Koran Lensa Indonesia Edisi 156

Pengaduan langganan/ iklan/redaksi, HOTLINE: (0 2 1 ) 5 3 6 6 0 1 7 7 (0 3 1 ) 8 4 1 0 2 8 8

Edisi 156 | 24 - 30 oktober 2016

Terbit 16 halaman | Harga Eceran: Rp 4.000 | Langganan: Rp 16.000 (Luar Jawa tambah ongkos kirim)

Lahirnya Sumpah Pemuda Didanai Freemason

topik

Tim Saber Gombloh Pungli Seniman Musik Mulai Disebar yang Merdeka dan Merakyat Baca Halaman 4 | PATGULIPAT

Presiden Soekarno pernah mengubah teks Sum­pah Pemuda. Dia mengganti bait ketiga keputusan kongres pemuda tahun 1928. Kalimat “Kami poete­ra dan poeteri Indonesia, mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia” menjadi “Kami putera-puteri Indonesia, mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia”. Selengkapnya Baca di Halaman 8

Baca Halaman 3 | SOSOK

Menyeret Tokoh dan Pejabat Jawa Timur yang Terlibat Korupsi Aset PT PWU

Tommy Soeharto Resmi Bikin Partai Berkarya Kami akan segera bekerja untuk memenuhi persyaratan verifikasi KPU di mana kami harus menyiapkan ini semua Tedjo Edhy Purdijatno

Dahlan Iskan dipakai sebagai pintu masuk untuk menyeret sejumlah tokoh dan pejabat di Jawa Timur yang disebut-sebut sebagai koruptor wahid.

p

emeriksaan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, oleh penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mendapat perhatian khusus Jaksa Agung, M Prasetyo.

Dahlan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penjualan aset PT Panca Wira Usaha (PWU), Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Perhatian Jaksa Agung yang sangat khusus ini terlihat ketika Kepala Kejati Jatim, Maruli Hutagalung, keluar dari ruang kerjanya di lantai tiga menuju lobi kantor Kejaksaan di lantai dua.

Mengetahui kehadiran Maruli, wartawan langsung beranjak mendekati dan mewawancarainya. Baru sekira dua menit wawancara, telepon seluler Maruli berdering.

Sebuah nomor menghubungi Maruli. Mantan Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung itu langsung menghentikan wawancara.

“Pak Jaksa Agung telepon,” kata Maruli sambil menunjukkan nomor telepon yang menghubunginya.

Maruli lalu menepi ke sudut ruangan lobi dan bercakapcakap dengan si penelepon.

Dari percakapan telepon yang didengar sejumlah wartawan, Maruli melaporkan kepada Jaksa Agung Prasetyo bahwa Dahlan Iskan menghadiri pemeriksaan hari ini sebagai saksi dalam kasus aset PWU. “Pemeriksaan DI masih berjalan, Pak (Jaksa Agung),” kata Maruli kepada penerima telepon.

Dia juga menyampaikan bahwa pemeriksaan tersangka kasus itu, Wishnu Wardhana,

ditunda sampai Kamis depan karena kondisi kesehatannya memburuk. “Antara Wishnu dan Pak Dahlan saling menya­ lahkan, Pak,” ujar Maruli kepada penelepon. “Kalau kuat (bukti) bisa naik tersangka, Pak.” Seusai menerima panggilan telepon, Maruli mengakui bahwa Jaksa Agung menaruh atensi pada kasus aset PWU, terutama karena berkaitan dengan nama Dahlan Iskan.

Seperti diketahui, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad sebelumnya pernah menyebut ada koruptor besar di Jawa Timur. Saat itu KPK mengaku sulit menembus dan menemukan bukti karena modus kejahatan itu sangat canggih dan tak berbekas.

“Di Jawa Timur itu perampoknya kelas wahid, pelakunya berpengalaman, bahkan kategori tak bisa dimaafkan,” kata Abraham saat itu.

Ada kemungkinan atensi khusus Kejagung dalam pemeriksaan Dahlan Iskan sebagai pintu masuk mengejar koruptor wahid tersebut. Namun bisa jadi ada kepentingan politis mengingat latar belakang Jaksa Agung M. Prasetya berasal dari Partai Nasdem.

Dahlan Iskan

“Seharusnya Hendropriyono Mendinginkan Situasi”

Hendropriyono.

Mantan Kepala BIN, AM Hendropriyono memprediksi akan terjadi darurat sipil menjelang pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang.

Dia berkicau di twitter soal kemungkinan adanya instabilitas keamanan jelang perebutan kursi orang nomor satu di ibu kota tersebut.

“Stabilitas politik di RI sedang mengalami gangguan, menjelang Pilkada di DKI. #PerkiraanKeadaanStrategis,” tulis Hendropriyono melalui akun Twitternya @ edo751945.

Akun itu merupakan akun resmi AM Hendropriyono. Dalam penjelasan yang tercantum di Twitter-nya tertulis: Of-

nBaca: Dahlan Iskan...

Halaman 7

Mbah Gotho, Lelaki Tertua di Dunia Asal Sragen Berusia 146 Tahun

Tidak Suka Umur Panjang, Sejak Tahun 1993 Siapkan Nisan di Samping Rumah

Ta n g a n Sodimedjo meraba-raba bangku yang ada di sisi kanannya dengan gerakan lambat. Penglihatannya sudah kabur. Pada usia yang menurut pengakuannya telah menginjak hampir 146 tahun , jarak pandangnya tak sampai satu meter. Tapi ia bisa merasakan keberadaan orangorang di sekitarnya. “Aku mau minum dingin,” katanya berulang kali dengan logat bahasa Jawa kental.

Dalam hitungan menit, Suwarni, istri salah seorang cucunya, datang membawa sebotol minuman soda di­ ngin. “Ini dingin, Mbah. Enak, coba minum,” kata Suwarni sambil menyorongkan botol minuman tersebut ke mulut Sodimedjo.

Berdasarkan pengakuan Suparman Sodimedjo alias Mbah Gotho yang lantas dimasukkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dirinya la-

w w w. l e ns a i n d o n e s i a . c o m

ficial Twitter of General (Ret) Prof. Dr. Abdullah Makhmud Hendropriyono.

ST., SH., MH. | Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Instabilitas politik, kata Hendropriyono, berpotensi membuat negara terperosok, dari keadaan tertib sipil ke dalam darurat sipil. Karena itu, dia menilai pemberlakuan hukum keadaan darurat sipil yang tepat waktu, dapat cepat menolong keadaan. Sebaliknya, ketidaktepatannya dapat berdampak kontraproduktif.

hir di Klaten, Jawa Tengah, 31 Desember 1870 lampau.

Artinya, jika pengakuan Mbah Gotho benar, dia hampir berusia 146 tahun, melampaui rekor manusia tertua di dunia yang saat ini dipegang oleh perempuan Prancis Jeanne Calment yang berumur 122 tahun. nBaca: Tidak Suka...

Halaman 7

Menembus Zona Tahun ke-7

nBaca: Seharusnya...

Halaman 7

Mbah Gotho, manusia tertua di dunia dari Sragen.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan Partai Berkarya yang dicetuskan putra Presiden RI kedua Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. “Pada Senin, 17 Oktober 2016, Partai Berkarya sudah berbadan hukum dan sah sebagai partai politik sesuai SK Menkumham Nomor: M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2016,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang dalam konferensi pers di Jakarta, Senin petang, (17/10/2016).

SK itu berisi tentang pe­ ngesahan Partai Berkarya beserta susunan pengurus DPP Partai Berkarya periode 2016-2021.

“SK pengakuan Partai Berkarya sudah ditandatangani Menteri Hukum dan HAM sejak 13 Oktober 2016,” kata Badaruddin.

Dia menjelaskan, Partai Berkarya merupakan hasil penggabungan Partai Nasional Republik dan Partai Beringin Karya. Partai ini turut dibidani Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang memegang dua jabatan, yakni sebagai ketua majelis tinggi partai dan ketua dewan pembina.

Selain Tommy, turut tampil nama mantan politikus Partai NasDem yang pernah menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, yang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya.

Tedjo selama ini dikenal sebagai mantan jenderal bintang empat yang menjadi politikus Partai NasDem. Juga terdapat nama Muchdi Pr., eks Danjen Kopassus. Partai Berkarya dipimpin Ketua Umum Neneng A. Tutty, Wakil Ketua Umum Yockie Hutagalung, dan Sekjen Bada­ ruddin Andi Picunang.

Tedjo Edhy Purdijatno menga­takan, dengan disahkannya badan hukum Partai Berkarya oleh Menteri Hukum dan HAM, maka pihaknya siap bekerja dan berjuang memenuhi persyaratan verifikasi Komisi Pemilihan Umum guna bisa mengikuti Pemilu 2019.

“Kami akan segera bekerja untuk memenuhi persyaratan verifikasi KPU di mana kami harus menyiapkan ini semua,” kata Tedjo.

Tedjo juga mengatakan pihaknya akan segera menggelar musyawarah nasional selambatnya akhir 2016 guna melihat kembali anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. nBaca: Tommy Soeharto...

Halaman 7

ekonomi-bisnis

2

Edisi 156 | 24 - 30 oktober 2016

Pemerintah Libatkan Swasta untuk Kelola Tol Laut Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah membuka tender bagi swasta untuk mengelola tol laut. Untuk mewujudkan skema tersebut Kemenhub siap mengucurkan dana sebesar Rp200 miliar.

Berbicara dalam dalam diskusi bertajuk “Memperkuat Industri Peralatan Trasnportasi Nasional untuk Logistik” di Jakarta, Kamis (20/10/216) Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa tender proyek tol laut itu sudah akan dimulai pada tahun ini.

“Anggarannya memang 2017, tapi tender dari sekarang, uang yang dilibatkan Rp200 miliar, kami sudah bilang ke Insa (Asosiasi Pemilik Kapal Nasional) tinggal menyiapkan syaratsyaratnya saja, jangan sampai

batal lagi,” katanya.

Lebih rinci Budi menyebutkan ada tiga tempat yang akan dioperasikan mulai 1 Januari 2017, yaitu di wilayah barat Sumatera, timur Kalimantan, dan Maluku.

Tiga trayek tersebut, antara lain Tanjung Priok-Enggano-Mentawai-Pulau-NiasSinabang PP, Tanjung PerakBawean-Belang Belang PP dan Tanjung Perak-Kisar-NamrolaGebe-Tobelo PP. “Selama ini Pelni menjadi tulang punggung dalam pelayaran perintis dan saat ini kami buka kesempatan kepada swasta untuk melakukan perbaikan, peningkatan okupansi, memperbaiki jenis barang jadi bukan hanya sampai Timika, tapi juga sampai Ilaga,” katanya.

Niatan pemerintah ini

Petani Tebu Anggap Penutupan Pabrik Gula Bentuk Pengkhianatan

Perwakilan petani tebu di Jawa Timur, saat berdialog bersama Direktur Utama PTPN XI, Donny P Pulungan, dan Dewan Pembina Asosiasi Petani Rebu Rakyat Indonesia (APTRI) Arum Sabil.

Petani tebu di wilayah Jawa Timur menilai, kebijakan penutupan sembilan pabrik gula di Jawa Timur, merupakan bentuk pengkhianatan yang dilakukan pemerintah.

“Jujur kami kaget dengan keputusan jajaran direksi PTPN III, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PT RNI bersama deputi menteri BUMN, yang tekah menandatangani keputusan penutupan pabrik gula itu. Kok bisa mereka menandatangani keputusan itu tanpa melihat kondisi dibawah,” ujar Sumitro, salah satu petani asal Situbondo, Jumat (21/10/2016).

Menurut Sumitro, alasan penutupan yang disampaikan oleh pemerintah sama sekali tidak masuk akal. Sebab, pabrik gula yang akan ditutup selama ini masih beroperasi dengan baik.

“Selama ini ketersediaan tebu masih aman, SDM tenaga kerja tersedia, lalu apa lagi yang menjadi alasan. Saya menilai keputusan tersebut telah mengkhianati rakyat,” tegasnya.

Belum lagi, kata dia, dampak sosial yang akan diakibatkan dari kebijakan penutupan pabrik gula tersebut.

“Berapa banyak karyawan yang akan di-PHK, dan yang pasti gula rafinasi akan membanjiri republik ini,” katanya.

Petani lainnya, Taufikurrahman mempertanyakan

sikap jajaran direksi PTPN yang terburu- buru menandatangani kebijakan tersebut.

“Kami bertanya kemudian, apa sebetulnya niat para pengambil kebijakan, yang menyetujui penutupan pabrik gula tersebut. Apalagi di Situbondo ada tiga pabrik yang akan ditutup,” tegasnya.

Atas persoalan tersebut, dia meminta agar dilakukan audit public terhadap pabrik gula yang akan ditutup.

“Auditnya harus dilakukan secara terbuka, biar semuanya tahu, jangan asal ambil kebijakan,” tukasnya.

Untuk itulah, Taufikurrahman menyatakan, seluruh petani tebu di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Situbondo akan menolak penutupan pabrik gula tersebut.

“Alasan yang disampaika pemerintah sangat irasional. Ini sudah tidak masuk akal, apapun alasannya kami akan menolak penutupan itu,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah melalui Kementerian BUMN akan menutup sejumlah pabrik gula di Jawa Timur. Alasannya, dalam rangka regrouping BUMN serta meningkatkan efisiensi.

Pabrik gula yang ditutup adalah yang berada di bawah pengelolaan PTPN IX, X, XI, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).nahm/kom

disambut positif oleh pihak swasta. Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo pada 29 Agustus silam pernah menyampaikan bahwa swasta berminat untuk ikut mengoperasikan sembilan rute tol laut pada 2017 mendatang.

“Swasta mengatakan bahwa mereka berminat (mengoperasikan), kalau begitu berikan kesempatan yang sama saja,” katanya.

Menurut Sugihardjo, pemerintah memberikan penugasan kepada PT Pelni sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengoperasikan tol laut, namun untuk swasta sendiri proses pengelolaannya harus melalui mekanisme tender.

“Kalau swasta boleh tidak penugasan, swasta kan harus tender dan itu perlu waktu dan sebagainya,” katanya.ntir

Suasana kapal general cargo pengangkut pada peluncuran perdana trayek 5 Gerai Maritim mendukung tol laut di pelabuhan penumpang Soekarno Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan.

BBM Satu Harga akankah Bertahan Lama?

Keinginan Presiden Jokowi agar harga BBM bisa seragam di seluruh Tanah Air mendapatkan apresiasi. Hanya saja, masih ada yang meragukan program ini akan bertahan lama. Wakil Ketua DPR Fadli Zon misalnya. Dia memprediksi program ini hanya akan bertahan seumur jagung. Bisa seminggu, sebulan atau dua bulan, kita lihat nanti.

p

rogram satu harga BBM yang diluncurkan Jokowi, di Papua, Selasa (18/10/2016) mulaimendapatkritikan.FadliZonmenilai,sebenarnya kebijakan itu bagus-bagus saja.

Program itu bisa mengintervensi pasar sehingga harga BBM akan turun dengan sendirinya. Selain itu, program ini akan mempermudah masyarakat Papua mendapatkan harga BBM. Hanya saja, politikus Partai Gerindra ini meragukan kelanjutan kebijakan ini. Apalagi menilik sejumlah kebijakan Presiden yang hanya bertahan seumur jagung, bahkan sebagian tak pernah berbekas,

seperti saat menjanjikan harga daging sapi Rp 80 ribu per kilogram. Kenyataannya, janji itu tak pernah terealisasi karena harga daging di pasaran saat ini masih ada di kisaran Rp 120 ribu per kilogram.

“Coba dilihat nanti, berapa lama bertahan? Seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan? Kita buktikan, apakah benar bisa? Jangan-jangan nanti cuma pencitraan saja.

Harganya satu, terus tiba-tiba bulan depan harganya sudah kembali lagi,” kata Fadli di Gedung DPR, Senayan.

S e k a d a r l a t a r, S e l a s a (18/10/2016) Jokowi resmi mencanangkan kebijakan BBM

satu harga di Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Papua. Jokowi mengklaim, harga BBM di delapan daerah di Papua yang semula masuk zona merah alias menjual Rp 60ribu per liter, kini sama dengan harga BBM di Jawa.

Harga premium misalnya menjadi Rp 6.450 per liter. Jokowi mengakui program itu tidak mudah dijalankan. Karena itu, dia menginstruksikan kepada Pertamina untuk mencari solusi. Kata dia, keseragaman harga BBM bukan soal untung rugi, tapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Jokowi memperkenalkan Air Tractor alias pesawat pengangkut BBM yang memiliki kapasitas mengangkut 14 ribu liter BBM. Pengoperasian pesawat akan dikelola oleh anak usaha Pertamina, yakni PT Pelita Air Service.

Pertamina punya dua pesawat itu untuk mendistribusikan BBM di daerah terpencil Papua dan Kalimantan.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan, permasalahan perbedaan harga BBM selama ini berpangkal dari perbedaan biaya distribusi.

Karena itu, perlu rencana jangka panjang misalnya dengan melakukan eksplorasi minyak di wilayah timur Indonesia.

“Jadi jangan mengambil j a u h d a r i Jawa , i t u y a n g menimbulkan biaya tinggi,” ujar Taufik, kemarin. Meski begitu, Taufik mendukung program tersebut. Penyeragaman harga BBM pada akhirnya akan berdampak pada pemerataan pembangunan sumber-sumber ekonomi.

Menteri ESDM Ignasius Jonan memuji program baru Presiden. “Pencapaian yang besar, pencapaiannya Pak Jokowi itu yang satu harga BBM. Top itu,” kata Jonan, yang ditemui di Kemenko Kemaritiman, kemarin. Jonan bilang, ada sejumlah pencapaian positif yang bisa diraih dalam masa bakti dua tahun di sektor energi. Meski

masih banyak program yang belum tercapai.

Pe n g a m a t e n e r g i d a r i UGM Fahmi Radhy menilai kebijakan itu sangat berat dimplementasikan. Karena biaya transportasi yang ditanggung Pertamina sangat besar. Biaya transportasi mengangkut BBM ke daerah terpencil dengan pesawat tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh.

Karena itu, dia memprediksi program ini akan sulit bertahan jika biaya transportasi ditanggung Pertamina.

“Kecuali beban biaya transportasi disubsidi oleh pemerintah. Jika ini dilakukan beban subsidi akan memberatkan bagi APBN,” kata Fahmy.

Dia memprediksi, dengan dua pesawat yang ada saat ini, program satu harga hanya akan bertahan seumur jagung. “Paling lama 6 bulan, itu sudah bagus. Karena Pertamina akan kelimpungan menanggung biaya transportasi,” ujarnya.nhrm

BPN Butuh 3.000 Juru Ukur Swasta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengungkapkan kebutuhan tambahan 2.5003.000 juru ukur swasta untuk mengejar target sertifikasi lima juta bidang tanah pada 2017.

“Hingga 2017 dibutuhkan tambahan 2.500-3.000 juru ukur swasta berlisensi yang telah disertifikasi dan lolos uji kompetensi di Kementerian ATR/BPN,” kata Sofyan Djalil dalam press briefing Dua Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK di Kan-

tor Staf Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Ia menyebutkan juru ukur swasta nantinya akan menjadi seperti perusahaan. Semua bisa mendaftar dan akan diuji kompetensi dan diberi sertifikat sehingga hambatan kekurangan juru ukur bisa diatasi.

Sofyan menjelaskan saat ini hanya terdapat lebih kurang 1.000 juru ukur yang aktif di lapangan, sehingga proses sertifikasi tanah menjadi terhambat.

Reforma agraria menjadi salah satu program utama pe-

merintah karena dapat memberikan kepastian hukum, kepemilikan tanah, mencegah krisis ekologi, mengatasi konflik, mengurangi kemiskinan dan menurunkan ketimpangan ekonomi di pedesaan.

Sepanjang 2015-2016, Program Reforma Agraria telah memperoleh luasan 0,66 juta hektare atau 2,2 juta bidang.

Beberapa program capaian yang telah terlaksana antara lain Program Legalisasi Aset melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang tahun 2015 telah

mencapai 912.641 bidang tanah dan tahun 2016 target realisasi Prona meningkat menjadi 1.064.151 bidang tanah.

Sofyan Djalil memastikan percepatan akan terus digalakkan bahkan tahun 2017, target sertifikasi akan meningkat lima kali lipat hingga minimal lima juta bidang tanah. Pihaknya akan mengejar kekurangan tenaga juru ukur dengan menggunakan tenaga juru ukur swasta berlisensi.

Sofyan juga menyebutkan pihaknya telah memberikan sumbangan/ kontribusi per-

olehan Pajak Penghasilan Atas transaksi pemindahan hak atas tanah dan bangunan yang menjadi penerimaan negara sebesar Rp4,5 triliun pada 2015 dan hingga September 2016 sebesar Rp4,3 triliun.

Pihaknya juga berkontribusi kepada pemasukan kas pemerintah daerah melalui bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPTHB) untuk tahun 2015 sebesar Rp13,8 triliun dan hingga 20 Oktober 2016 mencapai Rp9,7 triliun. nags/ans

Pengusaha Konstruksi Keluhkan Lambatnya Pengurusan SBU Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi Indonesia (Aspekindo) Jawa Timur menyebut, menghadapi kompetisi global di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) serta besarnya alokasi pembangunan jasa konstruksi di Indonesia dibutuhkan peningkatan dan kecepatan pelayanan untuk pengembangan jasa konstruksi, sertifikasi bidang kerja maupun sertifikasi keahlian sumber daya manusia, dan sertifikasi tenaga trampil.

“Namun kenyataannya, untuk mendapatkan legalisasi sebagai persyaratan perusahaan jasa konstruksi, itu sangat lambat di dapat,” kata Ketua Umum Aspekindo Jawa Timur, Saleh Ismail Mukadar di Surabaya, Rabu (19/10/2016).

Bahkan, lanjut Saleh banyak pengusaha jasa konstruksi yang

sampai ke provinsi lain untuk pengurusan sertifikasi. “Itu kan sangat tidak menguntungkan, jika harus mengurus ke provinsi lain,” tambahnya.

Aspekindo sebagai asosiasi jasa konstruksi yang membawahi 700-an rekanan pengusaha jasa konstruksi di Jawa Tinur menyebut, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Jawa Timur dibawah kepemimpinan Airlangga Satriagung tidak mampu menjawab tantangan besar dalam era persaingan yang tengah berlangsung.

“Menurut saya, lima tahun terakhir telah gagal melakukan pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi di Jatim,” tambah Saleh.

Penilaian tersebut didasarkan atas, pertama, pelayanan

Penerbit: PT Lensa Indonesia Cipta MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

pembuatan Sertifikasi Badan Usaha (SBU), yang menyangkut verifikasi dan validasi di Aspekindo harusnya bisa diselesaikan dalam waktu satu hari, tetapi nyatanya sampai satu minggu.

“Di daerah lain untuk proses SKA/SKTK misalnya di Banten, Padang dan Riau hanya satu hari selesai. Sementara, di Jatim sampai satu minggu. Artinya, jika SKA/SKTK diperlukan untuk mengurus SBU akan memakan waktu sampai satu bulan,” urai Saleh didampingi Sekretaris Aspekindo Jatim Edy Wahyudi.

Kedua, masih menurut Saleh, kepengurusan LPJK Provinsi Jawa Timur kedepan, sebaiknya diisi oleh orang baru yang berkompetisi di bidangnya, sehingga bisa meningkat-

kan kualitas pelayanan.

Ketiga, berdasar pengalaman kepengurusan sebelumnya dari pemerintahan, kinerjanya lebih baik dibanding yang sekarang.

Keempat, kepengurusan LPJK yang akan datang harus memiliki standar kerja yang berhubungan dengan pelayanan cepat, bebas biaya lain-lain untuk pengurusan SBU. “Karena para pengusaha mengaku merasa terhambat dengan pelayanan pengurusan SBU yang terlalu lama,” tegasnya.

Saleh kembali menggaris bawahi, kepengurusan SBU yang lambat berdampak hilangnya kesempatan mendapat peluang pekerjaan atau proyek. Apalagi di era MEA telah banyak kontraktor juga tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia.

Ketua Umum Aspekindo Jawa Timur, Saleh Ismail Mukadar.

Sementara, salah seorang pengusaha jasa konstruksi mengaku sering mengalami lamanya pengurusan sertifikasi

PJK. “Waktu pengurusan kami rasakan memang terlalu lama.

Dampaknya, kami bisa terlambat mendapat kesempatan usaha.

Harapannya, pengurusan dokumen tersebut bisa lebih cepat,” ujar Slamet Riadi, dari PT Mitra Akses Persada.nmar

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Iwan Christiono, Nanda Adrianta, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang) Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata  Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Andika Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp.

(021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Dina/Wina (031-8410 288) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) wartawan lensa indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistik dibekali tanda pengenal dan dilarang menerima imbalan bentuk apapun dari narasumber

sosok

3

Edisi 156 | 24 - 30 oktober 2016

Sisi Lain Pencipta Lagu Gebyar-Gebyar asal Surabaya

Gombloh Seniman Musik yang Merdeka dan Merakyat Gombloh itu manusia sangat merdeka.

Pencinta rakyat kecil dan membaur dalam kehidupan mereka. Pernah honornya dibelikan ratusan BH, dibagi-bagikan di perkampungan prostitusi. Bayangkan, Gombloh naik becak dengan tumpukan keranjang BH. Dia sibuk melemparkan BH itu satu per satu ke setiap rumah prostitusi.

A

lmarhum Sujarwoto yang lebih populer dengan sapaan Gombloh merupakan anak ke-4 dari enam bersaudara pasangan suami-istri Slamet dan Tatoekah. Pak Slamet bekerja sebagai pedagang ayam di Pasar Genteng, Surabaya. Setiap hari Slamet dengan tekun menjual ayam-ayam potong di pasar tradisional dalam kota tersebut.

Hasil berjualan ayam cukup lumayan untuk membiayai hidup keluarga. Bagi Pak Slamet, keenam anaknya harus bisa

sekolah, setinggi mungkin, agar kelak bisa menjadi manusia yang punya masa depan cerah.

“Bapak tidak ingin anakanaknya punya pendidikan pas-pasan kayak beliau,” ujar Sujarwati, anak bungsu, yang paling dekat dengan almarhum Gombloh.

Alhamdulillah, semua anak Pak Slamet ternyata dikaruniai kemampuan inteligensia di atas rata-rata. Tak heran, mereka semua bisa menempuh pendidikan di sekolah favorit atau unggulan di Surabaya pada masa itu. SMA Kompleks,

yang favorit itu, bisa ditembus anak-anak Pak Slamet dengan mudah.

Bagaimana dengan Sujarwoto alias Gombloh? “Wah, dia itu otaknya encer sekali,” tutur Sujarwati. Maka, bisa dipahami Gombloh masuk SMAN 5 Surabaya dan lulus dengan nilai bagus.

Lulus SMAN 5, darah seni Gombloh yang selama bertahun-tahun dipendam tak bisa dibendung lagi. Pria kelahiran 14 Juli 1948 di Jombang ini tampaknya lebih memilih menjadi manusia bebas ketimbang harus kuliah seperti tiga kakaknya. Tapi, menurut Sujarwati, sang ayah tetap ingin anaknya itu kuliah demi masa depannya di kemudian hari.

Asal tahu saja, profesi seniman (penyanyi, pelukis, penari) dulu masih dianggap aneh oleh masyarakat. Seniman identik dengan pengamen yang tak punya masa depan.

Apa boleh buat, Gombloh

Menemukan Dunianya yang Asyik Gombloh akhirnya menemukan dunianya yang asyik: main musik, jadi seniman bebas. Nama dan kiprahnya mulai dikenal di mana-mana. Bagaimana reaksi sang ayah, Pak Slamet? Biasa-biasa saja.

“Bapak tetap ingin anaknya kuliah, agar masa depannya lebih baik. Seniman itu apalah,” kata Sujarwati.

Sementara itu, adik Gombloh bernama Sujari sudah lulus Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, sesuai dengan keinginan orang tua.

Masa, Gombloh tidak ingin mengikuti saudara-saudaranya yang sudah sukses? Tapi dunia kesenian sudah sedemikian merasuki jiwa Gombloh.

Rekaman demi rekaman, manggung dari hotel ke hotel, ngamen sana-sini, pun dilakoni Gombloh. Hasilnya lumayan.

Gombloh sudah bisa mencari uang sendiri kendati dalam beberapa kesempatan ia masih minta uang pada saudaranya.

Bukankah Gombloh sudah mendapat bayaran yang lumayan sebagai penyanyi? Menurut Sujarwati, kakak kandungnya ini termasuk orang yang royal, suka menolong siapa saja tanpa pamrih, sehingga uangnya cepat habis. Ulahnya sering kali menggelikan dan bikin saudara-saudaranya geleng kepala.

Suatu ketika, cerita Sujarwati, Gombloh tiba-tiba menelepon dari Kalimantan. “Saya sakit keras, diopname di rumah sakit. Tolong segera kirim uang, tapi tidak perlu ke Kalimantan,” kata si Gombloh.

Keluarga di Surabaya pun kalang-kabut. Mereka pun urunan mengirim uang ke Kalimantan. Eh, uang itu ternyata dipakai untuk membiayai teman-temannya ke Surabaya.

“Dia ikut ke Surabaya karena memang nggak sakit,” Sujarwati mengenang.

Di balik ‘kenakalannya’, Gombloh sangat mengasihi orang tua, khususnya Bu Tatoekah, sang ibunda. Gombloh pernah mengatakan bahwa ia akan mengurus sang ibu sampai tua hingga meninggal dunia. Benar saja. Ketika albumnya meledak di pasaran, Bu Tatoekah sakit keras sehingga harus dirawat di rumah sakit.

Gombloh menginstruksikan agar sang ibu dirawat di rumah sakit terbaik, kelas VIP. “Ibu tidak boleh menderita. Saya yang tanggung semua biaya rumah sakit,” kata Gombloh.

Begitulah, dedikasi Gombloh untuk ibunya memang luar biasa, sampai Bu Tatoekah meninggal dunia.

Namun kini Gombloh telah tiada. Tapi kenangan manis dan pahit tentang sang seniman tak akan pernah hilang. Dan, kenangan itu kian membe-

Gombloh dalam kenangan.

Gombloh dan anaknya.

kas karena belakangan karyakarya Gombloh yang legendaris itu membuat saudara mereka mendapat berbagai penghargaan. Tahun 2005 saja, Sujarwati diundang dua kali ke Jakarta untuk menerima penghargaan sebagai wakil (ahli waris) Gombloh.

“Saya sangat terharu,” ujar Sujarwati. Karya-karya Gombloh pun beroleh royalti, dan itu bisa dinikmati oleh keluarganya.

“Bagi kami, royalti dari karya Mas Gombloh itu untuk diamalkan. Kalau ada keluarga yang paling membutuhkan, ya, dikasihkan ke dia,” kata Sujarwati.

Yah, Gombloh memang telah meninggalkan kita semua sejak 1988 lalu. Namun, almarhum mewarisi lagu ‘Kebyar-Kebyar’ sebagai pusaka berharga bukan hanya bagi warga Surabaya atau Jawa Timur, melainkan seluruh bangsa Indonesia.

Lagu ‘Kebyar-Kebyar’ belakangan bahkan dibandingbandingkan dengan ‘Indonesia Raya’, national anthem karya WR Supratman, seniman pejuang yang dimakamkan di Surabaya. Ada yang bilang ‘Kebyar-Kebyar’ lebih heroik

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

ketimbang ‘Indonesia Raya’.

Karena itu, tak berlebihan kalau musikus legendaris asal Surabaya itu menerima penghargaan ‘Nugraha Bhakti Musik Indonesia’ pada puncak Hari Musik Indonesia III di Jakarta, 30 Maret 2005. menurut Iga Mawarni, Humas Persatuan Artis, Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI), ada 10 musikus yang menerima penghargaan bergengsi itu.

Para penerima ‘Nugraha Bhakti Musik Indonesia’ pada 2005 itu adalah Gombloh (alm), A Malik BZ (tokoh musik Melayu yang tinggal di Kureksari, Waru, Sidoarjo), Ki Narto Sabdo (alm), Harry Roesli (alm), Pupuk Norobe (penemu sasando), Agusli Taher (seniman tradisi Sumatera Barat), Kristian Tamaela (seniman tradisi Maluku), Khori Ali (seniman tradisi Sumatera Selatan), Nelwan Katuu (pengembang musik Kolintang asal Sulawesi Utara), dan Buya Han (seniman tradisi Maluku).

“Siapa sih yang nggak kenal Gombloh. Beliau itu pencipta lagu ‘Kebyar-Kebyar’ yang sudah dianggap sebagai lagu kebangsaan kedua setelah ‘Indonesia Raya’,” ujar Iga Mawarni yang dikenal sebagai penyanyi bernuansa jazz ( jazzy) itu. Saat menentukan nominee, cerita Iga, praktis nama Gombloh langsung diterima oleh panitia Hari Musik Indonesia III. Tak ada debat, apalagi perlawanan, karena nama Gombloh, berikut karya-karyanya memang sangat dikenal masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Ini tentu berbeda dengan sejumlah seniman tradisi yang hanya dikenal di komunitas daerah tertentu.

“Almarhum Gombloh itu sudah menjadi milik Indonesia. Jadi, bukan sekadar milik masyarakat Surabaya,” kata Iga Mawarni saat melakukan sosialisasi Hari Musik Indonesia--yang jatuh pada 9 Maret, bertepatan dengan hari lahir komponis WR Supratman--di Surabaya, awal Maret 2005.

pun terpaksa mendaftar ke Institut Teknologi 10 November (ITS) Surabaya yang bergengsi itu. Berbeda dengan remaja lain, Gombloh tidak pernah ikut bimbingan tes, latihan soal, atau belajar. “Gombloh kok disuruh belajar,” kata Sujarwati seraya tertawa kecil.

Menurutnya, Gombloh hanya melihat buku sepintas kilas-karena terus diawasi oleh ayahnya--pada menjelang ujian masuk di ITS. Hasilnya, Gombloh ternyata lulus, diterima di kampus ITS. Pak Slamet tentu senang, karena ini berarti anakanaknya masuk perguruan tinggi bergengsi (kakak-kakak Gombloh lebih dulu kuliah di Universitas Airlangga). Dan, seperti di SD hingga SMA dulu, Pak Slamet tetap mengawasi anak-anak belajar pada malam hari sebelum tidur.

“Semua harus belajar. Bapak sendiri baca cerita silat Kho Ping Hoo,” tutur Sujarwati yang kini tinggal di kawasan Tanjung

Perak, Surabaya.

Namanya juga tak punya niat kuliah di ITS, ‘kenakalan’ Gombloh makin menjadi. Dia sering bermain sandiwara untuk mengelabui Pak Slamet, seakan-akan dia berangkat kuliah di ITS. Ternyata, sekitar pukul 10:00 WIB Gombloh kembali lagi ke rumah, dan tidur. Ulah Gombloh ini akhirnya ketahuan setelah Pak Slamet mendapat kiriman surat dari ITS. Di situ disebutkan bahwa Gombloh sudah terlalu banyak bolos kuliah, sehingga dapat peringatan keras.

Di saat itulah Gombloh ‘menghilang ’ ke Bali untuk mengarungi petualangan sebagai seniman. Disiplin ketat, kuliah teratur, dapat titel dan pekerjaan bagus, ternyata tidak cocok untuk jiwa seorang Gombloh. Ia harus drop out (DO) di ITS hanya dalam satu semester.

Dekat dengan Para PSK Sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu, Gombloh boleh dibilang cukup produktif. Ini dibuktikan dari delapan album yang ia rekam bersama Nirwana Record, Surabaya.

Lagu-lagu karya Cak Gombloh rata-rata ‘slengekan’, spontan, ceplas-ceplos, liriknya banyak yang nakal alias urakan, tapi sangat merakyat.

“Dia benar-benar mewakili watak arek Suroboyo. Polos, apa adanya, semuanya keluar begitu saja dari hatinya. Tapi hatinya sangat baik,” kata Pardi Artin, gitaris dan salah satu teman main band almarhum Gombloh, yang tinggal di kawasan Kedungrukem, Surabaya.

Selain ‘Kebyar-Kebyar’ yang terkenal itu, lagu-lagu Gombloh yang dikenal publik musik Indonesia antara lain Kugadaikan Cintaku, Apel, Di Angan-Angan, Setengah Gila, Selamat Pagi Kotaku, Karena Iseng, Percayalah Cintaku Tetap Hangat, Gila, Semakin Gila, Sumirah, Okelah, Arjuna Cari Cinta, Hey Kamu, Berita Cuaca, Tari Kejang, Lepen, Skala, Konsumsi Cinta, Hong Wila Heng. Sebanyak 20 lagu terpopuler mendiang Gombloh ini terdokumentasi cukup rapi di album khusus berdurasi 90 menit (C-90) produksi Nirwana Record.

Dari judul-judul, apalagi lirik-lirik khasnya, rasanya sulit dipercaya kalau Gombloh masih sempat-sempatnya menulis lagu ‘Kebyar-Kebyar’ yang sangat heroik itu. Sebuah lagu yang nuansanya jauh berbeda dengan karya-karya lain.

“Saya juga heran, kok beliau bisa membuat lagu sehebat itu,” ujar Pardi.

Sahabat akrab Gombloh ini belakangan membuat band khusus yang membawakan lagu-lagu tempo doeloe, khususnya lagu-lagu Gombloh dengan Lemon’s Tree-nya.

“Dari segi komposisi, Kebyar-Kebyar itu sebetulnya biasa saja. Tapi nuansa heroiknya itu yang sangat terasa. Kalau memainkan lagu itu, rasanya kita larut dalam semangat heroik, seperti maksud Cak Gombloh,” kata Toni Suwanto, drummer asli Surabaya, yang juga teman dekat almarhum Gombloh.

Baik Toni Suwanto, Pardi Artin, Rokhim, serta beberapa musisi sahabat dekat Gombloh mengaku tak pernah menyangka kalau lagu Kebyar-Kebyar menjadi begitu populer, apalagi dianggap sebagai ‘lagu kebangsaan’ tidak resmi. Gombloh sendiri pun tidak. Sebagai musisi kampung--begitu para seniman Surabaya ini menamakan dirinya--mereka hanya ‘mengamen’ dari kampung ke kampung, hotel ke hotel, atau panggung satu ke panggung lainnya.

Gombloh tidak punya pretensi macam-macam, selain menjadi diri sendiri. Menurut Pardi, sejak dulu Gombloh

Gombloh saat on air di radio.

memang sudah berani tampil beda, dengan identitas dan karakter yang kuat. Rambut panjang, kacamata, topi, jaket....

Koleksi topi dan kacamata Gombloh cukup banyak kendati harganya, ya, biasa saja: khas koleksi orang kampung.

“Sederhana banget kayak kita-kita ini. Ketika namanya melambung di tanah air pun gayanya tidak berubah,” kata Rokhim, pemain bass yang pernah menemani Gombloh ‘ngamen’ dari hotel ke hotel di Bali pada awal 1970-an. Gombloh itu, kenang sehabat-sehabatnya, adalah trend setter, pencipta tren, bukan pengikut tren atau korban mode.

Gombloh, kendati sudah eksis di Kota Surabaya bersama band Lemon’s Tree, sebetulnya kurang dikenal di belantika musik nasional.

Bisa dipahami karena itu tadi, karya-karya Gombloh, cenderung slengekan, sarat kritik sosial, dan itu bukan mainstream dalam industri musik pop Indonesia saat itu.

Entah dapat ilham dari mana, pada 1986 Gombloh menulis lagu Kugadaikan Cintaku. Ceritanya tentang kekecewaan seorang pemuda ketika memergoki pacarnya sedang bercumbu dengan pria lain saat apel malam Minggu. Apa boleh buat, si pria itu (Gombloh?) akhirnya ‘menggadaikan cintanya’. Lagu jenaka ini benarbenar meledak.

“Setelah Di Radio itu nama Gombloh benar-benar melambung. Rezekinya mengalir deras karena kaset Di Radio laku keras,” tutur Pardi Artun.

Toh, Gombloh tetaplah Gombloh, arek Suroboyo yang sederhana, tidak lupa daratan dengan popularitas yang melambung. Ketika ditawari hijrah ke Jakarta--agar bisa lebih terkenal lagi--Gombloh bergeming. Ia tak ingin didikte oleh cukong-cukong industri musik di Glodok, Jakarta.

“Saya kan orang Surabaya.

Saya tidak boleh meninggalkan Surabaya karena saya komunitas saya di Surabaya,” ujar Gombloh seperti ditirukan teman-teman dekatnya.

Maka, rekaman selanjutnya tetapia lakukan di Surabaya, tepatnya di dekat kawasan

Tunjungan.

Ada yang menarik. Ketika berproses di studio rekaman, para sahabat Gombloh dari lingkungan ‘marginal’ seperti pekerja seks di Gang Dolly dan sekitarnya ikut menyaksikan.

Gombloh ibaratnya mendapat suntikan semangat dari sekian banyak PSK itu. Kenapa PSK? “Dia dekat sekali dengan mereka. Ketika PSK dilecehkan masyarakat, dikejar-kejar, Gombloh justru menyapa mereka. Mungkin, karena itu, ketika Gombloh rekaman, gantian para PSK dari Dolly datang memberikan dukungan,” ujar Pardi Artin, serius.

Sebuah koran di Jawa Tengah mencatat sebuah adegan menarik tentang keakraban antara Gombloh dengan PSK binaannya.

“Gombloh itu manusia sangat merdeka. Pencinta rakyat kecil dan membaur dalam kehidupan mereka.

Pernah honornya dibelikan ratusan BH, dibagi-bagikan di perkampungan prostitusi.

Bayangkan, Gombloh naik becak dengan tumpukan keranjang BH. Dia sibuk melemparkan BH itu satu per satu ke setiap rumah prostitusi,” tulis surat kabar harian tersebut.

Gombloh memang seniman murah hati. Ketika berada di puncak karier, rezeki mengalir berkat Kugadaikan Cintaku, ia tidak mau melepaskan diri dari komunitas, teman-teman, serta warga kampungnya.

Ia tidak membeli rumah mewah di kawasan real estat yang mulai tumbuh di Surabaya, Jakarta, dan kota-kota besar saat itu. Padahal, kalau mau, Gombloh mudah saja melakukannya. Posisi tawarnya sedang di puncak, sehingga ia bisa meminta rumah gedong, mobil mewah, serta fasilitas lain.

Yang paling berkesan bagi Pardi Artun, dan senimanseniman Surabaya seangkatan, Gombloh senang mentraktir siapa saja yang ia temukan di kampung. Silakan makan apa saja--bakso, nasi goreng, bakmi, tahu tektek--Gombloh yang bayar. Buat Gombloh, rezeki harus dinikmati bersama, dibagi-bagi kepada teman serta sesama warga kampung.

“Sisi ini yang sulit saya lupakan dari Gombloh,” kata Pardi, tetangga dekat Gombloh saat aktif bermusik bersama di Surabaya dan sekitarnya.

Yah, Gombloh memang manusia sangat merdeka.

Manajemen artis ala industri musik modern praktis tidak bisa dikenakan untuk seorang Gombloh. Dia senang bebas yang tetap berjiwa ‘wong cilik’, tak bisa keluar dari akarnya sebagai wong kampung. Bukankah Kota Surabaya ini, meminjam istilah Prof Johan Silas, tak lebih dari aglomerasi kampung-kampung? Dan itu membawa konsekuensi bagi Gombloh dan keluarganya.

Setelah Gombloh meninggal dunia pada 1988, sang seniman tak meninggalkan harta apa pun selain karya-karya musik serta kisah hidupnya yang eksentrik dan bersahaja. Lahir sebagai orang kampung, bermain musik secara otodidak bersama teman-temannya di kampung, sempat ngetop... akhirnya pergi untuk selamanya ala orang kampung. “Dia memang seniman rakyat,” kata Pardi Artin.

Ada lagi catatan penting dari Pardi Artin. Menurut pemusik serba bisa ini, sejatinya si Gombloh tidak pernah benar-benar sehat. Tubuhnya yang kerempeng sudah dititipi penyakit macam-macam.

Ditambah kebiasaan merokok yang sulit dihilangkan, fisik Gombloh setiap hari digerogoti kuman-kuman penyakit tersebut. “Kalau bicara atau bersin, sering kali keluar darah. Dan itu sudah sangat lama,” Pardi mengenang.

Tapi Gombloh bukan tipe manusia yang mudah menyerah pada sakit-penyakit.

Daya hidup yang luar biasa ini membuat Gombloh mampu memperpanjang masa baktinya di dunia. “Itu semua karena anugerah dari Allah. Sebab, kalau dipikir-pikir dengan logika biasa, melihat kondisi Gombloh seperti itu, kok dia bisa kuat?

Dia main musik, menciptakan lagu, semua dalam kondisi yang tidak sehat-walafiat. Ini luar biasa,” kata Pardi dengan mata berkaca-kaca.n Sumber: hurek.blogspot.co.id

patgulipat

4

Edisi 156 | 24 - 30 oktober 2016

Gus Ipul saat kampanye anti pungli di Kantor P2T BPM Jatim.

Tim Saber Pungli Mulai Disebar

Menpan RB dan Polri mengeluarkan anca­ man memecat pelaku pungli. Pelaporan pungli bisa dilakukan melalui SMS ke 1708 kemudian akun Twitter@LAPOR1708. Sementara penga­ duan bisa dilayangkan melalui portal lapor.go.id.

b

unyi genderang perang terhadap pungli yang “ditabuh” Presiden Jokowi masih terdengar gaungnya. Kali ini berlanjut, Menpan RB mengeluarkan surat edaran kepada menteri, kepala lembaga dan kepala daerah perihal pemberantasan pungli. Surat itu menjadi dasar instruksi agar birokrasi mengawasi pula gencar menindak oknum-oknum nakal pelaku tarikan jangla.

Aksi Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) yang dipertontonkan turun langsung dalam penangkapan oknum PNS Kementerian Perhubungan terkait kasus pungli masih menjadi isu hangat. Apalagi pemerintah sebelumnya me-

lempar istilah baru soal penangkapan langsung yang lebih awal kerap dikenal dengan operasi tangkap tangan (OTT).

Operasi Pemberantasan Pungli (OPP), terminologi baru yang diperkenalkan pemerintahan Jokowi. Aktor utama tak lain adalah pemerintah sendiri, pengawas di birokrasi dengan Kepolisian sebagai eksekutornya. OPP juga dijalankan dengan Tim Sapu Bersih (Saber) yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Namun tak hanya berfokus pada pemberantasan, pungli juga akan dibereskan melalui tindakan pencegahan sekaligus pengawasan. Untuk itu, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Refor-

Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar (pungli) di Kemenhub, Jakarta.

masi Birokrasi (Menpan RB) resmi mengeluarkan Surat Edaran agar seluruh jajaran pemerintah tegas melakukan pemberantasan pungli di oto-

ritas kerja masing-masing.

“Menindak tegas aparatur sipil negara yang terlibat pungli dan melakukan investigasi lebih mendalam untuk

Pungli di Polri Paling Banyak Ditlantas Pascakampanye OPP digulirkan dengan momentum penangkapan para oknum pungli di Kemenhub, suarasuara miring sebenarnya sempat berupaya mengoreksi aksi Presiden Jokowi yang lagi- lagi dinilai berlebihan. Jokowi menurut sejumlah politikus di DPR selayaknya tak perlu “turun gunung” soal pungli ini.

Pasalnya tanpa harus unjuk hidung, pemberantasan pungli yang jika nantinya berhasil, tak bisa tidak, pasti akan merujuk pada keberhasilan Presiden sendiri.

Oleh karena itu langkah Presiden yang bergaya ibarat satuan tugas itu sempat menuai kritik dari sejumlah kalangan.

“Dalam OTT saya kira itu peristiwa yang memalukan.

Masak Presiden ikut yang gitu.

Itu cukup Polsek. Kapolsek juga sudah ketinggian,” kata Wakil Ketua DPR, Fadli Zon sinis terhadap aksi Jokowi yang dinilai berlebihan turun langsung bersama polisi.

Sementara itu, tak hanya Jokowi yang menjadi objek kritik. Kepolisian sebagai eksekutor pemberantasan juga diminta bercermin. Pasalnya, praktik pungli di layanan Kepolisian ibarat sudah menjadi rahasia umum.

Korps bhayangkara sedianya menindak internalnya sebelum melompat mengurusi kultur koruptif di instansi lain sebagaimana istilah “jangan menyapu dengan sapu kotor”. Bahkan imbauan ini keluar langsung dari mulut Menko Polhukam Wiranto yang menjadi Koordinator Saber Pungli.

“Secara organisasi, Polri itu kan aparat penegak hukum.

Saat melakukan sapu bersih pungli, tentu kami melibatkan aparat penegak hukum. Tetapi kami wanti-wanti, Anda (Kepolisian) juga bersihkan tubuh Anda sendiri,” kata Wiranto pekan lalu.

Dorongan “sapu bersih” pungli di Kepolisian dianggap

OTT Pungli Perizinan di Kementerian Perhubungan.

menjadi pertaruhan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Tito juga melalui sejumlah pernyataan anggota Komisi III DPR yang mengurusi hukum diminta konsisten menjalankan pemberantasan pungli dengan memulai dari instansinya sendiri.

Seakan merespons sentilan ke Polri, beberapa hari terakhir, dilakukan penangkapan terhadap oknum-oknum nakal di Kepolisian. Bahkan sebagaimana dirilis polisi pada Senin, 17 Oktober 2016, ada 81 kasus pungli yang diringkus dengan 101 anggota polisi yang ditangkap. Jumlah tersebut terdata sejak dua pekan sejak awal Oktober 2016.

“Kasus ini mulai ada yang menjadi calo di pembuatan SIM ada terkait pungli di jalan, terkait pemerasan sehingga dilakukan penindakan,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Polisi Martinus Sitompul di Jakarta Selatan.

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri mencatat praktik pungutan liar paling banyak dilakukan Direktorat Lalu Lintas. Sejak 17 Juli 2016 hingga sekarang, sudah

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

ada 160 kasus.

Martinus menjelaskan peluang terjadi pungli di lalu lintas ada di beberapa sektor masalah layanan masyarakat menyangkut administrasi perizinan, seperti pembuatan Surat Izin Mengemudi, pembuatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan. Selain itu, penindakan tilang di lapangan.

“Itu data yang kami peroleh tidak merinci dimana saja, tapi ketiganya potensi kerawanan,” kata Martinus di kantornya.

Polri juga menyatakan bahwa jajaran Divisi Propam Polri akan menjadi ujung tombak dalam penindakan di internal ini. “Apabila tidak terungkap tentu ada evaluasi sendiri bagi kabid Propam di jajaran Polda,” katanya.

Kata Martinus, pungli rawan terjadi dalam pembuatan SIM karena banyaknya persyaratan serta uji praktik yang menyulitkan, sehingga banyak warga berusaha mengambil jalan pintas secara ilegal. Hal ini yang kemudian dimanfaatkan internal anggota Polri.

“Sehingga ada dua unsur di sini, antara mereka yang ingin cepat lulus dan aparaturnya

Martinus Sitompul menyebut pungli rawan terjadi dalam pembuatan SIM.

yang beri kesempatan untuk melakukan pungli,” ujarnya.

Dengan demikian, untuk mengantisipasi terjadinya pungli dalam pembuatan SIM, jajarannya akan melakukan evaluasi terhadap materi pembuatan SIM. “Jangan sampai karena memang cukup sulit, sehingga banyak yang tidak lulus dengan materi yang ada,” katanya.

menjaring keterlibatan oknum-oknum lain,” kata Asman Abnur di kantornya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menpan Asman meminta

pemimpin daerah agar bisa mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi (TI) sehingga dapat mencegah pertemuan para pengutip gelap dan penerima layanan.

Surat edaran ini kata dia jelas mengingatkan secara tidak langsung bahwa pemimpin di instansi tertentu juga harus mengawasi ketat bermacam praktik pungli. Lebih jauh, Menpan juga meminta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersinergi dengan Aparat Internal Instansi Pemerintah (APIP) kementerian dan lembaga.

Selain menyasar laku pengawasan dari otoritas setempat, pemerintah juga membidik inisiatif masyarakat untuk memberantas budaya pungli yang marak sejak era Orde Baru. Pelaporan terhadap aksi-aksi pungli yang terjadi di birokrasi dan pelayanan publik bisa dilaporkan melalui pesan elektronik, pengaduan via portal resmi hingga mela-

lui akunTwitter.

Pelaporan pungli bisa dilakukan melalui SMS ke 1708 kemudian akun Twitter@ LAPOR1708. Sementara pengaduan bisa dilayangkan melalui portal lapor.go.id. Adapun portal ini sebenarnya bukan situs web resmi yang baru diluncurkan. Sejak unit pembantu Presiden, Kantor Staf Presiden (KSP) dibentuk, tak lama portal lapor.go.id diperkenalkan kepada publik.

LAPOR merupakan akronim dari Istilah Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat yang disebut dikembangkan oleh KSP, Kemenpan RB dan Ombudsman RI. Laman portal itu menerima keluhan dan laporan tak semata soal pungli.

Diakses termutakhir, pada Selasa petang, 17 Oktober 2016, laman depan portal menunjukkan persentase pengaduan ke LAPOR. Disebutkan bahwa, terbanyak yaitu 36,2 persen laporan yang masuk ke sistem LAPOR adalah pengaduan soal pendidikan.

Jawa Timur Bentuk Satgas Anti Pungli Tak jauh berbeda dari langkah Polri, Kemenpan RB sebagai instansi yang mengurusi aparatur sipil juga mengingatkan ancaman sanksi terhadap aparatur sipil negara pelaku pungli.

Menpan RB Asman Abnur menyatakan tak akan segansegan memecat PNS yang ikut cawe-cawe pungli.

“Presiden sudah menginstruksikan kepada saya kalau PNS yang melakukan pungli langsung pecat,” kata Asman.

Namun diakuinya, sebelum pemecatan, akan ada proses di Badan Kepegawaian Negara (BKN), BPKP dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Namun pungli dengan barang bukti dipastikannya akan dijatuhkan sanksi dalam waktu singkat.

Keluarnya surat edaran antipungli itu tak lama ditanggapi berbagai pihak. Ada yang menilai bahwa langkah imbauan kepada pemimpin birokrasi hingga dorongan kepada publik untukmelaporkan pungli bukan jaminan kondisi bebas pungli di negeri ini.

Masalahnya, kebiasaan pungli dicap ibarat sudah mendarah daging bahkan sistemik.

Pemberantasan karena itu tidak bisa dilakukan secara periodic, melainkan konsisten dari waktu ke waktu.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil menilai bahwa surat edaran itu bisa efektif, asalkan diikuti dengan pengawasan dan penindakan.

“Kalau surat edaran hanya untuk memenuhi kewajiban institusi, harapan mencegah pungutan liar di kementerian dan lembaga sulit untuk kita dapatkan,” kata Nasir di Gedung DPR, Jakarta.

Politikus PKS itu menyebutkan, dia sendiri tak terlalu optimistis dengan janji gebrakan OPP pemerintah.

“Persoalan negara ini, kita selalu instan dalam menghadapi masalah, tidak perbaiki sistem yang seharusnya jadi

fundamental dalam menguru negara,” katanya.

Dalam kesempatan berbeda, Anggota Komisi II DPR, Hetifah Sjaifudian juga mengomentari kampanye berantas pungli yang diformalkan melalui surat edaran Menpan RB. Menurut Politikus Golkar ini, diperlukan terobosan yang lebih membumi untuk membongkar aksi pungutan ilegal yang masih marak terjadi.

Hetifah menilai, dibandingkan sekadar memberikan arahan, maka perlu dilakukan upaya penyamaran sehingga aksi pungli bisa dibekuk dengan bukti kuat. Oleh karena itu tak sekadar mengandalkan laporan masyarakat.

“Orang yang menyamar bertugas seolah pengguna layanan.

Lakukan perekaman dan bukti lain. Beri shock therapy supaya ada efek jera,” kata Hetifah.

Sementara itu transparansi mencegah pungli kata dia bisa dikerjakan melalui layanan ganda dengan pembayaran resmi hanya melalui bank.

“Cara lain buat two tiers system, layanan ganda. Kalau ada pengguna yang mau cepat , dia harus bayar lebih tinggi untuk jalur express. Tapi jelas berapa biayanya dan masuk ke kas negara,” kata dia lagi.

Sementara di Jawa Timur, Gubernur Soekarwo menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi untuk memberantas pungutan liar, dengan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim No 188/592/ KPTS/013/2015 tentang Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Pungli, yang ditekan Gubernur Soekarwo pada 18 Oktober 2016.

Satgas anti pungli itu diketuai oleh Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur Saifullah Yusuf. Sedangkan, Wakil Ketua dipegang Ahmad Sukardi yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Jatim.

Dalam SK tersebut, satgas

melakukan tugas-tugasnya. Di antaranya, sosialisasi bersama kabupaten/kota dalam rangka mengantisipasi terjadinya pungutan liar di lingkungan kerja Pemda Jatim.

Menindaklanjuti segala laporan informasi dari masyarakat terkait adanya indikasi pungli.

Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pungli di lingkungan pemprov.

Hingga menindak tegas terhadap pejabat atau aparatur yang terbukti melakukan pungli.

“Ini (Satgas) semangatnya untuk menindaklanjuti instruksi Presiden, untuk memberantas pungli yang diindikasikan masih ada,” kata Gus Ipul, Kamis (20/10/2016).

Wagub yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan, tugastugas satgas yang tercantum dalam SK Gubernur akan dijalankannya. “Kami akan mencoba melakukan hal-hal yang sesuai dalam SK-nya Pak Gubernur,” tandasnya.

Gus Ipul mengatakan, Satgas disusun bersama Sekda dan Inspektorat. “Satu atau dua hari ke depan akan saya sampaikan. Karena saya juga baru dikasih tahu,” ujarnya.

Satgas ini nantinya berisi personel dari Pemprov. Namun ke depan pasti akan melibatkan pihak luar, khususnya penegak hukum. “Untuk dinas-dinas, ke depan akan banyak sidak atau kunjungan mendadak yang tidak dilakukan oleh saya, melainkan oleh Sagas,” tegasnya.

Satgas ini nantinya akan fokus pada unit-unit pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, misalnya perizinan dan jembatan timbang.

Diakui Gus Ipul, selama ini banyak laporan yang masuk dari masyarakat. Namun laporan tersebut kebanyakan belum bisa ditindaklanjuti karena minimnya bukti awal. “Satgas akan dibentuk di tingkat Kabupaten dan Kota,” terangnya. nsur/ro/ezr/vv

parlemen

5

Edisi 156 | 24 - 30 oktober 2016

Pansus DPR Setujui RUU Merek dan Indikasi Geografis Substansi baru dalam RUU, yakni indikasi geografis akan memperkuat para pelaku usaha kecil dalam mengembangkan usahanya serta menggali potensi kekayaan lokal.

D

ewan Perwakilan Rakyat akan segera mengesahkan RUU Merek dan Indikasi Geografis menjadi Undang-Undang.

Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Desy Ratnasari di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/2016) usai penandatanganan persertujuan RUU tersebut oleh Wakilwakil Fraksi dan Pemerintah.

“Insya Allah segera disah-

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Desy Ratnasari.

Jangan Gadaikan BUMN untuk Biayai APBN 2017

Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra secara tegas menolak rencana pemerintah menerbitkan obligasi dengan menjaminkan aset maupun nilai manfaat BUMN. Ia menilai, hal ini bukanlah opsi terbaik yang bisa dilakukan, meskipun pemerintah kesulitan dalam mencari sumber pembiayaan Rencana Pendapatan Anggaran Biaya Negara (RAPBN) tahun 2017.

“Argumen Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa nilai aset BUMN yang dijadikan jaminan utang negara tak akan berkurang, patut dipertanyakan. Karena selain dangkal, terkesan juga pemerintah mengambil jalan pintas tanpa kreasi,” tegas Sutan, saat ditemui di ruang kerjanya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Menurut anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra itu, dengan menjaminkan nilai manfaat suatu BUMN sama saja dengan membagibagi keuntungan usaha plat merah kepada pihak yang membeli obligasi.

“Kasihan BUMN kita menjadi sapi perahan sebelum keuntungan itu mereka

peroleh, jika ini dipaksakan yang rugi pemegang saham sendiri yakni pemerintah,” kritisi Sutan.

Selain itu, lanjut Sutan, nilai keuntungan yang diperoleh pun lebih kecil, karena harus membayar bunga obligasi, sementara dana yang terhimpun dari menjual obligasi juga tidak masuk ke kas perusahaan karena dijadikan sumber pembiayaan APBN. “Akhirnya nilai saham BUMN pun bisa jatuh, ini bahaya bagi bisnis usaha negara sendiri,” imbuh anggota dewan dari dapil Jambi itu.

Semestinya, masih kata Sutan, pemerintah lebih membuka ruang kreasi dalam meng enjot sektor pendapatan, seperti optimalisasi penerimaan pajak, bukan dengan menggadaikan aset atau nilai manfaat BUMN. “Akhirnya ini ketahuan kalau pemerintah memang terlalu mengedepankan pembiayaan jangka pendek dengan mengorbankan BUMN. Sehingga patut kita pertanyakan kebijakan ini pesanan siapa, selain para kapitalis asing yang ingin menguasai sumber daya strategis Indonesia,” tegas Sutan.nsf/kre

Komisi VI Minta Pemerintah Kaji Distribusi BBM Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta pemerintah untuk mengkaji secara mendalam pola transportasi bahan bakar minyak di berbagai daerah sehingga kebijakan satu harga jual BBM dapat dicapai.

Dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat, Bambang mengatakan pemerintah perlu melakukan kajian mendalam atas kesenjangan harga BBM antara Jawa dan Papua.

Setelah kajian dilakukan, barulah menyeragamkan harga BBM di seluruh Indonesia. Bagaimana pun langkah Presiden Jokowi dengan program satu harga BBM di Papua perlu diapresiasi, tapi harus dengan kajian matang agar dana subsidi BBM tidak dimanipulasi.

Sebenarnya yang harus dikaji pemerintah adalah bagaimana bisa terjadi kesenjangan harga BBM yang terlalu jauh antara Papua dan Jawa. Ini merupakan masalah distribusi yang dilakukan Partamina, katanya.

Politis Partai Gerindra ini menuturkan, dari hasil pantauannya, harga BBM di Papua yang paling tinggi itu terjadi di daerah-daerah pedalaman. Di kota-kota

besar di Papua, harga premium dan solar relatif sama dengan di Jawa.

Distribusi BBM ke pedalaman ini yang bermasalah, termasuk pedalaman di Kalimantan, Maluku, dan Sumatera.

Padahal, distribusi BBM lewat jalur laut jauh lebih murah daripada darat. Dan sudah ada 141 pelabuhan di Indonesia yang bisa disinggahi untuk mendistibusikan BBM. Ia menjelaskan Indonesia kekurangan angkutan transportasi logistik massal, terutama ke daerah-daerah terpencil.

Bambang mencontohkan, angkutan kereta massal untuk mengangkut logistik belum banyak. Di luar negeri, transportasi logistik massal begitu banyak tersedia dan bisa menjangkau ke daerah-daerah pedalaman.

Di Australia dan China, harga BBM di daerah pelosok yang terkecil sekalipun sudah sama.

“Bila sudah ada penyatuan harga BBM, itu bisa berdampak positif pada iklim usaha. Pertumbuhan ekonomi juga bisa bergerak naik.

BBM yang menjadi energi primer masih wajib disubsidi terutama untuk transportasi publik dan logistik,” paparnya.npan/ans

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

kan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Semoga RUU ini bisa melindungi, melayani dan memberikan kebutuhan sesuai harapan masyarakat khusunya pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam rangka pendaftaran merek, melindungi merek dan juga mengajarkan kepada masyarakat untuk bangga dengan produk-produk mereka,” jelas politisi dari Fraksi PAN itu.

Hal senada disampaikan

DPR Minta Pemerintah Serahkan Draf RUU Pemilu Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mendorong pemerintah segera menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum karena DPR seharusnya sudah menerimanya bulan ini.

“Pemerintah sudah menjanjikan ingin memberikan draf itu. Sehingga kemarin anggota dewan ada yg mengusulkan bahwa pimpinan (DPR) atau Komisi II berkoordinasi dengan Jokowi untuk bahas UU Pemilu,” kata Agus di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Ia mengatakan, RUU tersebut harus disiapkan dari jauhjauh hari sehingga seluruh instansi yang terlibat penyelenggaraan pemilu dapat mempersiapkannya dengan baik.

“Pemilu 2019 nanti pemilu antara legislatif dan presiden itu bersamaan dan kita belum pernah melakukan ini. Kita harus jauh hari mempersiapkan ini karena UU-nya harus diatur,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Sementara itu Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, penyerahan draf itu harus diserahkan pemerintah kepada DPR guna mempersiapkan segala keperluan dan mengantisipasi gangguan pelaksanaan pemilu.

“Sampai sekarang drafnya belum disampaikan kepada DPR dan nanti kami bingung tiba-tiba Undang-undang pemilunya dibuat persis sebelum pemilu. Ini bisa menjadi bom waktu dan persoalan.

Pasti bisa mengganggu jalannya pemilu,” katanya.try/ans

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais.

anggota Pansus Hetifah Sjaifudian, substansi baru dalam RUU tersebut yakni, indikasi geografis akan memperkuat para pelaku usaha kecil dalam mengembangkan usahanya serta menggali potensi kekayaan lokal.

“Mudah-mudahan dengan adanya masukan baru terkait indikasi geografis akan memberikan banyak keuntungan khususnya kepada pelaku usaha kecil yang ada di daerah supaya tidak hanya lebih produktif tapi juga terlindungi dalam menghadapi persaingan global,” ungkap politisi Golkar Dapil Kaltim.

Sementara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan RUU usulan pemerintah ini

diharapkan mampu meningkatkan peran merek menjadi terutama dalam menjalankan persaingan usaha yang sehat.

Disebutkan Yasonna, beberapa poin pokok dalam RUU Merek, antara lain, mekanisme pendaftaran merek untuk mempercepat pelayanan serta memberikan kepastian hukum bagi dunia industri perdagangan dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian dari lokal, nasional, hingga regional.

RUU Merek dan Indikasi Geografis merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Rencananya, RUU tersebut akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR sebelum reses akhir Oktober.nann/mp

Parlemen Timor Leste Bicarakan Tiga Isu Krusial Tiga isu krusial disampaikan delegasi Parlemen Timor Leste saat berkunjung ke DPR RI. Ditemui Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf, tiga isu krusial itu menyangkut dua wilayah perbatasan yang masih disengketakan, makam tokoh Timor Leste yang wafat saat konflik dengan Indonesia, dan keanggotaan penuh di ASEAN. Demikian mengemuka saat delegasi Parlemen Timor Leste berkunjung pada Kamis (20/10). Dipimpin Virgilio da Costa Hornal, Parlemen Timor Leste menyerukan agar wilayah perbatasan yang masih disengketakan tidak memecah persaudaraan kedua negara.

Ada dua wilayah perbatasan yang belum mendapat titik temu soal garis batasnya.

Indonesia dan Timor Leste perlu menyamakan persepsi sebelum menyelesaikan garis batas.

Hornal sempet mengundang delegasi DPR agar mendatangi wilayah perbatasan yang disengketakan tersebut. Nurhayati sendiri mengatakan, DPR sangat konsen dengan isu perbatasan ini. Dan DPR sendiri segera membicarakan sengketa perbatasan ini dengan pemerintah.

Isu kedua menyangkut para tokoh pejuang Timor Leste yang wafat di wilayah Indonesia dan hingga kini belum ditemukan makamnya.

Mereka wafat saat perang dan konflik terjadi di tahun 1970-an dan 1990-an. Parlemen Timor Leste didesak oleh keluarga para tokoh tersebut untuk segera memulangkan jenazahnya yang mungkin masih ada di Indonesia. Menanggapi soal ini, Nurhayati hanya mengatakan akan membincang dengan DPR dan pemerintah, karena ini masalah baru.

Sementara isu terakhir menyangkut keinginan Timor Leste agar bisa diterima sebagai anggota penuh ASEAN yang selama ini masih menjadi observer.

Nurhayati menyatakan, Indonesia sangat mendukung Timor Leste soal ini.

“Kami dukung penuh Timor Leste. Di kawasan ASEAN, 40 persen perekonomian ASEAN ada di Indonesia. Walau Indonesia negara besar, tapi kami tidak menempatkan sebagai penguasa, melainkan big brother,” ujar Nurhayati.

Pertemuan kedua parlemen ini penuh keakraban dan persaudaraan. Nurhayati bahkan memuji para anggota Parlemen Timor Leste yang masih fasih berbahasa Indonesia. Ini bisa menjadi jalan kemudahan untuk kembali mempererat hubungan kedua negara.

Luka lama harus segera dilupakan. Kini, keduanya harus menjalin hubungan yang erat agar kehidupan rakyat di kedua negara juga tidak terganggu.nmh/run

DPR Sepakati Anggaran Kemenhan 2017 Rp108 Triliun DPR dan Pemerintah telah menyepakati anggaran Kementerian Pertahanan/ TNI tahun 2017 senilai Rp108 triliun, dengan pertimbangan anggaran bagi pertahanan dan kedaulatan Indonesia tidak dapat dikompromikan.

“Anggaran Kementerian Pertahanan/TNI tahun 2017 sudah disepakati di Badan Anggaran dan di Komisi I DPR sudah disetujui yaitu Rp108 triliun. Jumlah itu tertinggi selama 12 tahun terakhir,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Dia mengatakan porsi anggaran senilai Rp108 triliun itu dibagi secara proporsional untuk anggaran belanja rutin dan belanja barang. Namun Hanafi enggan merinci jumlah masingmasing porsi anggaran tersebut.

“Porsinya proporsional antara belanja rutin dan belanja barang,” ujarnya.

Dia mengakui pada awal pengajuan anggaran Kemhan/ TNI senilai Rp104 triliun sempat ditolak Komisi I DPR karena tidak sesuai dengan

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto.

komitmen pemerintah untuk menganggarkan anggaran sebesar 1,5 persen dari PDB. Menurut dia pada saat itu Komisi I DPR meminta pemerintah berpikir ulang karena “jomplang ” dengan komitmen pemerintah.

“Lalu diajukan lagi dalam rapat khusus antara Panglima TNI, Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan. Menkeu bagus karena punya niat dan itikad bagus untuk mengusahakan itu (1,5 persen dari PDB) dan sekarang sudah

disepakati,” katanya.

Politikus PAN itu mengatakan, Komisi I DPR menilai bahwa kedaulatan dan pertahanan negara merupakan hal yang tidak bisa dikompromikan.

Karena itu menurut dia,

sangat disayangkan kalau anggaran Kemhan/TNI dikurangi dengan alasan teknis ekonomi.

“Kita diamati negara tetangga, di tengah kelesuan ekonomi kita harus tetap menjaga kedaulatan dan pertahanan negara,” katanya.nima/ans

analisa

6

Edisi 156 | 24 - 30 oktober 2016

Komjen Ari Dono: Tak Ada Perlakuan Khusus Bagi Ahok, Semua WNI Sama di Hadapan Hukum Tidak ada perlakuan khusus bagi Ahok. Semua warga negara Indonesia berkedudukan sama di hadapan hukum.

j

enderal bintang tiga ini menegaskan kepolisian tak akan mengulur-ngulur waktu untuk memanggil bakal cagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait kasus dugaan penistaan agama.

Selain itu kepolisian juga tak akan pernah merasa mem­b eri perlakuan khusus terhadap Ahok. “Semua warga negara Indonesia berkedudukan sama di hadapan hukum.

Kalau kar­e na faktor dekat, banyak yang dekat,” ujarnya.

Berikut wawancara selengkapnya: B a g a i m a n a p e rk e m bangan penanganan kas u s Ah o k s a m p ­ ai saat ini?

Sampai saat ini, kita masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi.

Siapa saja itu saksisaksinya?

Itu dari orang-orang di lokasi, di tempat kegiatan.

Kemudian yang melaporkan kemarin, kitainterview. Kita tanya, lapornya kenapa, taunya darimana. Nantinya kita akan saling cross check, darimana kemana yang dilihat apa.

Apa bocoran menarik dari hasil pemeriksaan saksi-saksi itu?

Nggak boleh dong, itu kan rahasia... he..he..he..

Jadi, konkretnya Ahok ka­p an dipanggil?

Belum. Kita selesaikan dulu pemanggilan saksisaksi. Kasus apapun itu kan yang harus di­p anggil dan diperiksa terlebih dahulu adalah saksi-saksi, baru kemudian terlapor. Supaya tidak bolak-balik nanti.

Apakah ada pengaruh pilka­d a untuk mengulurngulur pemanggilan Ahok, kemudian baru memanggil Ahok setelah pilkada?

Yang pasti proses hukum terus berjalan.

Barangkali Ahok ada perlakuan khusus, lantaran dipandang dekat dengan Presiden Jokowi?

Tidak ada perlakuan khu­ sus. Semua warga negara Indonesia berkedudukan sama di hadapan hukum. Kalau karena faktor dekat, banyak yang dekat.

Tapi sejumlah pihak menilai penanganan ka-

sus ini kesannya lelet?

Tidak ada yang lelet, cuma kan sekarang kan lagi musim Pilkada. Komentarnya kan bisa macam-macam. Semua bisa dipolitisir.

Apa ada intervensi dari pihak tertentu?

Tidak ada intervensi, kita terus jalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Jadi, ada kemungkinan Ahok dipanggil sebelum pilka­d a usai?

Saya tidak mau bicara ke­ mungkinan-kemungkinan, atau berandai-andai. Kita tunggu saja nanti bagaimana prosesnya.

Kasus Ahok ini masuk kat­ egori hate speech nggak?

Nanti kita tunggu dulu ba­g aimana hasilnya. Belum bisa kita sampaikan sekarang...

Bagaimana dengan penanganan hate speech yang belakangan marak di sosial media, khususnya saat pilkada seperti sekarang ini?

Kita ada patroli cyber, kalau nanti kita punya bukti cukup kita langsung proses hukum.

Oleh karena itu masyarakat jangan sembarangan menge­ luarkan komentar terhadap suatu permasalahan yang be­lum diketahui, fitnah dan lain­nya. Kita harus terus menjaga rasa aman dan damai di tengah masyarakat.nhrm

Komjen Ari Dono.

Otto Hasibuan: Kalau Pengadilan Ini Pakai Sistem Juri di AS, Jessica Pasti Bebas Kasus kopi bersianida yang menjerat Jessica Kumala Wongso kian mendekati babak akhir. Pengacara Jessica, Otto Hasibuan masih hakul yakin, kliennya tak melaku­ kan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin.

Tak yakin hakim akan membebaskan Jessica, dia meminta Presiden Joko Widodo turun tangan memperhatikan kasus ini. “Saya mohon Bapak Presiden memperhatikan kasus ini,” pinta Otto. Berikut kutipannya: Bagaimana tanggapan Anda soal replik jaksa penuntut umum?

Ta n g g a p a n r e p l i k i t u sangat emosional dan menjadi tidak proporsional.

Karena apa? Jadi menjurus pada persoalan priba­d i, tidak ada dalam perkara. Ketika mereka bilang saya nggak dibayar. Itu kan urusan pribadi. Atau Jesicca waktu menangis baca pledoi, apa uru­sannya airmata dengan jaksa? Kok j a k sa m a r a h - m a r a h ke tika menyatakan Jesicca merenungi nasib pribadi daripada nasib Mirna. Ini k a n p r i b a d i , j a d i n g g­ a k substansial. Kalau marahm a r a h k a r e n a s u bt a n s i ya fine-fine saja.

Replik jaksa menyebut ple­d oi Anda miskin teori hukum?

Iya, karena kalau kaya den­g an teori hukum, itu adanya di fakultas. Kalau saya ngajar, saya pakai teori hukum. Tapi kalau membuktikan kasus di persidan­gan, saya nggak pakai itu. Saya pakai fakta. Itu bedanya jaksa dengan saya. Jaksa mau men­g hukum Jessica dengan teori. Saya membuktikan dia tidak bersalah dengan fakta.

Apa saja faktanya?

Tak ada saksi, patologi ahli bilang tak ada sianida,

percayalah, Sengkon dan Karta lain akan terus terjadi. Ini bisa digunakan sebagai momentum reformasi hukum dan penegakan hukum. Sayang sekali kalau Presiden tidak me­ nangkap momentum ini.

Otto Hasibuan dan Jessica.

bukti surat juga mengatakan negatif, lalu motifnya (pembunuhan) tidak ada.

Jadi ngapain saya pakai teori? Untuk apa? Teori digunakan untuk menghukum orang ya nggak benar.

Dengan begitu, dia ( jaksa) lemah. Kami yang strong Anda juga disebut jaksa be­r ambisi memenangkan perka­r a dengan segala cara?

Dalam kasus manapun, sa y a t a k i n g i n m e n a n g .

Saya hanya berjanji pada klien,best effort. Artinya mengusahakan yang terbaik semampu saya, bukan berjanji untuk menang.

Pantang itu. Nasib Jessica bukan di tan­g an jaksa dan saya, tapi di tangan hakim.

Mungkin malah seba­liknya, dia ( jaksa) secara tidak sadar yang ingin menang.

Salah satu yang meni m b u l k a n k o n t r o v e rs i adalah pernyataan jaksa, ruang sel Jessica mewah. Tanggapan anda?

Seperti saya bilang tadi,

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

sep­e rtinya jaksa terlalu emosional. Karena itu, jadi berhadapannya dengan Jessica pribadi. Soal selti (sel tikus) itu sudah pernah diungkapkan, bagi kami sudah selesai karena sudah masuk materi hukum.

Tapi saya nggak nyangka itu muncul lagi dalam replik. Salah pula. Itu ruang kon­s eling, bukan sel. Dan jadinya jaksa blunder.

narnya kon­d isi sel Jessica?

Selti itu sangat sumpek, tidak ada exhaust. Setelah 3 bulan baru ada exhaust, setelah dikomplain. Dulunya juga kotor, baru saja dibersihkan. Kalau hujan bocor itu. Ada kecoa juga.

Buktinya di pintunya ada t u l i sa n “ k e c o a d i l a r a n g g a n g g u” , A n d a b i s a c e k sendiri.

Blunder apanya?

Karena ucapan itu secara sadar nggak sadar mendiskreditkan Polda (Metro).

Seakan-akan Polda punya sel mewah, dan memberi fasilitas khusus bagi Jessica. Itu sangat tidak baik ba­g i image Polda. Akibatnya polisi jadi kena. Dia ( jaksa) jadi sibuk sendiri membantah. Akhirnya jadi seperti lagu dangdut; kau yang mulai, kau yang mengakh­i ri, kau yang berjanji kau yang mengingkari.

Dia ( jaksa) yang ngomong, dia mau cabut lagi.

Jessica sering dituding jaksa berbohong, apakah itu benar?

Subjektif sekali itu. Jessica nggak pernah bohong.

Sekarang kan penyidik kita canggih. Kalau teroris 10 hari ada di tangan penyidik, ngaku kalau mereka berbuat. Bandit-bandit besar pun dengan ilmu penyidik yang canggih, ngaku.

Jessica ini 4 bulan di tangan polisi nggak ngaku.

Perempuan lho. Dan sampai sekarang kons i st e n .

Kalau jaksa menuduh bohong, bagaimana itu? Yang bohong mana? Siapa yang bohong ?

Seperti apa sebe-

Anda bilang, akan ada keg­e mparan yang akan t e r j a d i k e t i k a Je ss i c a dan anda mem­b acakan duplik?

Kita buka semua di per­s idangan nanti. Kalau dibuka sekarang, nanti nggak gempar lagi. Sebetulnya kita bukan mau gempar-gemparan. Kita ingin menunjukkan kebenaran s u p ay a s e m u a p et i n g g i petinggi repub­l ik ini yang concern pada hukum mau menaruh perhatian.

Termasuk Presiden?

Te n t u s a j a . S a y a m e wakili Jessica sebagai warga negara, anak bangsa, rakyat meminta keadilan.

Kami memohon, sudah sa a t ny a p r e s i d e n t u r u n tangan dan ambil bagian dalam kasus ini. Bukan intervensi. Presiden bisa bikin tim independen.

Saya yakin kalau tim itu dibentuk, ka­s us Sengkon dan Karta tak akan terulang. Tapi kalau dibiar kan berjalan begini saja,

Seperti apa tim independen yang dimaksud?

Presiden bisa memanggil 10 atau 20 orang ahli kedokteran untuk memeriksa berkas dan lab­krim. Apakah benar kalau tidak otopsi bisa ditemukan sebab kematian? Apakah benar jika sianida yang tadinya tiada jadi ada? 70 menit setelah kematian belum ada formalin hasilnya negatif, tidak ada sianida. Itu sianida ada setelah 4 hari, set­e lah diformalin, ditemukan 0,2 sianida. Sianida alami itu, mun­c ul setelah kematian.

Itu disebut bukan masuk dari mulut, tapi pasca kematian.

Bagaimana kalau ahli-ahli itu tetap menyatakan tewas­n ya Mirna karena dibunuh?

Ka l a u sa l a h sa t u sa j a dari mereka menyatakan tanpa di­o topsi bisa disebut mati, kita ny­e rah deh.

Kalau kemudian hasil­n ya negatif tidak ada sianida, tapi disebut mati karena sianida, dikatakan pembunuhan, nyerah deh. Saya dengan senang hati mempersilakan Jessica dihuk u m m a t i . Je s s i c a s a y a kira rela.

Apakah anda yakin Jessica akan bebas?

Begini, ya, kalau dari akal sehat saya, tidak ada s a t u p u n a l a ­s a n u n t u k tidak membebaskan dia.

Te t a p i s e b a g a i s e o r a n g law­y er yang sudah berpuluh-puluh tahun menghadapi peradilan kita yang penuh ketidakpastian, terus tetang saja saya sulit

men­j awabnya.

Dukungan untuk Jessica semakin mengalir.

Apakah itu menghidupkan optimisme untuk lepas dari kasus ini?

Saya sudah dapat ribuan surat, email dari AS, Jeddah, Wonogiri, Solo, Yogya, bahkan Afrika meyakini Jessica tidak bersalah. Ada yang kasih doa, bahkan ada yang kasih pembelaan dalam versi mereka. Kalau dipublikasi­k an mungkin satu rumah penuh. Saya akan masukkan dalam persidangan. Kalau ini pakai sistem juri seperti di AS dan masyarakat adalah jurinya, saya yakin Jessica a k a n b e b a s. K i t a s u d a h bikin survei kecil-kecilan, tapi nggak bisa kita umumkan karena nggak objektif, kan. Coba saja bikin survei independen.

Anda berpikir bahwa Jessica dikriminalisasi?

Kita pakai istilah yang lebih halus, ini dipaksakan kasusnya. Itu tidak boleh terjadi. Karena itu kami mohon Pak Presiden memperhatikan kasus ini. Kasus ini juga jadi perhatian dunia. Bisa berdampak luas. Kalau penegakan hukum tidak pasti, akan berpengaruh pada investor. Mereka akan kabur.

Seandainya Jessica tetap di­j atuhi hukuman, apakah Anda akan terus melakukan upaya-upaya hukum selanjutnya?

Setelah saya bicara dengan Jessica, dia menyatakan, satu hari pun dihukum, dia akan banding.

Dia tidak terima. Kami yakin, sekarang atau besok, kea­d ilan akan datang.

Di mana itu? Apakah di Pengadilan Negeri, apakah di Pengadilan Tinggi, saya tidak tahu.nhrm

7 Edisi 156 | 24 - 30 oktober 2016

Tidak Suka...

nSambungan Halaman 1

Mbah Gotho adalah warga Desa Sambungmacan, Sragen, Jawa Tengah. Dia diklaim sebagai orang tertua di dunia.

Dia memiliki sepuluh saudara kandung. Namun semuanya sudah meninggal.

Termasuk keempat istrinya, yang terakhir meninggal pada 1988. Semua anaknya juga telah wafat. Saat ini, Mbah Gotho diurus oleh cucu, cicit dan buyutnya.

Meski sudah sangat renta, Mbah Gotho masih mampu berjalan dan bergerak dengan baik. Bahkan, dia makan apapun yang disuka. “Dia makan apa saja dan tak pernah sakit,” kata salah satu kerabat Mbah Gotho.

“Saat ini saya hanya ingin meninggal. Semua cucu saya sudah bisa hidup mandiri,” kutipnya.

Namun, umur tak membatasi Mbah Gotho untuk halhal tertentu. Pria itu masih bisa menikmati es krim, es teh, dan rokok filter yang diisapnya setiap hari.

Ingatannya bahkan masih cukup kuat ketika bercerita tentang peristiwa lalu, antara lain keberadaan Pabrik Gula Gondang Winangoen di kota kelahirannya, Klaten, Jawa Tengah, yang semula bernama Suikerfabriek Gondang Winangoen semasa penjajahan Belanda.

Dahlan Iskan...

nSambungan Halaman 1

Sebaliknya, Maruli memastikan bahwa penyidikan kasus itu bersih dari intervensi Ke jagung. “Tidak ada intervensi,” katanya.

Sementara eks Direktur Umum PT PWU saat pemeriksaan, terbukti menyeret peran mantan Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo, karena memberikan izin dan persetujuan dalam penjualan 33 aset milik PT PWU, badan usaha milik pemerintah daerah Jawa Timur. Izin tersebut juga diberikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur Bisri Abdul Jalil.

Dahlan siap menyerahkan salinan dokumen perizinan tersebut ke kejaksaan jika diminta. “Barang itu ada. Itu dokumen lama,” kata kuasa hukum Dahlan Iskan, Pieter Talawai, Rabu, (19/10/2016).

Penyidik Kejaksaan sendiri sudah memeriksa Imam Utomo terkait dengan kasus ini pada 14 September lalu.

Dalam pemeriksaan, penyidik

Seharusnya...

nSambungan Halaman 1

Menurut dia, gangguan pada pilkada serentak akan dapat meluas di seluruh Indonesia. “Gangguan dapat berubah menjadi ancaman, bagi stabilitas nasional,” tulisnya.

“Karenanya pemerintahan negara RI, baik eksekutif, legislatif & yudikatif harus mengamati dengan sungguhsungguh perkembangan keadaan dalam negeri sampai dengan tiga bulan ke depan,” lanjutnya.

Kepada politisi, tokoh masyarakat, LSM dan Ormas, ia meminta perlu menahan diri agar negara tidak terperosok ke dalam keadaan darurat sipil.

“Kasihan rakyat dalam penderitaannya, karena keadaan darurat dapat mengganggu seluruh aspek ekonomi nasional.

Demikian terima kasih,” kata Hendro menutup cuitannya.

Tommy Soeharto...

nSambungan Halaman 1

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Berkarya Yockie Hutagalung mengemukakan ada harapan dari para pengurus agar Tommy Soeharto dipilih menjadi Ketua Umum Partai Berkarya dalam munas menda-

“Kalau musim giling itu suara mesinnya keras terdengar sampai ke kampung. Dulu saya suka main di pabrik. Jaman dulu itu jalan besar tidak ada kendaraan, motor, bus. Tidak seperti sekarang,” ungkap Mbah Gotho saat diwawancarai wartawan Nonie Arnee.

Sebagai catatan, Pabrik Gula Gondang Winangoen didirikan pada 1860 oleh NV Klatensche Cultuur Maatschappijpabrik dan Pabrik Gula Mojo Sragen pada 1860. Pabrik tersebut masih beroperasi pada era 1930-an hingga 1942. Tak bisa dipastikan pada periode mana Mbah Gotho mengingat masa-masa pabrik gula itu, yang bisa menunjukkan kebenaran pengakuan usianya.

Masalahnya, tak ada sumber lain yang bisa mengukuhkan pengakuannya.

Selain pabrik gula, hal lain yang diingatnya ketika dia dan warga kampung mencegat dan membakar tank tentara Belanda saat melintas di jembatan kampung. “Ambil kayu di hutan, disiram bensin terus dinyalakan. Tank Belanda datang, dicegat terus, duuaar,” serunya, menirukan suara ledakan.

Cara bertuturnya masih runut, meski sesekali berbicara tak tentu arah, kerap berganti -ganti topik pembicaraan.

Ketika ditanya tentang pendamping hidup, Gotho tak mampu mengingatnya dengan pasti. “Istriku banyak, ada anak Wedana Gondang, ada anaknya Demang di kampung

sini. Dulu belum cerai saja saya sudah punya istri lagi.

Tapi istriku sudah meninggal semua, anakku empat, yang masih hidup hanya saya,” ujar Mbah Gotho.

Nama Sodimedjo disandang Mbah Gotho setelah menikah. “Aku lahir Bulan Sapar, makanya orangtuaku memberi nama Suparman.”

Tak banyak informasi yang bisa digali tentang kehidupan Mbah Gotho yang lahir dari pasangan Setrodikromo dan Saliyem.

Sepeninggal anaknya pada 1993, cucu dari istrinya yang keempat yang merawatnya.

Nama sang cucu adalah Suryanto.

Suryanto sendiri baru mengenal sosok Mbah Gotho karena tak pernah berinteraksi sebelumnya. “Dulu Mbah ikut ibu saya yang bernama Sukinem, karena tidak ada sanak saudara akhirnya saya ambil.

Saya sebelumnya tidak mengenal,” ujar Suryanto.

Kini, Mbah Gotho tinggal bersama pasangan Suryanto dan Suwarni di Dusun Segeran, Desa Cemeng, Sragen Jawa Tengah.

Menurut Suryanto, Mbah Gotho dikenal sebagai sosok yang rajin bekerja dan penyabar. “Dari dulu sehat, tidak bisa diam di rumah. Mencangkul, mencari rumput. Ia punya kebiasaan bangun pagi dan tidak pernah menggunakan alas kaki. Keluhannya hanya meriang dan dikerokin saja pasti sembuh.”

Suryanto juga mengaku jika Mbah Gotho tidak pantang terhadap jenis makanan apapun. “Tidak pernah mengeluh. Jadi ngurusin nggak susah.”

Kondisi fisik Mbah Gotho memang menurun sejak enam bulan terakhir, sehingga aktivitasnya kini terbatas. Pria itu hanya duduk di teras dan ketika merasa lelah akan kembali ke tempat tidur.

“Jalan harus dibantu, makan disuapi dan dimandikan sehari dua kali. Tapi itu wajar karena usianya.”

Namun, benarkah usia Sodimedjo setua itu? Keabsahan identitas yang merujuk pada waktu kelahirannya memang bisa dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang menginduk pada Suryanto, sebagaimana diterangkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, Wahyu Luyanto.

Namun, Mbah Gotho tidak memiliki akta kelahiran sehingga tahun dia dilahirkan hanya berdasarkan pengakuannya. “Identitas seseorang harus ditunjukkan dengan akta kelahiran, tapi dia tidak punya karena waktu itu memang belum ada. Data berdasarkan informasi dan pengakuan yang bersangkutan ketika masih lancar berkomunikasi, sehingga kemudian diterbitkan identitas resmi.,” kata Wahyu.

KTP Sodimedjo masih KTP reguler karena pada saat per-

ekaman e-KTP tahun 2012 lalu, ia tidak ikut dengan alasan identitas yang dimiliki berlaku seumur hidup.

Pembuatan e-KTP bagi Mbah Gotho, menurut Wahyu memiliki kendala. “Sistem yang ada hanya bisa membaca tahun kelahiran yang dimulai tahun 1990 dan sulit deteksi iris mata karena tidak jelas. Nanti diusahakan dengan sidik jari.”

Walau berpotensi memecahkan rekor sebagai manusia tertua di dunia, nyatanya Mbah Gotho tak suka dengan umur panjangnya. Dia pun sudah menyiapkan pemakamannya sejak jauh hari. Bahkan, nisan bertuliskan namanya telah bercokol di samping rumah.

“Kematian itu hal yang saya inginkan. Nisan itu untuk jaga-jaga, beli sendiri. Sudah komplet, rumah kuburan dan

cungkup sudah siap, tinggal menunggu dipanggil. Kalau saya meninggal harus cepat dimandikan, didandani, pakai baju, celana, kaos tangan komplet, dasi, dan kacamata. Terus dibawa ke makam dan ditidurkan dengan petinya. Dicor biar tidak longsor,” ujarnya sambil menunjuk nisannya.

Keinginan Mbah Gotho itu sempat membuat was-was Suryanto. “Persiapan Mbah Gotho terlalu lama, sejak tahun 1993 sampai sekarang.

Awalnya takut dan khawatir itu firasat, tapi lama-lama jadi biasa saja.”

Memang tidak sedikit warga maupun tetangga yang datang padanya untuk bertanya rahasia umur panjangnya.

“Tetangga atau tamu yang datang sering tanya kepada Mbah, ‘Resep panjang umur apa?’ Mbah Gotho selalu men-

jawab, ‘Ikhlas. Panjang umur tersebut adalah mukjizat dari Yang Kuasa’,” kata Suryanto.

Sewaktu masih sehat Mbah Gotho dikenal piawai dalam berenang. Mbah Gotho juga dikenal pandai menangkap ikan di sungai tanpa bantuan alat apa pun. “Dulu, katanya orang sepuh di desa, Mbah Gotho suka berenang dan mencari ikan di sungai, bahkan menangkap ikan tanpa bantuan alat,” lanjut Suryanto.

Salah satu tetangga Mbah Gotho, Margiyanti, beberapa tahun silam masih melihat Mbah Gotho bekerja di ladang mencari rumput. Namun, saat ini, Mbah Gotho setiap hari beristirahat di rumah. “Dulu masih kerja cari rumput, cari kayu, tetapi sekarang kebanyakan di rumah saja,” katanya. nbc/lip/dai

mencecar Imam dengan 20 pertanyaan tentang dugaan adanya izin kepada Dahlan untuk menjual sejumlah aset PT PWU. Kejaksaan memang menggali proses dan prosedur penjualan aset, selain pemeriksaan adanya kerugian negara.

Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dandeni Herdiana mengakui lembaganya telah mengantongi surat izin atau penegasan dari Ketua DPRD Jawa Timur. Namun dia enggan mengkonfirmasi apakah isinya berupa persetujuan PT Panca Wira Usaha untuk bisa menjual aset tanpa perlu izin DPRD dan cukup melalui rapat umum pemegang saham sebagai perseroan terbatas.

“Orangnya sudah almarhum, tapi kami masih punya cara untuk membuktikan maksud dari surat itu,” ujarnya.

Adapun mengenai izin dari Imam Utomo, Dandeni enggan memaparkan detail isinya dengan dalih termasuk dalam materi penyidikan dan pembuktian. Menurut dia, penyidik memeriksa seluruh sisi dari proses penjualan aset

untuk menemukan pelbagai kemungkinan pelanggaran, termasuk dugaan korupsi dan penyimpangan prosedur.

Imam sendiri belum bisa dimintai konfirmasi tentang pemberian izin menjual aset PT PWU. Saat rumahnya didatangi di Jalan Margorejo Indah, Surabaya, Jawa Timur, Imam tidak berada di tempat. “Bapak lagi ke luar kota sejak pagi,” ucap seorang penjaga rumah.

Begitu pun saat dihubungi telepon pribadinya, tak aktif.

Ketua Palang Merah Indonesia Jawa Timur ini juga tak bisa ditemui di kantornya.

Sejumlah pihak juga diperiksa saat kasus masih tahap penyelidikan. Beberapa di antaranya tokoh dan pejabat.

Mereka, di antaranya, bos Maspion Group yang juga mantan Komisaris PWU, Alim Markus; Sekretaris Daerah Pemprov Jatim, Akhmad Sukardi; dan mantan Ketua DPRD Surabaya yang sekarang tersangka kasus ini, Wishnu Wardhana.

Sosok kesohor lain yang pernah dimintai keterangan dalam kasus aset PWU ialah artis sekaligus anggota DPD RI, Emilia Contessa. Dia

diketahui pembeli aset PWU di Kabupaten Banyuwangi.

Namun, Kejaksaan menilai pembelian aset oleh Emilia itu sesuai prosedur sehingga tidak ditindaklanjuti.

Pada 30 Juni 2016, Kasus aset PWU dinaikkan ke level penyidikan setelah menemukan bukti kuat terjadinya pelanggaran pada penjualan dua aset PWU. Aset itu diduga dijual di bawah harga pasaran. Sebagian uang hasil penjualan diduga juga diselewengkan. Selain itu, proses penjualan yang dilaksanakan secara lelang dinilai penyidik menyalahi aturan perundang-undangan.

Tak berapa lama setelah itu, Wishnu Wardhana ditetapkan sebagai tersangka. Status penyidikan kasus juga dijadikan senjata oleh Kejaksaan untuk memanggil Dahlan Iskan, terutama dibutuhkan jika hendak melakukan upaya paksa.

Dahlan dicekal ke luar negeri, dia akhirnya memenuhi panggilan dan diperiksa dua hari terakhir.

Bahkan, sosok lain yang menjadi incaran Kejati adalah Gubernur Jatim Soekarwo. Kejati mengatakan akan

mempertimbangkan untuk memanggil Soekarwo, mantan Sekretaris Daerah Jatim saat penjualan aset PWU. “Kalau memang diperlukan juga akan diperiksa,” kata Maruli.

Namun Kejati masih akan melihat alurnya untuk memeriksa Soekarwo. Pihaknya terus mengumpulkan alat bukti dan keterangan ke siapapun. Intinya, kasus PWU adalah pelepasan aset.

Dilanjutkan Dandeni, selaku Dirut PT PWU, Dahlan tentu tahu apa yang terjadi saat itu. Namun Dahlan belum tentu ikut bersalah sehingga jaksa harus membuktikan keterlibatannya di kasus ini.

Dalam pemeriksaan kedua pertanyaan jaksa sudah sampai pada bukti materil terkait penjualan aset. Namun belum mengarah ke tersangka selain Wisnu.

“Belum mengarah ke tersangka lain, Pak Dahlan kita periksa sebagai saksi atas perbuatan pidana yang dilakukan Wisnu,” ujar Dandeni.

Sementara itu Gubernur Jawa Timur Soekarwo hanya tersenyum ketika ditanya tentang kemungkinan dia diper-

iksa terkait kasus pelepasan asset PWU. “Saya tidak masuk ke urusan hukum,” ujar Soekarwo kepada Tempo di JX International Expo Surabaya, Rabu, (19/10/2016).

Soekarwo menuturkan pelepasan aset yang dimiliki sebuah perseroan terbatas BUMD harus persetujuan kepala daerah. Selain itu, mesti mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham.

“Karena pemegang saham mayoritasnya dimiliki pemerintah daerah,” katanya.

Namun, kalau pelepasan aset harus seizin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Soekarwo mengaku belum tahu. “Nanti saya cek,” tuturnya.

Jika tidak izin kepala daerah, kata Soekarwo, BUMD yang melepas aset dianggap bersalah. Ini karena bagaimanapun juga pemerintah daerah terlibat dalam pengelolaan aset.

Soekarwo berujar, aset yang dimiliki BUMD sesungguhnya milik pemerintah daerah yang diserahkan pengelolaannya kepada BUMD. Menurut Soekarwo, aset BUMD adalah

harta yang terpisah dari pemerintah daerah. “Di akrual basisnya adalah aset pemerintah daerah yang di BUMD,” ucapnya.

Kasus aset PWU diusut Kejati Jatim pada 2015. Diduga terjadi penjualan dua aset PWU di Kediri dan Tulungagung dilaksanakan secara curang.

Awal diselidiki, Kejaksaan melacak aset PWU yang telah dijual dan disewakan kepada swasta sepanjang tahun 20002010. Waktu itu, Dahlan Iskan menjabat Direktur Utama PWU. Hasil penelusuran Kejaksaan, ada 33 aset berupa lahan dan bangunan yang dijual dan disewakan, tersebar di sejumlah daerah di Jatim.

Nilai total aset itu sekira Rp900 miliar. Namun, pada perkembangannya, Kejaksaan menemukan bukti kuat hanya pada penjualan dua aset PWU di Kediri dan Tulungagung.

Aset-aset lain tak mudah diselidiki karena banyak saksi, terutama pembeli, yang sudah meninggal dunia dan sakitsakitan. Dokumen transaksi juga banyak yang hilang.nfra/ moh/tem/tri

Kicauan Hendropriyono tersebut, menuai kritik. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais mengatakan, seharusnya Hendropriyono mendinginkan situasi dan memberikan cara mengantisipasi.

“Seharusnya Hendropriyono mendinginkan situasi. Satu hal yang bersifat emergency atau darurat yang perlu dipersiapkan itu sebenarnya antisipasinya apa? Bukan memunculkan informasi yang malah yang dramatisasi,” ujar Hanafi saat dihubungi, Jumat (21/10/2016).

Menurut Hanafi, daripada membuat pernyataan yang bisa menimbulkan kegaduhan, lebih baik Hendropriyono fokus menyiapkan antisipasinya.

“Jadi kupikir lebih baik menyampaikan informasi yang sifatnya itu lebih memprioritaskan antisipasinya apa,” tuturnya.

Dia juga mempertanyakan, apa dasar yang digunakan Hendropiyono untuk menge-

luarkan pernyataan tersebut mengenai semakin banyaknya pihak yang menolak Ahok.

“Ada dasarnya enggak dengan penolakan apa? Ya Pak Hendropriyono yang paling tahu ada dasarnya ada ukurannya ada datanya enggak?

Penolakan terhadap Ahok muncul terus, terus Pak Hendropriyono ngomong darurat sipil, ada benang merah yang bisa ditarik enggak di situ?” kata anak kandung Amien Rais ini.

Menurut dia, masalah penistaan agama dan Alquran itu tidak boleh melenceng dari masalah intinya yaitu Gubernur DKI dianggap sudah banyak melukai umat Islam dan bangsa secara umum. Jangan dikaitkan dengan masalah lainnya seperti politik dan pilkada karena kasus ini sudah ditangani secara hukum.

“Nah artinya sudah ada gugatan melalui pengaduan pada polisi, kalau kemudian hukum itu ditegakkan saya kira otomatis yang tadinya panas

dan dianggap darurat sipil segala karena kasus itu akhirnya adem gitu,” ungkapnya.

Dia berharap, Ahok menjalankan tugasnya sebaik mungkin karena umat Islam pasti akan memantau secara terus menerus. “Jadi ini bukan masalah politik, sekarang sudah menjadi persoalan hukum,” tutupnya.

Menanggapi hal itu, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar memastikan pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin menjaga stabilitas keamanan pelaksanaan Pilkada nanti. Ditegaskan Boy, segala sesuatunya termasuk strategi menghadapi situasi di luar perkiraan telah disiapkan Polri secara matang.

“Kepolisian akan berusaha semaksimal mungkin menjaga stabilitas keamanan pelaksanaan Pilkada. Tentu segala sesuatu termasuk rencana urgensi sudah disiapkan termasuk pelatihan-pelatihan simulasi sudah dilakukan,” kata Boy usai menghadiri dis-

kusi bertajuk Pilkada Aman di bilangan Jakarta Selatan, beberapa saat lalu.

Boy mengatakan hal penting menjaga keamanan pelaksanaan Pilkada, adalah partisipasi semua pihak dalam hal ini masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan cerdas.

Dia mengimbau, masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pihak bertanggung jawab.

“Masyarakat diharapkan tidak menjadi pihak pihak yang bersifat melakukan provokasi dan juga masyarakat diharapkan tidak mudah diprovokasi,” ujarnya.

Korps Bhayangkara berharap masyarakat mengesampingkan ego dan menghindari praktik-praktik kekerasan dalam menjalankan sistem demokrasi. Ditegaskan mantan Kapolda Banten itu, Polri berjanji akan bekerja semaksimal mungkin untuk mencegah konflik atau kericuhan dalam pelaksanaan Pilkada.

“Jadi kita berupaya agar semua dalam keadaan kondusif,

demokrasi bersifat aman kalau semuanya damai dalam proses itu bisa diwujudkan tapi kalau suasana tidak damai tentu kualitas jadi diragukan. Oleh karena itu biar bisa damai ya semua pihak harus berpartisipasi,” ucap Boy. “Aparat keamanan akan bekerja keras, masyarakat juga harus berupaya untuk bangun sebuah kehidupan bermasyarakat yang tertib hukum bukan mengedepankan cara lain yang mengarah pada perbuatan kekerasan, aksi anarkis dalam berdemokrasi. Intinya mari bangun budaya tertib hukum dalam demokrasi,” pungkas Boy. Terpisah, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan menyebut ada beberapa wilayah yang rawan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 mendatang. Pemetaan daerah rawan tersebut berdasarkan data yang telah dirilis beberapa waktu lalu.

“KPU kan sudah menge-

luarkan indeks daerah rawan, DKI kemudian Aceh, Papua.

Nanti bisa dikonfirmasi ke KPU, kalau kita sudah koordinasi dengan KPU untuk mengantisipasi titik-titik kerawanan tadi,” kata Jenderal Budi Gunawan usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.

Ia menambahkan, pihaknya telah membuat Satuan Tugas (Satgas) Pilkada terbaru yang memang bertugas untuk memantau potensi kerawanankerawanan dan mengantisipasinya di wilayah-wilayah tersebut. Begitu pula dengan indikasi darurat sipil yang pernah dipaparkan oleh mantan KaBIN Hendropriyono.

“Syukur sampai hari ini meskipun ada demo, berbagai aktivitas masih dalam batas keamanan,” ungkapnya. “(Indikasi darurat sipil di Pilkada DKI) potensi ada, kita coba untuk antisipasi, kita pantau,” imbuhnya.ntri/ya/rim/ wsn

tang. “Karena partai ini butuh seorang komandan. Tentu ada harapan agar beliau menjadi Ketua Umum Partai Berkarya,” tutur Yockie.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang mengatakan putra Presiden RI kedua Soeharto tersebut, saat ini sudah bukan merupakan politikus Partai Golkar lantaran

sudah menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya.

“Secara legal pak Tommy sudah masuk Partai Berkarya dan meninggalkan Golkar,” ujar Badaruddin di Jakarta, Senin, (17/10/2016).

Badaruddin yang juga merupakan mantan politikus Golkar menekankan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Par-

tai Golkar tertulis jelas bahwa ketika seorang kader Golkar menjadi pengurus partai lain, maka keanggotaannya di Golkar gugur dengan sendirinya.

Dia membeberkan sebagian besar pengurus Partai Berkarya merupakan mantan kader Golkar. Badaruddin menyebut Golkar adalah partai tempat sebagian besar pengurus Partai Berkarya menimba

ilmu politik. “Jadi sebagian besar dari kami pernah berguru di Golkar,” jelas dia.

Terpisah, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham tidak mempercayai kabar Tommy Soeharto membuat partai baru. “Mas Tommy sudah lama berada di Golkar, bahkan ayah beliau itu pendiri dan tokoh Golkar. Rasanya gak mungkinlah,” ujar Idrus saat dihubungi

pada Jumat, (21/10/2016).

Menurut dia, bisa saja nama Tommy Soeharto dicatut tanpa izin dan dimasukkan ke daftar partai baru tersebut.

“Kami perlu konfirmasi dulu ke beliau,” kata dia. Apalagi saat ini Tommy masih menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Golkar. Tommy adalah anak bungsu mantan Presiden Soeharto.

Namun demikian, Idrus mengatakan tidak mempermasalahkan apabila ada yang akan membuat partai baru.

“Itu hak setiap orang dan dilindungi oleh undang-undang,” kata dia. Untuk nama Tommy Soeharto yang terlihat di partai tersebut, lanjut Idrus, perlu ditanyakan lagi apakah benar atas inisiatif pribadi atau dicatut tanpa izin.nod/ans

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

KTP Mbah Gotho.

8

Edisi 156 | 24 - 30 oktober 2016

konspirasi

Soekarno dan Moh Yamin Rekayasa Teks Hasil Kongres 1928

Lahirnya Sumpah Pemuda Didanai Freemason

Presiden Soekarno pernah mengubah teks Sum­ pah Pemuda. Dia mengganti bait ketiga keputusan kongres pemuda tahun 1928. Kalimat “Kami poete­ ra dan poeteri Indonesia, mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia” menjadi “Kami putera-puteri Indonesia, mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia”.

k

ami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia. Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia. Kami poetera dan poeteri Indonesia, mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

Begitulah ikrar dari para pemuda Indonesia yang dikumandangkan 88 tahun yang lalu. Sumpah Setia itu bagai magnet baru untuk menaikkan rasa patriotisme para pemuda dari berbagai belahan daerah.

Sumpah Pemuda sendiri merupakan hasil rumusan Kongres Pemuda Kedua yang diadakan oleh Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI), sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Kongres Pemuda Kedua itu konon merupakan respon dan reaksi para pemuda atas Kongres Pertama di tahun 1926.

Akan tetapi, jarang banyak orang yang tahu sejatinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 penuh dengan inflitrasi kaum freemason. Sebenarnya ormas pemuda kala itu telah melakukan boikot kongres tahun 1926 karena dianggap ditumpangi kepentingan Zionis atau Freemasonry dan Belanda.

Hal ini dipicu karena lokasi Konggres Pertama yang berada di loge Broederkaten di Vrijmetselarijweg dan peranTheosofische Vereeniging (TV ) sebagai penyandang dana Kongres Pemuda I (1926).

Rumusan Sumpah Pemuda sendiri ditulis Mohammad Yamin pada sebuah kertas ketika Mr. Sunario sebagai utusan kepanduan

tengah berpidato pada sesi terakhir kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Soegondo dan kemudian dijelaskan panjang-lebar oleh Yamin.

Mohammad Yamin adalah seorang anggota senior dari Jong Sumatranen Bond atau Ikatan Pemuda Sumatera.

Pendirian Jong Sumateranen Bond sendiri difasilitasi oleh Theosofi. Bahkan rapat tahunan pertama organisasi ini diwarnai pengaruh paham yahudi dan Freemasonry. Pada gilirannya Yamin juga berjasa besar untuk menelurkan gagasan Pancasila yang dekat dengan ide dan gagasan kemasonan.

Maka itu tidak aneh, pada rapat penutup, di gedung Indonesische Clubgebouw di Jalan Kramat Raya 106, Sunario menjelaskan pentingnya memupuk rasa nasionalisme dan demokrasi. Sebuah ideologi yang memang telah menjadi agenda Yahudi untuk ditanamkan di negeri-negeri muslim.

Selain Jong Sumateranan, afiliasi pemuda yang ikut menyemarakkan Sumpah Pemuda 1928 adalah Jong Java.

Artawijaya dalam bukunya Gerakan Theosofi di Indonesia menjelaskan bahwa agama Katolik dan Theosofi banyak

Teks Sumpah Pemuda hasil Kongres 1928.

Peserta kongres pemuda tahun 1928.

Lahirnya Nama Indonesia

Muhammad Yamin.

mendapat tempat untuk diajarkan dalam pertemuanpertemuan Jong Java. Namun perlakuan Jong Java terhadap agama-agama itu, sangat berbeda dengan agama Islam.

Syamsuridjal, salah seorang Tokoh Islam, pernah keluar dari keanggotaan Jong Java ( Pe r k u m p u l a n Pemuda Jawa) dan kemudian mendirikan Jong Islamietend Bond (JIB/ Perhimpunan Pemuda Islam).

Sikapnya itu tidak lain sebagai reaksi penolakan Jong Java untuk mengadakan kuliah atau pengajaran keislaman bagi anggotanya yang beragama Islam dalam organisasi ketheosofian itu.

Sosok yang dianggap berpengaruh dalam menyingkirkan Islam dari organisasi Jong Java adalah Hendrik Kraemer,

utusan Perkumpulan Bibel Belanda yang diangkat menjadi penasihat Jong Java.

Sejarawan Karel Steenbrink dalam“Kawan dalam Pertikaian:Kaum Kolonial Belanda Islam di Indonesia 15961942″ menulis bahwa Kraemer adalah misionaris Ordo Jesuit yang aktif memberikan kuliah Theosofi dan ajaran Katolik kepada anggota Jong Java.

Di organisasi pemuda inilah, Kraemer masuk untuk menihilkan ajaran-ajaran Islam.

Sebelumnya pada 1926 atau dua tahun sebelum peristiwa Sumpah Pemuda, para aktivis muda yang berasal dari Jong Theosofen (Pemuda Theosofi) dan Jong Vrijmetselaarij(Pemuda Freemason) sibuk mengadakan pertemuan-pertemuan kepemudaan.

Pada tahun yang sama, mere­k a berusaha mengadakan kongres pemuda di Batavia yang ditolak oleh JIB, karena kongres ini didanai oleh organisasi Freemason dan diadakan di Loge Broderketen, Batavia.

Peneliti dan sejarawan, Tiar Anwar Bachtiar memberikan gambaran tentang sejarah Sumpah Pemuda dan makna di baliknya. Menurutnya, yang sekarang dinamakan “Sumpah Pemuda” pada tanggal 28 Oktober 1928 sebenarnya hari terakhir Kongres Pemuda ke-2.

Kongres pemuda pertama diselenggarakan sekitar tahun 26, dan tahun 28 kumpul kembali.

“Para pemuda ini melihat gerakan pemuda dari berbagai daerah seperti Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Java, Jong Sumatera, juga seperti Jong Islamieten Bond (JIB) dan menginspirasi sebagian pemuda seperti Moh. Hatta, Yamin, Soekarno, termasuk Natsir juga, dan lain-lain yang merasa harus berkumpul dan dikumpulkan pada suatu kong­res,” terangnya.

Rapat pada kongres itu juga menghasilkan sebuah keputusan yaitu memberikan nama. Apa sebenarnya yang mereka perjuangkan? Selama ini, mereka memperjuangkan yang sifatnya parsial. Harus diberi nama apa yang mereka perjuangkan.

Akhirnya, popular nama ‘Indonesia’ dari kongres pemuda itu. Nama Indonesia dikenal sebelumnya hanya pada kalangan pelajar, khususnya mahasiswa Indonesia di Belanda yang mempelajari ilmu geografi, ada istilah ‘indo nesos’ (kepulauan hindia), juga dalam pelajaran biologi, maka para pelajar ini mengu­ sulkan nama ‘Indonesia’ dalam kongres.

“Mula-mula terjadi ko-

Sumpah Pemuda Sebenarnya Tidak Ada Tidak bisa dipungkiri, pejuang dan pemuda Islam pada saat itu juga ikut terlibat dan memberikan nama apa yang mereka perjuangkan. Terjadi juga korespondensi antara mahasiswa Indonesia di Belanda dan di Mesir yang juga para mahasiswa Islam. Juga yang berkumpul di sana, pada kongres ialah umat Islam, walaupun karena sekulerisme telah kokoh, terjadi perbedaan pandangan.

Dalam pandangan Islam, hasil konges jangan sampai dibawa pada nasionalisme yang sempit. Orang-orang sekuler memperjuangkan wilayah secara saklek. Dalam Islam, memang ini kampung kita. Kita perjuangkan nasib kampung kita yang terdekat. Kampung yang berisi umat Islam. Namun, kita membuka ruang dengan umat-umat Islam pada komunitas lain. Ada persatuan umat Islam di sana, dan kampung kita yang diperjuangkan hanya target antara.

Harus memungkinkan dipersatukan komunitas mu­ slim lainnya, ukhuwah Islamiyah, pan Islam, khilafah, apa­ pun namanya itu.

Pada saat itu, disetujui namanya ‘Indonesia’ sebagai persetujuan perjuangan. Hal itu bukan bersifat sakral hidup atau mati. Bahwa para pemuda memperjuangkan Indonesia

waktu itu benar, karena bercokolnya kolonialisme.

Mengenai redaksi teks, ‘Kami putera-puteri Indonesia, mengaku berbangsa satu…” yang disebut Sumpah Pemuda itu sebenarnya tidak ada.

“Di tahun 60an, Yamin menyebutnya sumpah pemuda. Dia sendiri ikut terlibat dan merasa momen penting yang membuat nama Indonesia maka dia namakan Sumpah Pemuda. Dalam kongres, hanya menghasilkan rekomendasi nama yaitu Indonesia. Hasilnya, Indonesia dinamakan sebagai wilayah, bahasa, dan kebudayaan. Wilayah dan bahasa Oke, kebudayaan yang menjadi problem sampai sekarang,” kata Tiar.

Bahkan, Presiden Soekarno pernah mengubah teks Sumpah Pemuda. Dia mengganti bait ketiga keputusan kongres pemuda tahun 1928. Kalimat “Kami poetera dan poeteri Indonesia, mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia” menjadi “Kami putera-puteri Indonesia, mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia”.

Soekarno pun merekayasa peringatan Sumpah Pemuda untuk kepentingan politiknya.

Saat itu periode 1950, Republik Indonesia menghadapi banyak gerakan separatis dan pemberontakan. Indonesia yang

masih balita terancam terpecahpecah. Dari luar muncul imperialisme, pemaksaan ideologis Blok Barat dan Blok Timur.

“Seperti manusia, negara tidak bisa bertahan hidup tanpa adanya mitos. Bagi Soekarno kita punya mitos ikatan batin, satu kesatuan lewat Sumpah Pemuda.

Soekarno menggunakan sejarah untuk membangkitkan persatuan. Menafikan segala hasrat perbedaan sedang menghadapi tantangan zaman, yang bisa memecah belah balita Republik Indonesia,” kata sejarawan JJ Rizal.

Salahkah Soekarno?

“Ini sudah bukan salah atau benar. Bagaimana sejarah itu visi­nya yang diambil, bukan terus berkutat di sejarah itu sendiri.

Kita bicara sumpah pemuda, bukan lagi sejarah tapi politik,” tambah sejarawan muda ini.

“Soekarno bersama Yamin merekayasa teks hasil Kongres 1928 memberi muatan yang memperlihatkan tuahnya kesa­ tuan,” tambahnya.

Maka Sumpah Pemuda pun benar-benar digunakan Soekarno untuk menekankan pentingnya Sumpah Pemuda.

Perayaan Sumpah Pemuda setiap tanggal 28 Oktober digelar besar-besaran.

Tahun 1958, pemerintahan

Soekarno menghadapi pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dan Perjuangan Rakyat Semesta di Sumatera dan Sulawesi (PRRI-Permesta). Maka Soekarno menggunakan Sumpah Pemuda untuk mengecam para pemberontak yang ingin lepas dari Republik Indonesia.

Harian Merdeka menulis soal pidato Soekarno yang disam­paikan tanggal 28 Oktober 1958. Secara tegas Soekarno mengutuk para pimpinan PRRI-Permesta. Cuplikan berita itu ditulis Keith Foulcher, dalam buku Sumpah Pemuda, Makna dan Proses Penciptaan Simbol Kebangsaan yang diterbitkan Komunitas Bambu, “Presiden Soekarno menjatakan dengan tegas kalau dia seperti Ahmad Husein, Simbolon, Somba dan Warouw, dia akan merebahkan diri di dalam hutan dan minta ampun kepada Allah SWT karena telah mendurhakai kemerdekaan bangsa Indonesia dan mendurhakai Sumpah Pemuda yang keramat itu.”

Soekarno pun menggunakan Sumpah Pemuda saat menghadapi konfrontasi dengan Belanda di Papua dan Inggris di Malaysia. Satu Bangsa, Satu Tanah Air, Satu Bahasa, membakar semangat para personel TNI dan sukarelawan untuk w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

diterjunkan di belantara Papua dan Kalimantan.

Di era Orde Lama, Sumpah Pemuda adalah senjata paling kuat untuk menggalang kekuatan massa. Jargon persatuan dalam sumpah pemuda juga digunakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Harian Rakjat yang terbit tahun 1958 mencatat pidato Aidit soal sumpah pemuda dan tekanan-tekanan yang mulai dirasakan oleh PKI. “Hikmah jang dapat kita petik dalam memperingati Sumpah Pemuda jalah bahwa dalam keadaan bagaimana pun dan di atas segala-galanja kita adalah satu nation. Tidak peduli apa agama, kejakinan politik dan golongannja. Nation kita adalah nation yang berdjuang, anti imperialisme, patriotik dan demokratis.”

Uniknya, Soekarno juga menggunakan Sumpah Pemuda untuk meminta Indonesia kembali kepada kebudayaan aslinya. Soekarno meminta para orangtua tak menamai anak-anak berbau Belanda.

Maka Sumpah Pemuda meski lahir dan didanai oleh barat (Freemason), tapi oleh Soekarno justru dimanfaatkan untuk melawan budaya barat yang disebut Soekarno sebagai kebudayaan asing yang gilagilaan.nhaj/isl

r e s p o n d e n s i m a h a s i sw a Indonesia di Belanda, dengan mahasiswa Indonesia di Mesir. Akhir­n ya ketika mereka pulang ke Indonesia, dipatenkan nama Indonesia untuk menyebut apa yang mereka perjuangkan berupa tanah air, Indonesia. Bangsa (nation) Indonesia, sekalipun penamaan baru ini agak absurd, dan bahasa melayu sekalian saja dinamakan bahasa Indonesia,” ujarnya.

Yang menarik dan rumit di sini ialah nation atau bangsa yang sebenarnya merujuk konsep kebudayaan. Mereka para pemuda berkeinginan dalam keragaman etnis, disatukan dalam budaya Indonesia.

Lalu apa itu kebudayaan Indonesia? Jadi disimpulkan seperti hanya penjejeran etalase dari kebudayaan-kebudayaan yang ada, disebutlah kebudayaan Indonesia.

Hal ini dapat menimbulkan dengan kebudayaan komunitas lain. Misal, ada ditemukan batik dan reog di Malaysia. Ini bukan persoalan Indonesia dan Malaysia! Sejak lama, orang –orang Ponorogo ada yang pindah ke Malaysia, dan akar kebudayaannya tetap Ponorogo, bukan Indonesia.

Karenanya, bangsa ini istilah politik saja, yang hari ini mewujudkan Indonesia dalam kebudayaan.

Nama Indonesia sendiri sebelum Kongres Pemuda tidak populer dan hanya ada di beberapa pelajaran, khususnya pelajaran mahasiswa di Belanda. Nama wilayah ini apa? Bahkan, orang menyebutnya sebagai ‘Jawa’. Misal di Arab sana ada persinggahan (maktab) disebut Jawa. Tempat berkumpul haji orangorang Asia tenggara: ada Filipina, Thailand, Malaysia, In-

Soekarno.

donesua dulu dikenal sebagai orang jawa, dan di belakang namanya dijuluki Al Jawwi.

Jika diganti Jawa, terlampau tendensius karena khusus pulau Jawa diusulkanlah nama lain dan relatif berhasil.

Yang menciptakan Indonesia ialah anak-anak muda.

Bahasa melayu, sudahlah sekalian dinamakan Bahasa Indonesia, yaitu bahasa komunikasi. Jadi, bahasa Indonesia itu bahasa melayu, karena bahasa Indonesia zaman itu sama dengan bahasa melayu.

Sebelumnya, ada beberapa kelompok yang menggunakan nama Indonesia seperti Perhimpunan Indonesia, yaitu komunitas mahasiswa Indonesia di Belanda. Indische Vereeniging, yang pada tahun 1926 mereka pulang ke Indonesia diganti menjadi Perhimpunan Indonesia (PI).

Juga PKI yang pada tahun sekitar 1922 menggunakan nama ‘Indonesia’ juga.

Kongres pemuda itu sendiri dihadiri sebagian besar umat Islam. Indonesia memang kampung kita, kita memperjuangkannya. Lalu ada perjuangan yang lebih besar yatiu persatuan umat Islam.

Karenanya, kelak bersambung dengan gagasan-gagasan lain seperti Pan Islamisme Jamaludin Al Afgani, dan sebagainya.

Kongres pemuda tersebut merupakan momen bersejarah, di mana anak-anak muda kreatif menyumbangkan nama. Namun, bukan berarti mereka yang membuat persatuan, dan nama itu penting seperti halnya orang tua yang melahirkan anaknya dan dikenal identitasnya. Namun bisa saja yang memberikan nama berbeda dengan orang yang melahirkannya.

zoom

Simak berita-berita terkini 29 Kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur: www.len sain d on esia . co m

Edisi 156 | 24 - 30 oktober 2016

fokus

Belajarlah meski harus sampai ke Kota Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Cina. Itulah “sinyal” yang dikirimkan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pariwisata Arief Yahya terkait tata kelola wisata di Danau Toba, Sumatera Utara.

Menteri Arief pun mengajak

Walikota Madiun Tersangka Akibat Ulah Kontraktor Mokong

Polisi Temukan Bunker Penyimpanan Uang Dimas Kanjeng

Baca Halaman 10 | guam

Baca Halaman 11 | hukrim

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan tujuh kabupaten di kawasan Danau Toba menuju Negeri Tirai Bambu di antaranya Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, Bupati Samosir Rapidin Simbolon, nSelengkapnya Halaman 12

Bukalapak Digarap Tiga Pemuda Lulusan ITB Sepekan sebelum Lebaran, kantor Bukalapak di lantai I Plaza City View, Jakarta Selatan masih ramai dengan aktivitas para karyawan. Di selasar, tampak karyawan yang mengenakan kaos bertuliskan Bukalapak asyik dengan laptopnya. Selengkapnya Baca Halaman 13

otonomi

Pengusaha Kaya Hartati Murdaya Serobot Lahan Gubeng Pojok

Segera Dibentuk Pansus Grand City Mall Mafia tanah kasus Grand City Mall berasal dari kalangan pemerintahan. Mereka bermain pungli dan menghalalkan segala cara demi uang.

Ahli waris pun meminta bantuan perlindungan DPRD Kota Surabaya.

k

asus sengketa lahan Mall Grand City dan ahli waris Nuraini ditanggapi ketua DPRD H. Armuji, MH. Dalam pertemuan tersebut, Nuraini dengan didampingi kuasa hukum bertemu langsung dengan Ketua DPRD Kota Surabaya di ruang kerjanya guna membahas langkah-langkah dan sampai sejauh mana proses yang telah ditempuh sesuai prosedur hukumnya, Selasa (18/10/2016).

“Perjuangan kami selama dua belas tahun belum ada kejelasan antara pihak Mall Grand city dengan dirinya, diharapkan setelah adanya pertemuan dengan DPRD Kota Surabaya ini nantinya akan ditemukan titik terang guna membahas langkah langkah penanganan kasus sengketa lahan yang dilakukan oleh PT Hardayawidya Graha, bahkan saya ketemu langsung dengan ketua DPRD untuk menyampaikan permasalahan ini,” tutur Nuraini.

Kepada wartawan, Nuraini menuturkan bahwa oknum mafia tanah ini mulai dari kalangan pemerintahan bermain pungli dan menghalalkan segala cara demi uang.

Kasus tanah Jalan Gubeng Pojok no 48-50 yang kini telah dibangun menjadi Grand City Mall merupakan hak ahli waris dan hingga kini belum dikembalikan.

“Dalam kesempatan ini saya koordinasi dan meminta bantuan perlindungan dan melaporkan kasus saya kepada ketua DPRD Kota Surabaya” kata Nuraini.

Harapan Nuraini kepada ketua DPRD agar menghadirkan Nawa Cita supaya bisa memberikan dukungan serta mengatasi masalahnya, meminta pemerintahan supaya adil dalam memperjuangkan hak rakyat kecil yang tertindas.

Armuji mengatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti kasus sengketa lahan Grand City ini, dan

akan membentuk tim guna menyikapi sertifikat tanah ganda yang salama ini terjadi di masyarakat serta secepatnya akan menghadirkan kedua belah pihak agar tahu duduk perkaranya.

“Kami akan segera membentuk Panitia Khusus (pansus) untuk mencari riwayat tanah serta asal usul mula tanah atas kepemilikan tanah dan proses pembelian atau pindah tangan kepada Grand City, sebab ini tidak gampang, masih perlu adanya proses kepada pihak terkait seperti BPN, Pemkot dinas pertanahan, pemilik Grand City yang sekarang, dan Nuraini akan kita dudukkan bersama-sama,” tutur Armuji.

Untuk diketahui, sejak 12 tahun lalu Nuraini berjuang untuk memperoleh haknya atas tanah yang saat ini dikuasai oleh Hartati Murdaya dan telah didirikan sebuah mall yang bernama Grand City.

Achmad Zakaria, anggota komisi B DPRD Surabaya mengingatkan Pemerintah Kota Surabaya agar lebih selektif dalam mengeluarkan izin.

Zakaria mengatakan bahwa pekan depan, komisinya, yakni Komisi B akan menggelar hearing terkait kasus tersebut.

“Kalau komentar soal teknis, saya masih harus mempelajari kasus ini, tapi saya cuma mengingatkan kepada Pemkot agar lebih selektif dan detail saat akan mengeluarkan berbagai izin pusat perbelanjaan,” ujarnya saat ditemui di gedubg DPRD Surabaya, Rabu (19/10/2016).

Zakaria sendiri mengaku bingung dengan permasalahan kasus sengketa tanah kali ini. Pasalnya semua izin informasinya sudah dikeluarkan, namun faktor yang paling mendasar, yakni bukti kepemilikan lahan masih disengketakan.

“Ini kan membingungkan, izin sudah keluar tapi masih ada masalah sengketa lahan.

travel & kuliner

Membayangkan Danau Toba Disulap Jadi Danau Xi Hu di Cina

DPRD Jombang Temukan Cerobong Asap Rendah Milik PT SUB

Belum reda permasalahan antara PT SUB (Sejahtera Usaha Bersama) dengan warga sekitar atas dampak polusi lingkungan yang ditimbulkan pabrik. Kini muncul dugaan adanya manipulasi perizinan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, Selasa (18/10/2016).

Setelah melakukan hearingwargaDusunPundong dengan DPRD Jombang pada Jumat(14/10) lalu, anggota Komisi C DPRD Jombang meninjau langsung ke lokasi PT SUB dan tempat tinggal warga di Dusun Pundong, Desa Balongrejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. nSelengkapnya Halaman 14

Nuraini, ahli waris lahan Gubeng Pojok yang diserobot PT Hardayawidya Graha bertemu Ketua DPRD Kota Surabaya H. Armuji, MH.

Nanti kita bahas di hearing yang rencanaya akan digelar minggu depan,” bebernya.

Seperti diberitakan sebelumnya, lahan seluas sekitar 5 hektar yang saat ini ditempati oleh pusat perbelanjaan Grabd City Mall, dipermasalahkan.

Seorang yang bernama Nuraini mengaku sebagai pemilik sah lahan tersebut serta memiliki bukti surat tanah yang sah.

Meski sudah menggugat selama 12 tahun, Nuraini masih belum menemui titik terang.

Lahan masih dalam hak milik Hartati Murdaya Po. Ia mengaku selama ini pihak keluarganya tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak manapun. Berbagai upaya sudah ditempuh, namun kiranya kekuatan yang dimiliki Nuraini belum mampu menembus power yang dimiliki Hartati Murdaya.

Lahan yang diserobot orang terkaya di Indonesia no. 13 menurut majalah Forbes 2008 itu kini disulap menjadi Grand City Mall Surabaya.

Hartati Murdaya yang juga pemimpin Central Cakra Murdaya Berca Group dan Ketua umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi)

dituding menyerobot lahan miliknya dan telah melakukan pembohongan selama bertahun-tahun bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) II Kota Surabaya.

Tanah milik orang tua Nurani sekitar tahun 1990 didiami Kesatuan Marinir (saat itu KKO) TNI AL yang kemudian dipindahtangankan dengan proses Ruislagh ke PT Sindo Barong Kencana (SBK) tanpa sepengetahuan dan ijin pemilik, Muhammad bin Al Maghribi.

Kemudian oleh PT SBK tanah tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, dan diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 714, tanggal 8 Juli 1994. Antara 1991-1994, PT SBK mengajukan kredit dengan agunan SHGB No 673 ke Bank Umum Nasional (BUN) senilai Rp50 miliar.

Sampai tahun 1998, PT SBK telah membayar angsuran pinjaman sebesar Rp10 miliar ke BUN. Saat krisis moneter menerpa Indonesia, banyak bank yang tutup, termasuk BUN. ‎BUN dinyatakan sebagai bank yang gagal dan dilikuidasi.

www.lensaindonesia.com

Kemudian melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), memberikan suntikan dana sebesar Rp180 miliar ke BUN, dan semua aset yang dikuasai BUN menjadi milik atau disita BPPN, termasuk tanah di Jalan Gubeng Pojok milik orang tua Nuraini.

Namun, entah bagaimana tanah Muhammad bin Al Maghribi jatuh ke tangan Hartati Murdaya dengan mendompleng nama Yayasan Walubi, diketuai oleh Hartati Murdaya melalui proses sengketa tanah dengan PT SBK. Awalnya Hartati Murdaya dengan atas nama Yayasan Walubi akan mendirikan ‎Vihara.

Namun, setelah menang sengketa dengan PT SBK, rencana pembangunan Vihara diubah tukar guling dengan sebidang tanah di Kecamatan Sawahan, Surabaya yang sekarang sudah berdiri Vihara. Sedangkan tanah di Gubeng Pojok dikuasai sendiri oleh Hartati Murdaya dengan perusahaannya bernama PT Hardaya Widya Graha (HWG), kemudian dibangun Grand City Mall.

Kemudian PT HWG mengajukan sertifikat HGB ke BPN Kota Surabaya II. Dan keluar

SK Kepala BPN 30 Juni 1994, SHGB No 10/HGB/350/I/94, Sertifikat HGB No 673/Kelurahan Ketabang atas nama PT HWG. Oleh PT HWG, SHGB tersebut dipecah menjadi 4 SHGB, masing-masing No.10/ HGB/350/I/94, HGB No 671, No 672, No 673, dan No 714, yang semua atasnama PT HWG. Pada tahun 2007 dilakukan pembangunan Grand City di atas tanah tersebut, tanpa sepengetahuan ahli waris yang sah sebagai pemilik sertifikat, yakni Muhammad Al Maghribi.

“Tahun 2009, sebagai pemilik yang sah, kami ke Kantor Kelurahan Ketabang, meminta surat riwayat tanah (Warkah Tanah), Kretek dan Letter C, nyatanya surat-surat tersebut tidak ada, begitu juga di Kecamatan Genteng suratsurat tersebut juga tidak ada.

Ada kesengajaan surat-surat tanah milik orang tua saya sengaja dihilangkan, oleh Kelurahan Ketabang, jadi siapa yang bermain?” urai Nuraini .

Tahun 2008, Nuraini akhirnya melaporkan ke Polrestabes Surabaya, terkait penyerobotan tanah.del/ber

Cegah Pungli, Polres Jombang Luncurkan Aplikasi SMART

Kepolisian Resort Jombang bersih bersih pungli (pungutan liar) intern institusi dengan cara memperpendek arus proses pelayanan masyarakat.

Pemberantasan prak­tik pungli tersebut dengan cara pelayanan sitem informasi berbasis aplikasi android yakni sistem SMART (sistem manajemen aplikasi real time). Dalam aplikasi berbasis smartphone (android) terdapat berbagai konten terkait program Satlantas Polres Jombang dan juga informasi terkini, Kamis (20/10/2016). nSelengkapnya Halaman 15

guam

10

Edisi 156 | 24 - 30 oktober 2016

Kasus Korupsi Pembangunan Pasar Besar

Walikota Madiun Tersangka Akibat Ulah Kontraktor Mokong Dalam perkara korupsi pembangunan Pasar Besar Kota Madiun ini, KPK menetapkan Walikota Madiun sebagai tersangka.

k

PK menetapkan Wa­ likota Madiun, Bam­ bang Irianto sebagai tersangka kasus ko­ rupsi proyek pem­ bangunan Pasar Besar Kota Madiun.

Bambang diduga meneri­ ma gratifikasi dari proyek pemban­g unan pasar yang menghabiskan biaya hingga Rp 76,5 miliar itu. Proyek itu digarap PT Lince Romauli Raya. “Sedang dikem­bangkan penyidik. Besaran berikut mekanisme pemberian grati­ fikasinya,” katanya.

Bersamaan dengan pene­ tapan Bambang sebagai ter­ sangka, KPK melakukan peng­ gelapan di Kantor Walikota Madiun, ke­diaman dinas Wa­ likota Madiun, rumah pribadi Bambang, rumah pribadi anak Bambang, dan kan­tor PT Lince di Pademangan, Jakarta Utara.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebutkan, pe­ nyidik KPK mengangkut se­ jumlah barang yang diduga terkait dengan perkara ini.

Barang-barang yang disita masih diteliti. Dalam perkara korupsi pembangunan Pasar Besar Kota Madiun ini, KPK baru menetapkan Bambang saja sebagai tersangka.

“Tersangka BI diduga baik langsung maupun tidak lang­ sung dengan mengajak, turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan per­ buatan untuk se­l uruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau menga­wasinya atau menerima grati­fikasi yang berhubungan dengan jabatan­ nya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas­nya atau menerima hadiah atau janji padahal itu diketahui atau patut diduga diberikan karena jabatannya atau kewenangan­ nya sebagai Walikota Madiun,” ujar Syarif.

Bambang dianggap me­ langgar Pasal 12 huruf i atau Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 ten­ tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Kasus ini pernah diselidiki Kejaksaan Negeri Madiun. Ke­ mudian di tahun 2012 perkara ini diambil alih Kejaksaan

Tinggi Jawa Timur. Belakan­ gan dihentikan karena Ke­ jaksaan tidak menemukan adanya keru­gian negara.

Menurut Yuyuk, KPK melakukan supervisi dalam penyelidikan kasus ini. “KPK menerima pelimpahan untuk menindaklanjuti pengusutan perkara ini,” sebutnya.

Ketika perkara ditangani Ke­ jari Madiun, penyidik Kejaksaan te­lah memeriksa sejumlah saksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun dan Dinas Pendap­ atan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Madiun; Manajemen Kons­ truksi (MK) dari PT Pandu Persada, Bandung; dan Manajer Proyek yang terakhir menangani proyek M Ali Fauzi.

Penyidik Kejaksaan juga memanggil direksi PT Lince Romauli Raya Wilayah In­ donesia Bagian Timur. Yakni Direktur Musa Suprianto, dan Wakil Direktur. Keduanya di­ duga melarikan diri. Informasi kaburnya kedua orang itu dis­ ampaikan Ali Fauzi, Manajer Proyek Pembangunan Pasar Besar Kota Madiun yang di­ tunjuk PT Lince.

Pembangunan Pasar Besar Kota Madiun yang menelan biaya Rp 76,5 miliar dibiayai APBD Kota Madiun Tahun 2011 dan 2012. Pasar dipugar total setelah terbakar pada 2008.

Kejaksaan menduga proses lelang proyek PBM melanggar Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Ba­ rang/Jasa Pemerintah. Selain itu, diduga ada pelanggaran jadwal pengerjaan dan kuali­ tas konstruksi bangunan.

Ada tiga paket lelang dalam proyek pembangunan PBM, yakni paket lelang untuk MK, konsultan perencana, dan pa­ ket lelang untuk pemborong atau pelaksana bangunan.

Paket le­lang MK dimenangi PT Pandu Persada, Bandung.

Sedangkan paket lelang kon­ sultan peren­cana dimenangi Profil Emas Konsultan, Sura­ baya, dan peme­n ang paket lelang pelaksana ban­g unan adalah PT LRR, Jakarta.

Menurut aturan, paket proyek yang dilelang pertama kali se­harusnya MK. Setelah MK ditentukan baru menen­

KPK mengamankan sejumlah berkas dokumen dari ruang kerja Walikota Madiun.

tukan pemborong dan kon­ sultan perencana.Paket lelang MK ditentukan per­tama kali dengan harapan akan mem­ bantu Panitia Lelang dalam mengoreksi dan menentu­ kan pemenang paket lelang pembo­r ong dan konsultan perencana. Namun proses le­ lang MK dan konsultan peren­ cana dilakukan bersamaan.

Kejari Madiun bersama tim ahli konstruksi dari Universi­ tas Brawijaya, Malang sempat melakukan pengujian beton dan tiang pancang yang tak sesuai gambar perencanaan.

Pengerjaan konstruksi ba­ n­gu­nan juga tak sesuai dengan jadwal, lantaran sempat va­ kum selama enam bulan pada Januari hingga Juni 2011. Ke­ vakuman itu akibat pasokan bahan bangunan yang terhenti setelah PT Lince menunggak pembayaran ke sejumlah pe­ nyedia barang.

PT Lince secara resmi me­ nyerahkan bangunan ke Pe­ merintah Kota Madiun pada 31 Desember 2011 setelah berakhirnya masa kerja 720 hari sejak awal 2010.

Masuk Daftar Hitam Karena Insiden Hanggar Roboh Hanggar Balai Besar Kali­ brasi di Bandara Sultan Hasa­ nuddin roboh sekitar pukul 09.28 Wita pada 9 Maret 2015.

Akibatnya, lima orang tewas

dan korban luka sebanyak 14 orang.

Korban tewas dan luka dilari­kan ke sejumlah rumah sakit. Di antaranya Rumah Sakit Bhayangkara, Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Rumah Sakit TNIAU, dan Ru­ mah Sakit Daya.

Hanggar tersebut milik Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Hubung­ an Darat. Insiden naas itu ter­ jadi saat para pekerja tengah mengerjakan proyek tersebut.

Otoritas Bandara Wilayah V Makassar menyelidiki kasus ambruknya hangar itu.

Proyek senilai Rp 46 miliar itu dikerjakan dikerjakan oleh pelak­sana PT Lince Romauli Raya dan PT Nur Jaya Nu­ santara. Polisi kemudian me­ netapkan dua orang sebagai tersangka insiden ini.

Dua kontraktor pelaksana pembangunan hangar, PT Lince Romauli Raya dan PT Nurjaya Nusantara KSO akh­ irnya mengembalikan uang pembayaran proyek sebesar Rp 18,2 miliar.

“Ini sudah risiko sebagai kon­t raktor dan kami harus ber­t anggung jawab kepada pihak Otoritas Bandar Udara untuk mengembalikan selu­ ruh keru­g ian negara,” kata Direktur PT Nurjaya Nusan­ tara, Johanes.

Akibat insiden ini PT Lince

dan PT Nurjaya Nusantara di­masukkan dalam blacklist rekanan pemerintah.

Sebelumnya, PT Lince per­nah tersandung perkara koru­psi proyek pengerukan alur pelayaran Talang Duku Sungai Batanghari di Provinsi Jambi.

Direktur PT Lince Tong­ gung Napitupulu kemudian ditetapkan sebagai tersang­ ka kasus korupsi proyek ini.

Namun Pengadilan Tipikor Jambi pada 30 Mei 2013, memutus Tonggung tidak bersalah melaku­k an koru­ psi. “Membebaskan terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari seluruh dakwaan penun­ tut umum,” demikian amar putusan yang diketuk majelis hakim yang diketuai Eliwarti dengan anggota Mansur dan Amir Aswan.

Tak terima Tonggung divonis bebas, Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan kasasi. Perkara kasasi ditangani trio hakim agung Artidjo Alkostar (ketua), Mohamad Askin (anggota) dan MS Lumme (anggota).

Artidjo menganulir vonis bebas yang dibuat Pengadilan Tipikor Jambi. Tonggung pun dinyatakan bersalah melaku­ kan korupsi secara bersamasama dan divonis 6 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang peng­

Bambang Irianto, Walikota Madiun

ganti Rp 5,39 miliar.

Lantaran kerap bermasalah dalam mengerjakan proyek, PT Lince dimasukkan dalam daf­ tar hitam rekanan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) me­ nyatakan PT Lince di-blacklist sejak 29 Januari 2015 hingga 28 Januari 2017.

Sebelumnya, PT Lince masuk blacklist Pemerintah

Kabupaten Lebak. PT Lince sempat meng­g ugat keputu­ san Bupati Lebak yang me­ masukkan perusahaan­n ya dalam daftar hitam. Namun Penga­dilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang menyatakan keputusan itu sah. Putusan ini diperkuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta di tingkat band­ ing.nhrm

Aktivitas Pabrik Pengolahan Limbah Terbesar di Jawa Timur Cemari Lingkungan (Bagian 4)

PT PRIA Membantah dan Rekayasa Hasil Lab Direktur PT PRIA Lu­ luk Wara Hidayati memi­ lih sikap bergeming. Padahal perusahaan yang dipimpin­ nya, dituduh penduduk Desa Lakardowo mencemari ling­ kungan.

Perusahaan yang berja­ rak hanya 400 meter atau 65 meter dpl dari pemukiman penduduk tersebut. Sepan­ jang pantauan indeksberita. com pada Sabtu 17 September 2016, masih menjalankan aktivitas; open dumping dan pembakaran limbah B3.

Saat setelah menemui ang­ gota DPRD Provinsi Jawa Timur pada Senin, 19 Septem­ ber 2016, Luluk mengatakan, PT PRIA tetap menjalankan aktivitasnya , meski penduduk sekitar menuding telah terjadi pencemaran lingkungan.

“Apalagi perizinan yang kami miliki sudah leng­ kap dan hasil lab juga lengkap, termasuk surat dari KLHK yang menyatakan air bawah ta­ nah di perusahaan kami tidak bermasalah. Maka perusahaan kami tetap menjalankan ak­ tivitas sebagaimana prosedur yang ada, ” kata Luluk.

Dia lalu mengatakan, pencemaran limbah B3 yang dituduhkan penduduk Desa Lakardowo merupakan lang­ kah kedaluarsa. Menurut Lu­ luk, analisis air tanah yang w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

dimiliki dari empat sumur penduduk dan di lokasi PT PRIA, hampir semua param­ eter masih di bawah baku mutu.

Dalam pernyataan yang se­ lalu sama disampaikan dalam berbagai kesempatan; baik kepada media massa, di depan anggota legislatif maupun BLH. Luluk selalu mengacu Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor : 416/ MENKES/PER/IX/1990 ten­ tang syarat- syarat dan penga­ wasan kualitas air.

“Kecuali nitrat di Dusun Sumber Wulung dan Dusun Kedung Palang yang tinggi dan melebihi baku mutu,” ungkap Luluk, yang juga menyebut­ kan, bahwa kadar nitrat di dua dusun itu melebihi baku mutu yang ditetapkan, antara 25,5 mg/1 dan 14,1 mg/1.

“Dengan kadar nitrat yang tinggi di dalam air minum itu, memang dapat menyebabkan terganggunya sistem pence­ maran manusia, “ kata Luluk.

Sebagaimana untuk tahu, penduduk Desa Lakardowo terkait kebutuhan air bukan sekadar kualitas air bersih dalam memperoleh hak atas air. Banyak diceritakan pen­ duduk, sekitaran tahun 2007, Desa Lakardowo dikenal se­ bagai desa berbukit dan ban­ yak tumbuhan; dari berbagai

Warga Desa Lakardowo melakukan aksi demo mendesak aktivitas PT PRIA dihentikan.

macam pepohonan atau ber­ kayu lainnya.

Tentu saja air pun me­ limpah. Penduduk sangat mudah untuk memperoleh sumber mata air untuk kebu­ tuhan mandi, cuci, dan minum dengan cara membuat sumur.

Tetapi sejak mulai tahun 2013, sumur mereka sudah tidak berfungsi.

Menanggapi Luluk, Ketua Tim Advokasi Penduduk Desa Lakardowo Daru Setyo Rini mengatakan, mestinya pihak PT PRIA tidak usah berlebi­ han permenkes itu sebagai acuan. “Kita tetap berpijak

pada fakta. Faktarnya di Desa Lakardowo air sumur pen­ duduk sudah tidak berfungsi.

Ini kesalahan siapa?, “ kata Daru dengan nada bertanya.

Disebutkan pula, banyak hal-hal yang penuh rekayasa terkait dugaan pencemaran limbah B3 PT PRIA. Salah satu yang mencolok surat yang ditanda-tangani, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK MR Karliansyah. Surat ber- Nomor: 5-163/PPKL/ PPA/SET-1/8/2016, tanggal 8 Agustus 2016.

Disampaikan oleh Daru,

dalam surat tersebut banyak kejanggalan dan meragukan.

“Makanya, begitu surat terse­ but dikirim ke email Ecoton, kita langsung menolak, “ ucap Daru.

Surat yang menyatakan telah dilakukan kajian dan pengambilan sampel di lapan­ gan, kemudian diuji di Labora­ torium BLH Jawa Timur, kata Daru penuh kebohongan. “Se­ lama ini tidak ada berita acara bahwa ahli yang ditunjuk KLHK turun ke lapangan lalu tiba-tiba memutus tidak ada pencemaran, “ kata Daru.

Apalagi, masih kata Daru,

narasumber yang ditunjuk bukan ahli yang kompeten. Ir Arief Sudradjat, Ph.D., IMP dari Institut Teknologi Band­ ung (ITB), misalnya. Seba­ gai narasumber dia memang memandu prosedur dalam pengambilan sampel. Tetapi di dalam dokumen slide presen­ tasinya tidak menyampaikan analisis yang komprehensif.

“Pakar tersebut adalah ahli di bidang manajemen sistem informasi, klimatologi dan sanitasi. Keahliannya kami dianggap kurang sesuai untuk membuktikan pencemaran, “ jelas Daru.

Begitu juga yang terjadi pada Dr Heru Hendrayana ahli dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogjakarta. Sebagai narasumber pembahas, kata Daru, dia sangat diragukan in­ tegritasnya. Karena selama ini diketahui, telah diberi sanksi oleh pihak kampus terkait pembelaannya sebagai saksi ahli di PTUN Semarang.

“Dia kan membela korpora­ si (PT Semen Indonesia) yang jelas dia sendiri tidak turun ke lapangan seperti di Lakar­ dowo ini. Tiba-tiba memberi kesimpulan, “ kata Daru.

Sebenarnya, kasus dugaan pencemaran limbah B3 PT PRIA ini. Penduduk Desa Lakardowo pernah menuntut PT PRIA dan KLHK ke Pen­

gadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Jakarta. Penuntutan itu dilakukan empat penduduk deasa. Masing-masing dari Dusun Sumber Wuluh Ngadi dan Sumaji, serta dari Dusun Sumber Gembol Sulasto dan Eko. Namun tiba-tiba dalam tun­ tuntan yang sudah terdaftar di PTUN Nomor 109/5/2014/ PTNU-JKT tanggal 1 Oktober 2014 dicabut oleh penuntut.

Ketika itu, kata Daru Rini, penduduk masih belum siap dengan tekanan atau berhada­ pan dengan hukum, sehingga tuntutan itu dicabut.

“Ketika itu memang kita belum mengumpulkan bukti.

Bukan berarti tidak punya bukti kuat. Kini kita sudah menggandeng beberapa per­ guruan tinggi negeri di Sura­ baya dan Lembaga Bantaun Hukum (LBH) Surabaya, “ ungkap Daru.

Sementara Head of Office Christine PT PRIA mengaku bosan, menanggapi pesoalan persoalan ini. “Kami sebe­ narnya mulai bosan dengan unjuk rasa masyarakat Lakar­ dowo. Tapi pemilik perusahaan ingin kami tetap eksis karena kami tidak bersalah dan telah menjalankan perusahaan ses­ uai aturan yang berlaku,” kata Christine yang kemudian sulit untuk dihubungi.npr

hukrim

11

Edisi 156 | 24 - 30 oktober 2016

Polisi Temukan Bunker Penyimpanan Uang Dimas Kanjeng Bunker tersebut ditemukan berada di sekitar tempat tinggal istri ketiga Taat Pribadi.

p

olisi telah menemukan banker penyimpangan uang Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Saat ini, rombongan personel termasuk penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim telah diberangkatkan untuk mengamankan aset yang akan digunakan sebagai barang

bukti tersebut.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, membenarkan, bahwa Penyidik telah menemukan bunker tempat penyimpanan uang pria bergelar Sri Raja Prabu Rajasa Nagara tersebut.

“Iya, hari ini penyidik ke Probolinggo. Tujuannya untuk mengamankan aset milik tersangka, agar terhindar

Enam Debt Collector Rampas Mobil Konsumen Sat Reskrim Polrestabes Surabaya, meringkus 6 debt collector BCA Finance yang beraksi di Jl Tanjungsari, setelah merampas mobil Suzuki Splash W 926 BO dari tangan Mahmud Fasa.

Masing-masing adalah Coki (46), Yulis (34), Patra (26), Jefri (31), Candra (21) dan Fery (24). Mereka berasal dari daerah Wage dan candi, Sidoarjo.

Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya, Kompol Bayu Indra Wiguna, mengatakan, keenam debt collector ini diringkus anggota Jatanras, Senin (18/10/2016) sekitar pukul 19.00 WIB, usai menarik mobil milik nasabah secara paksa. “Karena merasa mengalami pemerasan dan perampasan, korban akhirnya melapor kepada kami,” terangnya, Selasa (18/10/2016).

Kompol Bayu menambahkan, dari laporan korban itulah polisi bergerak cepat mengejar kelompok debt col-

lector tersebut dan berhasil mencegat di di Jl Raya Darmo.

Saat polisi menghentikan laju mobil korban yang sudah dalam penguasaan para debt collector, anggota Jatnras Polrestabes Surabaya kemudian menanyakan surat kuasa kepada mereka.

“Saat kami minta surat kuasa penarikan, mereka menunjukkan. Tapi ternyata yang diberi surat kuasa hanya seorang, sedangkan lainnya hanya ikut-ikutan. Bahkan saat kami tanya, mereka ini mengaku mendapat ongkos Rp 500 ribu untuk melakukan penarikan unit tersebut,” tambah Kompol bayu.

Keenam debt colector itu langsung digelandang ke Mapolrestabes Surabaya untuk diperiksa. Dan setelah terbukti melanggar hukum, mereka ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana 368 dan 365 KUHP tentang pemerasan dan perampasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.nnanda

Pelaku Sodomi 23 Siswa SMP Diganjar 15 Tahun Penjara Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan vonis 15 tahun terhadap Triono Agus Widodo, terdakwa pencabulan dan pelecehan serta kekerasan seksual terhadap 23 siwa SMP 14 Negeri Benowo, Surabaya.

Amar putusan dibacakan ketua majelis Hakim Tutut Topo Sripurwanti dalam sidang dengan aganda pembacaan vonis, Kamis (20/10/2016).

“Setelah mendengar semua kesaksian dan petunjuk bukti-bukti, dengan ini menjatuhkan vonis terhadap terdakwa dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara,” kata Tutu membacakan amar putusan sambil mengetukkan palu.

Vonis yang diberikan hakim ini ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Irene Ulfa dari Kejaksaan Perak yang menuntutnya 20 tahun penjara serta denda Rp 5 miliar.

Mendapat tuntutan cukup tinggi, Triono Agus Widodo sempat mengajukan pledoi yang dibacakan sendiri.

Hakim menilai, hal yang memberatkan terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak sesama jenis yang masih dibawah umur sehingga mengakibatkan korban trauma. Dan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Triono terbukti bersalah dan meyakinkan melanggar pasal 82 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

Terdakwa kasus pencabulan dan pelecehan seks Triono Agus Widodo vonis 15 tahun penjara.

Diketahui, modus terdakwa dalam melakukan aksi bejat pencabulannya ini tergolong rapi. Berprofesi sebagai sopir angkot, terdakwa menggratiskan biaya para korban saat menumpang ke mobilnya.

Setelah mengenal lebih dekat, terdakwa tak lagi menggunakan angkotnya sebagai angkutan umum, melainkan dipakai khusus antar jemput para korban.

Selanjutnya para korban diajak mengenal lingkungan tempat tinggalnya yang dilengkapi warung dan meja billiar. Disana terdakwa mulai memanfaatkan untuk melampiaskan nafsu bejatnya.

Aksi bejat terdakwa akhirnya berakhir setelah korban melapor ke pihak sekolah telah menjadi korban pelecehan pencabulan dan kekerasan seksual yang kemudian diteruskan ke LSM perlindungan anak.

Terdakwa didakwa melanggar pasal 82 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.nrofik

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

dari penjarahan,” terangnya di Mapolda Jatim, Jumat (21/10/2016).

Argo menyampaikan, selain untuk mengamankan aset, petugas juga melakukan penggeledahan di 24 titik di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi.

Sayangnya, hingga berita ini diunggah belum ada penjelasan hasil temuan penggeledahan yang dilakukan petugas.

“Belum ada laporan yang saya terima terkait temuan dari penggeledahan yang di-

lakukan petugas. Saat ini petugas masih bekerja,” katanya.

Informasi yang dapat dihimpun Lensa Indonesia dari internal kepolisian, bahwa Bunker tersebut ditemukan berada di sekitar tempat tinggal istri ketiga Taat Pribadi.

“Ditemukan di rumah istri ketiganya,” ungkap sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Seperti diketahui, Dimas Kanjeng dan padepokannya jadi buah bibir setelah dia ditangkap oleh petugas gabungan Polres Probolinggo dan Polda

Jatim di Dusun Cengkelek, Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pada Kamis, 22 September 2016.

Dia disangka sebagai otak pembunuhan dua anak buahnya, Ismail Hidayat dan Abdul Gani.

Selain itu, Dimas juga ditetapkan sebagai tersangka penipuan bermodus penggandaan uang. Diduga, korbannya puluhan ribu orang dengan total kerugian korban sekira ratusan miliar, bahkan bisa triliunan.nrofik

Kanjeng Dimas di tempat yang diduga bunker uang.

Penipuan Bisnis Pengadaan Pupuk, 2 Bos Cantik Divonis Satu Tahun

Dua bos PT Global Mandiri Sinergi, Maria Ulfa dan Ratna Sulistiowati.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan vonis 1 penjara terhadap dua bos PT Global Mandiri Sinergi yang menjadi terdakwa kasus penipuan, yaitu Maria Ulfa (36), Warga Jl Krukah Selatan 12-B dan Ratna Sulistiowati (41) Warga Jl Dempo DI-10, Waru, Sidoarjo.

Maria Ulfa merupakan Komisaris dan Direktur PT Global Mandiri Sinergi. Sedangkan Ratna Sulistiowati menjabat sebagai Komisaris dan Marketing di perusahaan tersebut.

Dalam putusannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Sigit Sutriyono menyatakan bahwa, dua wanita cantik tersebut terbukti bersalah dan meyakinkan telah melakukan penipuan terhadap rekanan bisnisnya yaitu Linus Aribowo dalam penggandaan pupuk.

“Setelah mendengar kesaksian dan bukti-bukti, kedua

terdakwa divonis hukuman penjara 1 tahun penjara.

Adapun yang meringankan, kedua terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya serta tidak mengulangi lagi dan yang memberarkan, telah melanggar hukum serta merugikan orang lain,” terang Sigit dalam membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (20/10/2016).

Vonis hakim ini ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntutnya 1,5 tahun.

Fatka dalam pesidangan, terdakwa Ratna Sulistyawati diketahui mendatangi CV Artha Agromas untuk bertemu Linus Aribowo dan mengajak kerjasama dibidang pengadaan pupuk. Dimana para terdakwa selaku pihak yang membutuhkan dana untuk menjalankan usaha sedangkan saksi Linus selaku pihak

pemberi modal langsung.

Selain itu, terdakwa Maria Ulfa dan Ratna menyatakan pada saksi Linus bahwa adanya pemesanan dari CV Karunia Cipta Mandiri dengan menunjukkan dokumen satu lembar Purchase Order (PO) senilai Rp 726.125.000, seketika korban tertarik.

Sedangkan, saksi Linus selaku pemodal diwajibkan menyerahkan uang sebesar Rp 534.295.500 kepada kedua terdakwa selaku pihak yang menjalankan usaha. Dalam bisnis tersebut, Linus dijanjikan keuntungan sebesar Rp 38 juta dengan diberikan jaminan pembayaran modal dan keuntungan berupa Cek Bank Mandiri PT Global Mandiri Sinergy dengan jatuh tempo mundur satu dan dua bulan setelah penyerahan uang modal.

Atas iming-iming tersebut, Linus kemudian tergerak untuk melakukan setoran tu-

Pengedar Narkoba Kaki Tangan Bandar Lapas Porong Diringkus

Tersangka pengedar narkoba jaringan Lapas Porong.

Acun (32) warga Jl Simokerto, tak berkutik saat disergap petugas Unit III Sat Reskoba Polrestabes Surabaya yang dipimpin langsung AKP Suhartono, di kawasan RS Marinir Gunungsari. Pasalnya, pria yang sehari-hari bekerja sebagai montir sebuah bengkel motor ini tertangkap basah hendak mengedarkan sabu.

Wakasat Reskoba Polrestabes Surabaya, Kompol Anton Prasetyo mengatakan, sebelumnya anggota Unit III Sat Reskoba mendapat informasi dari warga terkait peredaran narkoba yang diduga dilakukan Acun.

“Setelah itu kami melaku-

kan pengintaian kurang lebih satu minggu, hingga akhirnya mendapati pengedar narkoba itu tengah mengambil pesanan narkoba dengan cara ‘ranjau’ di depan RS Marinir Gunungsari Surabaya,” katanya, Kamis (20/10/2016).

Kompol Anton menambahkan, selain menjadi pengedar, Acun juga menjadi anak buah bandar bernama Alex yang saat ini berada dalam Lapas Porong. Alex yang saat itu berkomunikasi dengan Acun melalui ponsel, meminta Acun untuk mengambil barang (sabu-sabu) di sekitar Jl Gunungsari depan RS Marinir. “Saat tersangka tengah mengambil

‘ranjau’ narkoba itulah, kami melakukan penyergapan,” tandasnya.

Dari tangan Acun, petugas berhasil mengamankan barang bukti tiga bungkus plastik klip berisi sabu 14,03 gram, 13 butir ekstasi biru berlogo R, 2 ekstasi warna kuning biru bentuk minion, pipet kaca, timbangan elektrik dan satu pack plastik kosong.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pengedar Narkoba itu dijerat Pasal 112 dan 114 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman pidana lebih dari lima tahun penjara.nnanda

nai sebesar Rp 336.295.500 ke rekening Mandiri milik terdakwa Ratna. Linus juga menandatangani dokumen berupa satu lembar surat titipan uang tertanggal 21 Agustus 2015 dan para terdakwa menyerahkan cek sebesar Rp 362.295.500 atas nama Global Mandiri Sinergy kepada saksi Linus.

Pada tanggal 23 September 2015, Linus mendatangi kantor Bank Mandiri cabang Menanggal dan melakukan setoran tunai sebesar Rp 110 juta dan pada 28 September 2015 sebesar Rp 88 juta ke rekening milik terdakwa Ratna.

Pada 26 Oktober 2015, saksi Linus mendatangi kantor bank Mandiri cabang Rungkut Madya Surabaya untuk mencairkan cek yang diberikan para terdakwa, namun ditolak oleh pihak Bank dengan alasan saldo tidak mencukupi.

Saat itu juga Linus men-

ghubungi terdakwa Maria Ulfa soal tidak bisa dicairkannya cek yang diberikan, oleh terdakwa Maria Ulfa dijawab proyek belum cair.

Lalu pada 13 Nopember 2015 saksi Linus bersama Suhartuti mendatangi notaris untuk menyelesaikan pengembalian keuntungan dan modal terkait kerjasama pengadaan pupuk tersebut sehingga terdakwa Maria Ulfa dan terdakwa Ratna menyerahkan uang dengan cara transfer ke rekening Linus sebesar Rp 275 juta dan sisanya belum terbayar oleh terdakwa.

Sehingga dengan perbuatan itu keduanya di jerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Mendengar Vonis tersebut, kedua terdakwa yang diberikan kesempatan untuk melakukan banding masih pikir-pikir dulu. “Kami pikir-pikir dulu pak Hakim,” ujarnya.nrofik

Polisi Surabaya Siap OTT Pungli, Bakal Tangkap Anggota Polri Da l a m melakukan pemberantasan pungutan liar (Pungli), Polrestabes Surabaya mengerahkan beberapa anggotanya dalam upaya operasi tangkap tangan (OTT), ke instansiinstansi pemerintahan dan internal Polri.

Ka sa t R e s k r i m Po l restabes Surabaya Shinto Silitonga menerangkan, beberapa anggota yang disebar tersebut merupakan anggota pilihan dari Polrestabes dan jajaran Polsek. “Kami sudah sebar anggota ke beberapa instansi, untuk melakukan operasi tangkap tangan,” terang Shinto.

Mantan Kasat Reskrim Polres Tangerang ini, mengakui, bahwa pihaknya secara operasi tertutup juga mendatangi beberapa instansi untuk memberi pengawasan dan melaporkan penemuan penyimpangan.

“Kemarin, kami sudah ke Dispenduk Capil untuk melakukan kerjasama dalam operasi tangkap tangan (OTT),” ungkapnya me-

nyinggung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya.

“Kami pastikan akan melakukan penindakan hukum, bila mendapati pelanggaran terkait pungutan liar (Pungli),” katanya.

Shinto juga mempertegas, bahwa pihaknya bukan hanya nyasar ke Instansi pemerintah saja. “Kami juga akan menindak tegas anggota Polri yang juga tertangkap melakukan hal tersebut (Pungli),” tambah Shinto.

Disinggung sanksi apa saja yang akan dilakukan bila pihaknya me-OTT tersangka, Shinto menegaskan akan memproses sesuai hukum.

“Sesuai Undang-undang, pastinya proses hukum yang kami kedepankan. Untuk tindakan (administrasi) lainnya, tergantung instansi masing-masing, apakah itu hanya sanksi administrasi atau pemecatan. Tapi bagi kami, sudah pasti proses hukum,” pungkas Shinto, nada bicaranya meyakinkan. nrofik

traveller

12

Edisi 156 | 24 - 30 oktober 2016

Membayangkan Danau Toba

Disulap Jadi

Danau Xi Hu di Cina

Mie terbang Cafe Sosmed, Medan, Sumut.

Seakan Melayang, Uniknya Mie Terbang di Cafe Sosmed Kini sajian makanan kafe semakin kreatif di tengah menjamurnya tempat makan di kota Medan. Salah satunya dapat Anda temui di Cafe Sosmed Jalan Teuku Umar Nomor 3 D. Ada menu baru yang menggugah mata, membuat pengunjung berdecak kagum dan enggan merusak keunikan dari sajian makanan tersebut. Adalah Mie Terbang, mie samyang atau ( korean noodle) kuah atau goreng dengan sajian garfu melayang.

Pengunjung yang datang pun tidak bisa berhenti terus mendokumentasikan Mie Terbang tersebut dengan beragam ekspresi.

Mie Terbang pun menjadi buah bibir di media sosial, saking banyak pengunjung yang posting di media sosial.

Kuncoro, manajer kafe tersebut menuturkan dasar dari penamaan Cafe Sosmed adalah ingin menjadi kafe yang terus dibicarakan di sosial media dan menampilkan keunikan interior dan ikon. Harapannya, foto para netizen pun bisa tersebar di media sosial.

“Intinya, kami ingin apa yang kami tawarkan di kafe ini terus menjadi bahan pembicaraan dan membuat netizen tak pernah bosan berfoto dan upload di media sosial. Seperti sekarang, menu baru Mie Terbang menjadi menu favorit yang dipesan pengunjung karena penasaran akan bentuk Mie Terbang tersebut,” katanya.

Menurutnya, Mie Terbang juga memiliki pilihan ekstra telur, daging, sosis dan lain-lain. Selain mie terbang, ada juga santapan Nasi Lemak Facebook Ayam Rendang dan Nasi Campur Twiter Ayam Rendang yang juga tak kalah jadi santapan menu utama andalah Cafe Sosmed.

Kuncoro, menuturkan nasi dari tiap menu tersebut dibentuk sesuai namanya, nasi Facebook maka huruf F menjadi bentuk sajian menu tersebut, begitu pula dengan nasi twitter.

Nasi Lemak Facebook Ayam Rendang, menawarkan sajian nasi lemak dipadu ayam rendang dengan taburan ikan teri sambal serta sayuran dan potongan petai yang semakin menggugah selera.

Sedangkan Nasi campur Twitter, nasi putih dipadu dengan lezatnya menu ayam goreng dan sayur serta kuah santan yang segar.ntrib

Presiden Jokowi terpukau dengan Danau Xi Hu di China. Maka itu, Kementerian Pariwisata belajar dari danaunya untuk menjadikan Danau Toba masuk kelas dunia.

b

elajarlah meski harus sampai ke Kota Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Cina. Itulah “sinyal” yang dikirimkan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pariwisata Arief Yahya terkait tata kelola wisata di Danau Toba, Sumatera Utara.

Menteri Arief pun mengajak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan tujuh kabupaten di kawasan Danau Toba menuju Negeri Tirai Bambu di antaranya Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, Bupati Samosir Rapidin Simbolon, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, dan Bupati Toba Samosir Darwin Siagian, dan Ketua Otorita Danau Toba Ary Prasetyo.

Rombongan diterima Wali Kota Hangzhou Zhang Hongming, Sekretaris Kota Wang Hong, Deputi Yu Yiping, Direktur Hangzhou Tourism Commission Li Hong, Direktur West Lake Scenic Area Managing Committee Liu Ying, dan Deputi Director Hangzhou Foreign Affairs Office Kong Desheng.

Dalam pertemuan tersebut Menteri Arief mengatakan pemerintah Indonesia ingin mempelajari tata kelola wisata danau.

“Kami punya Danau Toba, salah satu dari 10 Bali Baru.

Kami ingin Danau Toba men-

jadi destinasi wisata kelas dunia. Danau Toba adalah danau terdalam di dunia, danau vulkanik terbesar di dunia, dan danau nomor dua terbesar setelah Victoria Lake di Afrika,” katanya, menjelaskan.

Banyak keistimewaan Danau Toba yang layak dijadikan tujuan wisata kelas dunia.

Pulau Samosir, misalnya, mempunyai luas 64 ribu hektare di tengah-tengah danau sepanjang 100 kilometer x 30 kilometer. Pulau ini tidak kalah dengan luas Negara Singapura.

“Abad ke-13, Marco Polo juga sudah menyebut Hangzhou Kota Terbaik dan Terindah di dunia. Satu-satunya kota di Cina yang menjalankan prinsip Pedestrian First,” ujar Arief, yang juga didampingi Konsul Jenderal RI di Shanghai Siti Nugraha Maulidah.

Arief juga menyampaikan tiga tujuan kunjungan kerja kepada Wali Kota Zhang Hongming. Pertama, ingin belajar manajemen Danau Hangzhou, tempat legenda Ular Putih dan Liang SanpoZhuyingtai, yang di Tanah Air lebih dikenal dengan sebutan Sampek Engtay.

Kedua, ingin belajar show impression Danau Barat, yang memiliki perpaduan apik antara karya budaya lokal dan teknologi serta pencahayaan. Ketiga, membangun kerja sama “sister lake” antara manajemen Hangzhou dan

Danau Toba.

“Lalu, ada manajemen danau yang bertugas menjaga danau, membuat regulasi, merawat taman, dan mengatur operasional atas kebersihan dan kerapian kawasan ini,” ucapnya.

“Jujur saja, presiden sangat terkesan dengan Danau Hangzhou, karena itu kami ditugaskan untuk belajar. Karena kami punya Danau Toba, satu dari 10 Bali Baru yang sedang diprioritaskan untuk dibangun. Kami ingin Danau Toba menjadi world class tourism destination. Danau (Hu) Toba yang berada di Provinsi Sumut itu adalah danau terdalam di dunia, danau vulkanik terbesar di dunia, dan danau nomor dua terbesar setelah Victoria Lake di Afrika,” papar Arief.

Hangzhou terkenal sebagai salah satu destinasi di China yang punya objek wisata Danau Xi Hu yang terkenal sedunia. Hangzhou merupakan kota yang dikelilingi pegunungan, pepohonan hijau, dan banyak atraksi pariwisata yang menyedot perhatian publik.

Tahun 2015, danau yang dikenal dengan Danau Barat, atau Xi Hu, itu didatangi 120 juta wisatawan domestik dan 3 juta wisatawan asing.

Wali Kota Zhang Hongming mengapresiasi Menteri Arief.

Dia merasa tersanjung. Lantas dia menceritakan soal kedisiplinan yang sangat tinggi dalam menjaga dan merawat danau Xi Hu. Baik dalam hal kebersihan, sampai konservasi hutan di sekelilingnya. Itulah yang harus dilakukan di Danau Toba. Dia mengatakan pemerintah Cina membangun dan

menyediakan infrastruktur Danau Barat, seperti jalan, jembatan, jalan pedestrian di tepian danau, juga akses di sekeliling danau.

“Pemerintah membangun dan menyediakan infrastrukturnya, seperti jalan, jembatan, pedestrian di tepian danau, juga akses di sekeliling danau.

Lalu ada manajemen danau (private, red) yang bertugas menjaga danau, membuat regulasi, merawat taman, dan operasional atas kebersihan dan kerapian kawasan Pariwisata itu,” jelasnya Sementara itu Gubenur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mengatakan, saat menghadiri KTT G-20 ke-11 di Hangzhou, Presiden Joko Widodo memang menginstruksikan Menteri jajaran pemerintahan kabupaten sekawasan Danau Toba untuk melakukan studi ke Danau Xi Hu. “Kami saat ini belajar pen-

gelolaan wisata danau yang sangat baik di Hangzhou sesuai instuksi Bapak Presiden Joko Widodo saat menghadiri KTT G-20 pada September 2016,” kata Tengku Erry.

Saat itu Tengku Erry dan Ketua Otoritas Danau Toba Ary Prasetyo didampingi sejumlah kepala daerah sekawasan Danau Toba, antara lain Bupati Samosir Rapidin Simbolon, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, dan Bupati Toba Samosir Darwin Siagian.

Erry mengatakan, saat ini tidak bisa dipungkiri kunjungan wisatawan mancanegara dari Cina ke Indonesia belakangan meningkat pesat

sehingga posisinya kini berada di urutan ke empat teratas setelah Singapura, Malaysia, dan Australia.

Cina merupakan pasar utama pariwisata Indonesia. Dari 19 negara yang menjadi fokus pasar pariwisata Indonesia, Cina ditempatkan sebagai fokus pasar utama selain Australia, Jepang, Korea, dan Rusia.

Arief Yahya, seperti penuturan Erry, menjelaskan bahwa Hangzhou memiliki Danau Barat (Xi Hu) yang paling terkenal dan indah, serta danau romantis di dunia.

Danau itu memiliki legenda ular putih dan Sampek Engtay. “Danau Toba di Sumatera Utara akan kami buat mirip Danau Xi Hu ini,’’ kata Erry Tata kelola wisata danau yang dipelajari adalah pengelolaan pedestrian yang diperuntukkan bagi pejalan kaki untuk menikmati nuansa bangunan perkotaan dan taman-taman kota/kabupaten se-wilayah Danau Toba. “Pedestrian ini menjadi indikator pokok bagi kemajuan peradaban dan pembangunan kota masa depan,” imbuh Erry.

Kerjasama lain berupa pengembangan performa budaya di Danau Toba berupa pertunjukan budaya, kerjasama tempat parkir, dan pengembangan taman bunga serta promosi bersama. ntem

Warga Jerman di Surabaya Bikin Ramai Oktoberfest

Warga Jerman yang tinggal di Surabaya nampak memeriahkan Oktoberfest di Hotel Hotel Four Point by Sheraton dan Hotel Sheraton Surabaya.

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Hotel Four Point by Sheraton dan Hotel Sheraton Surabaya seperti tahun-tahun sebelumnya, menggandeng Kamar Dagang dan Industri Jerman-Indonesia AHK/EKONID gelar Oktoberfest. Four Points

by Sheraton Surabaya juga tawarkan promo Happy Hour : Buy 1 Glass Get 1 Free.

“Warga Jerman yang tinggal di Surabaya, maupun warga Surabaya yang pernah tinggal di Jerman ambil bagian dalam Oktoberfest ke-5 yang diadakan di Ballroom Sheraton Surabaya Hotel and Tower”, ungkap Igga Mone – Digital Marketing and PR Coordinator Hotel Four Point by Sheraton Surabaya dalam ke­

terangan resminya, Minggu (15/10/2016).

Oktoberfest yang awalnya sebuah pesta untuk merayakan pernikahan Raja Ludwig I dan Putri Therese pada Oktober 1810. Saat itu, penduduk München diundang menghadiri pesta kerajaan dan berbagai perayaan, dogelar di alun-alun depan gerbang kota sepanjang 16 hari.

“Di pesta itu berbagai makanan khas Jerman seperti sosis, ayam, keju, dan sauerkraut, termasuk ribuan gallon bir disajikan. Pesta pernikahan tersebut memang sangat pas dengan kegiatan mengosongkan penyimpanan bir musim semi untuk membuat

bir musim gugur. Inilah cikal bakal acara Oktoberfest yang kemudian dirayakan setiap tahun di Bulan Oktober di Bavaria,” tandas Igga.

Igga menambahkan, Kemeriahan Oktoberfest kali ini tak hanya di Jerman saja, di berbagai negara bahkan Surabaya juga ada banyak penduduk pendatang dari Jerman, Oktoberfest menjadi ajang tahunan diadakan digelar di beberapa komunitas, hotel dan tempattempat hiburan.

“Selama Oktoberfest, Four Points by Sheraton Surabaya akan ada promo Happy Hour.

Customer bisa Buy 1 Glass Get 1 Free, artinya akan dapat Harga special untuk pembe-

lian bir lokal menjadi hanya Rp 100.000++ untuk ukuran 2 gelas 600 ml yang dapat dinikmati di Lobby Lounge mulai pukul 17.00 – 22.00”, papar Igga Mone.

Tak hanya Happy Hour : Buy 1 Glass Get 1 Free, ada pula Beer-B-Q by The Pool, yakni menikmati hidangan barbeque di tepi kolam renang setiap hari Sabtu sore pukul 18.00 – 22.00 sambil diiringi penampilan DJ. Beragam menu bisa dipilih tamu untuk kemudian dipanggang Chef hotel dan dinikmati sepanjang petang hingga sore.

Promo Beer-B-Q by The Pool bisa dinikmati mulai harga Rp 230.000++ /pax.nretha

Ternyata Kopi Bisa jadi Bumbu Utama Masakan Ayam Hotel Singgasana Surabaya kini beranikan diri untuk kombinasikan bahan dasar Ayam dan Kopi jadi satu pilihan sajian main course.

Grilled Chicken Aromatic Coffee Sauce ala Hotel Singgasana Surabaya, buktikan bahwa Kopi bisa juga bisa dinikmati menjadi Menu Utama.

Saat demonstrasi pembuatan Grilled Chicken Aromatic Coffee Sauce, Chef Hasan Solo­ mon memperlihatkan kopi tak hanya menjadi pelengkap, namun juga dijadikan bahan utama. Selain menggunakan

kopi bubuk sebagai bumbu utama dalam memarinasi dada ayam, kopi seduh, juga disiramkan saat memanggang ayam di atas teflon. Usai sebelumnya ayam dibakar di atas pemanggang untuk meman­ cing aroma kopi agar merasuk ke dalam daging ayam.

“Kita pilih gunakan Kopi Java Robusta. Diantara jenis kopi yang lain, Java Robusta memiliki karakteristik rasa yang cocok dipadukan dengan daging ayam. Robusta tidak terlalu asam dan fruity seperti Arabica atau strong seperti

Liberica, robusta pas”, papar Chef Hasan Solomon – Exce­ cutive Chef Hotel Singgasana kepada Lensaindonesia.com.

Untuk imbangi rasa pahit kopi, Chef Hasan menambahkan Madu, Gula merah serta gula pasir. Selain itu, sensasi pedas juga tetap dihadirkan dengan tambahan cabe rawit.

Sensasi manis, sedikit pahit serta aroma gurih khas hasil panggang dan sedikit pedas bercampur menjadi satu.

“Menu ini diangkat, karena belum banyak yang mengeks­ plorasi kopi menjadi komposisi

utama untuk main course. Kami coba padukan, untuk manjakan para penikmat kopi sekaligus berikan pilihan bagi yang tidak terlalu suka menikmati kopi dengan cara diseduh”, tambah Chef Hasan.

Menu tersebut bukan menu seasonal, jadi setiap saat akan selalu tersedia dalam deretan pilihan menu a la carte.

Konsep yang diusung kali ini cukup unik dan menarik untuk dijajal para penjelajah kuliner yang ingin mencari sensasi baru.Hotel Singgasana Surabaanretha

Nampak pengunjung Hotel Singgasana Surabaya saat menikmati Grilled Chicken Aromatic Coffee Sauce.

inspirasi usaha

13

Edisi 156 | 24 - 30 oktober 2016

Kantor Bukalapak bagian divisi marketing.

Kiprah Fajrin Rasyid, Dari Lima Karyawan menjadi 500 Karyawan

Bukalapak Digarap Tiga Pemuda Lulusan ITB Untuk mempublikasikan Bukalapak, awalnya mereka hanya masuk ke Kaskus dan mencari grup di media sosial seperti Facebook.

s

epekan sebelum Lebaran, kantor Bukalapak di lantai I Plaza City View, Jakarta Selatan masih ramai dengan aktivitas para karyawan. Di selasar, tampak karyawan yang mengenakan kaos bertuliskan Bukalapak asyik dengan laptopnya.

Di ruang yang biasa untuk makan siang pun tampak dua karyawan asyik berdiskusi dengan laptop di hadapan mereka.

Sementara di ruang kantor, belasan karyawan dengan baju tak seragam asyik memainkan keyboard laptop mereka masing-masing.

Dan di ruang olahraga, tampak ada yang asyik mengayunkan bet pingpong. Inilah pemandangan suasana kerja di kantor Bukalapak.

Karyawan kebanyakan orang muda, bebas bekerja di sudut ruangan manapun dan bebas berpakaian tanpa seragam. “Yang terpenting

mereka bekerja sesuai dengan target key performance indicator (KPI),” ujar Muhamad Fajrin Rasyid, Cofounder and Chief Strategy and Financial Officer (CSFO) Bukalapak.

Pemandangan itu jauh berbeda ketika awal Bukalapak berdiri. Kala itu sekitar tahun 2010 kantor mereka masih di kawasan Haji Nawi, Radio Dalam.

Ukuran kantornya hanya sekitar 4 meter kali 5 meter.

Jumlah karyawannya pun sangat terbatas. Hanya lima orang.

Namun kini, setelah hampir enam tahun berjalan, jumlah karyawan bertambah berkalikali lipat. Setidaknya ada 500 karyawan yang bernaung di bawah bendera Bukalapak.

Kantornya pun sudah luas.

Tak hanya menempati satu gedung tetapi tiga gedung.

Ruangan kantornya pun semakin lengkap fasilitasnya dan semakin nyaman suasananya.

Seperti kantor Bukalapak yang terletak di Plaza City View.

Nuansa kantor sangat dekoratif. Tak cuma fasilitas ruang kerja, ada juga ruang olahraga khusus.

Sukses yang dialami Bukalapak ini berkat kekompakan sang pendiri yang terdiri dari tiga orang muda lulusan Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung (ITB). Mereka adalah Acmad Zaky, Nugroho Herucahyono, dan Muhamad Fajrin Rasyid.

Fajrin mengenang, ketika mereka sama-sama lulus kuliah, masing-masing sudah memilih pekerjaan masing-masing. Zaky dan Nugroho bersama membuka jasa konsultasi pembuatan web-

komunitas sepeda itu jual beli.

Mulai jual beli sepeda baru maupun bekas, dan yang pasti ada transaksi penjualan suku cadang.

“Karena itulah tahun 2011 Bukalapak terkenal dengan sepedanya. Sampai-sampai waktu itu kami bikin moto ‘Pasar online sepeda terbesar’ waktu itu,” kata Fajrin. Kala itu,

ide membuat marketplace itu.

Hanya sekitar tiga bulan website mereka jadi. Dalam proses pembuatannya, Fajrin bersama Zaky dan Nugroho menggodok konsep situsnya.

“Kami lihat bagaimana situs semacam itu bisa berjalan di luar negeri. Kalau memang bisa diduplikasi di Indonesia ya kami akan godok. Tapi yang jelas tidak bisa mengadopsi semuanya persis,” kata Fajrin.

Misalnya mengenai teknis pembayaran. Situs jual beli di Amerika mayoritas menggunakan kartu kredit untuk transaksi pembayarannya. Sementara

di Indonesia, kulturnya masih transfer antar rekening bank.

Dalam pembuatan proses website, setidaknya ada dua persoalan yang cukup pelik menjadi perdebatan antara mereka. Pertama, masalah nama alias brand. Kedua, masalah ketersediaan domain.

“Kami sudah dapat nama bagus, nih. Eh pas dicek ternyata domainnya sudah nggak ada.

Sekitar dua hari akhirnya kami dapat tanpa sengaja,” kata lelaki berkacamata ini.

Ya, ketika itu ada salah satu teman Fajrin yang bertandang ke kantor dan hanya nyel-

etuk kata bukalapak. Karena dirasa cocok dan ternyata domain tersedia, nama itu pun sah menjadi bendera situs marketplace milik Fajrin dan tim.

“Dalam pembuatan website paling seru ketika berdebat masalah konten dan tampilan website. Plus logo,” katanya.

Fajrin mengatakan, di awalawal pendirian Bukalapak memang sangat banyak sekali konflik. “Karena kita ngomongin perusahaan yang baru berdiri dengan jumlah karyawan terbatas. Ini, kan, ngomongin survive atau tidaknya. Awal-awal pembagian kerjanya tak jelas,” katanya.

Garap Proyek Sambil Promo Bukalapak.com Setelah melalui proses diskusi yang diselingi perdebatan akhirnya awal tahun 2010 situs Bukalapak.com meluncur. Pada tahun itu, manajemen sempat mencari investor.

“Kala itu jumlah investor yang melirik start up kan tidak sebanyak sekarang, alhasil proposal kami selalu ditolak calon investor,” kenang Fajrin.

Tertolong Komunitas Sepeda Tahun 2011, secara organik, tim Bukalapak makin gencar mendekati komunitaskomunitas untuk mempromosikan situs mereka. Waktu itu promosinya hanya terbatas di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

“Kami menyadari, bisnis startup yang penting costumer. Komunitas itu pendekatan yang to the point. Kami bisa dekat, bisa tahu kebutuhannya apa. Termasuk fitur-fitur apa yang mereka butuhkan,” jelas Fajrin.

Dan langkah yang mereka ambil kala itu sangat tepat.

Salah satu komunitas yang kecantol dengan Bukalapak adalah komunitas pengayuh sepeda.

“Waktu itu yang banyak masuk komunitas sepeda,” kenangnya. Bahkan, tak sedikit event bersepeda yang menuai peminat berlimpah.

Kebetulan, sebuah website yang merupakan forum populer bagi para biker kala itu sedang down alias mati. Anggota komunitas sepeda seolah kehilangan tempat ngumpul.

Dan setelah mereka tahu ada Bukalapak, tanpa komando mereka masuk dan menjadikan Bukalapak sebagai tempat mereka kumpul secara online.

Karena di Bukalapak mereka bisa saling kirim pesan.

Kebetulan juga, aktivitas

site dan aplikasi.

Sementara Fajrin bekerja di sebuah perusahaan konsultan.

Lalu, sekitar tahun 2009 Fajrin bergabung dengan Zaky dan Nugroho.

Saat itu, Zaky sedang menggagas membuat marketplace.

“Ide itu sendiri muncul karena di Indonesia kala itu, situs semacam itu belum tergarap.

Rata-rata hanya iklan baris,” kata Fajrin.

Mereka menjadikan situs semacam Alibaba, Amazon, dan Ebay sebagai contoh sukses.

Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk merealisasikan

Mau tak mau Bukalapak harus bisa tumbuh organik.

Namun parahnya, tim tidak memasang target apapun untuk Bukalapak.com.

“Kami tidak tahu darimana dan bagaimana Bukalapak ini akan menghidupi dirinya,” katanya. Sementara waktu itu mereka sudah memiliki lima orang karyawan yang bekerja

di bagian programmer, analis, dan administrasi.

Fajrin mengatakan, dalam pendirian usaha ini, setidaknya uang puluhan juta rupiah sudah digelontorkan oleh masingmasing pendirinya. Dan alokasi terbesar terletak pada biaya karyawan.

“Kalau kompetitor kami kan modalnya besar, pasti alokasi

modal yang paling besar di marketing. Tapi karena kami tumbuh organik dengan modal terbatas, modal banyak mengucur untuk membayar gaji karyawan,” jelas Fajrin.

Nah, demi menghidupi karyawan, mereka tetap menerima proyek-proyek pembuatan website atau aplikasi. Sambil menggarap proyek-proyek

klien, tim tetap melakukan promosi Bukalapak.com.

Karena dana mereka terbatas, mereka mempublikasikan Bukalapak hanya masuk ke Kaskus, mencari grup di media sosial seperti Facebook. “Kami lakukan sendiri tanpa ada biaya. Kami posting sendiri. Kami masuk ke banyak komunitas,” ujar Fajrin.

Akhirnya Dilirik Investor Jepang

kalau tanya penggemar sepeda pasti mereka tahu Bukalapak.

Jumlah pengunjung Bukalapak.com pun melesat menjadi ribuan visit per hari di tahun 2011. Jumlah penjual atau pelapaknya pun menjadi ratusan.

Sebagai perusahaan yang tumbuh organik, dan tanpa marketing khusus, pencapaian itu terhitung lumayan cepat.

Karyawan Bukalapak kebanyakan orang muda. Mereka bebas bekerja di sudut ruangan manapun dan bebas berpakaian tanpa seragam.

Achmad Zaky, CEO Bukalapak.com.

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Pencapaian ini ternyata dilirik oleh investor dari Jepang. “Kami malah bingung ketika ada investor mau masuk. Mereka mau investasi apa?” ungkap Fajrin.

Namun setelah melakukan diskusi, mereka akhirnya menerima investasi dari Jepang dengan nilai miliaran rupiah.

Hal itu diharapkan bisa menjadi modal pengembangan Bukalapak lebih jauh lagi.

Tahun 2011, Bukalapak menjadi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas. Bermodalkan dana dari investor, Bukalapak pun merekrut sejumlah karyawan dan melakukan sejumlah kegiatan marketing.

Namun, sekalipun ada dana

marketing, Bukalapak tak jorjoran beriklan. “Sampai sekarang pun kalaupun ada dana, kami tidak menaruhnya di marketing. Bagi kami matketing itu harus terukur. Tapi hasil maksimal,” jelas Fajrin.

Bukalapak baru beriklan di televisi setahun terakhir. Itu pun dilakukan dengan anggaran yang seminim mungkin.

Ketika kompetitor mereka ramai-ramai beriklan dengan menggaet artis-artis ternama sebagai bintang iklan, Bukalapak punya cara lain. Mereka tak menggunakan artis ternama untuk menghiasi iklan mereka.

Bukalapak justru menggaet sang CEO, Ahmad Zaky

sebagai bintang iklan. “Cuma dibayar makan siang karena kami memakai CEO sendiri,” kata Fajrin sambil tertawa.

Namun demikian, mereka mengandalkan konsep iklan yang memang tepat sasaran.

Fajrin mengungkapkan, pihaknya tak ciut ketika kompetitor lebih rajin menebar iklan di televisi. Baginya, dengan kompetitor rajin beriklan itu justru akan menyadarkan masyarakat untuk belanja online.

“Kan, sekalian itu membantu edukasi. Saat ini yang belanja online di tanah air jumlahnya masih di bawah 10 juta,” katanya.

Bukalapak cukup percaya

diri karena saat ini pihaknya sudah memiliki satu juta pelapak.

Semakin banyak pelapak yang bisa mereka rangkul, harga yang ditawarkan semakin bersaing dan konsumen pun akan merapat dengan sendirinya karena banyak pilihan.

Sejak tahun 2013, Bukalapak melakukan ekspansi. Kategori barang yang ditawarkan tidak hanya sepeda saja.

Sekarang ada banyak kategori plus masih ada sub kategori. Tentu, transaksi pun meningkat. “Awal berdiri hanya ada 3 sampai 5 transaksi per hari, sekarang sudah ada puluhan ribu transaksi per hari,” ujar Fajrin. nSumber:kontan

otonomi

14

Edisi 156 | 24 - 30 oktober 2016

Pedagang Sebut Klaim Jatim Lumbung Daging Sapi Dianggap ‘Abal-abal’

Jawa Timur Diserbu Daging Kerbau India Sejumlah pasar di Jatim saat ini diserbu dengan murahnya daging impor kerbau yang didatangkan dari India.

p

e m p r ov Ja w a Timur dinilai tak tegas terhadap aturan pelarangan daging sapi/kerbau impor yang masuk ke pasar di Jatim.

Pasalnya, sejumlah pasar di Jatim saat ini diserbu dengan murahnya daging impor, yakni daging kerbau asal India.

Ketua Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar (PPSDS) Jatim Muthowif, menyebut adanya penemuan ini Pemprov jelas kecolongan dan tak serius

soal pelarangan masuknya daging impor di pasar Jatim.

“Ini masalah serius dan mengancam kelangsungan peternak penjual daging sapi lokal. Harga daging kerbau dari India itu murah per kilogramnya hanya Rp 60.000,” Curhat Muthowif di Surabaya, Jumat (14/10/2016).

“Kalau Pemprov memang konsisten terhadap kebijakan larangan impor daging impor yang dibuat tahun 2010, yang melindungi para peternak dan

DPRD Kendal Bentuk Empat Pra Raperda DPRD Kendal memfasilitasi penyelenggaraan Public Hearing dalam rangka penyerapan aspirasi pembentukan empat Pra Raperda, yang digelar di ruang Paripurna. Empat Pra Raperda tersebut yaitu Pra Raperda tentang Kerjasama Daerah, Pra Raperda tentang Kerjasama Desa, dan Pra Raperda tentang Perlindungan Anak, dan Pra Raperda tentang Penghapusan Kekerasan pada Perempuan dan Anak.

Publik Hearing tersebut dilakukan dengan mengundang dinas terkait, perwakilan ormas, LSM, dan kelompok masyarakat lainnya.

Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Kendal, Rubiyanto, mengatakan, Public Hearing ini dilaksanakan dalam rangka menyerap masukan, kritik, dan aspirasi masyarakat, agar Perda yang dibuat nanti benar-benar sesuai harapan dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Raperda yang dibentuk berkaitan dengan arah dan kebijakan yang telah ditentukan Pemkab Kendal, guna memberikan perlindungan hukum dan rasa aman di masyarakat,” ungkapnya.

Dengan dibentuknya Raperda Perlindungan Anak dan Perempuan, karena anak dan perempuan rentan terhadap tindak kekerasan yang kerap terjadi

pada kehidupan sehari-hari.

Sehingga kemudian perlu dipandang adanya Perda yang mengatur hal tersebut, supaya mereka terhindar dari tindak kekerasan dan ada perlindungan bagi anak dan perempuan agar benar-benar dapat diperhatikan.

“Seringkali ditemui, jika kejahatan kemanusiaan seringkali menyasar kepada perempuan dan anak-anak. Padahal, setiap perempuan dan anak berhak tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat manusia sehingga membutuhkan perlindungan hukum,” katanya.

Sedangkan Pra Raperda Kerjasama Daerah dan Pra Raperda Kerjasama Desa merupakan upaya untuk mengoptimalkan potensi desa dan daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dimaksudkan, agar pembangunan daerah dan desa bisa berlangsung secara optimal, sehingga sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kendal 2016-2021.

“Dalam pemberdayaan dan menggali potensi-potensi yang ada di daerah dan desa, perlu adanya perencanaan. Perencanaan tersebut merupakan penjabaran dari visi-misi daerah dan masing-masing desa,” pungkasnya.neko

DPRD Kendal memfasilitasi penyelenggaraan Public Hearing.

pelaku pasar tradisional, seharusnya bertindak tegas atas masuknya daging impor ini,” tambahnya, seolah menuding Pemprov Jatim ‘pilin-plan’.

Dia menilai daging kerbau impor dari India itu diindikasikan belum bebas PMK (Penyakit Mulut dan Kuku). “Pemprov harus lebih tegas keberpihakannya. Bilang Jatim surplus daging sapi, tapi ternyata daging impor bebas masuk ke Jatim, bahkan ke pasar tradisional,” kritiknya.

“Jelas kami pedagang daging lokal sangat kecewa dan tentu juga daging itu belum aman dikonsumsi oleh masyarakat,” tegas dia,” tambah Muthowif.

Disebutkan, penyebaran daging asal India itu ada di banyak pasar tradisinal di Madiun. “Saya dapat laporan dari teman di Madiun, tapi daging itu diambilnya dari Surabaya.

Berarti di Surabaya pastinya juga dijual itu,” imbuhnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga menyanggah klaim Pemprov Jatim yang selama ini menyebut bahwa Jawa Timur lumbung sapi sehingga surplus daging sapi, tapi nyatanya Jawa Timur kekurangan daging. Artinya, klaim itu identik ‘abal-abal’.

“Kalau yang diimpor daging sapi, maka yang dirugikan para peternak dan pelaku pasar pasar tradisional (daging lokal/

segar) yang diuntungkan justru sebagian kecil orang (importir).

Itu yang saya maksud tidak keberpihakan kebijakan Pemprov,” pungkasnya.

Terpisah, Disperindag bantah paguyuban pedagang soal daging kerbau India masuk pasar di Jatim. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim Ardi Prasetyawan mengaku dari hasil inspeksi di beberapa pasar di Jatim termasuk di Madiun yang disebut-sebut marak menjual daging kerbau impor itu nyatanya hasilnya tidak ditemukan.

“Saya sudah komunikasi dengan Disperindag Kabupat-

en Madiun, untuk cek lapangan dan laporannya tidak ditemukan adanya peredaran daging kerbau di Madiun,” katanya saat dikonfirmasi Lensa Indonesia, Jumat (21/10/2016).

Meski begitu, pihaknya menyatakan akan terus melakukan pengawasan, agar daging kerbau tidak beredar di Jatim.

Pasalnya, sesuai dengan SK Gubernur, Jawa Timur menolak impor daging kerbau/sapi karena stok sapi lokal di Jatim dinilai mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Tetapi harus terus di cek lapangan dan laporan masyarakat juga diperlukan.

Meskipun Pemprov melalui

Disperindag dan Dinas Peternakan terus melakukan pengawasan terhadap peredaran daging kerbau tersebut,” tegas mantan Kepala Biro SDA ini.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, distribusi daging di Jatim sudah ditangani oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Pemprov Jatim hanya bertugas memantau kondisi pasar dan menjaga harga agar tetap stabil.

Karena itu pihaknya mengimbau masyarakat melaporkan jika ada temuan mengenai daging kerbau, atau tidak layak konsumsi beredar di pasar.

“Kita akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat,” tukasnya.sarifa

Festival Gunung Kelud 2016 DPRD Jombang Temukan Dimeriahkan Produk Unggulan UMKM Cerobong Asap Rendah Milik PT SUB

Ketua Komisi C DPRD Jombang, Masud Zuremi saat sidak di pabrik PT SUB.

Kemeriahan Festival Kelud 2016.

Kabupaten kediri di Bulan Suro ataau 1 Muharam mempunyai tradisi yang menarik yaitu bersih desa yang termasuk dalam rangkaian acara Festival Kelud 2016. Acara resmi dibuka oleh Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno yang didampingi oleh Wakil Bupati Drs. H. Masykuri, MM., Kajari Kabupaten Kediri Pipuk Firman Riyadi, SH, MH. dan Sekretaris Daerah serta jajaran Kepala Satker Kabupaten Kediri.

Pemukulan gong oleh Kajari sebagai tanda dimulainya Festival Kelud 2016 dengan disaksikan seluruh Pejabat dan staf pemerintah Kabupaten Kediri. Nampak juga kerumunan masyarakat yang antusias dan penasaran dengan Festival Kelud yang berlokasi di Parkir Kediri lagi.

Setelah memukulan gong dan pelepasan burung merpati, Bupati Kediri beserta rombongan melihat stand UMKM yang ikut meramaikan Festival Kelud ini.

Setiap kecamatan se Kabupat-

en Kediri menampilkan produkproduk unggulan UMKM yang diperjual belikan selama acara ini berlangsung. Selain produk UMKM juga ada produk pertanian berupa sayur dan buah buahan disetiap kecamatan.

Saat mengunjungi stand yang ada, bupati selalu melakukan dialog dengan pemilik UMKM tentang produk apa yang telah mereka buat. Tidak lupa bupati selalu mengingatkan bahan baku untuk membuat produk tersebut harus bebas dari bahan-bahan pengawet yang berbahaya bagi kesehatan.

“Ini semua bebas dari bahan pengawet dan bahan kimia lain yang berbahaya bagi kesehatan khan?” Tanya Bupati Kediri kepada salah penjaga satu stand.

Kemudian Hj. Haryanti mencicipi hasil dari tangan terampil para pelaku UMKM Kabupaten Kediri.

“Untuk buah lokal saya berharap Kabupaten Kediri bisa menjadi sentranya buah lokal.

Para petani harus meningkatkan hasil pertaniannya agar mampu memenuhi permintaan konsumen yang saat ini semakin cinta terhadap buah lokal yang segar dan aman dikonsumsi setiap hari,” ungkap Hj. Haryanti.

Selain pameran produkproduk UMKM dan produk pertanian, Festival Kelud 2016 juga menggelar Festival Tari tingkat SMA/SMK sederajat se-Kabupaten Kediri.

Tari tersebut berlangsung 2 (hari) tanggal 15 dan 16 Oktober 2016 dengan diikuti sebanyak 18 group tari diparkir Kediri lagi Gunung Kelud. Dalam Festival Tari tersebut para siswa berlomba menampilkan yang terbaik dengan membawakan Tarian Tradisional.

Masih banyak lagi hiburan yang pastinya dapat menambah wawasan, ilmu dan pendidikan mengenai seni dan budaya tradisional. Seperti kesenian Tobong, Jaranan, Ritual Kelud dan lain-lain.andik_kartika

Belum reda permasalahan antara PT SUB (Sejahtera Usaha Bersama) dengan warga sekitar atas dampak polusi lingkungan yang ditimbulkan pabrik. Kini muncul dugaan adanya manipulasi perizinan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, Selasa (18/10/2016).

Setelah melakukan hearing warga Dusun Pundong dengan DPRD Jombang pada Jumat(14/10) lalu, anggota Komisi C DPRD Jombang meninjau langsung ke lokasi PT SUB dan tempat tinggal warga di Dusun Pundong, Desa Balongrejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

Dari tinjauan lokasi tersebut, anggota Komisi C DPRD Jombang dan tim dari BLH (Badan Lingkungan Hidup) setempat menemukan berbagai permasalahan yang dikeluhkan warga ternyata benar. Diketahui tempat cerobong asap memang tidak memenuhi standar, sehingga mengeluarkan asap hitam dan polusi debu susah pembakaran.

Ketua Komisi C DPRD Jombang, Masud Zuremi mengatakan memang benar cerobong asap perusahaan ini terlalu rendah. “Untuk itu kami berikan waktu untuk segera diperbaiki satu hingga dua bulan agar tidak menimbulkan dampak polusi lingkungan warga

sekitar,” tegas Masud.

Pihaknya juga memberikan rekomendasi nantinya agar PT SUB segera menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan dengan warga baik itu terkait cerobong asap perusahaan, maupun dampak limbah yang ditimbulkan.

Sementara terkait adanya temuan perizinan pabrik yang diduga ada manipulasi, Masud mengungkapkan warga sekitar mengaku jika dulunya tanah milik pabrik PT SUB ini didirikan hanya untuk gudang dan lapangan. Namun, dengan berjalannya waktu dengan adanya peningkatan produksi, maka di tempat ini dijadikan produksi juga.

“Untuk izin peningkatan tersebut kami masih dalami, karena belum jelas maka dari itu kita lakukan kordinasi lagi kedepannya,” jelasnya.

Sementara itu, Yuli Inayah Kasubid Pengendalian Lingkungan BLH mengatakan akan segera merekomendasikan ke PT SUB untuk ditindaklanjuti terkait temuan cerobong asap yang terlalu pendek tersebut.

“Sementara terkait UKL UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) itu bukan kewenangan kita, nanti akan dikoordinasikan dengan perizinan,” urainya.obi

Produk Unggulan Tulungagung Layak Dipasarkan di Pasar Modern Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Tulungagung terus memotivasi masyarakat terus berinovasi dalam meningkatkan produksi pangan. Caranya dengan membuat produk unggulan baru dan dikenalkan kepada masyarakat.

Salah satu bentuk promosi ke masyarakat yakni menggelar Pameran Produk Unggulan di Gedung Olahraga (GOR) Lembupeteng. Pameran dalam rangga menyambut HUT ke 811 Tulungagung ini dimulai Selasa (18/10/2016) hingga Sabtu (22/10/2016).

Acara tersebut dibuka sekitar pukul 09.00 dan ditandai pemukulan lesung oleh Bupati Syahri Mulyo, dan diteruskan pengguntingan pita melati

Penerbit: PT Lensa Indonesia Cipta MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

untuk membuka stand pameran oleh Ketua Tim Penggerak (TP) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tulungagung, Wiwik Syahri Mulyo.

Setelah itu, Bupati Syahri Mulyo dan Wakil Bupati (Wabup) Maryoto Birowo beserta unsur forum pimpinan daerah (Forkompimda) didampingi Kepala BKPP Sigit Setyawan meninjau 76 stand pameran di lokasi.

Bahkan, bupati beserta rombongan tidak sungkan-sungkan mencicipi makanan dan mencoba produk unggulan yang dipamerkan saat itu.

“Saya sangat terkesan dengan pameran yang memperkenalkan produk unggulan di sini,” ungkap Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo.

Syahri melanjutkan, produk unggulan yang dipamerkan di GOR Lembupeteng ini sangat kreatif, masyarakat Tulungagung mampu menciptakan berbagai produk unggulan.

Produk unggulan tersebut bukan hanya di bidang makanan, melainkan berbagai peralatan hingga teknologi informatika. Hal ini ditunjukan dengan produk solar cell mini yang berguna mengecas HP dan home industri pembuatan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).

“Berbagai produk unggulan ini perlu dikenalkan agar semua masyarakat tahu, bahkan di sini ada produk unggulan pertanian yang layak dipasarkan di pasar modern. Untuk itu kami menginstruksikan kepada Dis-

BKPP Tulungagung menggelar Pameran Produk Unggulan di Gedung Olahraga (GOR) Lembupeteng.

perindag dan Dinkop UMKM Tulungagung untuk pembinaan agar produk itu dikemas menarik dan menimbulkan minat masyarakat,” jelasnya.

Berkembangnya produk di

Tulungagung ini, nantinya Pemkab Tulungagung akan memperluas tempat khusus pada produk unggulan itu.

Pemkab akan memfasilitasi berbagai keperluan pelaku

usaha agar terus berkembang.

“Kami akan terus memfasilitasi pelaku usaha, agar berimbas ke produk mereka degan laku dijual, sehingga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat,” kata bupati yang suka blusukan ini.

Hal senada juga diungkapkan Kepala BKPP Tulungagung, Sigit Setyawan melalui Kabid Pengkajian Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Ledang Hadiwiyono. Dia mengatakan, pameran kali ini diadakan agar masyarakat Tulungagung mengenal produk unggulan di wilayahnya. Dengan pengenalan produk tersebut bisa dimanfaatkan dan dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari.

“Semoga saja pameran kali ini berjalan dengan sukses, dan

Kabiro Kediri: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan Wartawan Nganjuk: Roy Alexander, Catur Setiawan, Agus Suhadi, Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Nanang Wartawan Trenggalek: Setiowati Wartawan Bojonegoro: Triyono, Haribono, Abdul Azis, Agus Budiono Wartawan Sampang: Moch. Yusuf, Laili Purnomo Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) wartawan lensa indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistik dibekali tanda pengenal dan dilarang menerima imbalan bentuk apapun dari narasumber

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

pesertanya banyak yang membeli hingga bisa meningkatkan ekonomi mereka,” ujarnya.

Sedangkan, tujuan akhir pemeran kali ini untuk memberi hiburan kepada masyarakat Tulungagung. Karena itu, masyarakat Tulungagung dan sekitarnya jangan ragu mengunjungi melihat pameran di Gor Lembupeteng yang dibuka selama lima hari.

Selain itu dengan pameran produk unggulan ini diharapkan pelaku usaha khususnya pangan dapat terus meningkatkan produksinya untuk meningkatkan swasembada pangan. “Kami memastikan, dengan terus meningkatnya hasil produksi pastinya ketahanan di sini akan tercukupi secara global.nnang

otonomi

15

Edisi 156 | 24 - 30 oktober 2016

Warga Sumber Gundhi Gelar Suroan dengan Tradisi Grobyak Ikan Ribuan warga berebut mencari ikan di Dusun Sumber Gundhi, Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri.

Rebutan ikan tersebut adalah tradisi suroan yang dinamakan Grobyak Ikan. Sebab, mencari ikan tak boleh memakai pancing kail atau menjala. Mereka boleh menangkap ikan dengan cara dijaring secara beramai ramai.

Kabupaten Kediri terkenal akan kekayaan adat dan juga tradisinya terutama di bulan Muharram atau Bulan Suro.

Salah satunya adalah tradisi unik Grobyak Ikan yang diadakan di Sumber Gundi yang

Tradisi suroan Grobyak Ikan yang digelar setiap tahun.

berada di Desa Tanjung Kecamatan Pagu pada hari Minggu (16/10/2016).

Grobyak adalah salah satu acara ritual suroan menangkap ikan secara ramai-ramai oleh masyarakat di Sumber Gundi yang juga merupakan punden di Desa Tanjung, Kecamatan Pagu.

Dalam menangkap ikan yang diadakan sekali dalam setahun ini, masyarakat membawa alat-alat tangkap traditional.

Mereka yang yang terdiri, tuamuda, anak-anak, laki-laki dan perempuan secara bersama-sama masuk dalam kolam Sumber Gundi. Acara didahului dengan

Kirab Tumpeng menuju lokasi Sumber Gundi.

Camat Pagu H. Ahmad Wito Subagyo, SH., M.Si., menyerahkan potongan tumpeng kepada tokoh masyarakat kemudian mengangkat alat tangkap ikan tradisional (cundik, wuwu, jaring) yang menandai bahwa Grobyak Ikan telah dimulai.

Sontak ratusan peserta yang berasal dari warga Desa Tanjung, langsung terjun ke dalam kolam sumber. Tak lupa dengan membawa alat bantu menangkap ikan yang beragam bentuknya. Ada yang berbentuk seperti kurungan ayam, ada pula yang hasil modifikasi jala

ikan dengan bambu, ada yang berupa jaring standar.

Harsono, salah seorang peserta Grobyak Ikan mengaku bahwa acara yang digelar tiap tahun ini berlangsung sangat meriah. “Pesertanya lebih banyak daripada tahun lalu. Partisipasi masyarakat juga sangat bagus, benar-benar antusias.” Ujar Harsono.

Grobyak Ikan merupakan salah satu wujud untuk tetap menjaga adat dan tradisi di bulan Suro. Ikan yang terdapat di Sumber Gundi juga sangat beragam. Ada ikan Nila, Lele, Tombro, Patin dan juga ikan asli di Sumber seperti ikan Gabus/ Kutuk.nandik_kartika

Cegah Pungli, Polres Jombang Luncurkan Aplikasi SMART

Dengan adanya aplikasi yang berbasis sistem informasi melalui android, proses birokrasi saat pengurusan perpanjangan SIM dapat dipangkas.

k

epolisian Resort Jombang bersih bersih pungli (pungutan liar) intern institusi dengan cara memperpendek arus proses pelayanan masyarakat.

Pemberantasan praktik pungli tersebut dengan cara pelayanan sitem informasi berbasis aplikasi android yakni sistem SMART (sistem manajemen aplikasi real time). Dalam aplikasi berbasis smartphone (android) terdapat berbagai konten terkait

program Satlantas Polres Jombang dan juga informasi terkini, Kamis (20/10/2016).

Aplikasi SMART Satlantas Polres Jombang tersebut berisi informasi tentang tilang, informasi kecelakaan lalu lintas, informasi proses pelayanan BPKB, perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara online, dan juga konten tentang tanggapan masyarakat yakni penyampaian saran dan kritik dari masyarakat terhadap kinerja polisi.

Kapolres Jombang AKBP

Agung Marlianto mengatakan, masyarakat bisa melakukan komunikasi langsung tentang berbagai pelayanan dan kinerja kepolisian, aplikasi ini bisa di download dari hp smart phone melalui play store.

Dengan adanya aplikasi yang berbasis sistem informasi melalui android tersebut proses birokrasi saat pengurusan perpanjangan SIM dapat dipangkas.

Sehingga berbagai kemungkinan tentang danya praktik pungli bisa diminimalisir, dengan adanya aplikasi SMART proses birokrasi semakin mudah dijangkau oleh masyarakat dan memperpendek arus pe-

layanan birokrasi.

“Dengan begitu, kemungkinan adanya pungli dapat dihindari, karena salah satu peluang terjadinya pungli adalah panjangnya birokrasi,” ujar AKBP Agung kepada Lensa Indonesia usai melaunching sistem Aplikasi SMART di halaman Mapolres Jombang.

Ia menambahkan dengan memanfaatkan SMART online masyarakat bisa langsung mengisi aplikasi dari rumah, dan datang ke kantor polisi hanya mencetak saja, apabila itu berhubungan dengan pelayanan BPKB, dan SIM. Kritik dan saran bisa dimplikasikan melalui pelayanan

saran di SMART dengan memberikan informasi terjadinya pungli tersebut. Aplikasi ini implementasi dari intruksi dari pimpinan tertinggi baik bapak Presiden RI dan bapak Kapolri untuk memangkas adanya praktek pungli.

“Kami ingin memangkas birokrasi dengan sistem aplikasi SMART, karena perpanjangan SIM bisa dilakukan secara online. Dengan demikian, birokrasi tidak lagi panjang.

Dengan aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat untuk mengakomodir kebutuhan layanan lalulilintas. Tak hanya, memangkas pelayanan birokrasi dengan aplikasi SMART,

upaya menangkal praktek pungli juga dilakukan dengan membuka aduan umum yakni, masyarakat bisa melaporkan ke Kapolres jika mengetahui praktik pungli yang dilakukan oknum polisi,” pungkasnya.

Launching aplikasi SMART tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati, Munjidah Wahab, Dandim 0814, Letkol Arh M Fatkhurrahman, Forkopimda Jombang, serta pimpinan wilayah BRI Jawa Timur, dan juga tokoh masyarakat. Selain peluncuran aplikasi SMART, Polres Jombang juga melaunching klub sepakbola Bhayangkara FC yang komposisi pemainnya anggota yang mempunyai bakat sepakbola.nobi

Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto

Lima Ranperda Permainan Kartel, Peternak Ayam Tulungagung Disahkan di Jombang Kosong Pasokan DOC

Ketua DPRD Tulungagung Supriyono (kanan) menyerahkan berita acara Ranperda yang telah disahkan kepada Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

Lima rancangan peraturan daerah (Ranperda) resmi ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda), Sabtu (15/10/2016). Itu berdasarkan rapat paripurna penetapan dan penyerahan Ranperda inisiatif DPRD Tulungagung dan Pemkab Tulungagung di gedung dewan.

Dari hasil sidang tersebut, setiap fraksi mendesak agar bupati secepatnya menindaklanjuti, yakni dengan membuat peraturan bupati (Perbup), sehingga perda bisa segera dilaksanakan.

Sidang paripurna diawali pembacaan hasil kajian dari setiap panitia khusus (Pansus), yakni total ada empat Pansus.

Sementara kemarin ada lima Ranperda yang ditetapkan, di antaranya Ranperda tentang perangkat desa, pedoman pembangunan desa, serta Ranperda tentang peternakan dan kesehatan hewan. Ranperda lain yaitu, tentang rencana induk pembangunan pariwisata daerah (Riparda) tahun 2016-2026, dan satu perda lagi adalah tentang pembentukan susunan perangkat daerah Tulungagung.

Sedangkan ada satu ranperda yang batal disahkan yaitu ranperda tentang perubahan perda perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional, dan penataan serta pengendalian pasar modern. Dikarenakan perubahan dalam ranperda tersebut lebih dari 50 persen, sehingga perlu diganti dengan perda yang baru.

“Dari Ranperda itu, ada satu Perda yang khusus yaitu tentang pembentukan susunan perangkat daerah Tulungagung,” ungkap Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono.

Setiap Ranperda yang dibacakan pansus, lantas ditanggapi delapan fraksi di DPRD. Dari delapan fraksi itu, ternyata juga menyoroti tentang penundaan pengesahan tentang ranperda

perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional, dan penataan serta pengendalian pasar modern. Sebab nantinya wakil rakyat akan mencabut perda tersebut pada sidang paripurna selanjutnya dan membuat perda baru yang disesuaikan dengan berbagai regulasi baru, meliputi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, permendag nomor 70/M-DAG/per/12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern.

Selain itu juga ada regulasi mengenai Permendag Nomor 48/M-DAG/Per/8/2013 tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, dan yang terakhir yakni permendag nomor 61/M-DAG/per/8/2015 tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan.

“Ini merupakan kesepakatan bersama untuk melindungi pasar tradisional agar dapat terus eksis. Sehingga nantinya pembahasan disesuaikan dengan regulasi yang baru,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Senada diungkapkan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

Menurut dia dengan pengesahan lima ranperda tersebut akan digunakan sebagai panduan hukum untuk melakukan setiap tindakan. Selain itu satu Ranperda yang tidak disahkan, karena nomenklatur yang dibahas jauh dari undangundang yang telah diterbitkan.

Serta ada beberapa kata yang berbeda istilah seperti pasar tradisional menjadi pasar rakyat dan toko modern menjadi toko swalayan.

“Untuk itu memang seharusnya pengesahkan Ranperda tersebut ditunda, dan kami akan melaksanakan semaksimal mungkin untuk ranperda yang telah disahkan menjadi Perda.nnang

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Peternak ayam di Jombang, Jawa Timur membiarkan kandangnya kosong tak terisi.

Mereka hanya melakukan persiapan pengisian saja, karena sampai dengan saat ini masih belum ada pasokan DOC (day old chicken) alias benih ayam kepada peternak. DOC tersebut mengalami keterlambatan, kelangkaan dan terbatas.

Kekosongan kandang dengan sistem close house tersebut tidak dipengaruhi oleh musim pancaroba, karena kandang dengan sistem tersebut bisa mengatur suhu, dan juga kelembaban, kosongnya kandang dipengaruhi pasokan DOC mengalami kesulitan ditingkat peternak mandiri.

Namun, kelangkaan dan juga terlambatnya pasokan DOC belum mempengaruhi usaha peternakan di Jombang secara signifikan.

Salah satu Pengusaha dan Peternak ayam di Jombang, Warsubi menuturkan, “Saat ini kita hanya melakukan persiapan kandang saja, kemungkinan bulan November atau dua Minggu lagi pasokan DOC normal kembali dan baru ada

pasokan DOC. Sehingga kandang kami saat ini terlihat kosong tidak ada ayamnya, kami masih menunggu pasokan DOC dan kemungkinan harga agak sedikit naik,” katanya.

Sulitnya pasokan DOC ini, karena keterbatasan dari pabrikan (produksi DOC) dan pabrikan melakukan afkir lebih cepat.

Sehingga sedikit berdampak terhadap kebutuhan DOC ini. Namun, masih belum berpengaruh terhadap kerugiuan peternakan, karen kandang disini di isi hanya 7 kali dalam satu tahun, sehingga terpenuhi.

“Kondisi ini kemungkinan pada bulan November sudah normal, karena parent stock (induk ayam) sudah banyak yang bertelur,” jelasnya kepada Lensa Indonesia usai melihat kandang ayam yang masih kosong di Mojakrapak, Tembelang, Jombang.

Ia menambahkan kebutuhan ayam ada peningkatan permintaan daging ayam yang di supply kepada konsumen, dan untuk kandang kami terisi bisa sampai sekitar 44.000 ayam. Sementara untuk harga

ayam yang kami ketahui di pasar Rp 30 ribuan, sedangkan harga ayam dari kandang saat ini antara Rp 18 ribuan.

Diketahui, kekosongan DOC tersebut akibat adanya kartel.

Dan KPPU memutuskan untuk memperkarakan 12 perusahaan perunggasan ini, Setelah diskusi dan kajian dengan beberapa ahli dan peternak. Baik mandiri maupun beberapa peternak yang juga produsen DOC. Dan menjatuhkan sanksi pada 12 Oktober beberapa waktu lalu terhadap 12 Perusahaan.

KPPU menemukan, adanya kenaikan harga DOC pada saat itu. Ongkos memproduksi satu unit DOC paling mahal sekitar Rp 3.800 - Rp 4.000/DOC. Tetapi waktu itu harga DOC yang ditemukan di lapangan sudah sekitar Rp 5.000 atau bahkan di atas Rp 6.000/DOC. Berdasarkan penyelidikan, investigator akhirnya menemukan setidaknya dua alat bukti yang cukup untuk membawa 12 perusahaan unggas ini masuk ke proses persidangan.

Akhirnya dalam gelar laporan yang dilakukan, setelah

melakukan diskusi panjang, KPPU menetapkan 12 perusahaan sebagai terlapor atau tersangka dalam kaitan dugaan kartel afkir dini terhadap parent stock yang menyebabkan harga DOC naik, dan harga pasokan DOC menjadi berkurang.

KPPU telah menemukan ada kerugian sebanyak Rp 224 miliar yang dirasakan dengan dilakukannya afkir dini ini.

Angka ini datang dengan perhitungan, apabila 1 ekor parent stock bisa menghasilkan 32 DOC, maka dengan pemusnahan 2 juta DOC, berarti ada sekitar 64 juta ekor DOC yang tidak masuk ke pasaran karena adanya afkir dini.

KPPU berharap pemerintah bisa segera mengajukan perubahan terhadap UU Nomor 41 Tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 18 Tahun 2009. Hal ini dilakukan guna meminimalisir proses konglomerasi di industri perunggasan Indonesia, sehingga peternak-peternak mandiri dapat lebih bersemangat dalam melakukan bisnisnya.n obi

Denda yang dijatuhkan komisi pada 12 pelaku usaha

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, denda Rp 25 miliar PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), Rp 25 miliar PT Malindo Feedmil Indonesia Tbk (MAIN), Rp 10,834 miliar PT CJ-PIA (Cheil Jedang Superfreed), Rp 14,105 miliar PT Taat Indah bersinar, Rp 11,540 miliar PT Cibadak Indah Sari Farm, Rp 5,360 miliar PT Hybro Indonesia, Rp 6,551 miliar PT Wonokoyo Jaya Corp, Rp 10,833 miliar CV Missouri, Rp 1,215 miliar PT Reza Perkasa, Rp 1,211 miliar PT Satwa Borneo, Rp 8,016 miliar

Wabub Kendal Resmikan Jalan Rabat Beton Sepanjang 800 Meter Wakil Bupati Kendal Masrur Masykur dengan didampingi Komandan Kodim 0715 Kendal Letkol Inf. Piter Dwi Ardianto dan perwakilan Forkopimda meresmikan pengggunaan jalan rabat beton sepanjang 800 meter, lebar 3 meter dengan ketebalan beton 12 sentimeter di Desa Sukodadi Kecamatan Singorojo, Rabu (19/10/2016).

Jalan desa tersebut dibangun untuk memperlancar arus lalu lintas, mobilitas dan memperlancar kegiatan perekonomian warga.

Peresmian jalan sepanjang 800 meter tersebut merupakan salah satu dari berbagai proyek TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) di Desa Sukodadi yang dikerjakan selama 21 hari dari 20 September hingga 10 Oktober 2016 dengan kegiatan fisik, non fisik dan kegiatan tambahan.

Wabup Masrur mengharapkan supaya hasil pembangunan dalam gerakan TMMD bisa digunakan dengan semestinya dan masyarakat Desa Sukodadi diminta untuk merawatnya.

Dana Desa yang telah diberikan pemerintah bisa dimanfaat-

kan untuk mensejahterakan wrga dengan membangun dan mengembangkan program yang bertujuan meningkatkan tingkat ekonomi warga antara lain BUMDES. Selaras, Komandan Kodim Letkol Piter berharap pembangunan di di Desa Sukodadi bisa berguna sebagai pemicu kepala desa dan perangkat bersama masyarakat untuk mengembangkan perekonomian warga dengan membangun infrstruktur penunjang.

Sementara itu, Menurut Lettu Inf Muhamad Subkhan, Sekretaris TMMD Sengkuyung II di Kabupaten Kendal 2016, kegiatan TMMD ini merupakan kegiatan rutin yang merupakan perintah dari Danrem Makutarama untuk merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan TMMD di wilayah Kabupaten Kendal.

Anggaran yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan bhakti TNI tersebut berjumlah total Rp. 314 juta yang berasal dari APBD Provinsi sebanyak Rp. 130 juta, APBD Kabupaten Kendal sejumlah Rp. 159 juta dan swadaya masyarakat sebanyak

Wakil Bupati Kendal Masrur Masykur meresmikan jalan rabat beton sepanjang 800 meter.

Rp. 25 juta.

Manfaat dilangsungkannya TMMD, lanjut Subkhan yakni memelihara dan meningkatkan kemanunggalan TNI dan masyarakat; meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bergotongroyong; memperlancar arus lalu lintas, mobilitas masyarakat dan anak sekolah dan memperlancar arus kegiatan ekonomi masyarakat setempat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 21 hari tersebut yakni kegiatan fisik berupa pengec-

oran jalan sepanjang 800 meter, lebar 3 meter dengan ketebalan beton 12 sentimeter. Sasaran tambahan yakni rehabilitasi gardu pos kampling sebanyak 3 unit, gorong - gorong 3 unit, senderan jalan I dengan panjang 6 meter lebar 0,5 meter tinggi 2 meter, senderan II panjang 8 meter lebar 0,5 meter tinggi 4 meter dan pembuatan lapangan sepaknola 1 unit.

Selain itu sasaran non fisik berupa penyuluhan wawasan kebangsaan, penyuluhan hukum dan kamtibmas, penyuluhan tentang tenaga kerja dan

trasmigrasi, penyuluhan Keluarga Berencana dan kesehatan, penyuluhan pertanian dan kehutanan, penyuluhan bahaya narkoba, penyuluhan tertib lalu lintas, hiburan masyarakat dan pasar murah. Personil yang dikerahkan untuk mengerjakan program TNI tersebut berjumlah 109 orang yang terdiri dari TNI dari Kodim 0715 orang sebanyak 40 orang, Polres Kendal 2 orang, tenaga kesehatan 2 orang, PNS pemkab Kendal 3 orang, Linmas 2 orang dan masyarakat Desa Sukodadi 60 orang.neko

metropolis

16

Edisi 156 | 24 - 30 oktober 2016

Kejari Surabaya Naikkan Status Kasus Korupsi dari Penyelidikan Menjadi Penyidikan

Pedagang Siap Ungkap Fakta Kebobrokan PD Pasar Surya Sebagai Sarang Pungli Dari kasus korupsi PD Pasar Surya, ternyata masih ada kasus yang jumlahnya lebih besar lagi. Para pedagang mengaku punya data dan fakta.

k

asus dugaan pungli dan penyelewengan dana PD Pasar Surya semakinterkuakdeng­ an adanya­pengakuan pedagang. Bahkan, pedagang bersedia memberikan keterangan kepada publik terkait fakta – fakta kebobrokan yang dilakukan PD Pasar Surya.

Seperti yang disampaikan Ahmad Busyiri, Koordinator Pedagang Pasar Wonokromo.

Pihaknya berharap pihak Kejaksaan dan Kepolisian yabg saat ini sedang menangani kasus PD Pasar Surya dapat bekerja maksimal.

“Kita siap buka-bukaan jika memang kejaksaan serius menangani kasus ini. Masih ada kasus yang jumlahnya lebih besar dari ini, dan kita punya data dan faktanya jika kejaksaan serius,” kata Busyiri kepada wartawan, Kamis (20/10/2016).

Apalagi, lanjut Busyiri, adanya intruksi presiden dan kapolri yang ingin member-

antas pungli di Indonesia, adalah momentum bagi PD Pasar untuk ‘bersih-bersih’ dari oknum yang selama ini dianggap ‘nakal’.

“Yang jelas, kita siap mendukung langkah pemerintah.

Apalagi saat ini Pak Jokowi sedang gencar menindak kasus pungli. Jadi ini adalah momentum kita bersama untuk membersihkan PD Pasar dari oknum-oknum nakal,” ujarnya.

Sementara itu Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Jumat (21/10/2016), telah menaikkan status kasus korupsi PD Pasar dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Peningkatan status penyidikan terhadap kasus tersebut, diungkapkan Kepala Kejari Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi, saat dikonfirmasi Lensa Indonesia di kantornya dengan didampingi Kasi Pidsus Roy Rovalino. “Hari ini kasusnya kami naikkan ke tingkat penyi­ dikan,” tegasnya.

Kendati sudah meningkatkan status ke penyidikan, hingga saat ini Kejari Surabaya belum menetapkan satu tersangka pun dalam kasus yang merugikan keuangan negara hingga ratusan juta rupiah ini. “Penyidikannya bersifat umum, jadi kami belum menetapkan tersangka,” tambahnya.

Kajari Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi didampingi Kasi Pidsus Roy Rovalino.

Sekedar diketahui, peng­ ungkapan perkara ini tak membutuhkan waktu yang lama. Dalam waktu sebulan, tim penyidik Kejari Surabaya menaikkan status perkara ini

ke tingkat penyidikan.

Dugaan korupsi PD Pasar Surya ini berdampak pada pemecatan 4 Kepala pasar dan 3 pegawai dinonjobkan. Tidak hanya itu. PD Pasar Surya juga

berhasil mengungkap jumlah keuangan yang diselewengkan.

Penyelewengan keuang­ an pasar tersebut tersebar di beberapa pasar dian-

taranya, Pasar Kembang Rp 166.982.925, Pasar Wono­ kromo Rp 110.951.678, Pasar Kupang Rp 12 Juta lebih dan Pasar Keputran Selatan, Rp 10.836.198.nrofik/wan

Ahmad Busyiri, koordinator pedagang Pasar Wonokromo.

a d v e r t o r i a l

Komisi B Mendorong Pembenahan KBS Segera Dilakukan Komisi B DPRD Surabaya mendorong membaca laporan itu, kerugian per bulan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun sebesar itu,” ungkapnya Binatang Surabaya (KBS) berani melakuNamun demikian, untungnya menurut kan terobosan guna membenahi KBS. Edi, defisit tersebut bisa ditutupi dengan Edi Rahmat, Sekretaris Komisi B, menga- penghasilan dari event –event lain yang takan, revitalisasi KBS harus segera dilaku- diselenggarakan, maupun pendapatan yang kan, agar kawasan konservasi itu menjadi diraup saat liburan. “Saat liburan, pendapalebih nyaman, bersih dan tan yang didapat memang indah, sehingga menarik cukup besar,” paparnya. kunjungan wisatawan.

Edi mengakui, untuk “Untuk itu, pengelolaanmerevitalisasi KBS, selain nya harus professional. Tudana penyertaan modal juanya jelas dengan bersih dari pemerintah kota juga dan nyaman pengunjung membutuhkan support lain, dan wisatawan lebih terdengan melakukan kertarik,” tutur politisi Partai jasama dengan pihak ketiga Hanura ini. maupun untuk mendapatEdi mengungkapkan, kan dana CSR. kondisi KBS saat ini masih “Sebenarnya selama ini perlu penataan. Pasalnya, di sudah menerima CSR dari beberapa sudut terlihat kobeberapa pihak termasuk tor dan kumuh. Ia mengakui, perbankan dan BUMN,” selama ini dalam melakukan katanya. penataan KBS masih terkenNamun, ia menyebutkan dala oleh polemic kepemikendala lain dalam revitallikan antara PDTS dengan isasi yakni belum adanya pihak-pihak tertentu. penilaian dari Kemen“Sebenarnya desain petrian Kehutanan terkait nataan sudah ada, karena grade KBS. Kalangan degejolak yang ada di dalam, wan beberapa saat lalu telah makanya (penataannya) melakukan kunjungan ke Edi Rachmad terkendala ,” katanya. instansi terkait guna meSekretaris Komisi B Namun, ia optimis pernanyakan klasifikasi KBS. DPRD Surabaya soalan sengketa aset non“Hingga saat ini belum jelas, tanah dan non-satwa terseKBS masuk klas/grade A, B but bisa teratasi, karena Kejaksaan negeri atau C,” tandasnya.

Surabaya terlibat dalam penyelesaiannya.

Edi menegaskan, apabila sudah ada Politisi Partai Hanura ini menambah- kepastian soal grade, akan memudahkan kan, meski di tahun 2015 lalu, pemerintah dalam arah pengembangannya. Meski, ia kota telah mengalokasikan dana penyer- mengakui, untuk merevitalisasi, KBS juga taan modal Rp. Sekitar 10 M untuk perbai- perlu mencontoh daerah lain yang pengelokan sarana dan prasarana yang ada. laannya sudah maju.

Namun, alokasi dana tersebut dinilai “Di Bali, pengelolaannya dipegang masih kurang, karena banyaknya kebutu- swasta bagus untuk dijadikan studi ban­ han yang harus dipenuhi guna merevitali­ ding,” katanya. sasi tempat rekreasi yang telah menjadi Edi berharap dengan jajaran direksi icon Kota Surabaya. Apalagi, berdasarkan yang baru, pengelolaan KBS akan menjadi laporan PDTS, hampir tiap bulan KBS lebih baik. Apalagi, saat ini usia KBS genap mengalami defisit Rp. 1 M. “Saya kaget 100 tahun.nadv/wan

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m