Koran Lensa Indonesia Edisi 155 by Koran Lensa Indonesia

Pengaduan langganan/ iklan/redaksi, HOTLINE: (0 2 1 ) 5 3 6 6 0 1 7 7 (0 3 1 ) 8 1 6 0 0 2 9 6

topik

Edisi 155 | 17 - 23 oktober 2016

Terbit 16 halaman | Harga Eceran: Rp 4.000 | Langganan: Rp 16.000 (Luar Jawa tambah ongkos kirim)

Moekari: Perang itu Ngeri, Mati itu bagi Saya Nggak Ada Artinya

Nusron Wahid dan Para Pembela Ahok “Basimah”

Google BERBISNIS di Indonesia Harus Bayar Pajak atau Diblokir

Baca Halaman 3 | SOSOK

Baca Halaman 4 | PATGULIPAT

Baca Halaman 6 | ANALISA

Polisi harus cermat, jangan sampai salah mengambil keputusan. Polisi akan dikesankan telah menyelamatkan Ahok jika penistaan agama ditangguhkan. Sentimen publik seperti ini juga harus dikelola. Jika tidak dikelola dengan baik maka kepolisian bisa jadi bulanbulanan publik.

emo memprotes penis taan agama yang di lakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di lakukan oleh ribuan umat Islam. Para ulama, habib, tokoh muslim, dan umat turun ke jalan. Sebanyak 15 ribu massa yang ter gabung dalam Aksi Bela Islam mem banjiri jalan-jalan di ibukota. Demo kali ini menunjukkan bersatunya umat Islam dalam melawan penistaan agama yang dilakukan Ahok, bukan seperti yang digembor-gemborkan beberapa kalangan bahwa demo hanya melibatkan kepentingan segelitir Ormas Islam. Melihat jumlah massa yang turun ke jalan, membuktikan bahwa umat Islam satu sikap, yakni membela agama Allah. Mereka menuntut penegak hukum untuk segera memproses hukum Ahok.

Begini Cara Kami Menghancurkan Sukarno

Pada musim gugur 1965, Norman Reddaway (George Frank Norman Reddaway) seorang yang terpelajar dengan karir yang bagus di Kantor Luar Negeri Inggris, mendapat brifing untuk suatu misi khusus. Selengkapnya Baca di Halaman 8

Kasus Penistaan Al Quran Surah Al Maidah Ayat 51

Allahu Akbar! Tangkap Ahok

nBaca: Allahu Akbar... Halaman 7

Kecerdikan Jokowi Pilih Duet Jonan-Arcandra

Caper ke Jokowi, Djan Ternyata Sohib Lama

Presiden Joko Widodo melantik Ignasius Jonan men jadi Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Arcandra Tahar jadi Wakil Menteri ESDM di Istana Neg ara, Jakarta, Jumat (14/10/2016). “Pengangkatan Ignasius Jonan seba gai Menteri ESDM selama sisa peri ode 2014 hingga 2019. Mengangkat Arcandra Tahar menjadi Wakil Menteri ESDM,” kata Jokowi di mana Pelanti kan berlang

Digembosi PPP, Agus Yudhoyono Batal Nyagub Partai Persatuan Pembangu nan (PPP) kubu Djan Faridz me layangkan surat permohonan kepada Kemenkumham. Surat tersebut berisi permintaan ke pada Kemenkumham untuk menganulir surat keputusan (SK) untuk PPP kubu Roma hurmuziy. Permohonan surat tersebut dapat berdampak pada Pilkada DKI Jakarta. “Kemarin surat sudah dikirimkan kepada Men kumham,” kata Wasekjen PPP kubu Djan Faridz, Su darto ketika dikonfirmasi, Kamis (13/10/2016). PPP kubu Djan melam pirkan dokumen sesuai dengan ketentuan perun dang-undangann yang berlaku bagi perubahan kepengurusan dan peruba han AD/ART untuk parpol. SK Menkumham untuk kubu Romahurmuziy keliru karena bertentangan den gan putusan MA 601 yang sudah berkekuatan hukum tetap. “Akibat yang timbul dari dicabutnya SK Romy, kubu Romy tidak lagi bisa menga tasnamakan PPP dan ter masuk tidak lagi bisa meng gunakan atribut PPP,” kata Sudarto. Menurut Sudarto, pengaruh keputusan Menkumham jika meng abulkan surat PPP kubu Djan Faridz sangat besar. Hal itu bisa berdampak pada pencalonan kepala daerah di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen PPP kubu Djan, Dimyati Natakusumah menyebut jika dukungan PPP kubu Djan Faridz ke Ahok untuk menarik perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat Pilpres 2014 silam, Djan berdiri di Koalisi Merah Putih (KMP) yang berse berangan dengan Jokowi. “Siapa sih yang tak ingin mendapat perhatian Pak Presiden. Munafik namanya,” ucap Dimyati, beberapa waktu lalu.

sung di Istana Negara Jakarta pukul 13.30 WIB. Jonan sendiri adalah man tan Menteri Perhubungan yang direshuffle pada 27 Juli 2016 dan digantikan oleh Budi Karya Sumadi. Sementara, Tahar adalah mant an Menteri ESDM yang diberhentikan hormat pada 15 Agustus 2016 karena kasus ke warganegaraan. Tahar menjabat Menteri ESDM hanya 20 hari menggantikan Sudirman Said. Adapun Menteri ESDM, setelah ditinggalkan Tahar, dijabat oleh Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan sebagai Plt menteri. Jonan Lahir di Singapura

pada 21 Juni 1963, Ignasius Jonan adalah lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univer sitas Airlangga Surabaya. Ia kemudian melanjutkan studi ke Fletcher School, Tufts Uni versity, Amerika Serikat. Ignasius Jonan sempat merintis karir di bidang per bankan. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Citigroup dari 1999 hingga 2001. Kemudian dia memegang jabatan selaku Direktur Uta ma PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dari tahun 2001 hingga 2006 dan berlanjut sebagai Mana ging Director hingga 2009. Setelahnya, Jonan menjabat

sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI). Ia menjabat sebagai Dirut KAI sesuai dengan penugasan pe merintah melalui Kementerian BUMN yang dipimpin Menteri BUMN Sofyan Djalil. Jonan diangkat pada 25 Februari 2009, dan terpilih kembali pada tahun 2013 oleh Dahlan Iskan. Ini bukanlah kali pertama Jonan menduduki kursi pe merintahan sebagai menteri. Pria berusia 53 tahun terse but pernah diangkat sebagai Menteri Perhubungan. nBaca: Kecerdikan... Halaman 7

Pollycarpus: Silahkan Dibuka, Kembalikan Nama Baik Saya!

Pejabat BIN Terlibat, Dokumen TPF Munir Dilenyapkan?

Aktivis

Dokumen hasil investiasi Tim Pencari Fakta (TPF) kematian Munir lenyap. Padahal, menurut mantan ang gota TPF Hendardi dan Usman Hamid, dokumen itu sudah diserahkan ke Sekre tariat Negara semasa Presiden Susilo Bam bang Yudhoyono (SBY) pada 24 Juni 2005. Saat penyera han dokumen itu, tujuh anggota TPF Munir itu langsung menyerahkannya kepada Presiden SBY. Presiden SBY sendiri didampingi Sekre taris Kabinet Sudi Silalahi, Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra, dan juru bicara Kepresidenan Andi Mal larangeng.

Beberapa hari setelah di terima presiden, dokumen itu langsung didistribusikan ke para menteri dan peja bat setingkat menteri yang terkait. “Hari ini (Senin, 27/6/2005) laporan TPF sudah didistri busikan ke menteri-menteri terkait untuk dianalisa. Nanti kalau sudah selesai mereka mempelajari baru dibahas bersama-sama dengan presi den,” kata Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Mereka yang dikirimi itu yakni Polri yang saat itu di jabat Da’i Bachtiar, Kejaksaan Agung yang dijabat Abdul Rahman Saleh, BIN yang kala itu dijabat Syamsir Siregar, Kemenhum dan HAM yang dijabat Hamid Awaluddin, dan TNI yang saat itu dijabat Endriartono Sutarto. Tentu saja kabar yang me nyebut dokumen TPF itu

nBaca: Caper ke Jokowi.. Halaman 7

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Menembus Zona Tahun ke-7

Pollycarpus sudah bebas namun kematian Munir tetap misteri.

lenyap, banyak orang ter perangah mendengarnya. Karenanya, untuk mencari kejelasan, Kontras, LBH Ja karta bersama Suciwati, istri almarhum Munir, mendaftar kan permohonan penyelesa ian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat

(KIP) pada 27 April 2016. Dalam sengketa ini, pihak termohon adalah Sekretaris Negara. Sedang sengketa di KIP sampai saat ini sudah digelar selama enam kali. nBaca: Pollycarpus:... Halaman 7

ekonomi & bisnis

Edisi 155 | 17 - 23 oktober 2016

Alumni GMNI Dirikan Koperasi Kaum Marhaenis Sejahtera

Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Timur usai menggelar rapat pendirian Koperasi Kaum Marhaenis Sejahtera Jawa Timur.

Alumni Gerakan Ma hasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Timur mem buat terobosan baru dengan mendirikan Koperasi Kaum Marhaenis. Dibukanya Koperasi Kaum Marhaenis Sejahtera Jawa Timur ini menjadi bukti, bahwa GMNI tidak hanya fokus gerakan politik, tetapi juga sosial kemasyarakatan. “Ini jawaban bagi gerakan ekonomi rakyat yang ber dasar atas asas kekeluargaan yang semakin tergerus oleh perekonomian kapitalistik yang mengutamakan kepent ingan pemodal,” kata Ketua Umum Koperasi Marhaenis Sejahtera Jawa Timur, Hadi Pranoto usai rapat pendirian kopersi di Jl Jalan Kombes M. Duryat Surabaya, Selasa (11/10/2016). Menurutnya, inisiatif Alumnus GMNI Jatim mendi rikan koperasi bagi kalangan Marhaenis ini adalah karena panggilan zaman. Sebab setiap sendi telah diliputi globalisme dan persaingan usaha yang kapitalistik. “Maka dari situlah perlu diselanggarakan ekonomi rakyat di tengah semakin liberalnya tatanan kehidupan sosial bangsa ini. Koperasi adalah jawaban untuk meng hadapi perekonomian kapi talistik yang mengutamakan keuntungan pemodal,” tan das Hadi Pranoto. Untuk mewujudkan Ko perasi Marhaenis Sejahtera Jawa Timur ini Alumnus GMNI akan bersinergi deng an pemerintah. Sinergi ini

dimaksudkan agar mencip takan iklim yang dapat men dorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi. “Kami berharap Dinas Koperasi Jatim dan Surabaya memberikan bimbingan, ke mudahan dan perlindungan kepada koperasi yang kami bentuk ini,” ucap mantan Ketua Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim ini. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya Hadi Moely ono yang turut hadir dalam rapat pendirian mengatakan, bahwa kebijakan koperasi ini akan menjadi alat ekonomi nya para anggota koperasi. “Bukan kepentingan per orangan, tapi kepentingan anggota diutamakan. Dan koperasi bukan kumpulan kaum duafa” katanya. Ia menyebut, saat ini di Surabaya ada sekitar 1.700 koperasi di Kota Surabaya yang selama ini secara tidak langsung membantu menin gkatkan kesejahteraan dan perekonomian warga. “Kami berharap dengan adanya kop erasi yang baru ini, akan mem berikan nilai positif perekono mian di Jatim,” katanya. Kasi Ortala Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim, Ceppy Syukur Laksana mengatakan, dalam memben tuk koperasi semua anggota harus komitmen dan seman gat membangun koperasi. “Jangan sampai awalnya semangat, tapi selanjutnya tidak. Jadikan koperasi dari anggota untuk kesejahteraan anggota,” imbaunya.nwan

Cara Jokowi Tekan Dwelling Time Terkesan Serampangan? Instruksi Presiden Joko Widodo menekan dwelling time berbuah kekacauan di pelabuhan.

enurut Siswanto Rusdi, Direktur The National Maritime Insti tute (Namarin) terkait Instruksi Presiden Joko Widodo menekan dwelling time berbuah kekacauan di pelabuhan. Pasalnya, niat baik Presi den Jokowi ditindaklanjuti di lapangan oleh pihak Ke polisian Negara secara se rampangan yang secara kasat mata menampakkan kurang nya pemahaman dwelling time dengan tepat. “Kejadian terakhir yang menampakkan kesalah kapra han pihak Kepolisian menan ganidwelling time merupakan operasi tangkap tangan (OTT) di Pelabuhan Belawan, Sumat

era Utara beberapa waktu lalu. Lokasi penangkapan pelaku di terminal kargo umum (general cargo). Sejak kapan dwelling time bergeser dari terminal peti kemas ke terminal umum?,” ujar Siswanto kepada Lensaindone sia.com, Minggu (09/10/2016). Siswant menambahkan, barang yang terlibat berupa barang curah sedangkan da lam ‘dunia persilatan’ dwelling time barang tersebut dimasu kan ke dalam kontener/peti kemas, apapun barangnya. Namun perlu digarisbawa hi, dwelling time berurusan dengan peti kemas impor, bukan barang antarpulau. “Terkait uang yang menu rut pihak Kepolisian merupa kan uang pemerasan besar ke mungkinannya itu merupakan

Presiden Joko Widodo (kiri) memantau perkembangan dwelling time di pelabuhan.

ongkos, dalam hal ini ongkos pelabuhan pemuatan (OPP). Seperti yang ada sebelumnya, di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Kepolisian menye gel peti kemas yang sudah mendapat clearance namun tak diambil pemiliknya,: tan

Alfacart.com Diminati Pasar Jatim

Tim Alfacart.com selfie bersama menandai kekompakan memimpini marketpalce.

Pelabuhan Tanjung Intan Perdana Angkut Muat Bahan Pangan Pelindo III gelar bong kar muat perdana jenis ba han pangan yakni kedelai di Pelabuhan Tanjung Intan usai sebelumnya bongkar muat jenis klinker dan batubara. MV Pac Schedar merupakan kapal bermuatan 24.483,711 Ton. Kapal berbendera Marshall Is memiliki berat 21.094 Gross Tonnage (GT) dan panjang (LOA) 179,82 meter ini sandar di Dermaga III Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap, Jawa Tengah di minggu pertama bulan Oktober. Sebanyak 12.000 Ton biji kedelai asal New Orleans, Amerika Sela tan ini dibongkar di pelabuhan di selatan Pulau Jawa. General Manager Pelindo III Tanjung Intan, Fariz Hariyoso mengatakan, langkah pengem bangan usaha bongkar muat kedelai di Pelabuhan Tanjung Intan ini dipicu besarnya per mintaan masyarakat terkait kebutuhan kedelai di beberapa daerah sekitar Jawa Tengah bagian selatan. ”Kebutuhan masyarakat akan kedelai membuka pe luang potensi pengiriman kedelai di wilayah Cilacap dan sekitarnya,” ujarnya dalam keterangan resmi yang di terima Lensaindoensia.com, Minggu (09/10/2016). Fariz menambahkan, kiner ja bongkar kedelai ini menca pai 100 ton per jam dan 3500 ton per hari sehingga kegiatan bongkar muat bisa diselesaikan dalam waktu 3 hari.

”Ini merupakan bongkar per dana kedelai di Pelabuhan Tan jung Intan dan kami berkomit men kinerja bongkar muat di atas rata-rata,” tandas Fariz. Arus barang yang masuk dan dibongkar di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap saat ini masih didominasi oleh barang jenis curah kering. “Sejauh ini, batu bara masih menjadi komoditas utama yang dibongkar di Pelabuhan Tanjung Intan,” tambahnya. Tercatat hingga Septem ber 2016, bongkar muat batu bara di Pelabuhan Tanjung Intan berjumlah 1.429.649 Ton dan disusul klinker sejumlah 531.069 Ton. Proses bongkar muat kedelai tersebut menggu nakan grab yang dipasang pada crane kapal lalu dibong kar dengan hopper menggu nakan sistem truck losing ke mudian dikirim ke Gudang lini 1 Pelabuhan Tanjung Intan dan Kawasan Industri Cilacap untuk dikemas. Sementara itu, Umar Halil, Supervisor Bongkar Muat Pelin do III Tanjung Intan menya takan, setelah dibongkar di Pelabuhan Tanjung Intan, pa sokan kedelai asal New Orleans, Amerika Selatan ini akan ber lanjut ke Banyuwangi. “Selanjutnya, sisa muatan pasokan kedelai sebanyak 12.483,711 Ton ini akan di bongkar di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur,” tutup Umar.nlicom

Penerbit: PT Lensa Indonesia Cipta MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

das Siswanto. Bahkan, dari kasus tersebut, Namarin meminta Presiden Joko Widodo untuk mengh entikan secepatnya salah kaprah penanganan dwelling time oleh pihak Kepolisian sebelum berdampak buruk

pada bisnis pelabuhan na sional dalam bentuk penge naaan surcharge atau naiknya premi asuransi war risk. “Seharusnya Presiden bisa mencabut mandat khusus yang ia berikan kepada Kepolisian dalam kebijakannya menekan tingginya dwelling time terse but, imbuh Siswanto. Dwelling time seyogiayanya bukan masalah keamanan, namun masalah tata kelola pelabuhan yang negatif. Dwelling time cenderung diakibat kan ketidakpastian yang dira sakan kalangan pengusaha. “Karena tak pasti, pengu saha pada akhirnya tak bisa melakukan just in time production; mereka terpaksa mempu nyai inventory day lebih dari 1,5 bulan misalnya. Sebab inilah mengapa biaya logistik di In donesia tinggi dan Inventorynya terpaksa tinggi,” pungkas Siswanto.nlicom

Piaggio Indonesia mengukuhkan komitmennya memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik bagi para pecinta skuter premium.

Surabaya Kota Pertama Penyalur Resmi Vespa di Plasa Piaggio Indonesia (PID) terus mengukuhkan komit mennya dalam memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik bagi para pecinta sku ter premium di tanah air. Menyambut besarnya an tusiasme pasar di area Jawa Timur, PID menghadirkan pe nyalur resmi ketiga berkonsep baru di Kota Surabaya. Konsep penyalur resmi yang berada dalam pusat perbelanjaan ini secara perdana hadir di Tun jungan Plaza. Kehadiran penyalur resmi PID di Tunjungan Plaza ini, me

nawarkan alternatif baru bagi pecinta Vespa dan Piaggio un tuk lebih dekat dengan skuter ikonis nan legendaris asal Italia. Selain itu, pada pembukaan dealer baru ini, PID secara khusus menghadirkan Ves pa Sprint Adventure kepada masyarakat Surabaya. Untuk merayakan keha diran penyalur resmi pertama di Tunjungan Plaza maupun Vespa Sprint Adventure, PID meresmikan dealer PT Piag gio Indonesia di Jawa Timur pada Sabtu depan, 15 Okto ber 2016, Tunjungan Plaza 5,

Lantai UG-011 (main atrium) – Jl Basuki Rahmat No 8-10 Surabaya. Peresmian yang juga me ngund ang awak media ini, menurut Robby Gozal PR & Communications Manager PT Piaggio Indonesia, akan dihadiri para direksi yang juga akan men jadi narasumber. Mereka dian taranya, Direktur Satya Mandiri Motor Alvin Harsono, Marke ting Director PT Piaggio Indo nesia Andre Sanyoto dan Sales & Network Development Director PT Piaggio Indonesia Igor Pan jaitan.nlicom

Jawa Timur, khususnya Malang dan Sidoarjo, tercatat sebagai pasar paling besar bagi Alfacart.com, pelaku bisnis seka ligus marketplace terkemuka di industri e-Dagang Indonesia. Bisnis e-commerce yang res mi beroperasi sejak akhir Mei 2016 ini, untuk wilayah Jawa Timur menjadi pasar terbesar (42%), disusul Jabodetabek (33,69%), dan Jawa Tengah (17,66%). Untuk peringkat per kota, Malang menjadi kota dengan jumlah transaksi terbesar per tama (12,061%), dan Sidoarjo berada di posisi ketiga (6,061%) setelah DKI Jakarta (14,212%). “Data transaksi terbaru Alfacart.com tiga bulan pasca peluncuran sangat menggem birakan. Karena selain kehad iran Alfacart.com disambut baik oleh pasar, kami juga menemukan fakta baru bahwa pasar e-Dagang tidak lagi hanya terkonsentrasi di Jakarta dan sekitarnya,” kata Catherine Hindra Sutjahyo, Chief Execu tive Officer, Alfacart.com. Wilayah di luar Jakarta, sep erti Malang dan Sidoarjo, serta kota-kota lain misal, Rembang dan Klaten Jawa Tengah, Ponti anak, serta Makassar pun men jadi pasar yang harus semakin dicermati. “Agar kami kian tepat dalam menghadirkan layanan yang sesuai dengan karakter istik kebutuhan mereka yang tentunya sangat beragam,” jelas Catherine. Catherine menambahkan, banyaknya transaksi dari luar wilayah Jakarta mengindikasikan tingginya keinginan konsumen, terutama yang tinggal di daer ah-daerah, untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh barang atau produkproduk terkini, termasuk dengan kualitas sama, periode waktu yang tidak berbeda, dan harga yang tidak terlalu timpang atau bahkan setara. “Melalui pembelian di Al facart.com, kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.” Selain belanja fashion dan gadget, pelanggan Alfacart.com memiliki keunikan preferensi belanja tersendiri. Yaitu, mereka juga meminati belanja kategorikategori yang selama ini banyak

dipilih konsumen untuk belanja langsung, seperti makanan dan minuman, keperluan rumah dan dapur, serta belanja untuk perlengkapan kantor. Kategori makanan dan mi numan, bahkan menempati posisi teratas di beberapa kota, termasuk Malang dan Sidoarjo. Kategori produk lain yang juga banyak diminati adalah kebu tuhan bayi, anak dan mainan, kesehatan dan kecantikan. Laporan triwulan Alfacart. com, pendekatan belanja O2O khususnya Layanan Pick Up di Toko Alfamart mendapatkan respon tinggi dari para pelang gan, baik pelanggan wilayah Jakarta yang terkenal dengan gaya hidup urbannya, maupun di luar Jakarta. Sebanyak 84% pelanggan di wilayah Jakarta dan 90,73% pe langgan di luar Jakarta melaku kan pengambilan barang di toko Alfamart yang berfungsi sebagai pick up point. Menurut Catherine, kecend erungan mayoritas pelanggan untuk memilih mengambil atau membayar barang-barang yang dibelinya di toko-toko Alfamart yang menjadi pick up point mer upakan konfirmasi efektivitas kolaborasi Alfacart.com dengan lebih dari 7000 toko Alfamart di seluruh wilayah Indonesia. Kenyamanan, keamanan ber transaksi dan kepastian kualitas barang yang diterima menjadi pendorong bagi pelanggan un tuk lebih memilih layanan ino vatif dari Alfacart.com ini. “Layanan O2O juga memban tu para konsumen yang belum memiliki kartu debit atau kartu kredit untuk tetap dapat me nikmati belanja kebutuhannya di Alfacart.com. Dukungan jar ingan Alfamart juga membantu optimalisasi distribusi produkproduk yang dipesan dari Alfac art.com ke tangan pelanggan,” ungkap Catherine. Kedepan, layanan-layanan inovatif yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan akan se makin ditingkatkan keberadaan nya, selaras dengan komitmen Alfacart.com untuk selalu men jadi yang terdepan di industri e-Dagang Indonesia.nlicom

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Nanda Adrianta, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang) Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata  Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Andika Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Dina/Wina (031-8410 288) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) wartawan lensa indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistik dibekali tanda pengenal dan dilarang menerima imbalan bentuk apapun dari narasumber

sosok

Edisi 155 | 17 - 23 oktober 2016

Para generasi muda Surabaya yang tergabung dalam Gerakan Peduli Pejuang Kemerdekaan dan Cacat Veteran RI (GEPPECVET RI) mendengarkan cerita Moekari.

Cerita Pejuang Cacat dan Hebatnya Polisi Istimewa

Moekari: Perang itu Ngeri, Mati itu bagi Saya Nggak Ada Artinya Cerita Moekari, Polisi Istimewa saat itu yang memelopori pelucutan senjata Jepang. Namun dalam era kemerdekaan, tidak sedikit pula orang-orang yang menjadi pengkhianat dengan menj adi polisi rahasia Belanda.

atu abad hampir berlalu. Bagi Moekari, waktu serasa baru kemarin berlalu. Meski tak muda lagi, namun dia masih bisa mengingat dengan jelas cerita-cerita perjuangan tempo dulu di Surabaya. Moekari mantan anggota Polisi Istimewa. Dia anak buah Mohammad Yasin, bapaknya Brimob yang terkenal itu. Saat pertempuran 10 November 1945 pecah, Moekari menceritakan betapa banyak pribumi yang ‘menjual diri’ pada Belanda. Dia tahu benar beberapa orang yang dianggap ‘pengkhianat’ dan menjadi anggota polisi rahasia Belanda. Dan ketika Indonesia merdeka, mereka menghilang dan kembali masuk ke kepolisian. Mereka bahkan meraih pangkat tinggi sampai masa pens iunnya dan meninggal dalam keadaan terhormat. “Saya tahu orang-orangnya dan tahu mereka ada di pihak Belanda. Saat mereka kembali ke kepolisian, hanya mereka dan saya yang tahu masa lalu mereka. Tapi saya tidak mau cerita-cerita ke yang lain. Biarlah hanya saya yang tahu kisah pecundang-pecundang itu,” kata dia. Moekari sendiri adalah pejuang pertama kemerdekaan RI. Sejak Indonesia belum merdeka, ia sudah dilatih oleh pasukan NIPPON (NIPPON

adalah tentara Jepang yang zaman dahulu menguasai Indonesia). “Kebetulan saya ini pejuang pertama. Jadi sebelum proklamasi, tahun 1944 NIPPON membentuk pasukan elit, tapi saya nggak ngerti mau dijadikan apa,” ujar Moekari. Semasa dilatih oleh NIPPON, Moekari menjalani latihan yang sangat keras. Ia diharuskan berlari 30 kilo meter setiap pagi. Itulah yang membuat tubuh rentanya masih terlihat sehat seperti sekarang. “Kalau pagi itu sarapannya 30 kilo lari. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih sehat, walaupun umur saya sudah banyak tapi saya masih kuat,” tuturnya. Kendati demikian, Moekari sejatinya tidak menyadari bahwa bangsanya sedang dijajah. Semua serba ada dan serba murah, hanya pendidikan yang memiliki harga mahal waktu itu. “Kita itu dijajah tapi nggak ngerti, seperti halnya dijajah Belanda. Karena ke adaannya enak, semuanya serba ada dan serba murah. Hanya pendidikan dulu itu mahal, kita hanya sedang dibodoh-bodohi,” urainya. Merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda memang tidak mudah, kata Moekari. Itu membutuhkan semangat juang dan pengorbanan tinggi, termasuk harus berkorban

jiwa dan raga. Ketua Korps Cacat Veteran Republik Indonesia cabang Surabaya yang kini berjuang untuk para janda dan keluarga cacat veteran itu menceritakan, banyak sosok pahlawan yang rela berkorban demi negara untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Kapten (purn) Moekari, demikian pangkat terakhirnya, masuk dalam satuan polisi yang saat itu memiliki peran penting dalam era kemerdekaan. Bulan Agustus 1945 tidak ada pasukan bersenjata. Yang ada hanyalah Polisi Istimewa. Justru tanpa pasukan ini tidak akan ada Hari Pahlawan 10 November 1945. Pada saat pelucutan senjata Jepang, TKR belum terbentuk. Pada waktu itu yang ada hanya Polisi ( baik Umum, Central Special Police, maupun Polisi Istimewa) yang memiliki senjata. Cerita Moekari, Polisi Istimewa saat itu yang memelopori pelucutan senjata Jepang. Polisi Istimewa maju ke depan melucuti senjata Jepang. Sehingga tak heran bila Polisi Istimewa yang kemudian berganti nama Mobile Brigade sebagai sebuah kesatuan militer menerima anugerah tanda jada pahlawan atas jasa di dalam perjuangan gerilya membela kemerdekaan negara. Kesiapan dan kematangan polisi terjun ke medan laga, dalam kancah perjuangan revolusi kemerdekaan tidak terjadi begitu saja. Kekuatan dibangun tidak cuma sehari. Tindakan progresif revolusioner – memaklumkan diri sebagi Polisi Republik Indonesia dengan tindakan melilitkan ban putih dengan tulisan merah ‘Polisi Istimewa’

pada lengan kiri atas dan lencana merah putih berbentuk lonjong di peci, mengganti lambang Sakura, merupakan tindakan yang memerlukan keberanian luar biasa. “Komandan saya itu orang Sulawesi, orangnya pinter dan jujur. Namanya Mohammad Jasin. Kalau saya ini pasukan khusus RI. Semua perang saya ikuti,” ucap Moekari. Dia mengisahkan, kala itu perang berlangsung cukup menegangkan. Akibatnya, lulusan terbaik pendidikan polisi Tokobeitsu Kaesatsu Tai pada 1944 ini terpaksa kehilangan kaki kirinya saat menghalau pasukan Belanda yang hendak masuk ke wilayah Ponorogo, Jawa Timur saat agresi militer Belanda kedua sekira 1949. Ceritanya, saat itu Moekari dan anggotanya tengah berada di dalam Pabrik Gula Pagotan. Dia dan pasukannya tiba-tiba diserang dengan tembakan oleh musuh dari pesawat dan tank yang sudah mengepung. Sebanyak 15 anggotanya tewas tertembak, sedangkan ia selamat walau kaki kirinya ditembus peluru oleh musuh. Luka tembak tersebut menga kibatkan cacat permanen. “Karena di dalam pabrik, ditembak nggak apa-apa. Pabrik diserang pesawat dari atas. Mau nggak mau kita keluar, ya kena semua wong di luar sudah dijaga. Saya selamat, kawan-kawan saya tewas,” cerita Moekari dengan antusias. Meski kehilangan kaki ki rinya, Moekari ikhlas dan mengaku rela mati demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari jajahan pasukan militer Belanda, meski kalah dalam hal persenjataan. “Perang itu ngeri. Senang

tapi ngeri. Mati itu bagi sa ya nggak ada artinya. Saya nggak takut mati. Padahal nggak dapat apa-apa. Hanya semangat perjuangan itu selalu ada,” tuturnya dengan penuh semangat. Saat terluka. Moekari dikirim ke Rumah Sakit Simpang, milik Belanda di Surabaya. Lalu dia dipindah ke Ponorogo. Saat mau sembuh, dia kembali dicari Belanda untuk diinterogasi. “Saya dikirim oleh dokter ke Madiun dan nama saya diganti. Dokter zaman dulu dengan para pejuang benar-benar melindungi,” lanjutnya. Setelah peristiwa perang yang membuat ia kehilangan kaki kirinya, pada tahun 1950 Moekari tak lagi bertempur di medan perang. Perjuangannya dilanjutkan oleh Legiun Veteran (Legiun Veteran adalah penerus pejuang cacat veteran). Mohammad Jasin, saat itu tidak melaporkan bahwa Moekari kehilangan satu kakinya. Sehingga ia tidak mendapatkan tunjangan dari pemerintah. “Komandan saya itu orangnya baik betul. Jadi saya ini sudah cacat, tapi nama saya tidak cacat dan utuh. Sekarang saya sengsara, kawan-kawan saya yang cacat dapat tunjangan. Karena saya dilaporkan tidak cacat oleh komandan saya, ya nggak diberi,” kata Moekari. Cerita Moekari berjuang untuk kemerdekaan tidak hanya berhenti di situ. Selain mengalami cacat permanen, karirnya juga terhambat. Penyebabnya, atasannya berpangkat Mayor saat bertugas di Surabaya tahun 1973 senga ja menghambat dirinya. “Saya malah mau dipensiunkan dini. Tapi Kapolda Jawa Timur waktu itu, pangkat

Moekari mengalami cacat permanen. Dia harus kehilangan kakinya saat terlibat peperangan di Pabrik Gula Pagotan wilayah Ponorogo, Jawa Timur saat agresi militer Belanda II tahun 1949.

Mayjen ada yang mengenal saya. Kebetulan dia yunior saat berjuang dulu. Atasan saya yang berpangkat Mayor itu dimarahi dan sejak itu pangkat saya lancar. Sampai tahun 1983 saya pensiun dengan pangkat Kapten di Brimob,” ujarnya. Cerita tentang banyaknya pecundang saat revolusi fisik di Jawa Timur memang bukan isapan jempol belaka. Memang tidak banyak yang terungkap di buku-buku sejarah, tapi ini menjadi nyata buat Moekari. Godaannya memang berat, konsekwensinya juga tidak ringan. Jika ikut Republik, polisi rahasia Belanda selalu mengintai. Belanda pun pakai

cara suap untuk mempreteli kekuatan militer Republik. Ini yang dialami Moekari di Malang. Sebagai polisi, Moekari pernah ditawari seorang tentara Belanda berpangkat Mayor. Dia diiming-imingi gaji besar, rokok kelas satu, pakaian baru yang bersih, jika mau bergabung menjadi polisi Belanda. “Waktu itu saya tolak. Selain karena saya sudah ikut dengan Mohammad Yasin yang pilih Republik, juga karena saya takut dibunuh oleh tentara Republik. Waktu itu memang pengkhianat dihalalkan darahnya. Mayor itu pun maklum dengan pilihan saya,” pungkasnya.

Aiptu Pudji Hardjanto, Penulis “TKP Bicara” Sumbangkan Royalti Buku Aiptu Pudji Harjanto, anggota polisi yang sehari-hari bertugas di Inafis atau identifikasi Polrestabes Surabaya datang ke Kantor Pejuang Kemerdekaan dan Cacat Veteran RI di Jalan Rajawali, Surabaya, Sabtu 8 Oktober 2016. Dia mengaku tergerak hatinya ingin berbagi dan memberikan bantuan. Bantuan tersebut diberikan kepada Moekari (79), veteran penghuni kantor tersebut. Moekari adalah satu dari sekian banyak pejuang kemerdekaan dan veteran yang masih hidup, menikmati hari tua dengan kaki kirinya yang palsu, berjalan menggunakan alat penyangga. “Beberapa hari sebelumnya, pikiran dan hati saya tergerak, ingin datang kesini. Ternyata benar, disini ada sesepuh yang telah berjasa, berjuang tanpa pamrih mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan bangsa dan negara. Tidak

seberapa bantuan ini, tetapi saya harap bisa menghibur dan membantu beliau,” ujar Pudji sambil memberikan tiga buah amplop berisi uang. Sumbangan itu sebagian dari teman-temannya juga royalti hasil penjualan buku yang ditulisnya mengupas pengalaman sebagai polisi bagian identifikasi jenazah berjudul ‘TKP Bicara’ yang disunting Noviyanto Aji dan Martudji, wartawan di Surabaya. Menerima sumbangan itu, Moekari terlihat terharu. Didampingi anaknya, Tari, dia mengatakan ribuan terimakasih dan mendoakan niat Pudji Harjanto segera terwujud. “Saya tidak bisa bilang apaapa, hanya ribuan terimakasih kepada anak-anakku sekalian yang datang ke sini, sekali lagi terimakasih,” ucap Moekari menjabat erat tangan Pudji. Pudji datang bersama rekan-rekan yang tergabung

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Lanjut Pudji, dalam waktu dekat dia ingin mewujudkan gagasannya, teman-temannya bisa membuat wadah komunitas sosial, berkiprah di bidang sosial, utamanya menyantuni pejuang kemerdekaan dan cacat veteran di berbagai wilayah di Indonesia. “Insyaallah, kami bersama Geppecvet RI akan menggalang dana untuk para pejuang ke-

merdekaan dan cacat veteran. Anggotanya siapa saja, yang jelas warga negara Indonesia yang peduli terhadap pejuang dan cacat veteran, silahkan bergabung. Dan, mohon doanya ya,” pungkas Pudji yang juga menyempatkan diri melihatlihat bangunan bersejarah di tempat itu, yang dihuni pejuang kemerdekaan dan cacat veteran atau janda pejuang.ntji/dbs

*) Berita ini dipersembahkan oleh Gerakan Peduli Pejuang Kemerdekaan dan Cacat Veteran RI (GEPPECVET RI). Komunitas ini juga menggalang donasi yang ditujukan bagi para pejuang bangsa, khususnya pejuang kemerdekaan dan cacat veteran. Donasi akan disalurkan sesuai dengan amanah Anda.

Donasi Veteran Aiptu Pudji Hardjanto, penulis buku TKP Bicara memberi royalti buku ke Moekari.

dalam Gerakan Peduli Pejuang dan Cacat Veteran Republik Indonesia (Geppecvet RI). Mereka berasal dari berbagai latar belakang dan profesi,

yang peduli mengulurkan bantuan untuk pejuang. “Mereka ini teman-teman komunitas yang peduli dengan pejuang kemerdekaan dan ca-

cat veteran. Tujuan kami ingin berbagi, karena para sesepuh ini telah berjuang. Dan, hasilnya kita rasakan sampai hari ini,” tambahnya.

Bank BCA No. Rek 0102305033 an. Rosa Trini Anomsari Widyawati atau Nurrul Sulistiyaningrum SPD Untuk konfirmasi donasi Anda, silakan TELP/SMS ke kontak: Rosa Trini (082233544588), Tya (082225917753)

patgulipat

Edisi 155 | 17 - 23 oktober 2016

Bela Ahok Habis-habisan, Ustaz Yusuf Mansyur Menangisi Pengkritik MUI dan Ulama

Nusron Wahid dan Para Pembela Ahok “Basimah”

Umat Islam menjadi tahu, siapa di antara figurfigur yang getol membela Ahok si Penghina Islam. Mereka sibuk mencarikan dalil pembenaran atas ucapan Ahok, dengan berbagai argumentasi dengan memonopoli dalil syariat untuk tujuan kebathilan.

Maafkan Ahok dengan Tiga Syarat

ama Nusron Wahid sejak 12 Oktober 2016 menjadi pembicaraan hangat, utamanya di media sosial. Dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) di TVOne, Selasa (11/10/2016), Kepala BNP2TKI yang menjadi tim pemenangan pejawat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tampak membela mati-matian pernyataan Ahok terkait penodaan agama. Bahkan Nusron dengan mata melotot menyalahkan keputusan resmi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan Ahok telah menghina Islam dan ulama. Salah satu yang dikritik ke tua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar itu adalah ihwal tabayun MUI terhadap Ahok. Menurut Nusron, Ahok telah menjelaskan maksud pidatonya di Kepulauan Seribu. Dalam pernyataannya, Nusron mengatakan bahwa para ulama tidak berhak menafsirkan Al-Qur’an. Salah seorang Ulama dari Nahdhatul Ulama KH Luthfi Bashori sangat menyayangkan Nusron mengeluarkan pernyataan yang tidak pantas kepada ulama. Menurut KH Luthfi Bashori yang dilansir Page Facebook NU Garis Lurus, Nusron diibaratkan sebagai manusia bahimah (binatang). “Jika mencermati acara ILC, Selasa malam, 11 Okt 2016 dengan tema ‘Setelah Ahok Minta Maaf’, maka umat Islam menjadi tahu, siapa di antara figur-figur yang getol membela Ahok si Penghina Islam. Saya jadi teringat perkataan Imam Ibnul Mubarak yang menyebut “Wahai anakku, di antara manusia itu ada yang bersifat bagaikan binatang. Dalam bentuk seorang yang mampu mendengar dan memperhatikan. Ia akan merasa berat, jika terjadi musibah yang menimpa pada harta bendanya. Namun jika musibah itu menimpa agamanya, ia tiada merasa apapun,” kata KH Luthfi. Sifat bahimah itu, kata KH Luthfi, terungkap pada ucapan para membela Ahok si Penghina Islam. “Mereka justru sibuk mencarikan dalil pembenaran atas ucapan Ahok, dengan berbagai argumentasi yang dikemas seakan-akan ucapannya itu berdasarkan syariat yang benar. Tampak sekali, mereka memonopoli dalil syariat untuk tujuan kebathilan, seperti yang masyhur diistilahkan: Menggunakan kalimat benar namun untuk tujuan jahat,” sebutnya. Sementara Ustaz Yusuf Mansyur mendoakan agar Nusron tidak bersikap arogan dan menghargai ulama. Yusuf Mansur bahkan memposting kesedihannya sambil menangis tersedu-sedu usai menonton tayangan ILC TV One. Ia meminta supaya anakanak Indonesia tak bersikap kurang ajar terhadap para ulama muslim seperti yang dilakukan oleh Nusron Wahid. Lewat akun instagram miliknya, @yusufmansurnew, ia menegaskan untuk seluruh anak di Indonesia tidak boleh berkata kasar. Yusuf Mansur mengutarakan kesedihannya itu sambil menangis dan bercucuran air mata. Sesekali Ia terlihat mengusap air mata yang jatuh di pipinya. Berikut adalah pernyataan lengkap Yusuf Mansur: Bismillahirohmanirohim, kepada adik-adik saya, anakanak Indonesia, para remaja. w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

K e t u a D e w a n Pe r timbangan MUI Pusat Prof. Din Syamsuddin menilai, pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masuk kategori penodaan agama. Din mengaku telah menonton video utuh pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu itu sebelum mengambil kesimpulan tersebut. Kendati begitu, Din mengimbau kepada semua pihak untuk tidak perlu membalas kekerasan verbal yang telah dilakukan oleh Ahok tersebut. “Saya harus ingatkan sekali lagi, Islam harus memberikan maaf, tetapi dengan beberapa persyaratan yang harus dilakukan Ahok. Harap kalimat saya ini jangan dipotong ya. Umat Islam harus memberikan maaf kepada kepada Ahok dengan beberapa persyaratan yang harus dilakukan Gubernur DKI tersebut. Jadi, Ahok diberikan maaf dengan syarat,” kata Din di Nusa Dua, Bali, Rabu (12/10/2016). Syarat yang diajukan Din Syamsuddin, pertama Ahok harus meminta maaf kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Sebab, itu telah menimbulkan reaksi di kalangan umat Islam di seluruh Indonesia. Untuk permintaan maaf yang telah dilakukan Ahok pada Senin (10/10/2016), Din menilai hal itu dilakukan bukan atas dasar kesadaran diri. Ahok seperti masih belum menerima jika ucapannya itu ternyata sudah memasuki wilayah kesucian agama tertentu, dalam hal ini Islam. “Seorang pemimpin siapa pun dia, tidak perlu masuk terlalu jauh di wilayah suci sebuah agama. Dan, ini dilakukan Ahok,” kata Din. Syarat kedua yang mesti dilakukan Ahok adalah memberi jaminan untuk tidak mengulang hal sama di kemudian hari. Sebab, kata-kata yang dilontarkan Ahok saat bertemu warga di Kepulauan Seribu itu sering diucapkan Ahok di berbagai kesempatan berbeda.

Ustaz Yusuf Mansyur.

Jangan ya, jangan ditiru melotot-melotot ke ulama. Jangan, jangan ditiru. Sesalahsalahnya ulama itu sebenarbenarnya kita. Jangan ditiru, yang suka maki-maki orang, jangan ditiru, yang suka bilang orang bodoh, goblok, tolol, jangan ditiru ya nak, jangan ditiru ya nak, jangan ditiru, jangan. Ustad juga banyak kesalahannya, banyak dosanya. Niru ustad juga yang baik-baik saja, yang buruk mah jangan ditiru. jangan. Enggak ada orang yang enggak punya keburukan. Semua orang punya keburukan. Saya dan kita semua, berdoa, dan doakan Pak Haji Nusron. Spy tdk amarah. Apalagi sampe penuh amarah. Tdk arogan. Menghargai ulama, menghargai para guru, yang dari para gurunyalah Nusron bs baca Ayat Suci. Kalau bukan dari para guru dan para ulama, yang terus bersambung kepada Rasul, darimana beliau dan kita semua bisa tau baca dan paham makna ayat demi ayat? Satu hal. Nusron sahabat kita. Sama2 ummat Nabi. Adalah salah kalau kita yang malah saling berperang. Adalah salah kalau kita yang malah saling menyerang. Semoga tidak perlu lagi di antara kita saling menyerang sendiri. Jangan ampe salah milih musuh. Jadi, saling meluruskan, boleh. Saling menasihati boleh. Tapi jadi saling bertikai, meledek, merendahkan, tidak menganggap, satu sama lain, maka itu yg ga boleh. Hrs krn Allah semua. Dan yang terpenting, saling doa. Jangan biarkan justru kita yang saling berantem. Saya pribadi, banyak2 minta didoakan. Bertambah lagi pelajaran u saya anak bawang ini. Untuk menghargai orang2 tua, utamanya para guru dan ulama. Tidak meninggikan suara di hadapan ulama. Apalagi disaksikan jutaan orang. Yg kelak akan jadi value tersendiri. Value yg ngeri kalau jd standar anak2 muda. Oh boleh ya? Melotot dan ngomelin ulama? Ngeri sekali. Jangan sampe saya malah menghina dan merendahkan ulama, tanpa batas. Semua ulama jadinya. Dan itu berarti, ulama terdahulu, sampe ulama akhir zaman. Sedang, satu ulama saja, “beracun dagingnya”. Maksudnya gmn? Jika kita ga suka, apalagi sampe merendahkan, membenci, ribut, sama ulama, maka kitalah yang terbunuh. Kitalah yang sakit. Kitalah yang hancur. Kualat kalo bahasa gampangnya mah. Ini pelajaran tambahan lagi buat saya setelah liat rekaman ILC. Selain jd ladang amal u berdoa, mendoakan, dan minta didoakan. Terus terang, saya nangis. Yaa Allah, selamatkan ummatnya Nabi ini. Apalagi ini Bulan Suci. Yaaa Allah, tolong lah kami. Hilangkan semua penyebab kami menjadi gaduh ini.

Nusron Wahid

Din Syamsuddin

“Saya harus mengklarifikasi hal ini dan saya tidak mau masuk ke hal yang politis. Kepada saya ditunjukkan rekaman lain yang dilakukan Ahok, bukan hanya di Kepulauan Seribu saja, tetapi sudah seringkali dilakukan di tempat lain,” ujar Din. Din mengaku sudah berkalikali mempelajari beredarnya tayangan video, baik yang sudah diedit, potongan editing, maupun rekaman video yang utuh atau yang belum diedit. Menurut Din, tidak bisa dipungkiri jika di sana terjadi pelecehan dan penistaan agama yakni kitab suci umat Islam. “Tetapi Islam memang harus memaafkan Ahok,” kata Din. Syarat ketiga adalah proses hukum terhadap kasus ini harus tetap berjalan. Menurut Din, kasus ini bukan delik aduan, yang mewajibkan adanya aduan terlebih dahulu agar diproses lebih lanjut. Menurutnya, tanpa adanya aduan dari siapapun, kepolisian bisa memproses kasus ini. “Memang berat bagi kepolisian untuk memproses kasus ini. Tetapi, mau tidak mau, harus dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat yang merasa kitab sucinya dilecehkan dan demi menjaga kondusifitas dan keharmonisan umat beragama,” kata Din.

AA Gym: Ahok Melampaui Batas

Pidato Ahok di depan warga kepulauan Seribu yang melecehkan Al Quran dan melukai umat Islam juga memantik reaksi KH Abdullah Gymanstiar. Ulama yang dikenal lembut hati itu turut memberikan tanggapan tegas atas aksi Ahok tersebut. Berikut pernyataan AA Gym: “Hadirin hadirat, para pendengar dan siapapun yang menyimak acara ini. Kemarin terjadi kehebohan dengan viral tersebarnya cuplikan pidato saudara Ahok di Kepulauan Seribu. Saya menyimaknya beberapa kali, sehingga banyak umat Islam yang terluka. Bahwa Saudara Ahok sebagai etnis Tionghoa, itu adalah bukan pilihannya. Ini adalah takdir yang menciptakanya sehingga bukan wilayah kita untuk mengomentari etnis. Dua, bahwa Saudara Ahok beragama non Islam, itu adalah pilihannya. Dan setiap orang berhak memilih apa yang akan dipertanggungjawabkannya dunia akhirat. Bagi kita umat Islam tidak ada masalah. Lakum dinukum waliya din. Ada pun Saudara Ahok, memberikan statemen, pernyataan terhadap Al Quran dengan perkataan yang tidak pada tempatnya dengan cara

AA Gym

yang tidak pada tempatnya, ini adalah perbuatan melampaui batas. Ini adalah perbuatan tercela. Ini adalah perbuatan yang akan menimbulkan konsekuensi dari perkataannya. Oleh karena itu, sangat bisa dimaklumi jikalau umat Islam merasa tersinggung, terluka oleh pernyataan yang melampaui batas ini. Apalagi seorang yang diberikan cobaan jadi pimpinan di Jakarta. Kepada umat Islam seluruhnya, bahwa takdir adanya kejadian ini adalah ladang untuk beramal dan pencerah pemikiran serta sikap kita.

Ini alat ukur apakah hati kita tersinggung atau tidak. Kalau kita merasa biasa-biasa saja Al Quran diremehkan, maka itu menunjukkan kadar keimanan kita yang masih sangat rendah. Andaikata kita tersengat, merasa terluka, maka ini kita syukuri. Bahwa kita masih peduli dan menghormati kalam Allah. Namun pada saat yang sama, kita pun harus menyikapi orang yang melampaui batas ini dengan sikap yang ada dalam koridor akhlakul karimah. Islam tidak mengenal kezaliman terhadap siapapun.

Kita sikapi perbuatan Ahok ini dengan sikap yang tidak melampaui batas. Bahkan menunjukkan bagaimana Islam menyikapi dengan sikap terhormat akhlakul karimah. Sebaiknya kita ingatkan saudara Ahok, bahwa perbuatan ini perbuatan yang sa ngat salah. Dianjurkan untuk memohon maaf secara terbuka kepada umat Islam. Diakui dengan jujur dan tidak boleh mengulanginya lagi. Dan andai pun sudah meminta maaf secara terbuka, umat Islam adalah pemaaf. Namun, jikalau merasa

tidak bersalah, dan tetap melakukan perbuatan seperti ini maka mari kita selesaikan dalam koridor hukum. Kita tuntut keadilan lewat koridor yang benar-benar diharapkan bisa menuntaskan ini dengan sikap yang adil. Banyak hikmah kejadian ini. Nyata bahwa pemimpin yang berbeda aqidah tidak akan pernah bisa memahami apa yang kita muliakan, kita hormati. Sulit bagi pemimpin yang berbeda aqidah akan memuliakan Allah karena tidak mengimaninya. Tidak akan bisa menghormati Al Quran karena tidak mengimaninya. Tidak akan bis amenghormati dan memuliakan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sebagaimana mestinya karena tidak mengimaninya. Nyatalah bahwa Al Quran, tujuh ayat memerintahkan kita untuk tidak memilih orang yang berbeda aqidah karena memang tidak akan pernah bisa memuliakan Allah, memulikan kalam Allah, memuliakan Rasulullah sebagaimana mestinya. Semoga adanya kejadian ini benar-benar kita semua memahami apa yang semestinya kita lakukan. Mudah-mudahan semua pihak mendapat pelajaran dan mengambil hikmah.” ntar/ ok/bri

parlemen

Edisi 155 | 17 - 23 oktober 2016

OPP Jangan untuk Pencitraan OPP jangan sekadar pencitraan dan upaya pengalihan isu. Namun gebrakan OPP oleh Polri patut diapresiasi sebagai upaya revitalisasi hukum yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo.

etua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengapresiasi gebrakan Polri dalam menjalankan Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) dan berharap itu bukan hanya untuk pencitraan atau upaya pengalihan isu. “Kami berharap OPP untuk sekadar pencitraan dan upaya pengalihan isu, namun gebrakan OPP oleh Polri patut diapresiasi. Dan itu sejalan dengan upaya revitalisasi hukum yang diinisiasi oleh Presi-

den Joko Widodo,” katanya di Jakarta, Kamis (13/10/2016). Dia berharap OPP yang dilakukan Polri efektif memberantas pungutan liar yang sudah menjadi penyakit menahun di sentra-sentra pelayanan publik serta merugikan masyarakat. “Pemberantasan pungli dan revitalisasi (hukum) yang kini sedang di godok di istana itu harus memprioritaskan perbaikan kualitas penegakan hukum,” ujarnya. Kalau diibaratkan sebagai

Masalah E-KTP Berdampak pada Kualitas Demokrasi Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritisi kinerja Kementerian Dalam Negeri soal KTP Elektronik atau yang populer disebut EKTP. Bahkan dia beranggapan carut-marutnya pengelolaan masalah E-KTP sangat berdampak pada kapasitas demokrasi Indonesia yang sedang berproses ini. “Perlu penataan masalah elementer, karena ini (EKTP) berpengaruh kepada kualitas demokrasi. Makanya saya sangat sayangkan, ini Mendagri dua tahun ini ngapain aja kerjaanya dalam soal E-KTP masa gak beres-beres juga,” papar Fadli, di Oprational Room Gedung Nusantara, baru-baru ini. Fadli mengeluhkan, di abad 21 kemajuan sudah terjadi di banyak negara, namun Mendagri sampai saat ini tidak mampu mengurus data kependudukan. Dia menjabarkan ketidak jelasan data penduduk berakibat pada proses Pemilu, Pilpres, Pileg, dan Pikada. Dia meminta pemerintah untuk lebih teliti lagi, dan melakukan pengecekan secara akurat pasalnya masih banyak identitas penduduk yang ganda. Jika hal tersebut tak bisa ditangani, maka potensi kecurangan dalam Pemilu rawan terjadi. Yang lebih parah lagi orang yang sudah meninggal dunia masih terdaftar sebagai pemilik hak suara dalam Pemilu. “Masa bangsa Indonesia di abad ke 21 tahun 2016, masih ada persoalan kaya begini. Memalukan, luar biasa memalukan. Dan ini tidak hanya persoalan demokrasi atau Pilkada, Pilpres, Pileg. Tapi

juga untuk hal-hal yang lain,” tukasnya. Dia mengusulkan nantinya pemerintan bisa menyederhanakan seluruh administrasi kewarganegaraan. Dengan satu kartu identitas bisa mencangkup seluruh kewajiban warga kepada negaranya serta hak warga dari negara. Seperti pembayaran pajak, hak pendidikan, hak layanan kesehatan, untuk warga negara. “Menurut saya bisa semua dimasukkan ke situ, tidak perlu orang mempunyai kartu banyak. Menurut saya E-KTP ini harus segera diselesaikan sehingga kita punya single identity number, dan orang tidak dobeldobel.” sergah Fadli. Fadli mengatakan, sebenarnya kalau persoalan EKTP beres banyak persoalan administrasi kependudukan lainnya juga beres. Kenapa persoalan E-KTP tidak selesai-selesai bahkan terbongkar ada penyelewengan, karena banyak yang mengambil keuntungan dari ketidak beresan. Selain itu juga kerahasiaan data penduduk harus dikembalikan ke negara, belakangan ini ada yang mengatakan swasta bahkan asing memiliki akses data WNI. “Jadi seharusnya itu EKTP itu selesai, orang tidak boleh ada dua E-KTP. Dua KTP itu hanya akan memperrumit persoalan demokrasi tapi juga yang lain-lain. Jadi ada orang-orang yang mempertahankan ketidakjelasan. Kalau ada kasusnya ya diangkat aja, jangan menghentikan proses ini, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan E-KTP,” beber Fadli.nek/mp/iw

gedung, ia mengatakan, penegakan hukum di Indonesia sudah rusak sangat parah, demikian parahnya hingga berbagai kalangan melukiskan situasi saat ini sebagai darurat penegakan hukum. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan institusi penegak hukum pun, menurut politikus Partai Golkar itu, sudah mencapai titik terendah akibat perilaku tidak terpuji beberapa aparat penegak hukum. “Sudah banyak contoh kasus yang rasanya cukup komprehensif menggambarkan kerusakan parah kualitas penegakan hukum itu. Bahkan masyarakat pun mencatat bahwa sektor penegakan hukum tidak henti-hentinya diguncang skandal,” katanya. Dia mengatakan keterli-

batan oknum polisi, jaksa, panitera, hakim serta pejabat Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pidana telah merusak kualitas penegakan hukum. “Karena itu, masyarakat berharap banyak pada inisiatif Presiden untuk melakukan revitalisasi hukum termasuk pemberantasan pungli,” ujarnya. “Dalam konteks ini, tentu saja Presiden harus menyerap aspirasi masyarakat, sudah sangat jelas bahwa masyarakat sangat kecewa dengan kualitas penegakan hukum saat ini,” katanya. Bambang menambahkan Presiden perlu memprioritaskan kebijakan untuk memperbaiki upaya penegakan hukum serta kualitas penegak hukum. nima/ans

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo.

Pemerintah Perlu Perhatikan Komisi IX Ingin Akurasi Data Subsidi Listrik Jaminan Sosial TKI Pemerintah perlu memperhatikan akurasi data pelanggan rumah tangga dengan beban listrik 900 VA terkait rencana pencabutan subsidi bagi pelanggan rumah tangga yang dinilai tidak layak mendapatkan subsidi tersebut. “Menurut survei BPS dan verifikasi oleh PLN ada sekitar 18 juta dari 22 juta pelanggan 900 VA yang tidak layak menerima subsidi. Oleh karena itu PLN berencana mencabut subsidi tersebut,” kata Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha dalam rilis yang diterima, Rabu (12/10/2016). Untuk itu, ujar Satya, akurasi merupakan hal yang penting dengan didukung oleh data dan proses verifikasi yang matang agar pencabutan subsidi benar-benar tepat sasaran. Politisi Partai Golkar itu juga menghendaki agar imbas pencabutan subsidi itu tidak memberatkan masyarakat secara langsung. “Jadi pencabutan subsidi ini tujuannya merubah paradigma subsidi harga yang selama ini diterapkan kepada beberapa komponen harga di masyarakat, menjadi subsidi langsung tunai ke rakyat,” katanya. Dia mencontohkan hal tersebut misalnya melalui mekanisme yang dialihkan kepada subsidi pendidikan dan sosial lainnya. Sebelumnya, PT PLN (Persero) menaikkan tarif listrik untuk 12 golongan pelanggan nonsubsidi pada Oktober 2016 karena pelemahan rupiah terhadap dolar AS dan peningkatan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP). “Sementara, indikator lain yakni penurunan inflasi menahan kenaikan tarif,” kata Manajer Senior Humas PLN Agung Murdifi di Jakarta, Jumat (7/10/2016). Menurut dia, kurs Agustus 2016 menguat Rp46,18 dari Juli 2016 Rp13.118,82 menjadi

Diperkuat

Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha.

Rp13.165 per dolar dan ICP Agustus 2016 naik 0,41 dolar dari Juli 2016 40,7 dolar menjadi 41,11 dolar per barel. Sedangkan, inflasi Agustus 2016 menurun 0,71 persen dari Juli 2016 0,69 persen menjadi deflasi 0,02 persen. Akibat perubahan ketiga indikator tersebut, lanjutnya, tarif listrik Oktober 2016 untuk pelanggan tegangan rendah menjadi Rp1.459,74 per kWh, tegangan menengah menjadi Rp1.111,34 per kWh, tegangan tinggi menjadi Rp994,8 per kWh, dan layanan khusus menjadi Rp1.630,49 per kWh. Agung menambahkan, ke-

naikan tarif listrik hanya berlaku pada 12 golongan nonsubsidi, sementara 25 golongan lainnya tidak berubah. “Pelanggan rumah tangga kecil daya 450 VA dan 900 VA, bisnis dan industri kecil serta pelanggan sosial termasuk dalam 25 golongan yang tidak naik tarifnya tersebut. Pelanggan golongan ini masih diberikan subsidi pemerintah,” ujarnya. Ia melanjutkan, perubahan tarif juga hanya berlaku bagi konsumen mampu dengan jumlah 12,5 juta atau 20 persen dari 62,6 juta pelanggan PLN.nraz/ans

Lokasi Kongres PSSI Jangan Menjadi Polemik

Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana menegaskan, lokasi Kongres Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) seharusnya tidak menjadi perdebatan atau polemik antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan PSSI. Mengingat, hal ini merupakan hal yang tidak prinsipil. “Kita tidak boleh banyak berdebat terkait hal yang tidak prinsipil. Saya lebih sepakat untuk urusan teknis seperti ini, diserahkan koordinasi PSSI dengan FIFA. Tetapi juga alangkah eloknya PSSI mendengar keinginan-keinginan Pemerintah,” kata Dadang, usai Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10/2016). Keinginan Pemerintah, dalam hal ini Kemenpora yang dimaksud Dadang adalah keinginan untuk menggelar kongres di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara PSSI menginginkan kongres diselenggarakan di Makassar. “Kalau kemudian PSSI mengikuti saran-saran dari Pemerintah, tentu ini lebih baik. Kenapa harus bersitegang. Saya kira Pemer-

Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana.

intah tidak bermaksud apa-apa, untuk kemudian meminta tempat sesuai dengan keinginan mereka. Ini tidak perlu menjadi problem,” imbuh Dadang. Politisi F-Hanura itu mengatakan, kedua belah pihak harus saling memahami, sehingga tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak prinsipil. Keinginan Pemerintah, juga

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

bisa menjadi pertimbangan PSSI. Dan bukan Pemerintah mengintervensi PSSI. “Alangkah baiknya, masalah tempat, tidak salah kalau PSSI mendengarkan keinginan Pemerintah. Untuk proses Kongres tentu diberikan sepenuhnya kepada pemilik suara di PSSI, untuk benar-benar menjunjung prinsip demokra-

si, dan tidak ada tekanan dari manapun,” harap Dadang. Di akhir wawancara, politisi asal dapil Jawa Barat itu berharap, kongres ini menghasilkan pengurus yang kredibel, punya integritas, terpercaya dan tentunya bisa mengangkat prestasi sepakbola. Karena selama ini persepakbolaan Indonesia dalam kondisi mem-

prihatinkan. Sebagaimana diketahui, pemilihan lokasi Kongres PSSI menjadi polemik karena keinginan yang berbeda antara pemerintah dan PSSI. Perbedaan lokasi kongres tersebut memunculkan reaksi dari beberapa pihak. Mayoritas pemilik hak suara PSSI yang tergabung dalam Kelompok 85 memutuskan untuk mengikuti arahan pemerintah dan memindahkan lokasi kongres dari Makassar ke Yogyakarta. Kementerian Pemuda dan Olahraga tetap bersikukuh menjadikan Yogyakarta sebagai tuan rumah Kongres Luar Biasa 17 Oktober mendatang, berbeda dari keinginan PSSI yang memilih Makassar. Meski demikian, Kemenpora menyatakan pihaknya tidak menghendaki adanya kongres tandingan atau dualisme kongres sebagai ekses hal tersebut. Kemenpora menyatakan tidak akan mengirimkan surat kepada FIFA dan AFC tentang perbedaan lokasi Kongres ini dan menganggap yang berhak berkomunikasi langsung ke FIFA dan AFC adalah PSSI. nsf/iw

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf menginginkan jaminan sosial untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri benarbenar dapat diperkuat dan disosialisasikan dengan benar agar manfaatnya diterima mereka dengan layak. “Kami berharap negara memiliki sebuah konsep untuk melindungi TKI dengan Jaminan Sosial Nasional. Misalnya bisa saja JSN bekerjasama dengan konsorsium, dimana konsorsium itu harus memiliki perwakilan di luar negeri,” kata Dede Yusuf dalam rilis di Jakarta, Rabu (12/10/2016). Menurut dia, masih banyak laporan TKI di sejumlah negara yang mengalami kondisi putus hubungan kerja tetapi belum menerima haknya. Politisi Partai Demokrat itu berpendapat, sulitnya asuransi yang menaungi TKI melakukan klaim dikarenakan beberapa faktor, antara lain adalah persoalan pendataan dan tidak adanya perwakilan Indonesia di luar negeri sehingga klaimnya sulit ditindaklanjuti. “Selain itu, kami juga mendorong dengan membuat Panja (Panitia Kerja) BPJS ketenagakerjaan,” ucapnya. Sebelumnya, sejumlah Anggota Komisi IX DPR menyoroti masih belum optimalnya kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS) Ketenagakerjaan seperti dalam mengikutsertakan sejumlah kalangan pekerja yang layak dimasukkan dalam program. “Kami melihat bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini bekerja belum optimal, satu contoh misalnya masalah rekening pekerja outsourching yang tidak bertambah di BPJS Ketenagakerjaan padahal gaji mereka dipotong terus,” kata Anggota Komisi IX DPR Elva Hartati. Untuk itu, menurut politisi PDIP tersebut, pihaknya telah menginstruksikan kepada dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk mengawasi hal tersebut. Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani juga menyatakan masih adanya persoalan karyawan di daerah yang masih belum mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. “Kemarin saya di dapil, ada 650 karyawan salah satunya perusahaan pabrik gula yang datang ke saya. Mereka pekerja kontrak outsourcing yang dikerjakan pada pihak ketiga. Kawankawan ini belum mendapatkan hak-haknya,” kata politisi Partai Nasdem itu. Dia menjelaskan sejumlah karyawan ini tidak mendapatkan hak-haknya meski para karyawan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tempat perusahaan outsourcing. nmuh/ans

Pansus RUU Terorisme Tinjau Kesiapan Kopassus Tangani Terorisme

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme melakukan kunjungan kerja ke Detasemen 81Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur, Rabu (12/10/2016). Kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung kesiapan Kopassus dalam menangani aksi terorisme. “Kita ingin melihat sejauh mana kesiapan Detasemen 81 dalam menangani masalah terorisme dengan segala sarana dan prasarananya serta bagaimana mengantisipasinya, itu yang ingin kita lihat,” jelas Anggota Pansus Habib Aboe Bakar Alhabsyi di selasela peninjauannya. Dikemukakan politisi dari F-PKS itu, sejauh ini Pansus menyetujui usulan pemerintah untuk melibatkan TNI dalam penanggulangan aksi terorisme. Menurutnya, masih banyak area yang belum mampu dijangkau kepolisian, misalnya penanganan terorisme di pengunungan, kapal laut, pesawat terbang, istana ataupun kedutaan besar Indonesia. “Akan lebih baik bila penanganan teror yang spesifik seperti itu diberikan kepada satuan khusus, seperti Satuan Gultor 81 Kopassus yang sudah menunjukkan kemampuannya dalam operasi Wolya di Dun Muang Thailand hingga KM MV Sinar

Kudus di Somalia,” ungkap Habib Aboe Bakar. Termasuk, lanjut Habib Aboe Bakar, untuk pembebasan WNI yang menjadi korban sandera di luar negeri, karena hal ini tidak dapat dilakukan oleh Kepolisian. Selain wilayah tersebut, kewenangan penanganan terorisme diberikan kepada Polri, seperti terorisme di wilayah sipil, pusat keramaian ataupun perkotaan. Ia menilai, nantinya pelibatan TNI dalam menanggulangi aksi terorisme tidak akan menimbulkan konflik dengan kepolisian. Sebab, Polri dan TNI memiliki ranah yang berbeda. “Saya yakin bila ini diatur dengan baik dan tepat, tidak akan terjadi pergesekan karena pada dasarnya Polri maupun TNI adalah abdi negara, apapun yang ditugaskan kepada mereka, akan dikerjakan dengan baik,” tegasnya. Menurutnya, sudah semestinya kemampuan seluruh satuan yang ada dimanfaatkan dengan maksimal sebagai upaya penindakan terorisme yang terjadi di Indonesia. “Revisi RUU Terorisme ini merupakan salah satu peluang untuk mengintegrasikan seluruh potensi yang ada, sehingga kita mampu menindak setiap aksi terorisme yang terjadi,” imbuh politisi dari dapil Kalimantan Selatan I itu.nann/mp

analisa

Edisi 155 | 17 - 23 oktober 2016

Rudiantara: Google Berbisnis di Indonesia Harus Bayar Pajak atau Diblokir belum terlihat hasilnya? Belum, saya minta mereka harus duduk. Mereka harus bayar pajak di Indonesia dan kami akan terus dorong.

Google itu berbisnis di Indonesia, jadi Google harus bayar pajak di Indonesia. Menkominfo Rudiantara sedang menyiapkan aturan terkait pemain Over the Top (OTT) asing.

emerintah pastikan terus mengejar tunggakan pajak Google setelah ada penolakan untuk diperiksa Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengupayakan cara pengumpulan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS) itu. “Semoga semua bayar pajak ya, karena saya lagi dorong terus. Kita duduk sama-sama selesaikan masalah ini. Soal bayarnya berapa dan bagaimana caranya biar temanteman di Kemenkeu,” kata Menkominfo Rudiantara. Dia menuturkan, usai melayangkan surat penolakan diperiksa petugas pajak, manajemen Google langsung

memberikan pembelaan. Rudiantara menegaskan, Google harus membayar pajak di Indonesia. “Mereka beri tahu, kami (Google) intensinya bukan menolak. Itu sangat legalistik approach dari suratnya kalau saya baca tapi kalau mau settle, mereka tunjukin suratnya. Duduk sama-sama dengan Kemenkeu, karena mereka berbisnis di Indonesia harus bayar pajak,” ujar Rudiantara. Lantas apa yang akan dilakukan Menteri Rudiantara agar Google bisa selesaikan pajaknya di Indonesia? Berikut wawancara selengk apnya: Apa yang dilakukan pe merintah agar Google tidak lagi mangkir membayar pajaknya ke Indonesia? Kami sedang menyiapkan aturan terkait pemain Over

Ada potensi situs google diblokir? Belum, saya minta mereka harus duduk. Mereka harus bayar pajak di Indonesia. Deadline-nya kapan ini dituntaskan? Saya bicara dengan Menteri Keuangan terlebih dahulu nanti.

Menkominfo Rudiantara.

the Top (OTT) asing. Penyelesaian aturan tersebut menunggu kasus Google tuntas. Kalau ini selesai (kasus Google) baru terapkan semuanya, OTT internasional maupun nasional karena

Haris Azhar: Kami Tagih Setneg Dokumen Pembunuhan Munir Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar mengaku belum puas kendati menang dalam gugatan sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP). Haris mengatakan, keme nangannya melawan Sekretariat Negara (Setneg) baru satu tahap untuk mengungkap kasus pembunuhan ak tivis HAM Munir Said Thalib yang telah bertahun-tahun tidak jelas penyelesaiannya. Kontras tak akan tinggal diam setelah putusan dikeluar kan KIP. Kontras dan perwakilan keluarga mendiang Munir akan meminta surat itu ke Kementerian Sekretaris Negara sesegera mungkin. “Laporan TPF ini dibuka ke publik baru satu tahap, masih ada banyak tahap lain yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan kasus Munir ini,” kata Haris. Haris mengatakan, pemerintah harus mematuhi putusan yang diketuk majelis hakim KIP di persidangan. Jika tidak, kata dia, berarti pemerintah saat ini mendukung tindakan pembunuhan terhadap Munir. “Jika tidak ingin menjadi bagian yang bert anggung jawab, segera mungkin dalam hitungan detik umumkan kalau perlu,” tegasnya. Berikut kutipannya: Setelah menang gugatan, apa langkah selanjutnya unt uk tuntaskan kasus Munir? KIP ini menegaskan bahwa ada satu utang besar yang belum dikerjakan. Menindaklanjuti putusan ini, Kontras akan mendatangi Setneg setelah menerima salinan putusan. Jadi, dalam waktu sesegera mungkin putusan KIP yang dinyatakan tadi oleh majelis komisioner dalam 3 x 24 jam. Mudah-mudahan bisa didapatkan segera, dan kami akan ke Setneg untuk menagih, meminta laporan akhir tim pencari fakta pembunuhan Munir. Apa yang akan anda minta dari Setneg? Apa yang terungkap sela ma persidangan menekankan bahwa negara, dalam hal ini Kemensetneg, punya kewajiban untuk mengumumkan hasil penyelidikan TPF kasus kematian Munir. Sekretariat negara punya tugas juga untuk mengelola semua informasi administrasi ataupun kerja kerja kepresidenan itu juga tegas. Tapi dalam sidang perwakilan Setneg menyatakan mereka tidak memiliki dokumennya. Harus ada dong. Setneg kan bertugas mengelola semua informasi,

Bila hal itu benar, maka Presiden Jokowi perlu berko munikasi dengan Presiden SBY atau Mensesneg untuk membicarakan masalah ini. Kalau Setneg menganggap tidak punya datanglah Presiden Jokowi ke rumah Presiden SBY. Kenapa mereka tidak mau ngobrol. Apa ada utang piutang yang belum jelas. Selain itu pemerintah juga masih bisa melacak keberadaan Yusril Ihza Mahendra yang pada 2005 lalu menjabat sebag ai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Datang ke tempat Yusril. Dia juga bukan warga negara gelap, dia resmi, ada rumahnya ada kantornya, tinggal datang, atau dipanggil diminta penjelasan. Dalam persidangan, salah satu anggota TPF, Hendardi mengaku masih memiliki salinan dokumen hasil investigasi. Kenapa tidak minta kepada dia saja? Ini bukan sekadar soal punya dan tidak punya salinan dokum ennya. Masalahnya lebih kepada soal pertanggungjawaban negara, kinerja negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah. Ini urusan serius dijamin oleh kontitusi, menjadi perhatian publik dan menggunakan anggaran publik. Saya pikir tidak ada alasan lagi pemerintah mengabaikan kasus pembunuhan Munir.

Haris Azhar.

administrasi ataupun kerjakerja kepresidenan. Tidak ada alasan dokumen hasil investigasi TPF hilang atau tidak disimpan. Tapi Setneg berdalih tidak miliki dokumen... Jika tak juga ditemukan, saya menduga ada oknum yang bermain untuk menghilangkan kepingan penyelesaian kasus pembunuhan Munir. Atau, bisa saja ada pegawai yang teledor saat menaruh berkas yang cukup penting ini. Saya meminta pemerintah mencari tahu hal ini dan memberikan sanksi kepada oknum yang bersalah. Dalam sidang pihak Set neg beralasan Presiden punya hak prerogatif untuk memegang dokumennya sendiri, sehingga kecil ke mungkinan mereka memi likinya?

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Kasus Munir itu kan sudah selesai dengan dipi dananya Pollycarpus. Apal agi yang anda ingin ungkap dari dokumen tersebut? Begini, pengumuman hasil investigasi TPF itu baru langkah awal untuk menguak lagi kasus pembunuhan Munir. Apalagi hingga saat ini proses pidana baru menjerat Pollycarpus. Padahal di balik Pollycarpus ada atasan-atasan yang belum diungkap. Artinya laporan TPF ini dibuka ke publik itu hanya satu tahap saja. Masih ada banyak tahapan lain yang perlu diungkap. Menurut anda, hal apa yang mungkin diungkap oleh dokumen TPF terse but? Misal tergambarkan kesalahan atau bukti-bukti pelanggaran secara administratif, secara keperdataan. Kita akan lihat seluas apa kepidanaan, level pertang gungjawabannya, kenapa cuma Pollycarpus ( bekas pilot Garuda) saja, karena di atas Pollycarpus ada atasan lagi yang sampai sekarang belum terungkap, jadi itu pentingnya laporan ini diung kapkan.nhrm

tujuan saya memberi level playing field. Ini harus paralel dengan proses yang sekarang, kalau dipaksakan tapi tidak applicable buat apa dan enfforcable kalau tidak dilakukan apa pinaltinya jadi harus ked-

uanya. Core-nya di Kemenkeu dan Kemenkominfo. Saya tahu Bu Sri Mulyani man faatkan hal-hal variabel untuk menaikkan bargaining kita. Tapi sampai sekarang kok

Sebenarnya apa sih ma salahnya hingga penyele saian kasus pajak google sampai berlarut-larut? Google itu berbisnis di Indonesia, jadi google harus bayar pajak di Indonesia. Kenapa kami dorong, karena harus ada level planted antara OTT (Over the Top) internasional dengan OTT nasional. Jangan sampai OTT nasional bayar pajak, yang internasional tidak bayar pajak. Padahal

objek dari pasarnya itu sendiri adalah masyarakat Indonesia. Kemudian bagaimana cara membayarnya, berapa be sarnya, intinya dari Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak yang lebih mempunyai kapasitas dan kompetensi. Sebetulnya prosesnya itu memang, Indonesia ini bukan satu-satunya yang terjadi. Kalau Indonesia satu-satunya yang terj adi, sudah selesai lama. Tetapi ini di beberapa negara juga memang demikian. Jadi tunggu apa lagi buat tuntaskan kasus ini? Kita perlu persistence, perlu konsisten, perlu kesabaran untuk menyelesaikan masalah ini. Karena kita kan tidak bisa blacklist begitu saja. Kalau berkelit terus, pemerintah block saja google? Kalau di-block, bagaimana dengan masyarakat yang pakai gmail. Pakai gmail nggak, pakai. Terus gimana? nhrm

TKI Asal Kediri Menembus Tembok Sidang PBB New York

Eni Lestari: Tolong Dengar Kami, Jangan Bicara Migrant Tanpa Migrant Pertengahan September 2016 lalu, Indonesia dibuat ‘menganga’ dengan munculnya seorang tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Kediri, Jawa Timur di depan sidang Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-71, New York. Dia bicara di depan sidang itu. Nama TKI itu, Eni Lestari Andayani Adi. Eni bicara tentang Migran dan Pengungsi atau High Level Summit on Migrant’s and Refugees. Jadi, Eni tidak hanya bicara tentang nasib TKI yang bekerja di sektor informal di luar negeri. Eni juga bicara soal kasus diskriminasi tenaga kerja migrant dunia dan nasib pengungsi dunia. Sejak 1999, Eni bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Hong Kong. Uniknya, selain menjadi aktivis migrant internasional, Eni masih menjadi PRT. Di dunia aktivis, Eni saat ini menjadi Ketua International Migrants Alliance (IMA). IMA adalah aliansi global pertama migran dan pengungsi yang mengorganisir organisasi massa migran dan pengungsi, serta lembagalembaga yang mendukung penuh pemberdayaan buruh migran dan pengungsi di tingkat internasional. IMA didirikan pada tahun 2008 atas kesepakatan beberapa kita dan gerakan massa yang mengorganisir atau melayani migran, pengungsi dan keluarganya. Ternyata, di kancah Internasional, bicara di depan orang berdasi di PBB bukan pertama kali. Dia pernah mendapatkan kesempatan bicara di PBB dalam forum negosiasi MDGs. Berbicara di High Level Meeting on the implementation of the post2015 development agenda pada September 2015. Berbicara sebagai perwakilan CSO di Asia Pacific Regional Forum on Sustainable Development (APFSD). Mendapatkan dukungan CSO terbesar untuk berbicara di pembukaan Development Summit 2015 tapi President of the General Assembly memilih Amnesty International. Selain itu berbicara di Sesi Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi PBB tentang Pengungsi dan Migran. Berikut petikan Eni Lestari: Bagaimana awalnya Anda bisa bicara di PBB? Saya bicara di pembukan Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Migran dan Pengungsi atau High Level

terpilih. Sebab saya datang dari kelas yang paling bawah. Saya shock aja. Saat itu juga hadir Wa kil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi? Saat itu saya pesimis bisa bicara langsung dengan Menlu. Tapi ternyata Bu Retno menunggu saya di bawah. Setelah itu saya ditemui dengan Pak JK. Mereka mengapresiasi saya.

Eni Lestari saat berbicara di forum PBB untuk memperjuangkan hak kaum migrant.

Summit on Migrant’s and Refugees ke-71 di New York, Amerika Serikat, 19 September 2016 lalu. PBB membuka pemdaftaran pembuka untuk siapapun, KTT itu bisa dibuka siapa saja, saya termasuk daftar. Awalnya coba-coba, karena saya tidak punya harapan besar bisa bicara di PBB. Apalagi PBB tempat orangnya berdasi, bukan seperti saya, TKI yang jadi PRT. Jadi nggak berharap akan diterima saat masukan aplikasi itu. Sebanyak 500 orang dipilih oleh sebuah komisi seleksi. Mereka memilih 30 orang, setelah itu nama-nama tersebut dibawa ke ketua sidang. Ketua sidang mempunyai dewan seleksi lagi yang terdiri dari orang-orang dengan berbagai bidang. Mereka merekomendasikan saya untuk berpidato di pembukaan. Secara garis besar, apa yang Anda sampaikan di PBB? Saya menuntut hak untuk mengakui kehadiran migrant dan pengungsi sebagai aktor yang bisa bicara sendiri. Makanya saat itu saya bilang, “tolong dengar kami, jangan bicara migrant tanpa migrant.”. karena selama ini di negara mana pun, banyak yang bicara migrant tanpa menghadirkan migrant. Apakah mereka mem beri tahu alasan memilih Anda? Mengapa saya dipilih, mungkin karena lembaga yang saya wakilkan itu lembaga internasional yang berbasis di Hong Kong. Saya Ketua International Migrants Alliance (IMA). Lembaga ini ada di 32 negara dan mempunyai 180

anggota orgaisasi. Saya juga sudah beberapa kali ngomong di PBB. Itu yang membuat mereka percaya, saya bisa bicara di depan sidang itu. Menurut salah satu staf, mereka sudah riset kiprah aku. Saya bicara di PBB bukan keberuntungan, tapi proses yang sudah panjang. Berangkat dari pengalaman saya pribadi, saya punya pengalaman dan 20 orang teman TKI Indonesia. Saya keliling dari kamar ke kamar lain, ngomong untuk membentuk perkumpulan. Yang penting mereka akan tahu mereka punya pilihan lain kalau lagi kena hukum. Sejak itu, pendidikan hukum ketenagakerjaan cara pemberdayaan. Oktober 2000, saya dengan 5 buruh migrant lain membentuk ATKI. Berdirinya ATKI ini pintu masuk untuk pemberdayaan. Pendidikan hukum ketenagakerjaan dan menciptakan mekanisme pertolongan pertama bagi buruh migran sebagai pintu pemberdayaan. Setelah itu mulai melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti kampanye, sosial kebudayaan, advokasi, solidaritas, dan sebagainya. Kita juga bergabung menjadi anggota Asian Migrants Coordinating Body (AMCB) atau aliansi organisasi migran lintas kebangsaan di Hong Kong. Sejak itu gerakan kami terus meluas. ATKI membentuk cabang Makau, Taiwan, dan ATKI Indonesia. Tiap tahun saya berjuang, saya percaya akan kekuatan persatuan TKI. Ini sebagai satu kunci perubahan. Sementara PBB selama ini kan tidak pernah menyentuh akar rumput, jadi orang-orang yang bicara di PBB harus high level. Saya kaget, kenapa saya

Anda sudah pernah bi cara di PBB sebelum ini? Sudah. Saya pernah men dapatkan kesempatan bicara di PBB dalam forum negosiasi MDGs. Berbicara di High Level Meeting on the implementation of the post2015 development agenda pada September 2015. Berbicara sebagai perwakilan CSO di Asia Pacific Regional Forum on Sustainable Development (APFSD). Mendapatkan dukungan CSO terbesar untuk berbicara di pembukaan Development Summit 2015 tapi President of the General Assembly memilih Amnesty International. Selain itu Berbicara di Sesi Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi PBB tentang Pengungsi dan Migran. Bagaimaa awalnya IMA terbentuk? IMA adalah aliansi global pertama migran dan pengungsi yang mengorganisir organisasi massa migran dan pengungsi, serta lembagalembaga yang mendukung penuh pemberdayaan buruh migran dan pengungsi di tingkat internasional. IMA didirikan pada tahun 2008 atas kesepakatan beberapa kita dan gerakan massa yang mengorganisir atau melayani migran, pengungsi dan keluarganya. IMA mengkampanyekan hak pekerja pumah tangga termasuk kasus-kasus besar dan tuntutan ratifikasi konvensi ILO 189, serangan dan kekerasan terhadap imigrasi dan rakyat berkulit warna di AS. Melawan pencurian gaji dan perdagangan manusia, kontrol perbatasan di Kanada dan negara-negara maju lain, penangkapan dan deportasi migran tidak berdokumen, pelayanan dan perlindungan oleh negara pengirim, krisis pengungsi di Europe, dan banyak lagi kebijakan pemerintah dan privat yang mengeksploitasi migran, imigran dan pengungsi. Selama ini kami pakai dana mandiri. npeb/sua

7 Edisi 155 | 17 - 23 oktober 2016 rencana polisi akan menangguhkan kasus tersebut. Rencana penangguhan kasus Surat Al Maidah ini disuarakan Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto di Gedung Bareskrim, Jakarta, beberapa waktu lalu. Ari mengakui, saat ini pihaknya terus memproses laporan dengan memeriksa saksi-saksi dan bukti. Namun, di saat yang sama, pihaknya tengah mempertimbangkan untuk menangguhkan proses hukumnya. Ari punya alasan utama kenapa kasus ini perlu ditangguhkan. Salah satunya, menghindari tuduhan politisasi untuk kepentingan tertentu, khususnya tuduhan Polri digunakan sebagai alat untuk menghambat kandidat kepala daerah tertentu. Ari memastikan, langkah seperti ini pernah diambil Polri menjelang Pilkada serentak tahun 2015. Kendati sudah mantap, Ari memastikan, ini baru ide dan gagasannya saja. Belum jadi keputusan resmi Polri karena belum ada keputusan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. “Tunggu keputusan Kapolri,” kata Ari. Terkait materi aduan, Ari mengungkapkan, Polri menerima delapan laporan terkait tuduhan penistaan agama yang dilakukan Ahok dengan mengutip surat Al-Maidah saat berdiskusi dengan warga Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, beberapa waktu lalu. Empat laporan di Bareskrim Polri, tiga laporan di Polda Metro Jaya, dan satu laporan di Polda Sumatera Selatan. “Karena peristiwanya satu, laporan dari mana-mana tetap akan disidik bahwa perbuatan itu hanya ada satu,” jelasnya. Terkait teknik penyidikan, Ari menyatakan, pemeriksaan akan dilakukan secara bertahap terhadap semua laporan. Semua pihak yang melaporkan, akan dimintai keterangan

dan semua barang bukti akan diperiksa. Dalam prosesnya nanti, Bareskrim akan meminta keterangan berbagai pihak termasuk pendapat dari MUI. Bagaimana orang luar Polri menanggapi rencana penangguhan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok ini? Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, bisa saja kasus ini dipending. Namun, dia menilai, dalam kasus ini hanya Polri yang bisa bertindak. Sementara KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu belum bisa bertindak apa-apa terhadap Ahok. Karena, proses pilgub DKI 2017 belum berjalan. KPU belum menetapkan calon pasangan peserta Pilgub DKI. Para calon yang beredar saat ini masih disebut bakal calon, bukan pasangan calon. Karena alasan itu, KPUD tidak bisa menindak ucapan Ahok. “Nah, karena KPU tidak bisa bertindak maka penegak hukum yang harus bertindak,” kata Nasir. Jika kasus ini akan dipending, politikus PKS ini mengingatkan, polisi harus memperkirakan potensi kegaduhannya, apalagi jika penangguhan ini tak disertai keterangan yang komprehensif. “Polisi harus cermat, jangan sampai salah mengambil keputusan. Polisi harus mempertimbangkan dan memperhitungkan lebih banyak mana mudharatnya jika kasus ini ditangguhkan atau dilanjutkan,” saran Nasir. Jika polisi yakin bisa men gamankan situasi dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, sambung Nasir, maka bisa saja kasus ini ditangguhkan. Namun, lanjut dia, suka atau tidak suka, polisi harus mengakui kasus ini dimanfaatkan oleh provokator yang mencoba mengadu domba pelapor dengan polisi. Nasir juga memprediksi,

Polisi akan dikesankan telah menyelamatkan Ahok jika kasus ini benar-benar ditangguhkan. “Sentimen publik seperti ini juga harus dikelola. Jika tidak dikelola dengan baik maka kepolisian bisa jadi bulan-bulanan publik,” tuntasnya. Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU), Said Aqil Siroj mempersilakan polisi menindaklanjuti pengaduan sejumlah kelompok masyarakat terhadap Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok, gubernur DKI Jakarta. Menurut Said, lebih baik, dugaan penistaan agama oleh Ahok diproses hukum, daripada dibiarkan begitu saja dan justru berpotensi memicu massa bertindak anarkistis. “Daripada anarkis, daripada nanti masyarakat main hakim sendiri, lebih baik diproses,” kata Said, menjawab pertanyaan wartawan, saat berada di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta, Jumat (14/10/2016). Said hanya mengingatkan, proses hukum atas tengara pelecehan agama, karena menyebut ayat suci Alquran itu harus tetap berdasarkan asas praduga tak bersalah. Semua pihak wajib menghormati wewenang aparat Kepolisian yang menangani pengaduan itu. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap mendesak Kepolisian memproses hukum dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Permohonan maaf Ahok tak boleh menggugurkan pelaporan itu. MUI menerima permintaan maaf Ahok, namun menuntut proses hukum tetap berjalan sesuai peraturan dan perundangan. MUI juga mengimbau seluruh elemen masyarakat, agar tidak membalas dugaan penistaan agama itu dengan cara-cara tercela. Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum

DPP Gerindra Arief Poyouno. Menurutnya, Ahok tidak layak menyinggung isu SARA. Untuk itu, orang nomor satu di Jakarta tersebut pantas didiskualifikasi dari kontestasi Pilkada DKI. “Saya ga akan terhenti, cuma sekarang ini Ahok telah terbukti memainkan politik SARA. Karena menghina agama adalah kategori besar. Jadi memungkinkan Ahok ini didiskualifikasi, KPUD, Panwaslu, dan Bawaslu harus segera ambil sikap,” kata Arief di Jakarta, belum lama ini. Arief menambahkan, jika pernyataan SARA itu keluar dari tim sukses, maka hal tersebut sangat wajar. Namun, bila hal itu keluar dari bakal calon Gubernur Ahok, maka harus ada sikap serius lantaran bisa menimbulkan gejolak yang cukup besar dimasyarakat. “KPUD harus kerja dengan baik, ketat dan aktif melihat hal-hal seperti ini,” imbuhnya. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan, keresahan sosial akibat kasus dugaan penistaaan agama oleh Ahok bisa menghentikan pelaksanaan Pilkada. Oleh karenanya, polisi harus segera menuntaskan kasus tersebut sebelum keresahan sosial membesar. Soal Ahok mengutip surah Al Maidah saat kunjungan ke Pulau Seribu, menurut Fahri, di antara rumah ibadah dan iman ada pagar bernama “lakum dinukum wa liyadin” atau “bagimu agamamu bagiku agamaku”. Sementara dalam ruang publik tak ada beda. Tidak ada diskriminasi, namun tetap ada hukum negara serta etika pejabat negara. “Pejabat publik seperti @basuki_btp (Ahok) harus paham betul batasbatas dalam ruang terbatas itu,” kicau Fahri melalui akun Twitter-nya semalam. “Jangan melampaui batas,

sebab sebaliknya, batas bisa melampauimu.” Ia berpendapat, pejabat publik atau siapa pun tidak punya hak mencela percakapan dalam rumah ibadah orang lain. Ada kebebasan bercakap di ruang publik soal banjir, macet atau kartu pintar. “Tapi ruang publik haram mempersoalkan sikap dalam rumah ibadah orang lain,” katanya. Di dalam masjid, gereja serta rumah ibadah lainnya, jamaah punya hak dan sikap. Sikap itu terbatas sebagai interpretasi atas ayat-ayat Tuhan. Terserah. Itu hak. “Siapa yang menabur angin akan menuai badai,” tuturnya. Fahri mengatakan, orangorang moderat di kalangan Islam juga marah dan protes keras. Sebagian melapor ke polisi. “Di dua ruang berlaku dua hal. Di ruang agama kita memaafkan tapi di ruang publik ada hukum dan etika,” jelasnya. Ia mengaku telah memaafkan Ahok di ruang privasi. Tapi hukum negara tidak kenal maaf. Jika negara memaafkan sang gubernur maka negara harus memaafkan semua orang. Semua sama di hadapan hukum. Sementara itu pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerahkan kasus ini kepada polisi. Apakah memang perlu ditangguhkan atau harus dilanjutkan. Wasekjen MUI, M Zaitun bilang, MUI mengikuti sesuai aturan yang berlaku saja. Meski ada pakar yang berpendapat sebelum ada penetapan pasangan calon dari KPU maka tahapan pilkada belum dimulai. “Silakan polisi memikirkan jalan keluarnya, dan bertanya kepada para pakar. Apakah saat ini memang sudah tahapan pilkada atau belum,” kata Zaitun. Selain itu, dia berharap kepolisian tak hanya memikirkan kasus ini hanya dari satu

sisi. Tapi harus komprehensif. Polisi harus benar-benar mencermati kondisi ini, apalagi sudah banyak tokoh bangsa dan tokoh umat agama lain yang meminta kasus ini segera diproses secara hukum. Artinya kondisi umat juga sangat mengkhawatirkan. “Dengan begitu, polisi harus pro aktif melihat kondisi ini dan juga dijadikan pertimbangan,” ungkapnya. Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago berharap polisi segera memproses kasus Ahok. Kata dia, jangan sampai Polri melakukan tebang pilih dalam menegakkan hukum. Dia bilang, kasus ini sudah lengkap untuk diproses. Apalagi, MUI sudah mengeluarkan fatwa meski Ahok telah meminta maaf. “Mau tidak mau polisi harus memproses kasus ini. Tegakkan hukum meski besok pagi langit runtuh,” ucap Pangi, berapi-api. Dia berharap penyidik polisi tidak seperti penyidik KPK yang begitu saja menyerah saat mengusut kasus dugaan korupsi Sumber Waras. Kasus ini berhenti tanpa ada alasan yang jelas, padahal BPK sudah menemukan kerugian negara hingga ratusan miliar. Belum lagi kasus suap reklamasi. Dia khawatir, jika kasus ini tidak dilanjutkan, akan ada kesan di publik bahwa Ahok seorang yang kebal hukum. Setiap kasus yang berhadapan dengan Ahok langsung mentok. Soal kekhawatiran Polisi nanti dituduh adanya politisasi dalam kasus tersebut, dia meragukannya. “MUI sebagai otoritas penuh sebagai representasi umat Islam sudah menyampaikan fatwanya. Untuk kasus ini dimaafkan iya, tapi proses hukum tak boleh terhenti dan harus terus melaju. Jadi menunggu apa lagi,” pungkasnya.nhrm/asp/teg/rep

rat PPP kubu Djan Faridz itu bagian dari gerakan politik yang menunjukkan Agus Yudhoyono disegani karena memiliki potensi besar mendapatkan simpati dan dukungan warga ibukota. Dukungan tersebut dapat memenangkan Agus-Sylvi di Pilkada DKI Jakarta. “Memang gerakan politiknya seperti itu, tapi itu bisa blunder dan semakin membuat pilkada DKI ramai tidak kondusif. Pilkada DKI bisa tidak jelas, golput akan memenangkan pilkada,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR itu. Daniel Johan menegaskan pihaknya tidak khawatir adanya penggembosan dukungan kepada Agus-Sylvi. “Karena yakin semua basisnya ke Agus kok, karena Lulung ketua DPD-nya kan ke Agus,” kata Daniel. Sekjen PPP Romi Arsul Sani menyebut, apa yang dilakukan Djan dan koleganya merusak marwah partai. “Jika ada pengakuan seperti itu maka ibarat dalam suatu proses, pengakuan itu merupakan bukti sempurna bahwa tujuan politiknya kubu Djan Faridz adalah merebut kekuasaan di PPP dengan menghalalkan segala cara. Padahal memegang kekuasaan di manapun termasuk menjadi seharusnya dipandang sebagai amanah,” kata Arsul melalui pesan singkat, Jumat (14/10/2016).

Menurutnya, apa yang dilakukan kubu Djan mencari simpati pemerintah untuk diakui tidak tepat. Seharusnya, kata Arsul, kubu Djan mencari perhatian ke dalam internal PPP terlebih dahulu jika kepengurusannya ingin diakui. “Karena itu amanah maka tidak pada tempatnya meng halalkan segala cara dan meninggalkan aspirasi dan suara konstituen dan arus bawah struktural partai,” ungkapnya. “Djan Faridz jika ingin mengendalikan PPP seharusnya cari perhatian (Caper) dan simpati baik pemangku kepentingan struktural maupun kultural PPP, bukan dengan cara mencari muka kepada pihak lain maupun pemerintah,” sambung dia. Arsul menambahkan, Djan Faridz telah merusak citra PPP melalui manuver-manuvernya. “Lebih jauh sebagai orang yang belum pernah berkiprah di PPP, Djan Faridz dan beberapa orang baru pendukungnya seperti Humphrey Djemat dan Triana Seroja agar memahami dulu kultur kepartaian yang ada di PPP. Menginginkan kekuasaan itu sah-sah saja tetapi harus sesuai dengan 6 prinsip perjuangan PPP, tidak menghalalkan segala cara yang merusak PPP sebagai sebuah nidhom (organisasi),” paparnya.nfer/wsn/tri/de

Pollycarpus...

Sidang pernah memanggil saksi mantan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, namun Sudi tak hadir. Ia hanya mengirimkan jawaban tertulis yang kemudian dibacakan hakim. Dalam jawabannya Sudi -yang kala itu turut mendampingi SBY menerima anggota TPF-- mengatakan lembaga yang dipimpinnya tak menyimpan salinan dokumen hasil kerja TPF. “Tidak pernah dan tidak ada satu naskah TPF yang masuk ke Setkab (Sekretariat Kabinet),” kata Ketua Majelis Hakim Evi Trisulo dalam sidang di Komisi Informasi Pusat, Jakarta, Senin (19/9/2016). Bahkan dalam jawabannya itu, Sudi mengaku tidak pernah memerintahkan untuk mengarsip dokumen hasil kerja atau laporan TPF. Kontras mendesak KIP untuk mengungkap hasil penyelidikan TPF kasus pembunuhan aktivis Munir. “Kami mendesak Komisi Informasi Pusat untuk memerintahkan Presiden Joko Widodo untuk mengumumkan hasil penyelidikan TPF Munir kepada masyarakat,” kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar. Haris menduga dalam dokumen TPF tersebut ada sejumlah pejabat yang terlibat sehingga

pemerintah tak berani mengumumkan dokumen tersebut. Alih-alih mengumumkan pejabat yang bermasalah, mereka yang diduga terlibat malah semakin dekat di pemerintahan dengan mengisi jabatan-jabatan penting. “Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian,” kata Haris. Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Desmon Junaidi Mahesa di gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Kamis (13/10/2016) menyebut ada yang tidak beres dalam hilangnya dokumen TPF kasus pembunuhan aktivis Munir. “Pertanyan dasarnya adalah ini dokumen negara, kalau nggak ada di Kementerian Sekertariat Negara (Setneg), berarti Setneg nggak benar, berarti pemerintahan ini nggak benar,” katanya. Nah, jika dokumen tersebut hilang ketika Mensetneg saat ini, Pratikno menjabat, maka dialah yang harus bertanggung jawab. “Jangan sampai beban yang bukan pemerintah ini kita jadi nilai pemerintah ini nggak beres,” ujar mantan aktivis 98 ini. Menurutnya, semua pihak harus transparan dalam kasus pembunuhan Munir, termasuk mantan Presiden RI, SBY pun juga harus terbuka. “Yang harus dilakukan Setneg adalah minta aparat negara untuk penyelidikan dimana hilangnya dokumen ini dan siapa yang hilangkan. Kalau pas pemerintahan SBY, ya harus berlaku tegas peng-

hilangan dokumen negara,” tukasnya. Politikus Partai Demokrat Benny K Harman menolak Pemerintahan SBY disalahkan soal raibnya dokumen tersebut. Hal itu disampaikan Benny menanggapi pernyataan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Alexander Lay yang menyatakan berdasarkan pemberitaan media massa, laporan TPF kematian Munir itu dipegang oleh Presiden ke-6 RI, SBY. “Jadi kalau mau tanya itu (hasil penyelidikan) ya minta saja sama Hendropriyono, dia Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) waktu itu,” kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/10/2016). Terpisah, Pollycarpus Budihari Priyanto, mantan terpidana kasus pembunuhan Munir ini mempersilakan pemerintah membuka temuan TPF tersebut. Dia tidak mempersoalkan jika pemerintah membuka temuan TPF atas kematian aktivis Munir. “Kalau saya sih, ikutin sesuai prosedur saja. Kalau mau dibuka, ya silakan saja,” kata Pollycarpus dilansir Tempo, Jumat, (14/10/2016). Senin lalu, 10 Oktober 2016, KIP memenangkan gugatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) terhadap Kementerian Sekretaris Negara perihal temuan

TPF kasus kematian Munir Said Thalib. Munir meninggal di pesawat Garuda Indonesia ketika dalam perjalanan dari Jakarta menuju Belanda pada 7 September 2004. Ia meninggal karena diracun dengan arsenik. Pengadilan menjatuhkan vonis selama 14 tahun penjara kepada Pollycarpus. Setelah menjalani delapan tahun penjara dan dipotong dengan remisi, Pollycarpus bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, pada November 2014. Meski Pollycarpus telah dihukum, tapi kasus kematian Munir masih menyisakan banyak misteri. Satu di antaranya mengenai dugaan keterlibatan petinggi Badan Intelijen Negara saat itu. Lalu LBH Jakarta dan Kontras menggugat pemerintah agar membuka temuan TPF kasus Munir tersebut. Pollycarpus mengaku tidak mengikuti gugatan LBH Jakarta dan Kontras itu. Namun, buat dia, temuan TPF tersebut tidak akan berpengaruh apa-apa terhadapnya. “Saya sekarang tidak ada urusan lagi, tidak ada pengaruhnya buat saya,” kata mantan pilot Garuda Indonesia ini. Pollycarpus berpendapat, dengan dibukanya temuan TPF secara gamblang, justru akan mengembalikan nama baiknya. “Karena dengan dibuka itu, mengembalikan nama baik saya. Itu saja ya,” ujarnya.nder/wi/ihs

berapa waktu lalu. Namun, dia kemudian diberhentikan dengan hormat oleh Jokowi karena persoalan kewarganegaraan ganda Indonesia dan Amerika Serikat. Berdasarkan Undang-Undang 12/2006 tentang Kewarganegaraan, seorang warga negara yang telah terdaftar sebagai warga negara lain otomatis kehilangan statusnya. Namun belakangan, AS juga menghapus kewarganegaraan Arcandra. Untuk menghindari stateless, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menerbitkan surat keputusan mengembalikan status WNI Arcandra. Ketua DPR RI Ade Komarudin menyampaikan selamat atas pelantikan Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar

sebagai Menteri dan wakil Menteri ESDM oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Saya ucapkan selamat kepada Jonan dan Arcandra, pasangan ideal,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/10/2016). Menurut pria yang karib disapa Akom ini, keduanya tersebut merupakan orangorang yang memiliki reputasi mumpuni. “Pak Jonan kita tahu dia punya legacy, kereta Indonesia yang sudah nyaman sekarang ini, dan punya integritas, prinsip. Arcandra secara intelektual di bidang ini cukup mumpuni,” jelasnya. Akom meminta semua pihak tidak lagi mempersoalkan status kewarganegaraan Arcandra. Menurutnya, jangan sampai kemampuan Ar-

candra di bidang ebergi dan sumber daya dimanfaatkan oleh negara lain. “Kita jangan ulangi kembali pelajaran, Pak Habibie anak bangsa disekolahkan ke luar negeri bidang pesawat, jadi ahli, IPTN kena badai politik. Menurun perannya lalu pelanpelan mereka keluar, kerja di luar negeri, dimanfaatkan asing. Orang-orang seperti ini harus dijaga dengan baik, aset bangsa,” jelasnya. Akom mengaku tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa karena Arcandra lebih ahli dibanding Jonan maka nantinya dia yang paling banyak berperan di Kementerian ESDM. “Tidaklah, anda kan tahu reputasi Pak Jonan,” tegas politisi Partai Golkar tersebut. Menko Kemaritiman Luhut

Binsar Pandjaitan yang juga merangkap Plt Menteri ESDM mengaku senang Presiden Jokowi telah memilih Jonan sebagai Menteri ESDM yang baru. Sementara, menteri ESDM yang lama, Arcandra Tahar diangkat sebagai wakil menteri ESDM. “Itu pilihat tepat. Kombinasi keduanya bagus. Satu profesional bidang finance (Jonan), satu lagi profesional bidang perminyakan (Arcandra),” kata Luhut di Kayong Utara, Kalimantan Barat, Jumat (14/10/2016). Luhut mengaku, nama Jonan bukanlah berasal dari dirinya. Ia sendiri sempat menyodorkan beberapa nama untuk mengisi pos menteri ESDM. Presiden Jokowi disebutnya memiliki banyak pili-

han sebelum akhirnya memilih Jonan dan Arcandra. “Saya nggak ngajuin Pak Jonan, tapi nama yang lain iya. Tapi saya pikir Presiden cerdik memilih itu,” kata Luhut lagi. Rencananya serah terima antara dia dengan Jonan akan dilakukan pada Senin pekan depan. Luhut sendiri, karena sedang berada di Kayong Utara untuk kegiatan Sail Karimata, tidak bisa menghadiri pelantikan menteri dan wamen ESDM hari ini. “Tadi saya sudah bicara di telepon dengan Jonan, dengan Arcandra. ESDM akan bagus di tangan kedua orang itu. Cocoklah itu,” kata Luhut. S e b e l u m ny a P r e s i d e n Jokowi menegaskan Jonan dan Arcandra merupakan orang yang tepat untuk me-

nempati posisi Menteri dan Wakil Menteri ESDM. Dia menilai keduanya merupakan figur profesional, berani, dan punya kompetensi untuk melakukan reformasi besarbesaran di ESDM. “Ini bukan tugas yang mudah. Tapi saya yakin mereka bisa menyelesaikan masalah dan menjadi tim work yang baik. Keduanya memiliki karakter berani. Saya tahu duaduanya keras kepala, tetapi suka terjun ke lapangan,” ucap Presiden di Istana, Jakarta, Jumat, (14/10/2016). Saat ditanya lebih jauh, dia mengingatkan pengangkatan kedua orang tersebut tak dikaitkan dengan politik. “Ini isu manajemen, jangan ditarik ke personal dan politik,” tepis Presiden.nzu/sia/ru

Allahu Akbar...

nSambungan Halaman 1

Mereka berharap proses hukum dijalankan bebas intervensi dari pihak manapun. “Jika negara dan pemerintah Indonesia melindungi penista agama, maka para habaib dan ulama yang tergabung dalam Aksi Bela Islam menyerukan umat Islam akan bertindak secara bersamasama atau sendiri-sendiri menegakkan hukum. Untuk itu kami mendesak kepolisian untuk segera tangkap dan adili Ahok karena telah melecehkan ayat Allah, Allahu Akbar!” tegas Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Shihab di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2016). Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, ikut dalam unjuk rasa massal tolak Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, di Balai Kota Jakarta. Bahkan dia turut memberi orasi. “Jadi, bukan hanya orang Jakarta saja. Ada sekitar 2,3 miliar umat manusia di muka bumi ini,” kata Amien dalam orasinya, Jumat (14/10/2016). Di hadapan massa, Amien meminta agar proses hukum tetap berjalan. Karena, menurutnya, apabila proses hukum sudah berjalan, umat Islam, baru bisa bernapas lega. “Segera tangkap Ahok! Proses hukumnya yang wajar saja. Perkara berapa hukumannya, itu nanti biar hakim,” kata Amien. Tidak bisa dipungkiri selama ini Ahok digoyang kasus Sumber Waras, dan dia selamat. Diusik kasus reklamasi, Ahok selamat. Dilaporkan dugaan penistaan agama terkait kasus Surat Al Maidah ayat 51, Ahok kesannya akan diselamatkan juga. Soalnya ada

Caper ke Jokowi...

nSambungan Halaman 1

Menurut Dimyati, Ahok dan Jokowi merupakan sahabat PPP sejak lama. Ia juga menegaskan, memilih gubernur untuk memimpin ibu kota jangan asal pilih. “Ini kan memilih gubernur bukan memilih imam masjid atau ketua PPP. Apalagi metropolitan. Kalau perlu PM Singapura jadi gubernur Jakarta supaya tertata rapi, dan tidak macet,” tuturnya Sementara itu Wasekjen PKB Daniel Johan menganggap keputusan PPP kubu Djan sebagai perbuatan blunder. “Tindakan yang blunder banget,” kata Daniel Johan ketika dikonfirmasi, Jumat (14/10/2016). Diketahui, PPP kubu Djan Faridz telah menyatakan dukungan kepada Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat. Sedangkan, PPP kubu Rom ahurmuziy bersama Dem okrat, PAN dan PKB yang tergabung dalam Poros Cikeas mengusung pasangan Agus Yudhoyono- Sylviana Murni. “Saya yakin Menkumham tidak akan mengubah-ubah kebijakan hanya karena kepentingan politik praktis sesaat,” kata Daniel Johan. Daniel Johan menilai su-

Kecerdikan...

nSambungan Halaman 1

Namun meski hanya menjabat selama 21 bulan, Jonan mampu menorehkan beberapa prestasi di sektor transportasi, terutama untuk industri penerbangan. Salah satu kebijakan Jonan yang sangat mempengaruhi industri penerbangan adalah penghapusan bea masuk untuk sparepart pesawat. Selain mengurangi impor, kebijakan ini juga menumbuhkan industri bengkel pesawat di Indonesia. Sementara Arcandra sendiri sebelumnya telah menjabat Menteri ESDM hasil reshuffle Kabinet Kerja jilid dua be-

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

nSambungan Halaman 1

Edisi 155 | 17 - 23 oktober 2016

konspirasi

Begini Cara Kami Menghancurkan Sukarno

Ali Moertopo.

Sukarno memberi hormat kepada pasukan RPKAD, diikuti persis di belakangnya oleh Suharto.

Aidit tertawa saat difoto oleh Presiden Sukarno.

Kantor Luar Negeri Inggris menggunakan “trik kotor” dalam ‘membantu menggulingkan Presiden Indonesia Soekarno pada tahun 1966. Selama 30 tahun, setengah juta orang telah tewas.

ada musim gugur 1965, Norman Reddaway (Georg e Fr a n k No rman Reddaway) seorang yang terpelajar dengan karir yang bagus di Kantor Luar Negeri Inggris, mendapat brifing untuk suatu misi khusus. Duta Besar Inggris untuk Indonesia saat itu, Sir Andrew Gilchrist, baru saja mengunjungi London untuk berdiskusi dengan Kepala Dinas Luar Negeri, Joe Garner. Diskusi itu mengenai Operasi Rahasia (Covert Operations) untuk melemahkan

Sukarno, Presiden Indonesia yang merepotkan dan berpikiran mandiri, ternyata tidak berjalan dengan baik. Lalu, Garner dibujuk untuk mengirim Reddaway, pakar propaganda FO, untuk Indonesia. Tugasnya untuk mengambil hati anti-Sukarno dalam “Operasi Propaganda” yang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri Inggris dan Dinas Rahasia M16. Garner memberikan Reddaway £100.000 poundsterling tunai “untuk melakukan apapun yang saya bisa lakukan untuk menyingkirkan Sukarno.

Soeharto dilantik menjadi pengendali negara setelah Sukarno mengeluarkan Supersemar.

Kemudian Reddaway bergabung dengan “sebuah tim yang terdiri dari kelompok campuran” dari Kementerian Luar Negeri Inggris, M16, Departemen Luar Negeri dan CIA di Timur Jauh (Asia Timur), semua berjuang untuk menggulingkan Sukarno dalam difus dan cara-cara licik. Selama enam bulan ke depan, ia dan rekan-rekannya akan menjalankan misi menjauhkan dan meretak-

kan teman dan kerabat yang bersekutu di rezim Sukarno, merusak reputasinya dan membantu musuh-musuhnya di militer. Pada bulan Maret 1966 basis kekuatan Sukarno mulai compang-camping dan ia dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan kepresidenan kepada Jenderal Suharto, sebagai panglima militer, yang sudah menjalankan kampanye dengan pembunu-

Kekhawatiran Barat akan Rezim Sukarno

Ahmad Sukarno menjadi presiden pertama Indonesia. Kekhawatiran Barat tentang rezim Sukarno tumbuh karena kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pada puncaknya beranggotakan lebih dari 10 juta, ini adalah partai komunis terbesar di luar negara komunis (non-komunis) di dunia. Kekhawatiran dunia barat tidak dapat disembuhkan oleh kebijakan internal dan eksternal Sukarno, termasuk nasionalisasi aset Dunia Barat dan peran pemerintah untuk PKI. Pada era awal Sukarno di tahun 60-an, masa ini telah menjadi duri besar bagi Inggris dan Amerika. Mereka percaya ada bahaya nyata bahwa Indonesia akan jatuh ke komunis. Untuk menyeimbangkan kekuatan ketentaraan yang tumbuh, Sukarno menyelaraskan dirinya lebih dekat dengan PKI. Indikasi pertama dari ketertarikan Inggris dalam menghilangkan Sukarno muncul dalam sebuah memorandum CIA dari tahun 1962. Perdana Menteri Macmillan dan Presiden Kennedy setuju untuk “melikuidasi Presiden Sukarno, tergantung pada situasi dan kesempatan yang tersedia”. Permusuhan terhadap Sukarno diintensifkan oleh keberatan Indonesia atas keberadaan “Federasi Malaysia”. Sukarno mengeluhkan proyek ini sebagai “plot neo-kolonial” yang menunjukkan bahwa Federasi adalah proyek Barat untuk mengekspansi tanah raja-raja Malon dengan cara mencomot wilayah pulau Kalimantan dan penerusan pengaruh Inggris di wilayah tersebut. Tercatat dalam sejarah sebelum terjadi penjajahan di wilayah Asia Tenggara oleh Inggris, Belanda, Portugis dan negara imrelialis lainnya, Nusantara jauh lebih besar. Kini terkotak-kotak dan terpisah sesuai dengan “bagibagi kue” diantara negara imperialis tersebut. Niat Sukarno ingin menyatukan kembali raja-raja yang dulunya bersatu padum kembali berjaya dalam Republik Indonesia Raya (Greater Indonesia) atau Melayu Raya. Pada tahun 1963 keberatan Sukarno mengkristal dalam kebijakan

George Frank Norman

tentang “Konfrontasi Indonesia-Malon” yaitu sebuah kebijaksanaan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan pihak Malon yang dianggap pro-imperialis, dan segera ditambah dengan intervensi militer tingkat rendah oleh Indonesia. Sebuah perang perbatasan yang berlarut-larut dimulai sepanjang 700 mil di perbatasan antara Indonesia dan Malon di pulau Kalimantan dan pihak Malon sempat kewalahan, lalu pihak mereka akhirnya dibantu oleh Inggris dan juga dibantu Australia. Sukarno tak rela, saudarasaudara mereka (suku Dayak dan suku lainnya di Kalimantan) yang tinggal di satu pulau, ternyata dibagi menjadi dua bagian, mereka sejatinya adalah satu, satu saudara, dan tak boleh dipisahkan. Dan sebenarnya memang begitulah yang terbaik bagi mereka untuk menjadi satu, namun karena ada “tangan Inggris” di sana pada saat menjajah, maka pulau yang terdiri dari para raja-raja Kalimantan tersebut justru dibagi menjadi dua bagian. Kalimantan dibagi-bagi, dan pembagian daerah jajahan ini dilakukan oleh negara imperialis setelah menguasai Kalimantan. Dua bagian itu adalah utara dan selatan, yang bagian utara menjadi Kalimantan Utara (bekas jajahan Inggris dan menjadi negara caplokan boneka Malon, karen a di dukung Inggris) dan wilayah Kalimantan Selatan (bekas

jajahan Belanda dan tetap menjadi Indonesia). Jadi secara otomatis mental para raja-raja Malon adalah memang bukan pejuang dan merupakan kaki-tangan Imperialis Inggris sejak dulu hingga kini. Menurut sumber-sumber Kementerian Luar Negeri Inggris, keputusan untuk menyingkirkan Sukarno telah diambil oleh pemerintah Konservatif Macmillan dan dilakukan selama pemerintahan partai buruh oleh Wilson pada tahun 1964. Kementerian Luar Negeri Inggris telah bekerja sama dengan rekan-rekan Amerika mereka pada sebuah “rencana untuk menggulingkan Sukarno” yang masih bergolak. Maka dibuatlah sebuah operasi rahasia dan strategi “perang psikologis” yang menghasut, berbasis di Phoenix Park, di Singapura, markas Inggris di kawasan itu. Tim intelijen M16 Inggris melakukan hubungan dekat secara terus-menerus dengan elemen kunci dalam ketentaraan Indonesia melalui Kedutaan Besar Inggris. Salah satunya adalah Ali Murtopo, kemudian kepala intelijen Jenderal Suharto, dan petugas M16 juga secara terus-menerus melakukan perjalanan bolak-balik antara Singapura dan Jakarta. Ali Murtopo berperan besar dalam melakukan modernisasi intelejen Indonesia. Ia terlibat dalam operasi-operasi intelejen dengan nama Operasi Khusus (Opsus) yang terutama ditujukan untuk memberangus lawan-lawan politik pemerintahan Soeharto. Pada tahun 1968, Ali menggagas peleburan partai-partai politik, yang saat itu sangat banyak jumlahnya, menjadi beberapa partai saja agar lebih mudah dikendalikan. Hal ini kemudian terwujud pada tahun 1973 sewaktu semua partai melebur menjadi tiga partai: Golkar, PPP (penggabungan partai-partai berbasis Islam), dan PDI (penggabungan partai-partai berbasis nasionalis). Pada tahun 1971, bersama Soedjono Hoemardhani, asisten pribadi Soeharto, ia merin tis pendirian CSIS (Centre for Strategic and International

Studies) yang merupakan lembaga penelitian kebijakan pemerintahan. Pa d a t a h u n 1 9 7 2 , i a menerbitkan tulisan “Dasardasar Pemikiran tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun” yang selanjutnya diterima MPR sebagai strategi pembangunan jangka panjang (PJP). Dengan adanya rencana ini, berarti pemerintahan baru Indonesia di bawah Suharto adalah sebuah rezim terencana, yang telah meren canakan kepemimpinan selama 25 tahun ke depan! Informasi Departemen Riset Kantor Luar Negeri Inggris (The Foreign Office’s Information Research Department atau IRD) juga bekerja dari Phoenix Park, Singapura guna memperkuat kerja intelijen M16 dan ahli perang “psikologis militer”. IRD didirikan oleh pemerintah Partai Buruh di Inggris pada tahun 1948 untuk melakukan “perang propaganda anti-komunis” melawan Soviet. Tetapi dengan cepat justru IRD menjadi andalan dalam berbagai operasi gerakan antikemerdekaan dalam usaha penurunan kolonial dan imperialisme oleh Kerajaan Inggris (British Empire) oleh negara-negara yang sedang dijajah, termasuk di utara pulau Kalimantan yang masih dipertahankan oleh Inggris melalui Malaysia, hingga kini. Pada tahun 60-an, IRD memiliki staf di London sekitar 400 orang dan staf informasi yang berada di seluruh dunia guna mempengaruhi liputan media yang menguntungkan pihak Inggris. Menurut Roland Challis, koresponden BBC pada saat di Singapura, wartawan terbuka bagi manipulasi IRD, karena ironisnya kebijakan Sukarno sendiri: Dengan cara yang aneh dan tetap menjaga keberadaan media dari luar negeri di Indonesia, Sukarno justru membuat mereka manjadi korban dari media resmi luar negeri tersebut karena hampir satu-satunya informasi penyadapan dan mata-mata yang bisa didapatkan adalah dari Duta Besar Inggris di Jakarta.

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

han massal terhadap dugaan komunisme. Menurut Reddaway, pe nggulingan Sukarno adalah salah satu “kudeta dan misi paling sukses” yang dilakukan oleh Kantor Luar Negeri

Inggris yang telah mereka dirahasiakan sampai sekarang. Intervensi Inggris di Indonesia, disamping operasi CIA yang “gratis”, menunjukkan seberapa jauh Kementerian Luar Negeri siap untuk melakukan operasi rahasianya dalam mencampuri urusan negara lain selama Perang Dingin. Indonesia sangat penting baik secara ekonomi dan strategis. Pada tahun 1952, AS mencatat bahwa jika Indonesia jauh dari pengaruh Barat, maka negara tetangganya seperti Malaya mung-

kin akan mengikuti, dan mengakibatkan hilangnya “sumber utama dunia karet alam, timah dan produsen minyak serta komoditas lainnya yang sangat strategis dan penting”. Ketika terjadi penjajahan oleh Jepang saat Perang Dunia Kedua di Indonesia, yang bagi orang Indonesia bahwa ini adalah sebuah periode lain yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial, telah direvitalisasi gerakan nasionalis yang setelah perang, menyatakan kemerdekaan dan berkuasanya Republik Indonesia.

Propaganda Inggris Gulingkan Sukarno

Kesempatan untuk mengisolasi Sukarno dan PKI datang pada bulan Oktober 1965 ketika dugaan percobaan kudeta oleh PKI adalah “dalih dari tentara” untuk menggulingkan Sukarno dan membasmi PKI. Siapa sebenarnya yang menghasut kudeta, dan untuk tujuan apa, tetap menjadi spekulasi. Namun, dalam beberapa hari kudeta itu telah dilakukan lalu terjadi kehancuran, dan pihak tentara dengan tegas telah mengendalikan situasi. Kemudian Suharto me nuduh Partai Komunis Indonesia atau PKI berada di balik kudeta, dan mulai menekan mereka. Setelah kudeta yang dirancang oleh Inggris dengan memanfaatkan situasi telah berhasil, pada tanggal 5 Oktober 1966, Alec Adams, penasihat politik untuk Commander-inChief, Wilayah Timur Jauh, menyarankan Departemen Luar Negeri: “Kita harus tak ragu-ragu untuk melakukan apa yang kami bisa lakukan secara diam-diam untuk menghitamkan PKI di mata tentara dan orang-orang Indonesia.” Kementerian Luar Negeri Inggris setuju dan menyarankan “tema propaganda yang cocok” seperti kekejaman PKI dan intervensi Cina. Salah satu tujuan utama yang dikejar oleh IRD adalah membuat opini tentang ancaman yang ditimbulkan oleh PKI dan “komunis Cina”. Laporan surat kabar Inggris terus menekankan bahaya

yang akan dilakukan PKI. Merujuk pada pengalaman mereka di Malaya di tahun 50an, Inggris menekankan sifat Cina dari ancaman komunis. Roland Challis mengatakan: “Salah satu hal yang lebih sukses yang ingin dilakukan Barat ke para politisi nonkomunis di Indonesia adalah untuk mentransfer seluruh ide komunisme ke minoritas Tionghoa di Indonesia. Ternyata hal itu malah mengu ntungkan Inggris karena menjadi sebuah “rasis etnis”. Ini adalah masalah mengerikan yang telah dilakukan Inggris untuk menghasut orang Indonesia agar bangkit dan membantai orang Cina.” Tapi keterlibatan Sukarno dengan PKI pada bulanbulan setelah kudeta berdarah justru yang akhirnya menjadi kartu truf untuk Inggris. Menurut Reddaway: “Pemimpin komunis, Aidit, melarikan diri alias buron dan Sukarno menjadi politikus, pergi ke depan istana dan mengatakan bahwa pemimpin komunis Aidit harus diburu dan diadili. Dari pintu samping istana, Sukarno selalu berurusan dengan Aidit setiap hari oleh seorang kurir.” Informasi ini diungkapkan oleh intelijen sinyal GCHQ Inggris (the signal intelligence of Britain’s, GCHO). Orang-orang Indonesia tidak memiliki teknologi tentang “rahasia mata-mata stasiun radio” dengan bermuka dua dipantau dan didengar oleh GCHQ, Inggris memiliki basis “peny-

Konfrontasi Indonesia-Malon 1963-1966.

adapan utama” di Hong Kong untuk menyiarkan peristiwa di Indonesia. Mendiskreditkan Sukarno adalah penting bagi Inggris. Sukarno tetap menjadi pemimpin yang dihormati dan populer terhadap siapa Suharto yang tidak bisa bergerak secara terbuka, sampai kondisi benar-bener memungkinkan untuk melakukan kudeta. Rentetan konstan dengan cakupan internasional yang buruk dan posisi politik jungkir balik Sukarno, secara fatal telah merusak dirinya. Pada tanggal 11 Maret 1966, Sukarno dipaksa untuk menandatangani surat atas pengambil-alih kekuasaan kepada Jenderal Suharto yang dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966. Sekarang, hal ini dianggap terkait erat dengan usaha kudeta dan masalah PKI, Sukarno telah didiskreditkan ke titik dimana tentara merasa mampu bertindak. PKI telah dieliminasi sebagai kekuatan yang signifikan dan kediktatoran militer pro-Barat yang mapan. Hal itu dilakukan tidak lama sebelum Suharto deng an diam-diam mengakhiri kebijakan yang akhirnya tidak aktif dalam Konfrontasi Indonesia dengan Malon yang mengakibatkan peningkatan sangat cepat dalam hubungan Anglo-Indonesia yang terus menghangat hingga hari ini.n sumber: independent.co.uk

travel & kuliner

Bendungan Sampean Baru Mirip Eropa, Wisata “Instagenic” Bondowoso

zoom

Simak berita-berita terkini dari 29 Kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur: www .len sain d on esia. co m

fokus

Edisi 155 | 17 - 23 oktober 2016

Beredar Dokumen, 9 Pabrik Gula Peninggalan Belanda Mau Ditutup

Whisnu Wardhana Sebut Pelepasan Aset Tanpa Persetujuan DPRD Jatim

Baca Halaman 10 | guam

Baca Halaman 11 | hukrim

Bendungan Sungai Sampean Baru di Desa Bunotan, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, bisa menjadi destinasi wisata alternatif, jika Anda sedang berkunjung ke kota yang telah mendeklarasikan diri sebagai “Republik Kopi”.Berdasarkan laman resmi Pustaka Kementerian Peker-

Meski fisik tak lagi sempurna, Jamaludin menghasilkan aneka lukisan cemerlang berbahan pelepah pisang. Omset Rp100 juta per tahun berhasil diraih pria asal Probolinggo yang saat ini lumpuh akibat kecelakaan kerja. Ia mengaku bangkit dari pelepah (pisang).. Selengkapnya Baca Halaman 13

Banyak Oknum Polisi Nyalo di Colombo, Tim Saber Pungli Harus Ungkap Jawa Timur. Jika memang Tim Saber Pungli atau Sapu Bersih Pungutan Liar dibentuk untuk memangkas pungli,

maka seharusnya dilakukan di tiap-tiap pelayanan public. Diberitakan Lensaindonesia.com sebelumnya, ada se-

banyak 17 oknum polisi mulai bintara hingga Perwira serta PNS dari Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas)

Kapolri Tito minta bersihkan

Polri Dari Pungli Tito mengklaim, sudah lebih dulu membersihkan oknum polisi yang melakukan pungli. sebelum melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan. Namun kini publik Surabaya juga menunggu langkah Tim Saber Pungli dalam menindak tegas oknum-oknum polisi di Satpas Colombo yang hingga kini belum ‘tersentuh’

Mabes Polri diminta me lakukan pembersihan di internalnya dari praktik pungli yang dinilai masih menjadi persoalan. Praktik pungli tersebut, diduga terjadi dalam proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), tanda nomor kendaraan bermotor, dan tilang. Satuan tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang akan dibentuk Pemerintah nantinya tidak hanya menyasar para pelaku di kementerian, tetapi calo, preman dan organisasi kemasyarakatan juga harus dibersihkan. “Saya wanti-wanti Polri juga harus bersihkan pungli di tubuhnya sendiri. Apalagi, Polri akan memimpin Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang akan dibentuk oleh pemerint ah,” ujar Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto usai memimpin Rapat Bersama Tim Satgas Pungli di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta kemarin. Menurutnya, pemberantasan pungli harus dilakukan secara serentak. Artinya, aparat penegak hukum juga harus melakukan pembersihan di dalam lembaganya masingmasing. “Pemberantasan pungli harus simultan. Termasuk di semua institusi. Bersih-bersih harus segera dilakukan,” pintahnya. Kepala Polri Jenderal Pol

Tito Karnavian mengatakan, sejak dirinya memimpin, sudah ada beberapa oknum polisi yang ditindak karena melakukan pungutan liar. “Sudah ada penindakan, SIM yang di Bekasi, di Tangerang, sudah empat yang ditangkap,” kata Tito. Tito pun mengklaim, sudah lebih dulu membersihkan oknum polisi yang melakukan pungli sebelum melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan. “Jangan sampai kita dianggap menangani instansi lain, tapi kami enggak ditindak. Tolong ekspos bahwa sudah ada penindakan duluan oleh kepolisian,” kata Tito. Tito mengatakan, program bersih-bersih pungli di internalnya fokus pada pengurusan SIM dan pelayanan Samsat. “Divisi Profesi dan Pengamanan Polri diminta untuk menindaklanjuti apakah hanya pelanggaran etik, atau bisa dikenakan pidana,” katanya. Tito juga meminta kepada seluruh Kapolda untuk membuat tim Operasi Pemberantasan Pungli (OPP). Tim itu dibentuk untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi mengenai reformasi hukum di bidang pelayanan publik. “Saya sudah melakukan video converence dengan para Kapolda, saya minta kepada seluruh Kapolda untuk membuat tim untuk melakukan

Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian.

OPP yang sasarannya adalah pelayanan publik,” ujar Tito. Tito berharap, dengan dibentuknya tim OPP, pelayanan publik di Indonesia akan bersih dari pungli. “Harapan Bapak Presiden dalam reformasi hukum ini layanan publik bersih dari pungli, kalau tidak bisa bersih nol, paling tidak ditekankan, dan dari kami Polri 100 persen mendukung operasi ini,” kata Tito. Soal pungli di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Polri akan menggandeng

nSelengkapnya Halaman 12

Berkat Pelepah Pisang, Pria Lumpuh Sukses Ekspor Lukisan ke Lima Negara

Gurihnya Praktik Calo dan Pungli Satpas Colombo (12) Langkah Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sampai saat ini belum merata menyasar ke daerah, terutama

jaan Umum, pembangungan bendungan ini ternyata telah dimulai sejak tahun 1979. Butuh waktu empat tahun untuk pengerjaannya. Lalu mengapa baru belakangan ini bendungan ini menarik perhatian orang?

PPATK unt uk menelusuri alirang pungli tersebut. Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan, jika ada anggota terlibat pungli, akan ditindak tegas. Bukan sekadar sanksi etik, namun langsung dipidanakan. “Reserse harus bersih dari pungli. Terbukti melakukan pemerasan, langsung pidana dan tidak ada ampun,” warningnya, kemarin. Ari meminta anggota ke polisian untuk tetap berpenampilan sederhana karena Polri kini menjadi sorotan. Terlebih, saat ada operasi tangkap tangan staf Kementerian Pehubungan yang terlibat pungli. Ia tidak ingin muncul per sepsi polisi hanya menindak pungli di instansi lain, sementara pihak yang menindak justru melakukan hal serupa.”Apa pun yang sudah kita kerjakan, akan menjadi jelek nantinya,” kata Ari. Sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur akan memberikan sanksi pemecatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pungli. “Pungli sudah termasuk suap dan penyalahgunaan kekuasaan. PNS yang terlibat bisa diberhentikan tidak deng an hormat,” kata Asman. Untuk mengantisipasi agar tidak ada lagi kejadian serupa, Asman meminta masyarakat pun berpartisipasi aktif me lakukan kontrol sosial. “Kami meminta partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan lapor cepat apabila menemukan praktik pungli dalam proses pelayanan publik,” ujar Asman. Seperti diketahui, Tim Saber Pungli atau Sapu Bersih Pungutan Liar yang akan dibentuk pemerintah akan memantau sektor pelayanan publik dari Aceh hingga Pa pua. Sektor pelayanan yang dipantau, mulai dari pem buatan KTP, SKCK, STNK, SIM, BPKB, izin bongkar muat barang di pelabuhan dan sejumlah izin di berbagai kementerian lainnya.nbbs

www.lensaindonesia.com

jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim, terkena operasi tangkap tangan (OTT) Bid Propam Polda Jatim. Oknum polisi yang terja ring OTT terdiri dari Satpas Ngawi, Magetan dan Situbondo. Dari Satpas Ngawi yang tertangkap Bid Propam Polda Jatim adalah Briptu YPA, Bripka JE, Aipda SK, Aiptu AS dan Bripda SP. Dari Satpas Polres Magetan terdapat nama Brigadir SM, Brigadir HK, Ipda SL, Bripka YC, Bripka AW, Brigadir AA, Brigadir YAS, Aiptu SR dan Aiptu AL. Sedangkan dari Satpas Situbondo cuma Brigadir AA, Ipda LS. Para oknum polisi yang terjaring OTT Bid Propam Polda Jatim tersebut saat ini masih menjalani pemeriksaan internal yang dilakukan Unit Pengamanan Internal (Paminal) Polda Jatim. Informasinya, OTT sudah dilakukan Bid Propam Polda Jatim sejak 5-6 Agustus lalu. Para oknum polisi yang ditangkap itu diduga `membantu` melakukan pengurusan surat kendaraan baik roda dua maupun empat, seperti pengurusan SIM, pajak denda kendaraan, TNKB, maupun balik nama kendaraan. Namun yang dilakukan menyalahi aturan karena mengambil keuntungan dengan menerapkan tarif tidak sesuai dengan aslinya. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Raden Argo Yuwono, membenarkan adanya penangkapan tersebut. “Benar, yang dilakukan ini bentuk pembersihan di lingkungan internal kepolisian,” terangnya, beberapa waktu lalu. Menurutnya, OTT itu dilakukan sebagai bentuk wuj ud menunjukkan pada masyarakat, siapapun yang terlibat kasus suap, baik pemberi ataupun penerima tidak peduli itu polisi ataupun sipil, akan ditindak tegas. “Ini merupakan salah salah satu program Kapolri untuk memberantas korupsi dan me nindak siapapun orangnya,” pungkasnya. Namun sayangnya, langkah Propam Polda Jatim ini belum menyasar ke Satpas Colombo, yang terletak di Jalan Ikan Krapu no 2-4, Surabaya. Padahal pantauan Lensa Indonesia selama ini, di Colombo marak terjadi praktik pungli. Bahkan beberapa oknum polisi dan staf di Colombo kerap ‘bermain’ dalam urusan pembuatan SIM. Sebut saja IR, sang oknum polisi melakukan praktik calo SIM secara terang-terangan. Sepak terjang IR ini sudah diketahui banyak pihak, termasuk atasannya. Praktik calo dan pungli di Satpas Colombo selama ini ada unsur pembiaran. Sehingga apa yang terjadi, praktik calo merajalela. Bahkan praktik tersebut bukan lagi dilakukan oleh oknum, melainkan nyaris semua

petugas Satpas melakukannya dengan terstruktur dan sistematis. Salah satu momen yang berhasil direkam Lensa Indonesia ketika ada pemohon SIM C yang gagal tes teori. Tragisnya, sesampai di luar, pemohon dengan raut wajah kecewa tersebut langsung ‘dihadang’ oleh calo. IR saat itu secara terang-terangan menawarkan jasa pembuatan SIM C. Meski menjabat sebagai ‘ketua kelas’ calo, tampaknya IR tidak sungkan dan ragu. Ini tak ubahnya seperti kebutuhan sehari-hari yang tidak perlu diributkan. Pengakuan pemohon SIM berinisial LA menceritakan pengalamannya. Saat menggunakan jasa oknum polisi Colombo, dia harus membayar Rp 550 ribu untuk pembuatan SIM A. Saat di Satpas Colombo, LA baru menyadari jika berkas permohonan dirinya menjadi sangat ‘spesial’. “Mungkin berkas saya ada kode-kode tertentu yang hanya diketahui orang dalam. Sehingga ketika saya foto, saya langsung dikenali. Bahkan saat ujian teori saya ditepuk dari belakang dan semua pertanyaan diisi oleh petugas jaga di sana,” tuturnya. Sebelumnya Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur, M. Said Sutomo menyebut, “Satpas Colombo tidak perlu membuka pelayanan SIM, cocoknya membuka sekolah tentang tata cara berlalu lintas. Sekalian semua orang dijadikan Polantas,” sindir Said. “Jika pakai jasa calo, Anda tinggal duduk manis, ikuti tes. Tekan tombol ngawur dijamin lulus. Jika cara-cara seperti ini terus dijalankan, saya berani jamin orang bergelar doktor sekalipun, atau sarjana lulusan universitas terbaik di dunia, atau Albert Einstain orang terpandai tidak bakal lulus tes. Calo ini justru orang-orang ‘pilihan’. Mereka bisa membuat orang yang tidak bisa membaca lulus ujian teori,” imbuhnya. Beberapa pemohon yang ditemui Lensa Indonesia saat sistem online (Server) tidak berfungsi mengatakan, seharusnya Satpas Colombo bekerja secara professional. “Saya melihat masih banyak calo-calo di sini berkeliaran. Saya tidak lulus, tapi saya lihat ada pemohon yang dipermudah jalannya. Dia lulus karena pakai jasa calo. Kalau mau fair, Polda Jatim juga harus menertibkan anggotanya yang nyambi sebagai calo,” kata GS dengan nada kesal setelah mengetahui pelayanan yang sangat buruk di Satpas Colombo. Namun ada perkembangan baru yang didapat tim Lensa Indonesia di lapangan, kini muncul modus baru terkait calo dan pungli. Yah, para pemohon kabarnya tidak perlu lagi antre foto. Sebab, ada oknum polisi yang bisa mengkondisikan. nbersambung/nov

otonomi

Gubernur Jatim Resmi Pecat Fuad Amin dari Jabatan Ketua DPRD Bangkalan

Gubernur Jawa Timur Soekarwo akhirnya mengeluarkan surat keputusan (SK) pemberhentian tetap untuk mantan Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Fuad Amin dari keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan. Sesuai surat keputusan tersebut, Fuad Amin resmi berhenti dari jabatan per tanggal 13 Oktober 2016. nSelengkapnya Halaman 14

Kasal Era SBY Luncurkan Buku “Kesadaran Baru Maritim” Laksamana TNI (Purn) Dr. Marsetio, malam ini resmi meluncurkan buku berjudul “Kesadaran Baru Maritim, Biografi Laksamana TNI Dr. Marsetio” di Gedung Mandala, Akademi Angkatan Laut (AAL) Bumimoro Surabaya, Minggu (9/10/2016) pukul 20.00 Wib. Peluncuran buku yang disunting Dr. Rajab Ritonga ini turut dihadiri Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi, mantan Kasal Laksamana TNI Achmad Sucipto dan guru besar Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana. nSelengkapnya Halaman 15

guam

Edisi 155 | 17 - 23 oktober 2016

Ada Indikasi Impor Gula, Gubernur Jatim Soekarwo dan Komisi B Kompak Menolak

Beredar Dokumen, 9 Pabrik Gula Peninggalan Belanda Mau Ditutup Ada indikasi kran impor gula dibuka, 9 pabrik gula di Jawa Timur hendak ditutup dengan alasan peralatannya sudah tua. Gubernur Soekarwo dan DPRD Jatim dari Komisi B pun kompak menolak. Pemerintah pusat dituding tidak memiliki program yang jelas soal swasembada gula.

u b e r n u r Ja t i m Soek arwo meno lak dengan tegas rencana pemer intah pusat yang akan menutup se jumlah pabrik gula (PG) yang peralatannya sudah tua pen inggalan sejak zaman Belanda yang ada di sejumlah wilayah, termasuk di Jatim. Pihaknya menilai sikap itu tidak fair bagi kelangsungan para petani tebu. Sehingga upaya lain yang harus dilakukan pemer intah yakni dengan melakukan perbaikan atau revitalisasi ter hadap seluruh peralatan penggil ingan tebu untuk menghasilkan kualitas gula dengan rendemen yang tinggi. “Kalau saya nggak setuju. Bagaimana itu (pabrik gula) ditutup, terus bangun banyak pabrik baru. Ini tidak fair, harusnya diperbaiki. Katanya melarang, kok yang baru-baru itu kayak Glenmore dibuka terus KTM juga dibuka. Prin sipnya saya nggak setuju ka lau PG yang lama ditutup,” tegas Gubernur Soekarwo pada Lensa Indonesia, Kamis (13/10/2016). Untuk menindaklanjuti rencana itu, Pemprov Jatim akan berkirim surat ke Kemen terian BUMN dan Kemente rian Perdagangan. Bahkan jika nantinya surat tak ditanggapi, pihaknya akan menolak pem bangunan pabrik gula baru di wilayahnya sebagai pengganti PG yang diwacanakan akan ditutup tersebut. “Kan kita yang punya wi

layah, kalau itu mau dibangun disini (Jatim) akan saya tolak. Kalau memang (pemerintah) ga bisa, provinsi bisa ngurus (revitalisasi PG) itu. Kalau misal diserahkan ke kita, ke mudian kita kerjasama den gan pihak ketiga, kan pasti bisanya,” cetus pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini. Diketahui, dalam sebuah dokumen yang beredar dan diterima oleh Soekarwo, pada 6 Oktober 2016 telah terjadi per temuan antara direktur utama PTPN IX, X, XI dan PT RNI, dengan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ke menterian BUMN RI. Dalam pertemuan itu dis ebutkan bahwa pada 2017 mendatang di Jatim ada seki tar PG yang akan ditutup yakni di wilayah Madiun seperti PG Rejosari, PG Kanigoro dan PG Purwodadi. Di wilayah Sidoarjo ada PG Toelangan dan PG Watoetoelis. Di Kediri yang ditutup PG Meritjan dan di Situbondo yang ditutup PG Pandji, PG Olean dan PG Wringinanom. Rencana pemerintah menu tup PG di Jatim juga menda pat protes keras dari Komisi B DPRD Jatim. Mereka menud ing pemerintah sengaja untuk membubarkan PG yang diang gap tidak menguntungkan dan lebih berpihak pada PG swasta. Selain itu ada indikasi untuk meningkatkan impor gula. Anggota Komisi B DPRD Jatim, Zainul Lutfi mengaku sangat menyesalkan kebijakan pemerintah yang akan menu

Pabrik gula di Jawa Timur peninggalan Belanda yang rencananya akan ditutup.

tup sembilan PG yang rata-rata dikelola PTPN dengan alasan managemen amburadul. Padahal kalau sebatas managemennya cukup deng an dilakukan pergantian bu kannya menutup. Kebijakan ini justru akan mematikan petani tebu yang ada di Jatim. Apalagi pemerintah pernah menggembar-gemborkan akan dilakukan revitalisasi. “Saya khawatir apa yang dilakukan pemerintah pusat semata-mata untuk mem belah PG swasta yang ren cananya akan beramai-ramai berdiri di Jatim. Termasuk akan dibukanya impor besarbesaran di Jatim. Karenanya kami akan terus mewaspadai aksi ini. Bahkan saya melihat pemerintah sudah hilang inga tan disaat gembar-gembor akan dilakukan revitalisasi sejumlah mesin di sdejumlah PG yang ada dibawah PTPN,”

tegas politisi asal PAN ini, Rabu (12/10/2016). Hal senada juga diung kapkan Anggota Komisi B DPRD Jatim yang lain, Yusuf Rohana. Menurutnya, sah-sah aja penutupan PG di Jatim asalkan dua atau tiga pabrik akibat kesulitan dana untuk revitalisasi. Karenanya jika penutupan dilakukan secara besar-besaran, maka perlu dicurigai. Untuk itu Komisi B akan terus mengawal kebi jakan pemerintah pasca penu tupan. Artinya, pihaknya tetap akan menolak berdirinya PG swasta dan impor gula. “Kalau itu yang terjadi maka saya minta gubernur segera mengeluarkan Pergub yang intinya menolak pendi rian PG swasta. Termasuk pelarangan bongkar muat gula impor di Jatim. Selain dilaku kan penjagaan ketat disejum lah wilayah perbatasan antara

Jatim dan Jateng,”tegasnya yang diklarifikasi lewat telpon genggamnya. Ditambahkannya, bebera pa waktu lalu sempat terjadi ketegangan antara PG swasta dan PTPN. Mereka saling tu ding menelatarkan petani tebu akibat kebijakan PG swasta yang ditengarai menggiling raw sugar (gula mentah). Untuk menghindari permasalahan ter jadi kembali, pihaknya minta ke pemerintah untuk mengevalu asi kembali kebijakannya. Terpisah, Anggota Komisi B DPRD Jatim yang lain, H Rofik mengaku sangat kecewa dengan kebijakan pemerin tah tersebut. Disaat ekonomi lesuh seperti saat ini sehar usnya pemerintah berpihak pada perusahaan milik negara dan rakyat. Tidak sebaliknya menghancurkan. Jangan her an jika kebijakan tersebut dilaksanakan makan akan ada

reaksi dari petani tebu yang saat ini kondisi ekonominya masih kembang kempis. “Jangan heran nantinya pa ra petani tebu akan melakukan unjukrasa ketika pemerin tah tetap nekat menjalankan kebijakan yang dinilai lebih berpihak pada swasta dan impor,”tambah pria yang juga petani tebu ini. Anggota komisi B DPRD Jatim, Pranaya Yudha menilai persoalan gula ini adalah tang gung jawab pemerintah pusat, sebab itu masuk BUMN, Yudha bahkan menuding pemerintah pusat lari dari tanggung jawab dan memilih pilihan paling mudah untuk menyelesaikan persoalan di pabrik gula itu. “Saya sangat prihatin den gan keputusan itu, padahal ini menunjukkan kegagalan pemerintah pusat melakukan revitalisasi mesin mesin di pabrik gula yang memang su dah tua itu. Kesannya mereka mau lari dari tanggung jawab nya. Kalau itu jadi maka akan ada dampak negatif yang harus ditanggung petani dan para pekerja pabrik gula,” ungkap politisi golkar ini. Ini akan timbulkan gejolak, padahal ini adalah buah ketidak seriusan pemerintah pusat da lam melakukan penyelamatan

pabrik gula ini. Padahal pemer intah pusat selalu mendengung kan program swasembada gula dan akan lakukan revitalisasi pabrik gula. “Ini kan akan diberlakukan untuk PG-PG di wilayah PTPN 10 dan 11, jadi ini menun jukkan ketidak seriusan pe merintah atas programnya sendiri. Buktinya mereka tidak menyediakan anggaran untuk melakukan peremajaan mesin mesin di PG -PG ini,” ung kap anggota dewan dari dapil Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso ini. Menurut Yudha, berdirinya pabrik gula swasta PG PT Ke bun Tebu Mas (KTM), punya peran besar atas rebutan ba han baku gula, sebab pabrik ini dengan kapasitas mesin yang besar tidak bisa mendapat bahan baku tebu dari wilayah sekitar Lamongan. “Akhirnya dia (PG KTM) mengambil jatah pabrik gula yang ada di Jatim. Ironisnya, PG PG di Jatim kekurangan tebu, dan gagal meraih target produk si. Saya berharap bupati tempat PG itu ditutup dan Gubernur Jatim segera mencari solusi un tuk masalah ini. Jangan berdiam diri, harus cari jalan. Komisi B akan ikut mensupport,” kata Yudha.nsarifa/bnj

Aktivitas Pabrik Pengolahan Limbah Terbesar di Jawa Timur Cemari Lingkungan (Bagian 3)

Air Sumur Tidak Memenuhi Baku Mutu Air Bersih, Banyak Warga Terserang Penyakit Persoalan limbah B3 PT PRIA yang menghantui penduduk Desa Lakardowo, ternyata memantik perha tian kaum perempuan. Mere ka menyebut diri Kelompok Perempuan Peduli Lingkun gan (KPPL). Serangkaian aksi selalu dilakukan oleh para ibu dan muda perempuan Desa Lakardowo. Dua perwakilan KPPL, Pu jiati dan Sutama, bahkan sem pat mendatangi kantor Ke menterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jalan D.I. Panjaitan Kebon Nanas Jakarta Timur, pada Kamis 21 April 2016 lalu. Karena tanggapan KLHK tidak memihak penduduk Desa Lakardowo, KPPL masih terus melakukan aksi penga walan dan perlawanan. Ter masuk, dalam pantauan in deksberita.com, mengawal sidak anggota komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur di lokasi PT PRIA. Sekretaris KPPL Rumiyati mengatakan, tidak akan ber henti melakukan perlawanan hingga perusahaan ditutup. “Kami terus akan berjuang sampai pabrik tutup,” kata Rumiyati. Hal itu dilakukan, kata Ru miyati, KPPL melihat kondisi lingkungan di Desa Lakardowo sudah pada taraf membahaya kan bagi kehidupan. Terutama bagi bayi yang baru dilahir kan. “Dari beberapa laporan warga, ada beberapa bayi yang mengalami gatal-gatal setelah dimandikan air sumur, meski setelah diobati pulih kembali,” ungkap Rumiyati. Untuk kebutuhan air se hari-hari, lanjut Rumiyati, warga terpaksa membeli air isi ulang. Air galon itu tidak hanya untuk minum dan me masak, tapi juga digunakan untuk memandikan bayi. “Air sumur makin kuning, w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

ada yang hitam. Bahan be lanja dari pasar saja yang akan dimasak terpaksa kami cuci dengan air galon yang harus dibeli,” cerita Rumiyati. Rumiyati meminta semua pihak yang pernah didatangi penduduk Desa Lakardowo tidak tutup mata. “Karena saat ini, kami penduduk La kardowo merasakan dampak yang luar biasa dari pengelo laan dan pemanfaatan limbah PT PRIA ini. Selain banyak warga yang sakit, sumur juga tidak bisa difungsikan kembali akibat tingkat pencemarannya yang tinggi,” tutur Rumiyati. Dia lalu menunjukkan bukti hasil uji laboratorium kualitas air tanah di sekitar PT PRIA yang dilakukan Ecological Ob sevation and Wetlands Con servation atau Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi La han Basah (Ecoton) pada bulan Maret dan April 2016. Ecoton yang selama mem berikan pendampingan, telah menggandeng tim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dan Corolado State University. Tujuannya untuk melakukan kajian mendalam kondisi ling kungan Lakardowo. “Data Ecoton, delapan air sumur yang ada di Kedung Palang tidak memenuhi baku mutu air bersih. Ini tidak layak untuk mandi cuci atau bahkan tidak layak konsumsi. Atas fakta tersebut, penduduk meminta pihak terkait yang sudah kami datangi supaya menindaklan juti,” ujar Rumiyati. Berdasarkan catatan KPPL, sudah ada 42 kasus kesehatan menyerang penduduk Desa Lakardowo. Karena air sumur yang tak layak dan ambient udara yang tercemar. “Banyak warga yang terserang penya kit, seperti typus, gatal-gatal serta panas. Padahal sebelum

Pabrik pengolahan limbah B3 milik PT PRIA.

nya tidak pernah ada kejadian sebanyak itu. Kita juga sudah melakukan uji laboratorium terkait dengan kondisi air di beberapa sumur warga yang terletak disekitar pabrik PT PRIA,” jelas Rumiyati. Di sisi lain, Ketua KPPL Sutama menambahkan, ke hidupan sosial penduduk Desa Lakardowo mengalami peruba han. Dulu, kata Sutama, pen duduk di kampungnya dikenal rukun dan guyup. “Selain mem buat pencemaran lingkuran, PT PRIA juga memecah belah masyarakat,” ucap Sutama. Sutama melihat sendiri cara pihak PT PRIA membuat kehidupan penduduk Desa Lakardowo tidak rukun. “Ada gerakan menawari pekerjaan di pabrik. Padahal selama ini tidak pernah terjadi. Ya bisa lihat saja sendiri, hingga sekarang se Desa Lakardowo ini tidak ada 100 penduduk yang menjadi karyawan PT PRIA semua menuntut supaya tutup,” tutur Sutama. Pengamatan Ecoton, ada empat dusun yang tercemari limbah B3 PT PRIA ini. Dusun di Desa Lakardowo meliputi,

Kedung Palang, Sambi Gem bol, Sumber Wuluh dan di dusun yang berbatasan den gan Dusun Kedung Palang yaitu Dusun Greol Desa Si dorejo. Direktur Ecoton Prigi Ari sandi mengatakan, dampak lingkungan di Desa Lakardo wo akibat pengelolaan limbah B3 PT PRIA yang tidak benar. Kini tinggal menunggu waktu saja. “Proses hidrologi yang terjadi akibat penimbunan tidak akan terhindari dari pencemaran terhadap air ta nah,” kata Prigi. Indikasi yang terjadi, lanjut Prigi, di masyarakat sangat memungkinkan pencemaran memang ada di lingkungan Desa Lakardowo. “Dari empat dusun yang kami amati, untuk jenis penyakit dan perilaku masyarakat, ada gejala iritasi kulit yang sudah diderita. Itu disebabkan interaksi mereka dengan kondisi lingkungan tercemar baik air, udara, atau tanah,” tambah Prigi. Selain itu, Prigi juga men curigai, bahwa pelanggaran izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah B3 yang dilakukan PT

PRIA. Didasari oleh beberapa hal, Prigi menyebutkan, penim bunan limbah B3 rumah sakit yang dicampur dengan limbah padat B3 lainnya. Limbah-limbah itu, lanjut Prigi, dimasukkan ke dalam lubang yang kemudian dibang un jalan dan perluasan gu dang. Ada juga penampungan limbah cair B3 tanpa pelapis kedap air, serta mempekerja kan masyarakat yang memilah limbah tanpa alat pelindung. “Bahkan karyawan pemilah limbah rumah sakit ternyata tidak memiliki pengetahuan limbah B3. Mereka juga tidak pernah mendapat pelatihan,” ungkap Prigi. Sepanjang pantauan di Dusun Greol, tempat melintas armada truk pengangkut lim bah B3 PT PRIA pada Kamis, 8 September 2016 siang. Ter lihat truk pengakut limbah B3 lalu lalang. Informasi pen duduk, sebelum persoalan ini mencuat dan menjadi perha tian publik. Truk pengangkut limbah B3, tanpa memper hatikan sekitar akan bahaya barang yang diangkut. Truk pengakut limbah B3

itu, tidak pernah terpasangi logo karakteristik limbah B3 di bagian body truk. Sehingga membuat penduduk rancu dengan barang yang diangkut. Meski rata-rata penduduk hanya menduga, bahwa itu material untuk perusahaan bata merah atau paving. Terutama penutup limbah B3 di atas truk yang seringkali dijumpai penduduk. Tak be gitu safety hingga sekarang. Terpal, yang biasanya diguna kan sebagai penutup, hanya tertali pada body truk. Begitu terkena hempasan angin saat truk pengakut berjalan ada yang terbuka. “Peristiwa seperti itu yang seringkali tidak disadari in stansi terkait,” ucap peneliti dari Ecoton Riska Darmawan ti, yang menunjukkan keke cewaannya kepada anggota komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur ketika gelar sidak ke PT PRIA. “Padahal itu sangat membahayakan bagi manu sia,” lanjut Riska. Dalam pandangan Riska, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dianggap kurang se rius menyikapi persoalan lim bah B3 yang semakin parah. Ketidak seriusan itu, kata Riska, terlihat ketika wakil rakyat itu melakukan tinjauan ke lokasi timbunan abu pem bakaran batubara (APB) yang berada di pemukiman pen duduk. “APB yang digunakan oleh penduduk sebagai mate rial urug itu. Itu terjadi karena ketidak tahuan mereka bahwa APB tergolong dalam limbah B3,” kata Riska. Masih kata Riska, penduduk memperoleh APB membeli dengan harga Rp 150 ribu dari oknum pekerja perusa haan pengelola B3 PT PRIA. “Yang sangat disayangkan, ketika melihat timbunan APB, salah seorang anggota komisi bertanya kepada penduduk,

apakah timbunan APB ini berbahaya?” ketus Riska. Menurut Riska, pertan yaan tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi. APB jelas terdiri dari dua jenis flay ash dan battom ash, yang sangat berbahaya bagi kehidupan dan manusia. Mestinya para anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini paham, bahwa Pera turan Pemerintah (PP) No. 101 tahun 2014 tentang pen gelolaan limbah B3 sudah tercantum dengan jelas. “Anggota dewan tentunya tahu. Bahan volatil yang terda pat dalam batubara memberi petunjuk besaran asap yang dihasilkan dari proses pem bakaran. Bahan volatil yang bervariasi antara 8.8 - 45.5 persen, itu sangat berbahaya bagi kehidupan dan manusia,” jelasnya. Riska menyebutkan, se nyawa yang terdapat di da lam APB adalah Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) dan fenol. “Kedua senyawa ini merupakan senyawa beracun, dan tergolong dalam senyawa pengganggu hormon yang mampu merubah metabolisme dan produksi hormon pada manusia,” ungkap Riska. Di Desa Lakardowo, kata Riska, kegiatan open dumping hingga penimbunan dan pembakaran limbah B3, sudah bukan rahasia lagi. Bahkan melalui kegiatan investigasi yang dilakukan. Dia menemu kan beberapa titik koordinat kegiatan open dumping dan penimbunan limbah B3 di Desa Lakardowo. Disebutkan Riska pada titik, 7°21’52.6S 112°27’12.6E – 7°23’00.3S 112°27’22.8E dan 7°22’21.4S 112°28’32.3E – 7°21’20.4S 112°28’36.3E. “Ini temuan kami. Dan ini sudah kami sampaikan ke KLHK, “ kata Riska.nbersambung/pr

hukrim

Edisi 155 | 17 - 23 oktober 2016

Dicecar 31 Pertanyaan Soal Pelepasan Aset PT PWU Jatim

WW Sebut Pelepasan Aset Tanpa Persetujuan DPRD Jatim Dalam pemeriksaan Kejati, Wisnu Wardhana sempat menyatakan jika pelepasan aset PT PWU tidak melalui persetujuan DPRD Jatim.

e ny i d i k P i d a n a Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi ( Ke j a t i ) Ja t i m , Kamis (13/10/2016) kembali memeriksa eks Ketua DPRD Kota Surabaya, Wisnu Wardhana. Politikus Hanura itu dicecar 31 pertanyaan atas dugaan korupsi pelepasan aset Badan Usaha milik Daerah (BUMD) Pemprov Jatim yang dikelola PT Panca Wira Usaha. Wisnu Wardhana yang ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Me daeng Sidoarjo, memenuhi panggilan penyidik dan tiba di Kejaksaan sekitar pukul 09.30 WIB.Dia menjalani pe

meriksaan selama 7,5 Jam oleh penyidik Pidsus Kejati Jatim. Usai menjalani pemerik saan, mantan Ketua DPRD Kota Surabaya ini mendadak sakit (drop). Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto mem benarkan pemeriksaan WW. Dijelaskan Romy, adapun 31 pertanyaan ini seputar tugas dan kewenangan WW selama di PT PWU. Dalam peme riksaan tersebut WW sempat menyatakan jika pelepasan aset tersebut tidak melalui persetujuan DPRD Jatim. “Tadi sempat ditanyakan terkait perda pelepasan aset, tapi emang gak ada persetu

PT Darmo Green Land Tuding Pemkot Surabaya Ambil Paksa Tanah 725 m2 Buntut ketegasan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DKCTR) Pemkot Surabaya, yang melakukan ‘pengambi lan paksa’ tanah seluas 725 meter persegi milik PT Darmo Green Land (DGL) di Peru mahan Greenland Darmo Permai, Kuasa Hukum PT DGL, Malvin Reynaldi, men gaku kecewa karena tak ada kompensasi. Menurutnya, Pemkot Sura baya berdalih pengambilan tanah yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) itu akan difungsikan sebagai jalan fasilitas umum untuk menyam bungkan Perum Greenland dengan Perum Choa, milik pengembang Budi Said. “Pemkot telah mengambil alih paksa tanah kavling berSHGB tanpa memberikan kompensasi terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan putusan PK 133 dan UU no mor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi ke pentingan umum. Hal ini patut diduga berpotensi telah melakukan penyerobotan ta nah dari sidut pandang hukum pidana” ujarnya. Malvin menjelaskan, klien nya sebagai warga negara yang baik, sebenarnya sudah melak sanakan apa yang tertuang dalam isi putusan. “Isi putusan memerintahkan membongkar pagar beton pembatas peruma han. Sebelum Pemkot kesini, klien kami sudah bongkar pagar yang tidak ber-IMB tersebut,” lanjutnya. “Sebetulnya sudah tidak

ada alasan lagi pihak Pemkot mengerahkan pasukan dan alat berat lagi, karena bangunan yang disoal sudah dibongkar. Namun mereka masih ngotot, oleh karena itu, kami menduga mereka memanfaatkan momen untuk mengambil paksa ta nah klien kami. Padahal tanah tersebut memiliki sertifikat dan klien kami bayar pajak sebesar Rp 8,9 juta tiap tahunnya,” Sambungnya Penyesalan Malvin Reynal di didukung salah satu poin dalam isi putusan PK. Dalam putusan oleh majelis hakim MA yang diketuai dr H Su pandi tersebut, sudah jelas dipaparkan, bahwa memang pagar bagunan harus dibong kar namun untuk mengambil alih SHGB nomor 690 yang dimiliki pengembang, Pemkot harus memberikan kompen sasi terlebih dahulu kepada PT DGL selaku pemegang hak milik HGB yang sah. Perlu diketahui, Jumat (9/10/2016) puluhan personil gabungan melakukan pengem balian fungsi jalan sesuai putu san Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) RI bernomor 133 PK/TUN/2015. “Selain menjalankan putusan pengadilan tingkat PK, apa yang kita lakukan ini guna penegakkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Perda 10 tahun 2000 tentang Fungsi Jalan,” terang Ignatius Hotlan, Kepala Sub Bagian Hu kum Sekretariat Daerah Kota Surabaya. nrofik

Whisnu Wardhana keluar dari kantor Kejati Jatim.

juan dewan. Dan pemeriksaan akan dilanjutkan pada Senin (17/10/2016) pekan depan, karena yang bersangkutan

menyatakan sakit,” terang Romy Arizyanto. Dalam struktur pejabat PT PWU, Romy mengaku, Wisnu

menduduki tiga posisi yakni sebagai Kepala Biro Aset, Mana jer Pemasaran Aset dan Ketua Tim Pelepasan Aset PT PWU.

Tersangka Salah Tangkap dan Penyiksaan Polsek Bubutan Gugat Rp 100 Juta Sidang kasus salah tangkap yang dilakukan Unit Reskrim Polsek Bubu tan terhadap seorang warga Jl Babadan Rukun VI/1-A bernama Sapto Peristiawan Yudho Nugroho (20) digelar di Pengadilan Negeri Sura baya, Senin (10/10/2106). Sapto Peristiawan Yu dho Nugroho ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor. Sam pai saat ini, bahkan ia masih dijebloskkan di ruang taha nan Polsek Bubutan. Sidang yang digelar di Ruang Tirta 2 ini, men gagendakan permohonan Pra Peradilan oleh Bagus Teguh Santoso, kuasa hu kum dari Sapto Peristiawan Yudho Nugroho. “Polsek Bubutan telah melakukan upaya paksa terhadap tersangka deng an diterbitkannya dua su rat perintah penangkapan (Prinkap) berbeda tanpa adanya surat perintah pe nyelidikan (Sprindik), dan telah melanggar peraturan Kapolri no 14 tahun 2012 tentang prosedur penye lidikan serta peraturan Kabareskrim No 35 Tahun 2012 pasal 5 dan 6,” terang Bagus dalam membacakan permohonannya. Bagus membeberkan, bahwa kliennya telah dilaku kan upaya paksa dan ditetap kan sebagai tersangka deng an disangkakan tiga pasal

sekaligus yakni, Pasal 372 KUHP, 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan serta pasal 368 KUHP ten tang pemerasan, yang mana ancaman hukumannya dia tas 5 tahun penjara. Lebih dari itu, lanjut Bagus, kliennya juga men galami siksaan fisik selama disidik. “Seharusnya tersangka didampingi oleh kuasa hu kum dalam pemeriksaan nya, karena ancaman hu kumannya diatas 5 tahun, selain itu tersangka telah mengalami siksaan fisik yang dilakukan oleh peny idik dan ini telah melanggar hak asasi manusia (HAM),” tambahnya. Pemohon meminta kea dilan dengan menuntut ter mohon (Polsek Bubutan) agar melepas tersangka dari rumah tahanan neg ara di Mapolsek Bubutan, memulihkan nama baik, meminta maaf secara ter buka di depan media serta menghukum secara materi sebesar Rp 100 juta. Sementara pihak ter mohon yang dihadiri oleh Kanit Reskrim Polsek Bu butan AKP Budi Waluyo, saat dikonfirmasi seusai sidang, enggan memberikan pernyataan dan langsung meninggalkan ares Penga dilan negeri Surabaya. Ketua Majelis Hakim Hariyanto, menunda sidang dan dilanjutkan Selasa

(11/10/2016 ) yang diganda kan dalam pembuktian dan keterangan saksi. Diketahui, kasus ini be rawal ketika terjadi peram pasan sepeda Honda Beat Nopol L 2880 RO milik Jaka warga Jl Krembangan Barat Surabaya pertengahan 2016 lalu. Ketika itu, Jaka melapor kepada polisi bahwa mo tornya telah dirampas oleh seseorang bernama Nur. Beberapa saat setelah itu polisi akhirnya menangkap Sapto Peristiawan Yudho Nugroho. Penangkapan ini mem buat Sapto Peristiawan Yudho Nugroho kebingun gan. Sebab Saat kejadian sesuai kronologis dalam laporan polisi, Sapto berada dirumahnya, sesuai dengan informasi keluarga dan se jumlah tetangganya. Menurut info yang dida pat Kanit Serse Polsek Bubu tan, AKP Budi Walujo, sepeda motor tersebut raib pada Rabu pukul 17:00 wib. Namun fakta yang didapat dari warga sekitar kediaman, saudara Sapto pada Rabu pukul 16:00 wib sedang berada di gapura kampung dekat rumah ber sama beberapa warga. Dan pukul 17:00 wib sampai 19:30 wib, saudara Sapto berada di rumah te mannya se kampung, lalu sekitar pukul 19:31 wib diajak temannya tersebut pergi ke Giant Jalan Ra jawali.nrofik

Ketiganya dijabat WW mulai tahun 2002 hingga 2009. Lebih lanjut, Romy men gatakan Wisnu akan menja kani pemeriksaan kembali dilakukan bersamaan dengan pemanggilan Dahlan Iskan. “Pemeriksaan WW ber lanjut Senin pekan depan, bersamaan dengan pemang gilan Dahlan Iskan sebagai saksi kasus ini (PT PWU),” tegas Romy. Sementara itu, Dading P Hasta selaku tim Kuasa Hu kum Wisnu Wardhana menga ku keberatan atas status ter sangka dan penahanan atas kliennya. Pihaknya meminta Kejati Jatim untuk mengkaji keputusan penetapan tersang ka terhadap WW. “Saya sangat keberatan den gan status tersangka terhadap klien kami ini,” ungkapnya. Menurutnya, Wisnu di PT

PWU menjabat sebagai Kepala Biro yang menangani tentang aset, sehingga dinilai tidak memiliki kewenangan. “Sebagai Kepala Biro kan tidak memiliki kewenangan apapun. Tugasnya hanya men data saja. Dan dalam kasus ini masih ada yang memiliki tang gungjawab lebih tinggi daripada klien kami,” ucapnya. Disinggung terkait rencana mempraperadilankan Kejati Jatim, Dading mengaku belum sampai kesitu. Namun dirinya meminta Kejaksaan mengkaji penetapan tersangka yang di lakukan kepada kliennya. “Kami harap Kejaksaan mengkaji lebih dalam terkait penetapan tersangka klien kami ini. Dan meminta tolong agara Kejati lebih arif dan bi jaksana, karena menyangkut HAM dan keluarga,” pungkas nya.nrofik

Polres Jombang Ungkap Sindikat Curanmor

Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto menunjukkan barang bukti hasil kejahatan.

Kepolisian Polres Jom bang berhasil ungkap sindikat curanmor (pencurian kend araan bermotor) dalam tiga bulan perburuan. Berdasar dari beberapa laporan warga sejak bulan Juli hingga September telah terjadi kasus pencurian kendaraan bermotor. Polres Jombang bergerak cepat dalam tiga bulan den gan membekuk 6 pelaku, tiga penadah dan menyita 54 unit sepeda motor berbagai merk sebagai barang bukti hasil cu rian dan satu unit motor yang digunakan sebagai sarana, dan juga dua buah kunci T dari besi yang digunakan pelaku untuk merusak sepeda motor, Rabu (12/10/2016). Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto mengatakan anggota kepolisian Reserse Kriminal polres jombang berha sil ungkap sindikat curanmor itu sejak tiga bulan terakhir. Para pelaku ditangkap secara ter pisah sejak minggu lalu, dengan barang bukti juga berhasil di amankan oleh petugas. “Selain menangkap enam pelaku sebagai yang bertugas sebagai dua pemetik, satu pen gantar dan penjual, dan tiga pelaku bertugas mengawasi juga menjual, kami juga me nangkap tiga penadah. Jadi, total tersangka ada sembi

lan orang. Sedangkan barang bukti sebanyak 55 unit sepeda motor, “ ungkap Agung Mar lianto kepada wartawan. Ia menjelaskan, sasaran pelaku curanmor ini ada dua untuk mendapatkan hasil keja hatannya yakni lokasi kerama ian dan tempat sepi, sasaran di tempat keramaian seperti pasar, pinggir jalan, hingga pertokoan, sedangkan sasaran di lokasi sepi meliputi rumah kos, kontrakan dan juga perkampungan. Para pelaku tersebut dian taranya, BS (39) dan SS warga Desa Tengaran, Kecamatan Pe terongan, ASP (25) warga Desa/ Kecamatan Sekar, Bojonegoro, serta AW (26), AZ (29) dan HS (24), warga Kedongotok, Keca matan Tembelang, Jombang. Dan tiga pelaku sebagai pena dah yakni HSN (48), WJT (37) dan ZA (46), warga Kecamatan Plandaan, Jombang. “Dalam melakukan aksi kejahatan tersebut, pelaku menggunakan kunci T untuk merusak kunci sepeda motor, hingga mesin bisa dinyalakan, selanjutnya motor langsung di bawa pergi. Saat ini kita masih terus kembangkan kasus ini. Dan pasal yang disangkakan 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama lamanya 7 Tahun penjara,” pungkasnya.nobi

Tanah Gogol Warga Mlaten Diserobot untuk Perumahan Elit Green Hill Sidoarjo Puluhan warga Dusun Mlaten, Desa Sidokepuh, Ke camatan Buduran, Sidoarjo, Minggu (9/10/2016), berdemo bersama aparatur desa di Pe rumahan Green Hill. Mereka membentangkan spanduk di lahan sengketa seluas 103.950 m2 (hasil ukur warga) dan meminta ganti rugi atas tanah gogol gilir milik 36 petani yang diduga telah diserobot pengembang Citra Garden, yakni PT Cahaya Fa jar Abaditama. Perlawanan warga terlihat saat menghentikan truk pen gangkut material yang akan digunakan untuk membangun perumahan elit di Green Hill. Tidak hanya itu, warga bah kan mendesak pihak pengem bang duduk bersama untuk menyelesaikan sengketa tanah gogol dengan cara mencocok kan data ukur tanah yang dimiliki.

“ Yah, warga meminta masalah ini clear dulu. Kami hanya meminta hak kami. Selama ini warga merasa di bohongi oleh pengembang,” kata Slamet Hari, perwakilan warga Dusun Mlaten kepada Lensa Indonesia, Minggu (9/10/2016). Hari menambahkan, selama ini tidak ada warga yang merasa menjual tanah gogol ke PT Ca haya Fajar Abaditama. Sehingga wajar jika warga mempertanya kan hak tanah tersebut ke pihak pengembang. Pengakuan Hari, Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Sidoarjo sendiri saat ini belum menerbitkan sertifikat untuk tanah yang kini dibangun perumahan elit Green Hill tersebut. “Kami bersyukur BPN belum memecah sertifikat tanah. Kami yakin BPN pa ham dengan permasalahan

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

yang dihadapi warga. Sebelum menerbitkan sertifikat, BPN sempat melakukan penguku ran di titik lokasi, dan hasilnya ada kelebihan tanah. Sehing ga permintaan pengembang (menerbitkan sertifikat) tidak bisa dituruti BPN,” terang Hari. Terungkapnya tanah gogol yang diserobot PT Cahaya Fajar Abaditama saat seorang warga mendatangi kantor Badan Pengawas Desa (BPD) Sidoarjo pada 2016 lalu. Warga menceritakan bahwa dulu di lahan yang kini dikuasai PT Cahaya Fajar Abaditama itu terdapat tanah gogol. Namun tanah sisa yang di maksud tersebut sudah hilang dan kini dikuasai pengembang. Dari situ BPD lantas melaku kan pengukuran di lahan sen gketa. Hasilnya, tanah milik PT Cahaya Fajar Abaditama tidak sesuai dengan Akta Jual

Beli (AJB). “Pengukuran tidak ses uai AJB. Dari sini kami baru mengetahui ada yang janggal. Karena itu kami menuntut hak atas tanah,” ujar Hari. Sesepuh Dusun Mlaten RT 22 RW 06, Marsudi (60) men gatakan, tanah Perumahan Green Hill dulunya adalah are al persawahan. “Ada 36 petani yang menggarap lahan sawah, tentunya ada sisa tanah. Dulu ada jalan lebarnya tiga meter, ada pula sungai, dan tapal batas. Nah, sisa tanah itu su dah hilang saat pembebasan lahan,” kata Marsudi. Hal ini juga dibenarkan salah satu sesepuh dusun, Atim (58) warga Dusun Mlaten RT 26 RW 06 yang merasa memiliki tanah gogol. “Saya dulu menggarap sawah di sini sebelum dibeli. La han kami dibeli bukan meteran tapi sesuai Surat Penunjukan Tanah (SPT). Kalau sesuai SPT,

maka seharusnya masih ada lahan sisa (tanah gogol) yang tidak ikut dalam AJB,” terang Atim. Karena itu warga berkeya kinan tanah gogol itu telah diserobot PT Cahaya Fajar Abaditama dan kemudian di jadikan perumahan elit. Untuk itu, warga akan terus memper juangkan hak-haknya. “Tanah gogol yang diklaim milik pengembang harus dibuktikan keabsahannya. Kami siap menunjukkan da ta-data. Jika memang ada kelebihan tanah, maka sudah sepantasnya PT Cahaya Fajar Abaditama memberi ganti rugi ke warga,” tutur Hari. Hari mengancam, jika pengembang tidak mau meng abulkan tuntutan warga, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum. Pasalnya, dalam kasus penyerobotan tanah gogol ini ada pihak-pihak yang

Perumahan elit Green Hill Sidoarjo dibangun di atas lahan sengketa. Diduga tanah gogol warga Mlaten telah diserobot. Hingga kini BPN Sidoarjo belum menerbitkan sertifikat atas tanah tersebut.

ikut ‘bermain’. Warga juga menyoroti peran Kepala Desa (Kades) Sidokepuh Elok Suciati yang mengaku tidak tahu menahu terkait penyerobotan tanah gogol oleh PT Cahaya Fajar Abaditama. “Masa proyek perumahan elit (Green Hill) sebesar itu, seorang Kades tidak tahu, san

gatlah mustahil,” sindir Hari. Saat ini warga masih me nunggu itikad baik dari pihak pengembang untuk menyele saikan sengketa tanah gogol. “Perwakilan PT Cahaya Fajar Abaditama sudah menerima tuntutan kami. Katanya akan dirapatkan dengan direksi. Harapan kami semoga ada winwin solution,” tutupnya.nnov

travel & kuliner

Edisi 155 | 17 - 23 oktober 2016

Bendungan Sampean Baru Mirip Eropa

Wisata “Instagenic” Bondowoso Indonesia memang tak pernah habis dengan tempat-tempat indah nan eksotis. Bila beberapa waktu lalu Taman Bunga Amarilis di Yogyakarta sempat menyedot perhatian banyak orang, kini destinasi wisata baru di Bondowoso menjadi buah bibir karena keindahannya.

endungan Sungai Sampean Baru di Desa Bunotan, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, bisa menjadi destinasi wisata alternatif, jika Anda sedang berkunjung ke kota yang telah mendeklarasikan diri sebagai “Republik Kopi”. Berdasarkan laman resmi Pustaka Kementerian Pekerjaan Umum, pembangungan bendungan ini ternyata telah dimulai sejak tahun 1979.

Butuh waktu empat tahun untuk pengerjaannya. Lalu mengapa baru belakangan ini bendungan ini menarik perhatian orang? Ternyata hal ini dikarenakan beton-beton yang disusun di depan bendungan serta tumbuhan enceng gondok di atas perairan Bendungan Sampean Baru. Belum lagi lingkungan sekitarnya juga mendukung dengan keindahan alam pedesaan. Kini, netizen berbondongbondong mengunjungi Ben

dungan Sampean Baru untuk sekadar mengambil foto di tempat tersebut maupun mengekspose keunikan bendungan ini. Belakangan foto bendung an indah ini banyak beredar di media sosial instagram. Banyak yang tak percaya jika bendungan dengan konstruksi keren mirip di Eropa ada di Indonesia. Bondowoso memang tidak mempunyai danau alami. Jadi hanya tempat ini yang bisa dikunjungi kalau ingin mendapatkan suasana danau yang menyejukkan. Lokasi yang eksotis dengan pemandangan yang luar biasa dan dikelilingi oleh pegunung an, membuat Bendungan ini sering dijadikan tempat untuk berlibur dan berfoto bersama. DAM yang dikelola Pemerin-

Menikmati Kuliner Nuansa Tengah Kota ala Shibuya di DeDuren Shibuya, merupakan nama sebuah distrik yang terkenal sebagai pusat hiburan dan fashion di Jepang. Perempatan Shibuya merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di Jepang. Penyeberangan jalan yang ramai, menghasilkan sebuah pemadangan yang indah dari perempatan ini. Tak heran, jika wisatawan yang datang ke Shibuya, selalu menyempatkan diri untuk menikmati suasana penyeberangannya yang ramai. Konsep inilah yang kemudian diusung DeDuren Shop, sebuah kafe anyar di bilangan jalan Soekarno Hatta, kota Malang. Sesuai namanya, DeDuren menyajikan aneka de ssert berbahan durian sebagai menu andalannya. Keramaian sekitar jalan Soekarno Hatta justru menjadi inspirasi berdirinya De Duren. Sebenarnya, De Duren pertama kali mendirikan gerainya di sekitar jalan raya Malang-Surabaya, tepatnya di jalan Ardimulyo, Singosari. Sukses memanjakan pelanggan dengan konsep nongkrong ala Vietnam di Singosari, De Duren pun membuka booth unik di bilangan jalan Semeru, tepat di halaman depan rumah bangunan kolonial, Semeru Straat 64. Melebarkan sayap, De Duren pun kini hadir di jalan Soekarno Hatta, atau lebih akrab di telinga arek-arek Malang dengan sebutan Suhat. Kali ini, De Duren hadir dengan ruangan yang lebih besar serta menu yang lebih lengkap dibandingkan deng an gerai pendahulunya. Berlokasi tepat di ujung persimpangan antara jalan Soekarno Hatta dan jalan Bunga Cokelat, tak heran jika De Duren menjadi lokasi anyar yang diminati kawula muda. Lokasi DeDuren yang tepat berada di persimpangan jalan, memberikan sensasi unik menikmati kuliner sambil memandangi persimpangan jalan yang ramai. Terlebih, sebagian besar meja dan kursi De Duren sengaja di tata menghadap jalan. Ini agar pengunjung dapat menikmati sajian khas De Duren, sambil menikmati suasana keramaian khas perempatan Soekarno Hatta. Hadir dengan menu yang lebih lengkap, gerai anyar

DeDuren Shop, sebuah kafe anyar di bilangan jalan Soekarno Hatta, kota Malang

DeDuren menyuguhkan sekitar 65 pilihan menu bagi pelanggannya. Sop durian tetap menjadi menu andalan, namun DeDuren pun menawarkan berbagai jenis main course dan beverages yang cukup menggelitik lidah untuk mencoba. Beby Wuntu, sosok di balik dapur besar mengatakan, konsep menu yang diusung DeDuren adalah ‘Go Local Go Global’. Artinya, DeDuren menyajikan menu lokal namun kualitas penyajiannya mengikuti selera global. “Spesial yang baru dari DeDuren, konsep menunya yang Go Local Go Global’. Jadi makanannya Indonesia, namun dikemas dengan global, salah satunya dari segi teknik platting”, terang Beby. Beby sendiri merupakan seorang Chef yang fokus pada bidang mixologist, terutama mengenai gastronomy molekuler makanan. Layaknya, pengetahuan uumum Mixologist merupakan ilmu campur mencampur bahan makanan dan minuman. Seringkali, Mixologist dikaitkan dengan pengawinan beberapa jenis minuman beralkohol. Namun, mixologist pun ternyata mempelajari tentang perkawinan beberapa jenis bahan makanan. Sedangkan, gastronomy molekuler merupakan teknik modern dalam penyajian makanan. Teknik ini lebih kepada penggabungan unsur fisika dan kimia memasak dengan mempelajari perubahan molekul bahan makanan. Tak heran, jika sederetan menu yang disuguhkan DeDuren, seolah-olah menggelitik lidah untuk mencicipinya.

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Menu sop durian yang di suguhkan gerai anyar DeDuren, tak jauh berbeda dengan yang terdapat di gerai lainnya. Keunikan menunya terletak pada main course, snack, dan beverage. Beberapa main menu yang bisa kamu coba seperti, Ribs In Black (RIB), Beef Burger, Soup Brenebon, DeDuren Burger, Chicken Lover dan lainnya. Buat kamu pecinta makanan dengan rasa pedas, kamu bia mencicipi RIB. Kelebihan main course DeDuren terletak pada penggunaan rempah-rempahnya. Sebut saja RIB, menu yang satu ini merupakan iga sapi yang dibalu 15 rempah Indonesia dan diolah lebih dari 12 jam. Kamu tentu bisa membayangkan kelezatan rasa yang dihasilkan, bukan? Buat yang tak ingin meng onsumsi makanan berat, kamu bisa mencicipi snack ala DeDuren. Snack yang ditawarkan seperti Spicy Calamary, Shrimp and Vegetable Tempura, Crispy Tofu, Sausage Roll, French Fries, dan lainnya. Berbahan seafood dan daging yang diolah di dapur DeDuren sendiri, beberapa snack yang disajikan di gerai ini memang tak kamu temukan di tempat lain. Menu beverages yang disuguhkan pun tak kalah unik, kamu bisa mencicipi strawberry tea, curacao tea, bubble gum, kiwi tea, dan lainnya. Rasanya memang tak begitu manis, namun sangat pas untuk menghilangkan dahaga lantaran diracik dari aneka buah dan sayuran. Menu beverages ini dibend erol dengan harga Rp 11 ribu. Tertantang untuk mencoba keunikan kuliner DeDuren, bukan?nmal/mer

tah Provinsi Jatim ini sering juga dikunjungi pemuda pemudi dan keluarga untuk menikmati suasana hening. Tak jarang pula, pengunjung memanfaatkan area Bendungan untuk foto Pre – Wedding. Namun dilihat dari manfaatnya, Bendungan Sampean Baru sebenarnya berfungsi untuk mengairi lahan seluas 9.800 ha. Bangunan bekas jaman Belanda ini, berdiri kokoh 26 meter diatas dasar sungai dengan panjang 670 m dan lebar 4 m. Bendungan Sampean Baru merupakan bendung penyadap air, dibangun di atas batuan pumice tuff yang muncul di kedua tebingnya. Tubuh bendung dibuat dengan konstruksi mass concrete dan panjangnya dibagi dalam 14 block yang masing

masing dipisahkan dengan contruction joint. Dari Kota Bondowoso butuh waktu sekitar 45 menit untuk menuju lokasi Bendungan Sampean Baru. Akses jalan menuju lokasi ini sudah cukup bagus. Salah satu peng unjung, Ifa, mengaku baru kali pertama datang ke Bendungan Sampean Baru. “Saya lihat pertama fotonya di internet, karena jadi buruan para netizen. Luar biasa tempatnya, saya baru pertama kali ke sini dan cukup takjub,” kata Ifa. Para pengunjung yang datang, tidak lupa mengabadikan foto dengan latar belakang bendungan dan beton yang ada di dalam sungai. Beton ini dijadikan sebagai tempat pijakan.

Kerennya Bendungan Sampean Baru di Bondowoso mirip Eropa.

“Tadi coba loncat- loncat, dan lumayan seru karena harus berpindah- pindah untuk dapat gambar yang bagus,” ungkap Hamzah, salah satu pengunjung. Pengunjung lainnya, Ardi, berharap, agar Bendungan Sampean Baru dikelola lebih

baik lagi, agar bisa lebih maksimal menarik wisatawan yang lain. “Saya kira ini potensi wisata yang bagus, dan harus dikelola secara maksimal, agar bisa berdampak terhadap perekonomian masyarakat sekitar,” harapnya.ndbs

Taman Labirin Bandung Sedot Perhatian Netizen Bagi para wisatawan yang sedang berlibur di Kota Bandung, kawasan Balai Kota Bandung biasanya menjadi salah satu tempat yang wajib dikunjungi. Balai Kota Bandung diapit Jln. Merdeka dan Jln. Wastukancana. Inilah “markas” para wali kota yang memimpin Bandung termasuk juga Wali Kota Ridwan Kamil. Bagi urang Bandung sendiri, area Balai Kota merupakan area publik yang biasa dijadikan tempat untuk nongkrong sambil menikmati pemandangan pusat kota Bandung. Merunut pada sejarahnya, Gedung Balai Kota sendiri merupakan karya arsitek E.H. de Roo dengan gaya art deco yang dibangun pada 1935. Gedung tempat dinas Ridwan Kamil ini oleh urang Bandung biasa disebut “Gedong Papak” karena berbentuk persegi. Dulunya, Gedung Balai Kota Bandung merupakan gudang kopi. Ya, gedung ini di zaman kolonial Belanda bernama Koffie Pakhuis (Gedung Kopi). Ini merupakan gudang pe nyimpanan hasil bumi, dan tempat pengepakan kopi milik Andries de Wilde. Wilde tercatat sebagai tuan tanah pertama di Priangan pada 1812. Pada 1927, gudang kopi dirobohkan dan di bekas lahannya berdiri gedung balai kota (gemeente huis) yang dirancang oleh arsitek EH de Roo. Seterusnya, pada 1935 Balai Jota diperluas dengan menambah bangunan baru menghadap ke Pieter Sijthoffpark (kini Taman Balai Kota). Bagi para wisatawan, area Balai Kota menjadi tempat rekreasi murah meriah. Balai Kota Bandung memang berada di titik jalur wisata di Bandung. Dari tempat ini, wisatawan hanya berjalan kaki atau bersepeda bisa meneruskan lawatannya ke tempat wisata lain, seperti di sebelah selatan ke Jln. Braga, Taman Vanda, di utara ada Jln. Merdeka dan tembus ke Jln. Ir. H. Juanda (Jln. Dago), dan belanja di Bandung Electronik Center atau ke Bandung Indah Plaza (BIP) dan toko buku Gramedia. Anda bisa juga berkuliner ke arah barat dimana terdapat Bandung Milk Centre (BMC) yang akses jalannya tembus ke Gedung Pakuan (Gubernuran) dan ke Stasiun Bandung. Di pemerintahan Wali Kota Ridwan Kamil, area Gedung Balai Kota semakin dibenahi. Malah, di sini pun terda pat Bandung Command.

Jangan ngaku kekinian kalau belum ke Taman Labirin Bandung.

Center yang menjadi kantor digital untuk mengawasi seputaran Kota Bandung. Semenatra di area Balai Kota sendiri terdapat lapangan luas yang biasa dijadikan tempat event-event. Di area plaza Gedung Balai Kota Bandung ini terdapat taman-taman yang terus dibenahi. Jadi, tempat ini sangat cocok untuk Anda kunjungi saat pelesiran di Bandung. Area Balai Kota bisa menjadi tempat ngumpulnya anak muda, terutama para pelajar, untuk latihan menari, parkour, bermain sepak bola, berolahraga, berfoto, kumpul komunitas, atau sekadar menikmati keramaian taman bersama pasangan. Salah satu ikon yang ada di Taman Balai Kota ini ada patung Dewi Sartika, pahlawan emansipasi dan pahlawan pendidikan dari Tanah Sunda. Untuk berfoto ria, ada spot menarik untuk jadi latar objek, antara lain: Patung Badak Putih yang ditempatkan di Taman Balai Kota. Patung ini dibangun pada pada tahun 1981. Mengapa badak? Memang katanya, dahulu kala di Bandung masih terdapat hewan badak. Dan tempat ini biasa jadipangguyangan atau pemandian para badak. Bagi para pasangan, di sini pun bisa mengikat janji deng an memasang kunci gembok secara simbolis di spot “Gembok Cinta”. Gembok Cinta ini dibuat pada September 2014. Lokasi lainnya yang men-

jadi favorit wisatawan adalah taman tepian anak Sungai Cikapayang yang diresmikan pada Kamis, 31 Desember 2015 lalu. Di taman pinggir anak sunga persis di pinggir Jalan Merdeka ini, pengunjung bisa bersantai sambil melihat bunga-bunga indah atau berselfie ria. Di sebelah timur terlihat gedung tua Polrestabes Bandung, Gereja Katedral Santo Petrus, serta di selatan ada Taman Vanda dan berdiri megah Gedung Bank Indonesia. Yang menarik, kini di Taman Balai Kota Bandung hadir yang tempat wisata terbaru yakni Taman Labirin. Taman ini sukses menyedot perhatian netizen setelah Ridwan Kamil memposting di akun instagramnya. Taman Labirin tersebut sebelumnya merupakan Taman Merpati yang telah direvitalisasi. Konsep revitalisasi sengaja dibuat labirin agar masyarakat dapat menikmati keindahan taman dengan memasuki area taman. Taman ini memang mengusung estetika di depan Balai Kota juga mengedepankan aspek ekologi dan sosial. Untuk pengunjung berjalan, ada jalur berliku berupa jalan berlantai granit selebar setengah meter yang melingkari dua pohon trembesi berusia sekitar seabad serta mempunyai empat jalan keluar. Saat masuk ke taman ini, pengunjung tidak hanya melihat keindahan taman tetapi dapat masuk dari empat sisi

nya melalui labirin-labirin. Walikota Bandung Ridwan Kamil mengatakan Taman Labirin baru diresmikan bulan September lalu dan langsung mencuri perhatian traveler. Lokasinya berada di kawasan Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana. “Di Bandung itu kalau bikin taman nggak asal-asalan, ha rus punya daya tarik. Kalau cuma hijau doang orang nggak mau datang,” katanya. Maka dari itu, sesuai namanya, Taman Labirin tersebut berbentuk seperti labirin. Dihiasi rerumputan dan pepohonan rindang, sudah banyak traveler yang berfoto-foto di sana. Mau santai-santai bisa, foto-foto asyik, serta bisa olahraga juga. “Taman Labirin dibuat seperti itu supaya bisa merenung dan bisa lari-lari. Bikin humorlah, siapa yang mutermuter tujuh kali di sana bisa dapat jodoh,” papar Kang Emil sambil tertawa. Lewat Instagram pribadinya, Kang Emil pun suka memposting foto-foto Taman Labirin Bandung atau regram alias memposting ulang foto-foto Taman Labirin Bandung dari akun Instagram lain. Tentu saja, dia ingin mengajak lebih banyak wisatawan datang dan menikmati Bandung. Habis Taman Labirin, mau bikin taman apa lagi nih kang? “Habis Taman Labirin, banyak (taman yang mau dibikin). Ada Taman Dinosaurus dan macam-macam,” tutupnya sambil tersenyum.nwis/afi/dt

inspirasi usaha

Edisi 155 | 17 - 23 oktober 2016

Andi Taru Kembangkan Educa Studio Saat Android Booming

Berkat Pelepah Pisang, Pria Lumpuh Sukses Ekspor Lukisan ke Lima Negara Jamaludin berhasil memproduksi aneka lukisan cemerlang berbahan pelepah pisang. Dari karyanya ia berhasil meraup omset 100 juta per tahun.

eski fisik tak lagi sempurna, Jamaludin menghasilkan aneka lukisan cemerlang berbahan pelepah pisang. Omset Rp100 juta per tahun berhasil diraih pria asal Probolinggo yang saat ini lumpuh akibat kecelakaan kerja. Ia mengaku bangkit dari pelepah (pisang). Pada 2008 silam, Jamaludin alami kecelakaan saat tengah bekerja di salah satu pabrik kayu. Ia tertimpa besi satu ton. Tulang punggungnya patah, syaraf kakinya terganggu dan lumpuh sampai sekarang. Ketika ditanya darimana datangnya ide membuat lukisan pelepahnya, ia selalu menjawab, “Idenya datang dari perut mbak,” ucapnya ditemui Lensa Indonesia, Minggu (9/10/2016).

Jamaludin selalu mengatakan, keadaan hidupnya saat itulah yang membuatnya belajar secara mandiri dan berkarya sampai sekarang. “Setelah kecelakaan, saya tidak mungkin bisa bekerja mengandalkan fisik saya. Saya Cuma bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan. Akhirnya inilah yang bisa saya lakukan”, katanya. Jamaludin merasa beruntung karena Disperindag Jatim berkenan mendukung dan membantunya memasarkan karyanya hingga berhasil tembus pasar Jerman, Itali, Belanda, Singapure, Malaysia dan Jepang. Disperindag juga membuatkannya CV. Debok. Karya yang ia pajang di Jatim fair Surabaya membuat para pengunjung kagum. Bu-

Jamaluddin, pria lumpuh asal Probolinggo yang sukses hasilkan karya dari pelepah pisang.

kan karena kondisinya yang cacat, namun karena karyanya yang memang jempolan. “Lukisan pelepah pisang kan sebenarnya tidak bisa menyajikan banyak warna. Ya, saya hanya memanfaatkan dimensi gelap terangnya itu saja. Kunci tekniknya ada saat penjemuran”, terang Jamaludin. Jamaludin mengatakan, semua bagian pelepah pisang

Berawal dari Iseng, Pengrajin Sepatu Bordir Raup Omset Rp 15 Juta per Bulan Sekedar berniat memberdayakan tetangga sekitar dengan beri pelatihan, Ida Yudha Kusuma Dewi justru sukses hasilkan ribuan sepatu bordir dan rajut dengan meraup omset rata-rata Rp 15 juta per bulan. Sejak 1994, Ida merintis usaha bordirnya di Perumahan Kalirejo Bangil – Pasuruan. Mulanya ia memiliki ratusan karyawan. Namun semenjak bencana lumpur Lapindo melanda sebagian wilayah sidoarjo, usahanya agak terganggu. Proses distribusi dan pemasaran agak terganggu, hingga jumlah karyawan pun mengalami penyusutan. “Dulu, pegawainya umi ratusan. Sejak kasus lumpur lapindo, tinggal puluhan. Kan semua produk umi hand made jadi memerlukan banyak pegawai. Lumayan menyerap tenaga kerja juga waktu itu”, ujar Victoria Hafidzah penerus usaha Ida Yudha Kusuma sekaligus anak kandungnya kepada Lensaindonesia.com, Selasa (11/10/2016). Usaha Ida Yudha yang diteruskan oleh generasi kedua (Victoria) ini sudah menembus pasar Malaysia, Sigapure, Thailand dan Dubai. Selain sepatu sulam dan bordir, juga memproduksi mukenah ,jubbah dan tas. Setiap produksi, hanya memproduksi 3 model yang sama. Eksklusifitas dan kualitas adalah hal yang senantiasa dijaga. Ida juga melayani permintaan khusus dari pelangan. Setiap bulan, Ida Yudha bisa menghasilkan 2 – 3 ribu pasang sepatu. Ida tidak merasa kesulitan dalam memasarkan produknya, ia hanya berfokus untuk selalu melakukan inovasi. Ia percaya, produknya akan mudah dipasarkan jika produknya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar. w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Victoria Hafidzah setiap bulan mampu menghasilkan tiga ribu pasang sepatu rajut dan bordir.

“Ya sejak lumpur lapindo itu usaha kita turun. dulu sebelumnya, reseller ambil 100 sampai 1000 sepatu. Setelah lapindo, maksimal para reseller cuma ambil 500 pasang dalam sebulan”, imbuh Victoria. Selain bordir dan sulam, Ida juga menggali dan memasarkan banyak kreasi lukis yang diaplikasikan pada sepatu dan mukenah. Ida menjual sepatu dengan range harga Rp. 40.000,- sampai Rp. 150.000,-. sedangkan mukenah dihargai Rp 80.000 hingga Rp 1 juta. Victoria mengaku, pendapatannya bisa menjadi 3 kali lipat saat ia mengikuti event pameran. Hingga kini, Ida Yudha tetap mengajarkan bordir dan sulam secara cuma-cuma pada siapaun yang berkenan datang kerumahnya. Victoria Hafidzah, anak kandung dan penerus usaha Ida Yudha Kusuma Dewi disamping koleksi sepatu dan bordir produksinya. nretha

bisa digunakan. Selain dari pelepah, Jamaludin juga seringkali menggunakan media kulit singkong, kulit bawang, serta lukisan kayu bekas yang ia kombinasikan dengan akrilik. “Sehari, rata-rata saya bisa menghasilkan 10 karya, yang sudah jadi, saya hargai dari Rp75 ribu sampai Rp5 juta per unit. Sejak 2008, ribuan karya pernah saya bikin”, pungkasnya.nretha

Legitnya Bisnis Sop Duran Duren Sebagian besar kota di Indonesia berhawa panas lantaran nusantara memang berada di sekitar garis khatulistiwa. Maka itu kuliner yang menjajakan sajian nan segar seperti sup buah akan selalu diburu masyarakat. Terlebih jika bahan bakunya buah primadona seperti durian. Potensi ini digarap oleh Wageningtyas lewat merek Sop Duran Duren. Ia tertarik menjalankan bisnis ini karena gemar mengudap sop durian. Lantas, pada 2013 ia meriset pasar sekaligus menyiapkan sistem kemitraan. Awal, 2014, gerai Sop Duran Duren dibuka sembari aktif mengikuti berbagai pameran waralaba. Kini, ada 90 mitra yang tersebar di Jabodetabek, Dumai, Jambi, Mataram, Makassar, Lampung, dan Samarinda. Ada tiga paket investasi yang ditawarkan, yaitu Paket Hemat, Paket Simply dan Paket Outdoor. Paket hemat nilai investasinya Rp 6,9 juta. Fasilitas yang didapat diantaranya peralatan penyajian, perlengkapan promosi, pelatihan, durian beku 120 buah, dan bahan baku awal lainnya. Pada paket ini mitra tidak mendapatbooth. Paket Simply nilai investasinya Rp 9,9 juta. Pada paket ini mitra mendapat booth, peralatan penyajian, perlengkapan promosi, pelatihan, durian beku 180 buah, dan bahan baku awal yang lain. Sedangkan Paket Outdoor dengan nilai investasi Rp 12,9 juta, mitra akan mendapat peralatan dan bahan baku seperti pada Paket Simply, hanya saja ukuran booth lebih besar. Menu yang dijajakan Sop Duran Duren berisikan berbagai varian toping seperti stroberi, bronis, roti, kelapa, keju, kacang hijau dan sebagainya. Nama menu yang digunakan menggunakan istilah-istilah kekinian misalnya selow, woles, keleus, kepo, greget, dan sebagainya. Harga satu porsi dipatok mulai dari Rp 10.000 hingga Rp 12.000. “Mitra boleh menentukan harga jual sendiri dengan mempertimbangkan lokasi usahanya,” kata Wage. Wage menargetkan mitranya bisa menjual 40 cup per hari. Dari situ, omzet yang diraup tiap bulannya sekitar Rp 14,4 juta. Setelah dikurangi biaya bahan baku, sewa lokasi, gaji pegawai dan biaya operasional lainnya, mitra bisa meraup laba bersih sekitar Rp 4,8 juta. Jika target tersebut tercapai, mitra bisa balik modal dalam 2 bulan−4 bulan tergantung nilai investasi yang dipilih.nteo/kon

Banyak orang sukses meniti karier maupun mengembangkan bisnis berkat cita-cita semasa kecil maupun hobi yang dilakoni sejak belia. Namun, tidak sedikit pula orang yang sukses membangun bisnis di bidang yang sama sekali baru yang jauh dari hobi maupun cita-cita saat kecil. Andi Taru Nugroho Nur Wismoyo adalah salah satu contohnya. Saat remaja, pendiri sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Educa Studio ini tidak pernah membayangkan bakal menggeluti bisnis pengembangan aplikasi permainan (game application). Padahal, Andi bisa dibilang tidak memahami dunia teknologi informasi pada saat itu. “Saya jarang menyentuh komputer,” tutur Andi. Dengan sedikit terpaksa, Andi menuruti permintaan orangtuanya. Ia mengambil kuliah TI di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, lantaran lokasi kampus yang dekat dengan rumah. Kuliah jurusan TI yang awalnya merupakan permintaan orangtua ternyata menjadi titik balik hidup Andi. Dari sinilah, jalan Andi menuju dunia bisnis pengembangan game terbuka. Selepas lulus kuliah, Andi awalnya bergabung dengan start-up Golden T Studio yang saat itu tengah mengembangkan game engine GTGE yang banyak dipakai oleh pengembang game dengan bahasa pemrograman Java. Namun, Andi tak menemukan gairah saat bekerja di situ. Tak berapa lama, ia pun mengundurkan diri. Dibanding membikin program untuk kalangan umum, Andi ingin mengembangkan game yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia ingin masyarakat, khususnya anak-anak, bisa menikmati konten pendidikan dari game. Maklum, Andi memang memiliki gairah di bidang pendidikan. Saat masih kuliah, ia sering ikut mengajar sebagai asisten dosen. Dari situlah, Andi kembali teringat pada game yang pernah ia bikin saat kuliah bersama sahabatnya, yang juga bernama Andi. Saat itu, tahun 2008, Andi bersama teman kuliahnya membikin game bertajuk Marbel dan Shoot Empire. Game bikinan Andi saat kuliah itu berhasil memenangkan kontes game Game Development Contest Best AI. Tapi, game ini tidak ditujukan untuk komersial. Ia membikin program permainan tersebut cuma karena doyan. “Saat itu enggak berpikir game yang bagus seperti apa, yang penting bikin lalu unggah,” kata dia. Berbekal hasrat mengajar dan pengalaman membikin game saat kuliah, Andi akhirnya memutuskan membangun Educa Studio pada 1 April 2011. Bersama sang istri, Idawati, yang kebetulan juga lulusan TI, Andi meluncurkan gameMarbel, yang merupakan singkatan dari Mari Belajar Sambil Bermain. Saat itu, Andi merilis game tersebut secara gratis. Aplikasi permainan tersebut terbilang sederhana dan ditujukan bagi pengguna komputer. Saat itu, banyak pengguna komputer yang meminta untuk mengunduh. Tidak sedikit pula pengguna yang memberi masukan. “Dalam sepekan, game tersebut diunduh 4.000 kali,” kata Andi. Modal membangun Educa Studio bisa dikatakan hampir nol. Maklum, Andi dan sang istri hanya membutuhkan perangkat komputer dan perangkat

Andi Taru, pendiri sekaligus CEO Educa Studio.

internet yang kebetulan sudah mereka miliki sejak kuliah. Mereka pun bekerja di rumah karena tak memiliki kantor. Meski terbilang cukup laris, game perdana besutan Educa Studio belum mendatangkan pendapatan lantaran disebarluaskan secara gratis. Otomatis, Andi dan istri pun tak memiliki penghasilan dari bisnis tersebut. Tak pelak, Andi dan istri seringkali dianggap sebagai pengangguran lantaran tak memiliki penghasilan dan hanya bekerja di rumah. Toh, Andi tak patah arang. Respons pengguna yang cukup positif memperkuat keyakinan Andi untuk menjalankan bisnis Educa Studio. Ia yakin, bisnis pengembangan game edukasi merupakan jalan hidupnya. Kebetulan, pada tahun 2012, booming Android mulai masuk ke Indonesia. Saat itu, Andi melihat peluang untuk mengembangkan game edukasi menggunakanplatform Android. Di luar negeri, game edukasi berbasis Android dengan kualitas bagus saat itu sudah cukup marak. Namun, belum ada pengembang game di Indonesia yang membikin game edukasi dengan platform Android. Karena itulah, Andi memilih menghentikan pengembangan game untuk personal computer (PC). Andi memutuskan untuk mulai belajar hal baru, yakni game untuk perangkat mobile. “Insting saya tepat, tren saat itu memang mengarah ke aplikasi mobil, terutama untuk game edukasi,” ujar Andi. Tahun 2012 merupakan titik balik sejarah Educa Studio. Educa Studio yang awalnya mengembangkan game untuk platform PC bermigrasi ke pengembangan game untuk platform mobile phone. Pada saat itu pula, Andi mengajak dua orang temannya untuk bergabung dan membikin game yang lebih serius dan lebih bagus. Di tahun 2013, Andi makin serius menjalanka n b i s n i s ny a . E n g g a k tanggung-tanggung, Andi menargetkan membikin 100 game edukasi seri Marbel sepanjang 2013. Target ini tercapai dalam waktu satu tahun. Tentu, banyak hal yang harus Andi dan istri korbankan untuk meraih target tadi. Andi dan istri harus kerja lembur. Saban hari, mereka berdua harus bekerja hingga 14 jam–16 jam. Bukan tanpa alasan Andi membikin 100 judul game edukasi dalam waktu satu tahun di masamasa awal Educa Studio. Lantaran berasal dari daerah, Andi bilang, tidak ada orang yang mengenal nama Educa Studio. Saat itu, media juga tidak mengenal Educa Studio maupun produknya, Marbel. Untuk mengatasi kendala tersebut, Andi membikin 100 seri Marbel dalam

setahun. Setelah itu, ia mengikutkan game bikinannya ke berbagai kompetisi game. Berkat riset yang serius dan mendalam selama proses pengembangan, game bikinan Educa Studio berhasil menjuarai beberapa kompetisi. Salah satunya juara pertama kompetisi Rock Star Developer Intel & TeknoJurnal pada tahun 2013. Penghargaan lainnya adalah juara pertama Game Contest Polban Bandung pada tahun yang sama. Lewat berbagai kemenangan di beberapa kompetisi itu, media mulai mengenal Educa Studio. Begitu pula, masyarakat mulai mengenal game Marbel. Tujuan Andi memperkenalkan produk Marbel lewat kompetisi pun tercapai. Upaya Andi mulai membuahkan hasil. Pada tahun 2014, jumlah pengguna gameMarbel meningkat pesat. Respons masyarakat juga semakin bagus. Pada tahun ini pula, Educa Studio mulai menghasilkan pendapatan yang stabil. Padahal, sepanjang tiga tahun sebelumnya, pendapatan Educa Studio bisa dikatakan seadanya. “Saya beruntung menemukan teman-teman yang mau diajak susah,” ujar Andi. U p ay a m e m p e r o l e h pendapatan stabil tentu enggak mudah. Selain kerja keras, Andi juga harus mengucurkan invetasi untuk menambah karyawan maupun peralatan yang mumpuni. Ia pun memberanikan diri meminjam sertifikat rumah orangtuanya untuk dijadikan jaminan utang ke bank. Saat itu, Andi mengatakan, mengajukan pinjaman ke sebuah bank BUMN sebesar Rp 600 juta. Namun, bank hanya menyetujui pinjaman sebesar Rp 300 juta. Setelah dipotong biaya administrasi dan lain sebagainya, Andi mendapatkan dana segar Rp 200 juta. “Alhamdulilah, utang lunas pada tahun 2015,” kata Andi. Seiring pendapatan yang stabil dan meningkat, Andi tak hanya mampu melunasi utang. Pada tahun 2015, Andi berhasil membangun kantor Educa Studio. Tempat kerja yang semula hanya di rumah berpindah ke kantor baru. Andi juga mengganti berbagai peralatan yang ada. Seluruh dana pembiayaan itu bersumber dari pendapatan yang Andi tabung saban bulan. Selain membangun kantor, Andi juga menciptakan berbagai inovasi. Selain gameMarbel, Andi meluncurkan berbagai aplikasi edukasi lain, seperti aplikasi cerita anak bertajuk Riri, aplikasi buku islami bertajuk Kabi, serta aplikasi Kolak alias koleksi lagu anak. “Inovasi dibutuhkan karena semakin banyak kompetitor,” ujar Andi. Hingga saat ini, Andi bersama Educa Studio telah menelurkan sekitar 250 produk aplikasi edukasi. Aplikasi edukasi bikinan Educa Studio telah diunduh lebih dari 20 juta kali. Jumlah karyawan juga telah bertambah. Dari semula hanya dua orang, karyawan Educa Studio kini sebanyak 10 orang. Dalam setahun, Andi bersama Educa Studio kini bisa meraup pendapatan miliaran rupiah. Pendapatan Educa Studio bersumber dari iklan Google Advertising Mobile (Admob). Saat aplikasi Educa Studio dijalankan oleh pengguna, iklan akan muncul. Educa Studio akan memperoleh pendapatan saat pengguna melihat iklan tersebut atau meng-klik iklan yang muncul di aplikasi.nher/kon

otonomi

Edisi 155 | 17 - 23 oktober 2016

Gubernur Jatim Resmi Pecat Fuad Amin dari Jabatan Ketua DPRD Bangkalan Gubernur secara tegas akan melakukan pemberhentian bagi semua anggota dewan yang melakukan kesalahan. Apalagi untuk Fuad Amin ini kesalahannya telah jelas dan terbukti bersalah melakukan tindakan pidana.

ubernur Jawa Ti mur Soekarwo akhirnya menge luarkan surat kep utusan (SK) pemberhentian tetap untuk mantan Ketua DPRD Kabu paten Bangkalan Fuad Amin dari keanggotaan DPRD Ka bupaten Bangkalan. Sesuai surat keputusan tersebut, Fuad Amin resmi berhenti dari jabatan per tang gal 13 Oktober 2016 hari ini.

“Surat keputusan gu bernur itu bernomor 171. 433/1098/011/2016 tentang Peresmian Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Bangkalan atas nama R.KH Fuad Amin, S.Pd. Dasar pem berhentian itu adalah UU 23/2014 tentang Pemerin tah Daerah dan PP 16/2010 tentang Pedoman Penyusu nan Peraturan DPRD tentang Tatib DPRD,” ungkap Kepala Biro Administrasi Pemerin

tahan Umum Setdaprov Jatim Suprianto saat ditemui di kan tornya, Kamis (13/10/2016). SK gubernur itu kemu dian dilanjutkan ke Sekretaris DPRD Kabupaten Bangkalan Joko Supriono dan Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Bangkalan. “Pemprov Jatim dalam hal ini Pak Gubernur secara tegas akan melakukan pemberhen tian bagi semua anggota dew an yang melakukan kesalahan. Apalagi untuk Fuad Amin ini kesalahannya telah jelas dan terbukti bersalah melakukan tindakan pidana,” tegas dia. Diungkapkan, surat pem berhentian tetap ini dikeluar kan karena dua surat gubernur

melalui surat tanggal 23 Agus tus 2016 dan 22 September 2016 tidak dapat balasan dari pimpinan DPRD Kabupaten Bangkalan dengan alasan tidak dapat petunjuk. Selain itu, su rat pemberhentian tetap itu juga ditembuskan kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten Bangkalan, DPRD Kabupaten Bangkalan, Mendagri, Bupati Bangkalan dan Pimpinan DPRD Kabupaten Bangkalan. “Untuk proses PAW tergan tung partai politik. Keputusan pemberhentian ini diambil karena dipandang perlu agar tujuan hukum tercapai,” tegas Suprianto. Seperti diketahui, sebelum adanya surat pemberhentian

tetap tersebut Fuad Amin yangg juga mantan Bupati Bangkalan itu masih terus menyandang status anggota DPRD Kabu paten Bangkalan Fuad Amin. Padahal upaya hukum kasas inya ditolak Mahkamah Agung dan sudah berkekuatan hukum tetap pada 29 Juni 2016 lalu. Berdasarkan pasal 200 ayat 2 undang-undang nomor 23 tahun 2014 junto pasal 112 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 menegaskan jika anggota DPRD harus diberhen tikan dengan tidak hormat jika telah diputuskan bersalah oleh pengadilan. Biro Administrasi Pemerin tahan Umum Setdaprov Jatim pada 22 Juli 2016 telah berkirim

surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanyakan status Fuad Amin Imron. KPK lantas membalas surat terse but pada 8 Agustus 2016 yang menyatakan jika status hukum terhadap Fuad Amin Imron te lah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung bernomor 980K/pid.sus/2016. Saat ini, Fuad Amin harus menjalani vonis 13 tahun pen jara dan denda Rp 5 miliar yang dijatuhkan oleh Penga dilan Tinggi DKI Jakarta. Da lam putusan kasasi, MA juga memerintahkan penyitaan aset hasil tindak pidana milik Fuad yang nilainya mencapai Rp 250 juta.nsarifa

Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Bangkalan.

Bupati Tulungagung Buka DPRD Jombang Agendakan Dengar Pemkab Kendal Gebyar Hari Koperasi Pendapat PT SUB dan Warga Balongrejo Ajak Semua Elemen ke-69 Tahun 2016 Sukseskan Pilkades Serentak 2016

Bertempat di lapangan Wira Mandala Pasar Pahing, Kabupaten Tulungagung, se lama empat lima hari dilaku kan Gebyar Hari Koperasi ke 69 Tahun 2016. Sedikitnya ada 40 stand pameran dari berbagai pelaku usaha, kop erasi UMKM dan perusahaan otomotif se Kabupaten Tu lungagung. Bupati Tulungagung Syah ri Mulyo, SE, M.Si dalam sambutannya menyampaikan Koperasi harus bangkit dan mampu berdikari sehingga mampu menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Sementara itu Ketua Deko pinda Tulungagung Supardi, MM menyampaikan dengan semangat nilai-nilai luhur koperasi dalam mengangkat perekonomian di Indonesia selama ini. “Saatnya kita bangkit dan mandiri serta berdikari mampu berdiri di atas kaki sendiri. Pengurus harus ama nah jangan main-main dengan kepercayaan yang diberikan anggota,” kata Supardi.

Mengutip perkataan Bupati Syahri Mulyo, Supardi menga takan, pengurus jangan jadi penguras aset koperasi. Pembukaan Gebyar Kope rasi ditandai dengan pemu kulan gong oleh Bupati Syahri Mulyo didampingi Wakil Bu pati dan Maryoto Birowo dan Forpimda Tulungagung. Selanjutnya pembukaan stand ditandai dengan pemo tongan pita oleh Ketua TP PKK Tulungagung Wiwik Syahri Mulyo, kemudian dilanjutkan peninjauan stand beserta selu ruh tamu undangan. Tampak mengikuti Sek retaris Daerah para Kepala SKPD Tulungagung, camat seKabupaten Tulungagung. Ketua Panitia Sukatin dari koperasi karyawan Cempaka Tulungagung menyampaikan ucapan terimas kasih kepada Bupati Tulungagung, Ketua Dekopinda dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM tulung agung atas bimbingan dan arahan hingga terlaksanya acara Gebyar hari Koperasi tahun 2016.nnang

Bupati bersama ketua kepala Dinas Koperasi dan UMKM Tulungagung dan pelaku koperasi.

Persiapan Pilkades serentak 62 desa di 19 kecamatan Pemkab Kendal.

Tuntutan warga Dusun Balongrejo Desa Pundong, Ke camatan Diwek, terkait pence maran lingkungan polusi udara oleh PT Sub (sejahtera usaha bersama) ditindaklanjuti oleh Komisi C DPRD Kabupaten Jombang, Rabu (12/10/2016). Ketua Komisi C Mas’ud Zuremi mengaku siap meng g elar pertemuan dengar pendapat (hearing) dengan warga terkait hal tersebut pada Jumat, (14/10/2016). “Memang ada surat permo honan dari warga dusun seki tar PT SUB untuk meminta hearing dengan DPRD Jom bang pada hari Senin, (10/10). Sudah kita tindaklanjuti, dan perintahkan kepada sekretar iat DPRD untuk mengagenda kan kegiatan hearing seperti yang diminta warga dusun Ba

longrejo, termasuk beberapa pihak terkait yang di undang dalam dengar pendapat nanti,” kata Masud Zuremi. Ia menjelaskan agenda ra pat dengar pendapat tersebut rencananya nanti juga akan dihadiri oleh Badan Lingkun gan Hidup (BLH) Kabupaten Jombang, perwakilan PT SUB, Kepala Desa Pundong, dan perwakilan warga. Diketahui berita sebelum nya, di Dusun Balongrejo Desa Pundong Kecamatan Diwek banyak terlihat ejumlah span duk bernada kecaman di se jumlah titik jalan desa. Sebagai wujud protes kesewenangan PT. SUB atas polusi udara yang keluar dari cerobong pabrik pengolah kayu itu, dan debu olahan kayu perusahaan, juga suara bising mesin.

Warga sudah geram akan hal itu, karena bersabar se lama 4 tahun terkena polusi udara berupa asap dan debu, juga suara kejut yang sering tiba-tiba mengagetkan warga. Pertemuan warga dengan PT SUB juga sudah dilaksanakan Rabu (5/10/2016) dan belum menemukan hasil keputusan. Warga tidak mendapat jawaban apapun dalam pe rundingan itu sebab PT SUB hanya diwakili Kepala Bagian Umum. Bukan manajemen atau direksi yang memiliki kewenangan untuk mengam bil kebijakan. Sehingga per temuan tersebut hanya berisi keluhan warga. Selain itu, mereka juga hanya bisa me nyampaikan sejumlah tuntut an untuk kemudian dilaporkan ke pihak manajemen.nobi

Bupati Kendal dr. Mirna Anissa, M.Si mengajak seluruh elemen masyarakat Kabu paten Kendal untuk menga mankan Pemilihan Kepala Desa Serentak di 62 desa pada 17 Oktober 2017 di 19 kecama tan. Seluruh masyarakat harus bergotong royong dan bersatu padu mengawal dan mensuk seskan Pilkades tahun2016 yang dilakukan serentak. Bupati menyampaikan hal tersebut dalam sambutan tertu lisnya yang dibacakan Sekda Kendal Ir. Bambang Dwiyono, MT dalam kegiatan Rakor Maslah Strategis dan Aktual di Operation Room Seyda Kendal, Jumat (14/10/2016). Diharapkan seluruh jajaran TNI, Polri, Camat dan semua pihak untuk mengantisipasi daerah - daerah desa yang rawan konflik terkait Pilkades yang berpotensi mengganggu jalannya pesta demokrasi di desa nanti. “Apabila situ asi kondusif pelaksanaan Pilkades Serentak bisa ber jalan dengan lancar, aman dan sukses,” ungkapnya. Pihaknya menilai, per bedaan pilihan dari warga masyarakat supaya diantisipa si lebih dini guna menghindari terjadinya permusuhan atau konflik yang bertujuan meng gagalkan pemilihan kepala desa. “Jadikan perbedaan itu sebagai hal untuk memper kaya keanekaragaman pilihan atau pandangan namaun tetap satu untuk mewujudkan pem bangunan di desa yang lebih

baik,” kata Bupati Mirna. Bagi segenap panitia Pil kades dan semua pihak terkait, Bupati Minta agar bersikap netral profesional, jujur dan tidak memihak dalam men jalankan tugasnya nanti. “Laksanakan tugas dan fungsi saudara masing - mas ing sebaik - baiknya sesuai dengan sturan yang ada. Tingk atkan koordinasi dan komunikasi dengan instan siterkait serta lembaga - lem baga masyarakat lain dalam upaya membantu mencip takan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada saat sebelum kampanye, ke tika pemingutan suara dan setelah pelaksanaan pilkades di wilayah masing-masing,” pinta Bupati Mirna. Dijelaskan, pemilihan kepala desa merupakan mo mentum untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan ajang demokrasi untuk memi lih calon pemimpin desa yang kompeten dan membawa visi misi membangun desanya. Masyarakat di desa memi liki peranan penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan desa yang lebih baik untuk 6 tahun ke depan. Peranan masyarakat yang merupakan subyek paling me nentukan figur pemimpin di desa, bukan sebagai obyek yang dipengaruhi. Sosialisasi yang menyeluruh diberikan pada masyarakat untuk memberikan hak dan kewajibannya dalam pemilihan kepala desa.neko

RSUD Caruban Kembangkan Pelayanan Sesuai Harapan Masyarakat RSUD Caruban Kabupaten Madiun menjadi unsur pen dukung atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan . Karena itu RSUD Caruban dituntut agar dapat memberikan pelayan an prima dan paripurna pada masyarakat dengan terus men ingkatkan mutu pelayanan. Nah, dengan semakin ber munculan rumah sakit swasta serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan keseh atan, rumah sakit yang beralamat di Jalan A. Yani Km 2 Caruban Madiun ini berusaha secara maksimal memanfaatkan peluang pasar sesuai dengan kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial agar tetap menjadi rumah sakit pilihan masyarakat Kabupaten Madiun. Disampaikan Direktur RSUD Caruban, Dr. Djoko Santoso MM, dalam kurun waktu 22 ta hun operasionalisasi, RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah mengalami percepatan perkembangan.

Penerbit: PT Lensa Indonesia Cipta MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

“Kemampuan pelayanan kami ditinjau dari jumlah sa rana fisik, peralatan medik, tenaga dan kemampuan finan sial. RSUD Caruban yang meru pakan rumah sakit tipe C yang akan terus mengembangkan pelayanan untuk mencukupi ke butuhan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Madiun. Saat ini RSUD CARUBAN dalam penyediaan fasilitas maupun SDM tidak kalah dengan Rumah sakit sekitar ,” terang dr. Djoko Santoso, MM, pada LensaIndo nesia, Sabtu (15/10/2016). Apalagi RSUD Caruban me nempati lahan seluas 58.123 m2 dan baru 70 persen luas lahan yang digunakan untuk bangunan , parkir dan pertamanan. Hal ini menandakan RSUD Caruban masih memungkinkan untuk dikembangkan baik dari sisi kualitas pelayanan maupun sa rana dan prasarana pelayanan , “ tambah dr, Djoko Santoso, MM Menyesuaikan dengan amanat Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit yang

menyatakan bahwa rumah sakit pemerintah harus menerap kan pola pengelolaan keuangan dengan prinsip Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). “Maka, sejak tanggal 3 Desem ber 2009, RSUD Caruban Kabu paten Madiun juga telah ditetap kan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status penuh,” ungkapnya. Dengan menjadi BLUD, sebut Dr. Djoko Santoso MM, RSUD Caruban diharapkan mampu menjalankan fungsinya dalam memberikan pelayanan keseha tan kepada masyarakat dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektifitas. “Tidak hanya itu, kami juga menerapkan manajemen keuangan yang berbasis pada hasil (kinerja). Dengan pola keuangan BLUD, rumah sakit diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, pengelolaan SDM, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa, sehing

Direktur RSUD Caruban, Dr. Djoko Santoso MM.

ga dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terjamin kualitasnya. Se hingga , kita harapkan tidak ada pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tertunda. Apalagi kita didukung sumber daya manusia yang prodesional sebanyak 482 yang terdiri dari tenaga PNS dan Kontrak BLUD ,” pungkasnya. Sebagai unsur pemberi pe layanan kesehatan kepada

masyarakat, sarana dan prasara na pelayanan, yang dimilki RSUD Caruban yaitu pelayanan UGD 24 jam, pelayanan rawat jalan (Poliklinik Umum, Poliklinik Anak, Poliklinik Kandungan dan Kebidanan, Poliklinik Be dah, Poliklinik Penyakit Da lam, Poliklinik Mata, Poliklinik THT, Poliklinik Gigi dan Mulut, Poliklinik Syaraf,Poliklinik Orthopaedi, Poliklinik Jan tung, Poliklinik Paru & DOTS,

Poliklinik Bedah Urologi, Po liklinik Rehabilitasi Medik, Poliklinik Kedokteran Jiwa, Poliklinik Kulit dan Kelamin, Poliklinik VCT, PoliklinikGizi, Poliklinik Anesthesi). Dan untuk pelayanan rawat inap meliputi Kelas I, II, III , VIP dan Perawatan Intensif. Se mentara pelayanan penunjang medis meliputi Instalasi Bedah Sentral (OK), Laboratorium pa tologi klinik 24 jam, Laborato

Kabiro Kediri: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan Wartawan Nganjuk: Roy Alexander, Catur Setiawan, Agus Suhadi, Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Nanang Wartawan Trenggalek: Setiowati Wartawan Bojonegoro: Triyono, Haribono, Abdul Azis, Agus Budiono Wartawan Sampang: Moch. Yusuf, Laili Purnomo Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) wartawan lensa indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistik dibekali tanda pengenal dan dilarang menerima imbalan bentuk apapun dari narasumber

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

rium patologi anatomi, Instalasi Radiologi 24 jam, Instalasi Far masi 24 jam, Instalasi Gizi, In stalasi pemulasaraan Jenasah. Untuk pelayanan penunjang non medik terdapat Instalasi Rekam Medik, Instalasi Diklat, Instalasi Humas dan Promkes, Instalasi Sanitasi, Instalasi Klaim, Instalasi Teknologi In formasi, Instalasi Pemeliharaan Sarana serta Instalasi Linen. ndhimaz_adi

otonomi

Edisi 155 | 17 - 23 oktober 2016

Pemprov Jatim Mau Beli Pompa Rp 50 M untuk Sedot Banjir Sampang

Pemprov Jatim berencana menggunakan pompa besar yang pembeliannya bakal memakan biaya hingga Rp 50 miliar. Hal itu dinilai bakal sia-sia.

encana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk mengatasi banjir di Kabupaten Sampang, Madura dengan menggunakan pompa besar yang pembeliannya bakal memakan biaya hingga Rp 50 miliar dinilai hanya sia-sia. Anggota Komisi D DPRD Ja t i m S a m w i l m e n i l a i , wilayah Sampang yang secara geografis letaknya sekitar 3 meter dibawah permukaan

laut tak bisa diatasi hanya dengan penempatan pompa. Meskipun saat ini telah ditempatkan sejumlah pompa yang ukurannya tidak terlalu besar di beberapa titik. “Di Sampang itu kan banjirnya rutin, selalu banjir kalau hujan. Dan sudah terjadi lima tahun ini, mestinya ada solusi yang kongkrit. Tidak bisa kalau hanya disedot dengan pompa, meskipun pompa besar. Harus ada cara lain dan itu harus direspon kepekaan dari pemerintah

Relawan BPBD Trengginas Bantu Warga Tanah Longsor Trengginas dan tanpa kenal lelah ditunjukkan relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD), Kabupaten Tulungagung dalam setiap penanggulangan bencana yang terjadi dalam kurun waktu sebulan ini. Belum lepas dari ingatan, angin puting beliung di Kecamatan Pakel tiga pekan lalu, kemudian sepekan lalu banjir di Kecamatan Besuki dan tanah longsor di Kecamatan Sendang, relawan BPBD dibantu TNI/Polri dan maasyarakat seakan tak kenal lelah membantu warga mengatasi bencana tersebut. Seperti yang dilakukan saat terjadi tanah longsor yang memutuskan akses jalan lingkar Waduk Wonorejo yang menghubungkan beberapa desa di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, yang terjadi mulai Minggu, 9 Oktober 2016. Menurut Kepala BPBD Tulunggung Suroto melalui Kabid Kedaruratan, Logistik dan PMK Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nadlori Alwi, Rabu, upaya normalisasi sudah dilakukan warga dengan dibantu

TNI-Polri maupun relawan BPBD. Namun karena material longsor sangat banyak, aksi gotong-royong warga sejak Selasa hanya berhasil membuka jalur untuk roda dua saja, kata Alwi pada awak media. “Perlu alat berat untuk menyingkirkan material longsor tersebut,” kata Na dlori Alwi. Ia mengatakan, ketebalan material longsor mencapai satu meter dan menutup jalan lingkar waduk hingga sepanjang 20 meter lebih. Alwi mengatakan, BPBD sudah meminta bantuan ke pemerintah daerah melalui dinas pekerjaan umum bina marga dan cipta karya untuk segera dikirimkan alat berat guna menyingkirkan material longsor tersebut. “Kami masih menunggu alat berat untuk membuka akses menjadi normal kembali,” ujarnya. Menurut warga, longsor dipicu hujan deras yang menyebabkan tebing setinggi 10 meter di sisi jalan lingkar waduk ambrol dan menujup akses jalan yang meng hubungkan Desa Mulyosari dengan Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo.nnang

SMK Penerbangan Dharma Wirawan Sidoarjo Resmikan Gedung Baru

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Ketua Umum PEPABRI Agum Gumelar meresmikan gedung baru SMK Penerbangan Dharma Wirawan 05 – Sidoarjo, Selasa (11/10/2016). Gus Ipul menjanjikan akan membantu Rp1,5 miliar untuk peralatan laboratorium. Usai peresmian, Agum Gumelar menjelaskan pada tahun ajaran 2015-2016, sekolah ini menampung 1.515 siswa. Rencananya, tahun depan akan menerima 1.537 siswa. “Dari awalnya ada 20 kelas sekian, sekarang sudah menjadi 29 kelas. Masih kurang 5 kelas sebenarnya, karena jumlah yang dibutuhkan 34 kelas. Kekurangannya akan kami usahakan untuk kami penuhi di tahun depan”, pa-

par Agum Gumelar kepada lensaindonesia.com. Nantinya, gedung baru tiga lantai ini difungsikan sebagai ruang praktek airframe powerplant(mesin) dan electrical avionics (listrik) di lantai dasar. Adapun di lantai dua akan dimanfaatkan sebagai kelas dan kantor. Sedangkan lantai tiga difungsikan sebagai ruang aula berkapasitas 350 siswa. Pembangunan ini memakan waktu setahun. “Ya dengan fasilitas yang sudah ada sekarang harapannya, semoga SMK Penerbangan bisa meningkatkan bobotnya. Bobot pendidikannya, bobot hasil didikannya dan Pak Wagub sendiri ingin supaya SMK Penerbang an ini bisa menjadi ikon di Jawa Timur”, pungkasnya. nretha

Agum Gumelar saat menandatangani prasasti gedung baru SMK Penerbangan Dharma Wirawan. w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

juga dewan yang ada di tim anggaran. Harus ada alokasi dana khusus untuk mengatasi banjir Sampang,” ujarnya Samwil pada Lensa Indonesia, Selasa (11/10/2016). Karena itu komisinya meminta agar pemerintah mencari solusi lainnya untuk bisa mengatasi bencana banjir yang ada di Sampang. Samwil memisalkan diperlukan normalisasi sungai hingga pembangunan box culvert untuk mengatasi banjir. “Yang pasti kalau hanya disedot pakai pompa meskipun yang besar sekalipun, itu ga akan bisa menyedot air, percuma akan sia-sia. Sampang yang kota itu

posisinya dibawah permukaan laut, bisanya mungkin dengan cara normalisasi kali (sungai). Kalau misal tidak ada, ya harus membuat kali baru untuk mengalirkan air itu,” cetus politisi Fraksi Partai Demokrat. Tak hanya itu, ia juga menekankan pada Pemkab dan DPRD Sampang agar serius menangani permasalahan banjir yang ada di wilayahnya. Dengan demikian tak hanya mengharapkan bantuan dari pemrintah pusat maupun provinsi. “Harus ada action juga dari Pemkab juga dewan disana. Ini sudah terjadi bertahun-tahun, tapi kok tidak ada hasilnya.

Kalau daerah langganan banjir di Jawa Timur ini juga banyak, contoh itu Kota Surabaya yang mengatasi banjir dengan pembangunan box culvert. Terbukti bisa mengurangi banjir, itu perlu dicontoh wilayah lain yang langganan banjir,” imbuh pria asli Pulau Bawean ini. Terpisah, Anggota Komisi E DPRD Jatim Baddrut Tamam menjelaskan Pemprov Jatim lewat BPBD Jatim telah memproyeksikan program untuk mengatasi banjir Sampang. “Pemprov telah membuat rekayasa banjir Sampang di tahun 2017 nanti. Akan ada pembangunan embung-embung baru di beberapa tempat. Jadi nanti

fungsi embung kecil-kecil itu untuk menampung air yang mengaliri di Sampang kota dan airnya itu disedot dengan menggunakan pompa besar yang harganya Rp 50 miliar itu,” papar politisi PKB ini. Saat ini, lanjut dia, anggaran khusus untuk pembelian pompa besar tersebut telah masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Jatim 2017. “Sekarang ini sudah proses studi kelayakan. Jika embung dan pompa itu jadi direalisasikan makan targetnya 2018 Sampang tidak akan banjir lagi. Untuk penyediaan pompa masuk dalam

APBD Pemprov, sedangkan Pemkab Sampang diminta menyediakan infrastrukturnya,” pungkasnya. Seperti diketahui, jika hujan turun terutama dengan intensitas sedang Kabupaten Sampang terus diterjang banjir. Selama tahun 2016 ini di Sampang tercatat telah mengalami tiga kali banjir dan terbaru banjir menggenangi wilayah kota selama dua hari sejak Senin kemarin. Jika kemarin ketinggian air saat banjir tercatat hingga 1-1,5 meter, di hari kedua ini telah berangsur surut yang rata-rata ketinggian air mencapai 40-80 centimeter.nsarifa

Proyek Dana Desa Disorot, Pajak Bumi Bangunan Kabupaten Kendal Rekrutan Pendamping Desa Tidak Maksimal Tak Mumpuni Kinerja tim pelaksana proyek yang bersumber dari dana desa (DD) tak maksimal dan penuh rekayasa. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) menuding adanya main main dalam pelaksanaan proyek yang bersumber dari dana desa tersebut. Masak tim ahli tak mengetahui apa yang sedang dilaksanakan dalam proyek tersebut. Bukan tanpa alasan, pasalnya proyek yang dilaksanakan ratusan juta rupiah tersebut pendamping lokal desa, pendamping desa, dan tim ahli banyak yang tak berkompeten. “Di Jombang sendiri tim pendamping banyak yang tak mumpuni, dan tak dekat dengan desa yang didampingi,” ujar Fatah Rahchim, Kordinator FRMJ kepada Lensa Indonesia. Ia menjelaskan ada banyak kejanggalan terkait perekrutan pendamping desa, karena ada intervensi salah satu partai politik. Rekrutmen juga tidak melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten dan juga DPRD Jombang. Mestinya pendamping desa, mempunyai SDM yang mumpuni dan juga berkompeten di bidangnya, termasuk mengetahui kondisi lingkungan setempat yakni masyarakatnya dan aparatur pemerintahan desa setempat. “Salah satu contoh Desa Pulo terjadi kejanggalan, adanya ketidak hadiran pendamping, terus tidak adanya Musrembangdus, sehingga ditolak oleh warga setempat pembangunannya karena tidak sesuai dengan RAB. Pengerjaan pavingisasi yang bersumber dari dana desa tersebut tiba-tiba ada, padahal dana belum cair, dan tidak ada Musrembangdus,” ungkapnya. Ia menandaskan, kuat dugaan adanya kontraktualisasi proyek. Seharusnya dana desa

Ketua Paguyuban Kepala Desa Kab Kendal Bambang Utoro.

Salah satu proyek dana desa di Desa Pulo tak sesuai RAB dan tak ada Musrembangdus.

tersebut dalam aturan dikelola masyarakat sendiri (swakelola). Dan bisa jadi hampir sama di Desa desa yang lain, karena perekrutan pendamping desa saja sudah seperti itu. “Maka dari itu masyarakat harus mengawasi pelaksanaan

proyek pembangunan di Desa masing-masing, guna pembangunan tersebut berjalan sesuai aturan dan untuk kemajuan, juga kesejahteraan masyarakat sesuai dengan program nawacita. Tidak terkesan akal-akalan saja,” pungkasnya.obi

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kab Kendal tahun 2016 hingga bulan September ini baru mencapai 27 persen. Padahal batas akhir atau jatuh tempo pembayaran tinggal satu bulan lagi atau sampai 31 Oktober mendatang. Kepala DPPKAD Kendal Tavip Purnomo mengatakan, bagi yang telat membayar hingga melebihi tanggal 31 Oktober 2016, maka akan terkena denda. Untuk menggenjot pendapatan PBB itu, DPPKAD Kendal mengadakan Sosialisasi Intensifikasi PBB yang menghadirkan seluruh kepada desa dan kelurahan se Kab Kendal. Diharapkan agar pihak desa dan kelurahan lebih aktif menggenjot pembayaran PBB. “Inilah tujuan diadakan sosialisasi intensifikasi supaya penarikan PBB lebih diintesifkan,” harapnya. Sementara itu, Ketua Paguyuban Kepala Desa Kab Kendal Bambang Utoro optimis pendapatan PBB bisa tercapai secara optimal. Menurut Bambang Utoro,

keterlambatan masyarakat dalam membayar PBB karena menunggu masa panen. Terkait dengan penarikan PBB yang masih rendah, juga karena upah pungut atau insentif bagi aparat penarik PBB dinilai sangat rendah, hanya 0,025 presen, sehingga tidak cukup untuk transpot. Untuk itu, pihak Paguyuban Kades mengusulkan agar upah pungut itu diganti dengan biaya transpot yang lebih tinggi, sehingga aparat petugas penarik PBB akan lebih bersemangat lagi. “Kami minta insentifnya dtingkatkan atau dikembalikan seperti dulu yaitu 5,4 persen,” ujarnya. Kades Pamriyan Kec Gemuh, Samsudin mengatakan, hingga saat ini penarikan PBB baru 30%, tapi optimis sebelum jatuh tempo bisa lebih dari 90%. Pasalnya, sekarang sudah mulai panen, sebagaimana biasanya bagi petani itu membayar PBB jika sudah panen. “Kebiasaannya begitu, jika sudah mendekati waktu jatuh tempo, mereka baru membayar,” katanya.neko

dan negara. Goresan catatan pengabdian yang panjang dan beragam pada buku tersebut, dapat menjadi sumber refe rensi sekaligus inspirasi bagi penerus bangsa Indonesia termasuk TNI Angkatan Laut. Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, mengatakan, buku “Kesadaran Baru Maritim” ini penting karena saat ini sedang memasuki era maritim, dan dengan dicanangkannya visi poros maritim dunia. “Melalui lima sektor prioritas yang ditetapkan sebagai penopang dalam mewujudkannya, adalah budaya maritim, pengelolaan sumber daya, infrastuktur dan konektivitas, diplomasi serta perta hanan maritim,” katanya. Sementara itu, Laksamana TNI (Purn) Dr. Marsetio mengungkapkan, untuk mentrans-

Kasal Laksamana TNI Ade Supandi (kedua dari kiri) dan Laksamana TNI (Purn) Dr. Marsetio (kedua dari kanan) saat peluncuran buku.

formasikan Indonesia sebagai negara maritim, dibutuhkannya kesadaran maritim. “Dari siapa, tentunya dari semua komponen bangsa.

Maka dari itu Saya mengajak melalui buku saya ini, bahwa untuk menjadi bangsa maritim yang besar dibutuhkan kesadaran maritim agar

bangsa Indonesia dari waktu ke waktu semakin maju dan semakin sejahtera,” tutup mantan Kasal era presiden SBY ini.nnanda

a d v e r t o r i a l

metropolis Edisi 155 | 17 - 23 oktober 2016

Komisi A Usulkan Raperda Perijinan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Risma Ditantang Hapus Pungli di Kelurahan dan Kecamatan Temuan Ombudsman di Kota Surabaya praktek pungli yang sering meresahkan masyarakat terjadi di level kelurahan dan kecamatan.

paya Pemerintah pusat memberantas praktek pungli di sistem birokrasi harus dicontoh Pemkot Surabaya. Meski sistem birokrasi pemerintahan yang dipimpin Wali Kota Tri Rismaharini ini banyak mendapat penghargaan namun masih banyak ditemui praktek pungli oleh oknum pegawai. Menurut Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki

Thoh a penegakkan good government harus dimulai dari perangkat daerah yang paling bawah. Ia mengungkapkan, berdasarkan temuan Ombudsman di Kota Surabaya praktek pungli yang sering meresahkan masyarakat terjadi di level kelurahan dan kecamatan. “Banyak temuan soal praktek pungli di bawah. Ini tidak bisa ditutupi dan merugikan masyarakat, tu-

turnya, Kamis (13/10/2016). Politikus PKB ini menyebutkan, beberapa praktek pungli yang kerap dikeluhkan warga, seperti saat mengurus pernikahan, kemudian masalah pertanahan dan sebagainya “Contohnya saja masalah tanah dan perijinan macam – macam yang selama ini dikeluhkan masyarakat,” katanya singkat. Untuk mencegah terjadinya praktek pungli, Masduki sepakat jika pemerintah kota membentuk sistem pengawasan melekat (waskat) di bawah kendali Bagian Pemerintahan maupun Asisten Sekota, seperti

yang diberlakukan di era orde baru. “Pembentukan perangkat pengawasan ini untuk mereka yang bekerja agar tak terjadi pungli,” papar Masduki. Selain perlunya pengawasan ketat, Ia juga meminta SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) memberi contoh yang baik dalam memberikan pelayanan. “Mudah-mudahan dengan dengan adanya kebijakan Operasi Pemberantasan Pungli bisa menjadi cambuk dalam melayani masyarakat tak meminta imbalan dari masyarakat,” katanya.nwan

Komisi A DPRD Surabaya berencana sat, in – out nya di situ saja,” paparnya. menyusun Raperda Perizinan guna mewuHerlina berharap dengan aturan itu judkan kepastian atas waktu, biaya dalam nantinya, jika selama ini aturan masih pengurusannya. Ketua Komisi A, Her- bersifat parsial akan bisa terpadu. Untuk lina Harsono Njoto, Jumat membahas raperda periz(14/10/2016) mengharapinan, Komisi A akan mekan, gagasan membuat Perlibatkan instansi teknis, da Perizinan masuk dalam selain para pakar. Program Legislasi daerah “Dalam rangka ke(Prolegda) 2017. mudahan investasi ini, “Ini akan menjadi perda nanti dalam pembahyang merangkum setiap sannya akan melibatkan izin yang dikeluarkan setiap sejumlah pihak terkait,” SKPD,” terangnya. katanya. Herlina menegaskan, Senada dengan itu, dalam usulannnya tentang anggota Komisi A lainnya aturan perizinan, nantiFatkurohman menyanya juga akan dicantumkan takan, dengan adanya mengenai sanksi yang dikeRaperda perizinan, senakan kepada para pelanglain ada kepastian dalam garnya. “Jika lalai, dinas prosedurnya, kalangan akan dikenai sanksi. Jadi dewan juga akan lebih kepastian waktu dan biaya mudah mengawasinya. perijinan jelas,” katanya. “Selama ini aturanPolitisi Partai Demokrat nya berupa perwali di ini mengungkapkan, Mesmasing-maisng dinas ki, untuk mempercepat terkait,” paparnya. proses perizinan, pemerPolitisi PKS ini berintah kota telah membuat harap, Raperda Perizinan Herlina Harsono terobosan dengan program yang diusulkan Komisi A, Njoto Surabaya Single Window akan mendukung RaperKetua Komisi A (SSW) maupun mendirikan da Perlindungan Tenaga DPDR Kota Surabaya Unit Pelaksana Teknis Satu Kerja yang digagas Badan Atap (UPTSA). Namun, Legislasi. kenyataannya, sampai saat ini masih “Kebijakan ini (Kewajiban menampung banyak warga yang mengeluh soal proses Tenaga Kerja Lokal) akan efektif bila diserperizinan. takan sebagai salah satu persyaratan dalam “Ngurusnya di UPTSA, tapi juga masih pengurusan perizinan di dunia usaha,” ke dinas-dinas lain. Harusnya kayak Sam- pungkasnya.nadv/wan

a d v e r t o r i a l

Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-71

Soekarwo Janjikan Penguatan Industri Agro Berbasis UMKM Gubernur Jawa Timur Soekarwo berkomitmen untuk terus meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur. Salah satunya dengan menguatkan industri agro berbasis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurutnya hal ini pen ting dilakukan karena seba nyak 36 persen penduduk di Jatim adalah petani, sedang kan kontribusi terhadap PDRB dari sektor pertanian masih 14 persen. Sehingga diperlukan pengembangan industri di sektor agro agar petani mendapatkan nilai tambah. “Saat ini petani tidak memungkinkan untuk melakukan perluasan lahan. Untuk itu, petani harus bisa mengolah hasil pertanian menjadi makanan olahan. Sebagai contoh, pisang, kentang, ketela harus diolah menjadi makanan olahan seperti keripik. Makanan olahan ini harus diproduksi oleh petani sendiri bukan perusahaan besar,” papar Pakde Karwo (sapaan akrab gubernur) usai memimpin Upa cara Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke71 di Halaman Gedung Neg ara Grahadi Surabaya, Rabu (12/10/2016). Karena itu, lanjut dia, pemerintah akan terus mendorong petani untuk memiliki alat-alat untuk industrialisasi. Untuk menjalankan industrialisasi tersebut harus ada suku bunga rendah. Dalam hal ini, Pemprov dan DPRD Jatim harus satu frekuensi membantu masyarakat untuk menyelesaikan kesejahteraan di sektor pertanian. Program yang disiapkan Pemprov Jatim dalam membantu petani pada tahun

2017 nanti yakni pengajuan daana sebesar Rp 200 miliar untuk loan agreement. Untuk membantu pembiayaan industri pertanian dengan suku bunga rendah. Soekarwo menegaskan industri pertanian saja tidak cukup, tetapi juga dibutuhkan non industri seperti industri-industri kreatif. Seperti pengembangan produk Tanggulangin diupayakan agar bisa masuk ke pasar-pasar nasional dan internasional. Karenanya masyarakat juga diminta ikut berpartisipasi menjadikan UMKM sebagai penggerak ekonomi di Jatim. Hal ini senada dengan Tema Peringatan Hari Jadi ke-71 Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 adalah “Dengan Semangat Kerja Nyata, Mari Kita Mantapkan Jawa Timur sebagai Provinsi Industri Berbasis UMKM”. Untuk itu, dibutuhkan ruang dan langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas UMKM seperti me ningkatkan kualitas produk dan packaging, serta pembiayaan pasar agar produk UMKM bisa masuk pasar internasional. “Kalau proses industri dan pembiayaan murah dan pasarnya bisa dibantu maka kompetisi kita akan lebih baik daripada provinsi lain. Karena biaya pembiyaannya bisa lebih murah,” jelasnya. Ia juga menyampaikan, suasana aman dan nyaman di Jatim tidak terlepas dari stabilitas politik. Stabilitas politik akan memberikan sentimen positif terhadap kinerja ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari kinerja ekonomi Jatim mampu tumbuh cepat 5,44 persen pada tahun 2015 dan pada Semester I Tahun 2016 ini mampu tumbuh cepat 5,55 persen. Pertumbuhan

Gubernur Jawa Timur Soekarwo memberi penghargaan bagi bupati/wakil bupati dan walikota/ wakil walikota berprestasi serta para pemenang berbagai lomba yang diselenggarakan sebagai rangkaian Hari Jadi Provinsi Jatim ke-71.

tersebut mampu menghasilkan PDRB Rp 1.689,8 triliun pada tahun 2015 dan pada Semester I Tahun 2016 Rp 903,1 triliun. “Ini merupakan kontribusi nyata dari konsumsi rakyat Jatim yang mencapai 60 persen lebih dan sebagian besar dihasilkan dari kontribusi segmen UMKM yang mencapai 54,98 persen. Inilah kekuatan fundamental ekonoi kita saat ini, yang tumbuh dari kekuatan pelaku yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jatim baik di pedesaan maupun perkotaan,” ujar Pakde Karwo. Saat ini, pengaruh UMKM tidak saja menjadi produsen dominan PDRB Jatim, tetapi juga kontributor utama faktor pembentuk ekonomi. UMKM adalah pelaku yang mampu memberikan capital inflow dominan bagi Jatim dalam mewujudkan surplus perdagangan antar pulau yang pada Tahun 2015 men-

capai Rp 99,83 triliun dan Semester I Tahun 2016 mencapai Rp 50,80 triliun. Sedangkan net eskpor luar negeri Tahun 2015 defisit Rp. 72,27 persen dan Semester I Tahun 2016 defisit Rp 6,83 triliun. Sehingga total surplus perdagangan Jatim mencapai Rp 27,56 persen pada tahun 2015 dan Rp 43,97 triliun pada Semester I Tahun 2016. w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Sektor UMKM, lanjutnya, memberikan suatu konstruksi ekonomi yang korelatif, antara konsumsi, produksi UMKM serta faktor pembentuk PDRB. Hal ini diharapkan akan mampu mewujudkan inklusivitas pembangunan ekonomi Jatim untuk kesejahteraan dan keadilan yang lebih baik. Indikasi inklusivitas sudah menjadi fakta kinerja

bahwa percepatan ekonomi berkorelasi terhadap penurunan kemiskinan dari September 2015 sebesar 12,28 persen menjadi 12,05 persen pada Maret 2016, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari Agustus 2015 sebesar 4,47 persen menjadi 4,14 persen pada Februari 2016. Sedangkan disparitas rendah dari ukuran distribusi pendapatan versi Bank Dunia, pada kelompok 40 persen bawah menikmati porsi pembangunan 18,77 persen dan dari ukuran Gini Ratio masih pada posisi sedang yakni 0,40. Dijelaskannya, ruang politik yang stabil dan kondusif ini pula harus dijadikan momentum untuk memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam hal ini, Jatim sudah menjadi petarung unggul di tahun pertama era pasar bebas ASEAN 2016 ini, yang ditandai dengan surplusnya perdagangan Jatim-ASEAN pada semester I Tahun 2016 yang mencapai 1.160,53 juta dollar AS. “Yang membanggakan baru pada periode 2016, perdagangan Jatim surplus dengan Singapura mencapai 112,89 juta dollar AS,” imbuh gubernur dua periode ini.

Dalam Upacara Peringa tan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-71 yang jatuh setiap 12 Oktober, bertindak sebagai inspektur upacara adalah Gubernur Soekarwo. Selaku perwira upacara adalah Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jawa Timur Setiajit dan komandan upa cara adalah Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur I Made Sukartha. Acara ini juga dihadiri Wagub Jatim Saifullah Yusuf, Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi dan para pejabat Forkopimda beserta istri, mantan pejabat di lingkungan Pemprov Jatim, bupati/walikota se-Jatim, tokoh agama, tokoh masyarakat, rektor, pimpinan parpol, pimpinan ormas, para pelaku usaha, buruh, mahasiswa, seniman dan budayawan Usai upacara, Gubernur Jatim Soekarwo yang didampingi istri Nina Soekarwo, Wagub Saifullah Yusuf beserta istri Fatma Saifullah Yusuf juga berkesempatan memberikan penghargaan bagi bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota berprestasi serta para pemenang berbagai lomba yang diselenggarakan sebagai rangkaian Hari Jadi Provinsi Jatim ke-71.nsarifa/adv