Koran Lensa Indonesia Edisi 159

Pengaduan langganan/ iklan/redaksi, HOTLINE: (0 2 1 ) 5 3 6 6 0 1 7 7 (0 3 1 ) 8 4 1 0 2 8 8

topik

Edisi 159 | 28 november - 4 desember 2016

Terbit 16 halaman | Harga Eceran: Rp 4.000 | Langganan: Rp 16.000 (Luar Jawa tambah ongkos kirim)

Munir Sudah Masuk Dalam Daftar Operasi Intelijen Sejak 2002

Praperadilan Ditolak, Jaksa dan Polisi Ditangkap Saber Pungli

Baca Halaman 3 | sosok

Baca Halaman 4 | patgulipat

Antasari Azhar: Jangan Ada Lagi Pejabat atau Rakyat Mengalami Ketidakadilan Seperti Saya Setelah menghirup udara bebas, Antasari Azhar, mantan ketua KPK ini menyempat­kan diri berbincangbincang seputar penegakan hukum di Indonesia. Salah satu yang menjadi fokus bincang-bincang hari itu adalah reformasi hukum yang dicanangkan Presiden Jokowi. Selengkapnya Baca Halaman 6

Ahok: Setelah ini Gue Bisa jadi Presiden

Polri dan Kejagung Tak Mau Lama-lama Pegang ‘Bola Panas’ Media luar negeri telah memuat berita bahwa Ahok dizalimi oleh umat Islam. Ini memang skenario luar biasa, dari geopolitik internasional, inilah proxy war yang sedang menghajar kita.

Bola panas” merk Ahok sudah dilempar Bareskrim Mabes Polri ke Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat (25/11/2016). Dalam bola tersebut terdapat 826 halaman dari tiga bundel berkas perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok.

Pelimpahan berkas tersebut juga tergolong singkat. Tepatnya, hanya tiga hari sejak pemeriksaan perdana Ahok sebagai tersangka, Selasa (22/11/2016) lalu.

Kemudian, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahok dilengkapi dengan bukti-bukti

Basuki Tjahaja Purna­m a alias Ahok tetap pasang target tinggi di Pilkada DKI Ja­k arta.

Menang satu putaran. Ahok menerima dengan tangan terbuka keputusan Polri yang menetapkannya status tersangka. “Saya kira ini contoh yang baik untuk demokrasi,” kata Ahok. Berikut petikan selengkapnya: Kalau Anda berterima kasih setelah ditetapkan sebagai tersangka, artinya Anda tidak mempermasalahkannya?

Jadi tersangka, ya tersangka saja.

Yang malu itu kalau tersangka koruptor. Kalau tersangka belain orang, bangga saya. Ahok dipenjara karena difitnah dan dizalimi, top saya. Siapa tahu malah bisa seperti Mandela.

dan keterangan tambahan dari saksi ahli Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, yang diperiksa keesokan harinya.

Jika dikerjakan setiap hari selama 24 jam nonstop, penyidik Bareskrim merampungkan 11 halaman berkas perkara per jam.

Atau 22 halaman per jam jika penyidik bekerja selama 12 jam per hari, termasuk lembur.

Hanya saja, pihak Bareskrim tidak menyebutkan berapa penyidik yang terlibat dalam perampungan berkas perkara calon petahanan Gubernur DKI itu.

Maksudnya?

Mandela itu kan dipenjara se­ lama 30 tahun, karena menyam­ paikan aspirasinya. Tapi setelah menjalani hukuman, akhirnya dia bisa jadi Presiden Afrika Selatan.

Siapa tahu setelah ini gue juga bisa jadi presiden, kan enak.

nBaca: Skenario... Halaman 7

Berbagai pihak justru ber­ pendapat, setelah Anda jadi tersangka, dukungan kepada Anda justru menurun di Pilka­ da DKI ?

Saya yakin enggak. Buktinya masih banyak kok warga yang mau ketemu saya, mau foto -fo­to sama saya. Saya yakin, orang Jakarta enggak mau banyak ribut dengan mengadu-adu massa. Saya yakin orang Jakarta hari ini sudah punya pilihan kok

Pak Kapolri, Perlukah FPI dan HTI Dibubarkan?

Pengunggah video Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Buni Yani (kacamata), menjalani pemeriksaan di Krimsus Polda Metro Jaya, Jakarta.

Buni Yani: Saya Nggak Berani Masuk Penjara “Saya lihat Facebook di handphone murah saya. Di timeline saya muncul dari mediankri. Terus saya tonton, saya klik. Saya terkejut,” ujar Buni menceritakan awal mula dia mendapatkan video yang disebarkannya.

Dosen di London School of Public Relation ini tidak menyangka video yang diunggahnya berbuntut panjang.

Dia merasa hidupnya kacau semenjak namanya diseretseret dalam kasus penistaan

agama yang dituduhkan pada Ahok. Banyak orang yang menyerangnya, bahkan ia mengaku diteror. Berikut kutipannya:

Ketua MPR: Demokrasi Jakarta Terganggu Karena Mulut Ahok

gan Amerika Serikat, proses demokratisasi di Indonesia belum tentu kalah. Padahal mereka lebih dulu menjalankannya,” ujar Zulkufli Hasan disela menjadi pembicara di acara Sidang Pleno Ke-11 Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (Efebi) di Solo, Jumat (25/11/2016).

Ketum PAN itu mencontohkan, saat Pilpres lalu rakyat Indonesia mempunyai dua calon presiden yang memiliki basis dukungan seimbang. Tak sedikit yang memprediksi Indonesia akan terbelah.

Bu n i Yani mendadak terkenal. Namanya mencuat setelah ditetapkan tersangka oleh polisi. Semua itu garagara video ‘surat Al-Maidah’ berdurasi 31 detik yang merekam aktivitas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu 27 September silam. Buni dituding telah mengedit dan menyebarluaskan video tersebut sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebut proses demokrasi di DKI Jakarta seolah terganjal akibat pribadi Basuki Tjahaj Purnama (Ahok) yang tidak bisa menjaga ucapannya. Padahal di daerah lainnya proses kematangan berdemokrasi sangat membanggakan. Sebagai buktinya,

hasil Pilkada menunjukkan bahwa kedewasaan berpolitik sudah terjadi di kalangan bawah.

“Setelah 19 tahun terjadi reformasi politik, sudah banyak kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia. Adanya otonomi daerah yang luas, bahkan dibandingkan den-

Dari mana awalnya Anda tahu video pidato Ahok soal al-Maidah itu?

Dari Pemda, kan, awalnya.

Terus beredar di mana-mana, terus ada orang yang potong.

Dari edisi panjang jadi edisi pendek. nBaca: Buni... Halaman 7

nBaca: Ketua MPR... Halaman 7

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut pembubaran organisasi masyarakat (Ormas) tidak bisa dilakukan begitu saja. Menurutnya, perlu alasan kuat termasuk legitimasi hukum atau legitimasi publik untuk membubarkan ormas yang dirasa meresahkan.

Hal itu disampaikan Tito saat salah satu peserta kongres XVII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) mempertanyakan alasan Polri belum juga membubarkan ormas yang dianggap mengancam keutuhan NKRI semisal Front Pembela Islam (FPI)

dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“FPI ini adalah ormas. Pembubaran bisa saja dilakukan jika bertentangan dengan Pancasila, kemudian aktif melakukan pelanggaran hukum,” kata Tito di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (25/11/2016).

Diakui Tito, pihaknya sudah menerima banyak laporan atas aksi-aksi anarkis yang pernah dilakukan FPI. Namun, polisi tidak bisa langsung memutuskan pembubaran terhadap FPI karena belum ada landasan hukum. nBaca: Pak Kapolri... Halaman 7

Buktinya banyak terjadi pe­ nolakan di berbagai wilayah?

Biar saja. Menolak kan bolehboleh saja, selama sesuai ke­ tentuan. Orang mau pilih saya atau tidak itu kan hak mereka.

Ngapain pusing.

Anda betul -betul tidak kha­ watir perolehan suara terg­ erus?

Enggak. Itu kan hak warga dan bukan urusan saya, melainkan urusan timses. Mereka yang atur bagaimana strategi agar saya dapat menyampaikan visi dan misi kepada warga. Kalau urusan saya sederhana saja, yang penting orang Jakarta mau berpikir tenang. Coba bapak ibu bayangkan lima tahun yang jadi gubernur bukan saya, gimana? Jakarta seperti apa? nBaca: Ahok... Halaman 7

Demo 2.12 Diganti Doa, Panglima TNI Berusaha Menyadarkan Presiden Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak melarang melarang demo 2 Desember (2.12). Dia bahkan mengajak seluruh kepala daerah berkumpul bersama masyarakat di daerahnya masing-masing, guna menggelar aksi “Nusantara Bersatu” pada 30 November mendatang ( jelang aksi 2 Desember).

“Saya mengimbau yang akan demo pada tanggal 2 (Desember) untuk apa? Kan semuanya sudah. Alangkah indahnya diganti dengan doa bersama,” kata Gatot setelah memberikan arahan kepada gubernur seluruh Indonesia di kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis (24/11/2016).

Gatot berpendapat apa yang diminta masyarakat pada aksi sebelumnya (4/11) sudah difasilitasi oleh pemerintah melalui Polri. Proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama sampai saat ini masih terus berjalan.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu menuturkan sebaiknya aksi 2 Desember dijadikan ajang untuk menunjukkan pada dunia international bahwa Indonesia dengan mayoritas penduduk islam yang damai, indah dan rahmatan lil alamin.

Gatot mengaku khawatir terhadap ancaman yang datang untuk memecah belah

Menembus Zona Tahun ke-7

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) bersama Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo terkait aksi 2 Desember.

Indonesia. Dia menduga ada pihak asing yang mencoba memecah belah Indonesia.

“Biarin aja diejek khawatir.

Ya memang saya khawatir, siapa yang enggak khawatir,” ujar Gatot.

Di sisi lain, Gatot juga mengajak seluruh gubernur untuk berkumpul bersama masyarakat di provinsi maupun kota/kabupaten seluruh Indonesia pada 30 November nanti.

nBaca: Demo 2.12... Halaman 7

ekonomi bisnis

2

Edisi 159 | 28 november - 4 desember 2016

XL Future Leaders Targetkan Cetak 10 Ribu Calon Pemimpin XL Future Leaders (XLFL) program besutan XL targetkan cetak 10 ribu calon pemimpin masa depan dalam waktu 10 tahun, terhitung sejak 2012. Untuk itu, XL mengembangkan program XLFL, diharapkan menjangkau masyarakat luas. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Prof. Intan Ahmad, Ph.D dan Presiden Direktur/CEO XL, Dian Siswarini secara bersama membuka masa program baru, XL Future Leaders Angkatan 5 di Jakarta, Sabtu (19/11/2016) lalu.

“Target tersebut mudah diwujudkan. Tapi, kami di XL bertekad kuat mewujudkannya. Hal ini penting bagi XL sebab kami ingin terus berkontribusi aktif mengembangkan generasi muda program sosial berkelanjutan XLFL memang baru bisa kita rasakan di masa mendatang. Namun, selama 2 tahun mengikuti program ini, setiap peserta XLFL terus

didorong berpikir kritis dan diasah kepekaan sosialnya sehingga mampu mengidentifikasi permasalahan sosial di sekitar mereka serta menemukan solusi terhadap permasalahan sosial tersebut dengan memanfaatkan teknologi digital yang akhirnya bermanfaat. Kami juga menanamkan pendidikan dan keahlian kepada para peserta agar kelak mereka bisa mengisi posisi-posisi penting baik di Indonesia, maupun di percaturan global, agar mereka bisa membela kepentingan Indonesia kelak. Untuk itu, XL mengembangkan suatu kurikulum khusus ‘Global Thinking’ untuk diterapkan kepada anak-anak muda terpilih ini,” ujar Dian Siswarini, Presiden Direktur/CEO XL dalam keterangan resminya, Senin (21/11/2016).

Dian menjelaskan, target 10 ribu calon pemimpin tersebut bakal dicapai dengan implementasi pengembangan Program XLFL, yakni

Program Global Thinking, Scholarship, e-Learn, serta penerapan program di SMU. Untuk program XLFL e-Learn, XL telah mengembangkan menjadi satu-satunya platform belajar secara online menyajikan pelatihan softskill gratis.

Program ini berupa sejumlah kursus dalam bahasa Indonesia dan dengan menggunakan video dan animasi. Para siswa juga berkesempatan “ngobrol” dengan para pakar. Saat ini, XLFL e-Learn mampu menarik minat tak kurang dari 9.800 siswa aktif, terdiri dari mahasiswa, pelajar SMU, karyawan perusahaan, dosen, guru, hingga ibu rumah tangga.

“Program XLFL juga berdampak luas khususnya di segi penyebaran manfaat, dimana program XLFL tak hanya bisa dinikmati mahasiswa di pulau Jawa dan Sumatera, sebab sejak 2014 program XLFL juga bisa dinikmati mahasiswa di bagian Timur Indonesia.

Hingga saat ini, 55% peserta

program berasal dari Pulau Jawa, dan 45% dari luar Jawa,” tandas Dian.

Sementara itu, untuk program XLFL Scholarship, setiap tahun XL membuka kesempatan bagi 100 mahasiswa untuk mengisi kuota peserta program bermanfaat. Program ini berjalan sejak 2012, dan kini diikuti total 500 mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia. Sebanyak 400 peserta lulus dan sebagian diantaranya memasuki dunia kerja, termasuk di XL. “Untuk pengembangan program XLFL di tingkat SMU, XL memulai sejak awal tahun 2016 di beberapa kota sebagai tahap uji coba (pilot project).

Di tahap awal, mekanisme penyampaian materi dengan cara tatap muka atau seminar.

Tahun berikutnya, sambil terus mengkaji format yang terbaik, XL akan memperluas lagi program untuk kalangan pelajar SMU ini secara lebih intensif, papar Dian. nlicom

Presiden Komisaris Perseroan, M. Chatib Basri (kiri) dan Presiden Direktur XL, Dian Siswarini (kanan) bersama para siswa lulusan XLFL angkatan ke-3 di Jakarta.

Gus Sholah, Budayawan, dan Pegiat Social Movement Institute Tolak RUU Pertembakauan

RUU Pertembakauan Hanya Menguntungkan Pengusaha Di Indonesia industri rokok semakin kokoh yang bebas berkembang dan bahkan diagungkan melalui berbagai mitos yang disebarkan.

s

ejumlah Tokoh menyatakan menolak RUU Pertembakauan yang dinilai produk politik yang memanfaatkan petani sebagai alasan saja. Melainkan bukan prioritas kebijakan yang mewakilki kepentingan nasional, hanya menguntungkan segelintir pihak pengusaha saja, Jumat (25/11/2016).

Tokoh yang menolak adanya RUU Pertembakauan, Pengasuh Ponpes KH Sholahuddin Wahid, Ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) Prijo Sidipratomo, KH Zawawi Imron budayawan Indonesia, Pegiat Social Movement Institute (SMI), Eko Prasetyo, dan pegiat kampanye hidup sehat tanpa asap rokok lainnya.

Mereka berdiskusi dan berdialog tentang ancaman epidemi masalah konsumsi rokok di Indonesia. rakyat misikin semakin miskin dengan konsumsi

belanja rokok yang semakin hari semakin tinggi. Padahal seluruh dunia sepakat dalam melindungi warga negaranya dengan mengendalikan industri produksi rokok, akan tetapi di Indonesia semakin ditingkatkan dengan berbagai iklan rokok untuk meningkatkan target.

Di Indonesia industri rokok semakin kokoh yang bebas berkembang dan bahkan diagungkan melalui berbagai mitos yang disebarkan. Keadaan tersebut semakin mendesak dengan munculnya RUU Pertembakauan di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

Untuk itu mereka bersepakat menolak adanya RUU Pertembakauan karena bukan produk hukum yang mendesak dan tidak bermanfaat bagi masyarakat, bahkan mengancam anak-anak Indonesia yang merupakan tonggak masa depan bangsa di masa depan.

Pengasuh Ponpes Tebuireng,

KH Sholahuddin, KH Zawawi Imron dan Pegiat Tolak RUU Tembakau dalam diskusi.

KH Sholahudin Wahid mengatakan negara harus sadar bahwa rokok bukan produk yang menguntungkan, bahkan justru merugikan karena efek negatifnya lebih banyak. Untuk itu jangan melindungi industrinya, lebih baik cari cara untuk alih tanam bagi petaninya supaya hidup mereka sejahtera.

“Kita bersama harus memberi informasi kenapa rokok itu dilarang. Di Pesantren Tebuireng rokok sudah dilarang untuk dikonsumsi para santri.

Kita beri informasi, agar mereka sadar terhadap bahaya rokok.

Mungkin saja mereka merokok karena orang tuanya merokok, atau mungkin kawan dan tetangganya merokok,” jelasnya kepada Lensa Indonesia.

Ia menambahkan, “Ini menjadi kewajiban kita bersama untuk menyiapkan generasi masa depan, yang kita sebut generasi emas. Jangan sampai bonus demografi malah menjadi bencana demografi Untuk itulah, Negara harus tegas untuk

ITS dan Unair jadi Inkubator Digital Bisnis Andalan Jatim Inkubator bisnis digital dari Universitas Airlangga (Unair) dan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya ternyata mengundang perhatian untuk dibukakan akses permodalan serta pemasarannya oleh Pemprov Jatim, apalagi para inkubator tersebut ditargetkan mampu mengekspor produknya.

Aris Mukiyono, Kabag Perindustrian dan Perdagangan Biro Perekonomian Pemprov Jatim mengatakan, untuk sementara ini inkubator baru ada di Unair dan ITS, berikutnya diharapkan akan tumbuh di beberapa universitas yang ada di Jawa Timur.

“Inkubator harus lebih angresif untuk menciptakan wirausahawan baru. Untuk itu, Biro Perekonomian dengan Dinas Koperasi dan UMKM bersinergi untuk menumbuhkan inkubator baru tersebut.Tak hanya itu, dengan Dinas Koperasi dan UKM kami berupaya mampu meregenerasi trainer-trainer yang muncul dari UMKM untuk berbagi ilmu kepada wirausahawan yang lain,” papar Aris disela workshop pengembangan wirausaha muda berbasis digital, di ge-

Rudi Nugraha, Consumer Banking Head Bank Mandiri saat memberikan pemaparan sistem kerjasama bank Mandiri dengan para inkubator.

dung Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus B Unair, Rabu (23/11/2016).

Saat ini, lanjut Aris, pebisnis muda mulai bermunculan dan bahkan jumlahnya cukup signifikan, hal ini menjadi perhatian khusus Pemprov Jatim.

Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi Jatim di atas nasional. Sebab Jatim mampu menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi hingga 5,55 persen per tahun, sedangkan

Penerbit: PT Lensa Indonesia Cipta MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

nasional sudah mencapai 5,05 persen.

“Seperti halnya kripik asal Malang itu diekspor hingga Timur Tengah dan Afrika. Namun yang ekspor orang Brunei.

Beli di Malang, kemasan diganti lalu diekspor lagi. Jika demikian, yang diambil hanya kripiknya.

Jika pelaku UMKM bisa ekspor sendiri maka marginnya akan lebih besar,” tegas Aris.

Sementara itu, Rudi Nugraha, Consumer Banking Head Bank Mandiri menyampaikan,

pihaknya siap memberikan suntikan modal untuk para wirausahawan muda tersebut.

Sebab pihak Bank Mandiri sudah menggandeng 10 inkubator startup secara nasional.

“Untuk mereka yang berhasil bersinergi dengan kami, selain suntikan modal, mereka juga bakal dibantu oleh Telkom Group sebagai fasilitator di bidang teknologi informasinya untuk lebih leluasa memasarkan produknya ke beberapa negara di dunia melalui jaringan internet.

Untuk suntikan modal, lanjut Rudi, itu pun harus melewati peninjauan atau survey untuk kepercayaan untuk mengalokasikan dana bantuan tersebut.

“Memang Mandiri Incubator Bisnis Digital ini masih baru digalakkan di tahun ini. Hal ini untuk mewadahi para wirausahawan yang berpotensi untuk lebih memajukan usahanya.

Saat ini FinTech yang disinergikan dengan Indigo milik Telkom mulai mendominasi, dan kebanyakan para pengusaha tersebut 95 persen selalu mengalami kegagalan, dan untuk itu kegagalan tersebut cukup memerlukan suntikan dana sebagai modal,” pungkas Rudi.eld

membuat peraturan pengendalian tembakau dan bukan sebaliknya justru memberi akses seluas-luasnya kepada industri untuk melanggengkan bisnisnya, termasuk dalam pembuatan kebijakan,” terangnya.

Lebih lanjut Budayawan dan Sastrawan Indonesia, KH Zawawi Imron menandaskan DPR adalah wakil rakyat, bukan wakil industri. Kalau mereka tahu yang terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia dalam jangka panjang, mereka harus drop RUU Pertembakauan.

Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) Prijo Sidipratomo mengatakan melihat fakta bahwa lebih dari 50 persen penduduk miskin ternyata terjebak dalam candu rokok.

Konsumsi rokok melebihi dari kebutuhan primer seperti kesehatan dan pendidikan.

Dari data Lembaga Demografi Universitas Indonesia, rokok menempati peringkat kedua konsumsi rumah tangga termiskin setelah padi-padian. “Belanja rokok juga senilai 14 kali lipat belanja daging, 11 kali biaya

Pernyataan penolakan terhadap RUU Pertembakauan 1. Mendukung Pemerintah untuk hadir dalam melindungi kesehatan rakyatnya dengan mengkemapnyekan bahaya produk rokok secara lebih masif.

2. Mendukung Penerintah lebih tegas terhadap perusahaan rokok, terutama agar memperhatikan unsur kesehatan dan pertanggung jawabannya.

3. Mendukung Pemerintah menciptakan iklim lingkungan yang bersih, terutama dari kontaminsai zat adiktif yangberbahaya yang ditimbulkan dari efek produk rokok tembakau.

4. Mendukung Pemerintah dalam menyelamatkan generasi muda dari pengaruh buruk rokok dengan pelarangan total iklan, promosi, dan sponsorship yang dilakukan oleh perusahaan rokok.

aturan kesehatan.

6. Mendukung Pemerintah melakukan advokasi yang konsisten dan memberikan penanganan bagi masyarakat yang telah menjadi korban kecanduan rokok.

7. Mendorong Pemerintah untuk membuat regulasi yang tegas dan rasional dalam aturan impor serta tata niagatembakau dan cengkeh dengan memperhitungkan secara sungguh sungguh nasib petaninya.

8. Mendorong Pemerintah untuk mengembalikan dan menegakkakn pengaturan pertanian dan tata niaga bahan baku rokok pada undang undang atau aturan yang sudah ada.

9. Mendukung Pemerintah untuk berdiri tegak bersama bangsa bangsa di seluruh dunuia untuk memiliki 5. Mendorong Pemerintah menciptakan regulasi pengendaliuan tembakau yang peraturan perundang undangan yang komperhensif dalam menghadapi raksasa tegas bagi industri rokok yang melanggar industri rokok global.

kesehatan dan 7 kali lipat biaya pendidikan,” ungkapnya.

Ditambahkan, untuk itulah pihaknya mengajak dunia pendidikan pesantren dan tokoh masyarakat untuk mendesak agar RUU Pertembakauan dihapus dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016-2019. Karena awal mula pergerakan kemerde-

kaan dulu dimulai dari pesantren, makanya kami mangajak Pesantren dan Para Tokoh untuk menolak RUU Pertembakauan.

“RUU ini hanya akan melindungi kepentingan perusahaan rokok dan mengancam masa depan bangsa, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi,” tegasnya. nobi

Kampung Lawas Maspati jadi Bahasan Positif 114 BUMN Kampung Lawas Maspati Surabaya merupakan kampung binaan PT Pelindo III diapresiasi banyak pihak dalam rapat kerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Kementerian BUMN yang diikuti sekitar 114 BUMN. Gelaran tersebut digelar 17-18 November 2016 di Kendari-Sultra.

Edi Priyanto, Kepala Humas PT Pelindo III memaparkan latar belakang Pelindo III menjadikan RW 8 Bubutan Surabaya sebagai kampung binaannya.

Kampung tersebut memiliki banyak situs rumah sejarah perjuangan kota Surabaya sehingga nilai budaya yang ada harus dipertahankan agar bisa dijadikan edukasi wisata dan tujuan wisata sejarah perjuangan kota Surabaya. Kampung Maspati terletak ditengah kota tak jauh dari Pelabuhan Tanjung Perak, lokasinya strategis sebab dekat lokasi Tugu Pahlawan.

“Warga sekitar ramah dan semangat untuk tetap menjaga kebersihan/penghijauan lingkungan, kearifan lokal dan budaya kampung seperti bermain dolanan lawas tempo dulu (dakon, engklek, bakiak, bekel, lompat tali, dll), berpakaian ala khas kampung, hiburan kes-

enian kampung (music patrol, tari remo, fashion show pakaian dari barang bekas, dll). Demikian pula adanya potensi masyarakat yang dikembangkan menjadi UKM handal dengan beberapa produk seperti : minuman herbal (maskisa, beras kencur, sinom, cincau, jahe, sll), aneka snack khas Maspati, aneka makanan dan kerajinan tangan/handycraft (dolanan lawas, batik, souvenir, dll),” ujar Edi kepada dalam keterangan resminya, Minggu (21/11/2016).

Edi menambahkan, tahapan pengembangan Kampung Maspati dibagi menjadi dua, jangka pendek dan jangka panjang.

Program awal diantaranya melakukan renovasi dan perbaikan fasilitas umum seperti balai RW, gapura pintu masuk, makan sistus bersejarah, tenant dan etalase tempat jualan UKM, kantor koperasi.

“Pelindo III juga melibatkan program pelatihan pengelolaan obyek wisata sejarah, namun juga kewirausahaan dan entrepreneur, ketrampilan khusus serta keikutsertaan dalam pameran-pameran. Publikasi dilakukan dengan gelaran festival kampung lawas, penyiapan booklet dan leaflet berisikan informasi

wisata termasuk peta wisatanya, pemasangan signage, pemasangan photobooth, pembuatan website www.kampunglawas. com, hingga mendatangkan para jurnalis dan blogger untuk meliput kegiatan di Kampung Lawas Maspati,” imbuh Edi. Pembinaan juga dilakukan untuk menunjang pemberdayaan masyarakat yang mendirikan koperasi sebagai wadah usaha para UKM yang sudah mulai melakukan usahanya. Terhadap modal usaha UKM, Pelindo III juga menyiapkan dana Kemitraan sebagai modal bagi para UKM di Kampung Lawas Maspati.

Pengembangan Kampung Lawas Maspati, lanjut Edi, juga memperoleh bantuan dan dukungan Pemerintah Kota Surabaya dan dibantu beberapa perguruan tinggi di Surabaya, dengan target jangka panjang berikutnya menjadikan kampung Lawas Maspati sebagai destinasi wisata sejarah di Kota Surabaya berikut tujuan city tour bagi wisatawan asing yang berkunjung di Surabaya. Apalagi sebelumnya Kampung Lawas Maspati melaunching produk batik Kampung Lawas Maspati dengan 2 motif, Sri Gading dan Motif Omah. licom

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Iwan Christiono, Nanda Adrianta, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang) Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman  Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Andika Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Dina/Wina (031-8410 288) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) wartawan lensa indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistik dibekali tanda pengenal dan dilarang menerima imbalan bentuk apapun dari narasumber

sosok

3

Edisi 159 | 28 november - 4 desember 2016

Di Balik Temuan TPF yang Tak Diungkap ke Publik

Munir Sudah Masuk Dalam Daftar Operasi Intelijen Sejak 2002 Dari balik kokohnya tembok kantor BIN, TPF menemukan fakta bahwa Munir sudah masuk dalam daftar operasi intelijen sejak 2002.

m

unir Said Thalib ditemukan tak bernyawa dalam pesawat Garuda Indonesia GA 974 yang terbang dari Singapura menuju Amsterdam pada 7 September 2004. Diperkirakan, Munir meninggal dua jam sebelum pesawat mendarat.

Kemungkinan dia meninggal di atas wilayah Honduras. Nederlands Forensic Institute menemukan, racun arsenik dalam darah, lambung dan air seni Munir. Pihak NFI menyimpulkan, racun tersebut masuk dalam tubuh sang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) pada saat pesawat terbang dari Jakarta menuju Singapura.

“Ini percobaan pembunuhan ketiga yang dilakukan terhadap Munir,” ungkap mantan Ketua Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan Munir, Brigjen (Purn) Marsudhi Hanafi.

Selama enam bulan bekerja bersama tim pencari fakta, Marsudhi dan 15 anggota TPF menggali data dan informasi dari pelbagai pihak. Mulai dari Garuda Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Indosat, Telkom, hingga Badan Intelijen Negara (BIN). Saat menghimpun informasi dari balik kokohnya tembok kantor BIN, TPF menemukan fakta bahwa Munir sudah masuk dalam daftar operasi intelijen sejak 2002.

Setidaknya ada dua kali percobaan pembunuhan terhadap Munir, namun selalu gagal. Pertama saat Munir coba diracun di kantornya sendiri, kedua percobaan pembunuhan dengan cara ditabrak. Percobaan ketiga, diracun saat berada di pesawat yang akhirnya menewaskan Munir. Identitas orang yang memberikan keterangan itu, disembunyikan demi alasan keamanan.

“Itu yang kita dapat selama penyidikan. Waktu diperdalam kita dapat. Waktu itu saya kan jadi ketua tim lagi kami telusuri lebih dalam lagi dan didapatkan informasi ini. Kita periksa orangnya. Kita ambil pengakuannya, tapi enggak kita sebut orangnya,” katanya.

Fakta-fakta itu semakin memperkuat dugaan adanya skenario pemufakatan jahat dalam kasus meninggalnya Munir. Pemufakatan jahat mulai dari perencanaan, pengambil keputusan, hingga eksekusi yang dilakukan aktor lapangan.

Apalagi ditemukan fakta Pollycarpus Budihari Priyanto, tersangka kasus pembunuhan Munir, berulang kali menjalin komunikasi dengan Deputi V BIN Muchdi PR. Setidaknya 27 kali panggilan dari telepon genggam Pollycarpus ke telepon genggam yang digunakan Muchdi PR. Tidak hanya itu, ada enam kali komunikasi dari telepon genggam Pollycarpus ke nomor telepon kantor BIN, tepatnya ruang Muchdi PR. Nomor kantor itu diketahui merupakan nomor rahasia BIN. Komunikasi juga dilakukan empat kali dari nomor telepon rumah Pollycarpus ke nomor telepon genggam yang digunakan Muchdi PR. TPF juga menemukan block note yang berisi skema susunan tempat duduk di kelas bisnis dan premium pesawat. Dari sketsa itu dua tempat duduk dilingkari, yaitu posisi tempat duduk Munir di kelas bisnis dan posisi Pollycarpus di kelas premium. Dalam block note juga tertera nama dua orang yang berpangkat kolonel yang salah satunya disebut ahli pidana dan bertugas memberikan counter opini hasil forensik FNI, serta satu orang lain yang bertugas melakukan analisa.

Hanya saja ‘bangunan’ pew w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

mufakatan jahat pembunuhan berencana itu belum terungkap jelas sampai berakhirnya masa tugas TPF selama tiga bulan yang kemudian diperpanjang lagi tiga bulan. Kepala BIN saat itu, AM Hendropriyono diyakini sebagai pihak yang bisa memberikan penjelasan perihal ada tidaknya hubungan antara Pollycarpus dengan BIN. Termasuk apakah Pollycarpus agen atau informan pada salah satu kompartemen dalam tubuh BIN. Namun TPF tidak bisa meminta informasi dari Hendropriyono.

Pollycarpus Budihari Priyanto.

Operasi, Rekrutmen, dan Budget Tanpa Saling Mengetahui

Analisa TPF, sistem kompartementasi yang diterapkan BIN dijadikan tameng untuk memutus dugaan adanya hubungan BIN dan tersangka.

Sistem ini memberi kewenangan pada masing-masing deputi untuk sepenuhnya mengelola operasi, rekrutmen, dan budget tanpa saling mengetahui. Tapi masing-masing deputi tetap harus bertanggung jawab langsung kepada kepala BIN. “Saat itu, Hendropriyono tidak terbukti terlibat. Ingat ya, saat itu lho ya tidak terbukti,” tegas Marsudhi.

Usai masa tugas TPF berakhir, Presiden SBY kembali menunjuk Marsudhi memimpin tim baru untuk menindaklanjuti temuan TPF. Ini sesuai rekomendasi dalam laporan akhir TPF, perlu dibentuk tim baru dengan kewenangan yang lebih kuat.

Terutama untuk pencarian fakta di lingkungan BIN. Ada sekitar 30 penyidik dari Mabes Polri yang masuk dalam tim ini.

“Tim terdiri dari penyidik polri, gabungan antara Bareskrim, Polda Metro Jaya dan interpol,” ucapnya.

Mantan Mensesneg Sudi Silalahi dengan tegas menyebut bahwa tim tersebut telah bekerja efektif. Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan di lingkungan BIN, termasuk mendapatkan semua dokumen dan bahan yang diperlukan untuk penyidikan. Mereka juga disebut telah memeriksa pejabat BIN baik di dalam maupun di luar negeri. Sebut saja Kepala BIN Hendropriyono, Wakil Kepala BIN Drs. Asad yang diperiksa di Polda Metro Jaya, hingga Kolonel Budi Santoso, anak buah Deputi V BIN Muchdi PR yang ditugaskan sebagai Perwakilan BIN di Afganistan.

Pemeriksaan dilakukan di kantor Kedubes Singapura dan Kantor Kedubes Malaysia.

Bareskrim juga tak segan melakukan upaya paksa dan penahanan bagi yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Ini dilakukan terhadap mantan Deputi V BIN Muchdi PR, serta mantan Dirut PT Garuda Indonesia Indra Setiawan dan mantan Sekretaris Kepala Pilot Garuda Indonesia Rohainil Aini.

Muchdi ditangkap penyidik Polri pada 19 Juni 2008.

Dia langsung ditahan setelah dilakukan serangkaian proses pemeriksaan di Bareskrim Polri.

Muchdi disangkakan sebagai penganjur melakukan pembunuhan berencana seperti dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 2e jo 340 KUHP. Muchdi divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Desember 2008.

Kejaksaan Agung mendaftarkan kasasi pada Mahkamah Agung (MA). Namun pihak MA menolak permohonan itu.

Indra Setiawan dan Rohanil Aini ditangkap 14 April 2007. Mereka disangkakan membantu Pollycarpus dalam

Munir masuk daftar operasi intelijen sejak 2012.

Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono.

Almarhum Munir dan Suciwati.

pembunuhan Munir dengan membuat dan menandatangani surat untuk Pollycarpus sebagai Aviation Security. Dalam proses persidangan Majelis hakim menjatuhkan Vonis 1 tahun 8 bulan terhadap kedua terdakwa.

“Penegakan hukum tak pernah dihentikan, rekomendasi TPF ditindaklanjuti. Proses pengadilan terhadap mereka yang diduga terlibat dalam pembunuhan Munir terus berlanjut hingga tahun 2013,” jelas Sudi Silalahi di Cikeas, Bogor.

Surat dengan nomor B-100/ TPF/V/2005 tertanggal 30 Mei 2005 dikirim TPF Munir, ditujukan untuk Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM. Hendropriyono. Isinya jelas, TPF mengundang Hendropriyono untuk hadir dalam pertemuan yang akan dilakukan pada Senin 6 Juni 2005 pukul 10.00 WIB. Tempatnya di sekretariat TPF. Keterangan dan informasi dari Hendropriyono sangat penting untuk membuka tabir konspirasi atau pemufakatan jahat pembunuhan Munir.

Surat itu berbalas. Syamsu Djalal, tim pembela Hendropriyono mengirimkan surat tertulis kepada TPF. Di situ diterangkan bahwa Hendropriyono tidak bisa memenuhi undangan TPF. Alasannya, Hendropriyono sedang melaksanakan tugas di luar kota Jakarta. Di

surat itu pula, Syamsu mengingatkan TPF agar menggunakan protokol atau nota kesepakatan antara TPF dan BIN dalam upaya mengumpulkan informasi dari Hendropriyono.

TPF kembali mengirimkan surat undangan kedua untuk Hendropriyono. Surat itu bernomor B-114/TPF/VI/2005 tertanggal 7 Juni 2005. TPF mengundang Hendropriyono untuk menghadiri pertemuan dengan TPF pada 9 Juni 2005 di jam dan tempat yang sama. Pukul 10.000 WIB di Sekretariat TPF. Sehari setelah surat dikirim, tepatnya 8 Juni 2005, tim kuasa hukum Hendropriyono merespon permintaan TPF. Mereka menyatakan, Hendropriyono tidak bisa memenuhi undangan TPF. Lagi-lagi dengan alasan sama. Orang nomor satu di badan intelijen itu masih berada di luar Jakarta.

Surat undangan ketiga kembali dikirim beberapa hari setelah surat kedua. Surat bernomor B-126/TPF/VI/2005 tertanggal 9 Juni 2005 itu mengundang Hendropriyono untuk menghadiri pertemuan pada Kamis 16 Juni 2005 di sekretariat TPF. Hendropriyono kembali tidak hadir. Tapi kali ini tidak jelas alasannya.

“Dia pernah bilang saat itu ke media, ‘Apa urusan saya dengan TPF, saya tidak ada urusan. Saya kan tidak salah’,”

ujar Marsudhi.

Tembok Kokoh BIN

Marsudhi melaporkan ini pada Presiden. Di hadapan SBY, Marsudhi menceritakan bahwa Hendropriyono sudah tiga kali diundang tapi tidak pernah datang. SBY hanya menyampaikan penyesalan dan rasa prihatin.

TPF juga dibuat tak berdaya dalam upaya mengumpulkan informasi dari Muchdi PR. Keterangan dari Muchdi PR sangat dibutuhkan mengingat tersangka Pollycarpus Budihari Priyanto berulang kali menjalin komunikasi dengan Muchdi PR. Atas dasar itu TPF ngotot meminta keterangan dari Muchdi. Tapi hasilnya siasia. Pada 30 Mei 2005, TPF mengirimkan surat bernomor B-101/TPF/V/2005, isinya meminta Muchdi hadir dalam pertemuan tanggal 3 Juni 2005 di sekretariat TPF. Surat pertama berbalas. Dharsono, salah seorang penghubung BIN-TPF menyatakan bahwa Muchdi PR tidak bisa hadir karena sedang berada di Irian Jaya Barat (sekarang bernama Papua Barat). Selang beberapa hari, surat kedua bernomor B-110/TPF/V/2005 tertang-

gal 3 Juni 2005 dikirim. TPF meminta Muchdi hadir dalam pertemuan pada Selasa 7 Juni 2005 di sekretariat TPF. Muchdi tidak datang di hari pertemuan.

Hari itu juga, TPF kembali mengirimkan surat undangan bernomor B-113/TPF/V/2005.

TPF meminta Muchdi hadir pada pertemuan, Kamis 8 Juni 2005. Lagi-lagi Muchdi PR tidak datang tanpa alasan. Belum menyerah, TPF kembali mengirimkan surat keempat untuk Muchdi. Surat bernomor B-127/TPF/V/2005 itu meminta Muchdi untuk hadir dalam pertemuan dengan TPF pada Kamis 15 Juni 2005. Untuk terakhir kalinya, Muchdi PR tak menggubris surat tersebut.

Tidak hanya Hendropriyono dan Muchdi PR, ada nama anggota BIN lain yang masuk radar TPF. Dia adalah Bambang Irawan, agen BIN yang pernah menjadi kepala pos wilayah BIN Kalimantan Selatan.

TPF memerlukan informasi dari Bambang karena dia diduga memiliki kedekatan dengan Pollycarpus. Mereka pernah bersama-sama ke Banda Aceh dan Lhoksumawe pada Mei 2003. Keduanya sama-sama anggota PERBAKIN dan sering latihan menembak. Lantas TPF mengirimkan surat bernomor B-118/TPF/VI/2005 tertanggal 7 Juni 2005. Isinya, mengundang Bambang Irawan untuk datang dalam pertemuan dengan TPF pada Senin 13 Juni 2005. Dharsono menyampaikan pada TPF bahwa rekannya, Bambang Irawan, bersedia hadir jika pertemuan dilakukan di kantor Lemhanas. Saat hari pertemuan, tiba-tiba TPF mendapat kabar kurang menyenangkan. Bambang tidak bisa hadir dengan alasan sedang berada di luar kota dan ketinggalan pesawat.

TPF meminta BIN menghadirkan Bambang pada pertemuan yang digelar sehari setelah itu, Selasa 14 Juni 2005 di Lemhanas. Sekitar pukul 08.00 WIB, sebuah pesan singkat dikirim ke TPF. Isinya lebih mengejutkan, Bambang Irawan tidak bisa memenuhi permintaan TPF karena sudah memberikan keterangan pada penyidik Mabes Polri.

Untuk membuka tabir konspirasi pembunuhan Munir, TPF memang bekerja sama dengan penyidik Mabes Polri. Namun TPF mengeluh karena penyidik Mabes Polri tak seiring sejalan.

Hingga akhirnya hubungan TPF dan penyidik Polri menjadi renggang. TPF menganggap penyidik mabes polri berjalan sendirian.

Salah satu buktinya, pemeriksaan terhadap Hendropriyono, Muchdi PR dan Bambang Irawan yang ternyata dilakukan secara diam-diam, tanpa sepengetahuan TPF. “Saya kurang paham kalau soal itu. saya tidak ikut campur lagi. Ya itu informasi. Dia tidak mau dengan kita (TPF) mungkin mau dengan polri, bisa saja kan?,” kata Marsudhi.

Bahkan ketika TPF meminta BAP penyidik polri atas pemeriksaan ketiga orang BIN itu, tidak direspon. Dari sekitar 100 BAP yang dimiliki penyidik mabes polri, TPF hanya memperoleh salinan 18 salinan BAP. Tidak ada BAP atas nama Hendropriyono, Muchdi, dan Bambang Irawan. Pada 17 Juni 2005, Kabareskrim saat itu, Komjen Makbul Padmanegara tidak dapat memberikan BAP Hendropriyono pada TPF dengan alasan tidak jelas.

Selang satu dekade setelah itu, terungkap bahwa pemer-

iksaan terhadap tiga orang BIN dilakukan. Mantan Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009, Sudi Silalahi mengungkapkan, aparat kepolisian sudah melakukan pemeriksaan terhadap Hendropriyono, Muchdi dan lainnya. “Terhadap nama-nama yang disebut, telah dilakukan pemeriksaan oleh Bareskrim Polri,” jelas Sudi di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Sampai masa tugasnya berakhir, TPF belum dapat memperoleh akses sejumlah dokumen yang relevan dengan kasus Munir. Alasannya, dokumen BIN termasuk yang dilindungi UU Tentang Ketentuan Pokok Kearsipan. TPF sempat bertemu dengan Sekretaris Utama BIN Suparto pada Mei 2005. Dalam pertemuan itu disampaikan bahwa penolakan BIN memberi akses dokumen ke TPF, merupakan perintah langsung kepala BIN yang intinya tidak memperlihatkan dan memberikan dokumen apapun kepada TPF. “Memang betul (kesulitan akses ke BIN). Kan tidak semua bisa kita obok-obok. Garuda bisa lah, tapi BIN enggak mungkin. Buktinya kita dapat surat penugasan palsu di Garuda.

Tapi daerah itu (BIN) sangat rahasia,” ucapnya.

Anggota TPF Hendardi membenarkan itu. Dia ingat betul, tiga bulan pertama masa tugas TPF, mereka kesulitan mengakses data ke BIN. TPF mengadu pada SBY. Selain mendapat tambahan waktu untuk mencari fakta, TPF akhirnya bisa sedikit menembus ‘kekokohan’ dinding BIN. “Saya ingat pada saat itu Pak SBY kemudian meminta Kepala BIN (Hendropriyono) dan juga meminta Panglima TNI lewat Menkopolhukam untuk membuka akses itu,” jelas Hendardi di kantornya.

Petinggi BIN yang berhasil dimintai keterangan hanya mencapai level Sekretaris Utama. Itupun harus dilakukan di kantor BIN. “Kita masuk juga sudah dilucuti segala macam.”

Pemerintah SBY mengaku tidak pernah tinggal diam ketika TPF menemui kendala dalam pencarian fakta. Sudi Silalahi menuturkan, SBY terus mendorong agar semua pihak kooperatif terhadap TPF demi mendapatkan kebenaran sejati.

Termasuk saat TPF menemukan falta yang membuktikan bahwa Polri mengabaikan beberapa petunjuk kuat yang dapat mengungkap kasus ini.

“Ketika TPF menyarankan pada Presiden agar penyelidikan yang dilakukan Polri dipercepat dan juga melaporkan bahwa pemeriksaan di jajaran BIN mengalami hambatan, rekomendasi itu direspon oleh presiden dengan mengeluarkan perintah-perintah kepada instansi yang bersangkutan,” kata Sudi.

Meski tak mampu menembus dinding kokoh BIN, Marsudhi yakin lembaga telik sandi itu bersih dalam kasus pembunuhan Munir. Bahkan dia menyebut BIN sebagai lembaga yang harus dihormati karena sudah banyak jasanya bagi negara. Dia juga keberatan jika BIN secara institusi digugat dan dikaitkan dengan kematian Munir. Muchdi atau Bambang Irawan yang diduga terlibat dalam pemufakatan jahat pembunuhan Munir, bertindak tanpa membawa embel-embel atau bendera BIN. “BIN sendiri saya yakin enggak (terlibat),” imbuhnya. sumber: merdeka.com

patgulipat

4

Edisi 159 | 28 november - 4 desember 2016

Stop Press! Dahlan Iskan

Praperadilan Ditolak, Jaksa dan Polisi Ditangkap Saber Pungli Permohonan praperadilan Dahlan Iskan ditolak. Sementara ada jaksa dan polisi yang terkait dengan Dahlan Iskan ditangkap tim saber pungli karena menerima suap.

p

ermohonan praperadilan Dahlan Iskan ditolak oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Ferdinandus. Dahlan mengajukan permohonan praperadilan dalam kasus dugaan korupsi pelepasan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur, yaitu PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim.

Penolakan tersebut dibacakan hakim Ferdinandus dalam sidang putusan praperadilan di Ruang Cakra PN Surabaya, Kamis (24/11/2016). “Menyatakan praperadilan pemohon gugur demi hukum,” ujarnya.

Pada persidangan tersebut, hakim Ferdinandus juga menolak praperadilan pihak Dahlan seluruhnya dan menyatakan surat perintah penyidikan kasus aset PWU dengan tersangka Dahlan Iskan sah secara hukum. “Menerima eksepsi termohon [Kejati Jatim] seluruhnya,” ujarnya.

Menanggapi putusan ini, salah satu tim penasihat hukum Dahlan Iskan, yakni Pieter Tallaway mengaku kecewa atas putusan praperadilan tersebut. Ia menilai hakim tidak mengindahkan secara keseluruhan materi praperadilan.

“Banyak hal yang tidak diperhatikan oleh hakim dalam materi permohonan praperadilan yang kami ajukan,” katanya.

Sedangkan menurut jaksa Rhein E Singal, salah satu anggota tim kuasa hukum Kejati Jatim, putusan hakim sudah memenuhi unsur keadilan.

“Oleh hakim jelas diputuskan bahwa penyidikan dugaan kasus korupsi PT PWU yang dilakukan tim penyidik Kejati Jatim sudah sesuai SOP dan prosedur KUHAP,” katanya.

Dengan ditolaknya praperadilan tersebut, Dahlan Iskan tak lama lagi akan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

Seperti diketahui, Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka kasus aset PWU berdasarkan surat perintah penyidikan bernomor Print-1198/O.5/Fd.1/10/2016 tertanggal 27 Oktober 2016. Dahlan diduga melakukan pelanggaran pada penjualan aset PWU di Kediri dan Tulungagung pada tahun 2003 lalu. Waktu itu, Dahlan menjabat Direktur Utama PT PWU dua periode, dari tahun 2000 sampai 2010.

Sebelum Dahlan, penyidik sudah menetapkan mantan Kepala Biro Aset PWU, Wishnu Wardhana sebagai tersangka.

Setelah Dahlan jadi tahanan kota, kini tinggal Wishnu Wardhana saja yang mendekam di Rutan Medaeng.

Jaksa AF Dikuntit Tim Saber Pungli

Yang mengejutkan, seorang jaksa Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur ditangkap tim saber pungli Kejaksaan Agung karena menerima suap.

Jaksa berinisial AF itu disebut-sebut salah satu jaksa yang menangani praperadilan Dahlan Iskan, tersangka kasus dugaan korupsi aset BUMD Jawa Timur.

Informasi diperoleh menyebutkan, AF dikuntit tim saber pungli sejak mengikuti sidang praperadilan Dahlan Iskan di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu, 23 November 2016.

Sidang praperadilan Dahlan mengagendakan kesimpulan.

Saat itu, tim saber menerima informasi adanya rencana penyerahan uang dugaan suap

Dahlan Iskan.

AKBP Brotoseno.

terkait perkara korupsi yang ditangani Kejati Jatim. Seusai sidang, tim menguntit jaksa AF dan melakukan penangkapan di sekitar kantor Kejati Jatim. Uang suap sekira Rp1,5 miliar disita oleh petugas.

Jaksa AF diperiksa.

Pantauan di lapangan, jaksa AF tidak menghadiri sidang praperadilan Dahlan Iskan pada Kamis, 24 November 2016, yang mengagendakan putusan.

Hingga hakim tunggal membacakan putusan dan menolak praperadilan Dahlan, jaksa AF tidak tampak di ruang sidang.

Jaksa Agung M Prasetyo, saat konferensi pers Raker Kejaksaan RI tahun 2016 di Novotel, Bogor, Kamis, 24 November 2016 membenarkan ada anak buahnya yang ditangkap. AF ditangkap tim saber pungli dengan barang bukti uang tunai Rp 1,5 miliar, Rabu sore, 23 September 2016.

Namun Prasetyo membantah penangkapan AF terkait dengan Dahlan Iskan.

“Memang benar AF merupakan salah satu jaksa yang sedang menangani perkara Dahlan Iskan. Tapi untuk kasus dugaan suap atau pemerasan ini masih dalam penyelidikan, yang jelas bukan kasus Praperadilan Dahlan Iskan,” kata Prasetyo.

Kasusnya diambil alih oleh Kejaksaan Agung, “Saat ini kasusnya langsung diambil alih dan penanganannya oleh Kejagung,” kata Prasetyo.

Dia mengatakan, pelaku sudah ditangkap dan langsung diterbangkan ke Jakarta berikut barang bukti uang tunai sebanyak Rp 1,5 miliar. AF dibawa ke

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Jaksa Agung M Prasetyo.

kantor Kejagung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, “Kami masih akan melakukan pemeriksaan apakah jaksa yang ditangkap dengan uang tunai rupiah ini, kasusnya melakukan pemerasan, suap atau pungli, namun pasti akan kita tahan,” kata dia.

Prasetyo menegaskan, berdasarkan laporan sementara, penangkapan jaksa AF tidak terkait kasus Dahlan Iskan, tapi kasus lahan.

Dia mengatakan, penangkapan AF murni dilakukan oleh Tim Saber Pungli Kejaksaan. “Dia bukan ditangkap oleh KPK, tapi petugas internal Saber Pungli Kejaksaan yang langsung menangkap dia dengan barang bukti uang Rp 1,5 miliar,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo menegaskan, penangkapan ini sebagai bukti pihaknya serius dan tak akan segan menindak jaksa yang terlibat kasus pungli, suap ataupun pemerasan. “Pemberi dan penerima suap sudah kita bawa ke Jakarta untuk diperiksa. Dan kasus ini masih dalam penyidikan dan pengembangan,” jelasnya.

Menurut dia uang Rp1,5 miliar tersebut diduga terkait kasus perkara yang sedang ditangani di Pengadilan Negeri Surabaya. “Karena saat ditangkap uang tersebut dia yang terima, berarti dia bermain sendiri,” katanya.

AM Prasetyo mengatakan, OTT yang dilakukan tim Saber Pungli Kejaksaan Agung tersebut sebagai upaya memberantas pungli yang sedang digaungkan Presiden Jokowi.

“Kita akan melakukan supervisi atau memperketat pengawasan jaksa seluruh Indonesia. Dengan jumlah jaksa puluhan ribu, janganlah menggeneralisir seolah semua jaksa perilakunya sama seperti Jaksa Kejati Jatim berinisial AF, kemudian dua Jaksa Kejati Jabar dan Sumut,” tegasnya.

Cerita AKBP Brotoseno

Kabar yang juga tidak kalah serunya terkait dengan Dahlan Iskan, yakni penangkapan Kepala Unit di Direktorat Tindak Pidana Korupsi, Ajun Komisaris Besar Brotoseno. Inspektur Pengawasan Umum Komisaris Jenderal Dwi Priyatno mengatakan tim Divisi Profesi dan Pengamanan telah menangkap Brotoseno. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, tim Satuan Tugas Profesi dan Pengamanan Polri menyita barang bukti sebanyak Rp 3 miliar.

“Iya, oleh Satgas Polri, ketuanya Kepala Divisi Propam (Irjen Pol Idham Aziz),” ujar Dwi saat dikonfirmasi, beberapa waktu lalu.

Saat ini, Brotoseno masih menjalani pemeriksaan oleh Divisi Propam. Dwi enggan mengungkap detail soal penangkapan Brotoseno. “Sekarang masih diperiksa intensif di Divisi Propam,” tambah Dwi. Berdasarkan informasi, Brotoseno diduga memeras tersangka kasus dugaan korupsi cetak sawah di Kalimantan Barat yang melibatkan Dahlan Iskan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Kombes Rik-

wanto memaparkan kronologis penangkapan tersebut.

Menurutnya hal itu bermula adanya laporan yang mengatakan ada oknum Polri yang menerima suap.

Laporan itu ditindaklanjuti oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan Paminal dengan mengerahkan intelijen. Sehingga didapatkan dua nama anggota Polri yang diketahui terlibat dalam kasus korupsi cetak sawah fiktif pada 2012-2014 tersebut.

Dari tindak lanjut itu, dua anggota Polri berinisial BR dan D ditangkap di sebuah tempat di Jakarta. Dari hasil operasi tangkap tangan tersebut didapatkan uang senilai Rp 1,9 miliar.

“Dia tidak sendiri tapi bersama saudara BR yang anggota Polri juga. Dari pemeriksaan keduanya, didapati mereka telah menerima uang yang bisa dikatakan suap sejumlah Rp 1,9 miliar,” ujarnya.

Uang senilai Rp 1,9 miliar tersebut diakui keduanya merupakan hasil memeras dari seorang pengacara berinisial HR. HR merupakan pengacara mantan menteri BUMN inisial DI dalam kasus korupsi cetak sawah tersebut.

“Jadi seseorang yang mengaku pengacara itu yang berikan sejumlah uang untuk memudahkan pemeriksaan terhadap saudara DI,” ujarnya.

Kemudahan pemeriksaan tersebut, ujarnya, seperti penundaan pemeriksaan DI dalam perkara yang menjerat mantan direktur Utama PT Sang Hyang Seri, Upik Rosalina, pada 2015 lalu yang telah ditetapkan seba-

gai tersangka. DI dipermudah oleh penyidik sehingga pemeriksaan ditunda agar dapat bepergian keluar negeri.

“DI itu sering keluar negeri, baik urusan bisnis maupun urusan berobat sehingga penyidik diminta jangan terlalu cepat memanggil atau memeriksanya jadi agak diperlambat saja. Dari situ, seorang pengacara inisial HR berikan sejumlah uang kepada penyidik yaitu saudara D dan BR,” ujarnya.

Pemberian suap itu, kata Rikwanto, dilakukan sebanyak dua kali yakni pada Oktober dan November. Namun masih dalam pendalaman apakah akibat suap tersebut memperpendek kasus atau justru menghilangkan kasusnya. “Jadi untuk sementara kita periksa internal, nanti setelah selesai internal baru serahkan ke Bareskrim untuk ditindaklanjuti kasus dugaan pidana penyuapan,” ujarnya.

Dua oknum Polri ini dinilai telah melanggar kode etik profesi yakni pasal 7 dan 13 bahwa setiap anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra Polri dan menjaga kehormatan Polri. Selain itu, setiap anggota Polri dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan gratifikasi.

Dalam kasus Brotoseno, Dahlan turut diperiksa karena saat menjadi Menteri BUMN, Dahlan disebut sebagai inisiator proyek pengadaan lahan sawah di Kalimantan Barat sejak 2012 hingga 2014. Kontrak cetak sawah itu diduga fiktif dan merugikan negara.

Ada 7 BUMN yang menyetorkan sejumlah uang berkisar Rp 15 miliar- Rp100

miliar untuk proyek tersebut.

Setiap BUMN mendapat dua persen keuntungan dari uang yang disetorkan.

Beberapa BUMN itu yakni : PT Perusahaan Gas Negara, PT Pertamina, Bank Nasional Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, PT Hutama Karya, PT Sang Hyang Seri, dan PT Asuransi Kesehatan.

Bareskrim kemudian menetapkan satu tersangka yakni Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, upik Rosalina Wasrin. Dalam proyek itu, Upik sebagai Ketua tim kerja Badan Usaha Milik Negara Peduli 2012.

Juru bicara Mabes Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, atas dugaan pemerasan yang tersebut, Brotoseno ditahan di rutan Mapolda karena saat ini rutan Bareskrim dalam renovasi. “Sudah dilakukan penahanan. Terhitung hari ini kan sudah ditahan,” kata Boy kepada wartawan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran, Jakarta Selatan, Jumat (18/11/2016).

Boy menjelaskan penanganan perkara AKBP Brotoseno bersama polisi berinisial D sudah diserahkan ke Bareskrim Polri. Bareskrim akan menyidik dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan kedua tersangka.

“Tadi siang seluruh tersangka sudah diserahkan ke penyidik Tipikor Bareskrim,” ujarnya.

Boy memastikan proses pidana terhadap keduanya dilakukan bukan sekadar kode etik. “Etik jalan, pidana juga, tapi terpisah,” sambungnya.

Nama Brotoseno sempat mencuat karena kedekatannya dengan mantan politisi Partai Demokrat Angelina Sondakh, istri mendiang Adjie Massaid. Saat itu, Brotoseno merupakan penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Diduga keduanya terlibat asmara di tengah kasus suap Wisma Atlet.

Kisah cinta Brotoseno dan Angie ini menjadi topik panas di kalangan internal KPK. KPK mengamini adanya hubungan asmara antara penyidik KPK dengan ibu satu anak itu. KPK sudah memeriksa Brotoseno dan tidak menemukan pelanggaran kode etik. Setelah menjadi buah bibir, Broto lantas ditarik ke Mabes Polri dari KPK khawatir ada conflict of interest dalam penyidikan kasus Wisma Atlet.

Angie semula menutupnutupi hubungannya dengan Brotoseno. Namun, sejoli ini tidak mampu membendung gejolak asmara yang terus membara. Kebersamaan Angie dan Broto akhirnya terungkap publik. Angie yang kala itu menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat itu tidak malu-malu lagi mengajak Brotoseno saat kunjungannya ke dapilnya di Wonosobo, Jawa Tengah pada Selasa 27 Desember 2011 lalu. Bahkan, foto-foto mesra kebersamaan mereka juga tersebar.

Asmara Brotoseno dan Angie mendapat batu ujian.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan politisi Demokrat itu sebagai tersangka kasus dugaan suap Wisma Atlet. Meski Angie telah divonis MA 10 tahun bui ini, Brotoseno setia mendampinginya bahkan rela mengurus putra semata wayang Angie.

Brotoseno pernah menjadi penyidik KPK dan menangani kasus suap Wisma Atlet.

Namun KPK memastikan, mantan personelnya yang kini dikembalikan ke Mabes Polri itu tidak turut menangani pemberkasan untuk Angie.

Juru Bicara KPK Johan Budi kala itu mengatakan Brotoseno pernah ikut menangkap Mindo Rosalina Manulang, Manager Marketing PT Duta Graha Indah, Mohammad El Idris, dan mantan Sekretaris Kemenpora, Wafid Muharram, pada 21 April 2011 di kantor Kemenpora. nmab/

dew/amb/rin

parlemen

5

Edisi 159 | 28 november - 4 desember 2016

Masih Ingat Skandal ‘Papa Minta Saham’, Setya Novanto Resmi Pimpin DPR Lagi Setya Novanto menduduki kembali kursi pimpinan DPR. Golkar punya alasan mengapa posisi Setya Novanto sebagai ketua DPR harus dikembalikan sebagaimana mestinya.

k

berpegang pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan uji materi UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diajukan Setya Novanto beberapa waktu lalu.

Idrus menjabarkan, uji materi diajukan untuk mementahkan bukti rekaman suara yang diambil secara ilegal oleh Direktur PT Freeport Indonesia saat itu Ma’ruf Syamsuddin.

Ma’ruf merekam perbincangannya dengan Setnov soal saham Freeport. Dalam perbincangan itu Setya Novanto mencatut nama Presiden Joko Widodo hingga menyebabkan kasus papa minta saham mencuat.

Dari rekaman itu Sudirman Said yang kala itu menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan Setnov ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Persidangan etik di MKD sempat menjadi perhatian publik dan memaksa Setnov untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Ia kemudian bertukar tempat dengan Ketua Fraksi Golkar Ade Komaeudin.

etua umum Golkar Setya Novanto akhirnya kembali menduduki kursi ketua DPR setelah resmi dinyatakan dalam hasil rapat pleno. DPP Partai Golkar sebelumnya mengajukan secara resmi kepada Fraksi Golkar untuk memimpin Ketua DPR RI kembali.

Menurut Sekjen Golkar, Idrus Marham, pengajuan Setya Novanto sebagai ketua DPR sebagai tindak lanjut dari hasil keputusan rapat pleno. Selain itu, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan bahwa, Golkar telah mengambil keputusan secara aklamasi untuk mengembalikan Novanto sebagai ketua DPR. “Ini sebagai tindak lanjut keputusan pleno, DPP Golkar mengirim surat ke Fraksi Golkar dan Pimpinan DPR,” kata Idrus, Selasa (22/11/2016).

“Bahwa DPP Golkar telah mengambil keputusan secara bulat, aklamasi, ya untuk mengembalikan posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR,” imbuhnya.

Idrus menjelaskan bahwa keputusan itu diambil dengan

UMKM Masih Dibelit Masalah

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Tanah Air masih dibelit sejumlah masalah. Dari persoalan SDM hingga pendanaan terus mewarnai perkembangan UMKM di tengah persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Ini jadi perhatian serius pemerintah dan DPR. Demikian mengemuka dalam diskusi Focus Group Discussion (FGD) BKSAP DPR RI, Kamis (24/11) di DPR. Acara dibuka sekaligus dimoderatori oleh Ketua Panja MEA BKSAP Juliari P. Batubara. Hadir sebagai pembicara Ade Petranto (Kemenlu), Abdul Kadir Damanik (Kemenkop UKM), Donna Gultom (Kemendag), dan Dinarwulan Sutoto (Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi).

Menurut Juliari, UMKM sebenarnya menjadi kunci ketahanan ekonomi nasional. Komisi VI DPR sudah berkunjung ke beberapa daerah untuk melihat kinerja UMKM dalam menghadapi persaingan MEA. Masalah yang dihadapi UMKM hampir seragam di semua daerah.

SDM berkualitas sebagai penggerak UMKM belum banyak terlihat. Untuk itu, pembenahan balai latihan kerja (BLK) di berbagai daerah harus dimaksimalkan untuk melahirkan SDM berkualitas.

“Pembenahan BLK masih jadi PR besar kita di daerah,” ucap Juliari

saat membuka acara diskusi. Sementara itu akses pendanaan UMKM juga tak kalah seriusnya membelit para pelaku UMKM. Hanya sekitar 22 persen saja UMKM yang sudah memiliki akses pendanaan lewat perbankan. Semua ini harus segera diatasi untuk merebut pasar ASEAN dan tak kalah bersaing dengan negera-negara tetangga.

Ade Petranto berpendapat, UMKM yang berdaya saing adalah yang memiliki empat karakter, yaitu tangguh, kreatif, mampu memanfaatkan peluang, dan pandai mengatur keuangan.

Ia melihat, banyak peluang sekaligus risiko yang bakal dihadapi UMKM nasional di pasar MEA. Pemberlakuan MEA secara otomatis menciptakan pasar besar untuk produk kompetitif.

Namun, bila produknya kalah bersaing, itu berisiko menutup banyak UMKM. MEA juga menciptakan serapan tenaga kerja terampil yang signifikan.

Risikonya, lanjut Ade, bila tak terampil dan produktif akan menciptakan pengangguran yang signifikan pula. Sementara itu, Donna Gultom menyerukan agar SDM UMKM terus diberdayakan untuk memenangkan persaingan MEA. Disampaikan Donna, banyak cetak biru MEA 2015 tak tercapai oleh pemerintah Indonesia. Akhirnya, cetak biru itu di-take over ke tahun 2025. nmh/iw

Nah, karena bukti rekaman sudah tidak diakui lagi secara hukum, Idrus menilai semua tuduhan terhadap Setnov pun harus batal demi hukum. Posisi dia sebagai ketua DPR pun harus dikembalikan sebagaimana mestinya.

“Batal demi hukum. Dan atas pertimbangan itu maka juga komitmen keluarga besar Partai Golkar seperti telah ditunjukan dalam Munaslub, mengapa Setnov terpilih dalam Munaslub, karena peserta Munaslub yakin Setnov tidak terlibat seperti apa yang telah dituduhkan melalui persidangan-persidangan MKD,” jelas Idrus.

Hal senada disampaikan DPP Golkar, Yorrys Raweyai, bahwa rapat pleno sudah memutuskan mengganti Ketua DPR RI Ade Komaruddin digantikan Setya Novanto.

“Tadisudahdiputuskandalam pleno. Ade Komarudin enggak ada salah apa-apa, ini soal etika dan wibawa partai,” katanya.

Fraksi PDI Perjuangan menghormati hak prerogatif Partai Golkar menunjuk kembali Setya Novanto, karena merupakan mekanisme politik di parlemen, kata anggota FPDI Perjuangan Charles Honoris.

“Keputusan Golkar untuk kembali mengangkat pak Novanto sebagai Ketua DPR adalah hak prerogatif yang harus kita hormati. Mekanisme politik di Parlemen sesuai aturan me-

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto beserta perwakilan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta pihak terkait lainnya di Gedung DPR RI.

mang seperti itu kita hormati saja,” katanya di Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Charles juga mengapresiasi komitmen Novanto untuk mempertahankan kebhinekaan dan menjadikan Partai Golkar garda terdepan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut dia, kasus-kasus

dugaan pelanggaran etika yang pernah dihadapi Novanto pun sudah selesai dan dirinya selalu percaya bahwa hukum harus menjadi panglima.

“Ketika sudah ada keputusan dari lembaga resmi yaitu MKD yang memutuskan untuk merehabilitasi nama baik beliau tentunya juga harus kita hargai,” ujarnya.

Dia mengucapkan selamat kepadaNovantoakanmemimpin DPR kembali, diharapkan bisa membawa lembaga itu menjadi institusi yang dipercaya oleh rakyat Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap DPR dan partai politik pada umumnya.

Sekedar diketahui, Novanto mundur dari Ketua DPR set-

DPR-Menristekdikti Kaji Peningkatan Penggunaan Geothermal

Setya Novanto dan Ade Komarudin saat kampanye calon ketua umum Golkar di Surabaya, Jawa Timur.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto membahas riset pemanfaatan geothermal atau energi panas bumi dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir.

“Ini menindaklanjuti keputusan pemerintah Indonesia yang harus mempunyai institut riset di bawah kemenristekdikti untuk menunjang kegiatan geothermal,” kata Agus di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Ia mengatakan, Indonesia harus terus menggalakkan

penggunaan geothermal untuk menanggulangi kekurangan sumber-sumber energi lain.

Mengutip data dari Kementerian ESDM, Agus menyebutkan, Indonesia memiliki potensi geothermal yang sangat besar yaitu hampir 30 gigawatt.

“Tetapi baru termanfaatkan lima persen, sekitar 1.500 megawatt. Sehingga, kita punya banyak (sumber) listrik tetapi tidak bisa dimanfaatkan.

Sekarang mulai kita galakkan dan satu-satunya cara untuk maju kita harus punya institut

riset,” katanya.

Sementara itu Menristekdikti menjelaskan, riset yang berkembang saat ini sudah mulai canggih khususnya terkait energi baru terbarukan, yang dalam hal ini adalah geothermal.

“Tetapi kan sekarang pemanfaatan geothermal masih sangat rendah walaupun potensinya sangat tinggi. Maka riset harus kita tingkatkan terus sehingga energi ini bisa menghasilkan sebagai bauran energi ke depan yang di dalamnya termasuk geothermal,” ucap Nasir. ntry/ans

DPR Targetkan Revisi UU ASN Selesai Akhir Tahun Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan revisi terbatas terhadap UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa rampung dan disahkan sebelum Masa Persidangan II Tahun Sidang 2016-2017 berakhir pada Desember mendatang.

“Kami berharap pada masa sidang ini bisa diselesaikan, paling tidak diparipurnakan draft revisi terbatas UU ASN di DPR,” tegas Anggota Baleg DPR Rieke Diah Pitaloka sebagai pengusung dalam Pleno Baleg di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

L e b i h l a n j u t , R i e ke mendorong revisi terbatas UU ASN agar memberikan manfaat untuk membenahi sistem kepegawaian negara menjadi lebih berkeadilan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Bagaimana membentuk sistem rekrut yang berkeadilan terhadap ASN. Bagaimana perekrutan itu efisien dan bisa dipertanggungjawabkan serta memberikan keadilan bagi mereka yang selama ini telah mengabdi bertahun-tahun pada pemerintah, khususnya mereka yang ada di garda terdepan pelayanan publik,” tandas politisi dari F-PDI Perjuangan itu.

Menurutnya, selama ini status pegawai honorer terabaikan karena UU ASN sebelumnya hanya mengatur tentang PPPK. Ia mem-

Para Gubernur dan Bupati Diminta Efektifkan Himpun Zakat Anggota Komisi VIII DPR Samsu Niang mengharapkan para gubernur dan bupati ikut berperan mengefektikan penarikan zakat. Potensi zakat di Indonesia, sesuai ekspose Kepala Badan Amil Zakat Nasional Bambang Sudibyo per tahun bisa mencapai Rp 227 triliun.

“Potensi ini kalau dimaksimalkan bisa membantu anggaran pembangunan. Karena itu para Gubernur dan Bupati betul-betul bisa mengefektifkan potensi zakat ini,” katanya seuasi mengikuti pertemuan dengan Kakanwil Kemenag Sulsel beserta jajarannya Selasa (22/11/2016) lalu di Makassar.

Dalam pertemuan Tim Panw w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

ja Pendis Komisi VIII yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Iskan Qolba Lubis, pejabat Kemenag Kabupaten Maros melaporkan bahwa semua PNS muslim diwajibkan membayar zakat sehingga setiap bulannya bisa terkumpul Rp 24 juta.

Diharapkan daerah lain menerapkan hal serupa sehingga dana dari zakat ini bisa dimaksimalkan setiap daerah.

Selain peran Gubernur dan Bupati, Samsu Niang berharap untuk memaksimalkan penerimaan zakat, maka sumber daya manusia (SDM) harus dipersiapkan dengan memadai. “Minimal ketua amil zakat propinsi/kabupaten ada profesi perbankannya, sehingga pengelolaan zakat

bisa lebih baik dan terarah ke depan,” tandasnya.

Terkait dukungan regulasi, politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, sekarang ini baru melakukan perbaikan terhadap regulasi Badan Amil Zakat Nasional. Mudahmudahan tahun depan sudah ada aturan yang paten untuk pengelolaan amil dan zakat.

Kalau ini tercapai lanjut dia, jumlahnya siginifikan membantu APBN. “Apalagi Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, kalau konsisten berzakat bisa tercapai jumlah itu. Karena itu pengelolaannya harus maksimal,” jelas Syamsu.

Disamping itu, kata politisi PDI Perjuangan ini, keper-

cayaan masyarakat terhadap pengelola zakat ini belum maksimal. Pengelola dana ini adalah instansi plat merah, mestinya badan pengelola amil zakat ini betul-betul independen supaya tidak ada intervensi dan masyarakat melihat badan ini akuntabel.

Sebagian masyarakat, kata Samsu, masih belum percaya terhadap badan ini sehingga lebih cenderung untuk menyalurkan kepada lembaga penampung duafa yang langsung memberikan bukti di lapangan. “Dengan badan pengelola independen kita harapkan seperti itu, dana zakat sampai ke sasaran yang tepat,” ia menambahkan.mm/ nmas

Anggota Komisi VIII DPR Samsu Niang.

elah diduga tersangkut skandal ‘Papa Minta Saham’ lantaran terkait perpanjangan PT Freeport Indonesia. Tapi akhirnya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR membebaskan Ketua Umum DPP Partai Golkar dari semua tuduhan. Novanto juga memenangkan gugatan judicial review di MK tentang pasal penyadapan.ndbs

berikan contoh, banyak pekerja pegawai tidak tetap di instansi pemerintahan yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun, namun, tidak bisa diangkat menjadi PNS karena terbentur batasan usia.

“Yang sudah lama bekerja bagaimana, kan tidak mungkin posisi mereka disamakan dengan mereka yang baru melamar. Mungkin dulu pertama kali diangkat masih berusia 20 tahun, tapi karena tidak diangkat-diangkat, sekarang usianya lewat dari 35 tahun. Nah, itu ada ketidakadilan,” kritik politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo mengusulkan agar pengangkatan PNS bagi tenaga honorer dilakukan secepatnya dan secara bertahap.

“Kalau boleh mulai tahun ini atau awal tahun depan diangkat secara bertahap,” ujar politisi F-PG itu.

Selain itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan wewenang dalam pengangkatan PNS, Firman mengusulkan agar Panitia Kerja (Panja) merumuskan sistem pengangkatan dilakukan di tingkat pusat “Dari tingkat pusat lalu ditimpahkan ke pemerintah daerah. Kalau tidak, ini nanti akan membuka peluang permainan korupsi di tingkat daerah. Ini yang harus kita hindarkan,” tegas politisi asal dapil Jateng itu.nann/sf

analisa

6

Edisi 159 | 28 november - 4 desember 2016

Antasari Azhar: Jangan Ada Lagi Pejabat atau Rakyat Mengalami Ketidakadilan Seperti Saya

Setelah menghirup udara bebas, Antasari Azhar, mantan ketua KPK ini menyempat­kan diri berbincang-bincang seputar penegakan hukum di Indonesia.

Salah satu yang menjadi fokus bincang-bincang hari itu adalah reformasi hukum yang dicanangkan Presiden Jokowi. Berikut kutipan selengkapnya: Soal reformasi hukum yang dilakukan di era Presiden Jokowi, apa komentar Anda?

Bahwa hukum ini memang harus direformasi. Saya sep­ endapat dengan Presiden Jokowi yang mencanangkan reformasi di bidang hukum. Tapi saya belum melihat secara substansi, apa saja pointers-pointersnya.

Supaya tidak ada lagi ke depan

siapa pun, apakah pejabat, apak­ ah rakyat biasa yang mengalami seperti saya.

Konkretnya, di mana yang perlu di direformasi?

Sejak laporan masuk, telaah data, kemudian penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan. Nah, masing-masing tahapan itu secara totalitas harus diperbaiki. Misalnya dalam Undang-Undang Kejaksaan, jaksa itu dalam posisi sentral.

Maksudnya dia harus menel­ iti betul bahwa apakah perkara ini layak diangkat atau tidak, itu jaksa yang menentukan. Penyidik bisa menyidik setebal apapun, tapi kalau dinilai tidak layak untuk diangkat, jaksa tidak akan bawa ke per­sidangan.

Selain itu?

Kemudian pengadilan, seka­ lipun jaksa sudah yakin, tapi kalau hakim menilai alat bukti dan pertimbangan hukumnya tidak tepat dia tidak layak menghukum. Jangan dianggap setiap perkara itu yang diangkat itu harus dihukum.

Boleh saja dibebaskan?

Jaksa boleh menuntut bebas, hakim apalagi boleh memutus bebas. Dengan demikian kea­ dilan itu akan terwujud. Karena selama ini kita selalu berteriak penegakan hukum. Tapi setelah saya di dalam, dan dari masukan-masukan selama saya tujuh tahun bersama narapidana, saya meli­hat: Wah kalau begini penegakan hukum yang

selalu diteriakkan itu sudah tidak tepat lagi.

Jadi, standing point dari reformasi hukum ini harusnya berorientasi pada keadilan?

Harusnya penegakan keadilan. Kalau sudah melakukan penegakan keadilan berarti sudah melakukan penegakan hukum.

Kalau hanya penegakan hukum, maka setiap orang harus dihu­ kum, katanya harus ada kepastian hukum kan. Nah kepastian hukum itu tidak berarti menghukum.

Lalu?

Tapi adanya keseimbangan rasa keadilan. Orang tidak salah ya jangan dihukum. Orang salah

ya dihukum. Ada adegium yang masih sering kita dengar akhir-akhir ini adalah: Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Nah itu.

Artinya ini sangat bergan­ tung pada SDM penegakan hukum bukan di subtansi undang-undangnya?

Oh iya, prinsip saya ya: Sediakan saya lima penegak hukum yang baik sekalipun peraturan itu kurang baik saya mampu untuk menegakkan hukum. Tapi sebaliknya, bikinlah peraturan sebaik-baiknya, kalau penegak hukum tidak baik, tidak mampu untuk menegakkan hukum.

Jadi yang harus dibersihkan ini penegak hukumnya ya?

Tidak hanya dibersihkan, tapi kompetensinya harus diting­ katkan. Penyelidikan itu adalah kegiatan pengumpulan data.

Dari pengumpulan data tersebut maka akan dinilai apakah sudah terjadi tindak pidana. Nah apabila terjadi tindak pidana, dilakukan penyidi­kan. Penyidikan adalah kegiatan mengumpulkan alat bukti, dari alat bukti tersebut maka baru ditemukan siapa tersangkanya. Jangan dibalik.

Jangan tersangka dulu ditetapkan, baru dicari alat bukti. Nah hal-hal seperti ini.

Kok bisa dibolak-balik be­ gitu?

Sebetulnya, KUHAP kita sudah mengatur itu, tapi tetap saja tetap­kan tersangka dulu baru dicari alat bukti. Begitu juga tahap selan­jutnya. Kejaksaan misalnya, dia bertanggung jawab di pengadilan untuk pembuktian, sehingga jaksa harus teliti betul berkas layak disidangkan atau tidak, kalau tidak layak tidak diterima. Kasih petunjuk, P19.

Jangan sampai nanti, karena diterima begitu saja, setelah disidang kebingungan ini ke mana ini. Maka bawalah dakwaan yang betul-betul sudah konkret, supaya diputus menjadi adil. Kita kan butuh keadilan. Katakanlah 1.000 satu bulan perkara hukum bisa ditegakkan, tapi kalau keadilan tidak tercapai untuk apa. nhrm

Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sumarno: Jangan Tiru Model Kampanye di Amerika Kampanye itu adalah pendidikan politik untuk masyarakat. Karena itu calon jangan mengkampanyekan hal-hal yang negatif seperti isu SARA dan fitnah. Kita jangan mencontoh model-model kampanye di Amerika.

p

r o s e s Pe m i l i h a n Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 terus bergulir. Berbagai tahapan telah dilalui. Di antaranya sosialisasi, pendaftaran bakal calon hingga penetapan calon. Terdapat tiga pasangan calon yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta.

Tiga pasangan tersebut yaitu pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) -Djarot Saiful Hidayat, Anies BaswedanSandiaga Uno. Pada 25 Oktober 2016, dalam pengundian nomor urut, pasangan Agus-Sylviana mendapat nomor urut 1, AhokDjarot nomor urut 2, AniesSandiaga nomor urut 3.

Kini, tiga pasangan tengah menjalani kampanye. KPU Provinsi DKI sebagai penyelenggara pemilihan bertugas untuk menyiapkan berbagai alat peraga kampanye, dalam jumlah tertentu, bagi para calon.

Tugas KPU DKI tak berhenti di sana. Masih ada sejumlah tahapan lainnya yang mesti dijalani, seperti penetapan daftar pemilih tetap (DPT), menggelar pemungutan suara, merekapitulasi perolehan suara. Dalam pelaksanaan berbagai tahapan itu dikhawatirkan muncul berbagai persoalan. Lantas bagaimana antisipasi KPU terhadap masalah yangkemungkinanmenghadang?

Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Sumarno, menjelaskan langkahlangkahnya: Bagaimana Anda melihat kampanye yang dilakukan masing-masing pasangan calon sejauh ini?

Sejauh ini, alhamdulillah belum ada kampanye di luar ketentuan yang sudah digariskan oleh KPU. Jadi mereka masih

sesuai dengan koridor yang ada .

Jauh-jauh hari sebelum kampanye dimulai, KPU sudah berkordinasi dengan tim kampanye dari masing-masing pasangan calon.

Masyarakat juga harus memahami kalau ada hal seperti saling sindir dan lainnya, memang ini adalah tahun-tahun politik.

Jadi kami ingin membiasakan kepada masyarakat juga ojo gumunan, jangan cepat kaget dengan informasi-informasi yang terkait dengan itu.

Di sisi lain, calon-calon juga harus menunjukan bahwa kampanye itu adalah pendidikan politik untuk masyarakat. Jadi yang namanya pendidikan itu harus menampilkan apa yang ada untuk mengajak masyarakat tidak mengkampanyekan hal-hal yang negatif seperti isu SARA dan fitnah.

Kita jangan mencontoh model-model kampanye di Amerika. Mungkin kita mencontoh demokrasi di Amerika, tapi tidak model kampanyenya.

Menurut saya, kita lebih bagus dari Amerika. Jadi keunggulankeunggulan program yang harus dikampanyekan.

Bagaimana dengan pemasangan alat peraga kampanye. Seperti apa yang dibolehkan?

Tentang alat peraga kampanye memang sudah diatur.

Pengadaan alat peraga seperti baliho difasilitasi KPU. Setiap kota lima buah per calon. Jadi kalau calonnya ada tiga berarti 15 buah baliho yang difasilitasi KPU. Kalau umbul-umbul, setiap kecamatan 20 buah per pasangan calon. Kemudian, spanduk itu dua buah per kelurahan. Ada 3 calon berarti ada 6 spanduk per kelurahan, dikalikan total kelurahan di Jakarta 267 kelurahan.

Mereka juga bisa menambah kekurangan alat peraga sebanyak

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

150 persen dari yang diadakan KPU. KPU juga memfasilitasi biaya iklan pasangan calon melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Kami hanya membuat rambu-rambu saja. Kami beri durasinya sekian detik itu sama tapi isinya mereka yang menentukannya.

KPU juga memfasilitasi debat terbuka, ada tiga kali di putaran pertama. Nanti kalau ada putaran kedua, ada satu kali debat terbuka lagi.

Berapa budget untuk iklan di media massa?

Kalau budget saya tidak hafal.

Memang biayanya cukup besar.

Anggaran kami kan Rp478 miliar dan sebagian besar itu digunakan untuk meng-cover biaya kampanye itu.

Dulu 2012, anggaran kami hanya sekitar Rp258 miliar dengan 6 pasang calon, sekarang lebih besar lagi anggaran Rp478 miliar untuk meng-cover 3 pasang calon. Anggaran yang besar itu diiklan dan alat peraga kampanye. Kalau dulu kan mereka sendiri, sekarang kami atur untuk iklan di media massa dan alat peraga kampanye.

Setiap pemilu muncul masalah Daftar Pemilihan Tetap (DPT), sejauh ini bagaimana persiapan DPT untuk Pilkada DKI Jakarta?

Salah satu yang menjadi perhatian dari kami adalah masalah DPT. Karena memang, dari pemilu ke pemilu DPT selalu menjadi persoalan. DPT ini memang terkait erat dengan masalah kependudukan. Masalah kependudukan di DKI Jakarta itu sangat kompleks sekali. Migrasi dari satu tempat ke tempat yang lain di Jakarta ini sangat tinggi sekali oleh karena itu kami terus melakukan koordinasi dengan banyak pihak.

Sementara surat suara kan terbatas karena KPU tidak bisa menyediakan surat suara di luar jumlah pemilih yang sudah terdata karena itu berbahaya. Ini menjadi kesulitan tersendiri.

kaca. Mau ngapain di Jakarta, mau ngumpet di Jakarta, mau lirik kanan-kiri di Jakarta itu semua akan ketahuan. Jadi saya kira tidak ada tempat bagi siapa pun melakukan kecurangan di Jakarta.

Meskipun demikian, kerawanan-kerawanan tetap saja harus diantisipasi karena itu KPU DKI selalu melakukan kordinasi dengan Panwas, Kepolisian.

Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Sumarno.

Untuk di daerah lokasi bekas penggusuran menjadi persoalan juga karena mereka yang digusur itu tidak semuanya pindah ke satu titik. Contoh kasus di Bukit Duri itu, kami sudah melakukan pendataan. Beberapa rumahnya juga sudah ditempeli stiker tapi beberapa hari setelah itu digusur semuanya. Data mereka yang sebelumnya tercatat di Bukit Duri, kami coret agar tidak ada pemilih ganda. Tapi bagi mereka yang tidak terdata atau melapor pindahnya ke mana setelah digusur, itu yang sulit kami mencarinya.

Mengatasi seperti itu, kami nanti akan membuat TPS di dekat lokasi penggusuran. Hal itu agar mereka yang pindah dan tinggal tak jauh dari lokasi penggusuran itu tetap bisa menggunakan hak pilihnya di sana.

Berapa perkiraan jumlah total DPT? Kalau Pilkada 2012 itu kan sekitar 6,9 juta. Pileg (pemilihan legislatif) dan Pilpres (pemilihan presiden) DPT kita ada 7.096.000. Sekarang DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) kita itu 7,4 juta orang. Jadi diperkirakan DPT kita sekitar 7,5 sampai 7,6 juta orang.

Bagaimana dengan mereka yang hanya memiliki surat

keterangan KTP elektronik, apakah tetap bisa memilih?

Iya, istilahnya itu suket (surat keterangan). Ketentuannya memang memilih itu harus memiliki KTP elektronik. Kami membolehkan (pemilih tanpa pakai e-KTP), dengan catatan mereka harus membawa surat keterangan dari Dinas Kependudukan.

Karena masalah KTP elektronik itu kan masalah administrasi, sementara memilih itu hak asasi.

Jadi tetap boleh karena hak asasi itu tidak bisa dikalahkan oleh hak administrasi.

Nama-nama yang belum memiliki KTP elektronik itu akan kami mintakan surat keterangan dari Dinas Kependudukan, agar mereka yang belum memiliki KTP elektronik dapat memilih. Surat keterangan digunakan hanya pada satu jam terakhir itu tadi.

Bagaimana persiapan hari pencoblosan, seperti logistik?

Penyiapan kertas suara itu mengacu pada penetapan jumlah DPT. Jadi begitu DPT ditetapkan, baru semua proses pengadaan logistik bisa kami lakukan karena surat suara itu dicetak harus sesuai dengan jumlah DPT plus surat cadangan 2,5 persen. Jadi sepanjang belum ada DPT kami enggak bisa mencetak itu, bisa pelanggaran pidana itu nanti.

Pengadaan formulir juga demikian. Begitu juga dengan penentuan jumlah TPS itu harus berdasarkan jumlah DPT. Berapa kebutuhan bilik suara, berapa kebutuhan kotak suara juga setelah DPT ditetapkan. Prosesnya sudah disiapkan.

Apakah ada perubahan jumlah TPS Pilkada 2017 dengan Pilkada lalu?

Pada 2012 itu, TPS kami 15.000, sekarang perkiraan kami sekitar 13.000. Artinya ada pengurangan di jumlah TPS tapi bukan berarti jumlah pemiliihnya berkurang. TPS berkurang karena jumlah maksimal di TPSTPS itu bertambah. Sekarang itu 800 suara, dulu itu 600 surat suara. Jadi dulu itu 15.000 TPS dengan pemilih 6,9 juta, sekarang itu dengan pemilih sekitar 7,5 juta menggunakan 13.000 TPS dengan per-TPS itu 800 pemilih atau suara, itu estimasinya.

Bagaimana antisipasi pengamanan surat suara usai pemilihan?

Kami antisipasi itu bekerja sama dengan kepolisian. Jadi kepolisian yang menyiapkan pengamanan dan teknisnya. Insya Allah kalau di Jakarta tidak ada itu karena dari sisi geografis kan juga sangat mudah di Jakarta itu.

Jakarta itu seperti rumah

Berapa total jumlah penyelenggara pemilu keseluruhan?

Total jumlah penyelenggara pemilu di Jakarta itu dari tingkat KPPS sampai tingkat provinsi itu sekitar 145 ribu petugas. Jadi memang cukup besar petugas kami. Jadi per TPS itu 7 orang KPPS plus 2 orang pengawas (Panwaslu), kalikan saja dengan 13.000 TPS, banyak sekali.

Kemudian PPSnya ada 3 orang, terdiri dari ketua, wakil dan sekretarisnya.

Adakah imbauan untuk para calon?

Untuk calon, mereka kan tokoh masyarakat, mereka orangorang yang dihormati, dan terdidik. Jadi tidak ada pilihan bagi mereka selain memberikan keteladanan kepada masyarakat.

Jangan asal ngomong yang bisa memancing masyarakat dan membuat suasana pilkada jadi semakin panas.

Pada 2012, baru berdasarkan hitung cepat, Pak Fauzi Bowo (gubernur DKI petahana ketika itu) melakukan konferensi pers dan mengatakan selamat untuk Pak Jokowi (saat itu terpilih menjadi gubernur DKI ). Rakyat yang waktu itu memanas juga tenang. Pak Jokowi menyambut dengan meminta para pendukungnya untuk tidak merayakan kemenangan di jalan-jalan raya.

Itu indah sekali.

Kami ingin mengulang itu kembali. Siapa pun nanti yang terpilih, yang lain-lain harus mengucapkan selamat kepada pemenang. Sementara yang menang juga tidak perlu terlalu euforia kemenangan.nli/ri/ar

7 Edisi 159 | 28 november - 4 desember 2016

Buni...

nSambungan Halaman 1

Saya pulang ngajar jam 9 hari Kamis tanggal 6 Oktober, saya pulang jam 9 malam sampai di rumah jam 11 malam.

Jam 10 atau 11 dari Sudirman ke Depok. Makan dulu. Sambil makan sambil saya lihat Facebook di handphone murah saya. Di timeline saya muncul tuh dari mediankri. Terus saya tonton, saya klik. Saya terkejut. Wuih. Sebagai orang yang pernah belajar jurnalisme, pernah jadi wartawan, segala macam itu motif beritanya tinggi banget. Kok ada pejabat publik kayak begitu, ya, Mas? Saat itu tahu video tersebut sudah ngehits?

Gak tahu saya. Mungkin karena di mediankri sudah banyak yang nge-like sama share juga Kapan Anda tahu kalau video yang anda bagikan itu menjadi heboh?

Ya kemudian ada diskusi sana-sini. Kemudian ada share saya jadi provokator, menyebarkan SARA, itu yang hari Jumat (7 Oktober) sudah menyebar. Jumat besoknya.

Sorenya saya dilaporkan ke polisi. Dalam sekian jam saya sudah dilaporkan ke polisi.

Sebenarnya video itu Anda edit atau tidak, sih?

Saya tidak mempunyai kemampuan editing, tidak punya alat editing. Saya sibuk mengajar seminggu penuh pada hari-hari itu.

Anak atau istri ngomong apa kepada Anda saat awalawal heboh?

Mereka saya batasi. Kita nggak punya tv di rumah. Ada tv tapi nggak nonton. Sama sekali zero tv.

Jadi awalnya keluarga gak ada yang tahu?

Enggak ada sama sekali.

Istri saya nggak main Facebook, punya akun tapi sudah gak lagi. Nggak tahu apa-apa.

Nggak punya tv.

Bagaimana respons keluarga saat tahu Anda dilaporkan ke polisi?

Terkejut. Ya, gimana gitu.

Tetapi anak-anak kan nggak

Demo 2.12...

nSambungan Halaman 1

“Tunjukkan bahwa Indonesia kumpulan patriot sejati.

Tanggal 30 November, pagi, berkumpul di provinsi, kabupaten bersama untuk menunjukkan ikat kepala merah putih dengan judul Nusantara Satu,” tutur Gatot.

Munculnya upaya dari pihak asing yang mengadu domba masyarakat Indonesia, di antaranya lewat penyebaran informasi bohong di media sosial. Panglima menyebut oknum Kostrad menganiaya Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq.

Setelah diselidiki, ternyata penyebaran informasi bohong tersebut berasal dari Australia dan New Jersey, USA. “Berkumpul, temanya Indonesia milikku, Indonesia milik kita bersama, itulah Bhineka Tunggal Ika,” imbuhnya.

Gatot mengaku menggagas gerakan “Nusantara Bersatu” setelah sebelumnya tersentuh dengan omongan salah seorang anak SMP. Dalam perbincangan, si anak mengatakan panglima sekarang ini enak, karena masih hidup.

“Anak itu juga mengatakan, ‘panglima TNI hidup kan diwarisi oleh para pahlawan yang gugur mengorbankan darah, tenaga, dan nyawa.

Kami seumur panglima belum tentu’,” tutur panglima menirukan ucapan si anak.

Setelah berbicara dengan si anak, beberapa jam kemudian panglima mengaku di telepon oleh salah seorang ulama besar. Ulama tersebut mengaku telah mencium adanya gelagat kurang baik, terkait upaya-

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

mengerti apa-apa.

Anda punya anak berapa?

Yang nomor satu sudah kelas 2 smp, satunya lagi masih kelas 2 SD. Ada tekanan kepada anak-anak?

Nggak sih. Mereka senangsenang saja. Ya, teman-temannya yang biasa nanya, temannya kan nonton TV. Oh bapaknya Buni Yani ya? (tertawa) Rupanya temantemannya yang tahu, baru anak saya yang tahu.

Tahu hari itu juga?

Ya enggak, setelah sekian hari. Sekitar tanggal 11 (Oktober), lah.

Keluarga komplain?

Ada tekanan, ya. Istri saya sangat tegar, tapi beberapa terakhir serangannya itu di luar batas, kalau dilihat kalau buka google ketik Buni Yani itu sudah 99 persen [negatif ].

Sekarang masih mengajar?

Saya mengundurkan diri.

Sudah sebulan yang lalu. Nggak ngajar sebulan. Dilaporkan polisi hari Jumat sore (7 Oktober), besoknya, Sabtu, saya ke kampus. Saya diteror di kampus. Akhirnya saya mengundurkan diri.

Diteror siapa?

Saya tidak tahu, tapi saya lihat mungkin ada operasi tertentu yang menyasar ini. Saya sudah nggak punya pekerjaan, di keluarga saya jadi banyak pikiran, segala macam. Sepertinya saya dijadikan target operasi. Bayangin, saya dibully 24 jam di Twitter—sudah sebulan. 24 jam. Gila! masa orang nggak tidur, sih?

Sudah berapa lama mengajar di London School of Public Relation?

12 tahun. Tahun 2004.

Mengajar apa?

Saya sudah dua tahun ngajar Ilmu Komunikasi Pembangunan sama Sistem Media Indonesia. Di kuliah Sistem Media Indonesia, saya mengajar undang-undang tadi. Saya sudah khatam 2 tahun sama mahasiswa, jadi tahu isi UU ITE bersama mahasiswa, UU

upaya pihak asing ingin memecah belah bangsa.

“Jadi mari tunjukan Indonesia itu besar, mari buat nusantara bersatu kumpul semua. Jadi ini ide dari anak kelas 1 SMP dan mungkin tuhan berikan jalan ulama besar sampaikan seperti itu. Kalau perlu sorban saya pakai merah putih, tunjukan seperti dulu,” ajak Panglima.

Sebelumnya Gatot juga menyebut jika TNI menghargai setiap proses demokrasi, termasuk demonstrasi oleh warga Indonesia. Namun TNI memiliki kewajiban untuk berperan jika ada upaya yang berniat untuk merusak dan menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yah, TNI berjihad.

“Prajurit saya juga siap berjihad mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila, bersama masyarakat, kita bersama-sama mempertahankan Pancasila,” katanya.

Menurut dia, pihak-pihak yang memiliki niat menghancurkan NKRI dinilai sebagai orang tidak beragama sehingga akan berhadapan dengan TNI, Kepolisian Indonesia, dengan seluruh masyarakat.

Dari pengalaman sejarah selama ini, Nurmantyo menegaskan tidak ada satu pun pengkhinat bangsa yang bisa hidup di Indonesia. “Tidak ada yang bisa, mau menantang, silakan,” katanya.

Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menyebutkan bahwa Prajurit TNI juga siap untuk berjihad dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dikomentari Pengamat dari Soekarno Institute for Leadership, Gede Siriana.

Bagi dia, pernyataan yang dilontarkan Gatot di Pangka-

Penyiaran, UU Pokok Pers nomor 40/99, UU 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, itu sudah semua kita bahas. Terus apakah saya bodoh masuk penjara? Apakah betul saya masuk penjara karena otakatik itu?

Setelah keluar dari London School Public Relation sebagai pengajar, mau ngapain?

Saya menulis, undangan diskusi. Saya juga menulis tesis S3 saya di Belanda.

Apakah Beasiswa Anda terganggu karena proses hukum Anda saat ini?

Nggak. Saya kira tidak ada kaitannya. Kalau ini murni warga negara. Sekolah, sekolah saja. Ini kan bukan kasus hukum, tapi karena ini dikaitkan dengan politik saja.

Anda sempat dekat dengan orang Jasmev ( jaringan relawan Jokowi)?

Nggak. Saya sempat berkomunikasi lewat media sosial.

Teman, sih.

Kenal karena waktu Pilgub 2012 Anda mendukung Jokowi-Ahok?

Oh, iya. Kita sama-sama dukung Pak Ahok dan Jokowi, tapi teman-teman tidak melihat itu. Saya dulunya pendukung Pak Jokowi sama Pak Ahok. Sejak gubernur, saya sudah menjadi pendukung. Waktu Pilpres 2014, saya masih di Belanda, saya nyoblos di Kedubes Indonesia Deen Haag. Itu yang saya coblos Pak Jokowi. Tapi setelah Pak Jokowi nggak terlalu baik, kita kritik. Begitu pula dengan Pak Basuki. Ada hal-hal baik, ya, kita puji. Sekarang penggusuran, berkata kurang baik kita kritik, termasuk video kemarin, kita kritik. Orang keluar konteks.

Sempat ditawari jadi tim sukses?

Nggak sama sekali. Mereka tidak melihat potensi dalam diri saya (tertawa). Saya enggak ke sana. Anda lihat wajah saya ini? (tertawa). Saya pokoknya sudah jadi guru, Mas. Saya senang mengajar, membimbing. Itu sudah indah. Saya nggak berani masuk penjara, Mas. Sudah punya istrintir

lan Udara TNI AU Soewondo Medan itu untuk mengkritik para pendukung Ahok yang terindikasi berbau-bau pengaruh Partai Komunis Cina.

“Ucapan Panglima TNI ini seperti menegaskan kembali peringatan Panglima TNI yang disampaikan dalam ILC minggu lalu bahwa kekuatan asing sedang mencoba menguasai NKRI dengan memecah belah rakyat NKRI,” kata dia.

Analisis Gede, dalam konteks geopolitik, Cina memang sedang berusaha menguasai Asia Pasifik dan mengambil alih pengaruh AS dengan kebijakan Silk Road Maritim.

Dengan instrumen OBOR, Cina ingin negara-negara Asia Pasifik menyediakan pembangunan infrastruktur bagi kepentingan ekonomi Cina.

Kata Gede lagi, pernyataan Gatot jelas menegaskan bahwa TNI berada bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan Islam dan Nasionalis. Apalagi, ucapan itu disampaikan saat melakukan istigoshah bersama para kyai.

“Bahkan Panglima TNI menghargai setiap proses demokrasi, termasuk demonstrasi oleh warga Indonesia.

Artinya Panglima secara jeli melihat bahwa demonstrasi 411 adalah merupakan reaksi kemarahan umat atas kasus penistaan agama oleh Ahok.

TNI pasti sudah tahu siapa dalang yang sebenarnya ingin merusak kebhinekaan NKRI,” terang dia.

Gede menambahkan, kondisi saat ini sama dengan situasi menjelang G30S PKI 1965 ketika kelompok komunis berusaha menguasai pengaruh di istana presiden. “Sementara kelompok Islam dan TNI juga berusaha menyadarkan presiden,” tandasnya.ngir/sta/poj

Ahok...

Kalau saya ditersangkakan, eh, tahu -tahu kami menang satu putaran. Malu dia. Jadi kami harus fight!

Apakah Anda dan tim pemenangan akan mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka ini?

Kalau saya pribadi sih ingin praperadilan supaya bisa langsung live. Tapi akhirnya kami putuskan untuk tidak melakukan langkah hukum praperadilan.

Kalau hanya itu kan bisa lewat praperadilan?

Kalau di pengadilan semua hasil pemeriksaan, berita acara, tuduhan, semua disampaikan di muka umum. Sama kayak reklamasi, saya dituduh gu­bernur Podomoro kan, bilang si Sunny paham-paham duit untuk saya, begitu diputar di pengadilan suara resmi hasil penyadapan langsung diam semua, langsung ketahuan, saya Gubernur Podomoro apa Gubernur Jakarta.

nSambungan Halaman 1

Kenapa berubah?

Karena kami ingin supaya kasus ini segera dilimpahkan ke pengadilan. Kami akan fight di pengadilan seperti kasus reklamasi dan Sumber Waras.

Kalau semua orang bisa lihat, ini menarik. Anda bisa banyangkan enggak malunya?

Ketua MPR...

nSambungan Halaman 1

Namun yang terjadi setalah Pilpres selesai, tak satupun warga yang terluka atau rumah terbakar.

“Bahkan rivalitas itu sekarang telah diakhiri sangat manis dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke kediaman Prabowo dan sebaliknya. Diakhiri dengan naik kuda bersama,” katanya.

Pak Kapolri...

nSambungan Halaman 1

Sekalipun dalam Pasal 107 b UU Nomor 27 tahun 1999 tentang Keamanan Negara hanya tertulis hukuman ancaman pidana selama 20 tahun penjara.

Sehingga, untuk memberlakukan aturan itu perlu adanya legitimasi publik.

“Jadi legitimasi untuk melakukan tindakan itu perlu dua langkah. Legitimasi hu-

Skenario...

nSambungan Halaman 1

Terlepas dari itu, pihak Mabes Polri yakin, jika berkas perkara tahap pertama tersebut bakal dinyatakan lengkap (P21) oleh jaksa.

“Kepolisian optimis. Pak Jaksa saja optimis, apalagi polisi ya. Harus itu. Karena ini proses hukum,” ungkap Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Rikwanto, usai menyerahkan berkas perkara Ahok ke Kejagung, Jumat pagi.

Lalu, bagaimana jika seandainya berkas perkara dikembalikan untuk dilengkapi (P19) pihak Mabes Polri?

Maka, proses perampungan berkas yang kilat tersebut perlu dipertanyakan.

Apakah polisi hanya ingin segera terbebas dari “Bola Panas” Ahok dengan pelimpahan yang tergesa? Atau, memang ingin menunjukkan kredibilitas dan keseriusannya dalam menangani kasus Ahok?

Sementara itu, pihak Kejagung pun mengaku tak ingin berlama-lama menahan Bola Panas tersebut. Tiga belas jaksa pemeriksa pun disiapkan Kejagung untuk memastikan berkas perkara Ahok bisa P21 atau P19.

Artinya, ada 59 halaman yang harus diteliti tiga belas jaksa pemeriksa Kejagung per hari, selama dua pekan ke depan. Sesuai aturan yang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Rinciannya, masing-masing jaksa akan memeriksa empat setengah halaman per hari. Itu pun, tidak dihitung libur akhir pekan.

Pihak Kejagung telah menyiapkan 13 jaksa pemeriksa guna meneliti berkas perkara tahap pertama tersebut. “Ada 13 jaksa yang akan meneliti dan mengecek kelengkapan berkas perkara sesuai dengan ketentuan KUHAP dan UU,”

untuk menentukan arah NKRI mau gimana ke depan. Karena kami yakin setiap orang itu sama di muka hukum. Makanya saya ingin proses sidangnya ber­langsung terbuka. Kayak TV menyiarkan kasus kopi sianida itu loh.

Suara (TPS), dan gunakan hak pilihnya untuk mencoblos gambar saya atau Pak Djarot.

Biar kami bisa menang satu putaran. Kami cuma butuh 50 persen plus 1. Itu saja yang kami harapkan.

Anda percaya diri sekali?

Bukannya saya kepedean.

Tapi bagi saya, di pengadilan bukan memperjuangkan sebuah kasus Ahok saja. Ini

Kalau ditayangkan live sep­erti kasus Mirna, tapi ternyata anda kalah di pilkada bagaimana?

Makanya, saya mengimbau kepada seluruh pendukung un­ tuk menerima status tersangka saya dengan ikhlas. Tapi jan­ gan nyerah, jangan putus asa.

Penetapan saya sebagai ter­ sangka bukanlah akhir. Masih ada rangkaian proses yang bisa diperjuangkan.

Untuk itu kami meminta agar para pendukung tetap datang ke Tempat Pemungutan

Terlepas dari status tersang­ka, pendapat anda terhadap tudingan telah menistakan agama seperti apa?

Menurut saya pasal peni­ staan agama mestinya juga bisa menjerat seseorang yang melontarkan ucapan ‘lebaran kuda’. Kalau dibilang lebaran kuda, lebaran juga milik orang Islam. Itu bukannya menghina agama?

Tapi karena yang ngomong bukan saya, tapi ‘pak prihatin’, jadi enggak apa -apa. Kalau saya yang ngomong pasti dapat protes lagi.nhrm

Contoh lainnya, kata Zulkifli, tahun lalu ada 260 pilkada serentak yang digelar di Indonesia. Sama, tak ada yang terluka, tak ada juga rumah terbakar. Ia mengatakan, orang boleh saja beda pilihan namun usai pemilihan mereka akan bersama lagi.

“Tahun ini ada 211 Pilkada serentak, cuma ada satu persoalan di Jakarta. Persoalan muncul bukan karena apaapa semua hanya karena mulut Ahok yang tidak terjaga,” tandas Zulkifli saat dalam

pidatonya.

Sedangkan untuk daerah lain, sambung Zulkifli, tidak ada permasalahan dan tak ada kebhinekaan yang terkoyak.

“Di NTT yang mayoritas Katolik, tidak ada persoalan apapun ketika Ketua DPRD berasal dari aktivis muslim.

Di Maluku, seorang dari etnis tionghoa non-muslim bisa menjadi kepala daerah dengan dukungan penuh. Di Kalteng yang masyarakatnya mayoritas muslim taat, tak ada persoalan dipimpin gubernur non-muslim

selama dua periode,” jelasnya.

Zulkifli menyebut, musuh bangsa ini yang sebenarnya adalah kesenjangan sosial dan rapuhnya persaudaraan kebangsaan.

“Demokrasi politik maju pesat, tetapi tidak akan membuat sejahtera rakyatnya kalau tidak diiringi demokrasi ekonomi. Padahal kita bertekad merdeka untuk bersatu, bersatu agar berdaulat, berdaulat agar bisa adil kepada seluruh rakyat,” ungkapnya. nar/mer

kum dan publik. Legitimasi Hukum ini artinya kita memperkuat fakta fakta, bukti bukti bahwa secara sistematis organisasi ini melakukan pelanggaran sehingga layak dibubarkan. Perlu adanya legitimasi publik, karena kadang sudah jelas ada pelanggaran hukum tapi publik tidak menghendaki,” ujar dia.

Berbeda dengan FPI, pembubaran terhadap HTI belum bisa dilakukan lantaran sampai saat ini HTI belum pernah melakukan tindakan yang

mengakibatkan kerusuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 107 b UU Nomor 27 tahun 1999 tentang Keamanan Negara tersebut.

“Persoalannya adalah sampai hari ini belum ada kerusuhan karena HTI, dia pintar melihat UU itu. Maka dia tidak membuat kerusuhan. Caranya dengan cara-cara soft, berusaha menarik hati masyarakat.

Akibatnya ideologi ini menjadi makin melebar-makin melebar,” ucap Tito.

Oleh karena itu, ditegaskan

Tito perlu sikap tegas pemerintah untuk membubarkan ormas-ormas yang dianggap mengancam NKRI tersebut.

Salah satunya, dengan duduk bersama guna menentukan sikap dan menyamakan paham pembubaran ormas tersebut.

“Kita memang perlu duduk bersama dengan Kemenkumham, Kemendagri, Panglima TNI dan BIN untuk menentukan sikap, apakah sudah cukup untuk melakukan pembubaran terhadap ormas ini,” pungkas Tito.nrnd/mer

ujar Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Noor Rochmad di Kejagung.

“Kami ada waktu dua minggu di KUHAP. Saya tidak akan katakan berapa hari, nggak harus nyebut besok atau lusa.

Takut anda (wartawan) nagih terus. Prinsipnya segera. Yakinlah bahwa kami serius,” jamin Rochmad.

Kejagung, lanjut Rochmad, juga tidak ingin berlama-lama dalam memeriksa berkas kasus Gubernur nonaktif tersebut. Selain itu, menurut Noor, pihaknya meyakini proses penyidikan di Mabes Polri sudah cukup komprehensif.

Sehingga, berkas perkara tahap pertama itu dapat segera P21 tanpa harus dikembalikan dan diperiksa kembali P19) oleh penyidik Mabes Polri.

“Dari penyidikan pun sudah ketat dan komprehensif. Kami meyakini apa yang dihasilkan teman-teman penyidik. Kami tidak akan lama-lama menyikapinya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Mabes Polri menetapkan Ahok sebagai tersangka, 16 November lalu, setelah melakukan gelar perkara sehari sebelumnya.

Gubernur DKI non aktif itu, dilaporkan sejumlah ormas islam atas dugaan penistaan agama. Pasalnya, terkait kutipan kontroversial Ahok tentang surat Al Maidah ayat 51. Hal itu, dilakukannya saat berdialog dengan warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, 27 September 2016 lalu.

Ahok dikenakan sangkaan pidana Pasal 156 a KUHP juncto Pasal 28 ayat 2 Undangundang nomor 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Meski ditetapkan sebagai tersangka dan dicekal, polisi tidak menahan Ahok karena dianggap kooperatif.

Dalam kasus penistaan agama ini, Indonesia Police Watch (IPW) justru menyoroti profesionalitas Polri. Ada dua kasus yang tengah diperbincangkan, yakni kasus yang melibatkan Buni Yani dan Ahok.

“Aneh, justru Buni Yani ini dikriminalisasi dan dijadikan tersangka. Bahkan, Buni Yani malah sempat terancam hendak ditahan. Sementara Ahok, sebagai sumber masalah atau sumber perkara, seperti diistimewakan Polri,” ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane pada wartawan, Jumat (25/11/2016).

Menurut Neta, ada perbedaan mencolok dari segi penanganan kasus keduanya.

Dalam kasus Buni Yani misalnya, tersangka yang disangkakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) itu, tidak dibuka secara luas dan transparan.

Sehingga, publik pun tidak mengetahuinya secara luas dan menyeluruh.

“Mengapa Polri tidak memperlakukan kasus Buni Yani seperti kasus Ahok. Membukanya secara transparan, sehingga publik pun mengetahuinya secara luas dan menyeluruh,” paparnya.

Selain itu, Neta menilai Polri seharusnya berterima kasih pada Buni Yani yang sudah membuka jalan melalui video dugaan kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok. Artinya, polisi dianggap hanya menunjukan arogansi, superioritas, dan kekuasaannya belaka terhadap orang kecil.

Beruntung Buni Yani batal ditahan. Mengingat, jika sampai ditahan, bisa dipastikan kepastian hukum dan profesionalisme penegakan hukum yang dilakukan Polri makin tidak jelas arahnya. Pasalnya, jika beracuan pada UU yang berlaku, Ahok seharusnya ditahan.

“Sikap Polri yang mengistimewakan Ahok ini akan menjadi sumber masalah dan sumber kekacauan. Sebab, kecaman dan gelombang protes akan terus bermunculan. Akibatnya akan berdampak pada kredibilitas Presiden Jokowi,” urainya.

Saat ini, bola panas kasus Ahok tersebut sudah diten-

dang Polri ke Kejaksaan. Sedang bola panas kasus Buni Yani masih berada di Kepolisian (Polda Metro Jaya).

Selain itu, gelombang protes diprediksi tidak akan berhenti begitu saja, karena publik melihat adanya ketidakadilan dalam penanganan kasus penistaan agama tersebut.

Pimpinan Rumah Amanah Rakyat Ferdinand Hutahean menilai kasus Ahok bisa menjadi antiklimaks. Pasalnya, munculnya isu kebhinnekaan yang terganggu dan makar di Aksi Bela Islam III berpotensi membuat penanganan hukum menguntungkan Ahok saat di persidangan.

Ia khawatir, di pengadilan Ahok justru mengungkapkan bahwa dirinya adalah korban gerakan ekstremis radikalis yang ingin memecah belah kebhinnekaan Indonesia lewat kasus penistaan agama.

“Ja n g a n h e r a n m a l a h nanti Ahok jadi hero di pengadilan. Penguasa dan buzzerbuzzernya Ahok membuat opini seolah aksi-aksi saat ini adalah gerakan makar,” kata Ferdinand saat ditemui di kawasan Utan Kayu, Jakarta, Jumat, (25/11/2016).

Terbukti, di media luar negeri telah memuat berita bahwa Ahok dizalimi oleh umat Islam.

“Jadi memang ada skenario luar biasa, dari geopolitik internasional, inilah proxy war yang sedang menghajar kita,” kata dia lagi.

Indonesia memang akan dibikin terpecah belah, kata Ferdinand, mengingat Indonesia menjadi satu-satunya negara besar nan majemuk yang masih utuh hingga saat ini.

“Perilaku Ahok lah justru yang memecah belah kebhinnekaan Indonesia, agar ambisi politiknya untuk menjadi penguasa menjadi mulus. Jika mayoritas umat di Indonesia terpecah belah, maka ekspektasi Ahok untuk menjadi presiden akan tercapai,” sambungnya.nru/tan/muh/ia

8

Edisi 159 | 28 november - 4 desember 2016

konspirasi

Megawati bertemu Presiden SBY saat pemberian gelar pahlawan nasional untuk Bung Karno.

SBY dan Megawati Terlibat Korupsi Pencetakan Uang Kertas Indonesia?

Wikileak melansir kabar tentang pemerintah Australia yang mengintervensi penegak hukum untuk tak mengusut kasus pencetakan uang kertas Indonesia, Malaysia, dan Vietnam di Note Printing, Australia.

Wikileaks menuding ada 17 nama pembesar di tiga negara tersebut yang terlibat, termasuk mantan Presiden SBY dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.

p

residen Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membantah terlibat dalam kasus suap pencetakan uang kertas Indonesia di perusahaan Australia, Note Printing Australia. SBY mengkritik portal berita Sindonews yang menulis sepihak perihal dokumen yang dilansir Wikileaks pada 29 Juli 2014 lalu.

“Harusnya ada klarifikasi atau penjelasan dari saya,” kata SBY di rumahnya, Puri Cikeas, Kamis, 31 Juli 2014.

SBY menyatakan dalam dokumen tersebut tercatat adanya upaya pemerintah Australia menutupi kasus senilai jutaan dolar, yaitu pencetakan mata uang Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Selain pejabat keuangan dan Bank Indonesia, salah satu alasan Australia menutupi kasus tersebut karena turut menyeret nama SBY dan mantan presiden Megawati Soekarnoputri.

Menurut SBY, dokumen Wikileaks mencatat alasan pemerintah Australia adalah mencegah rusaknya hubungan dengan tiga negara yang terlibat.

“Berita seperti ini sangat cepat beredar,” katanya.

SBY membantah semua berita yang dilansir Wikileaks dan Sindonews. Menurut dia, berita tersebut telah mencemarkan dan merugikan nama baik dirinya dan Megawati. Berita itu juga menimbulkan spekulasi yang memicu fitnah sehingga perlu klarifikasi.

SBY mengklaim telah mengumpulkan informasi dan data untuk membantah tuduhan tersebut. Melalui sambungan telepon, SBY berkomunikasi dengan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Kepala Kepolisian Jenderal Sutarman sejak tadi pagi.

SBY sendiri membenarkan Indonesia pernah mencetak 550 juta lembar pecahan mata uang kertas Rp 100 ribu di NPA, organisasi di bawah naungan Bank Central Australia.

“Keputusan, kebijakan pengawasan, dan kewenangan mencetak uang termasuk di Australia itu ada di Bank Indonesia, bukan pada presiden dan pemerintah,” kata SBY. Menurut SBY, dirinya dan Megawati saat proses proyek tersebut belum menjabat sebagai presiden. Meski demikian, SBY memastikan presiden saat itu tak akan terlibat karena tak memiliki wewenang untuk memutuskan atau memerintah-

kan terkait dengan pencetakan uang.

Presiden SBY juga meminta pemerintah Australia memberikan klarifikasi terhadap dokumen Wikileaks tentang dugaan suap pencetakan uang kertas rupiah pada 1999. Ia ingin Australia tak menutupi pengusutan kasus tersebut sehingga tak memunculkan fitnah.

“Ini sesuatu yang menyakitkan, saya sudah menerima laporan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Duta Besar Indonesia di Australia,” kata SBY di rumahnya, Puri Cikeas, Kamis, 31 Juli 2014.

Wikileak melansir kabar tentang pemerintah Australia yang mengintervensi penegak hukum untuk tak mengusut kasus pencetakan uang kertas Indonesia, Malaysia, dan Vietnam di Note Printing, Australia.

Wikileaks menuding ada 17 nama pembesar di tiga negara tersebut yang terlibat, termasuk SBY dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Atas alasan tak mau merusak hubungan antarnegara, Australia berdalih tak berniat menguak proyek bernilai jutaan dolar tersebut.

SBY juga menyatakan Australia harus mengungkap nama pejabat Indonesia yang terlibat sehingga dapat diusut pelanggaran yang dilakukan. Ia juga berharap penegak hukum Australia bisa bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penelusuran kasus tersebut. SBY memastikan KPK akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap kasus suap pencetakan uang tersebut.

“Jangan justru pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan dan pernyataan yang menimbulkan kecurigaan dan tuduhan pihak-pihak di luar Australia,” kata SBY. Ia juga meminta para Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia memberikan penjelasan lengkap dan teknis. Ia berharap seluruh penjelasan dapat membantu dirinya mengakhiri masa jabatan tanpa ada fitnah.

Jawaban Australia, SBY dan Megawati Tak Terlibat

Situs yang didirikan Julian Assange itu, menyebut beberapa tokoh dan pemimpin Asia diduga menerima atau berusaha menerima suap atau pembayaran yang tidak benar. Juga merestui atau tidak sengaja merestui setiap orang untuk menerima atau mencoba menerima suap yang

Dokumen Wikileaks mengungkap super perintah blokir pelaporan masif kasus korupsi Australia yang melibatkan pemimpin Malaysia, Indonesia dan Vietnam.

tidak benar.

Masih menurut dokumen WikiLeaks tertanggal 29 Juli 2014, berikut beberapa tokoh yang disebut masuk daftar tokoh yang dilarang Australia untuk diungkap kasus dugaan korupsinya.

1. Setiap perdana menteri atau mantan perdana menteri dari Malaysia, atau mantan wakil perdana menteri Malaysia.

2. Setiap menteri keuangan atau mantan menteri keuangan Malaysia. 3. Perdana Menteri Malaysia saat ini, Najib Razak.

4. Mantan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi. 5. Adik ipar Ahmad Badawai, Puan Noni.

6. Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad. 6.

Mantan Menteri Keuangan Malaysia Daim Zainuddin. 7. Mantan Menteri Perdagangan Malaysia, Rafidah Aziz. 8. Mantan Menteri Luar Negeri Malaysia, Hamid Albar. 9. Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

10. Mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri.

11.Mentan menteri era Megawati, Laksamana Sukardi. 12. Presiden Vietnam, Truong Tan San. 13. Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung. 14. Mantan Ketua Panitia Pengawas Keuangan Nasional Vietnam, Le Duc Thuy.

15. Mantan Sekjen Partai Komunis Vietnam, Nong Duc Manh.

“Perintah super untuk me-

merintahkan keamanan nasional (Australia) untuk mencegah pelaporan tentang kasus ini, oleh siapa saja. (Tujuannya) untuk mencegah kerusakan hubungan internasional Australia,” tulis WikiLeaks.

Pemerintah Australia membenarkan adanya surat perintah pencegahan penyebarluasan pemberitaan proses pengadilan kasus korupsi pencetakan uang kertas yang melibatkan Securency International dan Note Printing Australia. Namun dikatakan, meskipun nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri disebut-sebut, namun mereka bukanlah pihak yang terlibat.

“Pemerintah Australia menekankan bahwa Presiden dan mantan Presiden RI bukan pihak yang terlibat dalam proses pengadilan Securency,” tegas siaran pers yang dikirim Vicki Miller, Konselor Urusan Publik Kedubes Australia di Jakarta, Kamis, 31 Juli 2014.

Dalam siaran pers berjudul Perintah Pencegahan: Proses Pengadilan Securency tersebut dijelaskan bahwa pemerintah Australia memperoleh perintah pencegahan penyebarluasan informasi yang bisa memberi kesan keterlibatan tokoh politik senior tertentu dalam korupsi di kawasan.

Perintah pencegahan tersew w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

but dianggap pemerintah Australia sebagai cara yang terbaik untuk melindungi tokoh politik senior dari risiko sindiran yang tak berdasar.

Menurut siaran pers tersebut, pengadilan kasus Securency merupakan kasus rumit yang telah berlangsung lama yang menyangkut sejumlah besar nama individu. Penyebutan nama-nama tokoh tersebut dalam perintah itu tidak mengimplikasikan kesalahan pada pihak mereka.

“Kami menyikapi pelanggaran perintah pencegahan ini dengan sangat serius dan kami sedang merujuknya ke kepolisian,” demikian siaran pers Kedutaan Australia.

Sebanyak 17 nama pembesar di tiga negara: Indonesia, Malaysia, dan Vietnam, masuk dalam dokumen itu, termasuk SBY, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, dan mantan Menteri BUMN Laksamana Soekardi.

Alasan BI Cetak Uang di Australia Tahun 1999

Bank Indonesia (BI) menegaskan kebenaran pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengakui Indonesia pernah mencetak

uang di Australia.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara menjelaskan, Indonesia pernah mencetak uang di Australia pada 1999.

“Fakta yang disampaikan Pak SBY ya itu fakta memang, tahun 1999 ada pencetakan di Australia,” kata Mirza Adityaswara di kediaman Presiden SBY, Puri Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/7/2014).

Namun Mirza membantah, Indonesia sering mencetak uang di Australia. Menurutnya, pencetakan uang di Australia itu hanya sekali dilakukan. Lalu, kenapa sampai mencetak uang di Australia?

“Masih ingat Y2K (Year 2 Kilo) enggak? Nah, itu dulu Y2K itu orang enggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi ya dalam rangka mengantisipasi lonjakan permintaan terhadap uang, kemudian Bank Indonesia pada saat itu melakukan pencetakan di luar negeri,” ungkapnya.

Y2K adalah isu tentang adanya error atau kesalahan penghitungan pada sistem komputer di seluruh dunia akibat kemungkinan “kebingungan” komputer saat memasuki tahun 2000. Kemungkinan itu terjadi karena sistim komputer pada masa lalu (sebelum tahun 2000) hanya menggunakan dua digit terakhir pada info tahun.

Pada tahun 1999 di sistim komputer hanya tertera 99, dan jika memasuki tahun 2000 maka komputer dunia akan menggunakan angka 00, atau kembali ke awal. Inilah yang sempat menjadi kepanikan pada waktu itu, dan tersebar isyu bahwa komputer di dunia akan melakukan kesalahan penghitungan.

Tetapi, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara enggan menjelaskan saat ditanya mengapa Australia dipilih sebagai tempat untuk mencetak uang. “Itu nanti tunggu penjelasan lebih lanjut,” tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, kondisi uang itu khusus. Dia pun menjelaskan tentang apa yang dikhawatirkan saat itu, sehingga mencetak uang di luar negeri.

“Ya Y2K waktu itu, ingat enggak semua kantor perlu ada contigensi plan. Kalau tiba-tiba komputer enggak bisa nyala dan sebagainya itu. Termasuk, kalau misalnya masyarakat menjadi resah. Jadi Bank Indonesia perlu mengantisipasi lonjakan permintaan. Kayak seperti Lebaran saja, orang lonjakan permintaan mencetak lebih,” jelasnya.

Menurutnya, kewenangan pencetakan uang itu ada pada BI. Hal demikian tidak perlu berkoordinasi dengan pemerintah. “Karena memang tahun itu sebelum berlaku undangundang mata uang. Undang-undang mata uang berlaku 2011,” ucapnya.

“Itu pencetakan uang memang berkoordinasi dengan pemerintah. Nah mulai 17 Agustus 2014, uang itu namanya uang

NKRI, yang ada tanda tangan Menkeu (Menteri Keuangan).

Tapi kalau 1999 kita bicara kewenangan full Bank Indonesia,” imbuhnya.

Sekadar untuk diketahui, WikiLeaks mengeluarkan pernyataan ini untuk menjelaskan kepada publik tentang perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mempublikasi kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia. Presiden SBY dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ikut disebut dalam rilis tersebut.

“Perintah super untuk memerintahkan keamanan nasional (Australia) untuk mencegah pelaporan tentang kasus ini, oleh siapa saja. (Tujuannya) untuk mencegah kerusakan hubungan internasional Australia,” tulis WikiLeaks, Rabu 30 Juli 2014.

Kasus yang dimaksud adalah, dugaan korupsi proyek pencetakan uang kertas yang melibatkan dua perusahaan Australia. Dua perusahaan itu adalah Reserve Bank of Australia (RBA) dan Note Printing Australia (NPA).

Wikileaks sendiri pernah kembali merilis 1.860 dokumen kawat diplomatik tentang Indonesia. Melalui akun twitter @wikileaks 14 jam lalu tertulis pernyataan RELEASE: 1,860 US-Indonesia diplomatic cables http://wikileaks.org/tag/ID_0. html Detail isi dokumennya bersumbernya dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di seluruh dunia. Tapi, khusus untuk Indonesia, sebagian kawat diplomatik berasal dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.

Meskipun, ada pula bocoran dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Singapura, Kedutaaan Besar Amerika Serikat di Ottawa, hingga Kedutaan Besar Amerika Serikat di Dili, Timor Leste.

Isi dokumen tersebut mulai dari pembagian sampel virus flu burung, pemberantasan terorisme, pernyataan Presiden Megawati tentang peperangan di Irak, pencalonan Agusrin Najimudin, hingga pembuatan UU Anti-Pornografi.

Salah satu isi dokumen adalah dukungan Agusrin Najamuddin sebagai Gubernur Bengkulu. Pada kawat diplomatik dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta tanggal 30 Januari 2006 tertulis Amerika Serikat menganggap Najimudin sebagai kandidat yang berdedikasi dan penuh energi.

Najimudin yang kala pencalonan berusia 35 tahun dinilai mampu mengatasi masalah di Bengkulu. Bahkan Badan Pendidikan Amerika Serikat USAID khusus datang ke Bengkulu untuk mengeksplorasi sumber daya alamnya. “USAID mengeksplorasi kemungkinan penggunaan sumber daya alam milik Provinsi Bengkulu ataupun milik pribadi untuk proyek USAID,” tulis bocoran tersebut. nsumber: indocropcirle

zoom

Simak berita-berita terkini 29 Kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur: www.len sain d on esia . co m

Edisi 159 | 28 november - 4 desember 2016

fokus

Setiap sudut di Raja Ampat, Papua Barat terasa meninggalkan kesan tersendiri. Seperti obyek wisata Pianemo yang termasuk di distrik Waigeo Barat Kepulauan. Ada gugusan batuan karst yang terlihat “berserakan” di atas laut.

Tolak Pembangunan Bandara, Petani Majalengka Diusir Paksa dengan Tembakan

Kejari Surabaya Tolak Penangguhan Penahanan Mantan Dirut Empire Palace

Baca Halaman 10 | guam

Baca Halaman 11 | hukrim

traveller

Wisatawan Bisa Menghilang Sejenak di Pulau Rufas Raja Ampat

nSelengkapnya Halaman 12

Cuma Jualan Opor Ayam, Perempuan Asal Cepu Beromzet Rp 5 Juta per Hari Ada warung opor ayam yang laris manis di Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Saking larisnya, pembeli harus pesan sehari sebelumnya agar bisa langsung menikmati opor ayam saat tiba di warung.. Selengkapnya Baca Halaman 13

Surabaya Segera Miliki Trem

otonomi

PT KAI Daop 7 Madiun Beri Pengobatan Gratis dengan Layanan Rail Clinic

MoU kerja sama antara Kementrian Perhubungan dan pemerintah kota Surabaya terkait pembangu­ nan trem sudah dilakukan.

w

akil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menyatakan pembangunan angkutan massal cepat berupa trem di Kota Pahlawan mendekati realisasi seiring adanya pembahasan bersama Pemkot dan Kemenhub tentang Rancangan Peraturan Presiden Percepatan Penyelenggaraan Trem.

“Saya yakin tidak ada masalah, tinggal menunggu perpresnya saja,” ujar Whisnu usai mengikuti Rapat Paripurna di DPRD Surabaya, Kamis (24/11/2016).

D i k et a h u i D i r e kt o r a l Jendral Perkeretaapian Kementrian Perhubungan mengundang Pemerintah Kota Surabaya untuk membahas Rancangan Perpres Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Trem di Jakarta pada Jumat (25/11/2016).

Whisnu mengatakan sebenarnya MoU kerja sama antara Kementrian Perhubungan dan pemerintah kota terkait pem-

bangunan trem sudah dilakukan. Hanya saja selama ini, kata dia, untuk merealisasikannnya masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres).

Ia berharap pembangunan angkutan massal cepat tersebut segera terealisasi karena Kemenhub memiliki keinginan untuk merealisasikannya.

“Anggaran semuanya berada di kewenangan Kemenhub,” ujarnya.

Namun demikian, lanjut dia, menurutnya pemerintah kota siap menyediakan lahan karena area yang bakal digunakan merupakan aset pemerintah kota, sehingga tak ada masalah untuk masalah lahan. “Pemkot siap support semuanya,” katanya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irvan Wahyu Drajat mengatakan pertemuan dengan Kemenhub nanti menindaklanjuti MoU sebelumnya dengan pemerintah kota guna membahas rancangan Perpres. “Sejak dianggarkan di tahun 2015,

Kereta api tidak ha­ nya identik dengan jasa angkutan tranportasi massal dan bukan soal mengantar penumpang sampai tujuan saja, kini kereta api juga melayani kesehatan masyarakat. nSelengkapnya Halaman 14

Trem jalur Wonokromo-Willemsplein (kini Jembatan Merah) yang pernah dimiliki Surabaya tahun 1928.

pembahasan Perpres berlangsung 3- 4 kali,” ujarnya.

Ia mengaku pembahasan berlangsung lama karena untuk membahas pasal per pasal membutuhkan waktu. Dalam pertemuan nanti, materi yang dibicarakan di seputar pematangan hak dan kewajian masing-masing pihak.

Apabila pendanaan sepenuhnya berasal dari pemerintah

pusat, kewajiban pemerintah kota berkaitan dengan pembangunan park and ride, serta penyelesaian lahan atau resettlement.

“Kalau ada pembebasan, kita siap sediakan pemukiman,” kata Irvan.

Irvan merinci kegiatan yang sudah dilakukan pemerintah kota dalam merealisasikan angkutan massal cepat trem, meliputi penyediaan “park

and ride”, trotoar, pedestrian, amdal dan sosialisasi.

“Tinggal implementasi di lapangan, baik prasarana jalur rel kereta maupun pengadaan rolling stock,” katanya.

Mengenai besaran anggaran yang dibutuhkan, Plt Kadishub berasumsi sekitar Rp2,4 triliun. Namun, ia memperkirakan, besaran anggaran itu masih bisa ditekan, dian-

taranya dari pembangunan depo. “Efisiensi biaya bisa dilakukan, yang penting jalur dimulai dulu,” ujarnya.

Pada tahun sebelumnya besaran anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat melalui APBN sekitar Rp130 miliar.

Selain APBN, pembangunan trem juga mendapat dukungan dari Jerman yang nilainya Rp1,5 triliun.nabd/ans

Tol Mojokerto-Jombang Seksi 3 Awal Desember Bisa Beroperasi

Pimpro PT MHI Samsul Choir.

sampai Desa Pagarluyung, Kecamatan Gedeg yang juga akan tersambung dengan ruas Tol Sumo di Karang Andong, Krian,” jelasnya kepada Lensa Indonesia di pintu gerbang tol Mojokerto.

Gerbang Tol Mojokerto-Jombang Seksi 3 resmi dioperasikan.

Ia menjelaskan dari hasil uji coba pada lebaran kemarin, jalan Tol Moker Seksi 3 ini bisa juga sebagai pengurai

kemacetan di jalan By Pass Mojokerto sampai dengan 50 persen. Meski pada lebaran kemarin hanya kendaraan

www.lensaindonesia.com

Kejuaraan Nasion­ al (Kejurnas) Yamaha Cup Race (YCR) Seri-2 2016 di Tulungagung sukses digelar Minggu (20/11/2016). nSelengkapnya Halaman 14

Solusi Mengurai Kemacetan di Jalan By Pass Mojokerto Pembangunan jalan tol seksi 3 yang menghubungkan Mojokerto - Jombang sudah rampung dikerjakan.

Sehingga awal bulan Desember mendatang, jalan tol sepanjang lima kilometer tersebut bisa dilalui kendaraan dan layak untuk dioperasikan, Kamis (24/11/2016).

Menurut pimpinan proyek (pimpro) Tol Moker, PT Marga Harjaya Infrastruktur (MHI), Samsul Choir, pembangunan jalan tol Moker seksi 3 ini sudah rampung dikerjakan, seksi 3 ini bakal tersambung dengan ruas seksi IV yakni ruas tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) yang beberapa waktu lalu diresmikan Presiden RI Joko Widodo.

“Jalan tol seksi 3 akan dioperasikan tanggal 1 Desember mendatang setelah dinyatakan layak oleh BPJT, ruas jalan tol sepanjang lima kilometer ini terbentang mulai Desa Canggu di Kecamatan Jetis

Event Balap Motor Promosikan Wisata Tulungagung

kecil yang boleh melintas, akan tetapi jumlah kendaraan yang masuk mencapai 800 kendaraan setiap hari pada uji

coba lebaran kemarin.

“Sebenarnya bukan Oktober sudah dijadwalkan, namun adanya evaluasi dari tim BPJP, serta penambahan beberapa penerangan jalan umum (PJU) sampai interching yakni sepanjang 1,5 km di masing-masing sisi. Sehingga jadwal pengoperasian berubah menjadi bulan desember ini, sampai benar-benar dinyatakan layak operasi oleh BPJT,” tambahnya.

Jalan tol Moker sepanjang 40,5 km yang terdiri empat seksi yakni seksi 1 sudah berjalan, Seksi 3 beroperasi 2016, Seksi 2 progress sudah mencapai hampir 70 persen, karena masih ada enam bidang tanah wakaf yang belum bebas, sedangkan seksi 4 progress 20 persen.

“Mudah-mudahan semua selesai bulan Februari 2017 bisa tersambung seluruhnya dan bulan Maret 2017 bisa beroperasi,” pungkasnya. nobi

Usaha Tambang Galian Tanah Nekat Beroperasi Tanpa Ijin di Madiun

Kereta api tidak hanya identik dengan jasa ang­ kutan tranportasi massal dan bukan soal mengan­ tar penumpang sampai tujuan saja, kini kereta api juga melayani kes­ ehatan masyarakat. nSelengkapnya Halaman 15

10

guam

Edisi 159 | 21 - 27 november 2016

Edisi 159 | 28 november - 4 desember 2016

Ratusan petani Sukamulya, Majalengka, Jawa Barat melakukan aksi penolakan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat.

Pemerintah Jokowi–JK Tidak Pernah Serius Menjalankan Kebijakan Reforma Agraria

Tolak Pembangunan Bandara, Petani Majalengka Diusir Paksa dengan Tembakan Serangan polisi terhadap warga juga mengakibatkan kurang lebih 70 hektar sawah yang ditanami padi dan cabai milik petani rusak. Sejumlah kalangan mengecam dan mengutuk keras tindakan represif dan otoriter tersebut.

k

onflik antara petani dengan polisi terjadi di Desa Sukamulya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Kamis (18/11/2016) seakan mencapai puncaknya.

Kisruh tersebut melibatkan ratusan petani dan ribuan personel gabungan.

Para petani Desa Sukamulya menolak pengukuran lahan di desa mereka, sebagai bagian dari pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Aparat gabungan yang diterjunkan terdiri dari Polda Jawa Barat, Polres Majalengka, TNI dan Satpol PP, dengan jumlah sekitar 1.500 personel.

Desa Sukamulya memiliki luas sekitar 735 hektare. Kawasan itu menjadi salah satu area yang akan digunakan untuk lahan BIJB sekitar 1.800 hektare.

Dampak dari konflik tersebut, enam orang warga Sukamulya ditahan, yaitu Zaenudin, Carsiman, Tarjo, Darni, Sunardi, dan Junen. Empat di antaranya langsung dibawa ke Polda Jawa Barat.

Kabid Humas Polda Jawa

Barat Kombes Yusri Yunus sebelumnya mengatakan, enam orang itu diamankan karena membawa senjata tajam dan ketapel yang diduga untuk melukai polisi. Polisi pun lantas memberi peringatan dan mengusir dengan gas air mata.

Selain itu, menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam keterangan persnya, 16 orang juga mengalami luka akibat terkena serpihan material gas air mata yang ditembakan oleh polisi. Sekitar 70 hektare lahan warga turut rusak akibat terinjak-injak.

Berikut, kronologi konflik antara ribuan personel gabungan dengan ratusan petani di Majalengka berdasarkan versi KPA. Pukul 08.25 WIB, polisi dan warga mulai berhadaphadapan di lahan persawahan, pintu masuk ke desa.

Pukul 10.40 WIB, aparat kepolisian memasuki area persawahan. Masyarakat melakukan aksi penolakan pengukuran. Negosiasi terjadi di tengah sawah antara polisi dan warga.

Pukul 12.36 WIB, terus

Petani Majalengka saat berhadapan dengan ribuan polisi.

mendapat pengadangan dari warga, polisi mulai melakukan pemukulan dan menembakkan gas air mata. Warga pun terpukul mundur dan berlarian. Akibatnya, 16 orang terluka akibat serpihan gas air mata dan enam orang ditahan.

Pukul 15.00 WIB, polisi terus masuk ke pemukiman.

Jalur masuk ke Desa Sukamulya diblokade oleh personel gabungan.

Pukul 20.00 WIB, polisi mendirikan tenda di wilayah pemukiman warga ditemani 11 truk yang mengangkut mereka. Warga ketakutan dan memutuskan berkumpul di balai desa.

Ribuan aparat gabungan diturunkan untuk melakukan pengukuran lahan di Desa Sukamulya, Majalengka, namun kedatangan mereka ditolak oleh warga.

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengutuk keras penyerangan polisi terhadap warga yang mempertahankan desanya dari penggusuran.

“Rentetan tindakan yang dilakukan oleh aparat ini mengindikasikan bahwa pemerintah Jokowi–JK tidak pernah serius dalam menjalankan kebijakan reforma agraria yang telah ia canangkan dalam program Nawacita dan Strategi Nasional Reforma Agraria,” kata Dewi dalam keterangannya.

KPA, menurut Dewi Kartika, mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menghentikan proses pengukuran paksa hingga ada proses dialog dan mediasi yang terbuka di antara semua pihak terkait.

“Menuntut Kapolda Jawa Barat untuk segera menarik pasukan mereka yang terlibat dalam proses pengukuran paksa dan membebaskan 6 orang warga yang ditangkap,” kata Dewi.

Sementara itu Sekretaris Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Mohamad Ali, mengatakan penembakan terjadi ketika ratusan petani tersebut menggelar aksi untuk

menolak proses pengukuran lahan, yang ditujukan untuk pembangunan BIJB, atau yang juga kerap disebut Bandara Kertajati.

“Penembakan gas air mata itu dilakukan setelah warga gagal bernegosiasi agar pengukuran lahan untuk BIJB dibatalkan. Tuntutan kaum tani ini wajar, karena belum pernah ada kesepakatan dengan warga.

AGRA mengecam keras tindakan penembakan tersebut,” tegas Mohamad Ali. “Serangan polisi terhadap warga juga mengakibatkan kurang lebih 70 hektar sawah yang ditanami padi dan cabai milik petani rusak. Dua saung petani juga dirusak,” tutur Ali. Sekretaris Jenderal ProDEM Satyo Purwanto mengecam dan mengutuk keras tindakan represif dan otoriter oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Majalengka dengan kekuatan aparat di Desa Sukamulya, Majalengka, Jawa Barat.

“Cara-cara pengusiran paksa yang dilakukan oleh Pemda Jabar dan Majalengka dengan menggunakan kekuatan polisi sangat memalukan mestinya sudah tidak ada lagi cara seperti itu hari ini,” tegas dia dalam keterangannya, Jumat

(18/11/2016).

Pemerintah seharusnya melakukan negosiasi yang bermartabat dan saling menguntungkan terkait konflik antara petani dengan polisi terjadi di Desa Sukamulya. Sebab bagaimanapun, rakyat adalah pemilik sah Republik ini.

“ProDEM mengecam keras cara seperti ini, kami menuntut seluruh Pejabat berwenang dipecat dan hentikan seluruh proses pembebasan lahan tersebut,” ucapnya.

“Pembangunan sejatinya adalah ditujukan untuk mengangkat harkat hidup dan menyejahterakan Rakyat bukan menjadikan Rakyat sebagai tumbal atau korban,” terangnya.

“ProDEM menuntut masyarakat yang ditahan dibebaskan dan para aparat pengambilan keputusan yang terlibat kekerasan kepada warga diproses hukum,’ sambung Satyo.

Diketahui, bandara itu akan dikelola PT BIJB, satu BUMD yang dibentuk pada 2013 lalu.

Tak hanya bandara, perusahaan itu juga akan membuat Aerocity yang diperkirakan dibangun di atas lahan 3.200 hektare.

Dalam situs resminya, PT BIJB menyatakan bandara

itu diproyeksikan awalnya untuk mengangkut sekitar 5 juta penumpang per tahun.

Pembangunan itu sendiri dibagi tiga fase, dan tahap pertama adalah beroperasinya landasan pacu 3.500 meter pada 2017.

Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang juga Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap ratusan petani di Majalengka. HKTI sangat tidak setuju dengan segala bentuk represif terhadap petani di manapun.

“A p a r a t k e p o l i s i a n dan terutama Pemerintah Propinsi Jawa Barat serta pihak manajemen BIJB dapat mengedepankan upaya persuasi, dialog mendalam dengan kelompok petani dalam menemukan penyelesaian rencana pembangunan Bandara Kertajati,” tegas Fadli Zon, Jumat, (18/11/2016).

Dalam konteks kedaulatan pangan, dalam pandangan Fadli Zon, perlu juga difikirkan mekanisme relokasi dan tukar guling, dimana para petani dan lahan pertanian yang tergusur dipindahkan ke satu kawasan dimana kehidupan sosial petani tetap terjaga dan lahan pertanian juga tersedia.

Semacam bedol desa.

HKTI juga akan membentuk tim untuk investigasi atas peristiwa tersebut dan segera membentuk tim advokasi petani majalengka. HKTI meminta kepada para petani di Desa Sukamulya untuk tetap tenang dan membuka pintu dialog. Kepada Pemda Jawa Barat dan Manajemen BIJB untuk terus melakukan dialog dengan petani agar tercapai kata sepakat.

“Dan kepada aparat Kepolisian, HKTI meminta agar penyelidikan dan penyidikan dilakukan tanpa perlu adanya penangkapan dan penahanan terhadap petani,” demikian Fadli. nsoe/re/tri/cn

Ribuan personel polisi menembaki petani di Desa Sukamulya, Majalengka, saat pengukuran lahan oleh BPN untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat.

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

hukrim

11

Edisi 159 | 28 november - 4 desember 2016

Hiperseks, Suami Jual Isteri Demi Kepuasan Seks

Juga Tawarkan Swinger dan Pesta Seks ala Threeshome Sejumlah pasutri juga menawarkan swinger (tukar pasangan) sekaligus pesta seks threeshome.

m

Chalid (28) jadi salah satu suami dengan fantasi seks luar biasa.

Kuli bangunan yang tinggal di kawasan Cerme, Gresik, Jatim ini rela menjual isterinya demi mendapat kepuasan seksual.

Dari pengakuan Chalid kepada polisi, dirinya mengaku ia dan istrinya Mis’anah memang hypersex. Setiap kali berhubungan badan, pasangan suami istri (pasutri) tersebut sama-sama kurang puas.

“Tapi kami tetap saling

cinta. Dari sanalah, saya mencoba mencari solusi agar kami berdua bisa puas saat berhubungan seks,” akunya, Rabu (23/11/2016).

Sehingga solusinya, Chalid membuat akun facebook bernama Pass Putra Hafid.

Dari akun ini, Chalid pun menelusuri grup FB yang beranggotakan sejumlah pasutri yang menawarkan swinger (tukar pasangan) sekaligus pesta seks threeshome. Chalid akhirnya bergabung ke dalam grup FB Threesome. Setahun lalu, dia mengikuti grup ini dan men-

gumpulkan kenalan.

Dan, empat bulan terakhir, Chalid beserta istrinya akhirnya ‘kopi darat’ di sela-sela libur bekerja. “Lalu saya dan istri saya pergi ke Surabaya bermaksud bertemu dengan pasutri lainnya. Nah Kalau swinger baru saya lakukan dua kali mas, kalau threesome, sudah 18 kali,” tambah bapak satu anak ini.

Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya Kompol Bayu Indra Wiguno mengatakan, pihaknya atau mungkin masyarakat pada umumnya mengira ada yang (nyeleneh) dari kehidupan seksual mereka.

“Namun, ada yang menyita perhatian kami, dan membuat kami melakukan tindakan.

Ternyata, Chalid tidak hanya mencari fantasi dan kepuasan seks saja, melainkan dia juga mengambil keuntungan dari pesta seks threesome yang

diikutinya. Berkedok threesome, Chalid ternyata menjual istrinya kepada lelaki lainnya,” ujarnya.

“Harga terendah, biasanya sebesar tarif hotel. Sedangkan paling mahal adalah sebesar Rp500 ribu,” tambah Kompol Bayu.

Lebih detail, Kompol Bayu menjelaskan bahwa praktik yang dilakukan Chalid ini terbongkar setelah anggotanya mencurigai percakapan pada sebuah grup FB yang diikuti tersangka.

“Dari penyamaran yang kami lakukan, akhirnya praktek yang dilakukan Chalid dapat kami bongkar,” beber Kompol Bayu.

Sementara itu, kini Chalid dijerat dengan Pasal 296 KUHP dan Pasal 2 UU RI Nomor 2 tahun 2007 tentang PTPPO (tindak pidana perdagangan orang).nnanda

M Chalid dan istrinya Mis’anah, pasutri hiperseks yang diciduk polisi.

Korupsi Pasar Besar, Wali Kota Madiun Ditahan KPK

Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto saat menjenguk pasien korban keracunan fogging.

Polres Jombang Selidiki Kasus Keracunan Santri Tambakberas Kepolisian Resor Jombang mengumpulkan dan mendalami kasus dugaan keracunan asap foging yang membawa korban 31 santri Ribath (asrama) Al Ikhlas PPBU (Pondok Pesantren Bahrul Ulum (PPBU) Tambakberas Jombang.

Polres Jombang telah meminta keterangan sejumlah saksi dan juga memeriksa kandungan obat yang digunakan untuk foging atau pengasapan tersebut, Senin (21/11/2016).

Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto mengatakan kami masih melakukan penelitian terkait bahan dan obat untuk fogging, serta memeriksa sejumlah orang terkait keracunan massal ini, di antaranya petugas foging dan pemerintah desa (Pemdes) Tambakrejo, dan korban.

“Penyebab keracunan masih dilakukan penelitian dengan Dinas Kesehatan, sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan laboratoris Dinkes setempat. Hasil sementara konsetratnya didapat dilapangan untuk proses fogging tersebut bukan yang disesuaikan oleh ketentuan atau yang dirujuk oleh dinas kesehatan,” ungkap Kapolres usai melihat santri di RSUD Jombang.

Saat ini masih diselidiki terkait obat yang dipakai untuk fogging, yang jelas itu bukan diperuntukkan untuk fogging, karena untuk fogging tersebut ada merk tertentu yang digunakan dengan konsentrat tertentu.

Jadi, tidak boleh digunakan selain dengan ketentuan

yang sudah ditentukan.

Ia menambahkan dalam kondisi normal tentunya sudah diperhatikan aspek keamanannya, sehingga proses berlangsungnya fogging tidak membahayakan bagi keselamatan yang ada di situ khususnya bagi manusia, sedangkan untuk serangga memang sangat mematikan.

“Pihak polisi dan Dinas Kesehatan (Dinkes) sudah melakukan koordinasi. Salah satunya, untuk mengetahui jenis obat apa yang digunakan untuk foging. Dengan begitu bisa diketahui apakah obat tersebut memenuhi standar atau sebaliknya,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Jombang dr Pudji Umbaran mengatakan sebanyak 27 pasien masih mendapatkan perawatan dengan diberikan tambahan cairan infus dan juga oksigen sesuai dengan hasil observasi perawatan diruangan, serta akan diberikan anti biotik kalau itu diperlukan.

“Akan terus dilakukan evaluasi dan observasi terhadap para pasien tersebut,” pungkasnya.

Diketahui berita sebelumnya, para santri ribath Al Ikhlas Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang tersebut mengalami pusing, sesak napas, dan mual mual mual, gejala yang diakibatkan oleh asap fogging. Sedikitnya ada 31 santri yang mendapat perawatan di rumah sakit yakni di RSUD Jombang sebanyak 27 pasien dan RS Pelengkap sebanyak empat pasien.nobi

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Wali Kota Madiun Bambang Irianto ditahan KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota Madiun Bambang Irianto setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait pembangunan pasar besar Kota Madiun tahun anggaran 2009-2012.

“Untuk kepentingan penyidikan, tersangka BI (Bambang Irianto) ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di rumah tahan negara kelas I Jakarta Timur cabang gedung KPK,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Bambang yang keluar sekitar pukul 14.30 WIB mengenakan rompi tahanan warna oranye, tidak berkata apa pun kepada awak media dan langsung masuk ke mobil tahanan.

Pengacara Bambang, Dodi S Abdulkadir yang mendampingi pemeriksaan Bambang sebagai tersangka kedua kalinya pada hari ini mengaku bahwa Bambang tidak menduga ia akan langsung ditahan.

“Tidak ada persiapan, ini tidak bawa koper hanya bawa handphone saja,” kata Dodi.

Namun Dodi tidak menjelaskan tentang pemeriksaan kliennya yang merupakan politisi Partai Demokrat itu.

“Proses pemeriksaan di KPK biasa, kita tunggu perkembangan selanjutnya dari KPK,” tambah Dodi.

Ia juga enggan membeberkan mengenai aliran dana Bambang dalam perkara itu.

“Uang mengalir wah tidak tahu saya,” kata Dodi singkat.

Bambang dalam perkara ini disangkakan pasal 12 huruf i atau pasal 12 B atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Nilai proyek pasar tersebut mencapai Rp76,523 miliar untuk anggaran tahun jamak pada 2009-2012.

Anak dari Bambang, kader Partai Demokrat Boni Laksana juga sudah dicegah dalam perkara ini sejak 7 Oktober 2016.

Bambang Irianto merupakan ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Madiun, sedangkan Boni pernah menjadi bakal Calon Wali Kota Surabaya pada 2015 lalu.

Bambang diduga menerima keuntungan dari proyek pasar karena memberikan pinajman kepada perusahaan pemenang tender. Perusahaan itu lalu menggunakan perusahaan anak Bambang sebagai penyalur barang-barang proyek.

Kasus ini mencuat pada awal 2012 ketika Kejaksaan Negeri Madiun menduga proses lelang dan pembangunan proyek tersebut melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dugaan lain adalah terdapat pelanggaran jadwal pengerjaan, kualitas, serta model konstruksi bangunan.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selanjutnya mengambil alih perkara dugaan korupsi ini namun pada Desember 2012, Kejati Jawa Timur menghentikan penyelidikan kasus tersebut karena dinilai tidak ada kerugian negara.

Hingga pada Agustus 2015, kasus dugaan korupsi Pasar Besar Madiun tersebut akhirnya diusut oleh KPK. n licom

Kejari Surabaya Tolak Penangguhan Penahanan Mantan Dirut Empire Palace Kejaksaan Negeri Surabaya, Rabu (23/11/2016) sekitar pukul 11.00 WIB, menerima pelimpahan tahap II kasus dugaan penggelapan dokumen dengan tersangka Tri Susilowati Yusuf alias Chinchin, mantan Direktur utama (Dirut) The Empire Palace dari penyidik Polrestabes Surabaya.

Chinchin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penggelapan dan pencurian, setelah dilaporkan Komisaris Empire Palace, yang tak lain suaminya sendiri, Gunawan Angka Wijaya.

Kuasa Hukum Chinchin, Nizar Fikkri mengaku sangat menyayangkan langkah penyidik Kejari Surabaya yang langsung menyatakan sempurnanya berkas (P21) begitu cepat sehingga mensiyanlir ada adanya by design dalam kasus tersebut.

“Saya sangat menyayangkan BAP ini begitu cepat dinyatakan P21,” cetusnya saat mendampingi tahap II di Kejari Surabaya.

Selain melakukan penyidikan yang terkesan dipaksakan, Nizar juga mengaku adanya pengabaian saksi ahli yang tidak dihadirkan penyidik. “Kami sudah meminta untuk menghadirkan bapak Mahar selaku Accounting Publik sebagai saksi ahli, tapi ditolak oleh penyidik,” tambahnya.

Selain itu, Nizar juga mengaku akan melakukan upaya penangguhan penahanan terhadap Chinchin.

“Anak anaknya masih butuh perhatian dan kasih sayang seorang ibu, jadi kami akan melakukan upaya penangguhan,” pungkasnya.

Mantan Dirut Empire Palace, Tri Susilowati Yusuf alias Chinchin.

Sementara Kasi Pidum Kejari Surabaya Joko Budi Dramawan menjelaskan, pelimpahan tahap II dengan tersangka Tri Susilowati alias Chinchin, dilakukan setelah sehari sebelumnya menyatakan bahwa berkas dalam BAP dinyatakan lengkap (P21). “Sebelum dinyatakan lengkap, kami telah melakukan ekspose (Gelar Perkara),” terangnya.

Sementara disinggung upaya penangguhan yang akan diajukan pihak Chinchin, Joko dengan tegas menyatakan menolak. “Kami akan menolaknya, karena kami tidak ingin nanti dapat mempersulit saat dalam persidangan,” tegasnya.

Te r sa n g k a C h i n c h i n ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penggelapan dokumen dan pencurian atas laporan Komisaris Empire Palace yang tak lain suaminya sendiri dan dijerat pasal 374 KUHP tentang penggelapan dan 363 KUHP tentang pencurian.nrofik

SPDP 7 Debt Collector yang Diringkus Polrestabes Dipertanyakan

Kajari Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya sampai saat ini mengaku belum menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) tujuh Debt Colector yang dibekuk Sat Reskrim Polrestabes Surabaya beberapa waktu lalu.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi, saat ditemui Lensa Indonesia di ruangnya. “Sampai saat ini kami masih belum terima SPDP-nya dan masih menunggu,” ungkapnya singkat.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sat Reskrim Polrestabes Surabaya membekuk 7 debt collector yang melakukan tindak perampasan terhadap seorang pemilik kendaraan bermotor.

Tujuh debt collector PT JGO Sukses Bersama itu antara lain Setyo Hadi (38) warga Banjar Sugihan Surabaya, Sudiyono (34) warga Tembok Gede Surabaya, Romadhon Eko (19) warga Perum Pranti Baru Sidoarjo, Alfian (21) warga Banyu Urip Surabaya, Wahyu Margahadi (46) warga Kedung Klinter Surabaya, M. Toha (35) warga Tenggumung Baru Surabaya dan Hafifi (29) warga Siwalankerto Surabaya.

Para debt collector itu terbukti menghentikan dan merampas secara paksa motor Honda Beat hitam L-6577-GY milik Andi Susanto yang saat itu dikendarai Abdul Rosyid di Jl Diponegoro Surabaya, Senin (14/11/2016) sekitar

pukul 14.00 WIB. Aksi para para penagih tunggakan kredit motor ini diketahui anggota Unit Tipiter Sat Reskrim Polrestabes Surabaya yang saat itu sedang berpatroli.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Shinto Silitonga, menjelaskan dari hasil penyidikan, ketujuh tersangka terbukti melakukan tugas penagihan disertai intimidasi dan pemaksaan dengan berbekal data yang sudah ada dalam laptop yang mereka bawa.

“Mereka ini bekerja secara berkelompok, mengintai kemudian melakukan sweeping ketika target plat nomor yang dimaksud terlihat. Lalu mereka memepet korbannya dan

kemudian melakukan upaya paksa disertai ancaman bersama-sama hingga korban ketakutan,” ungkap AKBP Shinto di Mapolrestabes Surabaya, Selasa (15/11/2016) lalu.

AKBP Shinto menambahkan, tindakan debt collector semacam ini tidak dibenarkan secara hukum. Pihaknya juga mengimbau agar para perusahaan leasing pro aktif melibatkan kepolisian dalam upaya mediasi agar tidak ada yang dirugikan.

Atas perbuatannya, ketujuh debt collector ini terancam hukuman penjara 9 tahun karena dijerat pasal 368 dan 335 KUHP tentang tindak pidana pemerasan dan atau perbuatan tidak menyenangkan.nrofik

traveller

12

Edisi 159 | 28 november - 4 desember 2016

Wisatawan Bisa Menghilang Sejenak di

Pulau Rufas Raja Ampat Walau terletak di tengah perairan laut Raja Ampat, wisatawan bisa “menghilang” sejenak di Pulau Rufas. Bagaimana caranya?

s

isai menyebut dua rumah penginapannya yang masingmasing memiliki dua kamar.

Setiap kamarnya berukuran 2,5 meter x 2 meter.

Di kamar penginapan sederhana milik Soleman, tersedia dua kasur lengkap dengan bantal juga guling. Sebuah jendela tersedia untuk memudahkan pertukaran udara.

“Penginapan ini sudah saya bangun dua tahun. Baru dua kali yang menginap. Pertama tiga orang, yang kedua tujuh orang. Semuanya dari Australia,” jelas Soleman saat berbincang dengan wartawan di selasela acara paket wisata bahari “Let’s Go Raja Ampat” PT Pelni beberapa waktu lalu.

Meski berada di tengah laut, fasilitas listrik, makanan, minuman, dan air bersih akan tersedia untuk tamu. Soleman akan menyediakan pasokan air bersih dan kebutuhan tamu.

Listrik dihasilkan dari tenaga surya dan generator listrik. Menurut Soleman, listrik dapat memenuhi kebutuhan penerangan dan lampu.

etiap sudut di Raja Ampat, Papua Barat terasa meninggalkan kesan tersendiri. Seperti obyek wisata Pianemo yang termasuk di distrik Waigeo Barat Kepulauan. Ada gugusan batuan karst yang terlihat “berserakan” di atas laut.

Tak jauh dari Pianemo, masih ada pemikat wisatawan untuk datang. Ia adalah Pulau Rufas. Di pulau ini terdapat laguna jernih serta pasir putih yang menghampar.

Walau terletak di tengah perairan laut Raja Ampat, wisatawan di sini bisa “menghilang” sejenak di Pulau Rufas.

Bagaimana caranya?

Di Pulau Rufas terdapat penginapan berbentuk rumah panggung tradisional khas Raja Ampat yang bisa mengakomodasi kebutuhan penginapan wisatawan. Penginapan dengan dinding batang sagu dan beratap daun sagu berdiri di Pulau Rufas.

Pemilik penginapan di Pulau Rufas, Soleman Kap-

Dua penginapan di Pulau Rufas terletak terpisah. Satu di dekat laguna Pulau Rufas dan lainnya di tengah pulau dekat dermaga.

Kamar mandi juga telah tersedia. Soleman menyediakan toilet duduk dan satu kamar mandi untuk tamu.

Di tengah Pulau Rufas, ada satu pondok lengkap dengan meja dan bangku yang dibangun oleh Soleman. Pondok itu bisa digunakan untuk berkumpul dan juga makan.

Ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan di seputar Pulau Rufas. Wisatawan bisa berenang di laguna, snorkeling di sisi dermaga, bersantai di pulau, dan juga mendaki bukit Pulau Rufas.

Bening air seperti kaca.

Rasanya analogi tersebut tak berlebihan untuk menggambarkan panorama laut di Pulau Rufas. Dasar laut terlihat dengan jelas.

Warna laut di tengah Pulau Rufas tergradasi. Warna hijau dan biru yang berasal dari ganggang laut dan karang berdampingan. Selebihnya, pasir putih membentang di dasar laut Pulau Rufas.

Seakan terpenjara, laguna Pulau Rufas bak taman laut

Mi Lethek Mbah Mendes, Tersedia Mi yang Nendang dan Sehat

Mi lethek goreng.

Yogyakarta adalah salah satu daerah yang menjadi surga kuliner di Indonesia.

Beragam jenis kuliner mulai dari kuliner tradisional beberapa daerah, hingga western ada di kota ini.

Meski demikian, kuliner tradisional asli Jogja tetap memiliki tempat tersendiri bagi warganya, atau mereka yang sedang berada di kota pelajar ini. Salah satu kuliner khas Yogyakarta yang cukup unik dan wajib anda coba adalah mi lethek.

Dalam bahasa Jawa lethek berarti kotor atau kusam.

Nama ini digunakan karena mi khas Yogyakarta, khususnya daerah Bantul ini memang tampilannya kusam dan terkesan kurang menarik.

Tetapi soal rasa, mi yang terbuat dari tepung tapioka (ketela) tersebut tidak kalah dengan mi lainnya.

Dari beberapa tempat makan yang menyajikan mi lethek, warung makan Mi Lethek Mbah Mendes adalah

salah satu yang wajib dicoba.

Meskipun hadir belum terlalu lama, yakni sejak November 2014, tetapi mi lethek Mbah Mendes sudah memiliki banyak pelanggan.

Selain rasa, dengan mengusung konsep warung makan tradisional yang sehat menjadikannya berbeda dengan warung makan kebanyakan.

“Semua makanan yang ada di sini diolah tanpa menggunakan bumbu penyedap atau msg,” ujar Hanung Sudibyono selaku pemilik Mi Lethek Mbah Mendes.

Lebih lanjut dia mengatakan, mi lethek yang menjadi andalan tempat makannya juga bahan makanan sehat karena rendah gluten (gula) dan sama sekali tidak menggunakan bahan pengawet.

Mi yang menyerupai bihun tetapi dengan tampilan lebih kusam tersebut diolah menjadi berbagai menu.

Mi lethek godog, mi lethek goreng, plencing godog, plenc-

ing goreng, adalah beberapa menu andalannya.

Menu mi lethek godog hampir menyerupai bakmi jawa godog. Mi lethek dimasak bersama sejumlah sayuran seperti loncang, sledri, wortel, serta tambahan telur, dan daginga ayam kampung.

Untuk kuah digunakan kaldu ayam kampung yang rasanya benar-benar gurih. Meski tanpa menggunakan msg, menu ini begitu terasa gurih dan nendang. Hal ini karena racikan yang pas dari beberapa bumbu yang digunakan.

Dikatakan Hanung, penggunaan bawang putih dan kemiri yang berani membuat olahan mi lethek Mbah Mendes terasa nendang.

Untuk menu plencing, hampir sama dengan mi lethek godog ataupun goreng.

Yang membedakan adalah citarasa plencing lebih manis dan pedas.

Rasa yang berbeda ini karena untuk menu plencing (baik godog dan goreng) menggunakan tambahan kecap dan irisan cabai rawit.

“Konsumen bisa memilih level pedas dari menu plencing yang mereka pesan,” jelas Hanung.

Di Mi Lethek Mbah Mendes juga menyediakan nasi goreng, tetapi nasi yang digunakan terbuat dari jagung yang juga rendah gluten sehingga baik untuk kesehatan. ntri/ham

Panorama laguna Pulau Rufas dilihat dari puncak bukit karst.

nan jernih. Di ujung pintu masuk Pulau Rufas, sebuah rumah kayu beratapkan daun sagu kering berdiri. Sementara di sisi ujung kiri titik masuk terbentang dermaga.

Anda bisa memutuskan untuk mendaki bukit Pulau Rufas begitu tiba di dermaga. Pemandangan dari sisi atas Pulau Rufas mungkin berbeda. Di atas bukit terdapat satu pondok yang terpantau tak terawat.

Alas sepatu tak menggigit batuan kapur. Tak ada pegan-

gan untuk menuju pondok itu. Bahaya selalu mengikuti ketika mendaki. Berpegangan dengan ranting pohon dan batuan karst bisa jadi salah satu cara yang aman untuk mendaki.

Dari atas pondok bukit, saya masih harus menaiki tangga.

Tangga tersebut membawa saya ke lantai dua pondok.

Dari sana, laguna Pulau Rufas terlihat menawan.

Pasir putih di Pulau Rufas seperti memeluk laguna. Di

Airy Rooms Suguhkan Rasa Kosmopolitan Dalam Ragam Kuliner di Medan Sebagai salah satu kota metropolis di Indonesia, Medan adalah tujuan wisata favorit traveller domestik dan asing.

Selain wisata sejarah alam dan arsitektur, traveller juga kerap berkunjung ke tempat-tempat wisata kuliner di Medan untuk memanjakan lidah mereka.

Beberapa tempat wisata kuliner yang paling menarik di Medan, di antaranya:

bisa menikmati aneka chinese food yang tersaji mulai menjelang sampai tengah malam.

Anda bisa menikmati nasi bebek Hainan dan mi pangsit Tiong Sim. Tersedia pula berbagai menu ekstrem seperti daging ular, biawak, labi-labi, hingga kelelawar. Kisaran harga kuliner di Jalan Semarang adalah Rp20.000,00 sampai Rp50.000,00 per porsi.

Kuliner Jalan Semarang Kisah kuliner Jalan Semarang berkaitan erat dengan jejak migrasi saudagar Tionghoa, Tjong A Fie, pada akhir abad ke–19. Meskipun berabad-abad sebelumnya etnik Tionghoa sudah eksis sebagai buruh perkebunan di Medan.

Namun, seiring berakhirnya kontrak kerja mereka sekitar abad 16, jejak saudagar Tionghoa di Medan baru dimulai oleh Tjong A Fie. Peran penting etnik Tionghoa dalam kontak budayanya dengan etnik Melayu dan etnik Batak, melahirkan Medan yang multietnik. Contohnya kawasan Jalan Semarang yang terletak di Kecamatan Medan Kota ini. Sejak tahun 1960-an, kawasan pecinan ini telah dikenal sebagai tempat hiburan favorit warga Medan.

Di Jalan Semarang, Anda

Kuliner Jalan Pagaruyung Selain pengaruh budaya Tionghoa dalam aneka kuliner yang tersaji di kawasan pecinan Jalan Semarang, Anda juga bisa menemukan ragam kulinerIndia di wilayah Kampung Keling,atau disebut juga Kampung Madras. Persisnya di Jalan Pagaruyung.

Penyebutan “Kampung Keling” sendiri merujuk pada eksistensi mayoritas warga keturunan India Tamil yang menghuni wilayah ini. Migrasi etnik India Tamil ke Medan bermula pada awal abad ke–19.

Mereka banyak dipekerjakan di lahan-lahan perkebunan tembakau.

Perlahan, arus migrasi etnik India Tamil ke Medan, diikuti juga oleh etnik India Punjab dan India Cheyttar.

Mata pencaharian mereka pun tidak hanya menjadi buruh kebun, tapi banyak juga yang

Surabaya Heritage Track Hadirkan Tur Tematik Heroes from Surabaya

Surabaya Heritage Track (SHT) kembali menghadirkan tur tematik dengan tema ‘Heroes from Surabaya’ yang diadakan selama tanggal 18 November – 11 Desember 2016.

Trackers diajak untuk mengunjungi tempat-tempat yang terkait dengan sepak terjang para tokoh besar bangsa di Surabaya, seperti rumah kelahiran Ir. Soekarno, rumah kediaman HOS Tjokroaminoto, serta makam dr Soetomo di

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Gedung Nasional Indonesia (GNI).

Soekarno sendiri dikenal dengan ungkapannya “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya” dalam pidato peringatan Hari Pahlawan tahun 1961.

Esensi ungkapan tersebut tetap relevan hingga saat ini dan juga sejalan dengan julukan Surabaya sebagai Kota Pahlawan.

Identitas Surabaya sebagai

Kota Pahlawan tersebut tidak hanya ditorehkan karena peristiwa pertempuran besar pada tanggal 10 November 1945, namun juga karena Surabaya lekat dengan nama-nama besar yang berpengaruh pada pergerakan nasional dalam upaya mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia.

“Tur tematik SHT diselenggarakan pada periode-periode tertentu guna memperkenalkan sejarah Surabaya serta

sisi kanan, karang-karang mewarnai laut. Tebing-tebing karst juga membentengi laguna. Warna abu-abu, hijau, biru, putih, dan hitam tampak harmonis menyuguhkan lanskap yang memanjakan mata.

Seorang pemandu wisata paket wisata bahari PT Pelni lainnya, Rani mengatakan obyek wisata Pulau Rufas belum banyak dikunjungi oleh wisatawan. Ia menuturkan pihak-pihak travel agent di Raja Ampat belum banyak

menyediakan tujuan wisata ke Pulau Rufas.

“Sampai sekarang belum banyak yang masukin Pulau Rufas ke itenerarywisata,” jelasnya.

Di Pulau Rufas juga terdapat pantai berpasir putih.

Di pinggir pantai tumbuh pohon seperti pohon pinus.

Di tengah pulau, sudah terdapat fasilitas seperti homestay dan kamar mandi hasil swadaya seorang warga Desa Pam. Homestay tersebut disewakan untuk wisatawan.

Ah, Pulau Rufas seperti mutiara tersembunyi dari Raja Ampat. Keindahannya terbenam di dasar laut.

Tersisihkan oleh keindahan Wayag, Pianemo, juga Misool di Raja Ampat.

Tarif menginap di penginapan milik Soleman yaitu Rp 400.000 per orang per malam.

Wisatawan yang menginap akan mendapatkan makan tiga kali sehari.

Wisatawan yang ingin menginap di Pulau Rufas tak bisa datang langsung layaknya di homestay lain di Raja Ampat. Wisatawan bisa memesan terlebih dahulu di nomor 082248473204 dan 082311549773.nwah

berbagai bangunan kuno yang memiliki nilai sejarah tinggi,” tulis siaran pers yang diterima lensaindonesia.com, Rabu (16/11/2016).

Tur SHT dapat dinikmati oleh wisatawan secara cumacuma alias gratis. Melalui berbagai tur SHT, trackers tak hanya dapat menikmati berbagai bangunan cagar budaya, namun juga mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru.nlicom

Bus Surabaya Heritage Track.

jadi saudagar dan pekerja konstruksi.

Eksistensi India Punjab dan India Cheyttar ternyata mendorong perubahan penyebutan “Kampung Keling” menjadi “Kampung Madras”.

Pemakaian nama “Madras” dipilih karena merupakan nama tempat asal etnik India Tamil. Madras beradadi negara India bagian selatan.

Aneka kuliner India Tamil yang bisa Anda nikmati di Jalan Pagaruyung, Kecamatan Medan Petisah, inisangatkhas India, seperti olahan kari, mie keling, dan martabak. Anda cukup menyiapkan biaya Rp30.000,00 sampai Rp100.000,00 untuk santapan India yang mengenyangkan.

Kuliner Merdeka Walk Tingginya minat kunjungan traveller asing dan domestik ke pecinan maupun Kampung Keling, ternyata memberikan inspirasi terhadappenataan sebuah kawasan kulinerdengan konsep one stop entertainment. Terhitung sejak tahun 2005, diresmikanlah pusat kuliner Merdeka Walk, di Jalan Balai Kota, Kecamatan Medan Barat.

Aktivitas Merdeka Walk mulai gegap gempita pada malam hari. Selain menawarkan aneka kuliner lokal seperti soto, sop buntut, dan nasi le-

mak, Anda juga bisa menikmati menukuliner internasional semacam steak, sushi, dan tomyam.

Sebagai perwujudan konsep one stop entertainment, Merdeka Walk juga menawarkan deretan toko suvenir khas Medan dan berbagai kegiatan kreatif dari komunitas-komunitas hobi di Kota Medan.

Deretan tempat wisata kuliner di atas mempertegas identitas Medan sebagai kota ragam budaya. Makanya, jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi keragaman budaya di Medan dengan melengkapi rencana berlibur Anda ke Medan. Untuk masalah akomodasi sudah pasti percayakan pada AiryRooms.

Dengan memesan kamar hotel di Airy Rooms, melalui website dan mobile apps Android serta iOS, Anda bisa menemukan berbagai hotel murah di Medan. Pembayaran kamarnya pun bisa Anda lakukan sangat mudah lewat transfer dan kartu kredit.

Hotel AiryRooms didukung dengan jaminan fasilitas, seperti AC, televisi layar datar, perlengkapan mandi, tempat tidur yang bersih, shower air hangat, dan air minum gratis.

Tidak ketinggalan, jaringan hotel murah AiryRooms juga menawarkan Wi-Fi gratis. nlicom

inspirasi usaha

13

Edisi 159 | 28 november - 4 desember 2016

Cuma Jualan Opor Ayam, Perempuan Asal Cepu Beromzet Rp 5 Juta per Hari

Saking Larisnya, Pembeli Harus Pesan Sehari Sebelumnya

Selain pembelinya warga lokal, pelanggan lontong opor Bu Pangat juga berasal dari luar daerah yang jadi pekerja minyak di Cepu. Ramainya pelanggan ini membuat lontong opor Bu Pangat semakin terkenal dan kerap disambangi.

A

da warung opor ayam yang laris manis di Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Saking larisnya, pembeli harus pesan sehari sebelumnya agar bisa langsung menikmati opor ayam saat tiba di warung.

Lontong Opor Pak Pangat, begitu nama yang terpampang di terpal warung yang menempati rumah tua sangat sederhana berdinding kayu jati di pinggir jalan. Letaknya berada di Desa Kapuan, sekitar setengah jam perjalanan dari pusat Kota Cepu, yang kesohor karena kandungan minyaknya.

Meski memakai nama Pak Pangat, pembeli juga menge-

nalnya dengan warung opor Bu Pangat. Sutinah atau yang biasa dipanggil Ibu Pangat, mengaku sudah berjualan opor ayam sejak 1997. Opor ayam racikan Sutinah mulai terkenal sejak 2000 lalu lewat mulut ke mulut.

Selain dari warga lokal, pelanggan lontong opor Bu Pangat juga orang luar daerah yang jadi pekerja minyak di Cepu. Ramainya pelanggan ini membuat lontong opor Bu Pangat semakin terkenal dan kerap disambangi.

Setiap hari, saat warung dibuka pada pukul 10.00 WIB, semua lontong opor ayamnya langsung habis dipesan.

“Jadi mau datang, mau makan, harus pesan dulu sehari

Warung lontong opor Pak Pangat yang tidak pernah sepi pembeli.

sebelumnya. Kalau mau makan di sini datang langsung, nggak bakalan dapat. Jadi masak di tungku jam 7 pagi, jam 10 habis (dipesan),” kata Sutinah.

Bahkan jika saat akhir pekan, disarankan memesan opor ayam 3 hari sebelumnya jika tak ingin kehabisan. Sutinah, yang kini berusia 49 tahun berujar, dalam sehari memasak 70 ekor ayam kampung. Setiap ayam kampung, dimasaknya menjadi

5 porsi opor ayam yang setiap porsinya dibanderol Rp 16.000, sudah termasuk lontong.

Awal merintis opor ayam, kata dia, bermula dari berjualan nasi uduk di pagi hari. Opor ayam, menurutnya, hanya sebagai sampingan. Sebelum berjualan di kampungnya, selama 5 tahun lebih dirinya sempat membuka usaha Warung Tegal (Warteg) di Jakarta. Namun kemudian bangkrut bersamaan

Sutinah mengaku sudah berjualan opor ayam sejak 1997.

dengan krisis ekonomi.

“Dulu jualan 2 ekor opor ayam saja nggak habis, masih harganya Rp 4.500 seporsi, susah sekali habisnya. Sekarang sudah Rp 16.000, 7 selalu habis, omzet sekitar Rp 5 juta lebih seharinya. Sebelumnya sempat di warteg di Jakarta, tapi nggak diteruskan,” ucap Ibu dua anak dengan satu cucu ini.

Banyaknya penggemar opor ayam, kata Sutinah, tak lepas

dari racikan bumbu dan cara memasaknya yang berbeda dengan opor ayam lainnya, terutama pada kuah opornya.

“Bumbunya saya selalu jaga pas. Kalau opor di Jakarta kan pakai lada, kunyit dan sebagainya. Kalau saya banyak cabai merah, sereh dibanyakin, masaknya juga harus pakai kayu jati di tungku khusus, karena apinya beda,” ujar Sutinah.

Dengan pembeli yang may-

oritas berasal dari luar Desa Kapuan, Sutinah mengaku belum berniat membuka cabang Opor Ayam Ibu Pangat di daerah lain.

“Anak yang teruskan, sekarang belum kepikiran sama sekali buka cabang. Cari ayam kampungnya saja sudah susah, ini saja beli ayam kampungnya dari Jawa Timur, kalau di sini susah carinya,” pungkas Sutinah.nang/dt

Alat Musik Bikin Laba Mengalun Sampai Jauh

Bisnis cake dan pastry terlihat paling menonjol dua tahun belakangan.

Anak Muda Mulai Melirik Bisnis Cake dan Pastry krong lainnya yang menyajikan aneka olahan kue, adalah salah satu bukti nyata.

Bahkan, penduduk di kota besar seperti Jakarta menjadikan cake dan pastrysebagai gaya hidup. ‘You are what you eat’ begitulah ungkapan yang sering muncul belakangan ini.

Pribadi seseorang bisa diungkap dari apa yang ia makan.

Geliat bisnis cake dan pastry pun mulai merambah di kalangan anak muda. “Banyak anak muda yang tertarik terjun di bisnis kuliner, terutama pastry.

Bahkan, diantara mereka sudah banyak yang memiliki usaha

sendiri,” ujar Lanny Soechan, salah satu chef usai memberikan tutorial baking class di pameran SIAL Interfood 2016 JIEXPO, Kemayoran, Jakarta.

Dari pengamatan, memang terlihat antusiasme anakanak muda yang menjadi peserta pada beberapa baking class dan cake decorating class oleh para chef ternama di SIAL Interfood 2016.

Bahkan, sebagian besar peserta baking class Lanny Soechan siang itu adalah anak muda. Beberapa di antara mereka juga terlihat memenuhi stand pameran. Terutama,

Modal Coba-coba, Mahasiswi Jualan Tas Hingga Raup Rp 7 Juta per Bulan

sumen merasa banderol harga tas kreasi Lia agak mahal.

“Awalnya mereka bilang mahal, karena cuma beli satu.

Sebenarnya yang mahal itu polanya. Jadi seperti apa sih desain-desain anak muda gitu.

Dan saat itu saya bikin full berbahan kulit sintetis, makanya mahal. Tapi sekarang sudah main kanvas, dan ready stock,” papar perempuan berhijab tersebut.

Dari penjualan produk yang diberi nama Wellflair itu, Lia mengantongi omzet rata-rata Rp 7 juta setiap bulannya. Untuk per item sendiri, Lia membandrol produknya mulai dari Rp 125 ribu - Rp 399 ribu.

“Itu tergantung dari desain dan model. Jadi kalau yang sulit dan berukuran besar seperti tas ransel untuk laptop, itu yang paling mahal,” tutur perempuan yang mengambil jurusan komunikasi tersebut.

Untuk sekarang LIA mengaku, bisnis tasnya tengah mengalami kemajuan yang

Salah satu bisnis yang memiliki pertumbuhan stabil dan cenderung bertahan di tengah pelemahan ekonomi global adalah bisnis kuliner. Bisnis di sektor ini bisa bertahan karena dianggap sebagai kebutuhan masyarakat. Seseorang bisa saja tidak membeli pakaian dalam waktu sepekan, tapi hampir tak mungkin jika ia tidak membeli makanan.

Dari sekian banyak kelompok bisnis di sektor kuliner, bisnis cake dan pastryterlihat paling menonjol dua tahun belakangan. Menjamurnya beragam kafe dan tempat nong-

Siapa saja dapat membuka suatu peluang usaha, dari yang tua hingga yang muda. Seperti yang dilakukan oleh seorang Mahasiswi asal Yogyakarta bernama Lia. Bermula dari kesukaannya membeli tas, perempuan yang bernama lengkap Lia Ainun Maftukhah ini tertarik mencoba membuat dan menjual produk tas racikannya. Untuk mewujudkan impiannya itu, Lia harus menyiapkan modal sekitar Rp 3 juta.

“Awalnya dari keluarga suka tas, saya sendiri juga suka.

Tapi lama-lama, kok ngerasa boros ya kalau beli tas melulu.

Saya ingin coba bikin tas terus tawarin ke teman. Waktu itu modal pertama kali Rp 3 juta,

sudah semuanya termasuk packaging,” ungkap Lia, saat acara Trade Expo Indonesia di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Teman-teman Lia cukup antusias. Pesanan tas mulai mengalir dan Lia diminta membuat tas sesuai keinginan pemesan.

“Mereka minta custom, mereka ingin bikin tas sesuai dengan produk yang mereka mau, terus minta bikin ke aku.

Tapi aku enggak berani bikin jiplak begitu, paling nanti desainnya dari aku cuma sedikit mirip sedikit dengan yang mereka mau. Dan ternyata mereka suka dengan desain dari aku,” jelasnya.

Kendati demikian, saat awal memulai bisnis, beberapa kon-

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

gerai-gerai yang menawarkan tester makanan.

Mira salah satunya. Sudah setahun belakangan, perempuan 20 tahun ini terjun di bisnis cake dan pastry. “Saya mau cari inspirasi di sini. Mau lihat model baru cake apa yang sedang tren sampai tahun depan. Lumayan sambil nambah ilmu baking,” terang Mira.

Meski usianya terbilang masih muda, Mira mengaku bidang cake dan pastry adalah passion-nya.

Tak hanya menjadi gudang inspirasi, ada juga Robby dari Surabaya ingin berbelanja untuk kafe

barunya. “Saya sedang mencari coffee maker yang sesuai kebutuhan dan harga pas di kantong,” ujar Robby yang empat hari berturutturut datang ke pameran ini.

Tak hanya kalangan anak muda yang tampak antusias, ibu-ibu pun terlihat bersemangat mengunjungi stan yang ada.

Pengunjung SIAL Interfood 2016 sudah pasti didominasi oleh kaum hawa. SIAL Interfood 2016 merupakan pameran kolaborasi di bidang industri makanan dan minuman. Terdapat 800 perusahaan dari dalam dan luar negeri dari 33 negara yang berpartisipasi dalam pameran ini.nkon

Lia Ainun Maftukhah menunjukkan tas hasil karyanya.

pesat. Itu lantaran, promosinya yang gencar lewat media sosial, situs penjualan online, maupun secara offline dengan membuka toko.

“Mulai dari Instagram, Facebook, Line, lalu buka di berbagai situs penjualan online saya lakukan. Offline store juga saya

ada di Yogyakarta,” paparnya.

“Hanya modal nekat dan coba-coba mendesain tas. Tapi, dari modal tersebut sekarang produk saya sudah punya reseller di beberapa tempat. Yang penting berani mencoba saja,” pungkas Lia sambil tertawa kecil.nhns/dt

Musik merupakan media ekspresi. Berbagai unsur emosional bisa kita salurkan dengan bermusik. Setelah kita menyalurkan perasaan dengan bermusik, perasaan pun menjadi plong. Jadi, musik bisa menghilangkan stres?

Baru tahu ya. Norak sekali.

Bukan cuma itu, bermusik juga bisa mendatangkan duit.

Bukan seperti Dimas Kanjeng lo, melainkan dengan bermusik di kafe, bahkan mengamen di pinggir jalan atau dalam kendaraan umum, juga bisa menghasilkan duit. Nah, begitu juga dengan menjual alat musiknya.

Laris manis.

Yuk, kita temui Adang Muhidin. Dia bukan pengamen, melainkan orang yang tergelitik dengan melimpahnya bambu di negeri kita ini. Adang ingin memberi nilai tambah bagi si bambu dengan menjadikannya sebagai alat musik. Ini benar-benar merupakan upaya kreatif. Pasalnya, selama puluhan bahkan ratusan tahun, bambu hanya digunakan sebagai bahan baku furnitur, seperti kursi, meja, dipan, saung, dan lainnya.

Terdorong untuk memberikan manfaat lain kepada bambu, Adang mendirikan Indonesian Bamboo Comunity (IBC), di Bandung 2011 lalu. Beragam alat musik yang pernah diproduksi IBC, yaitu gitar, bass, cello, kecapi, contrabass, biola, drum, hingga saxophone dan flute. Ragam alat musik tersebut dibanderol mulai Rp 1,5 juta hingga puluhan juta rupiah. Harga yang dibanderol untuk Biola mulai Rp 1,5 juta, gitar dan bass mulai Rp 7 juta, satu set drum 20 juta, dan contrabass mulai Rp 25 juta.

Pembelian terbesar datang dari Prancis. “Mereka pernah pesan ke kami 700 unit saxophone. Tapi untuk saat ini produksi saxophone masih diberhentikan sementara.

Hak patennya sedang kami urus,” terang pria berambut gondrong ini.

Pelanggan IBC justru datang dari luar negeri, seperti Meksiko, Belgia, Prancis, Jepang, Yunani, Amerika Serikat, Qatar, Malaysia, Rumania, Filipina, dan Singapura. Kalau dari dalam negeri mah jarang. Hanya beberapa artis seperti Iwan Fals dan Balawan yang pakai punya kami, ujar Adang.

Aneka produk alat musik bambu buatan IBC diberi merek Virageawi. Adang mengaku nama Virageawie didapatkannya dari plesetan kata bahasa Sunda, yakni pirage awi. Kata tersebut berarti hanya bambu.

Kini, IBC mulai rutin memproduksi alat musik bambu setiap bulan. Paling sedikit, mereka bisa memproduksi sekitar 20-30 unit dari berbagai jenis alat musik. Ditanya tentang omzet, Adang mengaku bisa mengantongi

Rp 200 juta-Rp 300 juta tiap bulan.

Ya, bisnis pria yang aktif dalam komunitas penabuh drum ini bermula dari sulitnya mendapatkan cajon. Lantas, mendirikan Koning Percussion untuk memproduksi cajon, si alat musik asal Peru.

Alhasil, Ryan pun kini menjadi produsen cajon lokal yang patut diperhitungkan.

Sarjana Sastra Belanda lulusan Universitas Indonesia ini bisa memproduksi cajon sebanyak 200 unit dalam sebulan. Sebagian besar pasarnya di wilayah Jabodetabek. Sementara, sisanya untuk kotakota di luar Jakarta Seperti Surabaya, Bandung, Solo dan beberapa kota di Sumatera.

Pria berusia 26 tahun ini berhasil menjaring 26 toko musik di berbagai daerah.

Sebut saja, Pro2Muzik di Jakarta Barat, Yamaha Premier di Jakarta Timur, Istana Musik di Medan, dan Waroeng Musik di Lampung. Dia juga bekerja sama dengan agen penjual di beberapa tempat seperti di Bandung.

Ryan bercerita bahwa dirinya memproduksi tiga seri cajon sesuai dengan kegunaannya masing-masing.

Bahkan tiga seri tersebut juga terdiri dari beberapa jenis cajon yang bunyinya berbedabeda pula. Ketiga seri tersebut dia beri nama Wilhelmus, Vanperu, dan Beatrix.

Seri Vanperu akan terdengar seperti cajon tradisional.

Biasanya cocok untuk musik flamenco, musik tradisional atau kebudayaan di Spanyol.

Adapun Wilhelmus dan Beatrix akan terdengar lebih modern karena keduanya mirip dengan suara drum. “Hanya bedanya suara cajon Beatrix bisa disetel, sementara Wilhelmius tidak bisa,” tutur Ryan.

Dia bilang, Beatrix menjadi ciri khas produk dari Koning Percussion. Karena ada alat bernama throw off yang ditaruh di samping kiri cajon untuk memudahkan pemain ketika ingin menyesuaikan suaranya. Sementara itu, merek lain alat throw off itu ditaruh di dalam cajon sehingga sulit jika ingin menyesuaikan karakter suaranya.

Kini tiap bulannya Koning meraih omzet sekitar Rp 80 juta sebulan dengan margin sekitar 30% sampai 40% tiap bulan.nkon

otonomi

14

Edisi 159 | 28 november - 4 desember 2016

Event Balap Motor Promosikan Wisata Tulungagung (YIM) M. Abidin, Advisor After Sales, Motorsport Yamaha Akira Nakatsuka, Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jatim Bambang Haribowo dan tamu undangan lainnya, membuka kejuaraan secara resmi dengan menekan sirine dilanjutkan dengam pelepasan balon udara.

Setelah itu dilanjutkan dengan rangkaian balapan yang didahului babak final (YCR 3) Moped 110 cc-Pemula A, dengan pembalap andalan Tulungagung Faisal Baharudin alias Faisal Sidoel.

“Ini merupakan event balap motor yang dilaksanakan di

Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Yamaha Cup Race (YCR) Seri-2 2016 di Tulungagung sukses digelar Minggu (20/11/2016). Ratusan pembalap dari penjuru daerah di nusantara yang tergabung dalam sembilan kategori mengikuti babak final kejuaraan yang telah dimulai pada Sabtu (19/11) lalu.

Bahkan, kemeriahan acara tersebut semakin terlihat setelah Bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang diampingi Wakapolres Tulungagung Kompol I Dewa Gde Juliana, General Manager After Sales dan Motorsport Yamaha Indonesia Manufacturing

area GOR Lembupeteng, bukan di Jalan A. Yani Timur, dan juga pertama kali berskala nasional, semoga saja di tahun depan hal ini dapat berlangsung kembali,” ungkap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

Dengan terselenggaranya event kelas nasional semakin mengundang masyarakat dari daerah lain untuk menonton datang Tulungagung.

Dengan demikian, bisa dijadikan sebagai pengenalan Tulungagung dan sekaligus promosi berbagai wisata dan produk khas.

Bahkan tidak menutup kemungkinan, mareka sebelum pulang, membeli oleh-oleh berupa makanan atau souvenir khas Tulungagung. “Selain sukses menggelar event, Tulunaggung juga sukses mempromosikan daerah agar dikenal dan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Sebab, dengan ini banyak

Bupati Syahri Mulyo (tengah) membuka Kejurnas YCR Seri-2 20016 di Gor Lembupeteng.

pedagang baik makanan atau barang lainnya yang mendapat untung,” ujarnya.

Dia berharap agar event balap motor ini bukan hanya sebatas kegiatan untuk menyalurkan hobi saja. Melainkan,

untuk mengasah kemampuan agar menjadi juara, terutamanya bagi pembalap lokal Tulungagung.

Untuk itu nanti, Pemkab Tulunaggung akan menambah fasilitas di area GOR Lembu-

peteng agar pelaksanaanya lebih baik lagi. Sehingga berbagai event tingkat nasional dapat diadakan dan tidak merugikan masyarakat akibat pengalihan arus kendaraan.

“Kami akan terus berupaya

menyiapkan fasilitas olahraga bagi masyarakat Tulungagung terutamanya di GOR Lembupeteng. Bahkan, kami akan berupaya agar Yamaha tahun depan tetap melaksanakan di tahun depan dan tidak menutup kemungkinan mengundang Valentino Rosi kesini,” jelas mantan anggota DPRD Provinsi Jatim ini.

Sementara itu GM After Sales dan Motorsport YIM M. Abidin menambahkan, sangat menyambut baik apa yang diinginkan Pemkab Tulungagung. Sebab, animo masyarakat Tulungagung terhadap balap motor sangat luar biasa, serta banyak pembalap berprestasi tingkat nasional lahir dari Tulungagung.

“Kami sangat mengapresiasi apa yang diinginkan bupati, dan kedepan sebisa mungkin akan melaksanakan event serupa disini,” ujarnya.nang

Pemkab dan Pemkot se-Jatim Diimbau Terapkan Parkir Berlangganan Agar parkir liar tidak semakin merajalela maka perlu adanya sistem untuk menanggulanginya.

Salah satu caranya dengan menggunakan informasi teknologi (IT).

s

ekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur Akhmad Sukardi meminta seluruh kabupaten/kota di Jatim menerapkan program parkir berlangganan untuk meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing.

Hingga saat ini, masih 26 daerah yang telah menerapkan parkir berlangganan di

wilayahnya, sedangkan 12 daerah masih belum. Ini karena DPRD kabupaten/kota setempat belum sepakat dengan pemkab/pemkot.

“Jumlah kendaraan yang beroperasi di Jatim sangatlah besar. Jumlah itu berdampak terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang juga berasal dari pendapatan retribusi parkir di jalan raya. Maka, informasi

teknologi (IT) menjadi solusi dalam mencegah kebocoran PAD yang berasal dari retribusi parkir,” tegasnya ditemui usai Rakor dan Evaluasi Kerjasama Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir bersama pemkab/ pemkot se-Jatim di Surabaya, Kamis (24/11/2016).

Menurut Sukardi, agar parkir liar tidak semakin merajalela maka perlu adanya sistem untuk menanggulanginya. Salah satu caranya dengan menggunakan informasi teknologi (IT) agar masyarakat tidak tertipu dengan adanya parkir liar sehingga kebocoran

penerimaan retribusi parkir bisa dicegah.

“Kalau diatur dengan sistem mau tidak mau, masyarakat akan mengikuti sistem tersebut sehingga tidak ada pungutan melebihi tarif parkir yang ada,” ujar dia.

Lebih lanjut dijelaskan, teknologi fasilitasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum secara berlangganan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan PAD kabupaten/kota sehingga dapat menekan kebocoran penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Untuk mencegah kebocoran penerimaan retribusi parkir di tepi jalan dibutuhkan kerjasama antara pemerintah provinsi bersama kabupaten/ kota. Dengan dilaksanakannya kerjasama retribusi parkir di tepi jalan umum secara berlangganan, diharapkan mendapat banyak manfaatnya yakni meningkatnya PAD di sektor retribusi parkir.

Dalam pelaksanaan pelayanan parkir di tepi jalan umum, pemerintah daerah harus memperjelas cakupan wilayah kawasan parkir berlangganan. Dengan jelasnya cakupan wilayah dari

parkir berlangganan tersebut, akan memperjelas hak-hak masyarakat untuk mengetahui daerah mana saja yang menyediakan fasilitas bebas parkir di tepi jalan umum.

“Jangan sampai mereka yang sudah bayar parkir berlangganan, ternyata di lapangan masih ditarik lagi dua kali. Jukir yang nakal bisa ditangkap petugas.

Kesejahteraan jukir juga harus dipikirkan, semisal memberikan gaji sesuai UMK,” tuturnya.

Ia mengakui, bahwa masih ditemukan keluhan masyarakat akibat ketidakjelasan wilayah parkir berlangganan. Kondisi

tersebut diperparah dengan masih banyaknya pungutan ganda oleh oknum-oknum petugas jukir di lapangan yang curang.

Sementara, Kepala Dinas Pendapatan Jatim Bobby Soemiarsono menambahkan pertemuan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pada parkir berlangganan baik dari sisi administrasi pemungutan hingga sisi teknis di lapangan.

“Ini merupakan upaya dalam mengakomodasi masukan dan usul dari kabupaten/kota terkait permasalahan yang terjadi di lapangan,” tukas Bobby.sarifa

PT KAI Daop 7 Madiun Beri Pengobatan Gratis dengan Layanan Rail Clinic RAPBD 2017 Kabupaten Kendal Optimis Ditetapkan Akhir November

Kereta api tidak hanya identik dengan jasa angkutan tranportasi massal dan bukan soal mengantar penumpang sampai tujuan saja, kini kereta api juga melayani kesehatan masyarakat. Tak banyak yang tahu adanya Rail Clinic atau kereta kesehatan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) ini.

Karena kereta dua gerbong ini memang satu-satunya di Indonesia dan operasionalnya hanya ada di wilayah Pulau Jawa sejak diresmikan 12 Desember 2015 tahun lalu.

Dalam rangka melanjutkan kegiatan bhakti sosialnya kepada negeri PT KAI menjalankan tanggung jawab sosial kepada masyarakat yakni memberikan pelayanan kesehatan kepada pegawai dan masyarakat di sepanjang perlintasan kereta api. PT Kereta Api Daop 7 Madiun memberikan pelayanan kesehatan di atas gerbong Rail Clinic di stasiun Peterongan, Jombang, Jawa Timur, Selasa (22/11/2016).

Deputy Vice President

Pasien yang menjalani pengobatan gratis di ruangan kesehatan rail clinic.

Daop 7 Madiun, M Hendro Gunawan mengatakan pelayanan kesehatan Rail Clinic ini sebagai tanggung jawab PT KAI terhadap masyarakat mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan kesehatan masyarakat. Dengan dasar tersebut, sehingga melanjut-

kan bhakti sosial dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis menggunakan kereta kesehatan Rail Clinic di stasiun Peterongan, Jombang.

Rangkaian Rail Clinic terdiri dari 2 kereta yang masing– masing memiliki tata ruang dan jenis pelayanan kesehatan

yang berbeda, dan juga dilengkapi ruang farmasi. Pasien akan mendapatkan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yang akan diberikan di dalam Rail Clinic.

Ia menjelaskan dalam pelayanan Rail Clinic di stasiun Peterongan. “PT KAI menyiagakan tim kesehatan yang berasal dari internal pekerja PT KAI, pasien yang kami undang sejumlah 300 orang dari tiga desa di wilayah kecamatan peterongan,” ucapnya kepada Lensa Indonesia.

Ada beberapa ruangan yakni ruangan masinis, 4 ruangan pemeriksaan kesehatan yang terdiri pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan gigi, pemeriksaan mata dan pemeriksaan kehamilan dan ruang farmasi, juga ada lab sederhana.

Selain fasilitas kesehatan, Rail Clinic ini juga dilengkapi dengan toilet ramah lingkungan,” bebernya.

Untuk itu pihaknya terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan juga

kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kereta ini, mulai dari memperkerjakan tenaga medis profesional, peralatan yang memadai dan sarana kesehatan lainnya.

Bersamaan dengan pelayanan kesehatan Rail Clinic di stasiun Peterongan, PT KAI juga mensosialisasikan keamanan dan kenyamanan, serta keselamatan perjalanan kereta api yakni syarat dan cara naik kereta api serta sosialisasi tata cara persewaan lahan/bangunan PT KAI. Rail Clinic telah beroperasi di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Yogyakarta, Bandung, Gersik, dan wilayah lainnya yang dilintasi jalur Rail Clinic. Rencananya PT.KAI akan mengoperasikan empat Rail Clinic, dua di Pulau Jawa dan dua di Pulau Sumatra.

Dengan adanya layanan ini, masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan yang dilalui jalur kereta api bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih baik.obi

Blitar Kembangkan Olahan Hasil Peternakan P ot e n s i peternakan Kabupaten Blitar sangat besar. Kabupaten dengan julukan Seribu Candi ini mampu menopang kebutuhan susu, telur ke berbagai wilayah di tanah air. Tidak itu saja, saat ini masyarakat Kabupaten Blitar telah mengembangkan usaha ternak kambing, khususnya kambing ettawa. Kambing peranakan ettawa (PE) mempunyai potensi sebagai penghasil daging, susu dimana prospek pasar cukup menjanjikan.

Produk daging maupun susu ettawa saat ini variatif dan mulai dikenal masyarakat luas.

Prospek inilah yang dimanfaatkan oleh para peternak kambing PE Kabupaten Blitar untuk memberdayakan masyarakat di perdesaan melalui peningkatan sumberdaya yang ada sehingga hasilnya lebih optimal.

Hal ini disampaikan oleh Bupati Blitar, H.Rijanto, saat membuka pameran produk un-

ggulan peternakan dan kontes kambing PE skala nasional di Pasar Hewan Terpadu Srengat, Minggu (20/11/2016).

Bupati Blitar juga menyampaikan, saat ini pengembangan ternak kambing PE sebagai penghasil daging dan susu juga diikuti dengan pengembangan usaha olahan hasil peternakan, termasuk olahan daging dan susu kambing. Sehingga ini dapat menambah peluang usaha dan mendorong pengembangan agribisnis komoditas ternak kambing PE, khususnya bagi kelompok tani ternak.

Seperti diketahui, Kabupaten Blitar kaya akan potensi alam, pertanian dan peternakan. Untuk peternakan, pada akhir Tahun 2015 produksi daging sapi mencapai 18.588.211 ton/tahun, daging kambing 1.907.920 ton/ tahun, daging domba 133.520 ton/tahun, daging ayam buras 1.298.148 ton/tahun, daging itik 527.399 ton/tahun, daging ayam

Penerbit: PT Lensa Indonesia Cipta MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

broiler 25.292.210 ton/tahun.

Sedangkan produksi susu pada akhir Tahun 2015 untuk susu sapi mencapai 32.493 ton/tahun.

Produksi telur ayam buras sekitar 1.488.978 ton/tahun, telur ayam ras 151.826.220 ton/tahun, telur itik 5.700.725 ton/tahun serta telur puyuh mencapai 570.240 ton/tahun.

Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini mengakui, adanya tantangan dalam pengembangan usaha kambing PE dan olahan hasil peternakan antara lain, akses pemasaran yang masih terbatas.

Untuk itu, kegiatan pameran produk unggulan peternakan dan kontes kambing PE masih sangat diperlukan. Terutama bagi pelaku usaha pengembangan olahan hasil ternak.

Dengan adanya pameran, serta kontes kambing yang diikuti dari berbagai daerah di Indonesia seperti dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan berbagai kota di Jawa Timur, para peter-

Kontes kambing PE skala nasional di Pasar Hewan Terpadu Srengat.

nak bisa tukar pengalaman.

Bupati Blitar juga menyerukan kepada peserta kontes kambing yang berasal dari luar kota seperti dari Purwakarta, Bantul, Daerah Istimewa Yogjakarta, Semarang, Pasuruan, Sitobondo, dan Probolinggo serta kota lain bisa menikmati lokasi wisata di Kabupaten Blitar. Mulai wisata kuliner, budaya, dan wisata alam.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Blitar yang didampingi oleh Asisten Ad-

ministrasi Umum, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, beberapa Kepala SKPD serta Komandan Kodim 0808 Blitar mengingatkan, dalam berbagai kesempatan termasuk kegiatan kontes, selalu digelar pameran produk unggulan Kabupaten Blitar. Ini sebagai bentuk dukungan dari Gerakan Ayo Bela dan Beli Produk Kabupaten Blitar. Diharapakan, produk unggulan Kabupaten Blitar semakin dikenal oleh masyarakat luas.nnang

Rancangan APBD Kab Kendal tahun anggaran 2017 ditargetkan bisa ditetapkan pada akhir November ini. Pembahasan RAPBD 2017 saat ini sudah sampai pada jawaban Bupati Kendal terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas nota keuangan RAPBD Kab Kendal 2017 yang sudah dilakukan pada rapat paripurna, Senin (21/11/2016).

Ketua Fraksi PKS, Sulistyo Aribowo mengatakan, jika akhir November ini RAPBD 2017 bisa ditetapkan, diharapkan pelaksanaan kegiatannya paling lambat pada bulan April 2017 sudah bisa dikerjakan.

Hal ini untuk menekan angka Silpa, yang selama ini dinilai masih terlalu tinggi. Terhadap RAPBD 2017, Fraksi PKS mengapresiasi TAPD yang telah menyusun RAPBD 2017 secara tepat waktu. “Kami optimis RAPBD 2017 bisa selesai atau ditetapkan akhir November ini,” harapnya.

Sementara itu, Bupati Kendal dr Mirna Annisa dalam jawabannya terhadap pandangan umum fraksi-fraksi yang dibacakan oleh Aspem Winarno mengatakan, telah berupaya untuk dapat menyusun RAPBD 2017 secara tepat waktu, meski dalam penyusunan RAPBD 2017 ini banyak tantangan, di antaranya adalah adanya perubahan SOTK pada 2017, sehingga RAPBD 2017 harus sudah disesuaikan dengan struktur organisasi yang baru.

Di bidang pemerintahan, pada pelayanan publik sebagai contoh soal E-KTP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berusaha untuk mendekatkan semua pelayanan administrasi kependudukan seperti perubahan kartu Keluaraga ( KK ) dan pencetakan KK, pindah datang, akta pencatatan sipil dan permohonan

Kabiro Kediri: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan Wartawan Nganjuk: Roy Alexander, Catur Setiawan, Agus Suhadi, Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Nanang Wartawan Trenggalek: Setiowati Wartawan Bojonegoro: Triyono, Haribono, Abdul Azis, Agus Budiono Wartawan Sampang: Moch. Yusuf, Laili Purnomo Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) wartawan lensa indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistik dibekali tanda pengenal dan dilarang menerima imbalan bentuk apapun dari narasumber

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

cetak E - KTP. Selain itu juga pelaksanaan talent pool digunakan sebagai bahan pertimbangan memutasi jabatan selain prestasi dan pengalaman kerja dan faktor lainnya. Jadi walaupun pejabat atau staf yang naik menjadi pejabat tapi tidak ikut talent pool hal tersebut lantaran PND yamg bersangkutan berprestasi atau berpengalaman dalam bidangnya.

Terkait telah diresmikannya Kawasan Industri Kendal ( KIK ) yang masuk ranah ekonomi, Pemkab Kendal membuka akses seluas - luasnya bagi para investor dan melakukan promosi investasi dengan mengundang para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kendal.

Strategi yang dilakukan antara lain dengan cara investasi diarahkan di Kecamatan Kaliwungu sesuai dengan Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Kendal 2011 2031, khusunya di KIK; Industri besar wajib berusaha di kawasan industri sesuai UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dan untuk memudahkan penanganan dampak industri terhadap lingkungan dan untuk daerah Kendal atas (Singorojo, Boja, Patean dan Sukorejo) ditawarkan para investor sebagai daerah pariwisata dan agropolitan.

Selain itu Pemkab Kendal juga memberikan penjelasan lengkap soal Anggaran ADD dan DD dalam pengawasan pengguanaannya yang melibatkan semua lini pengawasan antara lain camat dan inspektorat. Pembentuak BUMDES yangtidak semua desa bisa melakukannya, Pemkab Kendal sepenuhnya membantu tentu dengan kerjasama denga DPRD terutama dalam anggaran yang dibutuhkan.neko

otonomi

15

Edisi 159 | 28 november - 4 desember 2016

Tahun Depan Setiap Desa Wajib Mempunyai Embung Tadah Hujan

Menteri Desa PDT: Jangan Ada Kriminalisasi Dana Desa Kesalahan dalam tataran administratif masih dianggap biasa dan bisa dibenarkan. Namun, kalau itu masuk kategori korupsi ya harus diproses sesuai dengan aturan hukum.

m

desa, karena disamping untuk sarana mengairi embung tersebut juga ada nilai ekonomi di dalamnya.

Menteri Desa dan PDT, Eko Putro Sandjoyo menuturkan jika karena kesalahan dalam tataran administratif masih dianggap biasa dan bisa dibenarkan. Namun, kalau itu masuk kategori korupsi ya harus diproses sesuai dengan aturan hukum.

“Jadi jangan ada upaya krimininalisasi terhadap kepala desa, terkecuali kasus korupsi itu beda lagi ranahnya,” katanya kepada Lensa Indonesia saat silaturahmi ke Pondok pesantren Mambaul Maarif Denanyar, Jombang.

Ia menjelaskan dalam hal ini kita juga sudah duduk bersama

enteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT) Republik Indonesia, Eko Putro Sandjojo menolak adanya upaya kriminalisasi Kepala Desa terhadap pengelolaan Dana Desa (DD).

Mendes menyebut dalam pengelolaan Dana Desa terkait salah dalam hal administratif masih bisa dibenarkan, kecuali kasus korupsi yang harus dihukum sesuai aturan yang berlaku, Kamis (24/11/2016).

Mendes PDT juga akan mewajibkan setiap desa di Indonesia memiliki embung tadah hujan tahun depan. Embung atau sarana penampungan air hujan tersebut wajib ada untuk keperluan pengairan

Menteri Desa Eko Putro Sandjojo di Ponpes Mambaul Maarif Denanyar berdialog dengan kiai dan kepala desa.

dengan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), Kapolri, serta Jaksa Agung Guna mencegah adanya kriminalisasi Kepala Desa terkait pengelolaan dana desa. Jika ada upaya krimi-

nalisasi bisa melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nanti akan ditindaklanjuti, sehingga akan mendapat pengawalan, namun jika ranahnya sudah korupsi itu beda

persoalan.

“Dana desa setiap tahun akan terus mengalami kenaikan, Dana Desa ditahun 2016 dinaikkan 20 triliun dari Rp. 46,8 T menjadi 60 triliun dan

setiap desa dapat menerima sekitar 300 sampai 500 juta.

Dengan adanya kenaikan itu, perlu ada pengawalan dan pengawasan demi kemajuan pertumbuhan ekonomi desa,” bebernya.

Mula i tahun depan, setiap desa di Indonesia diwajibkan memiliki embung tadah hujan.

Embung atau sarana penampungan air hujan wajib ada untuk keperluan pengairan desa.” Hal ini wajib dimiliki satu desa tahun depan, desa harus membuat embung sama BUMDes, sisanya infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat,” tandasnya.

Ia menjelaskan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan embung di desa itu diperkirakan mencapai Rp 300 - 500 juta. Pemerintah pusat akan menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun yang dialokasikan ke dalam Dana Desa. Sehingga tahun depan anggaran untuk desa itu sekitar

Rp 800 - 900 juta, belum lagi ditambah dana dari provinsi dan kabupaten, nilainya bisa mencapai miliar.

“S e h i n g g a s et i a p d e sa mampu membuat embung yang didalamnya dapat memberikan banyak manfaat bagi k e m a j u a n d e sa . E m b u n g itu, selain bisa buat irigasi, perikanan, embung juga ada nilai ekonomi dari sektor pariwisata. Bahkan dengan adanya embung, pendapatan masyarakat di sektor pertanian khususnya, bisa menjadi dua kali lipat,” ujarnya.

Jika semua insfrastruktur desa sudah terbangun, sisa dana desa dapat digunakan untuk menyokong dari sisi pemberdayaan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan cara memberikan pelatihan usaha. “Dengan harapan, Dana Desa itu bukan sebagai sumber pembangunan desa, melainkan menjadi pengungkit pembangunan ekonomi desa,” pungkasnya.obi

Dispenda Kabupaten Blitar Gelar Validasi Data PBB P2

Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Blitar menggelar rapat sosialisasi validasi data Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) masa pajak tahun 2015, pada 7 November 2016 di ruang perdana. Dengan peserta satuan kerja perangkat daerah serta perangkat desa.

Kepala Dispenda Kabupaten Blitar Drs. Ismuni SE.MM, melalui stafnya A. Winarno S.Pd mengatakan, kegiatan tersebut didasari pada PBB P2 masa pajak 2015 yang belum lunas. Karena data piutang PBB P2 pada tahun 2015 sejumlah 45.806 NOP ketetapan 1.896.579.383 dari 102 desa/kelurahan di 18 kecamatan.

Dengan adanya validasi piutang, maka akan mendapatkan data yang valid, memudahkan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan tertib administrasi. “Bahkan validasi bisa mengurangi tunggakan, serta beban desa,” jelasnya.

Tentu dalam melaksanakn validasi ini, dispenda berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRB, peraturan daerah Kabupaten Blitar nomor 11 Tahun 2011 tentang pajak, rekomendasi BPK RI tahun 2015.

Dalam melaksanakan validasi, Dispenda menggandeng Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, pada November ini.

“Para petugas validasi akan melakukan pendataan di setiap desa. Semua data disediakan Dispenda,” ucap pria ramah ini.

Diharapkan nanti, hasil validasi akan ada data piutang yang sudah terbayar, dana yang belum terbayar.

Dan ada data yang diusulkan penghapusan mulai dari tidak ada objek hingga dobel, fasilitas umum yang kena pajak. “Karena itu kami sudah meminta desa atau kelurahan untuk menyiapkan petugas yang membidangi PBB P2,” pintanya.nnang

Peringati Hari Korpri dan Guru, Pemkab Kendal Gelar Jalan Sehat

Gerak jalan memperingati hari Korpri dan guru.

Ratusan pegawai negeri Kabupaten Kendal mengikuti Jalan Sehat memperingati Hari Korpri dan HUT PGRI tahun 2016 yang diadakan di Alun-alun Kendal Jumat (25/11/2016) pagi. Acara diawali dengan Senam Sehat bersama di Alun-alun Kendal mulai pukul 06.30 WIB sekitar setengah jam, kemudian dilanjutkan jalan sehat bersama.

Start dan finish di Alunalun Kendal, sejauh sekitar 3,5 kilometer, dengan rute melalui Jalan Laut sampai Kantor Ciptaru Kendal, kemudian belok kiri ke arah Jalan Masjid, lalu ke arah Selatan kembali ke Alunalun Kendal. Start dibuka oleh Sekda Kendal Bambang Dwiono. “Sebelum mulai, kita berdoa dulu, supaya acaranya berjalan lancar,” kata Sekda

Bambang.

Ketua Panitia, Irianto mengatakan, kegiatan Jalan Sehat merupakan rangkaian kegiatan Hari Korpri Kab Kendal yang diikuti para pegawai negeri perwakilan dari SKPD dan para kepala sekolah, baik Kepala SD, SMP maupun SMA dan SMK di Kab Kendal. Selain hiburan organ tunggal, acara Jalan Sehat juga diramaikan banyak doorprize.

“Doorpriz hanya untuk ramai-ramai saja, karena masing-masing barang, nilainya tidak boleh lebih dari Rp 200 ribu,” katanya.

Irianto menambahkam, kegiatan lain yaitu pertandingan tenis lapangan antar SKPD yang digelar di Lapangan Tenis Setda Kendal, sepakbola persahabatan SKPD dengan Polres dan Kodim Kendal.neko

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Salah satu usaha galian tanah di Kecamatan Gemarang yang diduga beroperasi tanpa ijin.

Usaha Tambang Galian Tanah Nekat Beroperasi Tanpa Ijin di Madiun Galian tanah urug di Kabupaten Madiun tetap nekat beroperasi walaupun diduga tanpa ijin. Salah satunya di Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang.

Hal itu disampaikan langsung Kepala Dinas SDA Kabupaten Madiun, Dwi Budiarto, kepada

Lensa Indonesia saat dikonfirmasi melalui Ponsel. Menurutnya, dari jumlah sembilan pemohon, baru lima yang mempunyai ijin usaha operasi produksi.

“Usaha galian di wilayah Gemarang sama sekali belum ada ijin yang keluar. Dari sembilan pengajuan, baru ada lima yang

punya ijin usaha produksi. Yang di Gemarang itu belum,” jelasnya, Senin (21/11/2016).

Pantauan Lensa Indonesia di lapangan, sudah ratusan kubik tanah urug yang tersuplai ke sejumlah proyek di Kabupaten Madiun.

Tanah galian bernilai miliaran Rupiah itu diangkut ratusan dump

truk yang lalu lalang dari lokasi galian tanah. Uniknya, sampai saat ini Pemkab Maidun dan Polres Madiun terkesan tutup mata dan tak ada tindakan sama sekali.

Saat Lensa Indonesia mencoba mendatangi lokasi galian tanah untuk mengkonfirmasi langsung pemilik tambang, para pekerja di

lokasi langsung salah tingkah. Timbul (43) pengawas tambang yang mengaku berasal dari Mojokerto cuma menjawab bahwa dirinya baru bekerja disitu dan tak tahu menahu terkait perijinan. “Saya gak tahu apa apa mas, yang jelas saya disini bekerja digaji pak Sur,” cetusnya singkat. ndhimaz_adi

200 Becak Iringi Perayaan HUT ke-811 Tulungagung Peringatan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 811 Tulungagung yang jatuh pada Jumat (18/11/2016) berlangsung meriah. Ratusan masyarakat serta pegawai di lingkup pemkab ambil bagian dan menyaksikan acara yang diperingati sebagai agenda tahunan di Tulungagung tersebut.

Berdasarkan pantauan di lokasi, acara tersebut dimulai sekitar pukul 07.30. Didahului dengan upacara di halaman Pemkab Tulungagung.

Upacara tersebut turut hadir Bupati Syahri Mulyo sebagai pembina upacara, diikuti Wakil Bupati (Wabup) Tulungagung, Maryoto Birowo, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), SKPD di lingkup Tulungagung serta ratusan peserta yang meliputi pegawai Pemkab Tulungagung, TNI, polisi, tokoh masyarakat, mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya.

Tahun ini puncak acara HUT Tulungagung berbeda dengan tahun sebelumnya.

Yakni, tahun ini selain ada upacara di halaman pemkab, juga ada iring-iringan becak.

Usai upacara, Bupati Syahri didampingi Ketua TP PKK

Wiwik Syahri Mulyo menaiki becak untuk arak-arakan yang diikuti para pejabat lainnya menuju Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bangsa. Para pejabat Tulungagung naik becak mulai dari kantor Pemkab Tulungagung jalan A. Yani Timur menuju ke pendapa Kongas Arum Kusmaning Bangsa, jalan RA Kartini.

Sedikitnya ada lebih dari 200 becak yang mengiringi acara tersebut. Dalam perjalanan tidak segan-segan Syahri Mulyo melambaikan tangannya menyapa masyarakat yang hadir di sepanjang jalan A.Yani sampai RA Kartini.

Bukan hanya itu, arak-arakan juga dilanjutkan kirab panji Kabupaten Tulunaggung yang diiringi dengan puluhan penari dan buceng lanang serta buceng wadon. Sehingga semakin menambah sakralnya acara peringatan tersebut.

“Di tahun ini saya memulainya agar puncak peringatan HUT Tulungagung diadakan setiap 18 November, sebab makna dan nilai sejarahnya masih terkandung,” ungkap Bupati Syahri Mulyo.

Syahri melanjutkan, perayaan ini diperingati untuk mengenang jasa para lelulur.

Bupati Syahri dan istri (kanan), Wabup Maryoto beserta istri, menyapa masyarakat dengan naik becak menuju pendapa Kongas Arum Kusumaning Bangsa.

Sebab leluhur masyarakat Tulungagung merupakan bagian dari masyarakat Jawa. Jadi sekitar 90 persen penduduk Tulungagung merupakan suku Jawa. Sehingga tradisi peringatan HUT akan dilaksanakan dengan tradisi Jawa. “Dengan acara ini kami berharap agar generasi muda tidak pernah lupa akan leluhurnya,” ung-

kapnya.

Selain itu, setelah berdiskusi dengan Wabup Maryoto dan Ketua DPRD Supriyono, disepakati pagelaran acara dengan beberapa modifikasi. Sehingga dengan demikian upacara HUT Tulungagung diteruskan dengan bersih nagari. “Intinya dalam acara ini untuk merubah kami dan pejabat lainnya tidak

lagi meminta untuk dihormati melainkan terus melayani masyarakat,” jelasnya.

Moment yang ditunggutunggu masyarakat tiba. Saat itu buceng lanang dan buceng wadon ditaruh di depan Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bangsa langsung diserbu seluruh masyarakat yang hadir. nnang

metropolis

16

Edisi 159 | 28 november - 4 desEmbEr 2016

Tim Independen Reformasi Birokrasi Apresiasi Pelayanan Publik Surabaya

Siti Zuhro: Karakter Kepemimpinan Bu Risma Mengajak dan Melayani Tidak semua daerah mampu melakukan reformasi birokrasi, dikarenakan tidak semua pemimpin daerahnya memiliki keinginan seperti halnya di Surabaya.

t

im Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TI RBN) menyampaikan apresiasi positif kepada Pemerintah Kota Surabaya atas berbagai inovasi yang telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua TI RBN, Prof Eko Prasojo setelah mendengarkan paparan dari Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini perihal pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem e-government dan berbagai pelayanan di Surabaya.

“Sistem penanganan pengaduannya juga sudah ada. Juga inovasi teknologi informasi dan berbagai pelayanan yang perlu ditangani secara langsung,” ujar Prof Eko Prasojo di ruang sidang wali kota di Balai Kota Surabaya, Kamis (24/11/2016).

Selain Ketua TI RBN, hadir anggota TI RBN, Prof Siti Zuhro dan Prof Djohermansyah Djohan serta para akademisi, perwakilan pengusaha, juga Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Surabayadan para wartawan.

Menurut Eko Prasojo, hal terpenting ke depannya adalah

mereplikasi inovasi di Surabaya ke kabupaten/kota lainnya.

“Tantangan ke depan adalah bagaimana agar inovasi ini juga bisa dilaksanakan di daerah lain.

Serta menjamin nya agar tetap sustainable alias berkelanjutan,” sambung dia.

Anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, Prof Siti Zuhro menambahkan, membicarakan reformasi birokrasi tidaklah mudah. Sebab, harus ada niat dan juga keseriusan untuk mewujudkannya.

Menurutnya, tidak semua daerah mampu melakukan reformasi birokrasi dikarenakan tidak semua pemimpin daerahnya memiliki keinginan seperti halnya di Surabaya.

“Tidak semua daerah mampu melakukannya karena nawaitunya tidak ada di sana. Kalau Bu

Risma ini tidak sekadar basabasi. Semua stake holder bisa merasakan sense of belonging terhadap kota,” jelasnya.

Menurutnya, daerah tidak hanya perlu mencontoh inovasi di Surabaya untuk dikembangkan di daerahnya. Tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaiama agar pemimpin di daerah mentransfer semangat kepemimpinan Tri Rismaharini. “Dan yang perlu ditransfer dari Bu Risma itu karakter memimpinnya yang mengajak dan melayani,” sambung dia.

Sebelumnya, wali kota memaparkan banyak hal perihal sistem e-government yang diterapkan Pemkot Surabaya dalam tata kelola pemerintahan, juga berbagai inovasi pelayanan di Surabaya. Semisal tentang pe-

layanan perizinan secara online, sistem pelaporan dari kecamatan dan juga laporan SKPD/ dinas secara online. Juga tentang pengelolaan bencana yang diawali dengan manajemen pelaporan Command Center.

Kemudian, beberapa stake holder yang hadir menyampaikan testimoni nya. Termasuk apa saja keluhan yang dihadapi.

Salah satunya Ketua DPD REI JAwa Timur, Totok Lucida yang menyampaikan perihal terobosan yang dilakukan Pemkot Surabaya di bidang perizinan.

Menurutnya, terobosan itu ada dikarenakan adanya keberanian dari wali kota. Dan itu berimbas positif dalam hal perizinan. “Sayangnya, terobosan ini baru ada di Surabaya. Di tempat lain belum,” ujarnya.nwan

Ketua TI RBN, Prof Eko Prasojo bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

a d v e r t o r i a l

Komisi A Minta Masyarakat Dipermudah Sertifikasi Massal

Herlina Harsono Njoto

Kalangan dewan me­ minta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempermudah masyarakat dalam ikut program Sertifikasi Massal Swadaya (SMS) dan Program Nasional Agraria (Prona). Sebab sebagian besar mengeluhkan proses dan tidak memahami informasi.

Akibatnya, Program SMS dan Prona di Surabaya tak berjalan mulus. Pasalnya, sebagian masyarakat menganggap program sertifikasi tersebut hanya dikenakan biaya pengurusan, hingga

ada yang mengatakan tanpa dipungut biaya apapun. Padahal, biaya PPH dan BPHTB menjadi tanggungan pemilik tanah. Dampaknya, sebagian warga yang sudah mengajukan proses sertifikasi membatalkan pengajuannya.

Komisi A, Herlina Harsono Njoto mengakui, dalam pene­ rapan program sertifikasi massal masih banyak kendala yang mewarnai. Menurutnya, hal itu terjadi karena sosialisasi dan harapan masyarakat tak selaras.

“Sebagian masyarakat me-

nagnggap semua bisa disertifikatkan, padahal yang bisa hanya yang clean and clear,” papar Politisi Partai Demokrat ini.

Tanah yang bisa disertifikatkan, meliputi tanah yasan, Petok D, eigendom verponding, bukan aset yang maish bersengketa dengan pemerintah maupun pihak ketiga. Menyangkut biaya, ia mengakui, dalam program SMA ada beberapa biaya yang harus ditanggung warga, selain biaya pengurtusan yang telqah ditetapkan BPN.

a d v e r t o r i a l

DPRD Jawa Timur menggelar Dialog Kebangsaan dengan tema “Membangun Nilai-Nilai Kebangsaan Dalam Bingkai Kebhinekaan Indonesia”.

pedoman hidup yang memberikan arah dan pandangan bagi bangsa Indonesia.

Namun pihaknya khawatir akhir-akhir ini kondisi kebangsaan Indonesia yang rentan mengalami berbagai konflik horizontal dengan sentimen suku, agama, ras antar golongan di masyarakat. Kasus demi kasus utamanya pertikaian antar suku, terorisme, kekerasan atas nama agama masih bercokol di bumi Indonesia.

“Dalam kasus terorisme, misalnya dalam indeks kerentanana radikalisme di Indonesia kita masih pada titik rawan pada level 33,3 dari skala 0-100 atau setara dengan Filipina. Kondisi ini perlu pencermatan secara seksama, apa sebenaranya faktor dari bangsa ini yang menyebabkan rentan dari pengaruh ideologi ekstrim,” ujar Halim.

Pihaknya menilai salah satu perspektif yang layak dikemukakan salah satu penyebabanya adalah pengaruh globalisasi sebagai determinan signifikan perubahaan karakter bangsa. Diakuinya bahwa globalisasi merupakan konsekuen­si dari modernisasi peradaban manusia yaangmencapai puncaknya dalam revolusi teknologi informasi dan transformasi yang berhasiil membentuk kita menjadi network society.

“Dengan pemanfaatan internet kita antar siapa saja dalam berkomunikasi tidak ada jarak sedikit-

gan proses sertifikasi regular terletak pada kepastian biaya dan waktunya. Menurutnya, dalam program SMS tak ada biaya tambahan ke BPN. Dan waktunya dijamin 98 hari.

“Cuma karena banyak pemohon, BPN minta tambahan waktu 120 hari pasti jadi,” tegas Mantan Camat Tegalsari.

Ia memastikan melalui program ini warga tak perlu bolak balik Tanya ke BPN guna memastikan penyelesaianya. Proses sertifikasi massal menurutnya berlangsung

a d v e r t o r i a l

Dialog Kebangsaan, Kapolri Tito Minta Jatim jadi Contoh Pertahankan Kebhinekaan Indonesia DPRD Jawa Timur menggelar Dialog Kebangsaan dengan tema “Membangun Nilai-Nilai Kebangsaan Dalam Bingkai Kebhinekaan Indonesia” bersama sejumlah tokoh nasional, di antaranya Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Sabtu (19/11/2016).

Dalam paparannya, Kapolri berharap agar Jatim bisa menjadi contoh dan motor penggerak bagi daerah lain dalam mempertahankan kebhinekaan di Indonesia. Apalagi Jatim yang pernah menjadi provinsi yang sangat penting penting untuk mempertahakan kemerdekaan utamanya di Kota Pahlawan Surabaya.

Mengenai demokrasi yang ada sekarang ini, Tito mengatakan, telah mengandung nilai-nilai positif seperti adanya keterbukaan, check and balance antara pemerintah dengan pengawas-pengawas lainnya. Namun, juga memberikan dampak yang negatif seperti kebebasan yang terlalu bebas juga menimbulkan kerawanan. Hal ini jika terlalu bebas bisa menimbulkan primordialisme kembali ke masalah kesukuan, kegamaan.

Menurutnya, paham-paham radikal dan terorisme yang bukan asli Indonesia masuknya seper­ ti jalan tol. Ini sangat berbahaya bagi Indonesia. Untuk mengatasinya, perlu ada mekanisme kontrol melalui aturan-aturan hukum (rule of law) baik aturan hukum di tingkat nasional maupun provinsi.

“Saya sangat berharap Jatim, masyarakat satu faksi yakni faksi Jatim. Sehingga diharapkan pembuatan peraturan daerahnya lebih mudah, karena komitmenkomitmennya mudah dicapai,” imbuhnya.

Sementara, Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar mengaku senang dan bangga bisa menghadirkan Kapolri Tito menjadi salah satu nara sumber dalam acara di institusinya. Lebih lanjut, ia menegaskan Pancasila merupakan

Kabag pemerintahan, Edi Christyantomengungkapkan, dalam program Sertifikasi Massal Swadaya (SMS), warga dikenakan retribusi sekitar Rp. 500 ribu. Namun, mereka juga dikenai biaya lainnya, yakni PPH dan BPHTB, sesuai peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan PP No. 126 Tahun 2015.

“Sehingga BPN gak berani menghilangkan, karena hal itgu masuk kategori penggelapan pajak,” paparnya.

Edi menambahkan, perbedaan program SMS den-

pun. Kondisi ini sebenarnya bagai pedang bermata ganda, disatu sisis jaringan digital memudahkan, tapi disisi lain satu determinan utama maraknya infiltrasi ideologi asing yang koontraproduktif dengan filosofii Pancasila,” papar politisi PKB ini.

Sementara itu, Mayor Jenderal TNI I Made Sukadana mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang juga menjadi narasumber dalam acara tersebut mengungkapkan di Indonesia saat ini sedang terjadi proxy war yaitu perang yang terjadi ketika lawan kekuatan menggunakan pihak ketiga, sebagai pengganti berkelahi satu sama lain secara langsung.

Lawan menggunakan boneka untuk memainkan perannya.

Memahami proxy war, lanjut I Made Sukadana, bukan untuk membuat kekhawatiran kita bersama. Akan tetapi, untuk memberi­k an pencerahan dan pemahaman bahwa inilah situasi dunia dan ancaman nyata yang kita hadapi, yang berpengaruh langsung kepada Indonesia dan kepada kita semua.

I Made Sukadana mengimbau agar masyarakat selalu waspada bahwa negara yang lemah dan lengah menjadi peluang masuknya segala bentuk ancaman nyata. ”Kualitas diri serta kesadaran nasionalisme dan keteladanan harus dibangun dan dipersiapkan secara dini,” tukasnya.nsarifa/adv

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

clean “Pusat memantau berkas yang masuk, agar (selesainya) sesuai skedul,” ujar Edi. Edi menyebutkan, hingga saat ini warga yang telah mengikuti program sertifikasi untuk area BPN I sekitar 500 bidang tanah. Namun, sebagian warga belum memenuhi persyaratan soal PPH dan BPHTB. Sedangkan, BPN II, jumlah warga yang telah mengajukan sertifikasi seba­ nyak seratus lebih. “BPN terus mengecheck di lapangan. Yang penting alas haknya benar,” pungkasnya.nwan