Pengaduan langganan/ iklan/redaksi, HOTLINE: (0 2 1 ) 5 3 6 6 0 1 7 7 (0 3 1 ) 8 4 1 0 2 8 8
topik
Edisi 163 | 2 - 7 januari 2017
Terbit 16 halaman | Harga Eceran: Rp 4.000 | Langganan: Rp 16.000 (Luar Jawa tambah ongkos kirim)
Pakde Ancam Sweeping Wong Cino Ilegal
Kisah Keberanian Soeharto Menembus Medan Perang untuk Bantu Muslim Bosnia
Baca Halaman 4 | patgulipat
Baca Halaman 8 | konspirasi
Dahlan Iskan: Saya Merasa Tidak Cocok di Politik
ahlan Iskan tetap menampilkan diri sebagai sosok bersahaja. Mengenakan celana training dan kaos, dia keluar dari pintu samping rumah.Selengkapnya Baca Halaman 6
Curhat Luhut di Whatsapp Soal Pekerja China
Menko Maritim Luhut Panjaitan membela Presiden Jokowi terkait isu pekerja China yang masuk ke Indonesia. Tudingan bahwa TKA difasilitasi pemerintah dibantah Luhut melalui pesan di grup Whatsapp, Selasa (27/12/2016).
Jokowi, kata Luhut, selalu berpegang teguh pada konstitusi negara tanpa menyalahgunakan jabatannya. Berikut kutipan selengkapnya: Kepada teman-teman yang ada di Old Soldier Group, saya mengu-
capkan terimakasih atas perhatian yang teman-teman berikan berupa ucapan-ucapan selamat Natal yang ditujukan bagi kami yang beragama Nasrani. Semoga damai dan kasih Natal mengisi relung-relung yang paling
dalam dari hati kita. Saya senang membaca banyak komentar di group ini, baik yang positif maupun kadang negatif terhadap pemerintahan sekarang. nBaca: Curhat... Halaman 7
Jokowi Mulai Anti Kritik Presiden Jokowi mulai melawan Medsos. Isu 10 juta pekerja Tiongkok menginvasi Indonesia disebutnya provokasi, pengelabuan, kebohong an, dan ujaran kebencian yang meresahkan pemerintah. Sikap pemerintah malah terkesan defensif menghadapi propaganda Medsos. Se bagian kalangan menilai, Jokowi mulai anti kritik.
p
residen Joko Widodo (Jokowi) makin gerah dengan penyebaran kabar bohong (hoax) di internet. Jokowi pun mengumpulkan sejumlah menteri, guna menggelar rapat terbatas ihwal
“Antisipasi Perkembangan Media Sosial” di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/12). Dalam pengantar rapat terbatas, Jokowi mengatakan, saat ini ada 132 juta pengguna internet aktif di Indonesia --sama dengan 52 persen
jumlah penduduk Indonesia. Dari total itu, sekitar 129 juta memiliki akun media sosial, dengan rerata waktu daring mencapai 3,5 jam per hari. Merujuk statistik itu, Jo kowi menyebut, perkembangan teknologi mestinya bisa mendorong hal-hal positif bagi kemajuan bangsa. Namun, yang terjadi belakangan menunjukkan fenomena berkebalikan. “Akhir-akhir ini banyak berseliweran informasi yang meresahkan, yang mengadu domba, yang memecah belah. Muncul ujaran-ujaran keben-
cian, pernyataan-pernyataan yang kasar, pernyataanpernyataan yang mengandung fitnah, yang provokatif,” ujar Jokowi. Presiden pun menyoroti maraknya kata-kata bermuatan kebencian di media sosial, semisal, “bunuh”, “bantai”, dan “gantung” yang menurutnya tidak bersesuaian deng an budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. Situs-situs penyebar kabar bohong, informasi sesat, dan kebencian turut disorot dalam rapat. “Kita harus mengevaluasi media-media online yang
Partai Idaman Rhoma Irama Justru Memecah Belah Umat Islam
Pa rta i Islam Damai dan Aman (Idaman) lolos verifikasi administrasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Itu setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly mengeluarkan Surat Keputusan dengan No M.HH31 AH 1101 dan No M.HH-30 AH 1101 Tahun 2016. “Pada Selasa (13/12), Partai Idaman resmi sebagai partai politik berbadan hukum se telah Menkumham mengeluarkan SK tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Idaman 2016-2021 dan Pengesahan AD/ART partai,” kata Ketua Umum Partai Idaman, Rhoma Irama saat jumpa pers di DPP Partai Idaman, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (15/12/2016). Selanjutnya, lanjut Rhoma, partainya akan melakukan akselerasi atau percepatan dalam pemenuhan persyaratan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dapat mengikuti pemilu 2019. “Kami tak pernah berhenti bergerak dan berjuang untuk melakukan akselerasi, rekrutmen dan kaderisasi agar persyaratan KPU sebagai peserta pemilu dapat tercapai,” kata Rhoma Irama yang biasa disapa Bang Haji ini. Rhoma juga mengatakan jika Partai Idaman belum me-
nBaca: Jokowi Halaman 7
Joko Widodo
Kasus Dugaan Suap Bakamla
TNI ‘Gentlemen’ Hadapi KPK, Bagaimana Polri? TNI secara ‘gentlemen’ menyerahkan jenderalnya pada hukum setelah Direktur Data dan Informasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Pertama TNI Bambang Udoyo tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pembe rantasan Korupsi (KPK). OTT tersebut berawal dari penangkapan Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi pada 14 Desember 2016. Dalam pengembangan, Laksma Bambang sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan alat pemantau satelit di Bakamla, diduga ikut menerima suap. Kapuspen TNI Mayjen Wuryanti, S.Sos., M.Si, terkait dugaan suap dalam proyek pengadaan alat monitoring satelit di Bakamla dalam APBN-P 2016 yang dilakukan oleh Laksma TNI Bambang Udoyo, pihaknya tidak akan intervensi dalam proses anggota yang melanggar. Proses persidangan oknum TNI yang melanggar hukum akan dilakukan secara terbuka dan bisa dimonitor. “Silakan memonitor dalam persidangan, tentunya setelah penyidikan selesai,” tambahnya didampingi Komandan POM TNI Mayjen TNI Dodik Widjanarko, di
Partai Idaman yang didirikan Rhoma Irama berpotensi memecah belah umat Islam.
nentukan arah dukungannya di Pilkada DKI. Dia baru akan menggelar rapat pleno untuk menetukan keputusan itu. “Setelah dikeluarkannya SK Menkumham terkait Partai Idaman berbadan hukum, kami akan menggelar pleno untuk membahas dukungan
sengaja memproduksi beritaberita bohong tanpa sumber yang jelas,” kata Jokowi. Presiden Jokowi berpesan ihwal perlunya melahirkan serta menumbuhkan gerakan sosial yang bisa melakukan literasi, edukasi, dan menjaga keadaban bermedia-sosial. “Gerakan ini penting, untuk mengajak netizen, untuk ikut mengampanyekan bagaimana berkomunikasi melalui media sosial yang baik, yang beretika, yang positif, yang produktif, yang berbasis nilai-nilai budaya kita.”
terhadap salah satu calon di Pilkada DKI,” terangnya. “Jadi, melalui pleno, kami baru bisa menentukan. Kami tidak mengusung ya, tapi mendukung. Yang pasti, bukan mendukung tersangka,” tambahnya.
nBaca: Partai... Halaman 7
Mabes TNI, Cilangkap, Jumat (30/12/2016). Ditambahkan bahwa TNI tidak akan melindungi prajurit yang terlibat korupsi. Bahkan TNI siap membantu penegak hukum untuk menyeret para prajurit yang terlibat korupsi. “Prinsipnya, siapapun prajurit TNI yang terlibat pelanggaran akan ditindak sesuai hukum yang berlaku,” ucapnya. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, lanjut Kapuspen, juga menyampaikan terima kasih kepada KPK yang telah membongkar praktik suap di Bakamla. “Sekali lagi saya tegaskan, TNI tidak akan mentolerir prajuritnya yang terlibat kasus korupsi,” katanya. Langkah KPK, lanjut Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto juga telah membantu upaya Pimpinan TNI memberantas segala bentuk pelanggaran yang terjadi. “Termasuk korupsi yang melibatkan prajurit TNI dimanapun berada. Kami harap ini kejadian terakhir, pelanggaran yang dilakukan prajurit TNI,” urainya. Sementara Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, Mayjen Dodik Wijanarko menyatakan, pihaknya telah melakukan penyelidikan terkait dugaan
keterlibatan Laksma TNI Bambang Udoyo. Puspom bahkan telah menggeledah rumah Bambang Udoyo. “Hasilnya POM TNI menemukan 80 ribu dolar Singa pura dan 15 ribu dolar Amerika Serikat,” kata Dodik, Jumat, (30/12/2016). “Memang dia mengakui menerimanya seperti itu, tetapi yang kami dapatkan ini dan tentunya kekurangan dari nilainya itu sudah dipakai untuk yang lain-lain. Itu proses penyelidikan yang kami laksanakan,” sambungnya. Laksma Bambang Udoyo telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Puspom TNI telah meningkatkan proses hukum Laksma Bambang dari penyelidikan ke penyidikan. “Untuk sanksi, tugas saya sementara saya harus menentukan pasal dari pasal, harus menemukan unsur yang memenuhi. Undangundang yang dipakai sama, yakni UU korupsi,” terang Dodik. Pihaknya kini masih terus melakukan koordinasi deng an KPK dan unsur terkait. Dari serangkaian penyelidikan terhadap keterkaitan terduga yang berpangkat jenderal satu ini, menurut Dodik, pihaknya sudah me lakukan pemeriksaan sejum-
lah saksi. Dari sejumlah saksi yang turut diperiksa salah satunya yakni Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia (MTI) Fahmi Darmawansyah, yang sudah ditetapkan tersangka. Berdasarkan temuan fakta-fakta di lapangan, kata Dodik, pihaknya akan meningkatkan ke tahap penyidikan terhadap inisial BU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan surveillance sistem, yang berujung suap tersebut. “Berdasarkan hasil penyelidikan, akan meningkatkan statusnya menjadi penyidikan,” terang Danpuspom Dodik. Komandan Puspom TNI, Mayjen Dodik menegaskan, dalam proses hukum di lingkungan militer ini, pihaknya akan melakukan proses hukum dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dengan pasal undang-undang yang berlaku. “Tapi tetap akan memegang azas praduga tidak bersalah. Semua pihak saya harap bisa meyakini bahwa POM TNI akan melaksanakan tugas ini secara terbuka, transparan, tegas, dan tanpa intervensi dari pihak manapun,” tegasnya. nBaca: TNI... Halaman 7
Ibu Kota RI Pindah ke Kalteng, Sudah Siap Lahan 500 Ribu Hektar
Saat ini Kalimantan Tengah (Kalteng) telah menyiapkan lahan seluas 500.000 hektare (ha) untuk memfasilitasi wacana pemindahan Ibu Kota Pusat Pemerintahan Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalteng. Hal itu dikemukakan langsung oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran. “Kita sedang mengidentifikas lokasi, mengkaji status lahan dan letak kawasan, serta menyinkronkan dengan tiga wilayah tersebut, dan pada dasarnya kepala daerah di tiga
wilayah itu telah bersedia untuk menyiapkannya,” ucapnya di Palangka Raya dikutip Antara, Jumat (30/12/2016). Lahan 500.000 ha itu, menurut dia, tersebar di tiga wilayah meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas. Ia mengemukakan, langkah lain yang disiapkan Kalteng terkait wacana perpindahan Ibu Kota Pemerintahan RI ke Palangka Raya adalah mengembangkan potensi wilayah berkomoditas unggulan baru
di wilayah sekitar. Orang nomor satu di provinsi berjuluk “Bumi Tambun BungaiBumi Pancasila” itu mengatakan disiapkannya lahan tersebut sebagai upaya menindaklanjuti penegasan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana wacana memindahkan Ibu Kota Pemerintahan RI ke Palangka Raya. “Penegasan itu disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) yang diselenggarakan di Palangka Raya, Selasa (20/12/2016). Jadi,
kita mulai mempersiapkannya dari sekarang,” kata Sugianto. Selain mempersiapkan lokasi, Pemprov Kalteng juga berupaya mengoptimalkan pemeliharaan jalan. Langkah yang akan dilakukan adalah membuka akses jalan ke berbagai daerah, dan peningkatan tonase jalan dari 8 ton menjadi 12 ton. Mantan Anggota DPR RI periode 2009-2014 itu menyebutkan bahwa sebelum terealisasinya peningkatan tonase jalan tersebut, nBaca: Ibu kota... Halaman 7
w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m
Menembus Zona Tahun ke-7
Bung Karno disambut warga Yogyakarta pada 2 Januari 1946 saat pemindahkan Ibu Kota RI.