Koran Lensa Indonesia Edisi 167

th

topik

EDISI 167 | 20 - 26 FEBRUARI 2017

Pengaduan langganan/ iklan/redaksi, HOTLINE: (0 2 1 ) 5 3 6 6 0 1 7 7 (0 3 1 ) 8 4 1 0 2 8 8

TERBIT 16 HALAMAN | HARGA ECERAN: RP 4.000 | LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

AHY, WHAT’S NEXT?

DOSA AHOK PINDAH KE JOKOWI

BACA HALAMAN 3 |

BACA HALAMAN 4 |

SOSOK

PATGULIPAT

ATMAKUSUMAH ASTRAATMADJA: MEDIA TANPA BARCODE DEWAN PERS Dewan Pers membuat aturan baru dengan TERUS SAJA JALAN melakukan verifikasi ketat seperti mendekati pembatasan gaya orde baru....

Selengkapnya Baca Halaman 6

Kegaduhan baru kembali muncul setelah Antasari Azhar mendapat grasi dari Presiden Jokowi. SBY menyebut, grasi tersebut bermuatan politik dan sudah direncanakan dari penguasa.

Antasari Bernyanyi, SBY: Naudzubillah, Kekuasaan Bisa Berbuat Apa Saja

B

ARU kali ini ada mantan narapidana yang diberi grasi oleh presiden dan ditemui langsung presiden di kediamannya. Publik bertanya-tanya, apa motif Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden atau Keppres pemberian grasi kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar. Apakah grasi tersebut untuk membidik rezim sebelumnya? Terbukti, kini pemberian grasi tersebut menjadi kegaduhan baru.

Sehari sebelum pencoblosan Pilkada DKI Jakarta, Antasari Azhar mendatangi Bareskrim, Polri di Jakarta Selasa (14/2/2017) dan menyatakan dirinya “dikriminalisasi” oleh Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tuding Antasari, SBY mengetahui persis kasus yang menjeratnya.

Mencari u a t a n a l i d a KMeencari ? m a d n e D s ? a l a m B a u a d t a n n e a l i D d s a e a l K Ba nBaca: Panas lagi... Halaman 7

Kim Jong-nam Masuk Daftar Orang yang Harus Dihabisi

Kakak Tiri Pemimpin Korea Utara Tewas Diracun WNI Asal Serang

Kim Jong Nam

K

IM JONG-NAM, 46 tahun, telah lama masuk daftar orang yang harus dihabisi. Saudara tiri pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, itu acap kali bepergian dengan nama samaran, yang salah satunya Kim Chol.

Pada Selasa (14/2/2017), laki-laki yang pernah ketahuan memakai paspor palsu ketika akan memasuki Jepang pada 2001 itu tewas di Malaysia kala tengah berada di area pertokoan Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur. Situs berita ABC melaporkan bahwa Jong-nam kemungkinan besar dibunuh dengan semprotan kimia.

Sumber: Litbang Kompas

Pilkada DKI Dua Putaran

Justru AHY Penentu Gubernur Jakarta CAGUB-cawagub Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sylviana Murni harus rela tereliminasi dari Pilkada DKI Jakarta karena berada di urutan paling buncit. AHY mengaku kalah dengan lapang dada atas hasil quick count perolehan suaranya dalam Pilgub DKI. Partai pendukung pasangan Agus-Sylvi pun ada kemungkinan akan berpindah haluan untuk menghadapi putaran kedua.

Agus-Sylvi didukung 4 partai politik, yaitu Partai Demokrat, PKB, PAN, dan

Gambar rekaman kamera pengawas di Bandar Udara Kuala Lumpur International, Sepang, Malaysia, menunjukkan seorang perempuan berkaos putih yang diduga sebagai salah satu pembunuh Kim Jong-nam.

PPP kubu Romahurmuziy. Pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan Anies BaswedanSandiaga Uno pun akan berlomba mendekati parpol itu untuk berkoalisi.

“Nanti di putaran kedua kita lihat saja pasangan nomor 2 dan 3 menyampaikan programnya,” ucap pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, saat dihubungi, Kamis (16/2/2017). nBaca: Akhirnya... Halaman 7

Jokowi Bohong Besar Bangun Jalan Trans Papua

nBaca: Racun lagi... Halaman 7

Paspor Siti Aisyah

T

Natalius Pigai

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

okoh masyarakat Papua yang saat ini menjabat Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Natalius Pigai mengku kaget dengan berita tentang keberhasilan insfrastruktur jalan dan jembatan di Papua dengan judul “Jalan Trans Papua, Menembus Gunung dan Membelah Bukit”. Berita tersebut terbit di Kompas edisi 10 Februari 2017. nBaca: Bohong ya... Halaman 7

Menembus Zona Tahun ke-7

EKONOMI BISNIS

2

EDISI 167 | 20 - 26 FEBRUARI 2017

Tarik Minat Investor, Bojonegoro Tawarkan 6 Insentif PEMERINTAH Kabupaten Bojongoro kian gencar menawarkan investasi. Bahkan Bojonegoro juga menawarkan sejumlah insentif kepada para investor yang akan berinvestasi.

“Kami menyiapkan enam insentif investasi di kawasan pedesaan Bojonegoro,” ujar Bupati Bojonegoro, Suyoto dalam

satu kesempatan di Surabaya, akhir pekan lalu.

Beberapa insentif menarik yang ditawarkan itu antara lain, tidak memberlalukan Upah Minumum Kabupaten/Kota (UMK). Di sana, hanya upah umum pedesaan (UUP) dengan nilai Rp 1 juta lebih.

Tak hanya itu. Pemkab pun siap membantu semua periz-

inan yang dibutuhkan. Biaya perizinan itu pun juga didiskon menarik. Begitu juga dengan biaya training karyawan. Pemkab akan menanggung semua biaya training awal bagi karyawan.

“Kami juga akan membangunkan infrastruktur yang diperlukan. Hal ini dimungkinkan karena infrastruktur menjadi salah satu fokus Pemk-

ab Bojonegoro dari dana migas.

Kami juga akan membebaskan pajak lokal selama lima tahun,” lanjut Kang Yoto, panggilan akrab Suyoto.

Tak hanya pembebasan pajak lokal dan tawaran menarik lainnya. Pemkab pun akan menanggung urusan Corporate Social Responsibility (CSR) investor yang akan masuk ke sana.

“Sejumlah insentif itu kami berikan, agar investor bisa menjalankan usahanya dengan tenang di Bojonegoro,” lanjutnya.

Kang Yoto optimistis, tawaran insentif yang diberikan itu mampu mengundang ke-

hadiran investor. Salah satunya, industri sepatu merek Clark. Produk sepatu berkualitas ekspor itu, kini sudah diproduksi di salah satu pedesaan di Bojonegoro.

Tak hanya sepatu. Kang Yoto mencatat, melalui insentif itu, perusahaan garmen, pengolahan sarang burung, kini juga sudah ada di sana.

Menurut Kang Yoto, sarana transportasi antar kota dan propinsi di Bojonegoro saat ini kian mamadai, terlebih setelah dibukanya jalur double track kereta api jurusan Bojonegoro-Surabaya, Bojonegoro-Semarang-Cirebon dan Jakarta.nlicom

Pemprov Diminta Stop Pasok Cabai ke Luar Jatim

Bupati Bojonegoro, Suyoto.

Panasonic Luncurkan Proyektor Laser Tercanggih

Rencana mengirim cabai ke luar Jawa Timur dengan alasan apapun, dikhawatirkan harga cabai di Jatim akan semakin tinggi.

K

OMISI B DPRD Jawa Timur dengan tegas meminta Pemprov Jawa Timur untuk menghentikan rencana pasokan cabai rawit merah produksi Jatim ke Jakarta dan Kalimantan. Hal ini dikatakan melihat kondisi harga cabai yang masih tinggi. Jika pasokan tetap diberikan keluar Jatim, dikhawatirkan harga cabai di Jatim akan semakin tinggi.

Terlebih pasokan cabai itu akan rutin dilakukan saat masa panen yang ada di sejumlah sentra cabai di Jatim seperti Kabupaten Magetan, Kediri, Blitar, Mojokerto, Sumenep, dan Tuban. Menanggapi ini, Anggota Komisi B DPRD Jatim Aida Fitriati menolak dengan tegas rencana tersebut.

“Waktu Komisi B sidak di Pasar Pare Kediri, harga cabai berkisar Rp80.000/Kilogram.

Sekarang, harga cabai di Pasuruan saja sudah Rp180.000. Itu menandakan antara ketersediaan dengan permintaan belum berimbang. Jadi saya minta kebijakan mengirim cabai ke luar

Jatim itu ditinjau ulang,” kata Aida asal Fraksi PKB pada Lensa Indonesia, Rabu (15/2/2017).

Karena itu pihaknya tidak bisa menyetujui rencana mengirim cabai ke luar Jawa Timur dengan alasan apapun. Terlebih, saat ini cuaca sangat ekstrem dan curah hujan tinggi. Potensi kegagalan panen cabai di bulan ini masih cukup tinggi.

Wanita yang juga Ketua PC Muslimat Kabupaten Pasuruan ini berharap pemprov memprioritaskan kebutuhan di Jawa Timur.

Kalau pun stok melimpah karena bulan ini adalah masa panen cabai.

Untuk itu, Komisi B berharap stok cabai itu tetap disuplai ke internal Jatim untuk menstabilkan harga cabai agar kembali normal seperti semula yaitu pada kisaran Rp 20.000/kilogram.

“Kalau ada pun panen cabai di bulan ini berhasil, sebaiknya stok itu disuplai untuk kebutuhan Jatim. Hal itu penting untuk menstabilkan harga di pasaran. Karena itu saya tidak setuju apapun alasannya mengirim cabai ke luar Jatim,” imbuh Aida yang akrab disapa

Rainata Gunawan, GM Marketing Solution Division, PT Indovisual Presentatama (kanan) perkenalkan produk terbaru Panasonic.

Harga Cabai Rawit Yang Menggigit

Ning Fitri ini.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Ka’bil Mubarok mengaku belum mendapat laporan dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim terkait rencana memperdagangkan cabai produksi Jatim ke Jakarta atau Kalimantan. Jika benar rencana tersebut dilakukan oleh Pemprov, maka pihaknya akan menolak secara tegas.

Menurutnya, yang utama adalah memastikan kebutuhan cabai di Jatim tercukupi. Selain itu juga harus dipastikan ada stok yang cukup untuk waktu ke depan, mengingat curah hujan sangat tinggi yang berpotensi pada kegagalan panen cabai bulan ini.

“Kami akan panggil kepala dinas terkait untuk mendengar kebenaran rencana mengirim cabai ke luar Jatim. Kalau benar, apa alasannya bisa diterima atau

harus ditolak,” imbuh dia.

Diketahui, Dinas Pertanian Jatim bakal mengirim cabai rawit merah ke luar Jatim seperti Jakarta dan Kalimantan pada akhir bulan Februari ini saat panen raya cabai di Magetan. Langkah itu dilakukan karena bulan Februari sampai Maret sejumlah sentra cabai di Jatim akan panen raya. Dengan begitu, stok cabai diperkirakan akan melimpah.nsarifa

Maxx Coffee Luncurkan Red Velvet dan Black Velvet MAXX Coffee meluncurkan varian minuman terbaru yakni Red Velvet dan Black Velvet.

Varian ini hadir hingga bulan Mei 2017.

Geoffry Samuel, Head of Marketing Maxx Coffee Indonesia, mengatakan dua varian ini hadir bersamaan dengan datangnya musim semi di dunia yang merupakan menjadi patokan dalam menghadirkan varian baru di empat musim berbeda.

“Kami sangat senang bisa kembali meluncurkan varian minuman yang telah menjadi favorit bagi semua orang yakni Red Velvet dan kali ini Red Velvet hadir bersama inovasi terbaru dari Maxx Coffee yaitu Black Velvet. Kami berharap Black Velvet bisa menjadi minuman favorit bagi para pelanggan karena warna dan cita rasa yang unik. Selain itu minuman ini juga menjadi yang pertama kalinya hadir di Indonesia,” ujar Geoffry kepada Lensaindonesia.com di Maxx Coffee Lippo Kemang, Jakarta, Senin (12/2/2017).

Ia menjelaskan, Red Velvet terinspirasi dari sebuah dessert yang sudah sangat populer dan

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

PT Smartfren Telecom Tbk memamerkan Andromax L dan Andromax B berikut Mifi M3S di Surabaya.

digemari oleh banyak orang.

Terbuat dari Milk Chocolate dan susu. Minuman ini mempunyai rasa creamy dengan campuran cokelat yang manis, serta tekstur yang lembut. Red Velvet tersedia dalam varian ice, hot, dan frappe. Khusus untuk Frappe Red Velvet hadir dengan tambahan whipped cream serta chocolate chip di atasnya.

Sedangkan, Black Velvet yang terbuat dari Bitter Sweet Chocolate dan susu ini mempunyai cita rasa cokelat yang lebih terasa dan seringkali disertai dengan rasa seperti cookies di dalamnya. Black Velvet tersedia dalam ice, hot, dan frappe.

Khusus untuk Frappe Black Velvet hadir dengan tambahan whipped cream serta chocolate chip diatasnya.

Ia menambahkan, untuk musim semi kali tahun ini, pihaknya mengambil tema “Just Say Yes”. Diharapkan melalui tema ini, pelanggan Maxx Coffee berani bilang “YA” dalam kehidupan ini dan berani untuk mencoba dan menerima tantangan, serta menentukan sebuah pilihan.nrudi

MERK Panasonic tidak asing lagi sebagai salah satu merek terbesar di dunia untuk bidang elektronik. PT. Indovisual Presentatama sebagai pemegang lisensi distributor produk Panasonic multimedia proyektor dan monitor professional di Indonesia, memperkenalkan produk terbarunya dalam sebuah event bertajuk “Panasonic Solution Showcase” di Plaza Indonesia, Jakarta.

“Di acara ini kami memperkenalkan kepada konsumen Indonesia berupa proyektor dengan teknologi terbaru yang menggunakan teknologi laser yang memiliki banyak kelebihan diantara proyektor konvesional antara lain adalah umur lampu yang sangat panjang hingga mencapai 20.000 jam,” jelas Rainata Gunawan, GM Marketing Solution Division, PT Indovisual Presentatama kepada Lensaindonesia.com di Jakarta, baru-baru ini.

Rainata menjelaskan, proyektor laser Panasonic memiliki varian yang sangat lengkap mulai dari PT-RZ770K yang memiliki tingkat kecerahan (brightness) 7.200 lumens dan resolusi WUVGA, PT-RZ970 dengan brightness 10.000 lumens dan resolusi WUXGA, PT-RQ13K dengan brightness 10.000 ansi lumens dan resolusi 4K+.

Untuk flagship model Panasonic saat ini adalah PT-RZ31K, sebuah projector yang memiliki brightness 31.000 Lumens dan resolusi WUXGA. PT-RZ31K merupakan projector laser yang memiliki brightness tertinggi saat ini dan menghasikan gambar dengan kualitas yang lebih natural dan kontras yang tinggi.

“Proyektor Panasonic memiliki dimensi yang lebih compact dan performa gambar yang lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Kami optimis proyektor laser Panasonic ini akan dapat merajai pasar proyektor laser di Indonesia,” ungkap Rainata.

Ia menjelaskan, proyektor Panasonic memiliki segudang fitur untuk mendukung aktifitas pengguna perangkat multidimensinya seperti pengaturan pintar via gadget, perangkat lunak geometry manager pro, posisi pemasangan 360 derajat, detail clarity processor, system daylight view3, digital link, penyediaan input cadangan untuk menjamin tidak terputusnya konektifitas gambar ketika terjadi kerusakan pada sumber gambar, dan masih banyak lagi.

Selain proyektor laser, juga ditampilkan solusi monitor professional yaitu TH-47LFVS. Tipe tersebut adalah monitor professional dengan ukuran frame (bezel) yang sangat tipis sehingga sangat optimal ketika digabungkan.

Sehingga, disebut sebagai videowall yang idealnya diaplikasikan sebagai perangkat pengawasan (monitoring) yang digunakan untuk pengawasan CCTV untuk surveillance, kondisi network untuk industry telekomunikasi, aplikasi smart city, board meeting room, dan sebagainya. Selain itu monitor professional juga difungsikan untuk memberikan informasi di public.

“Kami juga menampilkan Panasonic broadcast solution dimana kami tampilkan remote camera dengan tipe AWHE130WEJ yang memiliki kualitas HD beserta remote camera controller AW-RP50E dan compact live switcherAW-HS50E,” kata Rainata.

“Sehingga tidak lagi diperlukan banyak operator kamera untuk peliputan acara acara seperti ibadah, konferensi, rapat atau bahkan untuk pembuatan film sekalipun karena kualitas yang dihasilkan oleh kamera tersebut sudah hampir setara dengan kamera yang digunakan di stasiun TV,” tambah Rainata.

Menurutnya, proyektor dan monitor professional beserta perangkat broadcast ini akan dipasarkan secara luas di Indonesia dengan target utama konsumen yang bergerak di bidang jasa penyewaan multimedia, pemerintahan, museum, rumah ibadah, auditorium, tempat hiburan, pendidikan, industry retail, stasiun TV dan lain sebagainya.

“Kisaran harga mulai dari ratusan juta rupiah hingga dua setengah miliar rupiah. Kami optimis produk proyektor laser ini laku dipasaran di Indonesia karena tahun lalu pertumbuhan penjualan naik 30% dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai angka penjualan Rp 30 miliar lebih,” tutur Rainata.nrudi

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Iwan Christiono, Nanda Adrianta, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang) Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman  Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Andika Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Dina/Wina (031-8410 288) Percetakan: PT Aksara Grafika Surabaya, Jl. Raya Berbek No 45 Waru - Sidoarjo, Tlp (031) 8678318 (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

SOSOK

3

EDISI 167 | 20 - 26 FEBRUARI 2017

AHY, WHAT’S NEXT? A

GUS Harimurti Yudhoyono (AHY), calon gubernur DKI Jakarta nomor urut satu telah menyatakan kekalahannya di Wisma Proklamasi Jakarta pada Rabu (15/2/2017) malam.

Meski begitu, Hinca Panjaitan, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat menyatakan bahwa jika AHY tak ikut berpartisipasi dalam Pilgub DKI, suasananya tak akan seramai ini.

“Hanya tiga bulan setengah tidak punya apa-apa. Terjun bebas dan luar biasa sambutannya. Saya kira kalau tidak ada AHY pilkada DKI Jakarta tidak akan seramai ini ya. teman-teman enggak ada sampe malam-malam begini. Sejak diumumkan sampai dengan berakhir tetap menunggu teman-teman semua. Dan saya katakan kami berangkat kan dari wisma proklamasi 41 dan kami selesaikan juga disini malem ini,” ujar Hinca selepas mendampingi AHY melakukan konferensi pers.

Lebih lanjut lagi, Hinca mengungkapkan bahwa keikutsertaan AHY dalam Pilkada DKI Jakarta telah memberikan “AHY effect” yang dirasakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia, tak hanya di Jakarta.

“Saya harus menyatakan bahwa selama tiga bulan terakhir ini “AHY Effect” telah menyebar ke seluruh Indonesia. Mereka memakai baju AHY tanpa tahu dan belum kenal AHY,” tutur Hinca.

Menurut Hinca, hal ini bisa jadi modal AHY untuk memasuki ruang politik kembali. Meski begitu, ia masih enggan berkomentar terkait peluang AHY menjadi ketua umum di Partai Demokrat.

“Terlalu jauh ini kita hanya ngomongin bahwa AHY punya C19, dua puluh persen atau berapa pun itu jumlahnya. Itu kapital yang sangat besar bagi seseorang yang baru terjun ke dunia politik,” ujarnya.

Ia hanya menyatakan bahwa partai Demokrat membuka pintu selebar-lebarnya apabila AHY ingin menjadi salah satu anggota. “Ruang

Saya harus menyatakan bahwa selama tiga bulan terakhir ini “AHY Effect” telah menyebar ke seluruh Indonesia.

Hinca Panjaitan politik terbuka lebar bagi AHY. Tentu partai Demokrat akan senang sekali apabila AHY mau bersama kita,” ujarnya.

Perolehan suara AHY tertinggal jauh dengan kedua rivalnya baik Ahok-Djarot maupun Anies-Sandi.

Hal itu akhirnya membuatnya tersingkir dalam putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Di hadapan relawan, tim pemenangan, kader-kader partai Demokrat serta wartawan, ia menggelar konferensi pers di Wisma Proklamasi.

“Secara ksatria saya menerima kekalahan. Saya mengucapkan selamat kepada bapak Basuki dan bapak Anies,” ujarnya ditemani Annisa Pohan, istrinya dan para ketua bidang tim pemenangan.

Beberapa relawan dan anggota W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Karier militer AHY tamat. Perjalanannya menuju DKI-1 juga kandas. Kendati sejatinya Pilkada DKI tidak ramai tanpa AHY. Lantas apa yang selanjutnya akan dilakukan AHY? Kabarnya Demokrat sudah punya rencana untuk AHY. tim sukses terlihat menanggapi sambutan AHY tersebut dengan mata berkaca-kaca. Hampir seluruh kursi yang berada di sekitar panggung di Wisma Proklamasi itu penuh dengan para relawan dan anggota tim pemenangan. Namun, mayoritas berasal dari partai Demokrat. Tak nampak relawan atau anggota dari tiga partai lain yang mengusung Agus-Sylvi, yaitu PPP, PKB, dan PAN. Ditanya secara terpisah mengenai hal ini, Nachrowi Ramli, ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta membantahnya. “Ada semuanya.

Ada perwakilan tapi memang ketum-ketumnya (ketua umum) tidak hadir,” ujar Nachrowi.

Calon Ketum Demokrat AHY memang telah gagal melangkah sebagai Gubernur DKI Jakarta. Setelah perjuangannya menuju DKI-1 kandas, AHY mengaku masih akan tetap mengabdikan dirinya untuk negara. Jadi apa langkah selanjutnya?

Dalam konferensi pers menanggapi hasil Pilgub, Agus tidak secara gamblang menjelaskan maksud mengabdikan dirinya untuk negara, apakah berpolitik atau meniti karier lainnya. Yang pasti, Partai Demokrat yang didirikan ayah AHY, Susilo Bambang Yudhoyono sudah siap untuk merangkulnya.

Hinca secara implisit menyebut bahwa langkah Agus selanjutnya kemungkinan besar akan merapat ke Partai Demokrat.

“Ruang politik terbuka lebar untuk beliau. Dan demokrat akan senang sekali kalau beliau bersama kami,” terang Hinca.

Alasan Hinca melihat potensi Agus sebagai Ketua Umum Partai Demokrat cukup besar. Pasalnya, di Aceh sampai Papua karisma Agus cukup digandrungi oleh masyarakat Indonesia.

“AHY effect melahirkan efek yang luar biasa di seluruh Indonesia terutama anak-anak muda dan kader partai Demokrat. Dan modal dia yang sangat luar biasa,” ucap Hinca.

Oleh karena itu, pesona Agus sebagai calon pemimpin partai Demokrat masa depan cukup potensial. Namun dia enggan sesumbar mengenai kemungkinan langkah politik Agus selanjutnya, sebelum ada keterangan resmi yang dibuat oleh Partai Berlogo berlian biru itu.

Hinca juga meminta masyarakat untuk bersabar menunggu bagaimana laju perpolitikan Demokrat ke depannya. Apakah nantinya akan merapat ke posisi pasangan calon dua Basuki-Djarot atau Anies-Sandi.

“Kita belum bicara apa-apa. Kita beri kesempatan untuk selesaikan tugas dari sekarang 0-0 seperti main bola,” tutup Hinca.

Agus Yudhoyono berpangkat Mayor sebelum keluar dari militer untuk maju sebagai DKI-1. Agus menyandang tiga gelar master yakni MSc, MPA dan MA. Untuk bidang militer misalnya, pada 2006, Agus menamatkan studi di Institute of Defence and Strategic Studies, Nanyang Technological University, Singapura. Kemudian pada 2015, mengenyam pendidikan di US Army Command and General Staff College

(CGSC), Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat.

Untuk bidang bisnis, suami Annisa Pohan itu meraih gelar Master of Public Administration (MPA) dari John Kennedy School of Government, Amerika Serikat, tahun 2010. Sementara gelar Master of Arts (MA) di bidang Leadership and Management diperoleh dari George Herbert Walker School of Business and Technology, Webster University di tahun 2015.

Agus pernah menyabet Adhi

dinamika politik di Indonesia. SBY orangnya sangat bijaksana dalam menyingkapi kekalahan dalam pertarungan politik. SBY dan Demokrat harus legowo menerima apapun hasil dari Pilkada DKI,” jelas Ridwan Hisjam, Rabu (15/2/2017).

Saat dikonfirmasi mengenai isu – isu yang panas bahkan berbau SARA jelang Pilgub DKI Jakarta, politikus senior asal Jawa Timur ini mengungkapkan bahwa semuanya itu masih dalam taraf wajar dan merupakan bagian dari strategi politik

bahkan di luar negeri pun strategi itu digunakan asal tidak ditumpangi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi demi kepentingan golongan saja,” jelasnya.

Namun demikian, tidak sedikit kalangan yang menilai kegagalan AHY di Pilkada DKI Jakarta bukan sepenuhnya gagal total. Bagi AHY, ini justru permulaan. Pilkada DKI hanyalah batu loncatan untuk ‘pertarungan’ yang sebenarnya di Pilkada Jawa Timur. AHY diprediksi

AHY berpotensi menjadi pemimpin Demokrat di masa depan. Kegagalan AHY di Pilkada DKI hanyalah batu loncatan untuk strategi politik yang lebih besar.

Makayasa sebagai lulusan terbaik Akmil tahun 2000. Setelah itu, juga menjadi lulusan terbaik di sejumlah pendidikan militer. Sebut saja Kursus Dasar Petugas Infanteri pada 2001, Kursus Intelijen Tempur pada 2001, Kursus Petugas Operasi Batalyon di 2004, atau Kursus Manuver Karier Kapten di Fort Benning, AS pada 2011.

Agus yang terakhir menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Kemuning, Kodam Jaya, pernah dipercaya mengemban berbagai penugasan yang membanggakan. Sebut saja menjadi anggota Kontingen Garuda XXIII yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon pada 2006-2007.

Membidik Pilkada Jatim Kegagalan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta memang sudah banyak diprediksi banyak pihak. SBY harus mengakui jika calon yang diusungnya dalam Pilgub DKI Jakarta gagal. Jurus taktik dan strategi politik gagal mengamankan mahkota Cikeas untuk melenggang menuju DKI 1.

Menurut politikus Ridwan Hisjam, kegagalan SBY–yang dalam hal ini adalah Partai Demokrat–adalah bagian dari dinamika politik Indonesia, serta strategi hebat dari lawanlawan politik dalam memenangkan calon yang diusungnya untuk melenggang menuju DKI 1.

“Biasa dalam pecaturan politik ada yang menang dan ada yang kalah. Saya kira bapak SBY sudah sangat paham dan mengerti soal

untuk memenangkan calon yang diusungnya.

Pasangan Ahok – Djarot diprediksi gagal di Pilgub DKI Jakarta terkait dengan dugaan penistaan agama yang dituduhkan padanya.

Namun pasangan calon yang didukung oleh PDIP dan koalisinya ini ternyata berhasil nangkring di posisi teratas berdasarkan hasil quick qount.

“Begitu juga dengan Anis kan,” terangnya.

Pria yang akrab disapa Mas Tatok ini juga menjelaskan terkait serangan mantan Ketua KPK Antasari Azhar kepada SBY yang menurutnya juga hal yang wajar dan bagian dari strategi politik. Bahkan sampai saat ini semua tuduhan tersebut masih belum terbukti dan perlu kajian-kajian untuk bisa dibuktikan lebih lanjut.

“Asal, jangan sampai isu-isu itu kemudian berkembang dan semakin liar yang bisa berakibat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Strategi politik saling melemahkan dan saling menonjolkan calon adalah biasa dalam politik. Di mana-mana yang terjadi seperti itu,

AHY saat debat Pilkada DKI Jakarta.

bakal menjadi ‘kuda hitam’ dalam pertarungan Pilgub Jatim 2018.

Majunya AHY di Pilgub DKI Jakarta 2017 sebenarnya hanyalah batu loncatan untuk mengukur tingkat keterimaan publik. Sebab, sesungguhnya putra mahkota Cikeas ini telah dipersiapkan oleh Partai Demokrat menjadi calon gubernur Jawa Timur 2018.

Partai Demokrat tentu tidak semudah itu melepas kekuasaan-

nya, setelah dua periode dipimpin Ketua DPD Demokrat Jatim Soekarwo.

Agus memang bukan lawan seimbang bagi Basuki Tjhaja Purnama (Ahok). Penampilannya sangat tidak menyakinkan. Sehingga sangat sulit dipilih oleh warga DKI Jakarta yang sangat rasional dalam memilih pemimpin. Tapi ini sebuah test case bagi Agus.

Informasi dari think tanknya Partai Demokrat yang diperoleh Lensa Indonesia prihal tampilnya putra SBY di Pilgub DKI Jakarta, Agus memang tidak disiapkan untuk Pilgub DKI Jakarta. Namun keikutsertaan Agus dalam kontestasi pilkada DKI sebagai ajang latihan untuk menuju calon gubernur Jawa Timur.

Bekal Agus untuk maju di Jawa Timur sangat besar. Dia sudah mendapat popularitas dari Jakarta.

Agus tak ubahnya Risma. Duaduanya diuntungkan oleh Pilkada DKI. Sebelumnya nama Risma sudah digadang-gadang bakal maju di Pilkada DKI melawan Ahok, kendati berikutnya batal. Dari situ popularitas Risma sudah melejit.

Publik sudah mengenal Risma, begitu pula Agus.

Bagi Agus, Pilgub DKI Jakarta memang menjadi etalase saja sehingga lebih mudah bertarung di Jatim. Bahkan perkiraan untuk menang memang lebih besar di Jawa Timur. Ini sebenarnya tahapan Agus menuju calon presiden pada 2019 nanti. Diperkirakan, SBY akan mengusung putranya itu menjadi kandidat capres.

Kalaupun Agus gagal menjadi presiden kelak, setidaknya dia punya modal kuat untuk menjadi menteri.

Mengharapkan Agus menang di Pilgub DKI Jakarta sangat susah. Pasalnya, hasil kerja Gubernur petahana Ahok ini, sudah mulai dirasakan oleh mayoritas warga Jakarta. Sehingga tatkala pilkada DKI Jakarta ini ditarik-tarik ke isu SARA, dampaknya tidak terlalu besar. Karena warga DKI sudah sangat percaya dengan sosok Ahok. Warga Jakarta sebenarnya tidak tertarik dengan figur-figur baru di Pilgub DKI ini yang terlalu banyak memberi janji ke warga.

Lalu apakah Agus bisa maju di Jatim dengan perolehan kursi Demokrat? “Perolehan kursi Demokrat di DPRD Jatim sebanyak 13 kursi, untuk bisa memenuhi syarat mengusung calon gubernur harus punya 20 kursi di DPRD, praktis Demokrat hanya butuh menggandeng 1 atau 2 partai. Kalau pun pilihannya cukup satu, yang berpeluang digandeng bisa PAN (7 kursi), partai yang pernah dipimpin Hatta Rajasa, besan SBY,” ungkap alumni Fakultas Perkapalan ITS, yang juga bapak lima anak ini.

Namun Ridwan enggan mengomentari isu yang berkembang terkait langkah Demokrat mengusung Agus Yudhoyono di Pilgub Jatim.

Hanya saja, jika nasib Agus sang putera mahkota SBY ternyata keniscayaannya harus menjadi Cagub Jatim, dipastikan peta politik Gus Ipul, Khofifah, termasuk Risma akan berubah. “ Ya tentu akan berubah peta politiknya. Yang jelas siapa yang menang Pilgub Jatim 2018, akan memenangkan Pilres 2019,” tandas ketua Pemenangan Pemilu Jawa III DPRD Partai Golkar ini. von/nus/tir

PATGULIPAT

4

EDISI 167 | 20 - 26 FEBRUARI 2017

AHOK GATE

Dosa Ahok Pindah ke Jokowi

Mendagri ingkar janji memberhentikan Ahok dari jabatan gubernur. Kalangan oposisi di Senayan menggalang Hak Angket “Ahok Gate”. Beban inkonstitusional kini ada di tangan Presiden Jokowi.

K

EMBALINYA Ahok sebagai Gubernur DKI dianggap inkonstitusional. Apalagi, munculnya pernyataan Mendagri yang menyebut Ahok tidak dinon-aktifkan sebagai gubernur, karena ancaman hukuman adalah 4 tahun, yaitu terdakwa atas kejahatan Pasal 156 KUHP. Apakah Mendagri salah baca atau itu hasil masukan dari lawyernya?

Sekedar diketahui, dakwaan primer terdakwa Ahok adalah blasphemi Al Maidah 51, Pasal 156 a KUHP. Jadi, itu termasuk delik formil. Pelapisnya (dalam istilah JPU disebut dakwaan alternatif), yaitu Pasal 156 adalah delik materil dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.

Dalam surat dakwaan JPU merupakan dakwaan subsider.

Inilah yang diambil Mendagri Tjahyo Kumolo sebagai pedoman ancaman 4 tahun.

Kalau ancaman hukuman 4 tahun penjara, maka Pasal 83 Ayat 1 UU Pemda, Ahok tak kena. Artinya, jabatan gubernur Ahok tak perlu dicabut.

Menariknya argumen Mendagri, ancaman subsider bisa diambil sebagai faktor determinasi.

Ini baru di dunia hukum.

Pada surat dakwaan JPU, Pasal 156 a yang jadi primernya. Ini delik formil. Artinya perbuatan menjadi kejahatan tidak berangkat dari akibat.

Tidak perlu motif. Ancaman hukumannya 5 tahun. Pertanyaannya, ancaman hukuman dalam blasphemi Ahok: Pasal 156 atau Pasal 156 a?

Mendagri mengambil yang 156. Ini preseden baru, karena yang dimaksud ancaman diambil dari dakwaan subsider.

Dengan itu Ahok lolos dari ancaman pemberhentian Pasal 83 Ayat 1 UU Pemda. Padahal yang jadi acuan harusnya dakwaan primer, bukan subsider.

Contoh soal. Seorang melakukan pencurian. Ia masuk dengan merusak pintu, lalu kepergok penghuni yang kemudian dibunuhnya, lalu ia lari dengan mencuri mobil korban. Mana yang primer: 1. Perusakan pintu, 2. Pembunuhan, 3. Pencurian.

Ilmu Hukum pidana menyatakan ancaman hukuman tertinggi menempati primer, yaitu pembunuhan. Sedang pencurian dan perusakan pintu menempati subsidernya. Jika pembacaan seperti ini dilakukan oleh Mendagri, mau tak mau Ahok harus diberhentikan.

Kata Prof Mahfud MD, resiko menabrak hukum seperti itu ditanggung oleh Presiden Jokowi. Bahkan ia bisa dilengserkan. Agar tak melanggar hukum, sarannya, Jokowi bisa menerbitkan Perppu untuk membypass UU Pemda.

Dikutip dari analisis hukum tata negara Hendra Nurtjahjo Ombudsman tentang “Tanggung Jawab Konstitusional Pemberhentian Gubernur: Suatu Conditio Sine Qua”, bahwa persoalan pemberhentian kepala daerah terkait dengan perspektif hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Perangkat hukum yang diacu berdasarkan pada ketentuan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini sebagai konsekuensi kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat bukan machtstaat).

Pemberhentian Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok sebagai Kepala Daerah-- murni harus didasarkan pada perspektif hukum dan tidak dalam perspektif politik.

Inilah konsekuensi dari pilihan Negara Hukum yang

kita anut. Adanya intervensi politik terhadap hukum akan mendegradasi kedudukan negara hukum (nomocracy) dan berpotensi menyebabkan kerusuhan sosial (mobocracy) yang akan menuai perpecahan bangsa dan negara.

Kontroversi pemberhentian Gubernur DKI Jakarta yang dijabat oleh Ahok ini menimbulkan persoalan karena Presiden dan Menteri Dalam Negeri belum juga mengambil tindakan hukum atas keadaan yang terjadi.

Masa cuti kampanye yang memiliki konsekuensi status non aktif Kepala Daerah yang dijabat Ahok telah berakhir pada tanggal 11 Pebruari 2017, konsekuensinya Ahok sudah dapat aktif kembali sebagai Gubernur pada tanggal 12 Pebruari 2017. Namun demikian, di sisi lain, Ahok telah menyandang status sebagai terdakwa dalam kasus hukum pidana penodaan agama yang sedang berlangsung di Pengadilan Jakarta Utara.

Ada tiga ketentuan hukum terkait dalam kasus ini yaitu, Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pemilihan Kepala Daerah.

Penjelasan dan penafsiran hukum atas ketentuan hukum positif yang berlaku menjadi pegangan dalam analisis hukum tentang pemberhentian Gubernur ini.

Tentu saja hal ini tidak dapat dilepaskan dari nuansa politik dan tafsir kepentingan kekuasaan yang ada di balik kontestasi hukum positif yang ada.

Dalam konteks penegakan undang-undang pemilihan kepala daerah, dalam hal ini DPR, Presiden, dan Menteri Dalam Negeri merupakan pihak yang mengemban kewajiban konstitusional untuk menjalankan hukum dan undang-undang terkait kasus hukum jabatan Gubernur DKI Jakarta yang sedang menjalani kasus pidana dalam status sebagai terdakwa kasus penistaan agama.

Status terdakwa ini membawa konsekuensi hukum pemberhentian jabatan Gubernur DKI yang disandang oleh Ahok yang harus ditegakkan oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Tanggung jawab konstitusional pemberhentian gubernur ini merupakan suatu conditio sine qua non bagi Presiden, yaitu suatu kondisi yang mengharuskan Presiden untuk ‘mau tidak mau’ melakukan pemberhentian Ahok dari jabatan Gubernur sebagai penegakan dari hukum yang berlaku.

Pasal 83 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014 menegaskan norma hukum bahwa “Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pada pasal ini pula dalam ayat tiga menunjukkan adanya kewajiban hukum dari Presiden untuk memberhentikan Gubernur Ahok sebagai Kepala Daerah DKI Jakarta. Pasal ini memiliki kekuatan konstitusional untuk dijalankan oleh seluruh lembaga dan aparat hukum terkait sepanjang undangundang tersebut masih berlaku sebagai hukum positif dan

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

tidak dicabut keberlakukannya oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya, pasal 83 memiliki konstitusionalitas yang harus dijalankan oleh pengemban amanah konstitusi yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Secara yuridis beban konstitusional ada di tangan Presiden, namun demikian secara politis ini berat bagi Jokowi karena Ahok adalah rekan seafiliasi yang dicalonkan oleh partainya, yaitu PDIP. Namun demikian, dalam konteks menjalankan tugas kenegaraan, Presiden sebagai negarawan harus dapat mengenyampingkan kepentingan politik guna menjalankan legal reasoning (argumentasi hukum) yang nyata ada. Hal ini berkaitan dengan sumpah jabatan Presiden yang harus senantiasa menjunjung tinggi hukum dengan tanpa kecuali.

Terkait dengan persoalan (1) Apakah Presiden dan Mendagri dapat memperpanjang masa cuti Ahok sebagai Gubernur Non Aktif, hal ini tentunya tidak relevan untuk dikontradiksikan. Pertama, ketentuan masa cuti kampanye telah berakhir sesuai dengan Peraturan KPU. Kedua, tidak ada lagi istilah perpanjangan masa cuti karena kampanye talah berakhir dan status non aktif sudah expired. Ketiga, status non aktif dalam alasan perpanjangan cuti tidak dapat dibenarkan secara hukum. Keempat, status non aktif dapat diberlakukan kembali, namun harus dengan legal basic yang berbeda yaitu, pasal 83 (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemberhentian Kepala Daerah dengan status terdakwa.

Sehingga, hal ini harus dipahami, bila tuntutan masyara-

kat untuk non aktif bukan didasarkan atas UU Pilkada, melainkan berdasarkan UU Pemda, dua rezim hukum yang berbeda namun setara dalam keberlakukannya sebagai perangkat hukum.

MENDAGRI INGKAR JANJI

Janji Mendagri yang bakal memberhentikan Ahok dari jabatan gubernur segera setelah dia habis masa cuti tentunya ditagih banyak pihak.

Apalagi molornya waktu pemberhentian Ahok ini berbanding terbalik dengan sejumlah pejabat sebelumnya, seperti Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah (Golkar), Gubernur Riau Annas Maamun (Golkar), dan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho (PKS) yang segera dinonaktifkan.

Mereka diberhentikan setelah

ditetapkan sebagai tersangka, sebaliknya Ahok tidak.

Namun Mendagri rupanya ingkar. Beberapa hari lalu, Tjahjo menyebut menunggu tuntutan resmi jaksa dan pemeberitahuan secara formal dari kejaksaan yang menangani perkara Ahok. Harus diakui bahwa setuju atau tak setuju atas penonaktifan Ahok menyengat dengan bau politik.

Pakar hukum Todung Mulya Lubis mengatakan, ketika etika politik belum kuat berakar, tafsir hukum akan selalu menghasilkan debat pro-kontra yang tajam, tak ketemu.

Apa yang diutarakan Todung tak bisa dinafikan kebenarannya. Ketika Mendagri Tjahjo Kumolo lamban menonaktifkan Ahok, apakah hal tersebut akan berlaku sama seandainya gubernur DKI bukan Ahok dan orang separtai?

Pernyataan Tjahjo yang tidak konsisten juga mengindikasikan pembelaan yang jelas atas Ahok, yang tentu saja dapat menimbulkan kegamangan dalam hukum, sebagaimana yang pernah terjadi di awal era pemerintahan Jokowi saat kisruh sengketa partai di tangan Menkumham dan Kejagung.

Dari sisi etika, sikap Tjahjo yang lamban hanya ketika berhadapan dengan Ahok akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap integritasnya sebagai pejabat negara.

Hakim legendaris AS Potter Stewart (1915–1985) mengingatkan,”Etika akan membuat orang tahu perbedaan antara apakah Anda memiliki hak untuk melakukan dan apa yang sebenarnya harus dilakukan.”

Pertarungan Pilkada DKI memang menjadi gengsi sekaligus pertaruhan kekuasaan, terutama di 2019, akan tetapi hal itu seharusnya tidak menjadi penghalang untuk berlaku adil dan bijaksana dalam menerapkan hukum dan undang-undang.

Dari resiko yang harus ditanggung di parlemen, Mendagri jelas memicu kegaduhan baru dengan mengizinkan Ahok kembali berkantor sebagai gubernur DKI Jakarta. Jika mau bijak, seharusnya Tjahjo mampu melihat kasus ini dari sisi peraturan perundangundangan maupun dari sisi kepantasan. Pun cukup riskan jika penyandang status terdakwa masih memimpin sebuah pemerintahan dan mengambil keputusan-keputusan strategis.

Hamdan Zoelva, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak ada alasan bagi Mendagri untuk memberhentikan Ahok.

“Kalau memperhatikan Pasal 83 UU Pemda dikaitkan dengan dakwaan terhadap Ahok yang didasarkan pada Pasal 56 dan/atau 56a KUHP, tidak ada alasan hukum bagi Mendagri untuk tidak memberhentikan sementara Ahok,” kata Hamdan.

Kalau Tjahjo beralasan belum ada tuntutan, menurut Hamdan, itu justru aneh. Sebab, ujar dia, Pasal 83 UndangUndang Pemerintah Daerah tidak merujuk pada surat tuntutan jaksa, tapi dakwaan. “Antara tuntutan dengan dakwaan sa­ ngat beda. Seseorang didakwa atau menjadi terdakwa artinya saat perkaranya di­ajukan ke pengadilan. Sedangkan tuntutan pidana itu saat setelah semua sidang pemeriksaan bukti diselesaikan kemudian jaksa mengajukan tuntutan pidana,” tuturnya.

Ketua MA Hatta Ali, usai sidang pemilihan ketua, di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (14/2/2017) mengatakan memeriksa materinya. “Kami nggak boleh berikan pendapat sebelum lihat materi yang diajukan (Mendagri) untuk mengeluarkan fatwa,” ucapnya.

Hatta menegaskan, jika permohonan fatwa untuk meredam gejolak politik maka sebaiknya Kemendagri harus mengambil sikap. Menurutnya

menerbitkan fatwa bukan sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah.

“Kalau memang untuk meredam, silakan saja tentukan saja sikapnya lewat kementerian sendiri. Fatwa itu tidak mengikat. Boleh diikuti atau tidak toh, mengeluarkan juga tidak selesaikan masalah,” ujarnya.

Hatta juga menegaskan pihaknya tidak akan buru-buru mengeluarkan fatwa untuk Ahok karena itu bisa mempengaruhi independensi Ahok yang kini berperkara di pengadilan.

Dia akan mengeluarkan fatwa sangat hati-hati setelah membaca permohonan fatwa.

“Dan di zaman kepemimpinan saya, saya mengurangi untuk mengeluarkan fatwa karena bisa mempengaruhi independensi hakim dan bisa ditebak oleh pihak-pihak yang berperkara,” ujar Hatta.

AHOK GATE

Kelambanan penonaktifan Ahok oleh Tjahjo segera direspons oleh oposisi. Empat Fraksi di DPR resmi menyerahkan usulan hak angket terkait pengaktifan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI. Empat fraksi itu adalah PKS, Demokrat, Gerindra, dan PAN. ‘’Kami empat fraksi merasa perlu mengajukan angket, tentang pengaktifan kembali Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta,’’ ucap Fandi Utomo, perwakilan dari fraksi Demokrat, saat menyerahkan usulan angket ke pimpinan DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2017).

Dalam usulan tersebut, anggota fraksi Gerindra yang menandatangani ada 22 orang, Demokrat sebanyak 42 orang, PAN 10 orang, PKS sebanyak 16 anggota. Total 90 anggota DPR meneken hak angket “Ahok Gate”. Untuk mengajukan hak angket, syarat yang diperlukan adalah adanya 25 tandatangan dari anggota DPR RI. ‘’Mohon kiranya pimpinan DPR menerima sekaligus meneruskan hak angket ini ke tahapan selanjutnya,’’ ucapnya.

Yandri Susanto, anggota fraksi PAN yang juga hadir dalam penyerahan angket tersebut menilai, ada dua ke­ salahan fatal dalam pelantikan Ahok. Pertama lanjut dia, Ahok dilantik pada Sabtu (11/2/2017), dimana pada tanggal tersebut masih dalam masa kampanye.

Kedua, Ahok diaktifkan kembali saat dirinya masih dalam status terdakwa. ‘’Kenapa kepala daerah yang lain bisa diberhentikan. Ini ketidakadilan hukum. Karena itu kami sudah bersepakat untuk mengusulkan hak angket. Kami yakin akan ada titik terang,’’ kata Yandri.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mengatakan usulan hak angket kasus Ahok itu dilakukan karena pemerintah telah melanggar UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan KUHP pasal 156 huruf a tentang penistaan agama.

“Fraksi Partai Gerindra akan kawal terus agar hak angket ini berjalan. Kami juga harapkan fraksi lain ikut menandatangani hak angket ini,” kata Fadli.

Jika gayung bersambut, bukan mustahil jika perkara Ahok Gate akan menjadi Bulog Gate dan Brunei Gate yang sempat merepotkan Abdurrahman Wahid di parlemen, sebelum akhirnya dimakzulkan MPR pada 2001 karena mengeluarkan Dekrit pembubaran DPR yang dinilai ilegal.

Sementara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Politikus Lukman Edy menyatakan pihaknya setuju dengan hak angket terkait pemberhentian Ahok dari jabatannya.

Namun PKB tidak menyetujui apabila hanya ada satu hak angket yang diajukan, justru mereka menginginkan tiga hak angket sekaligus. Di antaranya terkait Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) efek di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).dbs

PARLEMEN

5

EDISI 167 | 20 - 26 FEBRUARI 2017

Freeport Tidak Boleh Korbankan Karyawan ANGGOTA DPR Papua meminta PT Freeport Indonesia untuk tidak mengorbankan karyawan dengan melakukan pengurangan pekerjanya di tengah berbagai hambatan yang melanda.

“Masalah internal perusahaan jangan dijadikan sebagai dasar melakukan PHK besarbesaran terhadap karyawannya, maupun karyawan privatisasi dan sub kontraktor,” kata anggota Komisi I DPR Papua, Wilhelmus Pigai saat dihubungi dari Timika, Rabu (15/2/2017).

Menurut Wilhelmus, rencana pengurangan pekerja Freeport menyusul pemangkasan produksi tambang sebesar 60 persen, sebetulnya bukan jalan terbaik. Pengurangan pekerja, kata dia, seharusnya menjadi opsi paling terahir.

“Silahkan perusahaan berjuang, tetapi pikirkan dampak jika dilakukan PHK. Menurut saya, PHK seharusnya menjadi opsi terakhir oleh perusahaan,” ujarnya.

Dia mengemukakan, perusahaan tambang emas, tembaga, dan perak itu sudah hampir setengah abad (49 tahun) menanamkan investasi di Tanah Papua. Tentu menurutnya, keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut tidaklah sedikit.

“Saya pikir segala keuntungan yang telah diperoleh Freeport selama ini, sudah cukup untuk membiayai kepentingan usaha perusahaan tersebut,” katanya.

Untuk itu dia menyarankan Freeport melakukan komunikasi konstruktif dengan pemerintah. Dimana komunikasi itu harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah setempat, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.

“Makanya, pemerintah provinsi, pemerintah daerah sebagai kabupaten penghasil, maupun kabupaten lain di sekitar penambangan, harus dilibatkan dalam urusan ini,” tuturnya.

Pemerintah daerah, katanya, harus berkolaborasi memperjuangkan kepentingan bersama. Artinya, pemerintah daerah harus netral. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran Freeport sudah memberikan dampak sangat baik untuk pembangunan di Papua.

“Kita bisa melihat Freeport dalam memberikan kontribusi sangat besar dalam bentuk royalti kepada pemerintah daerah penghasil dan pemerintah Papua secara umum,” kata dia.

Selain itu, Wilhelmus mengatakan ada begitu banyak program Freeport salah satunya melalui program Community Development yang telah memberikan manfaat sangat baik kepada masyarakat Papua. Baik itu pengembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

“Karena itu, dengan berbagai dampak positif tersebut, pemerintah daerah harus melihat ini secara baik. Pemerintah daerah harus proaktif dalam urusan kelangsungan operasi freeport,” tambahnya.

Terutama menyangkut PHK, menurutnya tidak perlu terjadi karena dapat memberikan dampak sangat buruk. Pertama, terjadinya peningkatan pengangguran di Papua, yang kemudian berpotensi menciptakan tingginya angka kriminalitas.

“Dampak buruk inilah yang akan kembali ditanggung oleh pemerintah daerah jika situasi Freeport tak kunjung membaik, terutama jika dilakukan PHK. Karenanya pemerintah daerah harus terlibat,” ujarnya.njer/ans

KOMISI II DPR menilai, pilkada serentak yang berlangsung pada 15 Februari 2017, khususnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi DKI Jakarta, berlangsung dengan baik. Pesta demokrasi dinilai tak menemui kendala dan permasalahan yang signifikan.

“Pada umumnya situasinya kondusif, tidak ada kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan Pilkada di Provinsi DKI Jakarta ini. Kalau pun ada hanya kendala teknis yang tidak signifikan berpengaruh pada kesuksesan pelaksanaan Pilkada ini,” ungkap Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali (F-PG) di sela-sela saat meninjau pelaksanaan Pilkada di TPS 18 Taman Suropati, Jakarta Pusat, Rabu (15/02/2017).

Menurut politisi Partai Golkar itu, warga telah menyalurkan aspirasi dan menggunakan hak politiknya dengan baik. Bahkan, warga menyambut pilkada ini tanpa adanya ketegangan, ketakutan, bahkan intimidasi.

Sisi keamanan dalam pelaksanaan Pilkada pun dinilai tidak ada masalah.

“Jadi seperti inilah yang namanya pesta

demokrasi, warga dapat menyalurkan aspirasinya dengan baik. Soal siapa yang dipilih di tempat kotak itu, warga dapat menentukan pilihannya sendiri,” imbuhnya.

Politisi asal Dapil Jatim XI itu pun mengapresiasi partisipasi masyarakat DKI Jakarta yang melaksanakan pencoblosan Pilkada.

“Kita sudah lihat dari TPS-TPS yang sudah kita datangi, semua orang datang dengan tenang dan tidak ada yang menghalangi bahkan tidak ada yang menekan dan mengintimidasi,” jelasnya.

Tim kunspek Komisi II DPR RI melakukan peninjauan langsung ke beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah DKI Jakarta, mulai dari TPS 03 Jl. Brawijaya, Kelurahan Pulo-Jakarta Selatan, tempat Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan pencoblosan.

Selanjutnya rombongan meninjau TPS IV Kelurahan Gambir, TPS 18 Taman Suropati, Jakarta Pusat, kemudian TPS 24 di Jl. Kebon Pala 3 Tanah Abang, Jakarta Barat, berikutnya TPS 30 di Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, dan yang terakhir TPS 82 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

“Intinya, Komisi II DPR RI melakukan peninjauan langsung ke beberapa TPS-TPS di wilayah DKI Jakarta ini untuk memastikan kegiatan pencoblosan berjalan lancar, aman dan damai,” tutupnya.

Turut serta dalam peninjauan ini beberapa Anggota Komisi II lintas fraksi, diantaranya Ahmad Riza Patria dan Sareh Wiyono dari F-Gerindra, Arteria Dahlan dari F-PDI Perjuangan, Ace Hasan Syadzily dari F-PG, dan Luthfi A Mutty dari F-NasDem.niw

Komisi VIII Ingin Sistem Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Lebih Baik ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menginginkan ada perbaikan sistem keuangan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Ledia Hanifa, mengatakan Komisi VIII DPR RI masih harus mendalami terutama hal yang krusial terkait penambahan jumlah jamaah haji dari 168 ribu menjadi 240 ribu, dengan setoran awal flat dan bagi hasilnya flat. Dia memperkirakan akan diperoleh jumlahnya Rp. 7 Triliun. Sementara yang dipergunakannya jauh lebih besar, semula Rp. 3,9 T sekarang diusulkan oleh pemerintah 5,1 Triliun.

“Itu adalah bagian yang harus sangat hati-hati, karena begitu kita pergunakan besar ada beberapa alternatif kemungkinan meskipun dibantah oleh menteri agama, tapi saya tidak sepakat karena sudut pandangnya itu sudah diubah dengan Undang-Undang 34 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan haji,” katanya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2017).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini mengungkapkan bahwa untuk mencapai keadilan memang harus diketahui, sebetulnya bagi hasil per individu berapa, karena ini berkaitan dengan istitoah dengan kategori kemampuan keuangan.

“Ketika keuangan itu kemudian uang itu sudah dicampur, tidak tahu lagi ini uang siapa. gak boleh kalo buat ibadah. Makanya kemudian harus dirapihkan. Kami harus terus menggali kira-kira mungkin sekitar Rp. 2,4 T hanya milik jamaah yang berangkat tahun ini. Kalau dipergunakan sampai 5,1 berarti ada uang orang lain yang dipergunakan. Itu beresikonya ketika kemudian nanti terjadi transpormasi ke BPKH. Ketika W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

RUU Wawasan Nusantara Diharapkan Menjadi UU Induk Usulan RUU Wasantara harus terwujud dan menjadi UU induk. Karena itu harus dipikirkan secara hati-hati.

Komisi II Nilai Pilkada DKI Jakarta Berlangsung Kondusif

Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali (dua dari kanan) meninjau pelaksanaan Pilkada di TPS 18 Taman Suropati, Jakarta Pusat.

Donald Trump.

Ledia Hanifa Amaliah.

nanti transpotmasi ke BPKH maka sudah terkeruknya sangat banyak, kita gak boleh main-main dengan ini. Satu ibadahnya, kedua memang sisi keadilannya,” paparnya.

Ledia Hanifa menjelaskan pembicaraanya kedepan bukan soal naik atau turun tetapi juga perlu menyadari bahwa ada uang kita yang menggunakan uang jamaah yang belum berangkat, yang ini fatal menurutnya.

“Itu harus disampaikan kepada masyarakat meskipun nah itu perlu diperbaiki kalau ada ketidak adilan di dalamnya. Itu PR besar kita memperbaiki sistem keuangan kita sebagaimana UU 34 Tahun 2016, bagaimana akan bisa melangkah lebih dengan baik untuk masalah-masalah keuangan haji lebih baik di masa yang akan datang,” tegas Ledia Hanifa. nas/sc

R

ANCANGAN Undang Undang Wawasan Nusantara (RUU Wasantara) diharapkan menjadi payung berbagai Undangundang induk yang menyangkut kebudayaan, kebangsaan, nasionalisme dan kenusantaraan. Namun hal ini harus dipikirkan secara hati-hati.

Demikian mengemuka saat Tim Kunker Panitia Khusus (Pansus) RUU Wasantara menyerap aspirasi berbagai tokoh Bali di Kantor Gubernur Provinsi Bali, Senin (13/02/2017).

Dalam kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Pansus RUU Wasantara Khatibul Umam Wiranu itu, tim

kunker menerima berbagai aspirasi dan dukungan dari berbagai pihak, antara lain tokoh dari Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Adat Setempat, Akademisi dan Pemprov Bali.

“Usulan bahwa RUU Wasantara ini harus terwujud dan menjadi UU induk merupakan dukungan masyarakat yang perlu kita pikirkan secara hatihati. Karena menurut tata cara pembuatan UU, apakah memungkinkan kita memproduksi UU yang disebut UU induk,” kata Khatibul menanggapi usulan dari Ketua Umum FKUB Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet.

Politisi F-PD itu tak me-

nampik, dari jumlah 1500 UU yang saat ini berlaku, masih ada UU yang tumpang tindih, bahkan overlap. “Hal inilah yang memang memerlukan payung yang lebih tinggi. Tinggal kita pelajari bagaimana teknis pembuatannya,” imbuh Khatibul.

Lebih lanjut Khatibul menekankan bahwa pembahasan UU ini memerlukan kehati-hatian dalam pembuatannya, karena menyangkut berbagai jenis perlindungan dan definisi budaya adat istiadat seluruh Indonesia. Menurutnya, definisi dalam RUU tidak boleh terlalu sederhana, sehingga menimbulkan masalah di adat-adat tertentu karena RUU ini membahas

Proyek Pesawat R 80 dan N 245 Dipertanyakan

Bambang Haryo Soekartono.

RENCANA pemerintah yang ingin memproduksi pesawat R80 dan N245 kembali dipertanyakan efektifitasnya. Dua produk pesawat tersebut oleh pemerintah akan dijadikan proyek stretegis nasional. Hasil kajian atas proyek ini belum jelas.

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono di ruang kerjanya menyatakan, rencana produksi dua peswat ini harus melalui kajian mendalam terlebih dahulu. Kajian pasar dan konsumennya harus lebih cermat dilihat agar tak menghambur-hamburkan anggaran negara. “Pesawat belum diuji, kok sudah mau dijadikan proyek strategis nasional yang berarti akan diproduksi massal. Daripada menghamburkan anggaran lebih baik membeli kapal cepat untuk penyeberangan” katanya.

Seperti diketahui, dua pesawat ini akan ditukangi BUMN dan swasta nasional. R80 akan diproduksi oleh PT. Regio Aviasi Industri (RAI) yang didirikan oleh mantan Presiden Habibie bersama putranya Ilham Akbar Habibie. Sementara N245 digarap oleh BUMN PT. Dirgantara Indonesia (PTDI) yang bekerja sama dengan LAPAN. Kedua pesawat ini masih menggunakan baling-baling. R80 berkapasitas 90 seat dan N245 berkapasitas 50-60 seat.

Menurut Bambang, keduanya hanya cocok untuk jenis angkut keperintisan. Dan keduanya juga kurang diminati pasar. Di

sisi lain, pembagian proyek dua pesawat ini antara swasta dan BUMN juga menuai kritik. “Sebaiknya, swasta hanya menjadi perusahaan pendukung yang memproduksi bagian-bagian panel pesawat saja, seperti sayap, ekor, atau bagian kokpit. Sementara BUMN sepenuhnya yang memproduksi dua pesawat ini.

“Dengan begitu dua perusahaan ini tidak saling bersaing dan tidak pula mematikan PTDI sebagai BUMN,” ujar Anggota F-Gerindra tersebut. Bambang juga mempertanyakan, mengapa swasta diberi proyek yang lebih besar dengan memproduksi R80.

“PTDI harus tetap dihidupkan dan Habibie sebagai perintisnya tidak boleh lepas tangan. Asas manfaat pesawat ini masih dipertanyakan,” imbuhnya.

Namun, ditambahkan Bambang, bila memang sudah ada kajian mendalam atas dua produk pesawat ini, silakan saja diproduksi. Hanya saja perlu pula didukung payung hukum, agar beberapa maskapai tertentu menggunakan dua produk pesawat tersebut. jadi, ada pasar yang jelas dan produksi bisa berkelanjutan.

Perlu pula dicermati, beberapa bandara di pulau-pulau terpencil sudah bisa didarati pesawat berbadan besar. Pesawat kecil makin berkurang. Apalagi, kebanyakan penumpang kurang menyukai pesawat berbalingbaling, karena alasan keselamatan.nmh

tentang puncak-puncak kebudayaan daerah juga.

“Nah makanya, kita harus lebih mempunyai kemampuan untuk menyerap melalui kunjungan seperti ini maupun kita memanggil tokoh-tokoh ke Jakarta,” imbuh politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Dalam pertemuan ini juga ditekankan upaya mengembalikan marwah dan nilai-nilai luhur yang saat ini banyak dilupakan, sehingga pembahasan RUU ini nantinya akan dijadikan sebuah pondasi dalam keseluruhan pengorganisasian, perundangan, maupun dari segi kebijakan. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan NKRI yang bersifat dinamis dan berkelanjutan.nray/riz

DPR akan Panggil Bulog Terkait Harga Gula KOMISI IV DPR akan meminta penjelasan Perum Bulog terkait stabilisasi harga gula yang selama ini belum optimal dalam menekan kenaikan harga komoditas tersebut.

“Kami akan memanggil Bulog setelah pilkada berlangsung. Salah satu yang akan kami tanya kenapa harga gula di pasaran tidak stabil. Kalau Bulog tidak mampu menstabilisasi harga, tentu harus ditinjau kembali,” kata Wakil Ketua Komisi IV Inas Nasrullah Zubir di Jakarta, Selasa (14/2/2017). Ia menilai salah satu penyebab terjadinya ketidakstabilan harga gula adalah akibat adanya penimbunan dan rantai distribusi yang terlalu panjang.

Untuk itu, menurut dia, solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan pengawasan stok maupun alur distribusi dari pabrik BUMN serta swasta dan gudang Bulog. Selain itu, tambah Inas, pemerintah juga perlu melakukan operasi pasar untuk memastikan terjadinya stabilisasi harga gula dan meningkatkan sebaran gula di pasaran.

“Gula ini ketahanannya tidak seperti minyak, jadi banjiri saja pasarnya oleh pemerintah. Pabrik gula juga tidak pada tempatnya menimbun,” kata Politisi Partai Hanura ini. Anggota Komisi IV Taufiq Abdullah mengatakan Perum Bulog bisa melakukan koordinasi dengan perkebunan tebu agar lebih maksimal dalam menjaga kestabilan harga berbagai bahan pangan pokok seperti gula.

“Bulog seharusnya kerja sama dengan perusahaan tebu untuk melakukan pemetaan ketersediaan tebu, sehingga bisa dibaca secara cermat saat kapan terjadi booming dan kekurangan,” ujarnya. Untuk menjaga agar harga tidak naik terlampau tinggi, Taufiq menambahkan, bisa saja dilakukan impor gula untuk mengamankan cadangan pasokan, asalkan tidak merusak pasar dalam negeri.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Nusantara Sugar Community (NSC) Colosewoko mengatakan salah satu upaya menjaga kestabilan harga gula dengan penetapan harga eceran tertinggi sebesar Rp12.500 per kilogram sudah merupakan langkah yang baik. Namun, menurut dia, penetapan harga eceran itu tidak akan efektif jika persoalan tingginya biaya distribusi di berbagai daerah belum teratasi dengan optimal.

Colosewoko juga memastikan apabila masih ada harga gula melebihi harga eceran tersebut, berarti banyak stok gula yang tersimpan di gudang dan belum sepenuhnya tersalurkan ke tingkat konsumen.

“Kalau dari perhitungan kami, sisa stok gula tahun lalu 1,4 juta ton, yang terdiri dari GKP tebu petani 800 ribu ton, dan GKP dari rafinasi 600 ribu ton. Bila stok itu tersalurkan, seharusnya harga yang ditetapkan pemerintah sudah bisa memenuhi,” katanya.nsat/ans

ANALISA

6

EDISI 167 | 20 - 26 FEBRUARI 2017

ATMAKUSUMAH ASTRAATMADJA: MEDIA TANPA BARCODE DEWAN PERS TERUS SAJA JALAN

M

EDIA massa di Indonesia kini tengah dihantam merebaknya hoax atau berita bohong. Sehingga media massa tidak lagi dipercaya sebagai mata dan telinga masyarakat.

Hoax kentara sejak setahun lalu, ketika pertarungan politik pemilihan umum kepala daerah di Jakarta berbungkus isu kebencian terhadap agama dan ras. Sasarannya adalah Basuki Tjahaja Purnama yang mencalonkan kembali sebagai gubernur DKI Jakarta.

Bahkan media dituduh partisan terhadap salah satu calon gubernur.

Kompas TV dan Metro TV menjadi sasaran empuk massa intoleran yang anti Ahok di demo 2 Desember 2016 atau aksi 212 dan Demo 11 Januari 2017 atau demo 112. Demo pun berujung pada aksi kekerasan pada jurnalis Metro TV. Media massa di Indonesia tak hanya menjadi bisnis industri strategis, melainkan banyak diincar kepentingan politik. Beberapa media terang-terangan berafiliasi kepada partai politik. Di antaranya Metro TV yang dimiliki Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, TVone milik mantan Ketua Golkar Aburizal Bakrie, dan MNC Grup dimiliki Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Adanya media partisan sebenarnya bukan hal baru. Di era orde baru dan orde lama, banyak media dimiliki partai atau kelompok tertentu. Pencatat sejarah pers Indonesia sekaligus jurnalis senior Atmakusumah Astraatmadja menilai saat ini kondisi pers Indonesia lebih baik, namun dalam situasi darurat.

Pertumbuhan media massa yang pesat tak diikuti dengan kepatuhan wajib kode etik jurnalistik.

Redaksi media yang berafiliasi ke parpol sangat sulit independen.

Dilansir suara.com, berikut kutipan Atmakusumah: Peristiwa apa yang menurut Anda perlu diingat oleh publik tentang kebebasan pers di Indonesia?

Pasca terjadi peristiwa Malari tahun 1974, ada 11 surat kabar di beberapa kota di Jakarta dan daerah dibredel. Ada 14 wartawan yang menurut seorang pejabat departemen penerangan, itu tidak boleh lagi menjadi wartawan.

Ketika saya masuk jadi humas Press assistant dan information specialist pada U.S. Information

D

IUNGKAPKAN Mahfud, ada oknumoknum DPR yang ingin melemahkan KPK lagi dengan jalan mengusulkan kembali revisi Undang-Undang KPK. Dia menyayangkan, sikap oknum anggota dewan yang masih ngotot ingin mengam­putasi KPK. Siapa anggota DPR itu, dan apa saja substansi usulan perubahan terhadap Undang-Undang KPK itu?

Berikut pen­jelasan Mahfud MD: Baru-baru ini Anda mem­ bocorkan adanya manuver pihak-pihak yang gatal ingin mengubah Undang-Undang KPK. Bagaimana ceritanya?

Jadi memang ada yang gatal mengutik-utik lagi Undang-Undang KPK.

DEWAN PERS MEMBUAT ATURAN BARU DENGAN MELAKUKAN VERIFIKASI KETAT SEPERTI MENDEKATI PEMBATASAN GAYA ORDE BARU. minta masyarakat tidak melakukan intimidasi ke pers. Kalau ada berita yang dianggap tak benar, harus lewat jalur klarifikasi.

Sejak saat itu juga Dewan Pers aktif ke Kepolisian dan Kejaksaan untuk kerjasama jika ada kasus yang berhubungan dengan pers, harus diselesaikan lewat UU Pers, bukan pidana. Kami menjelaskan, apa itu kebebasan pers. Di kalangan luar pers, tidak mudah memahami kebebasan pers.

Bagaimana media pers yang dimiliki politisi, bahkan ketua partai politik tertentu?

Siapa pun bisa memiliki perusahaan pers. Mau orang kaya, miskin, atau juga politikus.

Atmakusumah Astraatmadja.

Service (USIS) di Jakarta yang langsung di bawah presiden AS, ada diplomat Amerika yang ingin tahu pandangan pemerintah ke saya.

Salah seorang diplomat Amerika Serikat bertanya ke Dirjen di Kementerian Penerangan saat itu soal pandangan pemerintah terhadap wartawan-wartawan yang medianya dibredel. Kataya, ada 14 wartawan yag diblacklist dan masuk daftar hitam pemerintah. Saya tanya sama diplomat itu, siapa saja?

Tapi tidak dikasih tahu.

Lalu saya tanya, apakah ada dari Harian Indonesia Raya? Katanya, ada 4 orang. Akhirnya saya tanya, apakah Atmakusuma ikut kena blacklist? Iya termasuk, kata dia.

Lalu saya bilang, di Harian Indonesia Raya, saya memang nomor 4.

Mochtar Lubis sebagai pemimpin redaksi, Enggak Bahau’ddin sebagai wakil pemimpin redaksi, Kustiniyati Mochtar sebagai pemimpin redaksi, dan saya sebagai redaktur pelaksana. Keempat itu diblacklist, makanya tidak pernah bekerja di pers lagi sejak peristiwa Malari.

Bahkan tahun-tahun awal pascaperistiwa Malari, saya menulis di Koran selalu dengan nama samara.

Karena tidak ditulis, apakah yang diblacklist itu bisa menulis di media massa atau tidak. Makanya saya

pakai nama samaran. Tapi dua tahun kemudian, saya menulis lagi dengan menampilkan nama saya.

Siapa yang mengambil keputusan blacklist ke-14 wartawan itu?

Saya tidak tahu. Karena zaman orde baru, tidak ada yang tahu siapa mengambil keputusan apa. Saya hanya diberitahu oleh staf kedutaan itu. Saya tidak pernah melihat dokumen larangan itu.

Saya cek dengan direkrut jenderal di Kementerian Penerangan, dia selalu menjawab “jangan menyusahkan kami”. Hal ini luput dari pemberitaan media saat itu.

Di zaman orde baru berkuasa, kalau ada wartawan yang ingin menjadi pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi dan redaktur pelaksana, harus ada surat izin dari Departemen Penerangan, jadi kutipannya “diperbolehkan untuk menjabat”.

Ketika saya diminta untuk memimpin sebuah majalah ekonomi, kembali pihak Departemen Penerangan mengatakan “jangan menyusahkan kami”. Makanya setelah itu saya sudah tidak masuk di media pers.

Media cyber atau media online menjadi tantangan di era media massa modern saat ini. Dewan

Pers membuat aturan baru dengan melakukan verifikasi ketat. Media diberi barcode atau penanda. Namun ini dikritik sebagai pembredelan gaya baru.

Bagaimana pandangan Anda?

Saya melihat ada kritik seolaholah verifikasi ini seperti mendekati pembatasan gaya orde baru.

Saya menganggap ini situasi darurat. Karena berkembangnya begitu banyak media yang mengaku sebagai pers, padahal isinya bukan pers. Kata pers di Indonesia sangat diobral. Misalnya, para mahasiswa yang menerbitkan media cetak menyebut dirinya sebagai pers kampus. Saya biasa mengatakan, bukan pers dong. Pers harus independen dan memenuhi standar jurnalistik professional. Kalau media kampus, mana mungkin independen.

Karena diterbitkan dengan dana rektorat. Pasti rektor menentukan kebijakan redaksioanalnya. Kecuali diterbitkan di luar universitas.

Jadi, Dewan Pers hanya sekadar ingin memberikan gambaran ke masyarakat media komunikasi massa yang memenuhi persyaratan.

Media pers dan bukan pers sudah banyak saat saya di Dewan Pers.

Dulu waktu saya di Dewan Pers ada 1.000-an.

Saat saya jadi Ketua Dewan Pers, saya ingin memperbanyak pakar

untuk mengerjakan banyak pekerjaan. Karena kalau dikerjakan oleh masing-masing anggota dewan pers dan masing-masing sibuk, jadi tidak dikerjakan. Dewan Pers dulu tidak punya dana untuk membayar pakar.

Jadi verifikasi itu memberikan petunjuk. Tapi dikhawatirkan oleh para pengkritik, takut media massa yang belum diberikan ketetapan oleh Dewan Pers sebagai media massa, tidak dibaca orang meski isinya bagus.

Saya kira tidak begitu. Media yang belum mendapat tanda (barcode) oleh Dewan Pers, terus saja jalan. Sepanjang tidak melanggar hukum, tidak masalah.

Pada akhirnya yang menentukan media hidup atau tidak adalah pembaca. Sama dengan televisi dan radio, mereka akan ditinggal pemirsanya kalau tidak sesuai dengan kaidah pers.

Bagaimana potret pers saat ini?

Rata-rata memenuhi kode etik jurnalistik. Masyarakat sudah semakin cerdas juga untuk memilih.

Di awal-awal reformasi, pers banyak mendapatkan tekanan dari pihak tertentu. Mereka mendemo karena pers tidak pakai standar kode etik jurnalistik. Kantor media itu sampai didatangi massa. Saat itu Dewan Pers menanganinya dan me-

Mahfud MD: Ada Anggota DPR Mau Melemahkan KPK dengan Merevisi UU

GURU BESAR HUKUM TATA NEGARA UNIVERSITAS ISLAM INDO­NESIA (UII) YOGYAKARTA INI MENGINGATKAN SELURUH AKTIVIS ANTIKORUPSI UNTUK BERSIAP TURUN KE JALAN LAGI UNTUK ME­LINDUNGI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK).

Gerakan merevisi UndangUndang KPK itu benar ada.

Siapa saja mereka?

Sekarang ada anggota DPR yang mulai sosialisasi rancangan perubahan terhadap Undang-Undang KPK. Kemarin saja pada tanggal 9 Februari 2017 mereka mem­buka forum dialog di Universitas Andalas Padang.

Siapa Anggota DPR yang Anda maksud itu?

Disampaikan di forum resmi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Misbakhun (Fraksi Partai Golkar sekaligus anggota Komisi XI DPR). Ada draf (usulan perubahan terhadap Undang-Undang KPK) resmi yang tampaknya disusun oleh tim secara kelembagaan. Saya tahu dari media sosial dan hal yang sama juga diberitakan di banyak media. Saya juga punya draf rancangannya yang lengkap.

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Bukankah itu ada kepentingan politik pemilik?

Kalau pembacanya tidak suka, akan ditinggalkan. Misal Suara Karya, Harian AB, dan Berita Yuda.

Di era Pemilihan Presiden 2004, banyak media partisan, setelah itu mati sendiri karena masyarakat sadar. Tidak ada pembaca yang bodoh.

Pernah ada media massa yang ditinggal jurnalisnya ramai-ramai karena pemodal atau pemilik perusahaan ikut campur. Jadi perlawanan atas ikut campur pemodal bisa dilakukan oleh orang dalam redaksi, bukan hanya ditinggalkan pembaca.

Apakah tantangan jurnalisme saat ini?

Saya menganjurkan kepada media terus meningkatkan mutu, dari sisi kode etik jurnlistik.

Apakah kebebasan pers di Papua masih terkekakang?

Beberapa bulan lalu, saya bertemu Ketua Dewan Pers Stanley (Yosep Adi Prasetyo). Saya minta dia untuk bicara dengan Presiden Joko Widodo agar pejabat dan petugas keamanan di Papua menghentikan tekanan dari kebebasan berekspresi.

Meski OPM bicara, biarkan saja selama tidak melakukan kekerasan.

Saya tak rela kebebasan pers yang sudah dibangun dengan susah, akan kembali terkekang, kembali ke masa lalu.

Tentu Jokowi harus merapihkan para pejabat dan keamanan di sana, orang yang ditempatkan harus mengerti soal pers.

Di sisi lain, hanya 1 atau 2 wartawan di Papua yang mendapatkan gaji tetap, lainnya kontributor.

Mereka digaji tidak layak.npeb/sua

Apakah upaya pelemah­a n terhadap KPK yang terjadi pada 2015 lalu akan kembali dilanjutkan?

Iya. Akhir tahun 2015 sampai awal tahun 2016 kan dulu kita di­ ributkan oleh RUU (Rancangan Undang-Undang) yang berten­densi melumpuhkan KPK dan memberi tenggat waktu untuk membubarkan KPK sampai be­berapa tahun ke depan. Lalu pada saat itu rakyat ribut, Presiden Joko Widodo mendengar, dan beliau menyatakan RUU itu tidak perlu dilanjutkan dulu.

Apa draf revisi Undang-Undang KPK yang kali ini mereka usulkan itu sama dengan draf RUU upaya pele­mahan KPK? Secara prinsip sebenarnya substansi rancangan Undang-Undang KPK itu sama dengan yang sudah ditolak dulu.

Menurut Anda sebe­narnya Undang-Undang KPK saat ini apakah sudah tepat atau memang harus direvisi?

Menurut saya sih Undang-Undang KPK yang ada sekarang sudah baik.

Apa alasannya?

Coba kalau tak ada KPK, indeks persepsi korupsi kita lebih anjlok lagi. Perhatikanlah masyarakat, mereka terpuaskan oleh KPK dalam pemberantasan korupsi.

Mahfud MD.

Anda melihat manuver Misbakhun itu merupakan agen­da Partai Golkar atau sebatas wacana di tingkat fraksi-fraksi DPR? Saya tak tahu itu. Tapi yang lebih

mungkin draf itu dari lintas fraksi agaknya. Soalnya yang presentasi ke Padang kan resmi anggota DPR. Kenapa Anda menyebut mereka ‘gatal’ ingin mengubah Un-

dang-Undang KPK? Sebab, materi rancangan pe­ rubahan yang sekarang dipasar­kan mereka itu sama dengan yang dulu yang sudah ditolak oleh masyarakat dan ditolak pula oleh Presiden Joko

Widodo. Sekarang yang dibawa mereka masih sama sebagian besar. Menghilangkan hak menyadap KPK, harus izin terlebih dahulu, dan macam-macam itu, dan seterusnya yang warnanya seperti itu.

Melihat itu apa imbauan Anda kepada masyarakat dan aktivis antikorupsi?

Kalau punya rasa cinta kepada negeri ini dan menganggap pem­ berantasan korupsi itu penting, kita harus menolak upaya pe­rubahan yang justru akan me­lemahkan KPK itu. Rakyat harus bersama KPK.***

7 EDISI 167 | 20 - 26 FEBRUARI 2017

Justru AHY Penentu Gubernur Jakarta Akhirnya...

nSambungan Halaman 1

Hendri mengatakan ada 2 hal yang perlu dilakukan AhokDjarot dan Anies-Sandiaga dalam menghadapi putaran kedua. Pertama, menjaga suara; dan kedua, mendekati parpol pendukung Agus-Sylvi.

“Yang paling penting di putaran kedua ada 2 hal, pertama, bagaimana masing-masing paslon menjaga suaranya agar tidak berpindah ke paslon lain; kemudian kedua adalah kita tunggu ke mana arah SBY,

apakah akan menjadi penyeimbang atau mengalihkan suaranya ke salah satu dari paslon ini,” kata Hendri.

Melihat latar belakang 4 parpol tersebut, Hendri menilai 3 parpol selain Demokrat bisa saja merapat ke AhokDjarot, sedangkan Demokrat bisa tetap netral atau ke AniesSandiaga.

“Kalau kita lihat Mas Agus didukung Demokrat dan 3 parpol pendukung pemerintah kan, bisa saja 3 parpol ini ke Basuki, kemudian SBY ke Anies-Sandi,” ujarnya.

Analisa Andi Nugroho se-

laku peneliti JSI mengatakan bahwa SBY bisa jadi merupakan salah satu figur penentu dari kemenangan dua paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta putaran kedua.

Menurutnya, suara dari AHY-Sylvi akan beralih ke paslon Anies-Sandi jika dianalisa dari pergerakan kondisi politik terakhir. “Kalau SBY pribadi bisa jadi lari ke pasangan nomor urut 3. Tapi dinamika politik juga bisa berubah tiap saat,” tutur Andi di Hotel JS Luwansa, Jakarta.

Meski begitu, peluang peralihan suara ke Ahok-Djarot

Kakak Tiri Pemimpin Korea Utara Tewas Diracun WNI Asal Serang Racun lagi... nSambungan Halaman 1

Keterangan itu berasal dari petugas medis yang berupaya menyelamatkan nyawa pria dalam sakratulmaut. Sementara itu, ada pula informasi yang menyatakan bahwa Jong-nam mati karena racun yang disalurkan lewat jarum, seperti ditulis oleh Time.

Namun, apa pun metode eksekusinya, pelakunya diduga berjumlah dua orang.

Semuanya perempuan, mereka dicurigai sebagai agen

rahasia Korea Utara. Setelah selesai beroperasi, para pencabut nyawa itu hengkang dari lokasi menumpang taksi.

“Korban...merasa ada orang yang membekap atau menahan wajahnya dari arah belakang,” ujar Fadzil Ahmat, seorang petugas kepolisian. “Ia lantas merasa pusing, dan langsung meminta bantuan...(kepada petugas bandara)”.

Menurut Fadzil, polisi Malaysia telah mulai menyelidiki kasus pembunuhan itu.

Dilansir BBC, sumber dari pemerintahan Amerika Serikat meyakini bahwa Jong-nam diracuni oleh agen Korea Utara.

Dugaan itu diperkuat oleh keterangan dari direktur badan intelijen Korea Selatan (NIS), Lee Byung-ho. Menurutnya, pemerintahan Korea Utara telah lama berhasrat menewaskan Jong-nam. Namun, masalahnya, sang target dilindungi oleh Tiongkok.

Jong-nam dikenal kerap menghabiskan waktu di luar Korea Utara. Ia tak sungkansungkan mengecam kekuasaan dinasti keluarganya di hadapan khalayak luas.

Jika memang pembunuhan itu dilakukan oleh Korea Utara, maka kasus dimaksud bakal memperpanjang daftar ratusan pejabat senior yang mati di tangan pemerintahan Jong-un.

Kim Jong-un diyakini telah mengeksekusi mati 140 pejabat senior sejak duduk di kursi kepemimpinan Korea Utara menggantikan sang ayah, Kim Jong-il, pada 2011.

Namun, kematian Jongnam menjadi yang paling mengejutkan sejak Chang Song-thaek, paman Jong-un, dieksekusi mati pada 2011.

Menurut media Inggris, The Guardian, alat eksekusi favorit Jong-un adalah penyembur api dan senapan mesin.

Meski begitu, trik yang diambil untuk menewaskan Jong-nam lebih mirip insiden serupa di Korea Selatan pada 2011. Saat itu, seorang agen Korea Utara menyerang seorang aktivis antipemerintah dengan

jarum beracun yang disamarkan dengan pulpen.

Anak tertua Jong-il itu terlahir pada 1971 dari seorang perempuan yang di negerinya dikenal sebagai artis, Song Hye-rim. Dalam perjalanannya, Jong-nam diasuh oleh bibinya, Sung Hae-rang. Pada usia 27 tahun, Jong-nam mulai bekerja di Kementerian Keamanan Umum.

Meski dirasa cocok untuk mewarisi kekuasaan bapaknya, kasus paspor palsu Jong-nam di Bandar Udara Narita, Jepang, pada 2001 menghapuskan peluang.

Ketika ditangkap, ia sedang bersama seorang bocah yang dikenali sebagai putranya bermodalkan paspor Republik Dominika. Dalam pengakuannya di hadapan petugas imigrasi, Jong-nam berkata ia ingin mengunjungi Disneyland Tokyo.

Peristiwa tersebut, bergandengan dengan kasus pembelotan ibunya--yang meninggal di Rusia pada 2002--membuatnya tersingkir. Adiknya, Jong-un, lantas malah dapat angin dan ditahbiskan sebagai “Sang Penerus Agung”.

Time menulis bahwa pada wawancara dengan Asahi TV, Jepang, pada 2010, Jong-nam mengatakan pengangkatan Jong-un sebagai pemegang obor kepemimpinan selanjutnya adalah keputusan sang ayah.

Ketika itu, ia mengaku tidak berkeberatan untuk memberikan bantuan kepada sang adik meski “dari luar negeri”.

Negara tempat Jong-nam tewas, Malaysia, menjadi salah satu tempat yang punya relasi dekat dengan Korea Utara.

Warga dari masing-masing negara tersebut dapat melakukan kunjungan tanpa harus mengajukan visa.

Sementara itu tak butuh waktu lama bagi Kepolisian Malaysia untuk menahan pelaku yang diduga meracun Jong-nam. Pelakunya adalah dua wanita. Yang mengejutkan, wanita yang ditangkap tersebut merupakan warga negara Indonesia.

Berawal dari rekaman kamera pengawas Bandara Udara Kuala Lumpur International, Sepang, Malaysia, pada Rabu (15/02/2017), seorang wanita tampak modis dengan rambut sebahu berponi, rok mini biru, celana legging merah muda, sepatu datar, dan tas kecil berselempang di bahunya.

Tampilannya ini seolah ia hanya gadis remaja yang sedang berada di pintu keluar bandara tersebut. Tapi Kepolisian Malaysia meyakini ia adalah salah satu dari dua perempuan yang terlibat dalam aksi pembunuhan ter-

hadap Kim Jong-nam.

Pembunuhan Kim Jongnam memang masih menjadi misteri. Berbagai spekulasi muncul soal motif pembunuhannya. Banyak pihak meyakini, ia dibunuh dengan cara diracun ketika berada di bandara atas perintah pemerintah Korea Utara. Tapi sampai sekarang tidak ada bukti yang mendukung spekulasi tersebut.

Yang menarik, dua perempuan yang terlibat dalam pembunuhan itu memiliki paspor bukan dari negara komunis tersebut. Mereka berpaspor Vietnam dan Indonesia.

Tapi belum jelas perempuan berkaos “LOL” itu berpaspor yang mana. Keduanya telah ditangkap Kepolisian Malaysia untuk ditahan selama tujuh hari sambil menunggu proses persidangan.

Wanita yang memiliki paspor Indonesia bernama Siti Aishah, berasal dari Serang, Banten, dengan tanggal lahir 11 Februari 1992. Ia ditangkap pagi sekitar pukul 02.00 setempat. “Dia diidentifikasi berdasarkan rekaman CCTV (kamera pengawas) di bandara dan sedang sendirian saat ditangkap,” kata Kepala Kepolisian Malaysia, Inspektur Jenderal Tan Sri Khalid Abu Bakar.

Beberapa saat sebelum kematiannya, Kim Jong-nam berada di bandara untuk pergi ke Makau. Laki-laki berusia 45 tahun itu sedang berjalan di terminal keberangkatan ketika mendadak mendapat penyerangan. “Dia mengatakan kepada resepsionis seseorang memegang wajahnya dari belakang dan menyemprotkan cairan kepadanya,” kata Komandan Badan Reserse Selangor, Fadzil Ahmat.

Setelah itu, Kim Jong-nam mengalami pusing, meminta tolong, dan hampir pingsan. Di klinik bandara, korban sudah merasa tidak enak badan. Ia kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Putrajaya, tapi nyawanya tidak tertolong.

Polisi Malaysia dan pihak Korea Utara belum bisa memastikan lelaki yang meninggal dan bepergian dengan nama Kim Cholitu itu memang benar Kim Jong-nam. Namun, pihak Korea Selatan telah membenarkan hal itu.

“Para pembunuhnya adalah mata-mata Korea Utara yang punya kemampuan khusus sebagai pembunuh,” kata seorang sumber kepada media Jepang.

Pemerintah Jepang mengakui mendapat informasi adanya pembunuhan tersebut dan terus mengumpulkan informasi bersama Korea Selatan. kri/ber/cha

juga masih bisa terbuka. Ini dikarenakan sejumlah partai politik pengusung AHY-Sylvi mayoritas merupakan partai pendukung pemerintah.

“Kedua kandidat tersebut di putaran satu pun ketat juga,” kata dia.

Pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing mengatakan sisa suara itulah yang akan menjadi penentu pemenang Pilgub DKI 2017. Menurutnya, kemungkinan besar suara tersebut akan mengalir kepada Anies-Sandi.

“Kalau kita lihat dinamika,

nSambungan Halaman 1

Menurut Natalius tulisan yang menampilkan gambargambar pembangunan jalan trans Papua di dalam badan berita tersebut merupakan pembohongan besar pemerintah kepada masyarakat.

Sebelumnya diberitakan KompasProperti bahwa Jalan Trans Papua yang dirancang sepanjang 4.330,07 kilometer, hingga akhir 2016, sudah tembus 3.851,93 kilometer.

“Saya cukup kaget, karena selain judulnya sangat bombastis, juga seakan-akan semuanya

adalah benar,” ungkap Natalius, Senin (13/2/2017).

Untuk memberi gambaran yang jelas, Natalius ingin menyampaikan bahwa selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dia tidak pernah mengetahui rancang bangun infrastruktur jalan dan jembatan di Papua 2015-2019.

Pasalnya, Presiden Jokowi menurut Nataliua belum mengeluarkan instruksi presiden (inpres) sebagai landasan pembangunan infrastruktur di Papua.

“Berbeda dan kontras dengan pemerintah sebelumnya, ada Grand Design infrastruktur Jalan di Papua secara serius

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

dilakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2007 tentang percepatan Pembangunan Infrastruktur Papua,” jelas dia. Bahkan, lanjut Natalius, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 pemerintah memiliki rancangan besar mengatasi permasalahan infrastruktur jalan dan jembatan di Papua dan Papua Barat.

Atas dasar itu, pemerintah kemudian membangun 11 ruas jalan strategis dan prioritas Provinsi Papua 2010-2014.

Rinciannya, 7 ruas jalan strategis dan 4 ruas jalan prioritas dengan dana sebesar Rp. 9,78 triliun.

Ketujuh ruas jalan strategis

kedua, bukan berarti kemenangan telak akan menanti. Sebab, warga Jakarta adalah pemilih yang rasional dan tidak bisa diarahkan dengan mudah.

“Pemilih Jakarta itu punya otonomi mengambil keputusan, kalau pun bisa diarahkan, tidak semua pendukung Agus bisa diarahkan (untuk memilih Ahok atau Anies),” ujarnya.

Selain itu, lanjut Emrus, meski di tingkat elit menyatakan mendukung, belum tentu pula di tingkat akar rumput menyatakan sikap yang sama. Faktor penentunya adalah sikap rasional pemilih Jakarta.

Karenanya, dinamika masih akan berlangsung dan segala kemungkinan bisa terjadi dalam 66 hari ke depan. Pemungutan suara pada putaran kedua Pilgub DKI akan berlangsung pada Rabu 19 April 2017.

“Sangat dinamis, namun demikian sekalipun itu dikatakan untuk mendukung salah satu pasangan, belum tentu grassroots mengikuti, karena pemilih Jakarta ma­ yoritas pemilih rasional. Maka dia akan memilih seusai keputusan dia pribadi,” pungkas Emrus.sur/dh/fas

Mencari Keadilan atau Balas Dendam?

Sekitar Maret 2009, Antasari mengaku didatangi CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo di rumahnya.

Hary mengaku membawa misi dari Cikeas dan diutus SBY untuk meminta agar mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Tantowi Pohan, yang merupakan besannya, tidak ditahan. Aulia Pohan terlibat dalam kasus korupsi aliran dana sebesar Rp 100 miliar kepada para mantan pejabat BI dan anggota DPR RI. “Beliau diutus oleh Cikeas saat itu. Siapa Cikeas? SBY. Datang minta supaya saya jangan menahan Aulia Pohan,” ujar Antasari di kantor Bareskrim Polri, Jakarta.

Aulia saat itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di Bank Indonesia.

Mendengar permintaan itu, Antasari menolaknya.

Menurut dia, sudah prosedur di KPK untuk menahan seseorang yang sudah dijadikan tersangka. Namun, Hary terus memohon kepadanya.

“Waduh, Pak, saya mohon betul. Saya bisa ditendang dari Cikeas karena bagaimanapun nanti masa depan Bapak bagaimana,” kata Antasari, menirukan ucapan Hary saat itu.

Antasari bersikeras untuk menolak. Saat itu, Antasari siap menerima risiko apa pun atas sikapnya itu.

Tidak hanya itu, Antasari juga menyebut nama putra kedua SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat IT Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu Legislatif 2009.

Menurut Antasari, Ibas adalah sosok yang mengadakan alat tersebut. “Pada waktu saya usut IT KPU, saya tidak tahu siapa yang mengadakan barang itu. Saya hanya ingin bahwa KPU bekerja benar, sesuai dengan yang mereka lapor kepada saya, bahwa alatnya sudah bagus. (Tapi) kenapa tiba-tiba alat ini digrounded?” lanjut Antasari.

“Nah, barulah kemudian saya tahu bahwa yang mengadakan alat ini adalah salah satu putra SBY, Ibas,” ujar Antasari.

Namun Antasari tak menjawab saat ditanya kepastian dan kevalidan informasi itu.

“Namanya juga informasi, masuk ke kita seperti itu. Sehingga kita telusuri masalah pengadaan, ternyata sebelum

sampai ke sana, saya sudah diusut duluan,” imbuhnya.

Antasari mengungkapkan, KPK menyelidiki dugaan korupsi pengadaan IT KPU seusai Pemilu Legislatif 2009.

Dia juga mengaku sempat mengutus Haryono Umar, yang saat itu Wakil Ketua KPK, ke KPU untuk menanyakan seputar peralatan IT itu. “Kan alat ini di-grounded, lalu timbul pertanyaan, apakah alat ini dibeli dalam keadaan rusak, apakah alat ini sudah direkayasa sehingga penghitungan error terus,” urai Antasari.

KPK, kata Antasari, pada saat itu belum masuk pada penelusuran nama yang terlibat dalam pengadaan alat IT tersebut.

Dua bulan kemudian sejak itu, Antasari ditangkap polisi.

Ia dituduh membunuh Nasrudin Zulkarnaen.

Hingga putusan peninjauan kembali, Antasari divonis bersalah dengan hukuman 18 tahun penjara. Kini, ia sudah dinyatakan bebas murni setelah mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo.

Antasari menduga bahwa kasusnya tak terlepas dari kedatangan Hary yang diutus SBY ke rumahnya pada malam itu.

Antasari lantas meminta SBY mau terbuka soal rekayasa kasusnya itu. “Beliau perintahkan siapa untuk merekayasa dan mengkriminalisasi Antasari. Saya mohon kepada beliau, apa yang beliau lakukan, beliau perintahkan siapa untuk melakukan apa, saya minta SBY jujur, terbukalah kepada publik,” kata Antasari.

SBY tentu tidak terima tuduhan Antasari. Disampaikannya di hadapan media yang dalam sebuah konferensi pers di kediamannya, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (14/2/2017), SBY menyebut tudingan Antasari sebagai serangan black campaign yang ditujukan pada anaknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jelang Pilkada DKI. “Sama dengan pemilihan presiden 2004 dulu, di kala minggu tenang saya juga mendapatkan fitnah dan bahkan sebuah buletin sengaja dibikin, dicetak dan diedarkan.

Saya membacanya di Jawa Timur bahkan, yang isinya juga serangan, fitnah dan pembunuhan karakter. Jadi, Tuhan menakdirkan bahwa nasib Agus Harimurti Yudhoyono nampaknya sama dengan nasib saya dulu ketika mengikuti pemilihan presiden pada tahun 2004,”

cerita SBY. Kata SBY, dirinya sudah memperkirakan ‘serangan’ Antasari tersebut, apalagi sejak Antasari diberi grasi oleh Presiden Jokowi.

“Saudara-saudara dan sahabat-sahabat saya mengingatkan, ‘Awas Pak SBY, sepertinya akan ada gerakan politik yang akan menggunakan Antasari untuk menyerang dan mendskreditkan Pak SBY.’ Itu saya dengar sudah cukup lama, barangkali sejak 2 bulan yang lalu. Hal itu benar terjadi hari ini,” ujarnya.

Di mata SBY, grasi Presiden Jokowi ada muatan politik. Dia menduga ‘serangan’ tersebut sudah direncanakan, dan tidak muncul tiba-tiba oleh Antasari, melainkan aktor-aktor politik yang ada di belakangnya.

“Sepertinya, sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya, juga keluarga saya. Serangan ini diluncurkan dan dilancarkan satu hari sebelum pemungutan suara sebelum pencoblosan pilkada DKI Jakarta.

Tujuan dan sasarannya jelas saudara-saudara, siapapun tahu. Agar nama SBY dan nama Agus Harimurti Yudhoyono rusak, tercoreng.

Akhirnya, yang diharapkan dalam pilkada Jakarta yang pemungutan suaranya akan dilaksanakan esok hari 15 Februari 2017, Agus-Sylvi kalah,” tuding SBY. SBY heran dengan politik rezim sekarang. Menurutnya, sejak November dirinya terus diserang dan dihancurkan untuk menurunkan elektabilitas AHY dan kemudian kalah dalam Pilkada.

“I have to say politik ini kasar, kurang berkeadaban, tak masuk di akal sehat dan naudzubillah sepertinya kekuasaan bisa berbuat apa saja. Menindas yang lemah dan tidak berdaya. Antasari menuduh saya sebagai inisiator dari kasus hukumnya.

Seolah-olah tidak bersalah, dan hanya menjadi korban.

Dengan izin Allah, dengan tegas saya sampaikan tuduhan itu sangat tidak benar. Tuduhan itu tanpa dasar. Tuduhan itu liar. Tidak ada niat, tidak ada pikiran dan tidak ada pula tindakan saya untuk melakukan tindakan yang seolah olah mengorbankan Antasari.

Kejahatan yang melibatkan Antasari tersebut tak ada hubungannya dengan posisi dan jabatan saya dan juga posisi dan jabatan Antasari saat itu,” tegasnya.

SBY menyindir, selama menjadi presiden, dia tidak

pernah menggunakan kekuasaannya untuk mencampuri penegak hukum. “Saya (saat menjabat presiden) tidak pernah mengintervensi kepolisian, kejaksaan, dan majelis hakim. Sama sekali tidak, dalam urusan hukum kasus Antasari. Karenanya, saya berharap para penegak hukum dapat menggelarkan dan membuka kembali kasus Antasari. Saya tidak tahu bagaimana aturan hukumnya, saya berharap ungkap semua fakta, data dan kebenaran dengan gamblang.

Segamblang gamblangnya.

Saya kira para penegak hukum yang memproses kasus Antasari masih ada semua.

Penyelidik dan penyidik kepolisian masih ada. Mantan Kapolri nya masih ada.

Penuntut, jajaran kejaksaan masih ada. Mantan Jaksa Agungnya masih ada, pemutus tuntutan umum masih ada. Majelis hakim saya kira juga masih ada. Bapak bapak para pendekar kebenaran dan keadilan, ceritakan kebenaran apa adanya,” tuntutnya.

Di akhir pernyataannya, SBY menyebutkan bahwa wajah demokrasi, kebebasan dan keadilan di negeri ini mengalami ancaman yang serius, terutama dari penguasa. “Sejak Agus Harimurti Yudhoyono maju sebagai Gubernur Jakarta bukan main tekanan, fitnah, dan pembunuhan karakter terhadap saya dan keluarga.

Saya bertanya dalam hati apakah memang tidak boleh Agus Harimurti Yudhoyono menggunakan hak konstitusionalnya untuk ikut dalam Pilkada Jakarta. Apakah memang seseorang harus dimenangkan dengan segala cara, mutlak, dan harga mati sehingga saingan kuatnya harus dihancurkan dengan cara cara yang tidak ksatria dan tidak demokratis. Saya punya keyakinan saudara saudara, apa yang dilakukan Antasari tidak mungkin tanpa blessing dan restu dari kekuasaan.

Para penguasa hati-hatilah, dalam menggunakan kekuasaan, jangan bermain api, terbakar nanti,” pungkasnya.

Sementara Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo menjawab tudingan Antasari Azhar. Bos MNC Groups itu membantah tudingan yang dialamatkan kepada dirinya.

“Saya sudah mendapatkan kuasa dari Hary Tanoe.

Jawaban beliau itu (tudingan Antasari) tidak benar,” kata Hotman Paris Hutapea, Selasa (14/2/2017).ihs/tri/lip/dan

dengan total panjang 2.056 kilometer tersebut adalah NabireWaghete-Enarotali sepanjang 262 kilometer, Jayapura-Wamena-Mulia dengan panjang 733 kilomter, Timika-Mapuru Jaya-Pomako sepanjang 39,6 km, dan Serui-Menawi-Saubeba sepanjang 499 kilometer.

Berikutnya adalah Jayapura-Sarmi 364 kilometer, Jayapura-Holtekamp-Batas PNG 53 kilometer, dan Merauke-Waropko sepanjang 557 kilometer.

“Sedangkan 4 ruas jalan prioritas Provinsi Papua sepanjang 361 km, yakni Depapre-Bongrang, Wamena-Timika-Enarotali, dan Ring Road Jayapura,”

imbuh Pigai.

Provinsi Papua Barat juga menjadi lokasi pembanguan empat ruas jalan yakni SorongMakbon-Mega sepanjang 88 kilometer, Sorong-KlamonoAyamaru-Kebar-Manokwari dengan panjang 606,17 kilometer, Manokwari-MaruniBintuni 217,15 kilometer dan Fak-Fak-Hurimbe-Bomberai sepanjang 139,24 kilometer.

“Coba tunjukkan mana (kalau memang sudah membangun Papua), dan berapa kilo meter ruas jalan perioritas, dan mana ruas jalan strategis untuk konektivitas antar kota/ kabupaten, provinsi dan jalan nasional selama 2015-2019?” tantang Natalius.

“Saya persilakan antar ke

Komnas HAM RI, saya menunggu dalam minggu ini untuk menujukkan validitas dan keakuratan data dan anggaran,” tambahnya lagi. Sejauh yang ia amati, tidak ada ruas jalan baru yang dibangun kecuali hanya satu, yaitu Jalan WamenaNduga yang dibangun oleh TNI. Hampir semua jalan trans Papua rusak parah di zaman Pemerintahan Jokowi. Jalan Merauke -Boven Digul sebelum Jokowi memimpin hanya ditempuh sehari jalan darat, sekarang berhari-hari atau bahkan hampir seminggu.

“Dalam catatan kami pemerintah hanya baru membangun 231,27 kilometer, itupun hanya terlihat Wamena-Nduga,” tukas Natalius.

Natalius juga menyesalkan sikap pemerintah pusat yang tidak melibatkan kontraktor-kontraktor Orang Asli Papua dalam pembangunan jalan trans di tanahnya sendiri.

“Kami Orang Asli Papua untuk menjadi sub kontraktor saja susah,” tambah Natalius.

Pemerintah pusat, sebut Pigai diharapkan berhenti melakukan pencitraan dalam pembangunan infrastruktur darat, laut dan udara di Papua.

Jika memang saat ini pemerintah sudah membangun jalan trans Papua, ia meminta bukti tersebut. “Hingga saat ini 99 persen Pulau Papua masih daerah tertutup dan daerah terabaikan,” klaim Natalius. rus/kon/har

Panas Lagi.. nSambungan Halaman 1

Jokowi Bohong Besar Bangun Jalan Trans Papua

Bohong Ya...

(suara akan ke Anies-Sandi) karena ada persoalan secara psikologis SBY dengan Mega,” kata Emrus, Kamis (16/2/2017).

“Kemudian terakhir terjadi istilahnya politik balas pantun antara Jokowi dengan SBY. Nah namun demikian, itu hanya kalkulasi berdasarkan dialektika komunikasi di ruang publik, politik itu baisanya akan terjadi di panggung belakang,” tambahnya.

Namun, jika ada partai pendukung Agus-Sylvi yang menyatakan dukungan kepada salah satu paslon di putaran

Mengucapkan selamat

HUT ke-7

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

KANTOR PERWAKILAN DAGANG MILIK JATIM JADI PERCONTOHONAN NASIONAL

K

EBERADAAN Kantor Perwakilan Dagang (KPD) yang belum dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi percontohan nasional. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI Tjahya Widayanti mengatakan banyak hal telah dilakukan Jatim untuk menggerakkan sektor perdagangan, di antaranya melalui KPD. Langkah-langkah Jatim tersebut, lanjutnya, telah banyak menginspirasi perdagangan di daerah sekaligus serta meningkatkan perdagangan dalam negeri. KPD milik Jatim menjadi model nasional bagi perdaga­ngan di Indonesia. Saat ini Jatim memiliki 26 KPD di Indonesia yang menjadi jalur menguntungkan perdagangan dalam negeri.

Lebih lanjut, Gubernur Jatim Soekarwo menjelaskan salah satu perhatian dan fokus dari Pemprov Ja t i m y a k n i t e r h a d a p s i s t e m perdagangan. Dalam hal ini, perkuatan logistik dan konektivitas antar daerah menjadi hal utama melalui 26 KPD yang dimiliki Jatim.

“Dengan adanya konektivitas antar daerah akan meringankan biaya perdagangan. KPD Jatim berperan dalam memotong jalur distribusi yang terlalu panjang dari sebuah industri di tanah air. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan barang dengan harga lebih murah karena biaya transportasi dan penyaluran lebih pendek,” jelas Soekarwo pada Lensa Indonesia, Jumat (17/2/2017).

Ia mengibaratkan jika melakukan transaksi dagang dari Jatim ke daerah lain yang berisi muatan penuh pada saat berangkat harus dioptimalkan dengan mengisi muatan yang sama pada saat kembali.

“Jadi pada saat seller dan barang

dikirim kepada buyer kapal yang kembali harus mampu dioptimalkan.

Jangan sampai pada saat kembali setelah mengirim barang hanya berisi sekitar 25-50 persen. Kondisi tersebut menyebabkan harga mahal. Maka, jika proses kembalinya kapal jika bisa diisi sekitar 80 persen lebih akan bisa murah,” papar gubernur dua periode ini.

Menurut Pakde Karwo (sapaan akrab Soekarwo) dalam perdagangan bebas yang telah diberlakukan saat ini pihaknya terus berkomitmen melakukan perkuatan perlindungan konsumen melalui standardisasi produk barang dan jasa di Jatim. Tak hanya itu, perlindungan terhadap konsumen juga dilakukan untuk menjaga keamanan dan ekonomi di Jatim.

Ia menungkapkan khusus terkait perlindungan konsumen terhadap barang dilakukan pada pasca proses pelayanan single window. Pengecekan standardisasi barang yang masuk Jatim dilakukan melalui sistem IT yang disebut Aplikasi Dashboard Pengendalian Ekspor Impor.

“Jadi dalam perdagangan bebas yang bisa kita lindungi adalah konsumen. Melalui Dashboard tersebut barang yang masuk ke Jatim bisa dilakukan proses pengecekan bahan-bahan berbahaya seperti toxin, jamur, mercuri, parafin pada pasca pelayanan single window,” tegas Soekarwo.

Terkait hal inilah, Gubernur Jatim Soekarwo juga telah diminta oleh Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita untuk menjadi narasumber pada kegiatan rapat kerja yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan pada Senin (20/2/2017) di Hotel Borobudur Jakarta.sarifa/ adv

Gubernur Jatim Soekarwo.

Pansus RPJMD DPRD Jatim Siap Revisi Perda RPJMD

Mengucapkan selamat

HUT ke-7

Sahat Tua P. Simanjuntak

D

PRD Provinsi Jatim bersama Pemprov Jatim melakukan revisi terhadap Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini dilakukan karena adanya perubahan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke provinsi atau dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi, serta sesuai UU 23/2014.

Hasil pembahasan ini harus disamakan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dimana didalamnya terdapat visi dan misi Presiden RI Joko Widodo yakni Nawacita yang memprioritaskan pada percepatan infrastruktur.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda RPJMD Sahat Tua P. Simanjuntak menyebut banyak sekali perubahan yang terjadi didalam RPJMD Jatim. Mulai soal pendidikan, penambangan yang terkait Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dimana sebelumnya di Jatim ada sekitar 71 OPD kini setelah turun PP 18/2016 tantang OPD kini berubah sekitar 67 OPD. “Yang pasti kita harus merubah Perda RPJMD Jatim dengan

WWW.LENSAINDONESIA.COM

mengikuti UU yang ada. Selanjutnya RPJMD yang kita miliki tidak boleh melenceng dengan RPJMN yang disitu termuat visi dan misi Presiden termasuk skala prioritas pembangunan berupa infrastruktur,” kata Sahat pada Lensa Indonesia, Jumat (17/2/2017).

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan dari hasil pembahasan Pansus dan setelah disahkan dalam rapat paripurna minggu ini telah didapat sejumlah hal untuk kemudian dijadikan pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tak hanya itu, dari hal itu nantinya akan menjadi pedoman pembuatan RAPBD 2018.

Lainnya juga akan memperbarui Indikator Kerja Pemerintah (IKP) yang dalam masalah ini Gubernur Jatim Soekarwo mencanangkan lima masalah.

Di antaranya soal pembiayaan Non APBD. Dimana kedepannya untuk menunjang program kerakyatan atau membangun rumah sakit misalnya akan dicarikan skema untuk pinjam ke BUMN, BUMD (Bank Jatim) atau yang lainnya, tentunya dengan bunga yang sangat murah. Untuk

BUMN sendiri akan dipilih PT SMI dan PT PII. “Yang pasti gagasan Pak Gubernur ini dalam menghadapi APBD Jatim yang defisit. Diharapkan kedepan Jawa Timur tetap bisa membangun fasilitas yang dibutuhkan masyarakat tentunya dengan pembiayaan Non APDD,” ujar Sahat yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim ini.

Sedangkan terkait tenggang waktu kinerja Pansus RPJMD ini dibatasi hanya satu bulan lamanya. Selanjutnya, Pansus yang didominasi oleh ketua fraksi dengan jumlah anggota 30 orang ini akan diserahkan ke rapat paripurna untuk disahkan.

Disebutkan pula, Pansus RPJMD juga akan menggelar sinergitas dengan sejumlah anggota DPR RI asal daerah pemilihan (Dapil) Jatim untuk mendukung sejumlah program pembangunan di Jawa Timur.

“Mengingat saat ini mereka lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rakyat Jatim. Sebagai bukti banyak proyek yang ada di Jatim misalnya Jalan Lintas Selatan (JLS) yang sempat terkatung-katung bertahun-tahun lamanya, Dan kondisi seperti ini diharapkan tidak terjadi lagi setelah dilakukan sinergitas,” pungkasnya.sarifa/adv

HUKUM

10

EDISI 1647 | 20 - 26 FEBRUARI 2017

Proyek Normalisasi Sungai Sarat KKN dan Kegiatan Ilegal

Bener Deh,

Mantan Bupati Gresik, Robbach Ma’sum (membelakangi kamera) saat menjadi saksi sidang perkara dugaan korupsi retribusi sewa laut di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Kesaksian Mantan Bupati Gresik Ringankan Terdakwa Korupsi Sewa Laut SYAIFUL Bachri mantan pejabat PT Smelting terdakwa dugaan korupsi retribusi sewa laut antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan PT Smelting, semakin percaya diri bisa bebas dari jeratan hukum.

Kuasa hukum terdakwa, Edward Raimond mengatakan, dalam persidangan mantan Bupati Gresik Robbach Ma’sum, mengakui bahwa kerjasama sewa laut itu terjadi saat dia menjabat bupati pada tahun 2006. “Saksi mengaku yang menandatangani kerjasama tersebut,” terangnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Dari saksi lain, mantan Kepala Bagian Hukum Pemkab Gresik, Tarso Sugito, diperoleh keterangan bahwa kerjasama itu diikat dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002. Sewa laut disepakati sebesar Rp 300 per meter persegi dan kesepakatan tersebut

telah direvisi dimana sebelumnya sebesar Rp500 per meter persegi.

Berdasarkan kesepakatan awal, nilai retribusi yang harus disetorkan Smelting ke pemkab sebesar Rp3,433 miliar.

Tapi karena ada revisi, pemkab kemudian mengembalikan lagi ke Smelting Rp1,373 miliar, dengan perhitungan pengembalian Rp200 per meter persegi. Pengembalian itu kemudian disekapati untuk perbaikan sarana dan prasarana.

“Uang pengembalian itu dianggap selisih angka dan jadi kerugian negara oleh jaksa,” pungkas Edward.

Selain Syaiful Bachri, juga terdapat dua nama lain yang diadili dalam perkara ini, yakni eks Sekretaris Daerah Gresik, Husnul Khuluq, dan Dukut Imam Widodo mantan pejabat PT Smelting.nrofik

Tiga Penyabu Dituntut 7 Tahun, Terdakwa Minta Hakim Gunakan Hati Nurani SIDANG lanjutan terhadap ketiga terdakwa kasus pesta sabu dengan barang bukti 0,28 gram, Yudis Jen Pratama (20) warga Bratang Jaya XV, Prapti Lestari (20) dan Rekha Elvira Triandi (18) warga Jl Pandegiling, Senin (13/2/2017), digelar dengan agenda pembelaan (pledoi).

Jaksa Penuntut umum (JPU) Sumantri dari Kejari Surabaya menuntut para terdakwa kasus pesta sabu dengan pidana penjara 7 tahun dan denda Rp 800 juta, subsider 2 bulan kurungan.

Menanggapi tuntutan berat JPU, Eko Juniarso dari LBH Posbakumadin yang jadi kuasa hukum terdakwa, meminta majelis hakim menggunakan hati nuraninya dengan memberikan vonis rehabilitasi atau menghukum dengan seringan-ringannya.

“Majelis Hakim yang terhormat, terdakwa beli sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri, yang mana tidak pernah mengajak atau merugikan orang lain. Oleh karena itu kami harap majelis hakim dapat mempertimbangkan tuntutan JPU,” ujar Eko saat membacakan pembelaan.

“Dalam kasus ini, terdakwa tidak pernah mencari keuntungan dan hanya sebagai pengguna. Kami meminta majelis dapat mempertimbangkan dengan memberikan putusan rehabilitasi ataupun hukuman seringan-ringannya,” tambahnya. Kuasa hukum terdakwa juga menjelaskan, bahwa saat diperiksa Polrestabes Surabaya, penyidik tidak melakukan tes urine sebagai prosedur penyidikan terhadap kliennya. “Polisi tidak pernah melakukan tes urine. Kalaupun ada, barang buktinya juga tidak ada. Apalagi salah

satu terdakwa atas nama Rekha, masih duduk di bangku sekolah,” pungkas Eko. Sementara JPU Sumantri bersikukuh tetap tetap pada tuntutan. “Karena Jaksa Penuntut Umum tetap tuntutannya dan kuasa hukum terdakwa juga tetap pada pembelaan, sidang putusan kami tunda pekan depan,” terang Ketua Majelis Hakim Tutut Topo Sri Purwati sambil menutup sidang.

Seperti diberitakan sebelumnya, sepasang kekasih Yudis Jen Pratama (20) Warga Jl Barata Jaya XV dan Prapti Lestari (20) Warga Jl Keputran Panjunan III, langsung lemas saat mendengar tuntutan JPU Sumantri, agar hakim memvonis 7 tahun penjara. Keduanya dituntut bersalah bersama dengan Rekha Elvira Triandi (18) warga Jl Pandegiling, saat pesta sabu.

Ketiga terdakwa yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika tanpa izin tersebut, hanya bisa tertunduk dan sempat menggelengkan kepala dengan tuntutan yang dinilainya terlalu tinggi. Dalam tuntutannya, JPU Sumantri mengatakan ketiga terdakwa terbukti melanggar tindak pidana penyalahgunaan narkoba seperti yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang no 35 tahun 2009. “Setelah memeriksa keterangan saksi serta berdasar fakta persidangan, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba seperti yang diatur dalam undang-undang,” terang Sumantri.

“Menuntut terdakwa masing-masing dengan hukuman 7 tahun penjara, dan denda sebesar Rp 800 juta, subsider 2 bulan kurungan badan,” pungkas Sumantri saat membacakan tuntutan.nrofik

Polisi Mabuk Bawa Sabu Sebut BAP Tidak Benar SIDANG lanjutan terhadap terdakwa M Sobri, oknum polisi anggota Polsek Wiyung yang diamankan saat mabuk berat dan kedapatan ada sabu dalam mobilnya, kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (14/2/2017) dengan agenda keterangan saksi penyidik Sat Reskoba Polrestabes Surabaya.

Ipda Dwi saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Damang Anungbowo, menyebutkan terdakwa dalam penyidikan mengakui semua barang bukti yang ditemukan.

Disinggung terkait sabu yang dikuasai oknum polisi itu, saksi mengatakan sesuai berita acara dari penyerahan dari pihak Denpom V/ 4 Brawijaya, terdakwa ditemukan tergeletak dalam keadaan mabuk di trotoar Jl Adityawarman.

“Saat terdakwa hendak merokok, terdapat plastik klip berisi kristal putih (sabu) yang terjatuh. Ketika ditanya, diakui barang itu miliknya dan pengakuannya tertuang dalam BAP penyidikan,” terang Dwi. “Selain sabu yang jatuh dari bungkus rokok, juga ditemukan satu poket lagi di dalam tas milik terdakwa yang berada di jok depan sebelah kiri mobilnya,” tambahnya.

Keterangan saksi tersebut langsung dibantah terdakwa dengan menyebut semua kesaksian tersebut tidak benar. “Tidak benar itu W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

M Sobri, oknum polisi yang tersandung kasus narkoba didampingi kuasa hukumnya.

pak hakim, salah semuanya,” bantah M Sobri.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam dakwaan diterangkan pada 26 Juli 2016 sekitar pukul 03.00 WIB, oknum polisi anggota Polsek Wiyung ditemukan tergeletak di trotoar Jl Adityawarman. Sementara mobilnya, Daihatsu Xenia L 5427 DM masih dalam kondisi menyala dan pintunya terbuka. warga yang melihat itu kemudian melapor kepada Sukiman anggota Denpom V/4 Surabaya.

Atas perbuatan dan barang bukti yang ditemukan, terdakwa yang merupakan oknum polisi dinas di Polsek Wiyung ini dijerat pasal 112 ayat (1) undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan diancam hukuman maksimal 15 tahun perkara.nrofik

BUPATI MOJOKERTO KEBAL HUKUM Bupati Mojokerto seolah-olah kebal hukum. Pasalnya, karena dari semua perkara yang melibatkannya, dia selalu saja lolos.

A

K T I V I S Anti Korupsi minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus dugaan pencurian kekayaan alam negara oleh Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) dan berbagai kasus korupsi lainnya.

Mereka menilai proyek normalisasi sungai landaian dan jurang sentot sarat dengan KKN dan kegiatan ilegal yang merugikan negara.

Lambanya proses hukum yang melibatkan Bupati MKP ini membuat aktivis transparency and transportation community (TC) Jawa Timur mendatangi kantor Presiden Joko Widodo di Istana negara untuk melaporkan ulah Bupati MKP yang seakan kebal hukum.

Padahal sudah jelas persoalan hukum yang mendera Bupati Mojokerto ini.

Pegiat anti korupsi Jawa Timur, Anang F mengatakan, “Persoalan yang ini sangat jelas dan gamblang. Sehingga beberapa waktu yang lalu kami sengaja melaporkan Bupati MKP ini kembali dengan berkas tambahan ke KPK dan ke

kantor Presiden. Supaya ditindaklanjuti perkara hukum ini, karena MKP seolah-olah kebal hukum, karena dari semua perkara yang melibatkannya Bupati MKP selalu saja lolos,” ujarnya kepada Lensa Indonesia, Minggu (12/2/2017).

Untuk kali ini perkara dugaan pencurian kekayaan alam yang melibatkan perusahaan kerabat MKP atas proyek normalisasi sungai Brangkal yang terletak di Kecamatan Jatirejo sudah sangat merugikan negara maupun sebagian masyarakat yang ada di sekitarnya. Sehingga warga memprotes dan menutup lokasi itu, karena sejumlah tanah warga juga ikut diserobot dalam proyek normalisasi abalabal ini.

Sementara itu, Fatah Rochim aktivis TC menilai proyek normalisasi hanya akalakalan Bupati MKP. Karena dari hasil normalisasi itu sejumlah material kandungan bumi yakni bebatuan dikirim ke PT Mustika yang tak lain adalah milik keluarga Bupati MKP, dengan dalih Pemkab telah bekerjasama.

Namun dari hasil penjualan

itu Pemkab tak diuntungkan secara keuangan. Padahal seharusnya Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan menggandeng pihak ketiga dalam proyek normalisasi.

“Ini jelas merugikan negara dan proyek itu merupakan aksi pencurian terhadap kekayaan negara berdasar pada surat klarifikasi yang dikirimkan BBWS Propinsi Jatim dalam surat nomor UMUM.01.03AM/128/2017 tanggal 26 Januari 2017 yang menjelaskan proyek normalisasi itu tanpa ada kordinasi dan izin dari BBWS Jatim dan dinilai ada pengrusakan akibat pengerukan dan pelebaran sungai itu yang diambil materialnya berupa bebatuan,” terangnya.

Masyarakat berharap Bupati MKP segera dilakukan penindakan dan aparat penegak hukum segera merespon untuk menegakkan hukum yang berlaku di negara ini.

Caranya dengan mengusut tuntas perkara-perkara yang melibatkan Bupati MKP. “Karena dari berbagai perkara yang ada, (Bupati MKP) seakan kebal hukum dan belum ada kejelasan hukum,”

pungkasnya.

Diketahui, ratusan warga dari lima desa di Kecamatan Jatirejo dan Gondang, Kabupaten Mojokerto menggelar aksi unjuk rasa penutupan paksa proyek normalisasi sungai, Senin (30/1/2017). Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jatirejo-Gondang Menggugat (AMJGM) memaksa enam unit eskavator keluar dari lokasi.

Sekitar 300 warga tersebut berasal dari tiga desa di Kecamatan Jatirejo yakni Desa Baureno, Desa Sumberagung dan Desa Sumberjati serta dua desa di Kecamatan Gondang yakni Desa Tawar dan Desa Karangkuten. Massa aksi berkumpul di jembatan Kletek Desa Baureno.

Mereka meminta proses normalisasi sungai dihentikan dikarenakan sesuai surat BBWS Brantas No. Um.01.03 Am/128/2017 tanggal 26 Januari 2017 bahwa BBWS Brantas tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Bupati Mojokerto terkait normalisasi di Sungai Landean dan Sungai Pikatan yang merupakan wewenang BBWS Brantas.nobi

Dua Terdakwa Penipuan Ratusan Jemaah Haji Divonis Berbeda MAJELIS hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (14/2/2017), menjatuhkan vonis berbeda terhadap dua terdakwa kasus penipuan puluhan jemaah haji.

Terdakwa Harika Oscar Perdana yang menjadi otak penipuan divonis 2,5 tahun penjara karena terbukti melanggar pasal 378 KUHP, sedangkan Dicky Mastur Ahmad dianggap ikut serta dalam penipuan tersebut seperti yang diatur dalam pasal 55 KUHP. Ketua Majelis Hakim Mangapul Girsang dalam membacakan amar putusan, menjelaskan terdakwa Oscar yang merupakan Manajer Operasional PT Global Access, perusahaan perjalanan umroh, membuat program pemberangkatan haji plus satu gratis satu.

“Terdakwa terbukti ber-

salah melakukan penipuan terhadap 180 calon jemaah haji dengan memberikan program 1 gratis 1, tanpa sepengetahuan pimpinan dan mendapatkan keuntungan, dimana sebagian uang US 3000 dari hasil kejahatannya digunakan untuk bisnis trading (Valas). Majelis telah mempertimbangkan dan menghukum terdakwa selama 2 tahun 6 bulan penjara, dipotong masa tahanan,” jelas Hakim Mangapul saat membacakan amar putusan.

“Sementara untuk terdakwa Dicky Mastur Ahmad, karena tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan, namun ikut turut serta seperti yang diatur dalam undang-undang, divonis hukuman selama 1 tahun 6 bulan penjara,” tambahnya.

Kedua terdakwa lalu di-

Kedua terdakwa menjalani sidang di PN Surabaya

berikan kesempatan melakukan banding. Oscar mengaku masih pikir-pikir sementara Dicky Mastur Ahmad langsung menerima setelah berkoordinasi dengan kuasa hukumnya.

Vonis Hakim ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Roginta Sirait dari Kejati Jatim, yang menuntut keduanya masing-masing 4

tahun penjara.

Perlu diketahui, dalam menjalankan aksinya, terdakwa Manager PT Global Access yang berkedudukan di Jakarta Timur di Surabaya, menggandeng PT Al Madinah, melakukan promosi pemberangkatan haji plus 1 bonus 1 seharga US 9000 hingga terdapat 180 calon jemaah yang mendaftar.nrofik

Chin Chin Bantah Siapkan Uang Rp 600 Juta untuk Penangguhan RONALD Talaway, kuasa hukum terdakwa penipuan dan penggelapan dokumen PT Blauran Cahaya Mulia (BCM) Tri Silowati Yusuf alias Chin Chin membantah pihaknya telah menyediakan uang Rp 600 juta sebagai jaminan penahanan kliennya.

Sebelumnya, diberitakan sejumlah media online termasuk lensindonesia. com, saat diwawancarai wartawan, Ronald mengakui telah menyiapkan uang jaminan sebagai opsi kedua bila pembelaan terdakwa ditolak Hakim.

“Itu tidak benar. Selama ini tidak pernah ada wartawan yang wawancara saya di kantor. Bisa saya buktikan,” terang Ronald saat dikonfirmasi LICOM melalui ponselnya, Selasa (14/2/02017).

Ronald Talaway, kuasa hukum terdakwa penipuan dan penggelapan dokumen PT Blauran Cahaya Mulia (BCM) Tri Silowati Yusuf alias Chin Chin.Surabaya.

Ronald menegaskan, bahwa pihaknya bisa membuktikan bahwa tidak ada wartawan yang datang ke kantornya yang ada di Jl Ar-

juno Surabaya untuk wawancara terkait hal itu melalui rekaman CCTV. “Di setiap sudut ruangan (kantor) ada CCTV-nya. Saya

bisa buktikan kalau memang tidak ada yang konfirmasi.

Kalau menghubungi melalui telephone memang ada,” tandasnya.rofik

KRIMINAL

11

EDISI 167 | 20 - 26 FEBRUARI 2017

TIGA OKNUM POLISI NYABU DITANGKAP RESKOBA POLRES KEDIRI TIGA anggota polisi yang tertangkap oleh satuan reserse Narkoba Polres Kediri pada Minggu,(12/02). Di antaranya salah satu yang tertangkap berstatus anggota kepolisian aktif di Satuan Sabhara Polres Jombang. Mereka terancam mendapatkan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal itu diungkapkan oleh Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto menegaskan untuk Aiptu S ini akan mendapatkan sanksi tegas

sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Jika memang itu pelanggarannya tergolong berat pasti ada sanksi tegas. Ini sangat disayangkan ada oknum anggota Polres Jombang, karena ditengah kepolisian gencar dalam pemberantasan narkoba yakni ini berlangsung operasi tumpas narkoba,” ujarnya kepada Lensa Indonesia, Senin (13/02/2017).

Ia menjelaskan anggota polisi satuan shabara Aiptu SU ini tertangkap oleh Satuan

Narkoba Polres Kediri bersama dua rekannya yang juga anggota kepolisian yang berdinas di Mojokerto dan Kediri.

Saat ini yang bersangkutan masih berada di Kediri dan kabarnya akan diserahkan ke Polres Jombang. Setelah diterima akan diproses dengan melakukan upaya sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Atas pelanggaran yang dilakukan oleh oknum polisi Aiptu S ini untuk sidang disiplin akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

Karena sidang pelanggaran ini ada dua yakni sidang disiplin dan sidang komisi kode etik atau profesi. Kalau nanti ini masuk pelanggaran berat seperti pelanggaran narkoba itu bisa diarahkan dengan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat,” tegasnya.

Anggota Satuan Shabara Aiptu SU ini diketahui sebagai pengguna narkoba dari urine mengandung zat amfetamin dan metafetamin. Sedangkan untuk barang bukti tidak diketemukan pada Aiptu

GILIRAN KOMPLOTAN BEGAL YANG

‘DIBEGAL’ POLISI LIMA KOMPLOTAN BEGAL AKHIRNYA KETIBAN SIAL. USAI MEMBEGAL KORBAN, KELIMANYA GANTI ‘DIBEGAL’ POLISI DAN DIJEBLOSKAN TAHANAN.

M

L (16) warga Jl Krembangan Bhakti III, M. Farid Fafianto (21) warga Jl Krembangan Jaya VII, Ahmad Wahyu (20) warga Jl Krembangan Jaya G, Samsul Arifin (34) warga Jl Krembangan Jaya VI dan Moch. Sahri (23) Jl Dukuh Bulak Banteng VI Surabaya ini akhirnya diringkus Sat Reskrim Polrestabes Surabaya.

Pasalnya mereka ditangkap karena menjadi lima dari tujuh anggota begal yang selama ini beraksi di wilayah-wilayah Surabaya.

Awal peristiwa, saat itu ML, Farid, Faisal (DPO) dan Sahlan (DPO) memberhentikan langkah sepeda motor korbannya bernama Rizky Ardiansyah yang saat itu tengah berkendara di kawasan Jl kedurus Surabaya. Rizky dituduh telah memukul adik salah seorang pelaku.

Rizky pun diajak berkeliling hingga sampai di kawasan kampus Unesa, sepeda motor Honda Beat nopol L 2535 MQ dibawa salah salah satu pelaku dan Rizky sendiri di suruh pindah ke sepeda motor pelaku.

Karena para pelaku dan korban saat itu tak memakai helm, hingga diberhentikan oleh anggota Polantas.

Lima anggota komplotan begal yang berhasil diringkus Satreskrim Polrestabes Surabaya.

Saat ditanya Polantas, korban langsung berteriak dan mengatakan bahwa keempat orang itu bukanlah temannya.

Dan berkata dirinya dituduh memukul adik salah seorang pelaku. Melihat ada yang tak beres, anggota Polantas pun menelpon anggota Reskrim.

Kemudian datanglah anggota Reskrim Iptu Bima yang datang bermaksud mengamankan para pelaku. Namun sayang, saat disergap hanya ML dan Farid yang berhasil ditangkap, Faisal dan Sahlan berhasil kabur.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Silitonga mengatakan, dari

penangkapan tersebut, ML dan Farid mengaku jika mereka tak bekerja sendiri. Namun, masih ada tiga lainnya yang saat itu tengah sama melakukan aksi pembegalan di wilayah lain.

“Ya, mereka ini adalah komplotan begal yang selama ini beraksi di wilayah Surabaya. Dari keterangan keduanya, akhirnya kami berhasil menangkap Wahyu, Samsul dan Sahri di rumah kos Samsul di Jl Krembangan. Namun untuk Faisal dan Sahlan sudah kami tetapkan sebagai DPO,” ujarnya, Minggu (12/2/2017).

Dari hasil penyidikan, lima pelaku begal yang sudah beraksi selama lima bulan ini sudah

melakukan aksinya sebanyak empat kali, yaitu di Jl Tidar, kawasan Sawahan, Benowo dan yang terakhir di Jl Kedurus.

“Modus mereka yaitu mengincar korbannya yang masih remaja. Karena menganggap korban yang masih remaja mudah ditipu. Tak hanya itu, para pelaku ini juga tak segan-segan mengancam korbannya dengan pisau penghabisan yang mereka bawa,” katanya.

Di hadapan petugas, ML mengaku menjual sepeda motor hasil rampasannya ke kawasan Tanah Merah Madura.

“Uangnya langsung kami bagi dan sebagian kami buat beli sabu-sabu,” akunya.

Ditanya masalah pembelian sabu-sabu, ML mengatakan bahwa sabu-sabu dibelinya di Madura saat menjual sepeda motor rampasan.

“Ya sabu-sabunya kami beli 0,5 gram seharga Rp 300 ribu.

Setelah itu kami buat pesta bersama-sama di rumah teman kami di kos teman kami di Bulak Banteng,” tandas remaja yang putus sekolah ini Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, para pelaku tersebut dijerat Pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman pidana sembilan tahun penjara.nnanda

Polres Jombang Ungkap Lima Pelaku Pengedar Narkoba

SU ini, hanya saat di lakukan pengecekan urine positif mengandung zat amfetamin dan metafetamin.

Diketahui, ketiga polisi ini tertangkap oleh Satreskoba polres Kediri menggunakan sabu. Berawal dari penangkapan Aiptu SI bertugas di Polres Mojokerto yang kedapatan membawa dua paket sabu seberat 0,7 gram. Selanjutnya Satreskoba Polres Kediri langsung menuju rumah Aiptu SI dan datang seorang anggota polisi Aiptu SU yang bertugas

di Polres Jombang sehingga langsung diamankan.

Penggeledahan berlanjut ke rumah kosong sebelah rumah Aiptu SI dan terdapat Aiptu DP anggota kepolisian Polres Kediri Kota bersama dua wanita yang ditemukan seperangkat alat hisap sabu. Selanjutnya ketiga oknum ini langsung dibawa ke polres Kediri untuk dilakukan pengecekan urine yang mendapatkan hasil positif mengandung zat amfetamin dan metafetamin.nobi

Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto memberikan keterangan kepada media.

Tujuh Pasangan Mesum Digrebek Pas Valentine di Hotel POLSEK Dukuh Pakis malam hari kemarin menggelar razia di hotel-hotel kelas melati di wilayah hukumnya.

Hasilnya, tujuh pasangan mesum di tangkap dan diamankan, Senin (13/2/2017) sekitar pukul 23.00 WIB. Razia yang dipimpin langsung Kapolsek Dukuh Pakis Kompol Yoghi Hadi Setiawan ini merazia penginapan SL di Jl Raya Dukuh Kupang, Homestay Santosa Jl Kencana Sari Barat 1 dan di Homestay D’best Jl Kris Kencana.

“Dari tiga sasaran hotelhotel melati ini, kami berhasil menemukan pasangan mesum dari penginapan SL dan Homestay Santosa, sehingga menghasilkan tujuh pasangan mesum berhasil diamankan,” ujarnya saat di konfirmasi, Selasa (14/2/2017).

Ditanya tindakannya ini sehubungan dengan hari Va­

Pasangan mesum yang diamankan Polsek Dukuh Pakis.

lentine, Kompol Yoghi tak menampik itu. Menurutnya langkah ini dilakukannya untuk memberantas pasanganpasangan bukan suami istri yang kerap memperingatinya dengan cara berbuat mesum.

“Sebenarnya, razia seperti ini sudah sering kami lakukan untuk memberantas penyakit-penyakit masyarakat. Apalagi momennya kali

ini pas dengan hari Valentine,” katanya. Terhadap tujuh pasangan mesum ini, Kompol Yoghi langsung mengins­ truksikan anggotanya untuk melakukan pendataan pada pasangan-pasangan mesum tersebut di tempat.

“Selanjutnya mereka kami amankan ke Mapolsek Dukuh Pakis untuk kami lakukan pembinaan,” tutupnya.nnanda

Asyiknya Mahasiswa Ngisep Tembakau Gorilla MUHAMMAD Dary Rafi (19) warga Perum Permata Safira Blok 4-C Surabaya ini akhirnya diringkus Unit Reskrim Polsek Karang Pilang. Mahasiswa salah satu kampus di Surabaya ini tertangkap tangan tengah asyik menghisap rokok linting berisi tembakau gorilla di kawasan Jl Kedurus.

Kapolsek Karang Pilang Kompol Eko Widodo, mengatakan penangkapan bermula ketika pihaknya mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitaran lokasi kejadian kerap dijadikan tempat pesta

narkoba.

“Mendapat laporan tersebut, anggota saya langsung melakukan penelusuran dan ternyata benar, kami menemukan pemuda yang saat itu tengah asyik menghisap rokok linting berisi tembakau gorilla,” ujarnya, Selasa (14/2/2017).

Polisi langsung mengamankan pelaku dan barang bukti untuk dibawa ke Polsek Karang Pilang. “Barang bukti tersebut berupa 1 bungkus rokok berisi 6 batang rokok, 1 linting rokok yang berisi tembakau gorilla yang sudah dibakar dan

1 bungkus kertas pembungkus tembakau merk Skunk Brand,” sambung Kompol Eko. Menurutnya, hasil tes urine mahasiswa ini menunjukkan memang mengkonsumsi tembakau gorilla.

“Kami akan terus lakukan penyelidikan terhadap kasus ini untuk mengetahui siapa pemasok tembakau gorilla di Surabaya,” tambahnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, mahasiswa pecandu tembakau gorilla ini dijerat Pasal 111 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.nnanda

Siswa SMP Khadijah 2 Belajar Cegah Tindakan Pelecehan Seksual

Kapolsek Dukuh Pakis Kompol Yoghi Hadi Setiawan saat menjelaskan insiden pelecehan seksual pada siswa-siswi SMP Khadijah 2 Surabaya.

Satreskoba Polres Jombang merilis hasil ungkap Operasi Tumpas Semeru.

SELAMA Operasi Tumpas Semeru berlangsung 2-13 Februari 2017, Kepolisian Resor Polres Jombang berhasil mengungkap 15 orang pengedar narkoba dan obat keras berbahaya (okerbaya) dengan barang bukti yang disita sebanyak 63.35 gram ganja kering siap edar, 3,18 gram sabu-sabu serta 4.362 butir obat keras berbahaya jenis pil koplo double L yang diperoleh dari tangan pelaku.

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Jombang, AKP

Hasran mengatakan selama operasi tumpas berlangsung telah mengungkap tiga belas kasus dan mengamankan 15 pelaku.

“Seluruh tersangka yang diamankan itu masuk dalam golongan pengedar. Kelima belas pelaku yang ditangkap rata rata wiraswasta ada pengamen, sopir hingga berstatus pelajar,” terang Hasran, Kamis (16/02/2017).

Ia menambahkan selain para tersangka yang diamank-

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

an sejumlah barang bukti ikut disita. Barang bukti itu berupa narkoba dan obat keras berbahaya, juga turut diamankan lima buah unit kendaraan roda dua serta handphone atau alat komunikasi yang digunakan para pengedar ini dalam melakukan transaksi narkoba.

“Para pelaku yang ditangkap ini akan dijerat sesuai dengan fakta dilapangan yakni untuk pelaku sebagai pengedar Narkotika akan diancam dengan UU RI No.35 Tahun

2009 Tentang Narkotika dengan Ancaman Pidana Penjara maksimal Hukuman Mati, Penjara Seumur Hidup dan atau Pidana Penjara maksimal 20 tahu. Sedangkan untuk pelaku pengedar obat keras berbahaya dijerat dengan UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan Ancaman Pidana Penjara Maksimal 10 Tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),” pungkasnya. nobi

POLSEK Dukuh Pakis bersama jajarannya mengadakan simulasi antisipasi pelecehan seksual pada siswa siswi di SMP Khadijah 2 Jl Darmo Permai Selatan, Senin (13/2/2017).

Program edukatif Polsek Dukuh Pakis ini memberikan pengetahuan tentang antisipasi pelecehan seksual, agar siswa-siswi mengetahui dan tahu cara melindungi dirinya sendiri.

Kapolsek Dukuh Pakis Kompol Yoghi Hadi Setiawan m e n g a t a k a n , u m u m ny a pelaku-pelaku melakukan pelecehan seksual, seperti di angkutan umum maupun di tempat-tempat yang memang sudah dijadikan target oleh pelaku.

“Nah, contohnya bisa di bus atau angkutan umum lainnya. Selain itu, area lain

seperti halte, sekolah atau bahkan di lingkungan rumah sendiri bisa jadikan tempat target pelaku melakukan pelecehan seksual,” ujarnya, Senin (13/2/2017).

Ditanya modus yang biasa dilakukan pelaku pelecehan seksual, Kompol Yoghi mengungkapkan bentuknya bisa bermacam-macam. “Seperti menggesekan alat vitalnya, meraba-raba paha korbannya,” katanya.

Kompol Yoghi menambahkan, setelah dilakukan pemaparan dan simulasi menghindari para pelaku pelecehan seksual, pihaknya berpesan agar siswa-siswi bisa waspada dan tanggap dalam mengidentifikasi pelakupelaku pelecehan seksual.

“Oleh karenanya, kami mengadakan simulasi yang dilakukan di dalam kelas, den-

gan peragaan seperti menaiki angkot seperti yang di perankan oleh Sabrina, salah seorang murid di SMP Khadija dan Bripka Jemmy yang berperan sebagai pelaku,” imbuhnya.

“Maka dari itu, simulasi kami peragakan secara visual agar siswa-siswi bisa mengerti betul apa yang harus diperbuatnya jika menjadi korban pelecehan seksual, karena biasanya korban tak menyadari jika dirinya telah menjadi korban pelecehan seksual,” tambah Kompol Yoghi.

Adapun tujuan dari simulasi ini diharapkan bisa mencegah tindak pelaku asusila. “Program ini kami adopsi dari kepolisian Jerman yang melakukan pencegahan kejahatan pelecehan yang diberi nama Seksual Juvenile Police Bafaria,” tutupnya. nnanda

TRAVELLER

12

EDISI 167 | 20 - 26 FEBRUARI 2017

Es Krim Nasi Lemak, Inovasi Kuliner yang Wajib Dicoba

Melissa menunjukkan es krim nasi lemak kreasinya.

E

S KRIM rasa nasi lemak? Sekilas memang terdengar aneh, pasalnya kedua makanan tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Es krim identik dengan rasa manis dan dingin, sedangkan nasi lemak biasa disajikan hangat dengan cita rasa gurih.

Eits, tunggu dulu. Es krim nasi lemak ini beneran ada loh! Seorang perempuan asal Malaysia bernama Melissa Tan Chia Hui mengkreasikan es krim dan nasi lemak menjadi perpaduan enak. Bagi Melissa, nasi lemak adalah kuliner yang tak jauh dari kehidupannya.

Makanan khas melayu ini pun menjadi makanan kesukaannya. Perempuan lulusan dari Middlesex University, London pun menanggalkan pekerjaannya sebagai desain grafis di salah satu perusahaan untuk membuat inovasi unik es krim nasi lemak.

Meski namanya es krim nasi lemak, jajanan satu ini tidak menyertakan nasi. Es krim nasi lemak disajikan dengan bumbu khas nasi lemak di

bagian topingnya. Sedangkan untuk bahan es krimnya dibuat dari sereh dan santan untuk menambah kesan gurih pada cita rasa es krim. Sajian es krim nasi lemak ini seperti es krim pada umumnya. Hanya saja, ia menjadikan kacang tanah, ikan asin, telur puyuh, mentimun, dan sambal sebagai toping.

Es krim unik ini dapat kamu temui di Diem Cafe di Alor Setar, Kedah, Malaysia.

Es krim nasi lemak ini pun tidak menggunakan bahanbahan kimia seperti pengawet.

Semua bahan dipilih dari bahan-bahan segar dan alami.

Melissa membutuhkan waktu selama tiga bulan untuk membuat rasa es krim nasi lemak ini sempurna.

Ide gila dari Melissa ini pun mendapat respons positif dari masyarakat. Pada peluncuran pertama, es krim ini mampu menjual 30 cup dan terus bertambah setiap hari. Harga es krim dipatok seharga 10 Ringgit Malaysia atau setara dengan Rp 30.000. Tertarik mencoba? nbril

Wisata Sepeda Bangunan Tua Kota Bandung

NGERI, MENONTON ‘KESAKTIAN’ PAWAI TATUNG DI SINGKAWANG Tatung yang menunjukan kesaktiannya dari tahun ke tahun tak kurang dari 500-an orang dan berasal dari kota-kota di Kalimantan Barat.

S

ALAH satu hal unik yang ada di Cap Go Meh Singkawang, Kalimantan Barat ialah tradisi pawai tatung.

Tak hanya satu atau dua, tiap tahun ada lebih dari 500 tatung berparade sambil memamerkan kesaktiannya.

Tatung merupakan sosok manusia yang menurut beberapa kepercayaan sedang dirasuki roh dewa.

Kata ‘tatung’ sendiri diberasal dari bahasa Hakka, yang berarti roh dewa, lalu diserap menjadi bahasa masyarakat lokal.

“Tatung memang asalnya dari salah satu kebudayaan Tionghoa, dibawa ke sini berbaur dengan budaya lokal. Kalau di Singkawang ada dayak yang jadi tuan rumahnya,” ujar Ajung (58) yang merupakan salah satu tetua masyarakat Tionghoa Singkawang dalam perayaan Cap Go Meh Singkawang 2017.

Menurut Staf Ahli Menteri Bidang Multikultural Kementerian Pariwisata RI, Hari Kuntoro, Cap Go Meh Singkawang termasuk dalam Wonderful Of The World.

Tatung yang menunjukan kesaktiannya dari tahun ke tahun tak kurang dari 500-an orang dan berasal dari kota-kota di Kalimantan Barat.

Ajung, bernama lengkap Bong Khin Jung yang juga merupakan pewaris tatung di Singkawang menjelaskan bagaimana prosesi tatung tersebut bisa terjadi. Ajung bersama beberapa anggota keluarganya yang juga merupakan pewaris tatung bercerita, prosesi dimulai dengan ritual puasa dari makanan daging alias vegetarian.

Puasa daging tersebut dilakukan pada tanggal satu dan 15 setiap bulannya pada penanggalan China.

Konon jika seorang yang memiliki potensi tatung tetap makan daging di tanggal tersebut akan celaka saat memeragakan keahlian. Berdarah misalnya.

“Ya, bisa celaka pas keluar (menjadi tatung). Tapi itu si hanya ajaran yang ditekuni saja, percuma juga kalau jiwa dan hati kitanya tidak suci, tidak bersih,” ujarnya.

Setelah rutin puasa tersebut, di pagi hari saat Cap Go Meh mereka akan melakukan ibadah khusus di tempatnya masing-masing. Seperti di pekong untuk konghucu dan tempat ibadah dayak untuk suku dayak sendiri.

Dari sana, mereka dibawa menuju panggung kehormatan Cap Go Meh dengan kondisi sudah ditusuk benda tajam. Selama orang tersebut men-

Para tatung yang diarak menggunakan tandu, duduk diatas benda-benda tajam, tak jarang mereka pun melakukan atraksi di atas tandunya.

jadi tatung harus tetap didampingi mediatornya. Fungsinya untuk berkomunikasi dengan roh yang merasukinya.

“Ada atau tidak ada, ikut atau tidak ikut festival, orang yang punya keahlian tatung pasti terisi pada tanggalan Cap Go Meh. Sebagian besar turunan,” ujarnya.

Dewa yang ada di dalam tatung bisa keluar masuk kapanpun ia mau saat perayaan tersebut. Biasanya, seorang tatung sudah mengetahui jika dewanya ingin keluar jadi harus turun dari tandu berkursi pedang yang ia duduki.

“Sebanyak apapun tatungnya, menjelang dzuhur itu pasti sudah

keluar dari orangnya lagi. Kalau belum sampai lokasi akhir, mereka akan tetap ke sana tapi tak diatas tandunya, melainkan jalan dan sudah menjadi manusia biasa,” ujar Bosni, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Singkawang dalam kesempatan yang berbeda.

Proses tahapan tersebut terus berulang dari tahun ke tahun dan generasi ke generasi. Tatung memang merupakan kebudayaan Tionghoa, tetapi kini sudah menjadi kearifan lokal beberapa etnis masyarakat di Singkawang dan beberapa kota lainnya. Tak lupa, tatung juga jadi aset kekayaan budaya Indonesia. nmuh/kom

Mides dan Abangan, Kuliner yang Sedang Naik Daun di Bantul

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil bersepeda.

JIKA bosan dengan wisata yang ada di Kota Bandung, kini ada variasi aktivitas bersenangsenang baru. Yaitu berkeliling menikmati suasana Bandung sambil naik sepeda.

Wisata sepeda ini menawarkan empat pilihan paket, yaitu Archipelwijk, Taman Kota, Bandung Baheula, dan Jejak Sukarno di Bandung. Wahana baru ini dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu, dengan melibatkan Komunitas Eco Transport.

“Tujuan dari wisata sepeda ini adalah mengenalkan Kota Bandung dengan cara yang berbeda,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Didi Ruswandi belum lama ini.

Didi menjelaskan, titik temu dari setiap paket wisata sepeda dirancang berbeda. “Titik temunya kita menentukan untuk Jejak Sukarno di Braga, Archipelwijk di Saparua, Taman Kota di Balkot, serta Bandung (Baheula) di Pendopo,” ucapnya.

Untuk menikmati Wisata Sepeda ini, perorang dikenakan W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

biaya sebesar Rp170 ribu dan minimal terdapat sepuluh orang dalam satu paket wisata. “Jadi buat biaya wisata ini satu orang dipungut Rp170.000 tapi itu udah semua, kayak sepeda, sama dapat makan, dan minimal harus ada sepuluh orang,” pungkasnya.

Paket wisata Bandung Baheula menawarkan pengalaman bersepeda di sekitar bangunan-bangunan tua di Bandung, sehingga wisatawan akan merasakan nuansa Bandung tempo dulu. Sementara itu, paket Archipelwijk akan mengajak para turis untuk mengitari jalan-jalan dengan nama pulau, seperti Jalan Jawa, Jalan Sumatera, Jalan Kalimantan, dan lain-lain.

Lain halnya dengan paket Jejak Soekarno di Bandung di mana pelancong akan diarahkan ke tempat-tempat yang berkaitan dengan sejarah Bung Karno semasa hidup di Bandung. Terakhir, paket Taman Kota akan membawa para pesepeda berkeliling ke tamantaman tematik yang menjadi ciri khas Kota Bandung.arie

SAAT berkunjung ke Pasar Pundong, Bantul, jangan lupa untuk menyicip Mides dan Abangan, mengingat kuliner khas Bantul yang sedang naik daun ini tidak dijumpai di pasar lainnya. Mides atau akronim dari Mi Pedes merupakan sajian mi yang dibuat dari bahan tepung dan bentuknya menyerupai cendol.

Nur Asih, penjual Mides dan Abangan mengaku, Mides buatannya telah menjadi ciri khas dan kerap menjadi buah tangan bagi orang-orang yang berkunjung ke Pasar Pundong. Sudah berjualan sejak 2004, Nur Asih hanya ingin kuliner khas Pundong ini tetap lestari dan makin digemari banyak orang.

“Mides ini bisa dibilang Bakmi Pundong Khas

sini. Bisa disebut juga bakmi singkong. Karena menggunakan bahan dari tepung singkong,” ungkap Nur Asih.

Sementara itu, Abangan merupakan kuliner yang mirip Cap Cay dari segi rasa. Namun Asih menjelaskan Abangan menggunakan bahan dari getah ketela lalu dicampur dengan tepung singkong dan gandum, setelah itu diolah dan dipotong kotak-kotak kecil. Abangan memiliki cita rasa asem pedas dan gurih yang menyatu menjadi sen-

Mides dan Abangan di Pasar Pundong, Bantul.

sasi rasa unik yang tidak didapatkan pada Cap Cay. Bagi Anda yang berkunjung ke Bantul, sempatkan mampir ke Pasar Pundong untuk menikmati dua kuliner khas yang tak hanya lezat, tapi juga dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau. nyan/lip

Sensasi Ngopi di Garasi Mobil Ali Sadikin DARI depan, tampak rumah mewah berukuran besar dengan tembok berwarna kuning gading.

Pintu samping rumah yang terletak di Jalan Jati Murni Nomor 6, Jati Padang, Jakarta Selatan, itu terbuka lebar.

Papan bergambar seorang pria tersenyum lebar seakan menyapa untuk masuk. Papan tulisan tersebut bertuliskan “Kedai Bang Ali”. Namun, sebelum ada papan itu, masyarakat Jati Padang menyebut rumah itu rumah Bang Ali Sadikin.

“Rumah ini memang rumah Bang Ali, rumahnya ada dua. Rumah pertama di daerah Menteng, dekat dengan bioskop Metropole, rumah yang itu seperti rumah dinasnya. Kalau rumah yang ini rumah hari tuanya, rumah istirahat Bang Ali,” kata Yasser, anak Ali Sadikin.

Ali Sadikin adalah sosok Gubernur Jakarta paling terkenal yang menjabat dari tahun 1966-1977.

Sosok beliau tak pernah lepas dari kontroversi.

Kebijakan gubernur berdarah Sunda yang akrab disapa Bang Ali ini sering ditentang meski akhirnya kini ia dikenal sebagai gubernur paling sukses membangun Jakarta.

Mampir ke rumah Bang Ali menjadi pilihan tepat untuk bernostalgia zaman keemasan Bang Ali sembari menyeruput secangkir kopi buatan Yasser.

“Kedai Bang Ali ini baru buka empat bulan, kami (Yasser, Maikel, Aga, Cindy, dan Vino) membuka ini berlima. Orang sekitar sini memang tahunya ini rumah Bang Ali. Jadi, kami mau meningkatkan lagi awareness orang tentang Bang Ali,” kata Yasser.

Maikel, rekan Yasser, mengatakan, kedai kopi ini juga untuk mengingatkan kembali sosok Bang Ali yang mulai dilupakan.

“Kadang ada tamu yang tanya Bang Ali itu siapa? Tetapi, ada yang malah foto-foto di sana (tembok yang dipajang foto-foto Bang Ali) biasanya yang sudah berumur,” kata Maikel.

Kedai Kopi Bang Ali sendiri memiliki konsep “merakyat” dengan menyediakan hidangan dengan harga bersahabat. Di media sosial Instagram, Kedai Bang Ali menyebut khalayak sebagai rakyat.

Untuk kopi cappucino dan nasi bakar di Kedai Bang Ali, harga Rp 20.000. Di sini pengunjung juga dapat menikmati cappucino dari biji kopi

campuran asal Malabar, Bali, dan Toraja. Rasa dan tampilan cappucino ini bahkan lebih baik diban­ding rasa cappucino di kedai kopi dalam mal.

“Walau di garasi, kami pakai mesin kopi yang serius. Kami mau memperkenalkan ke orang banyak kalau dengan harga segini bisa dapat kopi berkualitas,” kata Yasser.

Nasi bakar di Kedai Bang Ali juga patut dicoba. Dengan harga Rp 15.000, nasi bakar dengan isian abon ikan roa dan teri menjadi teman pas untuk minum kopi dan mengobrol bersama sahabat. Karena masih terbilang baru, dekorasi di Kedai Bang Ali masih belum sempurna. “Rencananya mau kami tempel quote dari Bang Ali di tembok,” kata Yasser.

Ada bagian tembok yang memperlihatkan barang memorabilia Bang Ali, seperti potret fotonya dari masa kecil sampai tua, kamera kuno, dan bukubuku biografi Bang Ali. “Kita berharap tamu yang datang ke sini mendapat kehangatannya beliau,” kata Yasser. Kedai Bang Ali buka pukul 10.00-20.00 untuk hari Senin sampai Kamis dan Sabtu, hari Jumat buka pukul 10.00-21.00.nsil/kom

Direktur Utama PT Lensa Global Media Arief Rahman (kanan) memberi santunan pada anak Yatim Piatu.

Benny Sampirwanto, Kabiro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur (tiga dari kiri).

wartawan Jawa Pos Abdul Muis dan Ketua KONI Jatim Dhimam Abror Djuraid

Direktur Operasional Lensa Indonesia Joko Irianto Hamid (dua kanan) bersama mantan wartawan Jawa Pos Abdul Muis (dua kiri) dan Slamet Oerip Prihadi (kanan).

Mantan wartawan Jawa Pos dan pengurus PWI Jatim.

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

INSPIRASI USAHA

13

EDISI 167 | 20 - 26 FEBRUARI 2017

Adji Watono Membangun Kerajaan Iklan dari Studio Foto

Adji pun putar otak mencari pekerjaan agar bisa bertahan hidup. Berbagai pekerjaan kasar dilakoni mulai pembersih salju jalanan hingga kuli angkut barang, serta berbagai pekerjaan kasar lain.

ADJI WATONO Pemilik kerajaan bisnis periklanan, Dwi Sapta Grup

Berawal dari studio foto, Adji berhasil mengembangkan bisnisnya hingga berkibar.

Tidak tanggung-tanggung, omzet perusahaannya kini mencapai Rp 1 triliun per tahun.

A

NGKA 27 menjadi angka keberuntungan bagi Adji Watono. Pemilik kerajaan bisnis periklanan, Dwi Sapta Grup ini mengaku hoki dengan nomer rumahnya di Rawamangun yang saat itu disulapnya menjadi studio foto.

Berawal dari studio foto, Adji berhasil mengembangkan bisnisnya sebesar seperti saat ini.

Adji Watono mungkin tidak menyangka bisnis studio foto yang dibangunnya 36 tahun lalu itu akan menjadi kerajaan bisnis periklanan yang besar seperti saat ini. Beralamat di Jalan Ekor Kuning III No 27 Rawamangun, Jakarta Timur, studio foto itu adalah rumah yang ia beli bersama sang istri, Yoyok Triana Dewi.

Bermodalkan Rp 10 juta, mereka menamai studio foto itu, Studio 27. Namanya sesuai nomor alamat rumah. Itu angka hoki yang membawa keberuntungan, kata Adji. Pilihan membuka studio foto bukan tanpa alasan. Adji memang memiliki keahlian fotografi.

Dia bercerita, pengetahuan dan keterampilan memotret diperolehnya di Jerman.

Pria kelahiran Kudus, 17 Mei 1950 ini hijrah ke negara Eropa Barat itu tahun 1973 setelah kuliah setahun di Universitas Satya Wacana Salatiga. Saat di Jerman keahlian dan kemampuannya bertahan hidup terasah. Sebab di dua tahun pertama di Jerman adalah tahuntahun yang sulit bagi Adji.

Bekal uang yang diberikan

orang tuanya hanya cukup untuk bertahan hidup empat bulan. Maklum orang tuanya bukanlah orang kaya raya.

Ayahnya hanya pedagang kebutuhan pokok, seperti beras dan minyak, di Kudus.

Adji pun putar otak mencari pekerjaan agar bisa bertahan hidup. Berbagai pekerjaan kasar dilakoni mulai pembersih salju jalanan hingga kuli angkut barang, serta berbagai pekerjaan kasar lain.

Setelah memiliki sedikit uang dari menabung, pada tahun 1975 Adji mencoba masuk perguruan tinggi di Jerman.

Dua kali tes masuk perguruan tinggi yang diikuti, semuanya gagal. Adji akhirnya memutuskan mengambil sekolah fotografi yang saat itu tidak memerlukan ujian masuk.

Selama dua semester, ia belajar fotografi di Adolf Lazy School di Stuttgart, Jerman. Dia juga memperdalam keahlian di bidang teknologi fotografi di Technical Photography di Berlin selama enam semester.

Lalu dia menjalani internship fotografi di Wegert Photo Laboratory selama setahun.

Setelah tujuh tahun hidup di Jerman, pada tahun 1980 Adji memutuskan kembali ke tanah air. Pengalaman hidup selama di Jerman tidak hanya mengajarkan Adji bagaimana cara bertahan hidup, namun juga bagaimana menjalin relasi dengan berbagai pihak. Karena itu sekembali ke Indonesia, ia menggunakan keahliannya di bidang fotografi dengan menjadi seorang juru foto.

Adji Watono awalnya tukang foto, kini menjadi bos advertising terbesar.

Keahlian inilah yang kemudian mendasari Adji membangun Studio 27. Sesuai keyakinannya, Studio 27 memang hoki dan menjadi pintu masuk pertama kesuksesan bisnisnya.

Dimulai dengan modal paspasan, usaha fotonya berkembang pesat terutama setelah Djarum menjadi kliennya pada tahun 1982.

Adji benar-benar meman-

Guru Ngaji Jualan Manisan Carica Beromzet Rp 30 Juta per Bulan

faatkan peluang ini dengan baik.

Service terbaik ia berikan untuk sang klien. Tak hanya menjadi juru foto untuk perusahaan milik keluarga Hartono itu, Adji juga membuatkan company profile, brosur, dan poster. Kepercayaan pun ia peroleh dari perusahaan rokok tersebut. Prinsip Adji, kesuksesan kliennya adalah juga kesuksesan dirinya.

Permintaan pembuatan bro-

DI DATARAN Tinggi Dieng, buah carica bisa menjadi bisnis menjanjikan. Buah yang mirip dengan pepaya ini diolah menjadi makanan ringan untuk oleh-oleh para pelancong.

Peluang ini tak disia-siakan, Mudhofi, seorang guru ngaji Pesantren Alfattah, Desa Patak Banteng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Mudhofi mengolah buah carica menjadi manisan.

Dalam menjalankan bisnis manisan ini, Mudhofi tak sendiri.

Dia bersama sejumlah pengurus pesantren dan petani sekitar membentuk koperasi yang memproduksi berbagai manisan dari olahan buah carica.

Berbekal modal awal Rp 10 juta, manisan carica racikan Mudhofi dipasarkan dengan label Al-Fath. “Saya buat koperasi, anggotanya yayasan pesantren Al-Fattah dan petani membuat

koperasi tahun 2008. Bikin lahan manisan untuk dikirim ke berbagai kota,” kata Mudhofi.

Pesanan datang dari beberapa kota seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta.

Namun, dalam menjalankan bisnis tak selamanya lancar.

Bisnis manisan carica Al-Fath sempat mandek lantaran seretnya arus kas dari agen penjual.

“Tahun 2014 berhenti karena agen banyak yang enggak bayar.

Akhirnya tahun 2014 saya teruskan lagi. Alhamdulillah usaha semakin besar, sekarang sehari bisa produksi rata-rata habis 60 kilogram (kg) buah carica.

Dibuat manisan banyak rasa,” ungkap Mudhofi.

Dari pengalaman magang dalam pelatihan UMKM di Jakarta, Mudhofi mengkreasi manisan carica dalam berbagai rasa seperti lemon, terong belanda, dan original.

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Manisan carica tersebut dijual seharga Rp 20.000 untuk isi 6 cup, dan Rp 35.000 untuk isi 12 cup. Masing-masing cup berisi 115 gram buah carica. Sementara untuk proses produksinya dilakukan oleh 20 orang yang terdiri dari para santri pondok pesantren.

“Omzet masih kecil, sebulan sekitar Rp 30 juta. Uangnya untuk yayasan pesantren, karena selama ini kan pemasukan yayasan mengandalkan jualan warung, jadi ada cairca ini bisa jadi tambahan pemasukan,” kata Mudhofi yang juga dipercaya jadi Ketua Koperasi Al Fath ini.

“Alhamdulillah sekarang sudah banyak pesanan. Ini saja ada kalau ke Semarang sekali kirim 300 dus. Kita juga sudah mulai jual online, tapi belum efektif, jadi masih mengandalkan agen,” pungkasnya.nhns/wdl/dt

printing. Setelah sekitar sembilan tahun menjalankan bisnis fotografi dan produksi sablon, pada tahun 1989 Adji dan istri berekspansi dengan mendirikan PT Dwi Sapta Pratama, sebuah full service advertising agency.

Nama Dwi Sapta juga diambil dari angka 27, angka hoki yang merupakan nomor alamat rumah tempat usaha perta-

Hafizah Elvira Berdayakan Penderita Kusta dalam Bisnis Hijab

K

Mudhofi, guru ngaji Pesantren Alfattah, Desa Patak Banteng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.

sur, spanduk dan poster terus bertambah seiring tingginya kebutuhan promosi Djarum.

Adji jeli melihat peluang, ia pun melebarkan sayap usahanya dari hanya studio menjadi usaha screen printing atau penyablonan.

Tahun 1985, Adji dan istrinya mendirikan PT Intan Gading Kencana Persada (In Ad) yang bergerak di bidang screen

manya di Rawamangun. Dwi dalam Sanskerta berarti dua, sedangkan Sapta berarti tujuh, sehingga Dwi Sapta berarti 27.

Hoki didapat, Dwi Sapta Advertising mendapatkan klien bagus. Selain Djarum yang sudah sejak 1982 menjadi kliennya, ia juga berhasil mendapatkan Astra dan Kalbe Farma. Sejak tahun 1989 kantor Dwi Sapta mulai pindah ke kawasan Kepala Gading.

Ekspansi bisnis periklanan dilakukan untuk menangkap peluang munculnya stasiun televisi swasta pertama yaitu RCTI. Selain itu teknologi komputer juga sudah mulai masuk ke Indonesia. Setahun kemudian muncul SCTV dan Indosiar.

Kemunculan stasiun-stasiun televisi tak hanya membuka peluang bisnis periklanan namun juga bisnis lain seperti film. Karena itu pada 1995, Adji mendirikan perusahaan production house bernama Netracom Film Production.

Setelah berhasil melewati krisis ekonomi 1998, usaha Dwi Sapta terus berkibar. Krisis, kata Adji, mengajarkan untuk tidak sombong dan tetap inovatif.

Hingga sekarang, perusahaan ini memiliki 11 anak usaha yang bergerak di bidang media dan komunikasi.

Sejak 2012, Dwi Sapta Group telah berhasil meraih omzet Rp 1 triliun. Bahkan, saat ini, menurut Adji, omzet perusahaannya sudah lebih dari Rp 1 triliun per tahun. Jumlah klien semakin banyak. Saat ini, Dwi Sapta menangani 150 brand dari 40 perusahaan di Indonesia.nkon

INI banyak anak muda yang membangun bisnis sendiri. Bahkan beberapa dari mereka sudah memiliki bisnis di usia muda walaupun masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Namun masih jarang wanita muda masa kini yang mempunyai jiwa sosial dan memiliki keinginan bekerja demi membantu perekonomian orang lain. Tidak demikian dengan Hafizah Elvira, wanita 24 tahun ini merupakan seorang social entrepreneur yang peduli dengan para penderita kusta.

Hafizah kini masih aktif dalam membangun bisnis sosialnya berupa hijab.

Ia beserta teman-temannya menjual beragam produk untuk wanita muslim seperti busana, kerudung, dan bros dengan nama Nalacity. Wanita 24 tahun itu mengatakan usahanya kian laris bahkan produknya sudah pernah dipasarkan di Qatar. Hal tersebut diakuinya tak akan terjadi bila tidak dibantu oleh ibu-ibu mantan penderita kusta di kawasan Sitanala, Tangerang.

Wanita dengan sapaan akrab Fiza itu berbagi cerita awal membangun bisnis tersebut. Mulanya Nalacity bukanlah sebuah bentuk wirausaha seperti sekarang hanya bagian dari proyek kampus ketika masih menjadi mahasiswi di 2010 lalu.

Hafizah membentuk Nalacity bersama empat temannya lewat program Indonesia Leadership Development Program (ILDP) Universitas Indonesia.

“Awalnya dibuat untuk program sosial, kita berlima dari tugas kampus waktu itu, cuma kegiatan sosial yang didanai dari kampus. Hanya tiga bulan didanai, setelah itu kita pikir lanjut atau nggak ya, kita akhirnya komitmen untuk lanjut,” tutur Fiza.

Konsep Nalacity sejak awal memang pemberdayaan masyarakat di Sitanala.

Proyek sosial tersebut berubah menjadi wirausaha di akhir 2012. Fiza mengatakan ingin menambah finansial mereka dengan menjual hasil karya ibu-ibu

yang pernah terkena kusta di kawasan Sitanala.

Wanita kelahiran 22 September 1990 itu mengatakan bahwa tujuannya membantu mantan penderita kusta karena perasaan iba terhadap kehidupan mereka. Menurutnya banyak orang yang setelah sembuh dari kusta malah dikucilkan oleh masyarakat tempat tinggalnya ketika balik ke kota asal mereka. Diskriminasi tersebut membuat banyak penderita kusta merasa minder dan sedih kemudian kembali ke kawasan Sitamala, di mana mereka disembuhkan.

Mereka yang kembali ke kawasan Sitamala tidak memiliki pekerjaan untuk menyambung hidup. Banyak ibu-ibu yang menjadi pengangguran namun harus tetap membesarkan anaknya. Oleh karena itu, Nalacity ini dibuat Fiza dan empat temannya untuk memperbaiki hidup mereka.

Fiza mengatakan kini penjualan produk Nalacity baik bros, busana muslim, serta kerudung sudah lumayan stabil.

Produk handmade dengan ciri khas manikmanik itu laris tak hanya di area Pulau

Jawa, tapi juga Sulawesi, Sumatera, serta Kalimantan. Bahkan pernah sampai dibawa ke Qatar untuk dipamerkan dalam suatu acara.

Wanita lulusan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia itu mengaku bahwa setiap penjualannya ia dan teman-temannya tidak banyak mengeruk untung. Mereka biasa memutar omzet untuk membeli bahan agar bisa diprakaryakan sehingga bisa dijual kembali.

Sementara keuntungan untuk masyarakat di Sitanala bisa mendapatkan 10% hingga 30% dari setiap item produk yang dihasilkan. Setiap Minggu, Fiza dan tim mengirimkan bahan untuk diolah menjadi produk pakaian serta aksesori. Kemudian baru dijual melalui online baik melalui situs resminya maupun Instagram dengan akun @nalacity. nwol/ar

Hafizah Elvira.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Akhmad Munir (kiri).

Mantan Sekjen Kemenkominfo Dr Suprawoto (tengah).

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

OTONOMI

14

EDISI 167 | 20 - 26 FEBRUARI 2017

Tak Mau Turun Posisi Cawagub, Pak Halim Lancarkan Serangan Darat Pak Halim semakin membumi, semakin dikenal seluruh lapisan masyarakat Jawa Timur. Karena itu tidak ada kata Cawagub baginya.

T

IM Pemenangan Pak Halim (Halim Iskandar) asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus optimistis menaikkan tingkat elektabilitas calonnya menuju kursi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018.

Salah satu langkah yang diambil Pak Halim, yaitu mulai gencar menggelar serangan darat alias turun langsung untuk menyapa dan bertemu masyarakat di seluruh pelosok Jatim.

“Sekarang ini tahapan Pak Halim untuk menuju Pilgub sudah lebih luas. Kita tak lagi bermain di serangan udara tapi serangan darat, kita bersentuhan langsung dengan masyarakat, tokoh masyarakat juga para kiai. Kita buat Pak Halim semakin membumi, semakin dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Jawa Timur,” kata Ketua Tim Pemenangan Pak Halim Baddrut Tamam pada Lensa Indonesia, Jumat (10/2/2016).

Ia melanjutkan, setelah sejumlah tahapan itu dilalui maka akan dilakukan survey untuk melihat elektabilitas Pak Halim yang juga Ketua DPRD Jatim tersebut apakah memenuhi syarat atau tidak untuk maju di Pilgub 2018 nanti.

“Khusus survey, PKB belum melakukan itu. Kita jalankan dulu tahapan ini tapi yang pasti survey awal saja untuk serangan udara kemarin

Walikota Busan Suh Byung-Soo bersama Sekda Kota Surabaya Hendro Gunawan.

Calon Gubernur Jatim Halim Iskandar (kanan).

Pak Halim sudah ada di posisi 14,7 persen dengan waktu sekitar 8 bulan.

Untuk selanjutnya, tim meyakini ada peningkatan cukup drastis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Syukur-syukur bisa mencapai 32 persen,” cetus dia.

Sementara, disinggung soal komunikasi dengan partai lain, pria yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim ini menegaskan akan terus melakukan komunikasi secara intensif dan merangkul sejumlah partai saat maju Pilgub nanti.

“Meskipun kami partai pemenang,

tapi kami tetap akan merangkul semuanya. PKB tidak akan berangkat sendiri, kita berkomunikasi baik dengan semuanya. Kita (PKB) dengan Demokrat intensif, dengan PAN bagus, Gerindra bagus, PKS bagus, NasDem kita bagus juga, hampir semuanya kita komunikasi kok,” tegasnya.

Terkait posisi Pak Halim alias Abdul Halim Iskandar di Pilgub yang digadang-gadang bakal maju jadi calon gubernur (Cagub) atau kemungkinan bisa turun menjadi calon wakil gubernur (Cawagub), pihaknya berani memastikan Pak Halim bakal berteng-

ger di posisi Cagub Jatim dan tak akan turun menjadi Cawagub.

“Pak Halim tidak mungkin nyalon wakil (gubernur), karena memang target kita nyalon gubernur. Jelas menurunkan grade dari gubernur ke wagub, itu tidak mungkin. Yang pasti untuk nama calon wagubnya siapa, PKB akan intensif berkomunikasi dengan parpol lain. Tapi siapa namanya ini yang belum, dan itu bukan urusan kita karena kita serahkan ke paarpol pendukung nantinya,” pungkas pria yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim ini.nsarifa

Pendonor Darah Sukarela 100 Kali, Raih Penghargaan Presiden SEMBILAN orang pendonor darah sukarela Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Mojokerto Minggu (19/2/2017) akan mendapatkan penghargaan Satyalancana Kebaktian Sosial dari Presiden Joko Widodo di Jakarta.

Kesembilan tersebut adalah pendonor darah yang sudah 100 kali mendonor darahnya di PMI Kota Mojokerto.

Wali Kota Mojokerto Mas’ud

Yunus yang juga Ketua PMI Kota Mojokerto mengapresiasi kesembilan warganya tersebut karena dedikasinya mendonorkan darahnya.

“Saya merasa bangga bahwa masih banyak warga Kota Mojokerto yang peduli dengan sesama. Terutama kepada masyarakat yang membutuhkan transfusi darah,” tutur Wali Kota yang menyambut kesembilan

pendonor darah Kamis (16/2/2017).

Bertempat di ruang kerja Wali Kota Mojokerto, pendonor darah juga didampingi Kepala Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kota Mojokerto dr Widyastuti bersama pengurus PMI Kota Mojokerto. Walikota yang juga Ketua PMI Kota Mojokerto melanjutkan bahwa donor darah merupakan tindakan yang mulia dan pahalanya

sangat besar. Kesembilan pendonor darah yang akan mendapatkan penghargaan Satyalancana Kebaktian Sosial dari Presiden Joko Widodo tersebut adalah Supriyanto (55), Edy Suyanto (54), Djoko Suhariyanto (52), Suparman (47), Erdy Arahat Maytria (26), Nur Hariyanto (50), Suprayitno (55), Sueb Ridhono (51) dan Teguh Suryanto (61).kh/uj

Bikin Kapal, Walikota Busan Kunjungi Surabaya SURABAYA menjalin kerjasama dengan Busan, Korea Selatan dalam bidang kemaritiman, pengembangan laut dan pembuatan kapal. Kerjasama sister city tersebut terjalin saat delegasi Korea Selatan yang dipimpin Walikota Busan, Suh Byung-Soo dan beberapa pejabat setempat berkunjung di rumah kediaman Walikota Surabaya, Rabu (15/02/2017).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Hendro Gunawan saat menerima delegasi Kota Busan, Korea Selatan menjelaskan banyak peluang kerjasama yang bisa terjalin antara Surabaya dan Busan. Diantaranya dalam bidang kemaritiman yang akan segera dilakukan dengan kerjasama pembuatan kapal.

“Termasuk meningkatkan kerjasama dalam bidang transportasi barang melalui laut. Artinya bisa jadi kedepan pengiriman barang dari Busan-Surabaya tidak perlu singgah ke Singapura dan langsung ke tujuan,” kata mantan Kepala Bappeko Surabaya ini.

Tak hanya itu, kerjasama

tersebut akan melibatkan instasni dalam pembuatan kapal. Diantaranya melibatkan IPERINDO (Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia) sesuai dengan yang ditawarakan Kota Busan. Penandatanganan kerjasama dengan IPERINDO dilakukan hari ini di Hotel Shangri-La Surabaya.

“Kerjasama itu sudah resmi terjalin. MoU akan dilakukan hari ini insyallah lancar,” tambah Hendro Gunawan.

Sementara itu, Walikota Busan Suh Byung-Soo mengatakan, kunjungan ke Surabaya kali ini merupakan kegiatan pertama kali dilakukan meskipun kerjasama sister city Surabaya – Busan sudah terjalin sejak 1994. Pihaknya mengaku sangat mengapresiasi kemajuan Kota Surabaya dalam segala bidang termasuk infrastruktur dan keindahan.

“Saya senang bisa berkunjung ke Surabaya untuk mengetahui langsung bagaimana perencanaan dan pembangunan infrastruktur.

Banyak yang ingin kita pelajari termasuk mengenai ruang terbuka hijau,” katanya.nwan

Rumah Sakit Tidak Boleh Menolak Korban Kecelakaan

Kasatlantas AKP Agus Triyono di sela-sela Pembentukan Komunitas Korban Kecelakaan Lalu Lintas.

R

RUMAH sakit swasta maupun milik pemerintah itu dilarang menolak warga yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Mereka yang mengalami kecelakaan membutuhkan penanganan segera supaya nyawanya bisa terselematkan.

Jangan sampai terjadi jika da korban kecelakaan saat dibawa ke rumah sakit justru ditolak. ‘’Saya tegaskan pihak rumah sakit dilarang menolak pasien korban kecelakaan. Coba anda bayangkan, sudah kecelakaan, dibawa menggunakan mobil

bak terbuka, tetapi sampai di rumah sakit malah ditolak dengan alasan identitas tidak jelas,’’ kata Kasatlantas AKP Agus Triyono di sela-sela Pembentukan Komunitas Korban Kecelakaan Lalu Lintas yang digelar di Aula Polres Kendal, Kamis (16/2/2017).

Kasatlantas menegaskan, warga yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya, harus segera mendapat penanganan dari rumah sakit.

Rumah sakit jangan beralasan menolak lantaran identitas tidak

jelas. Identitas korban tentu akan diketahui setelah polisi melakukan penyelidikan. Selain itu biaya perawatan juga ditanggung oleh Jasa Raharja. ‘’Apakah selama ini klaim dari rumah sakit tidak pernah dibayarkan oleh Jasa Raharja?.

Saya rasa tidak. Jasa Raharja pasti membayar biaya perawatan korban laka lantas dengan nilai maksimal Rp 10 juta. Jika ternyata biaya perawatan lebih dari Rp 10 juta, kekurangannya menjadi tanggung jawab korban.

Itupun bisa diambilkan melalui

BPJS jika korban menjadi anggota BPJS,’’ tuturnya.

Dia mencontohkan di Kota Pekalongan sudah terdapat kerja sama antara polisi, Jasa Raharja, rumah sakit, dan pemerintah daerah yang berisikan larangan menolak korban kecelakaan. Di Kendal dia berharap bisa dilakukan kerja sama serupa, sehingga saat ada korban kecelakaan lalu lintas, tidak terdapat persoalan warga ditolak. ‘’Rumah sakit jangan khawatir biaya perawatan tidak akan dibayarkan. Biaya perawatan pasti akan terbayar,

karena adanya santunan dari Jasa Raharja,’’ kata dia.

Kasubag Pelayanan PT Jasa Raharja Jateng, Muh Havidz, mengapresiasi langkah pembentukan komunitas tersebut.

Mereka bisa memberikan nasihat kepada warga lain supaya berhati-hati dalam berkendara, sehingga tidak menjadi korban kecelakaan lalu lintas. ‘’Kami apresiasi langkah polisi yang membentuk komunitas seperti ini.

Semoga mereka bisa membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas,’’ terangnya.neko

Ratusan Santri Jombang Ikuti Kemah Pelajar Kreatif

ATUSAN santri ikuti kemah pelajar dan santri kreatif di lapangan Universitas Darul Ulum, Jombang, Jawa Timur. Perkemahan ini berlangsung selama tiga hari dari tanggal 10 sampai 12 Februari. Ini dilakukan untuk menanamkan jiwa sosial dan kreatifitas pelajar santri Jombang terhadap lingkungan bermasyarakat, Minggu (12/02/2017), Kegiatan ini dimotori oleh Dewan Koordinasi Cabang Corp Brigade Pembangungan Dan Korp Pelajar Putri IPNU dan IPPNU, dan Nahdlatul Ulama. Selama di bumi Perkemahan mereka dibekali berbagai ilmu, tentang seni, dan juga kreativitas untuk melestarikan dan membumikan kebudayaan Jombang.

Ketua Panitia Yudha Bhakti yang juga Dewan Koordinasi Cabang Corp Brigade Pembangungan Dan Korp Pelajar Putri mengatakan kemah santri dan pelajar kreatif ini bertujuan untuk membumikan dan melestarikan seni dan kebudayaan Jombang kepada generasi muda. Dan juga mengembangkan potensi diri, serta kreaifitas dalam mendorong kemampuan aktualisasi meraih prestasi.

“Selama tiga hari mereka dibekali berbagai ilmu dan pengetahuan dengan agenda kegiatan yang dibagi menjadi tiga bagian diantaranya kompetisi/ games, materi dan bhakti sosial.

Sehingga diharapkan mereka usai dibekali mampu menjadi santri yang peduli terhadap lingkungan dan kreatif dalam meraih prestasi,” imbuhnya

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

Santri Jombang mengikuti kemah Pelajar Kreatif.

Kabiro Kediri: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Nanang Wartawan Trenggalek: Setiowati Wartawan Bojonegoro: Triyono, Haribono, Abdul Azis, Agus Budiono Wartawan Sampang: Moch. Yusuf, Laili Purnomo Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT Aksara Grafika Surabaya, Jl. Raya Berbek No 45 Waru - Sidoarjo, Tlp (031) 8678318 (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

kepada Lensa Indonesia.

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Asisten I Pemkab Jombang Purwanto dan Ketua PCNU KH Isrofil Ammar, serta Ketua GP Ansor Jombang Zulfikar D Ikhwanto. Menurut Purwanto, Asisten I Pemkab Jombang mengatakan ini gagasan yang bagus, karena kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan manusia Indonesia.

“Dengan pengkaderan yang dilakukan ini kedepan NU akan memiliki kader yang hebat dan berdaya saing. Dua puluh tahun kedepan mereka yang akan menggantikan para pemimpin saat ini, oleh karena itu bekali diri, siapkan moral serta mental untuk menerima tongkat kepemimpinn di masa depan,” pungkasnya.nobi

OTONOMI

15

EDISI 167 | 20 - 26 FEBRUARI 2017

Pelabuhan Ikan di Jatim Bakal Berstandar Internasional

31 Pemohon Paspor Ditolak Imigrasi Kediri SEBANYAK 31 pemohon pembuatan paspor ditolak oleh Kantor Imigrasi Kediri, dari awal Januari sampai pertengahan Februari 2017. Penolakan ini dilakukan untuk mencegah perdagangan manusia di luar negeri. Menurut Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Kediri M. Tito Andrianto, penolakan tersebut, berkaitan dengan upaya untuk mencegah terjadinya korban

perdagangan manusia, dengan menggunakan modus TKI tidak prosedural.

“Kami mendukung atas kebijakan program pemerintah untuk melindungi TKI. Pencegahan TKI yang non prosedural.

Untuk penolakan permohonan paspor itu karena mereka (CTKI) yang akan berangkat tidak mampu memenuhi persyaratan,” kata Tito, Kamis

(16/2/2017). Para pemohon paspor yang ditolak berasal dari para CTKI baru yang hendak berangkat ke luar negeri, juga mantan TKI yang akan mengadu nasib kembali. Mereka umumnya, tidak mampu memenuhi syarat administrasi berupa surat rekomendasi dari Kantor Dinas Tenaga Kerja.

“Kita terus melakukan penolakan itu mulai dari tahap

wawancara. Bilamana, misalkan ada timbul keraguan, mereka diminta menunjukkan persyaratan. Namun, apabila tidak bisa melengkapi, maka akan kita tolak,” tandasnya.

Ditambahkan olehnya, hal serupa juga dilakukan oleh seluruh kanim di seluruh Indonesia, tapi jumlahnya tidak terlalu besar. Kantor Imigrasi Kediri yang membawahi tiga daerah

yaitu, Kota dan Kabupaten Kediri, Jombang dan Nganjuk melakukan penolakan paling besar.

“Pada saat bersamaan seluruh pintu-pintu keluar di airport, seaport dan borderland juga melakukan pencegahan keberangkatan kepads WNI yang diduga akan menjadi CTKI (calon tenaga kerja) tidak prosedural,” tegasnya.nnng/bj

Bulan Bahasa dan Sastra Sarasehan Cinta Budaya di MAN Tambakberas

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim Heru Tjahjono.

DINAS Perikanan dan Kelautan Jawa Timur melakukan pengembangan pelabuhan perikanan berstandar internasional di Jatim. Untuk keperluan itu, Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran khusus sebesar Rp 240 miliar untuk pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan baru di Jatim.

“Angka Rp 240 miliar itu terdiri anggaran untuk pengembangan pelabuhan sebesar Rp 190 miliar dan pembangunan pelabuhan baru sebesar Rp 50 miliar. Pelabuhan baru itu Popoh Tulungagung dan Grajagan Banyuwangi,” kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim Heru Tjahjono, Selasa (14/2/2017).

Ada beberapa pelabuhan perikanan yang dikembangkan agar berstandar internasional sesuai permintaan Uni Eropa. Yakni, Pelabuhan Muncar Banyuwangi, Tamperan Pacitan, Tambak Rejo Blitar, Bulu Tuban, Mayangan Probolinggo, Pasongsongan Madura, Pelabuhan Paiton dan Pondok Dadap Blitar.

Menurut dia, anggaran sebesar Rp 240 miliar diakui memang tidak bisa menuntaskan keseluruhan pembangunan.

“Ini akan diselesaikan secara bertahap. Pelabuhan sudah dibangun sejak 2008 dan 2010. Pelabuhan itu akan diperbaiki sesuai standar internasional. Kalau mau ideal, satu pelabuhan butuh anggaran perbaikan sebesar Rp 150 miliar,” jelasnya.

Sementara, terkait perbaikan fasilitas di pelabuhan perikanan itu meliputi gedung pengepakan ikan, pengadaan cold storage, rumah singgah nelayan, kantor pelabuhan itu sendiri dan pasar ikan. Nantinya akan didesain selain pelabuhan itu sendiri, juga bisa menjadi destinasi wisata.

Ada 11 pelabuhan besar di Jatim. Dari jumlah itu, yang sudah memenuhi standar adalah Pelabuhan Muncar Banyuwangi, Tamperan Pacitan, Tambak Rejo Blitar, Bulu Tuban, Mayangan Probolinggo dan Pondok Dadap Blitar. Sisanya masih dalam proses pembenahan.

Ditambahkan Heru, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk menjadikan pelabuhan berstandar internasional.

Salah satunya untuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI) lantainya harus bersih, alat angkut keranjang dari plastik standar Uni Eropa, ada cold storage, kelengkapan nelayan dan airnya bersih.

Lebih lanjut, terkait produksi ikan di Jatim terdiri dari ikan tangkap dan ikan budidaya. Produksi ikan tangkap sebesar 363 ribu ton per tahun pada 2016 dan ditarget 417 ribu ton pada tahun 2017. Sedangkan untuk ikan budidaya, produksinya mencapai sebesar 973 ribu ton ikan pada 2016 dan ditarget 1,1 juta ton pada 2017.

“Pada musim paceklik (cuaca buruk dan nelayan tidak melaut) seperti saat ini dari September 2016 sampai Februari 2017, nelayan akan dibantu pelatihan untuk mengolah ikan menjadi bakso, nugget, siomay dan abon. Ini namanya program diversifikasi produk ikan saat musim paceklik. Ikan ketika harga tidak bagus bisa diolah. Kalau memasuki bulan Maret-Agustus baru memasuki musim ikan,” pungkasnya. nsarifa

Ratusan Warga Korban Jalan Tol Geruduk DPRD Kendal

Gus Mus: Indonesia Gagal Berdemokrasi Jika Belum Menghargai Perbedaan Gus Mus mengatakan, peran NU dalam situasi saat ini, harus berpandangan politik kebangsaan dan politik kerakyatan.

M

ELIHAT situasi politik nasional yang terjadi belakangan ini menunjukkan Indonesia belum siap dalam berdemokrasi. Hal itu dikatakan KH Mustofa Bisri yang biasa disapa Gus Mus usai menghadiri sarasehan “mencintai budaya, menyatukan nusantara dan membangun bangsa” yang digelar dalam santri Bulan Bahasa dan Sastra MAN Tambakberas Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang (14/02/2017).

Gus Mus yang dikenal sastrawan dan budayawan ini me-

KH Mustofa Bisri.

nilai jika Indonesia sebetulnya belum siap dalam berdemokrasi.

“Ketika harus berdemokrasi dengan kondisi semacam ini sudah menjadi keniscayaan.

Mental dalam berdemokrasi itu kemampuan orang untuk berbeda dan memahami perbedaan.

Kalau yang berbeda saja masih belum bisa, saya kira ini belum bisa berdemokrasi,” ucapnya.

Peran NU dalam situasi saat ini, kata Gus Mus, NU harus berpandangan politik kebangsaan dan politik kerakyatan.

“Ini jati diri NU politik kebangsaan itu menjaga rumahnya yaitu Indonesia, sedangkan politik kerakyatan itu menjaga dan

membela rakyat. Kalau politik kekuasaan atau politik praktis sikapnya jelas dalam khittah NU membiarkan warganya menyampaikan hak-haknya, sedangkan NU secara organisatoris tidak ikut berpolitik praktis,” urainya.

Pemerintah, lanjutnya, sudah punya pegangan apa yang menjadi tugasnya. Mereka harus melindungi, menjaga keamanan, dan memberikan kemaslahatan bagi rakyatnya. Semua pihak mestinya yang harus selalu diingat selain Gusti Alloh adalah Indonesia.

“Kalau Indonesia itu tidak diingat, yang diingat hanya ke-

pentingan kelompok dan kepentingan pribadi yang terjadi hal yang tidak diinginkan seperti saat ini,” jelasnya.

Padahal yang paling penting untuk diingat, yakni kepentingan Indonesia. Gus Mus lantas mencontohkan Pilkada, ketika ditanya untuk apa mencalonkan, Paslon harus memiliki kepentingan Indonesia dan yang berkepentingan seperti itu harus semua calon. “Jika bersaing itu harus sportif, tidak harus saling memusuhi karena ini untuk kemaslahatan indonesia. Dan itu menjadi tujuan yang sama yakni untuk kemaslahatan Indonesia,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Madrasah MAN Tambakberas H Ahsan Sutari mengatakan, “Dalam rangka HUT MAN ke 48, kami mengundang guru bangsa KH Mustofa Bisri yang diharapkan santri dan siswa MAN memiliki rasa kebangsaan yang tinggi seperti yang dimiliki oleh beliau beliau sebagai guru bangsa. Sarasehan ini diselenggarakan oleh siswa siswi kelas program bahasa dengan tema mencintai budaya menyatukan nusantara dan membangun bangsa. Dehingga ini diharapkan agar budaya yang dimiliki bangsa ini tidak tergerus dengan budaya asing,” ujarnya.nobi

Kayuh Becak, Kapolrestabes Surabaya Lepas Purnawirawan Polri Ratusan warga menyampaikan aspirasi terkait pembebasan tanah ruas jalan tol Batang-Kendal di Gedung

RATUSAN masyarakat korban jalan tol Kabupaten Kendal dan Jaringan Masyarakat Kendal (JAMAK) menyampaikan aspirasi terkait pembebasan tanah ruas Jalan Tol Batang-Kendal di Gedung Paripurna DPRD Kendal, Selasa (14/2/2017).

Perwakilan warga terdampak jalan Tol, Kartika Nur Sapto menyayangkan proses awal pembebasan lahan yang dinilai sangat arogan dan tidak memanusiakan pemilik tanah. Dia menjelaskan saat proses pembebasan lahan didahulukan kepada warga Sumber Daya Manusia rendah sehingga mau diberikan harga kecil. Selain itu, dia juga menyayangkan banding yang dilakukan Kantor Pertanahan Kendal yang prosesnya belum selesai. Akibatnya harga yang akan diterima warga jauh lebih kecil dibanding harga desa tetangga yang masih satu jalur.

“Proses ini sudah berjalan sejak Januari tahun lalu akan tetapi baru Februari 2017 ini ada kabar padahal harga terus berjalan, akhirnya warga yang dirugikan,’’ jelasnya.

Menurutnya, saat inventarisasi data yang digunakan adalah data pada tahun 2008. Setelah 8 tahun data itu dipaksakan untuk digunakan lagi, 2016 ini dibayarkan langsung tanpa ada negosiasi. Kartiko mengungkapkan, saat masyarakat komplain kepada carik ataupun kades ternyata koordinasinya kurang baik. Pihaknya juga temukan data-data yang sudah dikomplainkan hanya ditaruh di pojok-pojok kantor desa atau hanya ditumpuk di kantor Satker.

“Kami memperjuangkan masyarakat agar dapat ganti rugi yang layak sehingga kehidupannya juga sejahtera,” jelasnya.

Kepala Cabang Appraisal Semarang, Tutik Kurniasih, belum bisa menentukan masalah harga tanah seusai dengan hasil pertemuan. Dia akan berkonsultasi dengan kantor pusat.

Menurutnya, harga ditentukan berdasarkan data tanah dan ada tambahan data non fisik dan kerugian pengambilan hak karena pembangunan untuk kepentingan umum.

Tutik mengungkapkan pihaknya hanya menentukan besaran harga sesuai dengan data pasar yang diperoleh. Terkait adanya dugaan menaikan harga, dia menjelaskan, ada tim yang memeriksa pekerjaan appraisal setiap saat sehingga tidak mungkin jika menaikkan harga.neko W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

MEMASUKI masa purna tugas, sebanyak 31 polisi anggota Polrestabes Surabaya dan 1 PNS jajaran, mendapat kehormatan dengan upacara pelepasan yang baru pertama kali ini dilakukan. Acara ini digelar di halaman lingkungan Mapolrestabes Surabaya, Selasa (14/2/2017).

Hal ini berbeda dengan sebelumnya, dimana anggota yang memasuki masa pensiun biasanya hanya mendapat surat pensiun, dan harus mengambil surat purna tugas itu di Bagian Sumber Daya Manusia (Bag Sumda).

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Mohammad Iqbal menganggap para anggota yang purna tugas ini merupakan seorang pahlawan. Oleh karena itu, dirinya merasa Polri harus memberi penghormatan sebelum anggota tersebut menyelesaikan tugas menjaga nama besar institusi.

“Mereka ini sosok sosok pahlawan di tengah masyarakat yang selama ini memberikan pelayanan dengan dedikasi tinggi saat menjalankan tugasnya,” terangnya.

Sebelum menjadi warga sipil, pensiunan Polri ini diberikan penghormatan dengan menjalani upacara wisuda purna tugas, suatu upacara yang tak pernah digelar untuk pensiunan sebelumnya. Satu demi satu nama pensiunan ini dibacakan sesuai dengan identitas dan tempat terakhir mereka bertugas.

“Mengapa menggunakan kata wisuda, karena wisuda artinya berhasil. Dan beliau (pensiunan) adalah orang-orang yang berhasil menjalankan tugasnya,” tambah Kombes Pol M Iqbal.

Penghormatan selanjutnya adalah para pensiunan ini dilepas dengan tradisi pedang pora, suatu tradisi di kepolisian yang biasanya hanya digelar

Kapolrestabes Surabaya Kombes M Iqbal rela mengayuh becak saat melepas anggota Polri yang memasuki purna tugas.

untuk para pejabat kepolisian.

Kombes Pol M Iqbal secara langsung mengantar mereka ke pintu gerbang. Di pintu gerbang, sudah menunggu becak hias yang akan mengantar mereka menuju kembali ke masyarakat sipil.

Kombes M Iqbal bahkan meny-

empatkan diri mengayuh becak yang membawa para purnawirawan Polri itu. “Mengapa becak, karena becak adalah kendaraan dan budaya rakyat. Mereka kembali ke rakyat,” pungkasnya.

Sementara salah satu pensiunan, Ipda (purn) Kalyubi

Budiono mengaku terharu dengan penghormatan ini. Kalyubi ingin agar hal positif ini terus dilakukan. “Saya terharu, terima kasih kepada pimpinan. Kalau bisa untuk selanjutnya ini terus dilakukan karena ini baru pertama kali,” ujarnya.nrofik

Pilkada Batu Aman, Kapolda Jatim Ucapkan Terimakasih KAPOLDA Jatim Irjen Pol Machfud Arifin, mengucapkan terimakasih kepada warga Kota Batu yang sudah menjaga keamanan dan ketertiban saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Batu, Rabu 15 Februari 2017. Pesta demokrasi yang berlangsung hanya satu putaran dengan empat Pas-

angan Calon (Paslon) yang dimenangkan istri Walikota Batu, Eddy Rumpoko dengan perolehan suara lebih dari 40 persen hampir tidak ada kericuhan.

“Alhamdulillah pilkada Batu aman terkendali. Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat Kota Batu yang sudah menjaga ketenangan pesta

demokrasi di daerahnya,” tegas Kapolda Jatim, Irjen Pol Machfud Arifin, Kamis (16/2/2017).

Sesuai hasil hitungan cepat LSI, pasangan Dewanti-Punjul Santoso unggul dengan perolehan 44,10 persen. Kemenangan pasangan calon diusung PDI Perjuangan yang didukung PKS, PPP,

Gerindra dan Golkar ini berdasarkan hasil 98 persen data masuk untuk 195 TPS yang menjadi sampel.

Pasangan calon urut satu mendapatkan 20,6 persen, urut dua sebanyak 44,10 persen, pasangan urut tiga meraup 17,31 persen, dan pasangan urut empat dengan 17,9 persen.nal

Telkomsel East Java Bali Nusra Mengucapkan

HUT ke-7

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M