Pengaduan langganan/ iklan/redaksi, HOTLINE: (0 2 1 ) 5 3 6 6 0 1 7 7 (0 3 1 ) 8 4 1 0 2 8 8
topik
Edisi 163 | 27 desember 2016 - 2 januari 2017
Terbit 16 halaman | Harga Eceran: Rp 4.000 | Langganan: Rp 16.000 (Luar Jawa tambah ongkos kirim)
Dahlan Iskan “Dimangsa” Jabatan Lama
Gaduh Uang Rupiah Baru Mirip Yuan
Baca Halaman 3 |
Baca Halaman 4 |
sosok
KH Ma’ruf Amin: Kalau Muslim Dipaksa Kenakan Atribut Natal, Laporkan Aparat ucu Kiai Nawawi Al Batani ini mengungkapkan alasan mengapa institusinya menerbitkan fatwa haram bagi kaum muslim menggunakan atribut Natal. Dia mengatakan, fatwa itu diterbitkan lantaran banyak karyawan muslim kerap dipaksa menggunakan atribut Natal. Selengkapnya Baca Halaman 6
patgulipat
Lagi, Ditemukan 26 TKA Ilegal di Mojokerto
Pakde Ancam Sweeping wong cino Ilegal
Setelah Gresik, kini di Mojokerto kembali ditemukan 26 TKA ilegal asal Cina. Penemuan ini bak fenomena gunung es. Gubernur pun gerah, dan mengancam akan melakukan sweeping ke sejumlah perusahaan di Jatim.
r Sejumlah tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok yang dipekerjakan di PT Wuhan Engineering di Gresik yang merupakan pabrik Amoniak Urea II milik PT Petrokimia Gresik.
Ahok Tidak Takut Dipenjara Terdakwa kasus penistaan agama Islam, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merasa tak heran kalau banyak pihak yang ingin mempenjarakan dirinya. Baginya, ini adalah buntut atas sikap dan idenya memberantas korupsi di Indonesia. “Saya bisa tebak perjalanan ini ke mana. Semua orang ingin memenjarakan Ahok,” ujar Ahok, saat berkampanye di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2016). Berkampanye di depan ratusan pendukungnya, Ahok curhat pernah bermimpi suatu saat siapapun yang ingin menjadi pejabat di Indonesia harus melakukan pembuktian harta terbalik. Mimpi itu, adalah buah pikiran yang diakui Ahok telah diperjuangkan sejak menjadi Bupati Belitung Timur. Nah, ide pembuktian harta terbalik itu, kata Ahok, membuat dirinya banyak dimusuhi lawan-lawan politiknya. Dalam hal ini, Ahok tidak menyebut siapa lawan politik dimaksud. “Makanya banyak orang yang mau tebang saya (dari jabatan),” ucapnya yang disambut riuh tepuk tangan hadirin. Nantinya, kata Ahok, jika ide tentang pembuktian harta terbalik ini berhasil diterapkan pemerintah. Maka, setiap orang yang tidak mau membuktikan hartanya secara terbalik, tak boleh jadi pejabat. Untuk memperjuangkan ide itu, Ahok mengaku tak gentar jika harus dipenjara. “Semua bisa penjarakan Ahok, tetapi enggak ada yang bisa penjarakan ide saya. Semua sudah saya tulis. Kalian enggak bisa rem saya,” tegasnya. Untuk itu, Ahok meminta seluruh pendukungnya menggunakan hak pilihnya untuk datang ke tempat pemilihan suara pada 15 Februari nanti. Sambil berkelakar Ahok meminta pemilih tidak tengok kanan atau kiri saat membuka surat suara. “Datangi TPS sesuai dengan KTP. Kalau bisa
Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menjalani persidangan.
foto dan buat video pendek sampai selesai sehingga, kalau ada kecurangan, kami ada bukti,” katanya. Untuk diketahui, ide Ahok ihwal pembuktian harta terbalik merupakan usulan penerapan penuh atas UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi. Regulasi itu menetapkan, setiap pejabat penyelenggara negara diharuskan melakukan pembuktian harta terbalik atas kekayaan yang mereka miliki. Keharusan yang sama juga berlaku bagi mereka yang hendak menjadi pejabat. Dengan demikian, setiap pejabat penyelenggara negara bisa dipastikan sebagai orang yang tak sepeser pun memperoleh harta mereka secara ilegal. Terlepas ide Ahok soal pen cegahan korupsi, Ahok kini berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama Islam, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Di sidang kedua, Selasa (20/12), jaksa penuntut umum menolak nota keberatan (eksepsi) Ahok dan meminta majelis hakim melanjutkan perkaranya. nBaca: Ahok... Halaman 7
ibuan tenaga kerja asing (TKA) ramairamai menyerbu perusahaan di Indonesia, khususnya Jawa Timur. Kehadiran mereka dianggap mengancam nasib para buruh lokal sebab sektor pekerjaan yang digarap para TKA bukanlah sektor khusus yang membutuhkan suatu keahlian.
Justru para TKA ini me ngerjakan sektor kasar yang biasa dikerjakan oleh buruh lokal. Menanggapi hal ini, Gubernur Jatim Soekarwo mulai panik. nBaca: Pakde.. Halaman 7
Partai Idaman Rhoma Irama Justru Memecah Belah Umat Islam
Pa rta i Islam Damai dan Aman (Idaman) lolos verifikasi administrasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Itu setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly mengeluarkan Surat Keputusan dengan No M.HH31 AH 1101 dan No M.HH-30 AH 1101 Tahun 2016. “Pada Selasa (13/12), Partai Idaman resmi sebagai partai politik berbadan hukum setelah Menkumham mengeluarkan SK tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Idaman 2016-2021 dan Pengesahan AD/ART partai,” kata Ketua Umum Partai Idaman, Rhoma Irama saat jumpa pers di DPP Partai Idaman, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (15/12/2016). Selanjutnya, lanjut Rhoma, partainya akan melakukan akselerasi atau percepatan dalam pemenuhan persyaratan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dapat mengikuti pemilu 2019. “Kami tak pernah berhenti bergerak dan berjuang untuk melakukan akselerasi, rekrutmen dan kaderisasi agar persyaratan KPU sebagai peserta pemilu dapat tercapai,” kata Rhoma Irama yang biasa disapa Bang Haji ini. Rhoma juga mengatakan jika Partai Idaman belum me-
Kembali ke UUD 45 atau Kehilangan Pancasila Oleh: Habil Marati*
Partai Idaman yang didirikan Rhoma Irama berpotensi memecah belah umat Islam.
nentukan arah dukungannya di Pilkada DKI. Dia baru akan menggelar rapat pleno untuk menetukan keputusan itu. “Setelah dikeluarkannya SK Menkumham terkait Partai Idaman berbadan hukum, kami akan menggelar pleno untuk membahas dukungan
terhadap salah satu calon di Pilkada DKI,” terangnya. “Jadi, melalui pleno, kami baru bisa menentukan. Kami tidak mengusung ya, tapi mendukung. Yang pasti, bukan mendukung tersangka,” tambahnya.
Amandemen UUD 45 diawali dengan penghapusan persyarat formal konsititusional yaitu TAP MPR No IV/ 1983, yang mengatur bahwa untuk melakukan perubahan UUD 45 harus melalui Referendum. Tujuannya, agar pasal 37 UUD 45 tidak mudah digunakan untuk merubah UUD 45, selanjutnya dalam kesepakatan semua fraksi di MPR bahwa mekanisme perubahan UUD45 adalah adendum bukan Amandemen. Penghapusan TAP MPR IV/1983 tersebut adalah merupakan suatu pengkhianatan terhadap Pancasila, Pembukaan UUD 45 serta UUD 45 itu sendiri. Soalnya, MPR telah melakukan penghilangan kedaulatan rakyat, artinya rakyat Indonesia tidak lagi memiliki Kedaulatan atas Negara Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 45, Pancasila sila keempat maupun dalam Bab I pasal 2 UUD 45 Asli maupun dalam Pasal 2 UUD 2002. Pelanggaran dan pengkhianatan ini sudah semestinya TNI sebagai penjaga kedaulatan Rakyat mempertanyakan
apakah negara Indonesia ini masihkah rakyat berdaulat atau tidak. Bagaimana mungkin merubah UUD 45 sebagai dasar negara yang di dalamnya memuat susunan dan bentuk negara Indonesia yaitu Pembukaan UUD 45, Pancasila dan UUD 45 tidak meminta persetujuan Rakyat sebagai pemilik kedaulatan atas negara Indonesia. Implikasi atas perubahan UUD 45 menjadi UUD 2002 telah melahirkan negara di mana partai politik sebagai pemilik kedaulatan. Kedaulatan partai politik ini terhadap negara jika para pemilik modal ikut menentukan kekuatan partai politik, maka negara Indonesia akan dikuasai oleh para pemilik modal, yang akan menjadikan negara Indonesia sebagai negara korporasi kapitalis dan idiologis baru. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara korporasi kapitalis berkolusi dengan kedaulatan partai politik atas negara Indonesia melahirkan manopoli ekonomi, investasi yang dilakukan akan menciptakan nBaca: Kembali... Halaman 7
nBaca: Partai... Halaman 7
Anas Urbaningrum Perintahkan Loyalisnya Gabung Hanura
Oso Dipilih Supaya Jokowi jadi Presiden Lagi
D a l a m M u sy a w a r a h Nasional Luar Biasa (Munaslub) Hanura, di Kantor DPP Partai Hanura, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (22/12/2016) dini hari, menetapkan Oesman Sapta Odang (Oso) sebagai Ketua Umum Partai Hanura menggantikan Wiranto. Oso, sapaan akrabnya, menjabat sebagai ketua umum setelah Wiranto mundur dan telah disepakati oleh seluruh DPD Hanura dari seluruh Indo-
nesia. Sementara posisi Wiranto, dia menjabat Ketua Dewan Pembina Partai Hanura. Meski sudah menjadi ketua umum Hanura, namun Oso mengatakan pihaknya masih tetap sebagai Wakil Ketua MPR. “Saya masih sebagai Wakil Ketua MPR. Dan sebelumnya Hanura belum ada Wakil Ketua MPR. Sejak ini hari saya bisa katakan Wakil Ketua MPR adalah Hanura,” ujar Oso saat berpidato usai dikukuhkan
w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m
sebagai ketua umum. Laporan yang diterima redaksi dari kediaman Oso, bergabungnya Oso di Hanura akan menambah kekuatan politik di Pemilu dan Pilkada mendatang. Kata Oso, ada 13 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari sembilan provinsi yang menyatakan kesediaannya menjadi kader Hanura. Sebelum bergabung dengan Hanura, Oso mencerita-
Menembus Zona Tahun ke-7
kan dirinya sempat meminta izin ke kiyai sepuh Nahdatul Ulama, KH Maimoen Zubair (Mbah Moen) di Jawa Tengah bahwa dirinya akan bergabung dengan partai yang didirikan Wiranto. “Saya bilang Mbah Moen saya akan bergabung ke Hanura,” ungkapnya. Kemudian, kedua sahabatnya di DPD RI pun mendorong pun mendorong Oso untuk bergabung dengan Hanura. nBaca: Oso... Halaman 7
Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (Oso).