th
topik
EDISI 164 | 30 JANUARI - 04 FEBRUARI 2017
TERBIT 16 HALAMAN | HARGA ECERAN: RP 4.000 | LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)
MEMBIDIK HABIB RIZIEQ
MUNGKINKAH ADA RAPAT PKI DI ISTANA NEGARA?
BACA HALAMAN 3 |
BACA HALAMAN 4 |
SOSOK
Hakim MK Ditangkap KPK
Patrialis Akbar: Demi Allah, Saya Dizalimi! Publik dibuat kaget. Ini kali kedua hakim konstitusi tertangkap basah menyeleweng. Belum lepas dari ingatan ketika Akil Mochtar yang ketika itu menjabat Ketua MK ditangkap KPK dalam kasus yang mirip. Bila Patrialis terkait uji materi undang-undang, Akil terkait penanganan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah. Karena kasus ini, legitimasi putusan dan kelembagaan MK terancam. Kalangan masyarakat sipil menilai, adanya praktik suap hakim konstitusi itu membuat publik ragu terhadap putusan MK. Lebih dari itu, putusan dan kelembagaan MK terancam terdeligitimasi. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan bahwa KPK tidak pernah menarget hakim konstitusi. Adanya penangkapan itu merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang mengadukan potensi terjadinya tindak pidana korupsi dan KPK menindaklanjuti. ”Kami tahu bahwa MK dan KPK adalah lembaga anak kandung reformasi, maka KPK tetap menghargai Mahkamah Konstitusi. MK banyak melakukan judicial review terhadap UU KPK dan UU Tipikor sehingga KPK menjadi lembaga seperti sekarang, sering menguatkan MK,” kata Laode. ”KPK berharap apabila penyidik KPK membutuhkan tambahan informasi, kami membutuhkan kerja sama MK.” Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, menjelaskan kronologi penangkapan Patrialis Akbar. Kasus bermula dari laporan adanya dugaan suap kepada hakim MK terkait judicial review atau uji materi UU Nomor 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. ”KPK, setelah menerima laporan dari masyarakat akan terjadi tindak pidana korupsi penyelenggara negara, tim ditugaskan terjun ke lapangan hingga terjadi tangkap tangan,” kata Basaria. 11 orang tertangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Rabu malam itu. Mereka adalah, PAK (Hakim MK Patrialis Akbar), BHR (Basuki Hariman-swasta), Saya hari ini (Sekretaris BKR), KM dizalimi karena NFY (Kamal-perantara) serta tujuh orang lainnya. Basaria saya tidak KM yang diduga pernah nerima menjelaskan, sebagai perantara antara BHR uang satu rupiah dan Patrialis pertama kali didi daerah Rawamanpun dari Pak tangkap gun. KM kemudian dibawa ke Basuki (BHR), kantor BHR di daerah Sunter. demi Allah. Saya BHR ini memiliki 20 perusadi antaranya bergerak di betul dizalimi. haan bidang impor daging. BHR sebagai pengusaha Patrialis Akbar diduga memberikan suap Hakim Konstitusi kepada Patrialis terkait uji materi UU 41/2014, agar bisnis impor daging mereka dapat lancar. Dalam rangka pengurusan perkara tersebut, BKR melakukan pendekatan kepada Patrialis melalui KM. Untuk “bantuannya”, Patrialis dijanjikan 20 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura. Setelah menangkap 11 orang tersebut, KPK melakukan pemeriksaan dan kemudian menetapkan 4 orang tersangka. Patrialis Akbar dan KM ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan BHR dan NJF ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.
Pengaduan langganan/ iklan/redaksi, HOTLINE: (0 2 1 ) 5 3 6 6 0 1 7 7 (0 3 1 ) 8 4 1 0 2 8 8
PATGULIPAT
BUDI WASESO: TEMBAKAU GORILA DARI CHINA DIIMPOR JARINGAN INTERNASIONAL Tembakau gorila ini menjadi berbahaya, karena bukan sembarang tembakau. Ada campuran cairan ganja sintetis di dalamnya.... Selengkapnya Baca Halaman 6
Targetnya Gagalkan AHY jadi Gubernur DKI
Grasi Antasari Azhar, Jokowi Mau Menakut-nakuti SBY
Antasari Azhar meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, usai bertemu dengan Presiden Jokowi, Kamis 26/1/2017 sore. (insert) Antasari Azhar dan Presiden Jokowi. Foto: Setneg/Jay
Pertemuan Presiden Jokowi dan Antasari Azhar bakal menimbulkan kegaduhan baru di negeri ini. Pasalnya, pertemuan itu dimaksudkan untuk menakut-nakuti ‘lawan-lawan politik’, terutama mantan Presiden SBY. Targetnya, menggagalkan putra Cikeas menjadi Gubernur DKI Jakarta.
P
residen Joko Widodo sudah mengeluarkan Keputusan Presiden atau Keppres pemberian grasi kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar. Keppres itu dikirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (23/1/2017). “Keppres soal permohonan grasi Antasari sudah diteken Presiden,” ujar Juru Bicara Presiden, Johan
nBaca: Patrialis Akbar... Halaman 7
Budi Sapto Pribowo, saat dihubungi, Rabu (25/1/2017). Antasari resmi mengajukan permohonan grasi kepada Presiden pada Februari 2015. Permohonan itu dibuat berdasarkan permintaan keluarga melalui kuasa hukum Antasari, Boyamin Saiman. Dalam permohonan grasi yang dikirimkan itu, Antasari memohon dua hal yang sifatnya alternatif. Alternatif pertama, dia meminta pidana dihapuskan. nBaca: Grasi... Halaman 7
Miris, Semua Paslon Pilkada DKI Tidak Ada yang ‘Bersih’ Semua pasangan calon Pilkada DKI Jakarta tidak ada yang ‘bersih’. Pasalnya, ketiganya kini tengah dikaitkan dengan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi dan kasus-kasus lain. Sebut saja pasangan nomor urut 1, calon wakil gubernur DKI Sylviana Murni disorot atas dua kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz di kantor Wali Kota Jakarta Pusat dan dugaan korupsi dana hibah Kwarda Pramuka DKI 2014/2015. Kabarnya, polisi segera menetapkan tersangka.
Ketiga pasang Cagub DKI Jakarta Agus Harimurti YudhoyonoSylviana, Basuki T Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno berselfie bersama usai debat perdana Cagub DKI-Jakarta.
Habib Rizieq ‘Dibunuh’ Pelan-pelan Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan mengaskan Habib Rizieq Shihab berpotensi besar ditetapkan sebagai tersangka. Anton menegaskan, persentase Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu ditetapkan tersangka mencapai 99 persen. “Kemungkinan besar 99 persen tersangka. Tinggal satu persen lagi. Kita tinggal cari keterkaitan bukti satu dengan bukti lainnya,” tegas Anton saat ditemui di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (25/1/2017). Menurut Anton, pihaknya akan menetapkan status tersangka terhadap Habib Rizieq dalam waktu dekat. Namun, harus berdasarkan bukti hukum yang jelas. “Kita maunya secepatnya. Tapi kan harus berdasarkan bukti hukum, tidak mau hanya subjektifitas,” tutur mantan Kadiv Humas Polri itu. Meski demikian, Kapolda belum dapat memastikan apakah Habib Rizieq akan ditahan atau tidak. Pasalnya, dia juga sedang menghadapi kasus lainnya dan dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi terlapor. “Tergantung keputusan gelar perkara, apakah perlu ditahan atau tidak. Karena yang bersangHabib Rizieq kutan kan ada 11 kasus. Biar dibuktikan satu per satu,” paparnya. Sebelumnya, Habib Rizieq dilaporkan Sukmawati Soekarnoputri terkait dugaan kasus penghinaan Pancasila. Semula, laporan tersebut dilakukan di Bareskrim Polri, sebelum akhirnya dilimpahkan ke Polda Jabar karena locus delicti atau tempat kejadian perkara berada di wilayah Jabar. Baca juga hal 3: Membidik Habib Rizieq Habib Rizieq sendiri sudah mengklarifikasi tuduhan tersebut. Bahkan dia menilai laporan itu menunjukkan Sukmawati tak paham Pancasila. “Ironis, Sukmawati Soekarnoputri tidak paham sejarah Pancasila,” tegas dia. Habib Rizieq menjelaskan, dalam Sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. nBaca: 99 persen tersangka... Halaman 7
Kasus Pencurian dan Penggelapan Dokumen Empire Palace
Skenario Status Penahanan Chin Chin, Ada ‘Pelicin’ Rp 600 Juta?
P
engalihan status penahanan terdakwa perkara penggelapan dan pencurian dokumen perusahaan PT Blauran Cahaya Mulia (BCM) Trisulowati Yusuf alias Chin-Chin mendadak menjadi rasanrasan berbagai kalangan di lingkungan Pe ngadilan Negeri (PN) Surabaya, khususnya para wartawan.
nBaca: Pilkada DKI... Halaman 7
nBaca: Pelicin Rp 600 Juta... Halaman 7
W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M
Menembus Zona Tahun ke-7
Trisulowati alias Chin-Chin.