantinya ternyata sudah berupa komplotan dan sistematis ya parah. Makanya kita serius mengawasi hasil pemeriksaan di internal mau­ pun kepolisan,” tegasnya.

Yang mengejutkan, hu­ mas PD Pasar Surya, Novy Ispinari, membenarkan di lembaganya ada penyelewen­ gan dana setoran dari kepala pasar dan juru tagih. Hal itu wajar lantaran ada beberapa karyawan yang melaporkan bahwa ada sejumlah kekayaan kepala pasar memiliki harta yang cukup fantastis. Mereka juga memiliki apartemen dan

mobil mewah. “ Ada laporan yang menga­ takan bahwa ada para kepala pasar yang mampu membeli apartemen dan mobil mewah.

Setelah kita audit ternyata betul ada penyelewengan,” ujar Novy, Rabu (14/9/2016).

Novi menambahkan, dari hasil audit tersebut perusa­ haan telah melakukan au­ dit internal melalui Satuan Pengendalian Internal (SPI) yang menyebutkan bahwa terjadi penyelewangan dana sebesar Rp 368.186.005 yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun.

“Pihak SPI telah melaku­ kan pemeriksaan dan ternya­ ta ada penyelewengan dana sekitar Rp 368.186.005, dan sudah ada prosesnya yak­ ni SP3 tiga orang dan satu orang telah dilaporkan ke Polrestabes serta tiga orang menjalani proses pemerik­ saan awal SPI,” imbuhnya.

Dijelaskan Novy, para ke­ pala pasar dan petugas juru tagih pasar ini melakukan penyelewengan dana setoran retribusi pasar dan iuran bu­ lanan serta bea balik nama.

“Penyelewengannya gak se­ mua layanan pasar, ada bea balik nama dan heregistrasi, yakni pasar Kupang, pasar Ba­ bakan dan pasar Keputran,” paparnya.

Pasar Wonokromo satu orang, Pasar Kembang Tiga orang, Pasar Keputran Sela­ tan Satu orang, Pasar Kupang satu orang, Pasar Babakan masing-masing juga satu orang.nwan/bersambung

mencecarnya dengan berbagai pertanyaan sama, yakni terkait apakah CCTV itu diedit, di­ modifikasi, dan diubah.

“Jadi saudara ahli meya­ kini bahwa video ini sudah diubah dan dimodifikasi?” ujar Jaksa Ardito.

“Sangat jelas ada temper­ ing-nya, duplikasi data bit by bit-nya tak ambivalen dengan storage-nya. Ini tempering,

yakni memanipulasi citra atau video, atau dengan memodi­ fikasi video,” jawab Rismon.

Tak puas dengan jawaban ahli dari kubu Jessica, JPU malah menanyakan soal ke­ mampuan dan keabsahan Ris­ mon terhadap kemampuan­ nya menganalisis video.

“Desertasi saya soal video, saya punya book chapter, saya memiliki jurnal dan sertifkasi,

saksi ahli Anda (JPU) punya?” heran Rismon.

Mirna Salihin tewas usai menyeruput es kopi Vietnam mengandung sianida di Kafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta Pusat, pada 6 Januari 2016. Teman Mirna, Jessica Wongso, kini menjadi ter­ dakwa dalam kasus dugaan pembunuhan berencana ini. nlicom

keluar namanya,” kata Puan kepada wartawan usai rapat bersama Banggar DPR di Ge­ dung DPR, Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Nah soal kapan pastinya PDIP mengumumkan cagub DKI, Puan enggan buka suara.

Namun ia mengisyaratkan partainya bakal megumum­ kan cagub DKI di last mi­ nute.

“Kita punya opsi nama nama lain yang mumpuni dan mampu. Kita tunggu saja.

Yang jelas PDIP mendaftar­ kan nama calonnya nanti saat pendaftaran,” kata Puan.

“Apa sebaiknya bersamasama, itu suatu opsi yang baik untuk dilakukan. Ya kita lihat saja nanti bagaimana PDIP di DKI ini yang pasti Insya Allah PDIP punya calon, akan men­ calonkan dan akan umumkan saat pendaftaran,” pungkas Puan yang kini menjabat Ket­ ua DPP PDIP nonaktif ini.

PDIP sendiri akan mendaf­ tarkan pasangan calon guber­ nur dan wakil gubernur di Pilgub DKI pada 21 Septem­ ber 2016 mendatang. Kendati demikian, tentang siapa sosok yang akan diusung masih ketat dirahasiakan.

Ketua DPP PDIP Hendra­ wan Supratikno mengata­ kan, pendaftaran pada Rabu (21/9/2016) itu akan dilaku­ kan serentak dengan pasan­ gan calon untuk Pilkada di wilayah lain.

“Sekjen sudah menyam­ paikan menurut rencana 21 September kami mendaft­ arakan pasangan calon secara serentak. Bukan hanya DKI,” ujar Hendrawan di Gedung DPR, Jumat (16/9/2016).

Terkait calon yang bakal diusung menuju DKI 1, Hen­ drawan pun masih berkilah saat ini masih dalam tahap penggodokan. Namun, sejum­ lah nama yang beredar dari hasil survei pada beberapa waktu ini, terus dipantau oleh partai berlambang banteng moncong putih itu sebagai masukan.

“PDIP menyampaikan bahwa kali ini tahapnya baru tahap indikatif, belum tahap deklaratif. Tahap deklaratif

akan disampakan oleh Sekjen tentu dengan ijin dari Ketua Umum kami,” jelas Hendra­ wan.

Anggota Komisi XI itu juga memberi sinyal, PDIP akan berkoalisi dengan partai lain dalam mengusung calon di Pilgub DKI 1.

“Siapa yang bilang (usung) sendiri? Dalam politik, me­ nyendiri dan sepi adalah kematian. Kalau mau me­ nyepi jangan jadi politisi. Kita tunggu saja tanggal mainnya” katanya.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyebutkan Risma bisa mengalahkan Ahok. PDIP tak heran, karena Risma memang lebih baik dari Ahok.

“Menurut saya hasil survei ini tidak mengejutkan. Kar­ ena kalau mau mengalahkan Ahok, ya harus cari figur yang secara kualitatif adalah Ahok plus. Figur seperti ini ada pada Risma,” katanya di Ja­ karta, Jumat (16/9/2016).

Andreas menuturkan hasil survei sebelumnya malah menunjukkan Risma secara kualitatif tak jauh beda den­ gan Ahok.

“Hasil survei kualitatif lembaga psikologi UI juga menunjukkan hasil survei seperti ini. Kalau dibanding­ kan head to head Ahok dan Risma, keduanya mempunyai pengalaman dan kapabilitas yang imbang,” kata Andreas.

Hanya saja Risma punya kelebihan yang tidak dimi­ liki Ahok. Yakni soal gaya kepemimpinan yang nge­ mong (mengorangkan).

“Kelebihan Risma ada­ lah kepribadian yang tegas tapi santun dan ngemong.

Sehingga tidak mengejutkan kalau hasil survei poltracking figur risma bisa mengimbangi bahkan mengalahkan Ahok,” ujarnya.

Akankah Risma benarbenar diusung PDIP ke Pilgub DKI? “Yang berhak memu­ tuskan adalah Ibu Mega,” pungkasnya.

Kepastian PDIP men­ gusung kader internalnya untuk berlaga di Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur

Jakarta 2017-2022 ditegas­ kan Ketua DPP PDIP Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Djarot Saiful Hidayat.

Dia merespons pernyatan anggota Dewan Pertimban­ gan Presiden yang juga bekas Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi. Sang kiai menyatakan siap pasang badan dan menjadi juru kam­ panye bila PDIP mengusung kader sendiri yang nasionalis untuk Pilkada DKI Jakarta.

“Loh ya iya, kami pasti usung kader sendiri. Pasti akan usung kader sendiri, iya enggak,” kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (16/9/2016).

Djarot menyambut baik keinginan Hasyim Muza­ di yang ingin pasang badan membantu PDIP bila men­ gusung kadernya sendiri.

Djarot melanjutkan, PDIP mengusung kader sendiri bukan hanya untuk Pilkada Jakarta tetapi juga untuk Pilkada di semua daerah lain.

“Gubernur dan wakil guber­ nur satu paket. Tidak dipisah­ kan,” ujarnya.

Tetapi soal apakah pasan­ gan dari internal itu berlaku juga untuk Pilkada Jakarta, Djarot masih belum terbuka.

“Coba kita lihat nanti. Yang penting PDIP mengusung internal. Pak Hasyim Muzadi pasti setuju. Saya kenal lama dengan beliau sejak di Jawa Timur,” ungkapnya.

Sebelumnya dalam ket­ erangan tertulis Hasyim Muzadi menyarankan PDIP mengusung kadernya sendiri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta 2017. Hasyim men­ gatakan, sikap PDIP yang mengusung kader sendiri sebagai Cagub akan lebih me­ mantapkan eksistensi partai sebagai partai wong cilik yang nasionalis dan religius sesuai ajaran Bung Karno.

Hasyim mengaku siap pasang badan untuk berkam­ panye. Bahkan, ia berjanji untuk mengajak partai-par­ tai Islam untuk bergabung mengajak semua rakyat DKI membela nasionalisme.nre/ ans/imk/va/rol

8

Edisi 153 | 19 - 25 september 2016

konspirasi Naskah Supersemar

yang diragukan keaslia

nnya.

Bung Karno mengumumkan susunan Kabinet Ampera pada tanggal 25 Juli 1966. Letjen Soeharto dan Adam Malik duduk mendengarkan.

Menguak Misteri Supersemar, Sukarno Ditodong Jenderal?

Sukardjo sebagai pengawal presiden secara refleks mencabut pistol untuk melindungi presiden. Namun meletakkan pistolnya kembali, karena Sukarno tidak ingin melihat pertumpahan darah.

p

intu kamar Bung Karno diketuk pe­ nga­wal. Ada perwi­ ra Angkatan Darat yang ingin bertemu presiden. Mereka diutus oleh Suharto. Ada map merah muda di tangan salah seorang jendral. Di dalamnya berisi naskah yang mesti ditan­ datangani Sukarno.

Naskah itu tidak segera ditandatangani Sukarno. Dia sempat bertanya tentang men­

gapa kop surat itu dari Mar­ kas Besar Angkatan Darat.

Seharus­nya Surat Perintah itu ber-kop surat kepresidenan.

Tapi pertanyaan Sukarno hanya dijawab Jendral Ba­ suki Rachmat, “Untuk memba­ has, waktunya sangat sempit.

Paduka tandatangani saja”.

Kesaksian ini dituturkan Sukardjo Wilardjito, mantan pengawal Presiden Sukarno.

Sesudah jatuhnya Sukarno, Sukardjo pernah dipenjara

oleh rezim Orba selama 14 ta­ hun tanpa proses pengadilan, termasuk menjalani beragam penyiksaan, disetrum puluhan kali dan dipaksa mengaku PKI. Sukardjo ini pernah menge­ jutkan orang dengan kesaksi­ annya yang bersikukuh me­ nyatakan Basuki Rachmat dan Panggabean menodongkan pistol ke muka Sukarno karena bimbang menandatangani.

Melihat itu, Sukardjo sebagai pengawal presiden secara re­ fleks mencabut pistol untuk melindungi presiden. Namun meletakkan pistolnya kembali, karena Sukarno tidak ingin melihat pertumpahan darah.

Surat yang akhirnya ditan­

datangani Sukarno itu dike­ nal kemudian dengan nama Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret).

Sukardjo juga bersaksi bahwa yang menghadap Su­ karno adalah empat jendral dan bukan tiga jendral seperti yang disebutkan selama ini.

Keempat jendral utusan Su­ harto itu adalah M. Yusuf, M. Panggabean, Amir Machmud dan Basuki Rachmat. Biarpun ada yang masih meragukan kesaksian Sukardjo itu, tapi dia tetap berpegang pada ke­ saksiannya itu. Kemudian malah menulis kesaksiannya di bukunya berjudul “Mereka Menodong Bung Karno”.

Bung Karno Dikentuti Bung Karno yang sadar bahwa Supersemar ternya­ ta dimanipulasi, dalam pi­ datonya dia berteriak “Jangan jeg al perintah saya! Jangan saya dikentuti!”.

Ini ekspresi kemarahan Sukarno kepada orang-orang yang dianggapnya telah me­ nipunya, melangkahinya dan membangkang perintahnya.

Menjelang kejatuhannya, Bung Karno mulai agak kehi­ langan kontrol diri. Itu tam­ pak dari pidato-pidatonya yang emosional. Tampaknya Bung Karno mulai frustrasi.

Dia sudah mulai merasa dit­ inggalkan dan dikhianati oleh orang-orang sekitarnya.

Salah satunya yang bikin Sukarno merasa dikentuti, seperti katanya, adalah Super­ semar tadi. Bagaimana tidak?

Bung Karno merasa Superse­ mar diplintir! Padahal Super­ semar dimaksudkan Sukarno untuk memberi mandat pada Suharto agar segera memulih­ kan keamanan negara, bukan melengserkannya.

Kecurigaan Sukarno bah­ wa ada persekongkolan yang berniat  memanipulasi Supersemar, tercermin dari pi­ datonya. Ketika itu Bung Karno mulai melihat tanda-tanda Su­ persemar yang disebutnya SP 11 Maret itu mulai “dimainkan” oleh Suharto. Karena itu Bung Karno menekankan berkalikali, dirinya tidak bermaksud mengalihkan kekuasaannya pada Suharto.

Kata Bung Karno, “Dikira­ nya SP Sebelas Maret adalah su­ rat penyerahan pemerintahan.

Dikiranya SP Sebelas Maret itu, suatu “transfer of sovereignty.

Transfer of authority”. Padahal TIDAK! SP Sebelas Maret ada­ lah suatu perintah. SP Sebelas Maret adalah suatu perintah pengamanan. Perintah penga­ manan jalannya pemerin­tahan.

Pengamanan jalannya ini pe­ merintahan. Seperti kukatakan dalam pelantikan kabinet. Ke­ cuali itu juga perintah penga­ manan keselamatan pribadi Presiden. Perintah pengaman­ an wibawa Presiden. Perintah pengamanan ajaran Presiden.

Perintah PENGAMANAN be­ berapa hal”.

Berdasarkan pidato Sukar­ no di atas, timbul kecurigaan orang. Mungkinkah Super­ semar “sengaja” dinyatakan hilang? Betulkah naiknya Su­ harto sebagai presiden ada­ lah inskonstitusional karena bertentangan dengan amanat Supersemar? Dan karenanya Supersemar mesti lenyap se­ cara misterius? Apakah bisa dipercaya begitu saja bahwa dokumen negara sepenting itu bisa hilang?

Dua naskah Supersemar di Arsip Nasional disebutkan hanya fotocopy. Yang janggal, dua naskah itu tidak mirip karena diketik dengan spasi berbeda. Pertanyaannya, yang manakah di antara kedua naskah itu yang otentik? Atau apakah malah keduanya sa­ ma-sama tidak otentik?

Menurut kesaksian staf intel Komando Operasi Ter­ tinggi Gabungan-5 (G-5 KOTI) Salim Thalib, naskah Supersemar yang dikenal sekarang adalah palsu. Selain aslinya tidak serapi itu, isi naskah juga tidak sama den­ gan naskah aslinya.

Jadi betulkah tuduhan bebera­pa kalangan yang me­ nyamakan ini dengan usaha penghilangan barang bukti? Ka­ lau memang Supersemar tidak diplintir, apa buktinya bahwa Supersemar itu tidak diplintir?

Sebetulnya kenapa Super­ semar itu mesti dirancang dan Sukarno mesti dipaksa menandatangani? Ada ba­ nyak teori konspirasi rumit

tentang ini.

Latar belakangnya tak le­ pas dari persaingan antara PKI dan Angkatan Darat.

Sebelum terjadinya G30S, persaingan antara PKI dan Angkatan Darat sudah dalam taraf saling jegal menjegal.

Bahkan PKI sampai ingin membangun “Angkatan Ke­ lima” dalam militer.

PKI ingin menggeser Angka­ tan Darat. Dan Angkatan Darat ingin menggeser PKI. Apalagi ketika itu Sukarno sudah mulai sakit-sakitan. Mungkin usianya tidak lama lagi. Pokoknya siapa cepat, dia dapat. Antara PKI dan Angkatan Darat sudah betulbetul sikut-sikutan.

Begitu meletus konspirasi G30S, inilah kesempatan Ang­ katan Darat untuk menghan­ curkan saingan beratnya itu.

Tak ada ampun, pokoknya PKI harus musnah. Dan penghan­ curan itu akan lebih afdol jika presiden sendiri yang men­ gumumkan pembubaran PKI. Soalnya yang punya hak untuk membubarkan partai politik cuma presiden. Itu adalah hak prerogatif presiden. Tapi tung­ gu punya tunggu, Sukarno kok belum mau juga membubarkan PKI. Bagaimana ini?

Angkatan Darat melalui tangan Suharto pun mengam­ bil jalan pintas. Potong kom­ pas. Caranya, harus dibuat sebuah surat perintah yang telah terkonsep, yang membuat Angkatan Darat jadi punya alasan yuridis melibas PKI. Konsep surat itu pun dibuat.

Konsep Supersemar. Isinya perintah presiden kepada Ang­ katan Darat (Suharto) untuk mengamankan negara. Nah, dengan dalih mengamankan Negara inilah Angkatan Darat jadi punya alasan mengganyang habis PKI. Angkatan Darat me­ mang berlomba dengan waktu.

Harus bergerak cepat. Kalau

Kesaksian Sukardjo bah­ wa Sukarno ditodong, pernah dibantah M. Yusuf dan Pang­ gabean sendiri. Kesaksian itu juga dibantah oleh A.M. Hanafi mantan Dubes RI di Kuba, dalam bukunya “Hanafi Menggugat”.

Sehingga kebenaran kesaksian Sukardjo itu masih perlu ditelu­ suri lagi. Benarkah demikian?

Ditodong atau tidak, ras­ anya Sukarno bukan orang yang mudah digertak. Ba­ gaimanapun, apapun alasan Sukarno menandatangani nas­k ah Supersemar, pada dasarnya kesaksian Sukardjo itu menggambarkan situasi yang tidak kompromistik. Si­ tuasi yang membuat Sukarno

terjepit. Tak ada waktu ber­ negosiasi. Pokoknya teken sekarang! Ada bau konspirasi di balik itu.

Dan hasilnya adalah lahirnya Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar. Bung Karno me­ nyebutnya dengan istilah SP Sebelas Maret. Sesudah menan­ datangani surat itu, Bung Karno masih sempat mengatakan, bahwa surat itu mesti dikore­ ksi kalau keadaan sudah pulih.

Permintaan itu tidak pernah terwujud, karena ketika me­ nandatangani surat itu, tanpa disadari Sukarno sedang me­ nandatangani kejatuhannya.

Sesudah penandatanganan Supersemar, boleh dikatakan

wahyu sebagai pemimpin seakan sudah tercabut dari Sukarno. Se­ bagai presiden, Sukarno sudah menandatangani ribuan surat.

Tapi tandatangannya di surat yang satu ini, Supersemar, men­ jadi pedang yang menghunus kekuasaannya sendiri.

Kita tahu, Supersemar ada­ lah surat mandat Sukarno pada Suharto untuk mengamankan Negara yang kacau akibat G30S. Belakangan mandat Superse­ mar ini ternyata dijadikan le­ gitimasi untuk mengambil alih kekuasaan yang menyingkirkan Sukarno. Dengan Supersemar itu Suharto memperoleh surat sakti, kemudian bergerak cepat meraih kursi presiden.

Hadiah Terbesar dari Asia Tenggara

Dalam buku Mereka Menodong Bung Karno, Sukardjo mengungkapkan hal yang cukup mengejutkan.

tidak, PKI bisa kembali bangkit mengumpulkan kekuatan dan mendepak jauh-jauh Angkatan Darat dari panggung kekua­ saan. Jadi sekarang Angkatan Darat tidak boleh kalah cepat!

Setelah itu Suharto me­ merintahkan para Jendral tadi untuk membawa surat itu kepada Sukarno. Dengan pe­ san khusus, “pokoknya harus ditandatangani Sukarno”.

Begitu Supersemar ditan­ datangani, itulah awal aksi pedang Orba. Nampaknya tanda tangan Sukarno tadi adalah pembuka jalan bagi pelaksana Supersemar untuk mengamankan yang bisa dia­ mankan. Sesudah itu terjadi tragedi mengenaskan. Di se­ gala pelosok negeri berkubang darah jutaan rakyat dengan alasan pembasmian PKI demi keamanan negara. Korban­ nya tidak saja PKI, tapi juga orang-orang yang tiba-tiba di-PKI-kan atau dipaksa mengaku PKI. Berjuta rakyat mendadak tak bermasa depan dan terampas haknya karena dicap PKI. (Ini yang melatarbelakangi munculnya wacana agar pemerintah minta maaf kepada para korban).

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Tak kurang Sukarno sen­ diri turut menjadi korban.

Sukarno mengatakan dia mengutuk sekeras-kerasnya Gestok (G30S). Pelakunya harus dihukum, kalau perlu ditembak mati. Tapi orang yang memperuncing peristiwa G30S, hingga terjadi provokasi membenarkan pembunuhan jutaan rakyat juga harus diadi­ li. Apakah Sukarno bermaksud menujukan ini pada Suharto?

Yang jelas sesudah per­ nyataan Sukarno itu, terjadi de-Sukarnoisasi. Kita tahu bagaimana Sukarno diisolasi, dituduh terlibat G30S tanpa bukti yuridis.

Tentu saja tuduhan itu aneh.

Karena bagaimana mungkin Sukarno dituduh melakukan kudeta terhadap dirinya sen­ diri? Buntutnya, semua yang berhubungan dengan Sukarno menjadi tabu dibicarakan di masa Orba. Bahkan beberapa departemen men-non-aktifkan pegawai yang ketahuan pro-Sukarno.

Setelah skenario berjalan seperti harapan, “para peran­ cang” Supersemar lalu mabuk kemenangan. PKI yang dulu jadi saingan utamanya untuk merebut “kursi Sukarno” su­ dah tersungkur. Dan Sukarno sang pemilik kursi juga sudah dipaksa meninggalkan kurs­ inya. Suharto tak menyianyiakan kesempatan. Kursi yang kosong tanpa pemilik itu harus diapakan lagi kalau bukan diduduki?

Dan ketika kursi Sukarno tadi diduduki Suharto, di situ­ lah awal mula kasak kusuk politik tentang “penyelewen­ gan Supersemar”. Apakah betul tuduhan bahwa ada per­ mainan sistematis Amerika di balik semua ini?

Yang jelas, dengan disele­ wengkannya maksud Su­ persemar, yang paling ber­

bahagia adalah Amerika.

Karena itu berarti jatuhnya Su­k arno. Akhirnya mimpi Amerika terkabul sudah.

Terang-terangan Amerika menyatakan jatuhnya Su­ karno sebagai kemenangan Amerika. Presiden Richard Nixon menggambarkan ke­ menangan itu sebagai, “Had­ iah terbesar dari Asia Teng­ gara”. Sudah jelas. Karena hadiah sesungguhnya terle­ tak pada kekayaan alam In­ donesia yang menanti untuk dikuras. Dan batu penghalang yang menghalang-halangi Amerika menguras alam In­ donesia, yaitu Sukarno, sudah dibikin terjungkal. Inilah awal kemenangan Amerika yang sejak 10 tahun sebe­ lumnya ingin menggulingkan Sukarno.

Bung Karno berhasil men­ gusir penjajahan Belanda.

Tapi setelah itu Bung Karno ambruk oleh Amerika. Mung­ kin karena cara Amerika lebih cerdik. Soalnya Amerika tidak memegang gagang keris secara langsung untuk menikam Su­ karno. Keris itu diserahkannya kepada rakyat Sukarno sendiri, yang menghujamkannya lang­ sung ke presidennya sendiri, di antaranya melalui provokasi perebutan kekuasaan dan akh­ irnya menunggangi G30S. Pasca G30S, rakyat men­ jadi sangat takut dengan yang kekiri-kirian. Ini artinya In­ donesia meninggalkan RRC dan Rusia dan berpaling ke Amerika.

Dan setelah Supersemar dijadikan surat sakti untuk memberantas sisa-sisa G30S, lalu pemegang Supersemar diangkat menjadi presiden, Indonesia berubah haluan 180 derajat. Hampir semua ja­ batan vital dipegang oleh per­ wira Angkatan darat. Sehingga rakyat berbisik takut-takut

dan bertanya siapa sebetulnya yang meng-kup Sukarno?

Di bawah pemerintahan yang hampir semuanya orang militer, rakyat Indonesia jadi takut dan kapok dengan yang segala yang berbau kiri. Semua orang tiba-tiba saja beragama.

Banyak orang tiba-tiba rajin ke mesjid dan ke gereja. Soalnya takut dituduh PKI. Sehingga kiblat Indonesia berganti ke Amerika, tidak lagi ke Blok Timur. Rusia dan RRC yang tadinya sahabat In­ donesia sekarang menyingkir.

Amerika jingkrak-jingkrak!

Soalnya mimpi mereka untuk menancapkan kuku di Indone­ sia akhirnya terwujud.

Indonesia yang di bawah tanahnya banyak emas dan minyak itu akhirnya jatuh ke pelukan Amerika. Apa buk­ tinya? Kepentingan Amerika cuma satu. Pokoknya modal Amerika mesti masuk ke In­ donesia. Hasilnya? Begitu pe­ megang Supersemar diangkat menjadi Presiden menggan­ tikan Sukarno, maka produk undang-undang pertama yang digodok adalah RUU Penana­ man Modal Asing Tahun 1967.

Setelah lahir UU Penana­ man Modal Asing, sebut saja sumber daya alam mana di In­ donesia yang sampai sekarang tidak dikuasai Amerika?

Sukarno telah ditumbang­ kan oleh Amerika. Dan ba­ gaimana pemangku Superse­ mar akhirnya lengser? Ketika ayam jago yang dielus-elus tuannya tidak lagi berguna, maka ayam itu “di-kuali-kan” menjadi ayam sayur. Semua itu berawal ketika “kapitalisme Cendana” ternyata semakin me-raksasa nyaris mende­ sak kepentingan kapitalisme Amerika. Maka pemangku Supersemar pun akhirnya ter­ depak pula. .nsumber: http:// walentina.waluyanti.com

beranda

9 Edisi 153 | 19 - 25 september 2016

Aktivitas Pabrik Pengolahan Limbah Terbesar di Jawa Timur Cemari Lingkungan (Bagian 1) Kepulan asap dari insenerator pabrik limbah B3 PT PRIA. Keterangan beberapa warga, pabrik limbah ini beroperasi siang dan malam.

Limbah B3 PT PRIA Hantui Warga Desa Lakardowo Dampak dari pengolahan limbah B3 PT PRIA mulai dirasakan warga terutama air sumur yang tercemari. Dari laporan warga, ada beberapa bayi yang mengalami gatalgatal setelah dimandikan air sumur.

k

omisi D DPRD Jawa Timur menerima aduan warga terkait pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Mereka adalah warga Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto yang ramai-ramai mengadukan PT Putera Restu Ibu Abadi (PRIA) yang telah mengelola limbah B3 di wilayahnya namun justru menyebabkan pencemaran

lingkungan dan mengganggu kesehatan warga.

Ketua Komisi D DPRD Jatim, Eddy Paripurna berjanji akan menindaklanjuti kasus ini, dalam waktu dekat komisinya akan lakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan melihat kondisi PT PRIA yang telah mengelola limbah B3 tersebut.

“Dengan adanya pengecekan ke lapangan nanti kami berharap kasus B3 ini bisa

selesai,” ujar Eddy usai menerima sejumlah warga Lakardowo di Gedung DPRD Jatim, Senin (05/09/2016).

Sementara, Anggota Komisi D Achmad Heri akan mengusulkan kepada pemerintah baik pusat dan daerah agar lebih selektif dan berhati-hati dalam mengeluarkan izin terkait pengolahan limbah B3.

“Penanganan limbah B3 ini diharapkan lebih selektif dan berhati-hati, karena ini bisa menganggu ekosistem dan kesehatan masyarakat.

Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak BLH Jatim dan Kementerian Lingkungan Hidup agar masalah limbah

B3 di PT PRIA tersebut ditinjau ulang,” tegas politisi NasDem ini.

Menurutnya, pembuangan limbah B3 harus dilakukan penanganan secara khusus, karena apabila penanganan tidak baik maka akan berakibat fatal. Sedangkan menanggapi soal adanya intimidasi atau ancaman yang dialami oleh warga setempat, Heri berpendapat ancaman ini tidak boleh dilakukan pihak perusahaan yang mengancam wargasetempat yang ingin melakukan aktifitas hidupnya.

“Ancaman ini harus dihentikan. Maka itu kami meminta

kepada pihak keamanan untuk melakukan perlindungan kepada warga di Desa Lakardowo itu. Tentunya kami juga mengapresiasi laporan dari warga Lakardowo yang berani melaporkan ke dewan, apabila tidak ada laporan dari warga maka akan berakibat fatal pada kerusakan ekosistem dan lingkungan Mojokerto,” tukasnya.

Sementara salah satu warga Lakardowo Nur Hasyim mengatakan warga di Lakardowo dengan adanya limbah B3 ini mulai mengeluhkan gangguan kesehatan dan juga ekosistem di sekitar Lakardowo mulai rusak akibat limbah

Pekerja melakukan evakuasi bahan berbahaya beracun pada 4 Juni 2016 tidak menggunakan baju standart. Tampak Direktur PT PRIA, Luluk Wara Hidayati berjilbab membelakangi kamera.

B3 tersebut.

“Kami ingin pemerintah untuk menghentikan pengelolaan limbah B3 dan kami ingin masyarakat hidup damai tanpa adanya ancaman intimidasi dari perusahaan PT PRIA,” kata Nur Hasyim.

Perwakilan warga yang datang juga menggunakan kostum putih, wajah tertutup rapat memakai masker, dan mereka menggelar aksi di depan Kantor DPRD Jawa Timur. Menurut dia, PT PRIA selama ini melakukan penimbunan limbah B3 hingga menimbulkan pencemaran air sumur dan air permukaan yang mengancam kesehatan

warga Desa Lakardowo di empat dusun, yakni Dusun Kedung Palang, Sambi Gembol, Sumber Wuluh di Desa Lakardowo dan Dusun Greol di Desa Sidorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

“Kita meminta DPRD Jatim turun ke lapangan dan mengambil sikap tegas atas penimbunan limbah B3 yang dilakukan PT PRIA, jika perlu sampai pada penutupan perusahaan. Kami ingin pemerintah untuk menghentikan pengelolaan limbah B3 dan kami ingin masyarakat hidup damai tanpa adanya ancaman intimidasi dari perusahaan PT PRIA,” tegasnya.

Hasil Analisis Air Sumur Desa Lakardowo Diragukan Cerita Lain PT PRIA Cemari Limbah B3 Sebelumnya Ecological Observation and Wetland Conservation atau Lembaga Kajian dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton), menolak kesimpulan yang dibuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terkait pencemaran limbah B3 di bawah tanah PT PRIA. Lembaga yang serius mendampingi warga di Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto ini menilai kesimpulan KLHK yang disampaikan dalam surat no, 5-163 / PPKL/PPA/SET-1/8/2016, tanggal 8 Agustus 2016.

Surat KLHK tersebut merupakan surat balasan yang pernah dikirim Ecoton dengan no. 69/ADV/V/2016, tanggal 3 Mei 2016 tentang dugaan adanya pencemaran air akibat kegiatan PT PRIA. Ecoton berkirim surat berdasarkan keluhan warga di Desa Lakrdowo yang seringkali mengeluhkan merasakan dampak limbah B3 PT PRIA. Seperti yang selalu disampaikan warga Desa Lakardowo Rumiyati. Awalnya dia memang tidak merasakan dampak apapun keberadaan pabrik tersebut. Perkembangannya, tiga tahun terakhir, kata Ketua Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) ini, dampak dari PT PRIA lingkungan mulai dirasakan warga terutama air sumur untuk keperluan harian mulai tidak berfungsi.

“Airnya makin kuning, dan menghitam. Bahan belanja dari pasar yang akan dimasak terpaksa kami cuci dengan air galon yang harus dibeli,” kata Rumiyati ketika ditemui.

Air galon tidak hanya untuk minum dan memasak, tapi juga digunakan untuk memandikan bayi. “Dari beberapa laporan warga, ada beberapa bayi yang mengalami gatal-gatal setelah dimandikan air sumur, meski setelah diobati pulih kembali,” tutur Rumiyati.

Tak beda dengan yang disampaikan Heru Siswoyo, yang juga warga Desa Lakardowo.

Heru yang pernah bekerja di perusahaan pengolahan limbah B3 itu menuturkan, pada tahap-tahap awal sejak berdirinya pabrik itu warga masih menggunakan air sumur untuk kebutuhan sehari-hari.

Namun sejak tiga tahun terakhir air sumur tidak lagi layak dikonsumsi.

“2010-2012, saya masih

kerja disitu alhamdulillah masih bagus (air sumur), tapi mulai 2013 itu sudah mulai kelihatan, mulai dari baunya, warnanya. Saya disitu ganti-ganti bikin sumur, awalnya sih masih bisa, tapi 2013 sudah tidak bisa (air tidak bagus),” jelas Heru Siswoyo yang kini juga salah satu Presidium Masyarakat Peduli Lakrdowo (MPL).

Heru yang bekerja sejak pertama kali PT PRIA berdiri, mengaku mengetahui secara pasti aktivitas yang dilakukan pabrik pengolahan limbah terbesar di Jawa Timur ini.

Sekitar 800 rumah sakit, klinik medis, hingga industri di Jawa Timur mengirimkan limbahnya untuk dikelola oleh PT PRIA. Heru memastikan pabrik itu menimbun limbah B3 secara serampangan, sehingga seringkali menimbulkan dampak bagi lingkungan dan masyarakat.

“Kayak longsoran dia yang jatuh ke lahan-lahan warga itu, memang dibenahi, memang diambil kembali, dibersihkan, tapi kan banyak sisanya. Besok lagi juga kalau hujan dia longsor lagi, lama-lama yang punya lahan juga kan gak bisa, semua juga rusak tanamannya, lebih-lebih itu air yang meluap dari situ banyak yang ke sawah. Air hitam itu mengalir ke sawah-sawah, juga mengalir ke irigasinya sampai radius satu kilometer,” imbuhnya.

Menurut Direktur Ecoton Prigi Arisandi, kesimpulan KLHK untuk memastikan adanya pengaruh kualitas air sumur penduduk Lakardowo.

KLHK meminta bantuan kepada ahli hidrogeologi Heru Hendrayana dan pakar hidrokimia Arief Sudradjat yang sangat diragukan objektivitas penelitiannya.

Kata Prigi, Heru yang selama ini dikenal sebagai pengajar di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, dalam melakukan pemetaan air tanah tidak melakukan pengamatan langsung ke lokasi.

Dalam pandangan Ecoton, tanpa melakukan cross check langsung untuk melakukan verifikasi kondisi hidrogeologi yang bersifat site specific dengan dipengaruhi kondisi lokal. Maka tidak dapat digeneralisir dengan kondisi tempat lain.

“Kalau tidak melakukan cross check ke lokasi, mana mungkin dia tahu kondisi sebenarnya. Tapi anehnya kenapa

Kondisi debu dari tanaman pertanian warga di Desa Lakardowo akibat asap dari insenerator PT PRIA.

tiba-tiba berani membuat kesimpulan. Ini kan aneh sekali, “ kata Prigi, Sabtu, (27/8/2016).

Dia menyampaikan, sebagai akademisi Heru telah menerima sanksi dari kampus tempat dia mengajar. Karena dia telah menjadi saksi ahli bagi PT Semen Indonesia dalam sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Semarang. “Masalah ini bisa kita cek dalam berita-berita yang sudah menyebar. Faktanya pakar ini pernah disidang di ruang sidang pusat UGM, “ ujarnya.

Sekedar mengingatkan, UGM pernah menggelar sidang sanksi administratif dua pengajar yaitu Heru Hendrayana dan Eko Haryono, terkait persoalan ketika menjadi saksi ahli di PTUN Semarang pada Kamis, (19/3/2015) lalu. Sidang digelar di ruang pimpinan gedung pusat Yogyakarta pada Rabu, (25/04/2015). Digelarnya sidang oleh tim kajian independen sebagai bentuk sikap pihak UGM untuk merespon atas aduan masyarakat Rembang dan Sedulur Sikep tentang kasus rencana penambangan pegunungan Kendeng dan pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di Rembang.

Tim yang diketuai Dr. Pujo Semedi, terdiri atas para pakar dan mahasiswa dari berbagai bidang ilmu yakni bidang karst, air tanah, hukum lingkungan, kehutanan, ekonomi dan antropologi itu, bermula dari protes masyarakat Rembang dan Sedulur Sikep dengan mendatangi kampus UGM pada Jumat, (20/3/2015) silam.

Dari hasil sidang, tim independen menyimpulkan bahwa Heru dan Eko, merupakan utusan dari universitas yang menjadi saksi ahli atas permintaan pihak tergugat yaitu

PT Semen Indonesia. Mereka saksi ahli yang sah dan telah memberikan paparan tentang bidang keahliannya secara profesional.

Namun perkembangannya, muncul kesaksian yang tidak sesuai dengan asas kepatutan sebagai saksi ahli, antara lain dengan memberikan kesaksian yang dapat mengarahkan pada satu kesimpulan tertentu, yang cenderung memihak, padahal kedua pakar tidak melakukan penelitian langsung di wilayah Rembang.

“Record Heru cukup jelas.

Dia membela satu kepentingan korporasi. Bisa jadi akan terjadi di Desa Lakardowo ini yang warganya saat ini sedang menuntut pencemaran limbah B3 PRIA ini. Oleh karena itu pendapat Heru sebagaimana tercatat dalam notulensi analisis pemetaan kondisi air di Desa Lakardowo, kami sangat meragukan,” tandas Prigi.

Begitu pula terhadap narasumber Arief Sudradjat yang disebutkan sebagai pakar hidrokimia. Menurut Prigi, dalam melakukan pengambilan sampel di lapangan, Arief telah memandu pengambilan sampel dengan baik. Dalam dokumen slide presentasinya tidak menyampaikan analisis yang komprehensif.

Sehingga pada pemetaan air tanah dan air permukaan di Desa Lakardowo Arief tidak melihat dampak dari sumber pencemar kimiawi yang melebihi bahan baku mutu akan berakibat pada kesehatan manusia.

“Kalau melihat rujukan yang ada, pakar Arief adalah ahli di bidang menejemen sistem informasi, klimatologi dan sanitasi. Sehingga keahliannya dianggap kurang sesuai untuk membuktikan pencemaran limbah,” tegasnya. w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Ada cerita lain terkait persoalan limbah B3 di Desa Lakardowo Kecamatan jetis Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. Menarik untuk dicermati, supaya bisa bersikap berdasarkan kebenaran dan keadilan dalam menilai.

Sumber Heru Siswoyo bercerita panjang lebar, ketika Lensa Indonesia berkunjung di desa paling ujung Utara kota Mojokerto. Yah, soal truk tanpa plakat karakteristik limbah B3 yang terguling di Desa Sidorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto pada Sabtu 4 Juni 2016 lalu.

Heru menyampaikan temuannya bahwa PT PRIA bukan saja melanggar pengumpulan, pemanfaatan, dan pengolahan limbah B3.

Heru saat itu melihat dengan mata kepalanya, bagaimana cara PT PRIA melakukan pengangkutan.

Sebenarnya tak perlu dibantah dan sudah dipastikan, bahwa limbah B3 sangat berbahaya bagi lingkungan dan kehidupan manusia.

Oleh sebab itu, meski Heru bukan seorang ahli, tetapi dalam perkara limbah PT PRIA di desanya merupakan kisah nyata dan benar.

Dia dan warga desa merasakan, akibat limbah B3 PT PRIA penyakit mulai bermunculan: sesak nafas, gatal-gatal, dan tiroid.

Heru melihat, sebuah truk bernomor polisi S 8865 UP terperosok dalam sebuah jurang dengan kedalaman 4 meter. Beberapa karyawan PT PRIA yang melakukan evakuasi limbah B3, tak satu pun terlihat mengenakan pakaian standar. Padahal kalau membaca PP No 101 tahun 2014 tentang pengolahan limbah B3 jelas mengaturnya.

Mengutip dari berbagai peristiwa limbah B3 yang mencemari lingkungan di Indonesia. Para aktivis lingkungan dan pakar lingkungan selalu bilang dalam PP tersebut di pasal 232 ayat 2 yang disebutkan: Dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 wajib mengutamakan keselamatan jiwa manusia.

Melihat kenyataan itu, Heru sebenarnya berharap, pihak terkait KLHK, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Mojokerto, segera sadar dan melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan yang menghantui warga Desa Lakardowo.

Peristiwa yang sebenarnya tidak dia sangka itu, lalu diabadikan lewat handsphone yang dimiliki. Baginya momen itu tepat untuk mengambil gambar. Karena dalam pikirannya, barangkali berguna sebagai bukti bahwa PT PRIA dalam pengelolaan limbah B3 tak sesuai prosedur.

Menanggapi temuan tersebut, Prigi mengatakan sebenarnya pengangkutan limbah B3 yang dilakukan PT PRIA, sudah bukan rahasia lagi. Sejak perusahaan itu berdiri, masyarakat sudah tahu bagaimana fly ash debunya keluar dari truk pengangkut yang melintas.

“Itu juga salah satu bukti. Bahwa pengelolaan limbah B3 yang dilakukan PT PRIA, mengancam kehidupan warga Lakardowo,” sebutnya.

Bukan itu saja, lanjut Prigi, pabrik B3 itu juga membuang limbah batubara sembarangan, tapi tidak ada respon ketika warga protes.

Menurutnya, dampak lingkungan akibat pengolahan limbah B3 yang tidak benar tinggal

Pekerja melakukan evakuasi limbah B3 tanpa menggunakan baju standart meski ada sak yang bocor.

Pekerja PT PRIA sedang evakuasi tumpukan limbah B3 dari truk terperosok.

inilah Kesalahan fatal yang dilakukan karyawan PT PRIA ketika mengevakuasi truk terperosok yang ditulis Heru Siswoyo

Pekerja yang melakukan evakuasi menggunakan baju seragam pekerja, Namun berlengan pendek dan bentuknya kaos dan tidak memakai baju pelindung yang standar.

Pekerja yang melakukan evakuasi tidak dilengkapi dengan sarung tangan yang standar dan masker serta kacamata.

Bahkan beberapa pekerja juga tidak memakai sarung tagan dan masker.

Tidak memakai seragam khusus evakuasi limbah b3 menunjukkan bahwa PT. PRIA tidak memiliki TIM yang khusus menangani keadaan darurat ketika terjadi kecelakaan saat pengangkutan limbah B3.

Petugas yang melakukan evakuasi tidak secara cekatan dan memperhatikan limbah B3 yang dievakuasi, sehingga terlihat tumpahan limbah B3 yang tercecer dari sak/karung yang jebol saat diangkat oleh petugas .

Saat proses evakuasi tidak dipasang police line yang bisa membahayakan masyarakat yang melihat proses evakuasi sehingga dapat mengancam keselamatan pekerja dan masyarakat.

Truk pengangkut Limbah B3 yang terguling tidak dilengkapi dengan tanda limbah B3 yang biasanya di tunjukkan dalam bentuk gambar tengkorak yang dipasang di badan truk. Serta truk juga tidak dilengkapi dengan nomor telpon dan nama perusahaan, sehingga ketika terjadi keadaan darurat atau kecelakaan masyarakat bisa segera menghubungi pihak perusahaan.

menunggu waktu saja. Proses hidrologi yang terjadi akibat penimbunan memang tidak akan terhindari, sehingga pencemaran air tanah terjadi.

“Indikasi yang terjadi di masyarakat sangat memungkinkan pencemaran memang ada di lingkungan Desa Lakardowo. Sudah pernah saya sampaikan. Dari tiga dusun yang kami amati , untuk jenis penyakit dan perilaku masyarakat, ada gejala iritasi kulit yang sudah diderita. Itu disebabkan interaksi mereka dengan kondisi lingkungan tercemar baik air, udara, atau tanah, ” jelasnya.nbersambung/sar/pr

edukasi

10

Edisi 153 | 19 - 25 september 2016

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Sumarna Surapranata mengatakan skor kelulusan uji sertifikasi guru pada tahun ini naik menjadi 80.

“Tahun sebelumnya hanya 42. Tapi tahun ini kami ting-

Skor Kelulusan Uji Sertifikasi Guru Naik jadi 80

katkan menjadi 80 karena berdasarkan laporan Bank Dunia tidak ada perbedaan antara guru yang sudah bersertifikasi dan tidak bersertifikasi.

Oleh karena itu, kami naikkan skornya menjadi 80,” ujar Sumarna usai penandatanganan nota kesepahaman uji

sertifikasi dengan 15 rayon di Jakarta, Jumat (16/9/2016).

Meski terjadi kenaikan skor, tetapi terdapat perbedaan mekanisme dibanding tahun sebe­ lumnya. Tahun ini guru yang tidak lulus sertifikasi akan mendapatkan kesempatan untuk ikut ujian kembali sebanyak empat

kali. “Guru bisa belajar lagi secara mandiri dan ikut ujian kembali, maksimal empat kali,” katanya.

Pada tahun ini, jumlah guru yang mengikuti sertifikasi sebanyak 69.259 orang. “Kami sudah sosialisasikan sejak beberapa bulan yang lalu, jadi kami harapkan tidak ada gejolak,” lanjut dia.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut terkait dengan penyelenggaraan ujian sertifikasi guru yang akan diselenggarakan pada awal Oktober.

Dari 15 rayon tersebut, jumlah peserta terbanyak ada di DKI Jakarta yakni 8.136 orang dan anggaran yang dialokasi-

kan sebanyak Rp32,29 miliar.

Rektor Universitas Negeri Medan Syawal Gultom, mengatakan pihaknya yakin tidak akan terjadi gejolak akibat kenaikan skor kelulusan. “Kami sudah melakukan sosialisasi sejak awal Maret,” kata Syawal.

Sementara, Rektor Univer-

sitas Negeri Jakarta, Djaali, mengatakan kenaikan nilai kelulusan itu akan dapat mening­ katkan kompetensi para guru.

“Konsekuensinya memang banyak yang tidak lulus, tapi kami yakin ini salah satu cara meningkatkan kompetensi guru,” kata Djaali.nind/ans

ITS Kirim Tim Spektronics untuk Lomba Adelaide University Australia Tim Spektronics ITS masih eksis dalam berkarya dan telah melahirkan total 12 mobil chem-e-car.

R

ektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Prof. Joni Hermana melepas Tim Spektronics ITS, Jumat (16/9/2016). Tim ini yang akan berlaga di ajang Chemeca yang diselenggarakan oleh Adelaide University, Australia, pada 25-28 September mendatang.

Tim Spektronics yang merupakan tim chem-e-car pertama di Indonesia ini akan mengikutsertakan dua mobil di ajang tersebut. Yakni mobil Spektronics 11 dan Spektronics 12.

Tim Spektronics ITS sen­ diri telah berpartisipasi dalam kompetisi mobil chem-e-car ini sejak tahun 2010 lalu. Hingga saat ini, tim Spektronics ITS masih eksis dalam berkarya dan telah melahirkan total 12 mobil chem-e-car.

Manajer Tim Spektronics, Abdul Karim Amarullah, menjelaskan bahwa Chemeca merupakan salah satu kompetisi yang menantang pesertanya untuk merancang prototipe mobil berbahan bakar lewat reaksi kimia. Tim dinyatakan juara apabila mampu menghitung dan mobilnya mampu menempuh jarak tertentu.

“Jadi dalam kompetisi ini tidak berdasarkan kecepatan dan daya tempuh bahan bakar, tetapi menguji bagaimana kami mengontrol reaksi kimia untuk menempuh jarak tertentu dengan beban mobil tertentu pula,” ujar mahasiswa jurusan Teknik Kimia ini.

Tim yang terdiri atas mahasiswa jurusan Teknik Kimia, Teknik Industri, dan Desain Produk ini berharap bisa unggul dengan kedua mo-

Kedubes AS Permudah Pelajar Indonesia ke Amerika Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia membantu mempermudah pelajar Indonesia dalam mendapatkan fasilitas untuk dapat meneruskan belajar di universitas atau lembaga pendidikan Amerika Serikat.

Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Brian McFeeters di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa pelajar Indonesia banyak yang pandai dan berhak memilih serta mendapatkan universitas yang mereka inginkan di Amerika Serikat.

Kedubes AS membantu memfasilitasi dari segi informasi dan keterangan yang diperlukan selama tinggal di AS termasuk ringkasan biaya hidup.

Oleh karena itu EducationUSA Indonesia dan Kedutaan Besar Amerika Serikat mengadakan “U.S. Graduate School Fair 2016” di Hotel I.W. Marriot Jakarta.

Sekitar 20 universitas dan lembaga pendidikan terkemuka dipamerkan dalam pameran tersebut. Pameran tersebut gratis dan terbuka untuk umum.

EducationUSA Graduate School Fair merupakan sebuah kegiatan tahunan yang memberikan informasi yang akurat dan objektif mengenai program pascasarjana di Amerika Serikat dengan memberikan kesempatan bagi pelajar-pelajar Indonesia untuk berinter-

aksi dengan wakiI-wakil universitas dari Amerika Serikat secara langsung.

Melalui pameran ini, calon mahasiswa yang berniat melanjutkan ke jenjang pascasarjana di Amerika akan mendapatkan informasi terperinci mengenai jurusan, program studi, dan beasiswa yang tersedia.

Pameran ini merupakan salah satu upaya EducationUSA Indonesia untuk mendukung kemitraan komprehensif (comprehensive partnership) antara Indonesia dan Amerika salah satunya untuk melipatgandakan jumlah pelajar Indonesia yang belajar di AS. Dalam pameran tersebut, perwakilan Bagian Konsuler Kedutaan Amerika Serikat juga akan memberikan informasi mengenai proses aplikasi visa Amerika. Selain di Jakarta, EducationUSA juga mengadakan pameran pendidikan di Malang, Jawa Timur pada tanggal 14 September 2016 bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Malang.

“Kami juga menghadirkan informasi mengenai TOEFL dan kebutuhan lainnya terkait bahasa,” kata Brian.

Brian juga mengatakan bahwa banyak disediakan pilihan beasiswa yang dapat membantu meringankan biaya kuliah, asalkan memenuhi persyaratan yang diminta.nafu/ans

bil yang diusungnya tersebut.

Abdul menegaskan bahwa keduanya memiliki spesifikasi yang berbeda.

Spektronics 11 unggul deng­an mengusung konsep bahan bakar alumunium air battery yang menggunakan mekanisme stopping hidrogen peroksida dengan katalis besi (III) klorida.

“Keunggulannya karena bahan bakarnya oksigen, sehingga tidak perlu repot mencari karena tersedia di alam. Selain itu, reaksinya tergolong sangat stabil dan memiliki tingkat keakuratan yang tinggi,” jelasnya di hadapan awak media.

Lain halnya dengan Spektronics 12 yang menggunakan konsep bahan bakar hidrogen peroksida yang reaksinya akan menghasilkan gas bertekanan tinggi. Gas tersebut yang akan mendorong piston dan menggerakkan mobil.

Karim mengatakan jika hasil reaksi mobil ini ramah lingkungan.

Diakui, ada hambatan yang akan dihadapi seperti perbedaan kondisi selama di Indonesia dan Adelaide nanti.

Sebab, kondisi suhu, kelembaban, maupun lintasan yang berbeda akan berpengaruh pada reaksi kimia yang telah mereka rancang selama satu tahun persiapan tersebut.

“Guna mengantisipasinya, sebelum lomba, kami akan melakukan kalibrasi dan running test terlebih dahulu di Adelaide untuk menyesuaikan dengan reaksi yang kami buat,” tutur Abdul.

Di sisi lain, Rektor ITS Prof Ir Joni Hermana MScES PhD menyatakan, Spektronics menjadi bukti bahwa ITS tak hanya unggul dalam bidang otomotif yang selama ini menjadi andalan. Sebab, ITS turut mengembangkan riset tentang bahan bakar alternatif sebagai tenaga penggerak yang dalam hal ini menggunakan reaksi kimia.

“Kami berharap temuan tim Spektronics dapat menjadi

Tim ITS menguji mobil Spektronics 11 dan Spektronics 12.

bahan bakar alternatif di masa depan karena sifatnya yang ramah lingkungan,” ujar Joni.

Sebagai catatan, cheme-car (untuk kompetisi di Adelaide bernama Chemeca, Red) merupakan kompetisi tahunan mahasiswa jurusan Teknik Kimia untuk men­ desain dan membuat sebuah prototipe mobil dengan berbahan bakar reaksi kimia.

KNPI Ingin Majukan Negeri Lewat Bahasa

Walikota Kediri dan Ketua KNPI Kota Kediri.

“Berikan aku sepuluh pemuda, maka akan aku guncang dunia”, pernyataan pembakar semangat Bung Karno itu seakan menjadi pelecut semangat para pemuda yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) untuk berpartisipasi memajukan negeri ini.

KNPI sukses menghelat pagelaran akbar the one and only “English Contest for English Massive” yang sukses meng-inggriskan Taman Wisata Goa Selomangleng Kediri.

Acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun KNPI Kota Kediri yang ke 43 serta bersamaan dengan Hari Jadi Kota Kediri yang ke 1137.

Tingginya antusias dari peserta terlihat dari banyaknya jumlah tim yang berpartisipasi, total terdapat 120 tim yang terbagi dari 3 kelompok usia. Persiapan yang mereka lakukan terlihat

sangat matang dengan adanya properti-properti kreatif pelengkap performance diatas panggung. Persiapan tersebut juga sudah dilakukan dari pagi buta, mulai dari kostum hingga make up.

“Anak-anak dari habis subuh sudah ngumpul dirumah saya mas, make up dan segala macem, trus bareng-bareng berangkat kesini jam setengah 6”, ungkap Rini PJ spot Alamanda Burengan.

Ketika dikonfirmasi tentang persiapan akan lomba ini beliau mengatakan bahwa sudah dari 2 minggu kemarin anak-anak digembleng oleh tutor-tutor yang bertugas disana. “Ini program bagus, semoga ada tindak lanjut setelah program ini, jangan berhenti sampe disini”, masukan dari pak Heru terhadap lomba yang diadakan , Ini juga mampu menarik animo masyarakat yang secara sengaja ataupun tidak

berwisata kesana. Kemeriahan acara ini mampu menghipnotis Walikota Kediri, yang notabene pendukung nomor satu program ini.

“Saya mendukung acara ini, ini kegiatan yang menarik dari KNPI, memberikan edukasi dan mencerdaskan masyarakat Kota Kediri,” kata Walikota Kediri yang akrab disapa Mas Abu. Pujian juga hadir dari ke­ tua KNPI Reza Darmawan, anggota Komisi C DPRD Kota Kediri, beliau mengatakan bahwa kita harus mewujudkan mimpi-mimpi para pejuang yang sudah lalu dan mengisi kegiatan-kegiatan yang lebih positif, contohnya English Massive ini.

Semoga semakin banyak event-event edukatif seperti ini dikemudian hari, agar tercipta masyarakat Kota Kediri well-educated dan siap menghadapi tantangan global kedepannya.nandik_kartika

Tujuan utama dari kompetisi ini adalah sebagai langkah awal untuk mengembangkan mobil berbahan bakar energi terbarukan berdasarkan deng­an reaksi kimia.

Pada perlombaan chem-ecar terdiri dari dua kategori lomba yaitu race dan poster.

Pada kategori race, setiap tim diharuskan membuat prototype mobil automatic (tanpa

terdapat kontroler apapun) dan diharapkan dapat membawa beban dengan berat tertentu dan dapat menempuh jarak tertentu secara tepat.

Sedangkan untuk kategori poster, setiap tim diharuskan dapat mempresentasikan konsep dari mobil chem-e-car yang dibuatnya yang terdiri dari Power Source, Safety, hingga Economical Aspect.nsita

Semen Indonesia Bantu Pendidikan Kesetaraan ke 940 Siswa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk memberi bantuan pendidikan kesetaraan kepada 940 siswa atau warga belajar, dengan total nilai bantuan mencapai Rp1,64 miliar.

Kepala Departemen Tanggung Jawab Sosial PT Semen Indonesia Wahjudi Heru, dalam keterangan persnya di Surabaya, Jumat, mengatakan bantuan itu sebagai komitmen perseoran untuk mendukung pendidikan kesetaraan, khususnya di kawasan terdekat dengan pabrik, yakni di wilayah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

“Bantuan tersebut, kami realisasikan dengan menanggung biaya operasional para warga belajar atau siswa dalam menempuh kejar Paket A, B, C, ditambah modul pembelajaran, honor tutor dan pengelola lembaga kesetaraan,” katanya.

Wahjudi menjelaskan pola bantuan diberikan dengan memenuhi kebutuhan operasional lima Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan satu lembaga kursus pelatihan (LKP).

“Lima PKBM itu masingmasing PKBM Ar-Rohman, PKBM Kadiwono, PKBM Ajigeneng,PKBMNgudikaweruh, serta PKBM Bina Remaja yang berada di Kecamatan Pamotan,” katanya.

Sedangkan satu LKP, kata Wahjudi yang diberikan bantuan operasional adalah LKP Siap Mandiri Desa Suntri di Kecamatan Gunem.

Menanggapi hal itu, Kasi Pendidikan Kesetaraan Di-

nas Pendidikan Kabupaten Rembang Agus Sugiyanto mengaku mengapresiasi bantuan tersebut, karena sebagian besar warga masih belum bisa menikmati pendidikan kesetaraan.

“Peran pihak ketiga termasuk PT Semen Indonesia dalam pengembangan pendidikan kesetaraan memang luar biasa. Mereka membantu saudara kita yang dulu tidak menikmati pendidikan formal, dan kini bisa mengikuti pendidikan kesetaraan,” katanya.

Agus mengatakan jika hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah penuntasan pendidikan kesetaraan bagi warga putus sekolah tidak bisa maksimal, karena kuota untuk pendidikan kesetaraan masih sangat minim.

“Pendidikan kesetaraan ini penting, maka dari itu harus didukung semua pihak dan di beberapa lembaga kesetaraan kami mengajarkan berbagai kemampuan di bidang keterampilan dan kewirausahaan seperti pembuatan kue dan kerajinan tangan,” katanya.

Sementara itu, salah satu siswa dari LKP Siap Mandiri dari Desa Sidomulyo Kecamatan Gunem, Abdul Rosyid mengaku terbantu dengan materi kewirausahaan yang diberikan pengelola.

“Pendidikan kesetaraan ini membuat saya bisa mengembangkan produk usaha kerajinan tas yang selama ini sudah saya kerjakan,” katanya.nama/ans

SD Muhammadiyah 4 Surabaya Juarai Lomba Robot Internasional 2016

Tiga siswa kelas VI SD Muhammadiyah 4 Surabaya, yakni Abian Ermansyah, Ilham Wandya, dan Afel Alarik. w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Pelajar Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 4 Surabaya, Jawa Timur berhasil menyabet juara I untuk kategori UnSiapa dercover Water dan juara I kategori Resque dalam Lomba Robot Internasional di Lombok, Mataram 17 hingga 19 Agustus 2016, lalu.

Untuk kategori Underwater, diikuti tiga siswa kelas VI, yakni Abian Ermansyah, Ilham Wandya, dan Afel Alarik.

Untuk kategori Resque timnya adalah Rehan Akbar, Ragheed dan Irfan.

“Dalam lomba robotik internasional untuk kategori pelajar tersebut diikuti 800

peserta, selain dari Indonesia, juga Malaysia, Thailand, dan Mesir. Alhamdulilah SD Muhammadiyah 4 Surabaya bisa mendapat juara pertama di dua kategori, yakni robot underwater dan resque,” terang Penanggung Jawab tim dari SD Muhammadiyah 4, Surabaya, Endik Setyawan, Senin 5 September 2016.

Dijelaskan, dalam turnamen robotik pelajar tingkat dunia itu ada lima kategori, underwater, resque, transformer, kreatif, dan cheff.

Kategori underwater, adalah kreatifitas robot yang didesain bisa bergerak di

dalam air, dan punya kemampuan mengambil barang, yang dalam peragaannya dilakukan dengan mengambil kelereng, di kedalaman air satu meter.

Untuk resque, kreatifitas robot yang dibuat harus bisa melewati rute yang ditentukan. Dan, mampu melampaui segitiga dan kemudian bisa memasukkan 6 bola ke lubang yang ditentukan.

Erik menyebut, tim anak didiknya disiapkan selama 1 bulan, dan selama 2 minggu terus dibekali dengan pematangan teknis pengoperasian robot.

“Karena robot yang mere-

ka buat ini harus dioperasikan melalui komputer,” tambah Endik.

Humas SD Muhammadiyah 4, Edi Purnomo menambahkan, setelah menangi kompetisi di Lombok, siswasiswinya disiapkan untuk mengikuti kompetisi Robot Cup di Singapura.

“Mereka, sekarang te­ rus dilatih untuk disiapkan mengikuti Robot Cup Singapore Open, bulan Maret 2017.

Dan, sekitar Juli 2017 nanti kembali mengikuti Competisi Robot Internasional yang digelar di Jepang,” kata Edi Purnomo.nbnj

hukrim

11

Edisi 153 | 19 - 25 september 2016

Perjuangan Seorang Ayah Mencari Keadilan

Dua Anaknya Tewas Dibunuh, Idris Jual Rumah untuk Biaya Auotopsi Rp 15 Juta Untuk mencari keadilan terhadap jenazah kedua buah hatinya, Amelia dan Alfin, Idris harus menge­luarkan biaya tidak murah. Dia diminta membayar biaya autopsy sebesar Rp 15 juta.

Idris pun harus menjual rumah dan hutang ke rentenir.

k

eluarga Idris Broji (48) warga jalan Lintas Timur, Desa Surya Adi Blok D Pasar Gajah, Ke­ camatan Mesuji Kabupaten OKI, Sumatera Selatan, masih berselimut duka.

Dua anaknya, Amelia Tiara Rista Ananda (11) dan Alfin Darif Akbar (8), ditemukan tewas. Diduga anak Idris Broji (48) tewas setelah menjadi korban pembunuhan.

Tragisnya, perjuangan se­ orang ayah mencari keadilan untuk buah hatinya harus di­ lalui dengan jalan berliku. Yah, untuk melakukan autopsi terh­ adap jenazah Amelia dan Alfin, kabarnya Idris harus mengelu­ arkan biaya tidak murah. Dia harus membayar Rp 15 juta.

“Saya terpaksa gadaikan rumah untuk biaya autopsi dan meminjam uang ke ren­

tenir,” cerita Idris, Kamis (15/9/2016).

Hutang terhadap rentenir tersebut, kata Idris, harus dibayar dengan cara mencicil setiap bulan sebesar Rp 1 juta.

Padahal Idris sendiri selama ini berprofesi sebagai tukang cuci mobil. Namun dia tidak berpikir panjang, meski ru­ mahnya dijual, yang jelas dia ingin mendapatkan keadilan bagi kedua buah hatinya.

Kasus ini berawal saat warga Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan itu melapor­ kan kasus kematian dua buah hatinya ke Polsek Mesuji. Dari Polsek Mesuji, Idris diarahkan melapor ke Polres OKI. Dua anak Idris ditemukan tewas mengapung di sungai dengan tubuh penuh luka. Bah­ kan di tubuh anak perempuan­ nya terdapat bekas kekerasan seksual tepatnya di kemaluan.

4.903 Botol Miras Impor Ilegal Disita

“Awalnya saya kira teng­ gelam. Tetapi setelah jenazah dimandikan di kepala bela­ kang Amalia ada luka memar dan bekas cakaran di leher.

Alfin juga luka memar di bela­ kang kepala,” kata Idris.

Idris lantas melapor­k an kecurigaannya ke polisi.

Lapo­r an tertanggal 17 Mei 2016 itu kemudian diterima oleh penyidik.

Sayangnya, saat dua jenaz­ ah anaknya akan diautopsi, seorang penyidik inisial Brip­ ka ECG meminta biaya untuk autopsi dua jenazah sebesar Rp50 juta.

Biaya tersebut untuk pro­ ses autopsi dugaan penyebab kematian anaknya. Karuan, Idris kelabakan. Karena tak memiliki uang, Idris meminta keringanan dari penyidik seh­ ingga disepakati biaya autopsi Rp 15 juta untuk dua jenazah.

Akhirnya dia terpaksa meng­ gadaikan rumahnya untuk biaya autopsi termasuk mem­ injam uang ke rentenir.

“Waktu itu penyidik bilang biaya autopsi ditanggung korban. Tidak ditanggung negara. Jadi saya langsung cari pinjaman,” terang Idris.

Alhasil, setelah tiga bulan dimakamkan, barulah Idris memiliki kecukupan uang un­ tuk autopsi. Dia pun semakin mendapatkan kepastian bah­ wa kedua anaknya dibunuh dan sebelumnya mendapat kekerasan secara seksual.

Saat itu Idris membayarkan uang Rp15 juta kepada Bripka ECG. Uang itu diserahkan Idris di kediaman penyidik Polres OKI tersebut, di Desa Tanjung Lubuk, pada 29 Mei 2016, seki­ tar pukul 21.00WIB. “Saya berikan panjar Rp10 juta. Saat autopsi selesai baru bayar lagi sisanya Rp15 juta,” ujarnya.

Meskipun telah menge­ luarkan uang untuk biaya autopsi, kasus pembunuhan yang menimpa dua anak Id­ ris nyatanya sampai saat ini belum menunjukkan titik terang. Atas hal itu, ia pun melaporkan kasus tersebut ke Polda Sumatera Selatan.

“Saya merasa kecewa kare­ na tidak ada kejelasan dari pihak Polres OKI. Sehingga ke sini (Polda Sumsel) un­ tuk menanyakan kasus itu,” katanya.

Terpisah, Kasubdit IV Re­

Idris Broji melaporkan dugaan pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap dua anaknya di Mapolda Sumatera Selatan.

nata Direktorat Reserse Krimi­ nal Umum Polda Sumatera Selatan AKBP Faishol Majid mengaku akan menindaklan­ juti perkembangan kasus itu dengan menanyakan ke Polres Ogan Komering Ilir.

“Sesuai dengan laporan orang tuanya di sana, dugaan kekerasan seksual kepada anak. Nanti akan kami pang­ gil jajaran Polres OKI yang menangani kasus ini,” kata

Oknum Polisi Pengedar Sabu Cuma Dituntut Ringan

Wakasatreskrim Polrestabes Surabaya Kompol Bayu Indra Wiguno.

Sebanyak 4.903 botol minuman keras impor ilegal disita polisi, dari tangan THI (61) warga Jalan Lebak Surabaya. Aksinya menge­ darkan miras ke luar Jawa pun terpaksa berhenti set­ elah dua tahun beroperasi.

Wakasatreskrim Pol­ restabes Surabaya Kompol Bayu Indra Wiguno men­ gungkapkan tersangka THI ini sudah menjual miras impor maupun lokal tanpa ijin sejak 2014 hingga 2015 dengan cara membeli miras kepada seorang berinisial T, dan kemudian dijual kem­ bali kepada J dan A. “Pelaku ini diduga mendapat minuman keras dari Jakarta tanpa prosedur yang benar karena tidak mempunyai izin edar minu­ man beralkohol,” katanya, selasa (13/9/2016).

Dalam menjalankan ak­ sinya, tersangka mengelabui aparat dengan membungkus botol miras dalam kardus lalu diangkut dengan mobil Mitsubisi Kuda yang su­

dah dimodifikasi agar tidak terdeteksi oleh petugas, untuk selanjutnya dikirim ke EMKL (Ekspedisi Mua­ tan Kapal Laut) agar bisa dipasarkan di luar Jawa.

“Jadi miras-miras yang didapatkan dari stok di gu­ dang ini memang oleh ter­ sangka sengaja dibungkus rapi lalu di daftar manifes dia sebutkan barang-barang lain seperti peralatan rumah tangga,” kata Bayu.

Sementara dari tangan tersangka polisi berhasil mengamankan dan menyita miras sebanyak 181 kardus dengan jumlah total 4.903 botol berbagai merk sep­ erti Chivas, Bold, Contreau, Black Label, Bacadi, Red label dan Vodka mansion.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya THI akan dijerat dengan Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) UU tentang pangan dengan ancaman hukuman pidana maksimal 2 tahun penjara dan denda Rp. 4 Milyar. nnanda

Tommy Yuda Prasetya saat menjalani persidangan di PN Surabaya.

Oknum polisi anggota Sabhara Polsek Sawahan, Tom­ my Yuda Prasetya, yang jadi terdakwa pengedar sabu bisa bernafas lega setelah mend­ engar tuntutan sangat ringan jaksa dalam sidang yang digelar di ruang Tirta 2 Pengadilan Negeri Surabaya, kemarin.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Surabaya, Samsu J Efendi Banu, cuma menuntut oknum polisi pengedar sabu itu dengan 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider kurungan tiga bulan penjara. “Terdakwa dituntut hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 800 juta subsider hukuman tiga bulan penjara karena melang­ gar pasal 112 ayat (1),” ucap

Samsu dalam membacakan dakwaan.

Meski menerima tuntu­ tan tersebut, terdakwa diberi kesem­patan melakukan pem­ belaan pada sidang berikut­ nya oleh ketua majelis Hakim Isjuaedi. “Tuntutannya kamu sudah dengar dan saya mem­ berikan kesempatan saudara melakukan pembelaan,” ucap hakim yang langsung disam­ but annggukan kepala Tommy Yudha Prasetya.

Perlu diketahui, terdak­ wa ditangkap anggota Sat Reskoba Polrestabes Sura­ baya setelah sebelumnya kurir (anak buahnya), M Arif lebih dulu disergap. Polisi yang melakukan pengemban­ gan mengamannkan Tommy

YUda Prasetya saat bertugas jaga di Mapolsek Sawahan.

Dalam penggeledahan, petugas menemukan satu klip plastik berisi 97 gram sabu di saku celana kanannya.

Saat dilakukan penggele­ dahan lebih lanjut, petugas juga menemukan tiga poket sabu 1,5 gram dalam tas milik terdakwa yang disimpan da­ lam loker mejanya, pipet dan seperangkat alat hisap.

Terdakwa sebelumnya dijerat pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang pengedar narkotika dan diancam hukuman 20 tahun penjara. Namun dalam proses, entah mengapa cuma pasal 112 (pemakai) yang dikenakan.nrofik

Komplotan Penggelap Mobil Rental Dibekuk Unit Reskrim Polsek Bubutan, Senin (12/09/2016) kemarin, berhasil mering­ kus empat orang sindikat penggelap mobil rental Kom­ plotan yang terdiri dari Hadi Suwarno, Zainuri, Bambang Hermanto dan Daniel Reza ditangkap karena melarikan 3 mobil rental.

Laporan itu bermula saat dua bulan lalu Hadi dan Zae­ nuri menyewa mobil kepada Tomi, yang punya bisnis sewa mobil di kawasan Mbah Ratu.

Awalnya, mereka memberikan uang cash Rp300 ribu. Untuk meyakinkan Tomi, keduanya juga menjaminankan satu unit motor dan KTP yang belakan­ gan diketahui palsu.

Namun saat masa sewa ha­ w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

bis, mobil tak kunjung dikem­ balikan. Akhirnya mereka pun ditangkap setelah Polsek Bubutan mendapat laporan dari Tomi.

Kapolsek Bubutan Kompol I Ketut Madia mengatakan keempat orang ini selalu bek­ erja bersama dan memiliki peran masing masing. “Dari hasil pemeriksaan awal, kom­ plotan ini mengaku sudah ada tiga mobil yang mereka bawa kabur. Namun, akan kami korek terus pengakuannya,” katanya. Selasa (13/9/2016).

Kompol Ketut juga me­ nambahkan mereka sudah ahli dalam hal menggelapkan mobil rental. Buktinya, meski sudah menyerahkan uang komplotan ini juga mening­

galkan sepeda motor Suzuki Skywave nopol L 5382 SY sebagai jaminan. Mereka lantas berjanji akan melunasi sisa uang sewa setelah mobil kembali.

“Siasat itu pun membuat korban percaya. Apalagi, pelaku juga sudah memberi­ kan identitas dan alamat lengkapnya, tapi ternyata KTP yang mereka pakai itu palsu,” ujar mantan Kapolsek Pabean Cantikan tersebut.

Sementara itu, saat ditan­ ya, Hadi mengaku memesan KTP palsu itu kepada Daniel.

“Teman saya Daniel memang piawai memalsukan identitas, hanya bermodal Rp350 ribu, KTP langsung jadi,” aku Hadi. nnanda

Pelaku sindikat penggelap mobil rental yang diringkus.

Faishol.

Terpisah, Kapolres Ogan Komering Ilir AKBP Amazon membantah lembaganya me­ minta biaya autopsi kepada keluarga korban dugaan pem­ bunuhan, Idris Broji. “Tidak ada itu (biaya autopsi),” kata Amazon, Kamis, (15/9/2016).

Amazon mengaku, saat ini pihaknya sedang melakukan prarekonstruksi di lokasi dugaan tewasnya kedua anak

Idris di sebuah kolam galian C. “Kasus ini jadi atensi khusus kami. Sekarang masih digelar prarekontruksi di lokasi ke­ jadian. Kita tidak main-main dengan kasus ini,” ujarnya.

Terkait dengan hasil au­ topsi, Amazon mengaku, nantinya akan disampaikan.

“Nanti ada waktunya hasil autopsi disampaikan untuk perkembangan kasus ini,” katanya.ndbs

Kejati Jatim Pelototi Pengadaan Lahan Block Office Milik Pemkot Batu Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim sedang mengawasi pengadaan lahan untuk pembangunan Block Office (BO) milik Pemerintah Kota Batu.

Dalam beberapa hari ini, beberapa Jaksa diturunkan ke lapangan guna mengum­ pulkan data (puldata) terkait pengadaan lahan tersebut.

Perihal puldata yang di­ lakukan tim Intelijen, sumber internal Kejati yang me­minta namanya tidak dipublikasi­ kan itu, enggan men­jelaskan secara detail perihal kasus pengadaan lahan dengan alasan masihp pengumpulan data.

“Iya, tim sedang men­ gusut pengadaan lahan (Box office) di Kota Batu. Karena masih puldata, saya tidak bisa menjelaskan secara detail,” kata sumber yang mewanti-wanti namanya agar tidak dicantumkan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto yang sedang cuti, membenarkan pengusutan yang dilakukan

tim Intelijen Kejati Jatim.

“Benar mas, tapi masih tahap puldata. Kalau sudah naik ke Pidsus, akan kita in­ fokan,” singkat Romy, Kamis (15/9/2016).

Romy menjelaskan, pros­ es Puldata yang dilakukan tim Intelijen berguna untuk mengungkap suatu peristiwa dalam pengadaan lahan terse­ but. Dari Puldata akan ditarik kesimpulan perihal adakah dugaan perbuatan melawan hukum atau dugaan tindak pi­ dana korupsi dalam pengadaan lahan BO di Kota Batu.

“Nantinya dari Puldata akan diungkap juga, adakah dugaan kerugian negara dari pengadaan lahan tersebut,” jelas Romy.

Dugaan korupsi block of­ fice berlangsung cukup lama bahkan terkesan diabaikan.

Kejati Jatim mulai memer­ iksa Tim 9 pada Maret lalu.

Sejumlah pejabat pemkot dan pengurus Desa Pesang­ grahan juga ikut dimintai keterangan. Tak luput juga dari BPN Kota Batu ikut diperiksa.nrofik

Pembunuh Calon Mertua Lolos dari Hukuman Mati

Angga Kurnia Wirat­ nawan warga Jl Barata Jaya, Surabaya yang terbukti mem­ bunuh Murni calon mertu­ anya, dapat bernafas karena lolos dari hukuman mati.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suseno tidak meny­ ertakan Pasal 340 KUHP karena tidak terbukti, dan menuntut pidana penjara se­ lama 15 tahun karena diang­ gap menghabisi nyawa calon mertuanya dan terdakwa dinilai melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 362 KUHP. “Menuntut pidana pen­ jara selama 15 tahun,” ujar JPU Seno dalam membaca­ kan tuntutannya.

Usai melakukan pem­ bunuhan, terdakwa mem­ buang jasad Murni di Ka­ wasan Desa Ludug, Tretes, Pasuruan pada 29 Desember 2015. Namun sebelumnya Angga sempat bingung dan untuk menghilangkan jejak, terdakwa mengganti baju korban yang dipakai dan dibelikan di minimarket di daerah Lamongan.

Peristiwa ini bermula

dari cinta yang tak dires­ tui oleh korban. Diketahui, pelaku menjalin asmara den­ gan anak korban berinisial VV sejak dua tahun silam, hingga hamil dan berjanji akan menikahi secara sah setelah mnceraikan istri pertamanya.

Namun, meski telah resmi bercerai dari istri sebelum­ nya, korban ingkar janji den­ gan tidak mau menikahkan VV secara resmi. Terdakwa dan korban kemudian me­ nyepakati untuk mengadakan pertemuan di Jalan Kertajaya, Surabaya atau tepatnya di kawasan Pasar Manyar guna membahas hal tersebut.

Terdakwa kemudian me­ nyetujui pertemuan terse­ but dan menjemput korban menggunakan sebuah mo­ bil untuk menuju tempat tersebut. Di dalam mobil, keduanya terlibat adu mulut hingga terdakwa naik pitam dan membenturkan kepala korban ke dashboard mobil.

Tak sampai disitu, terdakwa juga mencekik leher korban hingga tewas. nrofik

travel & kuliner

12

Edisi 153 | 19 - 25 september 2016

Umar Maya, Air Terjun Cantik dari Lombok Air terjun Umar Maya menjadi spot yang menyenangkan. Selain bisa bermandi-mandi ria, airnya ternyata mengandung belerang. Keindahannya pun tidak kalah dengan lainnya.

s

oal pantai, Lombok punya Gili-gili yang indah. Soal gunung, siapa yang gak kenal Gunung Rinjani. Soal budaya, lombok punya suku Sasak dengan tradisinya yang unik.

Bagaimana soal air terjun? Ternyata Lombok punya banyak air terjun yang cantik salah satunya Air Terjun Umar Maya.

Air terjun Umar Maya terletak di Desa Bilok Petung, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur. Jarak yang kami tempuh dengan mengendarai sepeda motor dari Sembalun kurang lebih 30-45 Menit.

Medan jalannya sudah bagus. Tempat parkir sudah disediakan, plus beberapa warung yang berjualan ma-

kanan dan minuman.

Perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Melewati jalan setapak, menurun, menuju aliran sungai. Setelah berjalan kurang lebih 300 Meter, Anda akan menemukan spanduk penunjuk arah antara air terjun Madu dan air terjun Umar Maya.

Dilanjutkan track aliran sungai beserta batu batuan besar yang menyuguhkan pemandangan yang indah dan para pengunjung bisa menyempatkan diri untuk berfoto.

Setelah berjalan kaki kurang lebih 200 Meter akhirnya tiba di air terjun Umar Maya. Air terjun yang tidak terlalu tinggi (sekitar 6 Meter), memiliki telaga yang luas seperti kolam, dan airnya berwarna hijau keputih putihan.

foto hl - Air terjun Umar Maya menjadi destinasi wisata yang wajib untuk dikunjungi.

Saat ke sini, banyak pengunjung yang berenang dan melakukan atraksi lompat dari atas air terjun. Pengunjung yang ramai membuat kesusahan dalam mengambil foto air terjun Umar Maya secara keseluruhan.

Ya, memang karena air terjun ini begitu indah. Tak heran banyak yang menjadikannya sebagai destinasi wajib saat berkunjung ke Sembalun.

Telaga di air terjun ini memiliki kedalaman sekitar 0,5 sam-

pai 2 meter. Disempurnakan dengan dasar telaga ini yaitu pasir dan krikil, bukan lumpur.

Jadi pengunjung bisa berenang dengan puas. Kerennya lagi, air terjun Umar Maya juga mengandung belerang. Sehingga, akan mendapat manfaat airnya yaitu mempercantik dan menyehatkan kulit.

Gerimis yang mengguyur mengharuskan pengunjung segera meninggalkan air terjun ini. Namun, kesan per-

tama yang diberikan sungguh membekas di hati.

Dinamakan Umar Maya, sejarahnya dulu ada seorang dari tokoh pewayangan Lombok yang terkenal sebagai seorang raja yang sakti mandraguna dan tersohor kebijaksanaannya.

Umar Maya adalah nama seorang raja yang konon berasal dari wilayah Timur Tengah (tanah Arab). Hanya saja leluhur suku Sasak mengadopsi kisah dongeng bangsa Arab itu menja-

di kisah atau cerita atau dongeng yang seolah-olah kejadiannya terjadi di tanah Lombok.

Nah pada zaman dahulu Umar Maya menggunakan tempat itu sebagai tempat pertapaannya (meditasi). Konon beliau kerap menyendiri dan melakukan semedi di dalam gua yang berada di balik air terjun tersebut. Setelah selesai dari pertapaannya, Umar Maya selalu menyempatkan dirinya untuk mandi di telaga (tumpa-

han) air terjun itu.

Selain itu, di tempat inilah Umar Maya sering mengolah ilmu kanuragan/ilmu kedikjayaannya dan kemudian disempurnakan di pemandian Umar Maya yang ada di sekitar daerah Gua Payung yang terletak di sekitar wilayah kaldera Segara Anak. Nah, sebab itulah para leluhur Desa Bilok Petung menyebut air terjun yang satu ini dengan nama air terjun Umar Maya.dbs

Kampung Code Yogya, Keunikan Pecel 99 Madiun Digandrungi Artis hingga Presiden Bangunannya Diakui Dunia

Kampung Code terletak di kawasan bantaran kali Code, di bawah jembatan Gondolayu@.

Bangunan unik di Yogyakarta yang diakui para arsitek dunia bukan keraton atau candi. Mereka berdecak kagum pada deretan rumah di Kampung Code yang luput dari perhatian wisatawan.

Kampung Code adalah salah satu kampung yang merupakan salah satu jejak peninggalan seorang arsitek sekaligus pemuka agama katolik, Romo YB Manguwijaya. Jejak peninggalan rumah-rumah tinggal untuk masyarakat bawah itu merupakan salah satu karya Romo Mangun, demikian sapaan akrabnya.

Kampung Code terletak di Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta. Tepatnya di RT 01/ RW 01 di sebelah selatan jembatan Gondolayu di Jl Jenderal Sudirman atau di sebelah timur bantaran Kali Code yang membelah Kota Yogyakarta.

Kawasan tersebut terletak persis di bantaran Kali Code yang memanjang ke arah selatan. Kontur tanah bertebing dari atas ke bawah itu menjadi tempat hunian warga sejak dulu.

Di bagian atas yang mepet Jl Faridan M. Noto sebagian besar digunakan warga untuk usaha jasa/jual beli ban mobil. Sedangkan di bagian bawah menjadi tempat pemukiman warga.

Menurut Ketua RW 01, Darsam (50) sekitar tahun 1980-an wilayah tersebut merupakan pemukiman yang kumuh dan tidak tertata. Sebagian besar bangunan rumah hanya seadanya dari bambu gedheg dan kertas kardus. Semua ru-

mah masih tetap dipertahankan seperti aslinya yakni menggunakan bahan kayu dan bambu. Sedangkan yang banyak berubah hanya di cat ataupun diganti genting atau atapnya saja.

Pada pertengahan tahun 1980-an oleh (alm) Romo Mangunwijaya bersama para mahasiswa dan relawan kemudian menata kawasan pemukiman.

Warga tetap boleh menempatinya. Rumah-rumah ditata dengan baik mengikuti kontur alam di tempat itu.

“Ada jalan setapak yang menghubungkan setiap rumah warga hingga menuju kawasan pinggir sungai,” katanya.

Romo Mangun juga membuat sarana untuk kepentingan bersama seperti tempat MCK, sumur dan tempat pertemuan warga. Tempat pertemuan warga yang berada di tengahtengah pemukiman itu sampai sekarang masih tetap seperti aslinya. Konstruksi rumah tidak mengalami perubahan namun hanya dicat ulang di bagian tiang dan dinding penutup di sekelilingnya.

“Paseban ini masih seperti dulu, bentuk atapnya lancip.

Untuk kegiatan bersama warga, tapi juga digunakan untuk kegiatan anak-anak seperti belajar bersama dan ada perpustakaan,” katanya.

Untuk jalan menuju rumah warga juga ditata dengan mengikuti alur atau kontur rumah sehingga tampak berundak-undak dan berkelok.

Sedangkan di pinggir Kali Code sudah dibangun tanggul di

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

kanan kiri. Di pinggir tanggul berfungsi sebagai jalan setapak memanjang ke arah selatan.

Di pinggir jalan tersebut juga ditanami aneka pohon perindang dan penerangan lampu di sepanjang pinggir sungai Dia menambahkan sekitar setahun lalu pada tahun 2015, rumah-rumah yang ada di Kampung Code dicat dengan warna-warni sehingga menyerupai perkampungan di Rio de Janeiro, Brazil. Bila melihat dari atas jembatan Gondolayu ke arah sisi timur akan kelihatan meriah dengan cat warna-warni dibagian atap dan dinding rumah.

“Selain wisatawan yang datang untuk sekedar jalan-jalan di sepanjang pinggir sungai atau dari atas jembatan Gondolayu, sampai sekarang masih banyak mahasiswa arsirektur dari Yogyakarta dan luar kota yang datang belajar mengenai bangunan rumah yang dibuat Romo Mangun,” katanya.

Mau bukti bahwa Kampung Code diakui para arsitek dunia?

Pada tahun 1992, Kampung Code diganjar penghargaan Aga Khan Award for Architecture, sebuah penghargaan internasional di bidang arsitektur.

Struktur tiang unik berbentuk huruf A di setiap rumah Kampung Code, dan model gotong royong warga dalam menuntaskan proyek ini membuat para arsitek dunia jatuh cinta. Kampung Code adalah bangunan yang mewakili budaya guyub dan harmonis masyarakat Yogyakarta.nbag/ det

Berkunjung ke Kota Madiun di Jawa Timur terasa tak lengkap kalau tidak menyantap hidangan khas “Kota Gadis” ini.

Salah satu menu andalan yang banyak dicari pelancong saat datang di kota yang berjarak sekitar 172 km dari Surabaya itu adalah nasi pecel.

Saat tiba di Madiun, Anda akan banyak ditawarkan aneka nasi pecel yang dapat dijumpai di berbagai tempat. Namun bila Anda menginginkan menu nasi pecel yang spesial tak salah bila mengunjungi Depot Nasi Pecel 99 milik Karyono di Jalan Cokroaminoto No 99, Kota Madiun.

Soal rasa dan selera dijamin tak akan mengecewakan.

Bukan tanpa alasan. Lantaran nikmatnya Nasi Pecel 99 Madiun, mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun sudah dua kali datang langsung menikmati enaknya nasi pecel olahan Karyono-Herimurti pada tahun 2009 dan 2014.

Tak hanya SBY yang datang, ia mengajak istrinya, Ny. Ani Yudhoyono bersama menteri untuk langsung menikmati sedapnya Nasi Pecel 99 di Kota

Madiun.

“Beliau sudah dua kali datang ke sini langsung untuk menyantap nasi pecel kami.

Bahkan bila beliau menginap di salah satu hotel di Kota Madiun, pegawainya selalu mampir datang ke sini untuk memesan nasi pecel 99,” ujar Yayuk, salah satu pegawai Depot Nasi Pecel 99.

Tak hanya presiden yang datang ke Depot Nasi Pecel 99. artis-artis Ibu Kota seperti Coki Sitohang dan artis lainnya juga gandrung dengan Nasi Pecel 99 saat melancong di Kota Madiun.

Menurut Yayuk, cita rasa khas sambel kacang Depot Nasi Pecel 99 yang membuat berbeda dengan nasi pecel lainnya yang dijual di Kota Madiun. Untuk membuat sambel kacang yang istimewa itu, pemilik depot, Karyono meraciknya sendiri.

Para pegawainya tidak pernah mengetahui racikan bumbu dan resep yang digunakan bosnya sehingga sambel kacang Depot Nasi Pecel 99 benar-benar nikmat. “Setiap hari bapak yang membuat racikannya dan lang-

Yayuk, salah satu pegawai Depot Nasi Pecel 99 milik Karyono di Jalan Cokroaminoto No 99, Kota Madiun, Jawa Timur, sedang melayani pelanggannya.

sung memberikan kepada kami bahan jadinya,” ungkap Yayuk.

Karyono bersama istrinya, Heri Murti memulai usaha nasi pecelnya sejak tahun 1987. Selama kurang lebih 29 tahun Depo Nasi Pecel 99 tak surut dari pembeli mulai dari kalangan warga biasa hingga pejabat.

Bukan tanpa alasan memilih depot Nasi Pecel 99 untuk disinggahi. Selain rasa sambel pecelnya yang menggigit lidah, harganya pun terjangkau untuk pelancong yang berkantong pas-pasan.

Untuk satu pincuk nasi pecel berisi sayuran kecambah, kacang panjang, bayam, daun pepaya, mlanding, kemangi, kerupuk khas Madiun, serun-

deng plus nasi, Anda cukup membayar Rp 7.000 saja. Murah bukan?

Agar menambah kesegaran dalam menyantap nasi pecel, pemilik depot sengaja membungkus satu pincuk nasi pecel dengan daun pisang.

Tak hanya itu, di Depot Nasi Pecel 99, pembeli pun dapat menambah lauk sendiri yang disediakan di meja hidangan mulai dari empat daging sapi, telur mata sapi, tempe goreng, hati, paru, ayam goreng dan jerohan sapi hingga telur asin.

Selain rempeyek, pemilik depot juga menyediakan kerupuk puli atau kerupuk lempeng yang terbuat dari nasi khas Madiun.nmuh/kom

Menikmati Pesta Kopi di Desa Gombengsari Banyuwangi Pada Festival Kembang Kopi yang digelar di Desa Gombengsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (7/9/2016), ratusan pengunjung diajak menyaksikan proses panen kopi rakyat yang dilakukan masyarakat.

Bukan hanya sekadar memanen, mereka juga diajak menyangrai kopi di tengah hamparan kebun kopi di desa yang berada di bawah kaki Gunung Ijen tersebut.

Festival dimulai dengan memanen kopi bersama-sama di Dusun Lerek, Desa Gombengsari Kecamatan Kalipuro. Oleh penduduk sekitar, pengunjung diajari bagaimana cara memetik biji kopi yang telah matang.

Setelah dipetik, kopi merah dimasukkan ke dalam tas khusus yang dikalungkan di leher atau diikat di pinggang.

Desa Gombengsari memiliki lahan kopi rakyat seluas 1.700 hektar dengan lahan murni 850 hektar dan sisanya penanaman kopi dengan cara sistem tumpang sari.

“Warna biji kopi yang dipetik harus berwarna merah.

Ibu-ibu Desa Gombengsari menyangrai kopi di Festival Kembang Kopi.

Bukan yang hijau karena masih belum matang dan akan mempengaruhi kualitas serta rasa kopi,” jelas Taufik (45), salah satu petani kopi di Dusun Lerek, Desa Gombengsari.

Taufik memaparkan, setiap halaman rumah warga di desa Gombengsari memiliki pohon kopi jenis robusta yang sudah berusia puluhan tahun dan dipelihara secara turun temurun.

Hasil panen biji kopi kemudian dimasukkan ke dalam

mesin untuk mengupas kulit kopi dan kemudian dicuci bersih untuk menghilangkan lendir dan kulit ari.

“Ini dengan cara giling basah jadi menggunakan air. Setelah dibersihkan kopi dijemur di bawah sinar matahari di atas para-para agar kering maksimal. Baru terakhir kemudian diselip dalam keadaan kering,” jelas Taufik.

Asmad (55), pemilik selip kering mengatakan, mesin yang dia miliki bisa menggiling sam-

pai 2 ton kopi per hari. Pada musim panen kopi, biasanya ia akan berkeliling ke rumahrumah petani untuk menggiling kopi kering.

“Tergantung pesanan. Biasanya petani akan membayar Rp 6.000 per kilo. Untuk jam kerjanya biasanya mulai jam 7 pagi sampai jam 7 malam,” jelas Asmad sambil menunjukkan cara kerja mesin gilingnya kepada para pengunjung.

“Kalau sudah bersih, kering seperti ini kopi sudah bisa diproses lagi,” katanya sambil memperlihatkan biji kopi hasil gilingannya.

Selanjutnya pengunjung diajak untuk sangrai kopi.

Hanya 250 gram yang disangrai tidak boleh lebih agar kematangan merata. Puluhan ibu-ibu mempraktikkan sangrai kopi secara tradisional menggunakan wajan tanah liat dan tungku batu bata.

Pengunjung pun boleh mencoba mengaduk wajan panas yang berisikan biji-biji kopi untuk disangrai. Kopi yang sudah disangrai kemudian didinginkan baru kemudian ditumbuk secara manual.nira/kom

inspirasi usaha

13

Edisi 153 | 19 - 25 september 2016

Nadiem Makarim Sulap Macet jadi Peluang Emas Nama Go-Jek waktu itu belum dikenal orang.

Namun hanya dengan hanya 20 sopir ojek, Nadim mampu maju terus.

t

eknologi informasi tengah menjadi bisnis yang seksi beberapa tahun belakangan. Di b a l i k m e r o k et nya perusahaan-perusahaan teknologi informasi di dalam negeri, ada satu nama yang tak bisa dilewatkan: Nadiem Makarim, pendiri dan Chief Executive Officer (CEO) PT Go-Jek Indonesia.

Boleh dibilang, sejak kehadiran Go-Jek, kepercayaan masyarakat terhadap teknologi informasi semakin besar.

Go-Jek membuktikan bahwa berbagai masalah bisa dicarikan solusinya lewat teknologi.

Nadiem telah mengubah gaya bertransportasi di Indonesia.

Banyak orang hanya bisa mengeluh tentang macet atau semrawutnya transportasi publik di dalam negeri. Namun, pria kelahiran 4 Juli 1984 ini muncul dengan solusi untuk memecahkan problem tersebut.

Go-Jek berhasil meng­ hubungkan penumpang dengan pengemudi ojek secara cepat dan murah. Kini, Nadiem berharap, setiap pembaruan yang dilakukannya dalam tubuh Go-Jek bisa membawa manfaat atau setidaknya memudahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui Go-Jek, lelaki yang meraih gelar sarjana dari Brown University, Amerika Serikat (AS), ini sanggup mengubah cara pandang masyarakat terhadap ojek.

Kini, transportasi sepeda motor itu telah jadi bagian dari gaya hidup sebagian orang untuk mobilisasi.

Padahal, usia perusahaan start-up ini masih tergolong muda. Nadiem mendirikan Go-Jek pada tahun 2011. Saat itu, Go-Jek belum setenar sekarang.

Dia baru menyelesaikan studinya di Harvard Business School, AS. Ia juga tidak full-time mengurus Go-Jek lantaran masih bekerja di perusahaan lain.

Fungsi Go-Jek pun belum

sekompleks sekarang. Dulu, Nadiem hanya menjadikan Go-Jek sebagai call centre alias pusat layanan telepon untuk menghubungi sopir ojek, begitu ia menyebut tukang ojek yang jadi mitra perusahaannya.

Lalu, sopir ojek akan menjemput orang yang telah meng­ hubungi call centre Go-Jek. Nadiem mengakui, dulu sulit menggaet tukang ojek untuk mau bekerjasama.

Apalagi, nama Go-Jek waktu itu belum dikenal orang.

Namun, dengan hanya 20 sopir ojek, ia terus maju. Sistem call centre cukup lama berlangsung di Go-Jek. Maklum, Nadiem masih bekerja sebagai managing director PT Zalora Indonesia, lalu chief innovation officer PT Multi Adiprakarsa Manunggal (Kartuku). Dus, kesibukan kerja membuatnya tidak terlalu fokus mengembangkan Go-Jek. Di samping itu, ada alasan lain yang membuat Go-Jek tak begitu berkembang hingga 2014. “Sejak Maret 2011 belum ada pendanaan di Go-Jek, jadi saya tetap harus cari penghasilan,” ungkap Nadiem.

Barulah pada medio 2014, investor menunjukkan keter­ tarikan pada Go-Jek dan berminat untuk berkongsi dengan konsep ridesharing. Para pemodal mulai melirik potensi investasi di Go-Jek. Ketika beberapa perusahaan modal ventura meng­ hubunginya, Nadiem mulai menyadari pentingnya untuk fokus pada Go-Jek. Ia lantas keluar dari Kartuku dan bekerja secara full-time di GoJek dengan beberapa pendiri lainnya.

Bagi Nadiem, perusahaanperusahaan tempat ia bekerja sebelum full-time di Go-Jek merupakan tempat belajar.

Dia belajar banyak hal tentang industri online lewat Zalora.

Adapun perihal transaksi pembayaran online, ia belajar melalui Kartuku. “Semua itu akumulasi pembelajaran dan merupakan latar belakang saya,” kata pria kelahiran

Nadiem Makarim.

Singa­pura ini.

Nadiem juga tak menampik anggapan bahwa bahwa salah satu faktor keberhasilan Go-Jek ialah kemunculan pesaingnya, seperti Uber dan Grab. Kemunculan mereka membuat nama Go-Jek semakin akrab di telinga masyarakat Indonesia. *** Sebagai aplikasi ponsel, GoJek baru beroperasi optimal sejak Februari 2015. Benar saja, penggunanya langsung membeludak. Tak heran bila pada awalnya aplikasi Go-Jek sempat mengalami beberapa masalah, termasuk sulit diakses.

Ketika aplikasi Go-Jek diluncurkan tahun lalu, ada tiga layanan yang ditawarkan, yakni transportasi, kurir, dan belanja. Lalu, Nadiem menambah layanan pesan makanan bernama Go-Food, Maret 2015.

Untuk mengembangkan bisnis, Nadiem menambah fitur di luar transportasi, seper­ti Go-Massage dan Go- Glam.

Terakhir, Go-Jek meluncurkan sistem pembayaran yang diberi nama Go-Pay pada Mei 2016.

Secara total, perusahaan ini memiliki 11 layanan yang tersedia dalam satu aplikasi mobile.

Menurut Nadiem, kebutuhan masyarakat akan layanan aplikasi Go-Jek terus tumbuh.

Ini terlihat dari jumlah pengunduhan aplikasi yang telah

mencapai 19,5 juta kali.

Selain itu, kebutuhan terha­ dap aplikasi Go-Jek pun tidak terbatas di Jabodetabek. Selain Jakarta dan sekitarnya, sekarang layanan Go-Jek tersedia di 13 kota besar di Indonesia: Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, Samarinda, Solo, Malang, dan Manado.

Jumlah sopir yang menjadi mitra pun kian bertambah hingga ratusan ribu orang.

Sopir yang ingin bergabung dengan Go-Jek harus memiliki kendaraan sendiri. Harus memiliki motor untuk sopir Go-Ride dan mobil buat mitra Go-Car. Tiap sopir ojek dibekali ponsel cerdas sebagai alat peng­ hubung dengan konsumen, tapi tidak gratis. Go-Jek menerapkan sistem mencicil biaya pembelian ponsel setiap bulan.

Menurut perhitungan Nadiem, pendapatan mitra Go-Jek sangat beragam, dengan kisaran Rp 4 juta hingga Rp 6 juta saban bulan. Sistemnya adalah bagi hasil, yakni 80% dari total penghasilan masuk kantong mitra dan 20% untuk Go-Jek. Perkembangan Go-Jek yang sangat pesat dalam waktu singkat ini, menurut Nadiem, dipengaruhi oleh banyak hal.

Pe r t a m a, l ay a n a n G o Jek menyentuh kebutuhan masyarakat yang dihadapi sehari-hari. Semua produk

Pengrajin Tas Manik Kayu Raup Rp 10 Juta per Bulan

Batara Batik memasang range harga Rp 200 ribu hingga Rp 1,7 juta per item. Produknya tersedia juga untuk anak-anak dan design pakaian lain sebagai pelengkap dan padanan batik.

Salah satu pengrajin Tas Manik Kayu binaan Pelindo III asal Sidoarjo, Husnul Khotimah berhasil meraup pendapatan hingga 10 juta/bulan.

Sebab karyanya ini diminati para turis asal India dan Jepang.

Keterampilannya merangkai manik ini menjadi tas dimulai dari perkumpulan PKK, namun wanita yang biasa dipanggil Inung ini baru serius memulai usahanya saat bergabung menjadi binaan Pelindo III sekitar tiga tahun lalu.

“Ya, saya seneng sih mbak. Bisa berkarya. Nggak hanya sekedar jadi Ibu rumah tangga. Bisa tambah-tambah penghasilan. Tapi ya harus ulet. Ndak semua UKM binaannya Pelindo III jadi lho mbak. Harus tekun dan telaten”, ujar Husnul Khotimah kepada Lensaindonesia.com, Rabu (14/09/2016).

Husnul menuturkan, kunci sukses yang ia terapkan untuk tetap bertahan dan berkarya adalah keuletan, selalu

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

membuat target serta terus berinovasi. Namun ia mengakui sementara ini dirinya belum mampu memproduksi secara masal.

“Sebenarnya pesenan banyak mbak.

Setelah ikut pameran INA Craft di Jakarta, ada orang India yang pesan tas manik minta 1 container dalam sebulan.

Saya tolak karena kekurangan pekerja.

Selama ini saya cuma di bantu satu orang.

Lagipula ini kan handmade, jadi ndak bisa produksi banyak”, tandas Inung saat ditemui di sela pameran Fashion and Craft Grand City Surabaya.

Husnul menambahkan, selain kekurangan pekerja, ia juga mengeluhkan produksinya yang kerap terhambat sebab ketiadaan pasokan bahan baku manik kayu di pasaran.

Bisnisnya ini, lanjut Inung, merupakan salah satu penopang kehidupannya saat suaminya berhenti bekerja dari salah satu perusahaan swasta dan beralih merintis usaha pula. Tas

karyanya dijual dari Rp.150.000,hingga Rp. 500.000,-. Ia mengaku dari beberapa orang Jepang kerap mampir ke rumahnya untuk meminta diajari membuat Tas manik Kayu.

Dan sementara ini, Inung hanya berkarya untuk memenuhi stok di tiga gerai yang harus ia penuhi. EJCC Kedungdoro, Dekrana Sidoarjo dan pusat souvenir UKM Juanda. Inung menyatakan, kini sudah tak mengalami kesulitan dalam pemasaran, sebab Pelindo III sering mengajaknya berpartisipasi dalam beberapa pameran.

Namun, untuk saat ini ia sedang berkonsentrasi mengembangkan design Tas manik Kayu nya. Tapi belum terealisasi sebab waktu dan tenaganya banyak tersita untuk memenuhi permintaan stock.

“Kalau ada pameran, 10 juta bisa dapet mbak. Paling sepi, 2 juta saya masih dapat mbak”, pungkas Husna. nretha

Go-Jek memang didesain sebagai hal-hal yang dibutuhkan orang setiap hari. Dus, secara emosional, konsumen merasa sangat dekat dengan aplikasi Go-Jek. Kedua, driver Go-Jek berperan sebagai mitra sekaligus seperti iklan. Soalnya, hampir tidak ada yang tidak mengenali apa itu Go-Jek, terutama ketika melihat sopir memakai atribut Go-Jek. Jadi, dari situlah orang tahu dan tertarik untuk mengunduh aplikasi Go-Jek. Ketiga, tim Go-Jek, diakui Nadiem, sebagai tim yang luar biasa. Orang-orang yang beker­ ja di Go-Jek bahkan dianggap inspirasi bagi Nadiem tiap hari karena mereka kerja di perusahaan ini bukan sekadar cari duit. Mereka percaya ada misi untuk menyejahterakan negara lewat teknologi.

Tak peduli akhir pekan atau tengah malam, karyawan GoJek yang jumlahnya di atas seribu orang selalu bisa diandalkan. “Apalagi bagian teknologi informasi (IT) yang bisa kerja sampai jam tiga pagi. Itu bukan karena materi tapi karena passion untuk membangkitkan teknologi,” ucap Nadiem.

Menghasilkan tim yang cemerlang, Nadiem bilang, dimulai dari perekrutan. Yang merekrut karyawan bukan hanya Nadiem.

Semua pimpinan yang menjadi bagian dalam manajemen berhak merekrut karyawan

untuk timnya sendiri. Yang penting, Nadiem sudah menciptakan suatu kultur bahwa Go-Jek mencari orang yang memang punya passion yang sama di dunia teknologi. *** Go-Jek pun berkomitmen mengembangkan ekonomi kerakyatan. Hal ini tidak hanya ditunjukkan dengan membantu tukang ojek.

Sebagai perusahaan karya anak bangsa, Go-Jek juga membantu kapster, penyedia jasa bersih-bersih, serta tukang pijat, sehingga punya pelanggan lebih banyak dan menambah penghasilan.

Saat ini Go-Jek bekerjasama dengan lebih dari 200.000 mitra di berbagai kota. Nadiem melanjutkan, perusahaannya juga memberikan pelatihan safety riding dengan menggandeng Kepolisian dan Rifat Sungkar Driving Labs.

Selain itu, sebagai perusahaan, Go-Jek pun memberi santunan kesehatan dan kecelakaan untuk mitra. Dan, fasilitas untuk mitra masih akan terus dikembangkan.

Nadiem percaya, dengan fokus pada pengembangan ekonomi kerakyatan, Go-Jek tidak hanya memudahkan hidup pelanggan, tapi juga membuka peluang bagi lebih banyak orang untuk berkarya, meningkatkan penghasilan, serta kesejahteraan keluarga

mereka.

Berbagai inovasi yang dilakukan Nadiem dalam Go-Jek diakui berjalan berdasarkan keputusan tim, terutama dalam menciptakan produk baru.

Yang selalu jadi pertimbangan utama adalah, setiap produk atau layanan itu dibutuhkan konsumen alias menyelesaikan masalah yang dialami konsumen.

“Itu saja yang paling penting, mengerucut pada konsumen. Lalu, kami pecahkan dengan teknologi,” ujar dia.

Nadiem mengakui tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan Go-Jek jauh lebih rumit dibanding ketika dirinya merintis perusahaan ini. Sebab, Go-Jek sudah menjelma jadi perusahaan yang besar, sehingga masalah yang dihadapi pun semakin kompleks.

Kata Nadiem, tantangan muncul dari beberapa sisi.

Misalnya, soal sopir Go-Jek, tantangannya bukan hanya menambah jumlah sopir, tapi ia harus mengatur agar kinerja mereka konsisten.

Dari segi pengguna pun masih ada kesulitan lantaran Go-Jek harus memenuhi kapasitas untuk melayani kebutuhan mereka, terutama memenuhi order.

Nadiem menambahkan, apapun yang dilakukan lewat teknologi, ia juga harus memikirkan dampaknya pada layanan yang lain. Intinya, kendala yang muncul pasti makin besar. Tapi, di situlah peluang yang sebenarnya diincar kompetitor.

Sejak dulu, Nadiem selalu berprinsip bahwa jika masalah yang ia pecahkan adalah pro­ blem besar dan rumit, potensinya juga besar.

Sebaliknya, kalau ia hanya bisa memecahkan masalah kecil, kesempatannya kecil juga. Ditambah, banyak orang yang juga bisa menyelesaikan masalah kecil.

Nadiem mengatakan, ke­ macetan dan logistik jadi dua masalah besar yang masih terjadi di Indonesia. Tapi, melalui Go-Jek dia akan terus berusaha mencari solusi untuk kedua kendala ini. “Itu masalah besar yang mendatangkan potensi yang besar pula,” ujarnya. nmar/kon

Batara Batik Asal Yogya Bertaji hingga Korea

Pengrajin tas manik kayu asal Sidoarjo, Husnul Khotimah.

Usung ciri khas pewarnaan Gradasi dan colorfull, Batara Batik regenerasi pangsa pasar batik ke kalangan muda. Bisnis yang digeluti May, asal Jogyakarta kini sudah menembus pasar Korea, Itali, dan Malaysia.

“Batara Batik, produksinya di Pekalongan. Pake pewarnaan pekalongan tapi semua design ekslusif dari Batara. Semua design hanya dirancang satu pieces. Limited edition ini akan membuat pemakai Batara senantiasa eksklusif dan tidak perlu takut kembar dengan baju orang lain”, ungkap May, Owner Batara Batik kepada Lensaindonesia.com, Rabu (14/09/2016).

May pilih memasarkannya di Jakarta. Dan dirinya membuka gerai di Mandarin

Oriental Hotel, Sultan Hotel dan Pendopo Alam Sutra lan­t ai 2. Menurutnya, memasarkan produk di Jakarta akan membuat brand nya cepat di kenal. Sebab Jakarta me­rupakan kota yang disinggahi masyarakat dari berbagai asal daerah. Sehingga, brand nya bakal dikenal di beberapa wilayah saat pelanggannya menjadikan Batara Batik sebagai oleh-oleh. Menurutnya, Jakarta adalah lokasi yang efisien sebagai spot pemasarannya.

“Ciri khas Batara memang di Gradasi warnanya yang colorfull dan semua bahan batiknya dari fiscose. Bisa disebut setengah sutra”, tandas May. May mencermati, sebagian besar pelanggannya di Jakarta merupakan orang-orang

non pribumi dan ia memang meran­cang Batara Batik untuk segmen menengah keatas.

Batara memasang range harga Rp. 200.000,- hingga 1,7 juta / item. Produknya tersedia juga untuk anakanak dan design pakaian lain sebagai pelengkap dan padanan batik.

“Saat pencucian pertama pasti luntur tapi pencucian ketiga dan keempat sudah tidak lagi. Dan tenang aja karena itu tidak akan mengurangi kecerahan warna pada batiknya”, papar May. Batara Batik tak terlalu banyak bermain di motif, namun sangat atraktif dalam pemilihan warna. Karena ada kandungan sutra dalam batiknya, maka Batara Batik terlihat berkilau dan cemerlang.nretha

otonomi

14

Edisi 153 | 19 - 25 september 2016

Proyek Kampus UB Kediri Berpotensi Mangkrak Pembangunan kampus 3 Universitas Brawijaya (UB) di Kota Kediri diperkirakan mangkrak. Pasalnya, dewan menemukan sejumlah hal dimana proyek ini belum punya izin dari Dirjen Pendidikan Tinggi.

Harianto, Ketua Komisi A DPRD Kota Kediri saat ditemui mengatakan besar kemungkinan pembangunan UB berpotensi akan menjadi proyek mangkrak. “Universitas Brawijaya (UB) belum mengantongi ijin pembukaan

kampus III di Kota Kediri,” katanya, Jumat (9/9/2016).

Harianto juga mengatakan jika sesuai Permendagri diketahui kalau peminjamanpakaian lahan dibatasi waktu 10 tahun. Dan tidak bisa diperpanjang, kecuali

dihibahkan ke pihak UB. “Ibarat kita pinjamkan mobil pada Sopir yang tak mempunyai SIM apa tidak resiko kalau dibelakang hari ada apa-apa,” pungkas Harianto.

Hal senada juga dikatakan Muzer Zaidib dari Fraksi PKB

dimana hasil konsultasi dengan Dirjen Dikti dan Kemendagri mengungkap belum ada izin pembangunan kampus baru.

Pihaknya juga menyayangkan sikap Pemkot Kediri yang terlebih dahulu tidak konsultasi ke Dirjen Dikti terkait

perijinan. “Kalau Dikti menyatakan belum mengeluarkan ijin, mau gimana. Padahal anggaran pembangunannya sangat besar lho,” ujarnya.

Untuk diketahui, tahun ini pemkot Kediri menggelontorkan anggaran sebesar

Rp 19 milyar untuk pembangunan kampus III UB Kediri. Rencananya, tahun depan, Pemkot Kediri kembali menggelontorkan anggaran sebesar Rp 35 milyar untuk lanjutan pembangunan kampus.andik_kartika

Pom Mini Menjamur di Jombang Pendirian pom mini menuai banyak polemik. Selain izin yang dipertanyakan, pendirian tersebut membahayakan keselamatan lingkungan.

d

i kabupaten Jombang menjamur pom mini. Hampir di seluruh pelosok sangat muda ditemui. Namun, pendirian pom mini tersebut menuai banyak polemik di antaranya terkait izin dan juga keselamatan lingkungan.

Tak hanya itu saja, salah satu pom mini di Kabupaten Jombang diduga memakai dan merusak fasilitas umum.

LSM TC (transparency and transportation community) Jawa Timur melaporkan ke pihak kepolisian terkait adanya dugaan pom mini yang menggunakan dan melakukan pengrusakan fasilitas umum yakni trotoar jalan Dr Soetomo di depan kantor yayasan ICME. Menurut Anang Fachrurodhi aktifis LSM TC, pihaknya mencatat di Jombang banyak berdiri pom mini. Pendirian tersebut diduga belum sesuai

dengan syarat yang berlaku.

Pasalnya ada beberapa syarat untuk menjadi sub-penyalur BBM atau mendirikan pom mini berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015, yakni anggota dan atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha dagang dan atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.

“Lokasi pendirian Sub Penyalur harus memenuhi standar keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan,” ungkapnya, Jumat (16/9/2016).

Ia menambahkan setiap pelaku usaha pom mini juga harus memiliki atau men-

175 PKL Mangkal di Jalan Trotoar Ditertibkan

Pemerintah Kecamatan Weleri sosialisasi larangan berjualan di atas trotoar jalan.

Pemerintah Kecamatan Weleri bersama berbagai dinas terkait akan melakukan penertiban kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kedapatan masih membandel tetap nekad mangkal dan menjual barang dagangannya berada di atas trotoar sepanjang jalan utama Weleri, Kabupaten Kendal.

Tindakan tegas itu akan dilakukan setelah sebelumnya pihaknya melakukan sosialisasi terkait larangan bagi masyarakat berjualan di atas trotoar jalan.

“Rencananya, siang ini, kami akan datangi para PKL yang berjualan di atas trotoar di sepanjang Jalan Utama Weleri. Jumlahnya ada ratusan. Mereka akan kami datangi satu persatu untuk memberitahukan bahwa jualan diatas trotoar jalan itu salah. Semuanya nanti kami data dan diundang datang ke Pendopo Kecamatan Weleri untuk dilakukan pembinaan.

Pembinaan melibatkan, Disperindag, Ciptaru, Perhubungan dan Satpol PP,” kata Camat Weleri, Marwoto.

SE didampingi Kasi Transtib, Agus Hermanto, Selasa (6/9/2016).

Marwoto, mengungkapkan, ada ratusan PKL yang mangkal menjajakan barang daganganya dalam setiap harinya berada di atas trotoar di sepanjang Jalan Utama Weleri.

Pemberian sosialisasi kepada para PKL itu akan dilakukan secara bertahap dengan cara melakukan pembagian men-

Penerbit: PT Lensa Indonesia Cipta MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

jadi empat wilayah.

“Yang sudah tercatat ada 175 PKL. Biar mudah sosialisasinya kita bagi jadi empat wilayah. Wilayah I mulai dari perlintasan sebidang KA hingga depan Kospin Sekartama, pada sepanjang jalan itu ada 37 PKL. Wilayah II, mulai Kospin Sekartama hingga depan Kantor Kecamatan Weleri, di sepanjang jalan itu ada 60 PKL,” ungkapnya.

Kemudian, wilayah III, mulai Kantir Kecamatan Weleri hingga lampu merah Desa Sambungsari, di sepanjang jalan itu ada 48 PKL dan wilayah IV, berada di RTH/ Taman Kota Weleri, setidaknya ditempat itu ada 30 PKL,”ungkap dia kepada Lensa Indonesia.

Marwoto, menambahkan, dalam melakukan penertiban nantinya, pihaknya tidak akan berjalan sendiri, melainkan bersinergis dengan berbagai dinas terkait, seperti, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kendal, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Ciptaru) Kendal, Dinas Perhubungan (Dishub) Kendal dan Satpol PP. “Kalau nanti setelah kami kumpulkan dan diberikan pengertian melalui sosialsisi kok tetap nekad kembali berjualan di atas trotoar jalan ya terpaksa kami tertibkan mereka. Cuman yang jadi kendala, belum adanya tempat untuk merelokasi mereka.

Penertiban ini kami hanya menjalankan peraturan yang ada,” imbuh dia.neko

Pom mini yang berdiri di wilayah Jombang dan sekitarnya dianggap menuai polemik.

guasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai ketentuan, serta memiliki izin lokasi dari pemerintah daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur Lokasi yang akan

dibangun sarana sub penyalur atau pom mini.

“Tak hanya itu, dalam aturan tersebut juga mengatur tentang ketentuan jarak.

Salah satu syarat pendirian SPBU Mini ini adalah letaknya yang minimal 5 km dari SPBU atau 10 km dari Agen Premium & Minyak Solar (APMS), terutama di daerah terpencil termasuk di daerah perbatasan,” tam-

bahnya.

Sedangkan terkait adanya pom mini yang di duga memakai dan merusak fasilitas umum. Pihaknya melaporkan salah satu pemilik usaha pom mini yang berada di jalan Dr Soetomo Jombang. “Iya, kami melaporkan pemilik pom mini yakni yayasan icme tersebut ke polres jombang, agar dilakukan penyelidikan terkait adanya dugaan melakukan pengrusa-

Dispenda Kota Malang Berlakukan Pajak Menara Sutet PLN dan BTS Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Malang bakal memberlakukan pajak untuk menara Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) milik PT PLN (Persero) dan Base Transceiver Station (BTS) milik provider seluler.

Kepala Dispenda Kota Malang, Ade Herawanto mengatakan, penerapan pajak untuk Sutet dan BTS tersebut diterapkan karena sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan tentang perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2011. “(Pajak Sutet dan BTS) Itu kami terapkan karena ada aturannya. Selama ini belum kena pajak. Padahal potensinya sangat besar,” ujarnya,

Kepala Dispenda Kota Malang, Ade Herawanto.

Selasa (13/09/2016).

Bangunan Sutet serta sejumlah aset milik BUMN sejenis, belum masuk dalam daftar objek pajak. Penghasilan pajak dari bangunan tower-

tower tersebut dipastiksn dapat menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).

Dijelaskan Ade, bahwa pada Pasal 3 Perda tentang PBB menyebutkan, bila menara termasuk dalam kategori bangunan objek pajak, bersama objek-objek lain. Misalnya, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga hingga tempat penampungan minyak serta penampungan air dan gas. Itu berarti, bangunan atau menaraSute dan BTS. “Untuk itu kami akan mengawali dengan duduk bareng bersama BUMN PLN,” katanya.

Saat ini Dispeda Kota Malang tengah dimatangkan wacana pemberlakuan pajak tersebut. Terutama yang berkaitan dengan teknis seperti Perwal.naji_dewa_roisky

Unik, RSUD dr ISKAK Tulungagung Suguhkan Gending Jawa untuk Pasien Visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.

Iskak Kabupaten Tulungagung dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung memberikan pelayanan kesehatan yang nyaman dan terjangkau.

“Kami senantiasa akan memberikan pelayanan yang terbaik demi kesembuhan dan kenyamanan pasien,” kata dr.Supriyanto,Sp.B Direktur RSUD dr Iskak.

Menurut Pri sapaan akrab direktur rumah sakit rujukan kabupaten/kota bagian selatan Jawa Timur dan terlengkap itu, pihaknya memberi suguhan alunan musik gending Jawa dan lagu religi. Bahkan di sudut selatan ruang tunggu tersedia seperangkat gamelan yang rutin dimainkan.

Itu semua berawal dari adanya pemahaman secara komprehensif dari manajemen untuk juga memberikan pelayanan secara komprehensif pada pasien agar cepat sembuh dan merasa nyaman. Seiring dengan

Ruang tunggu RSUD dr ISKAK Tulungagung terasa nyaman karena diberi suguhan gending Jawa.

perkembangan penyembuhan pasien yang sedang menjalani perawatan, sangatlah perlu didukung oleh banyak faktor yang mendukung demi kesembuhan pasien tersebut.

“Obat bukanlah satu-satunya faktor yang menjadi penentu kesembuhan dari penyakit yang diderita pasien.

Keyakinan, semangat untuk sembuh dari pasien sangat membantu juga perlu didu-

kung oleh suasana hati dan lingkungan,” disambung Rivai, humas RSUD dr. Iskak.

Itu semua dilakukan rumah sakit untuk membantu mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan pasien.

“Rumah sakit dalam hal ini tidak hanya membicarakan dan jadi wacana atau teoriteori saja akan tetapi langsung menyikapi dengan tindakan nyata,” kata Rivai.nnang

kan fasilitas umum,” ujarnya.

Pihaknya juga melaporkan ke pihak berwajib no 173/LP/ Tc.Jatim/IX.2016 dengan dasar psal 274 ayat (2) UU LLAJ); dan pasal 275 ayat (1) UU LLAJ). Hal itu dilakukan agar pihak berwenang segera melakukan penyelidikan atas adanya dugaan pelanggaran tersebut.

Sementara itu, aktifis FRMJ (forum rembug masyarakat Jombang) Fatah Rochim meminta pemerintah daerah melakukan kajian terkait menjamurnya pom mini. Hal itu terkait dengan ketentuan pihak SPBU mini boleh menarik keuntungan dengan

Kantor Imigrasi Kewalahan Awasi Keberadaan Orang Asing

Tri Sasongko, Kepala Kantor Imigrasi Kediri membuka Sekretariat Tim Pengawasan orang asing.

Kantor Imigrasi Kediri merasa kewalahan mengkontrol dan mengawasi orang asing yang masuk ke Kediri karena personilnya yang terbatas dan banyaknya orang asing yang belum terdata di imigrasi Kediri yang meliputi Nganjuk, Kediri dan Jombang.

Karena kewalahan mengawasi akhirnya pihak imigrasi Kediri menggandeng pemerintah daerah setempat dan kepolisian serta kejaksaan.

Tri Sasongko Kepala Kantor Imigrasi Kediri menjelaskan jika pihaknya memang telah membentuk Satgas dengan pemerintah serta polisi dan kejaksaan. “Kami memang kewalahan mengawasi orang asing yang masuk wilayah kami serta banyaknya orang asing yang belum terdata pada kami,” kata Tri saat membuka Sekretariat Tim Pengawasan orang asing Selasa, (6/9/2016).

Tim pengawasan nanti akan dibentuk di beberapa kecamatan dan melibatkan unsur kepolisian serta Kejaksaan.

“Mungkin juga akan dibentuk

di kelurahan karena wilayahnya besar dan tak mungkin imigrasi akan mengawasi sendirian,” kata Tri. Pengawasan orang asing nantinya akan ditindak lanjuti oleh imigrasi apabila ada laporan yang masuk. “Kalau terlihat mencurigakan orang asing bisa dilaporkan oleh pihak Imigrasi dan akan ditindak lanjuti oleh polisi maupun kejaksaan,” pungkas Tri. Sementara itu menurut Masykuri Wakil Bupati Kabupaten Kediri membenarkan banyaknya orang asing di wilayah Kediri, entah bekerja atau melancong. “Memang banyak orang asing di wilayah Kediri yang kelihatannya belum terdata,” kata Wabup saat berada di kantor imigrasi, Selasa (6/9/2016).

Untuk diketahui orang asing yang berada di kota Kediri kebanyakan adalah pekerja kontrak yang sedang melakukan proyek di beberapa perusahaan dan juga anak sekolah dari Timor Timur yang melakukan studi di sekolah kesehatan Kediri. nandik_kartika

Kabiro Kediri: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan Wartawan Nganjuk: Roy Alexander, Catur Setiawan, Agus Suhadi, Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Nanang Wartawan Trenggalek: Setiowati Wartawan Bojonegoro: Triyono, Haribono, Abdul Azis, Agus Budiono Wartawan Sampang: Moch. Yusuf, Laili Purnomo Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) wartawan lensa indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistik dibekali tanda pengenal dan dilarang menerima imbalan bentuk apapun dari narasumber

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

memberlakukan harga yang lebih tinggi dari APMS. Namun tidak boleh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

“Dalam hal ini prosedur pendirian pom mini ini juga melibatkan pemerintah. Seperti terkait izin lingkungan, dan lainnya. Termasuk juga data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat. Apalagi berdasarkan aturan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas, keberadaan mereka ilegal,” pungkasnya.obi

otonomi

15

Edisi 153 | 19 - 25 september 2016

Pagelaran Wayang Kulit Hibur Warga Kecamatan Kedungwaru

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Wakil Bupati Maryoto Birowo, dan Camat Kedungwaru Anang Pratistianto, membuka pagelaran wayang kulit

Ratusan warga Keca­ matan Kedungwaru Tulun­ gagung dan sekitarnya, Sabtu, (03/09/2016) berbondongbondong mendatangi Kantor Kecamatan Kedungwaru, guna menyaksikan pagelaran wayang kulit.

Pagelaran wayang kulit se­ malam suntuk yang dihadiri Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE, M.Si, Wakil Bu­ pati Maryoto Birowo, MM dan Camat Kedungwaru Anang Pratistianto, S.T. .M.Si. serta

para Kades se Kecamatan Kedungwaru ini menghadir­ kan salah satu Dalang Wayang Kulit asal Surakarta Jawa Tengah yaitu Ki Joleno.

Menurut Camat Ke­ dungwaru Anang, pagelaran Wayang Kulit yang berlokasi di balai Kecamatan Kedung­ waru, ini dilaksanakan seba­ gai bentuk kepedulian warga masyarakat desa se Kecama­ tan Kedungwaru terhadap pe­ lestarian budaya bangsa serta dalam rangka memeriahkan

peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke71 tahun 2016.

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE, M.Si dalam sambu­ tanya diacara ini diantaranya menyampaikan terima kasih atas kepedulian panitia serta jajaranya dimana telah peduli terhadap tradisi jawa.

“Kalau tidak ada generasi penerus yang nguri – nguri tradisi jawa seperti ini maka siapa lagi yang akan melestari­

kanya, untuk itu saya berharap agar pelestarian budaya seperti ini terus dilakukan agar tidak punah.” kata Bupati.

Acara pagelaran wayang kulit dengan lakon atau me­ mentaskan pagelaran dengan judul ‘’Baline Jimat Kalima­ sodo’’ dimulai dengan peny­ erahan tokoh wayang kulit gunungan dari Wakil Bupati Tulungagung Drs.Maryoto Birowo, MM kepada Ki Da­ lang pementasan Wayang Kulit yaitu Ki Jonelo.nnang

Pengurus Muhammadiyah Diduga ‘Kemplang’ Dana Umat Hingga Miliaran Pihak Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Kediri diduga telah mengemplang uang pembangunan sebesar Rp 1 miliar lebih.

a

nggaran umat y a n g n i l a i ny a miliaran rupiah diduga buat ban­ cakan pengurus Pimpinan Daerah Muham­ madiyah (PDM) Kota Kediri.

Modusnya dengan cara mem­ bangun RS Muhammadiyah tahun 2012 lalu.

Hal tersebut terbongkar usai Suwaji salah satu pelak­ sana pembangunan RS Mu­ hammadiyah melakukan so­ masi terkait tunggakan yang belum terbayarkan senilai Rp 1 miliar lebih, padahal RS Mu­ hammadiyah sudah selesai pada tahun 2014 lalu.

Dari keterangan salah satu

orang kepercayaan dan ke­ ponakan Suwaji yaitu Supriyo dan Choirul Fuad mengatakan, jika pihak PDM telah mengem­ plang uang pembangunan sebesar Rp 1 miliar lebih.

“Uang pelaksana pemban­ gunan atau uang Pak Suwaji belum terbayarkan hingga saat ini,” ungkap Supriyo yang mengaku dari LBH Brawijaya saat ditemui Lensa Indonesia Rabu (7/9/2016).

Lebih Lanjut Supriyo yang juga putra Muhamadiyah

Rapat Paripurna DPRD Tulungagung Sahkan Perda PAK 2016 Rapat Paripurna De­ wan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung menetapkan Ranperda APBD Peruba­ han Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan Daerah (Perda), setelah melalui pembahasan dalam rapat komisi-komisi dan alat ke­ lengkapan DPRD. Penetapan Perda ini di­ lakukan dalam rapat pa­ ripurna DPRD Tulungagung yang berlangsung di Graha Wicaksana Kantor DPRD se­ tempat, Selasa (12/9/2016).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Su­ priyono SE Msi. Tampak hadir Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi dan Wakil Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM. serta para kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lingkup Pemkab Tulungagung.

Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi di DPRD Tulungagung yakni Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Partai Hanura, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat dan

Penandatanganan pengesahan PERDA oleh Ketua DPRD Tulungagung Supriyono SE MSi.

Fraksi Semangat Baru mer­ ekomendasikan agar Raperda Perubahan APBD Tulunga­ gung Tahun Anggaran 2016 ditetapkan menjadi Perda walaupun dengan memberi­ kan catatan dan pandangan atas kinerja eksekutif.

Kedelapan fraksi itu juga meminta agar raperda yang telah ditetapkan agar segera diajukan ke Gubernur Jatim untuk dievaluasi lebih lanjut.

Adapun rincian komposisi perubahan APBD Tulunga­

gung 2016, di sisi pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp 2.400.427.251.892,16 dan setelah perubahan men­ jadi Rp 2.287.405.873.109,70 atau bertambah Rp 113.021.378.782,46.

Di sisi belanja, sebelum pe­ rubahanRp2.417.754.736.127,16 dan setelah perubahan Rp 2.561.213.577.767,70 atau ber­ tambah Rp 143.458.841.749,54.

Hal ini mengakibatkan de­ fisit Rp 256.480.220.532,00. nnang

Renovasi Trotoar Pemkot Malang Anggarkan Rp 2,6 Miliar

mengaku pembangunan RS Muhammadiyah setelah di­ lakukan audit oleh pelaksana pembangunan ternyata cuma habis Rp 5 miliar namun di Rencana Anggaran Belanja (RAB) menunjukan angka Rp 7 miliar.

“Pembayaran dilakukan sesuai RAB oleh panitia pem­ bangunan sebesar Rp 7 miliar lebih dan sisanya dikema­ nakan, itu uang umat lho,” tandas Supriyo.

Supriyo juga mengakui

jika selama ini tak ada audit terkait beberapa pembangu­ nan yang dilakukan oleh PDM kota Kediri. “Bangun rumah sakit maupun bangun seko­ lahan, surat pertanggung jawabannya nggak pernah ada,” terangnya.

Namun kenapa uang pelak­ sana pembangunan yang lebih dulu menalangi pemban­ gunan rumah sakit tak mau membayar sejak 2014 lalu?

“Saking cintanya Suwaji pada Muhamaadiyah hingga

mau menalangi dulu sebesar Rp1 miliar,” tutur Supriyo.

Supriyo juga menambah­ kan jika pihaknya pernah me­ nanyakan masalah tungga­kan tersebut namun justru mer­ eka membentuk tim 9 untuk mengaudit pembangunan RS Muhammadiyah.

“Kami juga sempat heran kenapa meminta uangnya sendiri justru malah diminta menunggu hasil audit tim 9.

Namun usai ditunggu beberapa tahun, ternyata auditnya tak

kunjung selesai,” urainya.

Terpisah, Husni Sam salah satu anggota tim sembilan membenarkan terkait adanya tunggakan pada pelaksana pembangunan. “Benar mas, namun hal tersebut urusan pribadi,” kata Husni, Rabu (7/9/2016).

Husni juga sempat me­ lemparkan pertanyaan media pada anggota tim 9 lainnya.

“Kalau masalah tersebut yang lebih jelas pak Suprapto, mas,” kilah Husni.nandik_kartika

Para Lansia Jombang Rutin Lakukan Pemeriksaan Kesehatan

Lebih dari 70 ribu warga Jombang, Jawa Timur beru­ sia lanjut usia (Lansia) dan 40 persen mengalami resiko tinggi rentan penyakit. Saat ini kucuran anggaran yang ada sekitar Rp 1 juta per ta­ hun untuk posyandu lansia di tiap desa dinilai masih kurang cukup, karena idealnya Rp 3 juta per tahun.

Dari sekian banyak Pos­ yandu Lansia di Jombang, salah satu Posyandu Lansia di Desa Sumberagung, Keca­ matan Megaluh, Kabupaten Jombang ini aktif dalam me­ mantau kesehatan lansia.

Mereka berlatih senam bersama secara mandiri di balai desa setempat. Hal itu dilakukan para Lansia untuk memperkuat daya tahan tubuh dan memantau kesehatan se­ cara berkala bagi para Lansia.

Aktifitas Posyandu dimu­ lai dari pemeriksaan kes­ ehatan, pemberian asupan makanan serta melakukan olah raga bersama yakni se­ nam lansia. Mereka berse­ mangat mengikuti rutinitas tersebut, namun yang paling menyenangkan bagi Lansia yakni senam Lansia. Pasalnya gerakan gerakan senam tidak memberatkannya, sehingga tak perlu banyak tenaga.

Tim Kesehatan Desa Sum­ beragung, Kecamatan Megaluh, Fuji Anggraini mengatakan, “Posyandu Lansia di desa kami sudah ada sejak belasan tahun lalu. Dan memang para lansia

Wakil Bupati Jombang Munjidah Wahab melakukan pemeriksaan kesehatan di Poli Lansia Puskesmas Megaluh.

di desa Sumberagung kelompok Cut Nyak Dien selalu melaku­ kan pertemuan rutin setiap bulan. Hal itu untuk memantau kesehatan secara berkala yakni mendeteksi penyakit dan juga keluhan para lansia,” ujarnya, Rabu (14/09/2016).

Untuk itu para Lansia diberikan penyuluhan ten­ tang kesehatan dan juga bero­ lahraga secara rutin yakni senam dengan gerakan yang sederhana tak membutuhkan banyak tenaga, karena senam khusus lansia. “Jumlah lansia

di kelompok Cut Nyak Dien di Desa Sumberagung sendiri saat ini sebanyak 117, dari 18 Lansia laki laki, dan 99 Lansia perempuan,” jelasnya kepada Lensa Indonesia.

Sementara itu, Wakil Bu­ pati Jombang, Munjidah Wahab mengatakan para Lansia rutin melakukan pemeriksaan keseha­ tan secara berkala, untuk men­ deteksi penyakit. Saat ini warga Jombang yang sudah berusia lanjut sekitar 70 ribu, dan 40 persen beresiko tinggi. “Sayang­ nya, kegiatan Posyandu tersebut

belum didukung anggaran yang mencukupi yakni sebesar Rp 1 juta pertahun. Insyaalloh akan di usahakan naik sebesar Rp 3 juta,” kata Munjidah.

Untuk penanganan terse­ but Lansia, dibuka Posyandu di setiap desa. Dan penanganan­ nya melibatkan Puskesmas di setiap kecamatan. Karena di Puskesmas tersebut telah tersedia ruangan poli Lan­ sia. “Di situ nanti para Lansia mendapat pelayanan khusus dari petugas medis puskes­ mas,” pungkasnya.nobi

Tarik Ulur Perampingan SKPD, Pemprov dan DPRD Jatim Minta Fatwa Mendagri

Wali Kota Malang HM. Anton saat meninjau pedestrian.

Pemkot Malang lewat Dinas Kebersihan dan Per­ tamanan (DKP) melakukan pembenahan pedestrian di kawasan Jalan Ijen. Pembe­ nahan itu memakan anggaran lumayan besar Rp 2,6 miliar.

Proyek pembenahan pe­ distrian itu ditinjau langsung Wali Kota Malang, HM An­ ton, Kamis (15/9/2016). Dia didampingi Kepala Bappeda Wasto dan Kepala DKP, Erick Setyo Santoso. Mereka meli­ hat perkembangan perbaikan pedestrian jalan tersebut.

Perbaikan itu menggunakan paving block dan pasir.

Menurut HM Anton, ka­ wasan pedestrian ini dibenahi agar pejalan kaki mendapat­ kan ruang enak dan nyaman.

Selain itu untuk mendukung heritage di kawasan terse­ but. “Perbaikan itu menelan anggaran Rp2,6 miliar. Dana tersebut berasal dari CSR perusahaan,” katanya.

Menurut dia, pedestrian itu akan dilengkapi dengan tempat duduk. Harapan­ nya agar masyarakat bisa

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

menikmati indahnya Jalan Ijen. Selain itu, pembatas jalan akan ditinggikan 50 sentimeter untuk mencegah parkir liar dan PKL berjualan di atas trotoar.

Ke depan, pedestrian Jalan Ijen akan dijadikan perconto­ han. Misalnya untuk kawasan Jalan Besar Ijen, Jalan Band­ ung dan Jalan Veteran. “Jadi kalau hasilnya bagus akan kami teruskan proyek pedes­ trian itu. Sehingga Kota Ma­ lang menjadi indah,” katanya. naji_dewa_roisky

Proses perampingan Satuan Kerja Perangkat Dae­ rah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pem­ prov) Jawa Timur masih terus dibahas. Namun menjelang detik-detik akhir penetapan menjadi Peraturan Daerah (Perda) SOTK (Struktur Or­ ganisasi dan Tata Kerja) kedua pihak yang membahas yakni Komisi A DPRD Jatim dan Biro Organisasi Setdaprov Jatim belum sepaham terkait peng­ gabungan sejumlah SKPD. Karena tak menemui kata sepakat, maka keduanya me­ nyerahkan hasil akhirnya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selama dua hari mulai hari ini, Kamis (15/09/2016) Komisi A dan Biro Organisasi meminta keputusan kepada pemerin­ tah pusat.

Terkait hal ini, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim Setiajit mengakui, sebelum keputusan Perda SOTK, maka

harus ada keputusan bersama.

“Usulan kami terkait per­ ampingan perangkat daerah ini merupakan policy dari Gubernur (Soekarwo), se­ hingga harus diselaraskan dengan pihak DPRD. Intinya harus disepakati bersama, jika masih ada keputusan yang belum sreg di kedua be­ lah pihak maka kita kita bawa ke Kemendagri, istilahnya minta fatwa,” ujarnya pada Lensa Indonesia.

Ia menyebutkan, hasil akhir pembahasan peramp­ ingan SKPD yang telah diaju­ kan pihak eksekutif ke pihak DPRD Jatim totalnya seban­ yak 46 SKPD. Di antaranya asisten gubernur menjadi 3, biro menjadi 9, dinas menjadi 25 dan badan menjadi 7.

“Yang jelas Pak Gubernur menghendaki untuk Dinas Pertanian Tanaman Pan­ gan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Peterna­ kan dan Badan Ketahanan

Pangan dibentuk dua dinas dengan tipe A. Sedangkan untuk Dinas PU (Pekerjaan Umum) tetap menjadi tiga, yakni PU Bina Marga, PU Pengairan (Sumber Daya Air) serta Cipta Karya yang digabung dengan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permu­ kiman. Hasil akhirnya jadi 46 SKPD,” paparnya.

Disinggung soal molornya penetapan Perda SOTK hanya karena perbedaan pendapat antara Pemprov dan DPRD Jatim untuk beberapa dinas itu, pihaknya menyatakan tak masalah.

“Nggak ditunda, hanya mundur beberapa hari saja, karena ini juga penting un­ tuk diselesaikan. Prinsipnya antara pihak Pemprov dan DPRD Jatim saling mema­ hami. Insya Allah tanggal 19 September nanti sudah bisa ditetapkan Perda SOTK ini,” imbuh mantan Kepala Bakor­ wil Bojonegoro itu.nsarifa

Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim, Setiajit.

metropolis

16

Edisi 153 | 19 - 25 september 2016

Putusan Praperadilan Batalkan Objek Perkara

Kasus La Nyalla, Jawaban JPU Kabur dan Kontradiktif Anggota Tim Advokat Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur, Aristo Pengaribuan menilai jawaban Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas eksepsi tim penasihat hukum kabur (tak fokus) dan kontradiktif.

Menurutnya, argumentasi JPU soal penyidikan ulang dana hibah Kadin Jatim tidak pernah dibatalkan dan dilarang oleh putusan praperadilan adalah manipulasi kebenaran hukum.

“Putusan praperadilan itu sangatjelas,sudahmembatalkan objek perkara dana hibah Kadin Jatim, dan itu lebih dari sekedar proses administratif. Kalau JPU hanya menggangap proses itu adalah proses administratif belaka, adalah kesalahan besar.

Peradilan pidana adalah peradilan yang mencari kebenaran materiil,” kata Aristo lewat rillis yang diterima Lensa Indonesia, Kamis (15/09/2016).

Lebih lanjut dia menjelaskan, dari ketiga putusan praperadilan tentang perkara dana hibah Kadin Jatim, sangat jelas disebutkan dalam masing-masing putusan majelis. Yang pertama, penetapan La Nyalla Mahmud Mattalitti sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait penyalahgunaan dana bantuan hibah Pemprov Jatim pada Kadin Jatim tahun 2011-2014, termasuk di dalamnya pembelian saham Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim tahun 2012 adalah tidak sah dan melanggar hukum.

Kedua, Pengadilan melarang Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menerbitkan sprindik guna membuka kembali perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait penyalahgunaan dana bantuan hibah Pemprov Jatim pada Kadin

Jatim tahun 2011-2014, termasuk di dalamnya pembelian saham Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim tahun 2012.

Dan ketiga, apabila Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengeluarkan lagi sprindik terkait perkara dimaksud, maka penyidikan dimaksud adalah penyidikan yang tidak sah dan melanggar hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena berangkat dari proses yang tidak sah.

“Ketika pohonnya tidak sah, maka buahnya juga tidak sah. Doktrin ini dikenal dengan nama fruit of the poisonous tree,” tegasnya.

Tak hanya itu, Aristo juga menjelaskan putusan Praperadilan Nomor: 19/Pra-Per/2016/ PN.Sby tanggal 12 April 2016, pengadilan menyatakan bahwa proses dan prosedur penyidikan dan penetapan tersangka terhadap La Nyalla Mahmud Mattalitti disamping tidak sah secara formal juga secara materiil, karena dalil dan alat bukti yang diajukan termohon merupakan pengulangan fakta-fakta terdahulu yang telah dipertanggungjawabkan oleh terpidana Diar Kusuma Putra dan terpidana Nelson Sembiring.

“Bukti itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21, harus dilihat bukan hanya dari kuantitasnya, tapi juga kualitas buktinya,” lanjutnya.

Sedangkan pada putusan Praperadilan Nomor: 28/ Pra-Per/2016/PN.Sby tanggal 23 Mei 2016, pengadilan menyatakan bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Kadin Jatim tahun 2011-2014 sama sekali tidak terdapat pengkaitan antara perbuatan yang didakwakan kepada Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring

tersebut terhadap La Nyalla Mahmud Mattalitti.

“Jadi jelas pengadilan melarang penyidikan perkara dana hibah Kadin dengan menetapkan La Nyalla sebagai tersangka, apalagi terdakwa.

Sebab sangat clear, di perkara yang sama, terhadap terdakwa Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring yang sudah inkracht, baik dalam dakwaan, tuntutan JPU maupun putusan majelis hakim tidak ada

unsure penyertaan terhadap orang lain, selain kedua terpidana (Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring). Maka kalau didalilkan oleh kejaksaan dengan menyebut pengembangan perkara, jelas tidak dapat

diterima,” urainya.

Oleh karena itu, lanjut Aristo, penyelidikan dan penyidikan yang kedua kalinya atas dana hibah Kadin Jatim dinyatakan tidak relevan dan dilarang untuk dibuka

kembali. Sehingga penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam perkara itu harus dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum. nsarifa

a d v e r t o r i a l

Jatim Berlakukan Loan Agreement untuk Koperasi dan UMKM Pemprov Jawa Timur mulai memberlakukan dana bergulir melalui loan agreement kepada koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Jatim. Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan merupakan tugas negara untuk menginventarisir dan mencarikan perlindungan politik dan hukum bagi rakyat kecil seperti pelaku koperasi dan UMKM. Menurut Pakde Karwo (sapaan akrab Soekarwo) sebenarnya telah dirumuskan melalui reformasi struktural dalam pembiayaan.

Reformasi struktural dalam pembiayaan itu pemihakan terhadap koperasi dan UMKM dengan memberikan suku bunga yang rendah dan pajak yang rendah pada koperasi dan UMKM. “Jika ingin membenahi ekonomi dalam negeri dengan baik, negara harus memerlukan pemihakan yang serius. Dengan memberikan masukan solusi terhadap krisis global yang terjadi saat ini. Keberpihakan terhadap koperasi dan UMKM dapat dilakukan dengan memberikan suku bunga yang rendah, serta pajak yang rendah. Kalau bisa diberikan privillage pemutihan pada koperasi dan UMKM,” ujar Gubernur saat acara penyerahan dana bergulir melalui loan agreement di Kantor Pusat Bank Jatim Jalan Basuki Rahmat Surabaya, Sabtu (10/9/2016) lalu.

Ia lanjut menjelaskan saat krisis global sekarang ini, keadaan ekonomi global saat ini yang lamat dan cen­ derung stagnan menyebabkan kondisi fiskal dan moneter kurang baik. Gempuran terjadi di negara-negara industri yang sebagian hidupnya berada pada ekspor yang sangat ditentukan pada surplus neraca berjalan. Kekuatan ekonomi nasional inilah yang menentukan stabilitas di dalam ekonomi. Sebagai pengalaman pada tahun 1998 Indonesia mengalami

krisis ekonomi, tetapi kope­ rasi dan UMKM telah menjadi penyangga ekonomi dan tahan terhadap resesi.

“Empirik seperti ini menjadi pembelajaran kita bahwa penguatan ekonomi nasional sebagai solusi basis di dalam penyelesaiaan ekonomi dalam krisis. Koperasi dan UMKM inilah yang mampu menjadi penyangga ekonomi nasional dan anti resesi. Bisa dikatakan bahwa koperasi dan UMKM ini sebagai tulang punggung ekonomi yang anti resesi,” tegasnya.

Karena itu, Pemprov Ja­­t im mendorong adanya sistem perbankan yang dapat mendukung terwujud­ nya suku bunga murah dan mendukung perluasan pembiayaan yang dapat mengurangi dampak krisis ekonomi global. Model pembiayaan ini salah satunya melalui loan agreement.

Dijelaskannya, dari skema pembiayaan yang murah itu dibentuklah Bank UMKM Jatim dan Bank Tani. Bank Jatim sebagai bank umum di Pemprov Jatim diberikan pinjaman oleh pemerintah untuk lending credit murah kepada masyarakat. Skema pembiayaan kredit murah kepada rakyat kecil dilakukan dengan model loan agreement melalui perban­kan. Bank Jatim sebagai APEX Bank di Jatim memberikan kre­ dit linkage program dengan bunga ringan. Mengubah dari konsep grand menjadi loan agreement untuk pembiayaan ekonomi sektor produktif seperti koperasi dan UMKM. “Ini menjadi lebih pro­ duktif dorongan bukan pada kebutuhan-kebutuhan konsumsi jangka pendek.

Dengan loan agreement ini, sektor UMKM tumbuh dengan subur dan memberikan kontribusi luar biasa bagi perekonomian Jatim. Berdasarkan data BPS Jatim tahun 2015, kontribusi Kope­ rasi dan UMKM terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) mencapai 54,98% dari total PDRB

Menko PMK Puan Maharani dan Gubernur Jatim Soekarwo dalam acara penyerahan dana bergulir melalui loan agreement di Kantor Pusat Bank Jatim.

Jatim Rp 1.689 triliun.

Selain itu, Koperasi dan UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja sekitar 92 persen,” jelas dia.

Pihaknya berharap yang terpenting dalam hal ini sektor koperasi dan UMKM mampu menyerap sebanyak 92 persen tenaga kerja. “Inilah yang disukai konsumen di dalam negeri, menggunakan produk dalam negeri yang packaging dan kualitasnya dibenahi. Tinggal solusinya di Jatim, kalau industrinya sudah dibenahi maka skema pembiayaan yang murah,” paparnya.

Langkah ini, lanjut Gubernur Soekarwo, merupakan pengejawantahan konsep Nawacita pada poin 3, 6, dan 7 yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatakan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi deng­ an menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi dan domestik.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani yang hadir dalam acara ini mengatakan, upaya pembangunan manusia Indonesia agar lebih produktif terus dilaku-

kan oleh pemerintah. Salah satu di antaranya adalah dengan meningkatkan dan memajukan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Caramemajukansektorkoperasi dan dan UMKM antara lain dengan mempermudah akses perbankan, memberi layanan kredit usaha tanpa agunan, dan menyalurkan pinjaman me­lalui Lembaga Pembia­yaan Dana Bergulir (LPDB). “Kita harus membuat masyarakat produktif, be­kerja menghasilkan sesuatu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Puan.

Dikatakan, pemberda­ yaan sektor koperasi dan UMKM sesuai dengan idelogi bangsa dan negara Indonesia. “Tidak hanya idelogi kaum marhaen dan para santri kalau di Jawa Timur ini, tetapi harus menjadi idelogi kita semua. Koperasi dan UMKM adalah sektor yang menyokong penuh ekonomi bangsa dan mampu menahan badai krisis,” tegas Menko PMK. Tak hanya itu, Puan juga mengingatkan agar kredit UMKM dapat dipermudah kepada industri rakyat.

Kare­na, UMKM membantu rakyat untuk lebih produktif dan mandiri.UMKM di Jatim adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Hal ini terlihat dari kemasan

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

serta tempat-tempat usaha UMKM di Jawa Timur yang bersih dan tertata rapih, sehingga dapat dijadikan contoh untuk UMKM di provinsi lain.

Dengan diberikannya bantuan kepada para pelaku UMKM di Jatim, Menko PMK berharap hal tersebut dapat memacu semangat para anggota koperasi serta pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha dengan lebih berdaya saing. Hal ini juga sebagai upaya untuk mewujudkan produktifitas dan kemandirian ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan.

Menko PMK juga mengingat­kan bahwa Indonesia akan memiliki bonus demografi pada 2020-2034.

Untuk itu, dia mengajak segenap pihak untuk bersamasama menyiapkan SDM yang unggul. Salah satunya melalui gotong royong mewujudkan UMKM dan koperasi yang mandiri serta sejalan dengan cita-cita Trisakti. Pemerintah, menya­lurkan dana kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 120 triliun untuk tingkatkan pembiayaan koperasi dan UMKM. “Semoga program hibah penguatan modal ini dapat berjalan dengan sukses dan penuh berkah serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi upaya-upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan,

khususnya di Jatim. Mari kita jadikan program ini sebagai teladan kepeloporan dalam upaya-upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM serta peningkatan kesejahteraan rakyat,” tambah putri Me­g awati Soekarnoputri ini.

Pada kesempatan itu juga telah dilakukan penyerahan dana bergulir dari Bank Jatim dan Bank UMKM kepada Benediktus Sugih Pranoto sebesar Rp 200 juta untuk industri makanan frozen food, Edi Santoso sebesar R 200 juta untuk penggiling­ an padi dan perdagangan beras, serta Muhammad Arif sebesar Rp 100 juta untuk industri sarung.

Selain itu, juga diserahkan penjaminan dari Jamkrida, sertifikasi peningkatan kapasitas SDM ekspor dan koperasi ritel, ijin usaha mikro kecil (IUMK) dari Menteri Koperasi dan UKM, dana bergulir dari LPDB, serta HAKI atau hak cipta dari Menkop dan UKM RI.

Menkop dan UKM Usulkan Dana Tambahan LPDB Rp 2 Triliun Tahun 2017 Ditemui dalam kesempatan yang sama pula, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop dan UKM) AAGN Puspayoga mengusulkan adanya tambahan dana pada Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB) sebanyak Rp 2 Tri­ liun pada tahun 2017. Sekarang ini, dana yang sudah berputar Rp 5 triliun.

“Kami mengusulkan supaya dana LPDB ditambahkan dari APBN. Kita mohon kepada pemerintah agar dana LPDB bisa ditambahkan melalui APBN pada tahun depan. Yang diusulkan tambah lagi Rp. 2 triliun,” ujar Puspayoga.

Ia juga mengungkapkan saat ini, pemerintah sudah menurunkan suku bunga di LPDB menjadi 0,2 persen

sebulan. Ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. “Kalau bunga LPBD tinggi, maka kita tidak bisa bersaing di MEA. Dengan bunga sebesar 0,2 persen sebulan ini, kita bisa bersaing. Namun sayangnya dananya di LPDB belum banyak. Untuk itulah kita mengusulkan adanya tambahan dana di LPDB tahun depan,” urainya.

Lebih lanjut disampaikannya, sekarang telah ba­n yak bergulir kredit usaha rakyat (KUR). Dulu KUR bunganya mencapai 22 persen, sedangkan bunga untuk pengusaha besar sebanyak 12 persen. “Ini sungguh tidak adil. Untuk itu, se­ karang suku bunga KUR bisa turun menjadi 9 per­s en.

Tahun depan bunganya akan diturunkan menjadi 7 persen,” cetusnya.

Menurutnya, ini sebagai wujud kepedulian negara yang hadir untuk mengantisipasi dan berpihak pada koperasi dan UMKM kita. “Memangnegaraharushadiruntuk koperasi dan UMKM. Seper­ti di Jatim ini, saya lihat luar biasa sekali kepeduliannya ter­hadap koperasi dan UMKM. Ini adalah satu bentuk intervensi pemerin­tah untuk melindungi masyarakat kecil,” imbuh Mekop.

Ditambahkan, situasi pere­ konomian dunia saat ini unpredictable dan berpengaruh pada seluruh dunia. Indonesia memiliki pengalaman menangani krisis tahun 1998.

Tahun 1998 itu NPL perbankan kredit macetnya sampai 30 persen. Banyak bank yang bangkrut. Pertubumbuhan ekonomi minus 13 persen.

Dengan adanya koperasi dan UMKM dalam waktu sekitar 5 tahun, pertumbuhan ekonomi mencapai 4 persen.

“Jika dibandingkan krisis ekonomi global sekarang ini tidak perlu khawatir.

Pertumbuhan kita masih di atas 5 persen, NPL masih di bawah 5 persen,” tutupnya. nsarifa/adv