th
topik
EDISI 168 | 27 FEBRUARI - 05 MARET 2017
Pengaduan langganan/ iklan/redaksi, HOTLINE: (0 2 1 ) 5 3 6 6 0 1 7 7 (0 3 1 ) 8 4 1 0 2 8 8
TERBIT 16 HALAMAN | HARGA ECERAN: RP 4.000 | LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)
TAKTIK TJOKROAMINOTO GULINGKAN PETAHANA
REKLAMASI TELUK JAKARTA BUKAN GIANT SEA WALL
SUKO SUDARSO: TIDAK ADA LAGI PEMIMPIN GEO POLITIK SEKALIBER BUNG KARNO DAN TAN MALAKA
BACA HALAMAN 3 |
BACA HALAMAN 4 |
Kebangkitan Trump bukan gejala baru. Melainkan hanya perulangan sejarah yang bisa terjadi kapan pun... Selengkapnya Baca Halaman 6
SOSOK
PATGULIPAT
Jokowi Mau Kuasai Freeport PT Freeport Indonesia kembali bergejolak. Pemerintahan Jokowi sudah menabuh genderang perang dengan “kengototannya” menguasai 51 persen saham Freeport. Jika tidak ditangani dengan adil, bukan hanya perkara di arbitrase internasional yang harus dihadapi Pemerintah Indonesia. Posisi Papua sebagai bagian yang sah dari NKRI akan terganggu. Dipastikan pemerintah Negeri Paman Sam tidak akan tinggal diam. nBaca: Papua beta... Halaman 7
Mengapa PM Israel Hindari Langit Indonesia?
Tayangan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan wakilnya Djarot Saiful Hidayat, dalam video yang dilaporkan ke polisi karena diduga menistakan agama.
Ahok Hina Lagi Alquran Pakai Wi-Fi ‘Al Maidah’ dan Password ‘Kafir’ GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai secara sadar sinis dan menghina agama Islam dan Alquran. Pasalnya, Ahok kembali mengolok-olok surat Al Maidah. Ahok dan Djarot, dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta, Kamis, 23 Februari 2017. Laporan kali ini menuding Ahok-Djarot melakukan penodaan agama karena mengusulkan Wi-Fi gratis bernama ‘Al-Maidah’ dengan password ‘kafir’. Pelapornya adalah Damai Hari Lubis, seorang pengacara. Dalam berkas bernomor LP/208/II/2017/ Bareskrim itu, dia melaporkan Ahok dan Djarot dengan sangkaan penodaan terhadap ayat suci Al-Quran Al-Maidah ayat 51 dan pelanggaran terhadap Pasal 421 Kitab UndangUndang Hukum Pidana juncto Pasal 55 KUHP tentang penyalahgunaan kekuasaan. Lubis mengatakan dia melaporkan Ahok berdasarkan rekaman video yang menampilkan Ahok dalam sebuah rapat, yang mengusulkan jaringan Wi-Fi gratis diberi nama Al-Maidah. Sedangkan Djarot terseret hanya karena dia tertawa dalam video itu.
Rekaman itu cukup menjelaskan konteks percakapan Ahok. Antara lain, dalam rapat tersebut, Ahok berbicara ihwal pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)--yang aman dari predator seksual dan preman. Nah, dalam topik itu, Ahok punya gagasan membangun RPTRA di sekitar masjid. “Tanya rumah-rumah, tanah, di sekitar masjid. Mau enggak diwakafkan tanda kutip? Bukan diwakafkan. Kita beli gitu lho, saya mau jadiin RPTRA,” katanya. Menurut Ahok, area di sekitar masjid adalah lokasi yang aman bagi anak, sebab selalu ada orang yang beraktivitas--anak-anak bisa terpantau. “Karena masjid itu selalu ada orang. Dari subuh, zuhur jam 12, asar, magrib, isa. Ada pengajian lagi. Terus ada marbot,” kata dia. Ia juga memberikan perbandingan, “Lebih aman main di halaman masjid atau di halaman preman enggak jelas?” Lebih lanjut, Ahok berencana, RPTRA di sekitar masjid akan dipasang perangkat Wi-Fi.”Pasangin Wi-Fi, nanti kita bisa bikin tuh sama nBaca: Ada lagi... Halaman 7
DALAM situasi normal penerbangan dari Singapura ke Sydney, Australia, akan memakan waktu 7 jam 50 menit. Namun durasi normal itu tidak berlaku dalam perjalanan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Rabu (22/2/2017), Netanyahu mesti melewati rute Singapura-Sydney yang tak biasa. Rute perjalanan itu terekam layanan FlightAware. Pun telah dikonfirmasi oleh seorang anggota rombongan Netanyahu kepada The Guardian. Dalam gambar FlightAware, pesawat Netanyahu-- dioperasikan maskapai nasional Israel, El Al--terlihat sengaja menghindari wilayah Indonesia. Alhasil, pesawat jenis Boeing 767-30 itu mesti memutar. Durasi penerbangannya pun mencapai 11 jam 3 menit. Dengan kata lain, molor sekitar 2 jam 12 menit dari durasi perjalanan dengan rute normal. Sebagai informasi, seperti halnya sejumlah negara Muslim, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Namun kedua negara punya kerja sama terbatas dalam bidang perdagangan. Pun Indonesia masih menerima visa turis dari warga Israel.
Ketiadaan hubungan diplomatik itu berkenaan dengan sikap Indonesia atas konflik Israel-Palestina. Indonesia memang mengutuk invasi Israel, dan mendukung kemerdekaan Palestina. Sikap tersebut bisa dianggap sejalan dengan persepsi sekitar 75 persen penduduk Indonesia yang memiliki pandangan negatif terhadap Israel, seperti dalam survei BBC World, 2014. Pada Maret 2016, dilansir The Times of Israel, Netanyahu menyerukan hubungan kedua negara ditambatkan secara resmi. “Sekarang saatnya terbina hubungan resmi antara Indonesia dengan Israel. (Kedua negara) punya banyak peluang kerja sama bilateral, terutama di bidang teknologi air dan teknologi tinggi,” ujarnya. Media itu menulis bahwa langkah peresmian hubungan dengan Indonesia bakal memungkinkan ikatan lebih kuat dengan negara Arab moderat dan kekuatan ekonomi Asia lainnya. Namun sekali lagi masalahnya, pemerintah Indonesia adalah pendukung kuat bagi pengakuan kemerdekaan Palestina. Posisi demikian mengganjal peningkatan hubungan antara Jakarta
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
dan Yerusalem. “Alasan untuk menafikan (hubungan lebih dekat) tak lagi relevan,” kata Netanyahu seraya menambahkan bahwa kedua negara adalah sekutu dalam memerangi terorisme. Washington Post menulis rute penerbangan Netanyahu itu merupakan efek lain dari situasi diplomatik kedua negara. “Indonesia tidak mengizinkan maskapai El Al, memasuki wilayah udara nasionalnya, sehingga pesawat perlu menempuh rute lain.” Indonesia juga bukan satu-
satunya negara yang membatasi akses macam itu. Ketika berangkat dari Tel Aviv, Israel ke Singapura, Netanyahu juga mesti menempuh rute yang tak umum. Termasuk menghindari wilayah udara negara muslim macam Arab Saudi. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak El Al soal rute tak biasa itu. Dari pihak Indonesia, keterangan diberikan oleh Kabag nBaca: Takut ya... Halaman 7
Ada Faktor Non Hukum di Kasus Dahlan Iskan
K
uasa hukum mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menilai ada faktor non hukum yang membuat Dahlan juga dijadikan tersangka kasus pengadaan mobil listrik.
Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa kasus tersebut hanyalah untuk mencari-cari kesalahan kliennya. “Saya sebagai seorang advokat bertindak menangani kasus DI (Dahlan Iskan) ini, ada faktorfaktor non hukum dalam kasus ini,” ujarnya saat menghadiri acara ‘Dari Sahabat untuk Dahlan’ di resto Warung Daun, Cikini, Jakarta, Jumat, (24/2/2017). nBaca: Cari salah... Halaman 7
W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M
Menembus Zona Tahun ke-7
Dahlan Iskan menjalani sidang perdana kasus pelepasan aset BUMD Jawa Timur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Surabaya di Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.