Koran Lensa Indonesia Edisi 161

Pengaduan langganan/ iklan/redaksi, HOTLINE: (0 2 1 ) 5 3 6 6 0 1 7 7 (0 3 1 ) 8 4 1 0 2 8 8

topik

Edisi 161 | 12 - 18 desember 2016

Rachmawati Soekarnoisme yang Getol Melawan Kapitalis Baca Halaman 3 | sosok

Terbit 16 halaman | Harga Eceran: Rp 4.000 | Langganan: Rp 16.000 (Luar Jawa tambah ongkos kirim)

Polisi Kantongi Bukti Transfer dari Sponsor Baca Halaman 4 | patgulipat

Hanif Dhakiri: Tenaga Kerja Asing Tak Bisa Bekerja di Indonesia Tanpa Keahlian Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan regional International Labour Organization (ILO) se-Asia Pasifik. Acara itu dihadir 34 perwakilan dari negara-negara anggota ILO. Indonesia masih menekankan tentang pentingnya perlindungan terhadap buruh migran. Selengkapnya Baca Halaman 6

Yayasan Peduli Pesantren, Jurus Taipan Kuasai NKRI

Ahok Pasti Diberhentikan, Djarot Pimpin Jakarta

Hary Tanoe Lebih bahaya Dari Ahok Pendirian Yayasan Peduli Pesantren dicuriga sejumlah ulama sebagai upaya taipan menjarah NKRI.

c

hief Executive Officer (CEO) MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, mendirikan Yayasan Peduli Pesantren (YPP). Peluncuran yayasan ini dilakukan pada Minggu, (4/12/2016). Diketahui, Hary Tanoe meresmikan berdirinya YPP dengan dana awal yang diberikan sebesar Rp 2 miliar.

Hary Tanoe berharap, melalui dana yang dikumpulkan nantinya dapat membedah pesantren-pesantren kecil sebagaimana program bedah rumah yang selama ini sudah ada.

Hary Tanoe menjelaskan, yayasan yang didirikannya itu sebagai upaya untuk mendukung serta membantu seluruh pembangunan sarana dan prasarana pesantren yang ada di Indonesia. “Kita harus melakukan yang terbaik dalam kapasitas kita,” katanya.

Dia mengungkapkan, keberhasilan bisa diraih siapa pun. “Selama masih dalam kemampuan manusia, kita pasti bisa,” tuturnya. Kuncinya adalah kerja keras, tekun, dan pantang menyerah sebelum tujuan tercapai.

Dalam kesempatan tersebut, Hary Tanoe juga menceritakan selama keluar masuk pesantren di di daerah-daer-

ah, dia banyak menemui pesantren yag kondisinya tidak layak bagi santri-santrinya.

Umumnya santri di pesantren tersebut berjumlah di kisaran 50-100 orang.

Berangkat dari pengalaman tersebut, Hary Tanoe mendirikan Yayasan Peduli Pesantren. Yayasan tersebut bertujuan membantu pesantren-pesantren di daerah. Agar pesantren tersebut bisa maksimal dalam mendidik santri.

“Agar kelak santri bisa bangun daerahnya,” tuturnya.

Pembina Yayasan Peduli Pesantren, Ahmad Rofiq, mengatakan yayasan ini lahir karena Hary merasa terpanggil ketika mendatangi pesantrenpesantren. Menurut Ahmad, Hary secara intensif memberi pengetahuan dan inspirasi kepada anak-anak muda, termasuk di pesantren.

“Dengan perasaan intuisi sebagai pemimpin, (Hary) tentu punya keterpanggilan hati untuk berkontribusi lebih luas. Muncul gagasan membuat yayasan, yayasan ini sifatnya publik, di bawah MNC Group,” kata Ahmad Rofiq, Jumat (9/12/2016).

Dia menyatakan yayasan ini sifatnya sangat terbuka.

Siapa saja masyarakat bisa berkontribusi menyumbang-

Pemerintah memastikan akan langsung memberhentikan sementara Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjhaja Purnama (Ahok) dari kursi gubernur begitu terima surat keterangan terdakwa dari pengadilan.

Kepastian itu disampaikan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono, Kamis (8/12/2016).

Selasa, 13 Desember, Ahok duduk sebagai terdakwa kasus dugaan penistaan agama di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus), Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat.

Saat ini, status Ahok sebagai gubernur non aktif karena sedang cuti kampanye Pilgub dari 28 Oktober 2016 sampai 11 Februari 2017. Harusnya, setelah 11 Februari itu, Ahok bisa kembali menyandang jabatan gubernur, tapi kesempatan itu bisa melayang karena Ahok bakal berstatus terdakwa. nBaca: Ahok... Halaman 7

Susunan Pengurus YPP

Gamawan Fauzi yang Paling Tahu Penerima Untung Proyek E-KTP

Dewan Pengawas Ketua: KH Salahudin Wahid Wakil Ketua: Liliana Tanoesoedibjo Anggota: Prof Firmanzah, Yamin Tawari Dewan Pembina Ketua: KH Said Aqil Siroj Anggota: Prof Mahfud MD, Habib Achmad Djindan, Hajriyanto Y Thohari, Ahmad Rofiq Dewan Pengurus Ketua Umum: Hary Tanoesoedibjo Wakil Ketua Umum: Abdul Khaliq Ahmad Sekretaris Umum: Fatur Rahman Bendahara Umum: Stien Maria Schouten

Hary Tanoesoedibjo, ketua umum Yayasan Peduli Pesantren (YPP).

kan dana. Setiap informasi kegiatan dan penggunaan dana juga akan dibuka ke publik. Salah satu pengurusnya adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj.

Ahmad mengatakan kegiatan Yayasan Peduli Pesantren adalah ikut membangun fisik pesantren. “Kami tidak terlibat dalam pembangunan nonfisik pesantren karena itu otoritas kiai dan pengasuh pesantren,” katanya.

Pembangunan fisik misalnya kelas, alat laboratorium, dan barang-barang yang menjadi kebutuhan pendidikan. nBaca: Harry Tanoe.. Halaman 7

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri pihak-pihak yang diduga menerima keuntungan dari proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri. Salah satunya dengan memeriksa mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Khatibul Umam Wiranu sebagai saksi.

Melalui Khatibul, penyidik ingin mengetahui dalam proses pembahasan e-KTP di DPR. Apakah terdapat dorongan dan peran serta sejumlah pengusaha agar parlemen menyetujui anggaran proyek pengadaan kartu identitas berbasis elektronik tersebut.

“Ya, itu salah satu pertanyaan. Tapi saya menjawab dengan tegas menyangkut hal-hal yang ditanyakan itu tidak ada. Paling tidak saya tidak pernah mengetahui atau merasakan ada atensi dari pengusaha, karena yang dibahas di komisi menyangkut substansi pentingnya e-KTP,” jelas Khatibul usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Jumat (9/12/2016).

Menurutnya, dalam pembahasan e-KTP di Komisi II DPR, Gamawan Fauzi yang saat itu menjabat Menteri Dalam Negeri menjelaskan beberapa hal penting terkait pengadaan e-KTP. Seperti kepentingan mendesak untuk melakukan pendataan penduduk secara nasional. nBaca: Gamawan... Halaman 7

Penghasil Daya Raksasa “Reaktor Nuklir” Berujung Referendum Reaktor nuklir menjadi ancaman setelah kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di Chernobyl dan Fukushima. Swiss bahkan mengadakan referendum untuk menentukan nasib si penghasil daya raksasa.

Akhir November lalu, Swiss mengadakan referendum.

Bukan, penduduk negara ini bukan hendak memisahkan diri maupun keluar dari Uni Eropa. Mereka memutuskan terkait apakah masih bersedia

menggunakan tenaga nuklir sebagai pembangkit energi listrik atau tidak lagi.

Energi nuklir menjadi isu hangat lantaran banyak negara yang sebelumnya memanfaatkan nuklir sebagai tenaga penghasil listrik jadi berpikir untuk beralih ke energi alternatif lainnya.

Tiga kecelakaan nuklir dunia menjadi penyebabnya: Three Mile Island 1979 di Amerika Serikat, Chernobyl 1985 di Uni Soviet, dan terbaru Fu-

kushima Jepang 2011.

Kerusakan dan dampak jangka panjang karena radiasi yang ditimbulkan adalah risiko yang paling dijadikan pertimbangan.

Risiko raksasa ini kemudian menerbitkan kekhawatiran dari negara-negara yang mengembangkan dan menggunakan tenaga nuklir.

Ia seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. nBaca: Penghasil...

Halaman 7

Lolos Gugatan Rp 17 T, Indonesia Menang di Pengadilan Arbitrase Untuk pertama kalinya, Indonesia berhasil memenangkan gugatan melawan perusahaan tambang asal Inggris, Churchill Mining Plc, dan anak perusahaannya di Australia, Planet Mining Pty Ltd. Indonesia pun lolos dari gugatan sebesar USD1,31 miliar atau sekitar Rp17 triliun yang diajukan perusahaan ini di arbitrase internasional, International Centre for

Settlement of Investment Disputes (ICSID).

Sebaliknya, perusahaan itu harus membayar biaya perkara dan persidangan yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia yakni sebesar USD8,64 juta atau sekitar Rp125 miliar, dan sejumlah administrasi lainnya senilai USD800.000 atau sekitar Rp10,6 miliar.

Keputusan yang diambil badan penyelesaian sengketa

Tommy Soeharto Penyandang Dana Makar?

investasi internasional bentukan Bank Dunia pada Rabu (7/11/2016), menilai bahwa 34 dokumen sengketa perjanjian yang diajukan Churchill tidak asli.

Document Churchill diduga dipalsukan oleh pihak yang bertindak untuk tau atas nama mitra Churchill di Indonesia, yaitu Grup R idlatama. nBaca: Lolos...

Halaman 7

Bagan donatur makar yang beredar di media sosial. Dalam gambar disebutkan Tommy Soeharto di urutan paling atas.

Polri telah menangkap delapan pelaku makar yang hendak menggulingkan pemerintah dengan memanfaatkan aksi 212. Dari delapan pelaku makar itu, hanya satu orang yang dilakukan penahanan.

Selain menetapkan tersangka, Polri juga telah mendeteksi aliran dana yang mendompleng aksi makar ini.

Kapolda Metro Jaya Irjen

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Moch. Iriawan mengatakan penyidik masih perlu waktu untuk mengungkap siapa sponsor makar. “Karena perlu koordinasi dengan bank, buka rekening koran dan sebagainya.

Tapi (sponsornya) bukan dari parpol,” kata Irawan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (9/12/2016). Baca juga di hal 4: Siapa Sponsor Makar?

Tak lama, beredar gambar

Menembus Zona Tahun ke-7

skema pendana makar di media sosial. Dari gambar itu diketahui orang yang menjadi sumber dana adalah Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.

Dalam bagan penyandang dana makar menempatkan Tommy Soeharto di posisi paling atas. Terdapat 20 orang yang disebut-sebut sebagai donatur makar. Dari 20 orang tersebut, 11 orang di antaranya

sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pada 4 Desember 2016.

Belum diketahui siapa yang membuat bagan donatur makar tersebut dan kapan diupload ke media sosial (medsos). Bahkan, orang pertama yang menyebarkan bagan donatur makar itu juga belum diketahui. nBaca: Tommy...

Halaman 7

ekonomi bisnis

2

Edisi 161 | 12 - 18 desember 2016

Sebanyak 215 Komisaris dan Direksi Bank Umum dan BPD Belum Ikut Tax Amnesty

Ancam Bankir, Sri Mulyani: Saya Tak Minta Jiwa Raga, Saya Minta Anda Bayar Pajak Dari 536 bankir yang tercatat di Jakarta saja, ada 98 komisaris dan 168 direksi yang belum mengikuti tax amnesty.

m

enteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan dari 963 bankir (komisaris dan direksi) yang terdapat pada Bank Umum dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia, baru 338 yang ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Dari jajaran komisaris, baru 161 orang dari 376 yang ikut tax amnesty. Sedangkan dari jajaran direksi, dari 587 direksi, baru 177 yang ikut tax amnesty.

“Dari 963, hanya 87,5% yang menyerahkan SPT (Surat Pem-

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Harbolnas, Blue Bird Luncurkan Program “Kemana Aja, 20 Ribu” Menyemarakkan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2016 yang dilaksanakan 12-14 Desember 2016, PT Blue Bird Tbk (BIRD) dan Mastercard (NYSE: MA) meluncurkan program “Kemana Aja, 20 Ribu”.

Marketing Director Blue Bird, Febby Intan mengatakan, program ini merupakan kelanjutan dari peluncuran sistem pembayaran non-tunai (cashless) di aplikasi My Blue Bird (MyBB).

“Dengan promo ini, pelanggan yang memesan taksi Blue Bird melalui aplikasi MyBB dan melakukan pembayaran dengan kartu kredit berlogo Mastercard yang sudah didaftarkan dan memasukkan logo HARBOLNAS berhak mendapatkan potongan harga hingga Rp 80.000,” kata Febby di Jakarta, Jumat (9/12/2016).

Program kerja sama ini dapat dinikmati oleh pelanggan di enam kota dengan minimum pembayaran yang berbeda-beda di setiap daerah, yakni di Jabodetabek Rp 20.000, Bandung Rp 35.000, Surabaya Rp 15.000, Semarang Rp 25.000, Bali Rp 30.000, serta Medan Rp 25.000.

Febby menjelaskan, program promosi ini dinamakan ‘Kemana Aja, 20 Ribu’ dikarenakan Rp 20.000 merupakan pembayaran minimum taksi Blue Bird menggunakan aplikasi MyBB di wilayah Jabodetabek.

“Kami sangat bangga berpartisipasi dalam ajang Harbolnas 2016, sebuah pesta belanja online terbesar yang diharapkan dapat mendorong penggunaan

transaksi online di Indonesia,” kata Febby.

Mengenai kemungkinan lonjakan pengguna taksi pada saat Harbolnas, Febby memastikan armada Blue Bird akan tersedia cukup.

Febby memastikan, penumpang tidak akan kesulitan mendapatkan taksi pada saat Harbolnas, seperti saat promosi gratis satu hari usai demo transportasi berbasis aplikasi beberapa waktu lalu.

“Itu (kejadian) kan hanya waktu itu saja, hanya satu hari.

Dan kami tidak akan melakukan promosi seperti itu lagi, totally gratis. Itu kan keputusan waktu itu cuma sehari ya (merespons demo),” ujar Febby.

Dalam kesempatan sama, Vice President Mastercard Indonesia Poully Gunharie menuturkan, aplikasi MyBB ini merupakan solusi andalan untuk kebutuhan transportasi.

Pembayaran non-tunai, kata dia, selain banyak keuntungannya, yang jelas memberikan keamanan dan kenyamanan pengguna.

Berdasarkan studi Mastercard Mobile Shopping 2016, terdapat sebanyak 55,5 persen responden di Indonesia yang telah menggunakan ponsel pintar mereka untuk melakukan pembelian secara online selama tiga bulan terakhir.

Beberapa alasan mereka dalam melakukan mobile shopping yakni fleksibilitas (44,8 persen), kenyamanan (44,4 persen), serta kemudahan belanja online dengan kehadiran beragam aplikasi (41,5 persen). nest/ko

beritahuan Tahunan) pembayaran pajak. Dari komisaris, 215 belum ikut tax amnesty. Baru 161 saja yang ikut tax amnesty.

Dari direksi 177 ikut tax amnesty, dan 410 atau 70% tidak ikut tax amnesty. Mungkin 70% karena itu sudah bayar SPT yang benar. Saya nggak yakin kalau iya tadi 963. Ceritanya nggak ketemu saja. Dan itu membuat saya prihatin,” pada acara Economy Outlook yang digelar oleh Ikatan Bankir Indonesia (IBI), di Plaza Bapindo, Jakarta, Jumat (9/12/2016).

Dari jumlah tebusan, total uang tebusan yang diperoleh dari profesi bankir selama

berlangsungnya tax amnesty adalah Rp 1,065 triliun dari komisaris, dan Rp 273,58 miliar dari direksi.

Sri Mulyani juga mengungkapkan, dari 536 bankir yang tercatat di Jakarta saja, ada 98 komisaris dan 168 direksi yang belum mengikuti tax amnesty.

Untuk itu ia mengajak seluruh bankir agar segera mengikuti tax amnesty. Karena ada harga cukup besar yang harus dibayar setelah periode tax amnesty berakhir.

“Saya kalau punya data ini, berarti saya tahu nama komisarisnya dan nama direksinya, dan saya tahu nama banknya,” tutur dia.

Sri Mulyani mengancam kepada bankir yang tidak ikut tax amnesty dan ternyata selama ini belum melaporkan SPT

CEO XL Sabet Gelar Spoke Person of The Year 2016

CEO XL, Dian Siswarini, sabet penghargaan PR of The Year 2016.

PT XL Axiata Tbk sabet penghargaan PR of The Year 2016. Di ajang yang diinisiasi Majalah MIX tersebut, XL meraih dua penghargaan yakni Spoke Person of The Year 2016 – CEO Level untuk Presiden Direktur/CEO XL, Dian Siswarini, dan kategori Best Corporate Communication Team 2016. Penghargaan diserahkan di Jakarta.

“Perkembangan teknologi di era digital ini menuntut perusahaan untuk bisa mengkomunikasikan yang sedang dan akan dilakukan ke depannya baik di internal ataupun publik. Tentunya, ini menjadi sebuah tantangan cukup besar, khususnya bagi perusahaan yang bergerak di sektor teknologi telekomunikasi. Tak hanya medium komunikasi saja yang maju, namun dinamika pasar yang bergerak sangat cepat. Sebab itu kami

juga harus bisa beradaptasi untuk selalu bisa hadir di tengah masyarakat,” tandas Dian dalam keterangan resminya, Kamis (01/12/2016).

Penghargaan PR People of The Year 2016 diberikan kepada tokoh public relation menurut hasil polling kepada 60 orang jurnalis media cetak, online, televisi, dan radio. Polling dilakukan dua tahap, yakni tahap penjaringan nama untuk peroleh para kandidat penerima penghargaan pilihan jurnalis. Dan tahap finalisasi dengan polling tertutup untuk mendapatkan pemenang. Tahun ini, majalah MIX menggelar ajang ini sudah yang ke-10.

November 2016 lalu, XL sabet penghargaan dari lembaga konsultan bisnis terkemuka Frost & Sullivan di ajang The 9th Annual Indonesia Excellence Awards. XL suda peroleh dua penghargaan sekaligus,

yakni Indonesia Mobile Data Service Provider of The Year dan Indonesia Digital Service Provider of The Year.

“Di ajang ini, kategori penghargaan yang ada di tiap tahun dievaluasi saksama untuk mencerminkan lanskap pasar saat ini termasuk tren baru.

Perusahaan yang terpilih dievaluasi di berbagai indikator kinerja pasar aktual meliputi pertumbuhan pendapatan; pangsa pasar dan pertumbuhan pangsa pasar; kepemimpinan dalam inovasi produk; strategi pemasaran dan strategi pengembangan bisnis.

Selain tu, XL juga menyabet penghargaan dari ajang Top IT Infrastructure 2016 dari Majalah Business News Indonesia dalam hal penyediaan infrastruktur sebagai kategori Top Infrastructure on Telecommunication Sector 2016. nlicom

PT KAI Tambah Gerbong untuk 28 Destinasi

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengantisipasi lonjakan penumpang di musim libur natal dan tahun baru 2017 dengan melakukan penambahan gerbong untuk 28 destinasi.

“28 perjalanan atau destinasi kereta api (KA) yang sudah kita siapkan gerbong tambahan di sepanjang musim libur natal dan tahun baru 2016 ini adalah destinasi favorit banyak penumpangnya,” jelas Dirut PT KAI Edi Sukmoro, di sela inspeksi di Stasiung Gubeng, Surabaya, Kamis (8/12/2016).

Ia mencontohkan destinasi KA yang selalu banyak penumpangnya di wilayah PT KAI Daerah Operasi (DAOP) VIII Surabaya adalah KA Sancaka, jurusan Surabaya - Yogyakarta, dan KA Kertajaya, jurusan Sura-

Penerbit: PT Lensa Indonesia Cipta MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

baya - Jakarta.

“Ya, dari 28 destinasi yang akan kita tambah gerbongnya selama musim libur natal dan tahun baru 2016, dua di antaranya adalah untuk KA Sancaka jurusan Surabaya - Yogyakartya dan KA Kertajaya jurusan Surabaya - Jakarta,” terangnya.

Diperkirkakan lonjakan penumpang pada musim liburan natal dan tahun baru 2016 bakal mencapai 6 persen dibanding pada rentang waktu yang sama pada tahun lalu. Sedangkan khusus untuk wilayah PT KAI Daop VIII Surabaya, lonjakan penumpang diprediksi hanya sebesar 5 persen.

Mantan Direktur Aset Nonproduksi PT KAI yang mengawali karir dari karyawan PLN

telah menambahkan masa operasional bagi seluruh karyawan PT KAI untuk liburan natal dan tahun 2016 mulai tanggal 23 Desember 2016 hingga 8 Januari 2017.

“Jadi selama masa operasi liburan natal dan tahun baru 2016 yang telah kita tetapkan itu, semua pegawai kereta api harus turun untuk memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang,” tegasnya.

Edi menambahkan, untuk pelayanan dan keamanan bagi penumpang di dalam tiap stasiun selama masa liburan tersebut, PT KAI mengerahkan personil dari polsek dan koramil setempat. “Juga ada personil K9 yang akan memperketat penjagaan keamanan di tiap stasiun,” ungkapnya.nans

Dirut PT KAI Edi Sukmoro.

dengan benar. Pada bankir ini akan diperiksa, dan bila ketahuan akan dikenakan tarif normal tidak seperti tax amnesty, dan juga denda.

“Kalau anda tidak ikut tax amnesty, saya tahu nama anda, alamat anda, bank anda, dan saya pasti akan periksa anda.

Kalau saya periksa anda, ratenya harus anda bayar 25%, bukan seperti tax amnesty. Tidak hanya 25%, saya akan yakinkan anda kena denda administrasi 2% per bulan. Jadi kalau anda punya harta yang belum disampaikan, sampaikan di tax amnesty,” tukas Sri Mulyani.

Di depan para bankir yang dihadirinya, Sri Mulyani mengungkapkan keprihatinannya, apalagi saat mendengar lagulagu seperti Indonesia Raya dan Bagimu Negeri saat acara

dibuka. “Saya senang kita memulai acara ini dengan menyanyikan lagu pada mu Negeri, dan mengakhirinya dengan syairnya Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami. Saya mendengarkan suara anda semuanya kayaknya nyanyinya sungguh-sungguh. Sebagai menteri keuangan, saya tidak minta jiwa raga anda, saya minta anda bayar pajak,” kata dia.

Ia sendiri mengaku senang bahwa IBI berkomitmen menjadi bankir profesional, memiliki skill dan bersertifikasi.

Namun, Mantan Direktur Bank Dunia ini menyayangkan masih banyaknya bankir yang tak patuh membayar pajak. “Di Indonesia banyak manusia, tapi manusia yang punya kepandaian, skilldan integritas sangat langka,” ujar Sri.wdl/dna/dt

Dana CSR Pertamina Mau Dialokasikan ke UKM Pertamina komitmen mengalokasikan dana CSR bagi pengembangan usaha kecil menengah. Komitmen yang tertuang dalam plakat bertuliskan “Pertamina for UKM Indonesia” tersebut disampaikan kepada Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga dalam acara Marketeer Award 2016 di Ballroom hotel Ritz Charlton Jakarta, Kamis, (8/12/2016).

Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang mengatakan Menteri Puspayoga sangat serius mengembangkan UKM dan hasilnya telah terlihat di berbagai sektor khususnya pertanian dan produk pangan.

“Pengembangan usaha di sektor pertanian dan pangan tersebut dapat mengurangi ketergantungan impor di bidang pangan,” kata Ahmad

Bambang.

Itu sebabnya, tegas Bambang, Pertamina sebagai BUMN akan ikut serta dalam pengembangan UKM dengan meningkatkan dana CSR. Acara yang digelar oleh The MarkPlus ini juga dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Negara BUMN Rini Sumarno, Menteri Pariwisata Arief Yahya, pengusaha Muchtar Riady, Presiden Indonesian Marketing Association Arif Wibowo dan lain-lain.

Acara tahunan MarkPlus kali ini mengusung tema New Realities, New Marketing: New Content, For Indonesian Human, Beyond 3.0”. Marketeer of The Year (MOTY) merupakan bagian tidak terpisahkan dari acara perhelatan pemasaran terbesar di Asia, yaitu The MarkPlus Conference.ysa

Menhub Sebut 900 Pilot Belum Punya Kualitas Mumpuni

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Dunia pendidikan penerbangan dalam negeri dinilai masih memiliki tantangan besar. Sebabnya, saat ini masih ada sebanyak 900 pilot yang belum mendapat pekerjaan.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selepas Kampanye Keselamatan Penerbangan di Jakarta.

“Kita punya dua tantangan, satu itu kompetisi, bukan lagi antardaerah tapi global. Kedua, dalam dunia pendidikan kita menghadapi satu masalah besar di mana 900 pilot kita tidak mendapatkan lapangan pekerjaan,” katanya, sebagaimana dilansir dari Antara, Minggu (4/12/2016).

Solusi untuk mengatasi masalah itu, menurut Budi, adalah meningkatkan kualitas pilot lewat program-program pelatihan untuk menambah keterampilan mereka. Pasalnya, sebagian pilot tidak diserap perusahaan penerbangan karena dinilai belum mumpuni.

“Apabila kita memberikan kompetensi, keterampilan

tambahan kepada mereka, bisa diajak sebagai pilot-pilot yang memang dibutuhkan,” katanya.

Dia menambahkan lulusan pendidikan pilot juga harus mengikuti proses, harus mau menerbangkan pesawat kecil sekelas Cessna Caravan atau ATR terlebih dulu, tidak bisa langsung menerbangkan pesawat berbadan lebar.

“Saya yakin banyaknya pilot yang menganggur karena enggak lulus tes, diharuskan melalui proses terlebih dahulu, enggak bisa langsung Boeing 737, harus mengerti syaratsyaratnya dulu,” katanya.

Budi mengatakan pemerintah selanjutnya juga akan membatasi penerimaan tenaga pilot asing untuk memberikan kesempatan kerja lebih besar kepada pilot dari dalam negeri.

“Di sisi lain kita membatasi pilot asing yang beroperasi di Indonesia karena saya pikir, di satu sisi terbuka tapi kalau nyatanya kesempatan pilot kita berkurang, kurang bermanunggal,” katanya.ntir

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Iwan Christiono, Nanda Adrianta, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang) Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman  Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Andika Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Dina/Wina (031-8410 288) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) wartawan lensa indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistik dibekali tanda pengenal dan dilarang menerima imbalan bentuk apapun dari narasumber

sosok

3

Edisi 161 | 12 - 18 desember 2016

Rachmawati Soekarnoisme yang Getol Melawan Kapitalis Awal perseteruan saat dua saudaranya (Mega dan Guruh) terjun ke politik praktis.

Rachmawati memberi respons kurang baik karena khawatir trah

b

elakangan nama Rachmawati Soekarno Putri mencuat. Sebabnya, dia dituduh hendak makar pada aksi 2 Desember (2.12) dan mendesak Sidang Istimewa DPR/MPR. Di antara sekian anak Soekarno, sekiranya hanya Rachmawati yang masih dianggap Pancasilais sejati.

Dalam babak sejarah dinasti Soekarno ke depan, Rachmawati cenderung Soekarnoisme. Dibanding Megawati Soekarno Putri, dia justru lebih Soekarnoisme, dipersepsikan sebagai perjuangan rakyat Marhaen terhadap kapitalis; atau perjuangan kaum nasionalisme terhadap asing; atau perjuangan Soekarnois terhadap Soehartois dan Orba; atau perjuangan kaum mustadzafin terhadap penindas.

Terlahir dengan nama lengkap Diah Pramana Rachmawati Soekarno, dia adalah anak ketiga Presiden Soekarno dan Fatmawati. Dia lahir di Jakarta, 27 September 1950. Rachmawati merupakan politisi Partai Gerakan Indonesia Raya, Ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno.

Rachhmawati menikah dengan Martomo Pariatman dan kemudian bercerai lalu menikah lagi dengan Dicky Suprapto. Namun, ia kembali berpisah dan yang terakhir ia menikah dengan Benny Sumarno. Rachmawati Soekarnoputri memiliki tiga orang anak; Hendra Rahtomo, M. Marhaendra Putra, dan M. Mahardika Putra.

Ketika almarhumah ibunya, Fatmawati meninggalkan istana sebagai protes atas pernikahan presiden Soekarno dengan Hartini, dia masih berusia tiga tahun pada tahun 1953. Sejak itu Rachmawati lebih dekat dengan ayahnya. Dia diasuh oleh ibu angkatnya, Ibu Hadi, wanita asal Solo, Jawa Tengah.

Di SD, kemudian SMP, Diah belajar menari Jawa, Sunda, dan Sumatera. Olah raganya anggar, renang, dan bulu tangkis. Semula ia bercita-cita ingin menjadi dokter, tetapi ia lulus dari SMA jurusan sosial.

Yah, Rachmawati menjalani pendidikannya di Jakarta. Ia sekolah di SD Perguruan Cikini, SMP Perguruan Cikini, dan SMA Santa Ursula Jakarta.

Setelah lulus SMA, ia melanjutkan ke Universitas Indonesia Fakultas Hukum dan lulus pada tahun 1969.

Yayasan Pendidikan Soekarno dan Universitas Bung Karno (UBK), didirikan Rachmawati Soekarno Putri bersama sejumlah tokoh nasionalis di era kepemimpinan Soeharto, di antaranya Yano Bolang (Alm), Simon Tiranda (Alm) dan Bagin (Alm), meski menghadapi berbagai tekanan berat.

Tujuan didirikannya instansi pendidikan itu untuk mengimplementasikan ajaranajaran Bung Karno yang masih sangat relevan dengan kondisi saat ini. Antara lain Trisakti Bung Karno yaitu, berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Kiprah politik Rachmawati Soekarnoputri mulai nampak pada pertengahan tahun 2001 ketika ia mendeklarasikan Forum Nasional di mana dia mulai mengecam para elit politik yang menurutnya berada di menara gading. Saat Forum Nasional melahirkan Partai Persatuan Bangsa Indonesia, Rachmawati dijadikan Calon Presiden oleh partai tersebut walaupun ia bukan termasuk pendiri partai.

Satu tahun setelah peristiwa itu barulah Rachmawati mendirikan Partai Pelopor yang mengandalkan konstituennya dari kalangan urban muda marhaenis. Partai yang bersemangat marhaenis ini menjajikan tidak akan berkompromi terhadap para pelanggar HAM, menolak dwifungsi TNI/ Polri dan menolak ketergantungan ekonomi pada lembaga dana internasional. Selain itu kiprahnya di kancah politik, dia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Ketua Umum Partai Pelopor.

Kakak Adik yang Tak Pernah Akur

Dalam hubungan keluarga, memang tak melulu berlangsung harmonis terutama dalam sebuah sudut pandang politik. Itulah yang terjadi dalam lingkungan keluarga Sang Proklamator. Megawati Soekarnoputri dan Rachmawati Soekarnoputri merupakan saudara kandung yang tak pernah akur dalam pandangan politik.

Dari kepartaian saja keduanya sudah berjalan di atas payung yang berbeda. Mega memulai karir politiknya bersama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang tak lain merupakan pecahan dari Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Bung Karno. Kendati akhirnya Mega memisahkan diri dan mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan duduk sebagai Ketua Umum.

Sementara Rachmawati seperti tersebut di atas, dia memilih untuk mendirikan Partai Pelopor. Sayangnya Partai yang didirikan anak ketiga Bung Karno itu tak semulus Mega dengan partai berlambang kepala banteng moncong putihnya.

Keberhasilan Mega ditenggarai publik sebagai salah satu penyebab keluarnya kritik pedas Rachma terhadap kakaknya itu. Sebut saja Rachma pernah mengkritik Mega mulai dari tudingan telah mengubah UUD 1945 dan menilai telah memasukan Pancasila sebagai sebagai dasar negara ke dalam empat pilar. Hingga ia mengajukan gugatan ke MK terkait sosialisasi program empat pilar kebangsaan karena dinilai berpotensi terjadi pelanggaran hukum menyangkut penggunaan APBN hingga memiliki potensi konflik. Namun, MK menolak gugatannya.

Tak hanya itu, di musim pemilihan presiden (pilpres) 2014. Mega kembali menuai kritik pedas Rachma terkait dukungannya terhadap Joko

Bung Karno bersama anak-anaknya Megawati (kiri), Rahmawati (tengah) dan Sukmawati (kanan).

Widodo (Jokowi). Padahal, sebelumnya Rachma bersama partai barunya NasDem memberikan dukungan bersama PDIP kepada Jokowi.

Tetapi di tengah jalan atau pasca-penetapan rekapitulasi suara nasional oleh KPU, Rachma mendadak membelokkan dukungannya kepada lawan Jokowi, Prabowo Subianto dan harus keluar dari NasDem. Rachma menilai Prabowo memiliki visi misi yang jelas ketimbang Jokowi. Bahkan ia menyebut dukungan terhadap Jokowi merupakan kesalahan terlebih Jokowi disebut terkait dengan kasus dugaan korupsi dan jika Jokowi menjadi Presiden, ia juga tidak yakin akan ada penegakkan hukum atas skandal BLBI yang ikut menyeret nama Megawati.

“Maka kasus skandal megakorupsi BLBI yang jelas-jelas menyengsarakan rakyat dan tidak tersentuh hukum, atau kasus Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK yang diloloskan dari jerat hukum, itu pun tidak lepas dari pengaruh penguasa yang sedang mabuk kekuasaan,” ungkap Rachma.

Menurut Rachma, hal ini merupakan cerminan betapa Republik Indonesia ini sedang menuju jurang kehancuran.

Begitulah perbedaan politik antara Mega dan Rachma.

Penilaian dari adiknya sendiri terkait keraguan atas Megawati pada garis Soekarno memiliki rekam jejak yang turun naik. Sepanjang tahun 1968 sampai 1986, ketika berlangsung perjuangan rakyat Marhaen dan para aktifis anti orde baru, Megawati tidak bersama rakyat. Makanya, spekulasi diawal kemunculan-

nya, banyak pihak meragukan Mega sebagai “anak ideologis” Bung Karno.

Direktur Political Communication (Polcomm) Institute, Heri Budianto pernah mengatakan di dalam pandangan secara biologis, Mega dan Rachma memang sama-sama anak Bung Karno dan memperjuangkan ideologi ayahnya itu.

Ia menilai perbedaan pandangan politik dalam keluarga merupakan hal yang lumrah.

Pasalnya, tak jarang dalam hubungan keluarga ada hal yang tak segaris dalam perjuangan politik. Mega dan Rachma memang berbeda dalam melihat soal kebangsaan walau sama-sama anak Bung Karno.

“Saya kira Mega dalam hal ini kelihatan dominan, ini kan kelihatan ada rasa terkait kurang senang itu bisa saja muncul dalam keluarga. Intinya jangan salahkan publik kalau menilai keduanya seperti memiliki persaingan politik karena sering tidak sejalan dalam sikap politik,” terangnya.

Menurut Heri, perbedaan pandangan politik dalam keluarga Bung Karno bukan hanya terjadi pada Mega dan Rachma.

Bahkan, Guruh Soekarnoputra juga sempat bertolak belakang atas dukungan PDIP terhadap Jokowi kendati akhirnya ia harus mengikuti keputusan partai.

Begitu juga dengan Sukmawati Soekarnoputri yang meragukan Mega menolak akhirnya menolak rezim Orde Baru.

“Jadi secara politik kan tidak bersatu bisa jadi hubungan keduanya secara personal bersatu tapi tidak begitu mengemuka di publik. Tapi apakah keduanya memiliki semacam persaingan politik bisa saja muncul. Jadi secara biologis bersaudara tapi

secara politik berbeda, dan kalau publik menilai persaingan politik tidak bisa disalahkan,” serunya.

Tidak Suka Gus Dur Digusur

Trauma. Itulah kesan yang muncul atas keluarga presiden pertama RI Bung Karno (BK) pada awal kejatuhan pemerintahannya. Hal tersebut dianggap wajar karena ketika itu mereka masih buta politik, tiba-tiba harus meninggalkan istana (ketika terjadi pergantian rezim Orde Lama ke Orde Baru).

Tak sebatas itu, perlakuanperlakuan rezim yang berkuasa atas Bung Karno dan keluarganya membuat mereka semakin tidak nyaman. Wajar pula jika anak-anak proklamator itu menjelang Pemilu 1982 membuat kesepakatan tak berpartisipasi aktif dalam organisasi atau partai politik (parpol).

Selain itu, dasar kesepakatan tersebut adalah ingin mencontoh Bung Karno yang berdiri di atas semua golongan dan parpol. Pertimbangan lain, tak ada satu pun partai, termasuk PDI, yang memperjuangkan dan meneruskan semangat marheinisme (ajaran Soekarno yang dijadikan asas PNI pada 1952).

PNI pun kemudian berfusi ke dalam PDI pada Pemilu 1973.

Konsensus itu disepakati oleh Guntur, Megawati, Guruh, Sukmawati, Rachmawati, Bayu, dan Taufan di rumah Guruh Jl Sriwijaya Jakarta. Namun, baru beberapa tahun berjalan, dalam perkembangan politik kemudian tiba-tiba Guruh dan Megawati “membelot” dari kesepakatan dan masuk ke politik

praktis.

Soerjadi, Ketua Umum DPP PDI waktu itu merekrut dua anak Bung Karno untuk mendongkrak suara partainya.

Tampilnya dua anak prokalamtor itulah yang menyemarakkan setiap kampanye yang digelar PDI. Melihat dua saudaranya terjun ke politik praktis, Rachmawati memberi respons kurang baik karena khawatir keduanya hanya akan dijadikan alat penarik suara. Tentu dia percaya Mega dan Guruh punya pertimbangan sendiri.

Lalu, Rachma lebih memilih jalur pendidikan melalui Yayasan Pendidikan Soekarno untuk mengembangkan ajaran Soekarno. Adapun Sukmawati masuk dalam Gerakan Rakyat Marhaen (GRM) pada 1993.

Perkiraan Rachma tidak meleset karena dua anak Bung Karno mampu mendongkrak suara PDI dari 40 kursi di DPR pada 1987, menjadi 56 kursi pada 1992. Pemerintah Soeharto juga tersentak ketika Guruh pada Sidang MPR 1993 mencoba masuk daerah rawan saat itu, yaitu mencalonkan sebagai calon presiden.

Tren kenaikan suara PDI dan munculnya calon presiden Guruh pada saat itu membuat gerah pemerintahan Soeharto, sehingga para elite Orde Baru saat itu tak bisa tidur nyenyak dalam menghadapi Pemilu 1997. Apalagi akses Megawati yang terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDI pada 1994 cukup merisaukan.

Lalu, terjadilah rekayasa politik untuk mendepak Mega dari PDI dan DPR dengan menampilkan Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI dengan konsesi politik tak akan mencalonkan presiden selain Soeharto saat itu. Dalam kondisi seperti itu, Sukma yang aktif dalam GRM yang didirikan pada 1981 bersama LSM dan ormas prodemokrasi menyatakan protes atas ketidakdilan yang diberlakukan kepada Mega dan PDI saat itu.

Apalagi, saat itu nama Soekarno banyak dipersoalkan karena dinilai belum ”bersih”, terutama soal ajarannya. Marhaenisme dilarang melalui Tap MPR Nomor 32 Tahun 1967 karena disebut-sebut sebagai marxisme yang diterapkan di Indonesia. Wajar pula jika Sukma kemudian memberikan dukungan kepada Mega setelah melebur dalam Majelis Rakyat Indonesia (Mari) pada akhir Juni 1996.

Sukma adalah sosok putri Bung Karno yang menyukai

Rachmawati (dua dari kanan) bersama saudara-saudaranya. Keluarga dari trah Soekarno ini kini berbeda pandangan politik.

seni dan cenderung bergaya eksentrik. Selain seni, dia ternyata senang berpolitik.

Karena itu, tak heran jika sejak awal dia duduk di GRM kemudian bergabung ke Mari untuk mendukung gerakan prodemokrasi.

Seperti halnya Mega, Sukma pun pada era euforia demokrasi pada Pemilu 1999 bergabung ke politik praktis, yaitu menjadi figur yang dipasang oleh partai pimpinan Ny Supeni untuk mendongkrak perolehan suara.

Atas keinginan tetap memperjuangkan marhenisme Bung Karno, pada pemilu 2004, dia mendirikan partai yang berasas marhenisme. Dia tidak mau bergabung dengan Megawati karena PDI-P dinilainya tak lagi memperjuangan ajaran Soekarno.

Kesan tidak akur memang ada. Namun, Sukma dalam pertentangan dengan Mega tidak mengambil jalan konfrontatif.

Dia hanya tidak merasa sreg dengan PDI-P yang tidak berasas ajaran Bung Karno. Lantas dia pun memilih mendirikan partai sendiri.

Lain halnya hubungan antara Mega dan Rachma. Pertentangan keduanya begitu terlihat. Tak jarang kritik-kritik tajam yang cenderung mendiskreditkan di antara keduanya begitu keras. Hal itu terlihat betapa tidak senangnya Rachma ketika Mega berkonspirasi dengan kekuatan politik lain menggusur Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Secara terang-terangan ketika Gus Dur lengser dalam SU MPR 2001, Rachma langsung berpihak kepada cucu pendiri NU KH Hasyim As’yari itu.

Dalam perjalanannya dia pun menjadi anggota keluarga Bung Karno yang terjun ke politik praktis menyusul Mega dan Sukma dengan mendirikan Partai Pelopor.

Rachma pada 29 Agustus mendirikan partai itu di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.

Dia mengklaim dirinya paling murni memperjuangkan ajaran Bung Karno dengan substansi inti adalah antiimperialisme.

Terhadap pemerintahan Mega, Rachma kerap melancarkan kritik keras. Dia menilai pemerintahan Mega tidak lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya. Masalah KKN masih menjadi bahan kritikannya. Tidak jarang dia menyebut pemerintahan sekarang sebagai Orde Baru Jilid II setelah pemerintahan Orba Jilid I yang dipimpin Soeharto.

Bahkan, dalam berbagai kesempatan dia menekankan perlunya perubahan dan mengajak kekuatan lain untuk melakukan hal itu. Kata perubahan itu tentu saja dialamatkan kepada Megawati yang dinilai tidak mampu memberantas KKN dengan membiarkan lahirnya KKN baru. Itulah yang dia sebut sebagai biang dari tak berakhirnya krisis.

Atas serangan dan berpihakan Rachma kepada lawanlawan politiknya, Mega tidak pernah merespons. Masalah keakraban Rachma dengan lawan-lawan politik yang akan menggusur Mega pun tak banyak dikomentari. Hanya dalam satu kesempatan Taufik Kiemas, suami Mega, ketika ditanya soal itu berkomentar, ”Kita tidak bisa mengurus

patgulipat

4

Edisi 161 | 12 - 18 desember 2016

Kivlan Zein.

Rachmawati Soekarnoputri.

Polisi Kantongi Bukti Transfer dari Sponsor

Siapa Sponsor Makar?

Sri Bintang Pamungkas.

Polisi mengantongi bukti baru terkait penyandang dana makar. Katanya, ada bukti transfer. Dari siapa dan untuk siapa uang itu dialirkan?

k

asus dugaan permufakatan makar saat ini memasuki babak baru.

Yah, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengungkapkan pihaknya berhasil menemukan bukti baru berupa bukti transfer uang.

“Kami temukan bukti transfer,” kata Martinus di Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Bukti transfer tersebut, kata Martinus, masih dalam penelusuran untuk mengetahui jumlah, penerima, dan sumber dana.

Bukti transfer itu juga nantinya memudahkan penyidik untuk mendapatkan konstruksi hukum adanya dugaan upaya permufakatan makar untuk menggulingkan pemerintah yang sah.

“Bukti lain akan diupayakan oleh penyidik,” ucap Martinus.

Ada banyak bukti dugaan makar yang dikantongi polisi.

Selain bukti transfer, polisi juga sudah mengantongi bukti catatan dokumen. Ada juga video yang diunggah dan pemberitaan yang berisi ajakan makar.

“Indikasi ini mendukung terjadinya upaya perencanaan permufakatan jahat dengan menempatkan mobil komando untuk mengajak orang atau mempersiapkan orang yang akan dibawa ke DPR,” ujar Martinus.

Sekadar diketahui, malam jelang aksi 2.12, polisi menciduk 11 orang di tempat yang berbeda. Dari hasil pemeriksaan, 8 orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka pasal makar. Mereka adalah Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet, Sri Bintang Pamungkas, Eko, Alvin, dan Firza Huzein. Termasuk dua jenderal purnawirawan: Kivlan Zaein dan Adityawarman.

Dua orang lainnya yakni Jamran dan Rizal Kobar dijerat pasal UU Informasi Transaksi Elektronik. Adapun musikus Ahmad Dhani disangka dengan pasal penghinaan terhadap penguasa.

Dari 11 orang itu, hanya tinggal Sri, Jamran dan Rizal yang masih ditahan di Polda Metro Jaya lantaran dianggap tidak kooperatif tidak mau menandatangani BAP dan sebagainya.

Kapolda Metro Jaya Irjen Moch. Iriawan menambahkan penyidik masih perlu waktu untuk mengungkap siapa sponsor makar. “Karena perlu koordinasi dengan bank, buka rekening koran dan sebagainya. Tapi (sponsornya) bukan dari parpol,” kata Iriawan.

Dia lantas meminta para tersangka untuk tidak mengulangi perbuatanya. Pasalnya, kata dia, saat ini polisi terus memantau pergerakan para tersangka. “Kalau mereka w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

tetap mencoba lagi, yah apa boleh buat (ditahan lagi),” ujarnya.

Rencananya penyidik akan memeriksa kembali para tersangka plus saksi. Siapa yang akan dipanggil lebih dulu, Martinus bilang tergantung penyidik.

Makar Bukan Kritik?

Menkopolhukam Wiranto meyakini polisi sudah punya bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka percobaan makar.

Dia pun mendukung langkah kepolisian yang cepat melakukan penahanan kepada para tersangka. “Kelanjutannya kita tunggu nanti. apakah buktinya cukup atau tidak. Kalau memang ada upaya ke arah sana (makar), tentu ada proses selanjutnya,” kata Wiranto.

Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Letjen (purn) Kiki Syahnakri angkat bicara soal dua anggotanya yang ditetapkan sebagai tersangka upaya makar. Kiki mengaku tak percaya Kivlan dan Adiyawarman merencanakan makar.

Lantaran itu dia minta, kasus ini tidak perlu dibesarbesarkan lagi karena menimbulkan keresahan.

Senada disampaikan eks Wapres Try Sutrisno yang menilai tak ada pihak yang merencanakan makar. Meski begitu dia menyerahkan semuanya kepada penegak hukum. “Kita tunggu saja. saya minta semuanya tetap tenang, dan jangan mudah diadu domba,” ujarnya.

Ahli hukum pidana UI DR Eva Achjani Zulfa mengatakan ada dua teori yang biasa digunakan dalam menggunakan pasal makar seperti Pasal 87 KUHP. Yakni teori subjektif dan objektif.

Dalam teori pertama, jika seseorang punya niat makar, kemudian ada perbuatan permulaan pelaksaan, maka seseorang sudah bisa dijerat dengan pasal ini. Memang sangat abstrak.

Eva melanjutkan ada teori kedua, yakni teori objektif.

Dia bilang, tak cukup niat dan perbuatan permulaan, tapi juga harus dilihat apakah seseorang itu punya kemampuan untuk melakukan pidana itu.

Dia mencontohkan Pasal 104 KUHP tentang makar lewat pembunuhan presiden.

Jika seseorang punya niat untuk membunuh presiden, kemudian membawa pisau, tidak bisa kemudian langsung dijerat pasal makar. Harus dilihat dulu apakah ada kemampuan untuk membunuh. Jika orang sudah menodongkan pisau baru bisa dijerat.

Dia bilang, memang tidak ada ketentuan teori mana yang harus digunakan penyidik. Semua tergantung penyidik. “Namun saya lebih

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul.

cenderung menggunakan teori yang kedua. Soalnya jika penyidik menggunakan teori yang pertama kesan yang muncul adalah sangat represif,” kata Eva, saat dikontak, tadi malam. Jika menggunakan teori yang subjektif, mereka yang selama ini mengritik akan memunculkan keresahan. Dia menyarankan kepada penyidik, agar hati-hati menjerat seseorang dengan pasal makar. Karena sangat berkaitan dengan perampasan berekspresi.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Alghiffari Aqsa, mengatakan pasal makar dalam KUHP sudah digunakan sejak era Orde Baru sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi. Seringkali penggunaanya tidak tepat. Di era Orde Baru seringkali orang dituduh makar karena meminta pemerintahan turun atau saat mengritik pemerintah.

Dia bilang, pasal ini tentu saja bisa digunakan. Dengan catatan bukti-bukti untuk menggulingkan kekuasaan cukup.

Misalnya, ada kekerasan di dalamnya, ada upaya untuk melakukan sabotase, atau ada upaya untuk membuat chaos.

“Tapi apakah orang-orang yang ditangkap itu punya kemampuan itu?” ujarnya.

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Laksamana, menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Ketua DPR Setya Novanto.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai meski masih pada tahap percobaan.

“Sebab, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?” ujar Ganjar.

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

“Permufakatan jahat itu ada bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas,” kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP. Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar, menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut. “Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai,” kata Ganjar.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multitafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

“Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat,” ujar Araf.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dari penyampaian kritik kepada pemerintah.

“Pandangan kritis yang dis-

ampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik,” kata Boy. Boy mengatakan, ma­sya­ rakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun nonverbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

“Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata,” kata Boy. Menurut Boy, tersangka yang ditangkap karena dugaan permufakatan makar berencana mengarahkan massa untuk menggelar sidang istimewa di Gedung DPR/MPR RI. Tujuannya sama, yakni untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

(Tidak) Harus Punya Senjata atau Massa

Berbeda dengan pengacara Sri Bintang, Habiburrokhman, menyatakan tuduhan makar yang diungkapkan polisi tak berdasar. Terlebih sebagian besar tersangka makar berusia di atas 50 tahun dan tak memiliki senjata atau massa yang cukup untuk menggulingkan pemerintahan. “Masak aki-aki, nini-nini, dituduh makar?” katanya.

Ernalia, istri Sri Bintang Pamungkas, beberapa kali terdengar tercekat. Dia berupaya menjelaskan duduk perkara penangkapan suaminya, tanpa larut dalam kesedihan.

Sudah hampir seminggu Sri Bintang Pamungkas menghabiskan waktu sebagai tahanan kepolisian sejak dibawa dari rumahnya di bilangan Cibubur, Jakarta Timur, pada Jumat (02/11) pagi.

“Waktu awal-awal, ketika

Prof Sri Edi Swasono, kakak Sri Bintang Pamungkas.

dibawa ke Markas Brimob, saya tidak dikasih surat apapun. Minta tidak dikasih. Mau foto kopi tidak boleh, difoto menggunakan ponsel juga tidak boleh. Kemarin saya sudah lihat surat penahanannya setelah dibawa ke Polda.

Tuduhannya makar, Pasal 107 KUHP,” kata Ernalia.

Ernalia mengutarakan bahwa tuduhan kepolisian terhadap suaminya didasari oleh pertemuan dengan sejumlah tokoh di sebuah hotel.

Tapi, menurut Ernalia, Sri Bintang tidak menghadiri pertemuan itu.

“Kemudian (tuduhan) dialihkan ke waktu (Sri Bintang Pamungkas) ada di orasi di penggusuran,” kata Ernalia.

Dalam rekaman video di media Youtube, tampak mantan politikus PPP itu berorasi di bawah jalan tol. Saat itu dia mengatakan bahwa kaum kaya semestinya diberikan pajak tinggi, lalu hasilnya disalurkan ke fakir miskin.

“Pemerintah kita sejak zamannya Suharto sampai hari ini tidak melakukan itu. Apa yang bisa saya simpulkan dari situ? Mereka jahat...Ya harus diturunkan, harus dijatuhkan.

Inilah yang perlu kita lakukan pada presiden-presiden yang jahat ini, termasuk Jokowi,” kata Sri Bintang Pamungkas.

Ucapan Sri Bintang tersebut, kata Ernalia, adalah hak dia untuk berpendapat dan meminta.

Secara terpisah, Ratna Sarumpaet menuding Polri ingin tergesa-gesa menangkap dan menjadikannya sebagai tersangka tapi tidak siap dengan unsur-unsur bukti. “Katanya sudah terpenuhi unsur-unsurnya. Unsur yang mana?” tanya Ratna.

Yusril Ihza Mahendra, selaku kuasa hukum Ratna dan Rachmawati Sukarnoputri, mengatakan apa yang dilakukan kliennya hanyalah sebatas kritikan terhadap pemerintah.

“Kalau sampai pelaksanaan makar, masih jauh. Dan bahwa mereka mengadakan rapatrapat, pertemuan, mengkritik pemerintah, itu normalnormal saja,” kata Yusril Ihza Mahendra membela.

Sementara Prof Sri Edi Swasono bersuara atas penahanan adiknya, Sri Bintang Pamungkas. Dia yakin apa yang dilakukan sang adik bukan tindakan makar.

“Ini bukan makar! Jika pak Mahfud MD mengatakan itu makar, ya memang Mahfud MD pintar. Tapi asal tahu saja yang pintar bukan hanya dia,” ujar Sri Edi saat menghadiri Kongres XXI Persatuan Tamansiswa di Yogyakarta, Selasa (6/12/2016).

Sri Edi mengaku belum sempat menjenguk adiknya di tahanan. Namun dari laporan anaknya yang sudah menjenguk Bintang, dia mengetahui bahwa adiknya dalam kondisi sehat.

“Penjaranya ngopeni (merawat) dia dengan baik, penjaranya baik. Dia biasa berjuang.

Dan dia keberatan disebut makar,” imbuhnya.

Menurutnya sudah ada beberapa orang yang melakukan upaya untuk mengembalikan UUD 1945 sebelum amandemen. Upaya-upaya itu, kata Sri Edi dilakukan mulai dari level Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung. “Kenapa yang ngomong Bintang kok dibilang makar?” kata Sri Edi. Keluarga juga tak menyikapi penahanan Bintang secara serius. Bagi mereka, hal itu sudah menjadi resiko menjadi aktivis.

Sri Edi bercerita dirinya juga pernah ditangkap dengan tuduhan makar saat era Presiden Abdurrahman Wahid.

Saat itu dia ditangkap bersama Alisadikin dan Kemal Idris.

“Pak Kemal Idris juga Jenderal yang tidak punya senjata, kena seumur hidup juga (ancaman hukumannya).

Enak saja disebut makar,” kata Sri Edi. Namun Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, menuturkan bahwa kematangan usia menjadikan para pelaku berperan sebagai konseptor yang menyiapkan strategi dan skenario makar.

Adapun pelaksana lapangan, kata dia, akan dilakukan sekelompok orang muda yang memiliki fisik lebih kuat.

“Usia semakin tinggi, teknis semakin matang,” ujarnya.

Tito memastikan bahwa para tersangka bukan lagi hendak mengkritik pemerintah, melainkan juga berencana mengajak massa mendobrak hingga menduduki gedung DPR untuk menggulingkan Jokowi. “Itu cara inkonstitusional,” ucapnya.

Menurut Tito, Sri Bintang Pamungkas tetap ditahan karena bukti yang menjeratnya dinilai paling kuat, yakni video ajakan massa menduduki kompleks parlemen dan surat permohonan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menggelar sidang istimewa pencabutan mandat Presiden Joko Widodo.

Ketua DPR Setya Novanto meminta masyarakat percaya kepada polisi yang mengusut kasus dugaan makar yang dilakukan 11 tersangka. Sebab, ia meyakini, Polri akan menyelidikinya secara profesional.

“Tentu dalam situasi ini kita harus beri kesempatan Jokowi-JK untuk melaksanakan tugas ini secara baik karena telah dipilih secara demokratis dan konstitusional sehingga bisa aman tertib,” ungkap pria yang karib disapa Setnov ini di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Dengan menjaga keamanan bersama, ia menambahkan, maka perekonomian negara bisa naik. Apalagi saat ini, pertumbuhan ekonomi kita sudah bisa mencapai 5,1 persen.

“Mudah-mudahan suasana damai ini bisa jadi kekuatan kita untuk maju dan terus menjaga persatuan demi keutuhan NKRI,” ujar Setnov. nhrm/ko/lip/tmp

parlemen

5

Edisi 161 | 12 - 18 desember 2016

Ada Ketidakpastian Bila Yuan Jadi Alat Tukar Utama

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir.

Waca na pemerintah yang ingin menjadikan yuan sebagai alat tukar utama, punya risiko bagi perekonomian Indonesia. Selain akan menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku ekonomi di Indonesia, wacana ini juga hanya sebagai pancingan pemerintah agar negara-negara barat dan Amerika meningkatkan investasinya di Tanah Air. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir saat dihubungi Parlementaria, Jumat (9/12). “Apabila Indonesia menggunakan yuan sebagai alat tukar utama, tentu akan punya risiko. Sampai sejauh ini perekonomian Cina belum stabil, masih volatil, dan hal ini akan memberikan risiko ketidakpastian bagi pelaku ekonomi di Indonesia,” ujarnya.

Po l i t i s i PA N i n i j u g a mensinyalir, wacana menjadikan yuan sebagai alat tukar utama dipandang sebagai penghangat saja. Pemerintah sedang mengejar realisasi investasi pada 2017. Untuk itu, diharapkan dengan wacana ini investasi negara-negara barat, Amerika, termasuk Jepang mengalir ke Indonesia.

Nemaun, dari sisi ekonomi, menjadikan yuan sebagai alat tukar utama tidaklah tepat, karena ekonomi Cina sedang menghadapi laju pertumbuhan yang menurun.

“US Dollar telah menjadi alat tukar utama dunia. Dunia menggunakan US dollar disebabkan ekonomi Amerika yang relatif stabil. Dulu sempat ada wacana untuk menjadikan euro menjadi alat tukar utama. Tetapi sangat riskan menggunakan euro, karena selain mata uang baru, euro juga relatif fragile, karena rentan terhadap perpecahan,” papar politisi dari dapil Sumsel I itu.

Ditambahkan Hafisz, argumen pemerintah juga tidak dapat diterima di balik keinginan menjadikan yuan sebagai alat tukar utama. Pemerintah menilai ekspor ke negeri tirai bambu cukup tinggi, mencapai 10-11 persen dari total ekspor Indonesia. Cina juga dinilai sebagai mitra dagang yang baik.

Jadi menurut pemerintah, tepat bila yuan dijadikan alat tukar utama.

“Hubungan dagang kita dengan Cina tidak menguntungkan alias berat sebelah.

Sudah sejak empat tahun terakhir merugi dalam neraca perdagangan dengan Cina. Sementara dengan Amerika kita selalu surplus alias untung.

Pilih mana, perdagangan besar tapi rugi atau perdagangan kecil tapi untung. Dan yang paling penting adalah dollar cukup diterima di semua pasar. Sementara yuan baru sebagian dunia saja,” krirtik Hafisz.nmh/hr

Revisi UU MD3 Bertujuan Memperdetail Aturan

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah memaparkan rencana revisi Undang-undang MPR, DPR, DPRD, DPD atau MD3 akan didesain guna menspesifikasi dan memperdetail aturan untuk keempat lembaga negara tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sesaat setelah menerima kunjungan kehormatan Pelaksana Tugas Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Mr. Brian McFeeters di Ruang Tamu Delegasi Ketua DPR RI Nusantara III, Kamis (8/12/2016).

“Ada banyak isu terkait dengan Undang-undang MD3, yang memang pada akhirnya harus diubah, misalnya lembaga-lembaga perwakilan ini kan besar sekali. Di situ MD3, MPR, DPR, DPD, DPRD. Ada empat lembaga besar dalam satu undang-undang. Itu yang menyebabkan undang-undang ini kurang detail. Padahal lembaga-lembaga ini perlu pengaturan yang lebih detail,” urai Fahri.

Dia juga menjelaskan, ada kemungkinan undang-undang yang dimaksud akan dipecah w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

menjadi empat atau tiga. “Karena undang-undang tentang DPRD itu sudah masuk pada rezim undang-undang pemerintahan daerah. Jadi nanti ada undang-undang DPR, DPD dan undang-undang MPR. Supaya dia lebih spesifik dan lebih detail,” ungkap Fahri.

Dia memaparkan mekanisme revisinya, beragam pandangan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR akan dibawa ke Badan Musyawarah atau Bamus. Setelah itu Bamus akan menjadwalkan pembahasan. Pandangan fraksi akan diajukan melalui mekanisme yang ada di DPR. “Pertemuan-pertemuan informal dan lobi-lobi sedang dilaksanakan, dan kita tunggu saja dinamika yang ada di lapangan.

Tentu semuanya akan tetap berdasar pada udang-undang dan tata tertib yang sudah ada saat ini,” papar Fahri.

Dia juga mengusulkan secara pribadi bahwa kode etik dan tata tertib dijadikan undangundang. “Biar pengaturan pada anggota itu levelnya undangundang, jadi bukan sekedar tata tertib. Saya kira di negaranegara yang level demokrasinya maju juga demikian,” ujar Fahri. nek/mp

Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo.

Freeport Sudah Menipu Masyarakat Indonesia Perusahaan asing ini sering mengekspor mineral mentah tanpa pengolahan di dalam negeri melalui pabrik pemurnian.

p

T. Freeport Indonesia dinilai sudah banyak menipu masyarakat Indonesia. Regulasi energi sering dilanggar. Perusahaan asing ini sering mengekspor mineral mentah tanpa pengolahan di dalam negeri melalui

pabrik pemurnian (smelter).

Freeport sendiri selalu beralasan pembangunan smelter sedang dalam pengerjaan.

“Freeport sudah menipu masyarakat Indonesia,” kata Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo dalam rilisnya yang diterima Parlemen-

taria, Jumat (9/12/2016).

Freeport selalu mendapat keleluasaan ekspor mineral mentah. Sementara smelternya belum juga terbangun.

Pemerintah sendiri sudah lima kali memberi perpanjangan izin ekspor tersebut.

“Freeport ini sudah lama melanggar, tapi selalu terjadi pembiaran. Selain melakukan penambangan, juga melakukan kegiatan ekspor. Padahal, dalam UU disebutkan bahwa perusahaan terkait harus mem-

buat smelter. Di Era Pak Hatta Rajasa, kontrak karya dengan PT.Freeport ini diperpanjang secara politis. Tujuannya saat itu jelas, karena masih menunggu niat baik dari Freeport. Makanya diperpanjang dengan berbagai syarat,” jelas Mukhtar.

Di Era Pemerintahan Jokowi ini, sambung Mukhtar, perpanjangan izin ekspor sudah lima kali. Padahal, sudah ada batas waktu yang diberikan selama satu tahun untuk membangun smelter sejak kesepakatan dibuat

pada tahun 2012 dan akan berakhir pada 12 Januari 2017.

Freeport tidak juga memanfaat waktu yang diberikan itu.

Setiap kali rapat dengan Komisi VII, Freeport selalu beralasan pembangunan smelter sedang dilakukan.

“Rupanya setelah saya fokus dengan menanyakan beberapa poin, jawabannya membuat saya dan teman-teman lain kaget. Kesimpulan saya, Freeport tidak serius dan tidak konsisten.nmh/iw

Mendikbud Jangan Asal Lempar Wacana Moratorium UN Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Fikri meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy untuk tak mudah melempar wacana ke public.

“Mendikbud jangan mudah memunculkan wacana baru, sehingga menimbulkan polemik baru,” ujar Fikri di Jakarta, Rabu (7/12/2016).

Pemerintah disebut tidak kompak. Ribut sendiri. Sangat membingungkan birokrasi di tingkat pelaksananya, baik di daerah maupun bagi masyarakat, Pernyataan Fikri tersebut terkait wacana moratorium Ujian Nasional (UN) yang dilontarkan oleh Mendikbud dan kemudian tidak disetujui Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dia menambahkan model pengambilan keputusan dengan cara melempar isu atau sampaikan wacana lebih dulu ke publik tidak kondusif, jika kemudian hari wacana tersebut ditentang pemerintah sendiri. “Artinya sumbernya dari pemerintah, tapi kemudian ditolak oleh pemerintah,”

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri.

katanya.

Menurut dia, pola komunikasi seperti itu tidak produktif atau dengan kata lain menjalankan politik gaduh.

Seharusnya, pelemparan wacana tersebut harus melalui proses komunikasi internal pemerintah terlebih dahulu, sebelum dilempar ke publik.

“Menurut saya, ini ada problematika internal pemerintah, antara menteri sebagai pembantu presiden berbeda dengan presiden dan wakil presiden pada pengambilan keputusan sektor tertentu,” cetus dia.

Fikri menjelaskan pihaknya tak mempermasalahkan apakah UN mau lanjut atau tidak, namun dengan berbagai catatan misalnya jika ada manipulasi maka harus dipertanggungjawabkan.

Fikri menjelaskan, Komisi X melakukan rapat kerja dengan Mendikbud pada 1 Desember lalu, dengan agenda pembahasan Ujian Nasional. Waktu itu, kata Fikri, Mendikbud bersikeras untuk moratorium UN dengan delapan alasan. Namun, ternyata kemudian Wapres menyatakan menolak proposal mendikbud itu.

Sebagaimana diketahui, pada raker itu, Mendikbud Muhadjir menyampaikan beberapa alasan perlunya UN dimoratorium. Di antaranya adalah Moratorium UN sesuai dengan Visi Nawa Cita Presi-

den Jokowi (Pasal 8), Moratorium UN sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2596/2009 tentang Pemerataan Kualitas Pendidikan, menghindari kecurangan laten dari UN, ketidakmampuan UN dalam meningkatkan mutu pendidikan, dan sebagainya.

Ke depannya, Fikri berharap pemerintah, khususnya Kemendikbud melakukan koreksi atas setiap kebijakan yang akan dirumuskan. Sebab, persoalan pendidikan, khususnya UN, adalah hal yang sensitif bagi guru dan murid, baik secara fisik maupun psikis.` “Keputusan yang tidak sesuai dengan proposal pemerintah sendiri, ini rawan memunculkan kecurigaan akan adanya kepentingan tertentu.

Karena UN ini anggaran di APBN-nya mencapai Rp 500 miliar. Kalau dimoratorium, maka akan banyak konsekuensi pengalihan anggaran. Ini yang harus dipikirkan secara matang,” tegas politisi asal dapil Jawa Tengah itu. nind/ sf/ans

DPR Minta Pemerintah Kaji Biaya Listrik

Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta pemerintah untuk mengkaji skema pembiayaan listrik menyusul rencana pencabutan subsidi listrik dari semua kalangan termasuk golongan tarif golongan 900 VA. Bambang dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa (6/12/2016), mengatakan rencana pencabutan subsidi itu juga harus mempertimbangkan pelanggan yang merupakan pelaku usaha kecil dan menengah sehingga tidak menyulitkan mereka.

“Yang paling terkena dam­ paknya adalah rakyat kecil dan sektor UMKM. Dengan kenaikan ini dipastikan UMKM akan

menaikkan harga produknya, karena listrik jadi sumber daya penting dalam produksi,” katanya.

Rencananya, kenaikan tarif listrik bagi golongan pelanggan 900 VA dilakukan secara bertahap selama tiga kali, mulai Januari, Maret, dan Mei 2017. Masing-masing kenaikannya sebesar 32 persen.

Pada Januari 2017, tarif listrik akan naik dari sebelumnya Rp585 per KWh menjadi Rp774 per KWh per Januari. Tarif akan terus meningkat menjadi Rp1.023 per KWh pada Maret dan menjadi Rp1.352 per KWh pada Mei. Jadi, kenaikan ini sekitar 131 persen.

Anggota Komisi VI DPR RI

ini mengharapkan pemerintah memperhatikan masalah yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah tersebut karena mereka juga bagian dari perekonomian nasional dan memberikan kontribusi yang tidak sedikit.

Di masa mendatang, Bambang mengharapkan agar pemerintah mengembangkan pembangkit listrik tenaga geothermal.

“Padahal, dari potensi geothermal dunia, 45 persennya ada di Indonesia. Bila kelak energi geothermal bisa dieksplorasi dengan maksimal, bisa menurunkan harga listrik bagi kebutuhan rumah tangga dan industri kecil di Tanah Air,” katanya.npan/ans

Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono

analisa

6

Edisi 161 | 12 - 18 desember 2016

Onno W Purbo: UU ITE Baru Beri Hak Pemerintah Memberangus

Hanya di Indonesia, dunia internet diatur dengan undang-undang namanya UU ITE. Sementara di dunia global tidak bisa pakai undangundang untuk mengatur penggunaan.

p

erubahan UndangUndang Informasi dan Transaksi E l e kt r o n i k ( U U ITE) mulai berlaku, Senin (28/11/2016). Isi perubahan UU itu dinilai makin mengancam kebebasan ekspresi dan demokrasi di Indonesia.

Ratusan orang sudah masuk penjara karena terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Mereka dituduh menghina, mencemarkan nama baik, sampai penistaan agama karena mengunggah pendapat di media sosial.

Ada 7 hal yang diubah dalam UU tersebut. DPR menambahkan penjelasan di pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. Selain itu UU itu mengurangi jumlah ancaman pidana pencemaran nama baik dari paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun dan denda

dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta. Seain itu menurunkan ancaman pidana ancaman kekerasan menjadi 4 tahun penjara dan denda dari Rp 2 miliar menjadi Rp 750 juta.

Undang-Undang ini juga memasukkan putusan Mahkamah Konstitusi tentang bukti dokumen elektronik hasil penyadapan yang sah dengan syarat dilakukan atas permintaan kepolisian atau kejaksaan.

Lainnya, memperkuat peran PPNS UU ITE untuk memutuskan akses terkait tindak pidana TIK. Menambahkan ketentuan ‘right to be forgotten’ atau kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik. Pelaksanaan ‘right to be forgotten’ bisa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Terakhir, pemerintah bisa langsung memblokir situs yang dinilai melanggar.

Pakar Teknologi Informasi Onno Widodo Purbo resah dengan perubahan UU ITE. Menurutnya perubahan UU ITE tidak lebih baik. Namun ada satu kebaikan, soal pengurangan masa hukuman maksimal. Sehingga tersangka UU ITE tidak langsung ditahan. Selebihnya, UU itu bisa jadi makin mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi di dunia maya.

Berikut petikannya: UU ITE yang baru sudah mulai berlaku Senin pekan kemarin. Bagaimana Anda melihat perubahan ini?

Dari sisi pencemaran nama baik dikurangi lama hukumannya, nggak langsung dipenjara. Soal hak untuk langsung menghapus konten, itu yang sangat karet. Karena kalau ada yang konten jelek segala macam, bisa langsung dihajar. Dulunya kan nggak kayak gitu. Makanya pas saya baca, “aahhh mati deh gue!”

Salah satu pasal menam­ bahkan ketentuan ‘right to be forgotten’: ke­wajiban meng­ hapus konten yang tidak

relevan bagi penyelenggara sistem elektronik?

Di level komunitas internet global itu masih wacana. Tapi di rencana komunitas internet global ada wacana kalau kita ingin dilupakan di dunia maya, kita punya hak untuk bilang ke webhosting bahkan Facebook untuk menghapus informasi tentang kita. Itu baru rencana, tapi di Indonesia sudah dimasukan dalam undang-undang. Sementara di dunia internet tidak bisa pakai undang-undang untuk mengatur penggunaan. Yang saya ingin katakan ada 3 jenis hukum, pertama yang dibuat manusia seperti hukum tertulis semisal dalam bentuk Peraturan Pemerintah, UndangUndang, dan lain-lain. Kedua, hukum Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Ketiga, hukum tak tertulis atau hukum adat. Hukum tak tertulis ini termasuk etika, consensus, dan kesepakatan.

Hukum tertulis cenderung lama untuk memutuskan, harus lewat pengadilan. Sehingga yang melanggar harus menunggu sekian lama. Sementara hukum tak tertulis,

cepat untuk memutuskan. Di internet global, tengah berdiskusi membuat kesepakatankesepakatan di dunia maya.

Selama ini internet menggunakan hukum tak tertulis untuk mengendalikan pengguna.

Misal Youtube, kalau ada video yang buruk, banyak penonton yang memberikan jempol ke bawah. Kalau banyak yang memberikan jempol ke bawah, maka langsung diturunkan oleh admin Youtube. Misal juga kita jualan dan menipu di Bukalapak, langsung dia akan hancur dan tidak bisa jualan di Bukalapak. Jadi menggunakan hukum sosial, pembeli tinggal bilang “jangan beli lagi sama dia”. Langsung si orang yang menipu itu tidak akan dipercaya di dunia maya.

Negara mana yang bisa dicontoh penerapan hu­ kum teknologi informasi sudah bagus?

Amerika Serikat. Amerika tidak mengatur penggunaan internet, membiarkan internet diatur oleh komunitas.

Mereka menggunakan hukum etika. Sementara Indonesia mau menjadi ‘Tuhan’

menentukan mana yang halal dan haram di internet.

Apakah isi perubahan ini lebih baik?

Saya lebih pusing UU ini lebih memberikan hak pemerintah untuk memberangus. Soalnya, waktu memblokir situs porno, sebetulnya kita semua disadap oleh pemerintah.

Bagaimana teknik sa­ dapnya?

Kalau kita tahu teknik blokir mulai dari pemerintah mempunyai daftar situs baik dan tidak baik. Daftarnya diberikan ke router internet. Begitu kita mengakses internet, router membaca kegiatan kita di dunia maya.

Itu artinya itu menyadap apa yang kita kerjakan. Itu untuk semua pengguna internet.

Sementara aturan menyadap hanya bisa dilakukan jika pengadilan mengizinkan dan untuk orang tertentu saja. Di Indonesia, semua pengguna internet disadap. Saya sih tidak suka.

Dampak negatif disadap?

Kalau operatornya jujur, saya okay saja. Kalau operator tidak jujur? Tidak ada yang jamin.

Artinya UU ITE ini le­ bih buruk?

Lebih parah lagi. Karena langsung bisa menurunkan konten segala macam. Dulunya, UU ITE tidak bisa langsung memblokir situs. Jadi jika Anda tersangkut pasal ITE karena situs porno, Anda yang dipenjarakan. Sementara situsnya tidak diblokir. Yang sekarang, pemerintah punya hak untuk blokir langsung.

Apa tips Anda agar ma­ syarakat tidak terjerat di UU ITE terbaru ini?

Yang penting kita tidak usah macam-macam mencemarkan nama baik dan fitnah. Kedua saran saya baca internetsehat.org untuk tahu bagaimana cara berinternet sehat. Lalu kalau mau menyerang lewat media sosial, jangan pakai tanda seru, tapi pakai tanda tanya. Agar tidak diserang balik. Jadi pesan tersampaikan, tapi kita aman. npeb/sua

Hanif Dhakiri: Tenaga Kerja Asing Tak Bisa Bekerja di Indonesia Tanpa Keahlian Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan regional International Labour Organization (ILO) se-Asia Pasifik. Acara itu dihadir 34 perwakilan dari negara-negara anggota ILO. Indonesia masih menekankan tentang pentingnya perlindungan terhadap buruh migran. Berikut pernyataan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri: Dalam rangka memberi­ kan perlindungan terhadap buruh migran, apakah nan­ ti ILO akan menetapkan standar tertentu?

Oh iya, sebab pada dasarnya masalah ini sudah menjadi pembicaraan global.

Terutama terkait masalah kompetensi pekerja. Selama ini beberapa negara di Asia Pasifik memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Untuk itu juga mendorong ke­pada negara-negara di Asia Pasifik untuk bisa menyetarakan kompetensi.

Kenapa titik beratnya ke­pada kompetensi?

Karena penyetaraan kom­ petensi ini menjadi penting demi meningkatkan kesejahteraan para pekerja tersebut. Ketika pekerja di Indonesia dia ini kita anggap qualified, kalau dia masuk

ke Asia Pasifik dia juga harus qualified, jangan di-down grade. Dengan demikian har­monisasi atau standarisasi kom­petensi itu sehingga mobilitas tenaga kerja tidak terhalang.

Perbedaan kompetensi itu kan terjadi karena adanya perbedaan latar belakang pendidikan di tiap negara. Bagaimana dong?

Justru itu yang sedang kita cari solusinya. Misalnya seperti yang Wapres Jusuf Kalla usulkan, yaitu supaya negara maju memberikan pelatihan vokasi ke negara berkembang. Pendidikan vokasi menjadi satu cara jitu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Dengan begitu buruh bisa menda­p atkan kerja layak, sehingga tidak akan menimbulkan kesenjangan dalam hal pengupahan lagi, dan jadi tidak akan menjadi isu bagi para investor.

Terkait masalah upah ke­b ijakan di tiap negara kan berbeda. Ini bagaima­ na?

Soal pengupahan ini kami mengusulkan supaya dibuat satu rumusan mengenai pengupahan yang bisa diterapkan

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

di masing-masing negara, dengan mem­p erhatikan karakteristik masing-masing. Contohnya adalah yang diterapkan di Indonesia saat ini mengenai sistem upah yang mengacu pada PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 78 Tahun 2015. Masalah UMP setiap tahun itu sudah mempertim­bangkan semua pihak, termasuk masalah inflasi. Tapi bagaimana pun formulanya, kami usulkan jangan terjadi persaingan untuk menurunkan upah minimum, sudah tidak jamannya lagi buruh murah, sekarang jamannya bu­r uh produktif dan kerja layak.

Kalau TKA ilegal?

TKA ilegal akan ditindak dengan sanksi deportasi hingga memasukkan perusahaan tem­p atnya bekerja ke daftar hitam. Perusahaannya bisa kami black­list dari mempekerjakan tenaga asing. Cuma kadangkala, saat melihat pemerintah bersikap tegas dan jelas itu seolah-olah dianggap melakukan pembe­ naran.

Oh ya terkait masalah perlindungan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia?

Kalau pemerintah sederhana, bahwa tenaga kerja asing selama legal tidak masalah.

Selain masalah perlind­ ungan tenaga kerja, apalagi yang diba­has dalam acara ILO kali ini?

Banyak sih isu yang dibahas, di antaranya isu migrasi kerja, rekrutmen kerja, dan lainnya. Pertemuan ini juga memba­has bagaimana mengatasi pen­g angguran muda meningkatkan keahlian tenaga kerja dan lain­nya. Macammacamlah.

Maksudnya?

Maksudnya TKA legal adalah yang sesuai peraturan dan pe­rundang-undangan di Indonesia. Regulasi sudah jelas meng­atur, TKA tak bisa bekerja di Indonesia tanpa keahlian ter­tentu. Kalau dia legal dan ada yang mempermasalahkan, pasti akan kami bantu.

Kalau khusus Indonesia, fokusnya ke mana?

Kalau untuk Indonesia sendiri akan fokus terhadap beberapa masalah, seperti pendidikan vokasional, kemampuan peker­ja, dan lapangan pekerjaan yang ada di Tanah Air. Selain itu juga masalah keadilan dalam sistem ketenagakerjaan.nhrm

7 Edisi 162 | 19 - 25 desember 2016

Cuma Pangkat Mayor Harta Agus Yudhoyono Rp 21 M, Dari Mana Asalnya?

Jumlah kekayaan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni terus mendapat sorotan.

Pasalnya, pundi-pundi harta kekayaan pasangan cagubcawagub DKI yang diusung Demokrat, PAN, PKB dan PPP itu cukup fantastis dan dinilai tidak wajar.

Sebab jumlah harta keduanya tidak sebanding dengan pekerjaan keduanya yang masing-masing sebagai anggota TNI dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Yah, Agus harus menjelaskan ihwal harta kekayaannya

yang mencapai Rp 21 miliar.

Klarifikasi tersebut penting agar tidak mengganggu kontestasi politik yang tengah diikutinya. jumlah kekayaan yang fantastis tersebut mengagetkan publik. Makanya mendapat sorotan dari masyarakat.

Kekayaan Agus yang dilaporkan untuk “nyagub” pada Pilkada DKI 2017 lebih besar dibandingkan kekayaan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada saat menjadi calon presiden pada 2009.

Berdasarkan LHKPN Presiden SBY untuk periode 14 Mei 2009 hingga 23 November 2009, harta kekayaannya mencapai Rp 6.848.049.611 (Rp 6,8 miliar) dan 246.389 dollar AS lalu pada November 2009 menjadi Rp 7.616.270.204.

Adapun kekayaan Agus terdiri dari beberapa aset, harta tidak bergerak berupa bangunan di Jakarta Selatan, tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, serta tanah di Kabupaten Bogor yang totalnya mencapai Rp 6.772.645.000

(Rp 6,7 miliar).

Kemudian, Agus memiliki mobil Toyota Vellfire senilai Rp 550 juta, satu usaha berupa PT Exquisite Indonesia senilai Rp 360 juta, dua logam mulia dengan nilai jual Rp 324 juta dan Rp 199,8 juta, batu mulia senilai Rp 40 juta, serta benda bergerak lainnya senilai Rp 125 juta.

Agus juga memiliki tiga aset giro dan setara kas lainnya yang berasal dari hasil sendiri, warisan, dan hibah. Nilainya mencapai Rp 6.920.360.024 (Rp 6,9 miliar) dan 511.332

dollar AS. Agus juga diketahui membuka empat rekening di bank yang berbeda dan rekening deposito sebesar Rp 1,63 miliar.

Agus telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak tahun 2007, tapi tidak menyampaikan SPT sampai tahun 2011.

Sementara calon Wagub pendampingnya, Sylvi memiliki total kekayaan Rp 8.369.075.364.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi dalam diskusi “Menakar Laporan Kekayaan

Cagub-Cawagub DKI Jakarta” yang digelar Forum Transparansi Indonesia di Hotel Sofyan Betawi, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, Jumat, (16/12/2016) mengatakan aneh dengan kekayaan Agus dan Sylvi.

“Saya curiga sama Agus dan Sylvi. Satu militer (Agus), satu dari sipil (Sylvi). Gajinya saja sudah tidak mungkin. Karena PNS gajinya bisa kita hitung, pangkat mayor itu berapa (gajinya) sih? PNS seperti Sylvi itu berapa sih (gajinya)?” kata dia.

Sebelumnya, Agus Yudhoyono telah menjelaskan asal-muasal harta kekayaannya. Ia menuturkan, harta yang dilaporkan ke KPK merupakan gabungan harta dirinya dan istrinya, Annisa Pohan.

“Saya dan istri saya satu paket, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari itu, dan ingat, Annisa, istri saya itu adalah pekerja seni yang sudah bekerja jauh sebelum menikah dengan saya. Oleh karena itu, apa yang kami laporkan benar apa adanya,” ujar Agus, Selasa (29/11/2016).nzul/net

Golkar...

pada Jokowi. Dimulai pengamanan kasus Papa Minta Saham yang menyebutkan nama Jokowi, kemudian menjadikan Golkar satu-satunya partai politik saat ini yang mencalonkan Jokowi sebagai Capres 2019.

“Dilanjutkan dengan du-

kungan terhadap Ahok sebagai Cagub DKI yang diinginkan Jokowi, dan segala pujian yang selalu diberikan atas kinerja pemerintahan Jokowi adalah bukti nyata betapa setianya Novanto kepada Jokowi,” ujarnya.

Dari hubungan itu, Doli

menilai tentu sangatlah pantas Setya Novanto dibela juga oleh Jokowi. Hal itu layaknya pembelaan Jokowi terhadap terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Ahok saja dibela matimatian oleh Jokowi, masak

Setya Novanto yang selalu pasang badan buat Jokowi dibiarkan begitu saja diperiksa KPK. Ahok saja masih bisa bebas dari kasus Sumber Waras di KPK, walaupun sudah terbukti di BPK. Apalagi Setya Novanto, seharusnya pun juga bisa bebas,” ketusnya lagi.

Doli kemudian mengaku dirinya ragu KPK bisa menjerat Setya Novanto dalam kasus e-KTP itu. Pasalnya Novanto dikenal sebagai orang yang tak tersentuh oleh hukum.

“Beliau selama ini dikenal sebagai “The Untouchable Man”, Manusia Kebal Hukum

di Indonesia. Jaringan yang dibangun selama ini di lingkungan aparat penegak hukum oleh Setya Novanto sangat baik.

Apalagi sekarang Setya Novanto memiliki dukungan politik yang kuat dari istana dan dukungan ekonomi dari para taipan,” demikian Doli.nsam/rol

tak lama setelah menerima surat pengangkatan sebagai LO. “Karena enggak ada prestasinya. Wanprestasi,” ucap Rudi.

Rudi mengatakan FBI adalah ormas yang mencoba untuk membangun ekonomi. Dia ingin memfasilitasi anggota ormas atau sebuah perusahaan dengan investor dari China.

“Ada satu wadah bisnis yang fasilitasi (modal investor). Anggota FBI menjadi prioritas. Misalkan, anggota FBI di Bogor mau bikin rumah sakit. Kita carikan investor bidang rumah sakit di China,” ujarnya.

“Kita ingin memperkuat ekonomi, FBI ingin kuatkan ekonomi. Kesejahteraan kan dari ekonomi,” sambungnya.

Namun, dia menjelaskan ormas tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan tuduhantuduhan konspiratif mengenai banyaknya pekerja China ke Indonesia. Pilihan terhadap China diambil karena logika ekonomi.

“Eranya kan ke Asia, bukan ke Eropa. Sekarang kan China (ekonomi terkuat). Suka enggak suka, senang enggak senang,” jelasnya.

Rudi yang mengaku sudah berbisnis sejak tahun 80-an ini mengatakan mayoritas anggota FBI berasa dari berbagai suku. Rudi menyebut ormas ini terbuka untuk siapapun. “Pendiri cuma gua yang keturunan. Anggota FBI itu China-nya cuma satu atau dua,” ujarnya.

Rudi mengatakan dia sudah hilang kontak dengan pengurus FBI dari bulan Juni. Setelah Renny meninggal, belum ada pengganti ketua umum.

“Mungkin nanti setelah 100 hari meninggal,” kata Rudi.

Rudi menjelaskan kejadian lain selain heboh pengangkatan Chen Shu. Alamat sekretariat yang jadi kantor dan kediamannya didatangi oleh aparat keamanan.

Aparat mendatangi rumahnya untuk minta kejelasan terkait nama Bhayangkari. Mereka keberatan nama Bhayangkara dicatut sebagai identitas ormas.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia V tahun 2016 terbitan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, istilah ‘bayangkara’ bermakna ‘pasukan pengawal’.

Selama ini, istilah bhayangkara atau bhayangkari identik dengan Polri.

“Sudah dua hari rumah saya ramai didatangi dari mana saja. Kemarin dari AU (TNI Angkatan Udara) juga datang,” ujar Rudi.

Rudi mengatakan, pengambilan nama Bhayangkara karena mereka membawa semangat Catur Prasetya dari kepolisian. Renny adalah budayawan yang menciptakan Catur Prasetya.

“Kita punya pendirian yang sama. Menghayati filosofi Gajah Mada menata Indonesia ke depan,” kata Rudi.

Namun, dia mengakui seharusnya ada komunikasi dengan pihak kepolisian. “Besok sepertinya harus ubah nama. Saya juga mau mengundurkan diri. Sudah capai (lelah),” kata pria yang sudah berusia 62 tahun itu.

Rudi mengatakan, FBI sudah mendapat surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Surat pengesahan itu tertanggal 15 Oktober 2015.

Sekjen DPP FBI Joko Winarto angkat bicara mengenai kronologis yang sebenarnya.

“Keberadaan Chen Shu Warga Negara Asing (WNA) asal Chi-

na di FBI sebatas hanya penghubung dalam bidang usaha dan bisnis, menjembatani masyarakat Indonesia untuk membuka peluang usaha atau bisnis di Negara asalnya, namun Chen Shu memanfaatkan FBI menjadi tempat perlindungan, sebab setelah diselidiki Chen Shu WNA asal China itu ternyata di Negara asalnya (China) sudah bermasalah, jauh sebelum bergabung di organisasi FBI,” ungkapnya Kamis (15/12/2016).

Winarto pun heran tentang SK Chen Shu yang bergabung di FBI. Kenapa Chen Shu yang notabene WNA asal China bisa memiliki SK dari FBI. Namun setelah diteliti dan dikaji ternyata SK Chen Shu bukan tanda tangan asli melainkan dari hasil scan dan hal itu secara legal sudah cacat hukum.

Masih kata Winarto, misi mereka dengan adanya WNA asal China adalah untuk kerjasama bisnis antara FBI dengan para pengusaha asing khususnya WNA China agar produk dalam negeri bisa dipasarkan di negara China dan hal tersebut tidak ada maksud untuk kerjasama dibidang politik, hukum dan intelijen Secara AD/ART FBI memang ada hubungan kerjasama untuk di bidang usaha dengan luar Negeri.

Organisasi FBI sebagai Non Goverment Organization (NGO) sah saja melakukan penghubung, baik di dalam Negeri maupun di luar Negeri yang diatur dalam AD/ART FBI. “Boleh melakukan kerjasama di bidang usaha dan menjadi penghubung antara dalam negeri dan luar Negeri yang bertujuan untuk membantu kinerja pemerintah,” katanya.

Warga Negara Asing (WNA) yang tergabung didalam Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) memiliki legal administrasi yang diakui Negara seperti PASPOR, KITAS dan KITAB jadi bukan Warga Negara ilegal tidak memiliki dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sebatas penghubung kerjasama dibidang usaha, “Berharap FBI dapat mengkoordinasikan dan mendata WNA supaya tidak melakukan tindakan diluar Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.

Terpisah, Kadiv Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar di kantornya, Jumat (16/12/2016) menegaskan Polri tidak mempersoalkan lambang korps mereka ditiru FBI. Pihak Polri juga menegaskan tidak ada hubungan antara ormas tersebut dengan korps seragam cokelat.

“Enggak ada (kaitan dengan Polri). (Ormas) Itu murni civil society. Kalau kaitan lambang dan kemiripan, akan kita komunikasikan. Memang eggak sama, tapi mirip saja,” ujar Boy. Meski demikian, lanjut Boy, pihaknya juga telah menelusuri kegiatan dari ormas tersebut.

Termasuk legalitas dan latar belakang anggota pengurusnya.

“Kami dapat info FBI itu ormas yang sudah tercatat di Kemenlu. Didirikan orang-orang di Indonesia,” urai Boy. Sejumlah kegiatan yang terpantau pihak kepolisian, FBI lebih banyak aktif sebagai bhayangkara muda. Namun, bhayangkara yang ada pada ormas yang telah melebarkan sayap dari Sabang hingga Merauke itu, lebih bersifat universal. nzul/kas/tri/de

Rezim...

kata bos Jawa Pos Group itu usai ditetapkan sebagai tersangka dan akan ditahan di Lapas Medaeng, Sidoarjo, saat itu.

Bukan tidak mungkin Dahlan Iskan menjadi ‘korban’ sistem peradilan di negeri ini, seperti yang dialami Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattaliti. Banyak kalangan menduga La Nyalla juga ‘korban pesanan’ penguasa. Terbukti, meski sudah memenangkan praperadilan, pihak Kejati Jatim terus-terusan menetapkannya sebagai tersangka.

Kinerja Kejati Jatim pun dipertanyakan. Apalagi saat ini kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung M Prasetya yang notabene dari parpol.

Sepanjang kepemimpinan M. Prasetyo, setidaknya ada sejumlah pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung) disebut-sebut terlibat kasus dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sayangnya, Dahlan enggan menjelaskan secara rinci siapa penguasa dimaksud. Hanya saja dalam eksepsinya, Dahlan kerap menyinggung rezim Jokowi. Apakah penguasa yang dimaksud adalah Jokowi?

Sidang yang dihadiri para pegiat korupsi dari Jakarta itu cukup mengundang sensasi.

Di antaranya, ada mantan Ketua MK Mahfud MD, mantan Ketua KPK Abraham Samad, dan pakar komunikasi Effendi Gozali, serta pakar ekonomi Faisal Basri.

Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengaku datang dalam sidang tersebut karena ingin memberikan dukungan moral, sebagai masyarakat penggiat anti Korupsi. “Kami kesini untuk memberikan dukungan moral,” ujarnya.

Abraham Samad berharap, dalam penegakan hukum, pihak terkait (Jaksa) harus membuktikan dengan fakta dan alat bukti, sehingga tidak terjadinya kesemena-menaan.

“Dalam penegakan jukum,

harus dibuktikan dengan alat bukti dan fakta, jangan hanya berdasarkan kebencian, dendam dan balas dendam,” singgungnya.

Pernyataan Abraham Samad ini, seperti menyinggung pihak berwajib (Polisi) yang menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen, pasca pihaknya menetapkan Mantan Wakapolri Budi Gunawan sebagai tersangka. “Bila dilandasi dendam dan balas dendam, maka akan terjadi kesemena-menaan. Jadi Hakim Tipikor dan JPU, wajib melaksanakan sidang sesuai fakta dan alat bukti,” ujarnya.

Pengamat komunikasi politik, Effendi Ghazali yang juga turut hadir dalam persidangan tersebut menyampaikan, dirinya hanya ingin mengajak masyarakat yang datang maupun majelis hakim agar berpikir jernih dalam menangani perkara tersebut.

Setelah mendengarkan langsung proses persidangan, ada hal yang perlu digarisbawahi, salah satunya penjualan aset tanpa sepengetahuan DPRD. “Saya bukan ahli hukum. Tapi sangat sederhana memahami perkara tersebut. Apalagi tadi disampaikan penjualan aset tanpa sepengetahuan DPRD. Itu kan, ya sudahlah,” kata Effendi.

Effendi menegaskan, fakta senyata-nyatanya kalaupun dalam kasus ini ada penzaliman, mungkin masuk dalam level tanggung.

“Mudah-mudahan enggak ada lah.

Kita berharap majelis hakim bisa berpikir jernih dalam menangani kasus tersebut,” ujar Effendi.

Sementara itu ketua tim penasihat hukum Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra, meminta majelis hakim agar membatalkan dakwaan jaksa atas kliennya. Hal utama yang paling disoroti Yusril dan tim ialah tentang status aset PT Panca Wira Usaha (PWU) di Kediri dan Tulungagung, yang dilepas pada 2003 dan diyakini jaksa terjadi pidana korupsi.

“Aset itu milik perseroan, PT PWU, bukan aset negara,” kata Yusril usai sidang di Surabaya, Jawa Timur, Selasa, (13/12/2016).

Karena bukan aset negara, lanjut Yusril, maka sebetulnya PWU tidak perlu meminta persetujuan pelepasan aset kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Jawa Timur.

“Tapi Pak Dahlan tetap meminta persetujuan dan sudah disetujui. Ketua DPRD waktu itu keluarkan surat dan intinya sepakat pelepasan aset pakai Undang-undang Perseroan,” ujarnya.

Dengan dasar itu, terang mantan Menteri Hukum dan HAM itu, sebetulnya negara tidak dirugikan dalam hal pelepasan aset PWU. “Jika pun ada tindakan pidana, bukan pidana korupsi. Kalau ada tindakan pidana, tapi dalam pelepasan aset PWU ini tidak ada pidananya,” tandas Yusril.

Selain materi pokok perkara, dalam eksepsi atau nota keberatan, Yusril dan tim juga mempersoalkan formalitas penyidikan kasus PWU oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Menurutnya, penyidikan kasus tersebut menerabas hukum acara. Di antaranya terkait jumlah kerugian negara yang diketahui penyidik setelah penetapan tersangka.

“Pada intinya kami menolak dakwaan jaksa penuntut umum, memohon majelis hakim agar membatalkan dakwaan jaksa demi hukum, membebaskan status tahanan kota, dan memulihkan harkat dan martabat Pak Dahlan,” kata Yusril.

Yusril juga menduga jika Kejaksaan Tinggi Jawa Timur hanya mencari-cari kesalahan Dahlan Iskan. “Saya berkeyakinan Pak Dahlan enggak bersalah, tapi dicari-cari saja kesalahannya,” ujar Yusril.

Menurut dia, pelepasan aset PT PWU hanya persoalan prosedur, bukan tindak pidana korupsi. “Bukan ada kerugian negara,”ujar Yusril.lic

tersebut terdiri dari badan hukum yayasan asing atau sebutan lain, badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia atau badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.

Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain tersebut terdiri atas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang mengelola dana secara mandiri dan badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang melaksanakan program kegiatan dari lembaga donor asing.

PP ini juga menjelaskan, bahwa ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat mengajukan permohonan penugasan staf berkewarganegaraan asing paling banyak tiga orang. Setiap staf berkewarganegaraan asing yang telah disetujui oleh tim perizinan untuk bekerja pada ormas yang didirikan oleh WNA, wajib tunduk dan patuh pada perjanjian tertulis dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Namun para pengamat mengkhawatirkan ada agenda tersembunyi dari kegiatan WNA di Indonesia dengan Ormas-nya tersebut.

Guru Besar Universitas Indonesia Maswadi Rauf

mempertanyakan mengapa Jokowi meligitimasi orang asing untuk mendirikasi Ormas di Indonesia. “Jadi ada saja kebijakannya. Ini sangat liberal dengan mengizinkan orang asing mendirikan Ormas di Indonesia,” terang Maswadi di Jakarta, Rabu (14/12).

“Mereka (orang asing ) memiliki paham ideologi yang berbeda-beda, bagaimana kalau orang-orang China yang memiliki paham komunis.

Ini kan berbahaya,” terang Maswadi.

Menurut Maswadi, ketahanan kita dalam berbagai hal masih lemah, sehingga mudah dimasukki paham-paham mereka. “Sebab itu, Jokowi harus menjelaskan tujuannya memberikan izin orang asing mendirikan Ormas di Tanah Air kita,” papar Maswadi.

Pengamat politik Uchok Sky Khadafi mengatakan Ormas yang dimiliki orang asing akan menerima bantuan dari negaranya. “Ini akan merugikan Ormas-Ormas Indonesia yang selama ini menerima bantuan dari luar negeri,” terang pria yang akrab disapa Uchok.

Selain itu, kata Uchok, khusus Ormas Islam di Indonesia yang selama ini menganut Islam moderat, maka dengan adanya orang asing mendirikan Ormas di Indonesia, dikhawatirkan pemaham garis keras khususnya dari sejumlah negara di Timur Tengah akan masuk ke Indonesia.

Ia menambahkan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama agar menolak pendirian Ormas yang dimiliki orang asing.

Pengamat politik Muslim Arbi mengingatkan, dengan pengesahan PP 59/2016 itu, Presiden Jokowi sama saja telah membiarkan penjajahan di Indonesia. “Ormas asing bisa kamulfase melakukan kegiatan intelijen dengan nama Ormas, ini sangat berbahaya bagi NKRI,” kata Muslim Arbi, Kamis (15/12/2016).

Muslim menegaskan, Ormas di Indonesia saja bisa disusupi intel asing apalagi adanya ormas asing. “Kalau Ormas asing di Indonesia bebas didirikan, intel asing makin leluasa melakukan mata-mata di Indonesia,” papar Muslim.

Menurut Muslim, sangat tidak mendasar Presiden Jokowi menandatangani PP tentang dibolehkannya ormas didirikan warga asing di Indonesia. “Harusnya ormas di Indonesia diberdayakan lebih, kalau ada yang masalah dibina, bukan membuka peluang ormas asing di Indonesia,” papar Muslim.

Tak hanya itu, kata Muslim, keberadaan ormas asing di Indonesia bisa memunculkan konflik baru. “Saya khawatir muncul kesenjangan ormas asing dengan milik orang Indonesia,” jelas Muslim.njoh/ pos/int

nSambungan Halaman 1

Hubungan Jokowi dan Novanto, kata dia, juga saling menguntungkan. Di sisi lain, Novanto pun begitu loyal ke-

Heboh...

nSambungan Halaman 1

setelah menimbang; mengingat; memperhatikan; memutuskan penetapan dan penugasan Chen Shu, Jabatan Liason Officer China dengan No. ID. 1102.2.16 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2016.

Dengan keputusan penetapan tersebut, Chen Shu diamanati (1) untuk melakukan Sosialisasi Ormas ke DPD/ DPC FBI seluruh Indonesia, melakukan kerjasa dalam hal perdagangan dan usaha bagi kepentingan Ormas; (2) Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan ada penyesuaian-penyesuaian kebijakan untuk kemajuan Organisasi.

Warga yang resah dengan beredarnya foto-foto tersebut menyatakan bahwa, diangkatnya Perwakilan China oleh DPP FBI sudah keterlaluan.

“Ini memang sudah keterlaluan. Di mana ketegasan pemerintah? Cina sudah semakin merajalela,” demikian kata pria paruh baya di Medsos, Selasa (13/12/2016).

Usut punya usut, saat alamat sekretariat FBI yang tertera dalam surat itu didatangi yakni di Jl Mangga Besar 4 -I, Blok 2 nomor 14 pada Rabu (14/12/216), rupanya tidak ada palang FBI, melainkan hanya stiker kecil di pintu masuk ke sebuah ruko.

Ternyata sekretariat FBI sudah pindah ke Karawaci.

Rumah di alamat tersebut digunakan kembali oleh Rudiono Tanoto, Ketua Dewan Penasihat FBI. “Sekretariatnya memang sudah pindah, di Karawaci, Tangerang, di rumah ketua umum Renny Mursantio. Namun, beliau sudah meninggal pada bulan september 2016,” kata Rudiono Tanoto, di alamat tersebut.

Rudiono menjelaskan terkait adanya pengangkatan WN China yang ramai diperbincangkan itu. Menurut Rudi, panggilan akrab Rudiono, memang ada rencana penunjukan LO untuk menggaet investor China ke Indonesia.

“Kita tempatkan LO di China untuk mencari investor. Kita sendiri enggak tahu jalan (di China). Jadi pelajari itu, kita gelap terhadap China,” ujar Rudi.

Rudi enggan berkomentar banyak terkait surat pengangkatan Chen Su sebagai penghubung tersebut. Namun, dia mengetahui surat tersebut sudah beredar luas. “Saya tahu juga dari grup WA. Saya no comment untuk masalah itu,” kata Rudi.

Namun, sebagai Ketua Dewan Penasihat sekaligus Ketua Dewan Pengawas, Rudi mengatakan tindakan ormas FBI memberikan SK liason officer kepada Chen Su adalah kesalahan. Menurut Rudi, seharusnya Chen Su tidak diberi wewenang sebesar itu.

Rudi menjelaskan, posisi ormas FBI sebagai penghubung investor China dengan Indonesia. Menurut Rudi, FBI tidak menjalankan bisnis, melainkan hanya mencari partner investor China itu.

“Dia ditunjuk untuk menghandle investor masuk biasa saja. Kalau sampai sosialisasi, keluar dari koridor. Tapi, saya enggak tahu latar belakangnya,” kata Rudi.

Menurut Rudi, Cheng Shu udah bukan bagian dari FBI. Dia dipecat pada bulan Maret

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

nSambungan Halaman 1

Sehingga semua yang terjerat hukum, susah untuk mendapatkan keadilan.

“Jangan bikin masyarakat b i n g u n g . Ja n g a n b i k i n masyarakat apatis. Jangan bikin masyarakat akhirnya lebih percaya pada unsur nasib-nasiban daripada percaya pada hukum.

Jangan bawa perkara seperti ini masuk ke pengadilan. Kalau pun sudah terlanjur jangan diteruskan. Jangan sampai pengadilan ini menjadi pengadilan sesat,” sindir Dahlan.

Dalam eksepsi tersebut, Dahlan menolak seluruhnya dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Di hadapan ketua Majelis Hakim Tahsin, Dahlan Iskan diberi kesempatan pertama menyampaikan pembelaan secara pribadi selaku terdakwa.

Dahlan Iskan membacakan Eksepsi dengan gaya curahan hati (Curhat) dengan judul “Kebingungan di Revolusi Mental” yang menyinggung dalam penegakan hukum. Dia sempat mengusap air mata saat membaca eksepsinya dari layar telepon genggamnya.

Sebelumnya, usai Dahlan ditetapkan menjadi tersangka, dia mengaku tidak kaget. Pasalnya, Dahlan memang sedang diincar penguasa. Begitulah jika hukum dikuasai kepentingan.

“Saya memang sedang diincar terus oleh yang lagi berkuasa. Biarlah sekali-kali terjadi seorang yang mengabdi dengan setulus hati, dengan menjadi direktur utama perusahaan daerah yang dulu seperti itu jeleknya, yang tanpa digaji 10 tahun, tanpa menerima fasilitas apa pun, dan harus menjadi tersangka yang bukan karena makan uang, bukan karena menerima sogokan, bukan karena menerima aliran dana, melainkan karena harus tanda tangan dokumen yang disiapkan anak buah,”

Jokowi...

nSambungan Halaman 1

Pesiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing (WNA) pada 2 Desember 2016.

Dalam PP ini, Ormas yang didirikan oleh WNA dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.

Sebagaimana dilansir dari laman resmi setkab.go.id, pertimbangan PP ini agar ormas yang didirikan WNA di Indonesia perlu menghormati kedaulatan NKRI, memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara serta tetap menghormati nilai sosial budaya masyarakat, patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

PP ini mengatur mengenai pemberian perizinan, tim perizinan, dan pertimbangan pengesahan badan hukum, serta tata cara pengenaan sanksi bagi ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lain. PP Nomor 59 Tahun 2016 ini ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 2 Desember 2016 lalu.

Dalam PP disebutkan, ormas yang didirikan WNA

8

Edisi 161 | 12 - 18 desember 2016

konspirasi

Presiden Indonesia dari masa ke masa.

Dari Bung Karno sampai Jokowi, Indonesia Terjebak Konspirasi CSIS Bung Karno diturunkan dari jabatan Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang melalui satu konspirasi. Sebuah “kudeta” yang dirancang melalui campur tangan Amerika Serikat dengan memanfaatkan CIA.

s

ejarah tak bisa memungkiri Amerika Serikat melalui CIA dan Pater Beek telah memanfaatkan satuan Angkatan Darat dengan sebuah konspirasi politik tingkat tinggi, merancang sebuah kudeta dalam kudeta. Menjadikan para jenderal sebagai martir dan komunis sebagai kambing hitam. Tampilah seorang Soeharto dengan dukungan CIA melalui sebuah konspirasi ideologi anti komunis sekaligus anti Islam yang kemudian dikawal oleh sebuah lembaga think tank bernama Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Semua itu mengubah kesepakatan para pendiri negara, di mana Pancasila sebagai landasan fundamental ideologi bangsa menjadi ternodai.

Selama 20 tahun Pemerintahan Soeharto, CSIS malang melintang mengisi semua kebijakan, berakibat pelanggaran HAM Berat dari kasus Malari, Tanjung Priok dan Talangsari, sampai tahun 1988 baru terjadi transisi.

Walau merangkak tapi pasti.

CSIS mulai kehilangan akses untuk menentukan strategi.

Puncaknya tahun 1990, resmi berdiri lembaga think tank tandingan bernama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Kabinet Pembangunan VI 1993 -1998 Pemerintahan Soeharto berganti wajah. Kabinet “Tinggal Landas” yang seumur jagung. Paman Sam kembali meradang, George Sorros beraksi, nilai rupiah tumbang dan krisis multi dimensi terjadi, kemudian CIA bergerak berkolaborasi dengn CSIS meng–introduksi–penggulingan Rezim Soeharto dengan stigma rezim tirani.

Peran CIA dan CSIS di Indonesia

Tokoh-tokoh seperti Amin Rais, Gus Dur dan Megawati bahkan Sri Sultan HamengkuBuwono X semua mempunyai agendanya sendiri-sendiri. Sedangkan Adnan Buyung Nasution, Hendardi, Hatta Rajasa,Todung Mulya Lubis, Goenawan Mohammad, Faisal Basri, hanyalah orang-orang

yang ingin menonjolkan diri, kemudian dimanfaatkan dan terjadi saling memanfaatkan untuk kepentingan diri dengan biaya sampai sebesar US $ 26 juta.

Bila kemudian BJ Habibie yang masih identik dengan Orde Baru dan ICMI menjadi sasaran tembak baru, kolaborasi CIA, CSIS dan FORDEM yang menyelinap ambil bagian, adalah memang satu hal yang tidak bisa dihindari.

BJ.Habibie yang diturunkan paksa karena pertangungjawabannya tidak diterima, kemudian membawa era baru sebuah kolaborasi. Amin Rais yang diangkat sebagai tokoh reformasi tanpa dukungan sponsor, terjebak dalam satu permainan FORDEM, sebuah lembaga think tank baru yang dengan lugas menyatakan sebagai tandingan ICMI yang dianggap sektarian.

Dimotori Marsilam Simanjuntak , Bondan Gunawan, Rahman Tolleng, Chris Siner Key Timu, Rocky Gerung dan Todung Mulya Lubis.

Di samping Gus Dur sendiri kemudian mengambil jalan pintas dengan mencari dukungan langsung kekuatan lobi Yahudi dengan mediator Singapura. Membawa pada sebuah era baru kekuasaan Presiden Abdurrahman Wachid, setelah berhasil mengakali Amin Rais, dalam upaya merebut kepemimpinan dari Megawati yang memenangkan Pemilu.

Kemudian Gus Dur pula yang memanggil kembali kekuatan ekonomi yang parkir di Singapura, yang lari membawa BLBI, justru menjadi sebuah blunder yang menumbangkan pemerintahannya. Pulangnya sosok Sofian Wanandi sekaligus mengembalikan pula eksistensi CSIS mengontrol kekuasaan di Indonesia.

Perjuangan Megawati dalam sebuah skenario CSIS LB Moerdani dengan berbagai cara, untuk merebut kekuasaan dari Orde Baru sejak Kudatuli, Semanggi I 1998 dan semanggi II 1999, justru berakhir dengan naiknya Gus Dur ke kursi kekuasaan. Memanfaatkan peran Amin Rais yang pernah merasa diakali Gus Dur, dalam upaya melakukan konsolidasi,

adalah betul-betul Presiden hasil Reformasi yang dibiayai oleh Amerika Serikat. Tidak heran bila semua yang dilakukan, tidak satupun pernah ada yang lepas dari kebijakan global yang dirancang oleh Negara Adidaya itu.

Peran CSIS Indonesia yang berkaitan dengan kajian strategi politik telah diambil alih langsung oleh CSIS Amerika Serikat dan didiktekan secara head to head oleh Pemerintah Amerika Serikat kepada Pemerintah Indonesia.

Peran CSIS Indonesia dititik beratkan pada kajian-kajian ekonomi yang tidak pernah lepas dari pola kebijakan ekonomi dunia. Dimana salah satu peran yang mencolok adalah kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Cina yang dirancang oleh China Institute for Innovation and Development Strategy (CIIDS) bersama CSIS .

CIIDS berupaya melakukan peningkatan kerjasama P-to-P yang antara lain terlihat dari penyelenggaraan pertemuan antara CIIDS dan CSIS Indonesia pada Januari 2013.

CIIDS dan CSIS membuat peta kerja dalam peningkatan hubungan kerjasama bilateral dan menyiapkan Joint Education Fund dalam rangka membantu meningkatkan pertukaran pelajar kedua negara.

Yang tidak lepas dengan adanya peran Arkansas Conection yang mempertemukan Cina dengan Amerika Serikat.

Mengapa Sosok Jokowi yang Terpilih?

pengawal Megawati binaan LB Moerdani, membawa Gus Dur tidak tahan menduduki kursi panas sampai dua tahun.

Maka cita-cita Megawati pun akhirnya tercapai, saat CSIS justru sudah tidak begitu dijadikan pusat kendali oleh CIA, dan mengakhiri pola pendekatan intrik (intrigue) yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia, digantikan dengan pola pendekatan simpatik.

Pendekatan simpatik terbuka ketika pada Agustus 2003.

Seorang Menko Polkam Kabinet Presiden Megawati, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpidato di Amerika Serikat dengan menyatakan: “Saya mencintai Amerika Serikat dengan segala kesalahannya.

Saya menganggapnya sebagai negara kedua saya.”

Saat itulah Indonesia menjadi bagian dari Strategi Amerika Serikat dalam tujuannya w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

sebagai Polisi Dunia.

SBY yang semula tumbuh sebagai satu bagian tak terpisahkan dari pasukan penjaga sosok Megawati Soekarnoputri bersama AM Hendro Priyono, Agum Gumelar dan Sutiyoso, kemudian melepaskan diri untuk menggapai kepentingan pribadi membangun sebuah dinasti. Maka hal inilah yang membuat Megawati sakit hati, karena merasa dikhianati.

Presiden keenam NKRI ini

Kalau SBY dengan rela mengajukan diri menjadi “orang amerika” untuk ditugaskan menjadi Presiden diIndonesia, dengan pernyataannya: “Saya mencintai Amerika Serikat dengan segala kesalahannya. Saya menganggapnya sebagai negara kedua saya.” Maka Joko Widodo adalah sosok yang ditemukan, yang kemudian diperebutkan oleh berbagai kekuatan untuk saling memanfaatkan.

Jokowi yang ditemukan oleh seorang Luhut Binsar Panjaitan dan membangun sebuah perusahaan bersama yang diberi nama PT Rakabu, sesuai dengan nama pemegang saham mayoritas Gibran Rakabuming Raka, putra tertua Jokowi.

Dari Luhut Binsar Panjaitan ini pula, Jokowi masuk nominasi Arkansas Connection yang disponsori oleh James Riady untuk dipublikasikan bersama

Dahlan Iskan dan Chairul Tanjung?

Buku-buku tentang Dahlan Iskan yang sedemikian rupa, kemudian buku si Anak Singkong yang mengangkat nama Chairul Tanjung dan yang terakhir baru gaya blusukan dan diplomasi meja makan Wali Kota Solo yang berhasil mendapat respon dari Stanley ‘Stan’ Greenberg pasangan James Riady dalam Arkansas Connection.

Mengapa sosok Jokowi yang terpilih?

Karena Stanley Greenberg menangkap adanya rasa kebosanan atas gaya kepemimpinan SBY selama sepuluh tahun, oleh sebagian terbesar rakyat Indonesia yang menghendaki adanya perubahan.

Signal inilah yang tercium oleh pakar ilmu komunikasi politik sekaliber Stanley Greenberg, yang kemudian mencari sosok yang tepat sebagai antitesa SBY. Gaya “ndeso” khas Jokowi adalah antitesa SBY yang paling memenuhi syarat, yang tidak dimiliki oleh Chairul Tanjung maupun Dahlan Iskan.

Terangkatnya nama Jokowi dengan elektabilitas yang tinggi, menarik hampir semua kekuatan politik dalam skala Internasional yang ingin menempatkan Jokowi sebagai “mitra” untuk dapat menanamkan pengaruhnya di Indonesia.

Naga Kuning yang lepas dari kungkungan tirai bambu dan menjadi kekuatan terbesar di Asia, menghadapi aksi Cowboy Paman Sam yang sama-sama mengenal Jokowi dari jaringan Arkansas Connection, mereka tidak akan pernah merelakan Presiden Jokowi kepada saingannya.

Itulah mengapa CSIS, FORDEM dan berbagai LSM serta tangan-tangan “Taypan Hoakiau” beramai-ramai mendukung Jokowi, untuk kemudian akan diperebutkan antara mereka sendiri.

Paling tidak ada tiga kekuatan besar berebut Jokowi saat ini, sebagai pintu masuk untuk menjarah kembali Indonesia dalam kekuasaan mereka. Nama-nama seperti Surya Paloh, AM Hendro Priyono dan Jusuf Kalla menunjukkan adanya tiga kekuatan di belakang mereka yang memperebutkan Jokowi.

Mampukah Presiden Jokowi melepas mahkota wayang yang dipakaikan tanpa disadarinya?

Kita lihat saja.n Ibnu Dawam Aziz

zoom

Simak berita-berita terkini 29 Kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur: www.len sain d on esia . co m

Edisi 161 | 12 - 18 desember 2016

fokus

Merasakan sensasi alam liar, bertemu langsung dengan binatang eksotis, sambil mengendarai mobil offroad terasa seperti pengalaman yang tak terlupakan. Itulah pengalaman bertamasya ke Welgevonden Game Reserve, taman konservasi hewan liar di Vaalwater, Limpopo, Afrika Selatan. Selengkapnya Baca Halaman 13

Tutup Drainase Warga, Bangunan Pabrik Tiang Pancang CV Imanuel Diduga Tak Berizin

KPK Sita Barang-barang Sekda Jombang, Hasil Korupsi dan Gratifikasi Bupati Nganjuk

Baca Halaman 10 | guam

Baca Halaman 11 | hukrim

Sopir Angkot Menjadi Raja Gas Tak banyak yang tahu bagaimana Yahman memulai usaha dari nol hingga bisa disebut sukses. Padahal, dulunya dia hanyalah sopir angkot. Selengkapnya Baca Halaman 13

Mengapa Sari Roti Membelot?

Gerobok Sari Roti yang digratiskan bagi aksi Super Damai 212.

Awalnya Sari Roti menuai pujian setelah foto pembagian roti gratis Sari Roti untuk peserta demo 212 jadi viral namun setelah diklarifikasi justru berbalik arah.

a

ksi massa 2 Desember 2016 atau dikenal Aksi Super Damai 212 menyisakan beragam kisah. Di tengah hiruk pikuk aksi massa yang melakukan doa bersama dan salat Jumat itu, terpotret penjual roti keliling dengan jenama Sari Roti yang membagikan dagangannya gratis kepada peserta aksi.

Aksi pedagang roti yang dinilai heroik itu menuai pujian dari netizen. Kata kunci Sari Roti sontak menjadi perbincangan di media sosial seperti Twitter.

“Siapapun yang senang berbuat kebaikan dengan tulus, niscaya Alloh berikan aneka kejutan penambah iman,” tulis tokoh agama Abdullah

Gymnastiar dalam akun twitternya seraya mengunggah gambar pedagang roti pada 3 Desember lalu.

Belakangan, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk., pembuat roti itu ternyata melayangkan klarifikasi, Selasa (12/6/2016). Kata kunci Sari Roti kembali muncul lagi menjadi perbincangan di media sosial seperti Twitter.

Melalui laman sariroti.com, manajemen PT Nippon Indosari Corpindo menyatakan bahwa produk Sari Roti yang muncul dalam foto ketika aksi 212 merupakan produk yang dibeli oleh salah seorang konsumen melalui salah satu agen yang berlokasi di Jakarta.

PT Nippon menyatakan pihak pembeli meminta agar produk tersebut dapat dian-

tarkan ke area pintu masuk Monas dan dipasangkan tulisan “gratis” tanpa pengetahuan dan perizinan dari pihak PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. Dalam klarifikasinya, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk., Menyampaikan tiga poin.

Pertama, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk., memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas terlaksananya Aksi Super Damai 212 yang berjalan dengan lancar dan tertib.

Kedua, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. Menyatakan senantiasa berkomitmen menjaga Nasionalisme, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika dengan senantiasa berusaha untuk menjadi perusahaan kebanggaan Indonesia.

Ketiga, dengan tidak mengurangi apresiasi kami atas Aksi Super Damai kemarin, dengan ini kami sampaikan bahwa PT Nippon Indosari Corpindo Tbk., tidak terlibat dalam semua kegiatan politik.

Manajemen Sari Roti menegaskan kemunculan informasi mengenai pembagian produk Sari Roti secara gratis oleh penjual roti keliling (hawker tricycle), merupakan kejadian yang berada di luar kebijakan dan tanpa seizin PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. “Demikian informasi ini kami sampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman diberbagai pihak. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk., berkomitmen untuk selalu menjaga Nasionalisme, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika, serta tidak terlibat dalam semua aktivitas kegiatan politik,” tulis penutup klarifikasi dari manajemen Sari Roti.

Klarifikasi dari produsen Sari Roti menjadi sorotan. Sejumlah netizen menganggap Sari Roti memberikan klarifikasi yang tidak perlu. Beberapa seruan boikot muncul meski ada juga yang menganggap boikot sebagai tindakan

yang berlebihan.

Klarifikasi ini ternyata membuat jengah banyak kalangan bahkan mengancam akan memboikot produk Sari Roti.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Rabu (7/12/0216), mengajak jamaah Muhammadiyah untuk tidak membeli produk Sari Roti. “Saya baru tahu tentang Sari Roti ini. Kalau begitu secara pribadi saya ngajak kawan-kawan @pppemudamuh jamaah @muhammadiyah se-Indonesia stop beli Sari Roti,” tulis Dahnil di akun Twitter @Dahnilanzar.

Pendukung atau simpatisan demo 212 merasa tersakiti dengan klarifikasi Sari Roti yang menyatakan kalau aksi roti gratis tidak dari perusahaan Sari Roti namun ada yang memborong roti lalu dibagikan gratis.

Ada netizen yang mengaku sudah 7 tahun berlangganan roti ini dan tiap hari belanja capai jutaan untuk diberikan pada karyawannya, setelah membaca klarifikasi tersebut netter itu mengaku akan berpindah produk.

Terbaru bermunculan foto yang ungkapan kebencian seperti roti Sari Roti yang dibuang di tempat sampah hingga papan pengumuman yang menulis bahwa di toko tersebut kini tak menjual produk Sari Roti.

Ingin lebih tahu bagaimana kegeraman netizen yang melakukan aksi boikot Sari Roti cukup ketik Sari Roti di kotak pencarian Twitter.

Muncul semua tweet terkait, foto-foto serta responrespon yang mengejutkan.

Sebagian besar berisi kecaman dan ungkapan pemboikotan, meski beberapa netizen ada juga yang keluarkan tweet dukungan serta keterangan sedang makan Sari Roti.

Setiyardi, seorang netizen menulis di statusnya “Hamba Allah di Balik Sari Roti”. Dia menyatakan kekecewaannya dengan Sari Roti. “Kalian membuat pengumuman resmi bahwa tak terlibat pada aksi 212 kemarin. Seolah kegiatan dzikir dan doa itu “aib politik” yang harus dihindari. Bahkan disebut pembagian roti gratis itu tanpa ijin resmi dari Sari Roti. Juga dibilang bahwa kalian mendukung NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. (Padahal aksi 212 tak anti NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika).

Ini respon atas viral posting foto Sari Roti oleh AA Gym, Habib Rizieq Shihab dan lain lain. Padahal tone postingan itu sangat positif. Ah, kalian sungguh lebay,” tulisnya.

Menurutnya, memang benar itu bukan kegiatan charity dari Sari Roti. Itu inisiatif seorang sahabat, sebut saja namanya “Abdullah”, hamba Allah, yang ingin berbagi pada para mujahid 212. Setiyardi lantas membagikan tautkan dua foto persiapan yang belum pernah dipublish. Jam 4 subuh dia kumpulkan puluhan gerobak Sari Roti, dan membayar dengan cash. Si Abdullah itu ikhlas, anonim, dan hingga kemarin membiarkan itu dianggap memang aksi simpatik dari (pedagang) Sari Roti sahaja.

Dan para pedagang keliling Sari Roti itu sangat antusias.

Jam 4.30, usai adzan Subuh, semua sudah stand by di Stasiun Gondangdia, siap menuju Monas. Sayangnya salah satu gerobak, milik Rodi, tertabrak motor. Rantai gerobaknya putus.

Betis Si Abang terluka cukup parah. Oleh “Abdullah” diberi uang untuk berobat. Roti di gerobaknya lantas dipindahkan ke gerobak lainnya. Bang Rodi terpaksa dibonceng rekannya untuk membagikan roti secara langsung ke para mujahid.

“Tapi hari ini saya sungguh kecewa dengan pengumuman Sari Roti. Teman kuliah saya di Universitas Gadjah Mada, Engelin Wijaya, sempat jadi Direktur Sari Roti se-Indonesia (PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.) Dia pernah bercerita bahwa Sari Roti itu menerapkan sistem “beli-putus”, bukan konsinyasi kepada pengecernya. So, lantas apa dasar Sari Roti bilang kegiatan bagi-bagi roti itu tanpa ijin resmi? Mengapa seperti begitu khawatir dikaitkan dengan aksi 212? Bukankah perusahaan Jepang memiliki etos Bushido, semangat membela keadilan?

Ah, Sari Roti,” tutupnya.

Dampak klarifikasi tersebut juga berefek ke harga saham Sari Roti. Saham PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI), turun cukup dalam. Berdasarkan pantauan di RTI Business, pada penutupan perdagangan sesi pertama, harga saham ROTI terpantau turun 0,66 persen atau 10 poin ke level Rp 1.510 per lembar saham.

Sebelumnya, saham ROTI dibuka flat dari penutupan kemarin di level Rp 1.520. Saham sempat turun di level terendah sebesar 1,31 persen atau 20 poin di harga Rp 1.500. Adapun harga saham mencapai level tertingginya di posisi Rp 1.525.

Saham ROTI hingga sesi I perdagangan melibatkan transaksi 40,4 ribu lembar saham dengan nilai transaksi Rp 60,93 juta dan diperdagangkan sebanyak 93 kali.nbnj

Jawa Timur Segera Punya Lapas Khusus Teroris Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana membantu Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI untuk menyediakan lahan sekaligus membangun lembaga permasyarakatan (Lapas) yang dikhususkan untuk tahanan teroris.

Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, hal ini diperlukan sebab bila tahanan teroris dan tahanan biasa ditempatkan

traveller

Menegangkan Bertandang ke Sarang Binatang Buas di Afrika

dalam satu ruangan, maka bisa tahanan lainnya akan ditularkan ilmu teroris atau “sekolah menjadi teroris”. Dikhawatirkan setelah keluar atau bebas dari tahanan, maka akan bertambah lagi teroris-teroris baru yang berkeliaran di luar.

“Untuk itulah kami (Pemprov Jatim) berencana ingin membantu menyediakan lahan sekaligus membangunkan ru-

ang tahanan yang diperuntukkan khusus untuk para tahanan berlatar belakang teroris. Dengan harapan agar tidak muncul teroris-teroris baru kedepannya. Serta dengan adanya ruangan baru kedepannya masalah teroris bisa ditangani dengan mudah,” jelas Pakde Karwo (sapaan akrab Soekarwo) ditemui usai acara Peringatan Hari HAM Sedunia ke-68 di Ge-

dung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (08/12/2016).

Lebih lanjut dijelaskan, saat ini jumlah penghuni di lapas sebagian besar dihuni oleh para tahanan teroris yang jumlahnya mencapai 67 persen. Jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan tahanan biasa. Dengan begitu, masih kata Pakde Karwo, otomatis para tahanan biasa yang ada di lapas secara tidak lang-

www.lensaindonesia.com

sung akan “bersekolah” gratis soal ilmu teroris saat berada di dalam tahanan.

Sedangkan terkait lahan yang akan disipakan untuk membangun Lapas khusus teroris itu, pihaknya akan menggunakan lahan yang ada di areal lapas itu sendiri. Seperti yang ada di Lapas Medaeng, rencananya nanti akan menggunakan lahan atau bangunan

untuk administrasi yang diubah menjadi ruang tahanan khusus untuk teroris.

Soekarwo berdalih dengan menggunakan lahan disekitar lapas, maka pihaknya tak lagi kesusahan mencari lahan yang baru. “Kalau tanahnya memang banyak dan ada di mana- mana, tapi untuk masalah pembebasan lahan itulah yang sangat sulit,” tukasnya.nsarifa

otonomi

KPK Diminta Selidiki Kasus Korupsi di Jombang yang Terkesan Lamban

Peringati hari anti korupsi, dua massa aksi yang berbeda melakukan aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dan keseriusan aparat penegak hukum dalam kasus korupsi di Jombang. nSelengkapnya Halaman 14

Pemdes Korowelang Anyar Pakai Dana Desa untuk Infrastruktur Jalan

Desa Korowelang Anyar, Kecamatan Cepiring, Kabupaten, Kendal, mendapatkan Dana Desa tahun 2016 sebesar Rp 620.331.834. Bersama masyarakat, pemerintah desa (Pemdes) melakukan musyawarah desa terkait rencana Pembangunan perbaikan infrastruktur baik itu jalan maupun saluran air. nSelengkapnya Halaman 14

PBNU Minta Polisi Profesional Tangani Kasus “Ahok” Penistaan Agama

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin meminta polisi bersikap profesional dalam penanganan kasus penisataan agama Islam yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). nSelengkapnya Halaman 15

guam

10

Edisi 161 | 12 - 18 desember 2016

Tutup Drainase Warga, Bangunan Pabrik Tiang Pancang CV Imanuel Diduga Tak Berizin Warga Perum Tambakrejo Sidoarjo protes gara-gara pembangunan tiang pancang CV Imanuel telah menutup saluran air. Tidak hanya itu, saat warga menggerebek pabrik tersebut, pimpinan CV Imanuel tidak bisa menunjukkan dokumen perijinan.

p

embangunan pabrik industri tiang pancang yang didirikan CV Imanuel Teknik Sentosa ternyata merugikan warga RT 5 RW 4 Desa Tambakrejo (Perumahan Tambak Rejo Indah) Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Tak hanya menimbulkan dampak lingkungan dengan menutup saluran air (drainase) dan melanggar aturan, warga juga belum pernah diberi sosialisasi mengenai proses perijinan.

Padahal, jika melihat beberapa bangunan pabrik disekitarnya selalu memberikan ruang terbuka untuk saluran sehingga tidak mengganggu drainase perumahan warga.

Kekhawatiran warga adalah terjadinya banjir yang karena saluran tertutup dan tidak bisa dikontrol.

Pantauan di lapangan, saluran drainase perumahan warga sepanjang 15 meter tertutup bangunan pabrik dan bangunan menempel rumah salah satu warga sehingga aliran air mampet.

“Kita warga tidak melarang mau bangun pabrik apa atau

usaha apa silahkan. Tapi kan harusnya ketika berpengaruh terhadap lingkungan warga sekitar harus ada sosialisasi.

Ini sudah menutup saluran dan tidak peduli dengan warga sekitar. Ini negara Indonesia ada aturanya,” kata Wiliam Tuhusula Ketua Peduli Lingkungan Tambak Rejo (PELITA) kepada Lensa Indonesia, Sabtu (03/12/2016).

Sebagai perwakilan warga yang protes, Wiliam menjelaskan selama ini sudah melakukan berbagai langkah persuasif untuk berkomunikasi dengan CV Imanuel Teknik Sentosa dengan mediasi. Namun belum pernah ada itikat baik dari pemiliknya yaitu Stefanus Suryatjang untuk menyelesaikan masalah.

Selama ini, pihak CV Imanuel Teknik Sentosa berdalih telah memiliki izin untuk mendirikan bangunan diatas lokasi saluran air tersebut.

Pihaknya mengakui sudah pernah dilakukan pertemuan tanggal 18 November 2016 antara warga RT 5 RW 4 Desa Tambakrejo dengan perwakilan CV Imanuel Teknik Sentosa yaitu Wiyono. Namun, dalam pertemuan itu Wiyono men-

Stefanus Suryatjang, pimpinan CV Imanuel Teknik Sentosa membuat surat pernyataan membongkar bangunan yang menutup saluran drainase.

Warga Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo memprotes bangunan pabrik tiang pancang CV Imanuel Teknik Sentosa yang menutup saluran drainase.

gaku tidak boleh berbicara apapun kepada warga dan tidak bisa membuat keputusan.

“Kalau bertemu dengan warga tidak boleh bicara apapun ya buat apa sama saja membohongi kita. Bahkan menyebutkan nama atasanya saja tidak boleh. Ini kan namanya menghina warga,” tegasnya.

Saat ini pihaknya bersama warga protes langsung menemui pimpinan CV Imanuel Teknik Sentosa yaitu Stefanus Suryatjang di kantornya Jl Tropodo Asri E-16, Waru, Sidoarjo. Tujuanya untuk meminta pertanggungajawaban dan membongkar bangunan yang dianggap menyalahi aturan dan berdampak lingkungan bagi warga.

“Kita meminta surat-surat yang dikatakan sudah lengkap terkait perijinan dan syarat pembangunan perusahaan.

Jika tidak ada berarti surat pernyataan itu pemalsuan dan akan kita tuntut. Kalau perlu bangunan yang menutupi saluran drainase harus dibongkar,” katanya.

“Tujuanya kita meminta pertanggungjawaban Stefanus Suryatjang (Pimpinan CV Imanuel Teknik Sentosa).

Dia harus menjelaskan kepada warga dan harus menunjukkan bukti-bukti kalau bangunan perusahaannya yang menunutup saluran tersebut sudah memiliki izin perjanjian dengan aparat pemerintah. Bila tidak, maka harus membuat pernyataan tertulis untuk membongkar,” imbuh Wiliam.

Wiliam mengungkapkan, warga selama ini sudah geram dengan sikap ‘plintat-plintut’ perusahaan tersebut. Karena itu dalam aksinya, warga langsung mendatangi dan masuk ruang kantor dan diterima langsung oleh Stefanus Suryatjang sebagai pimpinan.

Tanpa basa-basi Wiliam Tuhusula sebagai perwakilan warga langsung menanyakan sejumlah dokumen perijinan yang dikatakan dan surat pernyataan asli untuk bertanggungjawab atas berdirinya bangunan.

Namun, setelah didesak

warga, Stefanus yang terlihat ketakutan ternyata tidak mampu menunjukkan surat dan dokumen perijinan yang sudah dimiliki. Alasanya surat dan dokumen disimpan di kantor pusatnya yang ada di Jakarta.

“Soal perijinan dan semuanya saya serahkan kepada Wiyono, saya tidak tau. Iya betul saya yang mengutus Wiyono bertemu dengan warga,” kata Stefanus dengan nada terbata-bata kepada perwakilan warga.

Karena merasa tidak mendapat jawaban memuaskan, warga yang geram karena Stefanus berkelit langsung meminta pernyataan tertulis agar bersedia membongkar bangunan dengan batas waktu selama dua minggu. Sementara untuk surrat dan dokumen perijinan lengkap akan ditunjukkan minggu depan.

“Tidak perlu bertanya lagi lah, kan saya sudah buat pernyataan. Tidak perlu saya jawab pertanyaan anda,” tandas Stevanus kepada Lensa Indonesia di kantornya.

Terkait pernyataan untuk membongkar bangunan itu, William Tuhusula sebagai perwakilan warga mengaku akan mengawal komitmen perusahaan yang selamai ini semaunya sendiri dan menelikung warga.

“Surat pernyataan ini kita pegang sebagai komitmen perusahaan kepada warga untuk membongkar bangunan yang menutupi saluran air.

Buktinya surat dan dokumen perijinan dan persyaratan tidak bisa ditunjukkan,” kata William.

Pihaknya juga siap melakukan langkah hukum jika surat pernyataan kepada warga ini tidak dipatuhi dan terbukti bohong atau pemalsuan dokumen. “Kita sudah punya semua bukti-bukti siapa saja yang terlibat. Kalau sampai ada indikasi surat pernyataan palsu menipu warga kita akan siapkan langkah hukum,” tutupnya.

Terpisah, Plt Sekretaris Desa (Sekdes) Fauzan mengaku hanya mendapat laporan

bahwa warga menghendaki bangunan perusahaan milik Stefanus Suryatjang tersebut dibongkar. Anehnya, ketika ditanya terkait permasalahan penutupan drainase perumahan, pihaknya mengaku tidak paham.

“Iya kita sudah diberi surat warga perumahan tambak rejo indah meminta bangunanya dibongkar, itu saja sih. Katanya sih sudah ada pertemuan tapi hasilnya apa tidak tahu karena belum disampaikan,” kata Fauzan.

Ta k h a n y a t e r k e s a n menunggu laporan, Fauzan bahkan menduga permasalahan sudah beres dan sudah tidak ada gejolak di lapangan terkait protes warga. Nyatanya, kemarahan warga makin menjadi dan sempat mendatangi kantor CV Imanuel Teknik Sentosa untuk meminta pertanggungjawaban.

Bahkan, Fauzan heran ketika ditanya soal drainase yang ditutup bangunan karena baru tahu kabar itu dari wartawan.

“Memang ada sebagian kelompok warga yang protes.

Tapi kenapa tidak disampaikan permasalahanya. Saya malah tahu dari Anda,” tegas pria berkacamata ini sambil mencatat sumber masalah yang diprotes warga.

Untuk itu, pihaknya berharap kepada warga yang memprotes untuk melaporkan hasil pertemuan apapun kepada pengurus desa setempat. Pihaknya malah berharap pertemuan apapun terkait permasalahan warga bisa dilakukan di kantor desa.

Sementara itu, ketika ditanya soal perijinan perusahaan CV Imanuel Teknik Sentosa, pihaknya mengaku tidak tahu karena sudah ada di kecamatan.

“Kalau soal perijinan yang mendapat laporan pihak kecamatan. Coba nanti kita tindak lanjuti jika memang masih ada masalah,” tambah Fauzan. nwan

Para Ibu Khawatir Limbah B3 PT PRIA Bisa Membunuh Bayi Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) gerah dengan persoalan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA) di Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Mereka mayoritas para ibu dan perempuan muda yang peduli lingkungan.

Dua perwakilan KPPL, Pujiati dan Sutama, sempat mendatangi kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jalan D.I. Panjaitan Kebon Nanas Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.

Sayangnya mereka tidak berhasil bertemu dengan Menteri LHK Siti Nurbaya. “Paling tidak masalah ini sudah di dengar oleh menteri,” kata Sekretaris KPPL Rumiyati, saat ditemui.

Hingga kini, pihak kementerian belum menanggapi serius pencemaran limbah di Desa Lakardowo. Hanya saja Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK MR Karliansyah, pernah berkirim surat, yang menyatakan tidak ada indikasi pencemaran.

Surat yang aneh, pikir warga Lakardowo. Bagaimana mungkin KLHK menyatakan tidak ada pencemaran, sementara banyak bukti konkret di lapangan terjadinya pencemaran.

“Kami tidak akan berhenti melakukan perlawanan hingga perusahaan ditutup. Kami terus akan berjuang sampai pabrik tutup,” kata Rumiyati.

Bagi KPPL, kondisi lingkungan di Desa Lakardowo sudah membahayakan dan bisa membunuh kehidupan, terutama bagi bayi yang baru dilahirkan.

“Dari beberapa laporan warga, ada beberapa bayi yang mengalami gatal-gatal setelah dimandikan air sumur, meski

setelah diobati pulih kembali,” ungkap Rumiyati.

Untuk kebutuhan air seharihari, lanjut Rumiyati, warga terpaksa membeli air isi ulang.

Air galon itu tidak hanya untuk minum dan memasak, tapi juga digunakan untuk memandikan bayi.

“Air sumur makin kuning, ada yang hitam. Bahan belanja dari pasar saja yang akan dimasak terpaksa kami cuci dengan air galon yang harus dibeli,” ceritanya.

Rumiyati meminta semua pihak yang pernah didatangi penduduk Desa Lakardowo tidak tutup mata. “Kami penduduk Lakardowo merasakan dampak yang luar biasa dari pengelolaan dan pemanfaatan limbah PT PRIA ini. Selain banyak warga yang sakit, sumur juga tidak bisa difungsikan kembali akibat tingkat pencemarannya yang tinggi,” tuturnya.

Dia lalu menunjukkan bukti hasil uji laboratorium kualitas air tanah di sekitar PT PRIA yang dilakukan Ecological Obsevation and Wetlands Conservation atau Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton) pada bulan Maret dan April 2016.

“Data Ecoton, delapan air sumur yang ada di Kedung Palang tidak memenuhi baku mutu air bersih.Ini tidak layak untuk mandi cuci atau bahkan tidak layak konsumsi. Atas fakta tersebut, penduduk meminta pihak terkait yang sudah kami datangi supaya menindaklanjuti,” ujarnya.

Berdasarkan catatan KPPL, sudah ada 42 kasus kesehatan menyerang penduduk Desa Lakardowo. Karena air sumur yang tak layak dan ambient udara yang tercemar. “Banyak warga yang terserang penyakit, seperti typus, gatal-gatal serta

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

panas. Padahal sebelumnya tidak pernah ada kejadian sebanyak itu. Kita juga sudah melakukan uji laboratorium terkait dengan kondisi air di beberapa sumur warga yang terletak disekitar pabrik PT PRIA,” jelasnya.

Di sisi lain, Ketua KPPL Sutama menambahkan, kehidupan sosial penduduk Desa Lakardowo mengalami perubahan. Dulu, kata Sutama, penduduk di kampungnya dikenal rukun dan guyup. “Selain membuat pencemaran lingkuran, PT PRIA juga memecah belah masyarakat,“ ucap Sutama.

Sutama melihat sendiri cara pihak PT PRIA membuat kehidupan penduduk Desa Lakardowo tidak rukun. “Ada gerakan menawari pekerjaan di pabrik. Padahal selama ini tidak pernah terjadi. Ya bisa lihat saja sendiri, hingga sekarang se-Desa Lakardowo ini tidak ada 100 penduduk yang menjadi karyawan PT PRIA semua menuntut supaya tutup,” tutur Sutama.

Pengamatan Ecoton, ada empat dusun yang tercemari limbah B3 PT PRIA ini. Dusun di Desa Lakardowo meliputi, Kedung Palang, Sambi Gembol, Sumber Wuluh dan di dusun yang berbatasan dengan Dusun Kedung Palang yaitu Dusun Greol Desa Sidorejo.

Direktur Ecoton Prigi Arisandi mengatakan, dampak lingkungan di Desa Lakardowo akibat pengelolaan limbah B3 PT PRIA yang tidak benar. Kini tinggal menunggu waktu saja.

“Proses hidrologi yang terjadi akibat penimbunan tidak akan terhindari dari pencemaran terhadap air tanah, “kata Prigi, Sabtu 10 September 2016.

Indikasi yang terjadi, lanjut Prigi, di masyarakat sangat memungkinkan pencemaran memang ada di lingkungan

Desa Lakardowo.

“Dari empat dusun yang kami amati, untuk jenis penyakit dan perilaku masyarakat, ada gejala iritasi kulit yang sudah diderita. Itu disebabkan interaksi mereka dengan kondisi lingkungan tercemar baik air, udara, atau tanah,” tambah Prigi.

Selain itu, Prigi juga mencurigai, bahwa pelanggaran izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah B3 yang dilakukan PT PRIA.Didasari oleh beberapa hal, Prigi menyebutkan, penimbunan limbah B3 rumah sakit yang dicampur dengan limbah padat B3 lainnya.

Limbah-limbah itu, lanjut Prigi, dimasukkan ke dalam lubang yang kemudian dibangun jalan dan perluasan gudang. Ada juga penampungan limbah cair B3 tanpa pelapis kedap air, serta mempekerjakan masyarakat yang memilah limbah tanpa alat pelindung.

“Bahkan karyawan pemilah limbah rumah sakit ternyata tidak memiliki pengetahuan limbah B3. Mereka juga tidak pernah mendapat pelatihan,” ungkapnya.

Sepanjang pantauan Lensa Indonesia, di Dusun Greol, tempat melintas armada truk pengangkut limbah B3 PT PRIA. Terlihat truk pengakut limbah B3 lalu lalang.

Informasi penduduk, sebelum persoalan ini mencuat dan menjadi perhatian publik. Truk pengangkut limbah B3, tanpa memperhatikan sekitar akan bahaya barang yang diangkut.

Truk pengakut limbah B3 itu, tidak pernah terpasangi logo karakteristik limbah B3 di bagian body truk. Sehingga membuat penduduk rancu dengan barang yang diangkut.

Meski rata-rata penduduk hanya menduga, bahwa itu material untuk perusahaan bata merah

atau paving.

Terutama penutup limbah B3 di atas truk yang seringkali dijumpai penduduk.Tak begitu safety hingga sekarang.

Terpal, yang biasanya digunakan sebagai penutup, hanya tertali pada body truk. Begitu terkena hempasan angin saat truk pengakut berjalan ada yang terbuka.

“Peristiwa seperti itu yang seringkali tidak disadari instansi terkait,” ucap peneliti dari Ecoton Riska Darmawanti, yang menunjukkan kekecewaannya kepada anggota komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur ketika gelar sidak ke PT PRIA. ”Padahal itu sangat membahayakan bagi manusia,“ lanjut Riska.

Dalam pandangan Riska, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dianggap kurang serius menyikapi persoalan limbah B3 yang semakin parah. Ketidak seriusan itu, kata Riska, terlihat ketika wakil rakyat itu melakukan tinjauan ke lokasi timbunan abu pembakaran batubara (APB) yang berada di pemukiman penduduk.

“APB yang digunakan oleh

penduduk sebagai material urug itu. Itu terjadi karena ketidak tahuan mereka bahwa APB tergolong dalam limbah B3,“ kata Riska.

Masih kata Riska, penduduk memperoleh APB membeli dengan harga Rp 150 ribu dari oknum pekerja perusahaan pengelola B3 PT PRIA. “Yang sangat disayangkan, ketika melihat timbunan APB, salah seorang anggota komisi bertanya kepada penduduk, apakah timbunan APB ini berbahaya?“ ketus Riska.

Menurut Riska, pertanyaan tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi. APB jelas terdiri dari dua jenis flay ash dan battom ash, yang sangat berbahaya bagi kehidupan dan manusia.

Mestinya para anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini paham, bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3 sudah tercantum dengan jelas.

“Anggota dewan tentunya tahu. Bahan volatil yang terdapat dalam batubara memberi petunjuk besaran asap yang dihasilkan dari proses pembakaran. Bahan volatil yang

bervariasi antara 8.8 – 45.5 persen, itu sangat berbahaya bagi kehidupan dan manusia,“ jelas Riska.

Riska menyebutkan, senyawa yang terdapat di dalam APB adalah Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) dan fenol.

“Kedua senyawa ini merupakan senyawa beracun, dan tergolong dalam senyawa pengganggu hormon yang mampu merubah metabolisme dan produksi hormon pada manusia,“ ungkap Riska.

Di Desa Lakardowo, kata Riska, kegiatan open dumping hingga penimbunan dan pembakaran limbah B3, sudah bukan rahasia lagi. Bahkan melalui kegiatan investigasi yang dilakukan. Dia menemukan beberapa titik koordinat kegiatan open dumping dan penimbunan limbah B3 di Desa Lakardowo. Disebutkan Riska pada titik, 7°21’52.6S 112°27’12.6E – 7°23’00.3S 112°27’22.8E dan 7°22’21.4S 112°28’32.3E – 7°21’20.4S 112°28’36.3E. “Ini temuan kami. Dan ini sudah kami sampaikan ke KLHK, “ tandas Riska.npr

hukrim

11

Edisi 161 | 12 - 18 desember 2016

KPK Sita Barang-barang Sekda Jombang, Hasil Korupsi dan Gratifikasi Bupati Nganjuk Penyidik KPK menyita barang-barang mewah milik Ita Triwibawati, istri Bupati Nganjuk yang menjadi tersangka korupsi.

r

uang Kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang mendadak dikunjungi sejumlah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka melakukan pemeriksaan di ruang kerja Sekdakab, Senin (05/12/2016).

Informasinya, anggota KPK melakukan pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi yang membelit Bupati Nganjuk, Taufiqurrohman. Sebab, Sekda Jombang Ita Triwibawati merupakan istri dari Bupati Nganjuk.

Salah satu pejabat PNS Pemkab Jombang, Fahruddin Widodo, saat dikonfirmasi membenarkan adanya sejumlah petugas yang mengenakan rompi bertuliskan KPK ada diruang Sekda Jombang. Namun, dia tidak mengetahui secara pasti adanya sejumlah petugas KPK yang ada di ruang kerja Sekretaris Daerah.

“Saya tidak tahu terkait apa,” kata Fahruddin Widodo, saat menjawab pertanyaan sejumlah awak wartawan.

Pantauan di lokasi, sejumlah petugas berseragam KPK itu membuka file-file dalam komputer. Sejumlah staf Sekda juga nampak tidak luput dari Pemeriksaan itu.

Penggeledehan penyidik

KPK berlangsung selama empat jam dengan membawa berbagai berkas dan satu koper besar yang langsung dimasukin ke dalam bagasi mobil.

Usai melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di ruang kerja Sekda dan ruang administrasi bagian pembangunan Jombang penyidik KPK langsung bergegas menuju tiga mobil yakni Fortuner hitam, dan dua Innova hitam yang terparkir di halaman Pemkab dengan membawa sejumlah berkas satu kardus, satu kresek dan satu koper yang didapat dari penggeledahan diruang kerja Sekda Jombang, Ita Triwibawati.

Enam petugas KPK tersebut langsung pergi dari kantor Pemkab Jombang tanpa memberikan keterangan apapun kepada wartawan. “Nanti ada Jubir jubir (juru bicara),” ujar salah satu penyidik kepada wartawan usai melakukan penggeledahan dan langsung menaiki mobil Innova Hitam.

KPK juga menyita beberapa barang berharga milik Sekda Jombang dari rumahnya di Dusun Mojosongo Desa Balongbesuk Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

Barang sitaan KPK kini dititipkan di Mapolres Jombang dan akan diambil KPK pada Rabu(7/12/2016).

Kejagung Limpahkan Tahap II Berkas Kasus Suap Jaksa Ahmad Fauzi

Ahmad Fauzi, jaksa dari Kejati Jatim yang tertangkap operasi tangkap tangan.

Ahmad Fauzi, oknum jaksa dari Kejati Jatim yang tertangkap operasi tangkap tangan (OTT), Selasa (6/12/2016) menjalani tahap dua (pelimpahan tersangka dan barang bukti) di Kejari Surabaya dalam perkara suap dan ditangkap tim gabungan Sapu Bersih (Saber) Pungli Kejagung RI dan Kejaksaan setempat.

Kejari Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi membenarka pelimpahan pelimpahan tahap II, oknum Jaksa Pidana khusus (Pidsus) Kejati Jatim tersebut, yang tertangkap dalam operasi OTT tim Sapu bersih tersebut.

“Benar, berkas perkaranya sudah dinyatakan sempurna (P-21) dan sudah dilakukan proses tahap II. Proses tahap II terhadap AF, dilakukan tim Kejagung RI ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya,” ujar Didik.

Setelah proses pelimpahan tahap II, AF langsung digelandang menuju Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sidoarjo. Namun, disinghung pasal yang akan dijerat terhadap oknim Adiyaksa tersebut, Didik mengaku belum belum tahu.

“Sebentar ya, soal pasal saya tanyakan dulu, maklum tadi langsung di Pidana Khusus,” tambah Didik.

Selain Ahmad Fauzi, menurut sumber internal proses tahap II tersebut kuga bersamaan dengan Abdul Manaf, w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

pihak pemilik uang sekaligus pemberi pungli. Dan keduanya langsung digelandang ke Lapas Porong setelah selesai menjalani proses tahap II. Untuk diketahui, AF adalah jaksa dari Seksi Pidana Khusus (Pidsus) yang bertugas di Kejati Jatim. AF ditangkap setelah diduga telah menerima pungli atas penanganan kasus pembelian hak atas tanah BPN Kabupaten Sumenep yang saat ini disidik tim Pidsus Kejati Jatim.

Menurut informasi, AF ditangkap oleh tim gabungan internal Kejati Jatim sekitar pukul 15.00 WIB. AF ditangkap saat berada di ruangan kerjanya.

Dari tangan AF, tim gabungan berhasil menyita uang tunai senilai Rp1,5 milyar yang diduga hasil suap. Namun, uang tersebut diamankan bukan dari ruanga kerjanya, melainkan disita dari rumah kontrakan AF yang berada disekitar kantor Kejati Jatim.

Ahmad Fauzi sendiri merupakan jaksa yang menangani sidang praperadilan Dahlan Iskan terkait dugaan korupsi aset PT Panca Wira Usaha. Dirinya ditangkap sesaat menjalani sidang praperadilan yang diajukan Dahlan pada perkara tersebut di Pengadilan Negeri Surabaya. Tidak lama penangkapan AF, tim gabungan saber pungli juga melakukan penangkapan terhadap AM.nrofik

Sekda Jombang, Ita Triwibawati memberi keterangan usai ruang kerjanya digeledah penyidik KPK.

Petugas KPK menggeledah ruang kerja Sekda Jombang.

Barang bukti yang disita dari rumah Ita Triwibawati yakni Jeep Wrangler unlimited bernopol B 99 FIQ berwarna biru langit, Toyota Innova Hitam bernopol S 1106 YZ, Mobil Smart berwarna Abu - abu bernopol B 1385 WKI, dan satu unit Motor Gede BMW seri GS R 1200 bernopol B 4873 BGX. “Petugas kepolisian menjaga dan mengawal barang berharga berupa tiga unit mobil, dan satu motor besar yang dititipkan oleh KPK se-

jak kemaren, (05/12) malam.

Dan rencananya KPK akan mengambil kembali barang titipan ini. Pihak kepolisian hanya menjaga dan mengawal barang titipan dari KPK,” jelas Kasubag Humas Polres Jombang, Iptu Subadar kepada Lensa Indonesia.

Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto membenarkan adanya barang yang dititipkan oleh KPK dari hasil penyitaan yang ada di kediaman Sekda di rumah Mojosongo.”

Iya, itu betul ada barang titi-

pan dari KPK,” ungkapnya.

Sehari setelahnya, KPK juga kembali menyita mobil milik Bupati Nganjuk. Mobil VW Beattle bernopol S 989 XI disita KPK dari kediaman M Taufiqurrohman yang berada di Jombang, Kamis (08/12/2016).

Terkait adanya penyidik KPK di Jombang, Humas Pemkab Jombang, Agus Panuwon membenarkan enam petugas yang datang ke ruang kerja Sekda dan ruang bagian pembangunan yang berlang-

Mantan Pacar Dijual ke Pria Hidung Belang, No Anal!

Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya membekuk seorang pria bernama Andik Subianto (30).

Warga Jalan Manukan Lor Surabaya tersebut diketahui telah melacurkan Fafa (20) warga Simo kepada para pria hidung belang.

Kepada polisi, bujangan tersebut mengaku terpaksa melakukan praktek tersebut karena butuh biaya hidup.

Kisah Andik menjerumuskan Fafa ke dunia hitam ini juga ternyata didasari perasan dendam. Ya, Andik sakit hati karena empat tahun orang tua Fafa tidak merestui hubungan kasihnya. Hal ini karena pekerjaan sehari-hari Andik hanya sebagai tukang antar jemput seorang pekerka seks komersial (PSK).

Akibat penolakan itu, hubungannya dengan Fafa pun kandas di tengah jalan. Meski tidak lagi berpacaran, selama ini keduanya masih berkomunikasi melalu telepon.

Karena bergaul dengan PSK dan telah mengikuti ko-

munitas di salah satu grup esek-esek di Facebook (FB), Andik pun kerap mendapatkan permitaan dari laki hidung belang untuk dicarikan wanita. Karena komisinya kukup menggiurkan, akhirnya pria bertubuh pendek ini pun alih profesi menjadi muncikari.

Pada suatu ketika, Andik menerima order dari konsumennya untuk mencarikan wanita. Dari timbulah naitnya untuk membalas sakit hatinya yakni menjual tubuh mantan kekasihnya ke lelaki hidung belang.

Secara kebetulan, saat itu Fafa sedang membutuhkan uang. Dengan gampangnya Andik mengatakan bersedia memberikan uang asal mau menuruti kemauannya yakni untuk menjual diri.

“Saat bertemu itulah, tersangka menawarkan pekerjaan kepada korban. Pekerjaan itu berupa pelayanan seks kepada para pria hidung belang,” ujar Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya, Kompol Bayu Indra Wiguno kepada wartawan di Mapolres, Rabu

(07/12/2016).

Selanjutnya, Andik mengupload foto Fafa di grup esekesek miliknya dengan caption: Bantu Teman Open BO (booking order), Rp 600 ribu dua kali main, No Anal. Dari hasil menjual kekasihnya itu, Andik meminta jatah Rp 300 ribu.

Sementara itu, Andik mengaku bahwa dirinya telah melacurkan Fafa sejak dua bulan lalu. “Sudah empat kali terima order,” ungkapnya.

Andik juga mengatakan bahwa mantan pacarnya tersebut tidak keberatan jika harus melayani nafsu seks para pelanggan. “Dia kan juga butuh uang. Karena tidak memiliki pekerjaan,” dalihnya.

Dari tangan Andik polisi mengamankan barang bukti 2 unit HP sebagai alat komunikasi dan transaksi, serta uang Rp 300 ribu.

Atas perbuatannya, polisi menjerat Andik dengan pasal 2 UU RI No 21 tahun 2007 tentang PTPPO dan atau pasal 296 KUHP dengan ancaman hukuman pidana minimal lima tahun penjara.nnanda

sung mendadak.

“Iya memang ada enam petugas dari KPK datang ke ruang kerja Sekda dan ruang bagian pembangunan, terkait apa saya tidak mengetahuinya. Kedatangan petugas KPK sekitar jam 13.30 WIB, di dalam ruangan empat jam lebih, dan kedatangannya mendadak,” jelasnya kepada Lensa Indonesia.

Sementara itu, Sekda Jombang Ita Triwibawati usai menemui penyidik KPK yang datang menggeledah ruang kerjanya meminta maaf kepada masyarakat Jombang dan Bupati Jombang. “Saya mohon maaf kepada Bupati Jombang dan kepada masyarakat Jombang dengan adanya sedikit kegaduhan ini, kurang enak lah didengar,” pintanya.

Diketahui, Bupati Nganjuk

M Taufiqurrahman dijerat dengan dua kasus yakni dugaan korupsi terkait pelaksanaan sejumlah proyek di Kabupaten Nganjuk serta dugaan penerimaan gratifikasi Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Adapun terkait pendalaman kasus tersebut, penyidik KPK menggeledah secara paralel sejumlah lokasi di Nganjuk dan Jombang. Diantaranya, rumah dinas dan rumah pribadi Taufiqurahman di Nganjuk, ruang kerja Bupati Nganjuk dan Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang ada di samping ruang kerja bupati.nobi

Bandar Divonis Mati, Kurir Narkoba Diganjar 12 Tahun Penjara Tholib (24) warga Jl Sidotopo Surabaya, terdakwa kasus kepemilikan narkoba jenis sabu seberat 880,08 gram, yang juga terlibat jaringan bandar narkoba Sinyo yang sedang menjalani hukuman vonis mati, divonis 12 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (7/12/2016).

Majelis hakim yang diketuai Ferdinandus menyebut terdakwa Tholib dinyatakan terbukti bersalah melakukan pemufakatan jahat sebagai perantara narkotika golongan I. Meski sepakat dengan pasal yang dilanggar terdakwa Tholib dan dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 35 Tahun 2009 , namun hakim tak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut Umum (JPU) Putu Sudarsana dari Kejaksaan Tinggi Jatim, yang sebelumnya menuntut terdakwa Tholib dengan hukuman selama 15 tahun penjara.

“Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun, denda Rp 1 miliar sub-

sider tiga bulan,” ucap hakim saat membacakan amar putusannya dalam persidangan yang digelar di Ruang Garuda.

Dijelaskan dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU Putu Sudarsana, ahwa pada 10 Maret 2016, petugas dari Dit Reskoba Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di daerah Jl Wonorejo, Kecamatan Tegalsari sering digunakan transaksi narkoba jenis sabu.

Saat dilakukan penggledahan di kamar kos kurir narkoba jaringan Sinyo, ditemukan barang bukti 10 plastik sabu dengam berat keseluruhan 880,08 gram dan 2 buah timbangan elektrik.

Dalam pemeriksaan, terdakwa mengaku kalau barang tersebut diterima atas suruhan Sinyo (yang saat ini telah menjalani hukuman vonis mati) dan rencananya akan diedarkan sesuai perintah Sinyo dengan imbalan Rp 10.000.000 bila berhasil menjual 1 kilogram.

Selama ini terdakwa baru mendapatkan keuntungan Rp 600.000..nrofik

Homestay Rotterdam Dijadikan Tempat Mesum Haryono (20) harus berurusan dengan Sat Reskrim Polrestabes Surabaya. Manajer Homestay Rotterdam Jl Nginden Intan Barat Surabaya, itu diciduk lantaran dianggap mempermudah seseorang melakukan perbuatan cabul, Rabu (7/12/2016).

Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya Kompol Bayu Indra Wiguno mengatakan, pihaknya menggerebek Homestay Rotterdam dan mengamankan manager, resepsionis serta tiga pasangan mesum.

“Haryono diamankan karena dianggap mempermudah perbuatan cabul dan memfasilitasi para muda-mudi melakukan perbuatan mesum,” ujarnya, Kamis (8/12/2016).

Terbukti, Homestay Rotterdam tidak dilengkapi filter apapun termasuk tanpa larangan-larangan agar tidak boleh melakukan perbuatan asusila. “Hal itu kami ketahui setelah berhari-hari melaku-

Manajer, resepsionis, dan PSK yang biasa mangkal di Homestay Rotterdam diamankan polisi.

kan pengintaian. Nyatanya yang keluar masuk Homestay tersebut adalah muda-mudi.

Mirisnya, bahkan yang banyak datang adalah dari kalangan mahasiswa,” katanya.

Sedangkan, Faris (20) yang

bertugas sebagai resepsionis Homestay Rotterdam mengaku dalam sehari tempat kerjanya bisa kedatangan sampai 10 orang. “Tarif short timenya untuk 4 jam Rp 80-100 ribu, sedangkan untuk full day tarif-

nya Rp 200 ribu,” terangnya.

“Untuk pemilik masih kami periksa sambil melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pariwisata. Ini kami lakukan lantaran Homestay Rotterdam tak dilengkapi

ijin sebagaimana mestinya,” tambahnya.

Sementara itu di hadapan polisi, Haryono mengaku sudah menjadi manajer Homestay Rotterdam selama tujuh tahun. Menurutnya omset per hari selalu lebih dari Rp 600 ribu. “Saya setornya ke bos setiap dua hari sekali mas,” akunya.

Dalam penggerebekan yang dilakukan Sat Reskrim Polrestabes Surabaya itu, Mawar, nama samaran salah satu PSK yang ikut terjaring, mengaku dirinya sudah langganan di Homestay Rooterdam karena murah. “Bahkan oleh manajemen Homestay dijamin aman sehingga dalam sehari saya bisa melayani banyak tamu,” akunya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini Haryono dan Faris dijerat Pasal 296 KUHP dengan ancaman hukuman pidana paling lama satu tahun empat bulan penjara.nnanda

traveller

12

Edisi 161 | 12 - 18 desember 2016

Suasana safari di Welgevonden Game Reserve, taman konservasi hewan liar di Vaalwater, Limpopo, Afrika Selatan.

Menegangkan Bertandang ke

Sarang Binatang Buas di Afrika Sangat mungkin bagi binatang liar masuk atau bahkan menyentuh para penumpang di belakang.

m

erasakan sensasi alam liar, bertemu langsun g d engan binatang eksotis, sambil mengendarai mobil offroad terasa seperti pengalaman yang tak terlupakan. Itulah pengalaman bertamasya ke Welgevonden Game Reserve, taman konservasi hewan liar di Vaalwater, Limpopo, Afrika Selatan.

Lokasi ini cukup jauh,

harus menempuh perjalanan sekitar 260 km dari Bandara OR Tambo, melintasi Johannesburg, sekitar 3 jam perjalanan. Setibanya di gerbang utama, Welgevonden Game Reserve, kami harus bertukar kendaraan dengan mobil offroad menelusuri taman alam yang dikelola swasta seluas 37.000 hektar ini. Taman ini memiliki lebih dari 50 mamalia, termasuk “Africa’s Big Five”, yakni singa, macan

tutul, gajah, banteng Cape, dan badak.

“Di sini berbeda, semua binatang hidup bebas di alam liar. Jadi kita yang harus mencari di mana mereka berada dan mengamati langsung dari dekat,” ujar Lazarus, pemandu Welgevonden Game Reserve, di Vaalwater, Afsel.

Saat melihat kendaraan offroad yang menjadi alat transportasi utama, suasana cukup terkejut melihatnya.

Memang jenis kendaraan ini punya ground clearence ( jarak pijak) yang tinggi dari tanah. Namun, kendaraan ini dimodifikasi dengan atap ter-

Tenang dan Romantis Kongkow di DoubleN Coffe Bogor

DoubleN Coffe Bogor.

T e m pat nongkrong anak muda Kota Bogor makin menjamur, namun ada satu tempat yang harus dicoba karena tempatnya nyaman buat kongkow bareng temen-temen ataupun pasangan. DoubleN coffee and cafe yang ada di Jalan Tegalega No.58 Pakuan Bogor, Kelurahan Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah, dimana Cafe ini menyuguhkan suasana yang cozy tapi juga menawarkan masakan yang lezat dan sayang jika anda melewatinya.

Cafe yang dekat dengan kampus Universitas Pakuan (Unpak) ini memiliki ketenangan suasana dan romantis. Pasalnya saat memasuki area cafe ini. DoubleN sendiri menawarkan tempat dengan konsep urban vintage dan klasik. Makanya sangat cocok bagi kawula muda yang ingin menghabiskan waktu bersama pasangan maupun kawan-kawan.

“DoubleN ini mengusung konsep vintage dengan perpaduan ornamen bendabenda klasik dan modern.

Maka itu suasana cafe yang berjalan pada 20 Februari 2016 ini berkonsep urban vintage,” ungkap owner DoubleN coffee and cafe Novri Verlanda.

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Ada dua area yang bisa anda pilih untuk bersantai, lanjut Novri. Area pada bagian depan dikhususkan untuk makan-makan dekat dengan kitchen. Sedangkan area belakang untuk minumminum, tapi disini tidak menyediakan minuman beralkohol. “Untuk jam operasional kami buka setiap hari mulai pukul duabelas siang sampai duabelas malam.

Dan untuk malam Sabtu dan Minggu disuguhkan live musik sebagai penghangat suasana,” tutur Novri.

Kapasitas daya tampung cafe ini cukup untuk 60-70 orang dengan jumlah table sebanyak 17 meja. Nah, untuk menu masakan, pihaknya tetap mengunggulkan masakan Indonesia seperti ayam peyet, ayam rica-rica, ceker pedas, dan bakmi spesial.

“Sedangkan untuk minuman kami punya kopi unggulan yakni kopi tiramisu, avogato, caramel latte dan airis kopi. Dan kelebihannya kami memakai 100 persen kopi Aceh asli dan Java Arabica,” jelasnya.

Novri menyebutkan, untuk harga makanan pasti terjangkau kaula muda berkisar mulai dari harga Rp 12 ribu sampai Rp 32ribu. Sedangkan untuk minuman mulai

dari Rp 25ribu - Rp 27ribu, tetapi moctail itu tidak lebih dari Rp.20 ribu. “Selain menu masakan Indonesia sebagai menu unggulan, ada satu menu luar negeri yang juga boleh dicoba. Karena ini juga menjadi menu unggulan yang banyak di pesan oleh pengunjung yang datang kesini,” tuturnya.

Menu tersebut adalah sate taichan LGBT. Tapi jangan salah sangka dulu, LGBT disini bukan konotasi yang buruk. LGBT disini adalah Lezat Gurih dan Berkuali Tas. Sate taichan sendiri adalah menu yang berasal dari negeri China. Di Indonesia saat ini, sate taichan sudah populer dikenal masyarakat.

Untuk sate Tichan ada rekan Novri yang membukanya yaitu Rexy Rizky selaku owner sate taichan memeriahkan kuliner Kota Bogor dengan hadir di DoubleN coffee and cafe. “Perbedaan sate taichan dengan sate madura atau sate lainnya adalah di bumbunya.

Kalau madura bumbunya pake kacang sedangkan sate taichan bumbu sambelnya khas pakai cabai. Lalu sate taichan yang saya buat juga menggunakan daging ayam bagian dada yang ga ada tulangnya,” jelas Rizky.jek

buka, lengkap dengan jajaran jok tiga baris di belakang sopir.

Praktis, bisa dibilang mobil ini cukup terbuka. Sangat mungkin bagi binatang liar masuk atau bahkan menyentuh kami para penumpang di belakang.

Padahal, ketika biasa jalan ke Taman Safari di Puncak, Bogor, membuka kaca saja dilarang ketika mengendarai kendaraan pribadi yang tertutup rapat. Perasaan semakin menegangkan karena binatang-binatang yang akan kita kunjungi punya status buas.

“Jangan khawatir, semua binatang di sini sudah sangat ‘familiar’ dengan kendaraan ini.

Tapi, mereka belum mengenal

Kendaraan yang digunakan berpenggerak empat roda (4x4) dengan jarak pijak tinggi, dan atap terbuka.

manusia, jadi selama Anda tidak keluar kendaraan dan mengikuti perintah saya, semua akan aman-aman saja. Termasuk singa, mereka juga aman,” ucap Lazarus, menjelaskan.

Rombongan tiba di basecamp Welgevonden Game Reserve di pintu utama, sekitar pukul 13.30 waktu setempat.

Saat ini lagi musim dingin di Afrika Selatan, jadi meski langit cerah dan sinar matahari terik, namun suhu udara menunjukan 10 derajat celsius. Embusan angin yang cukup deras dengan kendaraan terbuka, menjadikan suasana perjalanan menjadi sejuk, mirip kondisi Gunung

Bromo ketika siang hari.

Mengawali perjalanan, tak jauh dari gerbang utama, kami langsung disapa oleh rombongan zebra. Sambil mematikan mesin dan menghentikan kendaraan, kami memulai mengambil foto dan mendengarkan penjelasan dari Lazarus. Petualangan berlanjut, kami masuk lebih dalam ke hutan konservasi buatan itu.

Berkat kesabaran dan kemahiran Lazarus dalam mendeteksi jejak binatang liar, kami sempat menjumpai beberapa bintang safari, seperti gajah, jerapah, badak, antelope, dan banteng. Setelah sempat

memutari dan berkordinasi dengan pemandu lain lewat radio, akhirnya kami berjumpa dengan binatang yang ditunggu-tunggu, singa.

Menjadi pengalaman luar biasa bisa berdekatan dengan sang raja hutan, hanya berjarak sekitar lima meter dari posisi mobil berhenti. Mesin dimatikan, Lazarus memesan, agar tidak banyak mengeluarkan suara di kabin mobil.

Mengamati gerak-gerik singa liar, sesekali mengabadikannya lewat kamera, menjadi keasyikan tersendiri yang tak terlupakan, bersafari di Afsel. agu/kom

Ada Bakso Hamil dan Beranak di Banyuwangi

Anda wajib menikmati bakso yang satu ini, yaitu bakso hamil dan bakso beranak yang tersedia di Bakso Andre Banyuwangi.

Bakso hamil berbeda dengan bakso pada umumnya karena ukurannya super jumbo bahkan beratnya bisa mencapai 2 kilogram dan bisa dinikmati oleh belasan orang sekaligus.

Eko Nur Andiyanto (20), pemilik warung Bakso Andre mengatakan ada 3 ukuran bakso hamil yang disediakan yaitu bakso hamil 3 bulan dengan berat setengah kilogram, bakso hamil 7 bulan dengan berat 1 kilogram dan bakso hamil 9 bulan dengan berat 2 kilogram.

“Saya menjamin jika bakso hamil yang kami sajikan 100 persen adalah daging sapi asli yang berkualitas dan pastinya matang di bagian dalam.

Tidak usah khawatir,” kata mahasiswa jurusan ekonomi manajemen tersebut.

Sebelum menjual bakso hamil di warungnya, Eko mengaku sejak tahun 2015 dia beberapa kali menerima pesanan bakso ukuran jumbo dari kerabat terdekat untuk pesta ulang tahun atau syukuran.

Saat itulah dia kemudian berpikir mengapa tidak menjual bakso ukuran jumbo tersebut di warung bakso yang sudah dirintis oleh orangtuanya sejak tahun 1994.

“Akhirnya terpikirlah untuk membuat bakso hamil yang harapannya adalah untuk menjaga kebersamaan antara keluarga, teman karena makannya bisa bareng-bareng,” katanya.

Sementara untuk bakso beranak, menurut Eko, idenya muncul setelah bakso hamil banyak yang memesan. Bakso beranak bentuknya sedikit lebih pipih dan jika akan dikonsumsi harus dibelah di bagian samping.

Di dalam bakso beranak ada

Bakso hamil di Banyuwangi, Jatim, mulai berat 0,5 kilogram sampai berat 2 kilogram yang bisa dimakan belasan orang.

tujuh bakso yang berukuran lebih kecil dan telur rebus di bagian tengahnya. “Kalau ini biasanya cukup dikonsumsi antara dua sampai 3 orang karena beratnya juga hampir setengah kilogram,” jelas Eko. Namun masih ada satu varian lagi yang harus di coba yaitu bakso bareng yaitu bakar goreng. Dalam satu porsi bakso bareng ada bakso kuah, bakso goreng dan bakso bakar dengan sambal di atasnya.

Bakso bareng bisa dinikmati dengan nasi ataupun lontong. Porsinya cukup besar dan mengenyangkan.

Eko menjelaskan bakso hamil, bakso beranak dan bakso bareng hanya dijual di Bakso Andre cabang yang ada di Jalan dr Sutomo nomor 54 atau di di depan Kantor Pertanahan Nasional Banyuwangi.

Sementara untuk Bakso Andre pusat yang berada di Simpang Lima Banyuwangi tetap bertahan dengan menyajikan menu bakso yang dijual sejak tahun 1994.

“Bapak dulu jualan bakso sejak tahun 1994 pakai rombong dorongan kemudian membuka warung bakso yang ada di Simpang Lima. Dan di sana selalu ramai pengunjung sehingga

Bakso beranak di Banyuwangi, Jawa Timur, yakni bakso daging yang berisi tujuh bakso kecil dan satu telur ayam.

kami memutuskan membuka cabang lagi di sini dengan konsep yang beda yaitu bisa makan bareng-bareng bersama keluarga bukan di bangku-bangku panjang. Jadi di sini lebih nyaman dan bisa santai serta ada akses wifi,” katanya.

Jika memesan bakso hamil atau bakso beranak, maka pelanggan akan mendapatkan kuah terpisah di mangkuk yang jumlahnya sesuai dengan pemesan. Selain itu juga disediakan pisau tajam untuk memotong bakso menjadi ukuran lebih lebih kecil.

Reni, salah satu pembeli mengaku rasa daging bakso Andre sangat terasa dan matang

bagian dalam. “Baksonya terasa banget, dagingnya kenyal, nggak alot dan dagingnya padet.

Pokoknya enak. Cocok buat makan bareng-bareng,” ujarnya.

Untuk bakso beranak, Reni mengatakan bentuknya sangat unik dan bagus jika difoto.

“Kayak bunga gitu bentuknya dengan telur di bagian tengahnya. Tapi yang pasti baksonya enak,” tambahnya.

Tertarik untuk menikmati bakso hamil? Anda harus menyiapkan Rp 220.000 untuk bakso hamil 9 bulan, Rp 110.000 untuk bakso hamil 7 bulan, Rp 55.000 untuk bakso hamil 3 bulan dan bakso beranak.ir/ko

inspirasi usaha

13

Edisi 161 | 12 - 18 desember 2016

Sopir Angkot Menjadi

Raja Gas Tak banyak yang tahu bagaimana Yahman memulai usaha dari nol hingga bisa disebut sukses.

Padahal, dulunya dia hanyalah sopir angkot.

d

ua orang pekerja sibuk mengecat gapura pintu gerbang berkelir hitam.

Dari balik pagar yang menjulang tinggi, berdiri dua rumah gedong saling berhadapan, terpisah hamparan halaman yang luas. Sederet mobil mewah terparkir di beranda rumah dengan warna putih ini. Tampak dua petugas sekuriti bersiaga di pos penjagaan memeriksa semua tamu yang datang. Sesekali keluar- masuk truk pengangkut gas elpiji dari arah gudang yang berada di belakang rumah di Jalan Raden Saleh, Sukmajaya, bilangan Kota Depok, Jawa Barat.

Kediaman megah seluas 8.000 meter persegi itu adalah tempat tinggal Yahman Setiawan, salah satu pengusaha kakap di Kota Belimbing.

“Saya menjadi wirausahawan karena terpaksa,” tutur Yahman memulai cerita. Pria yang selalu mengenakan peci hitam ini memang telah banyak makan asam garam bisnis, mulai dari usaha yang kecil yakni mendorong gerobak minyak

keliling menyisir dari kampung ke kampung, hingga kini menjadi juragan gas.

Jabatan prestisius sebagai ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Depok pun pernah disandang pria yang akrab disapa Haji Yahman ini. Namun, tak banyak yang tahu bagaimana Yahman memulai usaha dari nol hingga bisa disebut sukses seperti sekarang.

Yahman menceritakan, sedari muda saat tinggal di pinggiran Bogor, ia telah terbiasa dengan serba keterbatasan di bidang ekonomi. Walhasil kerja serabutan pun terpaksa ia jalani sehingga tak sempat mengenyam bangku pendidikan tinggi.

“Saya pernah nyopir angkot selama lima tahun,” kenang pria kelahiran 5 Juni 1957.

Kerja keras itu harus ia lalui untuk sekadar bertahan hidup.

Sekitar 1976-an, saat berusia 19 tahun, Yahman menikah.

Setahun kemudian dikarunia seorang putra. Berselang lima tahun kemudian, anak kedua terlahir. Tekanan kebutuhan

Yahman Setiawan, salah satu pengusaha kakap di Kota Belimbing.

yang semakin membelit, Yahman pun akhirnya banting setir memulai usaha mandiri.

Berbekal uang sekitar Rp 50.000, ia membeli gerobak, beberapa jeriken, dan perlengkapan lainnya. Yahman mulai berkeliling berjualan 350 liter minyak tanah menyusur dari kampung ke kampung. Nah, tiga tahun merintis usaha minyak tanah merupakan masamasa paling sulit. Ia harus bersusah payah banting tulang untuk memperluas distribusi dan jaringan pelanggan.

Meski banting tulang untuk urusan dunia, bapak dari enam anak ini tetap menyisihkan sebagian rezekinya untuk urusan akhirat. Misalnya tabungan untuk pergi ke Tanah Suci.

“Alhamdulillah terlaksana pada 1984,” kenangnya. Ia merasakan berkah yang luar biasa dari Tuhan selepas pulang haji.

Usaha minyak tanah Yahman mengalami lonjakan. Sebelum berhaji, omzet hanya kisaran 5.000 liter atau satu tangki mobil per minggu.

Grafik penjualan terus menanjak sehingga tahun berikutnya omzet mencapai lima tangki seminggu. Hingga 1988, omzet membengkak menjadi 10 tangki per minggu. Yahman pun tak harus keliling lagi men-

jajakan minyak karena sudah banyak tenaga kerja yang siap.

Seiring moncernya bisnis penyaluran minyak tanah ini, PT Pertamina menunjuk Yahman sebagai agen resmi minyak tanah di kawasan Depok. Saat itulah Yahman merintis bendera bisnis PT Raja Gas. Berbekal kepercayaan dari Pertamina, Raja Gas ekspansi dengan memperluas wilayah distribusi ke pinggiran Depok, yakni Cibinong, Bojonggede, Bogor, bahkan Jakarta Timur.

Pada 1989, Pertamina kembali menunjuk Raja Gas sebagai agen resmi gas elpiji. Puncaknya sampai 2007, penjualan minyak tanah Raja Gas sebanyak 20 tangki per hari, dengan jumlah karyawan 30 orang.

Yahman pun diangkat sebagai ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak & Gas Bumi (Hiswana Migas) Kota Depok.

Di tengah menangguk hasil usaha yang melimpah, tiba-tiba Pemerintah menarik minyak tanah dari pasar untuk digantikan gas. Pemerintah pun menggelontorkan gas elpiji 3 kg. Masa kejayaan minyak tanah pun berakhir 2007.

Akibat kebijakan ini, banyak pengusaha minyak tanah yang bangkrut. Sebab, tataniaga minyak tanah dengan elpiji

sangat berbeda.

Selain itu, bisnis gas lebih rumit, berisiko tinggi, dan membutuhkan modal gede.

Margin keuntungan usaha gas juga tak pasti. Berbeda dengan minyak tanah yang sudah diatur oleh Pemerintah. “Tapi tak ada pilihan harus ikuti kebijakan pemerintah. Minyak tanah sudah ditarik, mau jualan apa lagi?” ungkapnya.

Bagi Yahman, kondisi seperti ini tidak lantas membuatnya panik. Insting bisnis yang sudah terasah memberi keyakinan bahwa suatu saat usaha gas sangat menjanjikan. Sehingga, hambatan modal tidak menjadi halangan yang membuat Yahman patah arang. Saat itu, harga satu tabung gas ukuran 3 kg mencapai Rp 135.000. Raja Gas harus investasi minimal Rp 3 miliar untuk pengadaan 25.000 tabung gas. Itupun belum termasuk biaya pembangunan gudang penyimpanan, truk pengangkut, dan keperluan pendukung lain.

Dengan rekam jejak usaha yang tidak neko-neko, kepercayaan plus jaringan yang luas membuat Yahman tak kesulitan untuk mendapat modal.

Memang bisnis Raja Gas sempat terseok selama tiga tahun pasca pemberlakuan konversi

gas. “Pendapatan hanya cukup untuk gaji karyawan dan biaya operasional,” sebut Yahman.

Karena margin tipis, tak ada jalan lain, Raja Gas harus menggenjot volume. Kini sekitar 60 pekerja Raja Gas musti kerja keras mendistribusikan tak kurang dari 10.000 tabung gas per hari di wilayah Depok, Bogor, dan sebagian Jakarta.

Hasilnya, kini roda bisnis Raja Gas kembali stabil. Yahman pun kini mulai menjajal ekspansi bisnis lain seperti jualbeli tanah.

Jatuh bangun dalam merintis usaha adalah hal biasa. Setiap pengusaha sukses sekalipun pasti dalam perjalanan usahanya pernah menemui kegagalan.

Bagi Yahman, kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Sebab, kegagalan adalah pengalaman sekaligus guru terbaik untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. “Selain nasib baik, juga ada faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan usaha,” katanya.

Tapi bukan berarti menunggu nasib baik itu datang dengan sendirinya. Nasib bisa bisa diubah dengan usaha sungguhsungguh. Terkadang, Yahman merasakan keberuntungan juga datang tanpa disadari.

Ambil contoh pengalaman

saat krisis ekonomi 1998. Saat itu banyak perusahaan gede bangkrut. Tapi tidak dengan Yahman, bisnis jualan minyak tanah tidak terdampak krisis karena produk subsidi pemerintah.

Yahman justru mendapat rezeki nomplok. Ikhwalnya, ia rajin menabung sebagian hasil jualan minyak tanah dan dia konversi dalam bentuk dollar AS. Sebagai pedagang biasa yang tak mengenyam berpendidikan tinggi, ia tak berpikir jauh bakal terjadi krisis. “Orang bank menyarankan agar menabung dollar, saya menurut saja,” kenangnya.

Ia menabung Rp 500.000Rp 1 juta per minggu dari mulai kurs rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp 650- Rp 2.000/US$.

Setelah lima tahun terkumpul dana US$ 50.000. “Saya menjualnya saat harga dollar Rp 16.000 - Rp 17.500,” ujarnya.

Dari keuntungan ini, Yahman menyelesaikan pembangunan rumah pertamanya senilai Rp 1 miliar kala itu.

Kini, sebagai bentuk syukur atas limpahan rezeki, Yahman rutin menyantuni anak yatim.

Dari awalnya hanya beberapa orang, sekarang sudah 600 orang yatim yang ia santuni. ndad/kon

Aluysius jadi Petani Sukses dengan Strategi Direct Selling Jabatan tak selalu menjadi ukuran sukses seseorang.

Aluysius Adiyo Agung contohnya. Alumnus Akademi Teknik Mesin Industri (ATMI) Solo ini malah beralih profesi dari manajer menjadi petani di kampung halamannya Delanggu, Klaten, Jawa Tengah.

Walaupun awalnya mendapat tentangan keras dari keluarga, tetapi lambat laun dia meyakinkan keluarga. Agung berhasil membuktikan diri kalau menjadi petani juga bisa memberikan kepastikan hidup.

“Saya tidak memiliki background pertanian, latar belakang keluarga saya pun bukan petani. Namun, setiap kali pulang ke Klaten saya selalu memendam tanya, kenapa petani yang terihat selalu sudah berusia lanjut bukan pemuda,” papar Agung.

Keputusan Agung untuk terjun ke dunia pertanian bukan tanpa persiapan. Saat masih

mengemban jabatan sebagai manajer, ia sudah mencoba belajar cara menanam padi.

“Saat proses belajar itu, saya mengenal bagaimana mengolah tanah dalam pertanian,” katanya.

Menurut dia, pengolahan tanah sebelum masa tanam adalah kunci keberhasilan. Lahan harus diberi pupuk yang tepat dan pas komposisinya. Selain itu, mereka mesti mempertimbangkan kandungan mikroba di dalam tanah serta memperhatikan kondisi alam.

Keputusan Agung untuk beralih profesi tak langsung menuai hasil positif. Ia harus menderita kerugian puluhan juta rupiah karena gagal panen pada 2010.

Tapi, bukannya kapok, kegagalan itu malah makin memotivasi Agung. Dia lalu menggunakan tabungannya sebesar Rp 80 juta dan menjual mobil seharga Rp 100 juta untuk sewa lahan dan membeli pupuk.

“Saya tidak punya lahan sawah sendiri, jadi saya berusaha mencari lahan sawah yang disewakan oleh warga. Setelah dapat saya mencoba menanam padi,” ujar Agung.

Kegigihan dan kerja keras Agung kemudian membuahkan hasil. Lahan yang disewanya menghasilkan panen sebesar 60 ton.

Agar hasil panen mendapat harga jual tinggi, Agung tidak menjualnya ke tengkulak atau penadah. Ia lebih memilih memasarkan sendiri melalui strategi direct selling.

“Saya jual ke rumah-rumah dan ke teman-teman saya, kadang bolak-balik Jakarta-Solo untuk menawarkan beras,” kata Agung.

Kini, dari hasil kerja kerasnya, Agung sudah bisa membelikan mobil untuk istri. Dia juga bisa menyekolahkan putri sulungnya di salah satu sekolah favorit di Solo, Jawa tengah. nmik/kom

Aluysius Adiyo Agung, mantan petinggi perusahaan asing yang banting stir menjadi petani. w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Pemilik Java Ume, Susi, menunjukkan hasil produknya mengkombinasikan batik dan kulit di dalam satu tas sekaligus.

Susi Sukses Bisnis Tas Unik Kombinasi Batik dan Kulit

Tas batik dan tas kulit telah banyak menjamur di pasaran. Namun, pemilik Java Ume, Susi, mengkombinasikan batik dan kulit di dalam satu tas sekaligus.

Susi menyebut awal mulanya tetarik berbisnis ini karena melihat potensi batik yang banyak diincar pembeli. Batik yang digunakan adalah batik tulis dari Yogyakarta, Madura, dan Cirebon.

Selain berbahan batik, dia juga membuat tas berbahan kain tenun yang berasal dari Bali, Lombok, dan Jepara.

Sementara itu, kulit yang digunakan merupakan kulit sapi dan domba yang didapat dari supplier di Jakarta.

“Awalnya saya sama teman lagi iseng, batik lagi mulai di pakai orang-orang, kita coba tas kulit sudah banyak, pake batik untuk tas juga banyak. Akhirnya kita mulai kombinasikan mulai dari cari bahannya dan pengrajinnya akhirnya dapat di Jakarta,” kata Susi di pameran Indocraft 2016, JCC, Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Ia mulai merintis usahanya dengan satu temannya dengan modal Rp 20 juta pada tahun 2015 lalu. Saat itu produknya didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan paten HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Tujuannya, agar produknya dapat masuk menjadi supplier di Debenhams departement store Kemang Village.

“Modal awalnya nggak banyak sekitar Rp 20 jutaan, kita mulai masuk Debenham, waktu itu kita pikir kita seriusi mulai register brand-nya ke HKI karena untuk masuk Debenham harus izin perdagangan berlabel Indonesia waktu itu bulan Februari 2016,” ujar Susi.

Namun, karena Kemang Village tutup, produknya masih menjadi waiting listdi Debenham cabang lain. Meski begitu, Susi tetap berusaha memasarkan produknya ke hotel bintang lima seperti Hotel Fairmont dan Hotel Grand Melia.

“Akhirnya kita coba lagi ke tempat lain, akhirnya coba di Hotel Fairmont Senayan Jakarta dan Grand Melia Kuningan kita coba segmen menengah ke atas karena yang punya butik itu cuma sedikit,” imbuhnya.

Di Fairmont dan Grand Melia produknya baru masuk pada Oktober lalu. Dia bahkan mendapat permintaan untuk membuat clutch bag atau tas berukuran kecil karena segmentasinya adalah traveller.

“Pihak hotel meminta kami membuat clutch bag karena kalau terlalu besar itu susah bawa pulangnya ya sudah kita coba yang kecil, karena mereka kan traveling,” imbuhnya.

Untuk mengkombinasikan antara kulit dan batik atau pun tenun, sebelumnya dibentuk dulu pola dan bagaimana

pembagian porsi antara batik dengan kulitnya. Setelah itu baru ditentukan penjahitan kulitnya untuk disatukan dengan batik atau tenunnya.

“Sebenarnya sama saja seperti buat polanya gimana bagian batiknya di mana, lalu di bagian dalamnya kalau mau keras dilem, bahan di dalam ada kain suede, dijahit dijadikan satu, itu seninya pembuat tasnya itu mesti banyak diskusi dengan pengrajin supaya nggak salah,” kata Susi.

Ia menargetkan satu hari satu orang pengrajin dapat memproduksi 1 tas dengan kualitas yang baik. Sebenarnya jika ditekan produksinya bisa 3 dalam sehari tetapi ia lebih mementingkan kualitasnya.

“Saya targetkan satu pengrajin satu hari bisa jadi 1 kalau misalnya maksimal 3. Makanya yang saya produksi untuk kualitas butik karena harus rapi banget,” imbuhnya.

Saat ini ia memiliki karyawan kurang dari 10 orang. Akan tetapi, dia sedang menjajaki bisnis di Italia dan Rusia agar dapat ekspor ke negara tersebut saat ini sedang berproses mencari distributor.

“Kita lagi mau coba ke luar, partner saya ada di Italia, ada teman juga lagi mau kerjasama di Rusia. Sekarang sedang mencari distributor di Rusia masih proses,” imbuhnya.ndna/dt

otonomi

14

Edisi 161 | 12 - 18 desember 2016

Pemdes Korowelang Anyar Pakai Dana Desa untuk Infrastruktur Jalan

Desa Korowelang Anyar, Kecamatan Cepiring, Kabupaten, Kendal, mendapatkan Dana Desa tahun 2016 sebesar Rp 620.331.834. Bersama masyarakat, pemerintah desa (Pemdes) melakukan musyawarah desa terkait rencana Pembangunan perbaikan infrastruktur baik itu jalan maupun saluran air.

“Lewat musyawarah, semua aspirasi warga ditampung

untuk menentukan prioritas pengerjaan pembangunan dengan aspirasi dari warga mulai dari tingkat RT, RW hingga tingkat desa yang selanjutnya diadakan Musyawaran Rencana Pembangunan Desa,” kata Kepala Desa Korowelang Anyar Sugono, Rabu (7/12/2016).

Sugono mengatakan, jumlah warga Desa Korowelang Anyar yang mencapai 3.834 jiwa yang terdiri dari dua dusun yakni dusun

Gebang 1 dan dusun Gebang 2 dan terbagi menjadi 4 RW dan 16 RT. “Pemerintah Desa berusaha menampung semua aspirasi dan keinginan warga, misal untuk perbaikan jalan tentu dipilih jalan yang rusak terparah,” tuturnya.

Ditambahkan, selain itu juga kegunaan atau fungsi dan keberadaan jalan, dan jalan dengan penggunaan tertinggi yang diutamakan perbaikannya jika men-

galami kerusakan. Begitu juga dengan saluran irigasi ataupun saluran limbah, dukuh atau RW yang belum memiliki saluran air limbah jelas diutamakan.

“Perbaikan saluran irigasi diprioritaskan untuk saluran yang tidak berfungsi agar bisa berfungsi normal,” unkap dia saat di lokasi perbaikan saluran irigasi.

Sugono mengaku, Desa Korowelang Anyar sudah dua kali mendapat Dana Desa dengan

adanya Dana Desa sangat membantu untuk meningkatkan kwalitas Desa, apalagi Desa Korowelang Anyar terletak di sebelah utara Kecamatan Cepiring yang kini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat terutama infrastruktur.

“Pemdes Korowelang Anyar berharap Dana Desa akan terus ada walaupun nantinya ada pergantian pejabat baru di pemerintahan pusat,” harapnya.neko

Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Korowelang Anyar, Kecamatan Cepiring, Kabupaten, Kendal.

Pemprov Jatim Sumbang Rp 100 Juta dan Peralatan Medis

RSUD dr Soetomo Kirim Dokter Ahli Bencana Bantu Korban Gempa Aceh

Tim medis asal Jatim yang dikirim adalah dokterdokter yang telah terbiasa dengan kegiatan kebencanaan. Di antaranya telah memiliki sertifikasi internasional di bidang kebencanaan.

p

emprov Jawa Timur melalui RSUD dr Soetomo Surabaya peduli korban gempa bumi yang melanda Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

Kepedulian ditunjukkan lewat pengiriman bantuan tim medis khusus membantu penanganan korban bencana alam. Tim terdiri dari 10 dokter bersama tenaga medis lengkap dengan peralatannya ke lokasi bencana di Aceh. Tim medis pertama diberangkatkan mulai Kamis (8/12/2016) siang hingga seminggu ke depan.

Wagub Jatim Saifullah Yusuf mengatakan pengiriman tim medis asal Jatim ini dilakukan untuk

membantu sesama. Sedangkan tim yang dikirim adalah dokterdokter yang telah terbiasa dengan kegiatan kebencanaan, bahkan diantara mereka telah memiliki sertifikasi internasional di bidang kebencanaan.

“Pak Gubernur memerintahkan untuk mengirim bantuan tim dokter dan peralatan medis ke Pidie Jaya. Kami ikut merasa prihatin, ikut berduka atas terjadinya bencana gempa bumi 6,5 SR disana.

Semoga bantuan ini bisa meringankan beban sodara yang kena musibah. Bagi yang wafat, mudah-mudahan diampuni segala dosanya. Harapannya kehidupan di Pidie Jaya bisa

Bongkar Gudang Oplosan Oli, Tujuh Anggota Intelkam Diganjar Penghargaan

Tujuh anggota Intelkam mendapat penghargaan dari Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Iman Sumantri.

Kapolrestabes Surababaya Kombes Pol Iman Sumantri, Senin (5/12/2016) mengaptresiasi dan memberikan penghargaan terhadap tujuh anggota Intelkam yang berhasil membongkar gudang pengoplos oli di Jl Medokan Sawah No 167, Gunung Anyar Rungkut.

Tujuh anggota yang mendapat penghargaan dari Kapolrestabes Surabaya, dan diserahkan seusai apel pagi di Mapolres yakni, Kompol Edy Hartono, Ipda Hariyadi,Aiptu Yoyok Prasetyo, Aipda Adik Pujianto, Bripka Nanang Sujatmiko, Brigadir Kristanto dan Brigadir Rofiq.

Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya, AKBP Sutrisno saat dikonfirmasi melalui ponselnya, sangat bangga atas penghargaan yang diberikan Kapolrestabes terhadap tujuh anggotanya dan berharap dapat memberi cambuk semangat dalam menjalankan tugas.

“Sangat bangga atas apresiasi pimpinan dengan memberi penghargaan terhadap anggota. Semoga ini akan melecut semangat untuk mengungkapkan masalah yang lainnya,” terang Sutrisno.

Meski tugas pokok melakukan pemetaan situasi dan deteksi awal, namun sebagai anggota Polri anggotanya akan terus membantu tugas dalam melakukan pengungkapan.

“Utamanya membantu Reskrim dalam melakukan pengungkapan dan demi mengharumkan nama Polrestabes Surabaya,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gudang pengoplosan dan pemalsuan merk oli di Jl Medokan Sawah No 167, Gunung Anyar Rumgkut Sura-

Penerbit: PT Lensa Indonesia Cipta MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

baya, Jumat (2/12/2016), sekitar pukul 19.00 WIB, digerebek oleh Anggota Sat Intelkam Polrestabes Surabaya.

Penggerebekan tersebut, setelah petugas mendapatkan informasi dari masyarakat, langsumg ditindak lanjuti bahwa terdapat gudang percetakan yang dijadikan tempat pengoplosan oli.

Kasat Intel Polrestabea Surabaya AKBP Sutrisno saat dihubungi melalui ponselnya, membenarkan penggerebekan tersebut yang kemudian dilimpahkan ke Satreskrim untuk tindaklanjuti sesuai hukum.

“Anggota kami mendapatkan informasi tersebut, setelah dilakukan penyelidikan memang benar adanya ditempat tersebut terdapat pengoplosan dan pemalsuan merk oli,” terang Sutrisno.

“Setelah dilakukan penggerebekan dan introgarsi, untuk menindaklanjuti proses hukum selanjutnya kami limpahkan ke Satreskrim,” tambah Alumni Akpol 1998 ini.

Sutrisno juga menjelaskan lebih lanjut, bahwa dalam melakukan aksinya, tersangka mengoplos oli pertamina dan dikemas dengan merk import,” tersangka ini mengoplos dan memalsukan merk, untuk lebih lanjutnya silahkan konfirmasi ke Kasat Reskrim,” pungkasnya.

Sementara warga setempat tidak mengetahui bahwa gudang yang berada di perkampungn tersebut dijadikan tempat pengoplosan oli,” Setahu kami ini gudang percetakan, dan tidak tahu kalau dijadilan pengoplosan oli,” ujar Misnanto warga setempat.nrofik

bangkit dan normal kembali,” ujar Wagub Saifullah Yusuf saat melepas keberangkatan tim medis RSUD dr Soetomo ke Pidie Jaya, Aceh, di Graha Amerta Surabaya.

Lebih lanjut dijelaskan, tim medis yang akan berangkat ke Aceh adalah dokter-dokter yang ahli di bidangnya mulai dari anastesi, bedah tulang, bedah umum, bedah kepala leher dan khusus mengatasi trauma bagi korban bencana.

Selain itu, Gus Ipul (sapaan akrab Wagub) juga menyampaikan Pemprov Jatim akan memberikan bantuan uang tunai Rp 100 juta ke Pidie Jaya. Bantuan yang diberikan dari Jatim ini merupakan sebagai bentuk kepedulian sesama diperuntukkan kepada saudara-saudara yang tertimpa musibah bencana alam di Aceh.

Ditambahkan, Kepala Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr Soetomo Harsono, keberadaan tim dokter dan medis dari RSUD dr Soetomo ini akan bergerak secara mandiri sehingga tidak mengganggu aktifitas rumah sakit maupun tim kesehatan dari daerah lain pada saat di Aceh.

“Jadi sebelumnya kami telah koordinasi dengan tim kesehatan disana. Dan tim dokter dari Jatim ini sangat ditunggu oleh mereka karena memang disana kekurangan dokter khususnya yang menangani trauma dan tindakan lainnya. Tim dokter yang dikirim ini juga akan mandiri karena semua peralatan yang diperlukan telah kami bawa,” ujar mantan Kadinkes Jatim ini.

Sejumlah peralatan medis yang akan dibawa yakni tiga kontainer alat steril untuk penanganan operasi, obat-obatan,

Wagub Jatim Saifullah Yusuf bersama Kepala BLUD RSUD dr Soetomo dr Harsono dan tim dokter yang berangkat ke Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

bahan habis pakai dan sebagainya. Kebutuhan ini dibawa untuk keperluan selama seminggu disana.

KPK Diminta Selidiki Kasus Korupsi di Jombang yang Terkesan Lamban Peringati hari anti korupsi, dua massa aksi yang berbeda melakukan aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dan keseriusan aparat penegak hukum dalam kasus korupsi di Jombang. Massa aksi dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Lingkar Merah Putih Nasional meminta aparat penegak hukum tegas dalam pemberantasan korupsi di Jombang, Jawa Timur, Jumat (09/12/2016).

Massa aksi GMNI menggelar aksi orasi di depan kantor kepolisian setempat, sedangkan massa aksi dari Lingkar Merah Putih Nasional menggelar aksi teatrikal di kantor Kejaksaan Negeri Jombang bertema penggeledahan KPK di kantor lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Kedua massa aksi sama sama melakukan aksi secara bersamaan di tempat yang berbeda untuk memperingati hari anti korupsi.

Kordinator aksi Komisariat STKIP PGRI GMNI Jombang Hari Setiobudi mengatakan aksi ini dilakukan sebagai peringatan hari anti korupsi, dengan harapan aparat penegak hukum serius dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Jombang. Baik itu kepolisian maupun kejaksaan harus tegas dan usut dengan tuntas pemberantasan korupsi.

“Baru-baru ini kita kedatangan tamu penyidik dari institusi KPK. Beberapa instansi telah digeledah, kami minta agar KPK ungkap dan usut tuntas kasus korupsi yang ada di kabupaten Jombang.

Hal ini dikarenakan masih banyak dugaan kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat belum tuntas penaganannya.

KPK telah diberi kewenangan memperpendek jalur birokrasi dan proses penuntutan. Kami melihat selama ini institusi kepolisian dan kejaksaan tidak berdaya dalam penanganan dan pemberantasan korupsi di

Aksi massa GMNI di depan Mapolres Jombang.

Jombang. Dalam pasal 8 ayat 1 UU No 30 tahun 2002 KPK mendapat kewenangan pemberantasan korupsi,” bebernya kepada Lensa Indonesia.

Ditambahkan, KPK harus mengawal kasus kasus yang ada di Kabupaten Jombang, agar Kabupaten Jombang mendapat predikat bebas dari segala bentuk yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sementara itu massa aksi di depan kantor Kejaksaan Negeri setempat sengaja melakukan aksi dengan teatrikal sebagai gambaran aparat pengak hukum dalam menyelidiki kasus kasus yang ada di Jombang.

“Aksi ini sebagai gambaran dorongan atas tindakan tegas terhadap kasus korupsi, agar penegak hukum bergerak cepat atas kinerjanya,” imbaunya.

Pa sa l ny a , l a m b a n n ny a institusi hukum yang ada di jombang dalam penanganan dan pemberantasan korupsi sehingga banyak kasus yang mangkrak. “Kami meminta agar aparat penegak hukum segera memproses kasus - kasus di Kabupaten Jombang yang mangkrak,” pintanya.

Menurutnya, kinerja penegak hukum di Jombang jangan tebang pilih. “Kami berharap KPK tingkatkan penyelidikan

ke semua instansi instasi yang ada di Kabupaten Jombang, sehingga bersih bebas dari KKN,” cetusnya.

Walau negara sudah banyak program program yang bagus seperti adanya saber pungli, gerakan revolusi mental terkait pengoptimalan kinerja pemerintahan, namun kalau tidak ada aksi nyata dan dilaksanakan dengan tegas juga keseriusan yang tinggi, maka akan jadi sia-sia.

Menanggapi hal itu, pihak Kejaksaan Negeri Jombang melalui Kasi Intel Nur Ngali mengakui jika pengananan kasus korupsi di tahun 2016 hanya satu kasus yakni Proyek Sistem Penyediaan Air Minum PDAM Ploso yang pendanaan bersumber dari APBN dengan enam tersangka yang merugikan negara sekitar 576 juta dari total anggaran Rp 9,6 miliar, sementara terkait kasus lainnya masih belum ada.

“Kita belum tahu jumlahnya berapa, tapi kita berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.

Di tahun 2016 ini terkait SPAM PDAM masih terus kita kembangkan. Selama ada laporan dan fakta data terkait apapun termasuk juga dilingkungan pemerintahan kabupaten jombang akan kami tidak lanjuti,” pungkas Nur Ngali.nobi

Harsono menambahkan, setelah tim medis pertama usai menjalankan tugas dan kembali ke Surabaya, tim lain-

Tulungagung Menggapai Masa Depan Gemilang Tanpa HIV Memperingati Hari AIDS Sedunia, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Tulungagung beserta Gerakan Masyarakat (Germas) menggelar aksi simpatik dan juga jalan sehat Sabtu (3/12). Jalan sehat bertajuk “Mari Berubah, Masa Depan Gemilang Tanpa HIV” itu bertujuan mengajak masyarakat berbagai elemen untuk berpartisipasi dalam pencegahan HIV melalui transmisi seksual dengan pemahaman komprehensif, sehingga mendapatkan titik balik dengan pencapaian Zero New Infection, Zero Death from HIV dan Zero Stigma and Discrimination.

Tak hanya Germas, TNI sebagai leading sektor KPA, juga terjun langsung dalam aksi simpatik sekaligus jalan sehat itu. Para anggota TNI membagikan poster dan pamflet kepada pengguna jalan yang melintasi area Jalan Basuki Rachmad dan R.A Kartini.

Wakil Ketua KPA Tulungagung sekaligus Wakil Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo mengatakan, aksi simpatik dan juga jalan ini bukan sekadar untuk peringatan Hari AIDS Sedunia 2016, namun dilakukan untuk menggugah keprihatinan bersama akan bahaya serius yang mengancam kehidupan umat manusia, yaitu ancaman bahaya penularan HIV dan AIDS. Temuan ODHA sejak 2006 hingga akhir November 2016 tercatat sekitar 1.585. Sekitar 98 persen disebabkan karena faktor risiko transmisi Seksual.

“Dengan tema Mari Berubah, Masa Depan Gemilang Tanpa HIV, kami KPA mengajak semua penggiat maupun masyarakat dari berbagai elemen untuk terlibat langsung untuk meraih titik balik mencapai Zero New Infection, Zero Death from HIV dan Zero Stigma and Discrimination,” katanya.

Dia menjelaskan, dari temuan (ODHA) itu, terdiri atas berbagai profesi. Yakni karyawan, ibu rumah tangga, wanita pekerja seks (PSK), TKI, petani, TNI dan Polri. Karena itulah, masyarakat diminta untuk berperilaku lebih baik, dan mampu mengontrol diri, agar tidak berisiko terinfeksi virus HIV. Mengingat, masalah ini sampai sekarang masih jauh dari yang diharapkan. “Jadi harus lebih menjaga sikap atau perilaku agar tidak berisiko,” tegasnya.

Maryoto menambahkan, fakta lain tentang HIV & AIDS, yakni HIV tidak menular melalui berbagi makanan, bersalaman serta berpelukan, menggunakan alat makan bersama, berenang bersama, memakai toilet bersama, dan gigitan nyamuk juga tidak menularkan virus HIV. “Jadi orang dengan HIV & AIDS (ODHA) tidak ada bedanya dengan kita. Mereka juga mempunyai hak, keuntungan dan kesempatan yang sama dengan orang yang menderita penyakit serius lainnya. Mari kita rangkul saudara kerabat kita yang ter-infeksi virus HIV. Jauhi virusnya bukan orangnya. HIV&AIDS tak mematikan lagi, bila tahu dan segera tertangani dengan baik.

Segera pastikan diri untuk mengetahui status HIV atau tidak dengan memeriksakan diri,” pungkasnya.nnang

Kabiro Kediri: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Nanang Wartawan Trenggalek: Setiowati Wartawan Bojonegoro: Triyono, Haribono, Abdul Azis, Agus Budiono Wartawan Sampang: Moch. Yusuf, Laili Purnomo Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) wartawan lensa indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistik dibekali tanda pengenal dan dilarang menerima imbalan bentuk apapun dari narasumber

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

nya akan dipersiapkan untuk mengganti dan berangkat ke Aceh hingga semua korban tertangani.nsarifa

otonomi

14

Edisi 161 | 12 - 18 desember 2016

Pemdes Korowelang Anyar Pakai Dana Desa untuk Infrastruktur Jalan

Desa Korowelang Anyar, Kecamatan Cepiring, Kabupaten, Kendal, mendapatkan Dana Desa tahun 2016 sebesar Rp 620.331.834. Bersama masyarakat, pemerintah desa (Pemdes) melakukan musyawarah desa terkait rencana Pembangunan perbaikan infrastruktur baik itu jalan maupun saluran air.

“Lewat musyawarah, semua aspirasi warga ditampung

untuk menentukan prioritas pengerjaan pembangunan dengan aspirasi dari warga mulai dari tingkat RT, RW hingga tingkat desa yang selanjutnya diadakan Musyawaran Rencana Pembangunan Desa,” kata Kepala Desa Korowelang Anyar Sugono, Rabu (7/12/2016).

Sugono mengatakan, jumlah warga Desa Korowelang Anyar yang mencapai 3.834 jiwa yang terdiri dari dua dusun yakni dusun

Gebang 1 dan dusun Gebang 2 dan terbagi menjadi 4 RW dan 16 RT. “Pemerintah Desa berusaha menampung semua aspirasi dan keinginan warga, misal untuk perbaikan jalan tentu dipilih jalan yang rusak terparah,” tuturnya.

Ditambahkan, selain itu juga kegunaan atau fungsi dan keberadaan jalan, dan jalan dengan penggunaan tertinggi yang diutamakan perbaikannya jika men-

galami kerusakan. Begitu juga dengan saluran irigasi ataupun saluran limbah, dukuh atau RW yang belum memiliki saluran air limbah jelas diutamakan.

“Perbaikan saluran irigasi diprioritaskan untuk saluran yang tidak berfungsi agar bisa berfungsi normal,” unkap dia saat di lokasi perbaikan saluran irigasi.

Sugono mengaku, Desa Korowelang Anyar sudah dua kali mendapat Dana Desa dengan

adanya Dana Desa sangat membantu untuk meningkatkan kwalitas Desa, apalagi Desa Korowelang Anyar terletak di sebelah utara Kecamatan Cepiring yang kini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat terutama infrastruktur.

“Pemdes Korowelang Anyar berharap Dana Desa akan terus ada walaupun nantinya ada pergantian pejabat baru di pemerintahan pusat,” harapnya.neko

Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Korowelang Anyar, Kecamatan Cepiring, Kabupaten, Kendal.

Pemprov Jatim Sumbang Rp 100 Juta dan Peralatan Medis

RSUD dr Soetomo Kirim Dokter Ahli Bencana Bantu Korban Gempa Aceh

Tim medis asal Jatim yang dikirim adalah dokterdokter yang telah terbiasa dengan kegiatan kebencanaan. Di antaranya telah memiliki sertifikasi internasional di bidang kebencanaan.

p

emprov Jawa Timur melalui RSUD dr Soetomo Surabaya peduli korban gempa bumi yang melanda Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

Kepedulian ditunjukkan lewat pengiriman bantuan tim medis khusus membantu penanganan korban bencana alam. Tim terdiri dari 10 dokter bersama tenaga medis lengkap dengan peralatannya ke lokasi bencana di Aceh. Tim medis pertama diberangkatkan mulai Kamis (8/12/2016) siang hingga seminggu ke depan.

Wagub Jatim Saifullah Yusuf mengatakan pengiriman tim medis asal Jatim ini dilakukan untuk

membantu sesama. Sedangkan tim yang dikirim adalah dokterdokter yang telah terbiasa dengan kegiatan kebencanaan, bahkan diantara mereka telah memiliki sertifikasi internasional di bidang kebencanaan.

“Pak Gubernur memerintahkan untuk mengirim bantuan tim dokter dan peralatan medis ke Pidie Jaya. Kami ikut merasa prihatin, ikut berduka atas terjadinya bencana gempa bumi 6,5 SR disana.

Semoga bantuan ini bisa meringankan beban sodara yang kena musibah. Bagi yang wafat, mudah-mudahan diampuni segala dosanya. Harapannya kehidupan di Pidie Jaya bisa

Bongkar Gudang Oplosan Oli, Tujuh Anggota Intelkam Diganjar Penghargaan

Tujuh anggota Intelkam mendapat penghargaan dari Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Iman Sumantri.

Kapolrestabes Surababaya Kombes Pol Iman Sumantri, Senin (5/12/2016) mengaptresiasi dan memberikan penghargaan terhadap tujuh anggota Intelkam yang berhasil membongkar gudang pengoplos oli di Jl Medokan Sawah No 167, Gunung Anyar Rungkut.

Tujuh anggota yang mendapat penghargaan dari Kapolrestabes Surabaya, dan diserahkan seusai apel pagi di Mapolres yakni, Kompol Edy Hartono, Ipda Hariyadi,Aiptu Yoyok Prasetyo, Aipda Adik Pujianto, Bripka Nanang Sujatmiko, Brigadir Kristanto dan Brigadir Rofiq.

Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya, AKBP Sutrisno saat dikonfirmasi melalui ponselnya, sangat bangga atas penghargaan yang diberikan Kapolrestabes terhadap tujuh anggotanya dan berharap dapat memberi cambuk semangat dalam menjalankan tugas.

“Sangat bangga atas apresiasi pimpinan dengan memberi penghargaan terhadap anggota. Semoga ini akan melecut semangat untuk mengungkapkan masalah yang lainnya,” terang Sutrisno.

Meski tugas pokok melakukan pemetaan situasi dan deteksi awal, namun sebagai anggota Polri anggotanya akan terus membantu tugas dalam melakukan pengungkapan.

“Utamanya membantu Reskrim dalam melakukan pengungkapan dan demi mengharumkan nama Polrestabes Surabaya,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gudang pengoplosan dan pemalsuan merk oli di Jl Medokan Sawah No 167, Gunung Anyar Rumgkut Sura-

Penerbit: PT Lensa Indonesia Cipta MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

baya, Jumat (2/12/2016), sekitar pukul 19.00 WIB, digerebek oleh Anggota Sat Intelkam Polrestabes Surabaya.

Penggerebekan tersebut, setelah petugas mendapatkan informasi dari masyarakat, langsumg ditindak lanjuti bahwa terdapat gudang percetakan yang dijadikan tempat pengoplosan oli.

Kasat Intel Polrestabea Surabaya AKBP Sutrisno saat dihubungi melalui ponselnya, membenarkan penggerebekan tersebut yang kemudian dilimpahkan ke Satreskrim untuk tindaklanjuti sesuai hukum.

“Anggota kami mendapatkan informasi tersebut, setelah dilakukan penyelidikan memang benar adanya ditempat tersebut terdapat pengoplosan dan pemalsuan merk oli,” terang Sutrisno.

“Setelah dilakukan penggerebekan dan introgarsi, untuk menindaklanjuti proses hukum selanjutnya kami limpahkan ke Satreskrim,” tambah Alumni Akpol 1998 ini.

Sutrisno juga menjelaskan lebih lanjut, bahwa dalam melakukan aksinya, tersangka mengoplos oli pertamina dan dikemas dengan merk import,” tersangka ini mengoplos dan memalsukan merk, untuk lebih lanjutnya silahkan konfirmasi ke Kasat Reskrim,” pungkasnya.

Sementara warga setempat tidak mengetahui bahwa gudang yang berada di perkampungn tersebut dijadikan tempat pengoplosan oli,” Setahu kami ini gudang percetakan, dan tidak tahu kalau dijadilan pengoplosan oli,” ujar Misnanto warga setempat.nrofik

bangkit dan normal kembali,” ujar Wagub Saifullah Yusuf saat melepas keberangkatan tim medis RSUD dr Soetomo ke Pidie Jaya, Aceh, di Graha Amerta Surabaya.

Lebih lanjut dijelaskan, tim medis yang akan berangkat ke Aceh adalah dokter-dokter yang ahli di bidangnya mulai dari anastesi, bedah tulang, bedah umum, bedah kepala leher dan khusus mengatasi trauma bagi korban bencana.

Selain itu, Gus Ipul (sapaan akrab Wagub) juga menyampaikan Pemprov Jatim akan memberikan bantuan uang tunai Rp 100 juta ke Pidie Jaya. Bantuan yang diberikan dari Jatim ini merupakan sebagai bentuk kepedulian sesama diperuntukkan kepada saudara-saudara yang tertimpa musibah bencana alam di Aceh.

Ditambahkan, Kepala Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr Soetomo Harsono, keberadaan tim dokter dan medis dari RSUD dr Soetomo ini akan bergerak secara mandiri sehingga tidak mengganggu aktifitas rumah sakit maupun tim kesehatan dari daerah lain pada saat di Aceh.

“Jadi sebelumnya kami telah koordinasi dengan tim kesehatan disana. Dan tim dokter dari Jatim ini sangat ditunggu oleh mereka karena memang disana kekurangan dokter khususnya yang menangani trauma dan tindakan lainnya. Tim dokter yang dikirim ini juga akan mandiri karena semua peralatan yang diperlukan telah kami bawa,” ujar mantan Kadinkes Jatim ini.

Sejumlah peralatan medis yang akan dibawa yakni tiga kontainer alat steril untuk penanganan operasi, obat-obatan,

Wagub Jatim Saifullah Yusuf bersama Kepala BLUD RSUD dr Soetomo dr Harsono dan tim dokter yang berangkat ke Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

bahan habis pakai dan sebagainya. Kebutuhan ini dibawa untuk keperluan selama seminggu disana.

KPK Diminta Selidiki Kasus Korupsi di Jombang yang Terkesan Lamban Peringati hari anti korupsi, dua massa aksi yang berbeda melakukan aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dan keseriusan aparat penegak hukum dalam kasus korupsi di Jombang. Massa aksi dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Lingkar Merah Putih Nasional meminta aparat penegak hukum tegas dalam pemberantasan korupsi di Jombang, Jawa Timur, Jumat (09/12/2016).

Massa aksi GMNI menggelar aksi orasi di depan kantor kepolisian setempat, sedangkan massa aksi dari Lingkar Merah Putih Nasional menggelar aksi teatrikal di kantor Kejaksaan Negeri Jombang bertema penggeledahan KPK di kantor lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Kedua massa aksi sama sama melakukan aksi secara bersamaan di tempat yang berbeda untuk memperingati hari anti korupsi.

Kordinator aksi Komisariat STKIP PGRI GMNI Jombang Hari Setiobudi mengatakan aksi ini dilakukan sebagai peringatan hari anti korupsi, dengan harapan aparat penegak hukum serius dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Jombang. Baik itu kepolisian maupun kejaksaan harus tegas dan usut dengan tuntas pemberantasan korupsi.

“Baru-baru ini kita kedatangan tamu penyidik dari institusi KPK. Beberapa instansi telah digeledah, kami minta agar KPK ungkap dan usut tuntas kasus korupsi yang ada di kabupaten Jombang.

Hal ini dikarenakan masih banyak dugaan kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat belum tuntas penaganannya.

KPK telah diberi kewenangan memperpendek jalur birokrasi dan proses penuntutan. Kami melihat selama ini institusi kepolisian dan kejaksaan tidak berdaya dalam penanganan dan pemberantasan korupsi di

Aksi massa GMNI di depan Mapolres Jombang.

Jombang. Dalam pasal 8 ayat 1 UU No 30 tahun 2002 KPK mendapat kewenangan pemberantasan korupsi,” bebernya kepada Lensa Indonesia.

Ditambahkan, KPK harus mengawal kasus kasus yang ada di Kabupaten Jombang, agar Kabupaten Jombang mendapat predikat bebas dari segala bentuk yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sementara itu massa aksi di depan kantor Kejaksaan Negeri setempat sengaja melakukan aksi dengan teatrikal sebagai gambaran aparat pengak hukum dalam menyelidiki kasus kasus yang ada di Jombang.

“Aksi ini sebagai gambaran dorongan atas tindakan tegas terhadap kasus korupsi, agar penegak hukum bergerak cepat atas kinerjanya,” imbaunya.

Pa sa l ny a , l a m b a n n ny a institusi hukum yang ada di jombang dalam penanganan dan pemberantasan korupsi sehingga banyak kasus yang mangkrak. “Kami meminta agar aparat penegak hukum segera memproses kasus - kasus di Kabupaten Jombang yang mangkrak,” pintanya.

Menurutnya, kinerja penegak hukum di Jombang jangan tebang pilih. “Kami berharap KPK tingkatkan penyelidikan

ke semua instansi instasi yang ada di Kabupaten Jombang, sehingga bersih bebas dari KKN,” cetusnya.

Walau negara sudah banyak program program yang bagus seperti adanya saber pungli, gerakan revolusi mental terkait pengoptimalan kinerja pemerintahan, namun kalau tidak ada aksi nyata dan dilaksanakan dengan tegas juga keseriusan yang tinggi, maka akan jadi sia-sia.

Menanggapi hal itu, pihak Kejaksaan Negeri Jombang melalui Kasi Intel Nur Ngali mengakui jika pengananan kasus korupsi di tahun 2016 hanya satu kasus yakni Proyek Sistem Penyediaan Air Minum PDAM Ploso yang pendanaan bersumber dari APBN dengan enam tersangka yang merugikan negara sekitar 576 juta dari total anggaran Rp 9,6 miliar, sementara terkait kasus lainnya masih belum ada.

“Kita belum tahu jumlahnya berapa, tapi kita berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.

Di tahun 2016 ini terkait SPAM PDAM masih terus kita kembangkan. Selama ada laporan dan fakta data terkait apapun termasuk juga dilingkungan pemerintahan kabupaten jombang akan kami tidak lanjuti,” pungkas Nur Ngali.nobi

Harsono menambahkan, setelah tim medis pertama usai menjalankan tugas dan kembali ke Surabaya, tim lain-

Tulungagung Menggapai Masa Depan Gemilang Tanpa HIV Memperingati Hari AIDS Sedunia, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Tulungagung beserta Gerakan Masyarakat (Germas) menggelar aksi simpatik dan juga jalan sehat Sabtu (3/12). Jalan sehat bertajuk “Mari Berubah, Masa Depan Gemilang Tanpa HIV” itu bertujuan mengajak masyarakat berbagai elemen untuk berpartisipasi dalam pencegahan HIV melalui transmisi seksual dengan pemahaman komprehensif, sehingga mendapatkan titik balik dengan pencapaian Zero New Infection, Zero Death from HIV dan Zero Stigma and Discrimination.

Tak hanya Germas, TNI sebagai leading sektor KPA, juga terjun langsung dalam aksi simpatik sekaligus jalan sehat itu. Para anggota TNI membagikan poster dan pamflet kepada pengguna jalan yang melintasi area Jalan Basuki Rachmad dan R.A Kartini.

Wakil Ketua KPA Tulungagung sekaligus Wakil Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo mengatakan, aksi simpatik dan juga jalan ini bukan sekadar untuk peringatan Hari AIDS Sedunia 2016, namun dilakukan untuk menggugah keprihatinan bersama akan bahaya serius yang mengancam kehidupan umat manusia, yaitu ancaman bahaya penularan HIV dan AIDS. Temuan ODHA sejak 2006 hingga akhir November 2016 tercatat sekitar 1.585. Sekitar 98 persen disebabkan karena faktor risiko transmisi Seksual.

“Dengan tema Mari Berubah, Masa Depan Gemilang Tanpa HIV, kami KPA mengajak semua penggiat maupun masyarakat dari berbagai elemen untuk terlibat langsung untuk meraih titik balik mencapai Zero New Infection, Zero Death from HIV dan Zero Stigma and Discrimination,” katanya.

Dia menjelaskan, dari temuan (ODHA) itu, terdiri atas berbagai profesi. Yakni karyawan, ibu rumah tangga, wanita pekerja seks (PSK), TKI, petani, TNI dan Polri. Karena itulah, masyarakat diminta untuk berperilaku lebih baik, dan mampu mengontrol diri, agar tidak berisiko terinfeksi virus HIV. Mengingat, masalah ini sampai sekarang masih jauh dari yang diharapkan. “Jadi harus lebih menjaga sikap atau perilaku agar tidak berisiko,” tegasnya.

Maryoto menambahkan, fakta lain tentang HIV & AIDS, yakni HIV tidak menular melalui berbagi makanan, bersalaman serta berpelukan, menggunakan alat makan bersama, berenang bersama, memakai toilet bersama, dan gigitan nyamuk juga tidak menularkan virus HIV. “Jadi orang dengan HIV & AIDS (ODHA) tidak ada bedanya dengan kita. Mereka juga mempunyai hak, keuntungan dan kesempatan yang sama dengan orang yang menderita penyakit serius lainnya. Mari kita rangkul saudara kerabat kita yang ter-infeksi virus HIV. Jauhi virusnya bukan orangnya. HIV&AIDS tak mematikan lagi, bila tahu dan segera tertangani dengan baik.

Segera pastikan diri untuk mengetahui status HIV atau tidak dengan memeriksakan diri,” pungkasnya.nnang

Kabiro Kediri: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan Wartawan Nganjuk: Roy Alexander, Catur Setiawan, Agus Suhadi, Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Nanang Wartawan Trenggalek: Setiowati Wartawan Bojonegoro: Triyono, Haribono, Abdul Azis, Agus Budiono Wartawan Sampang: Moch. Yusuf, Laili Purnomo Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) wartawan lensa indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistik dibekali tanda pengenal dan dilarang menerima imbalan bentuk apapun dari narasumber

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

nya akan dipersiapkan untuk mengganti dan berangkat ke Aceh hingga semua korban tertangani.nsarifa

otonomi

15

Edisi 161 | 12 - 18 desember 2016

PBNU Minta Polisi Profesional Tangani Kasus “Ahok” Penistaan Agama PBNU berharap tidak ada sikap tebang pilih dalam kasus Ahok, sehingga segera pelaku penistaan agama layak diberi hukuman setimpal.

r

Ia berharap tidak ada sikap tebang pilih sehingga Ahok segera diberikan tindakan hukum selayaknya pelaku penistaan agama.

“Aparat hukum harus memberlakukan Ahok sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.

Jangan ada perbedaan, beri perlakuan selayaknya pelaku penistaan agama,” tegas Ma’ruf

ais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin meminta polisi bersikap profesional dalam penanganan kasus penisataan agama Islam yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Tak Mau Bayar Kompensasi, Ribuan Warga Luruk Petro China

disambut teriakan warga.

Menurut Sukisno, sulitnya operator lapangan mudi untuk diajak komunikasi mengenai pembayaran kopensasi ini yang membuat warga kesal dan akhirnya membuat aksi demo.

Selama ini pemerintah Desa Rahayu sudah berusaha untuk menjalin komonikasi mengenai pembayaran kopensasi, namun pihak perusahaan selalu beralasan bahwa semua masih dalam proses persetujuan dari pusat.

Sementara itu Akbar Pradikma sebagai Field admin Superintendent JOB P-PEJ pada saat menemui pendemo mengatakan bahwa dia akan membayar kopensasi selam dua bulan dan itupun harus mendapat persetujuan dulu dari pusat.

“Kami akan bayar kompensasi selama 2 bulan, tapi harus melalui persetujuan dari pusat,” jelas Akbar.

Tak terima dengan penjelasan Akbar, ribuan warga akan terus menggelar aksi sampai tuntutan mereka terealisasi. ntis/jhon

Setahun tak dibayar, warga Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, menggelar mendemo di operator migas blok Tuban Join Operation Body Pertamina PetroChina East Java (Job- P-PEJ).

Mereka kecewa karena kopensasi dampak gas buang flare selama setahun belum dibayar.

Ribuan warga mendatangi lokasi di pad A. Dalam aksi tersebut warga membentangkan poster menuntut agar JOB segera melakukan pembayaran kopensasi yang selama setahun belum terbayar.

Aksi ribuan masa yang tergabung dalam Gerakan Rahayu Kopensasi Bayar (Gerah Kobar) tersebut dipimpin langsung oleh Sukisno selaku Kepala Desa Rahayu.

Dalam tuntutanya warga meminta agar pihak JOB untuk segera membayar kopensasi dan tidak menunda pembayaran.

“Saya minta pihak Petro China segera membayar konpensasi pada desa kami,” ungkap Sukisno

DPRD Duga Pemkot Kediri Adu Domba Kiai Soal Eks Lokalisasi Semampir

Muzer Zaidib, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Kediri.

M u z e r Zaidib, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Kediri mengingatkan agar pemkot tidak memutarbalikkan informasi terkait rencana penggusuran eks lokalisasi Semampir.

Akibatnya, fraksinya mengalami benturan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat.

Seperti diketahui, dengar pendapat antara warga, Pemkot Kediri, Komisi A dan Komisi B DPRD Kota Kediri menghasilkan kesepakatan untuk menunda penggusuran.

Ternyata informasi yang diperoleh Muzer, MUI setempat diminta pemkot agar bersuara mendukung penggusuran wilayah tersebut.

“Benar Pemkot Kediri meminta MUI bersuara untuk mendukung penggusuran eks – lokalisasi Semampir. PKB Kota Kediri tegas tidak mendukung praktek prostitusi. Namun kita membela warga yang mempunyai SHM atas tanah yang ditempati tersebut,” kata Muzer saat dihubungi melalui telepon Selulernya Rabu (7/12/2016).

Yang membuatnya kesal, Ketua MUI Kota Kediri KH. Kafabi Machrus terang-teran-

gan mendapat informasi bila PKB Kota Kediri mendukung praktek prostitusi. Pernyataan ini diperoleh langsung saat rombongan PKB Kota Kediri sowan ke MUI. “Itu (dukung prostitusi) jelas salah. Kita selalu di depan untuk hal prostitusi agar disikat habis. Namun polemik yang terjadi saat ini kan hak rakyat yang kebetulan tinggal di area bekas lokalisasi mau digusur oleh pemerintah. Padahal masih proses hukum,” kata Muzer.

Muzer juga mengatakan, apa yang menjadi kebijakan Pemkot Kediri pada saat ini perlu dipertanyakan, dimana pemerintah mencoba mengadu tokoh masyarakat dengan menghembuskan isu yang tidak benar terkait penggusuran Warga RW 5. “Ada indikasi Pemkot kediri mencoba mengadu domba antar kiai,” pungkas Muzer Zaidib.

Untuk diketahui, beberapa media lokal kota Kediri menuliskan MUI dan PCNU mendesak Walikota Kediri untuk tetap mengesekusi eks lokalisasi Semampir pada tanggal 10 Desember mendatang. nandik_kartika

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Amin pada wartawan usai acara Halaqah dan Silaturrahim PBNU dengan ulama Ponpes dan Rais Syuriah PCNU seJatim di Kantor PWNU Jatim, Jalan Masjid Agung Timur Surabaya, Rabu (07/12/2016).

Karena itu pihaknya meminta polisi segera menunjukkan tindakan hukum tanpa ada rekayasa. “Intinya Ahok itu harus segera diberikan ditindakan tegas. Sebab tindakannya memang menyalahi hukum dan mengganggu umat Islam,”

cetusnya.

Ditemui ditempat yang sama, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj juga mengungkapkan hal yang sama. Namun ia tetap meminta masyarakat agar mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. “Semua pihak harus percaya pada penegak hukum dan percaya mereka akan menjatuhkan hukuman dengan adil,” imbau Aqil Siradj.

Sementara dalam acara silaturahmi tadi, selain membahas dan menyikapi situasi nasional

yang sedang bergejolak, para kiai tersebut juga sempat melontarkan kritik keras pada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat ini. Bahkan kiai sepuh Ma’ruf Amin mendesak adanya kesepahaman antar pengurus.

“Para kiai sepuh ini adalah pemilik NU. Oleh karena itu masukan dari para kiai sangat dibutuhkan. Dengan pertemuan ini tentu yang diharapkan ada koordinasi dan kesepahaman antara pengurus juga pemiliknya,” pesannya.nsarifa

Halaqah dan Silaturrahim PBNU dengan ulama Ponpes dan Rais Syuriah PCNU se-Jatim di Kantor PWNU Jatim, Jalan Masjid Agung Timur Surabaya, Rabu 7 Desember 2016.

Bupati Syahri Mulyo Terima Cegah Radikalisme, Pemkab Madiun Reward DID Rp 50 Miliar Di bawah pemerintahan Bupati Syahri Mulyo, Kabupaten Tulungagung terus mendapat berbagai prestasi baik tingkat provinsi maupun nasional.

Terbaru, Rabu (7/12/2016) Bupati Syahri Mulyo menerima penghargaan atau anugerah Dana Rakca 2016. Yakni sebuah penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo untuk daerah berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, ekonomi dan kesejahteraan.

Penghargaan ini cukup istimewa karena hanya diberikan kepada 83 gubernur, bupati/ walikota dari 540 kepala daerah se-Indonesia. Yang istimewa lagi, selain mendapat penghargaan berupa plakat, daerah juga mendapatkan reward dana insentif daerah (DID) 2017.

Untuk Tulungagung mendapatkan DID 2017 sebesar Rp 50,2 miliar.

“Anugerah atau penghargaan Dana Rakca ini baru pertama kali pada tahun ini, namanya pun juga memakai Dana RAkca dan itu dari Kementerian Keuangan,” ungkap Bupati Syahri Mulyo saat dihubungi via telepon ketika masih di Jakarta.

Menurut bupati yang suka blusukan ini, parameter mendapatkan anugerah Dana Rakca 2016 di antaranya, Tulungagung sering mendapatkan penilaian dari BPK yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), selain itu akuntabilitas keuangan, kepedulian anggaran untuk masyarakat dan mampu menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahtaran masyarakat Tulungagung. Dengan anugerah Dana Rakca ini, maka Tulungagung memperoleh DID 2017 sebesar Rp 50,2 miliar.

DID sebesar Rp 50,2 miliar tersebut, lanjut Syahri, bakal dipakai untuk program skala prioritas atau kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik.

Untuk pendidikan akan digunakan membiayai beberapa kebutuhan siswa baru tingkat SD negeri dan SMP negeri pada tahun 2017.

Gelar Pembinaan Anggota FKUB

Pemkab Madiun melalui Bakesbangpoldagri saat ini sedang intens dalam menangkal pencegahan radikalisme dengan menggiatkan sosialisasi Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

“Kegiatan pembinaan anggota FKUB Kabupaten Madiun ini merupakan forum silahturahmi rutin yang diadakan oleh pemkab Madiun dalam mensikapi perkembangan situasi, terlebih situasi politik di Indonesia yang lagi menghangat terkait yakni terkait pilkada DKI,” ujar pria berbadan subur yang ini kepada Lensa Indonesia di ruang kerjanya, Senin (5/12/2016).

Pria yang akrab dengan Agus ini menambahkan terkait masalah kerukunan agama terutama dikabupaten Madiun dirinya kerap sekali mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih mencermati isu yang

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo menerima penghargaan Dana Rakca 2016 diberikan oleh Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, di Istana, Jakarta.

“Seperti yang kami anggarkan sebesar Rp 28,5 miliar untuk pendidikan gratis bagi siswa baru tingkat SD negeri dan siswa SMPN kelas tujuh,” jelasnya.

Mantan anggota DPRD Provinsi Jatim ini menambahkan, dengan memperoleh DID dari pemerintah pusat, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tulungagung.

Sebab, pemerintah daerah bisa menganggarkan dana untuk kepentingan masyarakat lebih banyak. “Ini akan membantu pemda untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.

Hal senada juga diungkap-

kan Kepala BPKAD Tulungagung Hendry Setyawan.

Menurut dia, menjelang akhir tahun 2016 Bupati Syahri Mulyo mendapat Dana Rakca 2016 yakni penghargaan Presiden Republik Indonesia untuk daerah berkinerja baik dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, ekonomi dan kesejahteraan.

Dengan mendapatkan penghargaan ini, maka Tulungagung mendapat reward berupa dana insentif daerah (DID) 2017 sekitar Rp 50,2 miliar. “Dana tersebut bakal dipakai untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.nnang

Bus Trans Surabaya akan Direalisasi Tahun 2017

Rencana Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan pelayanan transportasi melalui Bus Trans Surabaya akan direalisasikan tahun 2017.

Hasil pembahasan di Komisi C DPRD Surabaya dengan Bappeko Surabaya akan membuat model Bus Low Floor di kawasan MERR (Jl. Ir H. Soekarno-Hatta sampai Jl. Kenjeran).

Terkait hal ini, anggota Komisi C DPRD Surabaya Vinsensius mengatakan penentuan lokasi tersebut sudah disetujui berdasarkan atas kebutuhan masyarakat.

Pihaknya memastikan penentuan halte bukanlah berdasarkan kepentingan para pengembang untuk strategi penjualan unit apartemen/unit rumah kawasan pengembang mereka.

“Penentuan halte haruslah dikaji dengan baik dari segala aspek kajian yang ada, misalnya menghitung seberapa jauh

kebiasaan masyarakat untuk berjalan. Itu juga bisa dijadikan acuan serta aspek lainnya,” ujarnya, Rabu (07/12/2016).

Terkait pembiayaan, politisi yang akrab disapa Awey ini berharap agar anggaran yang dipakai untuk pembangunan Halte Bus Trans Surabaya ini tidak bersumber dari APBD, tetapi dari CSR. Modelnya bisa melalui para pemilik perusahaan, pengembang yang berada di sepanjang jalan MERR tersebut dengan kompensasi pemasangan iklan pada halte-halte tersebut.

“Dan ada baiknya pembangunan Halte juga tidak dibiayai dari APBD, namun bisa diambilkan dari CSR-nya para pemilik perusahaan, pengembang sepanjang jalan MERR tersebut ataupun perusahaan produk konsumer (consumer good) dengan kompensasi pemasangan iklan pd halte-halte tsb,” harapnya.

Nantinya, jalur Bus Trans

Surabaya memiliki panjang rute (berangkat) 10.58 km, dan untuk rute (kembali) mencapai 11.49 km. Sedangkan untuk waktu tempuh (pulangpergi) diperkitrakan 110 menit.

Sedangkan jam operasional 05.00 – 22.00 WIB, dengan sistem Headway (menit) 20 menit. Dan jumlah armada yang disiapkan sebanyak 8 unit, dengan rincian 6 unit dioperasikan, sementara yang 2 unit untuk cadangan.

“Sistem pelayanan bisa dikelola secara manajemen transportasi modern, seperti halnya menggunakan mesin tiket, dan pengawasan melalui CC Room. Sehingga tidak perlu ngetem untuk tujuan mengangkut penumpang, karena sopir sudah dibayar berdasarkan jasa pelayanan. Sopir dibayar berdasarkan jam kerja dan bukan berdasarkan jumlah penumpang,” tambah politisi Nasdem ini.nwan

berkembang melalui media cetak maupun elektronik yang mengarah pada perpecahan kerukunan umat dan radikalisme.

“Karena kerukunan umat beragama merupakan salah satu kekuatan melawan faham radikalisme,” pungkasnya.

Sekedar untuk diketahui Sosialisasi Pembinaan FKUB merupakan program kerja Bakesbangpoldagri dan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Madiun aman dan tentram. Terakhir sosialisasi Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ini dilaksanakan di lantai II, ruang rapat graha Purbaya pada selasa (22/11/2016) lalu dengan menghadirkan nara sumber dari Polres Madiun kasat IPP AKP Sarni, Ketua FKUB Kabupaten Madiun,KH. Muharomaini Ikhsan dan Kejari Mejayan Zandy SH.ndhimaz_adi

Pokja Kesling Lakukan Konsultasi Publik

Pemkab Madiun melalui Bakesbangpoldagri menggiatkan sosialisasi Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung melakukan review evaluasi program yang sudah dikerjakan dalam kurun waktu enam bulan terakhir.

Konsultasi publik untuk menerima masukan dari stake holder seperti Forum Kabupaten Sehat, LSM, kalangan kampus, masyarakat. Tujuannya untuk menyempurnakan dokumen, seperti disampaikan oleh Andri Pokja Sanitasi.

“Sehingga kita mempunyai konsep kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang mencakup apa – apa yang sudah dikerjakan Pokja,” katanya.

Ada yang menarik dari pernyataan Andri, dia mengungkapkan selama ini orang banyak yang merasa bangga dengan jambannya yang tidak pernah penuh atau tidak pernah disedot, sebenarnya itu salah, karena apa? ternyata itu menunjukkan adanya kebocoran, dipastikan itu akan mempengaruhi lingkungan dan air sekitar.

“Dari hasil penelitian kami, ternyata akibat kebocoran jamban tersebut mengakibatkan tinja menyatu dengan lumpur, dan menjadi sarana berkembangnya bakteri ekoli,” kata Andri.

Untuk itu, telah direncana-

kan ke depan, pemerintah daerah melalui Perda atau Perbup akan mengatur tentang pengelolaan jamban dan pembuangan tinja (sampah).

Untuk pembiayaan bisa diperoleh dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota juga dari CSR perusahaan.

Berbagai kendala juga dialami Pokja dalam melakukan kerjanya, permasalahan IPAL dan pembuatan jamban dengan standar nasional.

Andri berkata, “Pokja bekerja dalam rangka memberikan pemahaman peningkatan kesadaran, kepedulian dan komitmen dukungan riil seluruh stake holder di kabupaten/kota dalam prosses implementasi program dan kegiatan sanitasi yang tertuang di dalam SSK, Memfasilitasi proses penyiapan dan penyusunan memorandum program, memfasilitasi proses pencarian sumber dana alterrnatif untuk pembiayaan pembangunan sanitasi kabupaten, melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah Kabupaten, stake holder lainnya di tingkat kabupaten, serta Pokja Provinsi, TTPS, PMU dan PIU dalam proses implementasi SSK, memfasilitasi sistem pemantauan, dan melaksanakan tugas Bupati lainnya,” tuturnya.nnang

metropolis

16

Edisi 161 | 12 - 18 desember 2016

Menko Maritim: Urusan Pengelolaan Sampah, Study Tour-nya ke Surabaya Saja Kota Surabaya dinilai menjadi contoh bagus dalam penerapan program Gerakan Budaya Bersih dan Senyum.

k

ementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) Republik Indonesia mendorong pemerintah daerah untuk datang ke Surabaya guna belajar perihal pengelolaan sampah.

Kot a S u r a b ay a d i n i l a i menjadi contoh bagus dalam penerapan program Gerakan Budaya Bersih dan Senyum (GBBS) yang saat ini dicanangkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Jend TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Surabaya merupakan salah satu kota terbaik diantara kota-kota besar di Indonesia dalam hal menjadikan lingkungan kota menjadi lebih bersih dan asri, serta mendorong warga kota lebih

ramah dan murah senyum.

“Kita jangan belajar ke luar negeri melulu. Urusan pengelolaan sampah study tour-nya ke Surabaya saja. Surabaya ini kota besar tetapi pengelolaan kebersihan kotanya bagus. Termasuk pemanfaatan sampah menjadi listrik. Karenanya, Surabaya bisa menjadi tempat untuk belajar,” ujar Luhut seusai rapat koordinasi (Rakor) percepatan budaya bersih dan senyum di Balai Kota Surabaya, Selasa (06/12/2016).

Selain bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Rakor tersebut juga dihadiri Sekda Provinsi Jatim Ahmad Sukardi, staf dari kementerian, kepala daerah, akademisi dan juga jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Surabaya.

Menteri Luhut menegaskan, bangsa ini dihadapkan pada masalah serius terkait sampah.

Bahkan, sebuah data menyebutkan, Indonesia hanya kalah dari Tiongkok dalam hal penghasil sampah. Bahkan, sampahsampah tersebut tidak hanya berada di darat. Tetapi juga di kawasan perairan seperti pantai. Ironisnya, hasil penelitian menyebutkan bahwa sampah di laut tersebut dimakan ikan yang kemudian dikonsumsi manusia. Tentunya hal itu membahayakan kesehatan.

Karenanya, Kemenko Bidang Kemaritiman menggaungkan program GBBS. Apalagi, pemerintah RI sudah menargetkan kunjungan 20 juta wisatawan yang berkunjung ke Indonesia hingga tahun 2019 mendatang yang tentunya akan menjadi sumber penerimaan devisa bagi negara. Untuk mencapai itu, pemerintah sudah menetapkan 10 destinasi wisata prioritas seperti Danau Toba, Gunung Bromo, Pulau Komodo dan beberapa tempat eksotis lainnya di Indonesia.

Tentunya budaya bersih dan senyum menjadi salah satu pendukung tercapainya target

Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan berbincang-bincang dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini Balai Kota Surabaya, Selasa 6 Desember 2016.

tersebut.

“Saya titip kepada wali kota dan bupati untuk ikut menyukseskan program ini. Pemerintah daerah bisa ikut berperan. Kuncinya adalah keteladanan,” sambung menteri kelahiran Toba Samosir, Sumatera Utara ini.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, Indonesia sejatinya memiliki potensi yang luar

biasa. Utamanya di bidang pariwisata. Akan sangat disayangkan bila potensi tersebut tidak bisa dioptimalkan karena terbentur masalah kebersihan.

“Indonesia itu kaya sekali.

Sayang kalau kita nggak bisa ambil karena hal-hal semisal kotor atau warga yang nggak ‘welcome’. Padahal, dengan adanya turis, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”

jelas wali kota.

Dikatakan wali kota, untuk bisa membudayakan kebersihan selaras dengan visi program GBBS, harus diawali dengan kedisplinan. Menurutnya, berbeda dengan kebakaran yang rasio terjadinya kemungkinan tidak setiap hari, tetapi sampah bisa setiap menit dibuang di sembarang tempat.

“Kontrol kita harus kuat.

Harus mengajarkan agar orang telaten berbudaya bersih. Kalau di Surabaya, kami di pemerintah ikut turun langsung bersama masyarakat semisal melakukan kerja bakti bersih-berish pantai dan sungai,” jelas mantan kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Surabaya ini.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Risma juga memberikan kabar bahwa Surabaya menempati peringkat kedua di bawah Denpasar dalam peringkat indeks pariwisata Indonesia. Menurut wali kota, meski Surabaya tidak memiliki potensi wisata alam seperti daerah lain, tetapi kekuatan Surabaya ada pada MICE (Meeting Incentive, Conference/Convention and Exhibition) yang didukung kota yang bersih, warga yang ‘welcome’ dan infrastruktur memadai.

“Kami terus mendorong agar kota ini memiliki daya tarik sebagai kota yang nyaman dan menyenangkan. Agar banyak orang tertarik datang ke Surabaya,” jelas wali kota. nwan

Pakde Karwo Ajak Anak Muda Berantas Pungli Lewat Medsos Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengajak seluruh elemen masyarakat Jatim, khususnya generasi muda agar bersama-sama kritis terhadap adanya tindakan pungutan liar (Pungli). Ia berharap anakanak muda menjadi social control bagi pelayanan publik yang ada di wilayahnya dan tidak ragu melaporkan jika menemukan praktek pungli.

“Kita semua bangga pada kalian, anak-anak muda yang dengan tegas dan kritis menolak pungli. Kita punya harapan besar pada anda untuk bersama-sama memberantas pungli di Indonesia, khususnya di Jawa Timur ini,” pesan Pakde Karwo (sapaan akrab

gubernur) saat memimpin Apel Hari Anti Korupsi Sedunia di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (9/12/2016).

Lebih lanjut, Soekarwo mengatakan anak-anak muda memiliki peran yang besar untuk memberantas praktek pungli dan korupsi di Indonesia. Salah satu upayanya, dengan menjadi social control. Jika ada indikasi praktek pungli, bisa langsung dilaporkan lewat media sosial.

“Generasi muda kita merupakan geberasi yang hebat, canggih dan pintar. Awasilah pelayanan publik disekitar anda, jika ada pungli, langsung laporkan. Jangan ragu, langsung upload di twitter dan

media sosial (medsos) masingmasing. Nanti kami akan langsung menindaklanjutinya, kita cek bareng-bareng ke lapangan.

Jika terbukti, langsung kami tindak tegas dan proses sesuai hukum yang berlaku,” tegas gubernur dua periode ini.

Menurutnya, salah satu indikasi dan faktor yang berpotensi terjadi pungli di pelayanan publik adalah prosesnya hanya melalui satu pintu. Ditambah belum menggunakan Teknologi Informasi (TI) atau pengurusan berkas masih menggunakan cara tradisional.

“Jika begitu hampir dipastikan ada pungli. Karena orang bawa berkas lalu harus ketemu orang, bukan menggunakan TI.

Tapi jika pelayanannya banyak opsi, atau multiple channel, maka pasti tidak ada pungli.

Contohnya, kita bisa bayar pajak di mall, bank, atm, kantor pos, dan lainnya. Itu kan orang ketemu TI,” imbuhnya.

Sementara terkait sistem pelayanan publik di Jatim sendiri, ia menyebut bahwa seluruhnya telah menggunakan TI. Ia mencontohkan, salah satu layanan Pemprov Jatim yang sudah menerapkan teknologi informasi adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Dengan TI, pembayaran pajak

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

bisa dilakukan melalui banyak tempat seperti bank, kantor pos, bahkan mesin ATM, kemudian Jembatan Timbang.

Ditemui di tempat yang sama, Ketua Satgas Saber Pungli Jatim yang juga Irwasda Polda Jatim Kombes Pol Wahyu Hidayat juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama memberantas praktik pungli dimanapun, kapanpun dan siapapun.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri, kami membutuhkan dukungan, kerjasama dan kesungguhan seluruh pihak untuk memberantas pungli. Sekarang ini sudah banyak yang ditangkap, ditindak tegas dan diproses hukum. Kita semua ingin pengelolaan pemerintah yang baik guna mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dengan biaya hiudp murah dan ada kepastian hukum yang

jelas,” tukas Kombes Pol Wahyu Hidayat.

Acara ini apal Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini digelar untuk saling mengingatkan dan mencegah seluruh pihak agar selalu berbuat jujur dan menjadi pemimpin yang amanah. Apel diikuti oleh sekitar 1.400 peserta mulai dari pelajar, mahasiswa, SKPD Pemprov Jatim, Forpimda dan tokoh masyarakat.nsarifa