Koran Lensa Indonesia Edisi 157

Pengaduan langganan/ iklan/redaksi, HOTLINE: (0 2 1 ) 5 3 6 6 0 1 7 7 (0 3 1 ) 8 4 1 0 2 8 8

Edisi 157 | 31 oktober - 6 november 2016

topik

Maulwi Saelan, Saksi Mata Kekuasaan Bung Karno Dipereteli Baca Halaman 3 | SOSOK

Terbit 16 halaman | Harga Eceran: Rp 4.000 | Langganan: Rp 16.000 (Luar Jawa tambah ongkos kirim)

SBY Terusik Tragedi Munir Baca Halaman 4 | patgulipat

Sapardi Djoko Damono: Jaman Dulu Sastra Bukan Buku, Dongeng pun Sastra

Ratusan Triliun Dana Asing untuk Kampanye Anti Rokok di Indonesia

Baca Halaman 6 | analisa

Baca Halaman 8 | konspirasi

Status Tersangka Dahlan Iskan demi Kepentingan Pilgub Jatim

Sinyal Nasdem untuk Pakde

Kasus Dahlan Iskan terkesan dipaksakan. Aroma politis terasa sangat kental. Target yang diincar adalah Pakde Karwo, agar dia tidak terlibat dalam Pilgub Jatim. Sehingga, langkah Risma maju sebagai orang nomor satu di Jawa Timur berjalan mulus.

a

pa yang sebenarnya diincar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur dari kasus dugaan korupsi penjualan aset PT Panca Wira Usaha (PWU), Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur?

Apakah penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka murni penindakan hukum atau sarat muatan politis?

Bila melihat pernyataan Dahlan Iskan, ada dugaan kasus PT PWU dijadikan alat politis untuk menjerat mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara tersebut.

Buktinya, Dahlan Iskan mengaku tidak kaget atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kamis, 27 Oktober 2016. Dan, pada hari yang sama, Dahlan langsung ditahan.

“Saya tidak kaget atas

penetapan sebagai tersangka dan ditahan karena, seperti Anda semua tahu, saya memang sedang diincar terus oleh yang lagi berkuasa,” kata Dahlan Iskan setelah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kamis, (27/10/2016).

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menjerat Dahlan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1. Dahlan yang sebelumnya menjabat Direktur Utama PT PWU 2000-2010 mengatakan dirinya tidak bersalah.

“Biarlah sekali-kali terjadi seorang yang mengabdi dengan setulus hati, dengan menjadi direktur utama perusahaan daerah yang dulu seperti itu jeleknya, yang

tanpa digaji 10 tahun, tanpa menerima fasilitas apa pun, dan harus menjadi tersangka yang bukan karena makan uang, bukan karena menerima sogokan, bukan karena menerima aliran dana, melainkan karena harus tanda tangan dokumen yang disiapkan anak buah,” tuturnya.

Bukan tidak mungkin Dahlan Iskan menjadi ‘korban’ sistem peradilan di negeri ini, seperti yang dialami Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattaliti. Banyak kalangan menduga La Nyalla juga ‘korban pesanan’ penguasa. Terbukti, meski sudah memenangkan praperadilan, pihak Kejati Jatim terus-terusan menetapkannya sebagai tersangka.

Kinerja Kejati Jatim pun dipertanyakan. Apalagi saat ini kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung M Prasetya yang notabene dari parpol. nBaca: Sinyal Nasdem...

Halaman 7

Demokrat Berani Pecat Ruhut, Korupsi Ibas Bakal Dibongkar Keputusan Ruhut Sitompul dan Hayono Isman mendukung pasangan calon gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta 2017 menuai pemecatan. Ruhut (anggota Partai Demokrat) dan Hayono (anggota Dewan Pembina) dipecat dari keanggotaan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

“Dua-duanya (dipecat).

Dewan Kehormatan Partai Demokrat rekomendasinya pemecatan (mereka) dari keanggotaan partai,” ujar Wakil Ketua Dewan Kehor-

matan Demokrat, Denny Kailimang.

Keputusan pemecatan diambil dalam sidang Dewan Kehormatan Partai Demokrat pada 24 Oktober 2016. Dewan Kehormatan menganggap kedua orang itu membelot dari keputusan partai yang mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni pada Pilkada DKI 2017 mendatang.

Keduanya dianggap melanggar kode etik yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai serta Pakta Integritas.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Denny Kailimang mengatakan keputusan Dewan itu nantinya akan ditindaklanjuti Dewan Pimpinan Pusat Partai. Ia memastikan keputusan Dewan Kehormatan tak akan berubah di tingkat DPP. “Itu tinggal pelaksanaannya aja. Sesuai dengan AD/ART,” kata Denny.

Menanggapi pemecatannya itu, Ruhut mengatakan keputusan itu dilakukan oleh orang-orang yang hanya mencari ketenaran. nBaca: Demokrat Berani...

Halaman 7

Vonis 20 Tahun Jessica Tanpa Saksi dan Alat Bukti Episode 1 perkara pembunuhan berencana Wayan Mirna Salihin diketuk.

Jessica Kumala Wongso dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan membunuh temannya sendiri, Mirna Salihin. Hakim memutus Jessica penjara 20 tahun penjara. Putusan yang sama dengan yang dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tangis Jessica tak mempan menangkis tuntutan JPU. “Perbuatan terdakwa keji dan sadis terhadap teman sendiri,” kata Hakim Ketua Kisworo dalam pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2016). nBaca: Vonis 20 Tahun... Halaman 7

Tak Dikelola dengan Baik, Aksi Bela Islam Bisa Bermuara ke Presiden Warga Nahdlatul Ulama (NU) se Indonesia diimbau untuk tidak mengikuti “Aksi Bela Islam II” yang berlangsung pada tanggal 4 November 2016. Imbauan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj. PBNU juga mengeluarkan larangan menggunakan atribut NU atau Ansor dalam aksi besar-besaran tersebut.

“Saya mengimbau agar warga NU

tidak ikut-ikutan. Tapi kalau terpaksa ikut, asal tidak membawa atribut NU dan jaga etika. Tapi ingat, saya sudah mengimbau untuk tidak ikut aksi,” tegas Said Aqil di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat, (28/10/2016).

Jika nanti dalam aksi 4 November terlihat atribut atau bendera yang berkaitan dengan NU, dia tegaskan bahwa itu adalah penyusup dan bisa menimbulkan fitnah bagi NU. “Saya menegaskan tidak boleh membawa

bendera NU untuk simbol-simbol politik,” kata dia lagi.

Berkaitan dengan rencana aksi yang dipicu ucapan calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama alias Ahok, itu Said memperingatkan agar Indonesia tidak mengalami kejadian seperti di Irak, Pakistan, Afganistan, Suriah, dan Yaman yang menjadi failed-state karena keliru menerapkan hubungan agama dan negara. Keduanya

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

dipertentangkan satu sama lain hingga menimbulkan kekacauan.

Masih terkait aksi 4 November, Said mengaku mendukung hal tersebut dengan catatan aksi berjalan dengan damai, beretika dan tidak menimbulkan kerusakan.

Seperti diketahui, Aksi Bela Islam II tersebut adalah unjuk rasa kedua yang dilakukan besarbesaran untuk menuntut penegak hukum menjalankan proses hu-

Menembus Zona Tahun ke-7

kum terhadap Ahok yang dianggap menista agama Islam.

“Kalau demonya menimbulkan kerusakan, itu yang kita hindari.

Kalau demonya bermartabat, beretika ya silakan,” tutupnya.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof. Din Syamsuddin menyampaikan sikapnya terkait kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok.

Dia menegaskan apa yang diu-

capkan Ahok saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta aktif dalam pertemuan tersebut tidak dapat dipungkiri adalah penistaan agama, dalam hal ini Kitab Suci Al Qur’an.

Menurutnya, Ahok memberikan penilaian (judgment) terhadap pemahaman pihak lain dan dengan menggunakan kalimat pejoratif (dibodohi). nBaca: Tak Dikelola...

Halaman 7

ekonomi bisnis

2

Edisi 157 | 31 oktober - 6 november 2016

Keluarga JK Dapat Proyek Senilai Rp 1 Triliun, Pengpeng Kembali Berkuasa Penunjukan langsung PT Bukaka (BUKK) yang akan menggarap proyek pembangunan transmisi di sepanjang Sumatera mendapat kritikan.

Penunjukan resmi lewat Perpres tersebut membuktikan ‘pengpeng’ masih berkuasa.

“Saya tidak yakin Presiden Jokowi sadar bahwa perusahaan yang ditunjuk lewat Perpres adalah milik keluarga Wapres JK. Tapi apapun, ini membuktikan bahwa pengpeng kembali menguasai pemerintahan. Harus dilawan,” tegas peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra, Kamis, (27/10/2016).

Pengpeng adalah kependekan dari penguasa merangkap pengusaha. Istilah ini dipopulerkan oleh tokoh nasional Rizal Ramli beberapa saat lalu. Pengpeng merujuk pada kelakuan para pejabat tertentu dewasa ini yang gemar memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya keluarga dan kroninya.

Pernyataannya ini terkait pemberitaan PT Bukaka (BUKK) mendapatkan proyek memasok 1.200 titik tower sepanjang 400 km di Sumatera Timur. Proyek ini bernilai sekitar Rp 1 triliun dan akan dikerjakan dalam waktu dua

tahun.

PT Bukaka sendiri merupakan unit usaha dari Kalla Group, Suhaeli Kalla (adik Wapres JK) merupakan Komisaris Utama dan Solihin Kalla (anak Wapres JK) sebagai Komisaris.

Dalam catatannya, setelah setahun menjadi Wapres pada September 2015, JK dan Bisnis Keluarganya (Kalla Group) telah masuk sebagai yang terkaya Nomor 50 di Indonesia dengan total kekayaan US$ 0,7 miliar atau setara Rp 9,1 triliun.

Gede mengingatkan, bahwa apa perilaku pengpeng yang dilakukan Wapres JK jelas-jelas merupakan pengkhianatan

dari cita-cita reformasi tentang Pemberantasan KKN. Tapi Gede juga sadar bahwa UU tentang Pemberantasan Korupsi pasca Reformasi belum secara spesifik mengatur perihal konflik kepentingan ini dengan tegas. Sehingga KPK dan penegak hukum lainnya tidak bisa masuk menangani.

“Sebaiknya DPR mulai berpikir untuk membahas semacam RUU yang melarang terjadinya konflik kepentingan semacam ini. Agar jangan lagi ada pejabat Indonesia yang memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri dan keluarga,” katanya menyarankan.nzul

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pemerintah Blokir Saja Kalau Ngotot Tolak Bayar Pajak

Tanpa Google dan Facebook, China Tetap Maju

Di China, Google ditutup sejak tahun 2010. Begitu pula Facebook. Namun, China tetap bisa maju.

k

ementerian Komunikasi dan Informatika belum menindak peru­sahaan multinasional Google dan Facebook, yang enggan mem­bentuk Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Padahal, akibat tidak membentuk BUT, Dirjen Pajak kesulitan memaksa perusa­haan-perusahaan seperti itu bayar pajak, meski sudah sekian ta­hun beroperasi dan meraup banyak keuntungan dari negeri ini.

Pemerintah hingga kini tidak bisa berbuat banyak meski Google belum bayar pajak.

Karena perusahaan multinasional itu enggan mem­bentuk Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara juga enggan bertindak tegas terhadap Google. Dia tidak berani blokir Google. “Ya realistis secara teknis ya bisabisa saja, hanya kan pertimbangannya banyak,” tuturnya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Menurutnya, pihak Google sudah bertemu pihak Ditjen Pajak. Hasil pertemuan itu, Google mengakui ada kesalahan komunikasi terkait surat penolakan pembayaran pajak yang dilayangkan Google kepada Ditjen Pajak.

“Mereka menerangkan tidak menolak bayar pajak.

Maklumlah perusahaan internasional, mereka punya le-

gal council sendiri, punya tax council. Kami sampaikan, kalau begitu niat baiknya duduk, bicarakan seperti apa, bayarnya bagaimana, silakan ke Ditjen Pajak,” tukasnya.

Para netizen merespons masalah ini. Di antaranya, pengguna Kaskus dengan akun @s!s minta pemerintah tegas blokir Google. “Setuju. Gue nggak suka aja satu perusahaan mendominasi di segala bidang. Di China nggak ada Google bisa maju tuh,” katanya. China menutup Google sejak tahun 2010.

Akun Jajaoke mengatakan, sehar­usnya Google mentaati peraturan Indonesia. “Kantor Google di Indonesia mah buat pajangan doang, yang aktivi­ tas transaksi besar dilakukan di kantor Google luar negeri,” tulisnya.

Akun Aliarroughi meminta pe­merintah memblokir semua perusa­haan multi nasional ber-

basis dunia maya yang enggan bayar pajak, seperti Google, Facebook, Twitter dan Instalgram. “Facebook dan Twitter sekalian aja. Kantor gue aja make Facebook ads bisa 5000 dollar AS (60 jeti) per minggu. Itu hitungannya masih kecil dibanding e-commerce lain. Pemerintah ijo lah ngeliat peluang pajak macem gini,” katanya.

Akun Fakhri06 berpendapat semestinya pemerintah tegas memblokir perusahaan-perusahaan itu, karena sudah meraup keuntungan besar dari Indonesia. “Dunia digital sudah men­jadi kebutuhan dan mencakup segala lapisan masyarakat, karena itu sesuai UUD Pasal 33 ayat 2, segala bentuk yang mencakup hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Jadi wajar Google diblokir kalau nggak mau bayar pajak,” desaknya.

Sementara, akun panastaknod menilai Indonesia yang

rugi kalau blokir Google, “Kalau Indonesia bisa bikin dan mendukung penuh sesuatu produk dalam negeri yang bisa menggantikan peran Google, gua setuju banget Google diblokir.”

Akun Officer.kaspay mendorong Indonesia membuat mesin pencari semacam Google, “Kalau pemer­intah berpikir bisnis untuk jangka panjang, menciptakan mesin pencari sendiri serta produk-produk turun­a nnya sangat menguntungkan.”

Upaya mengejar Google agar membayar pajak bakal segera ber­hasil. Kepala Kanwil Dirjen Pajak Jakarta Khusus, setelah Muhammad Haniv mengatakan telah melaku­kan pertemuan intensif dengan Google Indonesia selama beberapa pekan terakhir. Haniv optimistis dapat menagihkan pajak ke Google Indonesia.

“Saya punya jurus untuk membuat mereka bertekuk lu-

tut. Saya sudah pu­nya datanya.

Saya sudah punya caranya dan mereka tidak bisa lari lagi,” kata Haniv.

Haniv menambahkan regulasi yang akan dikeluarkan pemerintah menegaskan, operasional Google Indonesia berbentuk BUT berlaku surut sehingga pajak tahun 2015 yang sedang diperiksa dapat dikenakan tarif pajak perusahaan normal.

Ditjen Pajak sudah meningkatkan status kasus Google ke pemeriksaan terhadap bukti permulaan, satu tahap akhir sebelum penyidikan. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2007 tentang UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), DJP berhak memeriksa semua usaha di Indonesia. Dalam Pasal 39 disebut­kan, menolak pemeriksaan diancam hukuman pidana.

Haniv mengatakan pendapatan iklan internet di Indonesia

sebesar 830 juta dolar AS (Rp 11 triliun) dan diperkirakan setengahnya berasal dari Google, sekitar Rp 5 triliun.

Dengan asumsi margin 35 persen dari total pendapatan, maka laba kena pajak Google adalah sebesar Rp 1,75 triliun.

Dengan demikian perkiraan pajak perusahaan Google dapat mencapai Rp 437,5 miliar.

Google Indonesia hanya membayar pendapatan iklan sebesar 4 persen dari pendapatan iklan di Indonesia, yang disebut sebagai fee atau bayaran ke­pada Google Indonesia sebagai kantor perwakilan Google yang berpusat di California tersebut.

PT Google Indonesia telah berop­erasi sebagai perusahaan Indonesia sejak tahun 2011.

Google Indonesia mengklaim telah bekerja sama dengan pemerintah dan membayar pajak.nhrm

Bandara Internasional Terminal Teluk Lamong Kedatangan Kapal Besar Asal Afrika Juanda Dilengkapi Info “Free” Kios Wisata

Kios wsata di Bandra Juanda mempermudah turis domestik dan asing untuk mengakses tempat-tempat wisata potensial di Indonesia.

Bagi penumpang pesawat yang naik dari Bandara Internasional Juanda Surabaya akhirakhir ini, tentu menyaksikan garis di turis informasi kios bandara. Ini memang resmi informasi wisatawan kios di Jawa Timur, containings ratusan ribu informasi, foto dan lain-lain yang berkaitan dengan daerah.

Mencengangkan. Dalam waktu singkat lebih dari 60.000 pengunjung mencoba kios ini.

Apakah Anda menemukan artikel atau foto di kios? Jika ya, Anda dapat memilikinya kirim ke ponsel Anda. Atau, akan memberikan informasi guna men-download aplikasi untuk ponsel pintar Anda.

Anda dapat mencari, Anda dapat meninjau, dan Anda dapat melakukan semua dengan tanpa tatapmuka, namun cukup antarmuka layar sentuh.

Ini adalah pemasaran digital yang terbaik.

Tourist Information kios adalah inovasi terbaru dan

pengembangan dari Indonesia-Tourism.com kelompok.

Seorang ahli dalam pemasaran digital. Ada sejumlah kios tersebut dipasang juga di balai kota dan ruang tunggu pejabat pemerintah lainnya, tamu pun dapat menelusuri informasi tentang pariwisata Indonesia sambil menunggu.

Bayangkan saja manfaat dari memiliki kios informasi wisatawan ini di ruang tunggu, yaitu pengunjung melamar visa, pemasaran hanya digital di terbaik. Jika Anda tertarik untuk mengetahui informasi lebih lanjut hubungi: info@ indonesia-tourism.com Jika Anda memerlukan information lanjut mengenai kios Pariwisata Penyanyi and photos Dan spesifikasi silakan hubungi kami di marketing@ mahoni.com.

Partisipasi Anda dalam Go Green dan tidak mencetak, email digital memiliki Hemat juta pohon di seluruh dunia. nlicom

Penerbit: PT Lensa Indonesia Cipta MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Kapal besar MV Patraikos kini sandar Terminal Teluk Lamong berkapasitas 4.400 Teu’s melakukan aktivitas bongkar muat menyusul MV Tommy Ritscher akhir Juli lalu.

Kapal ini merupakan jenis Panamax berbendera Liberia.

Kapal asal Monrovia, Afrika Barat dengan panjang 262.07 meter dan luas 32.30 meter sandar di dermaga Terminal Teluk Lamong persis akhir pekan lalu pukul 00.00.

“Kami bekerja sama dengan Terminal Teluk Lamong dari sisi laut dan darat seperti keluarga sendiri. Melakukan bisnis memang harus dilakukan senyaman mungkin untuk kesuksesan semua pihak,” ucap Capt. Andujar Mario saat di anjungan kapal MV Patriakos, Selasa (25/10/2016).

Pelayaran KMTC (Korea Marine Transport Co. Ltd), pengguna kapal MV Patraikos merupakan perusahaan trans-

portasi laut asal Korea berdiri sejak tahun 1954. MV Patraikos merupakan armada baru dibuat pada tahun 2010 dengan performa prima sehingga mampu melayani pengiriman barang ke seluruh dunia.

Sedangkan rute perjalanan pengiriman barang MV Patraikos yakni Surabaya – Hongkong – Shanghai – Kwangyang – Ulsan – Pusan – Pusan New Port (Korea). Kedalaman dermaga internasional Terminal Teluk Lamong mencapai 16 MLWS sehingga mampu menampung MV Patriakos yang memerlukan kedalaman 12,50 MLWS. Sementara itu, Wara Djatmika, Manajer Pemasaran Terminal Teluk Lamong mengatakan, Pelindo III membuat Terminal Teluk Lamong bertaraf internasional menciptakan Surabaya menjadi gerbang perdagangan dan bisnis di Jawa Timur bahkan nasional. Ka-

pal – kapal berukuran besar berjenis Panamax berkapasitas 4000-8000 DWT mampu melakukan bongkar muat di Terminal Teluk Lamong.

“Kami mengharapkan agar pertumbuhan bisnis di Terminal Teluk Lamong semakin meningkat terutama dengan pelayanan 24 jam – 7 hari yang diberikan demi kepuasan pelayanan kepada pengguna jasa,” tanas Wara Djatmika.

Dermaga Terminal Teluk Lamong dilengkapi 5 STS (Ship to Shore Crane) untuk pelayanan petikemas domestik dan internasional. STS internasional berkemampuan twin lift sehingga mampu mengusung petikemas 2 x 20 feet bersamaan.

Juga dilengkapi GSU (Grab Ship Unloader) untuk muatan curah kering (food and feed grain) dan fasilitas conveyor serta silo penyimpanan yang kini dalam proses finishing. Lapangan

MV Patraikos berkapasitas 4.400 Teu’s saat bersandar di Terminal Teluk Lamong.

penumpukan Terminal Teluk Lamong semi-automatic CY sebab menggunakan Automated Stacking Crane (ASC) yang berkecepatan 270m/menit tanpa bantuan manusia.

Sandarnya MV Patriakos telah membuktikan Pelindo III bahwa Terminal Teluk Lamong mampu mempercepat proses bongkar muat dan pengiriman logistik di Indonesia. Kapal besar tak perlu sandar di Singapu-

ra sebab di Indonesia memiliki terminal bertaraf internasional yang mampu melayani dengan cepat, tepat dan aman.

“Kini banyak kapal internasional lebih menyukai sandar dan melakukan aktivitas bongkar muat di Terminal Teluk Lamong karena sudah menerapkan online sistem dan otomatisasi alat sehingga tidak ada sentuhan layanan,” pungkas Wara Djatmika.nlicom

Penerapan Ekonomi Syariah Perlu Intervensi Pemerintah

Hari ketiga ajang ISEF (Indonesia Sharia Economic Festival) kini mulai membahas social finance terkait zakat dan potensi wakaf di Indonesia.

Anwar Basori, Kepala Departemen Keuangan dan Ekonomi Syariah Bank Indonesia mengatakan, saat ini memang sentimen pasar selalu nampak berubah-ubah, untuk itu perlu adanya penjagaan demi stabilitas perekonomian. konsep ekonomi syariah cukup pantas menjadi solusi. Salah satunya, zakat masih menyimpan potensi besar hingga mencapai Rp 200 triliun, kendati realisasinya masih kecil.

“Jika segmen zakat ini diberdayakan dengan baik, maka

konsep ini cukup berpotensi menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia,” ujar Anwar kepada Lensaindonesia.com saat gelaran Press Conference di Grand City Mall & Conves Surabaya, Kamis sore (27/10/2016).

Sementara itu, Hendar, Deputi Gubernur Bank Indonesia juga menyampaikan, tak hanya potensi zakat saja yang mampu menorong perekonomian lebih maju. Di aspek wakaf pun juga menyimpan potensi yang sama karena diukur dari coverage dan pendukungnya.

“Optimalisasi tanah wakaf merupakan solusi yang taktis untuk mendongkrak perekonomian, bahkan prospeknya

masih nampak lebar untuk digarap. Memang untuk melakukan hal tersebut butuh pembiayaan. Namun sayang jika dilewatkan sebab tanah wakaf yang ada mencapai 4 juta Ha,” tegas Hendar.

Secara terpisah, Kepala Kantor Perwakilan BI Jatim, Benny Siswanto mengungkapkan, peningkatan pengguna ekonomi syariah di Indonesia perlu diintervensi oleh pemerintah, hal ini bisa ditempuh dengan cara penerbitan regulasi khusus.

“Intervensi tersebut bisa diwujudkan dengan contoh pemberlakuan aturan pemberian gaji para PNS atau pegawai yag mengarah pada penggunaan jasa

bank syariah, sehingga akan terjadi peningkatan ekonomi syariah tersebut,”papar Benny.

Untuk wilayah Jatim, lanjut Beny, pihaknya melakukan berbagai upaya untuk peningkatan kesadaran masyarakat akan penerapan ekonomi syariah, diantaranya dengan meluncurkan satuan tugas (Satgas) ekonomi syariah.

“Satgas ini bertugas mensinergi dan mengkonsolidasikan antar pihak untuk bersama kembangkan ekonomi syariah di Jatim, apalagi Jatim merupakan pusat ekonomi syariah di Indonesia. Satgas ini sudah kami susun sejak setahun sebelumnya, dan baru diterapkan saat

Festival Ekonomi Syariah tahun ini. Artinya, satgas ini merupakan bagian dari legal proses, dan berikutnya hanya menyusun program kerja sesuai road map,” tutur Benny.

Di sektor UMKM, Benny mengungkapkan bahwa segmen ini merupakan salah satu tantangan ekonomi syariah ke depan, sebab minat UMKM untuk andil bagian dari ekonomi syariah sangat besar diantaranya melalui kredit.

“Ke depan makin menantang, terutama di sektor kredit untuk UMKM. Untuk itu, perlu ada produk yang menyokong UMKM untuk mengusung ekonomi syariah,”pungkas Benny.neld

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Iwan Christiono, Nanda Adrianta, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang) Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman  Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Andika Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Dina/Wina (031-8410 288) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) wartawan lensa indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistik dibekali tanda pengenal dan dilarang menerima imbalan bentuk apapun dari narasumber

sosok

3

Edisi 157 | 31 oktober - 6 november 2016

Cerita Ajudan Terakhir Soekarno

Maulwi Saelan, Saksi Mata Kekuasaan Bung Karno Dipereteli Bung Karno terkejut mendengar para jenderal diculik dan spontan mengatakan Ik ben overrompeld.

m

auli Saelan yang lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 8 Agustus 1926, adalah satu-satunya ajudan pribadi kepercayaan presiden Soekarno yang masih hidup terakhir, hingga tahun 2016 dengan usia 90 tahun.

Selain sebagai satu-satunya ajudan pribadi presiden Soekarno terakhir yang masih

hidup, ia juga seorang pejuang kemerdekaan Indonesia.

Selain itu, Saelan dikenal juga sebagai pemain sepak bola yang legendaris dan sekaligus pendiri Taman Siswa di Makassar.

Maulwi Saelan adalah anak dari Amin Saelan, seorang tokoh nasional di Makassar, yang bersama anaknya, ia sebagai pendiri Taman Siswa di kota itu juga. Selama menjadi

ajudan pribadi, Saelan sangat dekat dengan presiden Soekarno karena hampir setiap hari ia bertemu. Saelan menilai kepemimpinan Bung Karno egaliter, namun presiden pertama Indonesia itu sangat menghargai bawahannya.

Maulwi Saelan sudah bertempur sejak era perang kemerdekaan Indonesia. Tepatnya yaitu sejak pada serangan agresi militer Belanda pertama, dan serangan agresi militer Belanda kedua. Saelan kemudian mengikuti pendidikan Polisi Militer hingga menjadi Komandan Batalyon Pomad Para hingga

berpangkat Mayor.

Batalyon “Pomad Para” adalah satuan Polisi Militer atau PM pada masa lalu, yang dilatih atau dididik khusus, agar memiliki keahlian dan kemampuan terjun payung.

Setelah itu, Saelan menjadi Letnan Kolonel. Kemudian Saelan dipanggil ke Jakarta untuk ikut membentuk Resimen Tjakrabirawa pada tahun 1962. Resimen Tjakrabirawa pada masa kini bisa diibaratkan mirip dengan Pasukan Pengawal Presiden atau Paspampres, yang mana bertugas khusus untuk mengamankan RI-1.

Tak hanya tiga angkatan ketentaraan, pada masa itu kepolisisan masih tergabung juga dalam pasukan pembela tanah air, dan otomatis tergabung juga pada devisi ketentaraan.

Resimen Tjakrabirawa adalah pasukan elite gabungan yang terdiri dari empat angkatan tentara, plus kepolisian, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian, yang semuanya bertugas untuk menjaga keselamatan Bung Karno. Awalnya Saelan menjabat wakil komandan Tjakrabirawa, kemudian mejadi kepala staf Resimen Tjakrabirawa.

Kata Saelan, Bung Karno tidak tahu adanya penculikan para jenderal.

Tjakrabirawa Dibubarkan, Jadi Penjaga Gawang PSSI

Maulwi Saelan saat menjadi pengawal Soekarno.

Bung Karno Terkejut Jenderal Diculik Saelan mengungkapkan kenyataan pada hari-hari panjang, sewaktu kekuasaan Bung Karno dipreteli.

Ceritanya, Saelan baru saja menunaikan shalat Shubuh ketika telepon rumahnya berdering. Pagi itu 1 Oktober 1965 sekitar pukul 05.10. Kombespol Sumirat mengabarkan kepadanya soal informasi penembakan di rumah Wakil Perdana Menteri II, Leimena dan rumah Menhankam/Kasab, Jenderal A.H. Nasution.

Sumirat meminta Saelan mengecek kebenaran informasi yang didapatnya dari intel Komdak Jaya (Polda Metro Jaya) Kombespol. Anwas.

“Baiklah nanti saya cek,” kata Saelan kepada Sumirat.

Selang 20 menit yakni pukul 05.30 Sumirat kembali menelpon. Dia mengabarkan penembakan juga terjadi di rumah Menteri Panglima Angkatan Udara, Omar Dhani dan Jendral D I Pandjaitan. Tapi tak lama setelah telepon ditutup Sumirat kembali mengontak. Dia mengatakan tidak ada penembakan di rumah Omar Dhani, namun ada banyak pasukan tidak dikenal yang berjaga di sekitar Istana Merdeka.

“Baiklah saya akan mengecek lagi dan saya segera mencari bapak,” ujar Saelan.

Pukul 05.45 Kapten Inf. Suwarno, Komandan Kompi I Yon IKK Resimen Cakrabirawa datang ke rumah Saelan mencari Bung Karno.

“Bapak di mana?” kata Suwarno. Mendengar pertanyaan Suwarno Saelan terkejut.

Pasalnya tadi malam dia sendiri yang mengantar Bung Karno ke Istana Merdeka usai menghadiri acara Musyawarah Nasional Teknik (Munastek) di Gelora Bung Karno.

“Apakah bapak tidak di istana?” Saelan bertanya balik.

“Tidak ada.”

“Baiklah, kita cari bapak,” pungkas Saelan.

Pengalaman bertahun-tahun mengawal Bung Karno membuat Saelan mengerti kebiasaan Bung Karno. Menurutnya bila Bung Karno tidak ada di istana maka kemungkinan besar Bung Karno bermalam di rumah Ratna Sari Dewi di Wisma Yaso atau di rumah Haryati di Grogol. Saelan memutuskan pergi ke Grogol.

Sesampainya di sana ternyata Bung Karno tidak ada. Cepat-

cepat dia meninggalkan rumah Haryati menuju Wisma Yaso.

Baru sampai di jalan besar Saelan melihat kendaraan jip Detasemen Kawal Pribadi (DKP) Resimen Cakrabirawa yang dilengkapi pesawat Lorenz (radio transmitter). Dia langsung mengontak Komandan DKP Cakrabirawa Kompol. Mangil yang selalu bertugas menjaga Bung Karno.

Dari Mangil Saelan tahu bahwa Bung Karno sedang mendekati air mancur di Jalan Budi Kemulian menuju Istana Merdeka. Saelan langsung mencegah. Dia mengingatkan ada pasukan tidak dikenal di sekitar istana dan meminta iring-iringan presiden berbalik arah menuju Grogol.

“Saya menunggu di sana,” kata Saelan.

Sekitar pukul 07.00, Bung Karno bersama pengawal tiba di Grogol. Saelan segera melaporkan informasi yang dia terima dari Kombespol Sumirat. Mendengar ada penembakan di rumah para jendral Bung Karno terkejut.

“Wah Ik ben overrompeld.

Wat wil je met me doen? (Apa yang kamu mau aku lakukan?),” tanya Bung Karno sambil terperangah.

“Sementara kita di sini dahulu pak. Kami segera mencari keterangan dan kontak dengan Panglima Angkatan dan Kodam Jaya, serta menanyakan situasinya,” jawab Saelan.

“Tapi kita tidak bisa lama di sini,” sanggah Bung Karno.

“Memang betul pak. Sebagai alternatif kami akan mencari tempat lain,” kata Saelan.

Dari hasil diskusi dengan Mangil dan Letnan Kolonel (tituler) Suparto (sopir Bung Karno), disepakati Bung Karno akan dibawa ke rumah kenalan Mangil di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru. Saelan memerintahkan anggota DKP menyiapkan kedatangan Bung Karno (sterilisasi area) dan memerintahkan Suparto mengontak Panglima Kodam Jawa dan Panglima Angkatan Bersenjata untuk mencari informasi apa yang sesungguhnya terjadi.

Sekitar pukul 08.30 Suparto datang membawa laporan. Dia mengatakan telah mengontak Panglima AURI, Omar Dhani yang sedang berada di Halim Perdanakusuma. Menurutnya di sana sudah ada pesawat Jetstar yang siap digunakan Bung Karno. Kabar Suparto langsung dilaporkan Saelan kepada Bung

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Menjadi Timnas Merah Putih di Olimpiade Melbourne 1956.

Karno.

Bung Karno akhirnya memutuskan pergi ke Halim Perdanakusuma. Sekitar pukul 09.00 Bung Karno dan rombongan berangkat menuju Halim Perdanakusuma dan tiba di lokasi setengah jam kemudian.

Di Markas Komando Operasi (Koops) Halim Perdanakusuma telah menunggu Omar Dani dan Leo Watimena. Di ruangan Koops, Omar Dani melaporkan situasi yang terjadi.

Sekitar pukul 10.00 Wakil Komandan Gerakan 30 September (G30S) Brigadir Jendral Supardjo tiba di Koops Halim Perdanakusuma. Dia meminta Bung Karno mendukung aksi penculikan dan penembakan terhadap sejumlah jendral yang dilakukan tadi malam. Bung Karno menolak. Dengan tegas dia meminta Supardjo menghentikan aksi.

“Ketika Brigjen Supardjo meninggalkan Koops wajahnya lesu dan tampak kecewa sekali,” kenang Saelan.

Saelan menjelaskan fakta penting bahwa Bung Karno tidaklah mengetahui gerakan penculikan jendral yang dilakukan Letkol Untung Samsoeri.

Hal ini misalnya terlihat dari pernyataan spontan yang disampaikan Bung Karno ketika mendengar kabar penculikan jendral dari Saelan.

“Bung Karno terkejut dan spontan mengatakan Ik ben overrompeld,” kata Saelan.

Menurut Saelan jika Bung Karno telah mengetahui operasi G30S Untung Cs, maka reaksi yang dikeluarkan Bung Karno tidak mungkin seperti itu.

Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah kedatangan Bung Karno ke Halim Perdana Kusuma. Dari penjelasan Saelan terungkap bahwa kedatangan Bung Karno ke Halim tidak pernah direncanakan. Pilihan itu murni karena pertimbangan keselamatan lantaran

di Halim terdapat pesawat Jetstar yang bisa membawa presiden kemana saja apabila terjadi hal-hal tak diinginkan.

Dengan demikian, spekulasi tentang kerja sama antara Bung Karno dan pelaku G30S yang bermarkas di sekitar Halim telah terbantahkan. Hal ini dipertegas dengan sikap Bung Karno yang meminta Supardjo selaku wakil komandan gerakan G30S menghentikan aksinya.

“Yang benar, Presiden Soekarno tidak tahu sama sekali peristiwa penculikan 1 Oktober 1965 subuh. Justru Presiden RI baru tahu adanya persitiwa tersebut setelah kami cegat dalam perjalanan menuju Istana Merdeka dari Slipi dan saat itu dia terperangah,” kata Saelan.

Selang beberapa lama setelah peristiwa G30S 1965, ring satu yang mengitari Bung Karno mulai disingkirkan. Sebanyak 15 menteri dalam Kabinet Dwikora ditangkap.

Saelan sendiri pernah dipenjara karena menolak untuk memberikan kesaksian palsu bahwa Bung Karno terlibat G30S. Setelah dibebaskan dari penjara, Maulwi Saelan diberhentikan dari dinas kemiliteran dengan pangkat terakhir Kolonel.

Pengawalan terhadap Bung Karno perlahan dikurangi, dan kemudian ditiadakan sama sekali bersamaan pembubaran Tjakrabirawa.

“Fasilitas untuk presiden mulai dikurangi. Pengawalan hanya dilakukan oleh CPM seadanya. Presiden tidak boleh lagi menggunakan helikopter, hanya boleh menggunakan mobil,” kenang Saelan.

Pasca bubarnya Tjakrabirawa pada 1967, pengawalan Bung Karno diserahkan kepada Pomad AD yang pro Soeharto. Sementara untuk keperluan pribadi Presiden, memakai Detasemen Kawal Pribadi (DKP).

Mangil Martowidjojo, yang memimpin DKP, tetap bertugas seperti biasa. Detasemen itu sudah berdiri semenjak awal masa kepresidenan Bung Karno.

Menurut Maulwi, para pengawal dari DKP itu mengalami tekanan batin yang sangat mendalam ketika mengawal Bung Karno di pengujung kekuasaannya.

Tak jarang anggota Pomad AD membentak anggota DKP hanya karena dianggap melayani presiden secara berlebihan kendati sekadar menjalankan kewajiban saja.

Saelan juga dikenal sebagai pemain bola handal dan telah mengharumkan nama Indonesia dikancah internasional.

Ia bermain luar biasa saat mengawal gawang Timnas Merah Putih di Olimpiade Melbourne 1956.

Saelan adalah kiper Timnas saat Indonesia menahan imbang Uni Soviet 0-0 di Olimpiade 1956.

Saat itu, Maulwi Saelan sukses menahan gempuran pemain Uni Soviet sehingga timnas mampu menahan imbang 0-0. Padahal, Uni Soviet merupakan salah satu tim terkuat di dunia saat itu.

Prestasi tersebut bisa dikatakan fenomenal dan hingga saat ini belum mampu diimbangi oleh timnas saat ini. Dikutip dari Sukarno.org, Mauli Saelan memang punya keinginan sejak kecil untuk menjadi pemain sepak bola yang tampil di Olimpiade. Keinginan itupun tercapai tepatnya 17 November 1956 silam.

“Saya jatuh bangun menahan gelombang serbuan beruang merah. Pokoknya, kami bertekad tidak menyerah. Waktu itu masih belum

Jenazah Saelan dimakamkan di TMP Kalibata Jakarta.

Maulwi Saelan.

ada peraturan, kalau hasil pertandingan draw, harus dilakukan sudden death tendangan penalti.” kenangnya.

Saelan juga pernah menjadi ketua PSSI periode tahun 1964-1967.

Kolonel Maulwi Saelan, saat masih sehat, sangat lancar menceritakan sejarah pada masa lalu. Pria ini pada masa tuanya aktif dalam dunia pendidikan dan mengelola Yayasan Syifa Budi dan memiliki banyak sekolah.

Saelan yang pernah sekolah di Perguruan Cikini Jakarta ini, memiliki hubungan yang baik dengan berbagai kalangan cendekiawan, kalangan agamais Muslim, dan juga dengan banyak kampuskampus di Indonesia.

Ia pada masa tuanya mendirikan dan sekaligus memiliki beberapa sekolah terkenal, seperti beberapa sekolah SD hingga SMA swasta ternama, dan juga Al-Azhar Kemang, Al-Azhar Syifa dan beberapa sekolah swasta lainnya.

Mantan ajudan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dan sebagai saksi sejarah terakhir tentang Bung Karno itu, akhirnya telah berpulang untuk selama-lamanya.

Maulwi Saelan, mening-

gal dunia di Rumah Sakit Pertamina Jakarta, sekitar pukul 18:30 pada Senin (10/10/2016) dan disemayamkan di yayasan yang didirikannya, Al Azhar Syifa Budi.

Pemakaman yang dilakukan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (11/10/2016) dan tiba di TMP Kalibata jam 12.30 WIB yang berlangsung khidmat.

Kerabat-kerabat yang datang mewakili tiga dunia yang mencerminkan sosok Maulwi Saelan, yaitu dari dunia militer, olahraga, dan pendidikan.

Kini, sisa-sisa pertanyaan tentang konspirasi yang masih merupakan misteri dan kontroversial, ikut terkubur dengannya di TMP Kalibata Jakarta.

Ia menulis beberapa buku agama dan juga babarapa buku sejarah bangsa ini yang beberapa diantaranya ditulis oleh beberapa penulis dengan bantuannya, diantaranya yang terkenal adalah buku Dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66 dan juga buku Maulwi Saelan: Penjaga Terakhir Soekarno, yang di dalamnya menguak sejarah bangsa ini. Namun, sebagiannya masih merupakan misteri, masih terkubur bersama beliau.ind

patgulipat

4

Edisi 157 | 31 oktober - 6 november 2016

SBY Terusik Tragedi Munir SBY merasa terusik dan tidak terima dicurigai hilangkan dokumen investigasi kasus Munir.

m

antan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, merasa terusik dituding sebagai penyebab hilangnya dokumen hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) Meninggalnya Munir Said Thalib.

Di tengah menanti penetapan putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono, menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017, dia dihadapkan pada persoalan masa lalu.

Masalah itu muncul pada awal masa kepresidenannya di 2004. Saat itu, baru tiga bulan negarawan yang akrab disapa SBY ini memimpin Indonesia, aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib meninggal dunia di atas pesawat Garuda Indonesia menuju Amsterdam, Belanda.

Ternyata, setelah 12 tahun berlalu, persoalan Munir masih menggelayuti SBY. Hal ini setelah Komisi Informasi Pusat memutuskan dokumen hasil Tim Pencari Fakta kematian Munir, adalah informasi yang wajib diumumkan ke publik.

Sebab, setelah keputusan ini, Sekretariat Negara menyatakan tak menyimpan salinan asli dokumen itu, dan Kejaksaan Agung mengaku tak pernah

Mantan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa disudutkan dengan dokumen TPF Munir.

diberikan dokumen tersebut.

Di tengah kebingungan, Presiden Joko Widodo memerintahkan Jaksa Agung M. Prasetyo mencari tahu

keberadaan dokumen asli laporan penyelidikan TPF. Untuk mengungkap keberadaan dokumen itu, Prasetyo berencana memanggil

sejumlah pihak, dari mantan anggota tim TPF, mantan pejabat negara, sampai Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Alasan Temuan TPF Tak Diungkap ke Publik Mantan Mensesneg Sudi melanjutkan SBY untuk menjelaskan keseluruhan proses kerja pemerintah, dari mulai kematian Munir sampai keputusan membentuk TPF. Hal ini dilakukan untuk menyegarkan kembali ingatan publik akan peristiwa ini.

Menurut Sudi, pasca terungkap kematian Munir disebabkan Arsenik, pemerintah mengikuti rekomendasi LSM Imparsial dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan untuk membentuk TPF. Setelah terbentuk TPF pada 22 Desember 2004 dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir. Tim ini terdiri dari unsur Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, dan kalangan lembaga swadaya masyarakat, tim ini mulai menyelidiki kasus.

“TPF tidak melakukan penyelidikan sendiri, tetapi membantu Polri dalam melaksanakan tugas penyelidikan,” ujar Sudi di Cikeas.

Dalam pelaksanaannya, SBY memperpanjang waktu bekerjanya TPF, karena menilai pekerjaan tim ini belum tuntas. Sehingga keseluruhan waktu kerja mereka jadi enam bulan, hingga 23 Juni 2005.

TPF kemudian merekomendasikan agar meneruskan pengungkapan kasus pembunuhan Munir secara tuntas, hingga mencapai keadilan hukum. Untuk itu perlu dibentuk sebuah tim baru dengan mandat dan kewenangan yang lebih kuat.

Tim ini diperlukan untuk menindaklanjuti dan mengembangkan temuantemuan TPF, serta mengawal seluruh proses hukum dalam kasus ini, terutama yang dapat secara efektif menindaklanjuti proses pencarian fakta di lingkungan BIN. Selain itu, meminta presiden memerintahkan Kapolri melakukan audit atas keseluruhan kinerja tim penyidik kasus meninggalnya Munir, dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan kapasitas penyidik Polri secara profesional dalam mengusut tuntas permufakatan jahat.

Terakhir, meminta presiden agar memerintahkan Kapolri melakukan penyidikan w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

mendalam terhadap kemungkinan peran mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Indra Setiawan, mantan pegawai Garuda Indonesia Ramelga Anwar, mantan kepala BIN AM Hendropriyono, mantan Deputy V BIN Muchdi PR, dan mantan anggota BIN Bambang Irawan, dalam permufakatan jahat melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir.

Namun sesuai hasil rapat koordinasi SBY dengan pihakpihak terkait, diputuskan bahwa temuan TPF tersebut diberlakukan sebagai projustitia, dan tindak lanjut terhadap temuan tersebut dilakukan oleh para penegak hukum.

“Jika dulu pemerintahan Presiden SBY belum membuka ke publik, karena masih diberlakukan sebagai pro justicia guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sehingga tidak tepat disampaikan kepada masyarakat luas.” jelasnya lagi.

Proses hukum berjalan dengan menetapkan Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai terdakwa pembunuh Munir. Dalam proses sidang di tingkat pertama dan banding, terdakwa dipidana penjara 14 tahun karena terbukti turut serta melakukan pembunuhan berencana dan pemalsuan dokumen.

Namun di kasasi, Mahkamah Agung menilai Pollycarpus tak terbukti membunuh, sehingga hanya dipidana karena memalsukan dokumen. Hukumannya dua tahun penjara.

Setelah itu, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali dengan mengajukan bukti baru.

Dalam PK ini, Pollycarpus dihukum 20 tahun penjara karena terbukti melakukan pembunuhan berencana dan pemalsuan dokumen. Tapi Pollycarpus kembali mengajukan PK atas putusan PK tersebut, dan MA mengabulkannya, sehingga dia dihukum 14 tahun penjara.

Sementara mantan Deputy V BIN, Muchdi Purwoprandjono, dinyatakan tidak terbukti terlibat pembunuhan ini, dan dinyatakan bebas.

Menurut SBY, jika ada pihak yang belum merasa rangkaian proses hukum ini memberikan keadilan, dia mendukung mereka untuk

Rencana Prasetyo ini membuat SBY angkat bicara. Pada 23 Oktober 2016, dalam beberapa cuitan di akun Twitter resmi @ SBYudhoyono dengan mem-

bubuhkan *SBY*, sebagai kode pernyataan itu berasal dari dia, bukan staf pribadi yang mengelola akun tersebut.

SBY menilai masalah ini te-

lah dipolitisasi. Pada salah satu poin, dia juga berjanji untuk menyampaikan persoalan ini secara menyeluruh ke publik.

Benar saja, Selasa sore, 25 Agustus 2016, di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. SBY buka suara. Dia tak terima dituding menghilangkan laporan dan menolak melaksanakan rekomendasi TPF kasus Munir.

Didampingi mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto; mantan Menteri Sektretaris Negara Sudi Silalahi; mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Bambang Hendarso Danuri; mantan Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar; serta tak ketinggalan Ketua TPF Munir, Marsudi Hanafi.

Para purnawirawan jenderal ini dikumpulkan SBY demi mengklarifikasi persoalan di masa lalu, menyangkut dokumen laporan TPF dan sikap pemerintah kala itu mengenai kasus ini.

Dalam konferensi pers di Cikeas, SBY mengaku mengikuti pemberitaan media massa pasca putusan KIP. Seiring berkembangnya hari, dia merasa: “Terus terang ada yang bergeser, yang tadinya legal, menjadi bernuansa politik.

Saya bukan orang baru dalam politik, hal itu biasa.”

Pada kesempatan ini, SBY juga menyatakan bertanggung jawab atas semua keputusan yang sudah dibuatnya menanggapi persoalan ini saat masih menjabat presiden.

Nasib Hasil Investigasi TPF

Mantan Mensesneg Sudi.

Almarhum aktivis Munir.

mencari keadilan sejati.

“Saya mengatakan selalu ada pintu untuk mencari kebenaran sejati jika masih ada kebenaran yang belum terkuak,” ujar SBY. SBY juga menegaskan, akan mendukung, jika Presiden Joko Widodo berencana membuka penyidikan baru kasus pembunuhan Munir.

Namun sebagai catatan, di masa kepemimpinannya, SBY telah berusaha maksimal agar kasus ini bisa terungkap secara tuntas.

Saat itu pemerintah sudah menganggap kasus ini sebagai kejahatan serius, sehingga perlu penanganan yang serius pula. Terutama dalam konteks penegakan hukum.

“Mencoreng demokrasi

kita, saya pastikan bahwa yang kami lakukan dulu adalah langkah yang serius, sungguhsungguh, utamanya dalam konteks penegakan hukum,” ucap SBY. Dalam penjelasannya, Sudi mengungkapkan beragam bukti mengenai keseriusan pemerintah saat itu. Dimana, “Penegakan hukum tak pernah dihentikan.”

Selain itu, rekomendasi TPF telah ditindaklanjuti, dan ketika terjadi hambatan atau proses yang kurang cepat, SBY sebagai presiden secara langsung memberikan koreksi dan instruksi agar semua proses berlangsung cepat serta bebas hambatan. Termasuk tentunya proses pengadilan yang selesai sampai 2013.

Setelah menjelaskan panjang lebar, Sudi mengakui, meski naskah asli laporan akhir TPF Munir belum diketemukan, tapi pihaknya bersedia memberikan salinan naskah laporan lengkap ke pemerintah yang sekarang.

Langkah ini diambil jika Presiden Jokowi memandang perlu untuk membuka dokumen ini ke masyarakat, sesuai keputusan KIP. “Kami memberikan du­ kungan penuh agar ma­ syarakat mengetahui apa saja yang ada dalam laporan tersebut, sehingga tidak menimbulkan spekulasi atau tuduhan-tuduhan lain yang tidak berdasar,” ucap Sudi.

Lewat konferensi pers ini, Sudi juga membantah SBY telah secara sengaja menghilangkan naskah tersebut. “Tidak ada kepentingan dan urgensi apapun untuk menghilangkan naskah laporan itu.”

Menanggapi konferensi pers ini, Presiden Jokowi dinilai punya dua pekerjaan rumah besar dalam mengungkap hilangnya dokumen hasil investigasi TPF. “Pertama adalah ke mana dokumen ini pergi atau lenyap. Kedua, mengapa di dalam lingkaran istana banyak orang yang ada namanya di dokumen tersebut,” kata Wakil Koordinator KontraS, Puri Kencana Putri di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Selasa, 25 Oktober 2016.

Puri menilai penjelasan yang diberikan Sudi terkait dokumen tersebut justru menimbulkan multitafsir.

“Dia (Sudi) menyatakan bahwa sebelum pemerintahan SBY selesai, terdapat sebanyak 10 kontainer yang

dikirim ke Arsip Republik Indonesia. Jokowi seharusnya mesti gesit dong, mencari dokumen-dokumen terpilih itu atau mencari ada dimana,” ujarnya menambahkan.

Kata Puri, masalah yang tak kalah penting adalah diungkapnya lima nama dalam dokumen hasil investigasi TPF, tinggal Hendropriyono yang belum diperiksa hingga saat ini.

Sementara keempat na­ ma lainnya, yaitu Indra Setyawan, Ramelga Anwar, Muchdi PR, dan Bambang Irawan, telah menjalani proses hukum. Meski Hendropriyono telah menyangkal adanya keterlibatannya dalam kasus ini, Puri bilang bukan berarti dia bisa bebas dari proses hukum.

Hal serupa juga diungkapkan mantan anggota TPF yang juga Ketua Setara Institut, Hendardi. Dia menjelaskan kepentingan utama saat ini adalah mengungkap kasus ini secara tuntas.

Dia menilai mengungkap kasus lebih prioritas daripada mencari keberadaan dokumen asli tim TPF. Sebab, tim telah memberikan tujuh salinan kepada pemerintah saat itu, untuk diberikan pada institusi terkait.

“Kalau dokumen aslinya belum tahu dimana, dia (pemerintah) punya dokumen salinannya, pasti ada. Kalau menurut Usman (Hamid) itu diberikan tujuh eksemplar, bedanya cuma yang asli kita tandatangani,” kata Hendardi.

Kasus ini dinilai belum tuntas, karena selama ini proses hukum tak bisa menyentuh aktor intelektual di balik pembunuhan ini.

“Kalau di dalam laporan

Wakil Koordinator KontraS, Puri Kencana Putri.

itu ditunjuk ada aktor lapangan, perencana, dan pembuat keputusan. Kalau sekarang yang diproses itu baru aktor lapangan dan pemberi fasilitas, dari Garuda saja.

Yang aktor perencana belum dijerat hukum,” katanya.

Dia pun mengungkapkan lima nama yang direkomendasikan TPF untuk diperiksa, kemudian mengungkit tak adanya upaya hukum lanjutan saat Muchdi PR dinyatakan tak terbukti sehingga dibebaskan dari dakwaan oleh MA. Padahal, seringkali kejaksaan telah diberikan novum baru untuk mengajukan PK. “Kami tidak ada kepentingan politik,” tegasnya. nary/rif/sya/viv

parlemen

5

Edisi 157 | 31 oktober - 6 november 2016

Anggaran Kesehatan Sudah Penuhi Amanat UU, Tapi Minim Capaian Dua tahun Pemerintahan Jokowi di bidang kesehan dapat sorotan. Sesuai amanat UU Kesehatan, alokasi ang­ garan kesehatan sebesar 5 persen sudah terpenuhi. Tapi, sayangnya tak diikuti dengan capaian yang membanggakan di sektor ini.

Demikian diutarakan Ang­ gota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, Senin (24/10/2016). “Alokasi angga­ ran kesehatan di era Pemerin­ tahan Jokowi telah memenuhi amanat UU, yakni melebihi angka 5 % dari APBN atau mengalami kenaikan sebe­ sar 182 persen dari anggaran sebelumnya. Hal ini tentu patut kita apresiasi. Namun, besaran anggaran kesehatan sayangnya tidak berbanding lurus dengan capaian di bi­

dang kesehatan.”

Politisi PPP ini mencontoh­ kan, angka anak pendek kar­ ena kekurangan gizi (stunting) sudah mencapai 30 persen.

Padahal, merujuk WHO, angka ideal mestinya di bawah 20 persen. Laju pertumbuhan penduduk juga terus men­ ingkat. Mestinya, kata Okky, jika tahun 2030 Indonesia ingin memaksimalkan bonus demografi, maka syarat utama penduduknya harus sehat. Ini harus segera diatasi.

Kementerian Kesehatan, nilai Okky, masih memiliki banyak tunggakan aturan tu­ runan pelaksana UU berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang belum dituntaskan. Sep­ erti PP dari UU Kesehatan Jiwa, PP UU Rumah Sakit khususnya RS yang menolak pasien, dan PP Doker Layan­

an Prima (DLP) seperti dia­ manatkan UU Pendidikan Kedokteran. “Sejumlah utang regulasi tersebut mengaki­ batkan kerja sektor kesehatan Pemerintahan Jokowi tidak maksimal. Presiden harus mengontrol para pembantu­ nya agar bergerak cepat dalam kerja legislasi,” seru Okky.

Ditambahkan Sekretaris Dewan Pakar PPP ini, den­ gan anggaran yang meningkat, mestinya Kemenkes punya banyak terobosan kebijakan.

Penempatan dokter/tenaga kes­ ehatan di luar Jawa hingga kini masih bermasalah. Faktanya, ada disparitas dokter/tenaga kesehatan antara Jawa dan Luar Jawa. Dan program “Nusantara Sehat” yang digulirkan pemer­ intah, kini sepi peminat.

Pada bagian lain, Okky mendorong Kemenkes gen­

car melakukan penelitian dan pengembangan dengan melibatkan universitas dan perusahaan swasta terkait dengan pemberdayaan tum­ buh-tumbuhan sebagai bahan produksi obat-obatan. Sektor ini belum digarap serius. Pa­ dahal, Indonesia sangat kaya dengan tumbuh-tumbuhan herbal.

Dalam layanan BPJS Kes­ ehatan, juga masih banyak ditemukan pasien ditolak RS. “Ini salah satunya karena paket INA CBGs (sistem pem­ bayaran dengan sistem paket, berdasarkan penyakit yang diderita) yang dinilai tidak menguntungkan RS. “Pemer­ intah mestinya melakukan terobosan. Misalnya dengan memberi insentif pajak bagi RS yang menjadi mitra BPJS,” papar Okky.nmh/riz

Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati.

Pungli di Laut Juga Harus Diberantas Pungli di laut seperti izin kapal, izin layar, dan illegal fishing perlu diberantas hingga tuntas.

a

nggota Komisi IV DPR I Made Urip mengharapkan pungutan liar di sektor kelautan dan perikanan juga dapat diber­ antas seperti adanya laporan mengenai pungli yang men­

impa nelayan di sejumlah lokasi kawasan perairan.

I Made Urip dalam ket­ erangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, mengemu­ kakan, pungli di laut seperti izin kapal, izin layar, dan il­ legal fishing perlu diberantas

hingga tuntas.

Politisi PDIP itu sebelum­ nya memimpin tim kunjun­ gan kerja Komisi IV DPR ke Pelabuhan Perikanan Untia, Makassar, Selasa (25/10/2016), dan menemukan bahwa pungli di sektor kelautan sangat mer­ ugikan masyarakat khususnya nelayan.

Komisi IV DPR juga me­ nyatakan keprihatinannya mengenai adanya nelayan

masyarakat untuk berparti­ sipasi memberikan hak su­ ara serta mematuhi aturan pilkada.

Lukman mencontoh­ kan, pada pilkada serentak di Provinsi Aceh, ada 85 orang calon kepala daerah, baik tingkat provinsi mau­ pun kabupaten kota, adalah mantan GAM. “Mereka ini memiliki pen­ dukung yang besar dan fa­ natik. Jika tidak diantisipasi oleh aparat keamanan, maka rawan konflik,” katanya.

Politisi Partai Kebangki­ tan Bangsa (PKB) ini meng­ ingatkan, pilkada serentak di Papua dan di DKI Jakarta, yang sudah telanjur memun­ culkan isu SARA, jika tidak diantisipasi dengan baik, dapat berpotensi konflik.

Khusus di DKI Jakarta, kata Lukman, ada potensi yang terpendam yakni to­ koh-tokoh nasional, ter­ masuk mantan Presiden berada di balik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Mereka adalah, mantan Presiden Megawati Soeka­ rnoputri, mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta mantan calon wakil Pres­ iden Prabowo Subianto. nriz/ ans

pendidikan rendah baik ABK atau nakodanya tidak mengeta­ hui surat ijinnya sudah kedalu­ arsa, lalu diproses di pengadilan dan ada yang terhukum sampai 3 bulan,” kata Arsyad.

Dia membandingkannya dengan aturan di darat bahwa bila orang tidak membawa SIM atau STNK hanya ditilang, tetapi nelayan yang tidak mem­ bawa izin surat layak operasi bisa sampai dipenjarakan seh­

Anggota DPR Tegaskan PBB Perlu Pendanaan Berkelanjutan

Pilkada di Enam Provinsi Rawan Konflik Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy meng­ ingatkan ada enam provinsi yang rawan konflik pada penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2017 seh­ ingga perlu diantisipasi.

“Penyelenggara pilka­ da, pasangan calon, aparat keamanan, maupun ma­ syarakat agar dapat men­ gantisipasi potensi konflik,” kata Lukman Edy pada dis­ kusi Dialektika Demokrasi: Pilkada Damai, Siap Menang Siap Kalah di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakar­ ta, Kamis (27/10/2016).

Menurut Lukman, fak­ tor pemicu konflik yang utama adalah fanatisme masyarakat pendukung salah satu pasangan calon kepala daerah.

Selain itu, kata dia, pe­ nyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu juga di­ tuntut dapat menyeleng­ garakan pilkada serentak secara independen dengan jujur, adil, dan demokratis.

“Penyelenggara pilkada harus dapat memastikan tidak ada politik uang, serta netralitas PNS, TNI, dan Polri,” katanya.

Dia menambahkan, pe­ nyelenggara pilkada juga harus dapat mendorong

yang dipenjara hanya karena lalai tidak bisa menunjukkan surat operasi.

Perwakilan Nelayan Su­ lawesi Selatan HM Arsyad saat berdialog dengan Tim Komisi IV menyayangkan diterap­ kannya hukuman pidana pen­ jara kepada nelayan yang lalai memperlihatkan Surat Layak Operasi (SPO) dan izin layar.

“Ini sangat memprihatinkan ada nelayan yang kadang ber­

Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty mengatakan PBB perlu menerima penda­ naan yang lebih pasti secara berkelanjutan. Hal ini diper­ lukan agar PBB dapat men­ jalankan misinya, termasuk dalam rangka menyukseskan pencapaian SDGs. Namun demikian, PBB dan lembagalembaga yang ada di bawahnya juga harus lebih efisien dan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Hal itu diungkapkan saat menjadi panelis mewakili Asia Pacific Group dalam Sesi ‘Stand­ ing Committee Meeting on UN Affairs’ dengan topik Funding the UN: Indonesia’s Perspec­ tives pada Rabu, (26/10/2016) di Jenewa, Swiss.

“Indonesia berharap PBB perlu menerima pendan­ aan yang lebih pasti secara berkelanjutan, namun kita juga meminta PBB dan lembagalembaga yang ada di bawahnya harus lebih efisien, transparan dan akuntabel,”ujar Evita.

Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan ang­ gota PBB yang aktif memberi­ kan kontribusi. Pada 2015, total kontribusi Indonesia ke PBB mencapai Rp366,8 miliar, atau sekitar 50 persen dari total kontribusi Indo­ nesia ke seluruh lembaga

internasional.

Dikatakan, Indonesia menerima banyak program dari PBB, terutama program pembangunan melalui UNDP. Namun, Evita menekankan bahwa program PBB di tanah air harus selaras dengan inisi­ atif dan prioritas pembangu­ nan. “PBB seharusnya lebih memperhatikan prioritas pembangunan nasional In­ donesia dalam mendesain program-programnya. Bukan hanya dengan melibatkan ek­ sekutif, tetapi juga legislatif,” ujar Politisi PDIP tersebut.

Menurutnya, anggota DPR berkomunikasi dengan kon­ stituennya secara intensif, sehingga mereka memahami kepentingan masyarakat.

Keterlibatan parlemen dalam penyusunan program PBB di Indonesia dapat memberikan hasil yang lebih efektif.

Namun disayangkan kar­ ena ternyata masih sulit bagi DPR untuk mengetahui se­ cara rinci program-program PBB yang diperoleh karena mereka terdistribusi antarkementerian, lembaga publik, kelompok masyarakat sipil, dan NGO, baik di tingkat pusat maupun daerah.“Efektifitas program PBB yang dijalankan di Indonesia masih sulit un­ tuk dievaluasi. Siapa saja

yang menerima manfaat dari program PBB? Bagaimana hasilnya?” tanya Evita yang juga sebagai Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI. Sebagaimana diketahui, program PBB berasal dari iuran negara-negara ang­ gotanya. Oleh karenanya DPR sesuai fungsinya berhak un­ tuk memonitor penggunaan anggaran negara, termasuk anggaran yang kita serahkan ke PBB sebagai kontribusi Indonesia. DPR juga perlu menjalin komunikasi dengan UN Country Office di Indone­ sia. Hal ini selaras dengan res­ olusi yang baru saja diadopsi PBB pada 25 Juli 2016, yaitu mengenai pentingnya kerja sama dan kolaborasi yang lebih intensif antara PBB, IPU, dan parlemen di tingkat nasional.

Sebagaimana diketahui, Evita Nursanty adalah Ang­ gota Komisi I DPR yang juga sebagai anggota tetap parle­ men dunia untuk UN Affairs.

Pertemuan ini merupakan rangkaian Sidang Parlemen Sedunia ke-135 atau 135th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly and Related Meetings yang berlangsung pada 23-27 Oktober 2016 di Jenewa, Swiss.nhs/mp

ingga seperti ada diskriminatif terhadap nelayan.

Dia juga mengeluhkan da­ lam hal gerai atau pengukuran kapal yang disinyalir men­ gurus izinnya dibebani biaya yang tinggi.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Syachrani Mataja menyatakan, memang ada pihak yang menterjemah­ kan aturan itu dengan tidak pas.

“DPR bisa membahas dengan

KKP jangan sampai dipenjara hanya denda saja,” kata politisi dari partai Gerindra itu.

Sedangkan Anggota Komisi IV Fadholi dari partai Nas­ dem meminta data siapa yang memungut pungli, baik nama maupun instansinya.

Hal itu, ujar Fadholi, kar­ ena DPR bakal mengawalnya dan akan menindaklanjuti laporan tersebut secara tegas. nmuh/ans

Perkebunan Pelanggar Aturan Rugikan Negara dan Rakyat Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyatakan ada ratusan perusahaan perkebunan di Kalimantan Tengah yang melanggar peraturan na­ mun tetap beroperasi.

“Berdasarkan laporan di pusat, ada sekitar 120 pe­ rusahaan yang dianggap me­ langgar peraturan dan men­ jadi kebun ilegal di Kalteng.

Dampaknya sangat buruk.

Dengan lahan mencapai 800 ribu hektar, berapa dana reboisasi dan nilai tegakan yang hilang, sehingga tidak masuk ke keuangan negara,” kata Daniel.

Pelanggaran ini dipasti­ kan merugikan negara dan masyarakat. Hak Guna Usa­ ha (HGU) seluas 800 ribu hektar yang dilanggar juga menyebabkan kerugian negara triliunan rupiah, karena tidak ada pemasu­ kan keuangan negara.

APBD yang minim me­ nyebabkan pembangunan yang juga minim. Selain itu, hampir semua perusahaan itu tidak memenuhi aturan 20 persen kebun plasma untuk petani.

“Plasma menjadi indika­ tor yang kuat, karena plas­

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan.

ma itu bukan hanya tang­ gung jawab dan kebaikan sosial perusahaan kepada masyarakat, tapi juga per­ intah undang-undang, wajib hukumnya dijalankan oleh perusahaan,” kata dia.

Jika perusahaan-perusa­ haantersebutterbuktimelang­ gar, ia mendorong pemerintah daerahuntukmengambillang­ kah tegas dan berkoordinasi dengan pusat.

“Kalau memang benarbenar melakukan pelang­ garan, akan kita tindak tegas, bahkan sampai pen­ cabutan izin perusahaan,” kata dia.nnat/ans

Paripurna DPR Sahkan RUU ITE Jadi UU Perkembangan tek­ nologi informasi dan komu­ nikasi semakin pesat, hal ini membawa dampak yang luar biasa. Masyarakat dari semua lapisan telah terbiasa mencari dan menyebarkan informasi serta melakukan transaksi secara elektronik dalam berbagai aktivitas, kar­ ena jaringan internet sudah merambah hampir ke seluruh wilayah nusantara.

Jika dimanfaatkan secara baik dan benar, teknologi in­ formasi akan memberi man­ faat yang besar, menjadi me­ dia untuk menambah ilmu pengetahuan dan sumber in­ formasi. Namun, teknologi informasi juga dapat dipergu­ nakan untuk menyebarkan in­ formasi yang bersifat merusak, mengandung fitnah, maupun dapat dianggap sebagai tinda­ kan penghinaan pencemaran w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto.

nama baik. Sehingga regulasi yang memadai mendesak un­ tuk diadakan.

Oleh karena itu, dalam Rapat Paripurna DPR ke IX

Masa Sidang 1 tahun 20162017 Kamis, (22/10/2016) di Gedung DPR, Jakarta, menye­ tujui RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(ITE) untuk disahkan menjadi Undang-undang. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto ber­ tindak sebagai ketua rapat.

“Apakah laporan Komisi I

DPR mengenai RUU tentang Informasi dan Transaksi Elek­ tronik (ITE) dapat disetujui menjadi Undang-Undang?” tanya Agus Hermanto. “Setu­ ju…!” jawab seluruh hadirin Rapat Paripurna.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin me­ nyatakan seluruh fraksi-fraksi menyatakan persetujuan RUU tentang Informasi dan Tran­ saksi Elektronik (ITE) untuk dibahas pada tingkat II. Potitisi PDI-Perjuangan ini mengungkapkan dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi yang tidak relevan pada RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infor­ masi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Perubahan UU ITE menye­ suaikan dengan perkemban­ gan teknologi dan informasi,

serta mengakomodasi putusan MK, di antaranya tindak pi­ dana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, bu­ kan semata-mata sebagai delik umum, melainkan sebagai delik aduan,” katanya.

“RUU juga mengubah anca­ man sanksi pidana terhadap pelaku penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang di dalam UU ITE diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Dalam Perubahan UU ITE ini, sanksi pidana penjara diturunkan menjadi paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta. Perubahan ini dianggap penting, karena dengan anca­ man sanksi pidana penjara 4 (empat) tahun, pelaku tidak

serta merta dapat ditahan oleh penyidik,” tambahnya.

Selain membahas dan me­ nyetujui materi perubahan tersebut, komisi I juga me­ nambah ketentuan menge­ nai kewajiban Pemerintah melakukan pencegahan pe­ nyebarluasan dan penggu­ naan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai Perubahan perundang-undang (Pasal 40 ayat (2a) RUU tentang Peruba­ han atas UU ITE).

“Untuk itu Pemerintah ber­ wenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintah­ kan Penyelenggara Sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap In­ formasi Elektronik atau Sistem Elektronik yang memiliki mua­ tan yang melanggar hukum,” pungkasnya.nrnm/mp

analisa

6

Edisi 157 | 31 oktober - 6 november 2016

Suhardi Alius: Dalam Revisi UU Anti Terorisme, Hak Para Korban Harus Diperhatikan Pelaku, saksi, dan kor­ban akan memperoleh perlakuan yang proporsional. Hanya saja dalam revisi ini hak para korban mendapat perhatian yang lebih serius.

j

enderal bintang tiga Kepolisian ini menilai perhatian pemerintah kepada korban tindak pidana terorisme sangat kurang.

Terutama, setelah terjadinya peristiwa bom Bali 1.

Menurutnya, hak korban tindak pidana terorisme, dalam upaya pemberantasan teror di Indonesia tidak sertamerta berupa penindakan hukum. Sebab, dalam setiap tindakan dan aksi terorisme, hampir se­bagian besar mengakibatkan jatuhnya korban.

“Oleh karenanya, perhatian pemerintah kepada saksi dan korban kejahatan terorisme juga harus diperhatikan,” imbuhnya.

Berikut penjelasan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius lengkapnya: Apakah ini artinya revisi Undang-Undang Antiterorisme ke depan harus lebih berpihak kepada korban?

Tidak. Pelaku, saksi, dan kor­ban akan memperoleh perlakuan yang proporsional.

Hanya saja dalam revisi ini hak para korban mendapat perhatian yang lebih serius. Dalam revisi undang-undang ini akan ada ketentuan kompensasi dan rehabilitasi un­tuk para korban tindak pidana terorisme.

Bukankah soal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban?

Betul. Secara eksplisit, pasal 1 undang - undang itu menyatakan, korban terorisme menderita baik secara fisik, mental, ekonomi, dan sosial dapat memperoleh kompensasi dan rehabilitasi.

Namun pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang tindak pidana teroris, kejelasan soal korban terorisme tak dijabar­kan secara baik.

Maksudnya?

Terdapat implementasi yang kurang jelas dan tegas pada Undang-Undang Nomor 15 ta­hun 2003 tersebut. Tidak ada ke­jelasan untuk korban terorisme. Bila terduganya telah dinyatakan bersalah di pengadilan, baru ada penanganan resmi untuk korban.

Padahal para korban itu bukan tujuan utamanya. Teroris hanya menyerang sarana utama saja. Tapi, korban merupakan objek mereka untuk memancing perang urat syaraf.

Kan mekanismennya me­mang seperti itu?

Kami mengusulkan supaya dalam revisi undang - undang ini dibuat aturan, kalau korban tindak pidana terorisme bisa cepat menda­patkan kompensasi. Kompensasi dan restitusi dapat diberikan sebe­lum putusan pengadilan melalui mekanisme tertentu.

Caranya?

Dengan menyederhanakan birokrasi. Lakukan pengaturan pada level operasinal dan teknis, dengan cara menyusun peraturan pemerintah. Buat supaya permint­aan kompensasi tidak harus lang­sung kepada menteri keuangan, tetapi dapat langsung ke kemen­terian dan lembaga terkait.

Contoh konkretnya seperti apa?

Contohnya korban dapat lang­sung ke Kementerian Kesehatan untuk pemberian kesehatan dan pemulihan psikologis. Kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun perumahan yang hancur kar-

ena bom. Semua itu dilakukan setelah berkoordinasi dengan BNPTdan juga LPSK. Setelah direvisi, ujung tombak hal ini ada di LPSK. Kenapa LPSK dijadikan salah satu ujung tombak?

Karena lembaga ini bersen­ tuhan langsung dengan korban tindak pidana terorisme.

Selama ini orang-orang hanya terfokus pada pelaku. Para korban kurang mendapat perhatian.

Persoalan yang dihadapi se­lama ini kan karena kurang kuat­nya wewenang yang diberikan undang-undang. LPSK sebetul­nya bisa saja meminta adanya peninjauan ulang terhadap pera­turan itu. Tapi berhubung sedang ada revisi, hal itu bisa diatur lebih rinci dan mendalam oleh LPSK. Maksudnya mendalam itu seperti apa?

Begini, minimnya im­ plemen­t asi itu disebabkan masih adanya kelemahan dalam undang-un­d ang itu dalam beberapa pasal yang mengatur penanganan korban. Walaupun pemberian kompensasi, restitusi, dan reha­bilitasi sudah diatur dalam UUTerorisme, namun implemen­t asinya ternyata tidak semudah yang dibayangkan.

Sebagai sastrawan, Anda melihat perkembangan puisi dengan teknologi?

Saya sempat katakan kalau sastra itu sebenarnya juga teknologi, yaitu teknologi sastra. Saya pernah baca kalau aksara itu hasil dari teknologi.

Mulai dari tulisan menjadi gambar, lalu diproses menjadi teknologi layar sentuh, itu adalah teknologi seni.

Saat ini sastra sangat tergantung dengan teknologi karena menulis berdasarkan teknologi yang kita kembangkan. Dulu menulis dengan pensil, lalu berkembang pembuatan komputer, dengan itu sekarang ini kita menulis.

Jadi sastra saat ini tergantung dengan teknologi.

Apakah ada sisi negatif dari perkembangan teknologi untuk sastra?

Nggak ada. Kalau ada sisi negatw w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

ifnya, ngapain ciptakan teknologi?

Teknologi mempermudah penciptaan karya kesusastraan. Maka harus terus dikembangkan. Jadi dulu kita kirim surat, sekarang dengan menelepon.

Jadi ini alat.

Minat baca buku jadi kurang sebab orang lebih suka main ponsel pintarnya?

Di toko buku berapa ratus buku tiap bulan terbit? Kalau tidak ada yang baca, ngapain dijual sebanyak itu. Mengapa begitu banyak penerbit di Indonesia?

Bahkan toko buku tiap bulan menerbitkan 50 judul buku. Siapa yang mau baca itu? Berapa penjualan buku. Nah kalau nyatanya begitu, yang baca buku itu siapa? Memang setan?

Buku-buku yang terbit makin laku saat diunggah di media sosial. Mereka yang melihat akan beli karena mendapat tanggapan positif.

Jadi minat baca mana yang turun?

Anda bayangkan anak-anak sekarang baca buku Harry Potter yang tebalnya sampai ribuan halaman hanya dibaca dalam sehari. Kenyataan gitu.

Saat ini kalau kita berpegang keyakinan kalau sastra itu adalah buku, itu salah.

Sastra bukan buku saat ini, bagaimana kalau Anda baca sajak Rendra di komputer, apa itu bukan sastra? Jika nulis sajak di blog, apa itu bukan sastra?

Medium kesusastraan tidak dibatasi, namun apakah penulis blog atau juga di media sosial bisa disebut sebagai penulis sastra?

Jadi penyebutan penulis harus menulis buku, ketinggalan sekali. Penulis tidak harus menulis menjadi buku.

Kan jadi e-book bisa, audio pun bisa.

Jaman dulu, sastra juga bukan buku.

Dongeng pun sastra.

A p a k a h sy a r a t y a n g h a r u s dipenuhi agar sebuah tulisan bisa dikatakan sastra?

Sejak zaman Plato, sudah ada sastra.

Kata dia, sastra adalah hasil peniruan atau gambaran dari kenyataan. Karya sastra harus merupakan peneladanan alam semesta dan sekaligus model kenyataan. Dan masih banyak yang mendefenisikan sastra, jadi tidak ada syarat baku, bebas saja. Asal jelas apa yang dia sampaikan. Misalnya sajak, cerita, atau juga novel. Semua orang punya pandangan sendiri.

Apakah soal itu sudah dimasukan dalam pemba­ hasan?

Belum. Ini baru rekomendasi dari kami. Kami berharap kele­mahan tadi bisa dimasukkan da­lam pasal-pasal, agar negara ber­t anggung jawab terhadap korban tindak pidana terorisme.

Kami juga berharap pada re­v isi ini agar mendapat masukan dari LPSK. Kemarin itu saya minta Pansus untuk mengundang LPSK. Kami membuat beberapa rekomendasi, karena kehadiran negara menjadi kritikal sehu­bungan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap korban.nhrm

Enny Sri Hartati: Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Kemiskinan Hanya Turun 500 Ribu Orang

Sapardi Djoko Damono: Jaman Dulu Sastra Bukan Buku, Dongeng pun Sastra Sapardi Djoko Damono, salah satu sastrawan Indonesia yang mendunia.

Karya puisinya sering dijadikan lirik untuk musikalisasi. Sapardi memang besar karena sajak-sajaknya yang bermakna dan romantis. Sejak 1987, puisinya sering diambil untuk dijadikan lirik musik.

Karya pertamanya yang dijadikan musikalisasi puisi adalah “Aku Ingin”.

“Puisi ini jadi beberapa menit, cuma 15 menitan,” kata Sapardi.

Bahkan tahun 1991, lirik puisi “Aku Ingin” diaransemen ulang oleh musisi Dwiki untuk kepentingan proyek soundtrack album film ‘Cinta dalam Sepotong Roti’ 1991.

Di tengah usianya yang ke-76 tahun, sang pujangga masih aktif di dunia kesusatraan. Dia masih aktif menulis berbagai buku, seperti novel dan puisi.

Terakhir, Sapardi menerbitkan buku ‘Bilang Begini, Maksudnya Begitu’, ‘Hujan Bulan Juni’, dan ‘Trilogi Soekram’.

Empat buku lainnya, segera terbit tahun ini.

Meski tak lagi muda, namun Guru Besar Institut Kesenian Jakarta itu di Taman Ismail Marzuki itu masih terlihat bugar dan teliti melihat setiap kalimat di kertas. Terbukti beberapa kali Sapardi mengoreksi hasil tulisan mahasiswanya di kampus.

Karya Guru Besar Institut Kesenian Jakarta itu di Taman Ismail Marzuki itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Hindi, Jepang, Cina, Prancis, Inggis, dan lainnya. Berikut petikannya:

Kelemahan dalam aturan tersebut disebabkan belum jelas­nya kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi korban terorisme. Prosedur pemberian kompensasi, restitusi, dan re­h abilitasi terhadap korban juga masih belum rinci dijelaskan dalam undang-undang.

Begitu juga dengan belum adanya sanksi untuk pelaku yang tidak memberikan restitusi. Padahal, restitusi dari pelaku dap­a t membantu mengganti kerugian yang dialami oleh korban teror­ isme. Kali ini semuannya bisa diatur dalam revisi tersebut.

Sastra di media massa yang paling nyata terlihat perkembangannya, berbagai bahasa baru muncul. Menurut Anda apakah ini sebuah kemajuan atau kemunduran media?

Kemajuan. Terserah saja, sastra menggunakan jenis bahasa apa saja.

Mulai dari bahasa anak-anak sampai bahasa sontoloyo. Bahasa sastra adalah semua jenis bahasa yang diperoleh manusia. Sastra nggak ada batasnya. ​Bagaimana kiat untuk mencari inspirasi saat menulis?

Saya menulis tanpa inspirasi. Saya mau menulis yah nulis saja. Apa itu inspirasi, apa ada yang bisa jelaskan apa itu inspirasi? Nggak usah mencari inspirasi, buat saja. Kalau ada yang berpikir, berkarya itu butuh inspirasi hanya pikiran gombal. Ngapain tunggu pinggir kali untuk berkarya, celaka sekali. Kalau saya, apa yang saya pikir saat itu, itu lah yang saya akan tulis. Ditambah berdasarkan pengalaman hidup saya. Jadi yang menentukan apa yang ditulis, bukan inspirasi, tapi saya sendiri. Inspirasi itu bohong. ​ Apa saran Anda untuk sastrawan muda?

Mereka lebih bagus dari saya, dan karya mereka juga bagus. Mereka belajar dari mana-mana dengan mudah. Penguasaan bahasa asing mereka bagus, jadi bisa membaca karya-karya dari negara lain.

Berbeda dengan zaman saya.

Saya sulit mendapatkan buku dari luar Indonesia. Karena internet tidak ada, saya dapat dari koran. Tapi tahun 1950-an, tidak mudah cari koran. Jadi apa yang didapatkan sastrawan muda saat ini mempengaruhi gaya sastra saat ini, itu namanya tradisi.

Jadi tidak mempertahankan yang lama, namun mengembangkan yang lama menjadi baru. Anak muda saat ini harus membaca dari bacaan lama untuk tahu. Tapi setelah itu membuat yang baru. Jangan hanya membaca karya 1 orang saja. Maka itu penguasaan bahasa sangat penting.

Bagaimana dengan pelajaran sastra di sekolah?

Yang ngajar saja tidak bisa menulis kok.

Coba saja tanya ke guru, apakah mereka pernah nulis? Nggak pernah kebanyakan.

Guru harus mendorong anak-anak nulis, selama ini mereka hanya belajar teori saja. Idealnya, murid akan dilepas untuk menulis.npeb/sua

Pencapaian sektor ekonomi sepanjang dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Bahkan masih jauh dari berbagai target yang dipatok di dalam Nawacita.

Enny Sri Hartati, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef ), menyebut pertumbuhan ekonomi 5,18 persen tak mencukupi kebutuhan ekonomi negeri ini. “Kalau istilah saya, makro prudensialnya terjaga tapi semu,” katanya dilansir tirto.id.

Masih menurut Enny, berbagai indikator juga mengalami kemunduran. Seperti pertumbuhan sektor riil, daya saing, atau daya beli masyarakat. Bagaimana Enny melihat kebijakan tax amnesty? Berikut kutipannya: Bagaimana Anda menilai pencapaian ekonomi selama dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla?

Kalau istilah saya, makro prudensialnya terjaga tapi semu, karena pertumbuhan ekonomi 5,18 persen tidak mencukupi kebutuhan ekonomi kita. Sementara untuk investasi, sekalipun sudah dikeluarkan 13 paket Kebijakan Ekonomi, industri tumbuh bukan di sektor riil tapi hanya di sektor fisik.

Pertumbuhan sektor riil justru melambat dengan indikasi pertumbuhan industri manufaktur terbatas hanya 4,5 persen. Pertanian dan pangan juga seperti itu.

Akibatnya impor konsumsi naik tajam. Hal itu disebabkan investasi yang tumbuh hanya sektor fisik, bukan manufaktur yang produktif.

Akibatnya produktivitas pun menurun. Impor bahan baku ikut turun. Yang naik malah barang konsumsi. Jika penetrasinya impor konsumsi naik, berarti daya saing kita menurun. Padahal Nawacita jelas menyebut bagaimana meningkatkan produktivitas dan daya saing. Tapi untuk poin ini belum membaik.

Indeks daya saing kita justru

menurun dari 34 ke 37.

Terjadi impor untuk sektor pangan?

Untuk sektor pangan, pada periode Januari-Juli, impor pangannya sudah melampaui periode Januari-Desember 2015. Ambil contoh saja impor beras yang mencapao sekitar $400 juta yang awalnya $300 juta sekian. Ini miris ditambah fiskal kita yang juga buruk. Utang luar negeri juga naik.

Bagaimana dengan sektor perdagangan?

Kinerja perdagang­ an memang surplus. Tapi pertumbuhan ekspor kita minus dan yang naik impornya. Ya itu tadi, makronya terjaga baik tapi semu.

Inflasi juga 3 persen. Ini di bawah target 4 persen.

Bukan kabar baik karena rendahnya inflasi mengindikasikan penurunan daya beli masyarakat. Idealnya indikator makro yang naik itu diikuti mikro prudensial yang juga naik. Tapi kita mikronya justru babak belur.

Industri skala besar sampai menengah kita babak belur.

Usaha besar dan menengah sedang turun. Kenaikan memang hanya untuk usaha kecil. Tapi ini justru membuktikan industrinya tidak bergerak.

Ada indikator lainnya?

Beberapa indikator lain juga mengalami kemunduran. Misalnya daya saing dan kesempatan yang turun. Ini berkaca pada ekspor yang turun tadi. Daya beli masyarakat juga turun jika dilihat dari inflasi.

Walaupun angka kemiskinan dan pengangguran turun, tapi kemiskinan penurunannya juga sangat terbatas. Kalau kita lihat angka kemiskinan 28,51 juta orang sementara anggaran untuk menurunkannya Rp 100 triliun, maka dengan anggaran sebanyak itu, kemiskinan yang turun hanya 500 ribu orang. Belum lagi ditambah fakta bahwa kemiskinan yang turun kebanyakan terjadi di kota. Sementara di desa, kemiskinan stagnan. Masih sama.

Selanjutnya angka pengangguran terbuka. Memang turun menjadi 430 ribu orang, tapi angkatan kerjanya juga turun. Jadi tidak ada perbaikan apapun. Apalagi kini pengangguran juga banyak yang bergeser ke sektor informal. Jadi meski terlihat turun, tapi tak berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat.

Bagaimana dengan nilai tukar rupiah?

Nilai tukar juga stagnan.

Sementara untuk target kemandirian di bidang energi, impor energi kita justru meningkat 40 juta kilo liter. Sekarang ketika konsumsinya 64 juta kilo liter, secara otomatis impornya juga bertambah.

Apa yang menjadi catatan Anda Kalau kita melihat Nawacita, janjinya bakal meningkatkan pembangunan dari pinggir (desa). Dengan harapan akhir, yakni daerah perbatasan yang sejatinya kaya raya hidup masyarakatnya akan membaik. Tapi kini kan kawasan tersebut malah berada di zona merah, seperti Papua.

Bagaimana Anda melihat kebijakan tax amnesty?

Repatriasinya kan tidak sampai 14 persen. Padahal repatriasi seharusnya menjadi tolok ukur. Tapi repatriasi cuma mengumpulkan kira-kira Rp124 triliun dari target Rp1.000 triliun. Tax amnesty memang berhasil mengumpulkan lebih dari Rp3,000 triliun, tapi yang terbesar merupakan deklarasi dalam negeri. Jumlahnya mencapai Rp2.061 triliun.

Jadi hanya declare dan tak ada pembiayaan signifikan yang masuk. Kalau repatriasi kan seharusnya ada sumber dana baru. Bisa dipergunakan untuk membangun infrastruktur seperti pabrik. Kalau sekedar deklarasi, walaupun jumlahnya besar, hanya penerimaan dari tebusan. Tapi sumber dana baru yang masuk untuk menambah pembangunan, sebenarnya yang Rp1 000 triliun tadi. Bukan declare dalam negeri.ntir

7 Edisi 157 | 31 oktober - 6 november 2016

Tak Dikelola...

nSambungan Halaman 1

“Maka tidak perlu ada yang membela-bela bahwa ayat itu (QS Al Maidah 51) memiliki multi-tafsir,” tegas Din. Guru Besar UIN Jakarta yang pernah menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah dan MUI Pusat ini menegas­ kan pernyataan Ahok tersebut adalah bentuk kekerasan ver­ bal (verbal violence).

Tapi karena Ahok sudah meminta maaf, dia menam­ bahkan, maka perlu dimaafkan dengan syarat tidak mengu­ langi lagi. Din mengingatkan umat Islam tidak perlu mem­ balas dengan kekerasan. Na­ mun, proses hukum harus tetap jalan.

“Karena itu perbuatan pe­ nistaan dan merupakan pe­ langgaran hukum yang ber­ laku, maka kita dorong dan serahkan kepada penegak

hukum (Polri) untuk mem­ proses dalam rangka penega­ kan keadilan dan kebenaran di negara yang berdasarkan hukum,” ungkap Din. Terkait unjuk rasa yang digelar umat Islam sebagai desakan penuntasan kasus tersebut, menurutnya adalah hal yang wajar dan absah di alam demokrasi selama tidak mengambil bentuk kekerasan atau anarkisme.

“Diimbau kepada umat Islam agar waspada dari upaya provokasi atau jebakan kepada anarkisme,” tandasnya.

Pakar hukum Prof. Yusril Ihza Mahendra mengingatkan kalau situasi tersebut tidak dikelola dengan baik bisa men­ garah kemana-mana dan tidak terkontrol. Bahkan bukan tidak mungkin bisa bermuara ke Presiden.

“Sebagai salah seorang yang berada di pusat pusaran krisis 1998, saya memahami situasi yang kita hadapi sekarang ini serius sehingga perlu di­

tangani dan disikapi deng­ an ekstra hati-hati. Namun tetap tenang dan kepala din­ gin,” ungkap penulis pidato pengunduran diri mantan Presiden Soeharto ini, Rabu, (26/10/2016).

Karena itu, Pemerintah ha­ rus punya respons yang tepat atas isu sensitif ini. Sebab, kata dia lagi mengingatkan, salah mengambil kebijakan bisa be­ rakibat fatal. “Ini imbauan saya kepada Pemerintah dan siapa saja yang mencintai bangsa ini dan bertekad untuk menjaga serta mempertahankan keutu­ hannya,” lanjut Yusril.

Rencana unjuk rasa ak­ bar sejumlah organisasi ma­ syarakat (Ormas) bernafaskan Islam rupanya ditanggapi se­ rius oleh Kepala Polda Metro Jaya, Irjen Pol M. Iriawan.

Dalam demonstrasi berta­ juk “Aksi Bela Islam II”, Irjen Pol M. Iriawan mengatakan otoritas keamanan menyiaga­ kan 7000 personel gabungan dari TNI dan Polri untuk men­

gawal aksi tersebut.

Jumlah itu lebih besar jika dibandingkan pengamanan terhadap demonstrasi perta­ ma yang dilakukan gabungan Ormas Islam pada Jumat 14 Oktober lalu.

“Kami turunkan lebih ba­ nyak dari kemarin. Pasukan kami kemarin 5000 orang, nanti mungkin 7000 per­ sonel,” kata Irjen Pol M. Iriawan, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2016).

Di antara 7000 personel tersebut, termasuk bantuan dari TNI sebanyak dua kompi personel marinir, satu kompi pasukan khas dari TNI AU, satu kompi Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat (Ko­ strad), dan batalyon Polisi Mili­ ter Angkatan Darat (Pomad).

Meski tak melarang aksi tersebut, Polda Metro Jaya me­ minta agar massa menyuarakan pendapatnya dengan tertib dan damai. Jika tidak maka polisi pasti bertindak tegas.nald/ro

Aksi bela Islam ribuan umat muslim terhadap penghina Al Quran.

Gatot Pujo Nugroho mengaku pernah menyerahkan uang Rp500 juta ke pengacaranya, OC Kaligis.

Saat itu, Gatot mendap­ atkan laporan bahwa uang itu salah telah diserahkan kepada Maruli Hutagalung.

Maruli kala itu masih menja­ bat sebagai Direktur Penyidi­ kan (Dirdik) Tindak Pidana Khusus Kejagung. Maruli kini menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur.

Politikus Gerindra itu pun mendesak KPK untuk tak trauma menangani kasus hu­ kum yang turut melibatkan pejabat di penegak hukum lainnya. Mengingat, lembaga yang kini dipimpin Agus Ra­ hardjo Cs itu kerap bersite­ gang bila mengusut dugaan korupsi pejabat di penegak hukum lain. ‘’Memang tidak mudah sebab ada kepentingan yang dibela atas kasus tersebut,’’ ujar dia.

Untuk itu, Syafi’i mendu­ kung agar KPK berani menun­ taskan perkara-perkara yang turut melibatkan pejabat di Korps Adhyaksa itu. Selain itu, dia menekankan untuk KPK tak terpengaruh oleh hasil pemeriksaan internal dari Kejagung.

“Semua persoalan hukum harus ditindaklanjuti sampai tuntas. Setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan,”

tegas dia.

Dalam kasus Dahlan Iskan, dugaan muatan politis sang­ at kentara. Perhatian Jaksa Agung yang sangat khusus ini terlihat ketika Kepala Ke­ jati Jatim, Maruli Hutagalung, keluar dari ruang kerjanya di lantai tiga menuju lobi kantor Kejaksaan di lantai dua.

Mengetahui kehadiran Maruli, wartawan langsung beranjak mendekati dan me­ wawancarainya. Baru sekira dua menit wawancara, tele­ pon seluler Maruli berdering.

Sebuah nomor menghubungi Maruli. Mantan Direktur Pe­ nyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung itu langsung menghentikan wawancara.

“Pak Jaksa Agung telepon,” kata Maruli sambil menun­ jukkan nomor telepon yang menghubunginya.

Maruli lalu menepi ke sudut ruangan lobi dan bercakapcakap dengan si penelepon.

Dari percakapan telepon yang didengar sejumlah wartawan, Maruli melaporkan kepada Jaksa Agung Prasetyo bahwa Dahlan Iskan menghadiri pe­ meriksaan hari ini sebagai saksi dalam kasus aset PWU. “Pemer­ iksaan DI masih berjalan, Pak (Jaksa Agung),” kata Maruli kepada penerima telepon.

Dia juga menyampaikan bahwa pemeriksaan tersangka kasus itu, Wishnu Wardhana, ditunda sampai Kamis depan karena kondisi kesehatannya

memburuk. “Antara Wishnu dan Pak Dahlan saling menyalahkan, Pak,” ujar Maruli kepada penele­ pon. “Kalau kuat (bukti) bisa naik tersangka, Pak.” Seusai menerima panggilan telepon, Maruli mengakui bahwa Jaksa Agung menaruh atensi pada kasus aset PWU, terutama karena berkaitan dengan nama Dahlan Iskan.

Wajar jika M Prasetya sang­ at atensi terhadap kasus terse­ but. Sebab ada target dan sasa­ ran yang diincar dari kasus PT PWU Dahlan Iskan. Bos Jawa Pos tersebut dijadikan pintu masuk untuk menjerat tokoh dan pejabat di Jawa Timur. Siapa lagi kalau bukan Soekarwo.

Setelah Siti Fadilah Supari, giliran Dahlan Iskan diseret ke pengadilan dalam kasus korupsi. Proses hukum ter­ hadap menteri-menteri Kabi­ net Indonesia Bersatu meng­ indikasikan bahwa “orangorang dekat” Susilo Bambang Yudhoyono sedang dibidik rezim penguasa saat ini.

Analisa itu disampaikan pengamat politik Ahmad Baid­ howi, Jumat (28/10/2016).

“Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah masuk penjara, Dahlan Iskan juga dan tak lama lagi mungkin Gamawan Fauzi. Ini indikasi KPK mau­ pun penegak hukum lainnya telah menjadi alat politik,” tegas Ahmad Baidhowi.

Ironisnya, kata Baidhowi,

beberapa kasus besar tidak tertangani KPK, bahkan ada yang diberhentikan dengan alasan tidak jelas. “Kasus suap PT Brantas Adipraya dihentikan, ini aneh juga. Ka­ sus reklamasi bahkan publik menunggu sprindik untuk Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang dijanjikan KPK,” ungkap Baidhowi.

Baidhowi menduga pene­ tapan tersangka pejabat di era SBY tidak lepas dari ulah penguasa saat ini. “Dahlan sendiri mengakui dibidik pen­ guasa. Ini rangkaian untuk ngerjain orang-orang SBY,” jelas Baidhowi.

Menurut Baidhowi, soal kasus Prasetio, kemungkinan KPK takut untuk mengeluar­ kan sprindik Prasetio karena saat ini yang bersangkutan jadi Ketua tim sukses Ahok-Djarot di Pilkada DKI 2017. “KPK sudah dibiayai mahal, tetapi mengu­ rus masalah besar tak sanggup, rakyat semakin tak percaya ke­ pada KPK,” urai Baidhowi.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur saat ini memang su­ dah menetapkan tersangka bagi eks Direktur Utama PT Panca Wira Usaha Dahlan Is­ kan dan mantan Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana.

Selebihnya nama-nama yang sudah diperiksa anggota DPD Emilia Contesa, pengusaha Alim Markus, dan mantan Gu­ bernur Jatim Imam Utomo.

Sosok lain yang menjadi

incaran Kejati adalah Guber­ nur Jatim Soekarwo. Kejati mengatakan akan memper­ timbangkan untuk memanggil Soekarwo, mantan Sekretaris Daerah Jatim saat penjualan aset PWU. “Kalau memang diperlukan juga akan diper­ iksa,” kata Maruli.

Namun Kejati masih akan melihat alurnya untuk me­ meriksa Soekarwo. Pihaknya terus mengumpulkan alat bukti dan keterangan ke sia­ papun. Intinya, kasus PWU adalah pelepasan aset.

Nama terakhir ini yang pal­ ing disorot. Sebab Pakde Kar­ wo–sapaan akrab Soekarwo, meski pada periode berikutnya tidak lagi menjabat gubernur, namun dia masih memiliki kekuatan yang layak diperhi­ tungkan di Jawa Timur. Apalagi saat ini Pakde Karwo kembali terpilih sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo periode 2016-2021.

Ini menunjukkan kekuatan mesin politik Partai Demokrat di Jawa Timur tidak bisa dire­ mehkan. Selain itu, di masa dua periode jabatan Pakde Karwo, dia telah membangun mesin birokrat yang cukup kuat.

Kasus Dahlan Iskan–bila ada muatan politis–memang terkesan dipaksakan. Aroma politis terasa sangat kental, yakni perebutan kursi Jatim 1 pada 2018 mendatang. Jika benar yang dikatakan anggota Komisi III DPR dari Fraksi

Gerindra, M. Syafi’I bahwa Jaksa Agung M Prasetya ‘men­ dahulukan kepentingan par­ tainya’ terutama pada peneta­ pan status tersangka Dahlan Iskan, maka kejaksaan telah disusupi kepentingan politik.

Seperti diketahui M Pra­ setya berasal dari Partai Nas­ dem. Saat ini partai besutan Surya Paloh tersebut men­ jalin koalisi dengan PDI Per­ juangan. Sangat mungkin jika ‘syahwat’ Nasdem begitu getol ingin menggembosi Pakde Karwo supaya tidak terlibat dalam Pilgub Jatim menda­ tang.

Info yang diterima Lensa Indonesia dari internal PDI Perjuangan, Wali Kota Sura­ baya Tri Rismaharini (Risma) sudah disiapkan untuk maju sebagai Cagub Jatim. Namun majunya Risma bukan tanpa halangan. Sebab Agus Yud­ hoyono yang saat ini menjadi Cagub DKI Jakarta, rupanya sudah disiapkan dengan ma­ tang oleh Partai Demokrat.

Bila Agus kalah pada Pilgub DKI Jakarta, maka dia akan ditarik ke Jawa Timur untuk head to head dengan Risma.

Untuk kesekian kalinya, pertarungan elit partai PDI Perjuangan dan Demokrat kembali terjadi dengan mem­ pertemukan king maker Megawati Soekarnoputri dan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jadinya, Pilkada rasa Pilpres.nvon

untuk maju sebagai kandidat gubernur DKI 2017.

Jauh sebelum partainya me­ nentukan sikap bakal mengu­ sung kandidat gubernur DKI, anggota Komisi Hukum DPR itu sudah koar-koar menyebut petahana Basuki Tjahaja Pur­ nama pantas terpilih kembali.

“Aku tetap mendukung Ahok. Aku mendukung kalau Demokrat mengusung kad­ ernya sendiri. Agus bukan kader Partai Demokrat, Agus kader TNI,” kata Ruhut.

Bukan tanpa alasan me­ mang. Menurut Ruhut, karier

Agus di TNI cukup moncer.

Sayang, kata dia, jika Agus dipaksa menanggalkan karier­ nya di TNI untuk terjun ke ranah politik. “Aku enggak kebayang kalau Agus kalah, dibunuh kariernya oleh partai yang aku banggakan,” ka­ tanya.

Sejak awal ia pun sudah menyadari resiko keputusan­ nya itu. Bahkan ia menantang partainya untuk memecatnya.

“Kalau Demokrat enggak suka aku, silakan pecat aku,” ka­ tanya.

Bagaimana dengan Hayono

Isman? Hayono punya bebera­ pa alasan kenapa dirinya men­ dukung pasangan Ahok-Djarot.

Salah satunya, kata dia, pasang­ an petahana ini, merupakan sosok yang masih dibutuhkan warga DKI Jakarta.

“DKI butuh orang keras, dan tegas berbicara. Serta tidak takut, hanya takut pada Tuhan,” katanya.

Kata dia, seorang pemimpin tidak bisa disiapkan secara d a d a k a n . “ Ka l a u b e g i t u nanti repot. Demokrasi kita bisa demokrasi dadakan,” ujarnya.

Ia pun sejak awal menga­ ku sudah siap jika Partai Demokrat memecatnya. Kare­ na, ia yakin keputusannya itu benar. “Saya nggak ada masalah selama demi kebai­ kan publik,” kata Hayono.

Sementara itu pengamat politik Muhammad Huda memperkirakan, setelah resmi dipecat, Ruhut akan “bernyanyi” soal dugaan ko­ rupsi putera Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono.

“Setelah dipecat, Ruhut otomatis diback-up penguasa.

Selanjutnya Ruhut akan bersu­ ara soal dugaan korupsi Ibas,” kata Muhammad Huda.

Menurut Huda, Ruhut akan memainkan peran sebagai “ujung tombak” penyerang kubu Partai Demokrat, ter­ masuk membuka isu ‘borokborok’ partai berlambang Bintang Mercy itu. “Selama ini Partai Demokrat konsisten sebagai penyeimbang, tetapi politisinya sangat kritis ke­ pada pemerintah. Ini yang tidak disukai penguasa saat ini,” papar Huda.

Diperkirakan, kata Huda,

Ruhut akan bersuara soal du­ gaan skandal SKK Migas, dan kasus Nazaruddin yang diduga melibatkan Ibas Yudhoyono.

“Ini sangat menarik untuk mencermati posisi KPK dalam menghadapi kasus ini, apakah akan memanggil Ibas, atau tidak?” kata Huda.

Huda mengatakan, kalau KPK memanggil Ibas, maka lembaga antirasuah ini diper­ sepsikan sebagai alat politik.

“Kalaupun memanggil Ibas, seharusnya sebelum ada pe­ mecatan Ruhut Sitompul,” pungkas Huda.nber/int

jang membacakan pleidoinya.

Suaranya terdengar terbatabata membacakan pembelaan.

Wajahnya tertunduk, Wajah Jessica sembari membacakan nota pembelaan dengan kaca­ mata bingkai hitam.

Jessica mengatakan terus dipojokkan oleh banyak orang sebagai pelaku pembunu­ han Mirna. Padahal, dia tidak pernah melakukan perbua­ tan tersebut. “Kejadian ini dibesar-besarkan. Keluarga saya dipojokkan. Kami dibuat menderita.”

“Saya kehilangan, tapi juga dituduh membunuh. Ini me­ nyakitkan,” Jessica Wongso menambahkan.

Jessica mengatakan sebe­ lum kejadian tewasnya Mirna Salihin usai minum es kopi Vietnam di Kafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta Pusat, 6 Januari 2016, dia tidak menda­ pat firasat apa pun.

“Saya tidak mendapat fi­ rasat apa pun kalau hari itu ternyata mengubah hidup banyak orang,” ujar Jessica dengan suara parau.

“Semua tuduhan itu ber­ dasarkan kebetulan yang saya tidak mengerti,” Jessica me­

nambahkan.

Di sidang saat itu, Jessica bersikeras bukan dialah yang membunuh Mirna. Bahkan, dia menyebut istri Arief Soemarko itu adalah teman baiknya.

“Mirna itu teman saya. Dia akan tetap hidup di hati saya.

Dia tahu saya tidak meracuni­ nya,” kata Jessica terisak.

Jaksa Ardito Muwardi se­ laku koordinator JPU me­ nilai, pleidoi Jessica hanyalah berupa curahan hati Jessica.

Sebab Jessica tengah mem­ bela diri dari kursi pesakitan pengadilan.

“Kalau saya lihat pleidoi-nya Jessica bagian curhatnya Jes­ sica. Seperti itu,” tutur Ardito.

Walau Jessica Kumala Wongso sudah divonis ter­ bukti bersalah membunuh Wayan Mirna, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ja­ karta masih gagal menyodor­ kan bukti-bukti yang langsung membuktikan Jessica sebagai pembunuh. Sampai pemba­ caan vonis, tidak ada satu pun saksi mata yang melihat Jes­ sica menaruh racun ke dalam kopi yang diminum Mirna.

Tidak adanya saksi mata juga gagal diperbaiki oleh re­

kaman CCTV yang juga tidak mampu memperlihatkan atau menunjukkan adegan Jessica memasukan racun. Pendeknya: tidak ada saksi mata, tidak ada bukti langsung, bahwa Jessica yang meracuni Mirna. Menjadi kian sulit karena alat bukti yang lain, yaitu pengakuan terdakwa, juga tidak ada. Jessica meno­ lak dakwaan telah meracuni Mirna.

Lantas, apa yang mendasari Majelis Hakim untuk men­ jatuhkan vonis bersalah dan penjara 20 tahun kepada Jes­ sica?

Dari situasi pelik itulah Majelis Hakim memaksimal­ kan bukti-bukti tidak lang­ sung untuk memutuskan Jes­ sica bersalah.

“Secara formal untuk mem­ buktikan tindak pidana tidak perlu ada saksi mata. Apabila terdakwa menggunakan in­ strumen racun yang dimasuk­ kan ke dalam minuman maka tidak perlu ada orang yang melihat orang memasukkan racun. Maka hakim dapat menggunakan circumstance evidence atau bukti tak lang­ sung,” kata Ketua Majelis Hakim Kisworo saat memba­

cakan putusan.

Circumstantial evidence, atau bukti tak langsung (indi­ rect evidence) adalah buktibukti yang secara tidak lang­ sung memberatkan terdakwa karena kondisi tertentu. Bukti tak langsung ini biasanya tidak hanya tunggal, tapi terdiri dari serial bukti-bukti, semacam kepingan puzzle, yang jika disusun akan mengarah pada titik tertentu, dalam hal ini terdakwa atau orang-orang yang dicurigai.

Dalam kasus kematian Mir­ na ini, Jessica didakwa mem­ bunuh Mirna karena dialah orang yang paling lama men­ guasai atau mengendalikan kopi yang diminum Mirna.

Itu dibuktikan oleh ke­ saksian semua saksi mata dan rekaman CCTV. Fakta mengenai goodie bag yang diletakkan Jessica di meja juga menjadi bukti tak lang­ sung bahwa Jessica hendak menutup-nutupi perbuatan atau tindakannya. Bahwa saksi mata dan CCTV tidak bisa membuktikan secara langsung adegan Jessica memasukan racun, tidak membantah fakta bahwa Jessica yang memang

paling lama menguasai kopi yang diminum Mirna.

Terpisah, ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir meragukan proses pengambilan keputu­ san majelis hakim Pengadi­ lan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Jessica Kumala Wonggo bersalah. Ha­ kim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menvonis Jessica dengan hukuman 20 tahun penjara.

“Harusnya keyakinan ha­ kim (sebelum memutuskan) dibentuk proses pembuktian yang membutuhkan dua alat bukti primer. Di sini hakim membangun keyakinan yang mengambang,” ujar Mudzakir, Kamis, (27/10/2016).

Menurut Mudzakir, harus ada kualifikasi yang jelas un­ tuk bukti yang dijadikan per­ timbangan oleh hakim. Keya­ kinan hakim, dalam hukum acara pidana, harusnya diben­ tuk dari pembuktian atas dua alat bukti primer. “Maksudnya hanya yang memiliki kekuatan pembuktian primer, bukan yang sekunder dan hanya ber­ sifat ‘kelihatannya’ saja.”

Dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin, hakim

menyatakan Jessica terbukti melakukan tahapan hukuman berencana sesuai pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Mudzakir menyebut alat bukti hakim tak primer, salah satunya ada­ lah fakta bahwa Jessica paling lama duduk di depan kopi, atau disebut paling memiliki kesem­ patan memasukkan racun.

“Tanpa alat bukti primer, bagaimana hakim yakin? Tak ada penjelasan bagaimana racun masuk,” tuturnya.

Mudzakir menilai pembuk­ tian perkara cacat prosesur.

“Prosesnya terbalik, harusnya diperkuat dulu bukti Mirna meninggal karena apa, karena belum ada bukti ilmiah. Ini sudah melulu soal siapa dan siapa terkait racun.”

Dalam otopsi pertama Mir­ na yang tewas pada Januari 2016 itu, ujar Mudzakir, tak ditemukan adanya racun.

Fakta itu menurutnya harus diperdalam, namun semakin lama semakin tak disinggung hakim. “Ini pembuktiannya banyak dibangun dari asumsi, tak sesuai standar, dan bisa jadi terpengaruh opini pu­ blik,” kata dia.nmuh/yoh

Sinyal Nasdem...

nSambungan Halaman 1

Sepanjang kepemimpinan M. Prasetyo, setidaknya ada sejumlah pejabat di lingkung­ an Kejaksaan Agung (Kejag­ ung) disebut-sebut terlibat kasus dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberan­ tasan Korupsi (KPK).

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, M. Syafi’i menilai, adanya sejumlah pe­ jabat Korps Adhyaksa yang terseret kasus korupsi tak lepas dari kepemimpinan Prasetyo.

Terlebih, Prasetyo berlatarbe­ lakang partai politik.

“Dia pasti terkesan men­ dahulukan kepentingan par­ tainya. Posisi Jaksa Agung layak dipertimbangan untuk di-reshuffle,” kata Syafi’i lewat pesan singkatnya kepada war­ tawan, Rabu (26/10/2016).

Menurut Syafi’i, sejak Ke­ jagung dipimpin sosok dari partai politik, kepercayaan publik terhadap lembaga itu berkurang. Bagi dia, Jaksa Agung M Prasetyo tidak mungkin bisa independen maupun profesional dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu kasus yang disorot Syafi’i yakni dugaan peneri­ maan suap dalam penanganan kasus korupsi bansos) Pemprov Sumatera Utara. Dalam kasus itu, mantan Gubernur Sumut

Demokrat Berani...

nSambungan Halaman 1

“Ini kan orang-orang yang ngomong kan yang nyari bek­ en. Wartawan juga jeli dong.

Siapa yang bisa mecat? Ada enggak suratnya? Kan enggak ada,” katanya.

Ruhut memang menentang keputusan partainya yang mengusung pasangan AgusSylviana bersama PAN, PKB, dan PPP -yang kemudian dike­ nal dengan Koalisi Cikeas--

Vonis 20 Tahun...

nSambungan Halaman 1

Jessica yang dinilai tidak pernah menyesali perbuatan­ nya dan mengakui perbuatan­ nya membunuh teman dekat­ nya sendiri, menjadi alasan yang memberatkan hakim mengetuk vonis tersebut.

Selain hal memberatkan, Kisworo memaparkan dua hal yang meringankan Jes­ sica. “Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa memper­ baiki diri,” ujar Kisworo.

Ada hal menarik terungkap majelis hakim selama per­ sidangan berjalan. Menarik ke belakang, Rabu 12 Oktober 2016. Hari itu persidangan jauh dari keriuhan. Peserta sidang, majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan penga­ cara seksama mendengarkan nota pembelaan Jessica.

“Mirna adalah teman yang baik, ramah, dan jujur. Selain itu, dia juga humoris,” ucap Jessica mengawali pembacaan pembelaannya.

Perempuan yang baru meng­ injak 28 tahun ini terisak sepan­

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

8

Edisi 157 | 31 oktober - 6 november 2016

konspirasi

Ratusan Triliun Dana Asing untuk Kampanye Anti Rokok di Indonesia

Sebelumnya heboh kenaikan harga rokok di Indonesia. Ada yang setuju, namun tak sedikit pula yang menolak. Rupanya isu tersebut dihembuskan pihak asing yang sudah lama melancarkan perang global antara industri tembakau dan industri farmasi.

k

epala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany, menghembuskan harga rokok idealnya lebih dari Rp 50.000 per bungkus. Ini jika ingin menekan jumlah perokok di Tanah Air. Sejak dimulainya Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau atau Framework

Convention on Tobacco Con­ trol yang disingkat FCTC, hampir negara-negara di seluruh dunia menekan peredaran tembakau. Bahkan, Kuba sebagai negara penghasil cerutu ikut serta dalam perjanjian tersebut.

Meski ikut menandatangani FCTC, namun Indonesia masih enggan untuk mengikuti jejak 183 negara yang sudah meratifikasinya. Presiden Joko Widodo beralasan, penolakan

itu dilakukan untuk melindungi nasib petani tembakau.

Namun kampanye antirokok terus bergulir. Banyak aliran dana dari pihak asing masuk ke Indonesia. Jumlahnya bahkan mencapai ratusan triliun rupiah.

Dikutip dari laman tobac­ cocontrolgrants.org, Bloomberg Initiative (B.I.) telah mengu-

curkan dana hingga Rp 105,308 triliun ke berbagai Lembaga Swadaya Masarakat ( LSM), universitas dan kementerian, termasuk Muhammadiyah.

Jumlah uang yang diberikan bervariasi, tergantung bentuk kampanye yang dilakukan masing-masing lembaga.

Bloomberg Initiative sendiri merupakan program anti-tem-

bakau yang didanai oleh Michael R Bloomberg.

Michael Rubens Bloomberg yang tahun 1942 ini adalah pendiri Bloomberg L.P., multi-miliarder dan wali kota di New York City dari 2002 sampai 2014.

Ia adalah mitra umum di Salomon Brothers sebelum mendirikan perusahaan layanan perangkat lunak finansial

Perang Global Industri Farmasi dan Tembakau Sedikit saja yang tahu bahwa perang global melawan tembakau sesungguhnya bermula dari persaingan bisnis nikotin antara industri farmasi dengan industri tembakau di Amerika Serikat. Nikotin menjadi bisnis baru yang menggiurkan. Milliaran dollar AS berputar di situ.

Wanda Hamilton, dalam bukunya “Nicotine War” mengungkapkan adanya sejumlah fakta menarik dibalik seluruh agenda perang global melawan tembakau (rokok).

Diungkapkan Wanda, di balik perang global melawan tembakau, tersembunyi kepentingan besar bisnis perdagangan obat-obat Nicotine Replacement Theraphy (NRT) alias obat-obatan penghenti kebiasaan merokok, seperti permen karet nikotin, koyok, semprot hidung, obat hirup, dan zyban.

Kampanye kesehatan publik (public health) tentang bahaya tembakau hanyalah kedok bagi kepentingan bisnis: memasarkan produk-produk NRT tersebut. Keterlibatan perusahaan farmasi dalam isu pengendalian tembakau adalah melalui kontribusinya dalam menemukan dan memasarkan produk pengganti nikotin yang berfungsi sebagai terapi untuk membantu perokok menghentikan kebiasaannya.

Studi Bank Dunia menyatakan bahwa NRT merupakan strategi ketiga yang effektif dalam mengontrol konsumen tembakau. Perusahaan-perusahaan farmasi berkepentingan menguasai nikotin sebagai bahan dasar produk-produk NRT mereka. Bahwa para ahli medis kedokteran sudah mengetahui sejak lama nikotin punya banyak manfaat bagi kepentingan medis. Persoalannya, nikotin tidak bisa dipatenkan.

Nikotin terkandung secara alami pada tembakau, tomat, kentang, dan banyak sayuran lain. Sayangnya, hanya senyawa “mirip nikotin” dan sarana pengantar nikotinlah yang bisa dipatenkan. Dari sini, persaingan bergulir dan membesar di tahun 1990-an.

Dengan gelontoran dollar, perusahaan-perusahaan farmasi mendorong sekian banyak riset kesehatan tentang bahaya tembakau, program-program hibah anti tembakau-rokok, hingga dukungan untuk berbagai konferensi kesehatan dunia anti tembakau-rokok, termasuk untuk WHO Tobacco Free Initiative (Prakarsa Bebas Tembakau) yang lahir tahun 1998.

Bersamaan dengan itu, berbagai kampanye tentang bahaya-bahaya tembakau-rokok gencar dilakukan. Melibatkan berbagai pihak. Mulai dari para ahli farmasi, para dokter, para politisi, para penggiat anti tembakau-rokok, badan-badan nasional dan internasional.

Tidak luput juga upaya menggalang dukungan dari agama-

daftar penerima aliran dana untuk kampanye anti rokok Dinas Kesehatan Bali: Rp 2.110.664.190 Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Rp 4.249.982.563 Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan: Rp 11.449.296.386 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia: Rp 4.446.151.997 Indonesian Corruption Watch: Rp 601.447.104 Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan: Rp 3.687.462.577 Lembaga Indonesia untuk Pembangunan Sosial: Rp 4.266.939.106 Asosiasi Kesehatan Masyarakat Indonesia, Tobacco Control Working Group: Rp 16.315.338.387 Forum Warga Kota Jakarta (Fakta): Rp 9.344.551.888 Komisi Nasional Pengendalian Tembakau: Rp 10.706.785.014 Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Semarang: Rp 3.506.880.323 Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Bali: Rp 1.218.865.547 Lentera Anak Indonesia: Rp 3.093.876.327 MEDICUSS: Rp 373.945.208 Pusat Pengendalian Tembakau Muhammadiyah, UMY: Rp 1.821.768.052 Komisi Perlindungan Anak Nasional: Rp 10.584.425.691 Komunitas Antitembakau: Rp 5.540.142.612 Raya Indonesia: Rp 339.622.553 Sekolah Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Universitas Udayana: Rp 1.591.224.428 Pusat Penelitian Statistik, Ekonomi dan Sosial NegaraNegara Islam: Rp 993.399.452 Yayasan Swisscontact Indonesia: Rp 3.971.916.130 Badan Pengendalian Tembakau – Kenya: Rp 1.337.315 Asosiasi Kesehatan Masyarakat Indonesia – Pusat Pengendalian Tembakau: Rp 169.299.686 Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia: Rp 11.247.480.827 Yayasan Pengembangan Media Anak: Rp 461.853.907 Yayasan Pusaka Indonesia: Rp 3.800.681.599

agama seperti pertemuan yang diadakan WHO dengan para pemuka agama dunia di kantor pusat WHO, Jenewa, pada tanggal 3 Mei 1999.

Bagi WHO agama merepresentasikan garis depan baru dalam mendukung suksesnya proyek Prakarsa Bebas Tembakau. Proyek ini disokong oleh 75 persen dana perusahaan farmasi multinasional, yaitu : Pharmacia Upjhon yang menjual permen karet nikotin, koyok transdermal, semprot hidung dan obat hirup;Novartis yang menjual koyok habitoral; dan Glaxowelcome yang menjual zyban. Salah satu hal sangat penting dalam pelaksanaan proyek Prakarsa Bebas Tembakau adalah ketika WHO

Michael R Bloomberg

sejak awal pelaksanaan proyek telah didukung oleh korporasikorporasi farmasi besar dunia meletakkan landasan hukum internasional dalam memerangi tembakau dengan lahirnya Framework Convention on Tobacco Control (Konvensi Kerangka Pengendalian Tembakau) atau FCTC. Maka tidaklah heran bila dalam FCTC terdapat pasal khusus yang memberikan landasan hukum bagi kepentingan bisnis perdagangan obat-obat NRT dari korporasi-korporasi farmasi multinasional sebagaimana tercantum dalam pasal (Article) 14 di bawah judul : “Demand reduction measures concerning tobacco dependence and cessation” dan pasal 22 yang merupakan rujukan dari pasal 14.2 (d) Konvensi tersebut.

Pasal ini dijadikan sebagai dasar hukum internasioanal dalam pengajuan NRT sebagai obat-obat penting yang dianjurkan WHO (WHO Model List of Essential Medicines) yang diajukan pada bulan Maret 2009, dan NRT ini secara resmi diakui WHO sebagai obat-obat yang utama untuk digunakan oleh negara-negara yang meratifikasi FCTC. Dengan kata

lain, penjualan NRT ini mendapat pengakuan dan dukungan dari WHO lewat implementasi ketentuan pasal 14 FCTC. Fakta menunjukkan bahwa FCTC tidak lain dari suatu senjata hukum ampuh yang digunakan korporasi farmasi internasional untuk memenangkan kepentingan penjualanpenjualan produk NRT. Dari sisi sosial ekonomi FCTC seakan menjadi “senjata pembunuh” bagi para petani tembakau, petani cengkeh, dan jutaan rakyat yang hidupnya bergantung pada industri tembakau dan industri terkait lainnya, yang terancam kehilangan sumber nafkah kehidupannya, akibat pelaksanaan agenda anti tembakau-rokok dengan segala regulasinya.

Akibat kampanye internasional untuk menekan produksi dan konsumsi rokok dan tembakau, negara juga terancam kehilangan sumber penerimaan dari industri tembakau ini, yang kesemuannya tidak ditanggung dan tidak pula digantikan oleh Proyek Prakarsa Bebas Tembakau dengan segala agenda anti tembakaunya.

Di saat jutaan orang terancam kehidupannya karena w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

kehilangan mata pencaharian dan sumber kehidupan, korporasi-korporasi farmasi multinasional, yang praktis tidak berkontribusi untuk menyerap tenaga kerja dan tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi penerimaan negara, sibuk menghitung peluang keuntungan dari perdagangan obat-obat NRT ini, dengan bersembunyi di balik topeng “kesehatan publik”.

Ketika para penggiat anti tembakau-rokok masih sibuk mengkampanyekan bahayabahaya tembakau-rokok dan ngotot menekan pemerintah untuk membuat aturan atau regulasi pengontrolan yang ketat atas tembakau, korporasikorporasi farmasi multinasional yang mendapat keuntungan bisnis dari agenda ini sibuk menghitung peluang-peluang meraup keuntungan dari bisnis nikotin ini.

Indonesia yang konon termasuk negara perokok paling besar tentu merupakan pasar yang menjanjikan bagi penjualan produk-produk NRT ini. Untuk itu dikembangkan berbagai jenis produk NRT untuk merebut peluang pasar global produk ini

tahun 1981. Bloomberg adalah seorang Yahudi dan leluhurnya adalah orang Yahudi-Rusia.

Politikus ini adalah anggota Partai Demokrat selama beberapa tahun, namun kemudian berpindah ke Partai Republikan pada tahun 2001, dan dalam partai itulah, ia menjadi

wali kota di New York. Ia dipilih kembali pada tahun 2005.

Pada tanggal 19 Juni 2007 Michael Bloomberg meninggalkan Partai Republikan sebagai calon independen. Kini Bloomberg sering disebutkan sebagai calon independen dalam Pilpres 2008.

Gerakan Pendanaan Bloomberg di Indonesia Selama ini Bloomberg Initiative menerima permintaan pasokan dana dari manapun, baik dari negara miskin, maupun negara berkembang.

Selain Indonesia, Bloom­ berg Initiative juga mendanai 13 negara lainnya, yakni China, Brazil, Meksiko, Vietnam, Rusia hingga Mesir, dimana negara-negara tersebut diyakini memiliki tingkat konsumsi tembakau terbesar di dunia.

Rumor kenaikan harga rokok bahkan hingga Rp 50.000 meresahkan banyak pihak mulai dari pelaku usaha, petani tembakau dan konsumen akan terkena imbas dari kenaikan tersebut.

Anggota Komisi II DPR dari PDIP mengatakan pemerintah harus mengakui industri rokok cukup berperan besar menopang perekonomian Indonesia. Industri rokok bisa gulung tikar jika harga rokok dinaikkan.

Suka atau tidak suka industri ini adalah industri strategis yang telah membantu perekonomian kita selama ini dan tak sepakat dengan asumsi kenaikan harga bisa menekan angka perokok di Indonesia. Sebab, industri rokok Indonesia sudah diakui dunia dan membantu perekonomian masyarakat daerah sekitar.

Anggota Komisi II DPR justru khawatir ada kepentingan pihak asing dibalik wacana ini dan bukan kepentingan dari pemerintah karena industri rokok Indonesia sudah cukup mandiri dan kompetitif, sehingga kebijakan ini bisa menjadi alat agar mampu bersaing dengan rokok luar negeri.

Selain itu, pelarangan untuk menghisap rokok bagi jutaan orang di Indonesia adalah karena banyak perusahaan rokok lokal masih tidak dapat dikontrol sepenuhnya oleh kepentingan barat.

Perlu diketahui bahwa perusahaan rokok di Indonesia yang kurang terkenal seperti misalnya di daerah lokal dari Sabang sampai Merauke, seperti di kota kabupaten, jumlahnya puluhan.

Perusahaan-perusahaan rokok di Indonesia yang jumlahnya puluhan itu tak dapat dikontrol karena begitu banyaknya, padahal keberadaan mereka justru untuk dapat memberikan andil dari pajak rokok dan cukai tembakau untuk pembangunan di Indonesia.

Namun kini sudah ada yang namanya nicotin-patch, yaitu sejenis lembaran yang berisi zat nikotin yang mirip koyo dan dapat ditempelkan di lengan atau di bagian lain dari tubuh pamakai.

Nicotin-patch diperkenalkan pada tahun 1984 oleh Jed E. Rose, Ph.D., Murray E. Jarvik, M.D., Ph.D. dan K. Daniel Rose.

Jenis mirip “koyo” ini pas­ tinya memiliki lisensi, dan ditujukan untuk mengalahkan rokok konvensional, dan jelas akan dibeli oleh jutaan orang di Indonesia, sebuah bisnis yang sangat bagus, dan membuat mereka mutlak dapat dikontrol melalui stok dan harga dari luar sana.

Jelas ada agenda tersembunyi untuk mengubah perilaku para penghisap tembakau, menjadi pencandu nikotin. Karena tak semua perokok adalah pencandu nikotin karena sebagian perokok hanya meluangkan waktunya dfengan merokok iseng sebagai gaya hidup, penyesuaian kondisi dan situasi, juga dalam lobby busnis saja.

Namun itu semua dapat berubah jika Anda “diinjeksi” oleh nikotin, dan menjadi pencandu nikotin yang permanan, mirip sebagian lain dari perokok. Hal ini pastinya adalah bisnis multi trilyun dollar, dan semua di kontrol dari perusahaan besar yang didanai oleh pengusaha-pengusaha besar Bilderberger.

Sikap pemerintah sejauh ini masih mengkaji lebih lanjut penerapan Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau atau Frame­ work Convention on Tobacco Control(FCTC) di Indonesia.

Sembari mengkaji FCTC, ada empat arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang perlu dijalankan untuk mengurangi penggunaan tembakau.

Sebelum konvensi dilakukan maka pertama, diminta seluruh jajaran menteri untuk menekan impor tembakau. Arahan kedua, cukai tembakau impor dinaikkan.

Ketiga, menaikkan cukai rokok.

Terakhir mempersempit ruang bagi para perokok.

Nantinya, tempat bagi perokok di ruang publik semakin diperkecil sehingga bisa menekan angka perokok.

Arahan tersebut sebagai salah satu upaya mempersiapkan generasi muda yang lebih sehat dan kompetitif.

Selain itu, untuk memutuskan menutup sekaligus ruang bagi perokok masih butuh waktu yang cukup lama.

Selain itu kebijakan ini bisa mengakibatkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri terkait, maka nasib industri rokok jelas akan bangkrut dan otomatis ribuan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada pabrik tersebut akan kehilangan pekerjaannya.

Akibatnya penerimaan negara akan ambruk, karena industri pertembakauan memberi kontribusi perpajakan terbesar (52,7 persen) dibanding BUMN (8,5 persen), Real estate dan konstruksi (15,7 persen) maupun kesehatan dan farmasi (0,9 persen).

Yang terakhir, jika harga rokok mahal, maka kesempatan ini akan digunakan oleh rokok ilegal yang dijual dengan harga sangat murah dikarenakan mereka tidak membayar cukai. Dengan tingkat cukai saat ini, perdagangan rokok ilegal telah mencapai 11,7 persen dan merugikan negara hingga Rp 9 triliun.

Hal itu berdasarkan studi dari beberapa Universitas nasional, dan tentu kontraproduktif dengan upaya pengendalian konsumsi rokok, peningkatan penerimaan negara, dan perlindungan tenaga kerja. nind/cro

Simak berita-berita terkini 29 Kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur: www.len sain d on esia . co m

fokus

Edisi 157 | 31 oktober - 6 november 2016

Bosan dengan makan malam biasa?

Khan’s Mongolian Feast BBQ Buffet Dinner pilihan yang tepat untuk makan malam yang disajikan special dengan chef professional hanya di Wok’n’ Tok RestaurantYELLO Hotel Jemursari Surabaya.

zoom

Penipuan Investasi Bodong Kembali Marak, Modusnya Arisan Berantai

Bisnis Pitrad ‘Bu Hari’ Bisa Layani Oral dan Seks

Baca Halaman 10 | guam

Baca Halaman 11 | hukrim

nSelengkapnya Halaman 12

Roti Racikan Tonny Kini Beromzet Rp 270 Juta per Bulan Bisnis kuliner tak pernah ada habisnya. Tak terkecuali dengan bisnis roti. Meski sudah banyak pemain di bisnis makanan olahan tepung terigu ini, pendatang baru terus bermunculan. Salah satu yang sukses adalah Tonny Rusli, yang merintis toko roti dengan label Babe Bakery. Selengkapnya Baca Halaman 13

Pungli Buka Segel ala PD Pasar Surya Modus korupsi yang dilakukan tersangka sang­ at sederhana, yakni penyegelan stand pedagang yang telat membayar biaya sewa. Ketika para pedagang sudah membayar, segel langsung dibuka. Celakanya, uang titipan itu tidak disetor, tapi digunakan untuk keperluan pribadi.

k

asus PD Pasar Surya akhirnya menyeret Suhardi, eks Kepala Sub Seksi Keuangan PD Pasar Surya unit Pasar Wonokromo, ke penjara. Suhardi ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama 5 jam.

“Ditahan selama 20 hari ke depan,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Didik Farkhan, Rabu (26/10/2016).

Penahanan dilakukan, kata

Didik, karena tersangka dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.

Selain itu, penahanan dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan. Suhardi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Medaeng.

Suhardi ditahan dengan dugaan menyalahgunakan uang buka segel stan Pasar Wonokromo sebesar Rp 110 juta dalam kurun waktu 20142016. Uang itu telah dibayar-

kan oleh 85 pedagang kepada PD Pasar Surya unit Pasar Wonokromo.

Modus yang digunakan Suhardi adalah menyegel stan para pedagang yang telat membayar sewa. Saat pedagang sudah membayar, Suhardi segera membuka segel tersebut. Tetapi uang yang sudah dibayarkan pedagang tidak disetorkan, tetapi dimiliki sendiri.

“Apakah ada tersangka lain, kami masih menunggu hasil perkembangan penyidikan.

Yang pasti kami akan menindak setiap yang terlibat,” kata Didik.

Kasus penyalahgunaan uang buka segel di beberapa pasar di Surabaya sudah ditangani Kejari Surabaya sejak

September lalu. Kejari Surabaya telah meminta keterang­ an dari puluhan pedagang.

Seperti diketahui, laporan adanya penyalahgunaan uang buka segel di beberapa pasar di Surabaya telah ditangani Kejari Surabaya sejak awal September lalu. Kepala PD Pasar Surya dan puluhan pedagang pasar Wonokromo telah diminta kete­rangan Jaksa penyidik.

Dengan dijebloskannya Kasubsie Keuangan PD Pasar Surya Wonkoromo ini, tentu membuat was-was banyak pejabat PD Pasar Surya di wilayah Surabaya. Pasalnya, Walikota Tri Rismaharini sempat blak-blakan menu­ding PD Pasar Surya ini sebagai sarang para koruptor, bahkan

Kunker ke Inggris, Pakde Karwo Tawarkan Fasilitas Skema Bunga Murah untuk Investor Gubernur Jawa Timur Soekarwo melakukan kunjungan kerja ke London, Inggris. Dalam lawatannya itu Pakde Karwo (sapaan akrab Gubernur) bersama rombongan diterima oleh Duta Besar Indonesia untuk Inggris Rizal Sukma di Embassy Of The Republic of Indonesia, 38 Grosvenor Square, London W1k2HW. Pihaknya berharap para investor Inggris segera merealisasikan investasinya di wilayah Jatim. Salah satu kemudahan yang ditawarkan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur yakni dengan memberikan fasilitas skema pembiayaan murah.

“Ada sejumlah perusahaan asal Inggris yang melakukan ijin prinsip di Jawa Timur. Nah, kedatangan kami kesini untuk memberikan kepastian sehingga perusahaan itu bisa merealisasikan investasinya di Jawa Timur,” kata Pakde Karwo lewat rilis yang diterima Lensa Indonesia, Kamis (27/10/2016).

Dijelaskan, adanya peran dari keduataan besar adalah memfasilitasi untuk mempertemukan dengan sejumlah pengusaha yang bergerak di bidang investasi jasa keuangan. Menurut Pakde Karwo, Pemprov Jatim melalui Bank Jatim yang notabene adalah bank milik Pemprov Jawa Timur siap merealisasikan itu.

“Dengan skema pembiayaan murah tentunya bunga bank bisa ditekan menjadi satu digit. Nah, untuk kerjasamanya melibatkan bank milik Pemerintah Jawa Timur sehingga skema kerjasamanya lebih mudah,” jelasnya.

Untuk itu, Pemprov Jawa Timur memberikan insurance kepada investor yang masuk. Ini merupakan skema pembiayaan baru yang membuat bunga bank bisa ditekan menjadi satu digit. Konsep ini, kata Pakde Karwo, sesuai dengan permintaan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan suku bunga bank rendah.

Sementara itu, Minister Consellor of Economic Affairs Embbassy Of The Republic of Indonesia Vitto Rafael Taher mengatakan skema yang dilontarkan

Pakde Karwo bersama rombongan diterima Duta Besar Indonesia untuk Inggris Rizal Sukma di Embassy Of The Republic of Indonesia, 38 Grosvenor Square, London W1k2HW.

oleh Gubernur Jawa Timur ini adalah hal yang baru. Kata Vitto, konsep ini adalah memanfaatkan gap antara bunga rendah di Inggris dengan skema bunga rendah di tanah air.

“Kami di kedutaan akan berkomunikasi dengan asosiasi Pengusaha Jasa Keuang­an di London untuk berbicara tentang ide dari Gubernur Jatim ini. Sebelumnya, kami juga telah memfasilitasi pertemuan para pengusaha itu dengan Presiden Joko Widodo pada April lalu,” ujar Vitto.

Ditegaskan, salah satu kekuatan ekonomi Inggris adalah di industri jasa keuangan. Disini, lanjut Vitto, ratusan lembaga keuangan baik dalam bentuk perseorangan, invesment fun. Tren yang terjadi adalah mereka menanamkan investasi di sejumlah negara berkembang termasuk Indonesia. Umumnya, mereka berinvestasi di bidang infrastrukur.

“Kami harap Bank Jatim atau lembaga keuangan bisa mengajukan proposal. Karena memang belum ada yang menangkap peluang ini. Terlebih lagi dengan skema yang diajukan oleh Pak Gubernur tergolong baru,” tukasnya.

traveller

The Khan’s Mongolian Feast Buffet Dinner ALA YELLO Hotel

Dalam kunker kali ini, yang ikut serta dalam rombongan Gubernur Jatim yakni Ketua DPRD Jawa Timur Abdul Halim Iskandar, para pejabat terkait Pemprov Jatim, anggota DPRD Jatim, serta Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Bupati Sidoarjo Saiful Illah.nsarifa

www.lensaindonesia.com

dianggap mengkhianati amanah yang diberikan.

Kasus dugaan pungli dan penyelewengan dana PD Pasar Surya semakin terkuak dengan adanya pengakuan pedagang. Bahkan, pedagang bersedia memberikan kete­ rangan kepada publik terkait fakta – fakta kebobrokan yang dilakukan PD Pasar Surya.

Seperti yang disampaikan Ahmad Busyiri, Koordinator Pedagang Pasar Wonokromo.

Pihaknya berharap pihak Kejaksaan dan Kepolisian yabg saat ini sedang menangani kasus PD Pasar Surya dapat bekerja maksimal.

“Kita siap buka-bukaan jika memang kejaksaan serius menangani kasus ini. Masih

ada kasus yang jumlahnya lebih besar dari ini, dan kita punya data dan faktanya jika kejaksaan serius,” kata Busyiri kepada wartawan, Kamis (20/10/2016).

Apalagi, lanjut Busyiri, adanya intruksi presiden dan kapolri yang ingin memberantas pungli di Indonesia, adalah momentum bagi PD Pasar untuk ‘bersih-bersih’ dari oknum yang selama ini dianggap ‘nakal’.

“Yang jelas, kita siap mendukung langkah pemerintah. Apalagi saat ini Pak Jokowi sedang gencar menindak kasus pungli.

Jadi ini adalah momentum kita bersama untuk membersihkan PD Pasar dari oknum-oknum nakal,” ujarnya.nwan

PWI Jatim Cari Calon Ketua Baru Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur bakal menggelar konferensi pemilihan ketua umum dan kepengurusan periode 20162021. Acara bakal berlangsung pada 19 November 2016 di Gedung Graha PWI Jatim, Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya.

Ketua Panitia Konferensi PWI Jatim2016MachmudSuhermono mengatakan, sebelum acara inti pemilihan ketua, konferensi akan diawali dengan pendaftaran calon ketua yang dibuka mulai 7-12 November 2016. Sedangkan proses verifikasi pendaftaran calon ketua dilakukan pada 14-16 November 2016.

“Bagi siapa saja yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua PWI Jatim bisa mendaftarkan diri ke Sekretariat Panitia Pendaftaran di Kantor PWI Jatim. Tentang syarat-syarat lebih lengkapnya bisa dilihat di Sekretariat PWI Jatim,” ujarnya, Senin (24/10/2016).

Ia melanjutkan, konferensi PWI Jatim pada periode ini akan diikuti sekitar 200 anggota yang memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu anggota biasa dan utama.

Sementara anggota muda juga diperbolehkan hadir sebagai peninjau dan untuk melihat preoses demokrasi yang terjadi.

Ditambahkan, Ketua PWI Jatim Akhmad Munir mengaku senang karena selama periode kepemimpinannya dalam organisasi wartawan tersebut ba­ nyak perkembangan yang telah dilakukan. “Selama periode saya cukup lumayan perkembangan anggota yang masuk, termasuk pembukaan cabang-cabang baru dan pengaktifan kembali cabangcabang dikabupaten/kota yang mati suri,” tegas Munir.

Pihaknya berharap dalam kepengurusan mendatang para pengurus PWI Jatim yang baru bisa terus mengembangkan PWI di kabupaten/kota yang belum aktif dan jumlahnya hanya tinggal beberapa saja, di antaranya Kabupaten Madiun dan Kota Madiun. Jika hal itu dilakukan maka keberadaan wartawan di Jawa Timur benarbenar mempunyai kompetensi dan kredibilitas yang teruji.

“Selama kepengurusan periode 2011-2016, kami sudah menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebanyak 15 kali. Dimana setiap angkatan terdiri dari 60 wartawan. Jadi total sudah menghasilkan sekitar 900 wartawan bersertifikat Dewan Pers,” ungkap pria yang juga Kepala Biro LKBN Antara Jatim ini.

Tak hanya itu, selain menghasilkan produk wartawan bersertifikat Dewan Pers, PWI Jatim juga telah membuka cabang-cabang PWI kabupaten/ kota serta berhasil melakukan renovasi Gedung PWI Jatim yang tidak tersentuh selama puluhan tahun.

Sedangkan tentang nama calon-calon ketua PWI Jatim, hingga saat ini belum ada yang memunculkan diri. Hal ini mengingat prestasi Ketua Akhmad Munir dinilai cukup mengesankan.

Menurut Pimpinan Perusahaan Harian Duta Masyarakat, Eko Pamuji konferensi kali ini disebut seperti Teori Kapal Selam, lebih dingin tetapi tetap hangat. “Ini teori politik baru dalam sebuah konferensi, mere­ ka akan muncul dengan melihat situasi dahulu,” tukasnya. nsarifa

otonomi

Pelti Gelar Kejuaraan Tenis Bupati Cup 2016

Sebanyak 17 klub tenis dari berbagai wilayah di Kabupaten Kendal mengikuti Bupati Cup ke-18 Tahun 2016 yang digelar Pelti Kendal selama tiga hari mulai tanggal 28-30 Oktober 2016. nSelengkapnya Halaman 14

28 Oktober, Pemuda Pemudi Surabaya Kukuhkan Gerakan Peduli Pejuang RI

Kota Surabaya telah banyak mencetak para pejuang dan pahlawan.

Pertempuran 10 November 1945 menjadi bukti betapa ganasnya semangat Arek-arek Surabaya dalam melawan kolonial. nSelengkapnya Halaman 15

DKP Tulungagung Gelar Kontes Ikan dan Mancing Bersama

Dinas Kelautan dan Pe­r ik anan (DKP) Tulungagung terus memperkenalkan potensi perikanan di Kota Marmer yang luar biasa. Dalam rangkaian HUT ke-811 Tulungagung, dinas yang dikomandoni Suprapto tersebut menggelar mancing bersama Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dengan Forkompimda, kepala SKPD beserta staf, Selasa (25/10/2016). nSelengkapnya Halaman 15

guam

10

Edisi 157 | 31 oktober - 6 november 2016

Penipuan investasi abal-abal tak pernah sepi. Meski beragam kasus terkuak, penipuan masih saja muncul. Yang terbaru penipuan investasi abal-abal oleh Dream for Freedom (D4F).

Penipuan Investasi Bodong Kembali Marak, Modusnya Arisan Berantai

Polisi menahan Fili Muttaqien, tersangka kasus investasi bodong D4F. Sejak Juli-Oktober 2016, tercatat ada sekitar 13 investasi bodong. Pelaku menggunakan beragam motif.

r

ibuan partisipan komunitas Nesia (Nasional Ekono­ mi Sosial Indone­ sia) tampak takzim mendengarkan ocehan Fili Muttaqien, pada Maret lalu.

Mereka berkumpul di Hotel Kartika Pontianak, Kaliman­ tan Barat dalam acara bertajuk silaturahmi dan sharing deng­ an sang ketua umum.

Saat itu, Ketua Umum Ne­ sia, Fili Muttaqien sedang

melakukan roadshow ke se­ jumlah daerah di Indonesia, termasuk Lampung dan Pon­ tianak. Tujuannya tidak lain untuk menegaskan bahwa Nesia tetap eksis, bahkan pada 2016 ini, komunitas ini telah menyiapkan sejumlah unit bisnis yang dapat dikelola dan dijalankan oleh partisipan dengan menawarkan keun­ tungan yang menjanjikan.

“Nesia akan terus jalan dan

makin besar. Tahun 2016 ini, semua unit bisnis yang sudah dimulai di tahun 2015 maupun yang baru dimulai pada tahun 2016 ini akan makin dimaksi­ malkan. Salah satunya adalah Loketnesia yang makin berkem­ bang,” ujarnya, seperti dikutip laman www.filimuttaqien.com.

Pada awalnya, Nesia me­ mang hanyalah komunitas yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan dan pelatihan keter­

ampilan. Namun, Nesia memiliki unit bisnis dengan tujuan men­ ingkatkan pendapatan dari ang­ gota perkumpulan. Unit bisnis tersebut antara lain, PT Dream Team International, PT Promo Indonesia Mandiri (promonesia. com), dan PT Loket Indonesia Mandiri (Loketnesia).

Permasalahan muncul saat salah satu unit bisnis Nesia, yaitu PT Promo Indonesia Mandiri atau yang lebih kenal

dengan Dream For Freedom (D4F) berusaha mengumpul­ kan investasi di komunitas sosial keuangan alias money games atau dikenal juga den­ gan istilah arisan berantai.

Dalam konteks ini, peru­ sahaan meluncurkan empat jenis paket investasi. Modus­ nya adalah nasabah ditawar­ kan beberapa paket investasi, seperti paket Silver untuk Rp1 juta, Gold untuk Rp5 juta,

Platinum untuk Rp10 juta dan Titanium untuk Rp30 juta.

Dari dana yang diinvestasi­ kan itu, para nasabah diberikan iming-iming keuntungan 1 persen per hari untuk setiap paket. Keuntungan tersebut diberikan 15 hari sekali dan da­ pat diambil pada hari ke 17. Para nasabah juga dijanjikan bo­ nus apabila berhasil mengajak orang lain untuk ikut investasi yang dikelola oleh D4F ini.

tidak masuk akal.

Selain itu, OJK juga telah meluncurkan Investor Alert Portal (IAP) atau portal website berisi perusahaan investasi keuangan yang tidak terdaftar di OJK sebagai respons atas pertanyaan dari masyarakat terhadap legalitas entitas yang menawarkan investasi.

Peluncuran IAP ini meru­ pakan upaya preventif OJK untuk meningkatkan keha­ ti-hatian masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan penawaran investasi yang belum jelas legalitasnya seka­ ligus mempersempit ruang gerak penawaran investasi

yang berpotensi merugikan masyarakat.

Dari sejumlah 430 per­ tanyaan masyarakat mela­ lui Layanan Konsumen OJK per 11 Juni 2016, OJK telah berkoordinasi dengan Satu­ an Tugas Waspada Investasi yang antara lain melibatkan Kementerian Perdagangan, Bappebti, serta Kemente­ rian Koperasi dan UKM untuk mengklarifikasi legalitas atas tawaran investasi dimaksud.

“Terdapat 163 kegiatan in­ vestasi dilakukan oleh entitas yang tidak jelas otoritas pen­ gawasnya. Sementara sisanya, tidak dapat ditelusuri lebih lanjut karena tidak memi­ liki informasi yang cukup terkait dengan penawaran investasinya,” kata Kusuman­ ingtuti S. Soetiono, Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Selain meluncurkan portal website berisi perusahaan investasi keuangan yang tidak terdaftar di OJK, kampanye literasi dan inklusi keuangan juga perlu dipotimalkan agar masyarakat lebih melek sistem keuangan dan investasi, se­ hingga investasi ilegal atau bodong dapat diminimalisir.

Hal tersebut penting di­ lakukan, mengingat investasi bodong masih menjadi anca­ man nyata. Misalnya, sepa­ njang kuartal I/2016, OJK mencatat terdapat 400 peru­ sahaan yang tidak memiliki izin menawarkan produk in­ vestasi ke masyarakat.

Karena itu, sebagai otori­

tas yang diberikan kewenan­ gan dalam melakukan lit­ erasi keuangan atau membuat masyarakat “melek” atau me­ mahami sektor keuangan dan melindungi konsumen keuan­ gan, OJK komitmen akan tidak tinggal diam.

OJK akan terus memper­ baiki sistem pengawasan un­ tuk meminimalisasi pertum­ buhan investasi bodong. Saat ini, OJK telah memiliki Satuan Tugas (Satgas) Waspada In­ vestasi yang telah menjalin kerja sama dengan pihak ke­ polisian dan kejaksaan.

Ketua Dewan Komision­ er OJK Muliaman D Hadad menjelaskan, untuk menga­ tasi masalah investasi bodong ini, OJK akan kembali duduk bersama Kapolri dan Kepala Kejaksaan Agung. Langkah tersebut dilakukan agar kiner­ ja Satgas yang telah ada selama ini bisa lebih efektif.

Muliaman mengaku, OJK bersama Kepolisian RI dan Ke­ jaksaan Agung harus berkolabo­ rasi melakukan pengawasan lebih ketat, selain terus mem­ berikan edukasi dan sosialisasi mengenai investasi ilegal.

Tim tersebut tidak hanya di tingkat pusat, tapi juga ada yang dipimpin OJK daerah, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi dan lembaga lainnya.

Namun, komitmen OJK ini akan sia-sia jika tidak didu­ kung oleh masyarakat. Sudah saatnya masyarakat melek literasi sistem keuangan dan tidak mudah tergiur oleh janjijanji manis yang tidak masuk akal.nabd/nqm/tir

Babak Baru Dream For Freedom Sejak didirikan pada Jan­ uari 2015, D4F ini telah memi­ liki ribuan anggota dengan pa­ ket tawaran investasi kisaran Rp1.000.000 – Rp30.000.000.

Namun, terhitung sejak 16 Februari 2016, perusahaan sistem yang bergerak di bawah PT Promo Indonesia Mandiri menyatakan offline, bahkan situs www.d4f-official.com su­ dah tidak dapat diakses lagi.

Hal tersebut terjadi karena adanya ketidakseimbangan sistem antara kontribusi atau keuntungan yang diperoleh dan jumlah anggota baru.

Artinya, D4F berada dalam kondisi di mana pengeluaran lebih besar dibandingkan den­ gan pemasukan. Hal ini terjadi akibat keuntungan investasi

yang dijanjikan pada nasabah di luar kewajaran.

Diperparah lagi dengan pencabutan izin usaha per­ dagangan (SIUP) PT Promo Indonesia Mandiri yang mem­ bawahi D4F oleh Kantor Pe­ layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jakarta Barat yang berlaku per 23 Juni 2016.

Alasan pencabutan tersebut karena D4F dinilai berjalan tidak sesuai dengan SIUP yang diberikan.

Kini, kasus D4F telah memasuki babak baru set­ elah Direktorat Tindak Pi­ dana Ekonomi Khusus Ba­ dan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri resmi mena­ han Fili Muttaqien, tersangka kasus investasi bodong D4F.

“Saudara F sudah kami tah­ an untuk proses pendalaman kasus tersebut, terkait aset dan sebagainya,” kata Direk­ tur Tindak Pidana Ekono­ mi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Agung Setya.

Menurut Agung, D4F didu­ ga telah menawarkan investasi bodong dengan pemberian bunga satu persen per hari yang diberikan setiap 15 hari sekali. Namun, dalam prak­ tiknya, sistem investasi ini menggunakan skema ponzi atau gali lubang tutup lubang.

“Padahal uang member baru menyokong pemba­ yaran bonus member lama,” ujarnya.

Sistem investasi yang dibuat sejak Januari 2015 ini

merekrut anggotanya melalui internet dan mengadakan ber­ bagai acara untuk menawar­ kan paket-paket investasinya kepada para korban.

Penyelidikan ini diawali adanya laporan 73 nasabah atau investor dari D4F terse­ but. Korbannya diperkirakan puluhan ribu orang dengan nilai investasi triliunan ru­ piah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pasal yang dipersangkakan kepada Fili Muttaqien ialah Pasal 105 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, 378 KUHP, 372 KUHP dan Pasal 3 atau pasal 5 UU nomor 8 tahun 2010 tentang Pencega­ han dan Pemberantasan Tin­ dak Pidana Pencucian Uang.

Motif Investasi Bodong Beragam Kasus penipuan berkedok investasi yang melibatkan Fili Muttaqien, bukan satu-sat­ unya kasus investasi bodong yang diproses hukum oleh kepolisian. Setidaknya sejak Juli – Oktober 2016 terhitung ada sekitar 13 kasus serupa yang diidentifikasi, bahkan pelakunya telah ditangkap oleh polisi.

Dari 13 kasus yang sedang ditangani aparat penegak hukum, motifnya sangat be­ ragam. Misalnya, kasus yang menjerat Focksy Rapar, di Manado. Ia ditangkap pada 15 Agustus 2016 karena terlibat dalam kasus menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia dengan cara mendi­ rikan usaha dalam bentuk CV Net In. Motif tersebut berbeda dengan kasus yang menjerat Mulati Cinta Oktamia dari Trading Gold Community (TGC). Dalam kasus ini, ia selalu membuat rencana yang sangat menggiurkan, bahkan ada plan yang nominalnya Rp30 ribu rupiah bisa meng­ hasilkan Rp1 – 2 juta.

Motif berbeda juga terjadi pada kasus yang menimpa Ko­ perasi Pandawa. Dalam kon­ teks ini, Koperasi Pandawa melakukan peghimpunan dana yang bersifat seperti w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

multilevel marketing (MLM).

Misalnya, Koperasi Pandawa di Malang mengajak debi­ tor untuk tidak membayar utang-utang mereka. Saat ini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain kasus di atas, motif agama juga menjadi salah satu cara pelaku investasi bodong untuk menarik sim­ pati nasabah atau merekrut anggota baru, seperti yang terjadi dalam kasus Manusia Membantu Manusa (MMM) yang marak terjadi di Jawa Timur.

MMM melalui sistemnya menjanjikan uang berlipat ganda dan akan masuk secara otomatis ke rekening member, setelah yang bersangkutan mengirim uang pada member lain yang diperintah sistem.

Dalam hal ini, kata “sodaqoh” selalu dipakai oleh member MMM untuk merekrut ang­ gota baru. Misalnya, si A mem­ bantu atau bersodaqoh pada si B sebesar Rp10.000.000, maka si A akan mendapatkan kiri­ man balik dari MMM sebesar Rp13.000.000 atau 30 persen dari uang yang dikirim ke si B. Pada awalnya, praktik ini berjalan lancar, tetapi be­ lakangan membuat resah masyarakat karena banyak dari anggota yang uangnya tidak kembali.

Partisipan komunitas Nesia (Nasional Ekonomi Sosial Indonesia).

Praktik lain yang berkedok agama adalah motif yang dip­ raktikkan Yayasan Amalillah.

Dalam konteks ini, yayasan menjanjikan dana hibah set­ elah jamaahnya diminta untuk menyetor sejumlah dana. Mis­ alnya, pada Ramadan 2016, masing-masing anggota dim­ inta setor uang sebesar Rp2 juta ke pusat, namun faktanya dana hibah yang dijanjikan tidak pernah turun.

Ironisnya, para pengikut­ nya itu justru tidak merasa tertipu dengan janji-janji manis tersebut. “Pernah ja­ maah Amalillah ini dijanjikan sampan sebanyak 30 buah.

Namun, ternyata bantuan yang datang hanya dua. Itu pun dari Dinas Kelautan Ka­ bupaten Sumenep, bukan Amalillah,” kata sumber yang minta dirahasiakan.

OJK tentu menyadari praktik investasi bodong yang marak terjadi di ber­ bagai daerah. Karena itu, OJK mengimbau masyarakat un­ tuk tidak melakukan investasi pada entitas yang tidak jelas legalitas dan pengawasannya.

Masyarakat juga diimbau agar tidak mudah percaya pada model investasi yang tam­ pak atraktif dan menjanjikan bunga atau keuntungan yang

hukrim

11

Edisi 157 | 31 oktober - 6 november 2016

Bisnis Pitrad ‘Bu Hari’ Bisa Layani Oral dan Seks Samsul (55) warga Jl Pacar Keling tak berkutik saat disergap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya. Pria yang diketahui sebagai pengelola rumah pitrad ‘Bu Hari’ ini diduga kuat mengadakan prostitusi terselubung berkedok pijat tradisional (pitrad).

Dua terapis (pemijat) yang ikut diamankan adalah LA (45) dan FT (29).

Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya Kompol Bayu Indra Wiguna mengatakan, rumah pitrad ‘Bu Hari’ di kawasan Jl Tambak Rejo Surabaya ini dalam praktiknya tak hanya melayani pijat biasa, namun disertai plusplus layanan oral seks hingga hubungan badan. “Sebenarnya tersangka memiliki enam orang terapis. Nnamun saat digerebek hanya dua yang berhasil di amankan,” ujarnya, Rabu (26/10/2016).

Kompol Bayu menambahkan, untuk tarif pijat biasa sebesar Rp 100 ribu, semen-

tara untuk layanan plus-plus tergantung negosiasi antara pelanggan dengan terapis sekitar Rp 200 ribu,” terangnya.

Terbongkarnya bisnis esek-esek berkedok pitrad ini bermula dari informasi masyarakat yang melaporkan, jika dalam panti pijat Bu Hari juga dijadikan prostitusi terselubung. “Unit PPA Polrestabes Surabaya selanjutnya melakukan penyelidikan dan pengintaian. Ternyata benar, di TKP petugas berhasil menangkap basah terapis di dalam kamar sedang melayani lelaki hidung belang,” tandasnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 296 dan atau Pasal 506 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan penjara.

Sebelumnya Unit PPA Polrestabes Surabaya juga telah menggerebek panti pijat plusplus di kawasan Jl Ngagel dan Jl Gunungsari.nanda

Pemilik panti pijat plus-plus `Bu Hari’, Samsul, diamankan berikut kedua terapisnya.

Dua Terdakwa Pengemplang Pajak Divonis Berbeda

Willy divonis hukuman dua tahun empat bulan penjara, sedangkan Elly dihukum satu tahun 10 bulan penjara.

s

idang lanjutan kasus pengemplangan pajak terhadap dua Direktur PT Nanda Karya Sakti, Willy Tjiandra Djaya (Direktur utama) dan Elly Taufiq (Direktur), Kamis (27/10/2016) kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dengan agenda putusan.

Ketua Majelis Hakim Sigit Sutriono, memvonis kedua terdakwa dengan hukuman berbeda. Willy divonis hukuman dua tahun empat bulan penjara, sedangkan Elly dihukum satu tahun 10 bulan penjara.

Vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dimana terdakwa Willy dituntut 3,5

Polres Jombang Bekuk Tiga Penambang Ilegal Kali Brantas

tahun, sementara terdakwa Elly dituntut 2,5 tahun.

Hakim Sigit menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perpajakan secara berlanjut selama kurun waktu dua tahun (2012 dan 2013).

“Terdakwa terbukti melanggar pasal 39 ayat 1 UU Nomor 6 tahun 1983 tentang tindak pidana perpajakan.

Selain hukuman penjara, kedua terdakwa juga dijatuhi hukuman denda oleh majelis

hakim. Terdakwa Willy dijatuhi denda sebesar Rp 2,1 miliar, subsider tiga bulan kurungan. Sedangkan terhadap terdakwa Elly, majelis hakim menjatuhkan hukuman denda kepadanya selama 1,7 miliar, subsider 1 bulan kurungan.

Hakim memberikan kesempatan banding terhadap kedua terdakwa atas vonis tersebut. Namun kedua terdakwa pengemplang pajak itu mengaku masih pikir-pikir dahulu. Hal yang sama juga dilakukan Jaksa Jolfis atas

vonis tersebut. “Saya pikirpikir dulu pak Hakim,” terang terdakwa Willy.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jolfis mengaku, bahwa vonis majelis hakim telah memenuhi rasa keadilan. Atas semua pertimbangan dalam surat tuntutan telah dipakai dalam amar putusan kedua terdakwa. “Jadi kami memiliki waktu selama 14 hari untuk menyatakan banding atau tidak,” terangnya.

Dalam kasus ini, terdakwa Willy yang merupakan Direktur

Purel Kafe Dangdut jadi Otak Pelaku Curanmor

Razia dadakan yang dipimpin langsung Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto di DAS Brantas.

Kepolisian Resor Jombang melakukan razia terhadap beberapa tambang ilegal yang beroperasi. Alhasil, tiga orang pekerja tambang pasir ilegal di Sungai Brantas Kecamatan Megaluh, Jombang, Jawa Timur, ditangkap dalam razia mendadak tersebut. Penangkapan tersebut dilakukan karena ketiganya kedapatan telah melakukan aktifitas penambangan di tengah tengah sungai brantas dengan menggunakan mesin penyedot pasir, Rabu (26/10/2016).

Begitu melihat petugas datang ke lokasi penambang pasir, para pekerja pasir sontak saja langsung lari tunggang langgang. Dan sementara hanya tiga orang yang di amankan oleh petugas kepolisian setempat. Selain di sungai Brantas, razia tambang ilegal juga dilakukan pada lokasi galian C ilegal yang tak jauh dari bantaran sungai dan mendapati bekas galian yang kedalamannya hingga empat meter.

Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto, mengatakan, petugas berhasil mengangkap tiga pelaku penambang pasir tersebut dan masih dilakukan pemeriksaan intensif terhadap ketiganya. Mereka

bekerja sebagai kuli angkut dan sopir truk pengangkut hasil tambang. Jika terbukti bersalah, seluruh pelaku tambang bisa dijerat dengan Undang-Undang tentang Minerba (Mineral dan batu bara).

Ia mengungkapkan razia dilakukan di daerah aliran sungai (DAS) ini, karena sangat mengkhawatirkan mengingat bekas dari galian tersebut tentunya ditinggal begitu saja oleh para pelaku, oleh oknum ini.

“Untuk barang bukti yang kita amankan, baru satu kendaraan yang berisi satu pasir, kemudian peralatan cangkul dan ember yang digunakan oleh masyarakat juga kita amankan, dan pekerja yang melakukan kegiatan tersebut sudah kita amankan,” ungkapnya.

Petugas dalam waktu dekat juga bakal melakukan koordinasi dengan kepolisian Nganjuk guna melakukan tindakan tegas. “Hal itu dilakukan, karena dampak luas dari aktivitas tambang liar yang cukup membahayakan bagi masyararakat yang tinggal dibantaran sungai Brantas, baik yang berada di wilayah Kabupaten Nganjuk maupun di Kabupaten Jombang,” pungkasnya.obi

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Dahlia diapit Kapolsek Tegalsari Kompol Noerijanto dan Panit Reskrim Ipda Zainul Abidin.

Dahlia (30) warga Jl Kedungmangu Selatan I, yang berprofesi sebagai purel sebuah kafe dangdut, diciduk petugas Polsek Tegalsari karena menjadi otak pelaku komplotan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) dengan modus menggandakan kunci motor korban yang lebih dulu dipinjam.

Modus purel ini adalah meminjam motor temannya, Icha (23) warga Bangkalan yang saat itu main ke tempat kosnya di Jl Wonorejo. Tersangka berpura-pura meminjam motor korban untuk keperluan, namun diam-diam menggandakan kunci motor di Jl Raya Putat Jaya. Setelah digandakan, kunci duplikat diserahkan kepada pacarnya Fahrizal.

Kapolsek Tegalsari Kompol Noerijanto membenarkan tersangka merupakan otak Curanmor yang melibatkan pacarnya. Bahkan agar korban tak curiga saat motornya hilang di tempat kos, pelaku inilah yang menyarankan

lapor ke polisi.

“Korban diantar tersangka melapor ke Polsek Tegalsari.

Namun setelah dilakukan cek TKP, anggota mendapati banyak kejanggalan. terutama setelah mendapat informasi pacar pelaku (Fahrizal) menghilang, sehingga kami melakukan pengejaran ke Madura,” terang Kompol Noerijanto.

“Dari keterangan Fahrizal inilah diperoleh keterangan jika otak aksi curanmor adalah teman korban sendiri, yakni Dahlia. Modusnya, setelah kunci motor korban digandakan dan diberikan ke Fahrizal, Dahlia pura-pura mengajak korban masuk kamar kos dan mengunci pintunya,” tambahnya.

Sementara Panit Reskrim Polsek Tegalsari Ipda Zainul Abidin menambahkan, dalam penyelidikan, yang ditangkap lebih dulu adalah Fandi. Dari mulutnya diperoleh info jika Fahrizal membawa barang bukti menuju Madura. “Disana kami langsung melakukan

pengejaran dan tersangka berhasil kami amankan di Desa Kokop Bangkalan. Sementara tersangka Dahlia sempat lari Ke berbagai daerah, diantaranya Malang, Madura dan Surabaya,” ungkapnya.

Setelah melakukan pengejaran selama satu bulan, Dahlia yang sebelumnya adalah purel, diketahui bekerja di sebuah Pujasera di Pamekasan Madura. Kamis (27/10/2016) pagi, purel otak curanmor itu berhasil dibekuk petugas di tempat kosnya.

“Selama di Pamekasan, tersangka bekerja di Pujasera dan berhasil kami bekuk di dalam kamar kosnya,” papar Zainul Abidin.

Dari tangan tersangka, pe­ tugas Polsek Tegalsari mengamankan barang bukti 1 unit motor Honda Beat M 6303 NL dan kunci duplikat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 365 KUHP dan diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara.nrofik

Utama (Dirut) PT Nanda Karya Sakti dan Elly sebagai Direkturnya selama kurun waktu 2012 hingga 2013 telah melakukan tranksaksi usaha berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan beberapa perusahaan, diantaranya PT Astra Internasional dan perusahaan berskala nasional lainnya.

Namun pada kurun waktu itu, PT Nanda Karya Sakti melalui Elly telah mengeluarkan faktur pajak yang isinya tidak sesuai dengan tranksaksi sebenarnya. Usut punya

usut, pengemplangan pajak itu ternyata justru didukung Willy, yang bertugas menandatangani keuangan PT Nanda Karya Sakti.

Keduanya bersepakat untuk mengemplang pajak dengan modus membuat faktur pajak yang tidak sesuai tranksaksi sebenarnya. Atas perbuatannya, negara merugi dari sektor pajak sebesar Rp 4,3 miliar.

Jaksa pun akhirnya menjerat Willy dan Elly dengan pasal 39 ayat 1 huruf d jo pasal 43 ayat 1 tentang perpajakan.nrofik

Investasi Abal-abal Rp 22 miliar Dibongkar Polrestabes Surabaya, Rabu (26/10/2016) menggelar perkara kasus investasi abal-abal dengan menghadirkan Piping Agus Prayitno (33) pemilik CV Prayitno Investama Indonesia, perusahaan yang mengklaim bergerak dalam perdagangan komoditi valuta asing dan migas.

Perusahaan yang sejak Juni 2013 lalu didirikan Piping Agus Prayitno ini memiliki jumlah anggota yang terbilang besar tersebar. Dari semenjak didirikan hingga sekarang, total investasi di CV Prayitno Investama Indonesia sekitar Rp 22 miliar.

Dari data terakhir yang berhasil diterima Polsek Genteng saja, terdapat 170 nama investor yang diduga kuat menjadi korban. Belum lagi yang melapor ke Polrestabes Surabaya. Yang mengejutkan, dari catatan korban di Polsek Genteng, ada investor yang menyetor uang Rp 2 miliar kepada Pip-

ing Agus Prayitno.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Silitonga, mengatakan usai melakukan gelar perkara atas kasus tersebut di Mapolrestabes, pihaknya akan menjerat tersangka dengan UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). “Kami menegaskan akan menjerat tersangka Piping dengan UU TPPU. UU itu kami terapkan,selain agar tersangka jera, juga untuk tujuan penyitaan aset-aset dari hasil kejahatan tersangka,” katanya.

AKBP Shinto menambahkan, untuk menjerat para korbannya, Piping Agus Prayitno ternyata mendirikan sebuah perusahaan yang dinamai CV Prayitno Investama Indonesia. Untuk meyakinkan calon investor yang jadi korbannya, pelaku juga merekrut sejumlah karyawan dalam kantornya. “Di kantornya, tersangka memiliki beberapa staff. Ini yang kami sebut, kejahatan terstruktur dan terencana,” tutupnya.nnanda

Dua Pemuda Pengangguran Edarkan 100 Ribu Pil Koplo Raditya Setiawan (20) warga Jl Pakis Gunung 1A dan Aditya Fajri Curniawan (23) warga Jl Banyu Urip Kidul 1D Surabaya ini, akhirnya berhasil ditangkap Unit Reskrim Polsek Tegalsari, Selasa (25/10/2016) di Jl Raya Pakis. Kedua pemuda pengangguran ini terbukti menjadi pengedar pil koplo berlogo Y atau double L dalam jumlah besar.

Kapolsek Tegalsari Kompol Noerijanto mengatakan, kedua tersangka ini ditangkap berkat pengembangan Unit Reskrim Polsek Tegalsari. Sebelumnya seorang pengguna pil koplo ditangkap mengaku mendapat suplai dari kedua tersangka ini.

“Kedua tersangka mengaku

mendapatkan barang tersebut dari seseorang bandar.

Keduanya memesan pil koplo berjumlah 1000 ribu butir pil koplo warna putih logo Y,” katanya, Kamis (27/10/2016).

Kompol Noerijanto menambahkan, keduanya mengaku melayani pembeli dari berbagai usia baik itu tua muda maupun anak-anak dengan cara ranjau. Kini kami masih menyelidiki dan mengejar pemasok pil koplo tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pemuda tersebut dijerat Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara.nnanda

traveller

12

Edisi 157 | 31 oktober - 6 november 2016

Hanya Rp 25 Ribu, Nikmati Kopi Suju Manual Brew Berkualitas

Nenek moyang Suku Mentawai sudah mendiami lokasi kepulauan Mentawai di barat Sumatera sejak tahun 500 SM.

Mentawai Salah Satu Suku Tertua di Dunia Nenek moyang dari Suku Mentawai ini diketahui dan diyakini oleh para peneliti sudah mendiami lokasi kepulauan Mentawai di barat Sumatera sejak tahun 500 SM.

s

uku Mentawai merupakan suku yang merupakan penduduk asli dari Kepulauan Mentawai di bagian barat Pulau Sumatera.

Kepulauan Mentawai ini terdiri dari banyak pulau, namun memiliki 3 buah pulau utama yang banyak dihuni, yaitu Pulau Utara, Pulau Pagai Selatan, Pulau Siberut. Total luas wilayah kepulauan ini adalah sebesar 4.000-an km persegi, dengan jumlah penghuninya sebanyak 29 hingga 30 ribuan jiwa.

Yang membuat Suku Mentawai ini menarik karena merupakan salah satu suku yang tertua di Indonesia. Nenek moyang dari Suku Mentawai ini diketahui dan diyakini oleh para peneliti sudah mendiami lokasi kepulauan Mentawai di barat Sumatera sejak tahun 500 SM. Hal ini yang membuat kebudayaan dari Suku Mentawai serta adat istiadat yang dimiliki oleh Suku Mentawai sangatlah kuat.

Bayangkan saja, suku ini sudah bertahan lama dan masih tetap terjaga hingga saat ini di tengah arus modernisasi dan juga globalisasi yang san-

gat gencar terjadi, terutama di Indonesia.

Suku Mentawai memiliki agama dan kepercayaan tersendiri. Kepercayaan yang dianut oleh suku asli dan masyarakat Mentawai ini bernama Sabulungan.

Mereka percaya seluruh benda yang ada memiliki roh dan jiwa. Ketika roh tidak dapat dirawat dengan baik, maka roh ini akan bergentayangan dan menyebabkan kesialan dan juga menyebabkan munculnya penyakit.

Maka dari itu, Suku Mentawai sangat memiliki kepercayaan yang kuat terhadap benda-benda yang mereka anggap sakral.

Suku Mentawai memiliki rumah adat dengan bentuk mirip seperti rumah adat Sumatera Barat, dengan desain rumah panggung berbahan kayu ataupun bambu.

Suku Mentawai memiliki 3 jenis rumah adat yang biasa digunakan. Ketika jenis rumah tersebut adalah Uma, yaitu rumah yang berukuran besar, biasanya ditempati oleh 3 hingga 4 keluarga dalam satu rumah.

Jenis rumah yang kedua adalah Lalep, yaitu jenis rumah yang berukuran lebih kecil, dan biasa ditempati oleh

1 keluarga saja di dalam rumah tersebut. Kemudian jenis rumah yang ketiga adalah jenis rumah bernama Rusuk.

Bagi kalian yang sering traveling ke Indonesia timur khususnya Papua, pasti tidak asing dengan sagu yang merupakan makanan pokok sebagian besar suku pedalaman Papua.

Suku Mentawai ternyata juga mengonsumsi sagu sebagai bahan makanan pokoknya.

Mereka memanfaatkan sagu sebagai bahan makanan utamanya. Sagu diolah oleh Suku Mentawai dengan cara dibakar dan menjadi bahan makanan sehari- hari.

Selain sagu, makan daging hewan juga merupakan kebiasaan dari Suku Mentawai. Babi hutan, ayam, dan juga kijang adalah jenis daging yang dikonsumsi oleh masyarakat Suku Mentawai.

Mereka mendapatkannya dengan cara berburu di sekitar lokasi tempat tinggal mereka.

Suku Mentawai dikenal dunia karena tatonya yang dianggap sebagai tato tertua di dunia.

Bagi Sikerei atau dukun Suku Mentawai itu adalah wajib.

Memang tato bagi ma­ syarakat Mentawai tidak wajib, tetapi wajib bagi Sikerei. Namun suku yang masih tinggal di pedalaman dan belum banyak tersentuh modernisasi masih mengandalkan tato sebagai bentuk kesenian dan juga sebagai bentuk pakaian mereka.

Bagi Suku Mentawai, tato

adalah sebuah identitas, bukan hanya sebagai aksesoris ataupun hiasan di tubuh saja. Tato pada Suku Mentawai menggambarkan keseimbangan antara penghuni hutan dengan alam.

Yang unik dari tato mentawai ini apabila saat ini kita mentato tubuh kita dengan menggunakan alat berupa jarum dan tinta khusus, maka tidak di Mentawai.

Bahan yang digunakan untuk memberikan tato di tubuh Suku Mentawai adalah bahan bahan alami. Arang adalah salah satu bahan alam yang digunakan untuk mentato.

Pada saat akan mentato, terlebih dahulu sang shaman alias para tetua suku akan mendoakan arang tersebut dan kemudian diberikan kepada mereka yang akan diberikan tato.

Jadi tato Suku Mentawai yang merupakan salah satu jenis tato tertua ini merupakan salah satu ritual adat yang sangat disakralkan, dan menjadi sebuah hal yang dijunjung tinggi di dalam lingkungan Suku Mentawai.

Indonesia itu sangat kaya akan budaya bukan, kehidupan suku Mentawai ini hanya secuil dari begitu banyaknya budaya Indonesia yang mungkin kamu belum tahu. Dengan mengenal dan mempelajari lebih dekat, kebudayaan ini akan terus terjaga.ima/kom

Seiring maraknya masyarakat indonesia mengkonsumsi kopi, kini Hotel Premiere Inn Surabaya Juanda pun melaunching Coffee Corner yang mengusung nama Kopi Suju. dalam kesempatan tersebut, Hotel Premiere Inn juga mengundang Firmasnyah (Pepeng) ahli Manual Brewing Coffee asal Yogya dimana Kopi Kliniknya ini merupakan tempat syuting film AADC 2.

Budi Prihardjanto, General Manager Premier Inn Surabaya Juanda mengatakan, dilaunchingnya Kopi Suju ini untuk mempromosikan kopi Nusantara yang kaya akan rasa dan kualitas yang tak kalah dengan kopi mancanegara.

“Cutomer domestik kami hampir 90 persen akhir-akhir ini selalu bertanya kopi dengan pengolahan manual brewing. Untuk itu kami mengundang Mas Pepeng di sini untuk memperagakan bagaimana cara manual brewing yang benar untuk menghasilkan kopi berkualitas yang siap dikonsumsi. Harapan kami agar Kopi Suju ini jadi jujukan untuk nikmati kopi bagi masyarakat Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya selain tamu hotel kami,” papar Budi kepada Lensa Indonesia.

Budi menambahkan, untuk sajian Kopi Suju memang didominasi oleh jenis kopi Arabika.

Dan komposisinya 60 persen untuk kopi Arabika dan 40 persen untuk kopi jenis Robusta. adapun banderol yang ditawarkan, cukup Rp 25 ribu per cup dan hingga Nopember nanti ditawarkan diskon 25 persen dan jam operasional selama 24 jam.

“Untuk saat ini, jika berbicara terkait kontribusi dari total okupansi, Hotel Premiere Inn Suabaya Juanda ini disumbang 40 persen dari

Pepeng pemilik Klinik Kopi Yogyakarta saat melakukan manual brewing kopi.

F&B dan 60 persen masih disumbang oleh room. Dan hingga akhir tahun ini, kami optimis bakal mencapai okupansi hingga 60 persen,” papar Budi.

Sementara itu, Firmansyah (Pepeng ) pemilik Klinik Kopi Yogyakarta mengatakan, pihaknya mulai menggemari kopi di tahun 2010. Namun ketika menginjak Juli tahun 2014, Pepeng sudah memulai bisnis Kopi Klinik yang terkenal dengan Manual Brewnya.

“Misi saya mendirikan Kopi Klinik ini untuk memperkenalkan kopi yang belum terkenal di Indonesia. Orang butuh kopi bukan sekedar menikmati aroma dan rasa kopinya saja, tapi mereka lebih enjoy saat diceritakan sisi historis kopi,” papar Pepeng.

Pepeng mengaku mengawali bisnis Kopi Kliniknya ini tak sekedar bisnis semata, namun ia juga berkeliling membantu petani beberapa daerah untuk menghasilkan kopi berkualitas. Bahkan, untuk memulai bisnis ini Pepeng menginvestasikan dana Rp 7 juta untuk keperluan belanja bahan dan perangkat yang mendukung manual brew.

“Hingga saat ini, di Klinik Kopi nampak selalu dipadati pengunjung dari berbagai daerah hingga mancanegara. Terus terang omset saya mencapai bersih Rp 1,2 juta. Jika dihitung, bisa mencapai 120 cup perhari yang harga per cangkirnya hanya Rp 15ribu saja. untuk kapasitas pengunjung, kopi Klinik mampu menampung sekitar 50 orang,” pungkas Pepeng.eld

Chef professional hanya di Wok’n’ Tok Restaurant YELLO Hotel.

The Khan’s Mongolian Feast Buffet Dinner ALA YELLO Hotel Bosan dengan makan malam biasa? Khan’s Mongolian Feast BBQ Buffet Dinner pilihan yang tepat untuk makan malam yang disajikan special dengan chef professional hanya di Wok’n’ Tok Restaurant- YELLO Hotel Jemursari Surabaya.

Nikmati berbagai pilihan daging, seafood, ayam yang disajikan dengan cita rasa saus yang lezat seperti Black Pepper, Garlic Oyster, dan

saus Szechuan – Mongolian BBQ Dinner dilengkapi pula dengan adanya live acoustic musik.

Mongolian BBQ Dinner kini tersedia setiap hari Jumat dan Sabtu malam, dan akan menjadi daya tarik wisatawan di Surabaya sebagai salah satu tujuan kuliner. “Buffet dinner cukup popular di Surabaya dengan adanya Mongolian BBQ Dinner ini, kami percaya bahwa

kami bisa menjadi daya tarik banyak orang, dan menarik lebih banyak lagi tamu ketika mereka bersantai bersama teman maupun keluarganya” ungkap Ita Tania, Hotel Manager- YELLO Hotel Jemursari.

The Khan’s Mongolian Feast Buffet Dinner tersedia di hari Jumat dan Sabtu malam jam 18.00 sampai 22.30 hanya dengan harga 75.000 nett/ pax.licom

Sukabumi Juga Punya ‘Tanah Lot’

Lokasi Amanda Ratu di Sukabumi yang mirip Tanah Lot.

Sukabumi menyimpan banyak pesona pantai. Selain Pantai Pantai Ujung Genteng, juga ada Amanda Ratu yang disebut sebagai ‘Tanah Lot’ Sukabumi.

Trip kali ini saya berkesempatan menjelajah daerah Jawa Barat, dan tujuan saya adalah Pantai Amanda Ratu. Pantai ini letaknya sedikit jauh dari jalan utama sebelum kita menuju

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Pantai Ujung Genteng, dan sepertinya pantai ini masih sederetan dengan Pantai Ujung Genteng.

Dari jalan utama masuk ke lokasi pantai ini tidak memakan waktu yang lama, hanya saja jalannya terhitung cukup rusak dengan aspal berlubang di sana – sini.

Pantai Amanda Ratu atau sekarang lebih dikenal dengan ASABA Land merupakan pantai

tanpa hamparan pasir putih seperti pantai-pantai kebanyakan.

Kita dapat menikmati pantai ini dari atas bukit dengan pemandangan batu karang di bawah dan di tengah laut.

Bayangkan Tanah Lot di Bali, itulah bayangan pantai ini. Pantai ini memang terkenal dengan sebutan ‘Tanah Lot-nya’ Sukabumi.

Ya pantai ini cantik, indah dan

menawan. Cocok untuk beristirahat di akhir pekan. Sebuah pengalaman yang berbeda menikmati pantai dari atas tebing, bukan di hamparan pasir tepi pantai.

Di pinggir tebing disediakan beberapa tempat duduk dengan payung untuk menikmati keindahan pantai, tentunya dengan iringan debur ombak yang menggelegar. Anda bisa membayangkan betapa nikmatnya

menyantap pisang goreng ditemani secangkir kopi di saat senja menjemput malam di pinggir pantai.

Pantai ini cukup sepi pengunjung di hari biasa dan banyak dikunjungi para traveler ketika akhir pekan ataupun hari libur besar. Jika traveler bermaksud menginap, ada beberapa bungalow yang bisa kita sewa lengkap dengan kolam renangnya.

Bersama rombongan, Anda bisa menyewa satu bungalow besar untuk sekedar beristirahat malam itu. Harga sewa bungalow di sini juga tergolong tidak terlalu mahal, hanya saja fasilitas di bungalow kurang memadai.

Tetapi hal itu cukup terbayarkan dengan view pemandangan yang mempesona di pagi dan sore hari. nyok/det

inspirasi usaha

13

Edisi 157 | 31 oktober - 6 november 2016

Gibran Membangun Bisnis e-fishery Berawal Dari Budidaya Lele

Gibran Chuzaefah Amsi El Farizy.

e-fishery memiliki sensor nafsu makan ikan dan bisa terhubung ke jaringan internet.

s

iapa pun yang pernah mengelola usaha budidaya ikan pasti menyadari pentingnya pengelolaan pakan. Maklumlah, belanja untuk pakan ikan bisa mencapai 80% dari total produksi.

Jika si pemilik tambak tidak jeli dalam mengelola urusan pakan, ia akan selalu dibayangbayangi ancaman tekor. Ada banyak aspek pengelolaan pakan yang biasa dicermati oleh petambak.

Gibran Chuzaefah Amsi El Farizy, Chief Executive Officer PT Multidaya Teknologi Nusantara menawarkan solusi pemberian pakan. Bahkan, solusi yang ditawarkan oleh perusahaan dalam negeri itu punya keunggulan.

“Kebanyakan mesin pakan ikan dari Taiwan dan Thailand hanya memiliki basis timer.

Sedangkan e-fishery memiliki sensor nafsu makan ikan dan bisa terhubung ke jaringan internet,” tuturnya.

Yah, e-fishery, demikian nama produk pemberian pakan ikan milik Multidaya itu, dirilis ke pasar pada dua tahun silam. Menilik umur komersial

produk itu, tentu kita bisa menebak bahwa e-fishery tergolong produk perusahaan rintisan.

Ya tebakan itu tidak salah.

Cybreed, nama populer dari Multidaya memang termasuk startup. E-fishery, yang purwarupanya dikenal publik sekitar empat tahun silam merupakan gabungan dari alat, software, sekaligus sistem pendukung pemberian pakan.

Dalam teknologi e-fishery, alat yang berupa mesin pemberi pakan bisa terhubung dengan jaringan internet. Itu sebabnya, alat ini bisa dikendalikan dari jarak jauh baik melalui gadget maupun komputer.

Sistem e-fishery juga dilengkapi dengan sensor pendeteksi nafsu makan ikan. Selain itu, teknologi e-fishery ini bisa merekam catatan pakan yang disantap ikan. Cybreed pun mengklaim, teknologinya bisa menghemat biaya pakan petambak hingga 21%.

Tak bisa dipungkiri, efishery punya pasar jelas. “Efishery contoh ideal tentang bisnis yang memberi solusi bagi masalah nyata,” ujar Andrias Ekoyuono, Vice President Business Development Ideosource,

seperti dikutip di situs web perusahaan tersebut.

Ideosource sendiri merupakan inkubator startup sekaligus venture capitalIndonesia.

Pada September tahun lalu, Ideosource turut serta dalam urunan modal di e-fishery.

Dalam tahapan pendanaan perusahaan rintisan, injeksi modal yang diterima Cybreed tahun lalu itu termasuk dalam pra tahap pertama. Yang menjadi promotor untuk suntikan modal itu sendiri adalah Aqua- Spark, sebuah perusahaan modal ventura asal Belanda yang berspesialisasi di aquaculture.

“Kami sangat senang bisa turut serta dalam memecahkan tantangan pemberian pakan bersama e-fishery,” tutur Amy Novogratz, partner di Aqua­Spark, seperti dikutip di laman resmi Ideosource.

Pujian, dan tentu dana dari investor itu tentu tidak datang dalam semalam. Ide pembuatan sistim pemberian pakan berbasis internet nan cerdas itu hinggap di benak Gibran sejak ia berbisnis lele.

Ya, berbeda dengan kebanyakan pebisnis startup yang lain, Gibran justru mengawali kiprah bisnisnya dengan budidaya ikan lele. Pilihan bisnis itu sesuai dengan jalan hidup sekaligus pendidikan tinggi

yang diperoleh pria yang lahir pada tahun 1989 ini.

Alkisah, saat menginjak tahun kedua kuliah di Fakultas Ilmu dan Teknologi Hayati di Institut Teknologi Bandung (ITB), Gibran harus mencari uang sendiri untuk kehidupan sehari-hari. Karena tengah tertimpa masalah keuangan, keluarga hanya menyediakan uang kuliah untuk Gibran.

Tak lantas putus asa, Gibran pun mencari berbagai pekerjaan yang bisa menghasilkan uang.

Pekerjaan sampingan yang biasa dilakukan para mahasiswa, seperti mengerjakan tutorial atau ikut berbagai kompetisi, hingga memasok sayuran, pernah dilakoni Gibran. “Saya kerja apa saja selama tiga tahun,” tutur dia.

Sesuai dengan kuliah yang ia ikuti, Gibran pun berkesempatan untuk berinteraksi dengan budidaya perikanan. Dari kegiatan lapangan yang ia ikuti saat kuliah, ia juga mendapatkan jaringan dengan para pengusaha tambak.

Gibran pun akhirnya terjun sebagai pembudidaya lele.

“Dosen saya memprediksi ikan lele dan patin akan booming,” ujar dia.

Untuk memulai bisnisnya sebagai pembiak lele, ia menggunakan tabungan sendiri.

Dengan uang Rp 400.000, ia

Sukses Berkebun Pepaya Calina

Bupati Lamongan, Fadeli saat mengunjungi kebun Pepaya Calina milik Abdul Qohar.

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

tarik membudidayakannya,” ujarnya.

Dulu, jelas Qohar, saat awal membentuk Kelompok Tani Godong Ijo Sejahtera, mereka hanya memiliki 32 anggota dari Desa Candisari saja. Kini, anggota kelompok tani yang mengelola pepaya Calina ini sudah mencapai 112 orang yang tersebar di 8 desa di Kecamatan Sambeng.

“Setidaknya, kini petani memiliki pemasukan setiap minggunya. Karena Pepaya Calina ini bisa dipanen dua kali dalam seminggu,” tambahnya.

Bahkan, keuletan dan kegigihan kelompok petani pepaya Calina di lahan kering ini pun membuahkan hasil manis.

Apalagi sejak para petani Candisari bermitra dengan distributor buah-buahan, sehingga mereka tidak perlu lagi memikirkan pemasarannya.

Sementara Bupati Lamongan, Fadeli saat mengunjungi hamparan perkebunan Pepaya Calina tidak bisa menyembunyikan ketakjubannya dengan keuletan petani Lamongan. Kepada sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyertai, Fadeli meminta mereka memasukkan perkebunan Pepaya Calina dalam Program Gemerlap.

“Keuletan dan inovasi seperti ini yang harus terus didorong dan mendapat perhatian pemerintah daerah. Nanti bisa dibuatkan koperasi, diberikan pelatihan, atau diberikan unit pengolah pupuk or-

kan modal untuk memesan prototipe e-fishery ke sebuah produsen perangkat elektronik di Bandung, empat tahun silam.

Kebetulan, di akhir tahun yang sama, Bank Mandiri mengadakan kompetisi Mandiri Young Technopreneur.

Tentu, ada kisah jatuh bangun di awal Gibran memulai kiprahnya sebagai pebisnis rintisan. Ambil contoh, saat ia mendekati para peternak ikan.

Gibran pernah bersiasat untuk mendekati perusahaan berskala besar demi memperbesar pasar e-fishery. “Kalau perusahaan besar mau memakai, pasti peternak lain akan ikut,” tutur dia.

Ia pun melobi para manajer lapangan di sebuah perusahaan agribisnis berskala besar. Berbagai presentasi ia lakukan.

Namun hasilnya? Para manajer lapangan itu menolak menggunakan e-fishery.

Namun penolakan itu tak membuat Gibran putus asa dalam membangun jaringan. Belakangan saat e-fishery sudah mulai bergaung namanya, “Justru bos besar di perusahaan itu yang memanggil saya. Dan mereka juga akhirnya mau memakai sistim kami,” tutur dia.

Perkembangan e-fishery sendiri terbilang pesat. Jika bentuk awalnya hanya bisa di-

pakai untuk budidaya lele, kini efishery bisa digunakan untuk berbagai jenis ikan, baik air tawar maupun air laut, yang lazim dibudidaya. Misalnya, ikan mas, nila, patin, lele, gurame, hingga kakap. Tambak udang juga bisa memanfaatkan e-fishery.

Menurut catatan Cybreed, sudah ada 17.000 kolam dan tambak ikan di negeri ini yang menggunakan produk mereka.

Kebanyakan pelanggan e-fishery berada di Jawa, Sumatra dan Kalimantan.

Memang, tak semua alat tersebut dijual. Ada juga yang disewa. Namun, Gibran tak mau membuka lebih rinci tentang pendapatannya.

Yang pasti, harga satu unit efishery berkisar Rp 5 juta hingga Rp 9 juta. Perbedaannya terletak di fitur. Cybreed juga memanen cuan dari biaya berlangganan mobile software e-fishery.

Pendapatan dari usaha plus suntikan modal dari AquaSpark serta Ideosource yang tak disebutkan nilanya membuat Cybreed optimistis untuk memperluas pasarnya tak hanya di Indonesia saja.

Saat ini, perusahaan itu menyatakan sudah mendapatkan pesanan dari pebisnis di Thailand, Singapura, India, China, Brazil, dan berbagai negara di Afrika.nkon

Roti Racikan Tonny Kini Beromzet Rp 270 Juta per Bulan

Petani Lamongan

Lamongan memang kaya akan potensi pertanian. Kalau beberapa waktu yang lalu sudah ada Sorgum yang nilai produksinya bahkan sudah menyamai produksi nasional, kini ada lagi komoditas pertanian yang juga sedang berkembang di Lamongan, yaitu berkebun pepaya Calina.

Salah seorang petani yang sudah memetik hasil dari berkebun pepaya Calina tersebut adalah Abdul Qohar, warga Desa Candisari, Kecamatan Sambeng. Saat memulai berkebun Pepaya Calina, Abdul Qohar bahkan disebut gila oleh warga desa lainnya.

Pasalnya, lahan pertanian di ujung selatan Lamongan yang terkenal kering ini, sudah turun temurun hanya ditanami padi, tembakau dan jagung.

“Saat pertama menanam Pepaya Calina sekitar tiga tahun lalu, Saya dianggap gila. Namun waktu membuktikan, kini ada sumber pendapatan baru di luar padi, tembakau dan jagung,” katanya mengawali cerita.

Kegilaan Abdul Qohar ini membuahkan hasil. Kebun pepaya Calina yang dirintisnya kemudian ditiru oleh petanipetani lain hingga bisa membentuk kelompok tani khusus untuk pembudidayaan pepaya Calina ini.

“Banyaknya kebun Pepaya Calina yang sukses, membuat petani lain ter-

menyewa kolam seukuran 50 m². “Saya melakukan budidaya secara otodidak,” cetus pria berusia 26 tahun ini.

Tak puas dengan hanya membiakkan lele, Gibran juga masuk ke bisnis hilir. Agar bisa menikmati margin yang lebih besar, ia pun mengolah ikanikannya menjadi makanan jadi, seperti abon dan nuget.

Setelah empat tahun berkubang di kolam ikan dan usaha pembuatan makanan olahan, Gibran tentu paham dengan masalah yang umum dialami pebisnis ikan, yaitu pengelolaan pemberian pakan.

Ia pun terpikir untuk membuat perangkat pemberian pakan ikan yang berbasis internet.

Namun Gibran tak asal nyebur membangun sistim pemberian pakan itu. Ia melakukan riset kecil-kecilan dulu ke sejumlah peternak ikan yang dikenalnya. Begitu tahu ada pasar, Gibran tak tanggungtanggung merealisasikan idenya. Ia langsung menjual seluruh bisnis makanan olahannya.

Gibran pun mulai mengibarkan bendera Cybreed bersama dua rekannya Ihsan Akhirulsyah dan Chrisna Aditya.

“Saya beralih bisnis karena ada peluang dan tangan yang lebih menarik,” tutur dia.

Hasil penjualan itu ia jadi-

ganik,” pesan dia.

Sedangkan distributor buah-buahan yang menjalin mitra petani, Negeri Hijau melalui CEO Negeri Hijau, Imam Ma’arif mengatakan, dengan total kebun Pepaya Calina seluas 15 hektar di Kecamatan Sambeng, Lamongan sudah menjadi produsen terbesar ketiga di Jawa Timur.

“Selain ke Lamongan, selama ini Pepaya Calina dari Sambeng kami pasarkan hingga ke Tuban, Gresik dan Jakarta,” jelasnya.

Pepaya Calina itu menurut dia sangat cocok untuk lahan kering seperti di Sambeng. Saat berusia 6 bulan 20 hari, Pepaya Calina sudah bisa mulai dipanen dan akan terus berbuah hingga berumur tiga tahun kemudian. Karena Pepaya Calina dari Sambeng sudah memiliki merek dagang, kata Imam, mereka juga membina pemilik kebun untuk menjaga kualitas buah agar sama, meski ditanam di tanah yang berbeda.

Dalam areal seluas 1 hektar, bisa ditanam hingga 1.520 batang Pepaya Calina. Dalam setiap hektar, menurut Imam, petani bisa mendapat omzet Rp 18 juta pe rbulan. Itupun sudah dihitung dengan adanya faktor kegagalan.

“Jika faktor kegagalan panen bisa ditekan, beberapa petani bahkan bisa meraup Rp 20 juta per bulan dari setiap hektar kebun Pepaya Calina,” paparnya.nhns/dt

Bisnis kuliner tak pernah ada habisnya. Tak terkecuali dengan bisnis roti. Meski sudah banyak pemain di bisnis makanan olahan tepung terigu ini, pendatang baru terus bermunculan. Salah satu yang sukses adalah Tonny Rusli, yang merintis toko roti dengan label Babe Bakery.

Tonny, yang sebelumnya adalah asisten direktur di sebuah lembaga kursus Bahasa Inggris selama 7 tahun ini, nekat banting setir menjadi penjual roti. Usaha ini berawal dari idenya memberikan makanan yang sehat untuk Ibunya saat sakit kanker payudara.

“Mama saya suka roti, tapi beliau pernah sakit kanker payudara. Jadi kondisi itu membuat saya ingin membuat roti tanpa pengawet untuk mama saya setiap pagi. Makanya sampai sekarang roti kami tidak ada tambahan bahan pengawet,” ucap Tonny.

Tak disangka, roti racikan Tonny ramai peminat. Banyak pesanan berdatangan dari teman-temannya. Jebolan Universitas Tarumanegara ini pun mengajak sang adik membuka toko roti di daerah Bojong, Jakarta Barat.

Namun lantaran sepi pembeli, Tonny pun pindah dengan menyewa tempat yang lebih strategis di Puri Kembangan, Jakarta Barat, yang menjadi tokonya sampai saat ini.

“Modal sangat kecil, kami hanya membeli peralatan sederhana saja seperti oven, mixer, dan proofer. Kami mulai dari bisnis rumahan, saya ajak adik saya karena kurang modal.

Beranikan diri sewa kios kecil, 3 bulan jalan kami merasa lokasinya kurang strategis, jadi kami pindah ke tempat yang sekarang,” ucap Tonny.

Tonny menggarap bisnisnya dengan slogan roti lembut, enak, sehat, dan tanpa pengawet. Dalam kurun waktu 4 bulan setelah membuka gerai di Puri Kembangan, Tonny

Tonny Rusli merintis toko

roti dengan label Babe Bak

memberanikan diri membuka cabang di Jalan Wolter Monginsidi, Bandar Lampung. Kini dia sudah memiliki 3 toko dengan 20 orang karyawan.

“Omzet 3 toko per bulan sekitar Rp 270 juta dengan karyawan 20 orang. Rencana kami akan buka lebih banyak lagi outlet di Jakarta dan daerah lainnya, sehingga lebih banyak orang menikmati roti sehat kami. Kami juga siap mencari mitra yang mau kerjasama dan punya visi yang sama, menjual roti sehat tanpa pengawet,” kata Tonny.

Meski terbilang sukses dalam kurun waktu cepat, Tonny mengaku tak mudah dalam memasarkan roti di awal merintis bisnis. Kunci suksesnya, meyakinkan pelanggan dengan kualitas rotinya.

“Yang sulit memasarkan roti karena banyak roti yang dijual, tapi bagaimana mengedukasi pembeli kalau roti kami itu sehat dan tanpa pengawet. Kalau di toko kami, ketika tidak laku, kami akan tarik, dan setiap pagi

er@y.

selalu kami jual roti fresh dari oven,” terang Tonny.

“Bagaimana membuat orang tahu roti kami. Kami sempat melakukan program bagi-bagi tester gratis ke tempat-tempat keramaian seperti sekolah, rumah ibadah, sampai bank,” tambahnya.

Soal inovasi produknya, Tonny mengaku punya hobi berburu makanan enak. Beberapa varian roti yang laris manis di Babe Bakery seperti crunchy ovomaltine, smoke beef blanket, dan mexico salted caramel merupakan karyanya dari petualangan kulinernya tersebut.

“Jangan takut bermimpi untuk memulai usaha. Jangan takut memulai, karena kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak pernah tahu usaha kita berhasil atau tidak.

Tidak ada sukses yang instan, kuncinya inovasi dan kreatif,” kata Tonny memberi saran untuk pengusaha pemula. Untuk produk roti Babe Bakery bisa dilihat di www.babebakery. com.nwdl/dt

otonomi

14

Edisi 157 | 31 oktober - 6 november 2016

Pemerintah Sengaja Impor Gula Pakai Dalil Mesin Giling PG Sudah Tua Seharusnya ada upaya melakukan peremajaan mesin-mesin penggiling tebu yang modern, jika memang pemerintah menarget Jatim surplus gula seperti zaman Belanda dahulu.

k

ebijakan pemerintah pusat terkait rencana penutupan pabrik gula (PG) yang peralatannya dinilai terlalu tua dan tak bisa menghasilkan gula dengan rendemen maksimal, terus mendapat tentangan dari banyak pihak.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agus Maimun menilai pemerintah

tak bisa serta merta melakukan hal itu, sebab keberadaan PG telah ada sejak zaman Belanda yang seharusnya keberadaannya dijaga dan direvitalisasi.

“Intinya pemerintah harus hadir dalam setiap permasalahan yang ada di wilayahnya. Namun faktanya selama ini pemerintah belum turun tangan mengatasi mesin-mesin tua di PG, entah itu

Warga Eks Lokalisasi Semampir Gugat Pemkot Warga RW 5 Kelurahan Semampir eks lokalisasi akan menggugat Pemkot Kediri terkait rencana penggusuran.

Warga juga mempertanyakan keabsahan Sertifikat Hak Pakai (SHP) No 17 tahun 86 dan SHP NO 50 – 52 pada tahun 2002 atas nama Pemkot Kediri yang diterbitkan oleh BPN kota Kediri.

“SHP ini dijadikan senjata oleh Pemkot Kediri untuk menggusur warga dan lahan kami akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) info tersebut didapat dari pemerintah kota Kediri,” kata Imam Ansori salah satu warga RW 5, usai acara Suroan di eks lokalisasi Semam-

perbaikan ataupun revitalisasi.

Mana ga ada kan? Kok sekarang langsung mau menutup. Tidak boleh pemerintah hanya bicara untung rugi,” ucap Agus Maimun pada Lensa Indonesia, Rabu (26/10/2016).

Namun, jika rencana kebijakan tersebut dilakukan maka komisinya akan mendorong Pemprov Jatim untuk meminta kewenangan pengelolaan sembilan PG yang akan ditutup.

“Jelas kita nggak rela kalau itu ditutup. Serahkan saja ke Pemprov Jatim agar dikelola oleh provinsi, tapi jangan hanya

sembilan PG yang mau ditutup, ya semuanya serahkan pengelolaan PG di Jatim ke Pemprov,” tegas politisi PAN ini.

Pihaknya sangat menyayangkan sikap pemerintah yang hanya menginginkan keuntungan tanpa melihat sejarah dan enggan untuk melakukan perbaikan infrastruktur di PG. Seharusnya ada upaya melakukan peremajaan mesin-mesin penggiling tebu yang modern, jika memang pemerintah menarget Jatim surplus gula seperti zaman Belanda dahulu.

“Kan aneh, sekarang yang

disoal mesin-mesin yang tua.

Tapi upaya untuk memodernkan mesin penggiling tebu nggak ada sama sekali. Ini sama saja bohong. Saya kira orientasi pemerintah hanya untuk impor gula saja,” pungkas pria yang juga Bendahara DPW PAN Jatim itu.

Diketahui, rencana penutupan sembilan pabrik gula di Jatim telah disepakati PTPN IX, X, XI, III dan RNI dengan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN pada 6 Oktober 2016 di Surabaya.

Sembilan pabrik gula di Jatim yang akan ditutup pada 2017 ada-

Pelti Gelar Kejuaraan Tenis Bupati Cup 2016

pir, Kamis (27/10/2016).

Imam juga mengatakan jika warga mempunyai Sertifikat Hak Milik ( SHM) atas lahan yang ditempati. Imam menjelaskan surat gugatan sudah didaftarkan lewat PTUN. “Kalau Pemkot mau menggusur kami silahkan, akan kami lawan,” ungkap Imam dengan nada marah.

Sebelumnya, Kepala Dinsosnaker Kota Kediri Dewi Sartika memastikan kawasan eks lokalisasi Semampir akan bersih di bulan Desember 2016.

Setidaknya 228 kepala keluarga atau 600 warga jadi korban.

Adapun lahan itu akan dijadikan ruang terbuka hijau.n andikkartika

camat sebelum menduduki jabatannnya terlebih dahulu mengenyam pendidikan dari Badan Kepegawaian dan Diklat mengenai standar kebijakan pemerintahan dan pelayanan publik. “Selama ini tidak ada, seseorang dari jabatan sekretaris camat bisa langsung jadi camat,” ungkapnya.

Adi menegaskan, jika ada mekanisme harus mengikuti pendidikan sebelum menjadi pejabat di tingkat kecamatan maupun kelurahan, maka tidak ada jabatan yang dijabat secara otomatis dari jenjang dibawahnya. Ia mengungkapkan, perlunya mekanisme pendidikan ini, karena banyak laporan warga, bahwa lurah dan camat pelayanannya tak sesuai standar.

“Ada lurah yang memberi layanan ke warganya yang ingin membuka dokumen letter c, tapi di tempat lain justru lurahnya tak mengizinkan itu,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi A ini menegaskan, dengan adanya standarisasi kebijakan mana yang bisa dan tiak dilakukan lurah dan camat, diharapkan seluruh persoalan yang ada di masyarakat bisa diselesaikan di tingkat kelurahan dan kecamatan. “Gak perlu sampai ke Balai kota , apalagi ke DPRD,” jelas pria yang akrab disapa Awi.wan

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agus Maimun.

Buruh Jombang Tolak Upah Murah

Demo buruh Jombang di depan kantor Dinsosnakertrans.

Masa Tugas Lurah dan Camat Surabaya akan Dibatasi Masa tugas lurah dan camat di kota Surabaya akan dibatasi untuk dirotasi. Wakil Ketua Komisi A Bidang hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan, rotasi waktu kerja atau tour of duty para lurah dan camat sesuai usulan kalangan dewan sekitar 3-5 tahun. “Memang ada (anggota dewan) yang usul 3 tahun sampai 5 tahun. Maka kita kasih spare waktu 3- 5 tahun itu,” terangnya.

Adi mengatakan, adanya batasan masa kerja para pejabat di lingkungan kecamatan dan kelurahan tersebut, tujuannnya agar leadership mereka bisa berkembang, sekaligus mempersempit terjadinya penyalahgunaan kewenngan.

“Karena hingga hari ini, masih banyak lurah dan camat berada di suatu tempat 9 – 11 tahun. Ini kan tidak sehat,” paparnya.

Menurutnya, pejabat terkait perlu suasana dan tempat baru agar kemapuannya lebih berwarna dan berkembang. Adi mengakui, integritas para lurah dan camat di kota surabaya hampir baik. “Namun tetap membutuhkan pengawasan dari luar dan struktur yang lebih tinggi,” katanya.

Politisi PDIP ini menambahkan, kalangan dewan juga mengusulkan para lurah dan

lah PG Rejosari, PG Kanigoro dan PG Purwodadi di Madiun.

Kemudian PG Pandji, PG Olean dan PG Wringin Anom di Situbondo. Juga PG Toelangan dan PG Watoetulis di Sidoarjo, serta PG Meritjan di Kediri.

Pemerintah melalui Kementerian BUMN akan menutup sejumlah pabrik gula di Jawa Timur. Alasannya, dalam rangka re-grouping BUMN serta meningkatkan efisiensi. Pabrik gula yang ditutup adalah yang berada di bawah pengelolaan PTPN IX, X, XI, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).nsarifa

Bupati Kendal, Mirna Annisa mengapresiasi kejuaraan Bupati Cup ke 18.

Sebanyak 17 klub tenis dari berbagai wilayah di Kabupaten Kendal mengikuti Bupati Cup ke-18 Tahun 2016 yang digelar Pelti Kendal selama tiga hari mulai tanggal 28-30 Oktober 2016.

Kegiatan rutin tahunan tersebut digelar di dua lokasi, yaitu di lapangan tenis lingkungan Setda Kendal dan lapangan tenis Gembyang di Kelurahan Patukangan.

Tenis lapangan merupakan salah satu cabang olahraga yang diminati di Kendal. Oleh karena itu tenis lapangan perlu dilaksanakan secara terprogram dan berkelanjutan. Kejuaraan ini sekaligus untuk merealisasikan program pengurus Pelti Kendal yaitu memupuk, menyalurkan

minat, bakat, dan prestasi olahraga di Kendal.

Ketua Pelti Kendal, Tavip Purnomo, mengatakan, peserta merupakan warga Kabupaten Kendal. Setiap klub diijinkan mendatangkan pemain dari luar Kendal maksimal dua pemain.

“Partai yang dipertandingkan yakni beregu tiga ganda yakni kelompok prestasi bebas usia, kelompok umur 40 tahun, dan kelompok umur 50 tahun,”imbuhnya.

Bupati Kendal, Mirna Annisa mengapresiasi kejuaraan Bupati Cup ini. Dia berharap Pelti Kendal bisa melakukan pembibitan atlet tenis lapangan sejak usia dini dengan sering mengadakan kejuaraan tenis lapangan.

‘’Dengan pembibitan sejak usia dini, akan diketahui potensi atlet tenis lapangan yang bisa menorehkan prestasi olahraga di Kendal,’’ kata Mirna.

Sementara itu Ketua KONI Kendal, Supriyadi, mengakui, prestasi tenis di Kendal masih jauh dari harapan. Kejuaraan itu bisa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan prestasi olahraga tenis di Kendal. ‘’Kami bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga berencana menyelenggarakan pelatihan bagaimana mengelola atlet agar bisa menorehkan prestasi. Tenis dikendal kurang memasyarakat, oleh karena itu perlu adanya sosialisasi agar tenis bisa memasyarakat,’’ ujarnya.neko

Ratusan buruh PT SUB (sejahtera usaha bersama) Plywood Jombang berunjuk rasa di depan kantor Dinsopsnakertrans setempat. Massa aksi yang tergabung dari Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ) dan juga Gabungan Serikat Buruh Indonesia tersebut menolak adanya upah murah dan pengekangan kebebasan berserikat dalam gerakan melawan tindakan anti demokrasi, Kamis (27/10/2016).

Para buruh melakukan orasi secara bergantian di depan kantor Dinsosnakertrans setempat, dilanjutkan longmarch menuju gedung Pemerintah Kabupaten, Mapolres, dan DPRD Jombang yang satu lajur di jalan Wahid Hasyim, Jombang. Selain orasi, buruh juga membentangkan berbagai poster, spanduk bertuliskan berbagai tuntutan dan kecaman terhadap tindakan kesewenangan yang dinilai telah mencoreng asas keadilan dan mencederai demokrasi.

Kordinator Aksi Buruh, Heruzandy mengatakan kebebasan berserikat ialah hak dasar buruh dan dilindungi oleh Undang Undang. Tentunya semua pihak harus menghormati sebagaimana telah menjadi amanat kita bersama dalam mematuhi dasar negara indonesai yakni UUD 1945. Dalam perjalanannya hari ini, banyak pihak yang telah mencederai amanah UU tersebut.

“Hak demokratis buruh dalam memperjuangkan harkat dan martabat untuk mendapat upah layak dan juga hak

berserikat sering kali mendapat balasan dari pengusaha, dengan intimidasi ancaman PHK, dipindahtugaskan, serta diturunkan jabatannya. Banyak sekali kasus dan juga peristiwa intimidasi oleh pengusaha terhadap buruh, termasuk kriminalisasi terhadap gerakan buruh,” ungkapnya.

“Untuk itu serangkaian peristiwa yang mencederai asas demokrasi dan bertindak anti demokrasi yang dilakukan oleh penguasa tidak boleh dibiarkan begitu saja. Rakyat dan buruh harus bangkit bersatu melawan tindakan semena mena penguasa. Momentum kenaikan upah Minimum 2017 ini, hentikan politik upah murah, PP 78 tahun 2015 adalah kebijakan anti demokrasi yang dibuat oleh rezim Jokowi-JKyang telah memiskinkan buruh secara struktural, karena kenaikan upah minimum menjadi relatif kecil, tidak sesuai dengan kondisi dilapangan yakni kebutuhan hidup layak,” ujarnya.

“Saat ini masih banyak ditemukan kasus intimidasi dan juga kriminalisasi terhadap gerakan buruh. Kejadian kejadian yang melibatkan pihak pemerintah dan aparat penegak hukum justru mendukung keberlangsungan penindasan terhadap buruh yakni menjadi cukong dan pelindung terhadap pengusaha dengan melakukan ancaman kepada buruh yang memperjuangkan hak normatif hidupnya, dan hak demokratis,” pungkasnya.nobi

Lewat BSPS, Pemkab Tulungagung Bantu Perbaiki Rumah 1382 Unit

Bupati Syahri Mulyo memberikan buku tabungan secara simbolis kepada permakilan masyarakat penerima BSPS.

Penerbit: PT Lensa Indonesia Cipta MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung dalam mendukung pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tidak perlu diragukan lagi. Pasalnya, melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Perumahan dan Cipta Karya (PUBMPCK) Tulungagung, terus menggelar sosialisasi untuk mensukseskan progam tersebut. Itu seperti yang terlihat di lapangan Desa/Kecamatan Gondang, Senin (24/10/2016).

Pelaksanaan sosialisasi dibuka Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan turut hadir

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya Strategis Sumarno, Wabup Maryoto Birowo, para kepala SKPD serta masyarakat kepala desa dan masyarakat penerima BSPS. “Ini adalah bentuk kerja nyata kami untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni. Sebab sejak 2014 lalu pemkab telah membangun rumah tidak layak huni lebih dari 3.800 unit,” ungkap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

Dia mengaku, saat ini masih ada 5 ribu unit lebih rumah tidak layak huni di Tulunga-

gung. Maka setiap tahun pemkab selalu mengalokasikan APBD untuk membantu masyarakat membangun rumah disamping dana bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera).

“Kami akan terus mengajukan terkait itu ke Menpupera, sudah ada lampu hijau. Karena perjuangan bersama sehingga Tulungagung menjadi percontohan nasional dalam progam BSPS ini,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas PUBMPCK Tulungagung, Sutrisno menambahkan dalam sosialisasi yang dilaku-

kan dihadiri oleh 967 peserta yang terdiri dari, 932 penerima bantuan dari Kecamatan Pakel, Gondang, Kauman, Boyolangu dan Tulungagung, serta ditambah 18 orang tenaga fasilitator lapangan dan 17 toko bangunan. Diharapkan dengan disosialisasikan progam BSPS dapat berjalan lancar, tetap sasaran, tepat waktu, tepat manfaat dan akuntabel.

“Progam ini merupakan stimulan untuk pembangunan atau peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” urainya.

Di tahun ini saja pemkab

Kabiro Kediri: Andik Kartika  Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo  Kabiro Mataraman: Welas Arso  Wartawan Ngawi: Didik Purwanto  Wartawan Magetan: Purwito  Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra  Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan  Wartawan Blitar: Agung Wibowo  Wartawan Tulungagung: Nanang  Wartawan Trenggalek: Setiowati  Wartawan Bojonegoro: Triyono, Haribono, Abdul Azis, Agus Budiono  Wartawan Sampang: Moch. Yusuf, Laili Purnomo Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) wartawan lensa indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistik dibekali tanda pengenal dan dilarang menerima imbalan bentuk apapun dari narasumber

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

telah memberikan bantuan terhadap 1382 unit rumah dari APBD maupun APBN. Semua bantuan tersebut merupakan bantuan untuk meningkatkan fasilitas rumah dengan nilai antara Rp 10 juta hingga Rp 15 juta, tergantung dari tingkat kerusakan rumahnya.

“Untuk target keseluruhan bantuan yang diterima masyarakat bisa diselesaikan tahun ini, dan kami akan terus berkoordinasi dengan Kemenpupera agar MBR yang belum memiliki rumah layak huni bisa mendapatkan bantuan serupa,” tutupnya.nnang

otonomi

14

Edisi 157 | 31 oktober - 6 november 2016

Pemerintah Sengaja Impor Gula Pakai Dalil Mesin Giling PG Sudah Tua Seharusnya ada upaya melakukan peremajaan mesin-mesin penggiling tebu yang modern, jika memang pemerintah menarget Jatim surplus gula seperti zaman Belanda dahulu.

k

ebijakan pemerintah pusat terkait rencana penutupan pabrik gula (PG) yang peralatannya dinilai terlalu tua dan tak bisa menghasilkan gula dengan rendemen maksimal, terus mendapat tentangan dari banyak pihak.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agus Maimun menilai pemerintah

tak bisa serta merta melakukan hal itu, sebab keberadaan PG telah ada sejak zaman Belanda yang seharusnya keberadaannya dijaga dan direvitalisasi.

“Intinya pemerintah harus hadir dalam setiap permasalahan yang ada di wilayahnya. Namun faktanya selama ini pemerintah belum turun tangan mengatasi mesin-mesin tua di PG, entah itu

Warga Eks Lokalisasi Semampir Gugat Pemkot Warga RW 5 Kelurahan Semampir eks lokalisasi akan menggugat Pemkot Kediri terkait rencana penggusuran.

Warga juga mempertanyakan keabsahan Sertifikat Hak Pakai (SHP) No 17 tahun 86 dan SHP NO 50 – 52 pada tahun 2002 atas nama Pemkot Kediri yang diterbitkan oleh BPN kota Kediri.

“SHP ini dijadikan senjata oleh Pemkot Kediri untuk menggusur warga dan lahan kami akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) info tersebut didapat dari pemerintah kota Kediri,” kata Imam Ansori salah satu warga RW 5, usai acara Suroan di eks lokalisasi Semam-

perbaikan ataupun revitalisasi.

Mana ga ada kan? Kok sekarang langsung mau menutup. Tidak boleh pemerintah hanya bicara untung rugi,” ucap Agus Maimun pada Lensa Indonesia, Rabu (26/10/2016).

Namun, jika rencana kebijakan tersebut dilakukan maka komisinya akan mendorong Pemprov Jatim untuk meminta kewenangan pengelolaan sembilan PG yang akan ditutup.

“Jelas kita nggak rela kalau itu ditutup. Serahkan saja ke Pemprov Jatim agar dikelola oleh provinsi, tapi jangan hanya

sembilan PG yang mau ditutup, ya semuanya serahkan pengelolaan PG di Jatim ke Pemprov,” tegas politisi PAN ini.

Pihaknya sangat menyayangkan sikap pemerintah yang hanya menginginkan keuntungan tanpa melihat sejarah dan enggan untuk melakukan perbaikan infrastruktur di PG. Seharusnya ada upaya melakukan peremajaan mesin-mesin penggiling tebu yang modern, jika memang pemerintah menarget Jatim surplus gula seperti zaman Belanda dahulu.

“Kan aneh, sekarang yang

disoal mesin-mesin yang tua.

Tapi upaya untuk memodernkan mesin penggiling tebu nggak ada sama sekali. Ini sama saja bohong. Saya kira orientasi pemerintah hanya untuk impor gula saja,” pungkas pria yang juga Bendahara DPW PAN Jatim itu.

Diketahui, rencana penutupan sembilan pabrik gula di Jatim telah disepakati PTPN IX, X, XI, III dan RNI dengan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN pada 6 Oktober 2016 di Surabaya.

Sembilan pabrik gula di Jatim yang akan ditutup pada 2017 ada-

Pelti Gelar Kejuaraan Tenis Bupati Cup 2016

pir, Kamis (27/10/2016).

Imam juga mengatakan jika warga mempunyai Sertifikat Hak Milik ( SHM) atas lahan yang ditempati. Imam menjelaskan surat gugatan sudah didaftarkan lewat PTUN. “Kalau Pemkot mau menggusur kami silahkan, akan kami lawan,” ungkap Imam dengan nada marah.

Sebelumnya, Kepala Dinsosnaker Kota Kediri Dewi Sartika memastikan kawasan eks lokalisasi Semampir akan bersih di bulan Desember 2016.

Setidaknya 228 kepala keluarga atau 600 warga jadi korban.

Adapun lahan itu akan dijadikan ruang terbuka hijau.n andikkartika

camat sebelum menduduki jabatannnya terlebih dahulu mengenyam pendidikan dari Badan Kepegawaian dan Diklat mengenai standar kebijakan pemerintahan dan pelayanan publik. “Selama ini tidak ada, seseorang dari jabatan sekretaris camat bisa langsung jadi camat,” ungkapnya.

Adi menegaskan, jika ada mekanisme harus mengikuti pendidikan sebelum menjadi pejabat di tingkat kecamatan maupun kelurahan, maka tidak ada jabatan yang dijabat secara otomatis dari jenjang dibawahnya. Ia mengungkapkan, perlunya mekanisme pendidikan ini, karena banyak laporan warga, bahwa lurah dan camat pelayanannya tak sesuai standar.

“Ada lurah yang memberi layanan ke warganya yang ingin membuka dokumen letter c, tapi di tempat lain justru lurahnya tak mengizinkan itu,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi A ini menegaskan, dengan adanya standarisasi kebijakan mana yang bisa dan tiak dilakukan lurah dan camat, diharapkan seluruh persoalan yang ada di masyarakat bisa diselesaikan di tingkat kelurahan dan kecamatan. “Gak perlu sampai ke Balai kota , apalagi ke DPRD,” jelas pria yang akrab disapa Awi.wan

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agus Maimun.

Buruh Jombang Tolak Upah Murah

Demo buruh Jombang di depan kantor Dinsosnakertrans.

Masa Tugas Lurah dan Camat Surabaya akan Dibatasi Masa tugas lurah dan camat di kota Surabaya akan dibatasi untuk dirotasi. Wakil Ketua Komisi A Bidang hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan, rotasi waktu kerja atau tour of duty para lurah dan camat sesuai usulan kalangan dewan sekitar 3-5 tahun. “Memang ada (anggota dewan) yang usul 3 tahun sampai 5 tahun. Maka kita kasih spare waktu 3- 5 tahun itu,” terangnya.

Adi mengatakan, adanya batasan masa kerja para pejabat di lingkungan kecamatan dan kelurahan tersebut, tujuannnya agar leadership mereka bisa berkembang, sekaligus mempersempit terjadinya penyalahgunaan kewenngan.

“Karena hingga hari ini, masih banyak lurah dan camat berada di suatu tempat 9 – 11 tahun. Ini kan tidak sehat,” paparnya.

Menurutnya, pejabat terkait perlu suasana dan tempat baru agar kemapuannya lebih berwarna dan berkembang. Adi mengakui, integritas para lurah dan camat di kota surabaya hampir baik. “Namun tetap membutuhkan pengawasan dari luar dan struktur yang lebih tinggi,” katanya.

Politisi PDIP ini menambahkan, kalangan dewan juga mengusulkan para lurah dan

lah PG Rejosari, PG Kanigoro dan PG Purwodadi di Madiun.

Kemudian PG Pandji, PG Olean dan PG Wringin Anom di Situbondo. Juga PG Toelangan dan PG Watoetulis di Sidoarjo, serta PG Meritjan di Kediri.

Pemerintah melalui Kementerian BUMN akan menutup sejumlah pabrik gula di Jawa Timur. Alasannya, dalam rangka re-grouping BUMN serta meningkatkan efisiensi. Pabrik gula yang ditutup adalah yang berada di bawah pengelolaan PTPN IX, X, XI, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).nsarifa

Bupati Kendal, Mirna Annisa mengapresiasi kejuaraan Bupati Cup ke 18.

Sebanyak 17 klub tenis dari berbagai wilayah di Kabupaten Kendal mengikuti Bupati Cup ke-18 Tahun 2016 yang digelar Pelti Kendal selama tiga hari mulai tanggal 28-30 Oktober 2016.

Kegiatan rutin tahunan tersebut digelar di dua lokasi, yaitu di lapangan tenis lingkungan Setda Kendal dan lapangan tenis Gembyang di Kelurahan Patukangan.

Tenis lapangan merupakan salah satu cabang olahraga yang diminati di Kendal. Oleh karena itu tenis lapangan perlu dilaksanakan secara terprogram dan berkelanjutan. Kejuaraan ini sekaligus untuk merealisasikan program pengurus Pelti Kendal yaitu memupuk, menyalurkan

minat, bakat, dan prestasi olahraga di Kendal.

Ketua Pelti Kendal, Tavip Purnomo, mengatakan, peserta merupakan warga Kabupaten Kendal. Setiap klub diijinkan mendatangkan pemain dari luar Kendal maksimal dua pemain.

“Partai yang dipertandingkan yakni beregu tiga ganda yakni kelompok prestasi bebas usia, kelompok umur 40 tahun, dan kelompok umur 50 tahun,”imbuhnya.

Bupati Kendal, Mirna Annisa mengapresiasi kejuaraan Bupati Cup ini. Dia berharap Pelti Kendal bisa melakukan pembibitan atlet tenis lapangan sejak usia dini dengan sering mengadakan kejuaraan tenis lapangan.

‘’Dengan pembibitan sejak usia dini, akan diketahui potensi atlet tenis lapangan yang bisa menorehkan prestasi olahraga di Kendal,’’ kata Mirna.

Sementara itu Ketua KONI Kendal, Supriyadi, mengakui, prestasi tenis di Kendal masih jauh dari harapan. Kejuaraan itu bisa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan prestasi olahraga tenis di Kendal. ‘’Kami bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga berencana menyelenggarakan pelatihan bagaimana mengelola atlet agar bisa menorehkan prestasi. Tenis dikendal kurang memasyarakat, oleh karena itu perlu adanya sosialisasi agar tenis bisa memasyarakat,’’ ujarnya.neko

Ratusan buruh PT SUB (sejahtera usaha bersama) Plywood Jombang berunjuk rasa di depan kantor Dinsopsnakertrans setempat. Massa aksi yang tergabung dari Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ) dan juga Gabungan Serikat Buruh Indonesia tersebut menolak adanya upah murah dan pengekangan kebebasan berserikat dalam gerakan melawan tindakan anti demokrasi, Kamis (27/10/2016).

Para buruh melakukan orasi secara bergantian di depan kantor Dinsosnakertrans setempat, dilanjutkan longmarch menuju gedung Pemerintah Kabupaten, Mapolres, dan DPRD Jombang yang satu lajur di jalan Wahid Hasyim, Jombang. Selain orasi, buruh juga membentangkan berbagai poster, spanduk bertuliskan berbagai tuntutan dan kecaman terhadap tindakan kesewenangan yang dinilai telah mencoreng asas keadilan dan mencederai demokrasi.

Kordinator Aksi Buruh, Heruzandy mengatakan kebebasan berserikat ialah hak dasar buruh dan dilindungi oleh Undang Undang. Tentunya semua pihak harus menghormati sebagaimana telah menjadi amanat kita bersama dalam mematuhi dasar negara indonesai yakni UUD 1945. Dalam perjalanannya hari ini, banyak pihak yang telah mencederai amanah UU tersebut.

“Hak demokratis buruh dalam memperjuangkan harkat dan martabat untuk mendapat upah layak dan juga hak

berserikat sering kali mendapat balasan dari pengusaha, dengan intimidasi ancaman PHK, dipindahtugaskan, serta diturunkan jabatannya. Banyak sekali kasus dan juga peristiwa intimidasi oleh pengusaha terhadap buruh, termasuk kriminalisasi terhadap gerakan buruh,” ungkapnya.

“Untuk itu serangkaian peristiwa yang mencederai asas demokrasi dan bertindak anti demokrasi yang dilakukan oleh penguasa tidak boleh dibiarkan begitu saja. Rakyat dan buruh harus bangkit bersatu melawan tindakan semena mena penguasa. Momentum kenaikan upah Minimum 2017 ini, hentikan politik upah murah, PP 78 tahun 2015 adalah kebijakan anti demokrasi yang dibuat oleh rezim Jokowi-JKyang telah memiskinkan buruh secara struktural, karena kenaikan upah minimum menjadi relatif kecil, tidak sesuai dengan kondisi dilapangan yakni kebutuhan hidup layak,” ujarnya.

“Saat ini masih banyak ditemukan kasus intimidasi dan juga kriminalisasi terhadap gerakan buruh. Kejadian kejadian yang melibatkan pihak pemerintah dan aparat penegak hukum justru mendukung keberlangsungan penindasan terhadap buruh yakni menjadi cukong dan pelindung terhadap pengusaha dengan melakukan ancaman kepada buruh yang memperjuangkan hak normatif hidupnya, dan hak demokratis,” pungkasnya.nobi

Lewat BSPS, Pemkab Tulungagung Bantu Perbaiki Rumah 1382 Unit

Bupati Syahri Mulyo memberikan buku tabungan secara simbolis kepada permakilan masyarakat penerima BSPS.

Penerbit: PT Lensa Indonesia Cipta MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung dalam mendukung pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tidak perlu diragukan lagi. Pasalnya, melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Perumahan dan Cipta Karya (PUBMPCK) Tulungagung, terus menggelar sosialisasi untuk mensukseskan progam tersebut. Itu seperti yang terlihat di lapangan Desa/Kecamatan Gondang, Senin (24/10/2016).

Pelaksanaan sosialisasi dibuka Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan turut hadir

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya Strategis Sumarno, Wabup Maryoto Birowo, para kepala SKPD serta masyarakat kepala desa dan masyarakat penerima BSPS. “Ini adalah bentuk kerja nyata kami untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni. Sebab sejak 2014 lalu pemkab telah membangun rumah tidak layak huni lebih dari 3.800 unit,” ungkap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

Dia mengaku, saat ini masih ada 5 ribu unit lebih rumah tidak layak huni di Tulunga-

gung. Maka setiap tahun pemkab selalu mengalokasikan APBD untuk membantu masyarakat membangun rumah disamping dana bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera).

“Kami akan terus mengajukan terkait itu ke Menpupera, sudah ada lampu hijau. Karena perjuangan bersama sehingga Tulungagung menjadi percontohan nasional dalam progam BSPS ini,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas PUBMPCK Tulungagung, Sutrisno menambahkan dalam sosialisasi yang dilaku-

kan dihadiri oleh 967 peserta yang terdiri dari, 932 penerima bantuan dari Kecamatan Pakel, Gondang, Kauman, Boyolangu dan Tulungagung, serta ditambah 18 orang tenaga fasilitator lapangan dan 17 toko bangunan. Diharapkan dengan disosialisasikan progam BSPS dapat berjalan lancar, tetap sasaran, tepat waktu, tepat manfaat dan akuntabel.

“Progam ini merupakan stimulan untuk pembangunan atau peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” urainya.

Di tahun ini saja pemkab

Kabiro Kediri: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan Wartawan Nganjuk: Roy Alexander, Catur Setiawan, Agus Suhadi, Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Nanang Wartawan Trenggalek: Setiowati Wartawan Bojonegoro: Triyono, Haribono, Abdul Azis, Agus Budiono Wartawan Sampang: Moch. Yusuf, Laili Purnomo Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) wartawan lensa indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistik dibekali tanda pengenal dan dilarang menerima imbalan bentuk apapun dari narasumber

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

telah memberikan bantuan terhadap 1382 unit rumah dari APBD maupun APBN. Semua bantuan tersebut merupakan bantuan untuk meningkatkan fasilitas rumah dengan nilai antara Rp 10 juta hingga Rp 15 juta, tergantung dari tingkat kerusakan rumahnya.

“Untuk target keseluruhan bantuan yang diterima masyarakat bisa diselesaikan tahun ini, dan kami akan terus berkoordinasi dengan Kemenpupera agar MBR yang belum memiliki rumah layak huni bisa mendapatkan bantuan serupa,” tutupnya.nnang

otonomi

15

Edisi 158 | 7 - 13 november 2016

Para Kiai di Jombang Sepakat Ahok Diproses Hukum

Pernyataan Ahok tentang surat Al Maidah ayat 51 dianggap mengkhawatirkan bagi keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

m

ajelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jombang dan belasan Kiai Pengasuh Pondok Pesantren mendukung langkah Polri dalam penindakan proses hukum dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok).

Hal itu dilakukan melihat polemik perkembangan situasi di dalam masyarakat terkait pernyataan Ahok tentang surat Al Maidah ayat 51 semakin mengkhawatirkan bagi keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara, Jumat (28/10/2016).

KH sholahuddin Wahid (Gus Sholah) pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Para Kiai, dan juga pimpinan dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) islam yang hadir di Aula Islamic Center bermusyawarah tentang permasalahan dan dampak negatif yang ditim-

bulkan. Dan menghasilkan putusan bersama yang mengapresiasi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Pusat terkait penilaian terhadap terjadinya penistaan Al Quran oleh Basuki Tjahaya Purnama tidak masuk dalam wilayah politik.

Sejumlah kiai yan hadir dalam forum itu diantaranya, Pengasuh Ponpes Tebuireng KH Sholahudin wahid, Ketua PCNU Jombang KH Isrofil Amar, KH Kholil Dahlan Ketua MUI Jombang, KH Abdul Adhim Dimyati, KH Junaidi Hidayat, KH Masduki, dan Perwakilan Pengurus DPD Muhammadiyah dan LDII Jombang, serta para kiai lainnya.

Mereka mendukung fatwa yang dikeluarkan MUI Pusat yang menilai pernyataan Basuki Tjahaya Purnama saat berada Kabupaten Kepulauan Seribu pada Selasa, 27 September 2016 lalu merupakan bentuk penistaan agama dan mendukung upaya polisi wajib memproses

DKP Tulungagung Gelar Kontes Ikan dan Mancing Bersama

Bupati Syahri Mulyo bersama Kepala DKP Suprapto meninjau lokasi pameran ikan hias@.

D i n a s Kelautan dan Perikanan (DKP) Tulungagung terus memperkenalkan potensi perikanan di Kota Marmer yang luar biasa. Dalam rangkaian HUT ke-811 Tulungagung, dinas yang dikomandoni Suprapto tersebut menggelar mancing bersama Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dengan Forkompimda, kepala SKPD beserta staf, Selasa (25/10/2016).

Selain itu juga menggelar kontes ikan hias dan pameran produk olahan berbahan ikan.

Sedikitnya sekitar 600 orang hadir dalam acara tersebut.

Kepala DKP Tulungagung Suprapto mengatakan, dalam kegiatan mancing bersama tersebut, DKP menyediakan tiga kolam ikan lele yang berasal dari kelompok budidaya ikan (Pokdakan) sebanyak dua ton. Semua ikan untuk kegiatan tersebut berasal dari pokdakan di Tulungagung yang memiliki sertifikat budidaya ikan, sehingga dipastikan dengan sertifikat tersebut seluruh hasil budidaya ikan dijamin kesehatannya.

“Dengan ini masyarakat Tulungagung tidak perlu khawatir untuk memakan ikan

lele, sebab budidaya dilakukan dengan baik. Selain ikan konsumsi, ikan hias Tulungagung juga dinikmati masyarakat berbagai daerah, sebab warnanya lebih bagus dari daerah lainnya,” ungkapnya.

Bupati Syahri Mulyo amat mendukung acara tersebut.

Sebab, dengan dilaksanakan acara tersebut, juga untuk memasyarakatkan budaya makan ikan. Selain itu, hal ini menunjukan eksistensi Tulungagung dalam mensuport ketersediaan ikan budidaya, termasuk ikan hias di kancah nasional. Untuk itu, setiap tahunnya pemkab selalu memberikan bantuan kepada pokdakan agar hasil produksinya meningkat.

“Selain itu di sini yaitu di Desa Gondosuli, Kecamatan Gondang, telah ditetapkan lokasi minapolitan nasional ikan lele. Sebab, di lokasi itu selain budidaya ikan lele juga ada pengolahannya,” ujarnya.

Selain melaksanakan kontes ikan hias koi maupun koki dan produk olahan ikan, DKP juga melaksanakan kegiatan menggambar yang diikuti lebih dari 500 anak usia taman kanak-kanak dengan tema aku cinta ikan.nnang

sesuai hukum yang berlaku Usai melakukan pertemuan di Islamic Centre, para kiai dan pengurus MUI Jombang langsung mendatangi Mapolres Jombang. Mereka menyampaikan hasil pertemuan, dan meminta agar pihak kepolisian segera menindaklanjutinya dan disampaikan kepada kapolri terkait pernyatan sikap tersebut. Dengan harapan, konflik penistaan agama ini bisa segera diselesaikan demi terciptanya keutuhan dan persatuan bangsa.

Ke t u a M U I J o m b a n g , KH Kholil Dahlan mengatakan sejumlah Kiai Pengasuh Ponpes dan Tokoh Ormas Islam melakukan pertemuan di islamic centre, musyawarah tersebut menghasilkan pernyatan sikap mendukung fatwa MUI pusat terkait masalah penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama.

Para Kiai juga mendukung upaya penegakan hukum, agar aparat kepolisian untuk segera melakukan proses hukum atas penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaya Purnama, untuk menghindari konflik

berkepanjangan.

“Proses hukum harus terus berjalan, supaya hukum di negara ini betul betul di tegakkan, walaupun sudah meminta maaf. Jika proses hukum sudah dilakukan, maka hasil dari produk hukum nantinya semua harus menerima. Dan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pusat tersebut murni ini unsur syariah tidak ada unsur politik,” jelas Kiai Kholil Dahlan, yang juga Majelis Pengasuh Ponpes Darul Ulum Jombang.

“Kepada umat islam yang melakukan unjuk rasa untuk tidak menyampaikan hal-hal yang menyinggung pihak-pihak lain., tetap menjaga ketertiban, menahan diri dan mematuhi peraturan yang berlaku. Semua umat islam untuk berdoa dan bermunajat kepada Alloh swt, agar negara dan bangsa diberikan rahmat dan dihindrakan dari kerusakan juga kedzoliman,” himbaunya.

Pengasuh Ponpes Tebuireng KH Sholahudin Wahid mendukung pernyataan Kiai di Jombang dan juga Tokoh masyarakat, mudah mudahan ini bisa ditindak lanjuti

oleh kepolisian terkait upaya penegakan hukum polri. Dan mayarakat harus sabar, menciptakan suasana yang kondusif, tidak ada penekanan apapun, agar nyaman demi kehidupan bangsa dan negara.

Terus berdoa kepada Alloh agar diberikan titik temu, dan melindungi bangsa ini agar dilindungi dalam menyelesaikan masalah ini.

Sementara itu, Kapolres Jombang, AKBP Agung Marlianto usai menemui para Kiai Pengasuh Ponpes dan juga Ormas Islam se Jombang. Pihaknya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan para ulama di Kota Santri dan akan menindaklanjuti terkait pernyataan sikap tersebut. Dan akan meneruskan ke pimpinan untuk segera ditindak lanjuti terkait proses hukum tersebut.

“Kami sudah menerima pernyataan sikap dari para ulama dan pengasuh ponpes, serta MUI Jombang terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan saudara Basuki Tjahaja Purnama, selanjutnya kami sampaikan dan teruskan kepada pimpinan Polri,” pungkasnya.nobi

Penggunaan Dana Desa Tambaksari untuk Jalan dan Irigasi Dana Desa (DD) di Desa Ta m b a k s a r i , K e c a m a t a n Rowosari, pemerintah desa melakukan musyawarahkan desa. Seperti perbaikan infrastruktur baik itu jalan maupun saluran air.

“Lewat musyawarah, semua aspirasi warga ditampung untuk menentukan prioritas pengerjaan pembangunan mengutamakan aspirasi dari warga mulai dari tingkat RT, RW hingga tingkat desa yang selanjutnya diadakan Musyawaran Rencana Pembangunan Desa,” kata Kepala Desa Tambak Sari Untung Mujiono, Kamis (27/10/2016).

Untung mengatakan, jumlah warga Desa Tambaksari yang mencapai 4.500 jiwa itu tidaklah mudah dalam menentukan priorita pengerjaan. Namun Pemerintah Desa berusaha menampung semua aspirasi dan keinginan warga. Sebagai misal untuk perbaikan jalan tentu dipilih jalan yang rusak terparah. Selain itu juga kegunaan atau fungsi dan keberadaan jalan, dan jalan dengan penggunaan tertinggi yang diutamakan perbaikannya jika mengalami kerusakan. Begitu juga dengan saluran irigasi ataupun saluran limbah, dukuh atau RW yang belum memiliki saluran air limbah jelas diutamakan.

“Perbaikan saluran irigasi diprioritaskan yang sudah tidak lagi berfungsi normal dalm menyediakan air untuk sawah,” ungkap dia.

Untung menambahkan, Desa Tambaksari sendiri sebenarnya sudah sarat prestasi dan banyak bantuan yang ada. Sebagian warganya bermata pencaharian sebagai peternak dan petani ikan serta pertanian. Tambak lele banyak ditemukan di desa yang belum lama ini mendapat predikat desa berdikari 2016 dan mendapatkan bantuan pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Perbaikan infrastruktur jalan di Desa Tambaksari, Kecamatan Rowosari.

sebesar Rp100 juta.

Program Desa Berdikari merupakan konsep yang digagas oleh Gubernur Jateng untuk pemberdayaan Pemerintah Desa (Pemdes) secara total. Dari potensi yang ada akan dikembangkan bersama masyarakat, sehingga bisa menjadi potensi yang diandalkan bagi masyarakat.

“Desa Tambaksari yang memiliki potensi tambak lele, akan dikembangkan kegiatan

lain yang menunjang untuk mengembangkan budidaya lele tersebut,” ujar dia.

Untung menambahkan, berkat budidaya lele itu, Desa Tambaksari sudah mempunyai BUMDes yang diberi nama Perwitasari dan mendapatkan predikat Desa Wisata Kuliner dan desa berdikari. “BUMDesa yang ada ini untuk memajukan kuliner terutama lele yang menjadi produk unggulan kami,” imbuh dia.neko

hasil musyawarah para kiai pengasuh ponpes se Jombang Mendukung dan mengapresiasi terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Pusat. menurut kami pernyataan itu murni masalah penialain terhadap terjadinya penistaan Al Quran oleh saudara Basuki Tjahaya purnama, tidak masuk ke dalam wilayah politik.

Untuk menghindari semakin luasnya dampak negatif dari masalah tersebut terhadap persatuan bangsa, kami mengharapkan pihak Polri segera melakukan proses hukum terhadap Basuki Tjahaya Purnama sesuai prosedur dan undang undang yang berlaku.

Menghimbanu kepada umat islam yang melakukan unjuk rasa untuk tetap menjaga ketertiban, menahan diri dan mematuhi peraturan yang berlaku. dalam pidato atau menyatakan sikap/perasaan, jangan menggunakan bahasa yang menyinggung perasan pihak lain.

Menghimbau kepada seluruh umat islam untuk berdoa dan terus bermunajat kepada Alloh swt , agar negara dan bangsa diberikan rahmat dan maunah Alloh swt dihindarkan dari keruskan dan kedzaliman.

Pemprov Apresiasi Tertinggi Instragram RSUD dr Iskak Upaya Pemerintah Tulungagung dibawah kepemimpinan Bupati Syahri Mulyo, SE, M.Si dan Wakil Bupati Drs. H. Maryoto Birowo, MM dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja, kembali mendapatkan apresiasi.

Kali ini apresiasi diraih RSUD dr. Iskak dalam inovasi pelayanan publik, yaitu program pelayanan Instalasi Gawat Darurat Modern (Instagram).

Bahkan, apesiasi itu diberikan langsung oleh Gubernur Jatim, Soekarwo kepada Bupati Syahri Mulyo didampingi Direktur RSUD dr. Iskak Dr. Supriyanto, Sp.B di Gedung Grahadi, Surabaya, Rabu (12/10/2016).

“Semua itu bisa tercapai karena adanya sinergitas semua elemen masyarakat. Termasuk komitmen kepala daerah, Forpimda, DPRD, dan semua stakeholder,” ungkap Direktur RSUD dr. Iskak, Dr. Supriyanto, Sp.B. Instagram sendiri merupakan inovasi pelayanan publik yang dirancang RSUD dr. Iskak Tulungagung. Yakni, dengan pemilahan tingkat kegawatan pasien sejak tiba di drop zone, dan bahkan saat ini sudah lebih maju lagi on site yakni langsung di tempat kejadian.

Setibanya di IGD RSUD dr.

Iskak penanganan maupun ruangannya dipisahkan berdasarkan tingkat kegawatdaruratannya, apabila kritis langsung masuk Red Zone, semi kritis masuk Yellow Zone, dan tidak darurat masuk Green Zone. Di dalam IGD juga dilengkapi ruang operasi, ruang kegawat daruratan jiwa serta asma bay (ruang kusus pasien yg mengalami serangan asma).

“Pengembangan inovasi juga terus dilakukan pihak RSUD dr.

Iskak, untuk peningkatan kualitas pelayanan,” ucapnya.

Dia menambahkan, Ins-

tagram juga sudah didukung dengan pelayanan kegawatdaruratan baik medis maupun non medis yakni Tulungagung Emergency Medical Services (TEMS).

Bahkan, pelayanan tersebut bisa diakses seluruh masyarakat cukup dengan menelepon (0355) 320119. Tak hanya itu, TEMS juga melayani masyarakat siap 24 jam. Program tersebut juga merupakan pengejawantahan NAWACITA Presiden Joko Widodo yakni menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Hal ini selaras dengan jargon Tulungagung yakni Ayem Tentrem Mulyo Lan Tinoto.

“Memang RSUD dr. Iskak sendiri, sejak 2014 terus berinovasi terhadap sistem kedaruratan pasien, atau dikenal dengan patient safety and acuity. Bahkan, Rumah sakit yang juga menjadi rujukan regional dan juga sudah terakreditasi sebagai Rumah Sakit Pendidikan,” ujarnya.

Pria yang hobi motor gede dan olah raga Real Adventure Offroad Extreem ini berharap dengan adanya apresiasi tersebut membuatnya terus meningkatkan kualitas dalam pelayanannya. Apalagi, RSUD dr. Iskak dengan program pelayanan Instagram ini berhasil masuk dalam TOP 35 gelar inovasi pelayanan publik tingkat nasional 2016, yang mana penghargaannya juga sudah pernah diberikan oleh Bapak Wakil Presiden Bapak Yusuf Kalla.

Penghargaan serupa juga akan diberikan oleh Bpk. Menpan-RB di Bandung , bersamaan dengan Wali kota Bandung Ridwan Kamil pada tanggal 26 Oktober Mendatang. Hari ini surat pemberitahuannya sudah datang.nnang

28 Oktober, Pemuda Pemudi Surabaya Kukuhkan Gerakan Peduli Pejuang RI Kota Surabaya telah banyak mencetak para pejuang dan pahlawan. Pertempuran 10 November 1945 menjadi bukti betapa ganasnya semangat Arek-arek Surabaya dalam melawan kolonial.

Namun tidak sedikit para pejuang yang kini hidup dalam penderitaan dan kekurangan meski eranya sudah merdeka.

“Banyak dari pahlawan negeri ini yang hidupnya mengenaskan dan tinggal di tempat tidak layak huni. Meski mereka mendapat santunan tiap tahun, tapi perhatian terhadap mereka masih kurang,” kata Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam acara pengukuhan Gerakan Peduli Pejuang Republik Indonesia (GPPRI) dan bedah buku 500 KM karya w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Tari Moekari di Balai Pemuda, Jumat (28/10/2016).

Menurut Gus Ipul, GPPRI dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu mereka.

Sebagai bentuk penghargaan, GPPRI bisa melakukan program pendek seperti bedah rumah pejuang.

“Teman-teman ini peduli pejuang dan yang jadi masalah kadang rumahnya tak layak huni, mungkin bisa melakukan program pendek seperti bedah rumah pejuang. Nah GPPRI bisa ambil bagian untuk membantu, karena Merekalah yang membuat Kita seperti ini,” ungkap Gus Ipul yang juga penasehat GPPRI ini.

Gus Ipul berharap generasi muda Indonesia meniru semangat dan tekad pejuang, di antaranya cinta Tanah Air, karena cintanya

pejuang kepada Indonesia sangat luar biasa dan melakukan sesuatu di luar batas kemampuannya.

“Tidak disangka bambu runcing lawan meriam bisa menang.

Dan buktinya terjadi. Itu disebabkan rasa cinta Tanah Air pejuang yang membuat tekad dan semangat mereka kuat.

Karena tidak ada bangsa yang maju dari kedisplinan warganya.

Contohlah para pejuang dulu,” tambah Wakil Gubernur Jawa Timur ini.’

Sementara itu penggagas GPPRI Aiptu Pudji Hardjanto, mengingatkan semua orang agar peduli kepada pejuang dan pahlawan.

“Bangsa besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawan,” kata polisi yang juga penulis buku TKP Bicara ini.

Lanjut Pudji, sangat banyak

negara-negara yang menjadi merdeka karena dihadiahkan oleh para penjajah. Kemerdekaan Filipina dihadiahkan Amerika, Kemerdekaan India dan Mesir juga dihadiahkan inggris. Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam diberi hadiah kemerdekaan oleh Inggris. Ada juga negara yang beruntung, karena tiadak perlu berjuang keras untuk memerdekakan negerinya. Thailand beruntung menjadi negara satu-satunya yang merdeka karena tidak pernah dijajah.

Justru yang menjadi bukti nyata adalah perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaannya. “Pada 10 November 1945, Bung Tomo bersama rakyat maju di barisan paling depan demi membela Tanah Air. Pada pukul

10.12 langit Surabaya pecah, terjadilah perang besar antara para pahlawan Indonesia melawan Sekutu, pertempuran besar berlangsung selama lima hari lima malam, sekutu banyak kehilangan pasukan dan mendapat kerugian sangat banyak. Setelah tiga minggu bertempur, seluruh kota Surabaya hancur lebur, pertempuran ini adalah pertempuran paling berdarah yang dialami pasukan Inggris pada dekade 1940-an. Pertempuran ini menunjukan kesungguhan bangsa Indonesia untuk memepertahan kan kemerdekaan dan mengusir penjajah. Sehingga, kita sebagai generasi muda sudah selayaknya menghargai jasa-jasa mereka,” urainya.

“Melalui GPPRI ini kami ingin menunjukkan bahwa pe-

Pengkuhan Gerakan Peduli Pejuang RI oleh pemuda-pemuda Surabaya di Balai Pemuda, Jumat 28 Oktober 2016@.

muda-pemudi Surabaya masih memiliki semangat dan tekad untuk memperjuangkan citacita leluhur. Di hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Ok-

tober, kami mengajak pemudapemudi untuk bersama-sama mengenang kembali perjuangan bangsa ini,” demikian Pudji. nnov

16

Edisi 157 | 31 oktober - 6 november 2016 a d v e r t o r i a l

a d v e r t o r i a l

Komisi B Dorong Sektor Perikanan di Jatim Menjadi Industri UMKM

Komisi D Dukung Penerapan Sekolah Rujukan yang Digagas Kementerian

Komisi B DPRD Jatim mendukung se- menjadi industri terpadu perikanan. Untuk jumlah program baru milik Dinas Perikanan itu, Pemprov harus hadir yakni menjadikan dan Kelautan Jatim untuk perbaikan sektor mereka para nelayan tidak lagi menjual secara perikanan berbasis industri rakyat. Anggota tradisional,” cetus politikus PAN ini.

Komisi B Agus Maimun menilai dengan Ditanya terkait kemungkinan disetujuinya adanya berbagai macam inovasi di bidang penambahan anggaran tersebut dalam pembaperikanan maka kesejahteraan para nelayan hasan di Badann Anggaran (Banggar) DPRD juga akan bisa ikut meningkat.

Jatim, Agus berani memastikan bakal disetujui Salah satu program yang disehingga program baru di sekajukan di dalam pembahasan tor perikanan akan bisa segera APBD Provinsi Jatim 2017 diwujudkan. yakni Jatim menjadi lead“Dengan anggaran yang naik ing sektor industrialisasi periini kita ingin ada paradigama kanan berbasis Usaha Mikro baru dalam Perikanan dan KeKecil dan Menegah (UMKM). lautan di Jatim. Dengan inDengan adanya program baru frastruktur yang tersedia kita tersebut maka otomatis diajuharus punya afirmasi atau keberkan pula penambahan anggapihakan disini. Sudah waktunya ran dari sekitar Rp 500 miliar Jatim tidak hanya berkutat pada menjadi Rp 700 miliar. hal-hal dasar, ini saatnya mem“Kami Komisi B terus menbangun dan mensejahterahkan dorong Dinas Perikanan dan rakyat,” tegasnya.

Kelautan Jatim untuk berinoPihaknya menambahkan vasi menciptakan programindustri perikanan yang di­ program agar bisa mengangkat arahkan berbasis UMKM juga kesejahteraan para nelayan sepaham dengan cita-cita Jatim kita. Terlebih Jatim ini kan yang ingin menjadikan industri basisnya UMKM, sehingga kita agrobisnis menjadi industri agro Agus Maimun dorong agar bisa menciptaUMKM. Khusus untuk Dinas anggota Komisi B kan inovasi bidang perikanan Perikanan dan Kelautan, salah dprd jatim jadi sektor industri rakyat,” satu yang didorong yakni UPT kata Agus Maimun ditemui Instalasi Budidaya Perikanan lensaindonesia di Gedung DPRD Jatim, Rabu yang ditarget mampu memberdayakan kelompok (26/10/2016). nelayan budidaya secara mandiri. Seperti diberiLebih lanjut, menurut dia saat ini sektor kan pelatihan serta stimulan agar bisa mengolah perikanan di Jatim tak bisa menghasilkan hasil perikanan menjadi industri UMKM. pendapatan yang tinggi. Hal ini dipicu karena “Apalagi kalau saat panen raya, hasil peripengolahan sektor bidang perikanan dilaku- kanan kita sangat berlimpah. Tapi selama ini kan hanya dengan cara sederhana dan apa hanya bisa menggunakan cara sederhana, adanya sehingga prosesnya tidak masuk hilir mulai dari ikan yang di freeze (beku) dan asap. pengolahan industri sehingga Nilai Tukar Ne- Olahan yang seperti itu kan cukup sederlayan (NTN) di Jatim sangatlah rendah. hana. Ke depan kita harus bisa melakukan fil“Karena itu ke depan sektor perikanan har- let ikan yang dilakukan oleh industri UMKM us didorong agar bisa ke arah industri se­hingga kita. Bahkan tulang ikan itu bisa diolah lagi bisa menciptakan pasar. Apalagi di Jatim untuk campuran pakan ternak atau mentelah dibangun infrastrukturnya, sudah ada jadi tepung ikan,” pungkas pria asli Tuban ini.

11 pelabuhan perikanan di Jatim dan itu bisa nsarifa/adv

Komisi D DPRD Surabaya mendukung sebagai rujukan bagi sekolah lain, yaitu SMA penerapan sekolah rujukan atau perconto- Negeri 2, SMA Negeri 5, SMA Muhammadiyah han yang digagas Kementrian Pendidikan 2, SMA Al Hikmah dan SMA Khadijah. dan Kebudayaan, dan telah dijalankan Ditunjuknya lima sekolah sebagai sekolah Pemprof Jatim. rujukan ini, berdasarkan beberapa penilaAnggota Komisi D, Anugrah Ariyadi, me- ian. Di antaranya, telah menetapkan kurinyatakan, karena sekolah menengah atas kulum 2013, telah menggunakan komputer telah dikelola pemerintah provinsi sesuai ketika ujian nasional, nilai ujian nasional UU 23 Tahun 2014 tentang di atas rata-rata, memiliki Pemerintah daerah. Maka, integritas baik serta dalam pemerintah kabupaten – kota lima tahun terakhir rata-rata harus siap melaksanakannya. hasil ujian nasionalnya baik.

“Selagi baik, kita laksanaSekolah rujukan tidak hanya kan. Namun, apabila kurang dibentuk di Surabaya, namun bagus kita pertanyakan, Tapi juga sejumlah sekolah lain di jangan apriori dulu dengan Indonesia. program yang ada,” tuturnya.

Senada dengan itu, Wa­ Menurutnya, jika selama kil Ketua Komisi, Junaedi ini pemerintah kota Surabaya menga­presiasi kebijakan pememandang program penmerintah pusat tersebut. didikan yang dijalankan baik, Meski Surabaya sudah menbelum tentu sama deng­an peerapkan sekolah kawasan nilaian pemerintah provinsi yang menjadi percontohan dan kabupaten kota lainbagis sekolah di sekitarnya. nya. “Karena masing-masing Namun, ia yakin, pembendaerah kan mesti menontukan sekolah rujukan berjolkan daerahnya masingtujuan untuk kemajuan dan masing,” paparnya. peningkatan kualitas penAnugrah Ariyadi Politisi PDIP ini mengakui, didikan. “Saya yakin program Anggota Komisi D dirinya belum mengetahui seitu untuk pendidikan di Jatim dprd surabaya jauh mana seperti apa model lebih baik,” paparnya. sekolah rujukan yang diterIa menegaskan, pengeloapkan pemerintah Propinsi. Pasalnya, seiring laan SMA / SMK sederajat saat ini berada di peralihan pengelolaan, sudah tak ada lagi pemerintah provinsi. Namun, ia berharap kewenangan DPRD Surabaya. “Kita gak bisa nantinya antara sekolah rujukan, kawasan intervensi, walau teritorialnya di Surabaya,” maupun regular tetap bisa sinergis. “Yang katanya. utama, kita perjuangkan pendidikan di SuraApabila dalam implementasinya ada yang baya lebih baik,” katanya. tak sesuai ketentuan, Anugrah menyarankan Selama ini, sejumlah sekolah di Surabaya walimurid mengadukan maslaah tersebut ke yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan kota DPRD Jatim, maupun pemerintah provinsi. Surabaya sebagai sekolah kawasan meliputi, “Kita gak bisa cawe-cawe , nanti dikira gak SMA 1, SMA2, SMA 3, SMA 5, SMA 6, SMA 11, tahu aturan,” jelas Anugrah.

SMA 13, SMA 15 , SMA 16, SMA 19, SMA 20 Sebelumnnya, Kemendikbud telah menun- dan SMA 21. SMA kawasan tersebut merupajuk lima sekolah di Surabaya untuk menjadi kan peralihan Rintisan Sekolah Berstandar sekolah rujukan atau percontohan di wilayah- Internasional (RSBI) yang telah diterapkan nya. Kelima sekolah yang telah ditunjuk sebalumnya.nadv/wan

Dirgahayu Partai Golkar ke-52 Tahun Golkar Bangkit, Golkar Jaya, Golkar Menang Suara Golkar Suara Rakyat

Hj Atika Banowati, SH Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m