Pengaduan langganan/ iklan/redaksi, HOTLINE: (0 2 1 ) 5 3 6 6 0 1 7 7 (0 3 1 ) 8 4 1 0 2 8 8
topik
Edisi 162 | 19 - 26 desember 2016
Terbit 16 halaman | Harga Eceran: Rp 4.000 | Langganan: Rp 16.000 (Luar Jawa tambah ongkos kirim)
Herman Wainggai, Lari dari Papua Hingga Menjadi Calon Penerima Nobel
Tidak Mudah “Menggusur” Fahri
Eksepsi Lengkap Dahlan Iskan
Baca Halaman 4 | patgulipat
Baca Halaman 3 | sosok
Kebingungan di Revolusi Mental
Kasus Pelepasan Aset PT PWU, Dahlan Iskan Melawan Hukum Negara yang “Sakit-Sakitan”
Majelis Hakim Yang Mulia, Marilah bersama-sama kita cegah berkembangnya kebingungan masyarakat dalam hal penanganan korupsi. Terutama yang ditangani oleh kejaksaan. Ada kasus yang terangbenderang dan sangat jelas permainannya, tapi hanya diusut-usut, diubek-ubek, dihaha-huhu, dan ujungujungnya D (duh), tidak jadi perkara. Sebaliknya ada yang dengan jelas sulit disebut korupsi justru diperkarakan. Dengan menggunakan segala cara. Dan untuk memperkarakannya menggunakan uang negara pula. Jaksa menanganinya dengan tergopoh-gopoh. Sampai mengabaikan hak tersangka. Gaya kejaksaan seperti itu, Yang Mulia, yang membingungkan masyarakat. Masyarakat yang modal utamanya adalah hati nurani, dan akal sehat dibuat bingung karena sering disuguhi oleh ulah kejaksaaan yang seperti itu. Yakni bagaimana mengobyekkan korupsi demi kerakusan politik, kerakusan jabatan maupun kerakusan harta. Dengan ulah kejaksaan seperti itu, Yang Mulia, berarti kejaksaan telah menghancurkan semangat anti korupsi di kalangan masyarakat. Masyarakat bisa apatis. Bahkan masyarakat akhirnya percaya pada istilah nasib-nasiban. Masyarakat akhirnya bisa percaya bahwa orang yang diperkarakan kejaksaan itu belum tentu karena harus diperkarakan tapi hanya karena nasibnya saja yang apes. Lagi salah mongso. Atau lagi dimangsa. Atau hanya karena tidak mau menyogok. Atau bahkan karena tidak mampu menyogok. Alangkah tragisnya negeri ini, Yang Mulia, setelah hampir 20 tahun reformasi, setelah lima presiden silih berganti, sampai presiden yang program utamanya adalah revolusi mental, masih juga begini-begini. 16 tahun yang lalu, Yang Mulia, 16 tahun yang lalu. Saat para jaksa ini mungkin masih remaja. Saya diminta untuk membenahi perusahaan daerah Jatim yang lagi sakit. Kenapa harus saya? Gubernur Jatim menjawab karena Perusda Jatim dalam keadaan sakit parah. Sakit yang menahun. Gubernur mengatakan Perusda harus diubah secara drastis. Asetasetnya hanya banyak yang jadi beban perusahaan.
Rezim Jokowi Nasibnasiban Setelah lima presiden silih berganti, sampai presiden yang program utamanya revolusi mental, masih juga beginibegini. Rezim sekarang membuat masyarakat bingung. Masyarakat akhirnya lebih percaya pada unsur nasib-nasiban daripada percaya pada hukum.
m
antan Menteri BUMN Dahlan Iskan saat menyampaikan eksepsi– pembelaan–terkait tuduhan jaksa, melakukan korupsi pelepasan asset PT Panca Wira Usaha (BUMD Jatim), ternyata tidak sekadar membantah. Dahlan sekaligus balik menyerang, menganggap jaksa bertindak membingungkan masyarakat. “Alangkah tragisnya negara ini.., setelah hampir 20 tahun reformasi, setelah lima presiden silih berganti, sampai presiden yang program utamanya revolusi mental, masih juga begini-begini,” kata Dahlan Iskan, membacakan eksepsinya dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (13/12/2016) . Dahlan yang pantas disebut “Guru Besar Ribuan Wartawan” tersebar di Indonesia–dari Sabang sampai Merauke (media Jawa Pos Group)–ini seolah juga protes pola peradilan yang dibawakan kejaksaan Indonesia di era rezim Jokowi ini. Masih kata Dahlan, hukum di era Jokowi, telah banyak membuat masyarakat kebingungan. Ada kasus yang terang-benderang dan sangat jelas permainannya, tapi hanya
diusut-usut, diubek-ubek, dihahahuhu, dan ujung-ujungnya tidak jadi perkara. Sebaliknya ada yang dengan jelas sulit disebut korupsi justru diperkarakan. Dengan menggunakan segala cara. Dan untuk memperkarakannya menggunakan uang negara pula. Jaksa menanganinya dengan tergopoh-gopoh. Sampai mengabaikan hak tersangka. Sebaliknya ada yang dengan jelas sulit disebut korupsi justru diperkarakan. Dengan menggunakan segala cara. Dan untuk memperkarakannya menggunakan uang negara pula. Jaksa menanganinya dengan tergopohgopoh. Sampai mengabaikan hak tersangka. Yah, hukum sudah sakit. “Masyarakat yang modal utamanya adalah hati nurani, dan akal sehat dibuat bingung karena sering disuguhi ulah kejaksaan, yakni bagaimana mengobyekkan korupsi demi kerakusan politik, kerakusan jabatan maupun kerakusan harta,” tegas Dahlan, pengunjung sidang seperti tercenung. Menurut Dahlan, dalam kasus pelepasan asset PT PWU, Gubernur Jatim menjawab karena Perusda Jatim dalam keadaan sakit parah. “(PT
PWU) sakit yang menahun. Gubernur mengatakan Perusda harus diubah secara drastis. Aset-asetnya hanya banyak yang jadi beban perusahaan. Harus dikonsolidasikan. Perusahaan daerah harus dikelola seperti perusahaan swasta. Baru bisa maju,” kata Dahlan. Sebelum meminta itu, lanjut Dahlan, gubernur bersama DPRD Jatim sudah membuat langkah yang sangat radikal, yaitu mengubah status Perusahaan daerah menjadi PT (Perseroan Terbatas). Yakni PT PWU. Mengapa mereka mengubah Perusda menjadi PT? “Mereka menjawab bahwa dengan status PT, Perusda akan bisa keluar dari kesulitan yang sudah dialaminya bertahun-tahun. Dengan status PT Perusda bisa membuat keputusan lebih cepat. Birokrasi tidak perlu berbelit-belit. Dengan bentuk PT keputusan tertinggi ada di lembaga RUPS. Bukan di DPRD lagi. Begitulah asbabun nuzulnya, Yang Mulia mengapa gubernur maunya begitu. Mengapa DPRD maunya begitu. Itu bukan mau saya. Cetho welo-welo,” bantah Dahlan. Untuk kesekian kalinya, Dahlan mengingatkan aparat penegak hukum di bawah rezim Jokowi, agar tidak lagi membuat masyarakat bingung. Pasalnya, hukum di era Jokowi lebih banyak mengandung muatan politis daripada proses hukum yang murni. nBaca: Rezim... Halaman 7
nBaca: Eksepsi... Halaman 7
Jokowi Teken PP Heboh, Ormas FBI 59/2016, WNA Bebas Angkat WNA China Dirikan Ormas jadi Liason Officer Pakai Nama Bhayangkara, Lambang Mirip Polri Ormas Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) kini ramai diperbincangkan karena lambang ormas tersebut mirip dengan lambang Polri. Ormas yang resmi berdiri pada tahun 2014 silam ini terus melebarkan sayap mulai dari Sabang hingga Merauke. Selain nama menggunakan “Bhayangkara” yang dipermasalahkan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ormas FBI juga
mengangkat jabatan Liason Officer (LO) asal China. Fotofoto tersebut terdiri dari foto surat keputusan pengangkatan, ID Card, Liason Officer, dan atribut FBI. Berikut isi surat keputusan dimaksud. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) No.190/SK-DPP/FBI/V/2016 tentang pengangkatan Perwakilan China, nBaca: Heboh... Halaman 7
nBaca: Jokowi... Halaman 7
Organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) bikin heboh dengan mengangkat jabatan Liason Officer asal China. SK LO Chen Shu juga beredar di dunia maya.
w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m
Golkar: Novanto itu Manusia Kebal Hukum di Indonesia Politisi muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia tak kaget mendengar kabar pemeriksaan Ketua DPR RI Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP tahun 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri sebagai saksi untuk tersangka Sugiharto. Doli juga tak heran jika usai diperiksa Novanto yang Ketua Umum Partai Golkar itu justru merasa berterima kasih kepada KPK karena telah memanggil dan memeriksa dirinya dalam perkara tersebut. B u k a n t a n p a a l a sa n , menurut dia, campur tangan istana yang membuat Novanto tetap tenang menjalani pemeriksaan. Padahal, dalam banyak kesempatan mantan
Menembus Zona Tahun ke-7
Bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin acapkali mengungkapkan keterlibatan Setya Novanto dalam dugaan korupsi yang nilainya mencapai triliunan rupiah tersebut. “Seperti yang kita ketahui bahwa hubungan Setya Novanto dan Jokowi kan sangatlah mesra akhir-akhir ini.
Dimulai dari terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Umum DPP PG yang didukung penuh Jokowi. Kemudian kita menyaksikan bagaimana mulusnya Setya Novanto kembali lagi menjadi Ketua DPR RI dalam waktu secepat kilat,” jelas Doli kepada redaksi, Rabu (14/12/2016).
nBaca: Golkar... Halaman 7