Pengaduan langganan/ iklan/redaksi, HOTLINE: (0 2 1 ) 5 3 6 6 0 1 7 7 (0 3 1 ) 8 4 1 0 2 8 8
Edisi 157 | 31 oktober - 6 november 2016
topik
Maulwi Saelan, Saksi Mata Kekuasaan Bung Karno Dipereteli Baca Halaman 3 | SOSOK
Terbit 16 halaman | Harga Eceran: Rp 4.000 | Langganan: Rp 16.000 (Luar Jawa tambah ongkos kirim)
SBY Terusik Tragedi Munir Baca Halaman 4 | patgulipat
Sapardi Djoko Damono: Jaman Dulu Sastra Bukan Buku, Dongeng pun Sastra
Ratusan Triliun Dana Asing untuk Kampanye Anti Rokok di Indonesia
Baca Halaman 6 | analisa
Baca Halaman 8 | konspirasi
Status Tersangka Dahlan Iskan demi Kepentingan Pilgub Jatim
Sinyal Nasdem untuk Pakde
Kasus Dahlan Iskan terkesan dipaksakan. Aroma politis terasa sangat kental. Target yang diincar adalah Pakde Karwo, agar dia tidak terlibat dalam Pilgub Jatim. Sehingga, langkah Risma maju sebagai orang nomor satu di Jawa Timur berjalan mulus.
a
pa yang sebenarnya diincar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur dari kasus dugaan korupsi penjualan aset PT Panca Wira Usaha (PWU), Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur? Apakah penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka murni penindakan hukum atau sarat muatan politis? Bila melihat pernyataan Dahlan Iskan, ada dugaan kasus PT PWU dijadikan alat politis untuk menjerat mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara tersebut. Buktinya, Dahlan Iskan mengaku tidak kaget atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kamis, 27 Oktober 2016. Dan, pada hari yang sama, Dahlan langsung ditahan. “Saya tidak kaget atas
penetapan sebagai tersangka dan ditahan karena, seperti Anda semua tahu, saya memang sedang diincar terus oleh yang lagi berkuasa,” kata Dahlan Iskan setelah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kamis, (27/10/2016). Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menjerat Dahlan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1. Dahlan yang sebelumnya menjabat Direktur Utama PT PWU 2000-2010 mengatakan dirinya tidak bersalah. “Biarlah sekali-kali terjadi seorang yang mengabdi dengan setulus hati, dengan menjadi direktur utama perusahaan daerah yang dulu seperti itu jeleknya, yang
tanpa digaji 10 tahun, tanpa menerima fasilitas apa pun, dan harus menjadi tersangka yang bukan karena makan uang, bukan karena menerima sogokan, bukan karena menerima aliran dana, melainkan karena harus tanda tangan dokumen yang disiapkan anak buah,” tuturnya. Bukan tidak mungkin Dahlan Iskan menjadi ‘korban’ sistem peradilan di negeri ini, seperti yang dialami Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattaliti. Banyak kalangan menduga La Nyalla juga ‘korban pesanan’ penguasa. Terbukti, meski sudah memenangkan praperadilan, pihak Kejati Jatim terus-terusan menetapkannya sebagai tersangka. Kinerja Kejati Jatim pun dipertanyakan. Apalagi saat ini kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung M Prasetya yang notabene dari parpol. nBaca: Sinyal Nasdem... Halaman 7
Demokrat Berani Pecat Ruhut, Korupsi Ibas Bakal Dibongkar Keputusan Ruhut Sitompul dan Hayono Isman mendukung pasangan calon gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta 2017 menuai pemecatan. Ruhut (anggota Partai Demokrat) dan Hayono (anggota Dewan Pembina) dipecat dari keanggotaan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. “Dua-duanya (dipecat). Dewan Kehormatan Partai Demokrat rekomendasinya pemecatan (mereka) dari keanggotaan partai,” ujar Wakil Ketua Dewan Kehor-
matan Demokrat, Denny Kailimang. Keputusan pemecatan diambil dalam sidang Dewan Kehormatan Partai Demokrat pada 24 Oktober 2016. Dewan Kehormatan menganggap kedua orang itu membelot dari keputusan partai yang mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni pada Pilkada DKI 2017 mendatang. Keduanya dianggap melanggar kode etik yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai serta Pakta Integritas.
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Denny Kailimang mengatakan keputusan Dewan itu nantinya akan ditindaklanjuti Dewan Pimpinan Pusat Partai. Ia memastikan keputusan Dewan Kehormatan tak akan berubah di tingkat DPP. “Itu tinggal pelaksanaannya aja. Sesuai dengan AD/ART,” kata Denny. Menanggapi pemecatannya itu, Ruhut mengatakan keputusan itu dilakukan oleh orang-orang yang hanya mencari ketenaran. nBaca: Demokrat Berani... Halaman 7
Vonis 20 Tahun Jessica Tanpa Saksi dan Alat Bukti Episode 1 perkara pembunuhan berencana Wayan Mirna Salihin diketuk. Jessica Kumala Wongso dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan membunuh temannya sendiri, Mirna Salihin. Hakim memutus Jessica penjara 20 tahun penjara. Putusan yang sama dengan yang dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Tangis Jessica tak mempan menangkis tuntutan JPU. “Perbuatan terdakwa keji dan sadis terhadap teman sendiri,” kata Hakim Ketua Kisworo dalam pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2016). nBaca: Vonis 20 Tahun... Halaman 7
Tak Dikelola dengan Baik, Aksi Bela Islam Bisa Bermuara ke Presiden Warga Nahdlatul Ulama (NU) se Indonesia diimbau untuk tidak mengikuti “Aksi Bela Islam II” yang berlangsung pada tanggal 4 November 2016. Imbauan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj. PBNU juga mengeluarkan larangan menggunakan atribut NU atau Ansor dalam aksi besar-besaran tersebut. “Saya mengimbau agar warga NU
tidak ikut-ikutan. Tapi kalau terpaksa ikut, asal tidak membawa atribut NU dan jaga etika. Tapi ingat, saya sudah mengimbau untuk tidak ikut aksi,” tegas Said Aqil di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat, (28/10/2016). Jika nanti dalam aksi 4 November terlihat atribut atau bendera yang berkaitan dengan NU, dia tegaskan bahwa itu adalah penyusup dan bisa menimbulkan fitnah bagi NU. “Saya menegaskan tidak boleh membawa
bendera NU untuk simbol-simbol politik,” kata dia lagi. Berkaitan dengan rencana aksi yang dipicu ucapan calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama alias Ahok, itu Said memperingatkan agar Indonesia tidak mengalami kejadian seperti di Irak, Pakistan, Afganistan, Suriah, dan Yaman yang menjadi failed-state karena keliru menerapkan hubungan agama dan negara. Keduanya
w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m
dipertentangkan satu sama lain hingga menimbulkan kekacauan. Masih terkait aksi 4 November, Said mengaku mendukung hal tersebut dengan catatan aksi berjalan dengan damai, beretika dan tidak menimbulkan kerusakan. Seperti diketahui, Aksi Bela Islam II tersebut adalah unjuk rasa kedua yang dilakukan besarbesaran untuk menuntut penegak hukum menjalankan proses hu-
Menembus Zona Tahun ke-7
kum terhadap Ahok yang dianggap menista agama Islam. “Kalau demonya menimbulkan kerusakan, itu yang kita hindari. Kalau demonya bermartabat, beretika ya silakan,” tutupnya. Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof. Din Syamsuddin menyampaikan sikapnya terkait kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok. Dia menegaskan apa yang diu-
capkan Ahok saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta aktif dalam pertemuan tersebut tidak dapat dipungkiri adalah penistaan agama, dalam hal ini Kitab Suci Al Qur’an. Menurutnya, Ahok memberikan penilaian (judgment) terhadap pemahaman pihak lain dan dengan menggunakan kalimat pejoratif (dibodohi). nBaca: Tak Dikelola... Halaman 7