Koran Lensa Indonesia Edisi 160

Pengaduan langganan/ iklan/redaksi, HOTLINE: (0 2 1 ) 5 3 6 6 0 1 7 7 (0 3 1 ) 8 4 1 0 2 8 8

topik

Edisi 160 | 5 - 11 desember 2016

Terbit 16 halaman | Harga Eceran: Rp 4.000 | Langganan: Rp 16.000 (Luar Jawa tambah ongkos kirim)

Sosok Sri Bintang Pamungkas yang Dituding Makar

Kembalinya Kehormatan Setya Novanto

Baca Halaman 3 | sosok

Baca Halaman 4 | patgulipat

Prabowo Bicara Makar Prabowo menyebut kesepuluh tokoh yang ditangkap adalah orang-orang idealis, patriotik, nasionalis. Ada putri proklamator. Prabowo tidak yakin mereka makar. Kalau mau fair, ya hukum harus adil. Jangan hanya orang-orang tertentu yang cepat disalahkan, tapi pihak yang mungkin punya uang dan becking banyak, tidak diperlakukan dengan sama.

s

ebelum aksi damai 2 Desember, se­ banyak 10 tokoh ditangkap Direk­ torat Reserse Kri­ minal Umum Polda Metro Jaya, Jumat pagi (2/12/2016).

Mereka ditangkap di tempat yang berbeda. Mereka ditang­ kap karena dituduh makar.

Yang ditangkap di antara­ nya Sri Bintang Pamungkas,

Ahmad Dani, Kivlan Zein, dan Rachmawati. Warga lain­ nya yang juga ikut ditangkap adalah Eko, Aditywarman, Firza Huzein, Jamran, Rizal Kobar. Untuk Sri Bintang Pa­ mungkas, dia ditangkap dari rumahnya di Cibubur, Kota Depok, Jawa Barat.

Aktivis era reformasi itu, ditangkap karena dituduh merencanakan perbuatan

makar. Pendiri Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI), ditangkap pagi tadi, Jumat 2 Desember 2016. Berdasarkan video rekaman video amatir yang beredar, Sri ditangkap saat baru bangun tidur dan masih memakai kain sarung, serta berbaju koko.

Dari rekaman video, ter­ lihat sejumlah petugas ke­ polisian mendatangi rumah Sri. Lalu, Sri membuka pintu rumahnya. Sempat terjadi perdebatan antara petugas dan Sri Bintang, saat petugas menyatakan akan membawa Sri ke kantor polisi. “Aku cuma pengen tahu hukumnya seper­ ti apa,” kata Sri, saat akan borgol sling plastik.

korupsi RS Sumber Waras yang menyeret nama Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Pur­ nama (Ahok), dan akan menin­ daklanjutinya tersebut ke tahap penyidikan.

Dia hanya memastikan, kasus pengusutan korupsi ini tidak ada kaitannya dengan Pilgub DKI 2017.

“Saya khawatir ada yang beranggapan penyelidikan ini ada kaitannya dengan politik.

Seolah-olah, karena lagi Pil­ gub DKI, kami membicarakan kasus ini. KPK selalu berhatihati dalam mengusut kasus,” jelasnya.

Pelapor kasus dugaan ko­ rupsi pembelian lahan RS Sumber Waras ke KPK, Amir Hamzah, mengatakan, “Data baru korupsi Sumber Waras sudah diperoleh BPK.

nBaca: Kapolri... Halaman 7

Terima Kasih, Presiden Jokowi dan Para Peserta Doa Bersama!

Oleh: Jaya Suprana*

Ketika di Jakarta su­ dah siang hari pukul 13.30, kebetulan saya masih dalam perjalanan pulang ke Tanah Air Udara tercinta di Amster­ dam pagi hari seusai kunjun­ gan kebudayaan ke Havana, Kuba, dalam suasana san­ ubari harap-harap cemas atau cemas-cemas harap terhadap acara akbar Doa Bersama 2 November 2016.

Namun kegalauan sanubari saya langsung sirna musnah punah untuk berubah menjadi perasaan syukur dan bahagia setelah melalui internet me­ nyimak berita bahwa Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada para peserta doa bersama di Lapangan Sil­ ang Monas, Jakarta, Jumat 2 Desember 2016.

Hal itu disampaikan Jokowi seusai mengikuti shalat Jumat berjamaah bersama massa doa bersama.

Kivan zlein

Rachmawati soekarnoputri

Ratna Sarumpaet

Kapolri Sebut Aksi 212 Mirip Orang Haji

nBaca: Prabowo Bicara...

Halaman 7

BPK Temukan Bukti Baru Korupsi RS Sumber Waras Ketua Komisi Pember­ antasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo mengungkapkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bukti baru terkait kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Adapun temuan barunya itu terkait proyek-proyek off budget dan off terasury lainnya.

“Tapi saya belum tahu secara detil, karena belum bicara dengan mereka (BPK),” kata Agus di selasela acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (1/12/2016). Baca juga hal 6: KPK Belum Pernah Menghentikan Kasus RS Sumber Waras Agus menegaskan, KPK hingga kini belum menghenti­ kan penyelidikan kasus dugaan

sri bintang pamungkas

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (ketiga kiri) menerima kaligrafi dari ulama saat zikir dan berdoa bersama di kawasan silang Monas, Jakarta, Jumat 2 Desember 2016.

Kocok Ulang Pimpinan DPR

Mungkinkah?

Pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin ke Setya Novanto memunculkan wacana kocok ulang pimpinan DPR. Di rapat paripurna DPR yang berlangsung Rabu (30/11/2016) anggota Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima mengusulkan adanya kocok ulang pimpinan. Kocok ulang ini, kata dia, harus dilakukan karena partainya selaku pemilik suara terbanyak (109 kursi) di DPR tidak mendapatkan jatah pimpinan DPR. Baca juga hal 4: Kembalinya Kehormatan Setya Novanto Agar wakil partainya bisa masuk dalam jajaran pimpinan, ia mengusulkan agar ada revisi Undangundang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (atau sering disebut MD3).

“Kami sampaikan dalam paripurna untuk segera diadakan perubahan MD3 untuk kita susun dan bisa kita putuskan sebelum Pileg,” kata Aria.

Untuk mengubah komposisi pimpinan memang

tak bisa dilakukan seketika. Sebab, komposisi pimpinan yang ada saat ini diatur dalam UU MD3.

Undang-undang MD3 pasal 84 ayat (2) menyebut pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

Karenanya, pada pemilihan pimpinan DPR 2014 lalu, para anggota disodori dua paket calon pimpinan yang harus dipilih. Dua paket itu, satu paket berasal oleh Koalisi Merah Putih (KMP) dan satu lagi diajukan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). KMP merupakan gabungan dari Partai Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat, PPP, dan PAN. Sedangkan KIH terdiri dari PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, dan Hanura.

KMP mengajukan nama Setya Novanto (Golkar), Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat) , Taufik Kurniawan (PAN) dan Fahri Hamzah (PKS).

Sementara KIH menolak mengajukan nama karena kala itu menilai pimpinan sidang otoriter. Mereka memilih meninggalkan

sidang paripurna. Walhasil, paket pimpinan yang diajukan KMPlah yang akhirnya terpilih.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai revisi undang-undang seperti yang diminta Fraksi PDI Perjuangan mungkin saja dilakukan namun pro­sesnya membutuhkan waktu yang lama. “Harus lewat mekanisme baleg, rapim, bamus, dan seterusnya. Tunggu saja,” kata Fahri.

Menurut pengamat politik UIN Jakarta Pangi Syarwi, perombakan pimpinan DPR seperti yang diusulkan Fraksi PDI Perjuangan itu sangat dimungkinkan. Namun kocok ulang pimpinan DPR ini sangat tergantung pada konstelasi politik pascaper­gantian Ade Komarudin ke Setya Novanto.

“Yang penting hasil konsensus dan kesepakatan secara kolektif dan kolegial, kesepakatan antara pimpinan parpol dan elite penentu itu sendiri, sepanjang tidak memicu kegaduhan,” katanya. nBaca: Kocok Ulang...

Halaman 7

nBaca: Terima Kasih... Halaman 7

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Menembus Zona Tahun ke-7

Kepala Kepolisian Re­ publik Indonesia, Jenderal Tito Karnavian memaparkan kekagumannya akan Aksi Super Damai 212 di Lapangan Monas, Jumat (02/12/2016).

Tito mengaku takjub dengan banyaknya massa yang hadir di Lapangan Monas. Bahkan, Tito menjelaskan bahwa aksi super damai 212 mirip dengan suasana di padang Arafah saat menunaikan haji.

“Subhanallah, kita merasa­ kan betapa indahnya Islam, kita merasakan bagaimana suasana hari ini seperti suasana kita melaksanakan haji di Padang Arafah,” jelas Tito yang disertai sautan takbir dari massa.

Untuk itu, Tito meminta kepada massa untuk senantiasa menjaga kesucian aksi dengan melaksanakan ibadah sebaik mungkin. “Oleh karena itu,

kita laksanakan ibadah kita dan sekaligus mendekatkan hati kita kepada junjungan kita Rasulullah SAW,” papar Tito.

Ketua MUI Muhyidin Junai­ di mengatakan umat Islam yang berkumpul di Lapangan Monas dan sekitarnya berjumlah lebih dari 3 juta orang. Jumlah itu belum ditambah dengan massa Aksi Super Damai 212 di berba­ gai daerah di Indonesia.

Menurutnya, jumlah itu jauh melebihi umat Islam yang ber­ kumpul di Makkah dan Madinah saat pelaksanaan ibadah haji.

Jamaah haji tahun 2016 diper­ kirakan adalah 1,8 juta orang.

“Di atas 3 juta. Bahwa ber­ kumpulnya ini menurut hemat saya, jamaah di Madinah masih jauh kalah dengan umat Islam di Indonesia,” kata Muhyidin, Jumat (2/12/2016). nBaca: Kapolri... Halaman 7

Ahok Kini jadi Pendiam dan Santun Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama, gubernur non-aktif DKI Jakarta ini mulai menga­ lami metamorfosa. Dari yang sebelumnya blak-blakan, apa adanya, bahkan cenderung kasar, kini seolah lebih ber­ hati-hati dalam melontarkan pendapat.

Perubahan dalam diri Ahok tidak hanya dirasakan istri tercinta, Veronica Tan, sebagai orang paling dekat.

Tapi juga oleh kalangan jur­ nalis, pendukung, bahkan oleh pasangan calon lain yang kini sedang berpacu dengan­ nya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Ahok, terkesan lebih pendiam.

Perubahan itu, oleh Ve­ ronica dianggap menggeser total ciri khas Ahok. Bahkan, ia menyebut pria yang me­ nikahinya pada 6 September 1997 bak menjelma orang

lain. Begitu juga bagi penulis Deny Siregar, Ahok yang pen­ diam menjadikannya susah mengunduh inspirasi. Deny mengaku lebih gemar menulis idolanya itu dengan gaya yang serba ceplas-ceplos.

Rupanya, Ahok memang berubah. Ia belajar banyak dari pengalaman yang diper­ olehnya belakangan hari.

Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno men­ gapresiasi perubahan pesaing­ nya itu. Disebutnya, Ahok kini lebih santun. Perubahan ini di­ anggap Sandi sebagai sesuatu yang positif mengimbangi tingginya suhu politik baik di Ibu Kota maupun nasional.

“Itu akan menurunkan tensi, warga masyarakat juga mengapresasi,” kata Sandi­ aga di Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016). nBaca: Ahok... Halaman 7

ekonomi bisnis

2

Edisi 160 | 5 - 11 desember 2016

Donald Trump Bisa Minta Nasehat Jokowi Soal Tax Amnesty Donald Trump akan gencar membangun infrastruktur dan mengembalikan uang yang banyak beredar di luar negeri lewat tax amnesty. Dia bisa belajar ke Jokowi.

p

erekonomian Indonesia saat ini berada di peringkat 16 terbesar di dunia.

Berdasarkan laporan World Bank, perekonomian Indonesia akan berada di peringkat 7 dunia di tahun 2030.

Berdasarkan data tersebut, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani menilai banyak para investor berkeinginan menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi

Indonesia. Ia juga membeberkan, pengusaha asing dan lokal memiliki keyakinan penuh dengan iklim investasi di Indonesia tersebut.

Rosan mendapat informasi bahwa Amerika Chambers (Kadin Amerika) mengatakan bahwa presiden terpilih mereka, Donald Trump akan gencar membangun infrastruktur dan mengembalikan uang yang banyak beredar di luar negeri lewat tax amnesty.

“Familiar dengan apa di Indonesia. Kalau begitu, ber-

temu saja dengan presiden kita (Jokowi) untuk dapat advice ke depan,” kata Rosan di Rapimnas Kadin Indonesia, di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, (1/12/2016).

Informasi itu diperoleh Rosan setelah diajak berkeliling oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto untuk bertemu banyak perusahaan internasional dan foreign Chamber. Ia pun mendapat jaminan bahwa para pengusaha internasional dan nasional tidak akan terpengaruh dengan demonstrasi di Indonesia.

“Mereka jawab, bahwa kami berinvestasi di Indonesia bukan jangka 5-10 tahun. Kami investasi di Indonesia untuk jangka panjang,” ungkap Ro-

san.

Para investor pun yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berkelanjutan dan berkesinambungan kedepan.

“Dinamika politik dan demokrasi saat ini saya tegaskan tidak menyurutkan atau mengganggu dunia usaha,” tegas Rosan.

Ia memuji pemerintah yang banyak membuat langkah untuk iklim usaha yang kondusif. Pemerintah nampak sangat serius memperbaiki iklim investasi lewat paket kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan. Tax Amnesty berhasil di Indonesia. Dengan keberhasilan Tax Amnesty, menjaga momentum dan menutup defisit sehingga

Donald Trump, presiden Amerika Serikat.

Indonesia bisa investasi dalam program infrastruktur.

“Dan juga hal ini diakui

dunia, kita bisa lihat peringkat EODB (Ease of Doing Business) yang tadinya 106 jadi 91.

Itu kenaikan tertinggi suatu negara dalam EODB,” tandas Rosan.nian

Cegah Anak Beli Rokok, Sampoerna Optimalkan Program PAPRA PT HM Sampoerna Tbk tengah mengoptimalkan Program Pencegahan Akses Pembelian Rokok oleh Anak-anak (PAPRA). Hal ini bertujuan untuk mencegah anak-anak Indonesia memiliki akses untuk membeli rokok dengan mudah.

Pada program ini, Sampoerna melibatkan mitra dagangnya di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang sebanyak 4.800 ritel modern dan 30.000 ritel di seluruh Indonesia dengan melarang pembelian rokok pada anak-anak di bawah usia 18 tahun.

Direktur Penjualan Sampoerna, Ivan Cahyadi mengatakan, program PAPRA merupakan wujud dukungan Sampoerna terhadap Peraturan Pemerintah No 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

“Selain melalui program PAPRA, Sampoerna juga mewujudkan komitmennya dengan memasarkan dan mempromosikan produknya hanya kepada perokok dewasa,” ujar Ivan saat memaparkan Program PAPRA di Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Dia mengatakan, program PAPRA telah dilaksanakan sejak bulan Oktober 2013 melalui penempatan sticker, wobbler, tent card, dan iklan layar lcd yang memuat pesan tentang pelarangan penjualan rokok kepada anak-anak di bawah 18 tahun.

Sementara, untuk tahun ini pihak Sampoerna menargetkan, jangkauan PAPRA diperluas ke tingkat ritel independen (minimart) dengan tambahan 2.300 ritel, sehingga hingga saat ini total ritel yang telah bergabung dalam program ini mencapai 32.300 ritel. ”Kami harap bahwa dengan semakin meningkatnya jangkauan program PAPRA, kesadaran masyarakat akan larangan penjualan rokok kepada anak-anak juga bertambah,” ujar Ivan.

Untuk mengoptimalkan program PAPRA, Sampoerna juga melakukan edukasi kepada pemilik dan pekerja toko supaya tidak menjual rokok kepada anak-anak yang belum berusia 18 tahun.

“Sosialisai serupa terus dijalankan di kota-kota besar seperti di Medan, Yogyakarta, Sidoardjo dan Surabaya, serta

Direktur Penjualan PT HM Sampoerna Tbk Ivan Cahyadi (tengah), dan Director Corporate Affairs PT HM Sampoerna Tbk Troy Modlin secara simbolis meluncurkan PAPRA di Twelve Mart.

Denpasar,” pungkasnya.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan pada 2013, perokok aktif

mulai dari usia 10 tahun ke atas berjumlah 58,75 juta orang.

Jumlah tersebut terdiri dari 56,86 juta perokok laki-laki dan

1,89 juta perokok perempuan.

Hasil penelitian pun menunjukkan, sebanyak 225,16 miliar batang rokok dibakar setiap

Wapres Minta Kepala Daerah Tak Keluarkan Izin Baru Tambang Kepala daerah diminta tidak mengeluarkan izin pengelolaan hutan baru, dan meminta pengusaha pertambangan menutup dan menghijaukan kembali lahan bekas galian tambangnya.

Demikian disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat pembukaan Kongres Kehutanan Indonesia VI, kemarin. Dia bilang, masyarakat daerah dan pejabat daerah kurang perhatian terhadap kelestarian hutan. “Akibatnya, kebakaran, banjir di mana-mana, dan tanah long­sor. Dan kita, baru sadar akan pentingnya hutan setelah ter­ jadinya musibah,” kata JK. JK mengaku sedih dengan terus berkurangnya lahan hutan yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Menurut dia, dari sekitar 150 juta hektare lahan perhutanan yang

dimiliki Indonesia pada 1955, saat ini yang tersisa kurang dari 90 juta hektare.

“Selain karena kurangnya kepedulian masyarakat dan pe­ jabat daerah, ada banyak faktor lain yang jadi penyebab kenapa hutan kita berkurang sampai sekitar 40 persen atau mungkin 50 persen dari 150 juta pada tahun 1950-an.

Dan yang saya maksud ini adalah hutan riil, bukan hutan yang terdaftar,” ujarnya.

JK juga menilai, ada keun­ tungan besar yang bisa diraup dari pengelolaan sumber yang terkadung dari dalam hutan.

Tapi sayangnya, orang-orang yang sudah meraup banyak ke­untungan justru melupakan hu­t an sampai akhirnya terjadinya sebuah bencana.

“Contohnya sawit, bisnis sawit maju karena hutan diba-

bati. Tetapi karena pengusaha tidak mereboisasi kembali hutan yang mereka buka,” kata JK. Selain itu, kata JK, banyak juga pengusaha yang memi­ liki Hak Pengusahaan Hutan (HPH), tapi justru menjualnya ke para konglomerat hutan.

Tetapi setelah mereka bangga dengan menjadi pengekspor kayu, triplek dan sebagainya, justru lupa dengan hutan.

“Ini ironis! Mereka sukses sebagai pengusaha kayu, yang harga hanya lima dolar per kubik. Tapi seperti inilah yang kita hadapi, banjir dan panas di Kalimantan, Sumatera dan sebagainya,” ujarnya.

Lebih jauh, Wapres juga me­nyentil sikap pejabat daerah yang masih banyak tidak pedu­ li dengan kelestarian hutan.

Padahal, setelah mengeluarkan

Kemenkominfo Sudah Teken Kerja Sama dengan Apple Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Penerbit: PT Lensa Indonesia Cipta MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah menandatangani kesepakatan kerja sama dengan perusahaan teknologi multinasional Apple Inc.

“Kami sudah sign kerja sama dengan Apple, mereka setuju bangun R&D di sini dan siap merekrut orang-orang kita kerja sama mereka,” kata Menteri Telekomunikasi dan Informa-

izin usaha pertambangan, mer­ eka mendapat fee dari perusa­ haan yang mengelola tambang di daerahnya.

“Namun, fee tersebut tidak mereka gunakan untuk memper­ baiki kondisi hutan yang rusak di daerah. Hutan mereka biar­ kan tetap gundul dan tidak bisa menyerap air, sampai akhirnya terjadi banjir,” ujarnya.

Oleh karena itulah, JK meng­ harapkan, melalui kongres ini semua pemangku kebijakan bicara mengenai hutan. Kongres ini jangan hanya sekadar rapat tetapi menghasilkan solusi yang nyata untuk memperbaiki lahan kritis, sekaligus menambah luas areal hutan menjadi setidaknya 100 juta hektare.

“Saya ingin pertemuan ini sama dengan (pertemuan di) Maracas, implementasi. Siapa

tanggung jawab siapa, apa dia buat apa, kapan, dan jangan lagi berdefinisi. Definisi hutan ada­ lah, semua tahulah. Pokoknya bagaimana hutan bertambah dan akibatnya banjir berkurang.

Itu saja, tidak usah pikir yang macam-macam,” tegasnya.

JK mengatakan sesungguhnya cara mudah untuk mencegah banjir sekaligus meningkatkan luasan hutan, yaitu dengan mora­torium (menghentikan semen­tara) pemberian izin pengelolaan hutan dan menanami kembali hutan yang sudah rusak.

“Itu (moratorium) harus di­ lakukan. Tidak menambah (izin) kecuali untuk hutan industri.

Kedua, tentu kita harus, kalau jaman dulu reboisasi, penghi­jauan.

Jadi, upayanya jelas, larang dan tanam kembali. Itu saja,” katanya. nhrm

tika Rudiantara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (2/12/2016).

Rudiantara mengatakan kesepakatan kerja sama itu akan meliputi bidang penelitian dan pengembangan teknologi serta industri.

“Jadi kerja sama itu, di bidang R&D saya yang terjun langsung, kerja sama soal industri pekerjaanya Menperin,” tuturnya.

Yang terpenting dalam kesepakatan kerja sama itu, menu-

rut dia, pada dasarnya adalah kesempatan Indonesia menjadi bagian dari rencana investasi perusahaan yang berpusat di Silicon Valley, Amerika Serikat, tersebut.

“Nanti biar orang Apple yang kasih tahu, clue-nya di atas Rp100 miliar-lah,” katanya tentang rencana investasi Apple di Indonesia serta menambahkan bahwa Kementeriannya akan mengundang Apple Inc ke Indonesia pada akhir Desember. nhan/ans

tahunnya di Indonesia.

Pemerintah telah menjalankan program Kawasan Tanpa asap Rokok (KTR). Hal

ini untuk menjamin masyarakat agar dapat menghirup udara bersih, sehat, dan bebas dari asap rokok.npra/kom

Indonesia Bekukan Sementara Keanggotaan di OPEC Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, Indonesia memutuskan untuk membekukan sementara keanggotaannya di Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC).

Siaran pers Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis menyebutkan, keputusan pembekuan sementara tersebut diambil dalam sidang ke-171 OPEC di Wina, Austria, Rabu (30/11/2016).

Jonan yang menghadiri sidang tersebut mengatakan, langkah pembekuan diambil pemerintah menyusul keputusan sidang OPEC yang memotong produksi minyak mentah di luar kondensat sebesar 1,2 juta barel per hari.

Atas keputusan tersebut, sidang OPEC meminta Indonesia memotong sekitar lima persen dari produksinya atau sekitar 37 ribu barel per hari. “Padahal kebutuhan penerimaan negara dari minyak masih besar,” katanya.

Di sisi lain, menurut dia, pada RAPBN 2017 disepakati produksi minyak pada 2017 hanya turun sebesar lima ribu barel dibandingkan 2016.

Dengan demikian, lanjut-

nya, pemotongan produksi minyak yang bisa diterima Indonesa adalah sebesar lima ribu barel per hari.

Jonan juga menambahkan, sebagai negara “net importer” minyak mentah, pemotongan produksi itu jelas tidak menguntungkan bagi Indonesia, karena harga minyak secara teoritis akan naik.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan, pembekuan sementara adalah keputusan terbaik bagi seluruh anggota OPEC. “Dengan demikian keputusan pemotongan sebesar 1,2 juta barel per hari bisa dijalankan dan di sisi lain Indonesia tidak terikat dengan keputusan yang diambil serta sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia,” ujarnya.

Dengan pembekuan keanggotaan tersebut, Indonesia tercatat sudah dua kali membekukan keanggotaan di OPEC. Pembekuan pertama pada 2008 yang efektif berlaku 2009. Namun, Indonesia memutuskan kembali aktif sebagai anggota OPEC pada awal 2016.nkel/ans

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Iwan Christiono, Nanda Adrianta, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang) Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman  Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Andika Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Dina/Wina (031-8410 288) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) wartawan lensa indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistik dibekali tanda pengenal dan dilarang menerima imbalan bentuk apapun dari narasumber

sosok

3

Edisi 160 | 5 - 11 desember 2016

Sosok Sri Bintang Pamungkas yang Dituding Makar Sri Bintang Pamungkas.

Untuk kedua kalinya, di dua pemerintahan yang berbeda, Sri Bintang Pamungkas ditangkap dengan alasan yang sama: makar.

“Menurut Bapak, Cinacina ini harus diapain? ” “Harus diusir! Di zaman Belanda, mereka jadi kelas dua, setelah penjajahan Belanda, mereka tetap merasa lebih tinggi dari kita.”

“Kalau Cina yang sudah masuk Islam gimana, Pak?” “Itu hanya pura-pura, Jokowi kan pura-pura juga itu.”

Tahrir Indonesia menjadi penyelenggara diskusi.

Selaras dengan tema diskusi, pemaparan yang disampaikan Sri Bintang secara garis besar adalah tentang betapa Cina akan merebut Indonesia.

Cina akan menguasai ekonomi melalui industri, lalu Cina akan menguasai wilayah Indonesia.

Sebelum Sri Bintang, ada Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Nazaruddin Sjamsuddin, yang lebih dulu berbicara. Nazaruddin bilang, orang-orang pribumi Jakarta itu dibikin tidak betah.

“Saya heran Pak Nazaruddin Sjamsuddin, masih mengatakan dengan halus bahwa orang-orang pribumi Jakarta

Percakapan itu terjadi di Gedoeng Joeang, Jakarta, 24 Februari lalu antara seorang moderator dan Sri Bintang Pamungkas. Dua pertanyaan itu diajukan sang moderator setelah Sri Bintang bicara sekitar sepuluh menit dalam sebuah panel diskusi bertajuk “Indonesia Dicaplok Cina?”. Hizbut

itu dibikin tidak betah. Bukan begitu bahasanya, Pak. Kita itu mau digusur sama Cina. Kita itu mau digusur, pribumi dan Islam itu mau digusur,” ujar Sri Bintang mengawali pemaparannya.

Katanya, Cina mau menggusur pribumi dan Islam sejak tahun 1200-an. Katanya, semua yang terjadi dengan politik dan ekonomi Indonesia saat ini adalah rekayasa Cina. Katanya, Cina ingin membuat Indonesia seperti Singapura.

Katanya, target penguasaan Cina saat ini adalah Jawa Barat, karena Sunda adalah suku terbesar kedua setelah Jawa. Katanya, yang dilakukan Cina saat ini persis seperti yang dilakukan Israel terhadap Palestina.

“Ini memang bahaya besar, dan kita harus merdeka.

Memerdekakan Indonesia dari mereka [Cina], agar tidak seperti Palestina.” Dua kalimat itu menutup pemaparan Sri

Bintang pada diskusi itu. *** Selama ini Sri Bintang Pamungkas dikenal sebagai tokoh pergerakan, reformis, politikus, aktivis, dan juga orator hebat di masa penggulingan Soeharto. Di rezim Soeharto, dia pernah ditahan dengan tuduhan makar.

Dia dianggap subversif dan melanggar Undang-undang Anti Subversif dengan membentuk Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) pada Mei 1996. Partai itu didirikan oleh Sri Bintang sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah. Soeharto tak terima. Sri Bintang mendekam di penjara selama satu tahun 20 hari terhitung sejak Mei 1997. Saat itu usianya 51 tahun.

Sebelumnya, Bintang memang sudah bersikap kritis kepada Soeharto saat masih menjadi anggota DPR-RI dari Partai

Persatuan Pembangunan. Ia berani berkata dengan lugas. Di zaman ketika parlemen benarbenar hanya menjadi palu yang mengetuk keputusan Soeharto, polah Bintang tentu dianggap subversif. Ia pun dipecat dari anggota DPR-RI, di-recall kalau memakai istilah pada zaman itu. PPP me-recall Bintang pada 27 Februari 1995.

Ada nama lain yang juga direcall dari posisinya di DPR-RI. Namanya Bambang Warih dari Golongan Karya. Di DPR-RI ia duduk di fraksi Karya Pembangunan, fraksi yang menjadi perwujudan formil dari kekuasaan Orde Baru. Bambang Warih juga di-recall karena alasan yang sama: terlalu kritis kepada pemerintah Orde Baru.

Nama Sri Bintang semakin terkenal saat dituduh menjadi dalang demonstrasi anti-Soeharto di Jerman beberapa bulan setelah peristiwa di-recall.

Saat Soeharto memang sedang berkunjung di Jerman dan kedatangannya disambut aksi demontrasi dari berbagai kalangan, termasuk kaum eksil di Eropa.

Bintang dikabarkan memang ada dalam kerumunan massa.

Pasal yang disangkakan kepada Bintang adalah Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindakan penyerangan (makar) terhadap Presiden. Selain ini, pasal pelapisnya ada Pasal 134 tentang penghinaan terhadap martabat Presiden, atau Pasal 137 tentang penghinaan dengan tulisan dan lukisan.

Sri Bintang lahir di Tulungagung, Jawa Timur, 25 Juni 1945.

Ayahnya seorang hakim. Sri Bintang menempuh pendidikan Master of Science in Industrial System Engineering di Universitas Southern Carolina pada 1979. Lima tahun kemudian, dia mengikuti program doktor di

Iowa State University.

Namun, pada Jumat pagi, 2 Desember 2016, Sri Bintang sedang duduk di teras rumahnya di Cibubur dengan baju koko putih dan sarung hijau. Sikapnya dan nada bicaranya tenang, raut wajahnya juga santai.

Enam orang anggota Brimob ada di hadapannya, bersikap sama tenangnya dengan Sri Bintang. Sebagian memakai seragam, sebagian berpakaian bebas. Satu orang duduk, lima lainnya berdiri.

“Jadi, saya yakinkan kepada Anda, saya akan ikut. Tetapi jamnya menjelang salat. Anda tunggu aja saya,” kata Sri Bintang kepada petugas kepolisian itu.

“Kami tunggu, Pak,” jawab seorang petugas.

17 tahun setelah dibebaskan dari tuduhan makar di era Soeharto, Sri Bintang kembali ditahan dengan tuduhan yang sama.ntir

Hendra Gunawan Ilmuwan Matematika dengan Penemuan Rumus Mendunia Apakah Anda mengetahui sosok Pythagoras, Andrew Wiles, Isaac Newton,Wilhelm Leibniz, Leonardo Pisano Blgollo, atau juga Euclid? Mereka adalah ilmuwan matematika kelas dunia dan menemukan rumus-rumus.

Penemuan mereka masih dipakai sampai sekarang, teruama Pythagoras dan Isaac Newton. Di Indonesia, ada sosok yang sama seperti mereka, ilmuwan dan penemu rumus.

Tidak banyak ilmuwan Indonesia yang fokus di bidang matematika, jumlahnya sekitar 20-an orang. Salah satu ilmuwan matematika yang paling produktif dan terbaik adalah Hendra Gunawan.

Sampai Oktober 2016, Gunawan sudah menemukan puluhan rumus, menerbitkan hampir 100 tulisan di jurnal ilmiah kaliber internasional, dan mendapatkan 20 lebih penghargaan.

Terakhir profesor Gunawan mendapatkan Anugerah Komunikasi Indonesia dari Kementerian komunikasi dan Informatika dan Habibie Award sebagai ilmuwan paling produktif.

Mengapa bidang ilmu dan riset yang dilakukan Gunawan penting? Sebab jika tidak ada penemuan rumus-rumus matematika dasar, tidak akan ada benda-benda berteknologi tinggi seperti ponsel pintar, kamera digital dan komputer. Sebab produk digital yang dihasilkan benda-benda itu berasal dari pengolahan dana matematika dasar.

Salah satu penemuan terpenting Gunawan adalah rumus “sudut antara dua subruang”. Rumus ini sudah dirujuk oleh ilmuwan-ilmuwan kelas dunia di bidang biokimia, fisika, grafika komputer, optimisasi, dan vehicular technology.

Banyak cerita seru dari Gunawan, mulai dari penemuanpenemuannya, proses penemuan rumus matematika baru sampai kisah unik pendidikannya.

Gunawan tidak bisa memungkiri banyak orang yang benci matematika, tapi dia sejak dari SMP sampai lulus dan kuliah langsung memilih bidang studi matematika. Dia merasa kekuatannya ada di sana.

“Pada waktu itu, matematika sebagai program studi yang ‘kering’. Saya diterima langsung tanpa tes di ITB. Setelah lulus kuliah S1, saya langsung menjadi dosen matematika.

Lalu tak lama, saya ditugaskan belajar ke Australia dengan mengambil jurusan matematika murni. Saat itu juga tidak banyak yang tetap setia di bidang matematika murni. Karena banyak yang pindah jalur ke teknik, komputer dan ekonomi.

Tapi saya masih di matematika.

Setelah pulang ke Indonesia, ternyata matematika murni banyak diperlukan. Saya tidak tergiur dengan bidang lain yang dari sisi financial lebih menjanjikan. Bahkan propspektif karier juga. Saya hanya ingin tekuni yang saya suka. Buktinya saya bisa hidup nyaman juga saat ini,” kenangnya.

Selama studi di Australia, Gunawan mendapat beasiswa dari Bank Dunia. Saat itu proyek beasiswa itu sudah ada di periode terakhir, tinggal sisa pendidikannya 4 tahun. Dia berangkat tahun 1988. Gunawan mendaftar sebagai mahasiswa master yang bisa ditransfer ke program doktor atau master leading to Ph.D program.

Idealnya, kuliah master selama 2 tahun dan kuliah doktor 3 tahun. Tapi waktu yang Gunawan punya hanya 4 tahun.

Lantas dia memanfaatkan peluang dengan bicara langsung ke pembimbing. Pembimbingnya bilang, dia harus menunjukan dulu kemampuannya.

“Saat itu sudah diberkan proyek penelitian Fourier Analysis. Penelitian ini sebenarnya buntu, karena yang saya tidak menemukan solusi untuk menemukan persoalan. Saya menunjukan hasil itu ke pembimbing, hasilnya saya dipertimbangkan untuk lanjut ke program doktor.

Saya kaget, karena penelitian ini tidak berhasil.

Kata profesor itu, saya dikatakan mengerti persoalan yang diteliti. Jadi dia menilai proses, bukan hasil. Tapi saat itu pertaruhan, kalau program doktornya nggak berhasil, saya tidak akan dapat gelar apa pun,” katanya.

Dalam naskah penghargaan Habibie Award, Gunawan dis-

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

ebut sebagai inovator dalam area analisis fourier modern.

Analisis ini awalnya diperkenalkan seorang matematikawan Prancis, Joseph Fourier (1768-1830). Dia memperkenalkan deret fourier.

Analisis Fourier mempelajari berbagai teknik untuk menganalisis sebuah fungsi dengan menguraikannya sebagai deret atau integral fungsi tertentu.

Analisis Fourier merupakan alat yang ampuh untuk memecahkan berbagai masalah, khususnya masalah yang berbentuk persamaan diferensial parsial yang muncul dalam sains dan ilmu rekayasa, dan tentunya untuk menganalisis signal seperti signal suara dan citra.

Deret fourier dipakai untuk memahami persamaan panas.

Deret Fourier saat ini memiliki banyak penerapan di bidang teknik elektro, analisis vibrasi, akustika, optika, pengolahan citra, atau juga mekanika kuantum.

Teknologi foto dan suara itu diolah dengan kode-kode matematika dalam matriks digital.

Menemukan Rumus-rumus Baru

Hasil penelitian dari matematika murni yang digeluti Gunawan, langsung digunakan oleh industri. Ilmunya memang ada di paling dasar untuk sampai berbentuk produk.

Jadi temuan ini harus melalui banyak proses bidang ilmu lain.

Misal dibuat algoritma, lalu dijadikan program. Jadi melibatkan banyak bidang ilmu.

Tapi dia berkontribusi besar untuk proses menjadi sebuah produk.

Sebagai matematikawan murni, produknya harus rumus. Rumus ini bisa dalam bentuk dalil atau juga pernyataan.

Hasil penelitian Gunawan selalu dalil dan rumus.

Jumlahnya sudah puluhan.

Apakah semua rumus menjadi penting dan dipakai, dia tidak mengklaim. Mungkin ada 1 atau 2 yang dipakai orang.

“Salah satunya rumus sudut antara dua subruang. Peneliti yang merujuk paper saya dari berbagai bidang. Di antaranya

bidang biokimia, fisika, grafika komputer, optimisasi, dan vehicular technology. Sekarang saya lagi menciptakan rumusrumus berikutnya,” tuturnya.

Bagaimana proses pembuatan rumus-rumus itu? Gunawan menceritakan, dirinya hanya memerlukan kertas, pensil, dan bak sampah. Jadi akan banyak kertas yang terbuang.

Kalau coretan itu benar, maka akan disimpan.

Untuk menemukan rumus baru, Gunawan mengaku bisa sampai 2 hingga 3 tahun. Kalau paling cepat 1 tahun. Tapi dalam 1 tahun bisa menyelesaikan banyak makalah. Karena dirinya bekerja dengan tim yang ada di berbagai negara.

Kebanyakan di Indonesia, masuk ke jurusan Matematika, maka akhirnya akan menjadi guru. Namun bagi Gunawan cerita itu sudah using. Kini ilmu matematika bisa diaplikasikan untuk kepentingan industry.

“Kalau dulu, orang banyak berpandangan seperti itu. Buat apa belajar matematika, paling hanya menjadi guru. Kalau sekarang terbalik, “paling tidak jadi guru”. Jadi bisa mencapai karier lebih tinggi lagi. Tapi bukan bermaksud merendahkan guru. Matematika, cabang yang sangat luas dan hidup berkembang. Banyak teknologi yang perlu matematika. Salah satunya persenjataan, teknologi dan perbankan. Banyak matematikawan yang mendapat nobel ekonomi,” urai Gunawan.

Gunawan sendiri selama ini tidak pernah terlibat dalam project industri swasta untuk menciptakan sebuah produk.

Hal itu disebabkan industri di Indonesia tidak high tec.

Namun dari mahasiswa teknik elektro banyak yang mengembangkan ke sebuah alat. Misal membantu dokter memahami citra pemotretan.

“Hanya saya tidak pernah berklien langsung dengan rumah sakit. Saya masih bagian dari tim mereka,” ujarnya.

Saat ini Gunawan sedang melakukan penelitian yang terbaru dan hampir selesai.

Dia ingin mendalami dari sisi mengukur energi, instrument mengukur energi. Kualitas

Guru Besar Matematika ITB, Hendra Gunawan.

suatu fungsi yang pas itu seperti apa.

“Ambisi saya yang baru belakangan dijalankan adalah memasyarakatkan matematika lewat website. Salah satu website yang sudah diluncurkan, bermatematika. Saya punya misi yang baru 3 tahun belakangan ini. Yang disajikan, tidak hanya penelitian yang terbaru dan rumit. Tapi konsep matematika yang lama, tapi belum banyak juga yang tahu. Siapa tahu ada bibit-bibit unggul matematika Indonesia yang sebelumnya

tidak tertarik. Jadi ada anggapan, jadi matematikawan itu keren. Di dunia, banyak matematikawan juga sukses dan menemukan rumus dunia.

Di luar negeri, seperti IBM, Apple, dan industri digital memakai matematikawan sekelas doktor. Saya ingin ‘meracuni’ generasi muda tidak lari dari matematika,” imbuhnya.

Selama ini peneliti bidang matematika seperti Gunawan di Indonesia memang sangat jarang. Paling banyak, 20-an orang. Kalau sekelas dunia,

paling di bawah 10 orang. Meski demikian, sebagai matematikawan, Gunawan pada akhirnya mendapatkan penghargaan sekelas Habibie Award.

Menurutnya, penghargaan yang lainnya tidak sebesar Habibie Award. “Habibie Award penghargaan paling bergengsi yang pernah saya dapat. Saya pernah dapat penghargaan dari Kedutaan Besar Australia sebagai alumni terbaik dari sana. Lalu juga dari ITB sebagai matematikawan paling produktif,” pungkasnya.peb/sua

patgulipat

4

Edisi 160 | 5 - 11 desember 2016

Setya Novanto dan pendukungnya di DPP Partai Golkar bermanuver mendongkel Ade Komarudin dari posisi Ketua DPR. Akbar Tandjung dan Aburizal Bakrie tak sepakat.

Kembalinya Kehormatan Setya Novanto Kembalinya ‘Papa Minta Saham’ dengan cara ‘mengkudeta’ kursi Akom, agar bisa meningkatkan kembali posisi dan kehormatan Setya Novanto. Padahal Akbar Tandjung dan Ical tidak sepakat.

w

ajah Ade Komarudin (Akom) terlihat cerah, setelah keluar dari kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar 27A Menteng Jakarta Pusat pada Jumat (25/11/2016) malam.

Ia seolah mendapatkan jaminan dari Megawati bahwa posisinya sebagai Ketua DPR tidak akan diganggu.

“Ini ada isu berkembang, seolah-olah pergantian saya ini (Ketua DPR) persetujuan Ibu Ketum (Ketua Umum Megawati). Sekali lagi Ibu mengatakan, tidak sama sekali karena tidak pada posisi untuk apa namanya... Yang penting tadi, taat aturan,” kata Akom, panggilan akrab Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar itu, menjelaskan perbincangannya dengan Megawati kepada wartawan yang menunggu hasil pertemuan.

Akom menemui Megawati setelah gencarnya pemberitaan pencopotan dirinya sebagai Ketua DPR. Partai Golkar ingin mengembalikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Setya Novanto ke posisi tersebut. Dukungan dan klarifikasi Megawati dianggap Akom penting agar posisi tersebut tetap “aman”.

Saat Akom menemui Megawati, Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan Golkar melakukan rapat internal. Topik pembahasannya adalah seputar rencana pergantian Akom oleh Setnov. Golkar rupanya masih terbelah soal ini.

“Setahu saya, bakda Jumat, Pak Ical (Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Pertimbangan Golkar) bertemu dengan Pak Akbar Tandjung (Wakil Ketua Dewan Kehormatan).

Setahu saya, memang setelah itu ada rapat Dewan Pertimbangan,” kata Akom yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar.

Pada Jumat siang itu, memang dilangsungkan pertemuan antara Ical dengan Akbar, di Bakrie Tower. Topik pembahasan pun sama, soal rencana Setnov kembali menjadi Ketua DPR. “Tapi tadi, Pak Aburizal waktu ngomong-ngomong, Dewan Pembina (Wanbin) pun bew w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

lum memberikan satu saran.

Keputusan partai yang sifatnya strategis, seharusnya mendengar saran dan Wanbin,” kata Akbar Tandjung, Jumat (25/11/2016).

Menurut Akbar, setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh DPP Partai Golkar sebaiknya atas kesepakatan bersama antara DPP dan Wanbin.

“Apa lagi keputusan strategis berkaitan dengan lembagalembaga negara. DPR kan lembaga negara,” katanya.

Akbar Tandjung pun terang-terangan menyatakan tak setuju atas rencana mengembalikan Setnov ke posisi Ketua DPR. “Itu merupakan kebijakan yang berasal dari dorongan temantemannya Novanto di DPP. Kalau istilah mereka, agar bisa meningkatkan kembali posisi dan kehormatan Novanto dengan adanya peristiwa ‘Papa Minta Saham’,” katanya.

Bahkan menurut Akbar, Setya Novanto dan temantemannya di DPP serius menggalang dukungan untuk merebut kursi dari Akom.

“Pada hari ini, kita dapat informasi bahwa DPD-DPD I (pengurus Golkar tingkat provinsi) dimintai dukungan untuk (Setya Novanto) kembali menjadi Ketua DPR,” jelas Akbar.

Senada dengan Akbar, Ical juga melontarkan sinyal tak setuju. “Dua jabatan yang membutuhkan waktu yang sangat penuh. Kalau misalnya yang satu didahulukan, misal mendahulukan DPR, maka Partai Golkar tentu akan dirugikan karena waktunya tidak cukup. Demkian juga kalau Golkar yang didahulukan, bagaimana nanti dengan DPR?” katanya.

Memulihkan Nama Baik “Papa Minta Saham”

Akom yang baru menduduki kursi Ketua DPR selama 11 bulan tampaknya tidak bisa tenang. Setya Novanto yang mengundurkan diri dari posisinya sebagai Ketua DPR pada Desember 2015 akibat skandal “Papa Minta Saham”, tampaknya tak pernah benarbenar rela melepaskan jabatan tersebut.

Padahal, Setya Novan-

to yang terpilih Ketua Umum Partai Golkar 2016-2019 dalam Munaslub Mei 2016 lalu pernah berjanji akan segera mundur dari jabatannya sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR RI. Bukannya mundur dari jabatan Ketua Fraksi Golkar, Setya Novanto malah kembali menginginkan kursi Ketua DPR. Rencana “kudeta” kursi Ketua DPR dimulai saat DPP Partai Golkar menggelar rapat pleno pada Selasa (8/11/2016). Kabar pertama dilontarkan Yorrys Raweyai, Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar. “Sudah diputuskan dalam (rapat) pleno (Partai Golkar),” ungkapnya.

Kembalinya Setya Novanto tak bisa dilepaskan dari Keputusan Mahkamah Konstitusi, pada 7 September 2016, yang mengabulkan sebagian permohonan judicial review Setnov terhadap Pasal 5 ayat 1, ayat 2, dan Pasal 44 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penyadapan terhadap Setnov yang dilakukan Maroef Sjamsoeddin, Presdir PT Freeport Indonesia dalam kasus “Papa Minta Saham”, dinyatakan ilegal karena atas inisiatif sendiri dan bukan atas permintaan aparat penegak hukum. Penyadapan terhadap pembicaraan yang bukan konsumsi publik itu, dinilai melanggar privasi seperti tercantum dalam pasal 28 F UUD 1945.

Keputusan MK itu ternyata dipergunakan sebagai senjata oleh Setya Novanto untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kasusnya di Mahkmah Kehormatan Dewan (MKD) di DPR yang dulu menyidangnya dalam kasus “Papa Minta Saham”. Sebagai catatan, MKD sejatinya tak pernah memutuskan apakah Setnov telah melanggar kode etik atau tidak karena terlebih dulu mengundurkan diri dari Ketua DPR. Uniknya, MKD dalam rapat pleno atas upaya PK Setya Novanto, pada 27 September 2016, tetap menyatakan memulihkan nama baik Setya Novanto. Keputusan MKD inilah yang menjadi dasar bagi Setya Novanto dan para pendukungnya untuk melakukan “kudeta” terhadap Akom.

Hal ini dibenarkan Nurdin Halid, Ketua Harian Partai Golkar, yang menga-

takan pihak DPP dipimpin Sekjen Idrus Marham telah melakukan kajian terhadap produk hukum keputusan MK dan keputusan MKD di DPR. “MKD memutuskan, tidak pernah menyatakan bersalah secara etik kepada Setya Novanto. Oleh karena itu marwah dan martabatnya harus tetap terjaga,” katanya.

Gerakan untuk melengserkan Akom dari kubu Setya Novanto di DPP Partai Golkar memang berjalan cepat dan sistematis. Menurut Idrus Marham, Sekjen DPP, sejak Rabu pekan lalu, DPP sudah berkirim surat ke berbagai pihak di DPR dan internal partai terkait penarikan Akom dari Ketua DPR dan bakal kembalinya Setya Novanto.

“Yang pertama adalah kepada pimpinan fraksi yang intinya adalah memperjuangkan keputusan Partai Golkar tanggal 21 (Senin, 21/11/2016).

Kedua kita sudah mengirim surat kepada pimpinan DPR RI secara kolektif, lima surat sudah kita kirim,” katanya sembari menyebut bahwa surat ketiga ditujukan kepada Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar Partai Golkar.

Ketika ditanya apakah mengembalikan posisi Ketua DPR kepada Setnov tak memunculkan konflik di internal beringin? Idrus tegas menolak. “Justru sebaliknya. Golkar optimistis jika Novanto pimpin DPR, maka legislatif dan eksekutif lebih produktif. Kedua, kinerja DPR di tiga fungsi; pengawas, legislatif dan budgeting jadi lebih baik,” katanya.

Idrus membenarkan bahwa penggantian Akom harus melalui rapat paripurna DPR, meski Partai Golkar punya hak penuh untuk menarik dan menggantinya. Apakah tak khawatir terjadi penolakan oleh fraksi-fraksi lainnya?

“Kita punya keyakinan.

Teman-teman parpol, mereka bukan lawan tapi mitra kerja kita. Karena mereka kita posisikan sebagai mitra dan ada kebersamaan untuk membangun demokrasi lebih baik,” kata Idrus.

Jika para pendukungnya menggebu-gebu, tidak demikian dengan Setya Novanto. Ia memilih irit bicara saat ditanya mengenai rencananya kembali ke kursi Ketua DPR. “Ya kita lihat.

Nanti saya bicarakan secara musyawarah, secara baik,” katanya, pada Kamis

(24/11/2016).

Manuver Ganjil

Munculnya rencana Setnov kembali ke posisi Ketua DPR mendapat banyak kritikan. Feri Amsari, peneliti dari Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, menganggap upaya mengembalikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR sebagai manuver yang ganjil.

“Ini agak aneh. Kenapa dipaksakan orang yang memiliki banyak kasus. Apalagi sama sekali tidak disebutkan bahwa pelanggaran etik tidak dilakukan Setya Novanto,” katanya Rabu (23/11/2016).

Feri bahkan mengkritisi pernyatan kuasa hukum Setya Novanto yang menyatakan putusan MK menunjukkan Setnov bersih. “Itu tidak benar. Putusan MK tidak ada menyatakan demikian,” katanya.

Dia juga mengritisi keputusan MKD yang merehabilitasi nama Setnov. “MKD bukan lembaga yang bisa mereview ulang apa yang sudah diputuskan MKD sebelumnya. Tidak bisa mengoreksi keputusan terdahulu.

Apalagi dia (Setnov) tidak membantah isi rekaman, dia tidak membantah itu suaranya,” kata Feri.

Sementara Donal Fariz, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan bahwa Setya Novanto semasa berkampanye menjadi Ketum Golkar, di Surabaya pada 22 Februari 2016, pernah berjanji bakal mundur dari DPR jika terpilih.

“Ini menjilat ludah sendiri. Ini pertaruhan nyata bagi Partai Golkar. Akankah ikut dan turut suara rakyat atau suara elit-elit partai dan mengabaikan moralitas dan integritas. Publik selama ini marah dengan berbagai macam praktik korupsi yang dikait-kaitkan dengan saudara Setya Novanto,” katanya .

Sementara Ronald Rofriandi, Direktur Monitoring, Evaluasi dan Penguatan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai, kembalinya Setya Novanto merupakan strategi penguasa.

“Ada target Jokowi untuk mengamankan kebijakannya di parlemen. Tidak bisa lepas dari risiko politik yang akan berhadapan dengan situasi DPR yang hari ini masih bermasalah kinerja dan kredibilitas,” katanya.

Akbar Tandjung menjawab diplomatis untuk pertanyaan ini. “Bisa jadi di satu sisi Pak Jokowi hubungan cukup baik dengan Novanto, sehingga Jokowi merasa senang. Itu bisa saja,” katanya.

Hubungan Presiden Jokowi dan Setya Novanto sendiri tampak sedang mesra. Setya Novanto termasuk pimpinan parpol yang diajak makan sore bersama Presiden Jokowi pada minggu lalu.

Selain Setnov, Jokowi juga makan bersama Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PPP Romahurmuzy, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dengan dukungan tersebut, wajar jika Setya Novanto merasa percaya diri untuk bisa kembali ke kursi Ketua DPR, bahkan setelah serangkaian skandal yang membelitnya.

Nah, di hari pemberhentiannya sebagai ketua DPR, Akom tak datang ke gedung parlemen. Sehari sebelumnya, dia mengaku tak bisa hadir karena harus pergi berobat ke Singapura.

Akom menegaskan diri sebagai orang yang taat peraturan, termasuk aturan di organisasinya bernaung, tak akan melakukan perlawanan.

“Sejak dulu sebelum partai, masih Golongan Karya.

Sebagai kader saya ingin menempatkan keutuhan partai, saya tempatkan di atas kepentingan pribadi saya dan keluarga saya,” kata Akom di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, (28/11/2016).

Akom berharap apa yang dilakukannya selama ini sebagai Ketua DPR, juga bersama pimpinan lainnya, bisa terus memberikan manfaat bagi rakyat sehingga tidak dilupakan.

“Tentu dengan segala kekurangan, terutama institusi ini agar sesuai dengan keinginan rakyat,” ujar Akom.

Mantan Ketua Fraksi Golkar ini, dan juga pimpinan yang lain, bertekad memproses pergantian ini sesuai aturan yang berlaku. Akom pun menjamin proses itu tak menyimpang dan akan berjalan sesuai koridor. “Saya jamin tidak akan menyimpang dari aturan yang berlaku,” kata Akom.

Akom menegaskan, sejak hari pertama dia memilih menjadi politikus, dia sudah siap menghadapi segala goncangan. Termasuk yang mesti dia hadapi saat ini, menyangkut pergantian Ketua DPR. “Kami sudah memba-

ca dan mempelajari (surat pergantian). Saya sendiri, bahkan sudah konsul dengan senior partai, sejumlah tokoh senior bangsa, tokoh agama, dan rekan-rekan saya sesama aktivis parpol,” ujar Akom.

Mengenai pergantian ini, Akom mengaku berpegang pada prinsip bahwa jabatan adalah amanah yang datang dari Tuhan. Akom mengaku ikhlas jika diberikan jabatan, atau diambil kembali saat Tuhan kehendaki.

“Tuhan dalam agama saya, Allah SWT akan memberikan amanah itu, atau mengambil amanah itu setiap saat, saya siap dan ikhlas, saya tawakaallah. Tawakal kepada Allah. Bahasa selorohnya, aku rapopo,” kata Akom sembari tertawa.

Sementara Idrus Marham memastikan akan memperjuangkan jabatan yang tak kalah terhormatnya dari ketua DPR untuk Akom. Kebijakan Partai Golkar yang diterima Akom dengan lapang dada – dengan siap meninggalkan posisi Ketua DPR – menjadi pertimbangan tersendiri.

“Saya secara pribadi teman Akom dan saya tahu Akom. Dengan sikap penerimaan Akom terhadap kebijakan partai dan sikap legowo, itu menjadi modal politik saudara Akom yang harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh Golkar tentang proyeksi posisi yang akan kita perjuangan dan ditempatkan ke depan,” kata Idrus.

Menurutnya, banyak posisi yang tidak kalah terhormatnya dengan ketua DPR. Apalagi Akom selama ini menunjukkan dedikasi, kemampuan, dan sikap kenegarawanannya.

“Kan banyak proyeksi.

Banyak, nanti semua itu akan diputuskan di DPP Partai Golkar. Tidak etis kalau saya mengatakan jadi ini, jadi ini, jadi ini. Tapi yang pasti, selaku sekjen saya akan habis-habisaan memperjuangkan Akom,” kata Idrus.

Ia mengatakan DPP Golkar juga akan tetap melakukan pembicaraan dengan Akom. Misalnya ketika ada posisi yang dipertimbangkan, tapi Akom tidak merasa nyaman maka akan dicari hingga ditemukan kesepakatan yang bersama. “Itu janji saya secara pribadi. Dan tentu ini menjadi keputusan DPP Partai Golkar,” kata Idrus. nbim/tir/viv

parlemen

5

Edisi 160 | 5 - 11 desember 2016

Maksimalkan Potensi Pariwisata untuk Pembangunan Kepemudaan K e t ua Tim Kunspek Komisi X DPR Ridwan Hisjam mengusulkan agar Pemprov Kepri memaksimalkan potensi pariwisata untuk pembangunan kepemudaan.

“Kepri ini menjadi salah satu destinasi yang termasuk kedalam 10 besar prioritas pemerintah pusat untuk dikembangkan menjadi sasaran wisata mancanegara. Jika pariwisata ini bisa dimaksimalkan, maka akan mendukung pembangunan sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan di sini,” ujar Politisi F-Golkar itu saat memimpin Tim Kunspek Komisi X DPR di Kepulaun Riau, Jum’at (2/12).

Menurut Ridwan, usulan tersebut saat ini lebih baik

Ketua Tim Kunspek Komisi X DPR Ridwan Hisjam.

dibanding mengharapkan tambahan dana dari APBN. Mengingat kondisi keuangan pemerintah saat ini sedang mengalami penurunan.

Untuk itu, lanjut Ridwan, Pemprov Kepri harus membuat semacam grand design, destinasi wisata apa yang dapat dikembangkan disini.

Apalagi tadi menurut Asisten I Pemprov Kepri ada lahan sekitar 200 hektar yang bisa dikembangkan.

“Jika sudah disediakan lahannya, Pemprov Kepri bisa mendatangkan investor milik BUMN seperti PT Pengembangan Wisata (ITDC) maupun perusahaan swasta dengan sistem profit sharing,” ujarnya saat RDP dengan Pemprov Kepri beserta jajaran

lembaga kepemudaan.

Jika pariwisata ini dapat dikembangkan, kata Ridwan, tinggal diberlakukam subsidi silang untuk sarpras ataupun kegiatan kepemudaan. Misalnya seperti Taman Mini, ada unsur daya tarik wisatawan agar banyak yang datang, tetapi juga ada sanpras untuk kegiatan pemudanya.

Oleh karenanya, Politisi Dapil Jatim V ini mengharapkan agar Pemprov Kepri memliki konsep itu, nanti akan kita fasilitasi saat raker dengan Kemenpar. Karena sudah ada contoh BUMN PT. Pengembangan Wisata (ITDC) yang mengembangkan wisata di Bali.

Sementara itu, Asisten 1 Pemprov Kepri, Raja Azira

mengatakan Potensi pemuda di Kepri ini sangat potensial, apalagi belum lama Gubernur telah melantik 1000 pemuda hafiz qur’an.

Namun, ia menyayangkan, terutama di wilayah pesisir Kepri sarpras kepemudaam minim. Padahal berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Untuk itu, perlu dibuat sarpras yang bertaraf internasional untuk meningkatkan daya saing.

Menurut Raja, sudah ada tiga program untuk pengembangan kepemudaan. Pertama, pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda.

Kedua, peningkatan upaya penumbuhan wirausaha pemuda dan terakhir upaya pencegahan narkoba.jk/mp

Komisi X Dukung Moratorium Ujian Nasional

Memoratorium UN menunjukkan Mendikbud sudah mengetahui ruh dari pendidikan.

k

rium UN yang akan diambil oleh Mendikbud itu menunjukkan bahwa Mendikbud sudah mengerti ruh pendidikan.

Saya acungkan dua jempol, jika ada sepuluh jempol, akan saya berikan sepuluh jempol,” katanya, saat rapat kerja dengan Mendikbud, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Menurut politisi Fraksi Partai Golkar itu, dengan mengam-

omisi X DPR mendukung moratorium Ujian Nasional (UN) yang diwacanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. Anggota Komisi X DPR Popong Otje Djundjunan mengatakan, dengan memoratorium UN, berarti Mendikbud sudah mengetahui ruh dari pendidikan.

“Dengan langkah morato-

Waspadai Investasi Asing Sektor Perikanan Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono menginginkan pemerintah juga mewaspadai masuknya investasi asing di sektor kelautan dan perikanan karena bisa saja terdapat maksud lain di balik investasi tersebut.

“Saya khawatir PMA (penanaman modal asing) yang berinvestasi untuk pintu masuk guna mendapatkan fasilitas yang lain,” kata Ono Surono di Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Dia mencontohkan ada investor dari negeri Eropa Timur yang rencananya akan membuka “cold storage” atau fasilitas pendingin untuk me-

Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

“Kan sudah jelas di UU Sisdiknas pasal 58-59 itu menjelaskan bahwa penilaian adalah hak guru, bukan hak pemerintah.

Jadi selama ini kita melanggar. Berarti kita akan kembali kepada undang-undang dengan segala kelemahannya,” imbuh Popong.

Popong menambahkan, dengan adanya penghapusan UN, hal ini juga dapat menghemat anggaran hingga lebih dari Rp 500 miliar. Anggaran itu bisa dialihkan pada perbaikan

sarana dan prasarana pendidikan. Namun ia mengingatkan, kebijakan ini harus didukung oleh Instruksi Presiden, sehingga pengalihan anggaran dapat tepat sasaran.

Walaupun kebijakan moratorium UN ini terkesan lambat, namun Popong tidak mempermasalahkan hal itu. Menurutnya, UN bisa diselenggarakan, namun dengan catatan, tingkat pemerataan pendidikan di setiap daerah sudah merata.

“Moratorium ini terlambat, seharusnya dari dulu dari tahun 2008, tapi biar lambat asal selamat,” kata politisi asal dapil Jawa Barat itu, sem-

Delegasi DPR Debat dengan Parlemen Negara Lain Soal Migrant Workers

nyimpan ikan.

Menurut Ono, aneh bila ada investor asing yang hanya membuat “cold storage” tetapi hanya untuk kapasitas sekitar 400 ton.

“Berapa sih nilainya, hanya sekitar Rp2 miliar. Masak perusahaan Indonesia tidak ada yang mampu,” katanya.

Dia tidak ingin perusahaan asing yang bekerja dan badan usaha di Indonesia hanya mendapatkan semacam “fee”-nya saja.

Untuk itu, Ono juga mengusulkan agar sejumlah BUMN Perikanan juga diundang untuk rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR. nmuh/ans

Maksimalkan Potensi Pariwisata untuk Pembangunan Kepemudaan

Ketua Tim Kunspek Komisi X DPR Ridwan Hisjam mengusulkan agar Pemprov Kepri memaksimalkan potensi pariwisata untuk pembangunan kepemudaan.

“Kepri ini menjadi salah satu destinasi yang termasuk kedalam 10 besar prioritas pemerintah pusat untuk dikembangkan menjadi sasaran wisata mancanegara.

Jika pariwisata ini bisa dimaksimalkan, maka akan mendukung pembangunan sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan di sini,” ujar Politisi F-Golkar itu saat memimpin Tim Kunspek Komisi X DPR di Kepulaun Riau, Jum’at (2/12).

Menurut Ridwan, usulan tersebut saat ini lebih baik dibanding mengharapkan tambahan dana dari APBN. Mengingat kondisi keuangan pemerintah saat ini sedang mengalami penurunan.

Untuk itu, lanjut Ridwan, Pemprov Kepri harus membuat semacam grand design, destinasi wisata apa yang dapat dikembangkan disini.

Apalagi tadi menurut Asisten I Pemprov Kepri ada lahan sekitar 200 hektar yang bisa dikembangkan.

bil kebijakan moratorium UN, Mendikbud akan mengembalikkan evaluasi pendidikan sesuai dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 58-59, yang menjelaskan bahwa penilaian adalah hak guru bukan Pemerintah.

Sebagaimana diketahui, Pasal 58 UU Sisdiknas menjelaskan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Sementara, Pasal 59 menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah

“Jika sudah disediakan lahannya, Pemprov Kepri bisa mendatangkan investor milik BUMN seperti PT Pengembangan Wisata (ITDC) maupun perusahaan swasta dengan sistem profit sharing,” ujarnya saat RDP dengan Pemprov Kepri beserta jajaran lembaga kepemudaan.

Jika pariwisata ini dapat dikembangkan, kata Ridwan, tinggal diberlakukam subsidi silang untuk sarpras ataupun kegiatan kepemudaan. Misalnya seperti Taman Mini, ada unsur daya tarik wisatawan agar banyak yang datang, tetapi juga ada sanpras untuk kegiatan pemudanya.

Oleh karenanya, Politisi Dapil Jatim V ini mengharapkan agar Pemprov Kepri memliki konsep itu, nanti akan kita fasilitasi saat raker dengan Kemenpar. Karena sudah ada contoh BUMN PT. Pengembangan Wisata (ITDC) yang mengembangkan wisata di Bali.

Sementara itu, Asisten 1 Pemprov Kepri, Raja Azira mengatakan Potensi pemuda di Kepri ini sangat potensial, apalagi belum lama Gubernur telah melantik 1000 pemuda hafiz qur’an. njk/mp

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Anggota Delegasi Parlemen RI Arief Suditomo.

Anggota Delegasi Parlemen RI yang diwakili oleh Arief Suditomo dan Suhartono di Sidang Parlemen Asia berdebat dengan Delegasi Parlemen Bahrain, Saudi Arabia dan Rusia terkait definisi migrant workers yang mereka usulkan.

Hal tersebut terungkap saat Standing Committe Meeting on Social and Cultural Affairs, mengagendakan penyusunan draft resolution on protection and promotion of the rights of migrant workers in Asia, di Siem Reap, Kamboja, Selasa (29/11/2016).

“Salah satu yang mengemuka pada sidang hari ini delegasi dari Bahrain, Saudi Arabia, dan Rusia sama-sama menyatakan bahwa definisi dari buruh migran itu dibatasi berdasarkan kepentingan mereka (buruh migran-red).

Yakni hanya orang-orang yang pada dasarnya menjadi buruh migran yang documented dan buruh migran yang akan menjadi warga negara. Itu merupakan salah satu definisi yang bagi delegasi Indonesia merupakan sebuah definisi yang tidak pas dengan kepentingan nasional kita,” kata Arief.

Arief mencontohkan, banyak sekali buruh migran Indonesia yang tadinya legal documented itu akhirnya menjadi ilegal atau undocumented karena satu dan lain hal, bisa karena disiksa, karena punya masalah, karena satu dan lain hal terjadi antara mereka dan majikannya.

“Nah kepada mereka, kita sama sekali tidak boleh mengeyampingkan. Mereka adalah situasi riil dilapangan, mereka adalah orang-orang yang pada dasarnya juga tidak ingin menjadi warga negara lain, mereka hanya ingin mencari kerja, jadi kalau kita menggunakan definisi dari delegasi Bahrain, Saudi Arabia yang juga didukung oleh Rusia, saya pikir itu salah satu hal dimana kita akan mengenyampingkan apa yang menjadi cerita dari orangorang kita yang menjadi buruh migran di negara-negara lain, dan sudah menjadi kewajiban kita untuk kita bela kepentingan mereka,”tegas Arief.

Ia menambahkan, situasi hari ini adalah bagaimana kita harus mengemukakan apa yang menjadi posisi dari Indonesia khususnya kepentingan nasional dalam hal membela hak-hak dari buruh migran

dalam hal perlindungan.

Arief melanjutkan, bagi Indonesia, jika tidak ada titik temu lebih baik mengambil jalan deadlock untuk tidak disetujui sebagai draf resolusi, dibanding Indonesia menyetujui tetapi itu tidak memberikan perlindungan terhadap buruh migran kita.

Arief pun menambahkan atas hal ini rencananya delegasi Indonesia akan melakukan rapat trilateral ditengahi oleh Pakistan, untuk coba merefresh atau mencari definisi baru atas usulan yang disampaikan oleh delegasi Bahrain dan Saudi Arabia.

Dan, lanjutnya, yang Indonesia inginkan adalah APA mengakui bahwa perlindungan terhadap buruh migran baik yang legal maupun ilegal itu tetap harus dilakukan.

“Kita harus berjuang untuk memperhatikan hak-hak buruh migran Indonesia,” tegasnya.

Sebelumnya dalam sidang komite, delegasi Bahrain, Saudi Arabia menyatakan definisi migrant workers itu hanyalah orang orang yang mencari kewarganegaraan di suatu negara. nans

bari mengingatkan bahwa pengambilan kebijakan ini harus hasil dari penelitian yang mendalam.

Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, perubahan kebijakan terkait UN ini merupakan tindak lanjut terkait langkah untuk mengkaji ulang UN. Menurutnya, moratorium UN juga berdasar pada data profil UN tiga tahun terakhir, yakni 2014, 2015, dan 2016. Terdapat lima kategori pencapaian, meliputi sangat baik, baik, cukup, kurang, serta tidak dapat dianalisis.

“Yang sangat baik peningkatannya tidak lebih dari satu

persen. Sementara untuk yang kategori kurang ditambah yang tidak dapat dianalisis di atas 70 persen. Inilah kondisi pendidikan kita,” jelas Mendikbud.

Berdasarkan modal data tersebut, Mendikbud mengklaim telah memiliki peta kondisi pendidikan. Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang moratorium UN. “UN 2016 dilakukan untuk pemetaan dan kami sudah tahu petanya. Nah, pemetaan ini tidak harus dilakukan setiap tahun. Berdasar data, kami yakin moratorium harus dilaksanakan,” tegas Mendikbud.nmur/sf

Sidang APA ke-9 di Kamboja Hasilkan 19 Resolusi Sidang Pleno Asian Parliamentary Assembly (APA) ke-9 pada Kamis (1/12/2016) di Provinsi Siem Reap, Kamboja, hasilkan Deklarasi Siem Reap yang berisi 19 resolusi tentang isu-isu politik, sosial ekonomi, dan budaya serta pembangunan berkelanjutan.

Menurut pimpinan delegasi DPR RI yang juga Wakil Ketua DPR Juliari P Batubara usai penutupan Sidang Pleno mengatakan bahwa resolusiresolusi yang dihasilkan dan disepakati hendaknya bisa terus dimonitor implementasinya.

“Dari awal saya pernah menyampaikan kepada beberapa delegasi, bahwa apa yang telah kita sepakati, apa yang telah menjadi resolusi, bener-bener bisa di monitor implementasinya. Percuma saja kalau kita hanya menyepakati resolusi itu tapi pada implementasinya tidak termonitor di masingmasing parlemen anggota,” ujar Juliari.

Memang, lanjutnya, meski resolusi ini tidak mengikat namun idealnya dengan kebijakan yang sesuai dengan resolusi tersebut untuk tetap dilanjutkan.”Yah meski tidak mengikat dan tidak ada punishment nya juga,” terang Juliari politisi dari PDIP ini.

Berikut salah satu isin-

ya, Deklarasi Siem Reap menyatakan keprihatinan atas isu-isu serius seperti terorisme dan kekerasan ekstremisme yang telah mengganggu keamanan dan perdamaian, yang membentuk dasar untuk pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia dan dunia.

Deklarasi ini pun merasa prihatin pada satu miliar orang di Asia bisa dalam menghadapi kekurangan air ditahun 2050. Untuk itu, deklarasi menyoroti perlunya negara-negara di kawasan Asia untuk fokus dalam kebijakan nasional tentang masalah air dan sanitasi.

Deklarasi ini juga menyerukan kerjasama aktif negara dalam menanggapi perubahan iklim dan pengiriman komitmen dalam Perjanjian Paris diadopsi oleh Konferensi ke-21 dari Para Pihak (COP21) untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim.

Menggaris bawahi pentingnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, APA mendesak untuk menerapkan 2030 Agenda Pembangunan Berkelanjutan, terutama tujuan sosial-ekonomi dan lingkungan. Sidang APA ke-9 di Siem Reap pun secara resmi di tutup pada Kamis (1/12) sore waktu Kamboja.nnt

Wakil Ketua DPR Juliari P Batubara.

analisa

6

Edisi 160 | 5 - 11 desember 2016

Agus Rahardjo: KPK Belum Pernah Menghentikan Kasus RS Sumber Waras, Masih Kumpulin Bukti-bukti KPK belum pernah menghentikan kasus Sumber Waras. Penyelidikan kasus Sumber Waras masih berlang­sung. KPK hingga kini masih melakukan pengumpulan in­formasi, data, dan fakta.

D

alam waktu dekat ini, pimpinan Komi­ si Pemberan­tasan Korupsi (KPK) dan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menggelar pertemuan.

Salah satu agenda yang diba­ has adalah terkait penyelidi­ kan kasus korupsi pembelian lahan RSSumber Waras yang diduga melibatkan cagub pe­ tahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Seperti diketahui, kasus pem­b elian lahan RS Sum­ ber Waras sempat menyita perhatian publik menyusul hasil audit BPK yang menya­ takan proses pembelian lahan tersebut diduga merugikan negara.

BPK meminta Pemprov DKI Jakarta mengembalikan Rp 191 miliar terkait pembe­ lian lahan tersebut. Di sisi lain Pemprov DKI yakin tidak ada kesalahan dalam pembelian lahan itu. Dan kasus tersebut berakhir dengan antiklimaks setelah KPK menyatakan tak menemukan dugaan korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.

Berikut ini poin pemba­ hasan dalam pertemuan pimpi­nan KPK dan BPK yang dituturkan Ketua KPK Agus Rahardjo: Pimpinan KPK kabarnya

diundang pertemuan khusus oleh BPK, apa saja yang akan dibahas, apakah BPK mau menyampaikan bukti baru terkait kasus Sumber Waras?

Saya dapat info soal fakta baru kasus Sumber Waras.

Mungkin itu salah satu tujuan BPK mau ketemu KPK. Kira-kira apa bukti ba­ runya?

Saya tidak tahu, karena mere­ka baru telepon, belum ketemu.

Saat ditelpon memang tidak ada kalau yang agak spesi­fik?

Tidak ada. Infonya cuma dibilang salah satunya tentang kasus Sumber Waras. Tidak ada keterangan lebih jauh.

Bukankah antara auditor BPK dan penyelidik KPK ada perbedaan pandangan dalam hal temuan dugaan korupsi dalam kasus itu. Untuk apa lagi ada pertemuan?

Untuk melanjukan penyelidi­kan kasus RS Sum­ ber Waras. Sebab KPK belum pernah menghentikan kasus Sumber Waras ini. Penye­ lidikan kasus Sumber Waras masih berlang­s ung. KPK hingga kini masih melakukan pengumpulan in­formasi, data, dan fakta terkait kasus itu.

Agus Rahardjo.

Aturan yang digunakan untuk menyelidiki kan sudah berbeda. Artinya fakta yang ditemukan BPK mungkin tidak relevan buat KPK? Belum tentu juga. Karena kan kami juga belum tahu apa datanya, apa hasil yang mer­ eka dapatkan. Artinya tidak tahu apakah fakta barunya dapat di­gunakan atau tidak.

Sebelumnya anda juga per­nah menyatakan tidak ditemu­kan indikasi pidana

dalam kasus RS Sumber Waras. Lalu kenapa kasusnya tidak dihentikan saja?

Karena jauh-jauh hari sebelum Pilkada DKI Ja­ karta, kami telah menemui BPK untuk menin­daklanjuti kasus tersebut. Saat menco­ cokkan data dan fakta, kami memang belum menemu­kan kesepakatan. Akan tetapi kedua pihak sepakat bahwa kasus tersebut belum tuntas, dan harus ditindaklanjuti.

suk masa kampanye. Apakah KPK tidak khawatir penyelidikan kasus ini dipolitisasi?

Kami sadar akan hal itu.

Tapi kami juga kan tidak bisa menghentikan penyelidikan sementara hanya karena poli­ tik. Yang saya khawatir itu jus­ tru kalau dikira kami ini main politik, karena saat pilkada.

Untuk itu KPK akan berhati -hati sekali dalam menangani kasus ini.

Saat ini kan sedang ma­

Apa harapan KPK terkait

kasus ini?

Dengan dipenuhinya data tersebut, mudah-mudahan ka­ sus ini bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Tadi anda bilang kasus Sumber Waras adalah salah satu agenda pembahasan da­l am pertemuan itu. Agenda lainnya apa?

Agenda lainnya sebenarnya lebih penting, yaitu mer­ eka punya informasi terkait proyek-proyek off budget dan off treasury.

Apa yang dimaksud dengan off budget dan off treasury?

Proyek off budget dan off treasury adalah proyek yang tidak dikerjakan di Pemprov DKI. Proyek apa sajakah itu?

Proyeknya apa saja dan ta­ hun berapa, saya belum tahu juga. Sebab kami belum bicara lebih jauh dengan mereka.

Yang pasti mereka punya infor­ masi terkait proyek-proyek off budget dan off treasury.nhrm

Filep Jacob Samuel: Pak Jokowi Perhatian ke Papua Hanya Lip Service

Filep Jacob Sam­ uel Karma terus konsisten menyuarakan kemerdekaan Papua. 11 tahun hidup di balik jeruji besi tak membuatnya ciut. Suaranya masih lantang mengutarakan berbagai pen­ indasan yang terjadi di tanah kelahirannya, penindasan di masa lalu sampai yang ter­ baru.

Baginya, ini perjuangan sepanjang hayat, dan ia tahu harus mengorbankan ban­ yak hal. Demi kemerdekaan rakyat Papua, dia pun rela keluar masuk penjara.

“Tidak apa-apa. Namanya pejuang kemerdekaan, itu bagian dari hidup. Sukarno dan Mohammad Hatta juga keluar masuk penjara,” kata Filep Karma.

Filep bicara banyak men­ genai pandangannya soal kemerdekaan Papua. Ia tahu memperjuangkan kemerde­ kaan adalah persoalan yang tidak gampang. Tersirat betapa ia juga mengetahui bagaimana para pejuang ke­ merdekaan Indonesia, dulu, juga harus menghadapi pe­ menjaraan, pembuangan hingga kematian saat men­ gusahakan kemerdekaan In­ donesia. Berikut penuturan Filep Karma pada 30 Novem­ ber 2016, sehari menjelang perayaan ulang tahun Organ­ isasi Papua Merdeka (OPM).

Bagaimana pandangan Anda tentang perlakuan pemerintah di tanah Papua sekarang?

Perlakuan pemerintah tidak ada perubahan. Jadi sejak 1963 sampai sekarang, tidak banyak. Jadi seperti sekarang ada perhatian dari Pak Jokowi dengan beberapa kali kunjungan ke sini, itu hanya lip service, permukaan saja. Secara mendasar tidak memperbaiki situasi yang sebenarnya di situ.

Bukankah pemerin-

tah berjanji memperbaiki Papua, termasuk sudah menggelontorkan puluhan triliun untuk membangun infrastruktur?

Itu kan diberikan sete­ lah kami demo, demo dan meminta merdeka. Jadi itu kan, ibaratnya bukan dikasih karena kesadaran untuk membangun masalah Papua, tetapi karena terjepit masalah Papua yang mendunia, ter­ paksa diberikan, begitu.

Apa sih harapan warga Papua?

Kalau berangkat dari latar belakang sejarah, kami bangsa yang berbeda dengan Indone­ sia. Kami bangsa yang lain dan kami punya hak untuk merde­ ka. Oleh Soekarno negara kami dimatikan, negara kami yang belum merdeka. Contoh waktu peristiwa Dwikora, saya ingat waktu itu ada “Gan­ yang Malaysia”, terus per­ intahnya, bubarkan negara boneka Malaysia buatan Ing­ gris. Tahu enggak, di Trikora juga pidatonya seperti itu, “Bubarkan negara Papua bua­ tan Belanda”. Sama. Untung saja Malaysia gagal, kalau tidak Malaysia sama mender­ ita seperti Papua sekarang.

Bukankah pemerintah berupaya mewujudkan perdamaian di Papua? Sebetulnya seperti apa kondisi Papua saat ini?

Kalau menurut saya, di Era Gusdur kami merasakan itu (menjadi warga Papua sebe­ narnya), tetapi di era Jokowi penangkapan-penangkapan warga Papua meningkat seka­ li sampai 6000 orang. Demodemonya teman-teman KNPB (Komite Nasional Papua Ba­ rat) ditangkap, sampai 5000 orang. Kalau itu dikumpul­ kan, sampai kota-kota jum­ lahnya sampai 6000 orang.

Jadi sebetulnya, di era Jokowi eskalasinya semakin menin­ gkat. Pelanggaran HAM se­

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

makin meningkat, kebebasan mengemukakan pendapat, itu dilarang. Di Papua, demo itu dilarang, katanya tidak ada izin. Lho, padahal aturan demo itu bukan izin, tetapi hanya pemberitahuan, bukan meminta izin. Nah, kalau demo yang di Jakarta, seperti sekarang menjelang tanggal 2 Desember (Aksi Bela Islam III) itu tidak dihambat, tidak berani dihambat.

Anda merasakan sebetulnya tidak ada perbedaan antara Jokowi dengan pemimpin sebelumnya?

Tidak ada. Ada sedikit perubahan, artinya sedikit dibuka, kami boleh berbi­ cara. Tetapi itu langsung di­ bungkam. Jadi seperti aksi demo itu, langsung dilokalisir, tidak boleh bergerak. Misal­ nya, teman-teman di KNPB, sudah memberitahukan tiga hari sebelumnya, dia bilang mau ke DPR Provinsi, tidak boleh bergerak. Jadi langsung dihambat di titik kumpul, jadi tidak boleh bergerak.

Apa harapan Anda ke depan untuk Papua?

Harapannya adalah pe­ merintah Indonesia harus bisa mengakui bahwa waktu Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) itu dilakukan secara represif di bawah tekanan militer dan bukan Papua be­ bas memilih. Itu di bawah ancaman. Jadi ke depan, kalau Indonesia mau dewasa dalam berdemokrasi dan membukti­ kan kepada negara luar bahwa betul-betul Indonesia negara demokrasi, bentuk referen­ dum di Papua. Memberikan izin referendum dilakukan oleh PBB (Perserikatan Bang­ sa-Bangsa). Karena begini, Papua satu-satunya provinsi yang masuk ke Indonesia melalui campur tangan inter­ nasional. Kalau Provinsi lain, kan, memang secara sukarela ingin membangun bersama

Indonesia. Kalau Papua tidak.

Papua mempersiapkan diri untuk merdeka sendiri, lalu dicaplok begitu. Dicaplok, dipaksa dengan perjanjian internasional, baru masuk Indonesia. Itu pun Pepera dilakukan di bawah tekanan intimidasi militer. Jadi kami berusaha. Kalau pun kami keluar dari bingkai Indonesia, itu juga karena campur tan­ gan internasional. Jadi itu hal yang wajar. Jadi pemerintah Indonesia tidak bisa bilang tidak boleh (membangun solidaritas internasional).

Menurut Anda Papua sudah siap untuk merdeka?

Lho siap sekali. Sekarang saya tanya, waktu Indonesia merdeka, berapa sih sarjana, doktor? Pak Karno saja baru insinyur, Pak Hatta baru dok­ torandus, lah Papua sudah punya doktor. Doktor sudah berapa orang, jadi kenapa Papua merdeka teman-teman Indonesia memusingkan, itu urusan kami, mau kami merdeka kemudian makan dan tidak makan kenapa In­ donesia yang pusing begitu, lho. Dan ini bahasa-bahasa khas penjajah begitu, kaya Belanda dulu: wah Indonesia enggak bisa merdeka, nanti kamu merdeka mau makan apa. Sama saja seperti itu.

Sekarang kami mendengar hal yang sama seperti itu.

Banyak dorongan agar Papua tidak melepaskan diri, bagaimana pandangan Anda?

Itu kan sebenarnya karena SDA Papua yang diinginkan.

Buktinya kami bersama-sama dengan Indonesia, tapi hidup kami dalam ancaman, ba­ haya dari sejak gabung sam­ pai saat ini. Dan itu terjadi setiap hari, setiap saat ada pembunuhan orang Papua.

Mana bisa kita bebas berbi­ cara tentang merdeka. Dulu saja, untuk menyebut nama

Papua (saat masih bernama Irian Jaya), sudah dituduh separatis. Siapa yang tahan kalau hidup menderita be­ gitu. Tidak ada kesejahteraan (saat) kami bergabung dengan Indonesia. Kesejahteraan itu bukan makan minum cukup, terutama hati, kalau hati da­ mai makan dan minum bisa dicari. Tetapi kalu hati tidak sejahtera, bagaimana mau makan minum? Kaya lagunya siapa ya dibilang, “Burung Da­ lam Sangkar”, tetapi hatinya tersiksa, sama orang Papua juga seperti itu. Jadi bukan masalah makan dan minum, tetapi masalah hak asasi Pap­ ua untuk merdeka.

Apa upaya Anda untuk mewujudkan itu?

Kami melakukan pendeka­ tan-pendekatan politik den­ gan teman-teman Indonesia.

Karena saya yakin, rakyat Indonesia banyak yang punya hati nurani. Kalau dia melihat penderitaan Papua selama 50 tahun, pasti dia tidak tega.

Aduh kenapa ditahan padahal tidak bawa senjata, tetapi malah disiksa terus.

Apa yang Anda lihat dari kondisi warga Papua saat ini?

Orang Papua terpinggirkan, di mana-mana tanah milik TNI AD, tanah milik TNU AU, tanah milik Polda, tanah milik TNI AL. Orang Papua tidak bisa berbicara, karena kalau ber­ bicara dituduh separatis. Tadi saja pulang dari kantor, ada konvoi militer dengan Polisi.

Karena menjelang 1 Desember, rakyat kok ditakut-takuti, aneh menurut saya.

Apakah tetap ada perayaan Papua Merdeka?

Iya, kita tetap melakukan perayaan. Kita ibaratkan, ser­ ing polisi tanya, kalau bapak ulang tahun, bapak ngapain aja? Mukulin tetangga? Enggak juga, kan? Mungkin isterinya

Tokoh kemerdekaan Papua, Filep Karma.

belanja, mungkin masih ada kelebihan makanan orang le­ wat kita panggil, bolehlah ma­ kan, bolehlah mampir. Orang Papua juga begitu. Istilahnya kita merayakan, senang be­ gitu lho, gembira. Tetapi, kok, selalu dikonotasikan negatif, seakan-akan kami merampok, membunuh dan mengacau.

Kami heran, kok cara pandang terhadap kami seperti itu. Saya juga heran.

Apa cita-cita Anda yang belum tercapai?

Ya membuat merdeka sendiri, lepas dari jajahan Indonesia, begitu. Sehingga hasil sumber daya alam kami bisa digunakan untuk kese­ jahteraan rakyat Papua.

Siapa tokoh yang men-

ginspirasi Anda?

Saya banyak belajar dari Indonesia lah, bagaimana Su­ karno berjuang untuk rakyat­ nya, bangsanya. Sehingga saya berpikir, jika Sukarno bisa berjuang untuk bangsanya, saya pun juga bisa berjuang untuk bangsa saya. Juga Ma­ hatma Gandhi, kemudian ya salah satu pejuang yang baru saja almarhum di Kuba, Fidel Castro. Bung, saya titip pesan untuk orang-orang Indone­ sia yang punya hati nurani, yang kemarin mendeklarasi­ kan forum rakyat Indonesia bagi Refrendum West Papua.

Terimakasih banyak untuk teman-teman di Indonesia.

Saya yakin di Indonesia masih banyak orang yang punya hati nurani. Oke, terimakasih ya.narb/zen/tir

7 Edisi 160 | 5 - 11 desember 2016

Terima Kasih...

nSambungan Halaman 1

“Terima kasih atas doa dan dzikir yang dipanjatkan bagi negara kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar,” kata Jokowi mengawali pernyataannya. “Saya ingin memberikan penghargaan yang setinggitingginya karena seluruh jemaah hadir tertib dalam ketertiban sehingga acaranya bisa berjalan baik,” lanjut dia.

Jokowi menyampaikan selamat jalan bagi para peserta doa yang akan kembali

Kapolri...

nSambungan Halaman 1

Muhyidin menambahkan, massa akan jauh lebih besar jika seandainya tak ada halangan dari pihak ketiga. “Kemungkinan akan jauh lebih besar,” tuntasnya.

Hal senada diungkap Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zaitun Rasmin.

Menurutnya aksi 212 murni karena panggilan hati nurani. Tak ada faktor politik yang membuat massa berkumpul mendesak keadilan ditegakkan.

“Aksisuperdamai212inimurni karena dorongan hati nurani karena banyak masyarakat yang terketuk hatinya,” ujar Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zaitun Rasmin, Sabtu (3/12/2016).

Zaitun lantas berharap semua pihak tidak menaruh curiga dengan adanya aksi bela Islam yang berujung hingga aksi super damai 212.

“Jangan lalu curiga. Ini benarbenar ingin melindungi kitab suci apa yang kita yakini,” tuturnya.

Mewakili aspirasi jutaan massa aksi 212 yang kecewa

Ahok...

nSambungan Halaman 1

Di mata Sandi, Ahok memang berubah. Bahkan terlampau jauh dari karakter asli yang dimilikinya. Sandi, membedakan Ahok dari para pesaingnya. Ia menyebut karakter pendiam memang telah lama dimiliki pesaing nomor urut 1, Agus Yudhoyono, maupun nomor urut 3, Anies Baswedan.

“Pak Ahok berubah demi keutuhan bersama untuk tampil bukan sebagai dirinya sendiri, ini yang patut diapresiaisi,” kata Sandi.

Ahok tak memungkiri perubahan yang ada dalam dirinya. Ia menyebut apa yang dilakoninya hari ini merupakan saripati dari nasihat para tetua, teman, dan pemuka agama. Setelah menimbang secara mendalam, Ahok memutuskan berubah.

Ahok pun mengaku, ketika ia berbicara sesuai dengan gaya khasnya, tak sedikit kritik mengarah kepadanya. Banyak kerabat tak pernah jera mengingatkan kosa kata yang sudah terlanjur terlontar. Ahok menganggap itu sebagai masukan yang sangat berharga.

“Sebenarnya saya tidak suka pencitraan, saya lebih suka apa adanya,” kata Ahok di Rumah Lembang, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).

Perubahan pola komunikasi Ahok memang belum begitu lama. Hal itu muncul setelah ia didera masalah cukup krusial. Tepatnya, saat ia menerima tuduhan penistaan agama. Terlebih, setelah Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkannya sebagai tersangka pada 16 November lalu.

Setelah isu itu bergulir, Ahok mendapatkan fakta sebagian besar masyarakat percaya bahwa dirinya telah menistakan agama. Bahkan, ia menyebut angka sebesar 62 persen. Warga tak salah, mereka hanya terpancing informasi liar yang juga mengalir ke sana ke mari.

“62 persen orang Jakarta percaya saya menista agama,” kata Ahok di Rumah Lembang, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).

Ahok mengungkapkan, orang lebih percaya tulisan yang disebar Buni Yani ketimbang melihat langsung video pidatonya. Padahal, Buni Yani

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

akibat Ahok tidak ditahan pihak kejaksaan, Zaitun berharap proses hukum gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, dapat segera diselesaikan. “Selesaikan kasus Ahok. Apabila Jaksa Agung dengan cepat menahan, bangsa ini bisa damai,” imbuhnya.

Pantau Lensa Indonesia, dari pagi hingga siang saat aksi berlangsung, banyak netizen yang membagikan foto-foto aksi 212 baik di Facebok maupun Twitter.

Foto-foto di areal Silang MonumenNasionalmenjadipemandangan yang menakjubkan, selain aksi dipadati jutaan umat Islam dari penjuru nusantara, rupanya aksi tersebut juga benar-benar damai.

Sama sekali tidak ada taman yang rusak. Tampak foto yang beredar di Silang Monas menunjukkan betapa hijaunya taman sekitar tugu yang di kelilingi jutaan umat Islam.

Pantauan di lapangan menunjukkan, taman-taman di Monas, nyaris tak tersentuh oleh kegiatan umat Islam tersebut.

Terlihat sekali massa tidak ada yang duduk, menginjak dan bahkan berjalan melintasi taman-taman tugu Monas.

Yang menarik, sebelumnya pengelola Monas sudah

memberi izin bagi peserta aksi untuk memanfaatkan taman jika mau beribadah saat aksi damai berlangsung.

Namun rupanya hal itu tidak berlaku bagi jamaah. Meski sudah mendapat lampu hijau, peserta aksi tetap ingin menjaga kehidupan tanaman dengan tidak memasuki areal taman meski sedang berzikir maupun salat Jumat berjamaah.

“Jangan ada yang masuk ke taman, jangan membuat citra kita jelek,” demikian pesan panitia aksi dengan pengeras suara dari panggung yang berdiri di Silang Monas, Jumat, (2/12/2016).

Meski banyak peserta aksi yang tidak tertampung di areal Silang Monas, namun mereka tidak mau masuk dengan menginjak taman.

Massa justru lebih memilih bergeser ke sisi kanan kiri dan belakang panggung. Sehingga tampak dari foto massa seperti mengeliling tugu Monas.

Kondisi serupa juga terlihat di taman-taman yang ada di ruas jalan yang ada di sekitaran Monas. Meski datang dengan berbagai kelompok, mereka tetap menjaga agar tidak merusak taman-taman kota.nqlh/sia/er

tidak mentranskrip ucapannya secara lengkap.

Ya, bermula pada 27 September, kala Ahok melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu. Di tengah menjelaskan program kerja budi daya ikan, ia mengutip surat Al Maidah ayat 51 terkait memilih pemimpin. Sebagian umat Islam merasa dinistakan.

Isu yang bergulir bukan tanpa risiko. Elektabilitas Ahok dalam percaturan politik Pilkada DKI Jakarta terus merosot. Pada November, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebut elektabilitas Ahok tinggal 10,6 persen. Ahok ditinggal basis utamanya, yakni kelompok nonmuslim sebanyak 33,10 persen, juga pemilih partai sebanyak 29,20 persen.

Calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat prihatin dengan pasangannya yang mulai irit bicara. Padahal, kata Djarot, Jakarta butuh pemimpin yang tegas.

H a l i t u i a sa m p a i k a n saat blusukan ke Jalan Kyai Haji Abdul Wahab, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Djarot bercerita, ia kagum melihat kondisi Kalijodo saat ini. Perubahan Kalijodo, menurut Djarot, lahir dari ketegasan Ahok.

“Bukan saya memuji pak Ahok. Takutnya uratnya Pak Ahok sudah putus, dalam arti, di Jakarta butuh pemimpin yang punya nyali betul, setengah gila enggak apa-apa, dalam arti positif loh ya,” kata Djarot di lokasi, Rabu (30/11/2016).

Djarot menilai, pemimpin yang sopan santun memang baik. Namun pemimpin seperti itu rentan dibohongi pihakpihak berkepentingan. “Kalau sopan saja, santun saja mudah dibohongi,” ujar Djarot.

Pria asal Blitar itu merasa prihatin dengan Ahok yang mulai menjaga bicaranya.

Ia sempat menasihati Ahok supaya tetap tegas. “Jangan dikunci, terus saja, asal jangan keluar kata-kata kasar, jangan bentak orang. Saya kasihan, kalau ngomong diatur betul,” ucap Djarot.

Karakter pemimpin bernyali juga Djarot lihat pada Joko Widodo yang sebelumnya memimpin Jakarta sebelum Ahok. “Pak Jokowi memang badannya kecil tapi nyalinya segede gajah,” kata Djarot.

Survei senada diluncurkan Charta Politica Indonesia.

Mereka merilis elektabilitas pasangan Ahok-Jarot tinggal

23,5 persen, tentu, di bawah pasangan Agus- Sylvi yang bertengger dengan jumlah 24,4 persen. Hanya saja, Charta Politica menyebut bahwa isu penistaan agama hanya faktor kecil yang membuat elektabilitas Ahok terjun bebas dalam beberapa bulan terakhir.

Meski begitu, Pakar politik Yudi Latif menganggap bahwa perubahan sikap Ahok tidak semata-mata demi membangkitkan kembali elektabilitasnya. Yudi menyebut, perubahan itu tidak bakal memberikan pengaruh banyak bagi Ahok pada Februari 2017 mendatang.

“Sebab, pengikut Ahok sudah loyal. Dia lebih bertujuan agar tidak tersandung masalah baru,” kata Yudi kepada metrotvnews.com, Jumat (2/12/2016).

Yudi Latif juga menganggap perubahan sikap dan gaya komunikasi Ahok lebih dalam rangka turut menurunkan tensi politik, terutama di Ibu Kota.

Dalam dunia politik, kata Yudi, massa pendukung cenderung terbagi dalam tiga kelompok. Yakni, pendukung berat atau militan, penolak atau penentang, dan mengambang (swing voters). Dari ketiga kelompok itu, Ahok sudah barang tentu memiliki barisan pertama yang tidak akan bergeser sedikit pun meski Ahok mendadak santun, maupun tidak.

“Kalau Ahok mau, ya tinggal konsentrasi pada masa mengambang itu. Jangan pula mendatangi masa penentang,” kata Yudi.

Sebagai calon petahana, Ahok memiliki daya tawar rekam jejak dari apa yang ia kerjakan sebelumnya. Dengan modal pengalaman itu, Ahok bisa berpeluang memperbaiki elektabilitas yang turun belakangan ini.

“Dengan syarat, ia menambahkan program lanjutan.

Serta mengevaluasi yang telah dianggap kekeliruan dalam memeberi kebijakan,” kata dia.

Tim pemenangan Ahok harus cermat memetakan kembali ketiga kelompok tersebut. Mereka mesti dikategorikan dengan baik dari segala sisi kemudian ditimbang berdasarkan kebutuhan yang mereka harapkan demi Jakarta yang lebih baik. “Ke depan tidak tahu, namanya juga politik,” kata Yudi.n sbh// bmb/met

Kocok Ulang...

nSambungan Halaman 1

Rabu (30/11/2016), Setya Novanto resmi kembali menjabat Ketua DPR, “merebut” jabatan yang dipegang rekan separtainya Ade Komarudin.

Pergantian jabatan yang diumumkan di sidang paripurna DPR itu berlangsung mulus.

Tak ada satu fraksipun yang

Prabowo Bicara...

nSambungan Halaman 1

Sri sempat masuk ke ruang tengah rumahnya dan meminta petugas untuk menunggunya. Selanjutnya, terjadi pembicaraan alot antara petugas dan Sri di teras rumah.

Dengan santainya Sri, berusaha meyakinkan petugas Kepolisian, bahwa dia tidak tersangkut kasus apapun.

Untuk Rachmawati Soekarnoputri, dia dijemput polisi dari rumahnya di kawasan Jatipadang, Jakarta Selatan, pada pukul 06.00 wib.

Menurut kuasa hukumnya, Aldwin Rahardian, Rachmawati saat ini sudah berada di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

“Iya benar, ini saya sudah berada di Mako Brimo.

Saya mendampingi Ibu Rachmawati,” katanya, Jumat, (2/12/2016).

Masih kata Aldwin, Rachmawati sudah dibawa dengan tuduhan makar karena dengan sejumlah tokoh lain akan menemui Ketua MPR untuk memberikan maklumat agar segera dilakukan Sidang Istimewa. Rencananya akan datang setelah salat Jumat.

“Dibawa dari rumah beliau di Jatipadang. Tuduhannya makar. Ini saya baru tiba,” katanya menambahkan.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli Amar mengakui ada penangkapan terkait kegiatan makar. Namun, Boy tidak menjelaskan siapa-siapa saja yang ditangkap karena tuduhan makar ini. “Ada delapan orang yang diamankan.

Masih diperiksa di Polda Metro Jaya,” katanya.

Rachmawati mengatakan dirinya sudah diperlakukan tidak adil oleh polisi. Usai ditangkap karena tuduhan makar, Rachmawati saat itu masih menunggu di salah satu ruang di Gegana Mako Brimob Kelapadua, Depok, Jumat (2/12/2016). Tekanan darah Rachma menurut hasil pemeriksaan tim kesehatan Mako Brimob mencapai 230/110.

Rachmawati ingin menghubungi dokternya namun tidak bisa karena handphone yang dimilikinya masih disita.

“Saya merasa diperlakukan tidak adil. Seolah-olah saya ini teroris,” ujar Rachma seperti

BPK...

nSambungan Halaman 1

Jadi KPK sepatutnya segera menetapkan Ahok sebagai tersangka. Kami berharap tidak ditunda-tunda lagi,” katanya.

Ahok juga diketahui telah membayar lahan RSSW pada akhir Desember 2014 lalu sebesar Rp 755 miliar, namun sampai dua tahun berselang, lahan tersebut belum diserahkan ke Pemprov DKI. Di sisi lain, Amir menyarankan, karena masalah pembelian lahan RSSW tersebut menyangkut kerugian keuangan daerah, maka Plt Gubernur DKI, Sumarsoni diminta segera

ke wilayahnya masing-masing.

Doa bersama ini berlangsung sejak pagi tadi hingga pelaksanaan shalat Jumat.

Jika Presiden Jokowi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para peserta Doa Bersama, maka dalam kesempatan ini saya sebagai rakyat Indonesia yang mendambakan persatuan bangsa, negara dan rakyat Indonesia di atas segala-galanya, dengan penuh kerendahan hati memberanikan diri menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada Presiden Jokowi yang saya hormati, hargai, kagumi dan

cintai atas perkenan beliau membertikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para peserta Doa Bersama.

Penghargaan Presiden Jokowi kepada para peserta Doa Bersama, kembali membuktikan semangat kerakyatan yang benar-benar tulus yang benar-benar mampu memberikan kesejukan luar biasa indah bagi suasana kehidupan bangsa Indonesia. Penghargaan Presiden Jokowi kepada para peserta Doa Bersama secara langsung memperkokoh sendi-sendi Persatuan Bangsa Indonesia yang akhir-akhir ini sedang

dirongrong angkara murka perpecah-belahan.

Para peserta Doa Bersama memang sangat amat layak dihormati dan dihargai sebab para beliau membuktikan bahwa bangsa Indonesia memiliki peradaban adiluhur nan maha indah sebagai perekat utama Persatuan Bangsa Indonesia.

Saya pribadi benar-benar merasa bahagia dan bangga menjadi warga bangsa Indonesia! MERDEKA!

menolak pergantian itu. Hanya beberapa fraksi memberikan sejumlah catatan.

Jabatan Ketua DPR ini pernah disandang Novanto pada 2014 hingga 2015. Namun pada akhir 2015, ia memutuskan mundur dari jabatan itu gara-gara dirinya terlibat kasus “papa minta saham.”

Rupanya langkah mundur dari Ketua DPR itu hanyalah siasat untuk menghindari tekanan publik. Sebab, be-

berapa saat setelah itu Novanto melakukan perlawanan dengan mengajukan uji materi pasal penyadapan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi menerima permohonan Novanto dan menyatakan penyadapan percakapan elektronik, tidak sah sebagai barang bukti, bila tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Putusan MK itu kemudian dijadikan acuan Partai Golkar bergerilya agar Novanto bisa kembali menjabat Ketua DPR. Berbekal putusan MK itu, beberapa pendukung Novanto mengajukan pemulihan nama baik. Lewat sidang tertutup 28 September, MKD menyetujui memulihkan nama baik Novanto. Dan akhirnya, Rabu lalu itu Novanto kembali menduduki kursi yang pernah ditinggalkannya.nfaj/ber

disampaikan jurubicaranya, Teguh Santosa.

Rachmawati juga membandingkan perlakuan polisi terhadap dirinya dengan perlakuan polisi terhadap Basuki Tjahaja Purnama yang sudah jelas-jelas jadi tersangka.

“Sungguh memprihatinkan.

Menurut dokter kepolisian keadaan Mbak Rachma sudah emergensi, dan harus dirawat,” demikian Teguh.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono kepada wartawan ketika dihubungi, Jumat (2/12/2016) menilai tindakan tersebut sangat berlebihan dan sangat kontraproduktif dengan era demokrasi seperti sekarang ini.

“Ya kalau tuduhannya makar harus dibuktikan dulu.

Tapi ini kalau dilakukan penangkapan bisa disebut sebagai sebuah kemunduran demokrasi,” jelasnya.

Penangkapan tersebut menurutnya justru akan semakin mengakibatkan keadaan politik nasional ke depan akan semakin tidak kondusif.

“Dan ini bisa berimbas pada perlawanan mirip perlawanan terhadap Soeharto di era orde baru,” katanya.

Sebenarnya, lanjut dia, Rachmawati dkk sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk makar kepada pemerintah. Pasalnya mereka tidak memiliki senjata ataupun kekuatan politik untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi-JK. “Apa mereka bersenjata dan apakah mereka punya kekuatan politik untuk gulingkan Joko Widodo sebagai Presiden yang sah dan konstitusional?” tanya Arief.

Nah, penangkapan yang dilakukan polisi terhadap beberapa mereka tersebut menurutnya hanyalah sebagai langkah pengamanan agar mereka tidak ikut dalam Aksi Bela Islam III “Aksi 212” hari ini.

“Saya harap polisi juga tidak perlulah memproses sebagai sebuah tindakan makar dari mereka. Dan harapan saya polisi cepat membebaskan mereka dan saya harap Aksi 212 bukan untuk aksi menurunkan Joko Widodo,” tukas Arief.

Sementara itu Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyesalkan penangkapan Ra-

chmawati Soekarnoputri dan sejumlah tokoh aktivis lainnya atas tuduhan makar.

“Saya prihatin. Ahok saja sudah tersangka tidak ditangkap. Ini kenapa yang belum ada bukti sudah ditangkap,” tutur Hidayat di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Jumat (2/12).

Ia menyebut ini suatu kemunduran hukum. Menurutnya, kepolisian harus segera mengklarifikasi penangkapan para tokoh aktivitis dimaksud.

“Mereka tidak berniat makar untuk menggulingkan pemerintah, tapi mereka ditangkap,” kata dia.

Terpisah, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto berkomentar soal sepuluh orang yang ditangkap polisi atas tuduhan makar.

Prabowo menghargai keputusan pihak kepolisian. Menurut dia, polisi pasti memiliki dasar dan pertimbangan tertentu. “Tentunya aparat punya dasar,” katanya di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, (2/12/2016).

Sebagian dari mereka adalah aktivis politik yang diketahui dekat dengan Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga meragukan motif di balik penangkapan kesepuluh orang itu. Sebabnya, ia mengaku mengenal sejumlah nama yang ditangkap.

“Mungkin mereka ingin romantis, ingin perubahan ke arah yang lebih baik. Ada putri proklamator. Bukan makar. Saya kira terlalu jauh kalo mereka disebut mau makar,” ucap Prabowo.

“Mereka orang-orang idealis, patriotik, nasionalis. Ada putri proklamator. Kalau disebut makar sih saya enggak yakin,” tambahnya.

Prabowo juga menerangkan, dia beberapa kali mengajak mereka untuk berpikir dan berjuang dalam sistem.

Namun, ia tidak bisa memaksakan ajakan itu sebab masingmasing orang memiliki pendirian yang harus dihargai.

Menurut Prabowo, orangorang dengan nasionalisme tinggi memang sedikit keras.

“Tapi pasti tujuannya untuk kebaikan,” jelasnya.

Prabowo menambahkan, proses yang dilakukan harus segera dituntaskan. Menurutnya, kalau tidak terbukti,

sepuluh orang tersebut harus segera dilepaskan.

Saat ditanya soal niatan bertemu Presiden Jokowi untuk membahas hal ini, Prabowo bilang bersedia memberikan pendapat. “Bila diperlukan, saya bersedia saja kasih pendapat,” ungkapnya.

Dalam demokrasi, dia meneruskan, memang menjunjung tinggi hak menyampaikan pendapat. Namun, Prabowo ingin mencari titik temu jika ada perbedaan.

“Saya sih, inginnya semua tepo seliro, marilah kita cari titik pertemuan lah, jangan titik perpecahan,” ujarnya.

Prabowo menekankan agar hukum dapat diterapkan secara adil kepada semua kalangan, baik kepada kalangan elite maupun rakyat bawah.

“Selalu saya anjurkan bahwa kita bertindak selalu dengan hati-hati dan dengan seadiladilnya,” lanjutnya.

“Jadi saya lihat, bangsa Indonesia ini sering elite-elite tidak punya empati kepada rakyat bawah,” tegas dia.

Menurut Prabowo, jika rasa empati sudah pudar, bangsa Indonesia mudah menjalankan sesuai rekayasa. “Dengan tidak punya empati, kita juga punya sifat sering rekayasa, sering nipu, sering bohong,” sebutnya.

Jika sudah demikian, kata Prabowo, kepercayaan dan dukungan dari rakyat akan hilang kepada pemerintah dan elite politik. “Kalau sudah ada ketidakpercayaan pada sistem, lembaga negara, ini repot. Kita tidak bisa bernegara berbangsa dengan baik,” kata dia.

Menurut mantan Danjen Kopassus itu, untuk melaksanakan kehidupan bernegara dibutuhkan kepercayaan antara pemimpin dan rakyatnya. “Kita harus timbulkan masyarakat yang adil. Adil artinya harus dibangun atas dasar kebersihan, kejujuran.

Kalau sistem kita rusak, jangan salahkan rakyat kalau rakyat tidak percaya dengan sistem itu,” kata dia.

“Itu yang saya anjurkan di semua pihak untuk adil, hukum harus adil. Jangan hanya orang-orang tertentu yang cepat disalahkan, tapi ada pihak yang mungkin yang punya uang dan becking yang banyak, tidak diperlakukan dengan sama,” tandas Prabowo.nrat/ tau/ing/rmo

berkoordonasi dengan KPK dan BPK mengenai langkahlangkah untuk mengamankan keuangan daerah.

“Koordinasi Plt Gubernur dengan BPK dan KPK harus segera dilakukan demi menyelamatkan keuangan daerah yang jumlahnya ratusan miliar,” ujar Amir.

Kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras diselidiki berawal dari temuan BPK terhadap perbedaan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan di Jalan Tomang Utara dengan lahan RS di Jalan Kyai Tapa.

Akibat perbedaan itu, BPK menyimpulkan ada kerugian yang dialami negara sebesar Rp 191 miliar. Dalam kasus ini,

KPK telah memeriksa puluhan saksi, termasuk Ahok.

BPK mengacu pada harga pembelian PT Ciputra Karya Utama (CKU) kepada Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) tahun 2013 sebesar Rp564,3 miliar. CKU kemudian membatalkan pembelian lahan itu, karena peruntukan tanah tidak bisa diubah untuk kepentingan komersial.

Dalam LHP, BPK antara lain merekomendasikan agar Pemprov menagih tunggakan pajak bumi dan bangunan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW ) selama 10 tahun sejak 1994-2014 senilai lebih dari Rp3 miliar.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan Gubernur

DKI Jakarta agar memberikan sanksi kepada Tim Pembelian Tanah yang dinilai tidak cermat dan tidak teliti memeriksa lokasi tanah berdasarkan Zona Nilai Tanah.

Namun Gubernur Ahok menilai bahwa Pemprov setempat membeli lahan di Jalan Kyai Tapa 1 Grogol Jakarta Barat itu karena nilai jual objek pajak (NJOP) pada 2014 sebesar Rp20,7 juta per meter persegi.

Karena itu, menurutnya, Pemprov DKI Jakarta diuntungkan mengingat pemilik lahan menjual dengan harga sesuai NJOP sehingga total harganya Rp755,6 miliar, sedangkan sesuai harga pasar nilainya lebih tinggi.n icl/ ter/tel

*) Penulis adalah Pendiri Museum Rekor Indonesia (MURI) yang mendamba persatuan Indonesia

8

Edisi 160 | 5 - 11 desember 2016

konspirasi

Bersama beberapa menteri, presiden Jokowi di atas KRI Imam Bonjol meninjau situasi di Natuna.

Cina RRT Akui Kepulauan Natuna Milik Indonesia, Tapi…

Sebagian orang tak mengetahui, sebenarnya dimana permasalahan perbatasan laut antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan Republik Indonesia di Kepulauan Natuna? Bahkan pakar dan pengamat pun ada yang tak tahu.

w

ilayah Laut Cina Selatan atau Laut Tiongkok Selatan, yang terdiri dari puluhan kepulauan yang jumlahnya puluhan, masih menjadi sengketa beberapa negara, khususnya di negara-negara ASEAN. Lalu kemudian sempat mereda dengan disepakatinya beberapa perjanjian dan kerjasama batas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di antara negara-negara ASEAN yang berselisih itu.

Kemudian timbullah masalah baru bagi kawasan yang kaya akan sumber daya alamnya itu.

Namun kali ini Indonesia ikut terseret dalam konflik ini, bukan dengan ASEAN, namun justru dengan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Sebenarnya, apa sih masalahnya?

Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE adalah zona yang jauhnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa.

Konsep dari ZEE muncul dari kebutuhan yang mendesak. Sementara akar sejarahnya berdasarkan pada kebutuhan yang berkembang semenjak tahun 1945 untuk memperluas batas jurisdiksi negara pantai atas lautnya, sumbernya mengacu pada persiapan untuk UNCLOS III. Namun dalam beberapa wilayah sebuah negara, banyak yang tidak bisa mengklaim 200 mil laut penuh, karena kehadiran negara tetangga, dan itu menjadikan perlu menetapkan batasan ZEE dari negaranegara tetangga, pembatasan ini diatur dalam hukum laut internasional.

Maka secara berangsur-angsur wilayah kepulauan yang diperebutkan oleh sejumlah negara ini, kecuali Indonesia yang tak memperebutkannya, disebut secara internasional sebagai daerah Kepulauan Spratly.

Walau perjanjian-perjanjian dan sejumlah kesepakatan bilateral dan mulilateral belum selesai sepenuhnya, namun paling tidak, menjadi agak reda akibat beberapa perjanjian yang telah dibuat oleh negara-negara yang bersengketa khususnya di negara-negara ASEAN. Hingga beberapa waktu lalu, tiba-tiba wilayah ini diklaim secara sepihak oleh RRT menjadi wilayahnya, dengan membuat garis-garis batas sebanyak 9 buah yang kemudian disebut sebagai “Nine-dashed

Line” atau “Sembilan garis putus-putus”.

Hal ini membuat negaranegara ASEAN yang sudah saling membuat kesepakatan seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina dan Vietnam yang memiliki konflik di wilayah itu sebelumnya menjadi kembali berang.

Bahkan beberapa waktu lalu, China membangun pulaupulau di atas terumbu karang di Kepulauan Spratly di Laut China Selatan yang juga sering disebut sebagai Laut Tiongkok Selatan ini.

RRT menguruk dan membuat pulau-pulau buatan yang luasnya cukup sebagai lapangan terbang. Maka dengan bercampur-tangannya RRT dan juga Taiwan yang merupakan bagian dari RRT, membuat wilayah itu menjadi kisruh kembali.

China Tiongkok, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darusalam, dan Taiwan juga mengklaim kepemilikian atas perairan yang sama di wilayah sengketa Laut China Selatan dan masih berlanjut hingga kini.

Apalagi pihak Vietnam akhirnya mengklaim bahwa sebagian Kepulauan Spratly adalah miliknya dengan menambah wilayahnya menjadi jauh lebih luas hingga ke Kepulauan Paracel, bahkan hingga mendekati wilayah Filipina dan Malaysia.

Nine-dashed Line

“Sembilan garis putus” yang terlihat seperti “Garis U”, adalah garis putus-putus sebanyak 9 buah yang diklaim secara sepihak oleh pemerintah China sebagai bagian dari wilayahnya di Laut Cina Selatan.

Menurut pihak RRT, pada awalnya garis-garis ini sebanyak 11 buah, atau dalam istilah Cina sebagai “11 Garis” pada masa lampau. Lalu setelah RRT berdiri menjadi sebuah negara yang bersatu, kemudian 11 garis putus-putus ini berkurang menjadi 9 buah.

Dari “11 Garis” menjadi “9 Garis”, karena ada 2 garis yang berada di Teluk Tonkin dihapus akibat 2 garis itu memang kini berada di tangan RRT. Akhirnya garis ini dikenal pada masa kini sebagai Ninedashed Line. Wilayah yang masuk ke dalam Nine-dashed Line ini meliputi Kepulauan Paracel yang diduduki Cina namun diklaim oleh Vietnam dan Taiwan, dan Kepulauan Spratly yang dipersengketakan antara Filipina, Cina, Brunei, Malaysia, Taiwan dan Vietnam.

Beberapa negara di ASEAN tersebut, termasuk Cina RRT dan Cina Taiwan, mengklaim seluruh atau sebagian dari wilayah Kepulauan Spratly

China RRT membangun bandara di salah satu pulau di Kepulauan Spratly.

menjadi miliknya.

Perebutan wilayah ini karena diyakini di dalamnya kaya akan sumber daya alam, juga di bawah dasar lautnya seperti gas alam dan minyak bumi, bahkan kekayaan di dalam lautannya seperti hasil laut berupa ikan dan terumbu karang. Selain itu, wilayah ini sangat strategis sebagai pangkalan militer dan urat nadi pelayaran internasional.

Namun masih diisyukan bahwa garis-garis putus yang diklaim secara sepihak oleh RRT ini muncul di peta Dinasti Chi’ing dari Kekaisaran Cina dan masih ada di peta-peta Republik Tiongkok di Taiwan.

Indonesia dan China sejatinya memang tidak memiliki sengketa formal dengan daratan, khususnya Kepulauan Natuna dan sekitarnya, meskipun pada tahun 2010 lalu, Angkatan Laut Indonesia hampir kontak tembak dengan kapal RRT yang memasuki perairan lapangan gas di pulau Natuna.

Para pejabat Indonesia mengatakan insiden itu merupakan penyusupan oleh nelayan dan bukan bagian dari sengketa teritorial. Lalu, apa masalahnya?

Padahal Indonesia tidak terlibat perselisihan dengan China terkait sengketa di Laut China Selatan itu, karena wilayah keduanya sangat jauh. Malah secara tradisional Indonesia telah melakukan peran mediasi untuk serangkaian perselisihan wilayah perairan antara ASEAN dan RRT. Kepulauan Natuna yang memiliki pulau terbesarnya yang juga bernama Pulau Natuna ini berada di kordinat 03°5528.3N 108°1056.5E, yang berlokasi di Laut Cina Selatan yang jauh dari RRT. Dari garis pantai Pulau Natuna dan pulau-pulau terluar di sekitarnya, sudah ditarik garis lurus sejauh 200 mil laut menjadi zona ZEE berikut landas kontinen yang telah sah menjadi wilayah kedaulatan Republik Indonesia secara hukum internasional. Tapi kenapa nelayan RRT dengan seenaknya berani masuk ke dalam zona ZEE Indonesia?

Sebenarnya wilayah zone ZEE tak hanya wilayah perairan laut, namun juga semua yang ada di bawah permukaan laut, dan juga di bawah dasar laut atau yang dikenal dengan istilah “Batas Kontinen”.

Wilayah perairan kepulauan Natuna juga kaya akan sumber hayati dan terdapat ratusan spesies ikan, hewan air dan terumbu

karang. Selain itu, wilayah ini sangat strategis sebagai pangkalan militer dan urat nadi pelayaran internasional.

Perlu diketahui bahwa RRT adalah salah satu produsen hasil laut terbesar di planet Bumi.

Setiap tahunnya RRT memproduksi sebanyak 17 juta ton hasil laut untuk dikonsumsi dan diekspor.

Belum lagi kekayaan yang ada di dalam landas kontinen di daerah Natuna yang kaya akan gas bumi yang sangat besar.

Juga, betapa strategisnya wilayah ini sebagai jalur pelayaran internasional. Jadi tak heran jika wilayah ini diperebutkan oleh sejumlah negara ASEAN, bahkan RRT dan Taiwan.

Illegal fishing juga marak di wilayah Laut Cina Selatan ini.

Nelayan-nelayan illegal dari RRT, Malaysia, Vietnam dan lainnya, kerap menguras isi Laut Cina Selatan ini dengan ikut menangkap ikan-ikan kecil sebagai cikal-bakal ikan besar di kemudian hari, habis terkuras.

Mereka menggunakan peralatan-peralatan canggih dibanding nelayan Indonesia yang masih menggunakan peralatan tradisional dan tak mengancam keberadaan ikanikan dikemudian hari.

Insiden-Insiden di Natuna

Dulu, wilayah Kepulauan Natuna dan perairan laut di sekelilingnya tak ada masalah perbatasan antara Indonesia dengan RRT, karena letak negara RRT jauh di sebelah utara, bahkan lebih jauh dibanding Vietnam.

Namun setelah adanya “Ninedashed Line” ala RRT ini, baru ada masalah antara Indonesia dan RRT, karena sebagian wilayah laut Natuna khususnya yang berada di sebelah utara, masuk juga ke dalam zona “Ninedashed Line” yang diakui scara sepihak oleh RRT ini! Nah, di sinilah masalahnya!

Oleh karena itu, terkadang nelayan-nelayan RRT dengan seenaknya masuk ke zona ZEE Indonesia. Sedangkan menurut mereka wilayah itu masih zone “Nine-dashed Line” yang masih wilayah RRT. Jadi perlu diingat, bahwa masalah ini adalah masalah batas perairan laut, bukan batas daratan! Karena secara sepihak, RRT telah mengakui bahwa Kepulauan Natuna adalah milik Indonesia. w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Keberadaaan Nine-dashed Line secara sepihak oleh RRT inilah yang akhirnya memicu konflik baru, baik antara negara-negara ASEAN yang berkepentingan dengan wilayah ini, dan juga antara Cina dan neara-negara ASEAN itu.

Oleh sebab itu, maka “batas baru” ini melahirkan insideninsiden yang juga baru, dan pada kali ini akhirnya juga menyeret Indonesia ke dalam konflik ini dan bukan konflik terhadap negara-negara ASEAN, namun konflik dengan pihak RRT. Beberapa insiden melanggar wilayah kedaulatan itu contohnya seperti pernah tertangkapnya nelayan-nelayan RRT ketika mereka memasuki wilayah zona 200 mil laut ZEE milik Indonesia.

Seperti pada Maret 2016 lalu, kapal nelayan RRT ditangkap di perairan ZEE Indonesia.

Pada saat itu terdapat peta di dalam kabin kapal RRT yang membuktikan bahwa wilayah tempat mereka mencari ikan memang perairan ZEE Indonesia. Bukti ini sudah jelas bahwa mereka melanggar batas zona ZEE indonesia.

Pada bulan April 2016 lalu, kapal-kapal nelayan RRT ditangkap pihak Indonesia di wilayah ini, dan pihak Indonesia membakar dan meledakkan kapal-kapal nelayan RRT dan juga negara lainnya untuk dijadikan rumpon agar ikan-ikan tetap berkumpul diwilayah itu.

Bahkan berikutnya, kapal-kapal nelayan RRT mulai dikawal oleh kapal penjaga pantai (Coast Guard) milik RRT. Pada konflik 17 Juni 2016, sebuah kapal penjaga pantai China kembali ingin mencoba peruntungannya, untuk melindungi kapal-kapal nelayan mereka yang mencuri ikan di Laut Natuna, Kepulauan Riau.

Sebelumnya, trik mengusung kapal Coast Guard di Natuna berhasil, setidaknya untuk menggertak kapal penjaga pantai Indonesia dari satuan non militer alias bukan dari kesatuan TNI. Namun kali ini, trik mereka itu tidak mempan. Kapal Chinese Cost Guard bernomor lambung 3303 yang mencoba melindungi kapal-kapal pencuri ikan dari China, dihadang kapal perang TNI AL, KRI Todak 631.

Kapal Chinese Cost Guard 3303 akhirnya memilih menyingkir dan tidak meladeni KRI Todak yang menjaga garis depan laut Indonesia. Padahal

kedua kapal ini sempat saling berhadapan, berawal saat TNI AL menangkap kapal berbendera RRT, Han Tan Cou 19038, beserta tujuh awak kapal.

Kapal itu adalah salah satu dari 12 kapal yang mencuri ikan di kawasan Natuna. Dalam penangkapan kapal tersebut, Kapal Coast Guard China sempat meminta agar kapal nelayan Han Tan Cou dilepaskan. Namun, permintaan itu tidak digubris.

Dalam protes yang dimuat kantor berita Prancis AFP, juru bicara Kemlu RRT mengatakan, bahwa perairan laut utara Natuna termasuk wilayah penangkapan ikan tradisional mereka sehingga penangkapan tersebut melanggar hak.

Pertanyaanya, hak dari mana? Apakah hak secara sepihak? Jika semua wilayah laut negara-negara di dunia ini selalu berakar pada sejarah salah satu pihak saja sejak masa lampau, maka rusaklah wilayah-wilayah garis perbatasan laut negara-negara seantero dunia ini.

Apakah mereka tak tahu, bahwa pada masa lalu kerajaankejaraan empire besar nan kuat armada lautnya dari Nusantara juga pernah sampai ke wilayah Cina daratan, dan mereka tunduk di bawahnya? Atau mungkin mereka sudah lupa, invasi 300 ribu armada Kubilai Khan pada masa lampau pernah hancur di Pulau Jawa dan akhirnya mereka kocar-kacir?

Apa yang harus dilakukan Indonesia? Setelah “insiden KRI Todak”, Menlu RRT melayangkan surat protes kepada Indonesia dan menyita perhatian presiden. Ia pun langsung bertolak ke daerah Natuna sebagai simbol bahwa daerah itu memang kepunyaan Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

Presiden berharap bahwa aksinya itu sebagai sinyal bagi RRT dan juga ASEAN bahkan dunia bahwa Indonesia adalah negara berdaulat yang mana hal itu sebagai harga mati. Lalu ia juga menaiki kapal perang untuk kemudian mempimpin rapat di atas kapal perang KRI Tuanku Imam Bonjol.

Namun lepas dari semua ini, investor asal RRT yang menanamkan investasi di Indonesia juga memiliki nilai yang sangat tinggi. Di tengah badai perlambatan ekonomi dunia dan anjloknya harga minyak, banyak negara lesu ekonominya, namun tidak begitu dengan RRT. Negara itu sudah teruji sejak lama karena mereka berdagang antar provinsi, bahkan kadang tak menganggap ekonomi dunia luar.

Diawali transaksi di dalam negeri selama puluhan tahun, maka perekonomian RRT susah “digoyang” pihak dari luar dan tetap mantap. Oleh karena itulah segala sesuatunya tentang negeri ini pada masa lalu seakan “tak terlihat” dan dijuluki sebagai “Negeri Tirai Bambu”.

Dengan perlambatan ekonomi dan anjloknya harga min-

yak, adalah kartu As bagi RRT. Ia membeli jutaan ton emas untuk menambah aset negara dan memenuhi permintaan industri elektronika yang sangat perlu bahan emas.

Tak usah dipungkiri, kini semua produk di negara miskin hingga negara maju nan kaya, nyaris buatan RRT. Kini pun yang mengusai angkasa juga RRT dengan stasiun ruang angkasa tunggalnya, yang mana stasiun internasional yang terdiri dari beberapa negara “patungan” untuk membuatnya.

Banyak pakar politik internasional mengakui bahwa RRT adalah negara super power yang sesungguhnya. Mengapa bisa demikian? Salah satunya karena negara ini memiliki penduduk terbanyak di planet ini, itu sebabnya ia menjadi negara super power yang sesungguhnya.

Namun ia tak bertepuk dada, dan rakyatnya terus bekerja, sumber daya manusianya ditingkatkan, produknya dimurahkan, agar semua penduduknya mampu membeli dan juga menikmati hasilnya.

Itu sebabnya Amerika Serikat pun tak berani dengan RRT. Beberapa politikus AS masih berani menantang Rusia, Iran atau Korea Utara, bahkan untuk berperang, namun tidak untuk Cina, “Not Cina!” ujar beberapa politikus senior AS. Kini AS sudah berhutang trilyunan dollar dari RRT. Dan seluruh negara di benua Afrika terutama yang miskin, diberi bantuan ringan tanpa bunga oleh RRT asalkan meminjam dari Bank Nasional RRT. Dan kini pula, negara seAfrika sudah dapat menikmati fasilitas telepon genggam walau di gurun pun, karena RRT yang membuatnya. Sedangkan pihak lain tak mau, karena negara Afrika dianggap miskin, padahal kekayaan alamnya sangat besar.

Begitu majunya RRT membuat negara-negara yang dulunya maju perekonomiannya mulai disalip. bagaimana sikap Indonesia, apakah harus mendekati RRT? Tentu tidak!

Indonesia adalah negara NonBlok, semua negara adalah teman.

Indonesia adalah negara berdaulat yang banyak kawannya.

Baik di blok barat atau di blok timur. Non-Blok adalah suatu keuntungan. Indonesia adalah sahabat seluruh negara di dunia.

Jadi sebenarnya tak ada yang berani dengan Indonesia, ada pun itu hanya gertakan sambal, karena jika diperangi tentu banyak negara di seluruh pelosok dunia yang pastinya akan membantu Indonesia.

Oleh karenanya Indonesia harus tegas untuk masalah batas perairan laut di Kepulauan Natuna. RRT tak hanya harus mengakui kedaulatan Indonesia tapi juga hak berdaulat, karena Indonesia adalah negara Non-Blok dan besar pengaruhnya di percaturan geo-politik dunia yang patut diperhitungkan. n Sumber: Indocropcircles

zoom

Simak berita-berita terkini 29 Kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur: www.len sain d on esia . co m

fokus

Edisi 160 | 5 - 11 desember 2016

Ditemukan Potongan Tangan Manusia di Pembuangan Limbah Medis PT PRIA

Anak Ketua Fraksi Gerindra Dituntut 6 Tahun, Hakim PN Surabaya Kaget

Baca Halaman 10 | guam

Baca Halaman 11 | hukrim

Memiliki masjid kuno At Taqwa, Sekayu adalah kampung bersejarah di Kota Semarang, Jawa Tengah. Masjid berarsitektur Jawa ini memiliki saka (tiang) tunggal penyangga atap model tumpang. nSelengkapnya Halaman 12

Meraup Omzet Miliaran dari Jualan Jus

Mampu menangkap peluang pasar dan kreatif membangun produk, itulah yang membuat Ferry Dafira sukses menjadi pengusaha jus buah. Dia bersama ketiga rekannya yakni Hendy, Yenyen, dan Handoko Winarto, mendirikan brand usaha bernama Kaaramel Juice sejak tahun 2009 silam. Selengkapnya Baca Halaman 13

Giliran Pajak Facebook Dibidik Pemerintah terus mengejar perusahaan rak­sasa yang diduga memiliki tunggakan pajak di Indonesia. Setelah Google, kini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah membidik Facebook, perusahaan mi­lik Mark Zukerberg.

p

emerintah dalam waktu dekat ini akan memanggil Face­ book datang ke In­ donesia membahas tunggakan pajak tersebut.

Rencananya, pertemuan itu diagendakan pekan depan.

“Kita serius mengejar pajak

Facebook,” ungkap Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus Muhammad Hanif di Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Hanif mengungkap­k an, berdasarkan catatan otoritas pajak, kedua pe­rusahaan glo­ bal tersebut memiliki penda­ patan yang cukup besar di In­

Pemprov Jatim Habiskan Rp 12 Miliar untuk Jatah Hidup Pengungsi Syiah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mela­ lui Biro Administrasi Kes­ ejahteraan Rakyat (Kesra) terus memberikan jatah bu­ lanan atau jatah hidup (jadup) kepada 85 kepala keluarga (KK) atau 349 jiwa pengungsi Syiah yang hingga kini ditam­ pung di Rusnawa Jemundo, Kabupaten Sidoarjo.

Kabiro Administrasi Kesra Setdaprov Jatim Siti Nurahmi mengatakan, pemberian jadup pengusngsi asal Kabupaten Sampang, Madura tersebut berlangsung sejak tahun ang­ garan 2014 hingga 2016 ini telah menghabiskan biaya sebesar Rp 12,137 miliar.

“Untuk jadup itu diberikan uang sebesar Rp 709 ribu per orang per bulan kepada 85 KK atau 349 jiwa pengungsi di Rusunawa Jemundo Sido­ arjo. Hingga saat ini, anggaran jadup itu telah menghabiskan Rp 12,137 miliar. Ini sudah hampir empat tahun,” katanya dikonfirmasi Lensa Indonesia, Senin (28/11/2016).

Ditanya batas waktu soal pemberian jadup tersebut, wanita yang biasa akrab disapa Mimin ini mengaku tak bisa memastikan hal itu.

“Kami juga belum tahu sampai kapan jadup itu akan diberikan terus. Yang perlu diingat, Rusunawa Jemundo itu bukanlah penampungan permanen, melainkan semen­ tara. Tapi disisi lain, warga di Sampang sana masih menolak para pengungsi Syiah ini kem­ bali ke tempat tinggalnya. Ini yang harus mendapat perhatian pemerintah pusat,” harapnya.

Terkait itu, pihaknya

menga­ku telah berkomunikasi dengan Kemensos dan Ke­ menterian PU Perumahan Rakyat untuk kelanjutan na­ sib pengungsi korban konflik sosial di Sampang yang ada di Rusunawa Jemundo ini.

Untuk diketahui, pada 29 Desember 2011 terjadi konflik sosial pertama yang berawal dari permasalahan pribadi antara Ustadz Takdjul Muluk dan Ustadz Rois. Ini karena Takdjul Muluk dianggap me­ nyebarkan ajaran yang menga­ rah pada penodaan agama Is­ lam. Ajaran ini disebut ajaran Tadjuliah yang di dalamnya terdapat 22 materi ajaran me­ nyesatkan. Konflik pertama dapat diredam karena Takdjul membuat pernyataan permo­ honan maaf dan kesanggupan tidak mengulangi perbuatan.

Lalu, konflik sosial kedua terjadi pada 26 Agustus 2012 karena Takdjul kembali me­ mancing kemarahan warga Desa Karanggayam pemeluk agama Islam yang notabene kelompok Ustadz Rois. Inilah yang menimbulkan korban jiwa dan aksi pengrusakan serta pembakaran rumah.

Sesuai kesepakatan dengan Menteri Agama, ditugaskan kepada Kanwil Kemenag Ja­ tim bersama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya melakukan upaya rekonsiliasi agar pengungsi Syiah bisa kembali ke tanah kelahirannya di Sampang, tetapi upaya itu tak kunjung berhasil hingga sekarang. Dan pemerintah pusat terkesan lepas tangan tak mau me­ nyelesaikan kasus ini hingga tuntas.nsarifa

traveller

Mengintip Kampung Sekayu Bersejarah di Kota Semarang

donesia dengan nilai mencapai 840 juta dolar AS. Dari jumlah itu, 70 persen di antaranya berasal dari Facebook.

Namun demikian, lanjut Hanif, untuk bisa mengejar potensi pajak terutang dari penghasilan tersebut tidak mudah. Seperti halnya yang dilakukan terhadap Google, pemerintah juga mengalami kesulitan untuk bisa mema­ jaki Facebook. Salah satunya masalah adalah menyangkut payung hukum yang belum me­madai.

Hanif mengungkap­k an, untuk mendapatkan pajak tersebut, pihaknya akan men­ coba melakukan pendekatan dengan for­m ula lain. Salah satunya melalui pendekatan nego­siasi, atau menggunakan settlement.

Dia menjelaskan, pemerik­ saan yang akan di­l akukan pihaknya berbeda dari bi­ asanya. Nanti akan dilihat total pembayaran pajaknya saja dan nilainya dilakukan secara nego­siasi.

Hanif mengancam akan

melakukan investigasi jika Fa­ cebook mengelak atas tungga­ kan pajaknya. Hal ini memiliki risikonya yang lebih besar untuk Facebook. Sebab jika terbukti, mereka harus membayar pajak seperti biasa ditambah denda dengan tarif umum.

Hanif mencontohkan pro­ ses negosiasi dengan Google yang sebentar lagi selesai ini.

Jika dilakukan pemeriksaan seperti biasa, Google harus membayar sekitar Rp 5 trili­ un. Pa­jaknya mencapai Rp 1 triliun ditambah bunga 400

persen.

Direktur Penyuluhan, Pe­ layanan dan Humas DJP Pa­ jak Hestu Yoga Saksama me­ nyiapkan aturan yang lebih kuat untuk menga­tasi masalah kelemahan hukum terkait penagihan tunggakan pajak perusa­haan terkait tekonologi informasi. Salah satunya mela­ lui revisi Undang-undang Pa­ jak Penghasilan (PPh). Nanti, pemajakan perusahaan over the top (OTT) tidak lagi harus ada badan usaha tetap (BUT). nhrm

Jatim Provinsi dengan Penderita HIV AIDS Tertinggi

Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek (kiri) saat menghadiri Peringatan Hari AIDS Sedunia 2016 di halaman gedung Grahadi Surabaya.

Pemerintah mengajak seluruh pihak yang ada di masyarakat bersama-sama melakukan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit HIV AIDS. Pasalnya, jumlah penderita penyakit memati­ kan itu masih tergolong tinggi dii Indonesia.

Sejak tahun 2005 hingga Desember 2015 telah dilapor­ kan sebanyak 191.073 orang terinfeksi HIV AIDS di In­ donesia.

Menteri Kesehatan (Men­ kes) RI Nila F. Moeloek menga­ takan, berdasar data itu, salah satu provinsi dengan pen­ emuan kasus HIV yang tinggi yakni ada di Jawa Timur.

“Jawa Timur merupa­ kan salah satu provinsi den­ gan penemuan kasus HIV yang tinggi, bersama dengan Provinsi DKI Jakarta, Papua, Jawa Barat dan Jawa Tengah,” ujar Menkes dalam Puncak Peringatan Hari AIDS Sedunia 2016 di Halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (1/12/2016).

Dijelaskan, faktor risiko penularan HIV terbanyak adalah melalui hubungan seks yang berisiko pada heterosek­ sual sebanyak 66 persen, peng­ guna jarum suntik tidak steril pada penasun sebanyak 11 persen, lelaki melakukan seks dengan lelaki sebanyak 3 per­ sen, serta penularan dari ibu ke anak sebanyak 3 persen.

Sementara, jumlah kasus AIDS yang dilaporkan tert­ inggi yakni menimpa pada ibu rumah tangga sebanyak 10.626 orang, tenaga non profesion­ al/karyawan sebanyak 9.603 orang, wiraswasta sebanyak 9.439 orang, petani/peternak/ nelayan sebanyak 3.674 orang, buruh kasar sebanyak 3.191 orang, penjaja seks sebanyak 2.578 orang, PNS sebanyak 1.819 orang dan anak sekolah/ mahasiswa sebanyak 1.764 orang.

Nila menegaskan dari data yang didapat tersebut, maka strategi pencegahan dan pengen­dalian HIV AIDS dilakukan dengan pendekatan

www.lensaindonesia.com

yang berfokus dalam keluarga dan masyarakat.

Ini dapat dilakukan dengan koordinasi, kemitraan, serta partisipasi aktif dari komu­ nitas populasi kunci, popu­ lasi sasaran, serta masyarakat umum yang merupakan salah satu pilar dari layanan HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) se­ cara komprehensif juga berke­ sinambungan. Menurutnya hal ini merupakan strategi utama dalam pengendalian HIV AIDS dan PIMS. Menkes menambahkan kampanye peduli HIV AIDS yang dilakukan saat ini ber­ tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang HIV AIDS, meng­ gerakkan peran serta aktif masyarakat secara luas da­ lam upaya pencegahan penu­ laran HIV, menumbuhkan kesadaran tentang perlunya tes HIV untuk semua orang, serta menghilangkan stigma untuk HIV. “Kami berharap dan me­

nyampaikan ajakan pada se­ mua masyarakat untuk tidak ragu-ragu maupun takut da­ lam melakukan tes HIV, tidak melakukan diskriminasi mau­ pun stigma pada orang yang melakukan tes HIV, dan tidak menstigma orang yang terin­ feksi HIV. Dikarenakan semua orang berpeluang untuk terin­ feksi HIV,” imbaunya.

Dalam kegiatan tersebut, Menkes RI yang didampingi Gubernur Jatim Soekarwo (Pakde Karwo), Wagub Jatim Gus Ipul, Ketua TP PKK Prov.

Jatim Nina Soekarwo men­ canangkan gerakan ajakan tes HIV untuk masyarakat umum.

Ajakan untuk masyarakat tersebut dilakukan dalam ben­ tuk kegiatan Kampanye Peduli HIV AIDS dengan slogan TOP (Temukan, Obati, Pertahan­ kan). Maksud dari slogan TOP yaitu segera Temukan orang dengan HIV-AIDS (ODHA), segera Obati dengan antiret­ roviral (ARV) untuk Pertah­ ankan kualitas hidup ODHA. nsarifa

otonomi

JOB PPEJ Tolak Pinjamkan Perahu untuk Distribusi Makanan Balita

Upaya distribusi bantuan makanan berupa biskuit balita dari Kementrian Kesehatan RI kepada warga korban banjir di Desa Bulurejo, Kecamatan Rengel, sempat mengalami kesulitan pada Jumat (02/12/2016). nSelengkapnya Halaman 14

Perum Jasa Tirta I Bangun Proyek PLTM Lodagung Rp 40 Miliar

Perum Jasa Tirta (PJT) I mengembangkan usaha pengelolaan sumber daya air. Pengembangan usaha ini dimulai dengan pembangunan PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) Lodagung yang telah dimulai sejak 1 Agustus 2016 lalu dengan nilai investasi sekitar Rp 40 miliar. nSelengkapnya Halaman 15

DPRD Kendal Setujui RAPBD Kabupaten Kendal 2017

Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kendal telah menyetujui dan menetapkan Raperda Kab Kendal tentang RAPBD Kab Kendal tahun anggaran 2017 pada Rabu (30/11/2016) dalam Rapat Paripurna DPRD Kendal. nSelengkapnya Halaman 15

guam

10

Edisi 160 | 5 - 11 desember 2016

KLHK Harus Melek, Sudah Banyak Bukti Penimbunan B3 Diungkap Warga Desa Lakardowo

Ditemukan Potongan Tangan Manusia di Pembuangan Limbah Medis PT PRIA Potongan tangan manusia itu, kata Sama’ati, diduga limbah medis yang ditampung oleh PT PRIA dari berbagai rumah sakit di Jawa Timur.

s

eorang warga warga Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, secara mengejutkan member kesaksian pernah bekerja dan mengamankan alat berat.

Dia mengaku paham dengan sejelas-jelasnya semua kegiatan penimbunan limbah Berbahaya dan Beracun (B3) di area pabrik PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA).

Sama’ati, nama warga Dusun Kedungpalang. Usianya 65 tahun. Dia mengaku pernah memungut barangbarang bekas di pabrik PT PRIA. Mengejutkan, Sama’ati menemukan potongan tangan manusia. Diduga, potongan tangan itu merupakan “Saya pernah memungut barang-barang bekas di pabrik (PT PRIA). Saya sempat lihat seperti sarung tangan dan saya pegang kok kaku, ternyata potongan tangan manusia,” kata Sama’ati.

Sama’ati menceritakan kejadian ini depan anggota Komisi VII DPR RI yang berkunjung ke Desa Lakardowo, Senin (28/11/2016).

Cerita ini membuat anggota DPR yang datang bersama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk berdialog dengan warga Desa Lakardowo dan manajemen PT PRIA, kaget.

Pengakuan Sama’ati bukan main-main. Potongan tangan manusia itu, kata Sama’ati, diduga limbah medis yang ditampung oleh PT PRIA dari berbagai rumah sakit di Jawa Timur.

Sama’ati mengaku, dirinya sempat membawa pulang limbah medis tersebut. Di antaranya selimut dan baju, semuanya limbah medis bekas rumah sakit. “Iya kami bawa pulang,” katanya.

Kebohongan PT PRIA menimbun limbah B3 tidak bisa ditutupi lagi. Pasalnya, warga Desa Lakardowo telah banyak mengungkap bukti-bukti pencemaran lingkungan

PT PRIA memang sengaja menyembunyikan kebusukannya. Tidak sedikit limbah B3 yang dibuang secara sembrono.

Buktinya, Sama’ati selain menemukan potongan tangan, dia juga pernah memulung tong yang mengandung bahan kimia mudah terbakar.

“Saya bawa ke rumah dan saya buka isinya ternyata di dalamnya terbakar. Saya langsung kaget,” cerita Sama’ati.

Warga biasanya memungut benda bekas seperti timah, kawat las, plat besi, tong, karung plastik, dan sebagainya. Benda-benda bekas itu dipungut dari timbunan limbah B3 sejak tahun 2010 sampai 2015.

Warga semula tak tahu jika benda-benda tersebut mengandung B3. Setelah tahu, kini warga tak berani lagi memungutnya.

Saking menderitanya war-

ga Desa Lakardowo akibat kejahatan PT PRIA, mereka terpaksa harus memenuhi biaya hidup sehari-hari dengan cara mengencangkan ikat pinggang. Hal itu disebabkan karena warga harus menanggung beban lingkungan. Bisa dibayangkan, untuk kebutuhan air saja warga harus beli air galonan. Baik yang bermerk maupun isi ulang. Yang tidak kalah mengejutkan, beberapa bayi yang baru dilahirkan terpaksa harus dimandikan dengan air mineral.

Pantauan di lapangan, salah satu cucu dari keluarga Bu Siswati, anaknya Pak Sumali, dan anaknya Pak Pak Edi, warga Dusun Sambil Gembol, mereka jika dimandikan air sumur, kulitnya gatal-gatal.

Selama ini PT PRIA memang menjadi satu-satunya perusahaan penampung dan

pengolah limbah B3 di Jawa Timur, termasuk limbah medis. Namun demikian, timbunan limbah B3 yang dilakukan PT PRIA telah banyak menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun inmateriil.

PT PRIA, seperti diungkap Direktur Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton), Prigi Arisandi, limbahnya sudah mencapai 59 jenis yang berasal dari 1.518 perusahaan.

Karenanya, Prigi mendesak KLHK untuk membuktikan sendiri penimbunan limbah B3 di area pabrik PT PRIA. Sebab, selama ini pihak KLHK terkesan tidak serius menangani penjahat lingkungan yang telah merugikan masyarakat.

“Sejak dulu kami minta itu.

Tapi Kementerian dan pihak terkait terkesan menghindar,”

tuding Prigi.

Prigi berharap pihak KLHK tidak lagi mencari-cari alasan, sebab semua bukti sudah di depan mata. Kesaksian warga ditambah dengan data dan riset sudah menunjukkan bukti adanya penimbunan limbah B3 di area PT PRIA yang telah mencemari air tanah warga.

Direktur Utama PT PRIA, Tulus Widodo, dengan tidak berdosanya membantah adanya penimbunan limbah B3 di dalam tanah yang kini sudah berdiri pabrik. “Tidak ada penimbunan limbah. Limbah B3 yang kami tampung kami olah jadi barang yang bermanfaat,” elak Tulus.

Tulus mengakui ada perataan tanah. Namun tanah itu diuruk menggunakan tanah dari Desa Sidorejo. Bahkan, menurut dia, warga juga diberi kesempatan mengawasi jika

ada pelanggaran.

“Satu kali sepekan perwakilan warga kami beri kesempatan untuk melihat.” ujar Tulus.

Produk daur ulang limbah B3 andalan PT PRIA di antaranya batako dari limbah batubara, batu bata merah, dan kertas kualitas rendah (low grade paper).

Manajer Pengembangan Bisnis PT PRIA, Christine Dwi Arini juga membantah ada limbah medis yang dipungut warga.

“Kami punya mesin pembakaran atau incinerator dan limbah medis kami musnahkan,” katanya. Namun dia mengakui ada limbah yang dijual ke masyarakat seperti limbah batubara.

“Kami punya keterbatasan dan kekurangan dalam mengontrol barang yang

seharusnya tidak keluar ke masyarakat,” ujar Christine.

Mendengar bantahan pihak PT PRIA, tentu warga tidak percaya. Mereka justru mengecam kebohongan demi kebohongan yang disampaikan itu sekedar menutupi kebusukan PT PRIA. “Tahun 2011 perusahaan itu (PT PRIA) mendatangkan limbah plat besi dan kawat las. Tahun 2014 mendatangkan limbah medis, dan sampai tahun 2015 warga masih memungut. Konyol itu jika tidak ada penimbunan limbah B3. Itu kebohongan PT PRIA. Kalau limbah tidak ditimbun, lantas bagaimana air kami bisa tercemar. Banyak warga tidak bisa lagi menggunakan air sumur karena sudah tercemar,” kata Heru, salah seorang warga.

Sementara itu anggota Komisi VII DPR RI Bidang Lingkungan Hidup, Mat Nasir, meminta KLHK menindaklanjuti persoalan limbah B3 PT PRIA. “Kami mendorong agar dibor dan diambil sampel tanahnya untuk membuktikan penimbunan limbah B3,” katanya.

Tim Komisi VII DPR yang datang bersama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup untuk berdialog dengan warga Desa Lakardowo dan manajemen PT PRIA memerlukan tindakan pembuktian, atas dugaan yang dilakukan PT PRIA tersebut.

“Hal itu sangat penting.

Sebab, rembesan limbah yang ditimbun sejak 2010 itu diduga kuat telah mencemari air tanah di sumur warga dalam satu tahun terakhir. Tinggal nanti saksi menunjukkan tempat yang pasti (untuk dibor) agar pas,” ujar Nasir.

Permintaan Nasir ini berkaitan dengan warga yang siap menjadi saksi, karena pernah menjadi karyawan di PT PRIA. Sayangnya, warga menganggap permintaan Komisi VII DPR RI hanyalah jebakan betmen. Pasalnya PT PRIA selaku ‘penjahat lingkungan’ sudah jelas-jelas melakukan penimbunan limbah B3 secara ilegal. Sudah banyak riset dan penelitian yang membuktikan hal itu. Sehingga tidak perlu lagi bukti.npr/no

PT SBS Jual Apartemen Tanpa IMB, Kolonel Birawa Menggugat K e l a n j u ta n dari perseteruan antara Kolonel Laut Birawa Budijuwana lawan PT Surya Bumimegah Sejahtera (SBS) Surabaya selaku pengelola apartemen Central Business District (CBD), memanas. Sidang dipastikan bakal digelar pada Rabu (4/1/2017).

Kepastian sidang yang bakal digelar tahun depan ini diungkapkan langsung oleh Kolonel Birawa. “Sidangnya digelar tanggal 4 bulan Januari tahun 2017, mohon doanya,” ucap Kolonel Birawa melalui sambungan telepon, Kamis (1/12/2016).

Seperti diberitakan sebelumnya, Kolonel Laut Birawa didampingi Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Surabaya, dengan nomor 882/Pdt.G/2016/ PN.SBY., tgl 11-11-2016, terhadap PT SBS. Gugatan sebesar Rp 2 miliar ini terkait jual beli Apartemen Central Bussiness District (CBD) tower A dan B yang beralamat di Jl. Dukuh Kramat RT.3/RW.4, Kelurahan Jajar, Kecamatan Wiyung, Surabaya.

Gugatan tersebut dilakukan Kolonel Bhirawa karena PT SBS diduga tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan cicilan dua

unit apartemen yang dibeli Bhirawa. Gugatan itu muncul setelah PT SBS menolak mengembalikan uang cicilan senilai Rp 126.578.000, akibat 2 unit apartemen di tower A dan B yang sudah dibayar 10 kali cicilan ketahuan tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Gugatan kita daftarkan karena Apartemen di Central Business District (CBD) belum mempunyai IMB. Karena tidak adanya IMB tersebut, sehingga saya membatalkan pembelian tersebut dan meminta uang yang telah saya serahkan, namun oleh tergugat ditolak. Selama ini, saya telah membayar uang cicilan sebanyak 10 kali atas dua unit apartemen di CBD yang ada di Tower A dan B,” ungkap Birawa.

Birawa menambahkan, berdasarkan pasal 42 jo 43 UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tindakan pengembang yang menjual Apartemen CBD tanpa dilengkapi IMB yang dilakukan oleh PT SBS dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan perundangundangan.

“Padahal dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8/1999, ditegaskan bahwa pelaku usaha

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang atau jasanya,” paparnya.

Berdasarkan risalah hasil klarifikasi dan mediasi yang digawangi YLPK Jatim pada tanggal 7 September 2016 lalu, antara PT SBS dan Kolonel Laut Birawa Budijuana selaku konsumen, dihadiri juga oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, pihak PT SBS tak hadir. Ketidakhadiran PT SBS dapat dikualifikasikan bahwa PT SBS tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan sengketa konsumen.

Dari hasil klarifikasi dan mendiasi tersebut pihak Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, menyatakan bahwa PT SBS belum mengajukan atau belum mempunyai izin mendirikan bangunan atas apartemen puncak CBD tower A dan C. Namun oleh PT SBS, apartemen itu telah dipasarkan secara luas ke masyarakat.

Oleh karenanya, konsumen menginginkan kepada YLPK Jatim untuk melakukan gugatan ke pengadilan.

Tak hanya itu, sesuai dalam berkas perjanjian pendahuluan jual beli PT SBS mencantumkan klausul baku yang dilarang oleh UndangUndang Perlindungan Kon-

sumen (UUPK). Contohnya dalam dokumen perjanjian PT SBS mencantumkan klausul baku berbunyi.

“Uang muka atau uang angsuran harga jual beli apartemen harus dilunasi pada tanggal yang telah disepakati.

Apabila pemesan terlambat atau tidak melakukan pembayaran uang muka dan angsuran, maka pemesan bersedia dan wajib membayar denda keterlambatan sebesar 0,25% per hari sejak hari pertama tanggal jatuh tempo pembayaran yang dihitung dari jumlah tunggakan yang harus dibayar,” katanya.

Atas hal itu, pihak pengembang dinilai telah mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan uang yang telah disetor seluruhnya menjadi milik PT SBS, bila terjadi pembatalan pada saat baru membayar Uang Tanda Jadi (UTJ).

Lalu di item no. 9 dari klausul ini tertulis, “Bila terjadi keterlambatan penyerahan bangunan, PT Surya Bumimegah Sejahtera akan membayar denda 0,25 % (nol koma dua puluh lima prosen) per bulan dari harga pengikatan sampai maksimal 5% (lima prosen)”.

Birawa menganggap item ini hanya akal-akalan PT SBS. “Di sini tak tertulis kapan aparte-

men akan dibangun? Gimana mau didenda, wong waktu pembangunanya saja tak jelas. Jadi ini akal-akalan alias bohong,” tegas pria kelahiran Jakarta pada tahun 1965 ini.

Yang lebih parah lagi, menurut Birawa adalah item nomor 23 dalam klausul ini. Di sana berbunyi, “Terhadap semua syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Pesanan ini, pemesan tidak dapat melakukan gugatan/tuntutan baik secara perdata maupun pidana kepada PT Surya Bumimegah Sejahtera,” ucapnya.

“Semua yang tertulis di sana, merugikan konsumen dan cuma menguntungkan pihak developer,” tegas pria yang hobi olahraga lari ini.

Kolonel Bhirawa menambahkan, pihaknya juga telah melaporkan pihak PT SBS ke Polrestabes Surabaya, terkait dugaan penipuan dan haknya sebagai konsumen sudah dipermainkan.

Namun sayang, lanjut Birawa, hingga saat ini dia belum menerima Surat Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Polrestabes Surabaya untuk bulan Oktober. “Terakhir saya terima SP2HP bulan September. Bulan Oktober saya tak menerima, padahal ini bulan November sudah mau habis. Ada apa ini?” tanya Birawa keheranan.nad

Kolonel Laut Birawa Budijuwana menggugat PT SBS Surabaya karena merasa ditipu saat membeli apartemen

hukrim

11

Edisi 160 | 5 - 11 desember 2016

Anak Ketua Fraksi Gerindra Dituntut 6 Tahun, Hakim PN Surabaya Kaget Mendengar tuntutan tinggi jaksa terhadap kedua terdakwa narkoba, Hakim PN Surabaya terlihat kaget.

s

idang pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) perkara narkotika dengan terdakwa Galih Wira Bumi dan Bramatyo Dwi Aribowo kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (01/12/2016).

JPU Irene Ulfa dari kejaksaan Tanjung Perak menuntut kedua terdakwa hukuman masing-masing 6 tahun kurungan penjara.

“Menuntut keduanya dengan penjara masinh-masing 6 tajun penjara dan denda Rp 800 juta, subsider 2 bulan kurungan,” kata Ulfa membacakan tuntutannya dalam sidang yang di selenggarakan di ruang Tirta 2 PN Surabaya, Kamis (1/12/2016).

Mendengar tuntutan yang dinilai terlalu tinggi tersebut, Hakim Anggota Yulisar terlihat kaget. “Waduh tingginya,” ucapnya sepontan.

Diketahui, Galih Wira Bumi merupakan anak dari Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD

Kota Surabaya, BF Sutadi.

Seusai pembacaan tuntutan, Ketua Majelis Hakim Sigit Sutriono memberikan terhadap kedua terdakwa untuk melakukan pembelaan (Pledoi).

“Kalian sudah dengar dituntut 6 tahun penjara. Kami berikan kesempatan untuk m e l a k u k a n p e m b e l a a n ,” terangnya yang dijawab anggukan oleh kedua terdakwa.

Sementara itu, JPU Irene Ulfa mengatakan, hal yang memberatkan terhadap Kedua terdakwa karena tidak mendukung program pemerintah.

“Tindakan Kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pembarantasan narkotika,” ungkapnya usai sidang.

Diketahui, Galih dan Bramatyo ditangkap anggota Unit Reskrim Polsek Pabean Cantikan pada 28 Juni 2016 lalu atas perkara kepemilikan narkoba jenis sabu.

Penangkapan terhadap Galih dan Bramatyo dilakukan setelah polisi melakukan pengembangan penyidikan se-

Aramatyo Dwi Aribowo dan ‎Galih Wira Bumi saat mendengar tunjutan jaksa dalam sidang kasus narkoba di Pengadilan Negeri Surabaya.

orang tersangka yang terlebih dahulu diamankan yaitu Rully Kristiawan (berkas terpisah) Jl Kenjeran.

Dari tangan Rully Kristiwan petugas menemukan barang bukti sabu seberat 0,5

gram yang disimpan di celana dalamnya.

Rully Kristiwan ternyata merupakan orang suruhan terdakwa Galih Wira Bumi untuk membeli sabu.

Kepada petugas, terdakwa

Rully pun dirinya membeli sabu atas suruhan Galih setelah menerima uang yang ditransfers ke rekeningnya.

“Galih mentansfer saya uang Rp 400 ribu untuk dicarikan sabu. Rencananya akan

dipakai bersama Bramantyo, namun setelah beli dan melintas di Jl Kenjeran, saya keburu ditangkap polisi,” ujar Rully yang mengaku mereka janjian ketemu di sebuah warung Jl Karang Asem.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa dijerat pasal 112 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal diatas 5 tahun penjara.nrofik

Janda Cantik Pengguna Sabu Pengedar Sabu Simpan Alat Pesta Hakim Sindir Kejari Tanjung Cuma Divonis Rehabilitasi Perak Lemot Tangani Kasus Narkoba di Kotak Al Quran Notaris ‘Nakal’

Dina Luspitasari, janda cantik warga Jl Rungkut Asri Utara XI, Surabaya, yang jadi terdakwa kasus penyalahgunaan Narkoba, akhirnya bisa tersenyum lega setelah Ketua Majelis Hakim Sigit Sutriono cuma menjatuhkan vonis rehabilitasi dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya.

Janda cantik satu anak yang terus merunduk saat dalam persidangan ini, sebelumnya dituntut 3 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Farkhan Djunaedi dari Kejari Tanjung Perak.

Dalam membacakan amar putusan, Ketua Majelis Hakim menyatakan Dina Luspitasari terbukti secara sah, telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu setelah dua kali memesan kepada saksi Reynold Subrianto (berkas terpisah) warga Pondok Candra Gang Durian, Sidoarjo, untuk digunakan sendiri.

“Terdakwa mempunyai anak balita yang perlu perhatian khusus dan memutuskan vonis satu tahun rehabilitasi dengan assesment,” ujar Hakim Sigit dalam amar putu-

sannya, Rabu (30/11/2016).

Jaksa Penuntut umum (JPU) Farkhan tidak ada upaya untuk melakukan banding usai mendengar vonis ringan ini.

Ditemui seusai sidang, Farkhan mengaku telah melakukan tuntutan maksimal. “Saya sudah menuntut 3 tahun, tapi Hakim memvonis 1 tahun rehabilitasi,” ujarnya berlalu.

Sementara Ketua Majelis Hakim Sigit Sutriono mengaku sangat kasihan terhadap janda cantik Dina Luspitasari yang masih balita sehingga menjatuhkan vonis sangat ringan. “Anaknya masih kecil, kasihan karena butuh perhatian khusus. Apalagi terdakwa single parents ( janda) cantik lagi,” ujarnya sambil tersenyum saat ditemui usai persidangan.

Perlu dikethaui, Dina Luspitasri ditangkap anggota Sat Reskoba Polrestabes Surabaya di Apartemennya Puncak Bukit Golf Tower B lantai 12 no 1283 pada 21 Mei 2016.

Dalam penggeledahan, polisi mendapatkan barang bukti sabu 0,5 gram sabu dan seperangkat alat hisap.nrofik

Dina Luspitasari, janda cantik berkulit putih mulus ini mampu membuat iba hakim PN Surabaya.

Kapolsek Kenjeran AKP Ahmad Faisol Amir (bawa sajam) bersama Kanit Reskrim AKP Yudo Hartoyo menunjukkan tersangka dan barang bukti.

Abdul Hadi (21) warga Jl Kalilom Lor, diringkus Unit Reskrim Polsek Kenjeran karena menyimpan sabu 0,7 gram dalam kotak tempat menyimpan kita suci Al Quran.

Kapolsek Kenjeran AKP Ahmad Faisol Amir mengatakan, penangkapan Abdul berawal dari laporan mantan pacarnya yang mengaku dianiaya pengedar sabu tersebut.

“Abdul juga hampir membunuhnya dengan celurit sebelum akhirnya berhasil diselamatkan warga. Dia emosi saat mantan pacarnya nagih hutang, sempat ngepruk botol minuman keras ke kepala korban sebelum mengancam untuk membunuh,” ujarnya, Kamis (1/12/2016).

Anggota Polsek Kenjeran yang mendapat laporan langsung mendatangi rumah pelaku dan menangkap Abdul Hadi atas tuduhan penga-

niayaan. “Setelah menangkapnya, kami curiga dengan bau di rumah pelaku seperti bau bekas pesta sabu,” lanjut AKP Ahmad Faisol.

Petugas Reskrim Polsek Kenjeran langsung menggeledah seluruh ruangan. Hasilnya, ditemukan barang bukti satu poket sabu, pipet sisa sabu, botol bong, korek api, dua sekop, dan satu timbangan elektronik di dalamnya.

“Ironisnya, kami menemukan barang bukti tersebut di dalam kotak penyimpanan Al Quran,” tambahnya.

Setelah digelandang ke Mapolsek, Abdul Hadi mengaku sudah jadi pengedar sabu sejak sebulan terakhir.

“Selain dijual, sabu yang didapatkannya dari seseorang asal Madura bernama Cak Mat juga dikonsumsi sendiri. Cak Mat sendiri sudah ditangkap Polres Bangkalan,” pungkas

AKP Faisol.

D i h a d a p a n p e ny i d i k Reskrim Polsek Kenjeran, Abdul Hadi beralasan menyimpan sabu dalam kotak Al Quran karena dirasa cukup aman. “Selain tidak dicurigai, kotak tersebut juga bisa menyimpan perlengkapan pesta narkoba. Seperti pipet, bong, dan lain-lain. Karena menurut saya tidak akan ada yang mengira ada narkoba di dalam kotak Al-Quran itu,” dalihnya.

Ide awal kotak Al Quran itu dijadikan sebagai penyimpanan sabu didapatkannya berdasar pengalaman.

Abdul mengaku pertama kali beli sabu takut polisi akan menangkapnya jika terjaring razia. “Pas saya simpan dalam kotak itu, ada razia ternyata lolos karena polisi tak memeriksanya. Saya teruskan simpan disana,” tukasnya.nnanda

Persidangan kasus penipuan dan pengelapan biaya pengurusan tanah dan pembayaran Pajak Bumi dengan terdakwa Notaris Alexandra Pudentiana Wignjodigdo, kembali dilanjutkan dengan agenda tuntutan.

Namun, agenda tuntutan dalam sidang gagal dibacakan oleh Jaksa Penuntut umum (JPU) Mochammad Sulton dari Kejari Tanjung Perak dengan alasan belum siap menyusun berkas tuntutan.

“Maaf majelis hakim, kami minta waktu satu minggu untuk menyusun tuntutan,” cetusnya.

Mangapul Girsang selaku Ketua Majelis Hakim mengijinkan untuk menunda satu minggu, sambil memberikan sindiran kepada jaksa. “Jangan tunda-tunda lagi pak jaksa, waktu satu minggu fokuskan untuk menyusun berkas tuntutan,” sahutnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus penipuan dan penggelapan ini bermula saat korban, Handoko Mintojo Rahardjo, mempercayakan pengurusan sertifikat tiga tanah miliknya menggunakan jasa Alexandra Pudentiana Wignjodigdo sebagai notaris dan PPAT di Surabaya. Namun tiga sertifikat tanah tersebut ternyata masih memiliki tunggakan pembayaran PBB beserta dendanya dengan total sekitar Rp 1 miliar.

Kemudian Alexandra dengan bujuk rayunya menjanjikan bisa menguruskan balik nama tiga sertifikat tanah

tersebut menjadi atas nama Handoko. Selain itu, Alexandra juga berjanji bisa mengurus mendapatkan keringanan pembayaran PBB tiga sertifikat tanah tersebut. Lantas Alexandra meminta Hendra Sihombing (terdakwa berkas terpisahd), tenaga freelance di kantor miliknya.

Bahwa akibat bujuk rayu tersebut, Handoko akhirnya tertipu dan beberapa kali melakukan penyerahan dana kepada Alexandra diantaranya pada 13 September 2011 sebesar Rp 100 juta, pada 6 Oktober 2011 berupa cek BRI Nomor CE 0053516 sebesar Rp 30 juta, pada 26 Oktober 2011 berupa BG BRI Nomor GEV 234278 sebesar Rp 225 juta, pada 26 Oktober 2011 menyerahkan BG BRI Nomor GEV 234277 senilai Rp 100 juta, pada 30 November 2011 berupa BG BRI Nomor GEV 234295 sebesar Rp 225 juta, dan selanjutnya melalui transfer tunai via ATM ke rekening Alexandra sebesar Rp 30 juta.

Bahwa pengurusan balik nama tiga sertifikat tanah tersebut dan pengurusan keringanan pembayaran PBB tersebut belum terealisasi sampai dengan Handoko melaporkan kasus ini ke polisi.

Bahwa akibat bujuk rayu yang dilakukan Alexandra, Handoko akhirnya mengalami kerugian sebesar Rp 710 juta.

“Atas perbuatan terdakwa Alexandra diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. nrofik

Operasi Zebra Semeru 2016 Berakhir, Satlantas Polres Jombang Bagi Cokelat Operasi Zebra Semeru 2016 berakhir Satuan Lalu Lintas Polres Jombang bagi - bagi cokelat kepada pengguna jalan. Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto bersama seluruh personil satuan lalulintas polres jombang membagikan cokelat sebagai bentuk penghargaan kepada warga Jombang yang telah tertib dalam berlalu lintas, Selasa (29/11/2016).

Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto mengatakan pelaksanaan operasi zebra semeru 2016 berakhir hari ini, sejak dimulai tanggal 16 w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

November 2016 lalu. Ini sebagai aksi simpatik rekan rekan anggota satuan lalu lintas yang tidak hanya serta merta menegakkan aturan hukum dalam tertib berlalu lintas.

Pemberian cokelat diberikan kepada pengendara yang mematuhi aturan lalu lintas, dan membawa kelengkapan surat dalam berkendara.

Ia menjelaskan selama pelaksanaan operasi zebra semeru 2016, jumlah pelanggar yang ditilang mengalami peningkatan yakni 3371 pelanggar dari tahun 2015 hanya 1.968 pelanggar. Meningkatnya

jumlah pelanggar ini ada dua aspek yakni jumlah kendaraan mengalami peningkatan, serta masyarakat mungkin agak terlena karena selama ini kita hanya melakukan operasi simpatik saja. Sehingga kepatuhan dan kedisiplinan mengalami penurunan.

“Pelanggaran yang paling menonjol dalam pelaksanaan operasi zebra tidak membawa kelengkapan surat surat. Sedangkan angka kecelakaan lalulintas saat pelaksanaan operasi zebra semeru 2016 menurun dari jumlah tahun 2015 mencapai 16 peristiwa

dengan korban 6 orang meninggal dunia. Selama dua minggu pelaksanaan operasi zebra semeru 2016 dengan 14 kejadian korban meninggal tiga orang,” ungkapnya.

“Usai pelaksanaan operasi zebra semeru 2016 diharapkan masyarakat tetap menjadi pelopor dalam tertib berlalulintas, serta tetap menjadi pelopor keselamatan berkendara. Sehingga angka kecelakaan lintas yang menyebabkan korban jiwa atau kematian dapat dikurangi, bahkan dihindari sebagai pelopor keselamatan berkendara,” pungkasnya.nobi

Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto membagikan cokelat.

traveller

12

Edisi 160 | 5 - 11 desember 2016

Jalan Sekayu, Semarang, Jawa Tengah.

Mengintip Kampung Sekayu

bersejarah di Kota Semarang Struktur kampung didesain untuk penguatan ekonomi dan pertahanan warga di zaman Belanda. Ketika itu, Semarang merupakan bandar besar untuk kapal-kapal pengangkut hasil bumi, kampung-kampung itu juga mengarah ke pantai.

m

emiliki masjid kuno At Taqwa, Sekayu adalah kampung bersejarah di Kota Semarang, Jawa Tengah. Masjid berarsitektur Jawa ini memiliki saka (tiang) tunggal penyangga atap model tumpang.

Konon, masjid ini dibangun Kiai Kamal sekitar tahun 1413.

Bentuk asli masjid tetap dipertahankan, terutama arsitektur bagian dalam, saat direnovasi tahun 2006.

Tokoh masyarakat Kampung Sekayu, Ahmad Arif (63), mengungkapkan, Sekayu terdiri dari Sekayu Tumenggungan, Sekayu Kepatihan, dan Sekayu Kramatjati.

Dinamai Sekayu karena sekitar masjid dulu merupakan lokasi penimbunan kayu jati dari hutan jati di Grobogan, Kendal, dan sekitarnya.

Letak Kampung Sekayu berada di samping Kali Semarang, dahulu kala merupakan jalur lalu lintas perahu dan kapal. ”Ciri khas rumah asli Sekayu, rumah tinggal kuno, terbuat dari kayu jati berarsitektur Indis, gaya campuran rumah Jawa dengan gaya Be-

landa. Rumah kuno sekarang tidak terlalu banyak,” ujar Ahmad, yang pernah menjadi Ketua Tim Tujuh.

Tim Tujuh dibentuk warga Sekayu untuk mempertahankan keberadaan Sekayu setelah tahun 2008 muncul pembangunan Mal Paragon. Kampung Sekayu telah kehilangan wilayah Rukun Tetangga (RT) 01, meliputi 20-22 rumah, yang sebagian rumah itu khas Sekayu.

Ahmad menunjukkan bentuk asli rumahnya. Ruang tamu berdinding kayu jati warna kuning gading itu memiliki pintu kembar, baik untuk kamar maupun pintu depan. Ciri khas pintu jawa Sekayu, di atas pintu ada lubang angin berbentuk cakra.

Dari segi sejarah, ujar Ahmad, Sekayu pernah menjadi pusat pemerintahan (Dalem Kanjengan) setelah pindah dari Bubahan ke Gabahan, kemudian Sekayu, dan akhirnya ke Kanjengan, depan alunalun Masjid Besar Kauman.

Sebelah barat Sekayu, dibatasi Jalan Pemuda, juga terdapat Kampung Basahan.

Dinamai Basahan, menurut ceritanya, karena pernah

didiami salah satu panglima pengikut Pangeran Diponegoro, yaitu Sentot Alibasyah Prawirodirdjo. Kampung itu kini hilang, kawasan itu menjadi hotel mewah.

Salah satu warga Kampung Basahan, Sugiarto (67), pernah tinggal di Basahan. “Rumah saya dibeli investor tahun 2005. Sulit mempertahankan kampung ini karena banyak warga yang bersedia menjual,” ujarnya.

Struktur kampung didesain untuk penguatan ekonomi dan pertahanan warga di zaman Belanda. Ketika itu, Semarang merupakan bandar besar untuk kapal-kapal pengangkut hasil bumi, kampung-kampung itu juga mengarah ke pantai.

Di bagian utara Sekayu terdapat Kampung Depok (Padepokan), tempat bersemadi warga.

Ada pula Kampung Kranggan, kata lain dari kanuragan yang merupakan sarana berlatih bela diri. Di dekat pelabuhan terdapat pula Kampung Beteng, kampung pembatas antara bandar dan lokasi permukiman warga lokal.

Selain itu, terdapat pula Kampung Pedamaran, kampung tempat singgah orangorang yang bertugas menyalakan lampu (damar) Masjid Agung Demak.

Bergeser ke wilayah lain di Kota Semarang, terdapat pula Kampung Bustaman, kawasan padat tempat tinggal warga keturunan Arab-India yang terletak di tepi Jalan MT Haryono

Tokoh masyarakat Kampung Sekayu, Ahmad Arif (63), menunjukkan sisi dalam rumah khas itu.

Rumah yang terbuat dari kayu jati di Jalan Sekayu Raya 1 ini merupakan rumah khas Kampung Sekayu di Kota Semarang, Jawa Tengah.

(Mataram). Kala Bubakan masih menjadi Dalem Kanjengan, Kabupaten Semarang, lingkungan kampung ini berkembang sesuai pekerjaan warganya.

Di Bustaman, gang-gang terasa sempit, hanya cukup untuk pejalan kaki dan pesepeda. Rumah-rumah warga berimpitan. Bahkan, Gang Gedung Sepuluh yang terdiri atas 10 rumah dihuni lebih dari 100 jiwa.

Padahal, rumah di gang ini rata-rata berukuran 25 meter persegi. Sulit membayangkan satu rumah menampung 10-12 orang selama bertahun-tahun.

Gang-gang sempit itu digunakan pula untuk aktivitas

Di Pantai Ngurtafur, Bisa Jalan 2 Km ke Tengah Laut!

Liburan ke Maluku Tenggara wajib mampir ke Pantai Ngurtafur. Selain indah, Pantai Ngurtafur memiliki pasir timbul yang memanjang ke tengah laut.

Fenomana pasir timbul yang terjadi saat air surut dapat ditemui di beberapa tempat di Indonesia, tidak terkecuali di Pantai Ngurtafur . Tapi tidak tanggungtanggung, pasir timbul atau

yang dikenal Pulau Gosong bisa memanjang hingga 2 km di Pantai Ngurtafur.

Atas keunikannya tersebut, tidak sedikit pengunjung yang datang dan berjalan di atas pasir timbul hingga ke tengah laut. Sejauh mata memandang, Anda hanya akan melihat pasir putih serta laut yang jernih.

Tentu merupakan pengalaman yang luar biasa.

Blogger cantik Marischka

Prudence yang hobi traveling pun sempat berkunjung ke Pantai Ngurtafur pada awal tahun 2016. Saat diwawancarai detikTravel via telepon, Rabu malam (6/4/2016), Marischka yang akrab disapa Prue menyatakan kekagumannya saat berlibur ke Pantai Ngurtafur.

“Kerennya banget! Yang pasti gosong pantainya unik banget.

All white sands terus meman-

warga memasak, duduk ngobrol, atau orang membersihkan sepeda motornya.

Salah satu warga Bustaman, Sugiono (44), antusias menunjukkan kepada pengunjung potongan kayu jati bekas tiang listrik yang dibangun Belanda pada 1936.

Tiang itu awalnya berdiri di tengah gang sehingga dibongkar dan sisa potongan dimanfaatkan sebagai penanda kampung. Bustaman juga dikenal sebagai Kampung Kambing, mengacu pada kelihaian warga mengolah dan memasak daging kambing.

Ada pula sumur tua warga yang tidak pernah surut atau

keruh airnya meski kawasan Kampung Bustaman sebenarnya daerah langganan banjir rob. ”Air sumur di musim kemarau pun tetap agung (penuh) dan jernih. Jika menjelang Ramadhan, ada tradisi gabyuran (perang air) diikuti warga, tua dan muda, juga pengunjung yang turut serta,” ujar Sugiono.

Di Bustaman inilah Kota Semarang memiliki kekayaan kuliner. Selain berdagang, warga Bustaman sudah lama dikenal sebagai pusat penyediaan hewan kurban serta penjual gulai bustaman. Ini tiada lain berkat tangan dingin Ki Bustam, pendiri kampung

ini sejak 1814.

Pegiat pelestarian Kampung Bustaman, Hari Bustaman (63), menuturkan, sejak 2015, warga sudah menetapkan tradisi Bustaman sebagai kegiatan wisata.

Nama kegiatan itu Tengok Bustaman, yang berlangsung selama sepekan. Pada Tengok Bustaman, pengunjung dapat mengikuti tradisi gabyuran, menikmati kuliner gulai bustaman, dan menyaksikan tradisi tari. ”Dengan menjadi kampung wisata, kesadaran warga melestarikan kampung makin bergairah. Kampung tidak lagi kumuh, kotor, dan kesannya tidak terawat. Kalau banyak tamu pengunjung, warga terus berbenah,” kata Hari.

Di Kota Semarang, ada pula Kampung Kauman, yang berkembang seiring dengan berdirinya Masjid Besar Kauman semasa Ki Ageng Pandan Arang pada awal abad ke-15 Masehi. Dalam sejarahnya, Kauman merupakan kampung otonomi. Mayoritas mereka yang tinggal adalah warga keturunan Arab.

Kauman tidak hanya menjadi pusat budaya Islam, tetapi telah menjadi simbol pusat perdagangan maju. Di Kauman terdapat Pasar Johar yang legendaris dengan struktur tiang pasar berbentuk cendana karya arsitek Belanda, Thomas Karsten.

Kauman juga melahirkan tradisi dudgeran yang kini masih terus dilestarikan sebagai penanda awal puasa Ramadhan. ”Kauman sudah lama menjadi kampung yang memadukan konsep sosioreligi berbasis ekonomi,” ujar tokoh masyarakat setempat, M Tachsin (40).

Kauman, terutama di sepanjang Jalan Kauman, juga merupakan pusat bisnis untuk kebutuhan oleh-oleh perjalanan haji, pusat perkulakan perangkat tempat ibadah, seperti karpet, sajadah, dan pusat perdagangan atribut militer dan satuan pengamanan (satpam).nwin/kom

Ketoprak Kuburan, Nama Horor Rasa Jempolan

jang banget sampai 2 km. Bentuknya lekuk-lekuk kayak ular putih kalau dilihat dari atas. Laut di area itu juga bening banget,” cerita Prue antusias.

Dari ketinggian, pasir timbul yang berwarna putih memang memanjang layaknya ular yang begitu cantik. Jika beruntung, traveler juga bisa melihat kawanan burung pelikan yang sedang bermigrasi. njoh/dt

Ketoprak kuburan terletak di Jalan HOS Cokroaminoto, Wirobrajan, Yogyakarta.

Pantai Ngurtafur.

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Saat ini, menu ketoprak mulai gampang ditemukan di Yogyakarta. Dari beberapa tempat yang menjual makanan dengan siraman bumbu kacang tersebut, Ketoprak Kuburan adalah salah satu yang paling terkenal.

Berada di emperan toko AC Daikin yang terletak di Jalan HOS Cokroaminoto, Wirobrajan, Yogyakarta, atau selatan Pasar Klitikan Yogya, Ketoprak Kuburan telah hadir sejak 2012 yang lalu.

Arief Prastowo selaku pemilik Ketoprak Kuburan mengatakan awalnya dia membuka warung di depan kuburan Kuncen sehingga warung ketopraknya diberi nama Ketoprak Kuburan.

Selain memiliki usaha warung ketoprak, Arief adalah seorang anggota polisi yang

bertugas di Polda DIY. “Awal saya bisa jualan ketoprak karena dulu sering makan ketoprak keliling dan ternyata enak. Terlebih saat itu belum banyak penjual ketoprak di Yogyakarta,” ujar Arif.

Seporsi ketoprak racikannya ini berisikan bihun, lontong, taoge, tahu, kemudian disiram dengan bumbu kacang, kecap, serta taburan bawang goreng, dan disajikan dengan tambahan kerupuk.

Salah satu yang membuat ketoprak ini spesial adalah pembeli bisa minta jumlah cabai dalam setiap porsinya.

Ketoprak ini memiliki cita rasa yang gurih dari bumbu kacangnya yang begitu lembut berpadu dengan pedas yang menggigit.

Lontongnya pun juga tidak kalah lembut karena dibuat sendiri

dengan beras berkualitas.

“Meski memakan waktu yang lama, lontong saya buat sendiri agar teksturnya benarbenar baik,” lanjut Arif.

Tidak hanya namanya yang unik, cara berjualan Ketoprak Kuburan juga unik, yakni menggunakan VW Kombi lawas keluaran tahun 1973.

Setiap harinya Ketoprak Kuburan melayani pelanggannya dari pukul 18.00 hingga pukul 23.00. Namun, sering kali sebelum pukul 23.00, ketoprak ini telah ludes oleh pembeli.

Jadi sebaiknya jangan datang terlalu malam untuk memastikan Anda tidak kehabisan.

Harga seporsi ketoprak lengkap (dengan telur) hanya Rp 12.000, sedangkan ketoprak tanpa telur Rp 10.000. ntri/ham

inspirasi usaha

13

Edisi 159 | 5 - 11 desember 2016

Kiprah Tirta Merintis Jasa Pembersihan Sepatu P e l ua n g usaha tak hanya melulu datang sejalur dengan pendidikan. Kegemaran pun bisa mendatangkan uang asal jeli melihat peluang. Begitu yang terjadi pada Tirta Mandira Hudhi, seorang dokter jebolan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang merintis jasa pembersihan sepatu shoes and care (SAC), tiga tahun lalu.

Saat itu, Tirta tak terbayang bisa meraup cuan dari jasa bersih-bersih sepatu. Dia hanya melakukan apa yang jadi kegemarannya. Koleksi sepatu dan membersihkannya di waktu luang. Kini, kerja kerasnya mewujud dalam bentuk 24 toko, dengan total omzet hampir Rp 1,2 miliar setahun. Tapi, jauh sebelum itu, ada kerja keras dan kegigihan yang tak banyak dia ceritakan ke publik. Ini kisahnya.

Berhasil masuk di Fakultas Kedokteran UGM, Tirta gelisah. Bukan karena di fakultas ini dia tak bisa merajut mimpinya. Dia gelisah karena ingin memiliki penghasilan tambahan selain uang saku dari orang tua.

Di sisi lain, Tirta tergilagila dengan aneka sneakers alias sepatu kets. Dia terobsesi ingin mengoleksi aneka macam sepatu, padahal harganya tak murah. Belum lagi soal harga peralatan kuliah yang harganya lumayan menguras kantong.

“Saya awalnya terpikir kerja jadi waiter atau shop keeper buat tambahan uang, tapi kuliah dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, enggak ada waktu,” kata Tirta.

Tapi, kegemaran meng oleksi sepatu semakin menggebu. Karenanya, dia ingin berbisnis sesuai dengan passion atawa kegemarannya itu. Dengan modal keuntungan berbisnis sebelumnya, pada 2011 Tirta menjajal peruntungannya menjadi penjual sepatu sneakers.

Ternyata, hobi saja tidak cukup. Tanpa perencanaan keuangan yang matang, usaha Tirta menjajakan sepatu pun gagal. Sebab, seluruh modal dia belikan sepatu tanpa menyisakan uang tunai sedikit pun. Alhasil, saat sepatu tak laku, Tirta pun tak makan.

Dia mengenang pernah cuma makan nasi pakai garam dan memakan roti basi yang tersisa untuk sekadar bertahan hidup.

Pun demikian, Tirta tak kapok kembali menjajal peruntungannya di bisnis sepatu. Dia kembali memesan sepatu kepada pemasok. Malang tak bisa ditolak, Tirta pun mendapat kiriman sepatu tapi hanya sebelah kiri saja. “Total nilai sepatu kiri semua itu seharga Rp 10 juta,” kata Tirta mengenang.

Sampai 2013, Tirta pun hidup seperti mahasiswa pada

umumnya yang mengandalkan kiriman dari orang tua.

Hobi koleksi sepatu, memang belum bisa menjadi ladang uang, namun tak menyurutkan minat lelaki kelahiran Karanganyar, 30 Juli 1991 ini menggandrungi aneka macam sneakers. Dia pun kerap semedi dan menghabiskan di depan YouTube untuk belajar tutorial dan cara membersihkan sepatu.

Hobi Tirta pun bertambah dari sekadar mengoleksi menjadi gemar membersihkan sepatu koleksinya di sela-sela kesibukan kuliah dan sepulang praktik dokter muda. Apalagi dia punya banyak sepatu yang belum terjual. Dia pun membersihkan sepatu-sepatu tersebut berikut dengan koleksinya.

Ternyata setelah dibersihkan, sepatu tersebut laku.

Dari sana, keterampilan Tirta membersihkan sepatu pun menyebar. Banyak orang mengenal Tirta sebagai pembersih sepatu. Tak ayal, tempat indekos pun kerap didatangi orang yang membawa sepatu kotor. Dengan senang hati, Tirta membersihkan sepatu dan menarik bayaran atas jasanya. Dengan modal Rp 400.000, Tirta pun resmi membuka jasa tersebut pada tahun 2013 di kosnya.

Hingga pada awal 2014, bencana Gunung Kelud meletus pun membawa berkah tersendiri bagi usaha Tirta.

Setiap hari, lelaki berkacamata ini bisa menerima 300 pasang sepatu. “Sepatu-sepatu kotor itu bukan hanya datang dari kota Yogyakarta tapi juga luar kota. Bahkan, ongkos kirimnya lebih mahal daripada ongkos cucinya mereka pun mau,” kata dia.

Tirta pun terpaksa membawa usahanya keluar dari indekos yang terletak di Sleman dan menyewa sebuah kios kecil di daerah Alun-alun Kidul. Dengan modal Rp 25 juta, Tirta membuka gerai pertamanya. Sejak saat itu, setiap tiga bulan sekali Tirta membuka toko baru. “Ini saya lakukan untuk menjaga momentum, agar bisnis kita selalu diingat orang, jadi walau belum balik modal kami usahakan buka gerai baru setiap tiga bulan,” kata suami dari dr. Medisca Rhoza ini.

Dengan sistem kemitraan, ekspansi pun lebih cepat.

Kini, dalam waktu tiga tahun, SAC punya 24 toko yang tersebar di berbagai daerah termasuk Singapura. Dari 24 toko, ada 10 toko yang mengusung konsep kemitraan, dan ada 6 toko yang tak perlu Tirta bayar sewanya karena pemiliki bersedia menjadi mitra dengan sistem bagi hasil. Walau begitu, persentase kepemilikan Tirta lebih besar.

Hal ini dilakukan agar Tirta bisa memegang kendali dan jadi pengambil keputusan bisnis.ndi/kon

Tirta Mandira Hudhi, perintis jasa pembersihan sepatu. w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Meraup Omzet Miliaran dari Jualan Jus

Pensiunan BUMN Sukses Bisnis Obat Herbal Jahe Merah

Turijo menunjukkan produk jahe merah.

Masa pensiun bukan berarti keran penghasilan juga ikut berhenti. Turijo contohnya, pensiunan PT Krakatau Steel Tbk ini menjalankan bisnis obat herbal dari jahe merah.

Turijo menceritakan, bisnis pembuatan jahe merah dirintis dari rumahnya di Desa Kebondalem, Cilegon, Banten. Dari awalnya hanya dibantu istri, kini Turijo sudah memiliki 7 orang karyawan yang membantu selama proses produksi jahe merahnya.

“Dalam satu bulan produksinya 1 ton lebih, saya malah kalau ada modal dan pasar menargetkan 500 kilogram per hari. Omzet sekarang Rp 50 juta dalam satu bulan,” ujar Turijo yang asli Purworejo ini di Pameran Gift Indonesia, Gedung Smesco, Jakarta, Jumat (2/12/2016).

Sedangkan jahe merah sebagai bahan baku, diperoleh dari petani di kawasan Banten.

“Semua bahannya dari petani di Banten. Saya kerja sama den-

Ferry Dafira sukses dengan bisnis Karaamel Juice.

Ferry membuat produk yang berbeda yakni produk yang dia sebut jus fushion. Ini bukan sekadar jus buah biasa, minuman ini mengkombinasikannya dengan sayur-sayuran, karamel, yoghurt, atau bahan-bahan natural lainnya yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh.

m

ampu menangkap peluang pasar dan kreatif membangun produk, itulah yang membuat Ferry Dafira sukses menjadi pengusaha jus buah. Dia bersama ketiga rekannya yakni Hendy, Yenyen, dan Handoko Winarto, mendirikan brand usaha bernama Kaaramel Juice sejak tahun 2009 silam.

Tidak ingin menjadi pengekor pebisnis jus lainnya, Ferry membuat produk yang berbeda yakni produk yang dia sebut jus fushion. Ini bukan sekadar jus buah biasa, minuman ini mengkombinasikannya dengan sayur-sayuran, karamel, yoghurt, atau bahanbahan natural lainnya yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh.

Bahkan iamengklaim dia adalah pelopor pengusaha jus fushion di Indonesia. “Bisnis jus tak lekang oleh waktu.

Selain sehat, kami juga ingin menciptakan konsep yang unik dan enak,” tuturnya.

Berawal dari membuka usaha di sebuah mobil Grand Max yang disulap menjadi tempat berjualan jus, setelah lima tahun beroperasi, bisnis Kaaramel Juice makin berkembang cukup pesat. Saat ini dia sudah memiliki lima outlet besar yang mereka sebut Kaaramel Juice Reguler dan 24 outlet kecil yang disebut Kaaramel Juice Express. Lokasi-lokasi gerai tersebut tersebar di Jakarta, Tangerang, hingga Surabaya.

Omzetnya pun kini makin meningkat. Pria lulusan The London School of Public Relations ini mengaku mampu mengantongi omzet Rp 2,1 miliar pada tahun 2013 lalu.

Kaaramel Juice milik pusat yang beroperasi di dalam mobil menyumbang penjualan terbesar sekitar Rp 110 juta setiap bulan. Diikuti oleh Kaaramel Juice Reguler dengan meraup omzet sekitar Rp 60 juta−Rp 70 juta per bulan dan Kaaramel Juice Express mampu mendapatkan omzet sekitar Rp 30 juta-Rp 40 juta per bulan.

Karaamel Juice menawarkan sekitar 50 varian rasa jus

di setiap gerainya. Harga jual berkisar Rp 10.000 hingga Rp 100.000 per gelas .Meski dikemas dalam gelas plastik yang sederhana, namun ia menjamin setiap jus yang diproduksinya memberikan nutrisi yang berlimpah bagi kesehatan.

Menu jus Go Green merupakan menu yang paling laris selama ini. Harga jualnya Rp 10.000 per gelas. Ini jus percampuran buah dengan sayur. Ada pula jus King Royal yang seharga Rp 100.000 per gelas. Ini adalah jus hasil percampuran buah blackberry, blueberry, raspberry, strawberry dan beberapa buah lainnya. Buah ini bagus untuk terapi jantung sehat.

Bisnis ini juga mampu mengangkat perekonomian para petani buah di Bandung dan daerah lainnya yang selama ini menyuplai buah segar ke tempatnya. Pendapatan mereka bisa naik dari Rp 15 juta per bulan menjadi Rp 25 juta per bulan.

Sebelum terjun di bisnis jus buah bersama teman-temannya, Ferry Dafira telah bekerja di Kamar Dagang dan Industri Jerman (Ekonid) sebagai senior executive di divisi perdagangan selama dua tahun.

Kendati sudah memiliki pekerjaan mapan, sejak lulus kuliah Ferry memang sudah memiliki keinginan kuat untuk menjadi seorang wirausahawan. Terjun di bisnis jus buah terjadi secara kebetulan saja. Saat itu, kebetulan Ferry menjadi pelanggan awal saat Kaaramel Juice masih baru didirikan oleh Hendy dan istrinya Yenyen.

Nah, ia melihat ada persamaan prinsip dan visi mengenai bisnis yang bertahan lama.

“Kami pikir bisnis kesehatan, tapi tak mungkin jualan obat.

Jadi kami mengembangkan jus yang bisa menjadi gaya hidup,” tuturnya.

Namun, mereka ingin menawarkan sesuatu yang berbeda. Dari situ lahirlah kreasi menu olahan jus yag tidak ditemukan di tempat lain. Misalnya, jus buah dengan menggunakan gandum, keju, oreo, tiramisu, atau sayur-sayuran.

Ada juga menu-menu campuran blackberry, kiwi, dan lemon, stroberi, gandum, sirup rum dan kismis. Lalu ada jus sayuran yang bisa menurunkan kolesterol. Karena kreativitas yang unik juga bermanfaat buat kesehatan, permintaan Kaaramel Juice tak pernah sepi di pasaran.

Dalam mengembangkan bisnis Kaaramel Juice, Ferry menangani bagian pemasaran dan promosi. Handoko di bidang operasional, dan Hendy yang bertugas meramu jus.

Sementara istrinya Yenyen menangani bagian produksi.

Agar terlihat unik, Kaaramel Juice pertama kali dipasarkan dengan menggunakan mobil.

“Saat itu, konsep food truck belum booming,” ujarnya. Dengan konsep itu, penampilan truk dan buah-buahan ditata sedemikian rupa agar tampak menarik.

Jam operasionalnya pun malam hari. Menurutnya, malam hari tak banyak orang berjualan jus. Padahal, banyak orang membutuhkan tambahan nutrisi setelah beraktivitas panjang di siang hari.

Untuk mempopulerkan Kaaramel Juice, mereka juga gencar melakukan promosi.

“Waktu itu belum ada media sosial untuk promosi seperti sekarang ini,” tambahnya.

Di samping itu, Ferry juga mencoba mengikut sertakan Kaaramel Juice untuk mengikuti kompetisi bisnis Wirausaha Mandiri 2013.

Hasilnya cukup memuaskan dengan menyabet juara satu Wirausaha Mandiri se-Jabodetabek. Sejak itu, Kaaramel Juice main banyak dikenal orang. Untuk mengembangkan usaha, akhirnya mereka menawarkan paket kemitraan pada April 2014 lalu.

Saat ini, Kaaramel Juice sudah memiliki 15 cabang kemitraan di berbagai daerah, seperti Jakarta, Tangerang, Bandung, Surabaya, dan Semarang.

Namun, tawaran kemitraan itu ditutup sementara saat ini. “Kami ingin fokus untuk mengembangkan cabang yang sudah ada dulu,” tambahnya.

Sampai akhir tahun, Kaaramel Juice berencana membuka 30 gerai di berbagai daerah.

Antara lain di Solo, Malang, Yogyakarta, dan Bali. Kendala utama bisnis ini adalah musim hujan. Saat itu omzet akan turun.ncin/kom

gan petani, saya arahkan waktu tanam mereka agar sepanjang tahun bisa panen,” ujar Turijo yang kini menginjak usia 62 tahun ini.

Dirintis pada 2011 setelah pensiun, omzetnya terus naik setelah dirinya beberapa kali hadir dari satu pameran ke pameran lain. Bahkan, produk obat herbalnya ini sudah menembus sejumlah pasar modern di berbagai kota.

“Sudah dipasarkan di Bandung, Jakarta, Banten, dan daerah lainnya lewat Carrefour dan Lottemart. Kalau dulu ikut pameran berangkat bawa berat, pulang bawa berat, sekarang berangkat berat pulangnya bawa enteng,” ucap Turijo.

Harga jahe yang punya banyak khasiat ini, lanjutnya, juga masih sangat terjangkau. Satu kemasan isi 5×15 gram dibanderolnya seharga Rp 15.000. Dirinya juga telah meluaskan usahanya dengan memproduksi bubuk kunyit, temulawak, dan kencur.nhns/dt

Mantan Anak Band Bisnis Gitar Beromzet Rp 35 Juta per Bulan

Dana membuat gitar merek Syukei Guitars.

Hobi bisa menjadi awal merintis bisnis. Banyak yang berhasil menjadikan hobi jadi bisnis prospektif jika ditekuni dengan benar, Dana Suhana (34) salah satunya.

Mantan drummer grup band remaja di Kota Tangerang Selatan ini sukses merintis bisnis pembuatan gitar merek Syukei Guitars.

Ide membuat gitar berawal dari hobi Dana yang gemar memperbaiki gitar temantemannya.

“Awal belajar buat gitar karena memang suka benerin gitar punya teman. Belajar buat gitar dari teman, akhirnya saya buka workshop sendiri, dijual pertama ya dipajang aja di studio musik saya. Rupanya banyak orang suka dan beli,” ujar Dana di Pameran Indonesia Gift 2016 di Gedung Smesco, Jakarta, Jumat (2/12/2016).

Bahkan, gitar racikan Dana mulai dipasarkan ke luar negeri tahun depan. “Tahun depan sudah mulai dipasarkan resmi ke Jerman oleh distributor kami. Kalau sekarang sebenarnya banyak orang luar yang pakai, tapi perorangan.

Jadi ekspor resmi belum ada.

Kalau di dalam negeri juga ada distributor, kita pasok ke Sjuman Instruments,” tambahnya.

Dari bengkelnya yang berada di Cirendeu, Tangerang Selatan, Dana mampu menghasilkan 300 gitar per tahun untuk gitar kelas medium yang dibuat secara reguler, dan 100 gitar kelas premium yang dibuat sesuai pesanan saja. Harganya bervariasi dari mulai Rp 5 juta sampai yang

termahal Rp 28 juta.

Selain dipasarkan lewat distributor, dirinya juga menjual lewat studio musiknya yang berada di daerah Ciputat. “Dari awalnya saya kerja sendiri, sekarang sudah dibantu 6 orang karyawan.

Modal awalnya waktu 15 juta untuk beli alat-alat pembuatan gitar saat baru memulai tahun 2009. Omset memang masih kecil, sebulan baru sekitar Rp 35 juta,” jelas mantan karyawan bengkel otomotif ini.

Menurutnya, gitar premium yang membuatnya mahal yakni pengerjaannya yang memang membutuhkan waktu yang lama, lantaran desain khusus, motif lekukan yang rumit.

“Jadi rumit karena dari satu kayu kita pahat, jadi dari kayu tebal yang kita tipiskan.

Bahkan satu gitar yang paling premium di kita pengerjaannya bisa sampai sebulan lebih karena presisinya harus bagus. Tentu juga paling penting hasil suaranya. Harus diulang lagi kalau suaranya dimainkan nggak enak. Kayunya juga mahal dari eboni dan kihiang yang kepadatannya sangat tinggi,” terang Dana.

Menurut ayah 3 orang anak ini, selain desain gitar yang elegan dan pengerjaan yang rumit, gitarnya juga dibuat dari bahan kayu sisa, namun sangat berkualitas. “Jadi dari sisa kayu pembuatan kapal, kayu sisa mebel. Rata-rata bekas, tapi kualitas kayunya sangat bagus.

Kita ambil kayu sama sekali tidak ada yang berasal dari kayu tebangan (pohon). go green,” pungkas Dana.nhns/dt

otonomi

14

Edisi 160 | 5 - 11 desember 2016

Warga Eks Lokalisasi Semampir Wadul Ketua DPRD Kota Kediri Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri sudah bulat untuk menggusur rumah warga RW 5 Kelurahan Semampir pada 10 Desember. Hal ini membuat resah warga yang akhirnya wadul kepada DPRD Kota Kediri, Jumat (2/12/2016).

Kuasa hukum warga, Sugiarto menjelaskan warga sudah menerima Surat Peringatan (SP) 1 yang ditandatangani oleh Sekkota Kediri Budi Sunu Herlambang. Rencananya, Pemkot akan segera melayangkan SP 2 bagi warga dalam waktu dekat.

Adapun keluhan yang disampaikan adalah saat ini lahan tersebut masih dalam sengketa hukum di PTUN Jatim maupun Pengadilan Negeri Kota Kediri. Sugiarto mengatakan, diminta pemerintah menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan.

“Saya meminta Pemkot Kediri menahan diri dulu untuk melakukan penggusuran pada tgl 10/12 mendatang, karena belum ada hukum inkracht (kekuatan hukum tetap),” kata Sugiarto di depan empat anggota DPRD kota Kediri.

Warga meminta dewan tanggap akan situasi politik saat ini, warga butuh bantuan agar dewan menjembatani antara Pemkot dan warga RW 5. “Kami mohon dewan memberikan arahan untuk Pemkot dan memberikan solusi terkait

polemik yang terjadi saat ini , kalau bisa diagendakan hearing sebelum tanggal 10 Desember nanti,” pungkas Sugiarto.

Terpisah, Kholifi Yunon Ketua DPRD Kota Kediri usai menemui warga mengatakan jika pihak Dewan akan men-

gagendakan dan mengakomodir permintaan warga.

“Kami anggota dewan akan mempertemukan dengan pihak Eksekutif agar permasalahan tidak melebar kemana-mana,” kata Kolifi Yunon.nandik_kartika

Januari 2017, PLN Naikkan Tarif Listrik bagi Pelanggan 900 VA di Jatim Sebanyak 3,8 juta pelanggan listrik dalam waktu dekat akan dipangkas subsidinya.

p

T Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Jawa Timur bakal mengurangi jumlah pelanggan listrik bersubsidi atau pelanggan 900 Volt Ampere (VA) di Jatim.

Dari total awal yang mendapatkan subsidi sebanyak 3,8 juta pelanggan, dalam waktu dekat akan dipangkas hanya tersisa 497 ribu pelanggan. Hal ini dilakukan karena adanya aturan penyesuaian tarif sesuai

Pelayanan RSUD dr Iskak Tidak Mengenal SARA Dalam rangka merayakan Hari Jadi ke-99 RSUD dr. Iskak Tulungagung, berbagai rangkaian telah dan akan diselenggarakan. Salah satu tema yang diusung adalah Bhinneka Tunggal Ika. Para karyawan mengenakan seragam dan pakaian khas daerah. Adapun rangkaian acara yang digelar meliputi jalan sehat, lomba pentas seni, pentas Kiai kanjeng dengan Cak Nun (Emha AInun Najib), dan pentas ketoprak.

Ratusan karyawan di lingkup RSUD Dr Iskak Tulungagung terlihat beda dari hari sebelumnya. Para Pasien dan pengunjung tampak merasa heran serta tertawa menyaksikan kirab pawai pegawai RSUD Dr.iskak yang mengenakan baju khas daerah, Rabu (9/11/2016).

Sebagian pegawai yang mengikuti upacara peringatan Hari Jadi RSUD tampak penuh semangat meneriakkan yel yel khas dari masing masing regunya.

Salah satu pasien Yuni (35) asal Desa Ketanon yang pada saat itu mengantri di loket poli bedah menunjukkan apresiasinya karena terhibur ketika melihat kirab barisan para karyawan RSUD. “Saya tadinya jenuh mas, karna cukup lama mengantri tapi begitu melihat kirab Bhinneka Tunggal Ika tadi, saya jadi terhibur,” ungkap Yuni.

Direktur RSUD Dr Iskak dr.

Supriyanto, ketika dikonfirmasi melalui Kabag Humasnya Rifai menjelaskan, epacara tadi adalah dalam rangka memperingati HUT RSUD Dr Iskak yang ke- 99 dengan seluruh pesertanya memakai pakaian khas daerah yang ada di Indonesia, layaknya pedoman Bhinneka Tunggal Ika, berbedabeda tetapi tetap satu jua.

“Ini merupakan bentuk per-

wujudan kami dalam melayani semua pasien baik dari Tulungagung dan dari daerah sekitar.

Kami tidak memandang pasien dari suku agama, ras dan antar golongan (SARA),” jelasnya.

Rifai sedikit mengulas sejarah berdirinya RSUD Dr Iskak berawal dari tahun 1917 dengan dicikal bakal bernama Dr Soeleman yang saat itu di Tulungagung belum memiliki balai pengobatan. Maka Dr Soeleman yang lulusan dari Belanda mengusulkan dengan mengajukan kepada Inspektur kesehatan kolonial Belanda di Surabaya.

“Hingga akhirya Tulungagung memiliki rumah sakit pertama yang terletak sekarang di jalan Pahlawan dan sekarang ini menjadi kantor Dinas Kesehatan Tulungagung,” imbuhnya.

Rifai tidak berhenti menghimbau kepada masyarakat Tulungagung yang merasa tidak mampu dan tidak mempunyai kartu KIS (kartu Indonesia Sehat), Askes, BPJS jangan merasa enggan atau takut untuk berobat ke RSUD Dr Iskak Tulungagung.

“Karena kami selaku Rumah Sakit Daerah sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional sesuai surat edaran Gubernur Jawa Timur No 445/12954/101.4/2014 tetap akan memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan secara maksimal, untuk masalah biaya bisa dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui APBD yang disalurkan melalui RSUD Dr Iskak,” tuturnya.

Di akhir perbincangannya, Rifai mengatakan bahwa rangkaian acara tersebut selain untuk memperingati HUT RSUD Dr Iskak yang ke 99 juga memperingati HUT Tulungagung ke-811 dan Hari Kesehatan Nasional (HKN).nnang

keputusan pemerintah.

Menurut Manager Komunikasi dan Bina Lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Pinto Raharjo, jumlah itu sudah sesuai dan data diperoleh dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang selama ini melakukan pendataan di berbagai wilayah Jatim.

“Jadi sekitar 3,3 juta lebih pelanggan 900 VA akan menyesuaikan tarif listrik secara bertahap menuju tarif ke-ekonomisan.

Mulai Januari 2017 mendatang mereka yang selama ini mendapat subsisi, maka tidak bisa lagi.

Sebab kami harus sesuaikan dengan data tersebut, kalau tidak siapa yang nanggung,” katanya dikonfirmasi Lensa Indonesia,

Selasa (29/11/2016).

Dijelaskan, untuk pelanggan yang masih tetap mendapatkan subsidi, tarif listrik yang berlaku masih sebesar Rp 605 per Kilo Watt Hour (KWH), sedangkan sisanya 3,3 juta lebih akan menyesuaikan yakni sebesar Rp 1.352 per KWH. “Ini tidak kami terapkan secara langsung, tapi bertahap.

Dimuulai per Januari 2017 akan naik sebesar 32 persen dulu dari selisih antara tarif keekonomisan dengan tarif subsidi,” ungkapnya.

Jika sudah penyesuaian, maka PLN pada Maret 2017 akan kembali dinaikkan sebesar 32 persen, lalu pada Mei 2017 akan dinaikkan kembali sebesar 36 persen. “Sehingga

pada Juni 2017, sebanyak 3,3 juta lebih pelanggan itu akan mengikuti tarif adjustment yang berlaku saat ini sebesar Rp 1.459 per KWH,” tegas Pinto.

Pihaknya menegaskan besaran tarif adjustment yang berlaku tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No 028/2016 Tentang Tarif Lenaga Listrik.nsarifa

JOB PPEJ Tolak Pinjamkan Perahu untuk Distribusi Makanan Balita

Relawan meminjam perahu tradisional buatan warga untuk distribusi makanan ke korban banjir.

Upaya distribusi bantuan makanan berupa biskuit balita dari Kementrian Kesehatan RI kepada warga korban banjir di Desa Bulurejo, Kecamatan Rengel, sempat mengalami kesulitan pada Jumat (02/12/2016).

Pasalnya satu-satunya perahu, yaitu milik operator migas blok Tuban Join Operation Body Pertamina PetroChina East Java (Job- P-PEJ) menolak untuk dipinjam.

Hal itu diungkapkan Saeun

Mu’arif salah satu relawan pegiat bantuan sosial untuk masyarakat korban banjir yang saat itu ikut membagi bantuan.

“Awalnya kami datang ingin mendistribusikan bantuan biskuit untuk warga dusun mejerok desa bulu rejo Kecamatan rengel, karena jarak lokasi dusun mejeruk yang cukup jauh kami tidak mungkin menerabas pakai mobil,” ungkapnya.

Dengan medan yang sulit itu relawan yang mengetahui ada perahu milik Job PPEJ, segera

berinisiatif meminjam perahu tersebut. Kebetulan ada salah seorang karyawan JOBPPEJ yang ada di sekitar lokasi, yang sedang stand by di lokasi banjir.

“Kemudian karyawan perusahaan tersebut menghubungi pihak managemen Job PPEJ yanh bertanggung jawab masalah perahu itu , di coba di hubungi berkali kali permintaan kami untuk meminjam perahu di tolak oleh pihak manajemen tanpa ada alasan yang jelas,” ungkap

Saeun Muarif.

Akibatnya relawan merasa kesal dan kecewa karena untuk urusan kemanusiaan pihak dari Job PPEJ enggan meminjamkan perahu. “Ini perusahaan macam apa punya hati nurani apa tidak?” tambah Arif kepada wartawan.

Hal senada juga diungkapkan relawan lain Mugo Suprapto, pihak JOBPPEJ telah menyepelekan masalah kemanusiaan. “Mungkin fokusnya JOB PPEJ hanya fokus ke bi-

dang perminyakan dan bukan untuk bidang kemanusiaan,” sindir Mugo Suprapto dengan wajah penuh kekecewaan.

Karena tidak dapat bantuan perahu akhirnya distribusi terpaksa meminjam perahu tradisional buatan warga.

Sementara itu Field admin Superintendent JOB P-PEJ Akbar Pradima ketika dikonfirmasi awak media terkait permasalahan tersebut melalui telpon belum memberikan jawaban.njhon

Tahun 2020, Astra Internasional Target Bangun Jalan Tol 500 Kilometer PT Astra International Tbk akan menargetkan membangun 500 KM Toll Road di Indonesia. Saat ini melalui anak usahanya PT Astratel Nusantara akan menambah panjang jalan tol yang dimiliki mencapai 500 Kilometer (km) hingga 2020. Melalui Astratel akan fokus dalam bisnis insfrastruktur di Indonesia, sehingga sesuai dengan program pemerintah dalam menggenjot proyek insfrastruktur, Senin (28/11/2016).

Direktur PT Astra Internasional, Paulus Bambang widjanarko menuturkan tahun ini kita punya target 300 KM, dan kami telah merencanakan 500 KM di tahun 2020. Perseroan sekarang sudah punya lima toll road yang mencapai kurang lebih 300 KM keseluruhan di Pulau jawa. Dari panjang tol tersebut, sudah banyak yang

beroperasi termasuk yang ada di jawa Timur ini yakni jalan tol Jombang - Mojokerto seksi 1 sudah beroperasi, dan dilanjutkan seksi 3 yang ada di Mojokerto.

Ia menargetkan pembangunan jalan tol mencapai 300 hingga 500 km sampai dengan tahun 2020. Untuk toll road 300 kilometer yang sudah dibangun itu berada di penghubung Tangerang - Merak, Semarang-Solo, dan Mojokerto-Jombang.

“Target ini sangat penting buat Astra, karena di tahun 2020 diantara salah satunya yakni insfrastruktur, toll road ini sebagai persembahan dari Astra,” tandasnya.

“Dalam pembangunan insfrastruktur memang ada sedikit kendala diantaranya pembelian lahan untuk pembangunan tol itu. Perseroan akan fokus

Penerbit: PT Lensa Indonesia Cipta MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

dalam mengerjakan jalan tol sesuai dengan program pemerintah menggenjot proyek infrastruktur,” pungkasnya.

Astratel Nusantara Tbk bergerak di sejumlah sektor infrastruktur, antara lain jalan tol, pelabuhan, dan pengolahan distribusi air bersih. Di bisnis jalan tol, perseroan memiliki lima perusahaan pengusahaan jalan tol antara lain, PT Mandalasakti, PT MHI (Marga Harjaya Infrastruktur), PT Marga Trans Nusantara, PT Trans Marga Jateng, PT Trans Bumi Serbaraja.

Diketahui, Astra memiliki bisnis jalan tol, mempunyai lima perusahaan pengusahaan jalan tol antara lain: 1. PT Marga Mandalasakti, BUJT Tangerang - Merak (40,5 km). Astratel memiliki 79,3 persen saham.

2. PT Marga Harjaya In-

frastruktur, BUJT MojokertoJombang (40,5 km), kepemilikan Astratel 100 persen.

- Seksi I, ruas tol Jombang Barat - Jombang Utara telah beroperasi.

- Seksi II, dalam proses pembangunan dan ditargetkan selesai pada bulan Maret Tahun 2017 - Seksi III, beroperasi awal bulan Desember 2016 - Seksi IV yaitu ruas tol Jombang Barat - Kertosono sedang dalam proses konstruksi dan ditargetkan selesai pada tahun 2017 3. PT Marga Trans Nusantara, BUJT ruas tol KunciranSerpong (11,2 km). Kepemilikan Astratel 40 persen 4. PT Trans Marga Jateng, BUJT ruas tol Semarang-Solo (72,6 km). Kepemilikan Astratel 25 persen.

- Meliputi tol Semarang -

Direktur PT Astra Internasional memberikan arahan kepada tamu undangan dalam tasyakuran selesai proyek seksi 3 jalan tol Jombang - Mojokerto.

Bawen dan Bawen - Salatiga 5. PT Trans Bumi Serbaraja merupakan ruas tol terbaru yang pada April 2016 berhasil

dimenangkan oleh konsorsium PT Bumi Serpong Damai, PT Astratel Nusantara, PT Transindo Karya Investama,

Kabiro Kediri: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan Wartawan Nganjuk: Roy Alexander, Catur Setiawan, Agus Suhadi, Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Nanang Wartawan Trenggalek: Setiowati Wartawan Bojonegoro: Triyono, Haribono, Abdul Azis, Agus Budiono Wartawan Sampang: Moch. Yusuf, Laili Purnomo Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) wartawan lensa indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistik dibekali tanda pengenal dan dilarang menerima imbalan bentuk apapun dari narasumber

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

dan PT Sinar Usaha Mahitala.

Pada ruas tol Serpong - Balaraja dengan panjang 30 km, Astratel memiliki 25 persen.nobi

otonomi

15

Edisi 160 | 5 - 11 desember 2016

Beredar Foto Pengurus DPD Partai Hanura Jatim Pertemuan ‘Ditemani’ Miras Dalam foto terlihat sejumlah pengurus DPD Partai Hanura Jatim sedang malakukan pesta miras dan beberapa di antarnaya mengenakan seragam Partai Hanura.

k

isruh kepengurusan DPC Hanura Surabaya makin memanas dengan beredarnya foto sejumlah pengurus DPD Partai Hanura Jatim “ditemani” minuman keras (miras). Salah satu yang jadi sorotan ialah foto Sekretaris DPD Partai Hanura Jawa Timur, Warsito yang ikut dalam pesta tersebut.

Dalam foto yang didapat wartawan dari Sekretaris DPC Partai Hanura Surabaya, Agus Santoso itu terlihat sejumlah pengurus DPD Partai Hanura Jatim sedang malakukan pesta miras dan beberapa di antarnaya mengenakan seragam Partai Hanura. Warsito sendiri terlihat menggunakan kaos merah sedang berada satu meja dengan rekannya di sebuah kafe.

Ketika dikonfirmasi, Warsito tidak mau berkomentar terkait beredarnya foto dan kejadian di dalamnya. Hanya saja, pihaknya siap melakukan klarifikasi kepada DPP Partai Hanura.

“Terkait foto dan apa yang terkandung di dalamnya saya tidak mau mengomentari. Tentunya kita akan siap melakukan klarifikasi ke pusat (DPP Partai Hanura). Mohon maaf sebelumnya kita tidak mau menyikapi saat ini. Monggo kalau ditulis,” kata Warsito kepada Lensa Indonesia, Rabu (30/11/2016) di kantor DPD Partai Hanura Jatim.

Saat ini pihaknya masih berkonsentrasi melakukan pembenahan di internal partai seluruh Jatim sehingga roda organisasi kembali berjalan dengan baik. Namun, pihaknya

mengaku akan menyiapkan langkah hukum jika masalah internal partai sudah selesai.

“Kita sedang membenahi internal partai terlebih dahulu.

Saya tidak ingin memperkeruh suasana dengan berkomentar sana-sini. Biarkan saja, kita akan lakukan langkah hukum nanti,” kata Warsito.

Sebelumnya, Sekretaris DPC Hanura Surabaya, Agus Santoso mengatakan kepada wartawan bahwa foto tersebut dikirim kepada dirinya. Meskipun hanya sebagai pengurus tingkat kota, Agus Santoso meminta kepada partai untuk memecat kadernya yang pesta miras.

“Ini masalah etika dan moral, jika benar-benar anggota partai melakukan pesta miras tentunya kami di DPC Hanura Surabaya meminta kepada Ketua DPD Hanura Jatim untuk segera memecat anggotanya yang melakukan pesta miras yang sangat memalukan dan mencoreng kredibilitas partai di masyarakat,” ujar Agus Santoso.nwan

Salah satu foto pertemuan pengurus DPD Hanura Jatim ditemani minuman keras.

Diguyur Hujan Lebat DPRD Tulungagung Tetapkan Raperda APBD 2017 Semalam, Jombang Dilanda Banjir Setelah melalui rapat yang cukup melelahkan memakan waktu sekitar tiga jam, pada pukul 16.00, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulungagung menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 dan Program Pembentukan Perda, Jum’at (25/11/2016) di Ruang Graha Witjaksana, Gedung DPRD Tulungagung, Jalan RA. Kartini.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Tulungagung Su-

priyono, diikuti seluruh anggota dewan, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wakil Bupati Maryoto Bhirowo, didampingi Asisten dan Staf Ahli, Direktur Badan Usaha Milik Daerah, bersama seluruh jajaran Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Camat 19 kecamatan.

Usai penetapan rapat dilanjutkan pembacaan berita acara yang dibacakan Sekretaris DPRD Tulungagung Budi Fatahillah. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara antara legislatif dan eksekutif,

Ketua DPRD Tulungagung diwakili oleh Supriyono (ketua), Adib Makarim (wakil ketua), Agus Budiarto (wakil ketua) dan Imam Kambali (wakil ketua), sedangkan dari eksekutif Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wakil Bupati Maryoto Bhirowo.

Sebelumnya seluruh fraksi yang ada di dewan menyampaikan pendapat dan catatan, diawali Fraksi Demokrasi Perjuangan Indonesia, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Amanat Nasional, Fraksi Hanura dan ditu-

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

banjir tersebut kendaraan roda dua akan mengalami macet kemasukan air (mogok).

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang, Nur Huda mengatakan, sebanyak tujuh kecamatan yang berada di Kabupaten Jombang memang dalam siaga bencana alam banjir dan tanah longsor.

Tujuh kecamatan yang masuk dalam siaga bencana alam meliputi Kecamatan Wonosalam, Bareng, Mojowarno, Mojoagung, Sumobito, Jombang.

“Untuk siaga bencana longsor di Kecamatan Wonosalam dan Bareng karena wilayahnya terletak di perbukitan atau lereng gungung Arjasmoro.

Selain itu juga ditemukan dua retakan tanah di Gunung Anjasmoro yang berpotensi longsor. Sedangkan untuk kawasan siaga banjir, ada di Kecamatan Mojowarno, Mojoagung, Sumobito dan Jombang kota yang juga masih tergolong masuk dalam kawasan siaga banjir,” kata Huda.

Ia menjelaskan Kecamatan Mojowarno ada beberapa desa yang masuk diantaranya, Desa Mojowarno, Mojojejer, Selorejo, Catakgayam. Untuk kecamatan Mojoagung, Desa Kademangan, Gambiran serta Janti. Dalam menentukan status bisa dilakukan peningkatan dari siaga menjadi waspada jika ada genangan air yang tinggi dan membahayakan masyarakat, dan status waspada bisa langsung diturunkan kepada status siaga jika genangan tersebut sudah turun.

“Semua peralatan untuk persiapan dengan adanya peningkatan status sudah lengkap, semua perlatan sudah tersedia, mulai dari perahu karet untuk evakuasi dan tenda pengungsi juga sudah tersedia. Sehingga jika sewaktu-waktu diperlukan sudah siap,” ujarnya.

“Seluruh masyarakat yang ada di daerah rawan dan dalam siaga bencana untuk lebih waspada dan berhati-hati. Jika ada hujan dengan intesitas tinggi dan lama hendaknya masyarakat untuk lebih siaga, mengingat puncak musim hujan baru terjadi pada bulan januari mendatang,” himbaunya.nobi

sebesar sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu rupiah.

Dengan formasi Pendapatan Rp 2.400.136.851.042, 50, Belanja Rp 2.388.143.339.042,50.

Disepakati dengan anggaran yang lumayan besar itu, akan diprioritaskan pada tiga program layanan dasar masyarakat, yakni infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Menurut Supriyono, pemberian insentif sebenarnya bisa juga diberikan pada pelayanan kesehatan selama kondisi keuangan masih ada.nnang

DPRD Kendal Setujui RAPBD Kabupaten Kendal 2017

Warga Jombang mengungsi karena rumah-rumah mereka dilanda banjir.

Diguyur hujan lebat dari sore hingga malam hari beberapa wilayah di Jombang terendam banjir. Ratusan rumah, jalan desa, dan juga areal persawahan terendam air akibat debit air sungai yang meluap, Sabtu (26/11/2016).

Banjir di Jombang menerjang beberapa wilayah yakni Kecamatan Jombang Kota dan Mojowarno, Kecamatan Mojoagung, Sumobito, Tembelang, Kesamben.

“Genangan air di jalan dan pemukiman warga setinggi lutut orang dewasa, ya sekitar 60 cm, bahkan malam hari sampai dengan pinggang. Banjir ini akibat hujan dari sore sampai malam hari yang tak kunjung reda. Banjir juga menggenangi areal persawahan milik warga,” ujar Supadi, salah satu warga Jombang.

Lebih lanjut, Aisiyah (43), warga Desa Pesantren, Tembelang mengatakan, banjir disebabkan oleh luapan sungai yang melintas di desanya. Akibat guyuran hujan deras yang cukup lama itu, debit air sungai semakin tinggi hingga meluap menggenangi permukiman.

“Banjir ini dari tadi malam mas, akibat hujan yang tak kunjung reda, bahkan sampai dini hari hujannya. Pagi tadi saya berangkat ke pasar untuk berjualan sayur, sewaktu pulang rumah sudah kemasukan air, dikampung sini memang di kelilingi sungai,” bebernya.

Ia melanjutkan banjir ini memang jadi langganan tahunan mas, setiap musim hujan tiba kerap desa ini dibanjiri luapan air sungai, saat terjadi hujan lebat. Meski banjir, warga tidak ada yang mengungsi dan tetap bertahan di rumah masing-masing.

Karena sudah terbiasa dengan banjr musiman ini, warga juga enggan mengungsi karena khawatir dengan barang berharga yang ada d irumah, jika ditinggal mengungsi.

Akibat terendam banjir, aktivitas warga menjadi terganggu sebab seluruh akses jalan desa dan rumahnya tergenang air cukup dalam sehingga tidak memungkinkan untuk dilalui kendaraan, baik roda empat maupun roda dua, karena jika melewati genangan

tup Fraksi Semangat Baru.

Seluruh fraksi menyepakati APBD Tulungagung Tahun Anggaran 2017, sebesar Rp2,4 triliun sedikit lebih tinggi dibandingkan anggaran tahun lalu.

Bupati Syahri Mulyo mengatakan, akan segera menyampaikan Perda APBD Tulungagung Anggaran Tahun 2017 dan Perda Program Pembentukan Perda ke Gubernur Jawa Timur , untuk dilakukan evaluasi dan rekomendasi.

Bupati juga mengungkapkan tahun ini APBD Tulungagung surplus Rp11. 993.512.000,- atau

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Lodagung Perum Jasa Tirta I.

Perum Jasa Tirta I Bangun Proyek PLTM Lodagung Rp 40 M Perum Jasa Tirta (PJT) I meng embangkan usaha pengelolaan sumber daya air.

Pengembangan usaha ini dimulai dengan pembangunan PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) Lodagung yang telah dimulai sejak 1 Agustus 2016 lalu dengan nilai investasi sekitar Rp 40 miliar.

Kepala Divisi SPAM dan PLTA/PLTM, Vonny C Setiawati mengatakan, pembangunan proyek Lodagung ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh perusahaan tanpa ada investasi dari pihak ketiga.

“Sesuai PP 46 Tahun 2010, kami PJT I diberikan kewenangan untuk optimalisasi aset.

Salah satunya aset kami adalah sumber daya air yang masih potensial kini mulai kami jadikan PLTM seperti di Lodagung. Ini adalah proyek pertama kali yang dilakukan oleh perusahaan secara langsung tanpa ada investasi dari pihak ketiga,” ujarnya di Surabaya, Selasa (29/11/2016).

Saat ini, proyek PLTM Lodagung masih dalam tahap pembangunan dan diperkirakan bisa selesai 23 November 2017 mendatang. Direncanakan PLTM Lodagung bisa menghasilkan listrik sebesar 2 x 650 kW yang terletak di Kelurahan

Jegu, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Jika dihitung energi tahunan maka bisa memroduksi sebesar 9,3 GWh/ tahun (capacity factor 83,43 persen).

Ia menjelaskan, PLTM Lodagung merupakan program pengembangan usaha Perum Jasa Tirta I dalam investasi di bidang Energi Baru Terbarukan (EBT). “Proyek ini memanfaatkan potensi tinggi jatuh (gross head) sebesar 12,50 m di bagian pengambilan saluran irigasi Lodagung,” papar dia.

Adapun air irigasi selama ini tersedia sepanjang tahun dengan ketersediaan debit sebesar 8,89-13,78 m3/detik. Air tersebut yang semula digunakan hanya untuk mengairi lahan pertanian dari Kabupaten Blitar hingga Tulungagung, selanjutnya akan dibangkitkan dan dapat menghasilkan tenaga listrik.

Sebelum digunakan untuk mengairi sawah, air diambil langsung dari Waduk Wlingi menggunakan pipa intake teknologi siphon, lalu dialirkan melalui pipa pesat (penstock) yang saat ini masih dibangun. Lalu air memutar turbin dan turbin memutar generator, lalu dikembalikan lagi ke saluran irigasi untuk mengairi lahan pertanian.

Jalur pipa pesat menuju lokasi rumah pembangkit (powerhouse) dibangun di sebelah kiri dan sejajar dengan saluran terbuka irigasi. Powerhouse berisi turbin, generator, transformator dan sistem kontrol. Pipa pesat berupa pipa baja berdiameter 2,5 m sepanjang ±338 m. Lalu mendekati powerhouse akan bercabang dua dengan diameter masing-masing 2 m sepanjang ±20 m.

Rencannya, energi listrik tersebut akan diinterkoneksikan dengan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20 kV milik PLN di Gardu Induk Wlingi.

Diharapkannya pasokan listrik baru itu mampu menambah dukungan sebesar 1,7 MVA (10,22 persen) dari total kekurangan sebesar 16,62 MVA yang dibutuhkan untuk wilayah Blitar dan sekitarnya.

Selain itu, PLTM Lodagung juga untuk menyukseskan program pemerintah dalam memproduksi listrik 35 ribu MW yang dicanangankan Presiden Joko Widodo.

Selain Lodagung, Vonny menjelaskan masih ada banyak potensi lain di wilayah kerja PJT I. Di WS Brantas juga ada di Lodoyo 2, Mrican, Karangkates 4 dan 5, dan Kesamben. nsarifa

Rapat Paripurna Pimpinan DPRD Kendal bersama Wakil Bupati Kendal Drs Masrur Masykur.

Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kendal telah menyetujui dan menetapkan Raperda Kab Kendal tentang RAPBD Kab Kendal tahun anggaran 2017 pada Rabu (30/11/2016) dalam Rapat Paripurna DPRD Kendal.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan dan persetujuan bersama oleh Bupati Kendal yang diwakilkan oleh Wakil Bupati Kendal Drs Masrur Masykur dan segenap Pimpinan DPRD Kendal.

APBD Kab Kendal tahun anggaran 2017 disebutkan jumlah Pendapatan Daerah sebesar Rp 1,963 triliun. Sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp 2,04 triliun, sehingga defisit sebesar Rp 123,953 miliar. Ketua DPRD Kendal Prapto Utono mengatakan, angka defisit masih wajar, karena tidak lebih dari 3,5 persen.

“Defisitnya masih wajar, dan tidak ada masalah, karena sebenarnya masih ada piutang dari sumber pendapatan yang belum tertagih,” katanya.

Prapto mengatakan, pada APBD 2017 banyak terjadi rasionalisasi, karena disesuaikan

dengan tagline Kendal Berkhidmat yang menitikberatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang prima, dengan program-program yaitu smartdes (desa online), aplikasi PBB, BPHTB, aset, pengadaan barang jasa secara elektronik, peningkatan pelayanan terpadu di kecamatan (paten) dan peningkatan pelayanan dasar masyarakat.

“Kami juga minta agar sosialisasi program RPJMD harus sampai ke tingkat bawah, supaya di akhir jabatan bupati nanti, program pembangunan dapat dinikmati,” harapnya.

Bupati Kendal dr Mirna Annisa dalam sambutan dibacakan Wakil Bupati Kendal Drs Masrur Masykur menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras pihak legislatif maupun eksekutif, sehingga pembahasan RAPBD 2017 bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Terkait dengan rekomendasi yang disampaikan oleh komisi-komisi dan Badan Anggaran akan diperhatikan sepanjang sesuai dengan peraturan yang ada.neko

metropolis

16

Edisi 160 | 5 - 11 desember 2016

Soekarwo Upayakan Program Rumah Murah bagi PNS dan PTT Gubernur Jatim mengupayakan rumah murah bersubsidi bagi PNS dan PTT.

g

ubernur Jawa Timur Soekarwo tengah mengupayakan pro­ gram rumah murah bersubsidi bagi Pe­ gawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang belum memiliki tempat tinggal.

Program ini wujud kepedu­ lian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim terhadap kesejahteraan para pegawai di lingkungan instansi peme­ rintahannya. Namun, hal itu masih akan dibahas bersama Presiden RI Joko Widodo.

“Itu nanti dan nanti diba­ has dengan pemerintah, pro­ gramnya seperti apa,” kata Soekarwo saat ditemui usai menjadi Inspektur Upacara HUT ke-45 Korpri di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa (29/11/2016).

Menurut Pakde Karwo

(sapaan akrab Soekarwo) program itu menjadi bagian dari upaya mensejahtera­ kan pegawai, namun tetap disesuaikan dengan penda­ patan negara. “Kalau penda­ patan negara sedang turun maka tidak bisa ditingkatkan.

Makanya ditingkatkan dulu keadilan karena merupakan kesejahteraan batin,” tegas Soekarwo.

Sebelumnya, Pemprov Jatim melalui Kepala Badan Kepe­ gawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur Siswo Heroetoto menyampaikan berdasarkan koordinasi dengan 22 pimpinan SKPD dari 38 SKPD di Jatim, sebanyak 2.000 orang PNS saat ini belum memiliki rumah, sedangkan PTT sebanyak 6.000 orang.

Selain dilengkapi deng­ an surat keterangan belum memiliki rumah tetap, syarat

yang harus dipenuhi oleh PNS dan PTT untuk menda­ patkan rumah harga murah tersebut yaitu menyepakati aturan dengan tidak memin­ dahtangankan selama proses angsuran, serta mengubah bentuk bangunan.

“Tidak ada batasan kuota bagi PNS dan PTT yang ber­ niat mendaftarkan. Lokasinya nanti di sekitaran Surabaya, luas lahan 6×12 meter dengan luas bangunan 6×6 meter,” katanya.

Program itu mendapat du­ kungan dari DPRD Jatim yang dinilai sangat tepat karena belum semua PNS, termasuk PTT memiliki rumah sehingga dipastikan membantu me­ ningkatkan taraf hidup serta perekonomian pegawainya.

Ketua Komisi A DPRD Ja­ tim Freddy Poernomo ber­ harap siapapun yang akan mendapat kesempatan memi­ liki rumah murah harus benarbenar selektif dan benar-benar sesuai penerimanya.nsarifa

Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Halim Iskandar Terpilih Lagi Ketua DPW PKB Jatim Periode 2016-2021 Abdul Halim Iskandar (Pak Halim) terpilih kembali menjadi Ketua DPW PKB Jawa Timur periode 2016-2021.

Pemilihan tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat lewat Muswil IV PKB Jatim di Hotel Shangri-La Surabaya, Minggu (27/11/2016).

Seperti diberitakan sebel­ umnya, sebagian besar DPCDPC PKB se-Jatim masih menginginkan Pak Halim yang juga Ketua DPRD Jatim itu memimpin PKB Jatim un­ tuk lima tahun ke depan.

“Sebagai kader partai, tidak seyogyanya menolak keputu­ san partai, baik bersumber dari permusyawaratan para pimpinan DPC PKB maupun yang bersumber dari intruksi DPP,” tegas Pak Halim saat memberikan pernyataan kesediaan dipilih kembali di hadapan peserta Muswil.

Menanggapi hal ini, Ketua DPC PKB Kabupaten Sam­ pang Aliyadi mengaku ber­ syukur Pak Halim bisa terpi­ lih kembali memimpin DPW PKB Jatim. Sebab hampir semua DPC mengusung nama Halim Iskandar untuk dijadi­ kan ketua lagi.

Menurut pria yang juga Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim ini dipilihnya Pak Halim karena memang untuk saat ini

Abdul Halim Iskandar (tiga dari kanan) berfoto bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Dewan Syuro serta Gubernur Jatim usai pelaksanaan Muswil IV DPW PKB Jawa Timur.

hanya sosoknya yang dinilai pantas dan mumpuni untuk memimpin PKB Jatim.

“Salah satunya kinerja yang Pak Halim tunjukkan kan sudah terlihat dan sukses, dibawah kepemimpinannya PKB jadi partai pemenang di Jatim. Faktor lain yaitu figur Pak Halim yang memang pan­ tas jadi pemimpin. Dan kepu­ tusan ini memang sejak awal yang diusung oleh seluruh teman-teman DPC (PKB) seJatim,” jelas Aliyadi pada Lensa Indonesia, Senin (28/11/2016).

Pihaknya bersama DPC PKB lainnya menyatakan siap mendukung kepengurusan DPW PKB Jatim yang baru dan menjadikan partainya bisa meraih kemenangan mutlak di Pilgub dan Pileg mendatang. Terlebih, DPW PKB Jatim merupakan ba­ rometer nasional untuk selu­ ruh DPW PKB se-Indonesia.

Selain melakukan pemi­ lihan ketua dewan tanfidz DPW PKB Jatim, Muswil juga melaksanakan pemilihan ket­ ua dewan syuro DPW PKB

periode 2016-2021. Yang me­ narik, KH Abdus Salam Mujib selaku Ketua Dewan Syuro PKB Jatim periode 2011-2016 menolak untuk dicalonkan kembali, karena ingin fokus membesarkan pondok pesan­ tren yang dipimpinnya.

Sebagai penggantinya, peserta Muswil akhirnya bersepakat menunjuk KH Muhsin Ghozali, pemangku Ponpes Al Ghozali Tulunga­ gung sebagai Ketua Dewan syuro DPW PKB Jatim peri­ ode 2016-2021.nsarifa

Pemkot Surabaya Tegaskan Program Sertifikat Massal Tidak Gratis Pemkot Surabaya men­ egaskan bahwa program “Ser­ tifikatkan Surabaya” secara massal tidak gratis. Masyarakat tetap harus melunasi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang biayanya relatif mahal.

Edi Christijanto Kabag Pemerintahan dan Otoda Pemkot Surabaya mengakui banyak warga yang mengira program sertifikat tanah di­ anggap gratis tanpa kecuali seperti Prona. Padahal untuk pengajuan, harus melunasi pajak termasuk, termasuk sertifikat Surat Ijo harus ada beberapa proses yang harus dilalui.

“Agar pengajuan ke BPN (Badan Pertanahan Nasio­ nal) diterima harus melunasi pajak dahulu. Entah terlalu senang atau bagimana, semua persyaratan sudah tercan­ tum di brosur,” kata mantan Camat Genteng ini, Jumat (2/12/2016).

Edi menyatakan selama ini soasialisasi sudah gencar dilakukan. Namun, pihaknya tidak menampik masih ada miskomunikasi warga. Mung­ kin disebabkan ada antusiasme

warga secara berlebihan.

Eddy mengakui, pajak PPh dan BPHTP memang relatif mahal. Misalnya, untuk tanah sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) senilai Rp385 juta maka PPh yang harus dibayar sekitar Rp9 juta, atau 2,5 per­ sen dari harga jual. Sedangkan BPHTB yang harus dibayar sebesar Rp7 juta.

“Persyaratan lainya, warga harus menunjukkan KTP serta, bila ada, berkas surat keterangan waris. Memang relatif mahal.

Tapi warga seharusnya berpikir, tanah di Surabaya ini sebagian besar tanah petok. Kalau sudah sertifikat, nilai jualnya akan meningkat,” kata Edi. Melalui proses sertifikasi massal di Surabaya, Eddy mengklaim, pengurusan ser­ tifikat semakin pasti. Waktu pengurusan dan biayanya sudah terukur.

Biaya pendaftaran proses sertifikat di Surabaya, un­ tuk luasan tanah 500 meter persegi hanya Rp545 ribu. Se­ suai PP 128 tahun 2015, proses sertifikat tanah selesai dalam waktu 90 hari.

“Tapi BPN kemarin mem­ inta waktu tambahan, mak­ simal 120 hari. Karena pen­

gajuannya cukup banyak,” ujarnya.

Terkait hak ini, Herlina Harsono Njoto Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemer­ intahan DPRD Surabaya men­ gakui masih belum banyaknya warga paham atau mengetahui program sertifikasi tanah ma­ ssal program BPN pusat.

“Ada biayanya tapi gak besar. Kenyataanya warga ternyata masih banyak warga yang menganggap bahwa pro­ gram itu gratis seperti hal­ nya program Prona. Padahal tidak,” kata politikus Partai Demokrat ini.

Selain itu, lanjut dia, ban­ yak juga masyarakat yang me­ nyebut program sertifikasi ta­ nah juga berlaku untuk status tanah seperti izin pemakaian tanah (IPT) atau surat ijo.

“Memang betul bisa, tapi harus melalui tahapan se­ perti pembebasan, membayar sesuai harga NJOP ke pemkot sebagai bentuk pembebasan dan lainnya,” ujarnya.

Melalui program sertifikasi tanah massal ini, Pemkot Sura­ baya menargetkan 224.107 bi­ dang tanah di Surabaya sudah tersertifikatkan pada akhir 2017 mendatang.nwan

a d v e r t o r i a l

Komisi A Minta Revisi Perwali Soal Larangan Anggota Parpol Jabat RT/RW Legislator menyarankan Pemerintah Kota Surabaya mere­ visi Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 38 Tahun 2016 tentang larangan anggota partai politik menjabat sebagai pengurus RT/ RW dan LKMK karena dinilai ber­ tentangan dengan UU di atasnya.

“Perwali ini bertentangan kar­ ena wali kota dan wakilnya adalah anggota parpol. Jika pengurus RT/ RW dilarang dari anggota parpol, maka aturan ini akan merambat pada pucuk pimpinan pemerin­ tahan nantinya,” kata Wakil Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pe­ merintahan DPRD Surabaya Adi Sutarwijono.

Menurut dia, perwali tersebut sebenarnya mengandung polemik karena akan bertentangan dengan dua UU di atasnya yakni UU ten­ tang partai politik dan UU tentang hak asasi manusia.

“Dalam UU itu sama sama me­ nyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk berserikat dan berorganisasi. Itu menjadi hak

asasi mereka,” katanya.

Sedangkan yang dijadikan acuan dari Pemkot Surabaya terkait terbitnya perwali adalah Pera_turan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomer 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yang tidak diperbolehkan dari unsur pengurus parpol.

Adi Sutarwiyono menganggap peraturan ini merupakan kritik terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh seorang anggota parpol. Ia menjelaskan untuk menyiasati hal itu, Pemkot bisa merevisi Perwali tersebut dengan mengubah anggota parpol men­ jadi pengurus parpol yang dilarang menjabat sebagai pengurus RT/ RW dan LKMK. “Kalau pengurus parpol yang dilarang menjabat sebagai pengu­ rus RT/RW, maka anggota parpol masih bisa menjabat. Aturan ini yang digunakan oleh Gubernur DKI Jakarta untuk menyiasati peraturan Menteri Dalam Negeri,” katanya.

Ia juga menyatakan Perwali 38/2016 merupakan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 15 tahun 2003 tentang pedoman pembentukan organisasi lembaga ketahanan masyarakat Kelurahan(LKMK), RT dan RW. Perwali tersebut sudah ditan­ datangani oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada 24 Oktober 2016.

“Wali kota sudah tanda tangan, sehingga akan diberlakukan, Ini kan ironis. Seharusnya wali kota meneliti terlebih dahulu. Kalau anggota parpol dilarang men­ jadi pengurus RT, RW, sama saja menghambat langkahnya sendiri saat parpol ini butuh dukungan warga,” katanya.

Hal yang sama juga disam­ paikan anggota Komisi B DPRD Surabaya Ahmad Zakaria. Ia men­ gatakan mungkin wali kota lupa, kalau dirinya di usung oleh partai politik, sehingga aturan itu disah­ kan tanpa ditelaah lagi,” katanya.

Menurut Zakaria, anggota parpol tidak boleh menjabat sebagai pen­ gurus RT/RW, maka hal itu melang­ gar hak azasi dalam berorganisasi.

“Seharusnya Pemkot merivisi pasal yang melarang anggota parpol dila­ rang menjabat pengurus RT/RW. Cukup pengurus parpol saja yang dilarang,” katanya.

Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya Ira Tursilowati mengat­ akan pemkot mengajukan kembali Rancangan Peraturan Daerah ten­ tang penataan organisasi di tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) yang sempat ditolak empat kali oleh DPRD Surabaya.

“Pengajuan perda ini sudah dilakukan selama empat kali. Na­ mun selama empat kali itu pula pengajuan raperda ini juga ditolak oleh DPRD. Kali ini kita ajukan lagi karena Perwalinya sudah terbit, yaitu Perwali No 38 Tahun 2016.

Tapi harus dibuatkan perdanya juga,” kata Ira.nadv/wan

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Adi Sutarwiyono.