Koran Lensa Indonesia Edisi 163D

th

topik

Edisi 163 | 23 - 28 januari 2017

Terbit 16 halaman | Harga Eceran: Rp 4.000 | Langganan: Rp 16.000 (Luar Jawa tambah ongkos kirim)

Dahlan Iskan “Dimangsa” Jabatan Lama

Daftar Tunggu Haji Dipangkas Tiga Tahun

Baca Halaman 3 |

Baca Halaman 4 |

sosok

KPK Tak Bisa Menggugat Rolls Royce

Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar

Eks Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar ditetapkan jadi tersangka KPK. Dia diduga menerima suap sebesar Rp 20 miliar dari produsen mesin pesawat terbang Rolls Royce.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan, suap yang dituduhkan ke Emirsyah ini berhubungan dengan pengadaan pesawat AirBus untuk Garuda Indonesia kurun waktu 2005-2014 sebanyak 50 pesawat, ketika Emir menjabat sebagai Dirut BUMN itu.

Emir diduga menerima suap Rolls-Royce agar menggunakan mesin buatan pabrikannya pada pesawat Garuda Indonesia. “Jadi kalau kita beli pesawat itu, rangka disediakan Airbus, mesin bisa milih, kalau nggak salah

Ridwan Hisjam: Ada 100 Titik Kandungan Migas, Bisa Saja Ditemukan Uranium Madura ‘duduk’ di atas ladang minyak dan gas. Potensi yang dimiliki Madura mirip Papua. Dulu, Madura adalah sebuah negara. Sekarang pun, Madura masih punya hak untuk menjadi provinsi...

Selengkapnya Baca Halaman 6

patgulipat

Korupsi Lintas Negara Eks Dirut Garuda Indonesia

Rolls-Royce. Nah kemudian si pabrik mesin Rolls-Royce itu kemungkinan menawarkan kalau beli mesin kami itu ada sesuatunya. Itu yang mungkin kejadian seperti itu,” ujar Agus.

Emir diduga menerima suap dalam bentuk uang dan barang senilai 1.2 juta Euro dan USD 180 ribu atau setara Rp20 miliar. Selain itu, Emirsyah yang kini menduduki chairman mataharimall.com juga diduga menerima suap dalam bentuk barang dengan total nilai USD 2 juta.

Barang-barang terkait dengan dugaan suap itu tersebar di Singapura dan Indonesia.

Suap itu, diberikan kepada Emir lewat perantara, nBaca: Garuda Halaman 7

Pengaduan langganan/ iklan/redaksi, HOTLINE: (0 2 1 ) 5 3 6 6 0 1 7 7 (0 3 1 ) 8 4 1 0 2 8 8

Ajang kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2017 bagi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebenarnya hanyalah batu loncatan untuk mengukur tingkat keterimaan publik. Sebab, sesungguhnya putra mahkota Cikeas ini telah dipersiapkan oleh Partai Demokrat menjadi calon gubernur Jawa Timur 2018.

U

n t u k mengukur konsestasi calon-calon gubernur Jawa Timur 2018 sangat mudah. Itu dapat dilihat dari perjalanan di Pilgub Jatim 10 tahun lalu.

Pilgub Jatim waktu itu merupakan Pemilukada yang tercatat dalam sejarah. Pertama, pemilu tersebut diadakan hingga tiga putaran.

Kedua, ketatnya perhitungan suara calon-calon yang maju.

Ketiga, adanya perbedaan hasil Quick Count dengan hasil Real Count KPU yang menjadi salah satu penyebab digelarnya pemilu ulang.

Saat itu, ada lima pasangan calon yang maju di putaran pertama. Antara lain, Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa), Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji), Sutjipto-Ridwan Hisjam (SR), Soenarjo-Ali Maschan Moesa (Salam), dan Achmadi-Suhartono (Achsan).

Yang menarik, dari lima pasang tersebut ternyata belum ada yang mampu melebihi 30% suara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akhirnya, dua pasangan teratas yang memperoleh suara yakni Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) dan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (KaJi) bertarung di putaran kedua.

Tak hanya tercatat dalam sejarah, Pilgub Jatim 2008 waktu itu menjadi barometer Pilpres 2009. Dan pada Pilgub Jatim 2018 mendatang,

masih tetap menjadi barometer untuk Pilpres 2019.

Politikus senior Jawa Timur, yang juga Anggota Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam mengatakan, Pilgub Jatim 2018 masih akan menjadi barometer untuk Pilpres 2019. “Yang menang di Jatim bakal memenangkan Pilpres mendatang,” ujarnya dalam diskusi “Sabtuan” yang digelar LensaIndonesia.com untuk menyambut HUT ke-7 LensaIndonesia.com, 9 Februari 2017, di Kantor LensaIndonesia Media Group Jalan Sidosermo Pdk Va-19, Surabaya, Sabtu (11/1/2017).

Dilihat dari sejarah 10 tahun lalu, setidaknya ada tiga kategori figur yang namanya muncul dan layak diperhitungkan di Pilgub Jatim 2018. Di antaranya calon/nama yang pernah maju Pilgub 2008, figur dari fungsionaris partai, dan figur dari pejabat eksekutif seperti pejabat Bupati/ Walikota.

Mereka yang pernah bertarung di Pilgub Jatim 10 tahun lalu dan masih berkiprah di politik serta memiliki kans besar duduk di kursi nomor satu, yakni Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Khofifah Indar Parawansa, dan Ridwan Hisjam.

Sementara kini banyak tokoh ‘terupdate’ yang muncul ke permukaan. Dari Parpol ada Halim Iskandar (PKB), Nyono Suharli (Golkar), Kusnadi (PDIP), dan Hasan Aminuddin (Nasdem). Dari bupati ada nama Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), Rendra Kresna

(Bupati Malang), Budi Sulistyono alias Kanang (Bupati Ngawi), Sambari Halim Radianto (Bupati Gresik), dan Tri Rismaharini (Walikota Surabaya).

Untuk nama terakhir, kata Ridwan Hisjam, peluang Risma untuk menduduki kursi nomor satu di Jawa Timur sangat besar. Sebaliknya posisi Khofifah ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Khofifah bisa mencalonkan lagi, juga bisa tidak. Tergantung hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan. Jika Jokowi dan partai banteng terus mesra seperti sekarang ini, maka Khofifah tidak bakal maju menjadi Cagub.

Tapi jika Jokowi-PDIP tidak mesra, maka Khofifah bakal didorong Jokowi maju,” kata Tatok, panggilan akrab Ridwan Hisjam.

Bagaimana posisi Ridwan Hisjam? “Sepanjang sejarah Golkar, kami selalu berada di nomor dua. Saat Soenarjo mencalonkan orang nomor satu, itu kesalahan fatal.

Bila melihat sejarah Pak Harto, Golkar sebenarnya bukan penguasa melainkan penyeimbang. Pak Harto sendiri menurut sejarahnya bukan kader Golkar. Golkar, oleh Pak Harto, hanya dijadikan kendaraan politik.

Karena itu makom Golkar selalu berada di pemerintahan.

Maka sangatlah mustahil jika pada Pilpres 2014 lalu Golkar berada di luar pemerintah.

Karena itu posisi Ridwan nBaca: Risma Halaman 7

Luhut dan Istana Keblinger

BUMN kok Mau Dikelola Asing Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta agar loyal terhadap nasionalisme Indonesia. Gagasan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diserahkan pengelolaannya kepada chief executive officer (CEO) orang asing harus segera dihentikan.

Wacana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan di mana orang asing bisa menduduki posisi direktur utama.

Luhut menyatakan dukungannya terkait keinginan Presiden Jokowi yang menginginkan Indonesia dipimpin oleh warga asal Eropa. Menurut Jokowi, dengan dinahkodai oleh orang asing, tentunya semangat yang dimiliki juga beda. Hal ini akan berimbas pada peningkatan kompetisi antar BUMN dan otomatis memajukan BUMN itu sendiri.

Ia bahkan berniat untuk menempatkan tiga hingga empat orang asing sebagai pemimpin di perusahaan BUMN. Praktik mempekerjakan tenaga profesional asing, termasuk menjadikan mereka sebagai pimpinan perusahaan milik pemerintah, menurut Luhut, bukan hal baru. “Menu-

rut saya ini bukan hal yang aneh,” kata Luhut lewat siaran pers, Kamis (19/1/2017).

Luhut menegaskan, kehadiran orang asing bukan berarti nasionalisme ter­hadap Indonesia berkurang. Dia mencontohkan banyak negara-negara yang memperkerjaan orang asing dan ternyata sukses.

Luhut mencontohkan, mas­kapai penerbangan Oman Air dan Malaysia Airlines yang melakukan hal serupa.

“Dubai, Bahrain mereka pakai bule, Emirates CEO-nya dari Inggris, Kita? Bagaimana, ya kalau terpaksa, kita pertimbangkan,” ujarnya.

Sementara di dalam negeri, ia menyinggung soal pelatih tim nasional PSSI yang mempekerjakan warga asing dalam beberapa tahun terakhir.

“Atau warga asing yang menjadi Direktur di PT Indosat dan PT Telkomsel. Di era globalisasi saat ini, pergerakan profesional dari suatu negara ke negara lain, pada akhirnya sulit kita hindari,” kata Luhut.

Ia menegaskan, jika kebijakan ini diterapkan, pemerintah tentu memilih profesional asing yang bermutu. nBaca: Keblinger Halaman 7

Pemindahan Jasad Tan Malaka dari Lereng Gunung Wilis ke Kampung Halaman Setelah cukup lama menghilang dari hiruk pikuk Tan Malaka, Zulfikar Kamarudian, keponakan Ibrahim Datuk Tan Malaka, yang menginisiasi pembongkaran makam dan melakukan tes DNA di Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, pada akhir 2009 akhirnya angkat bicara.

Dia memastikan jika tes DNA yang dilakukannya bersama tim forensik RSCM Jakarta delapan tahun lalu adalah benar jasad Tan Malaka.

“Makam di Selopanggung adalah benar Tan Malaka,” kata Zulfikar, Jumat, (20/1/2017).

Sebagai penggagas tes DNA atas jasad Tan Malaka di Selopanggung, namun dia menolak upaya pemindahan Tan Malaka ke kampung halaman.

Jika dulu saat memimpin pembongkaran makam dia getol menuntut pengakuan pemerintah dan menempatkannya di Makam Pahlawan Kalibata, kali ini tidak. Dengan tegas Zulfikar meminta agar jenazah pamannya tetap berada di Selopang-

Makam di Selopanggung Benar Tan Malaka, Biarkan Berada di Sana Zulfikar Kamarudian keponakan Tan Malaka

gung dan tidak dipindahkan ke mana-mana. Termasuk dibawa pulang ke kampung halamannya sekalipun.

Menurut Zulfikar, pemindahan makam akan menghapus bagian sejarah Tan Malaka yang tewas ditembak kaumnya sendiri di Selopanggung. Dia berharap masyarakat tetap bisa mengingat peristiwa itu dan melakukan penghormatan kubur di tempat Tan Malaka dieksekusi. “Biarkan makam itu tetap berada di sana,” katanya.

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Tak hanya tentang makam, Zulfikar juga meluruskan status kerabatnya, Hengky Novaron Arsil, yang didaulat sebagai pemegang gelar Datuk Tan Malaka. Menurut dia, Hengky bukanlah ahli waris Ibrahim Datuk Tan Malaka, melainkan penerus gelar Tan Malaka sesuai dengan ketentuan adat.

Sebab, hingga kini tak ada satu pun wasiat dari Ibrahim Tan Malaka yang menunjuk siapa pun sebagai ahli warisnya.

Hengky Novaron sendiri menegaskan dia didaulat oleh

Menembus Zona Tahun ke-7

para kepala kaum sebagai pemegang gelar Datuk Tan Malaka atas dasar garis keturunan ibu. Hal ini terkait dengan penerapan adat Minangkabau yang menempatkan garis keturunan ibu lebih tinggi dibanding bapak atau matrilineal. Sedangkan Zulfikar Kamarudin, yang notabene juga pamannya, adalah keturunan Ibrahim dari garis bapak. “Saya berharap jenazah leluhur kami bisa dipulangkan nBaca: Tan Malaka Halaman 7

Tan Malaka

ekonomi bisnis

2

Edisi 163 | 23 - 28 januari 2017

Susi Tertibkan 100 Pulau Dikelola Asing dan Swasta Me n t e r i Ke l a u t a n dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengungkapkan, pihaknya akan menginvesti­gasi legalitas 100 pulau yang saat ini dikelola swasta mau­pun asing sebagai langkah penertiban.

“Jika hasil investigasi pulau tersebut terbukti melanggar aturan, kita akan minta diper­ baiki. Kita tidak merampas, tapi bentuk kepemilikannya harus

diubah sesuai aturan,” kata Susi di Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Susi menerangkan, sesuai aturan, penguasaan pulau oleh perorangan atau badan maksi­ mum hanya sebesar 70 persen dari luas area yang ada. Se­ dangkan 30 persennya tetap menjadi milik negara.

Menurut Susi, ketentuan tersebut telah disepakati Ke­ menterian Dalam Negeri, (Ke­

mendagri) Kepolisian, dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Dengan penegakan aturan, maka tidak ada lagi pulau yang dikuasai penuh oleh pihak swasta atau asing.

Susi mengungkapkan, pihaknya juga akan menata dan menertibkan pulau terluar.

Hal ini perlu dilakukan untuk mengamankan pulau sebagai aset negara.

Susi menyebut, ada 111 pulau terluar akan diberikan status hak pengelolaan. Hal ini dilakukan sebagai pencega­ han agar pulau-pulau tersebut tidak dikuasai asing atau per­ orangan.

Soal polemik hak pemberian nama pulau, Susi menegaskan, hanya pemerintah Indone­sia yang bisa memberi nama pulaupulau tersebut, bukan pihak swasta maupun asing.

“Itu yang bisa kasih nama h a ny a n e g a r a , d a n y a n g daftarkan nama juga negara.

Jadi tidak benar ada orang bisa menama­k an pulau sendiri,” cetusnya.

Bos Susi Air itu mengatakan, KKP tengah menginvestigasi seluruh pulau di Indonesia.

Sejauh ini pihaknya menemu­ kan 1.106 pulau yang belum punya nama.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pan­jaitan memberi kesempatan asing memberi nama pulaupulau di Indonesia. Sebanyak 4.000 pulau tidak bernama berpotensi sebagai tempat wisata. Penawaran tersebut disampaikan Luhut dalam rangka menarik minat i n ­v e s t a s i . nhrm

Di Balik Kesediaan Freeport Akhiri Kontrak Karya Ada faktor lain yang membuat Freeport bersedia mengakhiri rezim kontrak karya, dengan catatan menyanggupi syarat-syarat yang diberikan pemerintah.

Pemerintah akhirnya mampu membuat PT Freeport Indonesia bersedia untuk mengakhiri rezim Kontrak Karya (KK) yang sudah berumur 50 tahun.

Dalam aturan baru pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba), pemegang KK diperbolehkan ekspor konsentrat bila mengganti statusnya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Selain itu, ada dua syarat lagi yang harus dipenuhi, yakni bersedia membangun smelter dalam waktu lima tahun dan bersedia divestasi 51 persen sahamnya.

Tidak heran aturan baru yang terdiri Peraturan Pemerintah (PP) No 1 Tahun 2017 serta dua aturan turunannya berupa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) d i n i l a i b a ny a k k a l a n g a n memojokkan Freeport sebagai salah satu pemegang KK. Meski begitu, diakui Kementerian ESDM, ada faktor lain yang membuat Freeport bersedia menyanggupi syarat-syarat yang diberikan pemerintah.

Selain konsisten kebijakan UUNomor4Tahun2009tentang

Minerba, faktor komunikasi memiliki peran penting.

“Salah satu faktor lancarnya komunikasi dengan Freeport karena ada Pak Chappy Hakim,” ujar Staf Khusus Menteri ESDM Hadi M Djuraid, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Chappy Hakim adalah mantan Komandan Skuadron 31 Lanud Halim Perdanakusuma dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) periode 2002-2005 yang kini menjabat sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia sejak November 2016 lalu.

Selama ini, kata Hadi, komunikasi antara Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Chappy Hakim berjalan dengan baik. Hal itu memudahkan komunikasi pemerintah dengan Freeport, apalagi pascaadanya aturan baru tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Cairnya komunikasi kedua belah pihak bisa terlihat dari pertemuan pascadikeluarkannya PP No 1 Tahun 2017 dua Peraturan Menteri pada Kamis, 12 Januari 2017.

Pada Jumat pagi, Chappy Hakim langsung menemui

Jonan di kantor Kementerian ESDM. Bahkan, ia juga mengajak serta CEO FreeportMcMoRan, perusahaaan induk Freeport Indonesia, yaitu Richard Adkerson, untuk bertemu Jonan.

Masih pada hari yang sama, keduanya menemui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang G a t ot . Pa s c a - p e r t e m u a n itu, Freeport menyampaikan kesediaannya memenuhi syarat yang ditentukan pemerintah.

Jauh sebelum itu, Jonan dan Chappy memang sudah saling kenal. Namun, hubungan keduanya terbilang pasang surut.

Saat Jonan masih menjabat sebagai Menteri Perhubungan, Chappykerapmelontarkankritik tajam atas berbagai kebijakan Kementerian Perhubungan, misalnya saat hangat isu p e ny e r a h a n p e n g e l o l a a n Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, kepada swasta pada pertengahan 2015 lalu.

Selain itu, Chappy juga pernah mengkritik Jonan lantaran meminta penghentian sementara latihan militer selama operasi Lebaran.

Saat itu, Kemenhub dinilai terlalu banyak mengatur, padahal kedua bandara tersebut

merupakan bandara milik TNI AU yang pengelolanya diserahkan kepada Angkasa Pura (AP).

Namun, belakangan, hubungan keduanya lebih cair setelah Chappy Hakim diangkat menjadi salah satu anggota staf ahli di Kementerian Perhubungan. Kini keduanya dipertemukan kembali di sektor energi.

Jonan menjabat sebagai Menteri ESDM, sedangkan Chappy Hakim menjabat sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Meski begitu, Hadi memastikan bahwa pemerintah akan bertindak tegas bila Freeport main-main dengan komitmennya yang telah disampaikan.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengatakan, Freeport sudah menyampaikan komitmen tertulisnya menyetujui berbagai syarat yang diberikan pemerintah.

Namun, pemerintah belum memutuskan apakah akan segara memberikan izin ekspor konsentrat lagi kepada perusahaan asal AS itu atau tidak. Sebab, sejak 12 Januari 2017, izin ekspor konsentrat Freeport tidak lagi diperbolehkan.nyo/kom

15 Kapal Tunda Siap Menyebar di Pelabuhan Pelindo III

Penambahan kapal tunda tersebut merupakan bentuk komitmen Pelindo III untuk memaksimalkan layanan jasa kepelabuhanan kepada pelanggan perusahaan.

Pelindo III menambah 15 unit kapal tunda yang bakal digunakan di sejumlah pelabuhan kelolaan BUMN kepelabuhanan ini. Kapal tunda baru tersebut bakal memperkuat armada kapal tunda Pelindo III yang kini berjumlah 21 unit.

Penerbit: PT Lensa Indonesia Cipta MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Direktur Utama Pelindo III Orias Petrus Moedak mengatakan, penambahan kapal tunda tersebut merupakan bentuk komitmen Pelindo III untuk memaksimalkan layanan jasa kepelabuhanan kepada pelanggan perusahaan. Adanya

kapal tunda yang siap beroperasi tersebut merupakan kebutuhan vital untuk penyelenggaraan jasa kepelabuhanan. Untuk itu, kapal tunda ini berfungsi mendorong kapal yang hendak bersandar di dermaga maupun menarik kapal keluar dari

dermaga.

“Kami saat ini menekankan investasi pada peralatan kepelabuhanan. Selain kapal tunda ada beberapa peralatan lain yang akan kami siapkan untuk menunjang kegiatan di pelabuhan,” ungkap Orias dalam keterangan tertulis yang diterima Lensaindonesia.com, Selasa (17/1/2017).

Orias menambahkan, kelima belas kapal tunda dimaksud sudah berstandar minimal pelayanan kapal sesuai aturan Kementerian Perhubungan. Daya kapal masing-masing 2 unit (2×2400 HP), 4 unit (2×1800 HP), 6 unit (2×1500 HP), 3 unit (2×1000 HP). Kapal-kapal tersebut kemudian diberi nama KT Jayanegara mengacu pada nama raja di era kerajaan Majapahit.

“Nilai investasi yang kami siapkan untuk membangun 15 kapal tunda baru sekitar Rp1,25 triliun,” tandas Orias.

Sementara itu, Direktur Teknik, Teknologi Informasi dan Komunikasi Pelindo III, Husein Latief mengatakan, jika KT Jayanegara ini dilengkapi teknologi terbaru di kelasnya

dengan menggunakan notasi klas Unattended Machinery Space (UMS) memudahkan kru kapal untuk memonitor kondisi permesinan kapal sehingga mampu mengurangi jumlah awak kapal tunda dari yang biasanya 7 orang menjadi 4 orang.

“Kalau kapal tunda konvensional biasanya ada kru mesin yang harus siap sedia di ruang mesin, jumlahnya bisa 3 atau 4 orang, di KT Jayanegara fungsi kru mesin digantikan dengan sistem yang ada di UMS itu,” tegas Husein.

K T Ja y a n e g a r a b a k a l menunjang operasional beberapa kapal tunda yang sudah ada sebelumnya diantaranya kapal tunda seri Bima, Anggada, Anoman, dan Subali.

“Teknologi pada kapal-kapal tunda tersebut sudah jauh tertinggal dengan teknologi yang sekarang. Hal ini seiring berimbas pada ketersediaan kapal tunda untuk memberikan layanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan yang dikelola Pelindo III,” pungkas Husein. nlicom

Susi Pudjiastuti.

PP 72 Buka Peluang KKN Seperti Masa Orba E k o n o m s e n i o r, Dradjad Harry Wibowo berpandangan, sesuai UU 1/2004 Pasal 2 jelas menyebutkan bahwa p e n g e l o l a a n i nv e st a s i negara, termasuk dalam perbendaharaan negara.

Sedangkanyangdimaksud dengan perbendaharaan negara dalam UU Pasal 2 tersebut adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk Dradjad Harry Wibowo investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. “Ringkasnya, saham pemerintah di BUMN adalah bagian dari perbendaharaan negara, yang ditetapkan dalam APBN,” kata Dradjad yang juga mantan komisaris di sebuah BUMN bank ini. Apalagi sekarang, sambung Dradjad, sudah tidak boleh lagi ada pos atau kekayaan yang sifatnya non-bujeter atau di luar APBN seperti pada masa Orde Baru. Praktek non-bujeter ini menjadi sumber KKN sistemik dan masif.

“PP 72 tersebut mengembalikan lagi pos dan transaksi nonbujeter. Artinya PP 72 membuka kembali peluang KKN yang sistemik dan masif,” kritiknya.

Apakah sudah terbukti melanggar? “Tentu pengadilan yang berhak memutuskan, jika ada pihak yang melakukan uji materi terhadap PP ini. Namun hemat saya, akan lebih bijak jika PP ini dibatalkan atau diperbaiki dengan signifikan,” tutup Dradjad.

Untuk diketahui, pemerintah telah melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait BUMN dan Perseroan Terbatas (PT).

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Namun, aturan yang belum ramai diketahui kalangan termasuk DPR ini menuai kontra. Bahkan aturan tersebut dinilai berbahaya karena saham BUMN yang dimiliki negara dapat berpindah tangan ke siapapun tanpa diketahui oleh DPR.nwi

Masalah Pajak Google Adalah Soal Etika Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus Muhammad Haniv menegaskan masalah pajak Google adalah persoalan keadilan dan etika karena pengenaan pajak penghasilan sangat lazim dilakukan dalam kegiatan bisnis.

“Ini persoalan keadilan dan etika. Jadi, dalam berbisnis di dunia ini dikenal aturan etika. Entitas dari luar negeri yang berbisnis di negara lain kalau hanya ingin peroleh penghasilan tanpa bayar pajak, ‘kan tidak etis,” kata Haniv, Kamis (19/1/2017).

Haniv memastikan Pemerintah berhak memungut pajak dari aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Google di Indonesia meski perusahaan teknologi informasi asal AS itu mengaku tidak memiliki kantor cabang secara resmi di Nusantara. Untuk itu, dia mengatakan bahwa Pemerintah tidak akan berhenti melakukan upaya ekstra agar Google mau melaksanakan kewajiban perpajakan di Indonesia, apalagi seluruh dunia saat ini sedang berupaya melakukan pemeriksaan pajak terhadap Google.

“Kita pakai prinsip keadilan. Bahwa kalau suatu entitas memperoleh penghasilan sangat besar dari Indonesia, tanpa ada pembayaran pajak sedikit pun, tanpa ada bentuk usaha tetap (BUT), ya, tidak adil,” ujar Haniv.

Haniv mengatakan bahwa saat ini DJP belum menentukan besaran pajak dari Google karena sedang menunggu file elektronik berupa data pendukung penghasilan yang diperoleh perusahaan tersebut, terutama dari iklan.

“Kita tetap tunggu data. Yang jelas kita tidak bisa paksakan.

Ada banyak data yang kita minta, mereka sudah menyanggupi.

Kita tinggal menanti janji karena mereka bilang mendapatkan penghasilan sekian miliar dolar,” ujarnya.

Ia juga memastikan agenda pertemuan untuk klarifikasi data tersebut antara Direktur Jenderal Pajak dan perwakilan Google yang direncanakan pada hari Kamis (19/1), ditunda dan sedang dijadwalkan ulang.

“Dirjen ingin tahu secara jelas apa masalahnya karena data terlalu lama diberikan. Kita akan lakukan pemanggilan sekali lagi terhadap Google, dan tim yang datang harus lengkap. Ini bukan pemeriksaan,” katanya.

Haniv mengharapkan adanya kejelasan segera dari Google karena persoalan pajak terhadap bisnis dagang maupun iklan melalui jaringan (online) sedang menjadi perhatian dunia meski diakui prosesnya tidak bisa berlangsung dengan cepat.nrep

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Iwan Christiono, Nanda Adrianta, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang) Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman  Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Andika Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Dina/Wina (031-8410 288) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) wartawan lensa indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistik dibekali tanda pengenal dan dilarang menerima imbalan bentuk apapun dari narasumber

sosok

3

Edisi 163 | 23 - 28 januari 2017

Dahlan Iskan “Dimangsa” Jabatan Lama

Dahlan Iskan, seorang wartawan yang merangkak dari bawah menjadi pengusaha media, menjabat menteri, meraih dukungan jadi presiden. Namun di sisa masa tua, dia justru tersandung kasus dugaan korupsi dari jabatan lamanya.

d

ahlan Iskan, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Mengenakan kemeja biru tua lengan panjang yang dilipat sebatas siku dan celana berwarna hitam, suara bos Jawa Pos Grup itu terdengar lantang saat membaca nota keberatan atau eksepsi, Selasa 13 Desember 2016. Namun, saat membacakan salah satu bagian eksepsi, suara Dahlan beranjak pelan, lalu terisak.

“Sebenarnya masih ada yang lebih besar lagi pertaruhan harta saya untuk membuat PWU tidak terpuruk. Tapi izinkan... yang satu ini tidak saya ungkap, agar masih ada tersisa pahala untuk saya di sisi Yang Maha Kuasa,” katanya terbata-bata menjelang akhir eksepsi.

Itulah sosok Dahlan, seorang wartawan yang merangkak dari bawah menjadi pengusaha media, menjabat menteri, meraih dukungan jadi presiden, tapi di sisa masa tuanya justru tersandung kasus dugaan korupsi.

Pada 31 Mei 2014 lalu, di hadapan ribuan Relawan Demi Indonesia, Dahlan pernah mendeklarasikan menjadi presiden. Deklarasi dukungan itu langsung disambut tepuk tangan para relawan, yang dihadiri Jokowi dan Jusuf Kalla.

Jokowi bahkan membalas dukungan itu dengan pujian kepada Dahlan.

“Bapak Dahlan Iskan selalu memberikan kita contoh. Pertama, beliau itu selalu optimis.

Apa saja yang dilakukan selalu optimis bisa dikerjakan,” kata Jokowi.

Pada awalnya, Relawan demi Kemanusiaan adalah gerbong pendukung Dahlan Iskan untuk pencalonannya sebagai presiden pada Pemilu 2014.

Kans Dahlan dinilai pengamat cukup kuat, mengingat ia memenangi konvensi calon presiden Partai Demokrat yang saat itu adalah partai penguasa.

Sayangnya, meski sudah menang, Dahlan batal diusung.

Ketua umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan tidak menggunakan hasil konvensi lantaran tingkat keterpilihan Dahlan dianggap tak cukup kuat untuk bersaing.

“Dengan sepuluh persen suara, maka sesuai undang-undang yang berlaku, ada keterbatasan Partai Demokrat untuk mencalonkan capresnya sendiri,” ujar Yudhoyono menyampaikan alasan. Keputusan itu w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

yang agaknya membuat Dahlan dan para pendukungnya kecewa, beralih ke Jokowi-JK yang merupakan lawan politik Yudhoyono.

Dari Wartawan Hingga Menteri

Sebelum kariernya berkibar hingga menjabat menteri BUMN di era pemerintahan Yudhoyono (2011-2014), Dahlan yang kini berusia 65 tahun memulai semuanya dari bawah.

Lelaki kelahiran Magetan, Jawa Timur, ini mengawali perjalanan profesionalnya sebagai wartawan di salah satu surat kabar di Samarinda, Kalimantan Timur. Setelah itu, dia bergabung dengan Majalah Tempo di Jawa Timur dan memegang kepala biro sejak 1976 hingga 1982.

Selanjutnya, dia dipercaya mengelola koran Jawa Pos yang saat itu nyaris mati.

Dahlan langsung dipercaya menjadi pemimpin redaksi.

Lewat tangan midasnya, Jawa Pos berhasil lolos dari kebangkrutan, menjadi koran terbesar di Jawa Timur dan mempunyai jaringan koran lokal terluas dan menyebar di seluruh Indonesia dengan nama Jawa Pos National Network.

Moncernya bisnis Dahlan membuat Presiden Yudhoyono meliriknya. Dahlan ditunjuk menjadi orang nomor satu di Perusahaan Listrik Negara.

Lagi-lagi Dahlan diberi misi penyelamatan.

Pada 2009, Dahlan diminta menyelamatkan PLN yang selalu merugi. Pada 2007, sebelum Dahlan menjabat, kerugian PLN hingga Rp1,5 triliun. Dua tahun menjadi Dirut PLN, dia membawa perubahan. Pada 2012, ketika dia meninggalkan jabatan, laba PLN mencapai Rp9 triliun.

Pada 2011, Dahlan langsung naik pangkat menjadi Menteri Badan Usaha Milik nNegara.

Dari sinilah, dengan dorongan pujian memoles perusahaan negara sebelumnya, dia kerap mencuri perhatian media. Salah satu aksinya yang paling banyak diingat adalah saat membuka paksa pintu Tol Semanggi I Jakarta pada 20 Maret 2012.

Dahlan saat itu kesal karena terjadi antrean panjang yang disebabkan dua dari pintu tol masih tutup pada jam-jam sibuk saat orang berangkat kerja. Padahal sebelumnya Dahlan sudah menginstruksikan agar pelayanan antrean tol tak boleh lebih dari 5 mobil.

Hasil kerja Dahlan dan sikapnya yang spontan memikat masyarakat, atau begitulah citra televisi menampilkan

dirinya. Menjelang Yudhoyono lengser, nama Dahlan menguat dan digadang-gadang sebagai calon presiden. Lebih karena strategi Yudhoyono yang ingin memoles partainya akibat kena hantam rangkaian kasus korupsi, dengan menggandeng para konsultan politik, dia membuat apa yang disebut “konvensi” kandidat presiden— meniru praktik partai politik di Amerika Serikat. Dahlan menang dalam konvensi itu, tapi dicampakkan.

Menghadapi itu, Dahlan bermanuver. Selain mengerahkan relawan pendukungnya untuk menyokong Jokowi, dia menerbitkan tabloid Obor Rahmatan Lil Alamin yang berupaya menjernihkan kampanye hitam tabloid Obor Rakyat.

Nama terakhir adalah media yang mengolok-olok Jokowi, bahkan dengan cara mengaburkan fakta dan fiksi, lazim kemudian dikenal sebagai berita hoax alias palsu. Perang kampanye ini memperdalam sentimen antara kedua kubu kandidat presiden dan meruncingkan polarisasi pendukungnya.

Tabloid Obor Rahmatan Lil Alamin dicetak dua kali, masing-masing mencapai 10 ribu eksemplar. Tabloid itu disebar gratis di Jawa Timur.

Isinya, pelbagai penyataan para kiai berpengaruh dari kalangan Nahdlatul Ulama di Jawa Timur tentang kemslahatan jika memilih pasangan Jokowi-JK. Jajaran redaksi di antaranya para wartawan di Jawa Pos Group.

Manuver yang dibuat Dahlan sedikit banyak ikut membantu kemenangan pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla di Jawa Timur. Mereka menangguk 11.669.313 suara, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang meraih 10.277.088 suara.

Usai dinyatakan sebagai pemenang, Jokowi bahkan mendatangi Dahlan untuk mengucapkan terima kasih atas dukungannya.

Kabar yang beredar, nama Dahlan Iskan sempat masuk sebagai salah satu calon menteri di Kabinet Kerja. Kabarnya, dia kembali disodori posisi menteri BUMN. Hal itu disampaikan Imawan Mashuri, Pemred Tabloid Obor Rahmatan Lil Alamin di Bandara Juanda, saat menjelang penyusunan kabinet. Menurutnya, Imawan mengatakan Dahlan ditawari Jokowi menjadi Menko Perekonomian.

Namun, faktanya berbeda.

Dahlan tak menjadi menteri.

Selentingan di kalangan wartawan: salah satu elit partai pendukung yang dekat dengan Megawati Soekarnoputri tak sepakat Dahlan masuk kabinet.

Begitulah, setelah kegaduhan pemilihan presiden 2014, nama Dahlan nyaris tak terdengar. Dia lebih memilih setahun belajar ke Amerika Serikat dan pulang-balik tiga bulan sekali ke Surabaya.

Dia mengaku tak akan lagi terjun ke dunia politik. “Saya betul-betul ingin melupakan lingkungan politik yang pernah sebentar saya masuki. Dan saya sudah mengambil kesimpulan: saya ini ternyata tidak cocok di politik,” katanya.

Lalu, apakah Jokowi peduli ketika Dahlan dijerat sejumlah kasus dugaan korupsi?

“Saya kira beliau punya banyak sekali pekerjaan,” kata Dahlan di teras garasi rumahnya. “Sehingga saya tidak ge-er bahwa ini diperhatikan presiden. Dan saya juga tidak minta tolong beliau karena saya tahu saya ini siapa.”

Kebingungan di Revolusi Mental

Dahlan didakwa melakukan tindak korupsi penjualan 33 aset PT PWU, terutama dua aset di Kediri dan Tulungagung.

Peristiwanya terjadi pada 2003, enam tahun sebelum dia menjabat Dirut PLN dan menteri BUMN. Tim Jaksa Penuntut Umum yang diketuai I Nyoman Sucitrawan meyakini, selaku Dirut PT PWU Dahlan telah menyalahgunakan jabatan atau wewenangnya sehingga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Pada surat dakwaan bertanggal 18 November 2016, jaksa menilai mekanisme penjualan aset PT PWU tidak sesuai prosedur dan nilai jualnya di bawah harga pasar saat itu. Dakwaan yang disampaikan dalam dokumen setebal 22 halaman itu menyebutkan penjualan dua aset PT PWU tidak disertai persetujuan DPRD maupun keputusan Gubernur Jatim yang saat itu dijabat oleh Imam Utomo.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), harga jual aset di Kediri yang seharusnya Rp24 miliar hanya terjual Rp17 miliar. Sementara aset di Tulungagung yang nilainya ditaksir Rp10,08 miliar hanya dijual Rp8,75 miliar.

Total kerugian kedua aset itu Rp8,3 miliar. Belum teermasuk biaya pengosongan aset Kediri dan Tulungagung yang tak dapat dipertanggungjawabkan, masing-masing senilai Rp1,55 miliar dan Rp885 juta. Plus penerimaan dari penjualan aset di Kediri yang tidak ada kejelasannya senilai Rp250 juta.

“Akibatnya negara dirugikan (total) Rp11 miliar,” kata Sucitrawan.

Tak hanya itu. Pihak Kejati juga menemukan bukti bahwa dalam proses jual-beli PT PWU di Kediri, Dahlan lebih dulu menyalahi prosedur. Akta jual-beli dilakukan pada 3 Juni 2003, padahal lelang penjualan aset pada 16 Juni 2003. Artinya, nilai dan pembeli sudah ditentukan sebelum proses lelang.

Temuan itu diperoleh berdasarkan keterangan pembeli aset, Oepojo Sardjono dan Sam Santoso, direktur utama dan direktur PT Sempulur Adi

Mandiri. “Keduanya mengaku kalau sudah bertemu dengan Pak Dahlan sebelum adanya proses lelang. Dan pertemuan itu juga diakui Pak Dahlan sendiri,” kata jaksa Ahmad Fauzi.

Namun dalam eksepsinya pada Selasa (13/12/2016), dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Dahlan menyebut nota keberatannya sebagai “Kebingungan di Revolusi Mental”. Begini: Majelis Hakim Yang Mulia, Marilah bersama-sama kita cegah berkembangnya kebingungan masyarakat dalam hal penanganan korupsi. Terutama yang ditangani oleh kejaksaan.

Ada kasus yang terang-benderang dan sangat jelas permainannya, tapi hanya diusut-usut, diubek-ubek, dihaha-huhu, dan ujung-ujungnya D (duh), tidak jadi perkara.

Sebaliknya ada yang dengan jelas sulit disebut korupsi justru diperkarakan. Dengan menggunakan segala cara. Dan untuk memperkarakannya menggunakan uang negara pula. Jaksa menanganinya dengan tergopoh-gopoh. Sampai mengabaikan hak tersangka.

Gaya kejaksaan seperti itu, Yang Mulia, yang membingungkan masyarakat. Masyarakat yang modal utamanya adalah hati nurani, dan akal sehat dibuat bingung karena sering disuguhi oleh ulah kejaksaaan yang seperti itu. Yakni bagaimana mengobyekkan korupsi demi kerakusan politik, kerakusan jabatan maupun kerakusan harta.

Dengan ulah kejaksaan seperti itu, Yang Mulia, berarti kejaksaan telah menghancurkan semangat anti korupsi di kalangan masyarakat. Masyarakat bisa apatis. Bahkan masyarakat akhirnya percaya pada istilah nasib-nasiban. Masyarakat akhirnya bisa percaya bahwa orang yang diperkarakan kejaksaan itu belum tentu karena harus diperkarakan tapi hanya karena nasibnya saja yang apes.

Lagi salah mongso. Atau lagi dimangsa. Atau hanya karena tidak mau menyogok. Atau bahkan karena tidak mampu menyogok.

Alangkah tragisnya negeri ini, Yang Mulia, setelah hampir 20 tahun reformasi, setelah lima presiden silih berganti, sampai presiden yang program utamanya adalah revolusi mental, masih juga begini-begini.

16 tahun yang lalu, Yang Mulia, 16 tahun yang lalu. Saat para jaksa ini mungkin masih remaja. Saya diminta untuk membenahi perusahaan daerah Jatim yang lagi sakit.

Kenapa harus saya?

Gubernur Jatim menjawab karena Perusda Jatim dalam keadaan sakit parah. Sakit yang menahun. Gubernur mengatakan Perusda harus diubah secara drastis. Aset-asetnya hanya banyak yang jadi beban perusahaan. Harus dikonsolidasikan. Perusahaan daerah harus dikelola seperti perusahaan swasta. Baru bisa maju.

Sebelum meminta saya itu, Yang Mulia, Gubernur bersama DPRD Jatim sudah membuat langkah yang sangat radikal, yaitu mengubah status Perusahaan daerah menjadi PT (Perseroan Terbatas). Yakni PT PWU. Mengapa mereka mengubah Perusda menjadi PT? Mereka menjawab bahwa dengan status PT, Perusda akan bisa keluar dari kesulitan yang sudah dialaminya bertahun-tahun. Dengan status PT Perusda bisa membuat keputusan lebih cepat. Birokrasi tidak perlu berbelit-belit.

Dengan bentuk PT keputusan tertinggi ada di lembaga RUPS. Bukan di DPRD lagi.

Begitulah asbabun nuzulnya, Yang Mulia mengapa gubernur maunya begitu. Mengapa DPRD maunya begitu. Itu bukan mau saya. Cetho welo-welo.

Meski sudah cetho welowelo seperti itu, tetap saja saya diperkarakan. Dengan dakwaan “menjual aset Pemda tanpa persetujuan DPRD”.

Bingung, Yang Mulia. Bingung.

Yang Mulia, Tahun 2001, yaitu 15 tahun yang lalu, RUPS PT PWU, sudah memutuskan agar aset yang diperkarakan ini dilepas.

Mestinya saat itu saya sudah bisa melepaskannya. Toh aset itu aset PT, bukan aset Pemda.

Tidak ada di dalam daftar aset Pemda tercamtum aset tersebut.

Toh saya masih hati-hati.

Saya masih berkirim surat ke DPRD: apakah untuk melepaskan aset yang sudah diperintahkan oleh RUPS tersebut masih harus melalui persetujuan DPRD? Surat yang saya kirim di bulan Maret 2002 tersebut baru dibalas di bulan September.

Enam bulan kemudian. Saya sabar menunggu jawaban itu.

Saya belum mau menjalankan perintah RUPS tersebut sebelum ada balasan dari DPRD. Saya memaklumi DPRD perlu waktu yang panjang karena untuk menjawabnya harus dibahas dulu dalam mekanisme internal DPRD. Jawaban DPRD itu akhirnya saya terima.

Jawabannya jelas sekali.

Saya diminta berpegang pada UU PT. Berarti tidak perlu persetujuan DPRD. Begitu jelasnya, Yang Mulia, cetho welo-welo.

Yang Mulia, selanjutnya saya sebenarnya tidak ingin mengungkapkan yang berikut ini. Saya takut kalau saya ungkapkan sia-sialah makna pengabdian saya. Tapi untuk menunjukkan apakah saya punya niat untuk korupsi tampaknya harus saya ungkapkan.

Selama menjabat Dirut PT PWU saya tidak mau digaji Yang Mulia. Saya juga tidak mau diberi fasilitas apa pun.

Perjalanan dinas pun saya biayai sendiri. Termasuk perjalanan dinas luar negeri.

Saking sulitnya PT PWU di

tahun 2000 itu, Yang Mulia, sampai saya memutuskan agar kebiasaan memberi sekedar bingkisan lebaran kepada para pejabat daerah pun harus dihentikan.

Beratnya lagi Yang Mulia Pemda sudah tidak mau menyediakan modal tambahan.

Bank juga tidak mau memberi kredit. Tentu saja bank tidak percaya pada PT PWU. Kredit macetnya masih banyak. Tapi perusahaan ini harus sembuh dari sakitnya. Harus bisa bangkit.

Akhirnya, saya pribadi, Yang Mulia, harta saya pribadi saya jaminkan ke bank. Bank BNI akhirnya memberi kredit Rp 40 miliar. Dengan jaminan pribadi saya. Untuk membangun pabrik steel conveyor belt. Ini bersejarah bagi PWU dan bagi Jatim. Inilah satu-satunya pabrik serupa di Indonesia. Sejak itu Indonesia bisa tidak perlu lagi impor steel conveyor belt.

Ketika melihat aset PWU yang kumuh, berbau, dan jadi sumber polusi di Jalan A Yani Surabaya, saya memutuskan untuk membangun gedung Jatim Expo di atasnya. Sebagai propinsi terbesar kedua di Indonesia, Jatim belum punya fasilitas ekonomi seperti itu.

Tapi PWU tidak punya uang.

Bank juga belum percaya kepada PT PWU. Untuk memulai pembangunan gedung Jatim Expo tersebut, Yang Mulia, saya jaminkan deposito pribadi saya sebesar Rp 5 miliar. Jadilah sekarang gedung Expo Jatim yang megah itu.

Sebenarnya masih ada yang lebih besar lagi pertaruhan harta saya untuk membuat PWU tidak terpuruk.

Tapi izinkan yang satu ini tidak saya ungkap agar masih ada tersisa pahala untuk saya di sisi Yang Maha Kuasa.

Yang Mulia, semua itu tidak penting. Yang penting adalah, jangan bikin masyarakat bingung. Jangan bikin masyarakat apatis. Jangan bikin masyarakat akhirnya lebih percaya pada unsur nasib-nasiban daripada percaya pada hukum. Bagaimana caranya?

Saya yakin Yang Mulia lebih tahu caranya. Orang-orang yang hadir di sidang ini juga tahu caranya. Di sini hadir tokoh-tokoh hukum seperti Pak Mahfud MD dan Pak Abraham Samad dan tokoh-tokoh hati nurani seperti Gus Mus, Gus Ali, bang Haji Rhoma Irama dan Prof Effendi Gozali.

Jangan bawa perkara seperti ini masuk ke pengadilan. Kalau pun sudah terlanjur jangan diteruskan. Jangan sampai pengadilan ini menjadi pengadilan sesat.

Maksud saya bukan hanya perkara saya ini saja, tapi juga perkara-perkara sejenis ini yang banyak sekali terjadi di negeri ini. Kita bantu bapak presiden untuk revolusi mentalnya.

Surabaya, 13 Desember 2016, Dahlan Iskan.ntir/dbs

patgulipat

4

Edisi 163 | 23 - 28 januari 2017

Amphuri Siap Layani Kuota Haji Tambahan

“Ndak bisa. Itu kan hak asasi orang untuk beribadah yang dijamin oleh undangundang,” katanya.

Penambahan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia disambut antusias warga. Ardyansah, salah seorang dari jutaan orang yang menunggu giliran berhaji menyambut gembira dengan penambahan kuota haji tersebut.

“Saya sudah menunggu sejak 2011.

Kalau saya cek online ke Kementerian Agama, saya berangkat 2018. Harapannya sih bisa berangkat tahun ini,” katanya.

Sementara di Grobogon, warga datang ke kantor Kementerian Agama untuk mendaftar haji dengan harapan tidak masuk daftar tunggu terlalu lama. Untuk mengurus pendaftaran haji, banyak yang yang mendaftarkan seluruh anggota keluarganya, dengan harapan bisa segera berangkat haji tanpa masuk daftar tunggu yang terlalu lama.

“Harapan kami bias berangkat haji tidak terlalu lama. Tmabahan kuota haji tentu saja membuat kami antusiasi untuk mendaftar pergi beribadah haji,” kata Sistiyono, pendaftar haji yang turut antre Calon jamaah haji dari empat provinsi di Indonesia akan diberangkatkan melalui Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur. Foto Antara mendaftarkan ibadah haji.

Saat ini, daftar antre yang tercatat di Kantor Agama Kabupaten Grobogan tercatat 18 ribu calon jemaah haji, dengan daftar tunggu hingga tahun 2039.

“Daftar tunggu tersebut belum dikalkulasikan dengan penambahan kuota yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Kemenag Grobogan belum bisa berbuat banyak menyikapi penambahan kuota tersebut, karena keputusan menteri agama terkait kuota haji belum dikeluarkan,” kata Kasi Urusan Haji Kemenag Grobogan, Anung Winasrito.

Di Lamongan, para calon jamaah haji harus benar-benar bersabar. Pasalnya, sampai saat ini antrean untuk menunaikan rukun Islam kelima itu masih mencapai 25 tahun meski sudah ada penambahan kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Penambahan kuota sebanyak 10.000 orang itu sendiri tidak begitu berpengaruh signifikan terhadap masa tunggu ibadah haji.

Penambahan kuota haji menjadi 221 ribu pada 2017 Kasi Urusan Haji dan Umroh Kedapat memangkas waktu tunggu jemaah haji menterian agama (Kemenag), Sunhaji mengungkapkan, meski belum menerima hingga tiga tahun. surat resmi dari Kementerian Agama melalui Kanwil Jatim terkait penambahan kuota haji, namun penambahan kuota haji tersebut menurutnya masih belum Agus mengaku sangat antusias dengan ndonesia mendapat cukup memangkas masa antre CJH. penambahan kuota haji tersebut. Apalagi kado ‘istimewa’ dari pemer“Kemungkinan penambahan kuota dia sebagai ketua pengawas haji memiintah Arab Saudi di awal ini tidak sampai mengurangi daftar liki kepentingan dengan pelaksanaan tahun 2017. Ya, dengan tunggu secara signifikan,” katanya, Sabtu haji tahun ini. Menurut Politikus Partai lobi-lobi yang tidak kenal (14/1/2017).

Demokrat itu, penambahan lelah, Indonesia akhirnya Daftar tunggu calon jamaah kuota haji sudah lama dipermendapatkan jatah kuota haji di Lamongan diperkirakan juangkan. haji sebesar 221.000 orang Penambahan masih tetap sampai 25 tahun Salah satu upaya yang pada 2017. Jumlah ini naik untuk Kabupaten Lamongan. dilakukan adalah dengan kuota ini dari tahun-tahun sebelumnya.

Sunhaji menyebut, hal ini mendekati Kerajaan Arab Presiden Joko Widodo (Jokowi), disebabkan karena penambaSaudi. Agus mengatakan, sangat didampingi Menteri Agama Lukman han 52.200 jamaah haji secara Diwan Malaki yang memutuskan. Jika hasil penambahan kuota Hakim saifuddin dan Menteri Luar nasional itu masih harus dibagi keluar (pernyataan) dari sana, tidak merupakan kerja keras se- berarti Negeri Retno Marsudi menyampaikan dengan CJH lain di 34 provinsi. mungkin tidak,” kata Lukman. mua pihak. Tidak hanya oleh kenaikan kuota haji tersebut. “Indonesia Karena itu, pihaknya belum Penambahan kuota haji menjadi 221 DPR RI tapi juga oleh pemengalami kenaikan sebesar 52.200,” bisa memperkirakan berapa bagi umat ribu dapat memangkas waktu tunggu merintah. kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana porsi tambahan yang akan jemaah haji hingga tiga tahun. “Rata-rata “Penambahan kuota ini Merdeka, Jakarta, Rabu (11/1/2017). diperoleh untuk pelaksanaan Islam jadi 14 tahun dari yang semula 17 tahun,” sangat berarti bagi umat Menurut Jokowi, kenaikan kuota haji ibadah haji untuk CJH asal ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Islam di Indonesia. Apalagi ini tidak terlepas dari upaya pemerintah Lamongan.

Umrah Kemenag Abdul Jamil dalam kita memiliki daftar tunggu di Indonesia. dalam melobi Arab Saudi. Sejak Septem“Penambahan kuota sejumkesempatan yang sama. Pemerintah yang sangat panjang, saya ber 2015, Jokowi sudah membicarakan lah 52 ribu itu sudah jelas. Tapi Apalagi juga akan menambah kuota petugas haji sebagai wakil rakyat sedih,” kenaikan kuota haji bagi Indonesia saat ketika dibagi untuk daerahmenjadi 3.500 petugas. Jamil berharap ungkap Agus. berkunjung ke Arab Saudi. Dan, pembidaerah jumlahnya sangat kecil,” petugas yang disiapkan berkompeten.

Hal senada juga disam- kita memiliki sambung dia. “Sampai saat ini caraan lanjutan terjadi saat Jokowi dan “Harus ada petugas katering yang paikan oleh Fahri Hamzah.

Deputi Kerajaan Arab Saudi bertemu memang belum ada surat resmi, andal, profesional di bidang pengawasan daftar Politikus Partai Keadilan di Guangzhou, China, pada September “ tandas dia. menu, distribusi ke seluruh pemondokan.

Sejahtera (PKS) itu meng2016.

Sementara itu hingga akhir Termasuk petugas yang paham selukinginkan penambahan kuota tunggu Dari dua pembicaraan itu, Jokowi tahun 2015, seperti yang disebeluk dan lika-liku transportasi darat,” tersebut bisa dipergunakan kemudian meminta Menag dan Menlu torkan ke Kementerian Agama, terang Jamil. sebaik mungkin oleh Pemer- yang untuk melakukan pembicaraan tindak jumlah daftar tunggu calon Jamil menambahkan, hal krusial yang intah Indonesia. Kemudian lanjut. Lalu, dari proses pembahasan jamaah haji di Lamongan telah harus segera dilakukan adalah kesiapan kepada pemerintah Arab sangat tindak lanjut itu, Pemerintah Arab Saudi mencapai 33 ribu.

13 embarkasi dan penyiapan kloter.

Saudi, lewat Osamah Motelah memutuskan untuk mengembaSementara, setiap tahunnya Nantinya akan ada lebih dari 500 kloter. hammed Alshuibi, diharap- panjang likan kuota normal haji bagi Indonesia tidak lebih dari 2.000 calon Sedangkan kloter tahun lalu adalah 385. kan terus meningkatkan dari 168.800 orang menjadi 211.000 orang jamaah haji yang mendaftar.

“Ini tentu harus dilakukan persiapan fasilitasnya untuk jamaah untuk tahun 2017.

Jumlah tersebut belum terdi provinsi-provinsi yang lakukan emhaji. Fahri mengatakan peSebagai catatan, sejak 2013, kuota jemasuk mereka yang daftar pada tahun barkasi itu petugas yang mengawaki dan nambahan kuota juga harus dipriorimaah haji Indonesia dan negara lainnya 2016. proses pelunasan,” serunya. taskan untuk calon jamaah lanjut usia mengalami penurunan 20 persen karena “Yang daftar tahun 2016, data belum Adapun terkait proses pelunasan, (lansia). perluasan fasilitas di Masjidil Haram, Mekami kirim. Namun secara online merterdiri dari dua tahap. Tahapan pertama, “Kami mewakili rakyat Indonesia. kkah. Selain pengembalian kuota sebesar eka semua sudah mendapatkan porsi,” mereka yang belum berhaji. Kedua, merSaya sampaikan ucapan terima kasih 211.000 jemaah, Pemerintah Arab Saudi katanya. eka yang lansia. Kemudian yang lunas atas dikembalikannya kuota jamaah haji juga menyetujui permintaan tambahan Di Sleman, Yogyakarta, pihak Kemenag tunda, yaitu yang keberangkatannya Indonesia dan penambahan kuota 10 ribu kuota bagi Indonesia dan memutuskan Sleman sampai saat ini masih menunggu tertunda karena satu-dua hal. jamaah haji kami,” kata Fahri Hamzah. tambahan 10.000. keputusan resmi penambahan kouta haji Selain itu, hal yang akan disiapkan “Dengan demikian, kuota haji untuk tersebut. “Kami masih menunggu surat adalah pelayanan luar negeri, misalnya Indonesia tahun 2017 dari 168.800 menresmi dari Kemenag pusat melalui Kanwil Kuota Ditambah, Warga akomodasi hotel dan transportasi. jadi 221.000,” ucap Jokowi.

Kemenag DIY. Kalau sudah ada (kepasAntre Daftar Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Karena itu Jokowi menyampaikan tian) kami kabari,” kata Kepala Seksie Namun, upaya Kementerian Agama VIII DPR Sodik Mudjahid mengatakan, penghargaan yang tinggi terhadap PemerPenyelenggaraan Haji dan Umroh, Kantersebut dipandang belum cukup. Untuk persiapan Kemenag perlu diawasi agar intah Arab Saudi yang telah memberikan tor Kementerian Agama Wilayah Sleman mengurangi daftar tunggu, Kemenpelaksanaannya maksimal. Terlebih tambahan kuota haji kepada Indonesia.

Silvia Rosetta, belum lama ini. Sekadar terian Agama dinilai harus membuat penambahan kuota mencapai lebih dari Penghargaan dan apresiasi disampaikan diketahui, kuota jamaah haji asal Indonepembatasan terhadap orang-orang yang 52.000 jamaah. atas upaya Pemerintah Arab Saudi untuk sia sempat dikurangi 20% akibat proyek sudah berhaji.

Adapun beberapa hal yang perlu diperterus meningkatkan kualitas pelayanan perluasan Masjidil Haram, Mekkah.

“Harus ada kebijakan lain, di mana hatikan, di antaranya adalah peningkatan jemaah haji, termasuk jemaah haji dari Pengurangan kuota haji tersebut berlaku orang naik haji seumur hidup harus satu keamanan terutama di Muzdalifah untuk Indonesia. secara nasional sehingga berdampak pula kali. Dan untuk itu database-nya harus wukuf dan Mina untuk mabid.

“Dengan sudah adanya keputusan ini, pada jumlah jamaah haji asal Sleman. bagus,” kata Syafiq Hasyim, cendekiawan Selain itu, di manasik haji perlu ada persiapan haji 2017 sudah dapat dilakuSilvia menjelaskan, sebelum ada kemuslim dari Nahdlatul Ulama. pengenalan medan agar ke depannya kan sejak dini,” tambahnya. bijakan pengurangan kuota 20% jumlah Pria yang menjabat sebagai Wakil tidak ada lagi jamaah haji yang hilang karMenurut Menteri Agama Lukman Hajamaah calon haji asal Sleman mencapai Ketua Lembaga Perguruan Tinggi Nahdena nyasar. Sodik menambahkan, masih kim Saifuddin menyebutkan tambahan 1.200 orang. Namun beberapa tahun ini latul Ulama itu menilai tambahan kuota ada kekacauan visa saat pengelompokan khusus 10 ribu jemaah haji tahun 2017 kuotanya terpangkas hingga menjadi akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan jamaah. “Secara umum apresiasi, tetapi hanya diberikan kepada Indonesia. sekitar 994 orang saja. fungsi pengawasan dan pembenahan adkami minta Kemenag meningkatkan “Khusus 10 ribu hanya untuk Indo“Tahun ini renovasi di Mekkah sudah ministrasi di Kementerian Agama. kinerja,” tuturnya. nesia karena keistimewaan Indonesia di selesai. Kalau Sleman dapat kuota tamba“Karena itu, walau (tambahan kuota) Sementara itu Wakil Ketua Dewan mata pemerintah Arab Saudi,” jelas Lukhan 20 persen, kemungkinan kuota haji 50.000 cukup bagus, kebutuhan kita Perwakilan Rakyat (DPR) RI Agus Herman saat rapat dengan Komisi VIII DPR akan kembali normal,” katanya. luar biasa. Ditambah satu juta (kuota) manto sebagai ketua Tim Pengawas Haji di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Silvia belum mengetahui apakah realpun tidak akan cukup, dalam pengertian menyampaikan ucapan terima kasih Pusat, Senin (16/1/2017). isasi penambahan kuota tersebut dapat menyelesaikan persoalan. Sebab waitingkepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Penambahan kuota haji untuk Indodilaksanakan tahun ini atau untuk musim list di beberapa daerah sudah lebih dari 15 yang telah menambah kuota haji 2017. nesia juga telah dijamin oleh pemerintah haji 2018. Saat ini, Kemenag Sleman masih tahun,” ucap Syafiq.

Hal itu disampaikan saat Agus menerima Arab Saudi. Keputusan tersebut dijamenunggu surat resmi dari Kemenag Pusat Ketika ditanyakan apakah kebijakan kunjungan kehormatan Duta Besar Arab min oleh pihak Istana Al-Salam Diwan terkait perubahan kuota tersebut. “Semoga pembatasan haji satu kali seumur hidup Saudi untuk Indonesia di ruang kerjanya, Malaki. saja (penormalan) itu segera ada kejelasan,” dapat dilaksanakan, Jamil, menjawab di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Se“Saya tanya apakah ini bisa dijamin, harapnya. ndkp/ihs/nab/bc/sur “tidak bisa”. lasa (17/1/2017).

Menteri Haji bilang, ‘Saya yang jamin.’

Penambahan Kuota Harus Diprioritaskan untuk Calon Jamaah Lansia

Joko Asmoro, Ketua Umum Amphuri

Asosiasi Muslim Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh RI (Amphuri) menyambut baik penambahan kuota haji yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi terhadap Indonesia. Asosiasi penyelenggara haji khusus ini berharap Pemerintah Arab Saudi mampu menjamin pelayanan yang lebih baik dengan adanya penambahan ini.

Ketua Umum Amphuri Joko Asmoro menyatakan kesiapannya jika diberi mandat penambahan kuota haji khusus oleh pemerintah.

“Insya Allah, kami siap. Kami akan berikan pelayanan terbaik bagi jamaah.

Kami akan membantu pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) melayani jamaah dari keberangkatan hingga kembali lagi ke tanah air dengan sebaik-baiknya,” ujar Joko Asmoro usai mengukuhkan pengurus Amphuri periode 2016-2020 di Hotel Oasis Amir, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2017).

Dalam pengukuhan Pengurus AMPHURI Peride 2016 – 2020 itu, selain melantik sejumlah pengurus DPP Amphuri Joko Asmoro juga melantik tujuh Ketua DPD AMPHURI yakni DKI Jakarta & Banten (H. M. Isnaini Iskandar), Jawa Barat (H. Yusuf Indra Supriatna), Jawa Tengah & DIY (H. Endro), Jawa Timur (H. Amaluddin Wahab), Sumatera (H. Abdullah Asad Basyaiban), Kalimantan (H. Akhmad Faisal Rizani, S.Ip), dan Sulawesi (H. Azhar Gazhali).

Ditambahkan Joko, Amphuri pantas mendapatkan tambahan kuota haji khusus karena selama ini asosiasi yang dipimpinnya itu, baik secara kelembagaan a t a u p e r s o n a l , a n g g ot a ny a t e l a h berperilaku baik dalam memberikan pelayanan terhadap jamaah dan pemerintah.

“Kami sebagai anak, kepada orang tua (Dirjen PHU Kemenag), jika sudah menjadi anak yang sholeh mau pun sholehah, taat, dan sopan, tentu jika menginginkan sesuatu dari orang tuanya, mestinya dikasih ya. Boleh ya, Pak. Saya menyuarakan keinginan anggota,” kata Joko kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Abdul Jmil yang hadir dalam acara tersebut.

D a l a m k e s e m p a t a n i t u , Ja m i l mendorong agar penyelenggara umrah dan haji yang mengantongi izin operasi dari pemerintah untuk berkomitmen melayani jamaah Indonesia agar kasus penelantaran jamaah baik di Tanah Suci, Arab Saudi dan di tanah air tidak terus terjadi.

“Kemenag dan travel resmi ini memiliki ranah berbeda tapi berjalan dalam koridor yang sama. Perlu perlindungan jamaah,” kata Jamil.

Pada 2016, lanjut Jamil, sedikitnya 1.920 jamaah terlantar di Arab Saudi dengan berbagai alasan, salah satunya karena faktor maskapai penerbangan yang tidak dapat mengangkut jamaah kembali ke tanah air. Terdapat 29 travel umrah yang terlibat dengan rincian 10 travel resmi dan sisanya adalah travel tidak resmi.

Nah, Jamil mengatakan angka tersebut harus terus ditekan agar tidak terjadi lagi di masa mendatang. Pada dasarnya, jamaah umrah dan haji kerap menjadi pihak lemah yang dirugikan dan tidak memiliki posisi tawar jika sudah menjadi korban.

Maka, kata dia, dituntut komitmen, integritas dan etika bisnis Islami dalam industri travel umrah.

Jamil melanjutkan, maraknya kasus penelantaran banyak disebabkan karena calon jamaah masih mudah tergiur dan diimingi paket umrah murah tapi sejatinya berisiko.

“Nilai keuntungan bisinis yang besar kadang memicu menjamurnya travel umrah, terlebih biro perjalanan abalabal yang sekedar mengejar untung dan mengabaikan pelayanan prima bagi jamaah. Kalau travel umrah itu banyak, maka ada kompetisi,” katanya. w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Daftar Tunggu Haji Dipangkas Tiga Tahun

i

parlemen

5

Edisi 163 | 23 - 28 Januari 2017

Diterapkan di Pilkades-pilkades Seluruh Indonesia

Pansus Pemilu Percaya Masyarakat Siap Gunakan e-voting

Indikator Keberhasilan Tax Amnesty Perlu Dicermati

Presiden Jokowi dalam Sosialisasi Program Pengampunan Pajak di Grand City Convention Center, Surabaya, Jumat 15 Jul 2016 malam. Foto: Setkab.

Ketua Pansus Lukman Edy (tengah).

e voting akan digunakan untuk 500 lebih pemilihan kepala desa di seluruh Indonesia.

Panitia Khusus Ran­ cangan Undang-Undang Pe­ nyelenggaran Pemilu percaya bahwa masyarakat Indone­ sia siap menggunakan sistem pemilih­a n elektronik atau “e-voting” dalam Pemilu Leg­ islatif dan Pemilu Presiden 2019, berdasarkan pengalaman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, kata Ketua Pansus Luk­ man Edy. “Kalaukesiapanmasyarakat, kami sudah percaya masyarakat kita mudah untuk diedukasi menggunakannya, faktual seperti pilkades-pilkades yang sudah dilaksanakan selama ini,” kata Lukman di Jakarta, Senin (16/1/2017).

Dia mengatakan persoalan­ nya saat ini adalah kesiapan penyelenggara pemilu se­perti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), apakah siap menyelenggarakan Pemilu 2019 dengan menggunakan pemilihan elektronik.

Politikus PKB itu mengatakan wacana penggunaan pemilihan elektronik di dalam Pansus Pemilu, sudah dipresentasikan o l e h B a d a n Pe n g k a j i a n dan Penerapan Teknologi (BPPT), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan PT. INTI terkait pengalaman mereka melaksanakan “e voting” untuk

500 lebih pemilihan kepala desa di seluruh Indonesia.

“Ini jadi menarik bagi kami karena e-voting menjamin minimalisasi kecurangan pemilu seperti pemilu-pemilu sebelumnya, mempersingkat konstrain waktu pada setiap tahapan pemilihan, penghi­ tungan dan rekapitulasi, dan berpotensi di masa yang akan datang akan memperkecil bia­ ya pemilu,” ujarnya.

Selain itu Lukman juga menjelaskan beberapa wa­ cana yang mengemuka dalam pembahasan RUU Pemilu, sep­ erti kenaikan jumlah anggota DPR maupun DPRD sebagai konsekuensi dari mening­ katnya jumlah penduduk dan bertambahnya daerah daerah otonom baru.

Dia mengatakan wacana itu diusulkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati Pemilu, dalam rangka menuju jumlah anggota Parlemen yang ideal berdasarkan praktik yang selama ini dilakukan di negaranegara lain.

“Tentang wacana kenaikan jumlah anggota perlemen ini belum disikapi oleh fraksifraksi karena melihat terlebih dahulu apresiasi publik dan tanggapan pemerintah seperti apa,” katanya.

Selain itu dia mengatakan terkait sistem pemilu propor­ sional terbuka atau tertut­ up, walaupun ada perbedaan pendapat namun sudah hampir mengerucut yaitu permintaan fraksi-fraksi untuk memper­ tahankan sistim proporsional

terbuka seperti pada pemilu sebelumnya. Dia menegaskan bahwa usulan pemerintah agar diubah menjadi sistem propor­ sional tertutup mendapat pe­ nolakan luas di masyarakat sehingga fraksi-fraksi di Pan­ sus Pemilu menolak.

“Namun ini pasti nanti diperdebatkan terlebih dahulu, supaya masing masing pihak bisa menyampaikan alasan logisnya,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR itu mengatakan Pansus belum pada tahap untuk mengerucut­ kan pendapat resmi fraksifraksi karena belum saatnya namun diperkirakan pekan depan tahapan perdebatan dan konsolidasi pendapat ang­ gota dan fraksi akan dimulai. nima/ans

Beberapa indikator keberhasilan program tax amnesty perlu dicermati.

Ini untuk mengukur sejauh mana program tersebut berhasil dalam menghadapi tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah. Presiden dan para menterinya sudah m e l a k uk a n s o s i a l i sa s i program ini secara maksimal.

Ketua DPR RI Setya No­ vanto menyampai hal ter­ sebut saat membuka Work Shop Perpajakan yang digelar Badan Keahlian De­ wan dengan tajuk “Refor­ masi Perpajakan dan Ke­ sinambungan Pendapatan Negara” di ruang MKD DPR, Kamis (19/1).

Menurut Novanto, ada tiga indikator yang bisa di­ lakukan, yaitu terwujudnya percepatan pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang berdampak pada li­ kuiditas domestik, perbai­ kan nilai tukar, penurunan suku bunga, dan peningka­ tan investasi.

Programini,ujarNovanto, merupakan penghapusan atas pajak terutang, sanksi administrasi, dan pidana

perpajakan yang dilakukan dengan membayar sejumlah uang tebusan sesuai tarif yang berlaku. Indikator lainnya, sambung Novanto, terwujudnya reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis perpajakan yang lebih valid dan konfrehensif dan terintegrasi.

Sementara indikator terakhir, terwujudnya peningkatan penerimaan pajak yang antara lain digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

“Memasuki periode ketiga, penerapan tax amnesty berdasarkan data dashboard tax amnesty per tanggal 18 Januari 2017, yang saya tahu, pemerintah telah berhasil mendapatkan data-data yang dideklarasi dan direpatriasi sebesar Rp4.314 triliun,” ungkap Novanto.

Angka tersebut terdiri dari Rp3.160 triliun untuk deklarasi dalam negeri atau 73,2% dan Rp1.013 triliun untuk deklarasi luar negeri atau 23,4%. Sisainya dari repatriasi sebesar Rp141 triliun atau 3,35%. nmh/iw

LSF Dituntut Lindungi Masyarakat dari Film Negatif

DPR Ajak Perempuan Berpolitik Mulai dari Desa Meutya Viada Hafidz, Wakil Ketua Komisi I.

Arsul Sani Anggota Komisi III DPR RI.

Komisi III Sesalkan KPK Tak Lakukan Konektivitas dengan TNI Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani menyesal­ kan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melaku­ kan konektivitas dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam mengusut kasus dug­ aan suap satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

“Pasal 42 UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK menga­ manatkan bahwa lembaga antirusuah itu berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidi­ kan, penyidikan, penuntu­ tan korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum,” ungkap Arsul.

Tidak hanya itu, lanjut politisi dari Fraksi PPP ini, pada tahun 2005 silam juga telah disepakati dan ditan­ datangani nota kesepahaman antara kedua lembaga Negara tersebut, yakni KPK dan TNI. Bahkan, dalam KUHAP juga telah ada aturan konektivitas tersebut.

“Dengan adanya sejumlah aturan tersebut, maka secara normatif memungkinkan KPK dan TNI melakukan pengembangan kasus ber­ sama-sama. Jadi apa yang menjadi pertimbangan KPK tidak membentuk tim konek­ tivitas kasus suap di Bakamla.

Padalah hal serupa pernah dilakukan KPK dengan men­ jalin konektivitas dengan Ke­ jaksaan Agung,” ujarnya.

Hal senada juga disampai­ kan oleh Anggota Komisi III DPR RI lainnya, Akbar Faisal misalnya. Ia berharap lem­ baga yang dipimpin oleh Agus Rahardjo itu mampu berk­ erjasama dan berkordinasi lebih jauh dengan TNI dalam mengusut kasus Bakamla.

Beberapa waktu lalu, KPK telah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus suap satelit monitoring di Bakamla. Diantaranya Deputi Hukum dan Kerja Sama Bakamla, Eko Susilo Hadi, Fahmi Darmawansyah, Hardy Stefanus dan Adami Okta.nay/ar

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Budiman Sudjatmiko.

Anggota Komisi II DPR RI Budiman Sudjatmiko mengajak perempuan aktif berpolitik mulai dari tingkat desa untuk mempersempit jarak sosial antara perempuan dan kekuasaan dalam sistem demokrasi dengan kultur patriarkal.

Dalam masyarakat patriarkal, perempuan hanya dipercaya untuk mengurus kekuasaan atas orang, uang, dan ruang di lingkup domestik, sementara laki-laki mendapat akses atas kekuasaan yang lebih luas dalam lingkup publik.

“Paradoks ini harus diatasi dengan sistem stem cells dimana keterpinggiran perempuan atau kelompok minoritas lain dalam suatu negara harus diurai dan diobati secara politik mulai dari sel tubuh bangsa yakni desa,” kata Budiman dalam sebuah diskusi berjudul “Women and Politics” yang diadakan di Pusat Kebudayaan AS @america, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Secara struktural, keterliba­ tan perempuan dalam sistem politik di desa telah diatur da­

lam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

UU tersebut kemudian didukung dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur kewa­ jiban perempuan untuk hadir dalam musyawarah desa seba­ gai forum kedaulatan tertinggi untuk menyusun visi pem­ bangunan desa selama enam tahun ke depan.

Dengan regulasi tersebut, masyarakat dipaksa untuk mendengarkan suara perem­ puan dalam level musyawarah desa agar perempuan punya akses yang sama dengan lakilaki atas kekuasaan publik.

“Pada kenyataannya me­ mang ada perempuan yang hadir meski masih sebatas formalitas. Untuk itu, perem­ puan perlu diajak lebih aktif berpolitik dengan mengajar­ kan mereka berorganisasi dan berdebat,” ujar mantan Wakil Ketua Pansus UU Desa.

Dengan mengajari perempuan berorganisasi, menulis, menyampaikan pendapat, dan berdebat, maka perempuan akan lebih berani

memperjuangkan kepentingan kelompoknya misalnya terkait alokasi dana desa untuk pemberdayaan perempuan.

“Keaktifan perempuan da­ lam berpolitik sangat penting supaya mereka bisa keluar dari rezim macak, manak, masak, atau dapur, sumur, kasur, yang sangat lekat dengan kehidupan perempuan Indonesia selama ini,” tutur politikus PDI Per­ juangan.

Sependapat dengan Budiman, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB Maman Imanulhaq memandang perempuan sebagai pemilik masa depan.

Menurut Maman, perem­ puan tidak mungkin melahir­ kan pemimpin yang baik jika dia tidak aktif mencari ilmu, dibatasi ruang geraknya, atau tidak berpolitik.

“Perempuan adalah pemi­ lik generasi masa depan. De­ ngan demikian, menumbuhkan kepedulian perempuan ter­ hadap politik akan memajukan bangsa ini,” kata Ketua Lem­ baga Dakwah PBNU.nyas/ans

Komisi I DPR RI men­ dorong Lembaga Sensor Film (LSF) untuk dapat menjalankan tugasnya se­ bagai lembaga independen yang melindungi masyarakat dari pengaruh film negatif.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi I Meutya Viada Hafidz sebagai­mana kesim­ pulan saat RDP dengan LSF pada Senin, (16/01/2017) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Komisi I DPR mendor­ ong lembaga sensor film untuk dapat melaksana­ kan tugas dan fungsi LSF sebagai lembaga indepen­ den yang dapat melindungi masyarakat dari pe­ngaruh film yang negatif, guna mempertahankan nilai dan karakter bangsa serta men­ dorong industri perfilman yang berdaya saing tinggi,” ujar Meutya.

Selain itu, Komisi I juga mendukung LSF untuk melakukan program sosialisasi sensor mandiri ke berbagai pemangku kepentingan sesuai yang diaturdalamUUNo33Tahun 2009 agar masyarakat dapat memilih film yang sesuai dengan kebutuhannya.

“Kami mendukung LSF untuk melaksanakan program sosialisasi sensor mandiri juga pedoman dan kriteria sensor film atau iklan film ke berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat luas sesuai

dengan UU No 33 tahun 2009 tentang Perfilman. Sehingga masyarakat dapat memilih film yang layak dan sesuai dengan kebutuhannya,” jelas legislator dapil Sumatera Utara I ini.

Terkait dengan anggaran, Komisi I bersama LSF nanti­ nya juga akan membahas secara khusus mengenai pengelolaan penerimaan dana non APBN yang bukan PNBP. Selain itu, terkait capaian kinerja Komisi I meminta LSF untuk memperbaiki laporan mengenai jumlah film yang disensor, baik film nasional ataupun import.

“Komisi I PDR juga meminta LSF untuk memperbaiki dan menyerahkan dokumen la­ poran mengenai jumlah film yang masuk untuk disensor baik film nasional maupun film import serta hasil ki­ nerja LSF mengenai jumlah film yang berhasil di sensor dan jumlah film yang tidak lulus sensor,” jelas Meutya.

Selanjutnya, Meutya juga memaparkan terkait dengan hal-hal menyang­ kut LSF, Komisi I nantinya akan meng­a gendakan ra­ pat kerja dengan Sekretaris Jenderal Kemendikbud.

“Komisi I DPR nanti akan mengagendakan rapat den­ gan Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membahas hal-hal terkait dengan LSF,” tutup Meutya.nhs/hr

analisa

6

Edisi 163 | 23 - 28 Januari 2017

Madura Menuju Provinsi Maritim, Konsep Tol Laut Jokowi

Ridwan Hisjam: Ada 100 Titik Kandungan Migas, Bisa Saja Ditemukan Uranium

m

Madura bisa dikatakan ‘duduk’ di atas ladang minyak dan gas. Potensi yang dimiliki Madura mirip Papua. Dulu, Madura adalah sebuah negara. Sekarang pun, Madura masih punya hak untuk menjadi provinsi.

adura berpisah secara administratif dengan Jawa Timur alias berdiri sebagai provinsi, itu sangat bisa. Apalagi Madura memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Selain kaya akan garam, diketahui pulau Madura memiliki kekayaan Migas (minyak dan gas) yang cukup besar.

“Ada 100 titik Migas yang terdeteksi. Namun saat ini hanya 4 titik saja yang dimanfaatkan,” Ridwan Hisjam, anggota Komisi X DPR RI kepada Lensa Indonesia.

Karena itu dia sangat menyayangkan jika Madura tidak bisa menjadi provinsi sendiri.

Mengingat potensi SDM-nya yang cukup besar dengan jumlah penduduk 6 juta jiwa, maka sangat memungkinkan bagi Madura untuk mengelola wilayahnya sebagai provinsi.

Politisi Partai Golkar ini menceritakan, sebelum abad ke 18, Madura terdiri dari kerajaan-kerajaan yang saling bersaingan, akan tetapi sering pula bersatu dengan melaksanakan politik perkawinan. Di antaranya kerajaan-kerajaan tersebut adalah Arosbaya, Blega, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

Di samping itu kerajaan-kerajaan di Madura berada di bawah supermasi dari kerajaan yang lebih besar yang kekuasaannya berpusat di Jawa. Antara tahun 1100-1700, kerajaan-kerajaan itu berada di bawah supermasi kerajaan Hindu di Jawa Timur, kerajaan-kerajaan Islam dipesisir Demak dan Surabaya serta kerajaan Mataram di Jawa Tengah.

Peda pertengahan abad ke 18, Madura berada di bawah pengarus VOC/Kompeni Belanda. Setelah Kompeni dibubarkan pada tahun 1879, Madura dengan berangsurangsur menjadi bagian dari Kolonial Belanda sampai dengan masa pendudukan tentara Jepang.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pulau Madura berstatus sebagai Karesidenan dalam Provinsi Jawa Timur. Pada akhir tahun 1947, Madura diduduki kembali oleh Pemerintah Penjajah Belanda.

Untuk memperkuat cengkramannya atas Pulau Madura, seperti halnya terhadap daerah lainnya di Indonesia yang didudukinya, pada tahun 1948 Pemerintah Belanda kala itu membentuk Negara Madura. Status sebagai negara tersebut berlangsung sampai kurun waktu pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada tahun 19491950 oleh Belanda.

Sebagai negara Republik Indonesia Serikat (RIS), Madura merupakan salah satu negara bagian bersama-sama dengan negara-negara bagian lainnya, seperti Republik Indonesia Yogyakarta, Indonesia Timur, Pasundan, Sumatra Timur, Sumatra Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Barat.

Status Madura di dalam wadah RIS hanya berusia pendek, karena pada tahun 1950 itu juga rakyat Madura telah membubarkan parlemen, negara Madura, dan kembali bergabung dengan Republik Indow w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

nesia (kesatuan di Yogyakarta).

“Ya, Madura pernah menjadi sebuah negara. Terpilihnya Pulau Madura ya tidak serta merta begitu saja. Setiap tempat yang menjadi negara bagian (RIS) kala itu tentu tempat-tempat yang memiliki potensi besar. Nah, sekarang jangankan Madura menjadi provinsi, mereka bahkan dulunya pernah menjadi negara. Madura dan masyarakatnya memiliki hak untuk menjadi provinsi. Madura adalah lokasi yang profitable,” ungkap Ketua Badan Pemenangan Pemilu Daerah Pemilihan Jawa III DPP Partai Golkar ini.

‘Duduk’ di Atas Ladang Migas Ridwan memaparkan kajiannya, pemekaran bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan. Dengan potensi sebesar itu dan melalui tata kelola pemerintahan yang baik, Madura bisa menjadi pulau paling kaya se-Indonesia.

Bayangkan luas keseluruhan pulau Madura kurang lebih 5.168 kilometer (km), atau kurang lebih 10 persen luas Jawa Timur. Adapun panjang daratan kepulauannya dari ujung barat di Kamal sampai dengan ujung timur di Kalianget sekitar 180 km dan lebarnya berkisar 40 km.

Pulau ini terbagi dalam empat wilayah kabupaten. Dengan Luas wilayah untuk kabupaten Bangkalan 1.144, 75 km terbagi dalam 8 wilayah kecamatan, kabupaten Sampang berluas wilayah 1.321, 86 km, terbagi dalam 12 kecamatan, Kabupaten Pamekasan memiliki luas wilayah 844,19 km, yang terbagi dalam 13 kecamatan, dan Kabupaten Sumenep mempunyai luas 1.857,530 km, terbagi dalam 27 kecamatan yang tersebar di wilayah daratan dan kepulauan.

Dulu Madura dikenal sebagai kaum pedagang internasional, kaum negarawan, para musafir hingga tokoh agama banyak berkecimpung dalam urusan dalam negeri baik untuk perniagaan, bertukar pikiran hingga syiar agama Islam yang termuat dalam berbagai cerita rakyat dan dokumen kerajaan di Madura.

Madura bisa dikatakan ‘duduk’ di atas ladang minyak dan gas. Dengan kata lain di bawah pulau Madura itu terhampar ladang migas yang jumlahnya bisa mencapai miliaran kaki kubik. Hal inilah, yang menjadikan Madura itu panas, gersang, dan sulit ditanami padi.

“Potensi yang dimiliki Madura sangat luar biasa, mirip Papua. Siapa tahu di sana (Madura) ditemukan kandungan uranium,” kata Ridwan.

Di Papua ada emas, gas, bahkan menyimpan (ditemukan) uranium.

Demikian pula Madura, meskipun di pulau garam (istilah lain Madura) terdapat geliat offshore dan onshore, toh dikelola oleh swasta asing pula.

“Ada 100 titik kandungan Migas di Madura, tapi hanya 4 titik yang dilakukan eksplorasi. Artinya masih banyak kandungan Migas yang tertanam di bumi dan belum digali,” imbuh alumni Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) yang akrab disapa Tatok ini.

Pada Maret 2006 lalu, 4 sumur

sudah dibor. Namun, dikarenakan nilai volumennya tidak ekonomis, Petronas Carigali (PC) Karapan Ltd. menghentikan pengeboran.

Lokasi sumur POLLEN yang akan dieksplorasi berada di lepas pantai Ketapang sejauh 11.500 fet atau 70 kilometer. Sedangkan sumur FORAM berada di radius 7.000 fet atau 90 kilometer dari bibir pantai dengan kedalaman rata-rata 60 meter.

Selain Petronas Carigali (PC) Karapan Ltd. dan Santos Ltd., perusahaan asing yang sudah melakukan eksplorasi Migas di Kabupaten Sampang adalah Medco Ltd. di Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung. Dan untuk Migas di Kabupaten Bangkalan dikelola oleh perusahaan pengeboran minyak Kodeco sejak tahun 1985. Perusahaan ini telah lama mengeksploitasi minyak di lepas pantai utara Bangkalan, yakni di perairan Kecamatan Sepulu.

Berdasarkan data SKK Migas, Lifting minyak Indonesia pada periode Januari-Juni 2016 mencapai 817.900 barel per hari (bph). Sedangkan lifting gas 6.601,5 MMSCFD. Secara total, lifting migas di semester I-2016 sebesar 1,122 juta barel setara minyak per hari (barel oil equivalent per day/boepd).

Di antara hasil minyak tersebut, disumbangkan Blok Ketapang di lepas pantai Kabupaten Sampang, Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur yang dioperasikan oleh Ketapang II Ltd, dimana produksinya mencapai 17.300 bph.

Sedangkan penyumbang gas, disokong dari Blok Kangean di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur yang dioperasikan oleh

Potensi yang dimiliki Madura sangat luar biasa, mirip Papua.

Siapa tahu di sana (Madura) ditemukan kandungan uranium, Kangean Energy Indonesia Ltd dengan roduksi 39.000 boepd.

Karena banyaknya titik-titik Migas di Madura yang terbentang dari Barat hingga Timur, satu persatu sumber-sumber Migas Madura mulai ditemukan. Buktinya, sampai kini sudah banyak ladang atau sumur yang dieksplorasi dan diekspolitasi menghasilkan Migas.

Baik dari sumber yang ada di Kabupaten Bangkalan di Barat, hingga Sumenep di ujung Timur.

Dari sektor migas misalnya, secara faktual hingga saat ini Madura menjadi pensuplai kebutuhan gas sebesar 60 persen (melalui pipa bawah laut) ke kawasan industri Jawa Timur, seperti Sidoarjo, Surabaya, Gresik dan lainnya. Gas

ke Jawa Timur itu, disuplai dari Gas Pegerungan yang terletak di Pulau Kangean (Sumenep) dan Gas Blok Maleo I yang terletak di Perairan Selatan Pulau Giligenting (Sumenep).

Sayangnya, dengan kekayaan sebesar itu, Madura harus membagi hasilnya ke daerah, provinsi, dan pusat. “Madura kaya tapi kekayaannya harus dibagi-bagi untuk 37 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Wajar jika kemudian pembangunan di Madura tidak bisa merata. Masih banyak daerah tertinggal. Andai saja Madura menjadi provinsi sendiri, bukan tidak mungkin pembangunan di Madura akan menjadi maju,” tutur Ridwan.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/Kmk.04/2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pasal 1 ayat menyebut, hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan Negara dan disetor sepenuhnya ke rekening kas negara.

Ayat 2 bunyinya, 10% (sepuluh per seratus) dari hasil penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian penerimaan untuk Pemerintah Pusat. Ayat 3 berbunyi, 90% (sembilan puluh per seratus) dari hasil penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian penerimaan untuk Daerah yang dibagi dengan rincian sebagai berikut: a. 16,2% (enam belas koma dua per seratus) untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan; b. 64,8% (enam puluh empat koma delapan per seratus) untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; c. 9% (sembilan per seratus) untuk Biaya Pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah.

Ini juga diperkuat dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pembagian Dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Provinsi Jawa Timur. Pasal 2 Bagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah : a. Obyek Pajak sektor Pedesaan, 10 % (sepuluh persen) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 90 % (sembilan puluh persen) bagian Daerah ; b. Obyek Pajak sektor Perkotaan, 20 % (dua puluh persen) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 80 % (delapan puluh persen) bagian Daerah ; c.

Obyek Pajak sektor Perkebunan, 60 % (enam puluh persen) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 40 % (empat puluh persen) bagian Daerah; d. Obyek Pajak sektor Perhutanan, 65 % (enam puluh lima persen) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 35 % (tiga puluh lima persen ) bagian Daerah; e. Obyek Pajak sektor Pertambangan, 70 % (tujuh puluh persen) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 30 % (tiga puluh persen) bagian Daerah.

Di sini sudah jelas justru pajak pertambangan 70 persen malah masuk ke provinsi. Sebaliknya, jika Madura bisa menjadi provinsi, tentu Madura bisa mengelola keuangan untuk pemerataan pembangunan.

Ditambahkan Ridwan, dana bagi hasil (DBH) Migas yang masuk ke Madura bernilai miliaran rupiah, sehingga seharusnya bisa dialokasi-

kan untuk pembiayaan Madura menjadi Provinsi.

Sebut saja Sumenep, pada tahun 2002 menerima DBH Migas sebesar Rp 23 Miliar. Kalau mau pihak Pemkab dengan disetujui DPRD Sumenep bisa saja mengalokasikan 50 persen dana DBH untuk pembentukan Provinsi Madura. Namun hal itu tidak dilakukan.

“Karena itu saya dukung penuh pemekaran Madura menjadi provinsi. Makin banyak provinsi makin baik. Sebab, tidak terjadi disintegrasi. Kesejahteraan masyarakat menjadi merata. Justru kalau bisa Jawa Timur diperbanyak pemekarannya, seperti di Batu, Banten, dan Kepri. Nantinya bisa juga diusulkan Jawa Selatan menjadi provinsi (Pacitan hingga Solo).

Ini masih dalam kajian,” terang Ridwan.

Menjadi Provinsi Maritim Saat ini yang menjadi kendala Madura menjadi provinsi adalah Pasal 35 UU 23 tahun 2014 tentang Pemekaran Wilayah, syaratnya harus memiliki minimal lima wilayah setingkat kabupaten/kota. Sedangkan Madura saat ini hanya memiliki empat wilayah Kabupaten, di antaranya: Bangkalan, Sumenep, Sampang dan Pamekasan.

Bicara mengenal modal untuk membangun provinsi Madura (apabila menjadi provinsi), tentu Madura sudah cukup mumpuni membangun pulaunya. Madura tidak hanya memiliki potensi tambang (Migas) yang melimpah, melainkan juga memiliki kekayaan dari sektor perikanan, pertanian, perkebunan, hutan, tembakau, dan garam.

Namun menurut Ridwan, tata kelola sumber daya alam (SDA) dibagi tiga antara provinsi, kabupaten/ kota dan pusat. Pada pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

Dalam Pasal 14 ayat (5) disebutkan Daerah Kabupaten/Kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pada ayat (5) selajutnya diatur penentuan Daerah Kabupaten/Kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Bagaimana implementasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral yang hanya terbagi 3 antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, sedangkan dalam hal penghitungan bagi hasil kelautan terdapat porsi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota? Bagaimana pelaksanaan kewenangan Daerah Provinsi di laut yang disebutkan di dalam Pasal 27 ayat (1) di mana Daerah Provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya?

UU No. 23 Tahun 2014 hanya mengatur wilayah pengelolaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) di mana kewenangan pengelolaan laut Daerah Provinsi diatur

paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.

Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014, terjadi perubahan kewenangan pengelolaan laut Provinsi yang semula 4-12 mil kini menjadi 0-12 mil, pengelolaan perairan yang dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, salah satunya kewenangan zonasi laut yang dahulu 4-12 mil, kini menjadi 0-12 mil. Sebelumnya zonazi laut 0-4 mil menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Terdapat anggapan bahwa pemberian kewenangan hanya kepada Pemerintah Daerah Provinsi tidak sesuai dengan maksud diberikannya otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Terlebih substansi penting dari otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari Pusat ke Daerah secara politik dan ekonomi agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara adil dan merata di Daerah.

Karena itu wajar jika Ridwan mendesak agar segera dilakukan pemekaran untuk Madura sebagai provinsi.

Tujuannya untuk membangun Madura. Selama ini kekayaan Madura hanya dikeruk saja, tetapi tidak memberi efek positif bagi Madura.

Adanya Pasal 35 UU 23 tahun 2014 tentang Pemekaran Wilayah, seharusnya tidak menjadi masalah bagi Madura. “Jika memang serius mau menjadi provinsi, aturan pemekaran wilayah bisa dilakukan di wilayah Sumenep. Sumenep kan bisa dibagi dua menjadi Sumenep Daratan dan Sumenep Kepulauan.

Itu artinya sudah tercukupi syarat 5 wilayah setingkat kabupaten/kota untuk menjadi provinsi. Sementara untuk mengajukan judicial review Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemekaran Wilayah ke Mahkamah Konstitusi (MK), memang butuh waktu lama karena harus ada kajian ilmiah sehingga penentuan wilayah baru tidak ada tarik menarik,” tandas Ridwan.

Pembentukan Provinsi Madura sebenarnya sudah deklarasikan sejak 2014. Sayangnya, para kepala daerah (bupati) di masing-masing kabupaten tidak kompak memperjuangkan hal tersebut. “Empat bupati itu kalau mau serius bisa menjadi leader untuk mendorong rakyat memperjuangkan terbentuknya Provinsi Madura,” ucap Ridwan.

Madura menjadi provinsi, lanjut Ridwan, bisa menjadi percontohan menelurkan konsep Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait tol laut (kemaritiman).

‘Dengan tagline provinsi maritim, Madura akan menjadi kekuatan transportasi laut di Indonesia. Sebab, Madura sudah memiliki semuanya.

Ada perkapalan, perikanan, hingga pertambangan. Karena saya mewakili Golkar akan mendorong partai untuk membuat kebijakan mendukung Madura menjadi provinsi. Saya juga yakin 90 persen Parpol lain akan mendukung langkah Madura menjadi provinsi. Bahkan Golkar akan mendorong terbentuknya 15 dapil di Jatim,” tutup mantan Ketua DPD Golkar Jawa Timur ini.nnov

7 Edisi 163 | 23 - 28 Januari 2017

Garuda...

nSambungan Halaman 1

yakni Soetikno Soedarjo, benificial owner Connaught International Pte Ltd. Soetikno tercatat juga sebagai cofounder PT Mugi Rekso Abadi (MRA), satu kelompok perusahaan di bidang media dan gaya hidup. Dia juga selaku beneficial owner dari Connaught International Pte. Ltd yang berlokasi di Singapura.

Rolls Royce memberikan uang ke Soetikno dan dimasukkan ke rekening perusahaan itu. Dari perusahaan itulah uang ditransfer ke beberapa rekening. Karena itu, Soetikno juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Terkuaknya kasus ini, kata Agus, merupakan hasil kerjasama KPK dengan KPK-nya Inggris, SFO dan KPK-nya Singapura, CPIB. Agus menyebut korupsi ini tergolong korupsi lintas batas negara atau transnasional. KPK membuka penyelidikan kasus ini sejak 6 bulan lalu. Agus menegaskan, uang suap itu hanya dinikmati

Keblinger..

nSambungan Halaman 1

Kemudian kinerja mereka bakal terus diawasi dan dipantau. Ia menilai, kehadiran para profesional asing bisa memacu kompetisi. Dengan demikian para profesional domestik bakal terpacu meningkatkan kinerja.

“Peningkatan kompetisi kinerja di antara eksekutif BUMN akan meningkatkan kinerja BUMN kita secara menyeluruh. Dengan demikian penempatan orang asing sebagai CEO dapat berdampak positif bagi kinerja ekonomi negara kita,” ujar Luhut.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Masyarakat Nusantara Indonesia (AMANAT Indonesia) Rapen AM Sinaga menyampaikan, pihak Istana Kepresidenan dan Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan sudah keblinger alias sesat berpikir dengan mendorong BUMN dipegang oleh orang asing.

“Pak Jenderal Luhut Panjaitan tampaknya sudah keblinger. Demikian pula dengan pihak Istana Kepresidenan, sama keblinger-nya. Bagaimana mungkin jabatan strategis dan atau jabatan negara seperti Dirut BUMN akan diserahkan kepada pihak asing? Apakah mereka anggap semua orang Indonesia ini tolol dan tidak mengerti apa-apa sehingga merasa dengan seenaknya menyerahkan negara ini ke pihak asing? Ngaco banget pejabat Republik Indonesia seperti mereka ini,” tutur dia.

Bahkan, di saat Indonesia sedang diuji konsistensinya mengenai nasionalisme keindonesiaan seperti situasi saat ini, pejabat pemerintahan seperti Jenderal Luhut Panjaitan dianggap sudah sangat tidak patut menjadi pejabat, karena dengan pongah menuding orang-orang Indonesia tidak ada yang mampu mengurusi BUMN. “Lah, lalu ngapain sekelas Pak Luhut itu jadi Menteri kalau cuma bisa menjual BUMN ke tangan orang asing? Ngapain saja Presiden Jokowi kita pilih jadi Presiden jika toh harus menjual negara ini ke pihak asing? Kita tidak mau pejabat dan pemerintahan Indonesia malah pro asing. Mereka kita pilih agar sungguh-sungguh bekerja buat rakyat Indonesia dan warga negara Indonesia.

Singkirkan para pejabat berwatak asing dari negara ini,” tuturnya.

Harus dipahami, lanjut Rapen, konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni UUD 1945, terutama pasal 33, sangat tegas dan jelas menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasi oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, yang artinya negara Indonesia harus berdaulat atas apapaun di Negara ini dan dipergunakan bagi kemakmuran rakyat Indonesia, bukan untuk kemakmuran orang asing.

Sedangkan BUMN itu, lanjut dia, adalah salah satu sarana negara Indonesia menguasai dan mengelola sumber daya alamnya untuk kemakmuran w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Emir sendiri. Karena itu, KPK tak akan menjerat Garuda Indonesia dalam kasus ini.

“Gratifikasi ini tidak dinikmati oleh perusahaan melainkan oleh individu,” tegas Agus.

“Kami sangat berharap kasus ini tidak memberikan dampak negatif pada Garuda, karena bagaimanapun flight carrier ini harus kita jaga, apalagi sekarang sudah mendapatkan reputasi yang baik di internasional,” imbuh Agus. Karena itu, KPK juga tak akan menyita mesin Rolls Royce yang ada di pesawat Garuda.

Komisi antirasuah itu juga tak bisa menggugat Rolls Royce. Sebab, undang-undang di sini tak menjangkau ke sana. Yang ada, kalau ada perusahaan Inggris atau Amerika Serikat yang menyuap orang yang ada di luar negara mereka bisa dituntut dengan UU negeri itu. Sekalipun begitu, tak tertutup kemungkinan, KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap Rolls Royce.

Syarief menambahkan, KPK akan mengembangkan kasus ini untuk mengetahui, ada atau tidaknya pihak lain

yang menerima uang suap selain Emir. Emir sendiri, kata Syarief, sudah pernah diperiksa KPK.Untuk diketahui, sesuai program Quantum Leap Garuda, pembelian pesawat Airbus A330-300 ini sebetulnya tak masuk dalam rencana pelengkapan armada Garuda. Airbus A330-300 memiliki tiga pilihan tenaga mesin, yaitu Rolls Royce 700, Pratt & Whitney PW 400, atau GE CF6-80E. Garuda membeli pesawat bermesin Rolls Royce Trent 700.

Anehnya, mesin Trent 700 ini ternyata masuk ‘daftar hitam’ lembaga regulator penerbangan sipil di Amerika Serikat, Federal Aviation Administration Safety Alert. Namun, mesin itu tetap digunakan untuk menerbangkan Airbus A330-300.

KPK sudah menggeledah kediaman Emir di Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selain itu, KPK juga menggeledah kediaman tersangka SS di daerah Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

Kantor SS, yakni PT MRA, yang terletak di Wisma MRA, Jalan TB Simatupang No 19, Jakarta

Selatan, turut pula digeledah.

Lainnya, KPK menggeledah rumah di daerah Jatipadang dan Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

KPK juga mengusut harta kekayaan Emirsyah yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pada periode tahun 2010 hingga 2014, harta Emir mengalami kenaikan 144 persen, yakni Rp19,96 miliar menjadi Rp48,73 miliar.

Diketahui, Emirsyah menjabat Direktur Utama maskapai milik negara itu pada 2005 sampai dengan 2014. Harta tak bergerak dari Emirsyah, misalnya, mencapai sekitar Rp15,56 miliar pada 2010.

Sedangkan pada 2013, kekayaannya mencapai Rp42,57 miliar.

Emir juga memiliki tanah dan bangunan seluas 192 meter persergi dan 89 meter persegi di Tangerang Selatan. Nilai aset itu mencapai Rp437,42 juta. Selain itu, dia juga memiliki lahan seluas lahan 2.540 meter persegi di Bogor, Jawa Barat, dengan nilai Rp1 miliar. Sedangkan harta bergerak, Emirsyah

dilaporkan memiliki mobil BMW Rp120 juta, Mercedez Benz senilai Rp250 juta.

Logam mulia yang diperoleh hingga 2013 mencapai Rp1,45 miliar.

Rolls Royce sendiri sudah mengakui penyuapan ini. Di pengadilan London, mereka mengaku memberikan US$2,25 juta atau setara Rp 30,1 miliar dan mobil RollsRoyce Silver Spirit kepada orang yang telah membantu Rolls-Royce mendapatkan kontrak pembelian mesin Trent 7000 untuk 14 pesawat Airbus A330 milik Garuda Indonesia.

Rolls-Royce juga membayar perwakilan dari kompetitor agar memuluskan langkah Rolls-Royce memenangkan proyek senilai US$1,2 miliar ini.

Oleh pengadilan di Inggris, Rolls Royce berdasarkan investigasi SFO, sudah dikenai denda sebanyak 671 juta pounsterling (sekitar Rp11 triliun) karena melakukan pratik suap di beberapa negara antara lain Malaysia, Thailand, China, Brazil, Kazakhstan, Azerbaizan, Irak, Anggola.

Rolls-Royce mengatakan, mereka juga akan membayar denda sebesar US$ 170 juta atau sekitar Rp 2,2 triliun kepada Departemen Kehakiman AS, dan US$26 juta (atau sekitar Rp 346 miliar) kepada para regulator Brasil.

PT Garuda Indonesia sendiri menegaskan, kasus ini tak ada kaitannya dengan kegiatan korporasi saat ini. VP Corporate Communications PT Garuda Benny S Butarbutar mengatakan, pihaknya mendukung penuh proses penyelidikan lebih lanjut yang saat ini tengah dilakukan oleh KPK. “Garuda Indonesia sebagai perusahaan publik selalu mengedepankan prinsip dan mekanisme GCG (cood corporate governance) yang penerapannya dilakukan secara ketat dan transparan,” ujar Benny.

Benny menegaskan bahwa kasus yang menjerat Emirsyah tersebut bukan tindakan korporasi. “Manajemen maskapai nasional Garuda Indonesia menyampaikan bahwa dugaan atas hal tersebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan korporasi, tetapi lebih pada tindakan perseorangan,” im-

buhnya.

Sebagai perusahaan publik, lanjut Benny, Garuda Indonesia sudah memiliki mekanisme dalam seluruh aktivitas bisnisnya, mulai dari penerapan sistem GCG yang diterapkan secara ketat, hingga transparansi dalam informasinya.

Sementara Emirsyah mengklaim tak pernah melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan selama ia menjabat sebagai pemimpin utama di Garuda Indonesia.

“Sepengetahuan saya, selama saya menjadi Direktur Utama di Garuda Indonesia, saya tidak pernah melakukan perbuatan yang koruptif ataupun menerima sesuatu yang berkaitan dengan jabatan saya,” ujar Emirsyah, Jumat (20/1/2017).

Namun demikian, ia berkomitmen tetap menghormati proses hukum dan bekerja sama dengan penyidik KPK untuk membuktikan ini semua. “Saya sudah ditetapkan menjadi tersangka dan itu merupakan kewenangan KPK, sekalipun demikian saya tetap menghormati proses hukum,” pungkasnya.nhrm/cn

rakyat Indonesia, termasuk kemakmuran orang Indonesia yang duduk dijabatan BUMN. Selain itu, dalam Permenaker 35/2015, terutama pasal 4A, sangat tegas dijelaskan, jangankan sekelas Direktur Utama, untuk sekelas Komisaris saja tidak boleh orang asing.

Lagi pula, menurut Rapen, dalam pengambilan kebijakan di tingkat BUMN tentu harus dengan persetujuan Direktur Utama. Direktur Utama BUMN itu adalah pejabat negara di tingkat perusahaan. Sangat aneh jika kemudian orang asing memutuskan kebijakan bagi BUMN. “Tidak akan sesuai dengan konstitusi lagi itu. Kita bisa lihat, selama ini, banyak BUMN bermasalah dan masuk kategori korupsi dikarenakan pengambilan kebijakan yang salah oleh Direktur Utamanya,” ungkap Rapen.

Lanjut dia, dengan menyerahkan CEO BUMN ke orang asing, sama saja dengan menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada pihak asing.

“Ingat, Indonesia adalah negara berdaulat. Tidak akan ada kedaulatan lagi jika BUMN pun dikelola oleh orang asing.

Jangan keblinger dong. Ini sudah sangat telanjang loh pemerintahan ini menyerahkan kedaulatan Indonesia dengan berbagai cara kepada pihak asing, termasuk dalam urusan pengelolaan BUMN begini,” ujarnya.

Bahkan, di dalam UU BUMN 19/2003, sangat jelas dipaparkan mengenai pengelolaan perekonomian nasional dan keuangan negara. Karena itu, menurut Rapen, sangat aneh dan sangat sialnya bangsa ini, jika perekonomian dan keuangan negara republik Indonesia pengelolaannya diserahkan kepada orang asing.

“Ini bicara pengelolaan uang, bicara pengelolaan perekonomian negara, bicara roh dan jiwa negara ini. Kedaulatan Indonesia dipertaruhkan di sini juga. Hentikan omong kosong negara ini hendak dikelola orang asing. Indonesia tidak butuh orang-orang asing untuk mengelola BUMN-nya sendiri,” ujar Rapen.

Dia juga mengingatkan agar para pembuat Undang Undang di DPR RI tetap komitmen dan tunduk kepada konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab, menurut dia, proses masuknya kepentingan asing dan penyerahan kedaulatan Indonesia kepada pihak asing sudah disusupi sejak pembuatan Undang Undang di gedung DPR Senayan.

“Wakil rakyat di DPR harus menegakkan konstitusi.

Kedaulatan Indonesia harus ditegakkan. Jangan seenakenaknya menjual-jual negara ini kepada pihak asing. Ingat itu,” ujarnya.

Karena itu, Rapen berjanji akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sejumlah Undang Undang yang sudah dirasuki oleh kepentingan asing. Undang Undang yang sudah pro asing itu harus disetop. Kita akan lakukan judicial review ke MK,” pungkasnya.

Indonesia harus mempri-

oritaskan putra-putri terbaiknya untuk mengelola BUMN, bukan malah dikelola oleh orang asing.

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Sekjen DPP SBSI) Andi Paraga F Naja menegaskan, masih banyak putra-putri Indonesia yang memiliki kemampuan yang sama dengan kemampuan orang asing dalam mengelola perusahaan.

“Bagaimana mungkin BUMN kita rugi sedangkan semua sumber daya melimpah di negara ini. Semua bisa jadi keuntungan kok. Sebaiknya, pemerintah jujur dan membuka sedetail mungkin pengelolaan BUMN selama ini, saya yakin Indonesia tidak rugi,” tutur Andi.

Contoh konkritnya, lanjut dia, PT Pelindo yang mengaku rugi, padahal laut Indonesia sangat luas, armadanya juga banyak, orang-orang yang bekerja juga mumpuni.

“Aneh bukan? Takkan mungkin merugi. Hanya oknum pejabat korup di BUMN yang harus disikat dan dibersihkan. Mereka yang membuat rugi. Dan, di sinilah peran pemerintah membongkar dan membereskan hal ini,” ujar Andi. Sederhana saja, lanjut dia, saat ini Indonesia membutuhkan orang-orang yang komitmen untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia, dengan serius bekerja dan tidak korup.

“Kita tidak butuh orang asing untuk mengelola BUMN Indonesia. Sebab, segala sesuatunya di BUMN sudah ada sistem dan mekanisme yang baik, hanya saja orangorangnya harus komitmen dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan tulus bagi Indonesia. Saya aja bisa kelola BUMN begitu kok,” ujar Andi.

Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno menilai wacana pemerintah untuk menempatkan orang asing menjadi direktur utama BUMN, telah merendahkan kualitas sumber daya manusia profesional di Indonesia.

“Apakah mungkin dari 200 juta lebih rakyat Indonesia, tidak ada yang memiliki kompetensi dan kapabilitas yang memadai untuk memimpin BUMN? Saat ini, banyak putra-putri kita yang memiliki karir cemerlang di luar negeri. Kenapa pemerintah tidak menarik mereka pulang saja, daripada harus mendatangkan orang asing?” tegasnya, belum lama ini.

Wacana tersebut terbilang berbanding terbalik dengan kondisi saat ini, di mana banyak warga Indonesia yang menempati posisi penting di beberapa perusahaan multinasional. Dorongan menjadikan bule sebagai pimpinan perusahaan pelat merah malah dinilai tak konsisten dalam membangun kualitas putra dan putri bangsa ini.

“Di satu sisi, pemerintah mendorong anak muda untuk mengisi peran-peran kebangsaan, tapi di sisi yang lain kok kita tidak percaya dengan SDM kita sendiri,” ujarnya. n sa/ rol/cn

Risma..

Agus memang bukan lawan seimbang bagi Basuki Tjhaja Purnama (Ahok). Penampilannya sangat tidak menyakinkan.

Sehingga sangat sulit dipilih oleh warga DKI Jakarta yang sangat rasional dalam memilih pemimpin. Tapi ini sebuah test case bagi Agus.

Informasi dari think tanknya Partai Demokrat yang diperoleh Lensa Indonesia prihal tampilnya putra SBY di Pilgub DKI Jakarta, Agus memang tidak disiapkan untuk Pilgub DKI Jakarta. Namun keikutsertaan Agus dalam kontestasi pilkada DKI sebagai ajang latihan untuk menuju calon gubernur Jawa Timur.

Bekal Agus untuk maju di Jawa Timur sangat besar. Dia sudah mendapat popularitas dari Jakarta. Agus tak ubahnya Risma. Dua-duanya diuntungkan oleh Pilkada DKI. Sebelumnya nama Risma sudah digadang-gadang bakal maju di Pilkada DKI melawan Ahok, kendati berikutnya batal. Dari situ popularitas Risma sudah melejit. Publik sudah mengenal Risma, begitu pula Agus.

Bagi Agus, Pilgub DKI Jakarta memang menjadi etalase saja sehingga lebih mudah bertarung di Jatim. Bahkan perkiraan untuk menang memang lebih besar di Jawa Timur. Ini sebenarnya tahapan Agus menuju calon presiden pada 2019 nanti. Diperkirakan, SBY akan mengusung putranya

itu menjadi kandidat capres.

Kalaupun Agus gagal menjadi presiden kelak, setidaknya dia punya modal kuat untuk menjadi menteri. Mengharapkan Agus menang di Pilgub DKI Jakarta sangat susah.

Pasalnya, hasil kerja Gubernur petahana Ahok ini, sudah mulai dirasakan oleh mayoritas warga Jakarta. Sehingga tatkala pilkada DKI Jakarta ini ditarik-tarik ke isu SARA, dampaknya tidak terlalu besar. Karena warga DKI sudah sangat percaya dengan sosok Ahok. Warga Jakarta sebenarnya tidak tertarik dengan figur-figur baru di Pilgub DKI ini yang terlalu banyak memberi janji ke warga.

Upaya pesaing menjegal langkah Ahok menduduki kursi DKI Jakarta 1 tidak akan berhasil. Pasalnya, tipikal pemimpin masa depan DKI Jakarta ada pada sosok Ahok.

Lalu apakah Agus bisa maju di Jatim dengan perolehan kursi Demokrat? “Perolehan kursi Demokrat di DPRD Jatim sebanyak 13 kursi, untuk bisa memenuhi syarat mengusung calon gubernur harus punya 20 kursi di DPRD, praktis Demokrat hanya butuh menggandeng 1 atau 2 partai. Kalau pun pilihannya cukup satu, yang berpeluang digandeng bisa PAN (7 kursi), partai yang pernah dipimpin Hatta Rajasa, besan SBY,” ungkap alumni Fakultas Perkapalan ITS, yang

juga bapak lima anak ini.

Namun Ridwan enggan mengomentari isu yang berkembang terkait langkah Demokrat mengusung Agus Yudhoyono di Pilgub Jatim. Hanya saja, jika nasib Agus sang putera mahkota SBY ternyata keniscayaannya harus menjadi Cagub Jatim, dipastikan peta politik Gus Ipul, Khofifah, termasuk Risma akan berubah. “ Ya tentu akan berubah peta politiknya. Yang jelas siapa yang menang Pilgub Jatim 2018, akan memenangkan Pilres 2019,” tandas ketua Pemenangan Pemilu Jawa III DPRD Partai Golkar ini.

Bagaimana dengan Partai Gerindra? Gerindra sampai saat ini belum melirik calon yang bakal diusung. Namun melihat peta politik yang ada, mau tak mau Gerindra bersama PKS dan PPP harus mengusung Gus Ipul yang hingga saat ini belum memiliki partai pengusung.

Dari 12 orang dengan 4 calon gubernur Jatim, yakni Gus Ipul, Risma, Khofifah (tunggu instruksi Jokowi), dan Agus, pilihan Gerindra yang cukup logis cuma Gus Ipul.

Melihat pertarungan Pilgub Jatim tak ubahnya Pilgub DKI. Peta politik akan semakin memanas karena kembali mempertemukan tiga jagoan yang masing-masing diusung PDI Perjuangan, Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Pilgub Jatim rasa Pilgub DKI, kirakira begitulah.nnov

kini menjadi masjid tempat Tan muda belajar mengaji.

Dia menjelaskan, lokasi makam itu berdiri di atas tanah adat. Penempatan ini sebagai bentuk penghormatan masyarakat setempat kepada Tan Malaka sebagai Raja Adat Kelarasan Bungo Setangkai.

Secara struktural adat, jabatan ini membawahi 142 pemangku adat atau Niniak Mamak yang kerap pula disebut sebagai penghulu atau kepala kaum.

Di dalamnya termasuk pula 8 penghulu Can Tak Salapan.

Tingginya derajat ketokohan Tan Malaka ini pula yang mendorong keinginan masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota dan Sumatera Barat untuk membawa pulang jasadnya dari lereng Gunung Wilis di Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Karena itu prosesi pelepasan tim delegasi penjemputan jasad Tan Malaka yang diketuai anggota DPR RI dari Partai Demokrat yang juga tokoh Nahdliyin Khotibul Umam dilakukan secara besar-besaran dengan melibatkan ribuan masyarakat Sumatera Barat.

Tak hanya menyiapkan makam, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota juga berjanji akan memperbaiki rumah gadang peninggalan Tan Malaka sebagai museum dan perpustakaan. Sebab saat ini kondisi rumah gadang tersebut tak bisa disebut terawat dengan beberapa benda peninggalan seperti kursi kayu yang telah rapuh dan patah.

Berbeda dengan masyarakat Limapuluh Kota yang mempersiapkan lokasi pemakaman Tan Malaka dengan matang, keberadaan makam pendiri Partai

Murba di Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri nyaris tak bergeming. Tak ada perubahan apapun di lokasi makam selain pembangunan jalan setapak berupa anak tangga menuju dasar lembah tempat keberadaan makam oleh Pemerintah Desa Selopanggung.

Hanya saja dengan perbaikan akses jalan tersebut, jumlah pengunjung makam Tan Malaka perlahan mulai meningkat. Ini terkait pula dengan maraknya pemberitaan soal rencana pemindahan makam Tan Malaka yang memancing para pelancong sejarah mendatangi makam tersebut.

“Kami berharap makam ini tetap disini,” kata Suwarti, penduduk desa setempat.

Selain sudah berada cukup lama di pemakaman desa dan menjadi salah satu sesepuh, keberadaan makam Tan Malaka di Desa Selopanggung diharapkan bisa menjadi lokasi wisata sejarah baru yang meningkatkan derajat perekonomian masyarakat setempat. Sebab kawasan di lereng Gunung Wilis ini masih tergolong pra sejahtera dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh tani.

“Kami keberatan apabila dipindah ke Sumatera Barat.

Sebab, selama ini memang ada rencana pendirian tempat wisata baru disana. Kami khawatir nanti pariwisata menjadi terkendala dan sepi,” kata Waji, Kepala Desa Selopanggung.

Selama ini masyarakat memang menghendaki lahirnya sebuah tempat pariwisata baru di sana. Itu sebabnya, baik pemerintah desa maupun masyarakat khawatir apabila rencana pendirian pariwisata

bakal terhenti karena salah satu iconnya diambil.

Diakui Waji, sejauh ini memang belum ada langkah kongkret dari pemerintah perihal bentuk pembangunan wisata.

Namun demikian, sudah muncul berbagai gagasan untuk mengeksplorasi keindahan Batu Alam Jagul (Watu Jagul) yang kebetulan tak jauh dari makam Tan Malaka.

Sebelumnya, Sejarawan asal Belanda, Harry A.Poeze, memastikan makam Tan Malaka ditemukan di sebuah desa kecil bernama Selopanggung, kecamatan Semen, wilayah Kediri di Jawa Timur. Pada 2009, Harry A Poeze melakukan penelitian seputar makam dari Tan Malaka dengan tim forensik yang dipimpin oleh dr Djaja Surya Atmadja dari Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dari hasil penelusuran ditemukanlah sebuah makam di Selopanggung. Saat ditemukan, kerangka jenazah Tan Malaka dalam kondisi tangan terikat ke belakang.

Sosok Tan Malaka menarik perhatian peneliti asal Belanda lulusan Universitas Amsterdam ini. Selama 40 tahun pria Belanda kelahiran 20 Oktober 1947 itu, meneliti kemisteriusan sosok revolusioner beraliran kiri tersebut. Tan Malaka dinilai Harry sebagai seorang tokoh yang memiliki tulisan sejarah Indonesia dari sudut pandang yang berbeda.

Harry mengatakan kisah Tan Malaka merupakan satu babak sejarah Indonesia yang hilang, karena ditutup rapat-rapat oleh rezim Orde Baru. “Saya senang bisa membuka tabir misteri kematian Tan Malaka,” ujarnya kala itu.nhar/tem/ber/nat

nSambungan Halaman 1

Hisjam bisa berada bersama Gus Ipul, Khofifah, atau Risma, begitu pula dengan namanama lain yang disebut tadi,” tegas Ridwan.

Dari 12 nama tersebut, lanjut Ridwan, posisinya sudah jelas siapa yang bakal menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2018. “Jika ada partai mau memunculkan nama baru, saya kira itu mustahil karena hanya akan mengeluarkan cost tinggi. 12 orang itu nama secara massif sudah dikenal publik,” terang Ridwan Hijam.

Namun demikian, masih ada satu orang yang kemungkinan namanya akan muncul.

Satu orang ini bakal menjadi ‘kuda hitam’ dalam pertarungan Pilgub Jatim 2018. Tak lain Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Majunya AHY di Pilgub DKI Jakarta 2017 sebenarnya hanyalah batu loncatan untuk mengukur tingkat keterimaan publik. Sebab, sesungguhnya putra mahkota Cikeas ini telah dipersiapkan oleh Partai Demokrat menjadi calon gubernur Jawa Timur 2018.

Partai Demokrat tentu tidak semudah itu melepas kekuasaannya, setelah dua periode dipimpin Ketua DPD Demokrat Jatim Soekarwo.

Tan Malaka...

nSambungan Halaman 1

ke tanah kelahiran,” kata Hengky.

Senada dengan Hengky, Wakil Bupati Limapuluh Kota, Sumatera Barat, Ferizal Ridwan menegaskan, pengukuhan Hengky Novaron Arsil sebagai pemegang gelar Tan Malaka sudah berdasarkan musyawarah adat. Rapat tersebut juga merekomendasikan untuk membawa pulang jasad Tan Malaka dari Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, ke Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat.

“Ini mandat yang harus kami jalankan,” katanya. Karena itu, Ferizak berharap pembentukan tim delegasi penjemputan jasad Tan Malaka yang diketuai Khotibul Umam Wiranu akan bisa menghasilkan kesepakatan dengan Kementerian Sosial dan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Pemulangan jasad ini, menurut dia, akan melengkapi prosesi adat pengukuhan Hengky Novaron Arsil sebagai Tan Malaka di kampung halaman.

Rencananya jasad Pahlawan Nasional Tan Malaka dipindah dan akan dikebumikan di dekat rumah dan masjid tempatnya mengaji. Di mata masyarakat Sumatera Barat, tokoh kiri ini sangat dihormati sebagai pemangku adat tertinggi. Wali Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, Khairul Apit mengatakan lokasi untuk pemakaman jenasah Tan Malaka sudah dipersiapkan. Makam itu berada satu kompleks dengan rumah gadang Tan dan juga surau yang

8

Edisi 163 | 23 - 28 Januari 2017

konspirasi

Sjafrie (kiri) ikut-ikutan mengenakan kopiah untuk membingungkan sniper yang akan mengenali Presiden Soeharto di tengah rombongan.

Kisah Keberanian Soeharto Menembus Medan Perang untuk Bantu Muslim Bosnia Soeharto menolak mengenakan helm baja. Dia juga tak mau menggunakan rompi antipeluru seberat 12 kg yang dikenakan oleh setiap anggota rombongan.

t

ahun 1992-1995, konflik di Balkan memakan korban ribuan rakyat Bosnia. Tentara Serbia menggelar aksi kejam untuk memusnahkan etnis Bosnia.

Pembantaian yang terjadi terhadap Muslim Bosnia tercatat sebagai genosida paling mengerikan setelah Perang Dunia II usai.

Di tengah baku tembak antara Bosnia dan Serbia, itulah Presiden Soeharto berkunjung ke Balkan. Setelah bertemu Presiden Kroasia Franjo Tudjman, di Zagreb pada tahun 1995, Presiden Soeharto pamit untuk melanjutkan perjalanan ke Sarajevo, ibu kota Bosnia Herzegovina.

Demikian dikisahkan dalam Buku ‘Pak Harto The Untold Stories’ yang diterbitkan PT Gramedia Pustaka Utama tahun 2011.

Anggota rombongan kaget.

Baru saja mereka mendengar kabar pesawat yang ditumpangi Utusan Khusus PBB Yasushi Akashi ditembaki saat terbang ke Bosnia. Namun insiden penambakan itu tidak menyurutkan langkah pemimpin negara Non Blok ini berangkat ke Bosnia.

Setelah berdebat, PBB mengizinkan Soeharto terbang ke Bosnia. Syaratnya, Soeharto harus menandatangani surat

pernyataan risiko. Artinya PBB tak bertanggung jawab jika suatu hal menimpa Presiden RI kedua ini di Sarajevo.

Presiden Soeharto langsung meminta formulir kepada Kolonel Sjafrie Sjamsoeddin, Komandan Grup A Pasukan Pengaman Presiden. Dia langsung menandatangani surat itu tanpa ragu.

Sjafrie ketar-ketir juga.

Apalagi saat Soeharto menolak mengenakan helm baja.

Dia juga tak mau menggunakan rompi antipeluru seberat 12 kg yang dikenakan oleh setiap anggota rombongan.

“Eh, Sjafrie, itu rompi kamu cangking ( jinjing) saja,” ujar Soeharto pada Sjafrie.

Pak Harto tetap menggunakan jas dan kopiah. Sjafrie pun ikut-ikutan mengenakan kopiah yang dipinjamnya dari seorang wartawan yang ikut.

Tujuannya untuk membingungkan sniper yang pasti akan mengenali Presiden Soeharto di tengah rombongan.

“Ini dilakukan untuk menghindari sniper mengenali sasaran utamanya dengan mudah,” terang Sjafrie.

Suasana mencekam. Saat mendarat di Sarajevo, Sjafrie melihat senjata 12,7 mm yang biasa digunakan untuk menembak jatuh pesawat terbang terus bergerak mengikuti pesa-

Presiden Soeharto di Bosnia.

wat yang ditumpangi rombongan Presiden Soeharto.

Saat konflik, lapangan terbang itu dikuasai dua pihak.

Pihak Serbia menguasai landasan dari ujung ke ujung, sementara kiri-kanan landasan dikuasai Bosnia.

“Pak Harto turun dari pesawat dan berjalan dengan tenang. Melihat Pak Harto begitu tenang, moral dan kepercayaan diri kami sebagai pengawalnya pun ikut kuat, tenang dan mantap. Presiden saja berani, mengapa kami harus gelisah,”

beber Sjafrie.

Setelah mendarat, bukan berarti masalah selesai. Mereka harus melewati Sniper Valley, sebuah lembah yang menjadi medan pertarungan para pe­ nembak jitu Serbia dan Bosnia.

Sudah tak terhitung banyaknya korban yang jatuh akibat tembakan sniper di lembah itu.

Pak Harto naik panser VAB yang sudah disediakan Pasukan PBB. Walau di dalam panser, bukan berarti mereka akan aman 100 persen dari terjangan peluru sniper. Tapi Presiden

Soeharto santai-santai saja.

Akhirnya mereka sampai di Istana Presiden Bosnia yang keadaannya sangat memprihatinkan. Tidak ada air mengalir, sehingga air bersih harus diambil dengan ember.

Pengepungan yang dilakukan Serbia benar-benar meluluhlantakan kondisi Bosnia.

Presiden Bosnia Herzegovina Alija Izetbegovic menyambut hangat kedatangan Presiden Soeharto. Dia benarbenar bahagia Soeharto tetap mau menemuinya walaupun

harus melewati bahaya.

S et e l a h m e n i n g g a l k a n istana, Sjafrie pun bertanya pada Soeharto mengapa nekat meng­unjungi Bosnia yang berbahaya. Termasuk menyampingkan keselamatan dirinya.

“Ya kita kan tidak punya uang. Kita ini pemimpin Negara Non Blok tetapi tidak punya uang. Ada negara anggota kita susah, kita tidak bisa membantu dengan uang ya kita datang saja. Kita tengok,” jawab Pak Harto.

“Tapi resikonya sangat be-

sar, Pak” kata Sjafrie lagi.

“Ya itu bisa kita kendalikan.

Yang penting orang yang kita datangi merasa senang, morilnya naik, mereka jadi tambah semangat,” kata Pak Harto.

Kata-kata itu membekas di hati Sjafrie. Bahkan sampai puluhan tahun kemudian, dia masih ingat kata-kata Presiden Soeharto tersebut.

“Kalimat yang diucapkannya bermuatan keteladanan yang berharga bagi siapa pun yang hendak menjadi pemimpin,” tutup Sjafrie.nmer

Terungkap “Rasputinnya” Soeharto Selama 32 Tahun Soeharto adalah Presiden ke-2 yang memimpin Indonesia selama 3 dekade lebih. Sosok kharismatik yang telah mendunia ini juga dikenal dengan aturan hidupnya dan keluarga yang kental dengan adat budaya Jawa.

Ya, dan ternyata hal itu dibawa Soeharto hingga ke setiap sendi kehidupannya.

Hal ini pula yang membuat Soeharto seperti tak bisa lepas dari aura mistis.

Ternyata hubungan antara Soeharto dan dunia spirtiual ini bukan isapan jempol belaka. Terbukti ternyata selama 30 tahun lebih menjadi pemimpin tertinggi di Indonesia, Soeharto diketahui dibantu oleh Mayor Jenderal Sudjono Humardani.

Dia dikenal sebagai staf pribadi Soeharto yang memegang urusan keuangan dan ekonomi.

Kedekatan Sudjono dan Soeharto diungkap dalam buku biografi Liem Sioe Liong

berjudul ‘Liem Sioe Liong’s Salim Group: The Business Pillar of Suharto’s Indonesia.

Dalam buku itu diungkap, hanya Soedjono yang boleh masuk ke kamar Soeharto selain Ibu Tien. Bukan hanya staf pribadi, ternyata Sudjono juga dikenal sebagai penasihat spiritual kepercayaan Soeharto.

Begitu kuatnya pengaruh Sudjono kepada Soeharto, para jurnalis di era itu menjulukinya sebagai ‘Rasputin’ Indonesia.

Grigori Rasputin adalah ahli mistis dan orang terpercaya keluarga Nicholas II– Kekaisaran terakhir Rusia– pada 1915an.

Sudjono juga merupakan orang yang membawa nama konglomerat Liem Sioe Liong kepada Soeharto, sehingga mereka bisa bersahabat lebih erat di masa pemerintahannya.

Para jurnalis asing yang tak mengerti konsep mistis Jawa, melihat Sudjono adalah sosok yang aneh. Keterangan salah

satu jurnalis mengungkap bahwa Sudjono menerima duta negara barat di ruangan gelap.

“Dia mengenakan semacam kostum Jawa, berjalan dengan kaki t****g dan ada beberapa barang yang sepertinya mengandung kekuatan gaib,” kata jurnalis asing dalam buku tersebut.

Ya, saat itu Sudjono diketahui menerima tamu dengan kaki t****g. Dia menerima tamunya di ruangan yang hanya diterangi cahaya lilin. Hingga akhirnya muncul julukan untuk Soedjono, yaitu ‘Menteri Urusan Mistis’.

Namun bilakita runut lebih ke belakang, hubungan Soeharto dan Sudjono memang sudah lama terjalin. Keduanya adalah murid spiritual Romo Diyat.

Pada waktu itu, Romo Diyat pernah berpesan kepada Sudjono untuk menjaga Soeharto yang diramalkan akan menjadi orang hebat. Namun kala itu Soeharto justru mengecilkan peran Sudjono.

Dalam satu kesempatan, Soeharto membantah menjadikan Sudjono sebagai guru spiritualnya.

Hal itu disampaikan Soeharto dalam buku biografinya yang berjudul Soeharto: My Thoughts, Words and Deeds; An Autobiography’.

“Saya mendengar orangorang mengatakan bahwa dia mengetahui ilmu mistis lebih dari saya, namun Djono dulu sering sungkem ke saya. Dia menganggap saya sebagai senior yang mempunyai lebih banyak mengetahui soal mistis,” kata Soeharto dalam buku tersebut.

Beberapa orang mengatakan ilmu mistis adalah suatu hal yang bisa dipelajari dari guru.

“Namun untuk saya, ilmu mistis adalah cara untuk dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa,” katanya lagi.

Diceritakan dalam buku itu, pria yang akrab disapa Djono itu sering datang membawa buku catatannya ke Soeharto.

“Dia percaya dengan pen-

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Sudjono juga dikenal sebagai penasihat spiritual kepercayaan Soeharto.

gajaran spiritual dan dalam kapasitas tersebut, dia sering menasihati saya.” Ungkap Soeharto.

Namun, saat itu, ayah Hutomo Mandala Putra itu hanya menjadi pendengar yang baik.

“Saya hanya mendengarnya agar dia bahagia, namun tidak saya anggap semua yang dia katakan.” Imbuhnya.

“Saya menganalisis dan berpikir mengenai hal tersebut apakah masuk akal atau tidak. Jika masuk akal, masuk

nalar, maka saya menerimanya. Jika tidak, saya tidak akan mengikuti nasihatnya. Jadi bagi siapa yang berpikir bahwa Djono adalah guru mistis saya, maka dia salah,” kata pria yang dijuluki The Smiling General itu.nsur/kab

traveller Simak berita-berita terkini 29 Kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur: www.len sain d on esia . co m

fokus

Edisi 163 | 23 - 28 januari 2017

zoom

Warga Desa Lakardowo Datangkan Air Bersih dari Jolotundo, KLHK Tak Berkutik

Ansor Jatim Siapkan Unit Khusus Cyber Army dan Satgas Anti Hoax

Bupati Mojokerto MKP Tersangka Kasus TPPU?

Baca Halaman 10 | guam

Baca Halaman 14 | otonomi

Baca Halaman 15 | otonomi

Candi yang Keluar Dari Bumi

Malam itu Saroji (55), mendapat mimpi tak biasa. Ia terbangun dari tidurnya. Badannya gemetar, keringat dingin mengucur deras. Ia ketakutan. “Mimpinya benarbenar aneh,” kata Saroji, awal Oktober lalu.

Selengkapnya Baca Halaman 12

Laris Manis Bisnis Aneka Kado Bermotif Karakter Animasi Jepang Baca Halaman 13 | INSPIRASI USAHA

Risma Harus Perang Terbuka, Jangan Biarkan Mafia Menang

Gedung Cagar Budaya PDAM ‘Dibegal’

Modus-modus mafia tanah dan mafia peradilan yang dipertontonkan dalam kasus dugaan penyerobotan eks gedung PDAM Surabaya yang notabene aset Pemkot Surabaya, sangat kentara.

Eks gedung Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Surabaya di Jalan Basuki Rahmat (Basra) No 119-121 Surabaya, terancam hilang. Gedung yang berdiri di lahan seluas 3.796 meter persegi itu, merupakan tempat bersejarah yang pernah digunakan sebagai markas Badan Keselamatan Rakyat (BKR) di bawah pimpinan Sungkono saat kemerdekaan.

Sesuai SK Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini Nomor 188.45/232/436.1.2/2015 tanggal 23 September 2015, telah dinyatakan gedung tersebut menjadi Bangunan Cagar Budaya.

Di dalam gedung yang kini digunakan sebagai depo truk tangki, kata Humas PDAM Surya Sembada Surabaya, Ari Bimo Sakti, digunakan sebagai museum air.

Yah, satu lagi aset Pemkot Surabaya diklaim milik perorangan/swasta. Bahkan, pihak PDAM sendiri tak berkutik melawan orang-orang yang mengklaim atas hak tanah dan bangunan di Jalan Basuki Rahmat No 119-121 tersebut.

“Sudah berkali-kali kita kalah di persidangan. Hakim selalu mengabaikan fakta-fakta yang ada,” terang Muhammad Rizki, manajer hukum PDAM Surya Sembada Surabaya di Kantor PDAM Jalan Mayjend Prof. Dr. Moestopo No.2 pada 1991, Selasa (10/1/2017) lalu.

Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa (10/1/2017) memenangkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Hanny Layantara sebagai ahli waris sah atas tanah PDAM yang bersengketa tersebut.

“Pelawan (PDAM) tidak memiliki kapasitas sebagai pelawan,” seperti dibacakan Ketua Majelis Hakim Ferdinandus dalam amar putusan di ruang sidang Garuda.

Sebelumnya PN Surabaya mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor 93/EKS/2013/PN.Sby jo Nomor 679/ Pdt.G/2006/PN.Sby tanggal 25 November 2013., dengan isi penetapannya mengabulkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Hanny Layantara.

PDAM Surya Sembada yang melayangkan permohonan perlawanan eksekusi terhadap penentapan eksekusi tersebut, kalah lagi. Benar-benar tragis.

PDAM kalah berkali-kali PDAM Surya Sembada Surabaya bukan sekali ini saja kalah di persidangan dalam objek sengketa yang sama. Rizki menjelaskan, sebelum Hanny Layantara, ada nama Siti Fathiyah dan PT Perseroan Datang L’Auto NV (dulunya bernama PT Handel Maatschappij L’Auto).

Keduanya (Siti Fathiyah dan L’Auto) sama-sama mengajukan permohonan eksekusi atas lahan PDAM dan dimenangkan.

“Ini aneh, satu objek dengan dua penetapan,” tutur Rizki.

Rizki melanjutkan, pihaknya sebenarnya sudah menelusuri keabsahan tanah dan bangunan yang menjadi aset Pemkot Surabaya tersebut. Katanya, PDAM dulu menggunakan bangunan itu berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 12/Embong Kaliasin, Surat Ukur No. 202 tahun 1902, dan Sertifikat Hak Pakai No. 13/Embong Kaliasin, Surat Ukur No. 20 tahun 1902.

“Artinya, kepemilikan PDAM atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Basuki Rahmat No. 119-121 didasarkan pada pemisahan aset yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Jadi itu sudah jelas asetnya Pemkot Surabaya,” kata Rizki.

Lalu, tiba-tiba muncul Siti Fathiyah yang usianya sudah renta melayangkan permohonan eksekusi pada lahan PDAM tersebut. Dasarnya, Siti Fathiyah merupakan ahli waris dari Majari suaminya yang pernah mendapat wasiat (surat kuasa) dari pemilik sah bernama Bukki (Buckey) Scerer Van Ermel yang tertulis dalam akta perjanjian kerjasama tanggal 21 Januari 1974 No. 176 atas objek sengketa di Jalan Kaliasin No 119 Verponding No 5221 dan Jalan Kaliasin No 120 Verponding No 5222.

Atas dasar itu Siti mengajukan permohonan eksekusi pada Pengadilan Negeri Surabaya dan dikeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor 10/Eks/PN.Sby jo No 679/ Pdt.G/2006/PN.Sby. PDAM melakukan upaya hukum perlawanan terhadap eksekusi. PN Surabaya pun memutuskan menolak perlawanan PDAM untuk seluruhnya. Kemudian PDAM melakukan banding atas putusan Nomor 168/Pdt.Plw/2012/PN.Sby tanggal 11 September 2012.

Dalam tingkat banding, putusan tersebut diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 67/PDT/2013/ PT.SBY tanggal 21 Maret 2013.

PDAM pun mengajukan kasasi atas putusan banding. Dalam tingkat kasasi, putusan banding dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan kasasi No 244 K/ Pdt/2014 tanggal 28 Agustus 2015.

Namun pihak PDAM tidak mau menyerah. Sayid M Iqbal, Sekretaris PDAM Surya Sembada Surabaya mengatakan pihaknya telah mengumpulkan fakta-fakta yang diajukan ke persidangan. Salah satunya, menelusuri alas hak tanah berupa Eigendom Verponding di kantor pertanahan.

“Hasilnya, tidak pernah ada nama Bukki Scerer Van Ermel dalam riwayat kepemilikan alias fiktif. Klaim Siti Fathiyah, kami menganggapnya cacat hukum,” terang Iqbal di Kantor PDAM Jalan Mayjend Prof. Dr. Moestopo No.2 pada 1991, Selasa (10/1/2017).

Dari sini PDAM berhasil menghentikan eksekusi setelah melaporkan Siti Fathiyah dan Cipto Tjandra ke Polrestabes Surabaya karena telah memberi keterangan palsu atas akta otentik yang dijadikan dasar menggugat PDAM. “Waktu itu sebenarnya sudah mau dieksekusi. Tapi setelah kita sampaikan ada pemberian keterangan palsu ke polisi, akhirnya eksekusi tidak jadi,” jelasnya.

Dalam laporan pidana tersebut, polisi menetapkan Siti Fathiyah dan Cipto Tjandra sebagai tersangka pemalsu dokumen.

Penetapan tersangka dilakukan Polrestabes Surabaya dan telah menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke Kejari Surabaya, Kamis 13 Desember 2012. Namun pada 2013, Siti Fathiyah meninggal dunia. Namun hingga kini penetapan tersangka kepada Cipto Tjandra seperti hilang ditelan bumi. “(Katanya) pernah dilimpahkan ke Kejari, tapi berkasnya Cipto Tjandra dikembalikan karena dianggap kurang lengkap. Tapi sejak itu kasus pidana Siti Fathiyah dan Cipto Tjandra menjadi tidak jelas ditangani polisi,” kata Iqbal mempertanyakan hal itu.

Dengan adanya penetapan sebagai tersangka (Siti Fathiyah dan Cipto Tjandra), seharusnya bisa menggugurkan penetapan eksekusi perkara perdata. Tidak hanya itu, pada rentang waktu sebelum dijatuhkan putusan kasasi, Hanny Layantara mengklaim telah melakukan jual beli objek sengketa dengan Siti Fathiyah pada 29 September 2011 yang kemudian diajukan sebagai dasar permohonan eksekusi selanjutnya.

Padahal status Siti Fathiyah sudah menjadi tersangka atas objek yang disengketakan. Maka, seharusnya Hanny juga menjadi tersangka karena telah membeli tanah ‘abal-abal’. Nyatanya, hal itu justru tidak berlaku bagi PN Surabaya.

Saat itu Juru Bicara PN Surabaya Agus Pambudi mengatakan, tidak ada alasan untuk menggugurkan eksekusi karena putusan perkara ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

“Kalau sekarang ada kasus pidana terkait perkara ini, tidak ada pengaruhnya.

Karena eksekusi ini masalah perdata, tidak ada hubungannya dengan pidana. Di perkara perdata ini, polisi hanya mengamankan

www.lensaindonesia.com

saja kalau ada eksekusi,” katanya.

Iqbal melihat ada kejanggalan dalam proses hukum tersebut. “Putusan itu masih Kasasi dan sudah ada tersangka (Siti Fathiyah dan Cipto Tjandra). Artinya belum ada inkracht. Seharusnya semua (gugatan perdata) gugur. Tapi ini malah diteruskan,” ungkap Iqbal.

Dari sini kemudian muncul dugaan penyerobotan oleh pihak-pihak tertentu yang sengaja ingin mengusai hak atas tanah milik Pemkot Surabaya.

Ada mafia tanah dan mafia peradilan yang bermain, demikian bila memperhatikan jalannya proses peradilan perebutan tanah PDAM di Jalan Basuki Rahmat No 119-121 Surabaya.

‘Boneka-boneka’ mafia Modus-modus mafia tanah dan mafia peradilan yang dipertontonkan dalam kasus dugaan penyerobotan aset Pemkot Surabaya sangat kentara.

Siti Fathiyah maupun Hanny Layantara yang mengklaim sebagai pemegang kuasa atas tanah dan bangunan eks PDAM di Jalan Basuki Rahmat No 119121 Surabaya diduga hanya menjadi boneka kepentingan pihak ketiga.

Tidak bisa dipungkiri, aset Pemkot Surabaya itu sangat ‘gurih’ untuk diperebutkan. Lokasinya yang strategis di tengah kota menjadi alasan untuk menguasai tempat tersebut. Seperti diketahui harga tanah sekunder di Surabaya tepatnya di Jalan Basuki Rahmat setiap tahunnya naik dua kali lipat.

Pada awal Desember 2016, tanah di Jalan Basuki Rahmat Surabaya mencapai Rp 30 juta hingga Rp 50 juta per meter persegi. Bila dikalikan luas tanah 3.796 meter persegi, maka kata Rizki, harganya bisa mencapai Rp 190 miliar.

“Itu belum termasuk bangunannya.

Wajar jika banyak investor yang melirik tempat itu. Di sana bisa didirikan hotel dan lain-lain,” katanya.

Namun ketertarikan mereka sebenarnya tidak cukup beralasan. Sebab, bangunan di Basra sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Sayangnya, mereka sudah tidak peduli apakah bangunan itu cagar budaya atau bukan. Mereka akan menghalalkan segala cara untuk menguasai aset-aset milik Pemkot Surabaya.

Para ‘begal aset’ tidak berhenti begitu saja. Ancaman itu terlihat di depan mata dengan menguasai aset Pemkot lainnya yakni PDAM di Jalan Basuki Rahmat.

Awalnya mereka (begal aset) menggunakan boneka-boneka untuk melawan PDAM. Para boneka ini tidak bermain sendirian. Support-nya sangat besar terutama di urusan financial untuk memenangkan kasus di persidang­ an. Sehingga tak pelak, hakim-hakim pun dibuat ‘lembek’ dengan putusannya.

Hakim dianggap tidak fair lagi dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan.

Di antaranya, munculnya satu objek (PDAM) dengan dua penetapan. Ini yang dianggap tidak fair. Selain Siti Fathiyah dan Hanny Layantara, PT Perseroan Datang L’Auto NV juga melayangkan gugatan atas kepemilikan lahan PDAM di Basra.

Atas kasus ini, peran mafia peradilan sangat kuat. Mereka telah berhasil merusak sistem peradilan di negeri ini.

“Ini para mafia (tanah dan peradilan) bergabung,” tuding Fitradjaja Purnama, aktivis pertanahan.

“Secara kasus, saling klaim perorangan maupun swasta pada eks gedung PDAM bisa disebut sebagai upaya jahat yang dilakukan investor. Mereka menggunakan cara kotor yakni cara mafia,” sebut Fitra.

Cara-cara mafia yang demikian, tidak seharusnya dilawan dengan cara mafia.

Lanjut Fitra, perlawanan yang harus dilakukan Pemkot adalah perlawanan secara terbuka (perang terbuka).

“Sekarang ini perkara-perkara gugatan PDAM sangat tertutup di media. Nah, di sini Pemkot harus membangun opini.

Karena itu tidak bisa perkara ini hanya diurus di level PDAM. Bahkan meski Pemkot mengerahkan mesin-mesin birokrasinya tidak cukup. Karena itu Wali Kota Surabaya (Tri Rismaharini) harus serius ngurus persoalan ini,” urainya.

“Ini pertaruhan besar bagi wali kota. Kalau selama ini wali kota getol untuk urusan-urusan yang lain, walikota juga harus getol untuk urusan aset. Lawannya mafia tanah dan mafia peradilan. PDAM jangan sampai dibiarkan menyelesaikan ini sendiri,” demikian Fitra.nnov

guam

10

Edisi 163 | 23 - 28 Januari 2017

Warga Desa Lakardowo melakukan aksi demo mendesak aktivitas PT PRIA dihentikan.

Warga Desa Lakardowo Datangkan Air Bersih dari Jolotundo, KLHK Tak Berkutik Sebanyak lima balita mengalami gejala serupa.

Kelima balita yaitu Arika, Aqila, Zulfa, Rohmatin, dan Aldi. Mereka menderita dermatitis di selangkangan, kaki, tangan, dan ketiak yang tampak kemerahan pada tubuhnya.

D

ini diderita balita di Desa Lakardowo. Bukan itu saja, korban yang menderita penyakit dermatitis terus bertambah.

Sebanyak lima balita mengalami gejala serupa. Kelima balita yaitu Arika, Aqila, Zulfa, Rohmatin, dan Aldi. Mereka menderita dermatitis di selangkangan, kaki, tangan, dan ketiak yang tampak kemerahan pada tubuhnya.

“Tidak bisa dibayangkan, seperti apa rasanya penyakit kulit itu diderita oleh balita.

Anak-anak ini kalau mandi air galonan (mineral) atau air dari sumber Jolotundo, penyakit ini langsung sembuh,” tandas Daru.

Selain air sumur warga yang TDS-nya terus meningkat, di Dusun Sambi Gembol juga ditemukan tanaman mengering akibat insinerator yang mengeluarkan asap fly ash dan battom ash.

ugaan pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dikelola P T P u t r a R e st u Ibu Abadi (PRIA) membuat dampak cukup besar bagi warga Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Ketua Advokasi Penduduk Desa Lakardowo, Daru Setyo Rini menyebut, air sumur warga Desa Lakardowo Total Dissolved Solids (TDS) yang terkandung sudah mencapai 100 parts per million (ppm) dengan standar 500 ppm.

“Terutama di Dusun Kedung Palang yang berjarak 400 meter dari pengelola limbah B3 PT PRIA. Balita mulai terjangkiti dermatitis, “ ujar Daru, Senin, (26/12/2016).

Akibat pencemaran limbah PT PRIA di sumur-sumur warga, banyak yang menderita penyakit dermatitis. Penyakit

“Ini mengerikan. Setiap hari insinerator itu terus mengepulkan asap. Padahal kita tahu bahayanya cerobong asap itu. PP 101 tahun 2014 tentang limbah B3 menyatakan dengan tegas, bahwa batubara yang kita memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain,” jelas Daru.

Berdasarkan catatan KPPL, sudah ada 42 kasus kesehatan menyerang penduduk Desa Lakardowo. Karena air sumur yang tak layak dan ambient udara yang tercemar.

Banyak warga yang terserang penyakit, seperti typus, gatal-gatal serta panas.

Padahal sebelumnya tidak pernah ada kejadian sebanyak itu. Kita juga sudah melakukan uji laboratorium terkait dengan kondisi air di beberapa sumur warga yang terletak disekitar pabrik PT PRIA. Peneliti Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton), Riska Darmawanti, menyebut bahan volatil yang terdapat dalam batubara memberi petunjuk besaran asap yang dihasilkan Penyakit dermatitis yang menyerang balita akibat pencemaran air sumur limbah B3 PT PRIA.

nyerang balita akibat

g me Penyakit dermatitis yan

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

pencemaran air sumur

limbah B3 PT PRIA.

dari proses pembakaran. Bahan volatil tersebut, jelas Riska, bervariasi yaitu antara 8.845 persen yang di dalamnya terdapat senyawa Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) dan fenol.

“Kedua senyawa ini (PAH dan fenol) merupakan senyawa beracun dan tergolong dalam senyawa pengganggu hormon (SPH) yang mampu merubah metabolisme dan produksi hormon pada manusia. abu pembakaran batubara (APB) terdiri atas 2 jenis: fly dan bottom ash, “ terang Riska.

Kata Riska, selaku peneliti yang selama ini mendampingi warga Desa Lakardowo sebenarnya sangat berharap perhatian dan sikap tegas instansi terkait. Sayangnya, hal itu tidak pernah didapat oleh warga Desa Lakardowo.

“Pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tak berkutik,” kata Riska.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran KLHK dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirut PT PRIA, sebelumnya, Komisi VII menerima kenyataan yang tidak sesuai di lapangan.

Komisi VII DPR RI mempertanyakan fungsi pengawasan KLHK yang selalu menjadi ‘beking’ pengelolaan limbah B3 yang dikelola PT PRIA. Pasalnya, dampak limbah B3 tersebut diduga merugikan dan mengganggu kesehatan masyarakat Desa Lakardowo.

Komisi VII lantas mempertanyakan, bagaimana mungkin hasil analisis KLHK dan PT PRIA sama, tapi justru oleh warga Desa Lakardowo tidak dapat diterima sehingga muncul tuntutan untuk menutup PT PRIA. Riska menilai, KLHK tidak serius dalam menghadapi kasus limbah B3 di Desa Lakardowo. Menurut Riska, pihak KLHK sebenarnya sudah tahu soal pencemaran melalui hasil laboratorium.

“Baku mutu melalui sample air sumur dan air tanah dalam lab kan sudah jelas. Melebihi standar yang ditentukan. Kenapa harus ragu membuat bersikap,” ujar Riska bernada tanya.

Sementara itu, dari Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) Desa Lakardowo, Suntama menyayangkan dengan sikap instansi terkait, baik Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, KLHK,

dan anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, Provinisi Jawa Timur maupun DPR RI yang pernah datang di Desa Lakardowo.

Suntamah memandang, apa yang dilakukan para pejabat itu tak ada bedanya dengan sekadar jalan-jalan di atas penderitaan warga Desa Lakardowo.

“Mereka ya begitu, jalan-jalan di atas penderitaan kami. Sudah terang kami ini kena limbah B3, kenapa hanya diajak dialog terus, ndak ada keputusannya,” ucap Suntamah.

Selanjutnya, ia mengaku bersyukur ada pihak yang membantu tendon air untuk menampung air bersih. Air tersebut, kata Suntama, dibeli dari sumber mata air Jolotundo, Mojokerto yang berjarak 50 kilometer dari desanya.

“Ini mas, kita alhamdulillah masih ada orang yang mau membantu. Murni bantuan tendon ini dari pribadi orang bukan bantuan pemerintah.

Kalau tidak begini, kita harus beli air galon terus,” jelas Suntamah dengan menunjukkan beberapaa tandon air untuk penampungan air bersih berukuran 5000 liter.

Sebagaimana terjadi, warga Desa Lakardowo yang terdiri dari Dusun Lakardowo, Sambi

Gembol, Kedung Palang, Sumber Wulung, dan Selang, sudah 5 tahun berhadapan dengan limbah B3 yang dihasilkan PT PRIA. Upaya warga sudah dilakukan mengadu ke berbagi instansi terkait, termasuk mendatangi kantor KLHK di Jakarta, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf.

Terakhir Komisi VII DPR RI mendatangi desa tersebut, Kamis, (24/11/2016).

Suntamah menambahkan, sejak keberadaan PT PRIA, kehidupan sosial penduduk Desa Lakardowo mengalami perubahan. Dulu, penduduk di kampungnya dikenal rukun dan guyup. “Selain membuat pencemaran lingkuran, PT PRIA juga memecah belah masyarakat,“ ucap Suntamah.

Suntamah melihat sendiri cara pihak PT PRIA membuat kehidupan penduduk Desa Lakardowo tidak rukun. “Ada gerakan menawari pekerjaan di pabrik. Padahal selama ini tidak pernah terjadi. Ya bisa lihat saja sendiri, hingga sekarang se-Desa Lakardowo ini tidak ada 100 penduduk yang menjadi karyawan PT PRIA semua menuntut supaya tutup,” tuturnya.nind/pr

hukrim

11

Edisi 163 | 23 - 28 Januari 2017

Bapak Cabuli Anak Tiri Divonis 5 Tahun Penjara Jaelani, terdakwa kasus pencabulan terhadap anak tririnya, sebut saja Bunga (9), Senin (16/1/2016) diganjar vonis 5 tahun penjara oleh Ketua Majelis Hakim Ferdinandus dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya.

“Terdakwa dengan sah dan

meyakinkan telah melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam pasal 81-82 tahun 2012 tentang perlindungan perempuan dan anak dan menjatuhkan hukuman selama 5 penjara,” terang Hakim Ferdinandus saat membacakan amar putusan.

Dalam pertimbangannya, Hakim Ferdinandus menilai hal yang memberatkan bagi terdakwa adalah sebagai orang tua korban tidak melindungi dan justru merusak masa depan anak tirinya. Sementara yang meringankan terdakwa dalam kasus pencabulan itu,

dia dianggap sebagai tulang punggung keluarga.

Vo n i s M a j e l i s H a k i m tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa penuntut umum (JPU) Deddy Arisandi dari Kejari Surabaya yang menuntut 8 tahun penjara.

Meski mendapat vonis ringan,

terdakwa kasus pencabulan itu tidak mengaku masih pikirpikir. “Saya pikir-pikir pak Hakim,” ucapnya.

Terdakwa yang belum menyatakansikapdanmengaku masih pikir-pikir tersebut, juga ditanggapi hal senada oleh JPU Deddy. “Kami juga pikir-pikir

majelis,” ungkap JPU Deddy.

Perlu diketahui, perbuatan terdakwa dilakukan pada tahun 2014 saat rumah dalam keadaan kosong. saat itu Jaelani masuk ke dalam kamar korban dan mengiming-iming uang sambil memaksa melepas pakaian korban lalu menyetubuhinya.

Setiap selesai melakukan aksinya, terdakwa memberikan uang Rp 10.000 hingga Rp 15.000 dan selalu berpesan kepada korban, agar tidak melaporkan perbuatan terdakwa kepada saksi Sumiatun (istri terdakwa). nrofik

Kasus Perseteruan Suami Istri Bos Empire Palace

Keadilan Surabaya Sarat Rekayasa, Chinchin Ancam Lapor Mabes Polri Hotman Paris mengancam akan melaporkan Gunawan Angka Widjaja ke Mabes Polri, karena di Surabaya Chinchin susah mencari keadilan yang dianggapnya penuh rekayasa.

K

asus dugaan penggelapan dokumen yang menjerat mantan Dirut Empire Palace Trisulowati Yusuf alias Chinchin yang dilaporkan laporan suaminya Gunawan Angka Widjaja (komisaris), dinilai banyak kejanggalan dan penuh rekayasa.

Hal tersebut diungkapkan kuasa hukum Chinchin, Hotman Paris Hutapea, sesaat setelah sampai di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (18/1/2017). Hotman meminta Kajati Jatim melakukan pemeriksaan terhadap Kajari dan Kasipidum Kejari Surabaya.

“Pertama saya minta agar Kajati Jatim memeriksa Kajari dan Kasipidum Kejari Surabaya, atau siapa saja jaksanya yang memeriksanya, hingga bisa menetapkan hingga P21,” terangnya.

Hotman Paris kembali menegaskan bahwa kasus yang dialami kliennya bukan merupakan tindak pidana, melainkan masalah suami istri yang masih terikat harta gono gini dan belum

ada perjanjian pisah ranjang.

Untuk mendukung laporannya nanti, tim kuasa hukum Chinchin saat ini mengumpulkan bukti-bukti. “Dari buktibukti yang kami kumpulkan, ternyata klien kami telah membangun istana properti hingga terkumpul harta ratusan miliar rupiah. Dan setelah kami pelajari, ternyata klien kami dijebloskan ke penjara hanya karena dokumen busuk, dimana klien kami sebagai direktur utama yang akan melakukan audit keuangan malah dituduh melakukan penggelapan dan pencurian,” ungkapnya.

Ditambahkan Hotman, bisnis properti yang dibangun Chinchin dan suaminya Gunawan Angka Widjaja telah menghasilkan keuntungan hingga ratusan miliar rupiah dan sebagian telah masuk rekening pribadi Gunawan.

“Klien kami ini seorang arsitek yang piawai dan berhasil mendesign Hotel Empire Palace serta sejumlah properti lainnya di Surabaya, Sidoarjo, Jakarta dan Tangerang. Dari kerja kerasnya itu, mampu membangun bis-

Hotman Paris Hutapea menunjukkan sebagian dokumen yang dikumpulkan timnya untuk melaporkan kasus Chinchin ke Mabes Polri.

nis istana properti yang begitu besar sehingga mengumpulkan keuntungan Rp 280 miliar,” tambahnya.

Pengacara gaek ini juga mengancam akan membawa masalah ini ke Mabes Polri. Ia menegaskan bahwa kasus yang dialami kliennya bukan merupakan tindak pidana, melainkan masalah suami istri yang masih terikat

Sindikat Jaringan Narkoba asal Malaysia Dibongkar M Faruk (27), Asep Muhammad (21) dan Adi Prasetyo (23) dibekuk petugas Unit III Sat Reskoba Polrestabes Surabaya yang dipimpin langsung AKP Suhartono. Ketiganya terlibat kasus narkoba jaringan dengan barang bukti yang disita adalah 6 paket sabu 4,96 Kg dan 14 bungkus plastik berisi pil ekstasi 7.186 butir seberat 1,5 kg.

Te r u n g k a p n y a j a r i n gan narkoba internasional ini bermula dari informasi masyarakat yang dikembangkan Unit III Sat Reskoba Polrestabes Surabaya.

Pada Minggu (15/1/2017) petugas awalnya mengamankan M Faruk di Jl Dukuh Pakis Surabaya setelah melakukan undercover buy (petugas menyamar jadi pembeli). Hasilnya dari tangan M. Faruk ditemukan 2 paket sabu-sabu seberat 2 Kg. Dari pengakuan M Faruk, diperoleh informasi jika dipasok sabu dari Asep Muhammad.

Polisi melakukan pengembangan dan berhasil meringkus Asep Muhammad yang saat itu bersama Adi Prasetyo di Apartemen Puncak Permai Surabaya. Dari keterangan Asep, dirinya menyimpan narkobanya di Apartemen Water Palace Tower F kamar 2816.

Dalam penggeledahan di apartemen tersebut ditemukan 4 paket sabu seberat 3 Kg, 14 bungkus pil ekstasi berisi total 7.186 butir dengan berat 1,5 Kg, 1 timbangan, 4 bendel klip plastik, 1 alat pres plastik, 3 Hp dan 3 buku transaksi.

www. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Kapolrestabes Kombes M Iqbal diapit Kasat Reskoba AKBP Ronny Faisal dan Wakasat Kompol Anton Prasetya, menunjukkan barang bukti tangkapan besar jaringan narkoba internasional.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Muhammad Iqbal mengatakan, pihaknya mengapresi prestasi temuan UNit III Sat Reskoba Polrestabes Surabaya. “Para pelaku ini sudah kami intai sejak dua bulan lalu sebenarnya. dari ketiganya akan terus kami kembangkan untuk mencari pelaku-pelaku lainnya,” ujarnya di lokasi penyimpanan sabu dan pil ekstasi Apartemen Water Palace, Selasa (17/1/2017).

Ditanya ketiganya adalah jaringan internasional. Kombes Pol Muhammad Iqbal membenarkannya. Menurutnya, dalam pemeriksaan diketahui bila narkoba itu dipasok dari Malaysia. “Barang-barang tersebut dipasok dari Bandung lewat jalur darat. Barang yang di Bandung diduga dipasok bandar besar di Malaysia,” tambahnya.

Kombes M Iqbal menambahkan, dalam melakukan

penjualan narkoba, ketiganya memiliki peran yang berbeda.

“Asep Muhammad sebagai bandarnya, M Faruk dan Adi Prasetyo sebagai pengedarnya.

Saat ditangkap, pelaku Asep nekat melawan sehingga terpaksa diberi tindakan terukur dan tegas dengan mnembak kaki kanannya,” pungkasnya.

Sedangkan Kasat Reskoba Polrestabes Surabaya AKBP Ronny Faisal mengungkapkan, pihaknya saat ini sedang mengincar tersangka lainnya dari jaringan narkoba internasional sindikay Asep Muhammad.

“Kami akan terus dalami kasus ini. Mereka mengaku setiap transaksi menggunakan sitem ranjau. Yaitu janjian dulu dengan pembeli lalu barangnya diletakkan di suatu tempat yang sudah disepakati. Setelah mengirim uang via tranfer, pembeli baru boleh mengambilnya,” tutup AKBP Ronny Faisal.nnanda

harta gono gini dan belum ada perjanjian pisah ranjang. “Kami akan melaporkan Gunawan Angka Widjaja ke Mabes Polri karena di Surabaya klien kami susah mencari keadilan,” urainya.

Hotman mengungkapkan, saat ini pihaknya terus mengumpulkan domuken dan bukti-bukti yang akan dibawanya melapor

ke Mabes Polri. Dari dokumen yang akan dijadikan sebagai barang bukti dalam laporannya itu nanti, diklaim bahwa sebagian keuntungan masuk ke rekening pribadi Gunawan. “Ini adalah bisnis yang dibangun klien kami dan suaminya, namun sebagian dana tersebut masuk ke rekening pribadinya sauadara Gunawan,” katanya.

Dalam sidang tersebut, Gunawan mangkir sebagai saksi pelapor dengan alasan sakit.

Selain Gunawan Angka Widjaja, tiga saksi lainnya, yakni Purwanto, Bambang dan Evi Puspitasari yang merupakan karyawan Empire Palace, juga tak hadir di Pengadilan Negeri Surabaya sebagai saksi.

Ketidakhadiran pelapor dan

para saksi ini membuat kecewa Hotman yang jauh-jauh datang dari Jakarta.

Dia mengaku sangat kecewa dengan ketidakhadiran para saksi. Menurutnya, dugaan ada rekayasa dalam kasus penggelapan dokumen yang menimpa kliennya menjadi semakin jelas. “Ini sudah sangat jelas, kalau sudah direkayasa.

Ini sebenarnya kasus suami istri dan merupakan perdata.

Namun dipaksakan masuk ranah pidana hanya karena dokumen busuk yang dijadikan alasan lalu klien kami dilaporkan telah melakukan penggelapan dan pencurian,” tegas penggemar mobil mewah ini.

Ketua Majelis Hakim Unggul Warso Murti langsung menutup sidang dan diagendakan lagi pekan depan, Rabu (25/1/2017).

“Karena saksi tidak hadir, maka sidang kami tutup dan dilanjutkan pekan depan,” serunya menutup sidang.

Sedangkan mengenai batal hadirnya Gunawan Angka Widjaja karena alasan sakit dibenarkan kuasa hukumnya, Teguh Suharto Utomo. “Beliau sakit karena karena kecapekan mengurus komplain pembeli ruko yang uang mukanya sudah diambil terdakwa. Kasihan beliau sudah capek pikiran dan capek hati merasa dikhianati istrinya.

Atas saran dokter harus istirahat dulu,” ujarnya.nrofik

Rebutan Warisan Anggota DPRD Jatim, Isteri Muda jadi Pesakitan Pasca meninggalnya anggota DPRD Jatim, Imam Masduki, dua mantan istrinya saling berebut harta warisan hingga dibawa keranah pengadilan.

Indah Sulistyowati, warga Villa Bukit Mas Monaco II Surabaya, yang mengaku sebagai istri kedua almarhum, harus menjadi terdakwa dan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (17/1/2017).

Terdakwa dilaporkan ke polisi oleh istri pertama Imam Masduki, Yun Ari Purwanti, atas tuduhan melakukan pemalsuan surat penetapan hak warisan almarhum.

Sidang dengan agenda pemeriksaan, terdakwa membeberkan awal perkenalannya dengan almarhum hingga dikaruniai empat orang anak.

“Sebelumnya beliau dosen saya, karena mengaku duda kami akhirnya menikah pada tahun 1996,” ujarnya.

Terdakwa Indah memaparkan bersedia menikah dengan terdakwa karena sejak perkenalannya tersebut, almarhum mengaku sudah berstatus Duda.

Namun, status abal-abal itu ketahuan saat isteri pertama mendatangi rumahnya. “Saya baru tahu kalau Beliau masih mempunyai istri setelah beberapa tahun menikah,” tambahnya.

Indah mengaku tahun 2002 mengajukan gugatan

cerai ke Pengadilan Agama Surabaya dan gugatannya d i k a b u l k a n o l e h KU A Banyuwangi. Namun, almarhum mengajaknya menikah kembali yang disetujui oleh terdakwa, hingga dikaruniai dua anak lagi. “Saat menikah kedua, kami lakukan dibawah tangan (Siri), dalam perceraian sebelumnya surat nikah kami tidak distil,” ungkapnya.

Pada tahun 2011, Imam Masduki meninggal dunia karena sakit. Pada 2012 terdakwa mengajukan penetapan waris ke PA Surabaya. Ia mengajukan dirinya dan dua anaknya sebagai ahli waris sah harta Imam Masduki. Saat itu, penetapan waris yang d i a j u k a n t e r d a k wa d a n disetujui oleh PA Surabaya.

Terdakwa dan anaknya dinyatakan sebagai ahli waris sah. Namun tidak begitu lama, hal itu diketahui oleh Yun Ari Purwanti, yang statusnya masih tercatat sebagai istri sah Imam Masduki. Sehingga bersama ketiga anaknya melaporkan terdakwa ke polisi dengan tuduhan pemalsuan dokumen.

Terdakwa dinilai telah memalsukan keterangan dalam surat saat proses pengajuan penetapan waris, juga tidak menerangkan bahwa status hubungan perkawinannya dengan Imam Masduki sudah bercerai.

Indah Sulistyowati, warga Villa Bukit Mas Monaco II Surabaya, jadi pesakitan setelah dituduh memalsukan hak waris dari suaminya Imam Masduki.

“Saat itu dalam persyaratannya, pengadilan hanya minta surat nikah, bukan surat cerai. Jadi saya hanya memberikan surat nikah yang belum ditarik pengadilan untuk memenuhi persyaratan penetapan waris.

Kebetulan surat nikah suami saya masih ada. Disamping itu, status pernikahan saya di KUA Banyuwangi juga belum dicoret,” kilah terdakwa.

Atas perbuatannya, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wilhelmina dari Kejari Surabaya, terdakwa dijerat pasal 263 ayat 2 KUHP tentang pemalsuan surat. Terdakwa sempat ditahan namun belakangan, penangguhan pena-

hanannya dikabulkan oleh majelis hakim PN Surabaya.

Sudarto, Penasehat Hukum terdakwa mengatakan bahwa semestinya permasalahan ini bisa dimusyawarahan secara kekeluargaan dan tidak dibawa ke ranah hukum.

“Kedua belah pihak sudah ada perdamaian kok. Dan hari ini surat perdamaian itu sudah kita serahkan ke majelis hakim di persidangan,” terang Sudarto saat dikonfirmasi sesaat usai sidang.

Sidang sendiri akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan nota tuntutan oleh jaksa Penuntut umum.nrofik

traveller

12

Edisi 163 | 23 - 28 Januari 2017

Diyakini Leluhur Orang Bali Berasal dari Dieng

Candi yang Keluar Dari Bumi Leluhur orang Bali diyakini berasal dari Dieng. Kesamaan orang Bali dan Dieng yang masih ada hingga sekarang adanya anakanak rambut gimbal.

m

kannya tepat, ternyata tempat yang ditunjukkan persis seperti di dalam bisikan,” katanya.

Ia menambahkan, sejak pertama menerima bisikan gaib itu, makin ke sini makin kuat suaranya dan makin sering. Bisikan itu langsung mengarahkan Saroji untuk menuju ke arah tertentu dari Gunung Pangonan.

Total ada satu candi dan empat bangunan yang diperkirakan sebagai padepokan Hindu di masa lalu. Menurut dia, candi-candi baru mulai bermunculan meski sebelumnya penduduk setempat tak melihat keberadaan candi tersebut.

Ta k m u d a h m e n c a p a i bukit Pangonan. Selain harus mendaki perbukitan, di sisi kanan dan kiri juga terdapat jurang. Namun saat ini penduduk setempat sudah membuat jalur baru yang relatif lebih mudah dijangkau.

Pemandangan di atas bukit memang berbeda dibanding bukit lain di Dieng seperti Bukit Prau atau Sikunir yang lebih dulu kondang dibanding Bukit Pangonan. Di bukit ini, orang bisa melihat matahari terbenam dan terbit sekaligus.

Ada juga pemandangan Telaga Merdada dari atas bukit.

Selain itu ada hamparan padang savana yang mencapai 10 hektare.

Kompleks candi tersebut, seperti yang tertulis dalam prasasti diperkirakan mulai dibangun tahun 713 atau

alam itu Saroji (55), mendapat mimpi tak biasa. Ia terbangun dari tidurnya.

Badannya gemetar, keringat dingin mengucur deras. Ia ketakutan. “Mimpinya benarbenar aneh,” kata Saroji, awal Oktober lalu.

Sehari-hari, Saroji bekerja di Unit Pelaksana Teknis Daerah Dieng. Selain menjaga parkiran, ia juga membuat minuman purwaceng dalam kemasan. Ia asli Dieng yang paham betul karakter daerah itu.

Ia adalah penemu candi baru di kawasan Dieng itu.

Candi baru itu ditemukan pada 22 September 2013.

Sebelum menemukan candi baru, ia bercerita, dirinya mendapat bisikan gaib. Dalam bisikan itu, ia diminta untuk mendaki bukit Pangonan.

Bukit ini letaknya tak jauh dari Kompleks Candi Arjuna.

Berada di ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut itu, kata bisikan itu, ada sebuah candi yang minta digali. Benar saja, di daerah itu ternyata ada sebuah candi baru yang kini dinamakan Candi Wisanggeni.

Ta k j a u h d a r i C a n d i Wisanggeni, menurut bisikan yang sama, juga ada sebuah situs baru di ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut.

Dari bisikan yang diterimanya, Saroji harus menggali sedalam satu meter. Penggalian itu membuahkan hasil. “Bisi-

abad XIII hingga abad XV. Sedangkan luas keseluruhan kompleks candi-candi itu mencapai 100 hektare.

Saat ini sudah ada lima kompleks candi yang dikenal. Kompleks tersebut yakni Candi Arjuna, Dwarawati, Gatotkaca, Bima dan Magersari.

Sedangkan kompleks candi lainnya mulai bermunculan.

Kepala Seksi Purbakala dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, Hutomo mengatakan, candi di Dieng merupakan candi Hindu tertua di Nusantara. “Candi di Dieng bukan untuk pencitraan atau kemegahan tapi khusus untuk peribadatan,” katanya.

Ini berbeda dibanding candi Borobudur dan Prambanan.

Itulah mengapa candi di Dieng bentuknya sederhana namun terletak di lokasi yang sangat spesifik. Antara kompleks candi dan panorama alam merupakan satu kesatuan.

Ia menambahkan, candi Dieng mirip dengan candi-candi Hindu di India. Bentuk paling kentara adalah pada Candi Bima yang arsitekturnya sangat mirip dengan candi-candi di India.

Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dieng, Aryanto mengatakan, jika dilihat dari penampakannya situs-situs di bukit Pangonan merupakan tempat belajar agama Hindu pada abad kedelapan. “Dari hasil observasi sementara itu seperti tempat belajar agama, mirip Darmasala tapi itu bukan candi jika melihat dari struktur pondasi batu,” katanya.

Situs tersebut memiliki lebar 3 meter dan panjang 4 meter dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Menurut dia, di bukit Pangonan kemungkinan masih banyak situs-situs lain.

Arkeolog dari Balai Budaya Cagar Budaya (BBCB) Jawa Tengah Winda Artista Harimurti mengatakan, dilihat dari bentuknya, bangunan kuno tersebut memang menyerupai sebuah candi. Selain ada wujud kala di pintu depanya, bangunan kuno tersebut juga menyerupai bangunan candi-candi Dieng.

Ketua Kelompok Ma­ syarakat Sadar Wisata Dieng Pandawa, Alif Faozi mengatakan, di bukit Pagonan kemungkinan masih akan banyak ditemukan situs-situs lain, karena di bukit tersebut masih banyak ditemukan batu-batu seperti candi.

“Mungkin bisa lebih banyak lagi, masih banyak ditemukan batu-batuan,” katanya.

Sedangkan lokasi situs ini berada di lereng yang agak curam, sebagian situs juga sudah rusak, karena dipinggirnya agak longsor akibat struktur tanahnya yang sudah melorot. Besarannya kira-kira sama seperti candi yang ada di kompleks Arjuna.

Selain ancaman longsor, situs candi di Dieng juga tak luput dari ancaman pencurian. Ia mengatakan, penanganan situs Dieng lebih tertata dengan baik saat masih zaman Orde Baru. “Waktu zaman pak Soeharto, lahan yang ada situsnya tidak boleh dibangun rumah. Bahkan petani ditransmigrasikan agar tidak membuka lahan untuk perta-

nian,” katanya.

Dari ratusan bekas candi itu, kini tinggal sembilan candi yang masih berdiri tegak.

Padahal, di dekat Watu Kelir Desa Dieng Wetan, dirinya pernah menemukan tumpukan bebatuan bekas candi yang sudah rusak. Di tempat itu dahulu kemungkinan ada dua candi yang berdiri.

Persoalan lainnya, kata dia, dari sekitar 84 hektare luas lahan situs Dieng yang masuk daerah itu, baru 37 hektare lahan yang sudah disertifikasi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah. Total luas lahan mencapai 380 hektare yang terbagi di dua kabupaten yakni Banjarnegara dan Wonosobo.

“Alih fungsinya cukup tinggi menjadi lahan kentang sehingga menyulitkan untuk dilakukan proses sertifikasi,” katanya.

Penemuan banyak artefak candi juga dibenarkan oleh Mukson, pengelola Museum Kailasa Dieng. Selama ini penemuan artefak di ladang pertanian biasanya diserahkan ke pengelola museum ini. “Kesadaran petani saat ini sudah bagus, mereka akan menyerahkan benda bersejarah itu ke museum,” katanya.

Ia mengatakan, ratusan artefak berupa arca, lingga yoni dan bebatuan bagian candi kini masih disimpan di gudang museum. Pernah suatu ketika, kata Mukson, ada arca Shiwa dan dua makara dicuri orang.

“Tapi secara misterius benda yang hilang tadi bisa kembali ke tempatnya semula,” katanya.

Mbah Naryono (80), sesepuh Dieng, selama ini ia

Candi Setyaki yang belum selesai rekonstruksi ulangnya.

dipercaya sebagai juru kunci sejumlah situs peninggalan Hindu seperti candi dan tempat keramat lainnya.

Namun, ia menolak disebut sebagai orang pintar. “Saya memang sering mengantarkan umat Hindu Bali untuk sembahyang di tempat-tempat suci,” katanya.

Pada September lalu, kata dia, sekitar 70 orang dari Bali mendatangi Candi Dwarawati untuk sembahyang. Selain itu, mereka juga sesekali bersembahyang di Candi Arjuna.

Ia mengatakan, leluhur orang Bali berasal dari Dieng.

Itulah mengapa hubungan batin antara Mbah Naryono dengan orang-orang Bali begitu dekat. Jika ada kegiatan sembahyang di Dieng, Mbah Naryonolah yang mengantar orang-orang tersebut.

“Mereka biasanya mendapat wangsit agar berdoa di Dieng,” katanya.

Jika pada tahun-tahun lalu kedatangan orang Bali biasanya setahun sekali, akhir-akhir ini mereka kerap datang untuk sembahyang. Uba rampe sembahyang bahkan dibawa langsung dari Bali.

Ia berkisah, kesamaan orang Bali dan Dieng yang masih ada hingga sekarang yakni adanya anak-anak rambut gimbal di kedua daerah itu.

Rambut gimbal itu hanya bisa hilang jika diruwat oleh tetua adat seperrti Mbah Naryono.

Mbah Naryono sudah meruwat dan memotong rambut gimbal sekitar 40 tahun. Ia da-

hulu juga berambut gimbal.

Upacara Hindu terbesar yang pernah digelar yakni pada tiga tahun lalu. Mereka mengadakan upacara Tawur Agung Labuh Gentuh di Kawah Sikidang.

Pada saat itu, sejumlah sesaji dilemparkan ke dalam kawah. Termasuk seekor anak kambing yang menjadi perlambang persembahan kepada dewa dewi. Sedangkan sapi dan kerbau urung dilemparkan ke kawah karena pertimbangan tidak tega, oleh masyarakat setempat.

“Seperti pada upacara lainnya, sesaji merupakan simbol persembahan kepada leluhur,” kata Ketua Paguyuban Sekehe Astiti Rahayu Rsi Markandya Gunung Sari Artha, Mangku Alit Artha, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, saat upacara Tawur Agung itu, sekitar 130 umat Hindu datang ke Dieng. Bagi warga Bali, leluhur mereka berasal dari Dieng.

Karena bencana alam dahsyat, leluhur mereka berjalan kearah timur. Singgah di Tengger Bromo, Banyuwangi dan berhenti di Bali.

Mangku Alit Artha mengatakan, mereka meyakini leluhur mereka merupakan orang Dieng. Ia menambahkan, prosesi Tawur Agung di Bali biasanya dilaksanakan 100 tahun sekali. Sesaji yang dilarung di kawah, sudah disiapkan dari Bali. Termasuk gamelan untuk pengiring tari Bali.nber/tag

Salah satu relief di Candi Setyaki.

Kompleks Candi Arjuna Dieng. Candi ini merupakan peninggalan Agama Hindu yang dibangun pada abad ke 7.

Mencicipi Burger Om Telolet yang Terbungkus Daun Pisang Namanya Burger Om Telolet. Ini merupakan jenis makanan cepat saji baru di Kota Malang, Jawa Timur.

Bentuknya tidak jauh beda dengan burger pada umumnya. Terdiri dari roti yang diiris tengahnya lalu diberi daging, telur, keju dan berbagai jenis sayuran.

Bedanya adalah pada saat penyajiannya. Burger telolet yang ada di Jalan LA Sucipto nomor 262 Kelurahan Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang itu disajikan dengan bungkus daun pisang.

Hasilnya, aroma yang ada dalam burger itu tidak cepat hilang meski dalam kondisi dingin sekali pun.

“Untuk menahan ciri khas dan aromanya supaya tidak cepat hilang,” kata Neno Fauzi, salah satu pengelola usaha Burger Om Telolet.

Selain itu, pemakaian daun pisang itu juga untuk menambah aroma pada burger itu sendiri, karena daun pisang sudah sering dipakai sebagai bungkus makanan dan menimbulkan aroma yang khas.

“Ini juga warisan nenek moyang. Kalau bungkus makanan biasanya pakai daun pisang,” kata Neno di sela-sela melayani pembeli.

Terkait penamaan Burger Om Telolet, Neno mengaku

Seorang pembeli saat menunjukkan Burger Om Telolet yang terbungkus daun pisang di Kota Malang.

terinspirasi oleh kegemaran anak kecil. Pasalnya, anak kecil suka bermain di jalanan dan menunggu bus yang bunyi klaksonnya “telolet”.

“Fenomena mas. Terus terang yang kasih nama anakanak kecil. Dia sering lihat bus yang bunyinya ‘telolet’,” ungkapnya.

Usaha Burger Om Telolet itu masih baru seminggu dimulai.

Namun demikian, animo pembeli sudah banyak.

Pengelola juga menyediakan paket delivery. Sehari, pengelola sudah bisa mendapat 35 paket pesanan. “Kita utamakan delivery. Kita pasarkan lewat online,” jelasnya.

Namun bagi pembeli yang ingin datang langsung, pengelola sudah menyediakan kafe.

Ada empat jenis burger yang tersedia, di antaranya Burger Telolet Beff, Burger

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Telolet Udang, Burger Telolet Mushroom dan Burger Telolet Sehat. Harganya mulai Rp 10.000 hingga Rp 17.000.

Selain itu juga ada burger mini seharga Rp 5.000. Burger mini ini untuk memenuhi kebutuhan anak kecil. “Kita berharap bagaimana burger ini menjadi oleh-oleh khas Malang,” ujar Neno.

Indah Kurnia (24) warga Jalan Terusan Batubara gang 4, Blimbing, Kota Malang yang kebetulan tengah menikmati burger itu mengaku suka.

Menurutnya, rasa gurih dalam burger itu sangat khas.

“Kayak ada harum-harum daun pisangnya itu. Bumbu dan rasa mericanya terasa,” katanya.

Selain itu, daging dan roti pada burger itu juga terasa gurih. “Rotinya itu tidak keras.

Dagingnya juga sama,” ungkap Indah.nand/kom

Ada Pempek Ukuran Kapal Selam Menyebut pempek, melayang pikiran ke Palembang.

Meskipun kota asalnya terentang ratusan kilometer, penganan ini populer dan mudah ditemui di tiap sudut Jakarta. Di sejumlah restoran, cita rasa pempek berikut cukonya diracik mirip dengan pempek di ”Bumi Sriwijaya”.

Pempek atau empek-empek di daerah asalnya memakai ikan belida ataupun ikan gabus sebagai bahan utama. Di Jakarta, bahan utama pempek umumnya ikan tenggiri.

Daging ikan dihaluskan dan dicampur dengan tapioka atau sagu, telur, dan bumbu lain.

Rasa gurih pempek berbaur dengan asam, manis, dan pedas si kuah cuko. Nikmat....

Salah satu restoran yang menyajikan cita rasa serupa dengan kota asalnya ada di Warung Pempek Cawan Putih di Jalan H Agus Salim atau yang lebih dikenal Jalan Sabang, Jakarta Pusat.

Varian pempek di sini cukup lengkap. Ada pempek ukuran besar seperti kapal selam dan lenjer.

Ada pula pempek kecil yang terdiri dari pempek belah (pempek lenjer yang digoreng kemudian dibelah dan diisi udang kering dan kecap), lenjer, telur kecil, adaan, kulit, dan keriting. ”Saya suka makan pempek.

Beberapa kali mencari pempek dengan rasa asli, baru di sini yang saya dapatkan. Ikan tenggiri berasa dan kuah cukonya

Pempek, salah satu makanan khas Palembang, banyak disajikan di rumah makan-rumah makan di Jakarta. Salah satunya di Cawan Putih di Jalan Sabang, Jakarta Pusat.

pas banget. Kuahnya kental dengan rasa asam, pedas, dan manis yang menyatu,” kata Aries (32), warga Palembang yang juga karyawan sebuah perusahaan swasta di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat.

Apa beda pempek Cawan Putih dengan pempek di tempat lainnya? ”Pempek di sini sangat terasa ikan tenggirinya dibandingkan aci. Kuah cukonya juga lebih kental dan ada rasa asam, pedas, dan manisnya yang sangat berasa,” kata Ika Furi (30), karyawati Warung Pempek Cawan Putih.

Pempek dibuat natural, tanpa pengawet dan pemutih. ”Pempek yang dibuat hari ini semua habis pada hari ini

juga,” tambah Ika. Cukonya berasal dari asam jeruk tanpa menggunakan cuka sama sekali sehingga terasa lebih gurih dan nikmat.

Menikmati pempek tidak lengkap tanpa irisan ketimun berbentuk kotak kecil-kecil dan ebi kering yang dihaluskan, mirip koya pada soto ayam. ”Kalau di Palembang, pempek ini menjadi makanan utama. Tidak hanya sebagai sarapan, tetapi juga untuk makan siang dan makan malam,” ujar Ika. Pempek kapal selam dan lenjer besar dijual Rp 30.000 per porsi, sedangkan pempek kecil Rp 5.000 saja per buah.

Bagi penggemar makanan

berkuah, Cawan Putih juga menyediakan pempek model (pempek rebus yang disajikan dengan kuah berbumbu), tekwan, dan pindang patin.

Pindangnya yang kental dengan rasa asam di lidah membuat makanan itu terasa segar saat dicicipi. Sebagai teman pendamping, tersedia es kacang dan berbagai jus buah.

Usaha milik Endang Sri Hariatie BK yang dibuka sejak 2010 ini telah membuka cabang di beberapa tempat lain, yakni Ruko Griya Inti Sentosa Sunter, Pecenongan, dan Hotel Sahid (Food Street). ”Sebelumnya, kami buka juga di Pasar Santa, tetapi sekarang sudah tutup,” kata Ika.nwis/kom

inspirasi usaha

13

Edisi 163 | 23 - 28 Januari 2017

Bisnis Teh Hijau Sukses Raup Omzet Rp 300 Juta per Bulan Kecintaanya pada teh membuat, Ifah Syarifah, berinovasi mengembangkan teh sebagai bahan baku untuk membuat aneka produk. Ifah mengawali bisnis ini dengan aktif di kegiatan sosial bersama pecinta teh dan petani teh pada 2005.

Di 2007, Ifah berpikir bagaimana kegiatan tersebut bermanfaat sehingga dia mulai berbisnis dengan modal sekitar Rp 5 juta untuk membeli teh.

Produk awalnya berupa minuman teh putih dan teh hijau.

Lalu, ia berinovasi menjadikan teh bahan baku untuk aneka produk, misalnya cokelat green tea, es krim green tea, karamel

teh, green tea rice cracker, serta produk kecantikan seperti sabun teh dan hand body teh.

Bahan baku teh dia beli dari eksportir, karena saat itu dia belum mempunyai kebun. Namun, seiring berkembangnya bisnis, Ifah akhirnya bisa memenuhi bahan baku sendiri dari kebun bersertifikat HGU kehutanan.

Selain itu, Ipah juga memiliki sebuah rumah produksi. Ifah juga sudah mengembangkan bisnisnya dengan membuka 9 cabang dan reseller. Produk teh racikan Ifah diberi nama Arafatea.

“Di Bandung kita ada tempat oleh-oleh di floating mar-

ket, Dago Tea House (kafe), di Batam toko oleh-oleh juga. Ada 5 di Jawa, Yogya titip di reseller, kafe 1 dan toko 4. Di Bali dititip di hotel, Jakarta di Hotel indonesia dan Apotek RS Harapan Kita,” kata Ifah.

Selain di Indonesia, Ipah juga mengirim produknya ke konsumen di Singapura dan Malaysia. Dari bisnis yang awalnya bermodal Rp 5 juta, kini Ifah mampu meraup omzet sekitar Rp 300 juta per bulan.

“Saya juga ekspor ke Malaysia dan Singapura. Kalau ke Singapura atau Malaysia misal cokelat seminggu 5.000 pieces,” kata Ifah.nhns/dt

Produk teh hijau hasil inovasi Ifah Syarifah.

Batik Trusmi Harta Karun Cirebon

Batik di Desa Trusmi kini mulai populer. Di desa itu tenaga kerja yang mempunyai keahlian membatik, baik membatik pola desain awal, mencecek, dan menembok mencapai 3.000 orang.

Di Desa Trusmi, jumlah tenaga kerja yang mempunyai keahlian membatik, baik membatik pola desain awal, mencecek, dan menembok mencapai 3.000 orang.

d

esa Trusmi, Kabupaten Cirebon, kini sudah menjelma menjadi pusat batik yang sangat diminati. Kondisi ini berbeda jauh dengan kondisi desa Trusmi sepuluh tahun lalu. Pada waktu itu, tak banyak

orang yang mengetahui harta karun berupa batik berciri khas asal Cirebon itu.

Kini, harta karun itu sudah ditemukan dan menjadi magnet utama yang menarik para wisatawan ke daerah ini.

Perkembangan batik di daerah Cirebon dimulai dari sebuah

desa kecil bernama Trusmi.

Menurut Rukadi, Ketua Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Kota Cirebon, sebetulnya perkembangan batik Trusmi berawal dari abad 14.

Dia menceritakan, pada jaman itu, daerah Trusmi memang kerap mendapatkan pesanan batik dari keraton Cirebon yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Itu sebabnya, batik Trusmi dapat dikatakan berasal dari seni dan kebudayaan keraton.

“Nah, di desa Trusmi ini ban-

Laris Manis Bisnis Aneka Kado Bermotif Karakter Animasi Jepang

Maya dan aneka produknya diberi nama Jepang, Purezento yang artinya kado.

Pernak-pernik bermotif karakter animasi Jepang memang banyak diminati. Peluang bisnis ini pun tak disiasiakan Maya, perempuan asal Bandung.

Setelah keluar dari pekerjaan sebagai pegawai kantoran, pada 2008 Maya bersama kakaknya memutuskan berbisnis pernak-pernik bermotif karakter animasi asal Negeri Sakura. Usahanya merintis bisnis berjalan lancar karena sejak kecil Maya sangat menyukai film kartun Jepang.

“Dulu dari kecil memang suka nonton film Jepang, lalu tahun 2008 saya bersama kakak mulai coba buka bisnis ini,” kata Maya.

Tidak disangka, produk souvenir seperti gantungan kunci, tas, dompet, hingga bantal, banyak peminat. Dengan modal tidak sampai Rp 500 ribu, kini omzet yang didapat dari bisnis ini mencapai Rp 30 juta/ bulannya.

Selain hanya menggambar dan membuat pernakpernik, Maya mengatakan, dirinya bersama keluarga juga membuat berbagai karakter sendiri dengan tema Jepang.

Aneka produk ini diberi nama Jepang, Purezento, yang artinya kado.

“Kita senang bikin karakterkarakter Jepang, tapi kita juga bikin karakter-karakter dengan tema Indonesia. Itu kita jual

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

mulai dari harga Rp 7.000 sampai Rp 200.000,” kata perempuan asal Bandung itu.

Produk Purezento, lanjut Maya, gencar dipasarkan melalui media sosial, seperti Instagram, Facebook, maupun Twitter. Bahkan, kata dia, pembeli juga bisa memesan produk sesuai dengan keinginannya atau secara custom.

Dari bisnis ini, kini Maya beserta keluarga memiliki tujuh orang karyawan. “Kami (keluarga) sekarang fokus ke sini semua, sudah berhenti dari pekerjaan karena bisnis ini menjanjikan. Alhamdulillah sekarang kita sudah ada 7 pegawai, kita juga punya reseller di beberapa tempat,” tutur Maya.ndet

yak perajin yang bisa membuat dan memproduksi batik. Bisa disebut mereka adalah praktisi hebat batik yang berasal dari desa Trusmi. Jadi dari dulu memang sudah berkembang batik di desa ini,” kata Rukadi.

Para perajin hanya membuat batik berdasarkan pesanan dua keraton yang ada pada waktu itu, yaitu Keraton Kanoman dan Kasepuhan. Beberapa motif batik keraton yang terkenal pada masa itu antara lain Paksi Naga Liman, Siti Inggil, Kano-

man, Taman Kasepuhan, dan Taman Sunyaragi.

Dari keraton, batik kemudian menyebar ke kalangan biasa.

Dari sinilah muncul batik pesisiran. “Batik keraton memiliki pola yang baku dan bermakna religius. Sedangkan batik pesisiran lebih dinamis,” jelasnya.

Rukadi menceritakan, selama bertahun-tahun, batik di daerah Trusmi terus berkembang. Perkembangan yang paling dirasakan terjadi di tahun 1955. Pada waktu itu, perangkat desa mendirikan koperasi batik trusmi yang bertujuan untuk memajukan para pengrajin dan pengusaha batik.

Sebenarnya, koperasi ini sudah didirikan sebelum 1955.

Hanya saja perubahan secara luas baru dirasakan masyarakat Trusmi sejak tahun 1955. Sejak saat itu, nama Trusmi mulai dikenal.

“Trusmi ini bukan hanya dikenal di kalangan domestik tapi juga mancanegara karena kearifan lokal batik trusminya,” jelas Rukadi.

Kendati sudah dikenal, tapi pada saat itu pemasaran batik Trusmi sangat tergantung pada pemasaran seorang keturunan China yang ada di Cirebon. Baru setelah tahun 1970-an, perdagangan batik Trusmi mulai pesat.

“Saking ramainya, Trusmi itu mengekspor tenaga kerja dari Pekalongan. Pada tahun 1970-an itu, orang Pekalongan banyak yang bekerja di desa kami. Bahkan sekitar 40% warga desa Trusmi adalah orang Pekalongan,” ungkapnya.

Warga Pekalongan, kata Rukadi, sangat ahli dalam mencecek batik. Namun, setelah itu, perekonomian orang Pekalongan semakin membaik sehingga mereka tidak mau lagi ke Cirebon. “Akhirnya, pengusaha Trusmi yang datang ke sana dengan membawa kain untuk dikerjakan,” paparnya.

Kemudian, perubahan besar terjadi pada tahun 2009. Pada waktu itu, batik Indonesia secara resmi diakui UNESCO. Jika sebelumnya dari 55 perajin batik di desa Trusmi, yang memiliki workshop bisa dihitung dengan jari. Secara berangsur-angsur, workshop perajin batik semakin bertambah.

Bahkan di tahun 1991, seorang pengusaha bernama Abed Menda mendirikan showroom pertamanya di desa Trusmi.

Saat ini, di desa Trusmi saja, jumlah tenaga kerja yang mempunyai keahlian membatik, baik membatik pola desain awal, mencecek, dan menembok mencapai 3.000 orang. Sedangkan perajin yang mempunyai workshop mencapai 500-an. Adapun pengusaha yang memiliki showroom sejumlah 75 showroom.

Abed Menda, pendiri sekaligus pemilik Batik Gunung Jati menceritakan, awalnya banyak pihak yang menertawakan saat dirinya mendirikan showroom di Trusmi.

“Soalnya kan pada bingung, kok mendirikan showroom di dalam kampung. Siapa yang mau lihat. Tapi saya cuek saja,” kata Abed sambil tersenyum.

Keberuntungan berpihak kepada Abed. Sejak dia merintis showroom, akhirnya banyak pengusaha batik lain yang mengikuti jejaknya. “Yang saya ingat, mulai berkembang sekali itu tahun 1993. Setelah saya, banyak keluarga saya yang mendirikan toko di kawasan ini,” kenangnya.

Abed menceritakan, setelah tahun 2000, semakin terlihat perkembangan pesat di desa Trusmi. Hampir 50% perajin batik mempunyai toko di pinggir-pinggir jalan desa Trusmi. Di 2003, jumlah toko atau showroom di desa ini kian banyak dan memenuhi setiap ruas jalan dari ujung desa

Panembahan, desa Trusmi, terus sampai ke desa Weru.

“Alhamdulillah sekarang boleh dikatakan Trusmi sudah mulai dikenal,” lanjut Abed.

Erwin Ibrahim, pemilik Rajjas Batik menambahkan, perkembangan pesat desa Trusmi, Cirebon, sangat terasa sejak 2013-2014. Pada saat itu, Tol Cikopo-Palimanan resmi dibuka. Dengan adanya tol ini, jarak tempuh ke Cirebon yang biasanya memakan waktu lima jam, bisa ditempuh dalam waktu dua jam saja.

“Ja d i m u l a i b a n y a k wisatawan lokal yang menjadikan Cirebon sebagai tujuan wisata, seperti one day in Cirebon. Sarapan di Cirebon, makan siang di Cirebon, cari batik, cari kerang atau oleholeh lainnya, sorenya pulang,” papar Erwin.

Selain itu, lanjut Erwin, perubahan drastis dalam pengelolaan kereta api juga mendorong bisnis wisata Cirebon.

Misalnya saja, jadwal keberangkatan kereta yang tepat waktu, kondisi kereta yang lebih nyaman, tidak diperbolehkannya pedagang asongan masuk, dan sebagainya. Hal itu membuat para pelancong merasa nyaman naik kereta ke Cirebon.

Erwin menilai, faktor-faktor tadi menyebabkan tingkat wisatawan ke Cirebon melonjak. Tentunya, bisnis Rajjas Batik ikut terciprat keuntungan.

Dia memprediksi, di tahun ini, lonjakan wisatawan ke Cirebon naik 100% lebih.

“Karena biasanya toko ramai pada Sabtu-Minggu. Tapi sekarang sudah mulai merata. Harihari biasa Senin-Jumat juga lumayan bagus,” paparnya.

Di Rajjas Batik, jumlah pengunjung di hari-hari biasa sekitar 20 sampai 30 orang.

Sementara, saat weekend, jumlahnya melonjak hingga 100 orang lebih.nkon

Mendaur Ulang Kaleng Bekas jadi Miniatur Vespa nan Cantik Daur ulang bukan hanya membuat dunia makin hijau melainkan juga membuat si pendaur ulang dapat meraih rezeki yang lumayan. Barang bekas tidak berserakan menjadi sampah, lingkungan menjadi lebih sehat. Paling tidak aktivitas ini dapat mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca.

Tahu tidak, menurut Journal Science (2015), sampah Indonesia mencapai 175.000 ton/hari atau setara dengan 64 juta ton setahun. Nah, yang menjadi persoalan, pendaurulangan sampah di Indonesia masih di bawah 50%. Jadi, pantas saja kalau kita mudah menemukan sampah yang berserakan di negeri kita ini.

Dari sedikit pendaur-ulang yang ada di Indonesia, kita bisa menyebut Taufik asal Condet yang menyulap kaleng bekas minuman menjadi miniatur vespa nan cantik. Ada juga Desi Hestika Putri memakai kotak susu sebagai bahan baku berbagai barang kerajinan.

Siapa nyana sampah kaleng bekas minuman yang berserakan dan menumpuk begitu saja, membuat pemandangan tak sedap, memberi inspirasi bagi Taufik. Melihat kalengkaleng itu pikiran kreatif langsung memunculkan gambar miniatur vespa. Lo, kenapa langsung tertuju ke sepeda motor itu? Maklum saja, Taufik ini memiliki latar belakang pendidikan otomotif.

Taufik mengusung merek

Kaleng bekas minuman yang disulap Taufik menjadi miniatur vespa.

Arthunz Craft untuk miniatur vespa uniknya. Seiring berjalannya waktu Taufik juga terus membuat produk lain seperti tempat pensil dan tempat lilin.

Harga miniatur Arthunz Craft mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 100.000, bergantung tingkat kerumitan. Hasil pemasaran yang dilakukannya secara online, membuatnya mampu menerima orderan dari berbagai daerah di Nusantara, seperti di sekitar Jabodetabek, Bali, Papua, Pekalongan. Pemesan dari luar negeri, seperti Belanda, Belgia, dan Jepang juga menyenangi kerajinan . Produk yang paling ramai dipesan adalah miniatur bermotif batik dan stiker kayu.

Untuk melayani pemesanan yang membeludak Taufik melibatkan temannya. Adapun bahan baku kaleng dibelinya dari warga sekitar rumahnya.

Sekitar 70 kaleng seberat 1

kilogram (kg) dia beli seharga Rp 20.000. “Itu bisa untuk 20 miniatur,” imbuhnya. Melalui usaha ini, Taufik pun bisa memperoleh omzet hingga puluhan juta rupiah, bahkan lebih saat sedang ramai pesanan.

Ngomong-ngomong soal menyulap kemasan bekas minuman menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah, kita juga bisa menyebut nama Desi Hestika Putri. Ia memakai kotak susu sebagai salah satu bahan baku beragam barang kerajinan yang dibuatnya dengan merek Pingu Craft.

Sebenarnya ide menggunakan kotak bekas sisi datang lantaran Desi tidak mempunyai duit untuk membeli karton. Ceritanya begini. Desi itu sejak kecil menyukai kerajinan tangan. gemar membuat barang kerajinan, seperti dompet, kotak pensil dan frame foto. Nah, dia membutuhkan kertas karton sebagai pelapis bagian dalam. Lantaran tak

punya duit, dia pun menggunakan kotak susu yang banyak ditemui di rumahnya.

Ide memakai kotak susu ini terus berlanjut. Sebab, dengan memakai kotak susu, Desi benar-benar bisa berhemat. Tak hanya membuat dompet, dia juga membuat box stationary, cover notebook, casing handphone dan charging holder.

Seluruh kreasi tersebut dibanderol mulai Rp 5.000-Rp 85.000. Yang paling murah itu kayak case card dan charging holder. Kalau yang Rp 85.000an itu yang dompet. Kalau box stationery sekitar Rp 25.000Rp 55.000, terang Desi.

Dalam satu hari, Desi bisa membuat lima produk.

Produksinya memang belum banyak karena ia harus membagi waktu dengan kesibukan kuliahnya. Setiap bulan, Desi bisa mengantongi omzet hingga Rp 7 juta. Lumayan kan hasilnya. Modalnya minimal, hasilnya maksimal.nkon

otonomi

14

Edisi 163 | 23 - 28 januari 2017

RS Prima Medika Fokus Penanganan Traumatologi

Peresmian RSU Prima Medika dilakukan oleh Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

R u m a h Sakit Umum (RSU) Prima Medika terus berkomitmen melayani dengan sepenuh hati dan senantiasa menyelenggarakan layanan kesehatan paripurna, bermutu, serta efisien.

RSU Prima Medika diperkuat oleh tim medis ahli dan berpengalaman yang mengedepankan keamanan dan kenyamanan bagi pasien beserta keluarga. Dengan didukung dokter spesialis kandungan dan kebidanan, anak, bedah dan spesialis penyakit dalam, dokter umum, tenaga medis dan tenaga non medis yang berjumlah 120 orang siap memberikan pelayanan terbaik.

Direktur Rumah Sakit Umum Prima Medika KRAT Th A Hendro Riyanto H, dr,

SpKj,MM mengatakan penanganan rumah sakit yang memiliki motto saya mau sehat ini akan fokus pada penanganan traumatologi dan ortopedi.

Menurut Hendro, layanan traumatologi dan otropedi disediakan untuk pasien yang mengalami cedera dan trauma, sehingga sendi tulang dan sendi dapat berfungsi secara normal.

“Ini merupakan spesialisasi ilmu kedokteran yang berkonsentrasi pada penanganan beberapa luka, seperti patah tulang, cedera jaringan lunak, luka kulit, dan cedera pada organ lainnya yang disebabkan oleh kecelakaan atau kekerasan yang dialami oleh seseorang. RSU Prima Medika menyediakan layanan traumatologi dan ortopedi

bang semakin baik dan semakin besar. Perlu diketahui, saat ini di Kabupaten Tulungagung terdapat satu RS Pemeritah kelas B Pendidikan, satu RS Polri Kelas C, dua RSU swasta kelas C dan empat RS khusus ibu dan Anak. Maka dengan berdirinya RSU Prima Medika ini, maka di Kabupaten Tulungagung terdapat 13 RSU dan Khusus.

Sebagai rumah sakit yang baru, Syahri Mulyo berpesan kepada direktur dan seluruh karyawan RSU Prima Medika, “Jadikanlah pelayanan terbaik sebagai ujung tombak dan nafas kehidupan kalian, maka masyarakat akan mudah menerima kehadiran kalian dan hendaknya mempunyai pelayanan unggulan,” katanya. nnang

untuk pasien yang mengalami luka akibat kecelakaan atau kekerasan. Tim dokter dan perawat profesional siap memberikan perawatan prima dan paripurna bagi pasien traumatik,” kata dr. Hendro di sela-sela ramah tamah usai peresmian RSU Prima Medika, Sabtu, (17/12/2016).

Peresmian RSU Prima Medika dilakukan oleh Bupati Tulungagung Syahri Mulyo,SE, M.Si yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita. Bupati didampingi Wakil Bupati Maryoto Birowo, dr. Saefullah, Direktur RSU Prima Medika KRAT Th A Hendro Riyanto H, dr, SpKj, MM. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengharapkan, RSU Prima Medika akan berkem-

Ansor Jatim Siapkan Unit Khusus Cyber Army dan Satgas Anti Hoax Unit Ansor Banser Cyber bertujuan untuk memproteksi berbagai kegiatan komunitas NU dan NKRI di Jawa Timur yang berhubungan dengan perang siber.

G

erakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur menyiapkan unit khusus yakni Ansor Banser Cyber Army dan Satgas Anti Hoax.

Hal ini dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif perkembangan teknologi di

media sosial (medsos).

Wakil Ketua Pengurus Wilayah GP Ansor Jatim Bidang IT-Media dan Infokom M Nur Arifin mengatakan sebenarnya unit itu sudah terbentuk dan berjalan lama di Ansor Jatim. Namun kali ini fungsinya akan lebih

diperkuat dengan ditambah personil.

“Kami hanya memperkuat kapasitas kelembagaan dan personil unit khusus ini. Unit Ansor Banser Cyber (ABC) itu scope-nya luas, jejaring nasional, memproteksi berbagai kegiatan komunitas NU dan NKRI di Jawa Timur dan Indonesia. Khususnya yang berhubungan dengan perang siber (cyber attack),” kata

TKA Asal Korea Dideportasi Menyalahi Izin KITAS Usai diperiksa secara intensif oleh tim pengawasan orang asing satu dari empat Warga Negara Asing (WNA) yang terjaring dalam operasi terpadu di beberapa perusahaan yang ada di Jombang mendapat sanksi deportasi.

Pria asal Korea Selatan Kim Byung Sam telah menyalahi ijin yang tertera dalam kartu tinggal terbatas (kitas). Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Jombang, Heru Widjajanto membeberkan dalam operasi terpadu yang dilakukan oleh tim pora telah mengamankan empat TKA yang diduga menyalahi mekanisme UU ketenagakerjaan.

Dari keempat warga negara asing itu salah satunya warga negara Korea akan dideportasi, sedangkan warga India dibebaskan karena memiliki dokumen lengkap,” kata Heru, Jumat (20/1/2017).

Setelah diperiksa keempat WNA satu asal Korea, satu asal India dan dua asal RRC. Khrisnha asal India dibebaskan karena dokumennya lengkap, sedangkan dua warga negara dari Cina masih dalam proses di imigrasi, dan Kim asal Korea akan dideportasi. “Untuk warga Cina ini masih akan diproses lebih lanjut,” ungkapnya.

Kepala Disnaker Kabupaten Jombang, Heru Widjajanto membeberkan hasil operasi terpadu keempat TKA.

Ditengarai perusahaan yang ada tidak pernah terdaftar pada Disnaker setempat. Dua WNA ini mempunyai usaha pengolahan biji plastik yang berlokasi di Jalan Raya Basuki Rahmad, Kecamatan Perak.

Sedangkan warga Korea usaha yang dikerjakan yakni pengolahan tongkol juga tidak terdaftar di Disnaker Kabupaten Jombang.

Menurut Heru, kedua perusahaan yang menjadi tempat kerja WNA asal Cina dan Korea belum terdaftar di Disnaker Jombang. “Dari sudut pandang Disnaker perusahaan itu ilegal, karena tidak ada yang mendaftarkn diri di Disnaker Kabupaten Jombang. Sehingga bisa dikatakan ilegal kalau dari sudut pandang Disnaker,” jelasnya.

Berita sebelumnya, tim terpadu yang terdiri dari Imigrasi Kediri, Disnaker,.Asisten I Pemkab, kejaksaan, kepolisian, Pol PP, dan Kesbanglinmaspol melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah perusahaan yang ada di Jombang.

Alhasil, tim pengawas orang asing mengamankan empat tenaga kerja asing yang diduga melanggar Undang-undang Ketenaga kerjaan dan Undangundang Keimgigrasian. Sehingga keempat TKA tersebut dibawa oleh tim pora untuk dimintai keterangan lebih lanjut bersama saksi-saksi. Keempat WNA ini yakni Kim Byung Sam warga Korea, Lin Xuanmao dan Zhuang Heping keduanya warga Republik Rakyat Cina (RRC) dan Krishnasamy Manikandani warga negara India.obi

Arifin pada Lensa Indonesia, Selasa (17/1/2017).

Karena itu, nantinya Satgas Anti Hoax akan berfungsi untuk meminimalisasi perilaku negatif, fitnah dan ujaran kebencian di media sosial yang dimiliki lembaganya.

Sementara soal proses seleksi anggota disebutkan dipilih dari berbagai satuan di Banser. Usai seleksi para calon anggota akan mendapatkan pendidikan dan

pelatihan sebelum diresmikan tugasnya.

Menurut Kasatkorwil Banser Jatim Abid Umar pembentukan satgas ini dilakukan menanggulangi masifnya penyebaran berita atau informasi hoax. Sebagian berita hoax yang beredar rentan merusak harmoni kehidupan sosial masyarakat, merusak kerukunan antar umat beragama dan acaman terhadap keutuhan

NKRI. “Jangan sampai berita tidak benar bergulir menjadi bola liar. Kasihan masyarakat jika langsung menyerap (berita hoax)danmeyakininya,padahal tidak benar. Kadang orang kan (hanya) share dan copypaste sehingga kita lakukan tindakan preventif dan represif. Selain itu, kita akan terus kampanyekan literasi medsos yang sehat dan santun,”

tambahnya.

Sebelumnya, pada tahun 2016 lalu PW GP Ansor Jawa Timur juga telah membentuk Tim Reaksi Cepat ‘Benteng N U ’ . T i m i n i f u n g s i ny a khusus memantau, mendata dan melaporkan penghinaan terhadap ulama atau kiai NU yang marak muncul di media sosial.nsarifa

Tour Sekolah Bukan Kategori Pungli Banyak sekolah di Jawa Timur yang ketakutan menggelar kegiatan di luar sekolah (liburan/wisata) pasca ditetapkannya Unit Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) sejak Senin (14/11/2016).

Pantauan di lapangan, beberapa sekolah SD Negeri, SMP Negeri, SMA/SMK negeri di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan sekolah-sekolah di wilayah Jawa Timur, kini banyak yang menghapus kegiatan per semester dan tahunan tersebut karena takut dianggap menyalahi aturan yang ditetapkan, baik oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Sebagaimana diketahui, sejak diberlakukannya surat edaran (SE) Gubernur Jawa Timur perihal pungutan/penarikan dana dari orangtua, beberapa kepala sekolah (Kasek) merasa khawatir kegiatan liburan sekolah dianggap masuk kategori pungutan liar (pungli).

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Dr. Saiful Rachman, MM, M.Pd saat dikonfirmasi, pihaknya tidak melarang sekolah untuk mengadakan kegiatan di luar sekolah (liburan dan wisata). Namun menurutnya, penggunaan anggaran sekolah tetap harus dibahas dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang rasional.

Pasalnya kegiatan liburan bukan masuk dalam tambahan pungutan kepada orangtua atau wali siswa, sehingga biaya personal adalah tanggung jawab wali siswa. Biaya personal siswa tersebut meliputi buku LKS, Mulok, bimbingan belajar tambahan, study tour, atribut dan seragam sekolah. Namun’ pihak sekolah

Bus sekolah yang mengantarkan siswa dalam wisata edukasi ke Balaikota.

tetap harus mengacu pada azas tidak mewajibkan bagi wali siswa untuk membayar biaya personal tersebut, kecuali biaya personal yang ditanggung oleh APBD. Karena itu terkait biaya personal siswa harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan wali siswa.

“Dibuat RKAS yang rasional sesuai surat edaran gubernur dan dibahas dengan komite sekolah,” terang Saiful kepada Lensa Indonesia, Kamis (5/1/2017).

Sementara Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jawa Timur, Agus Widiyarta, S.Sos.,M. Si, mengatakan, gelaran kegiatan di luar sekolah seperti liburan atau wisata tidak masuk dalam kategori wajib. Sehingga pihak sekolah tidak perlu takut dengan yang namanya pungli.

Dalam catatan Agus, pihak kepala sekolah sebagai leader, supervisor, dan edukator mempunyai tugas mengawal pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan No. 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan.

Maka, seyogyanya mereka terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan wali siswa maupun komite sekolah jika ingin

menggelar kegiatan di luar sekolah.

“Kegiatan di luar sekolah tidak dilarang dan tidak termasuk pungli asal mendapat persetujuan wali murid maupun komite sekolah,” ujar Agus, Kamis (5/1/2017).

Agus memandang, kegiatan di luar sekolah bisa dilaksanakan selama sumbangan atau pungutan tersebut tidak wajib/mengikat. Sebaliknya, jika pungutan itu mengikat maka bisa masuk kategori pungli.

“Tidak perlu takut pungli selama biaya yang ditentukan cukup rasional dan disepakati bersama. Sehingga kesannya (pihak sekolah) tidak mencari untung semata. Apalagi kegiatan di luar sekolah bukan wajib,” imbuhnya.

Ditambahkan Agus, kegiatan di luar sekolah tidak perlu dibahas dalam RKAS karena tidak wajib. Bahkan tidak ada kewajiban kegiatan di luar sekolah harus diadakan komite sekolah. Justru menurutnya, pihak sekolah bisa menggelarnya sewaktu-waktu namun tentunya atas sepengetahuan wali siswa. “Tidak harus digelar komite sekolah, (komite sekolah) sekedar mengetahui saja,” tutupnya.bra

Selamat Hari Pers Nasional 2017

KEPALA BESERTA STAFF DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG Drs. MARYANI

SMP NEGERI 2 TULUNGAGUNG

SMP NEGERI 6 TULUNGAGUNG

SMK NEGERI 1 REJOTANGAN

SMP NEGERI 1 KARANGREJO

SMP NEGERI 1/MKKS KAUMAN

Drs. EKO PURNOMO, MM KEPALA SEKOLAH

H. TIMBUL BUDIONO, S.Pd., MM KEPALA SEKOLAH

Drs. MULYO HARTANTO KEPALA SEKOLAH

ANDI ACHSIN, MM KEPALA SEKOLAH

SUDIRWAN KEPALA SEKOLAH

SMP NEGERI 1 TULUNGAGUNG

SMK NEGERI 1 BOYOLANGU

KEPALA BESERTA STAFF

Drs. MUSTAR KEPALA SEKOLAH

Drs. ROFIQ SUYUDI, M.Pd KEPALA SEKOLAH

KEPALA BESERTA STAFF DINAS SOSIAL & TENAGA KERJA KABUPATEN TULUNGAGUNG Yumar ST,MM

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPALA BESERTA STAFF

PENGURUS DAN ANGGOTA BPC GAPENSI KAB. TULUNGAGUNG

PENGURUS DAN ANGGOTA APAK SINDO KAB. TULUNGAGUNG

Ir. ANJAR HANDRIANTO KETUA

SANTOSO, SE KETUA

KEPALA BESERTA STAFF DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ULUNGAGUNG Drs. EKO SUGIONO M.M

DINAS SOSIAL KBPEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TULUNGAGUNG

RSUD Dr. ISKAK KAB. TULUNGAGUNG Dir. Supriyanto, S.P.B

Penerbit: PT Lensa Indonesia Cipta MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

DINAS KESEHATAN KAB. TULUNGAGUNG Dr. Mohamad Mastur M.M

KEPALA BESERTA STAFF

Sudarto, S.T.,M.T KEPALA BESERTA STAFF

Kabiro Kediri: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Nanang Wartawan Trenggalek: Setiowati Wartawan Bojonegoro: Triyono, Haribono, Abdul Azis, Agus Budiono Wartawan Sampang: Moch. Yusuf, Laili Purnomo Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) wartawan lensa indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistik dibekali tanda pengenal dan dilarang menerima imbalan bentuk apapun dari narasumber

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Drs. H. SUPRAPTO M.M

otonomi

15

Edisi 163 | 23 - 28 Januari 2017

Bupati Mojokerto MKP Tersangka Kasus TPPU? Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa disebutsebut sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana pencucian uang kasus kredit fiktif pembobolan Bank Jatim.

b

“Pak Bupati Mustofa sebagai saksi saja. Jadi kalau tersangka itu tidak benar, saya juga mengikuti beliau waktu sidang di Surabaya,” ujarnya kepada Lensa Indonesia saat dikonfirmasi.

Ia menjelaskan dalam hal ini bupati tidak terlibat dalam kasus tersebut. Pak bupati menjadi saksi atas kasus Rudi dan Carolina. Jadi, hanya sebagai saksi bukan tersangka. Saya tahu betul, karena saya waktu itu juga ikut mendampingi beliau sewaktu persidangan di Surabaya,” tegasnya.

Namun hal berbeda dikatakan aktivis pegiat anti korupsi yang menuding Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri terkait adanya

upati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa menjadi saksi atas dugaan kasus kredit fiktif pembobolan Bank Jatim, dengan terdakwa Yudi Setiawan yang sudah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Surabaya. Sedangkan Carolina dijatuhi hukuman 6 tahun penjara yang masing-masing mengembalikan uang yang dikemplang beserta denda, Sabtu (14/01/2017).

Hal itu disampaikan oleh Kabag Humas dan Protokoler Kabupaten Mojokerto Alfiyah Ernawati menandaskan jika Bupati dalam kasus yang menjerat Yudi dan Carolina hanya sebagai saksi bukan tersangka.

dugaan tindak pidana korupsi dengan sangkaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sesuai dengan surat Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Nomor : R-1384/20-25/09/2014 tanggal 31 Desember 2014.

Sayangnya, sangkaan itu belum juga ada kepastian hukum.

Pasalnya status penetapan tersangka oleh Bareskim Polri terhadap MKP hingga kini masih mengambang. Sehingga KPK segera mengambil alih dan menindaklanjuti perkara ini.

Selama dua tahun lebih penanganan kasus dugaan TPPU yang diduga melibatkan orang nomor satu Pemkab Mojokerto itu seakan digantung oleh Bareskrim.

Aktivis Pegiat Anti Korupsi Transparency and Transportasion Community Fatah Rachim menilai sudah cukup waktu bagi Bareskrim untuk menyelesaikan kasus itu. Dalam kurun waktu yang tidak sebentar yakni sudah dua tahun ini sudah cukup berarti, mengingat fakta hukum dalam persidangan Tipikor Surabaya sudah jelas bahwa MKP

terlibat dalam dugaan TPPU melalui pimpinan Bank Mega Jombang yang tak lain merupakan masih kerabat dari salah satu terpidana.

“Seharusnya ada kejelasan dari pihak Polri, kalau kasus ini dilanjutkan segera dilakukan proses lebih lanjut. Kalau memang ini tidak dilanjutkan ya harus terbit SP3, kasihan kalau kasus ini digantung begini. Masyarakat jadi bertanya-tanya,” pungkasnya.

Dugaan kasus tindak pidana korupsi Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa terkait aliran dana kredit fiktif Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya (Bank Jatim) sebesar Rp 52,3 miliar yang melibatkan Yudi Setiawan dan Carolina Gunadi pelaku ‘pembobol’ Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya. Disinyalir korupsi dilakukan melalui transfer rekening salah satu pimpinan Bank Mega Jombang.

Yudi Setiawan sendiri telah divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Surabaya pada 2 Desember 2014. Selain Yudi, Pengadilan Tipikor Sura-

baya juga menjatuhkan vonis 6 tahun penjara terhadap pelaku lain yakni Carolina Gunadi.

Sedangkan saat ini Bupati Mojokerto Mustofa diketahui telah menjadi tersangka berdasar surat dari Bareskrim dan klarifikasi pengembangan kasus oleh KPK. Pimpinan Bank Mega Untung Pujiadi juga diduga ikut membantu dalam kelancaran proses transaksi dugaan tindak pidana pencucian uang oleh Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa.

Saat dikonfirmasi, pimpinan Bank Mega belum bisa ditemui dan sedang berada di luar kantornya. Hal itu dikatakan oleh Sunaryo salah satu staff security Bank Mega menuturkan jika bapak tidak ada di ruangan dan urusan di luar kantor.

“Beliau sedang berada di luar kantor. Mohon maaf belum bisa memberikan keterangan,” ujarnya kepada Lensaindonesia.com saat dimintai keterangan di kantor Bank Mega Cabang Jombang yang berada di Jalan Wahid Hasyim. nobi

Mustofa Kamal Pasa, Bupati Mojokerto.

Pemkab Tulungagung Paparkan Program 2017 ke Wapres JK

Pengusaha Ingkar Janji, Warga Karangpakis Tutup Lokasi Galian C

K u n j u n g a n kerja Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ke Tulungagung, Senin (16/1/2017) dimanfaatkan Pemkab untuk memaparkan sejumlah program 2017 maupun membahas isu-isu yang sedang aktual di masyarakat.

Termasuk di antaranya pembahasan mengenai kucuran dana dari pemerintah pusat baik berupa dana desa maupun untuk infrastruktur.

Pemaparan dilakukan begitu JK menginjakkan kaki di Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bangsa sekitar pukul 09.30. Dimana agenda ini juga disaksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo, Gubernur Soekarwo, dan para undangan lain.

Bupati Syahri Mulyo mengatakan, pihaknya memang mengagendakan pemaparan program 2017 kepada pejabat tinggi Indonesia tersebut.

Khususnya mengenai penerapan sejumlah pembiayaan yang bersumber dari APBN untuk pembangunan di Kota Marmer. “Yang kami paparkan mengenai dana dari pemerintah pusat, seperti dana desa maupun sarana dan prasarana infrastruktur,” paparnya.

Untuk infrastruktur sendiri sudah terwujud untuk pembangunan jalan dari perbatasan

Puluhan warga Dusun Grobogan, Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang melakukan penutupan terhadap akses jalan menuju lokasi tambang galian C. Mereka melakukan aksi tutup jalan ditengarahi dana kontribusi dari pengusaha galian C tak kunjung c a i r t e p a t w a kt u , R a b u (11/01/2017).

Sehingga warga menggalang aksi unjuk rasa di tepat akses masuk menuju lokasi tambang.

Warga menilai para pengusaha ingkar janji dan tidak menepati apa yang sudah disepakati b e r s a m a . Pa d a h a l d a n a kompensasi dan kontribusi merupakan hak yang harus diberikan oleh pengusaha galian kepada warga Dusun Grobogan Desa karangpakis Kecamatan Kabuh sebagai terdampak akibat aktifitas galian.

Akibat aksi massa yang menutup akses masuk lokasi tambang beberapa truk tidak bisa masuk ke lokasi, begitupun truk yang sudah berisi muatan dari lokasi tidak boleh keluar kecuali sudah melakukan pembayaran kontribusi secara langsung kepada warga.

Pantauan Lensa Indonesia di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB warga sudah berkumpul di Jalan Raya Kabuh. Tepatnya di sebelah makam Tionghoa, yang lokasinya juga berdekatan

Bupati Syahri Mulyo (kanan) mendampingi Wapres Jusuf Kalla dan Gubernur Jatim Soekarwo (tiga dari kiri). dari Jembatan Ngujang hingga perbatasan Kabupaten Kediri, pembangunan 5 embung, maupun ruang terbuka hijau (RTH) Ngrowo sepanjang sekitar 6 kilometer. Dimana semua menggunakan gelontoran anggaran dari pemerintah pusat.

Selain pemaparan program dari pusat, dalam kesempatan itu juga dipaparkan mengenai isu-isu terkini yang ramai dibicarakan di masyarakat maupun daerah tetangga.

Seperti jalur lintas selatan (JLS) di Tulungagung yang masih ada 50 kilometer belum tergarap, jalur selingkar Wilis, Jembatan Ngujang 2 yang tahun ini direncanakan mulai dibangun, dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Khusus rusunawa sendiri diperuntukkan bagi pegawai

yang belum memiliki rumah dan tetap ditarik sewa untuk perawatan rutin.

Syahri, sapaan akrabnya mengakui, JK menanggapi positif mengenai hal tersebut.

Bahkan khusus untuk calon bandara juga menjadi salah satu pemaparan yang mendapat tanggapan bagus. “Intinya Pak Wapres dan rombongan menanggapi positif mengenai hal tersebut,” tandasnya.

Usai pemaparan program, rombongan langsung bergerak menuju Balai Desa Plandaan, Kecamatan Kedungwaru untuk memantau penerapan dana desa dan dilanjutkan peresmian rusunawa Darul Hikmah di Desa Tawangsari, Kecamatan Kedungwaru. nnang

Warga desa menutup akses jalan ke lokasi galian C. dengan pintu masuk dan keluar lokasi galian.

Lebih dari 20 orang yang sebagian diantara mereka adalah ibu rumah tangga ini mencari pemilik tambang.

Namun apa yang dicari tdak ada sehingga kemudian ramairamai menutup akses masuk dan keluar lokasi tambang.

Sempat terjadi adu mulut antara warga dengan salah satu operator alat berat yang mau masuk ke lokasi tambang.

Salah satu pekerja itu melarang aksi warga yang menutup akses ke lokasi tambang. Namun, tak digubris oleh warga yang sudah tidak percaya lagi dengan tiga pengusaha atau pemilik tambang tersebut.

Salah satu warga desa

setempat, Didik Sudarsono, koordinator aksi menyatakan aksi yang dilakukan warga ini sebagai bentuk protes terhadap pengusaha yang ingkar janji.

Penutupan jalan terpaksa dilakukan karena pengusaha tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi janji.

“Kami sudah datang baik baik, dan memberitahu tentang apa yang menjadi hak warga, Namun, justru mereka tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan kompensasi dan kontribusi itu, jadi jalan kami tutup,” ujarnya kepada Lensa Indonesia.

Menurutnya, pada 27 November 2016 lalu, sudah ada kesepakatan antara warga dan tiga pengusaha

dalam pertemuan diBalai Desa Karangpakis, yang menyepakati tentang kontribusi dan kompensasi.

“Sudah disepakati besaran kontribusi dan kompensasi yakni untuk pembangunan desa setiap tahun senilai Rp 40 juta per pengusaha.

Sedangkan kompensasi dana ganti rugi akibat polusi udara dan air kepada 35 warga senilai Rp 200 ribu per bulan,” ungkapnya.

Ia menambahkan jika pertemuan yang dilakukannya juga telah disaksikan oleh pihak Koramil dan Polsek kabuh. Penusaha menyatakan sanggup membayar dana kontribusi paling lambat 10 Januari 2017. Namun, mereka ingkar janji karena sampai hari ini belum juga dilaksanakan.

Sehingga warga melakukan aksi ini, karena ketiga pengusaha telah ingkar janji yang sudah disepakati bersama.

“A p a b i l a y a n g s u d a h disepakati terealisasi secara penuh, kami akan membuka akses jalan yang sudah kami tutup ini. Dana k o m p e n sa s i m e r u p a k a n hak warga, sedangkan dana kontribusi digunakan untuk pembangunan balai Dusun Grobogan. Bisa lanjut asal sudah membayar dana kontribusi seluruhnya,” pungkasnya.nobi

Kemampuan Menulis Kalimat dengan Media Gambar Siswa Kelas III SDN II Mergayu Siswa kelas II SD masih dituntut untuk mampu menulis awal dengan cara menjiplak, menebalkan, mencontoh, melengkapi, dan menyalin.

Khusus pada tuntutan melengkapi, diharapkan siswa mampu menuangkan buah pikirannya ke dalam sebuah kalimat. Selain itu, diharapkan pula kemampuan menulis dapat mendukung perolehan maksimal dalam pencapaian nilai Bahasa Indonesia yaitu pada angka 75, sesuai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) di SDN II Mergayu.

Menulis merupakan alat komunikasi tidak langsung.

Dengan menulis, seseorang dapat mengungkapkan pikiran dan gagasan untuk mencapai maksud dan tujuannya.

Dalam proses pembelajarannya diharapkan siswa kelas satu mampu menulis kalimat dengan bahasa mereka sendiri. Namun demikian, untuk menuangkan buah pikiran secara teratur dan terorganisir dalam tulisan bukanlah kegiatan yang mudah. Banyak w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

orang pandai dalam berpidato namun kurang mampu menuangkan gagasannya dalam tulisan. Kemampuan menulis dapat dicapai melalui proses belajar dan berlatih.

Pada umumnya siswa kelas III SDN II Mergayu masih pasif dalam menulis dan tidak menggunakan kata-kata yang bervariasi. Kenyataannya siswa masih hanya mampu mencontoh dari buku, sementara guru juga dominan menggunakan sebatas buku ajar saja. Selain itu, guru dituntut untuk memiliki kemampuan profesional yaitu berupa kesanggupan seorang guru untuk menjalankan perannya yang sebagai pendidik, pembimbing, pengajar, dan pemberi motivasi kepada siswa. Sesuai dengan perannya tersebut, guru dituntut untuk menguasai materi, metode, dan juga penggunaan media pembelajaran.

Pembelajaran merupakan sebuah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. komunikasi

tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampai pesan atau media. Bahwa pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi pembelajaran yang ada dalam kurikulum yang dituangkan oleh pengajar ke dalam simbol-simbol komunikasi, baik simbol verbal maupun simbol non verbal atau visual.

Salah satu cara untuk mengakomodir terutama pembelajaran di tingkat dasar adalah melalui penggunaan media.

Penggunaan media dalam pembelajaran umumnya dapat membantu anak dalam memberikan pengalaman yang bermakna. Selain itu, penggunaan media dalam pembelajaran dapat mempermudah siswa dalam memahami sesuatu yang abstrak menjadi lebih konkrit. Media merupakan saluran komunikasi yaitu sebagai perantara sumber pesan dengan penerima pesan.

Umumnya isi tema atau topik pembelajaran terdapat dalam pesan tersebut. Guru akan menyampaikan pesan-pesan

tersebut kepada anak melalui suatu media dengan menggunakan prosedur pembelajaran tertentu yang disebut metode.

Melihat kenyataan ini, dalam mempermudah siswa kelas satu untuk dapat menulis kalimat sederhana dengan menggunakan kata-kata yang bervariasi diperlukan suatu penelitian tindakan kelas.

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan media gambar mengingat kemampuan berpikir siswa kelas satu masih pada taraf berpikir konkrit. Mereka belum mampu menuangkan gagasan atau kata kunci atau perintah.

Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan solusi dan meningkatkan proses pembelajaran Bahasa Indonesia di SDN II Mergayu.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis dan aktivitas belajar kalimat siswa kelas III SDN II Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung semester I tahun pelaja-

ran 2015/2016 dengan media gambar seri Penelitian ini merupakan desain penelitian kualitatif interaktif dengan rancangan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK ini dilakukan selama 2 siklus. Tiap-tiap siklus dengan melalui langkah-langkah Perencanaan (Planning), Tindakan (Acting), Pengamatan/ Observasi (Observation), Refleksi (Reflection). Subyek penelitian adalah siswa-siswi kelas III SDN II Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung Semester I Tahun Pelajaran 2015/2016.

Jumkah siswa 17 anak. Penelitian akan dilaksanakan di SDN II Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung yang bertempat di Jalan Desa Mergayu Kecamatan Tulungagung.

Teknik pengumpulan data yaitu Metode Tes, Metode Observasi, dan Metode Angket sedangkan teknik analisis data yaitu dengan Analisis Data Kuantitatif dan Analisis Data Kualitatif.

Dari siklus I dan II terjadi peningkatan kemampuan membaca pemahaman pada kompetensi dasar menemukan pikiran pokok teks dengan cara membaca sekilas. Hasil tes tulis siklus I mencapai 54,54% dari 11 siswa di kelas tersebut telah tuntas dengan nilai ≥75 dan hasil siklus II mencapai 81,81% dari jumlah siswa di kelas tersebut telah tuntas dengan nilai ≥75. Ada peningkatan 27,27% yaitu dari 54,54% menjadi 81,81%.

Peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran terjadi pada aktivitas berani mengajukan pertanyaan, yaitu sebesar 27,27% yaitu dari 45,45% menjadi 72,72%. Aktivitas berani menjawab pertanyaan meningkat 18,18% yaitu dari 63,63% menjadi 81,81%. Ketepatan waktu pengumpulan tugas meningkat 18,18% yaitu dari 72,72% menjadi 90,90%.

Pembelajaran dengan media gambar seri mendorong siswa untuk lebih termotivasi dalam belajar yaitu membuat kalimat sesuai gambar terse-

but. Pembelajaran dengan media gambar seri terjadi peningkatan aktivitas dari siklus I ke siklus II. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan media gambar seri dapat meningkatkan kemampuan menggunakan kalimat dan meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas III SDN II Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung semester I tahun pelajaran 2015/2016 Disarankan Para siswa lebih kreatif dan aktif dalam mengambil bagian selama proses pembelajaran. Siswa sebagai subyek belajar dan bukan sebagai obyek dalam pembelajaran, sehingga siswa tidak hanya sebagai pendengar yang pasif.

Guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih media, pemilihan media disesuaikan dengan kondisi siswa pada saat itu. *) Penulis adalah Siti Marpongah, S.Pd. Guru Kelas III SDN II Mergayu, Kecamatan Bandung, Tulungagung

metropolis

16

Edisi 163 | 23 - 28 januari 2017

Disnakertrans Jatim Tindak Tegas PT Bahagia Steel

Sidak, Pakde Karwo Temukan

51 TKA Ilegal di Gresik Gubernur Jawa Timur Soekarwo memenuhi janjinya untuk turun melakukan pengawasan kepada para Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk di wilayahnya.

Pakde Karwo (sapaan akrab Soekarwo) sidak ke PT Bahagia Steel yang merupakan perusahaan manufaktur pengolah besi dan baja di Jalan Raya Wringin Anom KM 31, Desa Sumengko, Kabupaten Gresik, Senin (17/1/2017).

Di perusahaan itu, gubernur menemukan sebanyak 51 TKA, namun 8 orang di antaranya sedang cuti. Sementara untuk rinciannya dari 43 orang yang ada sebanyak 40 orang paspornya tercatat aktif, 2 orang lainnya paspornya sedang dalam proses pengurusan dan 1 orang TKA terbukti ilegal alias tidak tak memiliki paspor.

Menanggapi hal itu, Soekarwo meminta secara tegas pihak imigrasi untuk segera memproses 1 TKA yang ilegal tersebut di kantor imigrasi.

Jika yang bersangkutan benarbenar tidak mampu menunjukkan dokumen lanjutan, maka akan dilakukan deportasi.

Ditegaskan, Pemprov Jawa Timur bersama Kanwil Hukum dan HAM Jawa Timur sepakat menegakkan aturan perundangan. Penegakkan tersebut untuk memberikan keadilan bagi tenaga kerja lokal Jawa Timur. Penegakkan akan terus dilakukan, apalagi pintu ASEAN telah dibuka lebar.

Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sukardo menambahkan seban-

yak 51 TKA di perusahaan itu semuanya tak bisa berbahasa Indonesia. Dan ini jelas melanggar Perda di wilayahnya.

“Mereka tidak ada yang bisa berbahasa Indonesia. Padahal sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan, salah satunya mewajibkan setiap TKA di Jatim harus menguasai Bahasa Indonesia,” kata Sukardo.

Selain melanggar soal bahasa, perusahaan yang mempekerjakan para TKA asal Cina ini juga melanggar aturan karena tidak melakukan transfer pengetahuan dari para TKA ke tenaga kerja lokal. “Karenanya kami memberikan nota sanksi pertama bagi perusahaan ini,” tegasnya.

“Setelah disidak Pak Gubernur kemarin, tadi pagi kami juga langsung lakukan follow up. Kami telah memanggil HRD personalia PT Bahagia Steel ke Kantor Disnaker provinsi.

Kami lakukan klarifikasi terhadap temuan di lapangan dan kita minta mereka melakukan nota kesepakatan yang intinya bersedia menjalankan semua kesepakatan,” ujar Sukardo pada wartawan di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya, Rabu (18/1/2017).

Ada tujuh kesepakatan yang dihasilkan dan wajib diikuti oleh PT Bahagia Steel jika masih ingin mempekerjakan

Sidak Pakde Karwo menemukan 51 TKA di perusahaan PT Bahagia Steel tidak memiliki dokumen resmi. Mereka bahkan tak bisa berbahasa Indonesia.

para TKA. Mulai dari surat kewajiban penunjukkan tenaga lokal sebagai pendamping TKA paling lambat diserahkan selama 7 hari ke depan.

“Kemudian soal wajib mendaftarkan semua TKA sebagai peserta asuransi BPJS. Dari sebanyak 51 TKA baru 14 orang TKA yang didaftarkan BPJS dan maksimal harus sudah dilakukan 14 hari ke depan,” tegas mantan Sekretaris DPRD Jatim ini.

Yang tidak kalah penting adalah poin ketiga yakni surat pernyataan pengalihan teknologi dari TKA ke pendamping yaitu TKI. Kemudian poin keempat perusahaan wajib menunjukkan sertifikasi atau kompentensi TKA yang mengharuskan mereka punya

pengalaman selama 5 tahun, dan diberi waktu untuk melengkapi selama 7 hari pula.

“Yang ke lima perusahaan wajib menunjukkan NPWP bagi TKA yang sudah bekerja di perusahaan itu lebih dari 6 bulan,” imbuh Sukardo.

Lantas yang terakhir, sesuai dengan amanat Perda Nomor 8 bahwa perusahaan mewajibkan TKA bisa berbahasa Indonesia.”Meskipun di pusat aturan ini sudah dihapus namun di Jatim tetap akan kita pakai syarat karena ini merupakan amanat Perda Nomor 8,” papar dia.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan terus menggencarkan sidak ke seluruh perusahaan di Jatim yang mempekerjakan TKA. Langkah ini diperlukan

AD V E T O R IAL

Komisi D Minta Program e-Warung Segera Direalisasikan

Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Agustin Poliana.

Program e-Warung yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mempermudah penyaluran bantuan sosial berbasis non tunai agar tepat sasaran ternyata belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat.

Hal ini dikarenakan belum ada petunjuk teknis (teknis) pelaksanaan program tersebut dari kemensos sehingga belum siap diaplikasikan. Sebanyak 45 kabupaten/kota di Indonesia yang menjalankan program e-Warung untuk keluarga tak mampu, termasuk Kota Surabaya.

“Nantinya bukan tunai lagi tapi voucher dan ditukarkan ke e-Warung. Syarat e-Warung sendiri secara detail belum jelas teknisnya seperti apa, berapa jumlahnya, padahal sudah pertengahan Januari.”kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana, Jumat (20/01/2017).

Lebih jauh, politisi PDIP yang empat periode menjabat anggota legislatif ini menjelaskan program

ini sebagai bantuan sosial yang dulu namanya Beras Miskin atau Raskin, kini menjadi Rastra atau Beras Rakyat Sejahtera.

“Nah dengan Rastra ini warga penerima bukan lagi berbentukuangtunaimelainkannon tunai berupa voucher. Penerimaan voucher ini harus disesuaikan dengan jumlah penerima yang ada semula, misalnya di Surabaya penerima voucher rastra ada sekitar 65 ribu ditambah dengan penerima KPH,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dari 65 ribu penerima restra dan saat ini

yang tunai diganti denga restra yang non tunai atau voucher baru dimulai bulan Februari tahun ini.

“Kita sudah meminta Pemkot Surabaya segera jemput bola untuk menanyakankeKemensos.Program ini harus cepat direalisasikan kepada warga,” katanya.

Sementara itu, Kabid Keagamaan Dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya, M.Januari Rizal, membenarkan jika Pemkot Surabaya masih menunggu petunjuk dan pedoman dari Kementerian Sosial soal e-Warung yang akan diterapkan di Surabaya. “Kita masih menunggu

Kita sudah meminta Pemkot Surabaya segera jemput bola untuk menanyakan ke Kemensos. Program ini harus cepat direalisasikan kepada warga ditambah PKH dari Pemberian Bantuan Non Tunai (PBNT) maka angka penerima tersebut menjadi 72 ribu. Problemnya, kata politisi PDIP tersebut, program raskin

pendum dari Kemensos, baru kita jalankan program sosial untuk warga pra sejahtera pemberian voucher e-Warung,” ungkapnya. wan/adv

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

untuk membatasi masuknya TKA ke Jawa Timur yang ilegal.

“Ini perlu kita lakukan tindakan tegas semacam ini, juga sebagai shock therapy buat persuahaan lain. Bahkan nanti kita akan cek ke PT Bahagia Steel dua minggu lagi, tidaknunggu tiga bulan lagi,” pungkas Sukardo.

Gubernur Soekarwo juga meminta proses transfer pengetahuan di PT Bahagia Steel dijalankan. Pihaknya menjanjikan tiga bulan mendatang akan datang lagi ke perusahaan ini untuk melakukan sidak melihat proses transfer of techology yang maksimal berlangsung selama tiga bulan. nsarifa

Renovasi Gedung Balai Pemuda Telan Biaya Rp 90 M R e n ova s i komplek gedung Balai Pemuda Surabaya menjadi salah satu proyek multiyears (tahun jamak) yang dikerjakan Pemkot Surabaya t a h u n 2 0 1 7.

Berdasarkan data perencanaan Bappeko Surabaya, anggaran yang disiapkan total Rp 90 miliar untuk tahun 2017 dan 2018.

Menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman CKTR, Eri Cahyadi, proyek ini sudah dikerjakan sejak Juli 2016. Sesuai dengan progres saat ini pembangunan sudah mengerjakan bagian pondasi dan basement.

“Yang jelas perencanaan nanti parkirnya lebih luas. Ada bangunan baru gedung DPRD Surabaya setinggi empat lantai karena kapasitas sudah tidak memadai. Pengerjaanya menggunakan dana multiyears,” kata Eri Cahyadi, Kamis (19/01/2017).

Lebih detail, Eri menjelaskan pengerjaan proyek yang dikerjakan oleh PT Cipta Karya Multi Teknik mempunyai rencana jangka panjang seperti kawasan modern di Singepura. Nantinya akan terintegrasi dengan angkutan massal, underpass empat sisi, dan tempat rekreasi disekitar Jl Pemuda dan Gubernur Suryo.

Masih dalam semangat mengembalikan kejayaan Balai Pemuda, kata Eri, Pemerintah Kota juga akan membangun fasilitas pertunjukan di underpass empat sisi perempatan tersebut.

Sesuai dengan desainnya, di perempatan itu akan ada empat fasilitas. Ada amphitheater, ruang pamer produk unggulan Surabaya, dan tempat kongko untuk anak-anak muda. Pembangunan amphitheaters, Erri berujar, ditujukan sebagai fasilitas anak-anak muda Surabaya berkarya.

Nantinya ada semacam tribun yang bisa ditempati selama menonton pertunjukan seni. Sebab, amphitheaters itu rencananya dipakai sebagai ruang pertunjukan seni outdoor. Beda dengan yang ada di Balai Pemuda, yang sifatnya indoor.

“Kita proyeksikan untuk kawasan ini ada rencana jangka panjang sampai 2026. Namun untuk perencanaan jangka pendek sampai 2019 kita realisasikan gedung dan basement parkir,” katanya.

Rencana itu tentunya melihat kebutuhan yang saat ini sangat mendesak diantaranya gedung dan parkir basement untuk menampung kendaraan parkir.

“Anda lihat sendiri kalau ada paripurna atau rapat besar banyak mobil memenuhi Jl Yos Sudarso (Depan DPRD Surabaya) karena parkir tidak cukup,” katanya.nwan