Koran Lensa Indonesia Edisi 169

Pengaduan langganan/ iklan/redaksi, HOTLINE: (0 2 1 ) 5 3 6 6 0 1 7 7 (0 3 1 ) 8 4 1 0 2 8 8

th

topik

EDISI 169 | 13 - 19 MARET 2017

TERBIT 16 HALAMAN | HARGA ECERAN: RP 4.000 | LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

EMIL SALIM, PELETAK DASAR EKONOMI ORDE BARU

DEMOKRAT MERAPAT KE ISTANA?

BACA HALAMAN 3 |

BACA HALAMAN 4 |

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA: E-WARUNG JADI PUSAT TRANSAKSI PENERIMA BANSOS DAN SUBSIDI Jika program e-Warung jalan, akan sangat signifikan menurunkan kesenjangan.

Lewat e-Warung dengan sendirinya orang akan punya peluang bekerja...

Selengkapnya Baca Halaman 6

PATGULIPAT

SOSOK

BANCAKAN DANA TRILIUNAN E... KTP Mereka menyepakati untuk bancakan dana e-KTP setelah dipotong pajak. Belanja riil yang terpakai hanya 51 persen (Rp2,662 triliun). Sisanya, dibagikan untuk anggota komisi II DPR.

K

ASUS korupsi pe­ ngadaan KTP berb a s i s e l e kt r o n i k (e-KTP) merupakan kasus yang tergolong paling besar merugikan keuangan negara. Tidak tanggung-tanggung, kerugian yang ditimbulkan oleh proyek tersebut hingga Rp 2,3 triliun. Apalagi diketahui anggaran program yang dilancarkan itu terjadi di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini bukti korupsi telah dilakukan beramai-ramai.

Dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dibacakan pada Kamis (9/3/2017) di Pengadilan Tipikor Jakarta, ditemukan kronologi proyek e-KTP hingga terkuaknya patgulipat yang melibatkan sejumlah nama besar.

Coblos Ahok, Jenasah Nenek Hindun Dilarang Disalatkan di Musala PEREMPUAN paruh baya itu, Sunengsih, 46 tahun, bersandar di din­ ding triplek penuh mural, buah imajinasi anak dan cucunya. Kepalanya disan­ darkan, kakinya bersila, duduk di lantai rumah. Dia menceritakan apa yang ia alami kepada dua wartawan yang ber­ tandang ke rumahnya.

“Saya kecewa dengan warga seperti ini,” kata Sunengsih di rumahnya, RT 09 RW 05, Jalan Karet Karya III nomor 2, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu, (11/3/2017).

Sunengsih adalah anak bungsu dari almarhumah Hindun, 77 tahun, perem­ puan renta yang tak disalati warga di musala. Hindun diduga didiskriminasi warga setempat hanya karena mencoblos penista agama yang mencalonkan diri nBaca: Mak Hindun... Halaman 7

nBaca: Yang terhormat DPR... Halaman 7

Peringatan Supersemar

Enjoy Zaman Pak Harto!

SOSOK mendiang Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, mendapat pujian dari sejumlah jamaah yang menghadiri peringatan 51 tahun terbitnya surat perintah 11 Maret atau Supersemar yang digelar di Masjid At-Tin, Jakarta, Sabtu (11/3/2017).

Jemaah berdoa dalam rangka memperingati 51 tahun Supersemar.

Sejumlah orang yang hadir memuji Presiden kedua RI Soeharto. yang digelar di Masjid At-Tin, Jakarta

Salah satu warga yang memuji Soeharto adalah Kang Syam (38), jamaah dari Majalengka, Jawa Barat.

Kang Syam menyebut Soeharto sebagai pahlawan.

“Soeharto itu pahlawan. Presiden terbaik lah sepanjang masa. Dia tegas terhadap komunis, programnya

juga menguntungkan. Jauh diban­ dingkan sekarang. Enak zaman Pak Harto, pokoknya,” kata Kang Syam.

Pujian juga dilontarkan oleh Sri wahyuni (45), jamaah dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

PARA pengusung Pansus Hak Angket Ahok Gate di DPR RI tetap ngotot untuk menggolkan rencananya. Mereka tidak peduli meski Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah non aktif kembali dari posisi gubernur DKI Jakarta untuk cuti kampanye pilkada putaran kedua.

nBaca: Enak mana... Halaman 7

nBaca: Tidak mundur... Halaman 7

Demokrat Siapkan Dua Birokrat Maju Pilgub Jatim KETUA DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo menyebut partainya sudah menyiapkan sejumlah nama kader internal untuk dimajukan di Pilgub Jatim 2018. Namun saat ini masih dalam tahapan survei internal Demokrat dan akan diumumkan pada September mendatang.

“Saat ini masih dilakukan survei terhadap nama-nama itu, ada kader iya, juga birokrat.

Dari birokrat ada dua. Ini sedang proses survei, selesai Maret ini. Tapi pengumumannya nanti, September,” kata Soekarwo ditemui Lensa Indonesia di Gedung DPRD Jatim, Jumat (10/3/2017).

Mereka yang disurvei yakni dua nama dari kader Demokrat dan dua nama birokrat aktif dari Pemprov Jatim. “Ada lah, enggak usah disebut (nama birokrat Pemprov) itu. Nanti

pasti diumumkan, mereka masih disini (aktif jadi birokrat Pemprov),” dalihnya.

Sayangnya, Pakde Karwo (sapaan akrab Soekrwo) enggan mengatakan mereka itu disiapkan sebagai Bacagub atau Bacawagub. Info yang beredar, kuat dugaan dua orang birokrat ini dipersiapkan sebagai Bacawagub Jatim mendampingi Bacagub yang diusung Demokrat.

Nama yang muncul di kalangan media, yakni kedua birokrat ini juga mantan kepala daerah di Jatim seperti Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim Heru Tjahjono (mantan Bupati Tulungagung dua periode) dan Kepala BLUD RSU dr Soetomo Surabaya dr Harsono (mantan Bupati Ngawi dua periode).

Nama alternatif lain yang juga digadang adalah Kadishub

PANSUS AHOK GATE JALAN TERUS

Anies Dijegal Penguasa, Goenawan Mohamad Pasang Badan

C

alon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dilaporkan ke KPK atas kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Frankfurt Book Fair 2015.

sep faksi Jawa Timur, sehingga tak harus satu partai yang mencalonkan. Yang penting itu visi dan misi calon tentang Jatim ke depan bagaimana atau mau dibawa kemana, sehingga frekuensinya bisa sama. Sebab ngurus negoro itu tak bisa

Anies Baswedan dilaporkan oleh Andar Situmorang. Andar menganggap, Anies menyalahgunakan wewenang saat menjabat sebagai Kemendikbud dengan memasukkan beberapa orang ke tim kepanitiaan.

Anies yang dikonfirmasi terkait laporan Andar menjawab santai. Anis menjelaskan, jika dia ditu­ding melakukan korupsi anggaran, masalah itu sejatinya bisa dilihat dalam laporan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

“Menurut saya yang harus jelasin yang melaporkan, dimana letak masalahnya.

Kalau ada masalah, harusnya BPK udah lapor dari kemarin-kemarin, kan yang mengaudit BPK. Kalau BPK enggak ada

nBaca: Jatim... Halaman 7

nBaca: Saling serang... Halaman 7

Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo.

Jatim Wahid Wahyudi pernah menjadi Pj Bupati Lamongan.

Pakde juga menegaskan Demokrat siap memunculkan bacagub Jatim, walaupun yang bersangkutan dari partai lain.

Ini karena Pakde menilai di Jatim itu hanya ada satu faksi yaitu faksi Jawa Timur.

“Saya sepakat dengan kon-

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Menembus Zona Tahun ke-7

EKONOMI BISNIS

2

EDISI 169 | 13 - 19 MARET 2017

Pemprov Jatim Bangun Rumah Murah Seharga Rp 123 Juta PEMPROV Jawa Timur menargetkan pembangunan 25 ribu Rumah Sejahtera Tapak (RST) di Jatim tahun 2017 ini.

RST ini disediakan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini sesuai arahan Presiden Jokowi terkait program membangun satu juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan pembangunan RST di Jatim telah dimulai sejak tahun 2016, dari target 25 ribu rumah

RST kini baru terealisasi sekitar 8 ribu rumah. Salah satu kendalanya terkait perizinan tanah di setiap daerah yang dialami oleh para pengembang.

“Kita punya pekerjaan rumah untuk memenuhi target 25 ribu tersebut. Padahal RST ini sudah ada kebijakan tentang kemudahan uang muka dan perizinan. Masalah rumah untuk rakyat berpenghasilan rendah di Jatim sendiri sudah ada program RTLH. Kemudian di Jatim juga ada Tim Percepatan yang mengatasi hal ini,” ujar Gus Ipul

usai bertemu dengan DPD Real Estate Indonesia (REI) Jatim di Ruang Kerja Wagub, Senin (6/3/2017).

Karena itu, dirinya berjanji akan membicarakan hal itu dengan gubernur. Untuk selanjutnya, akan bertemu dengan para kepala daerah dan stakeholder untuk membahas hal tersebut.

“Saya akan sampaikan ke Pak Gubernur kendalanya apa. Kita punya data 2016, kendala kita apa nanti akan kami rinci secara detail,” tegasnya.

Ditambahkannya, pemer-

intah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga telah memberikan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) untuk rumah murah yang dibangun pengembang. Akan tetapi, tahun ini jumlahnya menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

“Saat ini di Jatim ada 1.500 pengembang yang aktif. Sedangkan anggaran PSU tahun ini menurun drastis, yakni saat ini 5 miliar rupiah untuk 10 lokasi.

Tahun lalu masih 1 miliar rupiah per lokasi,” imbuh Wagub dua periode ini.

Sementara, Ketua DPD REI Jatim Happy Gunawarman menjelaskan pihaknya perlu bantuan dari pemerintah provinsi untuk mengatasi se-

jumlah kendala yang dialami oleh para pengembang dalam membangun RST. “Kendalanya perizinan. Sebenarnya perizinan sudah dimampatkan jadi 44 hari, ada yang dibuang seperti perijinan lokasi. Tapi di lapangan sering terkendala perizinan yang berbelit-belit. Kami minta agar ada sinkronisasi dari pemerintah pusat dan daerah. Walaupun ada surat edaran mendagri, tapi di daerah menemui kendala,” cetus Happy.

Di Jatim beberapa daerah yang sudah siap untuk mengembangkan RST ini di antaranya Madiun, Kediri, Jember dan Banyuwangi. RST ini merupakan rumah dengan tipe 36/60 dengan target harga Rp 123 juta untuk Provinsi Jatim, dengan

Renegosiasi Freeport Indonesia Perlu Formula Jalan Tengah Masa depan Freeport Indonesia tidak hanya berdialog soal kalkulasi ekonomi semata, namun Freeport adalah soal geo-politics Indonesia di kawasan Asia Pasifik.

I

SU seputar kontrak PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah RI beberapa pekan terakhir menyita perhatian publik di tanah air dan komunitas internsional.

The Institute for Regional Institution and Networks (The IRIAN Institute) menilai, isu tentang eksploitasi tambang tembaga dan emas oleh Freeport McMoran berjalan seiiring dinamika politik pembangunan nasional maupun politik pembangunan Papua dengan berbagai pro-kontranya.

Direktur Riset The IRIAN Institute, Velix Wanggai, MPA, memandang perlu adanya suatu formula jalan tengah, ‘win-win mindset’, dalam menyelesaikan kontroversi ini.

“Pertama, The IRIAN Institute memandang semua pihak harus memiliki platform bersama dalam mencari solusi soal Freeport. Diakui, investasi asing adalah bagian penting dalam pembangunan nasional dan

pembangunan Papua,” katanya dalam keterangan pers yang diterima Lensa Indonesia Rabu (08/03/2017) malam.

Diungkapkan Velix, Freeport hadir di Indonesia sejalan dengan sejarah geo-politics dan geoeconomics Indonesia di transisi pemerintahan Orde Baru. Karena itu, papar dia, bila berbicara masa depan Freeport Indonesia adalah tidak hanya berdialog soal kalkulasi ekonomi semata, namun soal Freeport adalah soal geo-politics Indonesia di kawasan Asia Pasifik. “ Untuk itu, keputusan jalan tengahnya adalah memadukan latar historis Freeport dan kondisi perkembangan pembangunan kekinian yang menuntut penyesuaian struktural (structural adjustment) aturan pertambangan,” ujarnya.

Poin kedua, lanjut Velix, The IRIAN Institute dalam mengusulkan agar dalam renegosiasi Freeport, para pihak perlu mengedepankan kepent-

ingan masa depan pembangunan Tanah Papua. Selama ini, pihak Freeport Indonesia memperoleh porsi saham yang besar dan tersisa kecil untuk Pemerintah Pusat. Sedangkan Pemerintah Provinsi Papua tidak ada ruang memiliki saham.

“Karena itu, jalan tengahnya adalah diperlukan kebijakan asimetris untuk Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Timika dan beberapa kabupaten sekitarnya untuk memperoleh porsi saham dan berbagai benefit lainnya. Hal ini sejalan dengan semangat Otonomi Khusus bagi Papua dan Papua Barat,” jelasnya.

Velix menyampaikan, saat ini adalah momentum yang tepat bagi Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Papua untuk menata kembali hubungan fiskal antara Jakarta – Papua.

“Implikasinya, The IRIAN Institute menilai saatnya Pemerintah berinisiatif mengubah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua yang terkait dengan kebijakan keuangan yang asimetris dalam pengelolaan sumber daya alam,” jelasanya.

Sedangkan aspek ketiga,

diperlukan jalan tengah dalam hubungan Pemerintah Papua – Freeport Indonesia. Diakui bahwa selain ada sisi negatif, namun kehadiran investasi Freeport Indonesia telah memiliki dampak positif dalam pertumbuhan pembangunan Papua, Timika dan sekitarnya.

Paling tidak, manfaat finansial langsung kepada pemerintah lebih dari US$ 16,5 milliar sejak tahun 1991.

Namun, untuk kepentingan jangka panjang investasi Freeport, maka dibutuhkan ‘win-win outcome’ yang menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam hal ini, sejak 2013 lalu Gubernur Papua, Lukas Enembe, telah mengusulkan 17 poin sebagai ‘standing position’ Pemerintah Papua yang harus dibijaki Freeport dalam kerangka renegosiasi.

Ke-17 tuntutan itu antara lain, yakni porsi divestasi saham, pengurangan luas wilayah operasi, isu lingkungan hidup, royalti, pajak air permukaan, industri hilirisasi tambang di Papua, penguatan peran serta orang asli Papua dalam manajemen Freeport, pembenahan community development, pelibatan pengusaha Papua dalam op-

erasi penambangan, penguatan kualitas SDM tenaga kerja orang asli Papua, dan akomodasi hasil-hasil pertanian (dalam arti luas) petani dan nelayan Papua dalam supply pangan Freeport, perpindahan kantor pusat Freeport ke Papua, dan peningkatan peran Bank Papua dalam mendukung operasi karyawan Freeport.

17 Tuntutan Pemda Papua adalah sesuatu yang wajar dalam keberlangsungan operasi Freeport dalam jangka panjang, termasuk tuntutan pajak air permukaan sekitar Rp 3,5 triliun yang ditunggak Freeport ke Pemda Papua.

“Karena itu, 17 poin dari Pemda dapat dijadikan acuan di dalam proses renegosiasi Kontrak Karya Freeport,” kata Velix.

Sedangkan poin keempat, diperlukan jalan tengah dalam pola hubungan Freeport – masyarakat adat dan masyarakat Papua secara umum. Untuk diperlukan skema baru yang tepat yang berkelanjutan dan berkeadilan dalam formula bentuk ‘golden share’ kepada masyarakat adat pemilik ulayat dan sebaliknya, tidak hanya sekedar ‘charity fund’ dari Freeport.nlicom

Bikin “Rumah Kita”, Pelindo III Gandeng Lima BUMN PELINDO III bekerja sama dengan PT Djakarta Lloyd (Persero), PGN, PT Barata Indonesia, Perum Bulog, PT Pelni dan PT Sriboga guna merealisasikan program “Rumah Kita” yang telah dicanangkan oleh Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu.

Direktur Utama Pelindo III Orias Petrus Moedak mengatakan, program Rumah Kita dijadikan upaya pemerintah untuk menekan disparitas harga di beberapa wilayah Indonesia.

Program mengarah pada persediaan pusat-pusat logistik untuk menampung barang-barang komoditas dari daerah-daerah di sekitar pusat logistik tersebut.

Selain itu, program Rumah Kita memerlukan pihak pengelola komoditas dan yang melakukan pengangkutan barang untuk distrubusi komoditas tersebut di wilayah lain.

“Seperti halnya kerjasama dengan Pelni dan Djakarta Lloyd, mereka akan menangani hal pengangkutan komoditas ke daerah lain yang se tidaknya dengan tarif lebih hemat. Dengan PT Barata Indonesia, kami akan bekerja sama terkait produksi Crane

sebagaimana terkorelasi dengan permintaan Menteri BUMN agar para BUMN bersinergi.

Dengan PGN, kita bekerja sama pada pemanfaatan gas bumi untuk kepentingan operasional pelabuhan, pembangkit listrik, pemanfaatan, optimalisasi dan pengembangan infrastrukur gas bumi dan gas alam cair (LNG) di asset-asset milik PT.Pelindo III. Sedangkan untuk Bulog dan PT Srigboga mereka juga memerlukan jasa angkutan tersebut untuk distribusi komoditasnya,” ujar Orias kepada Lensaindonesia.com, di kantor pusat Pelindo III, Jumat sore (10/03/2017).

Orias menambahkan, untuk merealisasikan program ini sudah pasti Pelindo III menginvestasikan dana tak sedikit.

Seperti halnya produksi Crane jika kerja sama ini berjalan berikut penyediaan infrastruktur pendukung operasional yang sudah pasti untuk kelangsungan program “Rumah Kita”.

“Di tahun 2017 ini, kami menginvestasikan dana sekitar Rp 4,8 triliun untuk kepentingan operasional Pelindo III berikut program Rumah Kita. Jadi, jika dikalkulasikan, sampai nanti di tahun 2019, Pelindo III bakal

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Para pimpinan BUMN dan wakil beberapa perusahaaan swasta usai penandatanganan MoU.

menginvestasikan dana sekitar Rp 11 triliun,” tandas Orias.

Sementara itu, Silmy Karim, Dirut PT Barata Indonesia (Persero) menyampaikan, pihaknya merasa tertantang ditunjuk Pelindo III guna memproduksi Crane. Sebab saat ini Pelindo III masih banyak menggunakan Crane yang diproduksi oleh mancanegara, khususnya Cina.

“Kami siap menerima tantangan itu, secara Direct kami siap memberikan garansi selama 3 tahun untuk Crane produksi kami dengan kualitas

yang tak kalah dengan negara lain. Untuk penganganan, kita bisa lebih cepat karena posisi lokasi produksi kami masih di Indonesia. Secara Indirect, SDM kita juga tak kalah dengan yang negara lain, diantara mereka sudah ditraining ke Swiss.

Dan kami pun menjamin, untuk tahap awal ini budget untuk satu unit Crane kita perkiraman Rp 1 triliun dengan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) di atas 50 persen di tahap awal,” tandas Silmy. Hal senada juga disampaikan Febrianto, Dirut

Komersial Perum Bulog sangat diuntungkan dengan adanya realisasi program Rumah Kita. Se tidaknya, mampu mengurangi cost distribusi yang selama ini cukup berat terletak pada biaya angkutan.

“Kami sangat terbantu dengan realisasi program Rumah Kita ini, se tidaknyalangkah ini akan mengurangi beban cost angkutan distribusi komoditas kami. Apalagi jika memanfaatkan angkutan tol laut, hal ini akan membantu masyarakat agar untuk pemenuhan kebutuhan pokok tak terlalu mahal lagi”, tegas Febrianto. Direktur Utama PT Pelni, Elvin Guntoro juga mengungkapkan, PT Pelni dan Pelindo III sudah bekerja sama sejak lama. Untuk kepentingan program Rumah Kita ini, pihaknya bakal menyediakan 80 kapal untuk angkutan tol laut.

“Disparitas sebenarnya juga tak terjadi di seluruh Indonesia, memang ada di daerah lain yang mencapai 10 hingga 15 persen.

Untuk itu, dengan kerja sama ini kita akan saling membantu untuk meminimalisir biaya operasional masing-masing,” pungkas Elvin.neld

Wagub Jatim Gus Ipul saat audiensi dengan pengurus DPD REI Jatim bahas pembagunan RST 2017.

kenaikan harga 5-7 persen per tahun. RST ini dikenakan DP sekitar Rp 1 juta dengan ang-

suran Rp 800 ribu per bulan selama 15 tahun.nsarifa

Acer Bebaskan Konsumen Rakit PC Besutan Sendiri ACER kali ini hadirkan program CreAcer sebagai solusi cerdas memudahkan penggunanya, khususnya di Jawa Timur dan sekitarnya untuk bebas merakit PC desktop bahkan perubahan spesifikasi sesuai kebutuhan.

CreAcer bebaskan merakit PC dengan suku cadang berkualitas dari Acer & partner terpercaya menjamin performa kualitas PC. Nilai plus lain, CreAcer bergaransi resmi dan jaringan servis terpercaya dari Acer Indonesia yang diakui dari penghargaan Indonesia Customer Service Award (ICSA) selama 9 tahun berturut-turut.

“Acer berkomitmen memberikan produk berkualitas dan layanan terbaik bagi para pelanggannya. Program CreAcer merupakan salah satu inisiatif Acer Indonesia memperkuat komitmen tersebut. Diluncurkannya CreAcer, kami berharap pengguna lebih mudah memiliki PC desktop sesuai kebutuhan spesifikasi yang diinginkanndengan keunggulan PC branded yakni dukungan garansi resmi dan jaringan servis terpercaya dari kami,” ujar Herbet Ang, Presiden Direktur Acer Indonesia dalam keterangan resminya, Kamis (09/03/2017).

Herbet menambahkan, CreAcer menjamin worry free experience menjadi jawaban bagi keraguan pengguna desktop rakitan. Di CreAcer, pengguna bisa menikmati kemudahan merakit sendiri sesuai kebutuhan dan meng-upgrade PC desktop-nya di masa mendatang.

“Untuk pelajar dan mahasiswa, membangun PC desktop sendiri membantu mereka tak sekedar menyimpan banyak file multimedia dari tugas kampus, berikut untuk nge game dengan dukungan komputasi serta user experience maksimal. Untuk pelaku UKM, adanya pilihan produk dari CreAcer selain mengefisiensi biaya pada belanja TI mereka, dan kemudahan untuk meningkatkan performa komputasi sesuai dengan kebutuhan,” pungkas Herbet.nlicom

PT KAI Daop 8 Tawarkan Paket Hemat Plus

CEO Fastravel, Suroto dengan Executive Vice President Daop 8 Surabaya, Andika Tri Putranto saat menandatangani MoU kerja sama antara PT KAI Daop 8.

PT KAI Daop 8 Surabaya bekerja sama dengan Fastravel guna memberikan harga diskon miring kepada para pengguna jasa kereta api. Program inovatif ini mengusung tajuk “KAI Friendly”, menawarkan paket hemat dimulai harga Rp 895 ribu per pax, termasuk tiket kereta api pulang pergi Surabaya – Malang dengan salah satu tujuan yakni Yogyakarta.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU antara Executive Vice President Daop 8 Surabaya, Andika Tri Putranto dengan CEO Fastravel, Suroto di Stasiun Surabaya Gubeng, Kamis (09/03/2017). Suroto mengatakan, layanan ini bisa diperoleh melalui 12.483 lebih outlet Fastravel/Fastplay (fastravel.co.id) di Jawa Timur. Selain itu, juga bisa dipesan di site travel www.jadipergi.com.

“Layanan ini pun bisa dinikmati rombongan kendati terdiri dari misal 5 orang kendati aturan standardnya minimal 20 orang. Namun, jumlah tersebut bisa dikoleksikan dahulu untuk dikumpulkan dengan dengan rombongan lain,” tandas Suroto.

Ia menambahkan, untuk hotel, seperti biasanya pihak mereka memberikan diskon khusus dengan pihak travel online karena memang sudah bekerja sama. Sedangkan, dengan pihak KAI sendiri, Fastravel sudah bekerja sama sejak tahun 2012.

“Jika saya ditanya berapa persen diskon yang diberikan oleh pihak hotel untuk realisasi program ini? Mereka rata-rata memberikan diskon kepada kami sebesar 2 persen, dan ini pun sudah biasa dilakukan oleh pihak hotel kepada travel online. Untuk penjualan tiket kereta api yang tejadi di Fastravel, rata-rata mencapai 7 ribu perhari, kami berharap dengan adanya program ini bakal naik minimal 5 persen dari biasanya,” papar Suroto.

Sementara itu, Andika Tri Putranto juga menyampaikan, kebutuhan berwisaa dapat dipastikan membutuhkan moda yang aman dan nyaman. Untuk itu, pihaknya antusias bekerja sama dengan Fastravel.

“PT KAI Daop 8 Surabaya berharap akan banyak rombongan akan bergabung dengan program ini. Kami juga berharap dengan adanya program ini jumlah penumpang di Daop 8 Surabaya ini bakal naik menjadi 15 persen dari tahun lalu. Dan diskon yang kami berikan utuk prorgam ini yakni mencapai sekitar 10 hingga 15 persen,” pungkas Andika.neld

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Iwan Christiono, Nanda Adrianta, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang) Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman  Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Andika Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Dina/Wina (031-8410 288) Percetakan: PT Aksara Grafika Surabaya, Jl. Raya Berbek No 45 Waru - Sidoarjo, Tlp (031) 8678318 (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

SOSOK

3

EDISI 169 | 13 - 19 MARET 2017

EMIL SALIM, PELETAK DASAR EKONOMI ORDE BARU Kariernya terbentang lebih dari seperempat abad di pemerintahan. Tak ada yang meragukan kontribusinya dalam bidang ekonomi dan pelestarian lingkungan.

S

ORE itu cuaca di sekitar Kuningan, Jakarta Selatan mendung. Tak ada orang apalagi kendaraan yang lalu lalang di Jalan Taman Patra XIV. Letaknya persis di belakang Rumah Sakit Medistra dan Kedutaan Besar Korea Selatan.

Rumah bercat merah muda itu pun tampak lengang. Halamannya memanjang penuh dengan pepohonan yang rimbun. Ada satu petugas keamanan yang berjaga di samping pintu masuk pagar. Di dekat pagar terdapat garasi yang kapasitasnya cukup untuk lebih dari dua mobil tapi yang terlihat, lalu hanya Kijang kapsul berwarna gelap.

Tanpa menunggu lama, petugas keamanan itu mempersilakan kami masuk ke ruang tamu yang penuh dengan piagam dan cinderamata milik sang tuan rumah. Semua tersimpan rapi dalam lemari kaca.

Itulah rumah Emil Salim. Emil saat itu mengenakan pakaian yang sangat identik dengan era Orde Baru, baju safari lengan pendek berwarna abu-abu gelap. Soeharto dan para pejabatnya kerap memakai pakaian dinas tersebut untuk acara resmi.

Rambut dan alis matanya telah memutih. Namun, ingatannya masih tajam ketika menceritakan masa lalunya. Ia seperti tak mau terlalu banyak bicara soal pencapaiannya di pemerintahan. Emil hanya berujar bisa menduduki posisi menteri cukup lama karena tugas belum selesai dan kebetulan ia yang termuda dalam kelompok Mafia Berkeley.

Pria berdarah Minang yang lahir di Lahat, Sumatera Selatan, 8 Juni 1930, ini merupakan salah satu peletak dasar ekonomi Orde Baru.

Ia menjadi pejabat dan menteri di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto selama lebih dari 25 tahun.

Bersama Widjojo Nitisastro, Mohammad Sadli, Soebroto, dan Ali Wardhana, ia membuat Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), yang menjadi acuan kebijakan dan arah pembangunan pemerintah. Ketika mengawali penyusunan itu, Indonesia sedang memasuki masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru.

“Masalah ekonomi kala itu begitu kacau, ruwet, inflasi tinggi,” ujar Emil. “Jadi kami melakukan upaya bagaimana mengembalikan ekonomi supaya bisa normal kembali, inflasi bisa dikendalikan.”

Di bawah komando Widjojo, mereka sering dianggap kaum teknokrat yang membawa masuk ekonomi liberal ke Indonesia. Oleh media, mereka disebut Mafia Berkeley. Istilah ini muncul pertama kali dalam sebuah artikel berjudul The Mafia Berkeley and the Indonesian Massacre yang ditulis oleh David Ransom pada Oktober 1970 di majalah Rampart.

Ransom menulis soal adanya campur tangan pemerintah Amerika Serikat dalam mempengaruhi kebijakan Soeharto melalui para ahli ekonomi lulusan negara tersebut.

Berkeley mengacu pada nama universitas tempat sebagian besar dari lima sekawan itu menimba ilmu.

“Pemilik majalah itu memang left wing dan sangat kritis,” kata Emil.

“Tapi kami anggap sebagai lelucon saja, tidak serius.”

Kiprah Emil di pemerintahan terbentang dari urusan pembangunan manusia sampai lingkungan hidup. Ia pernah menjadi tim penasihat ekonomi Presiden (19661968), Deputi Ketua Badan Pembangunan Nasional (1968-1971), Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara merangkap Wakil Kepala Bappenas (1971-1973), Menteri Perhubungan (1973-1978), Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (1978-1983), dan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (1983-1993).

Emil kala itu memulai dari nol membentuk kementerian lingkungan hidup, sebagai tindak lanjut kesepakatan Konferensi Stockholm 1972. Kebijakan dan aturan mengenai pengelolaan alam dan sumber daya alam yang masih berlaku hingga sekarang, seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), lahir dari tangannya.

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Gara-gara menjadi menteri lingkungan hidup selama 15 tahun, Emil pun hingga hari ini tak bisa lepas dari isu tersebut. Beberapa kali ia mengungkapkan kritik terhadap kebijakan lingkungan hidup pemerintah yang salah. Ia juga mendirikan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati), sebuah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan.

Pada 2012, ia meraih penghargaan The Leader for The Living Planet oleh WWF. Organisasi pelestarian alam itu memberikan penghargaan untuk dedikasi, kepemimpinan, dan kontribusi Emil dalam hal lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Tentang Soeharto Soal gaya kepemimpinan Soeharto yang terkenal otoriter, Emil justru melihat sebaliknya. Usulusul yang menurut dia baik, kerap kali diterima oleh Presiden Republik Indonesia yang kedua itu. “Jadi, kami memang ada kecocokan-lah dalam menjalankan pemerintahan ini,” ujar bapak dua anak, empat cucu, dan satu cicit ini.

Padahal secara latar belakang keduanya sangat bertolak belakang.

Soeharto dari militer, Emil seorang dosen. Sang Bapak Pembangunan berasal dari Jawa, sementara Sang Bapak Lingkungan Hidup dari Sumatera.

Ketegasan Soeharto yang membuat Emil cukup nyaman bekerja dengannya. Ketika ia yakin dengan satu kebijakan maka hal itu yang harus dilakukan. Seperti saat Emil melontarkan masalah yang terjadi di bukti karst Gombong, Jawa Tengah.

Dari sudut pandang lingkungan, bukit karst memiliki peranan penting dalam menjaga ketersediaan air tanah. Sifat batuannya seperti spons sehingga dapat meresap air, lalu meneteskannya menjadi sungai bawah tanah yang mengalir dari Gombong sampai Gunung Kidul.

Pada era 1970-1980an banyak pengusaha yang mengincar bukit ini karena karst bisa menjadi bahan baku semen. Yang menjengkelkan, menurut Emil, ketika mereka mengklaim telah mendapat restu dari keluarga Soeharto untuk melancarkan bisnisnya.

Tapi Emil tak bergeming. Ia segera menjelaskan ke Soeharto, yang kebetulan pernah menjabat se-

bagai Panglima Komandon Daerah Militer Diponegoro. “Ia mengerti kalau bukit itu dibongkar, kering pasti Gunung Kidul,” ujar Emil.

“Jadi, beliau mendukung saya dan sampai sekarang tidak ada pabrik semen di sana.”

Saat menjadi menteri perhubungan, Emil juga merasakan tekanan dari para produsen telepon ketika satelit Palapa dibangun. Mereka memakai pengaruh orang-orang kuat yang dekat dengan Soeharto untuk bisa terlibat proyek itu.

Emil berkukuh menjaga integritas. Ia membawa masalah ini ke Soeharto karena para pengusaha pun tetap bersikeras. “Bos saya, presiden. Pak Harto harus tetap percaya saya.

Kalau dia tidak percaya, habis kita,” ujar Emil.

Selama lebih seperempat abad, hubungan mereka sudah selayaknya keluarga. Beberapa kali Soeharto mengundang Emil sekeluarga untuk berlibur bersama ke Pulau Monyet di Kepulauan Seribu dan peternakan di Tapos, Jawa Barat.

Namun, ada satu peristiwa yang membuat keduanya agak berjarak.

Pada awal 1993 Emil dipanggil menghadap Soeharto di Bina Graha, Jakarta Pusat. Soeharto tampak rikuh memulai pembicaraan dan hal ini membuat Emil menjadi bingung.

“Ia mengatakan saya diberhentikan,” katanya. Alih-alih kaget, Emil justru merasa lega. “Hati saya plong,” ujarnya. Sejak lama memang ia berpikir untuk mengundurkan diri. Ia segera mengucapkan terima kasih kepada atasannya.

Tak lupa Emil mengatakan hal yang selama ini mengganjal dalam pikirannya. “Terlalu lama di pemerintahan membuat pikiran saya menjadi rutin, jenuh, dan tidak kreatif lagi,” katanya kepada Soeharto. Sebenarnya perkataan itu juga menjadi kritik untuk Soeharto yang terlalu lama menjadi presiden.

Emil justru terkejut mendengar respons Soeharto. “Memang sebaiknya kita mengundurkan diri. Ibu Tien (istri Soeharto) juga meminta saya mundur,” ujarnya menirukan perkataan Soeharto.

Tapi kondisi politik berkata lain.

Soeharto terpilih secara aklamasi

Masalah ekonomi kala itu begitu kacau, ruwet, inflasi tinggi, Jadi kami melakukan upaya bagaimana mengembalikan ekonomi supaya bisa normal kembali, inflasi bisa dikendalikan.

Emil Salim

di MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan mendapat mandat menjadi presiden untuk lima tahun berikutnya. Bahkan setelah itu, ia terpilih kembali.

Menurut Emil, pemilihan presiden pada 1998 menjadi momen paling tragis bagi Soeharto.

Dalam waktu dua bulan setelah terpilih, ia malah dipaksa lengser secara politik. “Terpilih aklamasi pada Maret, tapi Mei digusur. Hehe-he.... Jadi, politik itu memang tidak lurus, berkelok,” kata Emil.

Ia sangat menyayangkan peristiwa itu terjadi. Prestasi Soeharto selama 32 tahun berkuasa hilang. “Andaikata dia mundur sebelum itu, barangkali menjadi hero,” ujarnya.

Sejak tak lagi menjadi menteri, Soeharto tak pernah meminta saran lagi kepada Emil. Pengaruh Mafia Berkeley pun tergusur dan diganti dengan keluarga dan para pengusaha yang dekat dengan Presiden. “A new generation yang berada di lingkaran dalam dia,” kata Emil.

Jadi, ia tidak heran ketika Soeharto menyusun Kabinet Pembangunan VII, ia memilih putri sulungnya Siti Hardijanti Rukmana menjadi Menteri Sosial. Lalu, pengusaha Bob Hasan menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Abdul Latief sebagai Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya, serta Tanri Abeng menjadi Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara.

Pengaruh orang-orang itu sangat kuat. “Politik pun di tangan mereka,” kata suami dari Roosminnie Roza ini. Namun, hubungannya dengan Soeharto tetap baik. Beberapa kali ia sekeluarga tetap diajak piknik atau berlibur bersama. Walaupun tidak dekat, Emil juga tidak ada masalah dengan orang lingkar dalam Soeharto meskipun berbeda pandangan.

Ketika Era Reformasi muncul, Emil sempat kembali ke pemerintahan. Jabatannya kala itu Ketua Dewan Ekonomi Nasional pada 1999-2000 dan Anggota Dewan Penasihat Presiden pada 2007-2009.

Selalu belajar dan mengajar Karier Emil pada saat Orde Baru sebenarnya tak lepas dari pengala-

man hidupnya. Ia belajar soal menghargai alam dari ayahnya, Baay Salim, dan seorang guru sekolah dasar di Palembang, yang bernama de Joong. Keduanya, secara terpisah, sering mengajak Emil ke hutan untuk belajar tentang alam.

Lalu, menginjak sekolah menengah, Emil masuk Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia dan berjuang mempertahankan kemerdekaan RI. Dari sini, ia belajar soal alur logistik makanan untuk rakyat miskin.

Minatnya pada isu ekonomi mulai berkembang. Karena itu, ia memilih kuliah di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (UI).

Tak lama setelah lulus, ia mendapat beasiswa dari Ford Foundation untuk meraih gelar master dan doktor dalam bidang ekonomi di University of California, Berkeley, AS. Pada 1972, Emil mendapat gelar profesor dari Fakultas Ekonomi UI. Keinginannya untuk terus belajar tak lepas dari peran sang ibu, Siti Sjahsinan.

Perempuan kelahiran 20 Juli 1896 itu tidak pernah mengeyam pendidikan formal. Ia hanya sekolah agama sehingga membaca dan menulis pun tak bisa. “Beliau merasakan betapa menderitanya sebagai perempuan di kampung di Koto Gadang (Sumatera Barat) tidak bisa sekolah,” kata anak keenam dari tujuh bersaudara ini.

Pekerjaan yang tak pernah ia lepas adalah menjadi dosen untuk almamaternya, UI. Sudah 60 tahun ia mengajar di sana. Pertengahan tahun lalu ia meraih Wirakarya Adhitama sebagai apresiasi tertinggi dari fakultas untuk karya Emil yang tanpa henti membangun bangsa.

“Profesi saya dari dulu memang dosen,” katanya.

Jalannya perlahan, namun langkah kakinya masih mantap dan tubuhnya tegak ketika menapaki satu per satu anak tangga. Di lantai dua rumahnya, Emil menujukkan ribuan koleksi bukunya yang tersimpan dalam ruangan perpustakaan pribadi. Semua buku itu tersusun dalam rak besi.

“Buku bagi saya seperti pacul bagi petani,” ujar Emil. Ribuan buku itu ia koleksi sejak duduk di bangku sekolah menengah atas di Bogor, Jawa Barat hingga sekarang.

Dari pembicaraan selama satu jam dengan Emil, tampak dirinya tak pernah berhenti mempelajari hal-hal baru pada masa tuanya.

Sambil tetap membantu pembuatan tesis mahasiswanya yang ingin mengambil gelar doktor, ia kerap memantau perkembangan zaman melalui sabak elektronik.

Satu hal yang sekarang menjadi minatnya adalah perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligent. Kala membicarakan ini, Emil terlihat sangat antusias. “Dengan perangkat elektronik, kita bisa mengukur badan apakah sakit atau tidak. Nanti HP (telepon genggam) bisa menggantikan dokter,” katanya. “Jadi masa depan itu hebat betul.”

Tak hanya teknologi, ilmu ekonomi pun terus dalam pantauannya.

Kala di 1970an ekonomi adalah sektor riil, termasuk permintaan dan pasokan. Tapi sekarang, menurut dia, muncul faktor uang yang sangat berkuasa. “Sekarang kau bisa kaya hanya dengan muter uang, tanpa produksi, contohnya Donald Trump (Presiden AS). Masya Allah,” ujar Emil sambil tertawa.

Dua hal yang tak lagi bisa ia lakukan sekarang adalah bermain tenis dan gitar. Usia membuat tubuhnya tak mampu lagi melakukan gerakan yang cepat, apalagi berulang-ulang.

Jalan kaki menjadi olah raga paling aman untuknya. Seminggu tiga kali ia berkeliling kompleks rumahnya setiap pagi.

Akhir pekan menjadi waktu yang ia dedikasikan khusus untuk keluarga, dari istri, anak sampai cicit. Mereka berkumpul kadang berkaraoke atau menonton film bersama. Kebiasaan ini sudah ia lakukan sejak anak-anaknya masih kecil. Ketika ulang tahunnya ke-70 para sahabatnya mengumpulkan tulisan dan menerbitkannya menjadi sebuah buku berjudul Revolusi Berhenti di Hari Minggu.nsumber: beritagar

PATGULIPAT

4

EDISI 169 | 13 - 19 MARET 2017

TABAYUN PRESIDEN RI JOKO WIDODO DAN PRESIDEN RI KE-6, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

DEMOKRAT MERAPAT KE ISTANA?

SBY semringah ketika Jokowi bersedia meluangkan waktu untuk bertemu di Istana Merdeka. SBY mengaku sudah lama merancang pertemuan ini, dan akhirnya bisa terwujud.

P

RESIDEN RI Joko Widodo dan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, berbincang santai di Beranda Istana Merdeka.

Sembari menyeruput teh, dua tokoh nasional itu duduk di kursi kayu besar yang menghadap taman Istana nan asri.

Keduanya saling bercengkerama, sesekali tertawa lepas.

Jokowi memang sering menggunakan Beranda Istana Merdeka untuk menjamu tokoh-tokoh nasional dan tamu negara.

Dis itu, Jokowi biasa mengajak para tamunya berbincang membahas berbagai macam persoalan. Gaya komunikasi dengan tamu yang dianggap dekat dan penting ini kemudian disebut Jokowi dengan ‘Veranda Talk’.

Siang itu, Kamis, 9 Maret 2017, Jokowi menyambut kedatangan SBY di Istana Merdeka. Pertemuan kedua tokoh nasional ini memang sangat dinanti. Maklum, beberapa waktu terakhir ini, hubungan SBY dan Jokowi dipersepsikan renggang.

Keduanya pernah saling berbalas kritik di media sosial, yang tak jarang menimbulkan kegaduhan politik.

Puncaknya, ketika Jokowi menyebut ada kekuatan politik dalam aksi massa 411 di depan Istana Negara. SBY tersinggung, karena dari kasak kusuk yang dia dengar, ada yang menyebut bahwa SBY yang mendanai aksi tersebut. Rumor itu seolah menyiratkan kekuatan politik yang dimaksud Jokowi adalah SBY. SBY juga sempat menuding keputusan pemberian grasi terhadap Antasari Azhar politis. Alasan SBY waktu itu, usai pemberian grasi oleh Presiden Jokowi, Antasari mulai terangterangan soal dalang di balik kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain. Sasaran Antasari Azhar tak lain adalah SBY. Dalam suatu kesempatan, Ketua Umum Partai Demokrat itu mengaku sudah dijadwalkan akan bertemu Presiden Jokowi.

Namun, SBY mengklaim ada figur tertentu yang menghalangi rencana Presiden menemuinya. Meski tak dirinci siapa figur itu, SBY menyebut sosok itu adalah orang yang berada di belakang Jokowi.

Kini, prasangka itu seolah memudar.

Pertemuan Presiden Jokowi dengan SBY menjawab penasaran banyak pihak tentang hubungan dua tokoh ini. Keduanya menyempatkan berbincang empat mata, dilanjutkan veranda talk sambil minum teh. Jokowi bersyukur seiring waktu, pertemuannya dengan SBY akhirnya terwujud.

“Ya seperti yang sudah sering saya sampaikan. Bolak-balik kan sudah saya sampaikan, bahwa saya akan mengatur waktu untuk beliau. Pak SBY, dan hari ini alhamdulillah, beliau pas juga ada waktu dan beliau juga ada maka kita janjian dan ketemu,” kata Jokowi saat jumpa pers di Istana, Kamis, (9/3/2017).

Jokowi memaklumi pertemuan dengan SBY baru bisa terwujud Rabu ini. Terkadang, tidak mudah mencari waktu dua tokoh yang sama-sama memiliki banyak kesibukan. Saat Jokowi punya waktu, SBY mungkin tidak, begitu sebaliknya. Setidaknya, banyak hal yang dibahas Jokowi-SBY pada pertemuan Kamis ini.

“Berbicara banyak hal, baik yang berkaitan dengan politik nasional, ekonomi nasional, namanya diskusi kan banyak hal dan hal yang lainnya,” ujar Jokowi.

AJANG TABAYUN SBY pun semringah ketika Jokowi bersedia meluangkan waktu untuk bertemu di Istana Merdeka. SBY mengaku sudah lama merancang pertemuan ini, dan akhirnya bisa terwujud. SBY mendengar banyak yang sudah dicapai selama pemerintahan Jokowi. Terakhir, saat menerima kunjungan Raja Salman bin Abdulaziz al Saud dan menjadi tuan rumah KTT IORA. “Ini menunjukkan bahwa Indonesia terus berperan di panggung internasional,” kata SBY memuji Jokowi.

Presiden RI ke-6 ini berdiskusi dengan Presiden Jokowi membahas isu-isu politik nasional dan persatuan bangsa. SBY menegaskan komitmen RI sebagai negara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi pengayom bagi seluruh rakyat Indonesia. Sama seperti komitmen para mantan Presiden RI, SBY juga berharap Indonesia menjadi semakin lebih baik.

Dalam pertemuan tersebut, SBY menyadari jarangnya bertemu dengan Presiden Jokowi membuat banyak informasi yang tidak sepatutnya didengar baik oleh Presiden dan juga ia sendiri. Banyak informasi justru menguap menjadi pergunjingan di media sosial, tak jarang saling tuding dan membuat kegaduhan.

“Tadi suasananya baik sekali karena dapat dijadikan sebagai ajang tabayun. Dengan demikian, seperti yang W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Dalam pertemuan tersebut, keduanya tidak membahas isu politik yang sangat teknis. Bagi SBY, isu politik akan mengalir sesuai dengan mekanisme yang ada. Tapi yang penting, ia dan Jokowi sepakat menyelamatkan negara Pancasila. “Saya kira kerja sama politik apapun itu terbuka,” tegasnya. Jokowi merespons pernyataan SBY itu dengan menyambut baik tradisi politik dari Presiden sebelumnya kepada Presiden berikutnya. Ia juga berharap budaya estafet pembangunan yang sebelumnya telah dilakukan, agar dapat dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Semunya untuk kemaslahatan rakyat dan kebaikan negara.

“Saya kira ke depan tradisi yang baik, yang kedua budaya estafet harus kita miliki sehingga kita tidak memulai terus dari awal. Itu yang harus kita tradisikan,” ujar Jokowi.

REDAKAN TENSI POLITIK Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo, mengatakan bahwa pertemuan SBY-Jokowi ini memang cukup singkat, tapi klimaks. Menurutnya, dalam pertemuan ini keduanya membahas estafet kepemimpinan dan perjalanan bangsa ke depan.

“Perlu saya sampaikan bahwa pertemuan ini murni membahas estafet kepemimpinan dan membahas hal-hal yang berhubungan dengan kenegaraan,” ujar Roy, Kamis (9/3/2017).

Roy menegaskan, bertemunya kedua tokoh ini bukan karena permasalahan pribadi antara keduanya. Juga bukan membahas isu pemilihan kepala daerah.

“Bukan soal pilkada, jauh lebih besar dari itu. Istilahnya terlalu kecil urusan itu (Pilkada) bagi Demokrat,” kata Roy. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini menjelaskan, terlalu singkat jika pertemuan tadi dinilai bahwa Partai Demokrat akan bergabung kepada pemerintah.

Bahkan ini disebutnya sebagai pertemuan kenegarawanan. Kata Roy, dengan pertemuan ini membuktikan kalau keduanya tidak ada masalah pribadi.

“Terlalu singkat jika pertemuan ini diartikan Demokrat akan bergabung dengan pemerintah. Tidak ada satu pun pengurus yang masuk ke dalam ruang pertemuan,” terang Roy yang kebetulan ikut mendampingi SBY ke Istana.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengapresiasi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dilakukan hari ini di Istana Kepresidenan. Pertemuan ini dianggap membuka silaturahmi antar tokoh nasional, yang sebelumnya juga telah ditemui Jokowi dengan pimpinan tertinggi partai politik lainnya.

“Pertemuan positif. Semakin memperkuat karakter kepemimpinan Pak Jokowi yang membuka ruang dialog dan membangun silaturahmi,” kata Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, di kawasan Jakarta Barat, Kamis (9/3/2017) Hasto mengatakan, pertemuan antara Jokowi dan SBY sekaligus bisa memecahkan masalah sehingga adanya konsolidasi antar dua tokoh ini dapat mewujudkan percepatan pembangunan nasional ke depan. Hal itu juga ditujukan untuk meredam tensi politik yang belakangan ini diisukan kedua tokoh ini saling berhadapan.

“Dengan tali silaturahmi tersebut tentu ketegangan dan persoalan yang sempat muncul dapat diatasi sebaik-baiknya.

Dan ini menunjukkan bangsa kita suka bermusyawarah,” ujarnya.

Senada, Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, menilai pertemuan tersebut bukan sekadar silaturahmi tokoh nasional, namun bisa meredakan tensi politik. Pertemuan keduanya bisa membangun persepsi positif dalam menjalankan pemerintahan.

“Ini bagus karena Pak SBY bisa share ke Pak Jokowi dalam memimpin pemerintahPresiden Joko Widodo bertemu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/3/2017). (Foto: Biro Pers Istana) an,” kata Hendrawan, Kamis (9/3/2017).

Dia menambahkan pertemuan seperti ini harus didorong untuk kebaikan saya duga, beliau tetap percaya bahwa seorang SBY itu memahami hal yang dialami Jokowi sekarang. bangsa Indonesia. Komunikasi antartokoh negarawan juga ingin berbuat yang terbaik untuk negara ini, untuk “Kalau seloroh saya: Presiden ini hidupnya tidak ini diperlukan karena mengingat banyak agenda nasipemerintahan beliau. Saya juga demikian, Pak Jokowi tenang; kiri salah, kanan salah; maju kena, mundur kena onal ke depan. “Ini yang harus kita dorong. Apalagi kita juga ingin betul membangun negara ini,” bebernya. itu. Dan itu saya sampaikan juga kepada beliau (Joko ada kunjungan Raja Salman, dan masih Pilkada DKI,” SBY bersyukur bisa menjelaskan banyak hal kepada Widodo), saya alami juga dulu ketika sepuluh tahun lanjut Hendrawan. Pengawat politik dari Voxpol CenPresiden Jokowi, begitu pun sebaliknya, SBY mendengar memimpin Indonesia,” kata SBY. Tekanan-tekanan itu, ter, Pangi Syarwi Chaniago, menilai masih terlalu dini apa yang disampaikan Presiden. “Alhamdulillah, ini awal katanya, tentu tidak mudah namun tetap harus dihadapi. untuk menarik kesimpulan dari pertemuan ini, bahwa yang baik karena tidak baik kalau ada miskomunikasi dan Dia menyarankan itu juga kepada Jokowi agar sabar dan Partai Demokrat telah merapat ke Istana. Bagaimana misinformasi di antara beliau dan saya, ataupun di antara siap menghadapi berbagai tekanan. pun, menurut Pangi, pertemuan ini tentunya sangat kami yang pernah memimpin negara ini,” terang SBY. “Saya tahu beliau akan tegar terus menghadapi menguntungkan Presiden Jokowi.

Ihwal bincang-bincang soal politik, SBY memposisiberbagai ujian sejarah ini, kita doakan semoga separuh “Selama ini yang sering mengganggu pemerintah kan diri dalam pertemuan ini sebagai mantan Presiden perjalanan--bulan depan ini sudah separuh jalan kabinet adalah Partai Demokrat. Namun lagunya Demokrat akan dengan Presiden. SBY menceritakan pengalamannya yang beliau pimpin,” ujarnya. beda setelah bertemu Presiden Jokowi. Selalu dalam selama sepuluh tahun menjadi presiden, yakni 2004Ketua Umum Partai Demokrat itu berharap Jokowi pertemuan bicara apa, siapa, dapat apa dan bagaimana.

2009 dan 2009-2014. Kepada Jokowi, SBY berterus tetap tegar menjalani separuh sisa masa pemerintahanSelama the real oposisi itu Demokrat dan PKS, kalau Gerterang sering merasa serba salah sebagai Presiden: bernya. “Harapan saya semakin sukses. Kalau pemerintah indra atau Prabowo bukan mengganggu pemerintahan,” buat salah, tak berbuat pun disalahkan. Begitu pun dia sukses, kan, rakyat kita juga senang,” katanya. ucapnya.nmoh/ag/sur/ed

PARLEMEN

5

EDISI 169 | 13 - 19 MARET 2017

Perundingan Pemerintah dan PT Freeport Harus Dipercepat SEBAGAI anggota Komisi VII DPR, Peggi Patrisia Pattipi menyatakan sudah meminta Menteri ESDM agar perundingan antara Pemerintah dengan PT Freeport yang diberi batas waktu selama 120 hari bisa dipercepat.

Pasalnya, disamping sudah ada karyawan PT FI yang dirumahkan, dan diberi cuti panjang nanti arahnya adalah PHK. “Perundingan perlu dipercepat sehingga dicapai win-win solution antara perusahaan dan pemerintah sehingga tidak merugikan pekerja,” kata Peggi sebelum mendampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima pengaduan mayarakat peduli Freeport di Gedung DPR, Rabu (8/3).

Menurut anggota Dewan dari Dapil Papua ini, saat ini ekonomi Timika lumpuh karena APBD Kabupaten ini belum disahkan oleh pemerintah dan DPRD. Dengan adanya karyawan yang di rumahkan, cuti panjang dan ancaman PHK membuat ekonomi lumpuh sebab perputaran ekonomi menggantungkan pada Freeport.

Dijelaskan bahwa sejumlah karyawan yang dirumahkan telah kembali ke kampung halamannnya di luar Papua. Akibatnya ada karyawan yang terpaksa menjual rumah dan mobilnya akibat PHK padahal memiliki tanggungan angsuran bank. Ia menilai kis-

ruh Freeport ini terjadi karena Pemerintah mengambil kebijakan tetapi kurang memperhatikan sebab dan akibatnya. “Kalau sudah begini siapa yang akan menanggung biaya hidup ribuan karyawan dan keluarganya,” keluhnya.

Untuk itu diharapkan pemerintah segera menyelesaikan kemelut ini agar perusahaan bisa beroperasi kembali dan karyawan bisa kembali bekerja. Berdasarkan informasi yang diterima, gudang penyimpangan konsentrat penuh. Lalu bagaimana karyawan mau bekerja, otomatis perusahaan akan merumahkan karyawannya.

“Perundingan dilakukan sejak tanggal 17 Januari dan sejak itu diperlakukan Ijin Penambangan Khusus (IPK). Intinya perlu segera diselesaikan secepat mungkin,” tekan politisi PKB ini.

Atas pertanyaan terkait alotnya perundingan, Peggi mengatakan Pemerintah harus melihat dampak berlarutnya kasus ini bahwa korbannya adalah manusia. “Apapun perundingan itu harus segera diselesaikan, kalau mereka mengangggur apa bisa dibebankan ke Pemda. Pemerintah pusat harus memperhatikan kehidupan masyarakat Timika khusunya dan Papua umumnya,” tambah Peggi menegaskan.nmp/iw

Kebijakan Bebas Visa Perlu Dievaluasi Kebijakan bebas visa perlu dievaluasi. Pemerintah jangan hanya ingin mencari pendapatan yang lebih dengan mendatangkan banyak turis, tetapi dari segi kedaulatan keamanan terganggu.

Pemerintah Perlu Membentuk Satuan Wilayah Produksi PEMERINTAH perlu segera menetapkan satuan wilayah produksi pertanian untuk membenahi sistem produksi dan permintaan pasar di Tanah Air. Selama ini belum ada penetapan suatu wilayah sebagai sentra komoditas pertanian tertentu. Ke depan ini menjadi kewajiban bagi pemerintah.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron dalam diskusi di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (09/3/2017), yang membincang kenaikan harga cabe di Tanah Air. Menurut politisi Partai Demokrat ini, penetapan satuan wilayah penting untuk memaksimalkan produksi pertanian sekaligus mengendalikan harga pasar. Misalnya, di Garut khusus memproduksi cabai atau Brebes jadi wilayah sentra produksi bawang.

“Dengan penetapan satuan wilayah ini akan memastikan diman dan suplai yang harus disiapkan pemerintah. Selama ini belum ada penetapan tersebut. Dan itu wajib ke depan,” ucap Herman.

Mengomentari kenaikan harga cabai yang sangat tinggi, Herman mengatakan, di saat musim hujan atau basah, harga cabai selalu meroket, karena produksi tidak maksimal. Acuan harga cabai memang timpang. Di tingkat petani rendah, di tingkat konsumen malah tinggi.

Ada aspek cuaca yang selalu memengaruhi harga komoditas cabai di pasaran.

Di kabupaten tertentu, lanjut Herman, malah ada kebijakan agar PNS setempat wajib menanam cabai di polybag. Akibatnya, produksi akan melimpah dan harga di tingkat petani akan tergerus. Di sinilah

pentingnya ada penetapan satuan wilayah sebagai sentra produksi cabai. Dalam kondisi seperti ini kartel dan bandar akan tumbuh sumbur.

Herman pun menyatakan, sudah lama pihaknya mengusulkan ada instrumen negara yang hadir di tengah masyarakat untuk komoditas tertentu, seperti bulog yang mengatur komoditas padi. Instrumen inilah yang kelak akan melawan kekuatan kartel, bandar, dan para cukong di pasaran.

Dengan begitu tak ada lagi lonjakan harga pangan yang tak terkendali sekaligus mengatur harga agar petani tak selalu dirugikan.

Pembicara lainnya, Anggota Komisi VI DPR Eka Sastra menyorot, peran bulog yang sempat tersingkir akibat liberalisasi perdagangan ketika IMF masuk ke Indonesia tahun 1998. Akibatnya, petani tak kuasa menghadapi para bandar . “Ada kebijakan yang salah dalam menetapkan harga komoditas. Pemerintah mengontrol harga di hulu, tapi melepas harga di hilir,” kata Anggota F-PG tersebut.

Ada problem, memang, dengan tata niaga cabai saat ini. Pasar cabai pun dialihkan dari pasar tradisional ke pasar industri yang harganya lumayan tinggi. Para pengusaha besar itu berani membeli mahal, sehingga distribusi cabai di pasar tradisional menyusut.

“Jadi, ini bukan semata-mata karena fraktor cuaca yang mengakibatkan harga cabai di pasaran melonjak tajam. Pasokan ke masyarakat pun menurun. Struktur pasar kita masih dikuasai praktik oligopoly dan negara belum tampak hadir,” pandang Eka.nmh/sc

Komisi X Gulirkan RUU Tata Kelola Industri Musik

A

NGGOTAKomisi III DPR Nawafie Saleh menilai, sudah semestinya pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa kunjungan 169 negara ke Indonesia. Pasalnya, semakin meningkatnya pelanggaran keimigrasian sejak diberlakukannya kebijakan tersebut Maret 2016 lalu.

Menurut Nawafie, ia pernah menemukan pelanggaran turis pariwisata asing di Bogor, letaknya agak jauh di pedalaman.

Adanya temuan 12 orang asal Tiongkok sedang menggali timah galena tidak memiliki izin (illegal) selama satu setengah tahun.

“Berarti memang pengawasan kita lemah, paspor mereka yang seharusnya digunakan untuk wisata tetapi untuk kerja penambangan ilegal. Menurut Imigrasi, para imigran dari Tiongkok itu aslinya tentara di negaranya, ketika mau ditangkap, mereka

Anggota Komisi III DPR Nawafie Saleh.

kabur kehutan. Pemberitaan tentang melonjaknya tenaga asing ilegal masuk ke Indonesia itu benar,” kata Politisi F-Golkar usai rapat dengan Kanwil Kumham Prov Bali dalam rangkaian acara Kunker di Bali, Kamis (9/3/2017).

Ditambahkannya, ada lagi temuan orang asing membuat pabrik ekstasi di kecamatan Jasinga, Bogor yang kalibernya ekspor ke Belanda. Warga sekitar tidak tahu, karena di depan pabrik tersebut ada Yayasan Pendidikan Islam.

“Untuk itu, menurut saya perlu dikaji ulang kebijakan bebas visa ini, pemerintah jangan hanya ingin mencari pendapatan yang lebih dengan mendatangkan banyak turis, tetapi dari segi kedaulatan keamanan kita terganggu.

Kita di Komisi III mendorong agar imigrasi betul-betul qualified dalam mengatasi permasalahan ini,” ujarnya. Selain itu, lanjut Nawafie, dengan kebijakan bebas visa ini, sama

saja dengan menghilangkan pendapatan negara sekitar 1,3 trilyun/tahun, karena dulu sekitar 25 ribu orang yang masuk.

“Kita kan biasanya mencari potensi-potensi untuk mendapatkan uang, tapi uangnya malah sengaja dihilangkan.

Memang dengan kebijakan bebas visa ini banyak wisatawan masuk, tapi perlu dihitung betul, apakah dengan kebijakan ini pendapatan negara meningkat atau tidak, sayangya saya belum mendapat laporannya,” ungkapnya.

Mengenai peralatan keimigrasian, kata Nawafie, alat-alat yang digunakan usianya terlalu lama, seperti alat yang ada di Bandara dan Imigrasi untuk membuat paspor. Bagaimana Imigrasi bisa bekerja maksimal dalam mengawasi wisatawan asing, justru semakin mudahnya mereka menyelundupkan barang haram narkoba dengan alat keamanan seadanya seperti itu.

DPR Dorong Keterlibatan Perempuan di Bidang Politik

Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah.

PERINGATAN hari musik nasional yang diperingati setiap tanggal 9 Maret dimanfaatkan Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah untuk menggulirkan RUU Tata Kelola Industri Musik. Ia menegaskan bahwa momentum peringatan hari musik nasional harus diperingati dengan langkah konkret dan simultan.

“Salah satunya, secara resmi saya gulirkan usulan RUU Tata Kelola Industri Musik. Naskah Akademik (NA) RUU tersebut telah rampung digodog tim. Insya allah tahun ini masuk dalam perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2017 atau setidaknya masuk dalam Prolegnas tahun 2018,” ujar Anang Hermansyah pada Kamis (09/03/2017).

Anang menyebutkan dalam UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta persoalan tata kelola musik hanya diatur melalui keberadaan Lembaga Manjemen Kolektif (LMK). Persoalan lainnya, kata Anang, belum diatur di UU Hak Cipta.

“Makanya cukup urgen keberadaan UU Tata Kelola Industri Musik ini. Karena dalam UU ini juga akan mengatur soal hak ekonomi semua stakeholder, hak moral, sertifikasi dan royalti serta penegasan terhadap musik tradisional,” papar Anang.

Selain hal tersebut, Politisi PAN ini juga memastikan dengan UU Tata Kelola Industri Musik akan lebih menjamin dan menghargai W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

profesi musisi. Menurut dia, jaminan terhadap hak-hak pelaku industri musik akan menempatkan industri musik pada posisi terhormat.

“Lebih dari sekadar itu, dengan RUU Tata Kelola Industri Musik juga akan membuat kebijakan pemajuan musik Indonesia lebih sistematik dan berkesibambungan yakni UU ini juga mengatur soal pendidikan musik,” ungkap Anang.

Legislator yang berlatarbelakang musisi asal Jember ini mengatakan dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengumpulkan stakeholder musik Indonesia mulai dari musisi, industri dan pihak terkait untuk meluncurkan secara resmi usulan RUU Tata Kelola Industri Musik.

“Dalam rangka peringatan hari musik, kami akan membuat pertemuan dengan seluruh stakeholder untuk mewujudkan komitmen kita dalam perlindungan terhadap musik Indonesia,” tegas Anang. Dia meyakini bila RUU Tata Kelola Musik disahkan maka akan menjadi kebangkitan di dunia musik Indonesia. Menurut dia, praktik pembajakan diyakini akan dapat ditekan semaksimal mungkin.

“Bayangan saya, pembajakan akan menghilang dengan komitmen penegakan hukum yang serius serta para stakeholder di insutri musik akan semakin terlindungi karya dan hak-haknya,” tutup Anang.nhs/sc

“Saya mendapat informasi di Bogor saja rata-rata usia peralatan keimigrasian 9 tahun, jika di UU mobil dinas 8 tahun mesti diganti, dihapus dari asset. Kalau di imigrasi usia peralatan sudah terlalu lama masih jadi asset,” tutupnya.

Sementara itu, Kakanwil Kumham Bali, Ida Bagus K. Adnyana tidak menampik bahwa, memang ada masalah dengan diberlakukannya kebijakan bebas visa, terutama penyelundupan narkoba.

Menurutnya, jumlah wisman saat ini sudah mencapai 3,522 juta di luar visa. Terkait Timpora, sebagai gambaran pada tahun 2016 sudah menangani tujuh kasus keimigrasian. Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Ari Budijanto, menyatakan, pihaknya saat ini sedang menangani 2 warga negara asing dari Brazil dan Argentina yang membawa narkoba jenis kokain.njk/mp

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (kiri) didampingi ketua Komnas Perempuan, Azriana (tengah) dan aktivis forum pengadaan layanan perlindungan anak, Sri (kanan)

P E R E M P UA N adalah bagian yang sangat penting dalam suatu peradaban. Apabila perempuan berdaya dan sejahtera, maka keluarga akan merasakan dampak positifnya, sehingga masa depan suatu peradaban lebih terjamin. Demikian ditegaskan Anggota Komisi VIII Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Rabu (08/3/2017).

Politisi F-Gerindra itu menilai, saat ini kepemimpinan perempuan Indonesia sudah lebih maju dari sebelumnya, hal ini terlihat dari banyak munculnya pemimpin perempuan di berbagai bidang. Namun, sayangnya hal itu kurang terlihat dalam bidang politik. Menurutnya, keterlibatan

perempuan di bidang politik masih rendah.

“Tentunya, masih banyak PR yang harus laksanakan, kita masih harus mendorong keterlibatan perempuan di bidang politik, seperti keterwakilan di DPR,” ungkap politisi yang akrab dipanggil Sara itu, terkait Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret.

Sara menilai, sebagian kalangan masih mengasumsikan bahwa beberapa pekerjaan hanya bisa dilakukan oleh lakilaki, dan menganggap seorang wanita dengan status ibu muda hanya akan menghambat perkerjaan. Bahkan, masih banyak permasalahan sosial yang ter-

jadi karena kurangnya ketahanan keluarga akibat masalah ekonomi.

“Padahal, jika perempuan berdaya dan dapat membantu menghidupi keluarganya, saya yakin dengan keluarga-keluarga yang sejahtera, tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat meningkat,” sergah Sara.

Dirinya berharap, ke depannya ada peningkatan kesadaran dan kepedulian terhadap perempuan. Mengingat, masih banyak ditemui bentuk perilaku diskriminasi yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lapangan pekerjaan.

Di sisi lain, ia juga menginginkan adanya perhatian

dari pemerintah pusat maupun daerah untuk memastikan alokasi anggaran dalam merefleksikan pemahaman kesetaraan gender dan juga perlindungan bagi perempuan dan anak dari kekerasan. “Sayangnya, perhatian itu masih jauh dari ideal,” tutup politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Dalam kesempatan berbeda, Anggota Komisi VIII Dwi Astuti Wulandari (F-PD) mengatakan saat ini pemahaman terhadap hak-hak perempuan masih sangat minim. Bahkan, kekerasan terhadap perempuan masih banyak ditemui sampai hari ini. Catatan Komnas Perempuan menunjukkan grafik kekerasan terhadap perempuan meningkat setiap tahunnya.

“Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut, antara lain rendahnya tingkat pendidikan serta lemahnya penegakkan hukum. Untuk itu, supremesi hukum harus ditingkatkan,” tegas politisi yang akrab disapa Ade itu.

Disamping itu politisi asal dapil DKI Jakarta itu mengimbau kepada pemerintah agar memberikan prioritas pendidikan, akses kesejahteraan dan keadilan bagi perempuan.“Tanpa pendidikan yang bagus, tanpa kesejahteraan yang baik dan keadilan, perempuan rentan menjadi korban kekerasan. Kita optimis ke depan, perempuan Indonesia adalah bagian dari solusi bukan masalah bagi bangsa ini,” pungkasnya.nann/sf

ANALISA

6

EDISI 169 | 13 - 19 MARET 2017

K

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA: E-WARUNG JADI PUSAT TRANSAKSI PENERIMA BANSOS DAN SUBSIDI

HOFIFAH Indar Parawansa adalah menteri di Kabinet Kerja Joko Widod o -J u s u f K a l l a yang sering keliling Indonesia. Ia mendatangi kota, sampai kawasan pedalaman.

Saat blusukan selama 4 hari ke Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, di sana Khofifah ingin memastikan bantuan sosial (bansos) langsung sampai ke masyarakat. Sebab bansos jadi sasaran empuk untuk disunat oknum nakal.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU itu banyak cerita soal terobosan untuk mengurangi kebocoran bansos. Salah satunya inovasi integrasi berbagai program pemerintah.

Khofifah merasakan tugas ‘unik’ menjadi Menteri Sosial sejak pemerintahan Jokowi. Dia menyebut jika kementeriannya banyak mengurusi hal-hal yang bukan ranah penugasannya. Bahkan di Kalimantan Selatan, Khofifah sempat ke kawasan terpencil di Desa Nawin, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong.

Di sana, Kemensos membangun puluhan rumah di kawasan hutan untuk masyarakat adat yang belum tercatat secara administrasi negara.

“KAT (komuitas adat terpencil) merupakan wilayah yang tidak dikunjungi Kementerian Desa, karena tidak terdata. Lalu, diurus siapa? Ini kan orang Indonesia.

Makanya saya sebut Kemensos ini Kementerian Sosial dan lain-lain,” kata dia.

Sepanjang perjalanan blusukannya, Khofifah menceritakan kisah-kisah unik selama keliling Indonesia. Termasuk kunjungannya ke Puncak Jaya, Papua yang menjadikannya menteri Indonesia pertama yang menginjakan kakinya ke sana. Berikut petikannya: Anda menteri pertama Indonesia yang menginjakan kaki di Puncak Jaya, Papua. Bagaimana ceritanya?

Tidak mudah mendapatkan izin ke Puncak Jaya. Di sana banyak sniper (penembak jitu) hebat. Tapi saya mencoba menelepon Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmayanto dan Kepala Kepolisian Indonesia saat itu, Jenderal Badrodin Haiti.

Mereka bilang, siap. Ya sudah saya siapkan berangkat. Saya berpikir ke sana bawa apa. Saya bawa banyak

JIKA PROGRAM E-WARUNG JALAN, AKAN SANGAT SIGNIFIKAN MENURUNKAN KESENJANGAN. LEWAT E-WARUNG DENGAN SENDIRINYA ORANG AKAN PUNYA PELUANG BEKERJA.

Khofifah Indar Parawansa.

poster Presiden dan wakil presiden.

Saya bawa bendera dari yang kecil, sedang, dan besar. Saya juga bawa poster foto presiden dan wapres.

Saya berikan poster itu. Saya bilang, bapak ini presiden Indonesia.

Kalau bapak bersedia, bisa saya berikan poster ini ke bapak. Dia menerimanya. Saat itu penjagaan sangat ketat. Tapi apa jadinya kalau kepala pemerintah di sana pun belum pernah ke Puncak Jaya? Saya ingin memastikan masyarakat di sana mendapatkan haknya sebagai warga negara.

port, sampai budget nggak support.

Misal ada kasus KDRT di Pontianak dan Tangerang, mereka larinya ke Kemensos. Ada anak terlantar di Trenggalek, larinya ke Kemensos.

Urusan itu seharusnya bisa dihandle oleh daerah. Saya sudah keliling Indonesia pun, banyak kepala daerah yang tidak mengerti soal PKH (Program Keluarga Harapan). Ada yang sampai menjabat 2 periode saja, ada yang masih tidak mengerti PKH. Karena dana PKH dari APBN tidak turun ke lewat APBD, tapi langsung ke rakyat.

Anda sering keliling Indonesia untuk mengecek perjalanan program pemerintah, terutama pemberian bantuan sosial. Bukan kah sudah ada dinas-dinas sosial di pemerintah daerah yang mengawasi?

Dinsos bukan anak buah saya, fungsinya koordinasi. Ada 95 persen sampai dengan Desember garis Dinsos dengan Kemensos hanya garis koordinasi. Saya sudah sudah mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri sejak Mei 2015.

Jika dinas sosialnya banyak fungsi, nggak akan jalan. Fungsi-fungsi di Kemensos banyak sekali, sementara fungsi di bawahnya tidak sup-

Apakah Anda menemukan dana sosial ini tidak tepat sasaran?

Pernah saya menghadiri penerimaan PKH di Bandar Lampung, kok wajah penerima PKH-nya kinclongkinclong banget. Saya langsung evaluasi, saya curiga mereka sebagai penerima yang masuk data error ( bukan penerima PKH).

Begitu juga saat di Balikpapan saat pencairan dana PKH, kinclong juga.

Jangan-jangan ini juga masuk data penerima yang error. Setelah itu saya minta ke pendamping PKH, agar saya diajak ke rumah si penerima PKH itu. Saya pun ke rumahnya.

Ternyata benar, dia penerima yang tepat. Rumah dia berukuran 3x3

meter, kontrakan, dan tanpa kamar.

Rumahnya ada di belakang pasar.

Integrasi bantuan sosial salah satu cara agar bantuan tepat sasaran. Seperti apa konsep integrasi ini?

Pak Jokowi beberapa kali berpesan, Bansos terintegrasi dalam 1 kartu. Lalu Maret 2016 rencana itu dibawa ke Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan. Tapi tahun 2015 sudah dimulai pembicaraan bagaimana bansos diberikan dalam 1 kartu. Bisa atau tidak digunakan sistem perbankan? Karena dulu ada berita, ada KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) digadaikan kartunya, lalu ada yang memotong dana sosial. Jika menggunakan sistem perbankan, hal seperti itu harusnya sudah bisa dihilangkan.

Sebelum dibahas Maret 2016, Febuari 2016 saya konsolidasi dengan perbankan. Saya berpikir, apa mau orang diberikan kartu yang tidak berduit. Akhirnya bisa dengan transaksi zero cost. Saya bertemu dengan BNI, ternyata bisa dilakukan dengan sistem seperti itu.

Akhirnya Bank Indonesia dan OJK mendukung memberikan masukan dari sisi perbankan. Menteri BUMN juga membantu mengkon-

Komjen Budi Waseso: Jika Dirjen Lapas Tidak Bisa Atasi, Kita yang Tangani JENDERAL BINTANG TIGA INI MENDUGA ADA OKNUM SIPIR LEMBAGA PEMAYARAKATAN (LP) YANG TERLIBAT DALAM PEREDARAN NARKOBA DI DALAM LP KELAS II-AJAMBI. PASALNYA, setelah dilakukan tes urine, ditemukan 20 narapidana positif narkoba. Kata Buwas- sapaan akrab Budi Waseso, tidak mungkin napi bisa positif narkoba kalau tidak ada oknum petugas terlibat membantu masuknya narkoba ke dalam penjara. Berikut penutur­an Buwas:

Termasuk LP Jambi itu?

Tidak hanya kasus ini. Semua yang kita ungkap tadi tuh ada 39 lapas.

Sebenarnya apa sih peran napi di LP Jambi itu dalam kasus narkoba?

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Kemiskinan masih menjadi problem di Indonesia. Namun berdasarkan catatan BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2016 turun menjadi 27,76 juta jiwa. Apa yang dilakukan di Kemensos untuk menurunkan kesenjangan ekonomi?

Terlalu jauh jika Kemensos menurunkan kesenjangan ekonomi. Karena ada peran pembangunan infrastruktur. Dari sisi ekonomi makro, ada pembukaan lapangan kerja. Tugas Kemensos bukan untuk pembentukan usaha kecil menengah atau juga pembukaan Terus dugaan sementara, apakah ada keterlibatan sipir?

Ini sedang kita dalami. Karena itu, dari pihak Polri juga men­elusuri masalah itu ya. Kita lihat lagi nanti ya.

Kenapa sih BNN masih tidak leluasa masuk ke lapas?

Ya karena itu kan ada ke­ wenangannya dan terus nggak bisa sembarangan itu. Kan ada kewenangan dari institusi itu, kita hargai itu.

Tapi masih ada kemungki­nan kan untuk BNN masuk ke lembaga pemasyarakatan?

Bilamana upaya-upaya sudah maksimal namun tidak bisa lagi dan (Ditjen LP, red) tidak bisa, hand up artinya lapas tidak bisa mengatasi lagi, ya kita akan me­nangani itu.

Semua kita lakukan demi kepentingan bangsa ini ya.

Sejauh ini apa sudah ada koordinasi dengan Kemenkumham agar BNN leluasa masuk ke lapas?

Hmm.. Bukan begitu. Kita sudah menyampaikan aturan bagaimana untuk mengatasi itu dengan saran, masukan kepada Dirjen LP maupun kepada Menkumham dan sebenarnya Dirjen LP dan Kemenkumham sudah melakukan penertiban ke dalam. Hanya saya tidak tahu apa yang menjadi kendalanya, apa kele­mahannya sejak ini tidak bisa ditangani secara cepat.

Apa pandangan Anda terkait kerusuhan yang terjadi di LP Jambi?

Saya tidak bisa sampaikan ya. Karena itu menyangkut kesatuan dari Dirjen LP. Yang jelas saya sudah sampaikan kepada beliau, LP-LP yang terbukti digunakan para pelaku yang ada di dalam pembinaan LPitu untuk melaku­kan kegiatannya.

Memangnya ada berapa LP sih yang terindikasi di dalam­nya ada praktik peredaran narkoba?

Ada 39 lapas. Ada yang be­rada di Jawa, ada yang di luar Jawa.

solidasikan perbankan.

Sebab nasabah penerima bansos ini, nasabah imut-imut, bukan UMKM. Mereka bisa tarik tunai sampai nol rupiah. Ini kerja keras aparatur perbankan di semua lini sampai merombak kultur pelayanan. Biasanya mereka melayani agen, ini yang melayani yang imut-imut.

Sehingga jika bansos non tunai ini berjalan, bisa mewujudkan pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pengurangi gini rasio.

Kalau PKH dan rastra ini terintergrasi, penguatan dan pemerataan akan terbangun.

Komjen Budi Waseso. (dua dari kiri)

Napinya juga sebagai penge­dar.

Mengendalikan jaringan.

Anda melihat kerusuhan itu sebagai bagian upaya mereka menghilangkan barang bukti narkoba di dalam lapas?

Bisa saja. Kalau indikasi ya bisa

saja. Mereka kan menolak itu supaya tidak ketahuan. Di Lapas itu kan terbukti kalau masih ada peredaran.

Kan dia di dalam lapas, masa dia bisa positif. Berarti kalau gitu ya dia pakai narkoba. Kalau pakai, ya barang itu ada di dalam lapas.

Bagaimana alur peredaran­nya sehingga narkoba itu bisa masuk ke dalam LP? Ya barang itu ada di dalam lapas karena pasti ada oknum. Sehingga barang itu bisa masuk. Nah itu persoalannya. Mudah padahal. Gampang menganalisanya.

Soal lain. Belum lama ini ada usulan dari LSM, agar pemakai narkoba tidak perlu ditahan, namun direhabilitasi saja. Apa tanggapan Anda soal itu?

Jadi begini, jangan langsung direhab. Kan harus ada masalah hukum. Hanya bagi yang baru coba-coba, baru menggunakan atau pemula, itu dikenakan hu­

lapangan kerja. Kami ada program e-Warung. Jika program ini jalan, akan sangat signifikan menurunkan kesenjangan. Lewat e-Warung dengan sendirinya orang akan punya peluang bekerja. e-Warung ini basisnya kube (Kelompok Usaha Bersama), satu kube rata-rata 10 orang.

E-warung akan menjadi pusat transaksi penerima bansos dan subsidi. Jika bansos makin terintegrasi, semisal rastra nilainya hampir Rp21 triliun dan PKH Rp12 triliun. Total bantuan sosial dan subsidi itu bisa tembus sampai Rp148 triliun.

Sementara Bulog akan mengirim beras dan gula dalam bentuk karungan. Jika masyarakat di e-Warung membantu membungkuskan gula, akan mendapatkan fee Rp300 per-pack. Sementara fee penjualan perkilogram Rp500 rupiah.

Jika per 1 kg mereka mendapatkan Rp500, jika seorang penerima (KPM) mendapatkan 12 kg, maka e-warung mendapatkan Rp6.000 untuk proses distribusi gula itu.

Targetnya ada 500-1.000 KPM, maka satu e-warung punya profit bersih Rp6 juta perbulan. Belum lagi ditambah fee PKH, Rp1.300 perKPM, kemudian dari fee pembayaran listrik, dan PDAM, ini market yang besar.

Keluarga kurang mampu diberikan peluang untuk membentuk e-warung. Saat ini kebanyakan ewarung itu dari CSR BNI dan BRI. Sebab tahun kemarin Kemensos belum mendapatkan dana APBN untuk e-warung. Tahun 2017 ini sudah terbentuk 2.500 e-warung.

Kita butuh 10.000 e-warung.

Sejauh mana program e-warung ini bisa kurangi kemiskinan?

Saya berharap 2 tahun mengelola e-warung sudah bisa mandiri.

Setelah 2 tahun tidak terima PKH dan rastra, sebab sudah bisa mandiri. Kalau target pengentasan kemiskinan bukan dari Kemensos, tapi RPJM. Dulu saya mengusulkan ke Menpan untuk menambah 1 direktorat penanganan fakir miskin. Direktorat penanganan fakir miskin baru ada di 2016, DIPA-nya baru cair akhir tahun. Jadi penanganan fakir miskin di perkotaan dan pedesaan itu berbeda. Data kemiskinan kita di desa jumlahnya 2 kali lipat daripada di desa. Jadi memang harus pendekatan kewilayahan. npeb/sua

kuman sosial.

Hukuman sosial seperti apa yang Anda maksud?

Kewajiban dia untuk melaku­ kan kerja bakti, membersihkan got di pasar-pasar, itu tanggung jawab yang diberikan kepada dia atas hukuman sosial. Jadi tidak semua harus ditahan atau dikurung.

Apa hukuman sosial sendiri sudah sudah diterapkan di BNN? Belum, makanya kita harus benahi itu undang-undangnya.

Lalu apa alasan BNN mem­ berikan hukuman mati kepada gembong narkoba?

Yang jelas kan, tindakan kita harus tindakan yang tegas dan tindakan yang keras. Karena mereka ada pelaku-pelaku pem­bunuhan generasi bangsa ini. Ya makanya kita harus tegas di lapangan. Oleh sebab itu kita diberikan oleh negara persen­j ataan baru. Ini juga sudah ada pembuktian bahwa mereka sudah benar-benar ada perla­wanan.

Oh ya sudahkah semakin nekat perlawanan para bandar narkoba itu?

Beberapa iya. Kemarin dari penegakan hukum yang kita lakukan di Tangerang juga meng­gunakan senjata. Jadi indikasi-indikasi itu sudah jelas ya, mer­eka bersenjata dan senjata (itu) relatif cukup bagus.

Kayak tadi, amunisinya sembilan milime­ter. (Kaliber) sembilan mili itu adalah amunisi yang digunakan oleh TNI-Polri. Berarti mereka sudah mengimbangi punya TNI-Polri.

Kita sudah sita dua pucuk senjata api yang dimiliki oleh jaringan ini, dan itu digunakan untuk melawan kita. Karena ada perlawanan-perlawanan, seh­ingga dilakukan tindakan oleh anggota di lapangan.nhrm

7 EDISI 169 | 13 - 19 MARET 2017

Coblos Ahok, Jenasah Nenek Hindun Dilarang Disalatkan di Musala Mak Hindun... nSambungan Halaman 1

menjadi gubernur, Basuki Tjahaja Purnama. Hindun meninggal pada Selasa, 6 Maret lalu sekitar pukul 14.00 WIB. Saat Hindun meninggal, jenasahnya tak dipekenankan disalatkan di musala. Padahal, Sunengsih sempat meminta ustad setempat agar jenazah ibunya disalatkan di musala Al-Mu’minun yang berada di RT 08, berjarak 50 meter dari rumahnya. “Saya tanya gimana

pak? Pak Ustad Syafii bilang jangan, karena orang tidak ada, jadi disuruh disalatkan di rumah saja,” tutur Sunengsih menirukan ucapan ustad Syafii.

Suningsih mengaku bingung dengan alasan Ustad Syafii, tapi dia menurut saja.

Karena Sunengsih belum paham bahwa warga setempat menolak Ahok sebagai gubernur lagi, akhirnya ibunya disalatkan di rumah, dipimpin oleh Ustad Syafii bersama keluarga Sunengsih. Warga setempat tidak banyak yang datang.

Setelah disalatkan, jenasah Hindun dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Menteng Pulo sekitar pukul 18.30. Esok harinya ia mendengar cerita bahwa ibunya sengaja tak boleh disalatkan di musala karena mendukung Ahok. Sunengsih tak tahu maksud warga, karena selama ini dia dan keluarganya juga tak paham dengan pilkada DKI Jakarta.

Sunengsih membenarkan bahwa saat pemilihan gubernur putaran pertama ibunya memilih pasangan Ahok-Djarot.

Kata dia, ibunya mencoblos

Demokrat Siapkan Dua Birokrat Maju Pilgub Jatim Jatim satu... nSambungan Halaman 1

harus satu partai atau dhulur dewe,” tegas pria yang juga Gubernur Jatim dua periode ini.

Ia juga berharap kultur yang baik (sustainable and change) seperti itu perlu dijaga di Jatim. Bahkan Pakde mencontohkan di Singapura mantan Presiden Lee Kwan

Yu dijadikan sebagai penasihat presiden penggantinya.

Sebaliknya di Philipina, presiden yang lama dipenjara oleh presiden yang baru. Begitu juga di Malaysia, presiden yang lama memusuhi presiden yang baru. “Mari kita bangun Jatim dengan kultur yang baik,” harapnya.

Di sisi lain, pihaknya juga tidak menginginkan para teknokratif terpecah belah saat

pilgub digelar. Alasannya, teknokrat itu harus bisa jadi agen terhadap politik, bukan malah lari kesana kemari ke parpol untuk minta dukungan.

“Tak ada gunanya teknokratif (birokrat) ikut berpolitik, sebab yang utama itu bagaimana bisa membangun profesionalitas yakni mengusai perencanaan hingga reportnya,” tukas Pakde Karwo.sarifa

Enjoy Zaman Pak Harto!

Enak mana?... nSambungan Halaman 1

“Enak zaman Pak Harto.

Sejahtera, murah. Dibandingkan sekarang susah. (Soeharto) Bisa memerintah dengan baik,” ujar Sri. Sementara Dedi Supriadi, 50 tahun, membandingkan era Presiden Soeharto dengan Presiden Jokowi. Dedi menyebut Soeharto memimpin dengan merangkul semua golongan. Selain itu, di era Soeharto menurut Dedi lebih mudah mencari uang.

“Cari duit enjoy zaman Pak Harto. Belum semrawut kayak sekarang, pembangunan di mana-mana tapi duit susah. Pak Harto sosok yang kebapakan.

Negarawan banget. Semua kalangan semua golongan masuk.

Kalau Jokowi beda banget,” kata Dedi yang tinggal di Kalibata, Jakarta Selatan.

Soeharto adalah sosok paling lama yang pernah menjabat Presiden Indonesia. Ia menjabat selama 32 tahun hingga akhirnya dilengserkan oleh gerakan mahasiswa dan rakyat pada tahun 1998.

Sosok Soeharto memang

cukup kontroversial. Banyak yang menyukainya, namun tak sedikit yang mengkritiknya.

Bagi kalangan yang menyukainya, Soeharto dianggap sebagai sosok yang berjasa bagi Indonesia.

Acara di Masjid At-Tin malam ini digelar untuk memperingati terbitnya Supersemar. Acara dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Selain itu, acara ini juga dihadiri pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Namun berbeda dengan yang dialami Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat.

Saat datang di Masjid At-Tin, Djarot ditolak oleh sejumlah warga yang menghadiri acara tersebut. Djarot keluar melalui pintu VVIP khusus tamu dikawal sekitar 15 anggota polisi.

Djarot mendapat penolakan dari jamaah sejak tiba di masjid At-Tin sekitar pukul 18.00 WIB. Sejak turun dari mobil, ia langsung disoraki. Para jamaah berteriak meminta Djarot pu-

lang. “Usir, usir ngapain ke sini,” teriak salah satu jamaah.

Pintu masuk masjid pun sempat diadang oleh salah satu penjaga. Padahal, tamu lain yang sebelumnya datang langsung dipersilakan masuk.

Djarot berdiskusi bersama panitia dan sejumlah jamaah yang melakukan penolakan untuk tetap masuk. Ia sempat diperbolehkan masuk, namun pada sekitar pukul 20.15 WIB Djarot meninggalkan lokasi dengan kawalan polisi.

Salah seorang jamaah, Badar, menolak Djarot lantaran merupakan pasangan calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang diduga melakukan penistaan agama. “Pulang saja dia, jangan sampai penista agama ke sini,” kata Badar Supersemar adalah surat perintah yang berisi instruksi kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan guna mengatasi situasi keamanan pada masa itu.

Surat perintah tersebut ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966.

Saat itu, Soeharto masih menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib).wi

Anies Dijegal Penguasa, Goenawan Mohamad Pasang Badan Saling serang... nSambungan Halaman 1

laporan, terus dari mana laporannya, saya juga enggak tahu,” kata Anies.

Anies menduga laporan itu sengaja digulirkan karena dia dan pasangannya Sandiaga Uno akan kembali bertarung pada putaran kedua Pilkada DKI, April mendatang.

“Udah mau Pilkada kemudian muncul laporan-laporan yang macam-macam. Saya atau Sandi, lucu-lucu aja itu. Biar nanti yang melaporkan saja yang menjelaskan masalahnya dimana,” ujar Anies.

S e m e n t a r a i t u Ke t u a Ko m i t e N a s i o n a l u n t u k Frankfurt Book Fair 2015, Goenawan Mohamad memberikan penjelasan terkait kegiatan itu. “Saya adalah Ketua Komite Nasional untuk acara besar selama 2014-2015 di Frankfurt, Leipzig, Bologna dan London itu. Maka jika ada yang perlu dilaporkan ke KPK, itu adalah saya, bukan Anies Baswedan,” kata Goenawan, Jumat (10/3/2017).

Berikut penjelasan lengkap Goenawan Mohamad soal pendanaan Frankfurt Book Fair: Soal Frankfurt Book Fair Hari-hari ini, saya dengar ada orang yang melaporkan Anies Baswedan ke KPK dengan tuduhan korupsi ketika Indonesia hadir sebagai “negeri kehormatan” di Frankfurt International Book Fair. Saya adalah Ketua Komite Nasional untuk acara besar selama 2014-2015 di Frankfurt, Leipzig, Bologna dan London itu.

Maka jika ada yang perlu dilaporkan ke KPK, itu adalah saya, bukan Anies Baswedan.

Bukan karena saya mau pasang badan buat Anies, yang bukan pilihan saya untuk pilkada kali ini. Tapi karena tak adil bagi dia.

Keputusan Indonesia untuk bersedia diminta jadi “negeri kehormatan” ditandatangani bukan oleh Anies Baswedan, melainkan oleh Menteri sebelumnya, Moh. Nuh. Juga besarnya anggaran disiapkan dan diajukan di masa Moh. Nuh. Anies melanjutkan agenda ini, dan saya senang bekerja bersama dia: saya memimpin team profesional, dia aparat Kementerian.

Hasilnya bisa dilihat dari kesaksian dan liputan media terkemuka Jerman. Bahwa sampai ada orang melapor hal ini, tanpa menelaah kejadiannya lebih dulu, membuat saya sedih dengan pilkada ini.

Siasat fitnah dan kabar bohong yang dulu diarahkan ke Capres Jokowi kini ditujukan ke Anies -- dan sebelumnya ke Ahok, yang karena fitnah harus diproses di pengadilan.

Bahkan hari ini Ahok difitnah ikut terima suap dalam kasus E-KTP. Saya sedih dengan pilkada ini.

Begitu banyak kebencian dilontarkan, tak mau tahu bahwa ini hanya cara memilih orang yang kita kontrak untuk mengurus kota selama paling lama lima tahun. Jika fitnah dan kebencian diteruskan, apa lagi dengan mengobarkan sentimen agama dan etnis, sehabis ini kehidupan politik macam apa yang akan menyertai kita?

Luka hati. Perpanjangan saling curiga. Dan kepercayaan yang rusak berat kepada proses demokrasi. Goenawan Mohamad.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Zon mengatakan ada oknum pemerintah yang menjegal pasangan calon Anies BaswedanSandiaga Uno dalam Pilkada DKI 2017.

Pernyataan itu ia sampaikan setelah evaluasi kampanye bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohammad Taufik dan Calon Wakil Gubernur Sandiaga Uno di kediaman Prabowo, Kertanegara, Kebayoran Lama, Jakarta selatan.

“Ya pasti (putaran kedua Pilkada DKI) berat karena kita menghadapi oknum kekuasaan sekarang ini. Segala macam, tadi ada laporan tak bermutu saja dilaporkan. Jadi pendekatan sudah irasional yang dilakukan oknum di penguasa,” kata Fadli usai evaluasi, di Jakarta, Jum’at (10/3/2017).

Saat ditanya lebih lanjut, Fadli enggan menjelaskan siapa oknum kekuasaan tersebut.

Namun ia memastikan oknum itu ada dan terlihat.

“Itu seperti terasa tapi sulit dibuktikan. Tapi jelas sekali kok dari penguasa yang tertinggi. Ya tertinggi, pikir saja kira-kira siapa,” kata Fadli.

Fadli menjelaskan solusi dari permasalahan itu ada di tangan warga Jakarta. Pasalnya warga Jakarta yang menentukan siapa pemimpin yang mereka inginkan.

Politisi yang menjabat sebagai wakil ketua DPR ini berharap Pilkada DKI bisa berjalan dengan jujur dan adil.

Ia meminta aparat penegak hukum, KPU DKI dan Bawaslu DKI untuk bersikap netral.

Tidak memihak pada salah satu pasangan calon.kum/cn

di rumah karena sedang sakit.

Petugas dari Panitia Pemungutan Suara menanyakan pilihan Hindun yang akan dicoblos, kemudian Hindun mencoblos surat suara bergambar AhokDjarot.

Di Tempat Pemungutan Surata (TPS) di sana, pasangan Ahok-Djarot kalak telak. Pilkada putaran pertama di tempat Hindun dimenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Meski begitu keluarga Sunengsih tak begitu peduli dengan kontes politik Jakarta.

“Saya tidak mau memper-

besar ini, saya khawatir dengan keluarga kami ke depannya.

Kami semua perempuan, suami saya sudah meninggal,” ujar Sunengsih. Sunengsih ingin melupakan kekecewaan itu.

Saat ini ia menggelar tahlil sendiri bersama keluarganya.

Kata Sunengsih, selama tiga bulan terakhir ibunya menderita sakit komplikasi, pengapuran sendi, dan lainnya. Sunengsih sempat membawa Hindun ke klinik 24 jam, tapi ibunya menolak dirawat. Akhirnya keluarganya merawat Hindun di rumah.

Terakhir sebelum meninggal, kondisi Hindun sangat kurus. Tulang-tulang iga, kaki, dan lengannya terlihat menonjol. Hingga akhirnya Hindun mengembuskan nafas terakhir pada Selasa lalu. “Sebelum meninggal ia minta semua anaknya dipanggil, dia juga ingin melihat cucunya,” kata Sunengsih.

Menurut Sunengsih, saat jenasah disemayamkan di rumah, warga sekitar tidak banyak yang datang. Seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengatakan Ustad Syafii suda berbaik hati

mensalati Hindun, tapi difitnah keluarganya. “Saat itu kami tidak ada di rumah, karena kerja,” ujar tetangga Syafii itu.

Syafii sendiri tidak berada di rumah saat dikonfirmasi Tempo. Kata warga setempat, Syafii pergi ke luar kota karena urusan keluarga. Mereka juga menjelaskan perihal spanduk penolakan mensalati jenasah pendukung Ahok. Menurut warga spanduk itu dipasang oleh orang tak dikenal setelah kematian Hindun. Kemudian siang tadi, mereka mencopot spanduk tersebut.av/tem

Bancakan Dana Triliunan E- KTP Yang Terhormat DPR.. nSambungan Halaman 1

Di antara nama-nama besar yang diduga terlibat mega skandal kasus e-KTP, antara lain Ketua DPR Setyo Novanto yang disebut-sebut menerima Rp574 miliar, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang diduga menerima Rp1,2 miliar, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang disebut-sebut menerima Rp7 miliar, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang juga disebut-sebut menerima Rp60 miliar.

Proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau yang biasa disebut e-KTP dimulai Kementerian Dalam Negeri sebagai pelaksana, pada tahun 2011-2012.

Anggaran untuk proyek ini mencapai Rp5,9 triliun.

Kasus ini terbongkar, ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah, setelah ditemukannya sejumlah kejanggalan pada tahap pembahasan anggaran.

Kejanggalan dalam proses tender juga sudah tercium oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sejak September 2012.

Ketika itu pemenang tender pengadaan e-KTP adalah konsorsium PT Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Konsorsium ini melibatkan Perum PNRI, PT Sucofindo, PT Sandhipala Arthapura, PT Len Industri, dan PT Quadra Solution sebagai penyedia perangkat keras dan perangkat lunak.

KPK menduga ada aliran dana dari pemenang tender ke sejumlah pihak, termasuk wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Memang, kini kasus e-KTP hanya mendakwa dua mantan pejabat Dirjen Dukcapil Kemendagri, masing-masing Irman selaku mantan Dirjen dan Sugiharto selaku mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Dalam persidangan, Jaksa menuding Irman mengarahkan Sugiharto untuk membuat spesifikasi teknis pembuatan e-KTP yang mengarah ke produk tertentu, dengan secara langsung menyebut merek.

Maka KPK mendalami keterangan kedua tersangka yang kini menjadi terdakwa dengan memeriksa 294 saksi dalam kurun waktu hamper 3 tahun.

Selain itu, KPK juga menyita Rp247 miliar yang terkait dengan kasus mega skandal korupsi itu.

Kali ini tidak tanggungtanggung, jaksa dari KPK menuliskan surat dakwaan sebanyak 24 ribu lembar yang tingginya setebal 2,5 meter.

Namun surat dakwaan yang dibaca diringkas menjadi 121 halaman.

Diduga, uang pelicin itu ditebar oleh kedua terdakwa bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong agar proyeknya mendapat persetujuan dari Panitia Anggaran dan Komisi II DPR-RI. “Terdakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain melalui proyek senilai Rp5,9 triliun,” ungkap Jaksa Irene Putri di persidangan.

Perbuatan terdakwa disebut jaksa telah melakukan pelanggaran hukum, sebab dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/ jasa paket KTP elektronik telah mengarahkan untuk memenangkan perusahaan tertentu.

Andi Agustinus alias Andi Narogong disebutkan lebih dari seratus kali dalam dakwaan jaksa, hampir sama banyaknya dengan terdakwa Irman. Andi merupakan pengusaha kelahiran Bogor, 24 September 1973. Namanya mulai disebut oleh terpidana dan mantan bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin saat memberi keterangan di KPK dan menyerahkan dokumen skema korupsi proyek e-KTP pada 2003. Selama sidang di Pengadilan tindak pidana korupsi, Nazaruddin sebagai pun terus mengungkit Andi.

Dalam indikasi penyimpangan pada tiga tahapan proyek yang ditemukan KPK, Andi Narogong berperan besar pada setiap tahapan. Pada tahap pembahasan anggaran sebelum anggaran formal dikucurkan, penyidik menemukan ada indikasi pertemuanpertemuan tak resmi sejumlah pihak untuk membicarakan proyek e-KTP. Agar mendapatkan persetujuan anggaran proyek e-KTP dari Komisi II DPR, terdakwa Irman ketika menjadi Dirjen Dukcapil, atas restu Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraini, berjanji kepada Ketua Komisi II DPR saat itu, Burhanudin Napitupulu akan memberikan sejumlah uang melalui Andi Narogong.

Beberapa waktu berselang, di ruang kerjanya, Irman mengajak Sugiharto dan Andi Narogong mengadakan pertemuan rahasia. Dalam per-

temuan itu, Irman mengarahkan Andi untuk berkoordinasi langsung dengan Sugiharto.

Hasilnya, Andi berencana menemui Ketua Fraksi Partai Golkar kala itu, Setya Novanto, untuk mendapat kepastian dukungan Golkar terhadap mega proyek tersebut.

DPR mulai melakukan pembahasan RAPBN TA 2011, diantaranya anggaran proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) pada Juli-Agustus 2010.

Andi Narogong beberapa kali melakukan pertemuan dengan beberapa anggota DPR RI khususnya Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazaruddin karena anggota DPR tersebut dianggap sebagai representasi Partai Demokrat dan Partai Golkar yang dapat mendorong Komisi II DPR menyetujui anggaran proyek penerapan e-KTP .

Pertemuan itu menyepakati bahwa DPR akan menyetujui anggaran pengadaan e-KTP sesuai dengan grand design tahun 2010 yakni kurang lebih senilai Rp5.900.000.000.000.

Proses pembahasannya disepakati akan dikawal oleh Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar.

Mereka juga menyepakati adanya bancakan dana e-KTP setelah dipotong pajak. Belanja riil yang terpakai adalah 51 persen (Rp2,662 triliun).

Sisanya, dibagikan untuk anggota komisi II DPR, Novanto, Anas, Nazaruddin.

Pada September-Oktober 2010, Andi mulai mengguyur anggota DPR. Beberapa nama yang disebut antara lain, Anas Urbaningrum, Arief Wibowo, Chaeruman Harahap, Ganjar Pranowo, Agun Gunandjar Sudarsa, Mustoko Weni, Ignatius Mulyono, Taufik Effendi dan Teguh Djuwarno.

Setelah adanya kepastian tersedianya anggaran, Andi Narogong beberapa kali memberikan sejumlah uang kepada pimpinan Badan Anggaran DPR RI, yakni Melchias marcus Mekeng, Mirwan Amir, Olly Dondokambe dan Tamsil Lindrung.

Setelah anggaran proyek eKTP disetujui Komisi II DPR, Andi Narogong kembali membagikan uang, pada Desember 2010, di rumah dinas Sekjen Kemendagri.

Pada tahapan pengadaan, jaksa KPK menyebutkan adanya penyimpangan, dari penentuan harga, sampai pada indikasi kerugian negara Rp2,3 triliun. Jaksa penuntut

menyinggung keterlibatan kelompok Fatmawati, ruko yang dijadikan markas oleh Andi Narogong.

Pengaturan proses pengadaan e-KTP dimulai dari skenario yang dirancang tim Fatmawati. Tujuannya memenangkan konsorsium PNRI dalam lelang proyek eKTP dengan nilai pekerjaan Rp5.841.896.144.993. Meski memiliki peran besar dalam membagi-bagikan fulus eKTP, Andi Narogong belum menjadi tersangka.

Selain dua terdakwa, KPK juga telah memeriksa 19 politikus yang menjabat sebagai wakil rakyat di DPR pada 2011-2012. Di antaranya Chairuman Harahap yang kala itu menjabat ketua komisi II (komisi pemerintahan DPR) dan Setya Novanto, yang saat itu menduduki posisi ketua fraksi Partai Golkar.

Dan yang paling ‘mencengangkan’ dalam kasus ini adalah berapa jumlah dana yang diduga dikorupsi. Dari nilai proyek Rp5,9 triliun, KPK menyebut dana yang dikorupsi mencapai Rp2,3 triliun.

Tidak pelak lagi, rekor jumlah uang yang dikorupsi pecah oleh kasus e-KTP. Ini disebutsebut sebagai mega-skandal karena melibatkan sejumlah nama penting di Republik ini.

Dalam uraian terjadinya tindak pidana korupsi, JPU menyebutkan sejak proyek eKTP dalam tahap pembahasan hingga proses pengadaan.

Dalam hal ini Jaksa KPK membagi dalam tiga tahap.

Tahap pertama adalah pertemuan-pertemuan informal sebagaimana diungkap Febri Diyansyah. “Pertama, pada tahapan pembahasan anggaran, sebelum anggaran formal. Kita temukan adanya indikasi-indikasi pertemuan sejumlah pihak untuk membicarakan proyek e-KTP ini,” beber Febri.

Tahap kedua adalah praktek ijon. Setelah pembahasan Tim Kecil di tahap awal, pada tahap kedua ini melibatkan banyak pihak, antara lain anggota Komisi II DPR dan panitia anggaran dan tentunya pelaksana proyek, kementerian dalam negeri.

“Yang kedua tentu tahap pembahasan anggaran yang melibatkan sejumlah anggota DPR dan juga unsur pemerintah di sana. Nah pada dua tahap awal ini kita menemukan indikasi yang disebut dengan praktik ijon dalam tanda kutip,” sebut Febri.mar/nus/ ber/ta

gota DPR. Padahal, jika sampai divoting, keputusan diterima tidaknya usulan pembentukan pansus ditentukan oleh mayoritas anggota. Jika jumlah pengusul dalam paripurna tidak mencapai mayoritas, otomatis usulan itu akan mental.

“Sebagai usulan, itu sudah memenuhi syarat karena lebih dari dua fraksi dan ditandatangani lebih dari 25 anggota.

Tapi, apa resmi jadi angket tentu perjalanannya masih panjang karena perlu ditanya sikap anggota Dewan masingmasing fraksi terhadap usulan itu,” jelas Yandri yang juga anggota Komisi II. Meski dengan kondisi seperti itu, dia memastikan bahwa para pengusung Pansus Ahok Gate tetap bersemangat. Para pengusung tidak terpengaruh dengan pemberhentian sementara kembalinya Ahok dari

kursi gubernur DKI. Sebab, non aktifnya Ahok karena akan mengikuti kampenye putaran dua bukan karena status hukumnya sebagai terdakwa.

“Yang kami usulkan angket itu kan karena mendagri tidak memberhentikan Ahok padahal dia sudah terdakwa. Jadi, tidak terkait dengan non aktif karena cuti kampanye,” kata Yandri. Selain itu, dirinya juga mempermasalahkan proses serah terima jabatan antara pelaksana tugas gubernur DKI kepada Ahok pada akhir masa kampanye putaran pertama yang diduga ada pelanggaran.

Sebab, serah terima dilakukan pada saat masa cuti kampanye.

“Sertijab dari plt kepada Ahok kenapa terjadi pada saat masih masa cuti kampanye yaitu 11 Februari. Hal ini juga akan kami tanyakan dalam pansus nanti,” tandas Yandri.wa/uja

Pansus Ahok Gate Jalan Terus Tidak mundur... nSambungan Halaman 1

“Pansus angket itu kan dari pengusul sudah disampaikan ke pimpinan DPR. Pimpinan kemudian sudah bawa surat usulan itu ke Badan Musyawarah dan sudah diparipurnakan (dibacakan dalam sidang paripurna). Jadi, kami jalan terus,” kata Yandri Susanto, salah satu pengusul Pansus Ahok Gate di komplek parlemen, Jakarta, Jumat (10/3/2017).

Usulan pembentukan pansus berawal dari kebijakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang kembali mengaktifkan Ahok pasca cuti kampanye pilkada putaran pertama selesai. Partai Gerindra, PKS, Partai Demokrat, dan PAN yang mengusung

pasangan rival Ahok di Pilkada DKI Jakarta tidak terima dengan keputusan itu. Mereka menganggap Mendagri telah melanggar undang-undang karena mengaktifkan kembali Ahok yang sesungguhnya sudah menjadi terdakwa kasus penistaan agama.

Yandri menjelaskan, usai reses nanti, pihaknya akan menindaklanjuti usulan pembentukan pansus. Dalam rapat paripurna setelah reses nanti akan diambil kesimpulan apakah pansus tersebut bisa disahkan atau tidak.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengakui, dalam hitung-hitungan di atas kertas, jumlah pengusung hak angket masih kurang kuat untuk bertarung di paripurna.

Sampai masa reses akhir Februari lalu, pengusung hak angket berjumlah 93 dari 560 ang-

8

EDISI 169 | 13 - 19 MARET 2017

KONSPIRASI

Soeharto (kiri) berada di belakang Sukarno pada Maret 1966.

SUKENDRO MENCIUM GELAGAT BURUK PERTANDA MUNCULNYA SURAT PERINTAH SEBELAS MARET

SUPERSEMAR SEPERTI LORONG TANPA UJUNG Setelah 51 tahun berlalu, Supersemar masih saja menyisakan misteri. Kesimpangsiurannya juga menimbulkan pertanyaan ihwal keabsahan Orde Baru.

P

ADA malam jahanam 30 September itu, sesungguhnya ada satu nama dicoret dalam daftar perwira tinggi Angkatan Darat yang hendak diculik. Sang jenderal sedang menjabat sebagai menteri negara dalam kabinet Dwikora. Ia dikenal sebagai perwira intel andalan dari jenderal yang pangkatnya paling tinggi di antara orang-orang yang akan diculik.

Di masa itu, Sukarno tibatiba memberi perintah pada sang menteri untuk berangkat ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT), memenuhi undangan peringatan kelahiran negeri tersebut. Maka, selamatlah Brigadir Jenderal Ahmad Sukendro dari penculikan dan pembunuhan nahas.

Sebelum ditarik menjadi menteri, Ahmad Sukendro adalah orang kepercayaan Jenderal Abdul Haris Nasution. Nama terakhir ini dikenal kerap berseberangan dengan Sukarno selaku presiden dan Pemimpin Besar Revolusi. Di tahun 1956, Sukendro menjadi mata-mata Nasution yang turut mengintai gerakan kelompok Lubis—dikenal sebagai kelompok anti-Nasution di Angkatan Darat.

Namun, tak selamanya Nasution bisa melindungi Sukendro. Setelah dianggap terlibat dalam penyelundupan pada 1959 di Tanjung Priok—dibongkar Jaksa Agung Gatot Tarunamihardja—Sukendro dicopot dan dikirim ke pelatihan di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung.

Di Jakarta, keterlibatan Sukendro dalam skandal penyelundupan membikin dirinya dan sejumlah perwira senior lain dipermalukan. “Kegiatan penyelundupan yang dilakukan kelompok Mabes AD dikendalikan oleh Sukendro dan Kolonel Ibnu Sutowo,” tulis David Jenkins dalam Soeharto & Barisan Jenderal ORBA : Rezim Militer Indonesia 19751983 (2010).

Arsip CIA bertajuk “Central Intelligence Agency 11 September 1959” pun mencatat kasus Sukendro. “Jenderal Nasution, yang merangkap jabatan Kepala Staf dan Menteri Pertahanan, telah berusaha menentang Jaksa Agung Gatot Tarunamihardja, menyelidiki kembali perdagangan (gelap) menyimpang yang melibatkan kepala intelijen tentara Letnan Kolonel Sukendro.”

Kasus yang mencuat sejak akhir Februari 1959 ini oleh Nasution dianggap sudah ditutup. Namun, pada 9 September, sang Jaksa Agung balik dilaporkan atas tuduhan palsu.

Mengenai kedekatan Sukendro dengan CIA, menu-

rut John Roosa dalam Dalih Pembunuhan Massal (2007), Sukendro pernah belajar di Universitas Pittsburgh dan menjalin kontak lebih dekat dengan para pejabat AS dan CIA. Ketika karirnya suram di akhir dekade 1950an itu, Sukendro baru berusia sekitar 36 tahun. Ia lahir di Banyumas, 16 November 1923. Menurut Harsya Bachtiar dalam Siapa Dia Perwira Tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (1988) Sukendro terlempar dari tempat prestisius bernama Staf Umum Angkatan Darat di Jakarta, saat ia berpangkat kolonel.

Meski bukan orang Sunda, dia kemudian bergabung dalam Divisi Siliwangi dengan Nasution sebagai panglima.

Sebagai pemimpin dan politisi militer, Nasution tentu mengenali kemampuannya.

Sukendro menjadi perwira intel dalam bagi kepemimpinan Nasution di Angkatan Darat pada tahun 1950an.

Di tahun-tahun berikutnya, Sukendro giat mendukung Liga Demokrasi yang menentang rencana Sukarno mengendalikan parlemen. Liga ini segera diberangus Sukarno dan Sukendro dibuang, dijadikan atase pertahanan ke luar negeri.

Selama dua tahun, dia berada dalam posisi orang buangan yang dipakainya untuk belajar di Universitas Pittsburgh.

Hidup dan karir Sukendro mulai terang kembali akhir 1963. Setelah merasa masuk ‘kotak’ dan karirnya nampak suram awal usia kepala empat, ia dipanggil pulang. Menurut John Roosa, Ahmad Yanilah—saat itu pemimpin tertinggi Angkatan Darat—yang memanggilnya pulang.

Oleh Yani, Sukendri diberi kepercayaan untuk merancang komplotan tingkat tinggi.

Masih menurut John Roosa, Yani mempercayai Sukendro karena sekitar Juli hingga September 1960, Sukendro telah menghajar dan mempersulit PKI. Apa yang terjadi kemudian, Sukendro akhirnya malah dekat dengan Sukarno.

Tak tanggung-tanggung, sang presiden mendapuknya menjadi menteri negara. Menurut Harsya Bachtiar, dia diperbantukan dalam Presidium Kabinet Dwikora sejak 27 Agustus 1964 hingga 21 Februari 1966.

Sukendro sadar bahwa “Sukarno mungkin menghendaki dirinya dalam kabinet untuk mengimbangi tokoh PKI Njoto yang beberapa bulan sebelumnya diangkat sebagai satu diantara tiga menteri negara yang diperbantukan dalam presidium,” tulis David Jenkins. Jenkins juga menyebut tugas khusus Sukendro yang

lain: mengawasi gerak Pangkostrad Soeharto.

“Untuk menangkap pencuri, haruslah digunakan otak pencuri juga,” tulis Jenkins untuk mengibaratkan cara Sukarno mengawasi orang macam Soeharto.

Baik Soeharto maupun Sukendro sama-sama pernah bermasalah dalam kasus penyelundupan pada 1959. Di malam jahanam 30 September 1965 (G30S) pun keduanya sama-sama tak menjadi korban. Malam itu, Soeharto ada di Jakarta, antara Rumah Sakit Gatot Subroto dan rumahnya di Cendana, sedangkan Sukendro di Peking, Tiongkok.

Meski selamat dari penculikan, menurut Jenkins, Sukendro tak bisa berbuat banyak seperti halnya perwira menengah bawahan Mayor Jenderal Soeharto. Bahkan Nasution, meski selamat juga tak bisa berbuat banyak. Di masa-masa yang kacau, pada 24 Februari hingga 28 Maret 1966, Sukendro menjabat posisi ganda: menteri negara sekaligus menteri transmigrasi dan koperasi.

Di masa-masa turbulensi politik, Sukendro berada di Istana Merdeka ketika Supersemar diberikan kepada Soeharto. Dalam buku AM Hanafi Menggugat: Kudeta Jend. Soeharto dari Gestapu ke Supersemar (1998), AM Hanafi yang ketika itu Duta Besar Indonesia untuk Kuba dan berteman dengan Sukendro, juga sedang berada di sana.

Pada 11 Maret 1966 itu, keduanya melihat presiden diikuti para wakil perdana menteri (waperdam) tergopoh-gopoh menuju Bogor. Istana mulai tidak aman. Ada pasukan tak dikenal di luar, yang ternyata pasukan Kostrad yang ditempatkan Kemal Idris. Sukendro, yang merasa ada gelagat tidak baik bagi presiden, kemudian meminta AM Hanafi untuk mengejar Presiden dan menempelnya di mana pun ia berada.

“Jangan tinggalkan bapak [Sukarno] sendirian,” kata Sukendro pada Hanafi. Meski sudah berusaha, Hanafi gagal.

Dia tidak dapat tempat duduk untuk ikut di dalam helikopter presiden. Petang harinya, barisan jenderal pendukung Soeharto sudah mengantongi Supersemar yang bukan main saktinya, sehingga Soeharto akhirnya menjadi presiden.

AM Hanafi hanya bisa menyesal. Setelah 11 Maret, Hanafi kembali ke posnya di Havana, Kuba. Seperti Sukendro, karir Hanafi pun suram.

Mereka terlempar dari pusat kekuasaan dan tak pernah kembali.

“Tidak ada orang intelijen yang lebih hebat daripada dia.

Karena itu saya selalu mencurigainya,” kata Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) Jenderal Soemitro tentang Sukendro.

Namun, sang perwira intelijen tetap berusaha melawan. Dia pernah menghuni bui Rumah Tahanan Militer selama 9 bulan pada 1967.

Beruntung, selepas dari tahanan, Gubernur Jawa Tengah Supardjo Rustam mengangkatnya sebagai Direktur Perusahaan Daerah di Jawa Tengah.

David Jenkins mencatat bagaimana Sukendro di Masa Orde baru tetap melawan bersama jenderal-jenderal lain.

Supersemar Beranak Pinak Setelah 51 tahun berlalu, Supersemar masih saja menyisakan misteri. Kesimpangsiurannya juga menimbulkan pertanyaan ihwal keabsahan Orde Baru.

Semakin sering berusaha dikuak, persoalan Surat Perintah 11 Maret 1966 itu justru kian kompleks. Dari dua versi yang semula diperdebatkan, Supersemar sekarang sudah “beranak” lagi menjadi tiga versi, atau empat, bahkan lima?

Mau sampai kapan bangsa ini meributkan Supersemar?

Surat sakti yang menandai pergantian rezim Sukarno ke Orde Baru itu memang mandraguna lantaran sampai saat ini belum terungkap fakta kebenarannya.

Inti dari Supersemar adalah surat perintah dari Presiden Sukarno yang ditandatangani tanggal 11 Maret 1966. Isinya adalah instruksi presiden kepada Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam pengamanan negara yang memang sedang rentan saat itu, salah satunya karena dampak peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Fakta penerapannya memang sangat fatal. Terlepas dari segala kepentingan dan “kesaksian” dari sejumlah pihak yang kemudian disangkal atau muncul “kesaksian” lainnya dan lantas berbantah klaim, Soeharto memakai Supersemar untuk “mengamankan” jalannya pemerintahan.

Supersemar pun difungsikan sebagai surat sakti yang pada akhirnya menjadi legitimasi Soeharto untuk mengambil-alih pucuk pimpinan negara dari Sukarno. Inilah sinyal awal lahirnya Orde Baru yang lantas berkuasa hingga lebih dari tiga dekade lamanya, dan itulah kenyataan sejarah yang telah terjadi.

Yang menjadi persoalan, Supersemar tidak hanya ada satu versi saja sehingga apa yang sebenarnya diperintahW W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

kan Presiden Sukarno kepada Letjen Soeharto saat itu belum terkuak dengan pasti: apakah sekadar menjaga keamanan negara termasuk presiden dan keluarganya, atau pengalihan

“Supersemar versi TNI AD itu sudah dibuat dengan teknologi mesin komputer.

Padahal, tahun 1966 belum digunakan mesin komputer,

kekuasaan? Penafsiran dan pengaruh penguasa saat itu juga turut menentukan jalannya sejarah di negeri ini.

Hingga 2013, setidaknya ada 4 versi Supersemar yang disimpan oleh pihak Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Keempat versi itu berasal dari tiga instansi, yakni 1 versi dari Pusat Penerangan (Puspen) TNI AD, 1 versi dari Akademi Kebangsaan, dan 2 versi dari Sekretariat Negara (Setneg). Yang menjadi pegangan selama Orde Baru adalah versi pertama dari Puspen TNI AD. Lantas, manakah Supersemar yang asli dari keempat versi itu? Ternyata tidak ada alias palsu semua. Hal tersebut dinyatakan langsung oleh mantan Kepala ANRI, M. Asichin, saat menjadi pembicara dalam Workshop Pengujian Autentikasi Arsip di Jakarta pada 21 Mei 2013.

“Dari bantuan pemeriksaan laboratorium forensik (Labfor) Mabes Polri, semuanya dinyatakan belum ada yang orisinal, belum ada yang autentik. Jadi, dari segi historis, perlu dicari terus di mana Supersemar yang asli itu berada,” ungkap M. Asichin kala itu seperti dikutip www.menpan.go.id.

Terkait Supersemar versi Puspen TNI AD yang selama ini dijadikan pegangan Suharto, M. Asichin menegaskan itu juga tidak asli. Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan bahwa suksesi kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto memang tidak terjadi seperti yang selama Orde Baru diyakinkan kepada masyarakat.

masih menggunakan mesin ketik manual. Berarti dokumen itu palsu, dibuat setelah tahun 1970-an,” kata M. Asichin.

Jika keempat versi Supersemar yang disimpan ANRI ternyata palsu, lantas di manakah naskah yang asli?

“Tidak ada yang tahu di mana surat asli Supersemar berada. Selain itu, banyak versi yang beredar... Teks otentik itu penting untuk kita lihat asas orisinalitasnya. Kalau tidak ada, ya seperti sekarang, debat yang tidak ada habisnya,” kata sejarawan muda, Bonnie Triyana, seperti dilansir Rappler, 11 Maret 2015.

Ya, persis yang Bonnie katakan, bahkan hingga tahun 2017 ini, belum ada kejelasan ihwal Supersemar. Maka, tidak salah jika Mahfud MD meminta semua pihak untuk move on. Terlepas dari kontroversi dokumen Supersemar, ahli hukum tata negara ini berpendapat peralihan yang terjadi saat itu sah secara hukum. ”Bagi hukum tata negara, masalah Supersemar dalam sejarah sudah tidak bisa dipersoalkan lagi. Kita harus move on untuk berdamai dengan sejarah. Kita harus bisa menerima perjalanan sejarah bangsa sebagai fakta,” kata Mahfud MD dalam Diskusi Nasional tentang Implikasi Supersemar Bagi Peradaban Indonesia di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, 23 Maret 2016.

“Kekuasaan Orde Baru dengan produk hukum yang lahir dari Supersemar itu sah. Jika ada yang mengatakan bahwa Orde Baru adalah rezim haram, maka segala yang kita miliki termasuk keberadaan kita juga haram,” imbuhnya.

Ada yang bilang bahwa Supersemar adalah media untuk upaya kudeta merangkak. Bila itu yang memang terjadi, kata Mahfud, tetap saja ke-

munculan Orde Baru adalah sah karena telah diakui oleh dunia internasional.

“Di dalam fakta politik dan filsafat hukum tata negara, pengambilan kekuasaan yang bisa dipertahankan secara efektif dan mendapatkan pengakuan internasional menjadi sumber hukum,” tandas Mahfud.

“Dulu (reformasi 1998) saya juga ikut mendemo Pak Harto karena ada kesalahan, tapi saat ini ternyata lebih salah lagi. Semua rezim memiliki kebijakan sendiri. Ada segi positif dan negatifnya,” lanjut mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI ini.

Jangankan Mahfud MD, sejarawan LIPI yang kerap mengkritisi Orde Baru, Anhar Gonggong, pun menilai bahwa ribut-ribut Supersemar sudah tidak relevan lagi. Hampir semua tokoh terkait telah tiada. Jika nantinya Supersemar yang asli ditemukan, siapa yang harus bertanggungjawab atas kekeliruan sejarah yang telah terlanjur terjadi?

“Pak Harto sudah meninggal, Bung Karno juga sudah meninggal,” ucap Anhar Gonggong dalam diskusi Peringatan 50 Tahun Supersemar di Jakarta, 13 Februari 2016.

Supersemar masih seperti lorong tanpa ujung, hanya menjadi komoditas semu yang ramai diributkan dan diperdebatkan manakala tanggal kenangan itu datang saban tahunnya. Atau jangan-jangan, surat sakti itu memang tidak pernah ada?

Maka, seperti kata Anhar Gonggong, “Mari kita tempatkan ini sebagai peristiwa sejarah yang biasa saja.”ntir

SARASEHAN LENSA INDONESIA EDISI 169 | 13 - 19 MARET 2017

ANGGARAN DKI JAKARTA RP 70 TRILIUN RAWAN JADI BANCAKAN, KPK DIMINTA BUAT DESK KHUSUS

REZIM PRASETYO “PETIESKAN” KASUS PENJARAH ASET ANCOL BEACH CITY FREDIE TAN KPK HARUS SEGERA MEMBUAT DESK KHUSUS BAGI PEMPROV DKI. PASALNYA, ULAH FREDIE TAN CS YANG DENGAN LELUASA MENJARAH ASET ANCOL BEACH CITY TELAH MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA.

Sarasehan Lensa Indonesia di Cikini, Jakarta Pusat. Dari kiri Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso, Politikus PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat, pengamat politik dan anggaran pemerintah, Uchok Sky Khadafi.

P

fokus

olitikus PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas kasus pengalihan penggunaan lahan milik Pemprov DKI Jakarta di Ancol Beach City Music Stadium (Mall Ancol), Jakarta Utara. Sebab, ia menduga, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bakal makin merugi terkait asetnya yang seluas ribuan meter persegi tersebut.

“Yang saya maksud hubungan kerjasama PT Jaya Ancol Tbk dengan PT Wahana Agung Indonesia Propetindo. Saya sudah tembuskan ke KPK. Saya sampaikan perihal informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi. Ini bukan surat gelap, karena saya sebutkan identitas saya,” beber Henry dalam diskusi sarasehan yang digelar Lensa Indonesia bertema “Membongkar Kejahatan Sistemik Tindak Pidana Korupsi Penjarah Aset Pemerintah (DKI Jakarta), Kerugian Negara Berkelanjutan?” di Cikini, Jakarta, Jumat (10/3/2017).

Kasus bermula ketika PT Jaya Ancol Tbk, sebagai pengelola ABC, melakukan kontrak kerja dengan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP). Namun belakangan, tempat tersebut beralih fungsi dari tempat pertunjukan megah atau konser dan mendatangkan artis mancanegara itu, menjadi mal.

Menurutnya, PT Jaya Ancol Tbk, telah melakukan pembiaran yang dipandang merugikan negara, dalam hal ini Pemprov DKI. “PT Jaya Ancol melakukan pembiaran yang saya duga salah satunya soal nilai sewa jangka panjang. Kontrak awal PT Jaya Ancol dengan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo, sebesar Rp 21 juta lebih. Dalam realisasinya, hanya Rp 6,7 juta. Maka harusnya nilainya dengan luas 13 ribu meter, nilainya Rp 309 miliar. Tapi sewa hanya mendapatkan Rp 60 miliar.

Sehingga ini menimbulkan kerugian negara,” jelas Henry.

Pria yang duduk sebagai anggota Komisi II DPR RI itu, juga menyebut kasus pengalihan ini mandek di Kejaksaan Agung. Yah, sejak rezim

Freddy Tan alias Awi.

berganti dan Kejaksaan Agung di bawah kendali HM Prasetyo mem”peties”-kan kasus tersebut. Lalu, Henry bercerita mengirim surat ke KPK untuk mengambil alih kasus ini, hingga menyurati Presiden Joko Widodo. Namun, semua pengaduannya tidak ditanggapi.

Padahal, pemilik PT Wahana Agung Indonesia, Freddy Tan, sudah berstatus tersangka. Henry melanjutkan, pihaknya pernah menanyakan langsung perkembangan kasus ini langsung ke Jaksa Agung, H.M. Prasetyo. Dengan enteng, Jaksa Agung menjawab bahwa kasus itu mengandung banyak kepentingan.

“Dia bilang, wah mas, banyak pihak yang berkepentingan. Lalu senyum-senyum enggak jelas dan pergi,” kata Henry.

Di dalam surat yang disampaikan oleh Henry kepada Presiden Jokowi, ia menulis tentang kekecewaannya atas sikap Jaksa Agung yang berkelit dan enggan mengusut kasus ini.

“Saya juga bertulis surat dan menghadap ke KPK bawa setumpuk dokumen. Saya minta KPK mengambil alih kasus ini. KPK berwenang mengambil alih penyidikan yang tidak berjalan, tapi tetap tidak direspons,” jelas Henry.

Ditambahkannya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) pada 10 Maret 2015 telah memberikan izin penggeledahan rumah Freddy Tan di Teluk Gong Rt. 005/ Rw.008 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, pada 27 Maret 2015. Izin peng-

JAKSA TERIMA SUAP RP 50 JUTA DARI TERDAKWA NARKOBA? BACA HALAMAN 10 | HUKUM

geledahan juga diberikan terhadap kantor milik Freddy Tan selaku Dirut PT. Wahana Agung Indonesia (PT.WAI) di Jalan. Pantai Indah Barat Kompleks Toho PIK Blok E No.12 Kamal Muara, Jakarta Utara.

Namun, penyidik Kejagung tidak melakukan penggeledahan.

“Saya meragukan Jaksa Agung dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Padahal dugaan korupsi berjamaah yang dilakukan Fredie Tan sudah sangat gamblang.

Selama 12 tahun mereka itulah yang mengetahui seluk beluk adanya permainan korupsi beromzet triliunan rupiah di perusahaan BUMD tersebut,” tegas Henry.

“Entah mengapa Kejaksaan Agung seperti dibuat tak berkutik dalam tangani kasus Fredie Tan cs.

Sudah jadi tersangka tapi hingga saat ini belum juga di proses pelimpahan perkaranya ke Pengadilan Tipikor,” tambahnya.

Dijelaskannya, ada tiga tersangka dalam kasus tersebut, yakni Fredie Tan, Komisaris PT Delta Jakarta Oky Sukasah, dan bekas Dirut PT Jakarta Propertindo (Jakpro) I Gusti Ketut Gede Suena.

“Anehnya, semuanya belum ditahan. Bahkan kini mereka bebas melenggang kangkung kendati telah di cegah tangkal (cekal) untuk tidak berpergian ke luar negeri,” tandasnya. Senada, Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso mengatakan, pertunjukan internasional yang menghadirkan bintang-bintang dunia di Ancol Beach City (ABC) seharusnya rutin digelar. Namun, sejak 2014, pertunjukan itu tak lagi digelar dan merugikan Pemprov DKI. “Ada kerugian, kalau ada show, maka Ancol dapat (keuntungan) dari pintu masuk. Sekali event 7.000 orang,” ujar Santoso di kesempatan yang sama.

Namun, karena pertunjukan internasional tersebut tak lagi ada, pemasukan PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) juga tidak ada yang berimbas pada keuangan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Pembangunan Jaya Ancol diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan bisnis.

PEMPROV BERI PENGHARGAAN 578 PERUSAHAAN DI JATIM

Pengembangan bisnis akan memberikan keuntungan, baik kepada BUMD tersebut, maupun kepada Pemprov DKI Jakarta sebagai pemilik saham.

“Karena itu tidak dilakukan, terjadilah kerugian negara. Kalau dihitung bisa triliunan karena kerja sama 35 tahun,” kata dia.

Santoso mengatakan, Music Stadium untuk pertunjukan internasional pun beralih fungsi menjadi mall. Salah satu persoalan pada PT Pembangunan Jaya Ancol, kata Santoso, PT PJA berbeda dengan BUMD lainnya. PT PJA kini menjadi perusahaan terbuka yang menerima saham dari swasta. PT PJA juga disebut tidak mau menerima penyertaan modal daerah dari Pemprov DKI Jakarta. Sebab, menurut Santoso, para pemegang saham takut apabila saham mereka anjlok dengan adanya penyertaan modal daerah dari Pemprov DKI Jakarta.

“Cuma PT Pembangunan Jaya Ancol yang tidak mau terima penyertaan modal daerah. Karena kalau diberikan, pemilik saham akan terdelusi, turun. Itu dicegah,” ucap Santoso.

Dalam kasus ini sudah sangat jelas perkaranya. Penyidik Kejaksaan Agung sudah menetapkan Fredie sebagai tersangka.

“Fakta dan bukti kejahatan tipikornya sudah terang benderang.

Namun sampai saat ini aparat penegak hukum belum bisa menyeret pihak-pihak yang terlibat ke dalam penjara,” imbuhnya. Menurut Santoso, WAIP berusaha mengubah fungsi Music Stadium Ancol Beach City menjadi mall dengan terlebih dahulu mengubah namanya menjadi ABC Lifestyle Mall, lalu ABC Mall, kemudian ABC Celebrity Mall.

“WAIP juga tidak melakukan pembayaran Pajak Pembangunan dan tidak mampu mengadakan show international setelah ribut dengan MEIS,” bebernya.

Sementara itu Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M Rum dihubungi beberapa kali, baik via telepon maupun WhatApp belum mendapat respons.

Sementara itu pengamat politik

JALUR LINTAS SELATAN DARI BANTEN HINGGA BANYUWANGI SIAP DIKEBUT BACA HALAMAN 15 | OTONOMI WWW.LENSAINDONESIA.COM

dan anggaran pemerintah, Uchok Sky Khadafi menilai Pemprov DKI Jakarta merupakan pemerintah daerah di Indonesia yang paling besar anggarannya. Untuk meningkatkan keamanan uang rakyat dari berbagai tindak korupsi, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk membuat desk khusus bagi DKI. “Dana APBD DKI tiap tahunnya sekitar Rp 70 triliun, belum termasuk pendapatan dari program CSR, Kewajiban Pengembang, Koefisien Luas Bangunan (KLB) dan lainnya.

Anggarannya benar-benar paling besar di Indonesia, sehingga rawan jadi bancakan oknum,” ujar Uchok.

Entah mengapa Kejaksaan Agung seperti dibuat tak berkutik dalam tangani kasus Fredie Tan cs. Sudah jadi tersangka tapi hingga saat ini belum juga di proses Henry Yosodiningrat Politikus PDI Perjuangan Menurut Uchok, desk khusus itu nantinya untuk menindak penyalahgunaan anggaran yang dikelola Pemprov DKI. “Keberadaan Desk DKI tentu akan membuat PNS DKI berpikir ulang untuk melaksanakan niat jahat, mencuri uang rakyat. Mudah-mudahan harapan ini dapat segera direalisasi KPK,” sambungnya.

PT WAIP dituding kerap melakukan wanprestasi. Merujuk pada data, PT WAIP tidak sanggup menentukan berapa kali show international

yang harus diadakan dalam 1 tahun dalam Music Stadium yang dioperasikannya. Selain itu, PT WAIP juga berupaya mengubah fungsi Music Stadium ABC (Ancol Beach City) menjadi mal dengan terlebih dahulu mengubah nama menjadi ABC Lifestyle Mall lalu ABC Mall kemudian ABC Celebrity Mall.

Tidak hanya sampai di situ, PT WAIP juga tidak melakukan pembayaran Pajak Pembangunan dan tidak mampu mengadakan show international setelah ribut dengan MEIS. Hal ini merugikan PT PJA karena tidak mendatangkan ratusan ribu pengunjung lagi tiap tahunnya.

Akibatnya sengketa tersebut PT. PJA mengeluarkan surat peringatan pertama (SP.1) kepada PT. WAIP pada 15 Agustus 2014. Tujuh hari kemudian setelah SP.1 pada 25 Agustus 2014 PT. PJA kembali memberikan SP.2 kepada PT. WAIP. Sesuai perjanjian yang disepakati PT. PJA dengan PT. WAIP sesudah 60 hari dari SP.2 maka perjanjian otomatis berakhir tanpa melalui pengadilan diubah melalui mediasi.

Dalam mediasi PT. PJA menyampaikan daftar wanprestasi PT. WAIP. Namun dalam rapat mediasi pada 20 November 2014 hal itu tidak ditanggapi. Karena pihak PT. WAIP tidak menanggapi akhirnya pada 19 Juni 2015 PT. PJA mengajukan somasi terhadap PT. WAIP. Namun somasi tersebut tidak dilanjutkan ke pengadilan tapi dihentikan diduga dengan upeti kepada oknum pejabat PT. PJA sebesar Rp 6 miliar.

Untuk itu berbagai pihak berharap Penyidik Kejagung bisa bekerjasama dengan Penyidik KPK melakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan dari Fredie Tan alias Awi selaku Dirut PT. WAIP, Rahardjo Djali mantan BPKP selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Jakpro, Drs. Subandi Suwarto selaku Komisaris PT. Putra Teguh Perkasa Propertindo, Taher Santoso Tjioe paman Fredie Tan, I Gusti Ketut Gde Suena selaku Dirut PT. Jakpro, Ongky Sukasah pendahulu I Gusti Ketut Gde Suena sebagai Dirut PT. Jakpro dan Wiriatmoko selaku Kepala Dinas P2B Pemda DKI Jakarta.nnov

LAYAK DITIRU! PENJUAL SEMPE BEROMZET RATUSAN JUTA BACA HALAMAN 13 | INSPIRASI USAHA

HUKUM

10

EDISI 169 | 13 - 19 MARET 2017

Hakim PN Surabaya Dicurigai ‘Permainkan’ Sidang Praperadilan HAKIM Pengadilan Negeri Surabaya, Hariyanto dicurigai telah ‘mempermainkan’ sidang praperadilan yang di ajukan dua tersangka kasus penipuan dan penggelapan yaitu Cicik Permata Dias Suciningrum, warga Pondok Bambu Jakarta Timur dan Moh Sutomo Hadi, warga Jl Kalijudan Taruna, Surabaya.

Dalam sidang putusan yang digelar di Ruang Kartika Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (07/03/2017), Hariyanto sebagai hakim tunggal menolak permohonan praperadilan tersebut.

“Menolak permohonan praperadilan pemohon (Cicik dan Sutomo) dan membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara,” katanya membacakan amar putusan.

Hakim Hariyanto menyatakan, penetapan Cicik dan Sutomo sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan oleh Polrestabes Surabaya telah sah.

Menurutnya, hakim praperadilan hanya memutus masalah sah tidaknya penetapan tersangka saja, tanpa memasuki pokok perkara, yaitu tuduhan penipuan dan penggelapan.

“Itu merupakan kewenangan hakim pemeriksa materi pokok perkara, bukan kewenangan hakim peradilan,” kata Hakim Hariyanto.

Pada sidang sebelumnya, saksi ahli pidana dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya DR Tutik Rahayu Ningsih menjelaskan, sebagai mana diatur dalam pasal 77 sampai 83 KUHP, hakim praperadilan boleh memutus untuk menunda perkara pidana apabila pidana tersebut masih berkaitan dengan perdata yang dilayangkan pemohon.

Usai persidangan, O’od Chrisworo kuasa hukum pemohon mengaku sangat menyesalkan putusan hakim. Pasalnya, hakim dianggap telah salah melakukan penerapan hukum.

“Itu memang subyektifitas hakim dalam memutus, tapi jangan lupa subyektifitas tersebut bisa bisa dimainkan karena tidik bisa banding dan beraifat final.

Mestinya, lanjut dia, praperadilan diperiksa hakim dan yang menilai 3 orang yang kredibel yang ditunjuk para pihak,” terang O’od usai persidangan.

Menurutnya, praperadilan bukan hanya mengacu kepada pasal 77 KUHAP saja, melainkan sampai pasal 83 KUHAP. Sedangkan dalam pasal 81 KUHAP sudah sangat jelas disebut, praejudicial getschil Jo perma 1 tahun 1956 Jo sema 4 tahun 1980. Dimana secara dijelaskan Hakim diberi kewenangan untuk menilai lebih mendahulukan perkara per-

data nya dari pada pidana apabila keduanya berkaitan.

“Kami sedang ajukan gugatan perdata, Nah didalam gugatan perdata Nomor 721/Pdt.G/ PN.Surabaya/2016 itulah kami masih menguji keabsahan bukti yang diajukan dalam laporan pidananya, bagaimana seseorang akan dihukum jika buktinya saja masih dikaji, ” tambah O’od.

Lebih lanjut O’od menjelaskan, pihaknya akan mengambil upaya hukum kendati secara Undang-Undang hal tersebut tidak diatur. “Kami mencari keadilan karena ada kekeliruan dalam penerapan hukumnya,” sambungnya.

Permohonan praperadilan tersebut dilakukan pemohon atas penetapan kedua kliennya sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan atas laporan Sie Probo Wahyudi warga Kalijudan.

Saat itu, kedua kliennya bersama pelapor melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan dikawasan jalan Kenjeran 348-350 Surabaya. Namun, dibelakangan hari terlapor membatalkan jual beli tersebut.

Ternyata diketahui, Probo (pelapor) membuat skenario dengan menggandeng pihak lain terhadap objek tanah dan bangunan tersebut. Terlapor bekerja sama dengan Notaris Eny Wahyuni untuk membuatkan akte jual beli antara terlapor dengan Wijaya (pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan).

“Di dalam tiga akte notaris itulah terlapor membuat keterangan palsu,” papar O’od.

Saat membuatkan Ikatan Jual Beli (IJB), sambung O’od, pihak Notaris tidak pernah melakukan pengecekan ke BPN terhadap keabsahan sertifikat Nomor 71.

“Padahal terhadap sertifikat Nomor 71 sejak 1995 hingga 2015, dipertahankan oleh Wijaya (Pemilik SHM No 71) dimana BPN Sebagai para pihak, akan tetapi Notaris Eny Wahyuni tetap membuat ikatan jual beli dan kuasa jual terhadap SHM Nomor 71 yang berupa fotokopi yang tidak aslinya. Apalagi didalam akte menyebutkan kejadian yang belum pernah terjadi,” jelasnya.

Ironisnya lagi, dengan dasar akte notaris itulah, dipakai Probo untuk mempidanakan kliennya. Tak hanya Cicik yang dilaporkan, Probo juga mempidanakan Moch Soetomo Hadi (penerima kuasa dari Cicik) dengan dugaan melakukan penipuan dan penggelapan.

“Dasar laporan itu didasarkan dari akte notaris Eni Wahyuni yang keabsahannya sedang diuji di PN Surabaya melalui gugatan perdata Nomor 721/Pdt.G/2016/PN.Surabaya,” pungkas O’od.nrofik

DIVONIS 4 TAHUN, OKNUM POLISI MINTA UANG SOGOKAN DIKEMBALIKAN

Jaksa Terima Suap Rp 50 Juta dari Terdakwa Narkoba?

Divonis 4 tahun, oknum polisi langsung naik pitam ke persidangan. Dia meminta jaksa untuk mengembalikan uang sogokan sebesar Rp 50 juta.

H

AKIM Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Sobri oknum anggota polisi yang menjadi terdakwa kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

Ketua Majelis Hakim Sigit Sutriono dalam pertimbangan amar putusan menyampaikan, bahwa terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dan terdakwa merupakan anggota polisi yang masih aktif.

“Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun penjara, denda sebesar 800 juta serta subsider 1 bulan penjara,” ucap Sigit saat membacakan amar putusan, Kamis (09/03/2017).

Meski telah menjatuhkan vonis, namun belum memiliki kekuatan hukum tetap atau incraht, karena terdakwa M. Sobri maupun Jaksa Wilhelmina Manuhuttu selaku jaksa pengganti dari jaksa Damang Anubowo sama-sama belum bersikap dan menyatakan pikir-pikir.

Sementara itu, Sobri yang tidak terima divonis 4 tahun penjara tersebut langsung mengamuk. Di depan majelis

Sobri saat keluar dari ruang sidang PN Surabaya (kiri). Jaksa Damang Anubowo.

hakim dan jaksa penuntut umum (JPU) Sobri pun mengungkap bahwa dirinya sempat dijanjikan vonis ringan oleh jaksa penuntut umum.

Kata Sobri, dirinya telah dimintai uang ‘sogokan’ sebesar Rp 150 juta oleh JPU Damang Anubowo. Sebagai tanda sepakat, ia pun telah menyerahkan uang sebesar Rp 50 juta.

Dengan diselimuti emosi, terdakwa langsung menghampiri jaksa Wilhelmina Manuhuttu. Ia meminta jaksa Damang Anubowo agar mengembalikan uang Rp 50 juta yang sudah ia serahkan.

“Mana Jaksa Damang saya minta uang saya kembali,” tanya terdakwa ke jaksa Welly.

Mendenger pertanyaan itu, Jaksa Welly pun menjawab tidak tau. “Saya hanya jaksa pengganti,” jawabam Welly.

Saat dikonfirmasi, terdakwa mengaku bahwa dirinya dimintai uang sebesar 150 juta dengan janji memberikan hukuman ringan.

“Jaksanya Damang minta 150 juta, saya kasih uang muka 50 juta. Selanjutnya saya kasih 100 juta tapi uang saya dikembalikan,” ucap Sobri sambil berjalan menuju ruang tahanan

PN Surabaya.

Terpisah, Jaksa Damang Anubowo membantah telah menerima uang suap Rp 50 juta dari Sobri, agar divonis ringan.

Damang mengaku, bahwa dirinya tidak pernah bertemu dengan pihak Sobri.

“Dia itu orang frustasi. Saya tidak pernah bertemu dengan pihaknya, apalagi menerima uang seperti yang dituduhkan itu. Biarkan saja, nanti Kejati (Kejaksaan Tinggi Jatim) pasti akan melakukan pemeriksaan dan dikonfrontir,” kata saat ditemui lensaindonesia.com di kantornya, Jumat (10/03/2017).

Damang menyatakan bahwa dari hasil konfrontir nantinya akan diketahui siapa yang berbohong. “Kalau memang saya menerima, nanti saat dikonfrontir pasti ketahuan, siapa yang berbohong. Kalau disuruh mengembalikan, apa yang dikembalikan, orang saya tidak menerima,” pungkasnya.

Bantahan serupa juga disampaikan Kasi Pidum Kejari Surabaya Joko Budi Darmawan.

“Tidak benar itu Mas. Saya sudah konfirmasi sama JPUnya (Damang Anubowo),” singkat Joko Budi Darmawan saat dihubungi melalui telepon.

Seperti ketahui, M Sobri seorang oknum polisi yang menjadi terdakwa kasus penyalahgunaan mengamuk di ruang sidang Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (09/03/2017).

Sobri tidak terima divonis 4 tahun penjara oleh mejelis hakim yang diketuai Sigit Sutriono.

Di hadapan majelis hakim dan para jaksa penuntut umum, Sobri yang kalap kemudian mengungkapkan bahwa dirinya telah menyetor uang Rp 50 juta sebagai uang muka untuk meringankan hukuman.

Diungkapkan Sobri, sebagai ‘mahar’ meringankan hukuman tersebut jaksa Damang Anobowo memintanya menyediakan uang sebesar Rp 150 juta.

Usai hakim membacakan amar putusan itu, Sobri sempat menghampiri jaksa Wilhelmina Manuhuttu. Ia meminta jaksa Damang Anubowo agar mengembalikan uang Rp 50 juta yang sudah ia serahkan.

“Mana Jaksa Damang saya minta uang saya kembali,” tanya terdakwa ke jaksa Welly.

Mendenger pertanyaan itu, Jaksa Welly pun menjawab tidak tau. “Saya hanya jaksa pengganti,” jawab Welly.nrofik

Dua Saksi Chin Chin Cabut Keterangan BAP

Kepala BNNP Jatim, Brigjen Pol Fatkhur Rahman.

BNNP Jatim Nyatakan Permen Dot Tidak Mengandung Narkoba BADAN Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur menyatakan bahwa permen dot yang diamakan petugas Satpol PP Kecanatan dari sejumlah kantin sekolah di Surabaya tidak mengandung narkoba.

Berdasarkan hasil uji laboratorium, permen jenis lolipop yang digemari anak-anak tersebut aman untuk dikonsumsi.

Kepala BNNP Jatim, Brigjen Pol Fatkhur Rahman menjelaskan, selain permen pihaknya telah melakukan uji Laboratorium terhadap sample beberapa makanan lain yang turun diamankan. Selain BNNP Jatim, uji laboratorium juga dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan menyatakan hasilnya negatif dari narkoba.

“Tidak ada unsur narkotika maupun psikotropika, makanan dan minuman serta permen yang dilakukan uji laboratorium, layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat dan anak anak,” terang Fatkhur di Surabaya, Jumat (10/03/2017).

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Meski telah dinyatakan bebas dari narkoba, Fatkhur tetap meminta agar masyarakat, khususnya para orang tua untuk tetap waspada, mengingat makanan, minuman (mamin) dan permen yang telah diuji tersebut, mengandung bahan pengawet dan pewarna.

“Bahan pengawet dan pewarnanya masih dalam batas wajar. Namun bila dikonsumsi terlalu banyak, berbahaya juga dan dapat menyebabkan penyakit kanker,” jelas Fatkhur.

Di antara zat kimia pengawet dan pewarna dalam kandungan permen tersebut antara lain, Dextrose Monihydrat, D-Sorbitol, Sucrose, D- Manitol, Senyawa Palmitat, Kalsium dan Metil Stearat, serta Beta Laktose.

BNNP Jatim menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap berbagai modus peredaran gelap narkoba yang semakin beragam.

“Masyarakat harus waspada, saat ini banyak bandar Narkoba melakukan peredaran dengan berbagai cara,” pungkasnya.nrofik

Saksi Benny dan Marwiah saat memberikan keterangan di dalam sidang.

SIDANG kasus dugaan pencurian dan penghelapan dokumen perusahaan PT Blauran Cahaya Mulia (BCM) dengan terdakwa Tri Silowati Yusuf alias Chin Chin kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (08/03/2017).

Pada sidang kali ini, dihadirkan dua saksi dari pihak terdakwa, yakni, Benny dan Marwiah.

Di dalam sidang, dua saksi ini mencabut beberapa keteranganya yang telah tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.

Tak tanggung-tanggung, sebanyak lima butir keterangan yang terdapat dalam BAP yang ia cabut pada pemeriksaan yang dilakukan penyidik pada 7 Juli 2016 lalu. Yaitu butir 6,7,8,9 dan 10.

Dalam keterangannya, saksi Benny mengaku terpaksa mencabut BAP nya karena tidak menduga masalah akan menjadi seperti sekarang. Kata dia, saat penyidikan dilakukan dirinya menganggap masalah tersebut tidak serius.

“Keterangan itu tidak benar dan saya cabut. Saat penyidi-

kan saya shok dan saya dikasik tahu oleh penyidik untuk tidak usah ikut-ikut. Sebenarnya ini masalah sepele. Kalau bu Chinchin mencabut gugatan cerai, laporan polisi pun juga bakal dicabut,” terang saksi.

Meski mencabut laporan, saksi mengakui adanya pemindahan dokumen PT BCM dari Empire Palace ke apartemen Gunawangsa, Jalan Menur Pumpungan Surabaya.

Disinggung soal adanya saksi yang mencabut beberapa BAP-nya, Jaksa penuntut umum (JPU) Ali Prakoso men-

gatakan, bahwa hal tersebut tidak berpengaruh pada proses persidangan. “Itu tidak ada masalah, saksi mau mencabut BAP juga tidak berpengaruh,” ujarnya.

“Meski begitu saksi juga tidak menyebutkan kalau dokumen itu dikembalikan lagi ke Gedung Empire Palace, dalam pemindahan tanpa sepengetahuan pelapor (pencurian), itu muaranya sudah jelas dari terdakwa yang diperkuat dengan adanya tanda terima secara tertulis,” pungkas JPU Ali. nrofik

KRIMINAL

11

EDISI 169 | 13 - 19 MARET 2017

REMAJA NYLENEH, SODOMI TEMAN SEJENIS DI MASJID EVAN Haris Setiawan (18) warga Jl Gunung Sari, punya perilaku seks menyimpang.

Berdalih ingin merasakan sensasi sesama jenis, remaja ini menyodomi BWP (16), teman laki-lakinya, hingga 6 kali di lantai 2 Masjid Al Qohar Jl Pulosari Surabaya.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Shilitonga mengatakan, perbuatan Evan pertama kali dilakukan

pada Juni 2016 saat bertemu dengan korban di masjid dekat rumah. “Setelah shalat dhuhur di masjid tersebut, Evan mengajak korban dan naik ke lantai dua. Disitu dia merayu korban untuk melakukan perbuatan cabul,” ujarnya, Rabu (8/3/2017).

Setelah aksi pertamanya aman, esoknya pelaku mengulangi kembali perbuatan sodomi terhadap korban di

tempat dan waktu yang sama.

“Pelaku melakukan secara berulang hingga enam kali di akhir Oktober 2016,” imbuhnya.

Aksi pencabulan yang dilakukan Evan kepada korban akhirnya terbongkar ketika orang tua korban ketika melihat BWP bersikap aneh dan lebih pendiam. Setelah didesak, akhirnya korban mengaku menjadi korban pencabulan Evan. Keluarga korban lang-

sung melaporkan kejadian tersebut Mapolrestabes Surabaya.

“Mendapat laporan terseb u t , U n i t Pe r l i n d u n g a n Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polrestabes Surabaya langsung mendatangi dan menangkap pelaku Evan di rumahnya,” ungkap AKBP Shinto.

Di hadapan polisi, Evan mengaku melakukan perbua-

KASUS VIDEO MESUM DUA REMAJA DI LOTTE MART

POLISI TERBITKAN SURAT LAPORAN MODEL A, CARI PENGGUNGGAH VIDEO VIDEO MESUM TERSEBUT BISA VIRAL KARENA ADA YANG MENGUNGGAHNYA. POLISI PUN MENCARI ORANG YANG MENGUNGGAH. DUGAAN SEMENTARA PENGGUNGGAH VIDEO KARYAWAN DAN SEKURITI LOTTE MART.

S

AT Reskrim Polrestabes Surabaya akhirnya resmi menerbitkan dua LP (Laporan Polisi) model A, pasca menemukan TKP (tempat kejadian perkara) rekaman aksi mesum dua remaja di kamar ganti (fitting room) Lotte Mart lantai B1 Pakuwon Mall Surabaya yang membuat jagad Instagram gempar akhir-akhir ini.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Silitonga mengatakan, pihaknya akan mengeluarkan LP model A. Yakni sebuah LP dimana yang sebagai pelapor adalah pihak kepolisian. Langkah tersebut diambil karena hal tersebut merupakan kewajiban karena polisi menemukan unsur pidana dalam kasus ini.

“Ada dua LP yang diterbitkan, adalah LP untuk perkara perlindungan anak dan LP untuk Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan diterbitkannya dua LP tersebut, kami akan terus melakukan penyelidikan seputar video mesum sepasang remaja tersebut,” terangnya kepada Lensa Indonesia, Selasa (7/3/2017).

Bahkan, Sat Reskrim Polrestabes Surabaya sudah melakukan pemeriksaan terhadap sepasang remaja yang mesum di kamar ganti tersebut. “Sudah, kami sudah tahu identitas kedua remaja tersebut. Bahkan orang tua keduanya malah mendampingi pada saat keduanya kami mintai keterangan.

Yang laki-laki berinisial YW (15), perempuan berinisial WT (16). Keduanya masih duduk di

Dua remaja yang tertangkap basah beradegan mesum dalam kamar ganti Lotte Mart.

kelas X SMA, namun di SMA yang berbeda,” tambahnya.

Dalam pemeriksaan, keduanya mengaku sudah pernah dua kali melakukannya di tempat yang sama. Yang pertama tak ketahuan, namun yang kedua tertangkap basah petugas keamanan setempat. “Saat ini kedua orang tua remaja tersebut masih fokus mengembalikan kondisi psikologis. Kondisi mereka masih shock. Status mereka masih saksi,” tambah perwira asal Medan ini.

Menurut AKBP Shinto, pihaknya memastikan akan menindak lanjuti LP Model A tentang ITE. Sebab video tersebut bisa viral, karena ada yang mengunggahnya. “Orang yang mengunggah itulah yang akan kami cari, saat ini sedang kami bidik orang itu,” pungkasnya.

Perlu diketahui sebelumnya, jagad media sosial Instagram, Sabtu (4/3/2017) malam kemarin, dibuat heboh oleh video yang diunggah akun Lambe_turah berisi video penggerebekan sepasang pemuda-

pemudi yang berbuat mesum di ruang fitting room di Lotte Mart Pakuwon Surabaya.

Setelah sebelumnya meminta keterangan YW (15) dan WT (16) pasangan remaja yang dalam video mesum tersebut, Sat Reskrim Polrestabes Surabaya akhirnya memeriksa 4 karyawan Lotte Mart, yaikni 1 ortang dari divisi HRD dan 3 security. Pemeriksaan itu dilakukan penyidik sejak Selasa (7/3/2017). Empat orang dari Lotte Mart itu antara lain Terri Noris (25) HRD di Lotte Mart, Sigit Setiawan (34) Komandan Regu Sekuriti di Lotte Mart, Devi Firdausita (23) pengawas Non Food di Lotte Mart dan M Kusno (36) Wadanru Sekuriti di Lotte Mart.

AKBP Shinto Silitonga mengatakan, dari 4 orang tersebut, polisi menyita 3 unit HP dan saat ini masih dilakukan pengujian di laboratorium. “Tiga HP tersebut adalah HP milik Sigit, Devi dan Terri,” terangnya, Rabu (8/3/2017).

Menurut AKBP Shinto, dari

hasil pemeriksaan sementara, saat menggerebek dua remaja mesum tersebut, pihak security Lotte Mart memang sudah menyiapkan HP untuk melakukan perekaman untuk dasar bahan laporan mereka ke atasan. “Namun pada kenyataanya, perekaman tersebut dilakukan dengan menunjukkan unsur paksaan yang dilakukan para sekuriti tersebut kepada kedua saksi korban,” katanya.

Unsur paksaan yang dimaksud, masih kata AKBP Shinto, yaitu tindakan sekuriti yang melarang dua remaja tersebut untuk mengenakan kembali celana dalamnya. Apalagi setelah itu, dua remaja tersebut dipaksa berjalan sejauh kira kira 70 meter dari fitting room menuju kantor security.

“Tindakan perekaman tersebut merupakan tindak pidana ITE karena video rekaman mengandung konten porno,” imbuhnya.

Ditanya terkait penyebaran video yang berhasil direkam, AKBP Shinto menyebut bahwa setelah merekam, security langsung mengirimkan ke grup Whatsapp kalangan mereka.

Member di grup Whatsapp itu terdapat sekitar 20 orang.

“Salah satunya ada HRD. Ada dua video yang terkirim di grup tersebut,” ungkapnya.

Kendati begitu, hingga Rabu (08/03/2017), Sat Reskrim Polrestabes Surabaya belum memutuskan siapa yang bakal menjadi tersangka. “Tunggu saja ya, prosesnya akan kami sampaikan setiap hari,” tutup AKBP Shinto Silitonga.nnanda

tan cabul ke temannya sendiri secara spontan. “Tidak belajar atau dari pengaruh film porno, cuma ingin merasakan fantasinya saja, memasukkan penis ke dalam dubur itu seperti apa.

Yang jelas saya bukan penyuka sesama jenis, saya masih suka wanita kok dan pacar saya juga cewek,” pungkasnya.nnanda

Pelaku sodomi malu dan menutup wajahnya saat jumpa pers di Mapolrestabes Surabaya.

Pendeta Disergap Bawa Sabu 51 Gram IRFAN Samuel (36) warga Jl Pandugo Surabaya yang berprofesi sebagai pendeta disergap petugas Reskrim Polsek Tegalsari saat membawa sabu 51,82 gram ketika melintas di Jl Banyu Urip Surabaya. Melihat banyaknya barang bukti, patut diduga dia nymabi jadi pengedar sabu.

Kapolsek Tegalsari Kompol Noerijanto mengatakan, penangkapan bermula saat pihaknya melakukan kring serse di beberapa titik rawan. Giat yang dipimpin langsung Kanit Reskrim Polsek Tegalsari Iptu Handa Wicaksana dan Panit Reskrim Iptu Zainal Abidin, mendapat informasi adanya seseorang yang akan melintas

sambil membawa sabu dalam jumlah lumayan besar.

“Kami juga mendapat informasi ciri-ciri pelaku. Nah, saat seorang pria dengan ciriciri yang sama melintas di Jl Banyu Urip, kami berhentikan lalu digeledah. Tenyata benar, pelaku membawa 51,82 gram sabu yang disembunyikan dalam kardus obat di tas pinggang miliknya. Pelaku langsung kami bawa ke Polsek Tegalsari beserta barang buktinya untuk diperiksa lebih lanjut,” jelas Kompol Noerijanto, Selasa (7/3/2017).

“Lebih mengejutkan lagi, ternyata pelaku ini sehariharinya berprofesi sebagai Pendeta di salah satu gereja

di daerah Surabaya Barat,” imbuh mantan Kapolsek Sukolilo ini. Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Tegalsari Iptu Handa Wicaksana mengatakan, pihaknya akan mendalami lagi peran pelaku karena diduga kuat sebagai pengedar. “Patut diduga pelaku adalah pengedar narkoba karena barang bukti sabu 51,82 gram terlalu banyak untuk dikonsumsi sendiri,” ungkapnya.

“Saat ini kami masih melakukan penyidikan dan pengembangan kasus ini.

Kami minta doanya dalam waktu dekat bisa mengungkap siapa bandar yang biasa memasok sabu ke pelaku,” tutup Iptu Handa.nnanda

Tiga Pengedar Narkoba Ditangkap Pesta Sabu di Perumahan Darmo Indah PRASETYA Adi (38) asal Kelurahan Banjar Kemantren, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Riski Aris Sandi (25) warga Jl Gunungsari, Surabaya, dan David Iman Santoso (31) asal Jl Bareng Raya Malang, digerebek petugas Sat Reskoba Polrestabes Surabaya saat asyik pesta sabu di Perumahan Darmo Indah.

Penggerebekan bermula ketika Unit Idik I Sat Reskoba Polrestabes Surabaya mendapat informasi seringnya kawasan Perumahan Darmo Indah dijadikan tempat pesta sabu. “Mendapat informasi seperti itu, anggota langsung melakukan penyelidikan lokasi. Setelah mengetahui tempatnya dan memastikan di dalam ada pesta sabu, langsung dilakukan penggerebekan.

Ternyata benar, ketiga orang ini selesai pesta sabu saat polisi masuk,” ujar Kasubbag Humas Polrestabes Surabaya Kompol Lily Djafar, Rabu (8/3/2017).

Di lokasi, petugas Sat Reskoba Polrestabes SUrabaya menemukan 3 pipet kaca yang

masih ada sisa sabu 4,42 gram dan seperangkat alat hisap.

“Barang-barang tersebut diakui David adalah miliknya namun untuk digunakan bersama,” katanya.

Berhasil menemukan barang bukti dari pelaku David.

Anggota Sat Reskoba Polrestabes Surabaya langsung menggeledah pelaku Riski dan menemukan 11 poket sabu seberat 5,33 gram, 1 plastik berisi 5 butir ekstasi berbentuk hati warna hijau dan duah pipet kaca terdapat sisa sabu seberat 5,29 gram. Diduga kuat mereka adalah pengedar narkoba.

“Dari pengg eledahan pelaku Prasetya tidak ditemukan barang bukti apapun di lokasi penggerebakan. Ketiganya langsung kami bawa ke Mapolrestabes Surabaya untuk diperiksa lebih lanjut,” imbuh Kompol Lily.

Dari hasil pemeriksaan, Prasetya dan Riski mengaku masih menyimpan narkoba di rumahnya masing-masing.

Mendapat informasi demikian, anggota Sat Reskoba Pol-

restabes Surabaya langsung melakukan pengembangan dengan menggeledah isi rumah Prasetya dan Riski.

“Di rumah Riski, polisi menemukan 1 ATM BCA, 2 Hp dan buku tabungan BCA. Tak hanya itu, ditemukan juga buku modifikasi yang tengahnya sudah dilubangi, yang diduga digunakan sebagai alat untuk bertransaksi narkoba.

Sedangkan dari rumah Prasetyo, ditemukan 2 buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 4,1 gram. Diduga kuat mereka adalah para pengedar narkoba” ungkap Kompol Lily.

Dihadapan polisi, Riski mengaku punya ide melubangi buku untuk bertransaksi narkoba dari salah satu temannya saat masih satu sel di Lapas Medaeng. “Ya saya diajari teman saya pak di Medaeng, dan setiap transaksi benar saya pakai buku itu untuk mengelabuhi petugas,” aku residivis narkoba yang baru keluar penjara 2015 lalu ini. “Saya sudah jual 3 kali di Surabaya, 2 kali di Sidoarjo,” imbuh Riski.nnanda

Suami Jambret, Istri Kebagian Jual Barang Kejahatan

Ponakan Curi Motor, Paman jadi Penadah, Nyabu Dulu Sebelum Aksi ENDRI Wahyu Pradana (21) warga Jl Setro III dan Agung Budi Prasetya (28) asal Dusun Madyopuro Kelurahan Sumobito, Jombang, diringkus Unit Reskrim Polsek Tambaksari.

Kedua pelaku curanmor yang masih saudara sepupu itu tertangkap tangan mencuri motor Yamaha Vixion L 5983 Gz milik milik Rongga Panjanji (21) warga Jl Lebak Timur I Surabaya.

Penangkapan bermula saat kedua pelaku masuk ke dalam rumah korban dan hendak membawa kabur motor Vixion.

Namun saat hendak menghidupkan mesin, aksi keduanya dipergoki sehingga diteriaki ‘maling…maling!!!’

Warga setempat yang mendengar teriakan korban bergegas datang dan mengepung pelaku. Saat itu petugas Polsek Tambaksari yang kebetulan patroli tak jauh dari lokasi langsung mendekat dan mengamankan kedua bandit curanmor itu sebelum jadi bulan-bulanan massa.

Kapolsek Tambaksari Kompol David Triyo Prasojo mengatakan, dalam pemeriksaan dua bersaudara itu berencana menjual motor curian ke Budi Sasmito (44) warga Jl Setro III Surabaya, yang tak lain paman mereka. “Mendapat pengakuan pelaku seperti itu, kami langsung melakukan pengembangan dan membekuk pelaku Budi Sasmito di rumahnya,” ujarnya, Selasa (7/3/2017).

Kompol David menambahkan, setelah berhasil menangkap penadah motor curian, kami langsung melakukan interogasi. “Si penadah ini mengaku membeli motor hasil curian dari keponakannya seharga Rp 1,5 juta,” katanya.

Yang menarik, dalam penggerebekan di rumah Budi Sasmito, petugas Polsek Tambaksari juga menemukan seperangkat alat hisap sabu. Kepada polisi, Budi mengaku keponakannya sebelum beraksi, terlebih dahulu mengkonsumsi

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Pasutri pelaku kejahatan diamankan Polrestabes Surabaya.

Kapolsek Tambaksari Kompol David Triyo Prasojo menunjukkan barang bukti dan pelaku Curanmor.

sabu. “Iya pak, keponakan saya mesti nyabu dulu kalau mau beraksi,” terangnya.

Terpisah, Endri dan Agung mengaku terpaksa melakukan akci curanmor karena terbelit hutang. “Butuh uang banget saya pak buat bayar hutang karena sudah ditagih terus. Makanya saya terpaksa

nyolong motor,” terang Agung yang diiyakan Endri.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini Endri dan Agung dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan sedangkan penadahnya dijerat dengan Pasal 480 KUHP. nnanda

AGDE Steven Rose alias Sinyo (21) warga Jl Pagesangan III A, diringkus Tim Anti Bandit Sat Reskrim Polrestabes Surabaya karena menjadi pelaku penjambretan dan curanmor yang biasa beraksi di wilayah Rungkut.

Dalam melakukan aksinya, Sinyo tak sendirian, melainkan bersama Bagus (DPO) yang tak lain adalah temannya sendiri. Dasar penangkapan kepada pelaku berdasarkan tiga laporan polisi di Polsek Rungkut dengan modus memepet korban lalu merampas harta bendanya.

Tim Anti Bandit yang melakukan penyelidikan, akhirnya berhasil menangkap Sinyo sekaligus istrinya, Meylinda Rossalina (21), di rumah kosnya di Jl Pagesangan Surabaya.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Silitonga mengatakan, Meylinda ikut ditangkap karena dalam setiap aksi yang dilakukan Sinyo, sang istri ini bertindak sebagai penadah barang-barang curian. “Jadi mereka ini kompak, yang laki-laki jadi jambret, istrinya menjadi penadah,” ujarnya,

Rabu (8/3/2017).

Di hadapan polisi, Sinyo mengaku sudah mencuri motor satu kali, penjambretan tas enam kali dan kalung sekali.

Semuanya dilakukan bersama Bagus. “Istri saya berperan yang jual kalung pak. Kalau dapat rampasan Hp biasa saya jual di Pasar Wonokromo DTC,” aku pemuda yang sehari-hari bekerja sebagai montir motor ini.

“Nah, kalau motor Honda Vario ini rencananya akan kami jual dengan harga Rp 1,2 juta,” imbuhnya.nnanda

TRAVELLER

12

EDISI 169 | 13 - 19 MARET 2017

Seru! Pacuan Kuda Tradisional di Tanah Gayo Pacuan kuda merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan serta peradaban masyarakat Gayo.

Pacuan Kuda Tradisional di Tanah Gayo.

K

A B U PAT E N Bener Meriah telah memasuki usia yang ke-13 tahun. Pemkab setempat ingin melengkapi kebutuhan serta keinginan masyarakat untuk melaksanakan acara besar yang tidak terlepas dari nilainilai Budaya Gayo, yang meliputi Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues yang ada di Provinsi Aceh.

Budaya Gayo sendiri tidak pernah lesu dan selalu berkembang seiring zaman, misalnya seperti seni tradisi Didong Gayo, Tari Guel dan Tari Saman

Gayo, maupun Pacuan Kuda Tradisional Gayo.

Keempat tradisi tersebut dianggap saling melengkapi dari masa ke masa, sebagai khasanah budaya masyarakat di dataran tinggi tanah Gayo.

Hal tersebut, menurut Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah, Hasanuddin Darjo, cukup beralasan karena semua jenis tradisi budaya itu sudah ada sejak nenek moyang masyarakat setempat. Bahkan, masyarakat Gayo kaya akan seni budaya.

“Seperti pacuan kuda merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan serta peradaban masyarakat Gayo,”

kata Darjo.

“Masyarakat Gayo memiliki sejumlah nilai dan norma sebagai acuan tingkah laku untuk mewujudkan ketertiban, disiplin dan kesetiakawanan serta kegotongroyongan,” jelasnya.

Menurut Darjo, nilai-nilai budaya Gayo yang menjadi kebanggaan masyarakat Bener Meriah adalah kebudayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang diwarnai nilai-nilai moral yang luhur dan agung, serta telah menjadi khasanah budaya bangsa.

Ia memaparkan, itulah yang tercermin dari di dalam penyelenggaraan pacuan kuda tradis-

ional yang dilaksanakan di Bener Meriah. Artinya, pacuan kuda merupakan kebudayaan yang telah mengakar di dataran tinggi Gayo. Oleh sebab itu tidak boleh dicemari dengan sikapsikap permusuhan.

“Kuda yang kalah tahun depan akan ikut lagi, maka peliharalah kudanya dengan baik.

Kuda yang menang di eventevent yang akan datang harus lebih dipertahankan lagi.

Intinya mari kita laksanakan pacuan kuda ini dengan penuh persaudaraan, persaingan yang sehat dan tentunya menyenangkan,” papar Darjo.

Meskipun cuaca didaerah

itu sedang tidak bersahabat, lanjut Darjo, pihaknya berharap partisipasi penuh dari para peserta yang mengikuti lomba tersebut.

Darjo mengimbau kepada peserta agar menjaga sportivitas selama mengikuti ajang akbar tersebut. Menurut Haili Yoga, Ketua Penyelenggara Pacuan Kuda Tradisional Gayo dalam rangka memperingati HUT ke13 Bener Meriah, sebanyak 295 ekor kuda dari tiga kabupaten di tanah Gayo ikut serta dalam lomba yang dilaksanakan dalam waktu seminggu tersebut.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 130 ekor kuda berasal

Kerennya Live Cooking di Rooftop, Diajari Bikin Menu Salmon DI Rooftop lantai 21 Citilites Skyclub & Bistro, Java Paragon Hotel & Residences gelar Demo Masak oleh Celebrity Chef, Chef Chandra Yudaswara dari Jakarta minggu lalu. Kali ini kedatangannya mengajarkan memasak olahan Salmon, sekaligus menjadi juri di acara Plating Competition ini.

Selain itu, Chef Dwi Harjoko, Executive Chef Java Paragon Hotel juga mengajarkan memasak daging rib eye.

Makanan diajarkan kali ini masakan yang mudah untuk di terapkan sehari hari di rumah. Gelaran tersebut mampu dijadikan materi bagi para pecinta kuliner untuk dipraktekkan. Bahkan, menu tersebut tentunya juga tersedia di Java Paragon Hotel & Residences. Dan siap dinikmati sajiannya di Rooftop lantai 21 Skyclub & Bistro.

“Acara ini dikemas untuk mengapresiasi para pecinta kuliner serta ingin membuat suasana berbeda, yakni memasak ditemani sinar matahari terbenam,” ujar Joan Casadevall, Corporate General Manager Java Paragon Hotel & Residences dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/02/2017).

Citilites Skyclub and Bistro merupakan Restoran di Rooftop Lantai 21 di Java Paragon Hotel& Residences menyajikan menu Fushion Asia dan Eropa. Restoran yang memiliki Open Skybar jadi plihan favorit bagi tamu yang ingin menikmati suasana Romantis bersama pasangan.nlicom

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

terang Yoga. Menurut dia, tujuan pelaksanaan Pacuan Kuda Tradisional Gayo yang digelar mulai 9 hingga 15 Januari 2017 adalah sebagai ajang silaturahmi antar tiga kabupaten, yakni Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues.

“Sebab daerah serumpun ini rutin menyelenggarakan event yang sudah ada sejak zaman dahulu tersebut. Selanjutnya kegiatan ini menjadi sarana hiburan bagi masyarakat di tiga kabupaten tersebut.

Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan dirasakan hasilnya oleh masyarakat,” pungkas Haili Yoga.niw

Bango Ajak Start-up Kuliner Muda ikuti Festival Jajanan Bango 2017

Bango ajak start-up muda kullner ikuti ajang Festival Jajanan Bango 2017.

Celebrity Chef, Chef Chandra Yudaswara saat mengajarkan menu olahan dari ikan salmon di rooftop Java Paragon Hotel & Residences.

Lepas Penat di Rumah Bir Centrume BrauHaus MELEPAS penat, stres, jenuh dengan rutinitas harian itu selalu tak lepas dari tempat kongkow. Centrume BrauHaus yang bertengger di kawasan Lenmarc Mall Surabaya mulai dijadikan referensi. Sesuai namanya, Centrume BrauHaus dari kalimat berbahasa Jerman yang berarti pusat rumah bir ini menyediakan beberapa varian bir lokal maupun impor.

Timmy Suhandi, Owner Centrume BrauHaus mengatakan, komposisi stok bir di BrauHaus ini seimbang dengan jumlah stok bir impor. Hal ini untuk memenuhi keinginan para penikmat bir hingga merasakan nikmatnya bir antar negara.

“Dari sisi pengunjung tempat ini, kita membidik segmen pasar mid end karena banderol yang kita tawarkan masih terjangkau.

Kenapa kami memilih Lenmarc?

Karena wilayah Surabaya Barat dikenal sebagai kawasan resto yang dilengkapi entertain. Jika di wilayah Surabaya Timur, sudah

dari Kabupaten Bener Meriah, 112 ekor kuda berasal dari Aceh Tengah dan 53 ekor kuda berasal dari Kabupaten Gayo Lues.

Bersamaan dengan peringatan hari jadi kabupaten itu, sambung Yoga, pihaknya berharap pembangunan di daerah ini dapat berlari kencang seperti kencangnya kuda berlari yang dipacu di Lapangan Sengeda, Bener Meriah.

“Sehingga pada waktunya juga, Kabupaten Bener Meriah dapat mengepakkan sayapnya tinggi, seperti julukannya, ‘negeri di atas awan’, sekaligus dapat mewujudkan cita-citanya menjadi negeri madani,”

dikenal dengan tempat pure kuliner,” ujar Timmy kepada Lensaindonesia.com usai jumpa pers, rabu (01/03/2017).

Timmy menambahkan, di dalam ruangan BrauHaus sendiri juga tersedia dua ruangan VIP untuk meeting room. Yakni untuk memenuhi kebutuhan para pelaku bisnis menggelar meeting sembari dilengkapi fasilitas entertain di dalamnya seperti halnya karaoke.

Adapun kapasitas tampung tamu di BaruHaus mampu dipenuhi 150 orang.

“Selain bir, di resto kami ini juga menawarkan menu andalan dari inovasi chef kami sendiri. diantaranya, Maximus Sauces, Cumi Lada Garam, Pork Knuckle, dan Rib Eye Steak yang dikombinasikan dengan lima jenis saus,” tandas Timmy.

Saat ditanya terkait benefit bisnisnya, Timmy mengaku dirinya membangun resto ini adalah sesuai dengan idealismenya sebagai penikmat bir dan penikmat sajian

Pengunjung Centrume BrauHaus saat menikmati menu andalan disanding minuman racikan bir unik.

hiburan.

“Mengenai balik modal, saya tak terlalu menggebu-gebu mengejar hal tersebut, yang terpenting bisnis saya yang ini menghasilkan omset untuk kelangsungan operasional beserta penghasilan untuk karyawan sekaligus mengakomodir hoby saya sebagai penikmat bir. Sebagai pengusaha pasti ingin keuntungan, menurut

saya keuntungan itu pasti akan datang apalagi dengan konsep Centrume BrauHaus yang unik ini. Untuk investasi, untuk Centrume BrauHaus sendiri saya sudah merogoh kocek sekitar Rp 7 miliar. Yang terpenting bagi saya, Centrume BrauHaus menjadi ikon tempat orang menikmati bir dari berbagai jenis dengan banderol terjangkau,” pungkas Timmy.neld

FESTIVAL Jajanan Bango 2017 kembali hadir dan rencananya digelar pada tanggal 6-7 Mei 2017 mendatang di ICE BSD, Tangerang. Tahun ini Bango akan mengajak para pelaku kuliner nusantara dari generasi muda yang kaya inovasi mengikuti perkembangan zaman tanpa harus meninggalkan aspek kearifan lokal yang terkandung dalam warisan kuliner nusantara.

Hernie Raharja, Foods Director PT. Unilever Indonesia Tbk, pihaknya akan melakukan pencarian 40 start-up kuliner nusantara dari berbagai wilayah Indonesia. Pencarian ini sudah dilakukan tanggal 7 dan 8 Februari 2017.

Para start-up ini sudah menjalani proses penjurian yang dilakukan oleh tiga pakar di bidang kuliner dan wirausaha, yaitu Arie Parikesit selaku pengamat dan penggiat komunitas pelestarian kuliner nusantara, Chef Degan Septoadji selaku Chef ternama yang banyak memfokuskan diri pada penyajian hidangan khas nusantara, dan Harjono Sukarno selaku pakar pengembangan ekonomi kreatif.

“Kami melihat generasi muda sangat kreatif dalam mengolah dan menyajikan makanan tradisional, serta memiliki berbagai strategi jitu dalam mempublikasikan usaha kuliner nusantara yang mereka geluti. Oleh karena itu, kami percaya mereka memiliki potensi besar untuk berkembang, dan yang lebih penting lagi, berkontribusi dalam regenerasi pelestarian kuliner nusantara,” ujar Hernie kepada Lensaindonesia.com di Bebek Bengil, Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Setelah proses penjurian, kata Hernie, terpilih 20 finalis yang berhak untuk melanjutkan ke tahap pemilihan

berikutnya.

“Dari 20 finalis yang telah terpilih ini, kami menggelar voting secara nasional di beberapa platform digital Bango, yaitu situs www.bango.co.id dan facebook Bango Warisan Kuliner. Para pecinta kuliner dapat langsung memilih start-up favorit mereka sehingga akhirnya akan terpilih 10 start-up favorit yang kemudian akan dihadirkan dalam perhelatan Festival Jajanan Bango 2017 tanggal 6-7 Mei 2017 mendatang di ICE BSD, Tangerang,” kata Hernie sumringah.

Sementara itu, salah satu dewan juri Arie Parikesit menjelaskan komponen penjurian cukup menyeluruh, antara lain: autentisitas dalam menyajikan makanan tradisional yang mereka jagokan, komitmen terhadap pelestarian warisan kuliner nusantara, semangat untuk mengembangkan usaha mereka, business plan yang baik, kemungkinan untuk mengembangkan usaha di wilayah-wilayah lainnya, keunikan hidangan, jaminan kualitas dan keamanan dalam pengolahan makanan.

“Karena start-up penuh ide dan inovasi baru, kami juga melihat dari aspek penggunaan sarana IT atau digital dalam pengembangan usaha,” katanya.

Hal senada dari Harjono Sukarno yang menilai aspek bisnis yang dijalankan oleh para start-up. “Mereka memiliki wawasan serta strategi bisnis yang baik, visi yang jelas, serta sangat paham bagaimana cara memaksimalkan aset yang mereka miliki untuk membesarkan usaha mereka, termasuk pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi dan publikasi yang kini terbukti makin efektif,” ujarnya.nrudi

INSPIRASI USAHA

13

EDISI 169 | 13 - 19 MARET 2017

Jual Bir Pletok, Wanita ini Raup Rp 25 Juta per Bulan

Muhibah peserta UMKM acara Telkom Craft 2017.

Ardi Sahami dengan produk sempenya.

Layak Ditiru! Penjual Sempe Beromzet Ratusan Juta

Banyak produk yang pernah saya jual, mulai dari kacang atom, emping jagung, ondeonde, kripik pisang pun pernah,” ujar Ardi saat mengawali kisa DENDY KURNIAWAN

Proses pembuatan sempe pun hingga saat ini masih mengandalkan cara tradisional.

Selain mengurangi biaya mesin, sempe yang dihasilkan dengan cara tradisional juga punya keistimewaan tersendiri.

S

IAPA tak kenal rambut nenek.

D i Yo g y a k a r t a , cemilan ini lebih sering disebut aru­ manis dan kadang kala disajikan bersama sempe.

Di Jawa Timur, orang menye­ butnya sebagai opak.

Ide bisnis sempe arumanis diakui Ardi Sahami datang dari pengalamannya menjadi sales di sekitar tahun 2000-an. Profe­ si ini ia tekuni sebagai pekerjaan sampingan. Sementara ia yang kala itu berstatus sarjana muda, aktif pula bekerja di salah satu lembaga swadaya masyarakat di Yogyakarta.

Menjadi seorang sales me­ mang bukanlah pekerjaan im­ pian Ardi. Karena itu, ia mema­ sang target jenjang karir untuk dirinya sendiri. Merasa kurang wibawa, Ardi berjanji pada dirinya untuk menjadi sales tak lebih dari lima tahun.

Dengan semangat untuk mengembangkan diri, akhirnya pada tahun 2003, Ardi sudah tak lagi berkeliling menjajakan produk makanan. Dengan ban­ tuan empat karyawan, Ardi mulai menjadi agen penjualan arumanis. “Produknya masih ambil dari juragan, belum pakai merek sendiri,” jelasnya.

Sekitar tujuh tahun waktu­ nya dihabiskan menjadi agen sembari merancang langkah untuk meningkatkan kapasitas diri. Ardi tak terpaku pada satu pundi uang. Sembari memasar­

kan arumanis, ia juga menawar­ kan jasa lembaga pelatihan.

Mulai tahun 2005, Ardi aktif memberikan pelatihan guna pengembangan SDM. Tak perlu heran, karena Ardi memang lulusan Fakultas Da­ kwah IAIN Yogyakarta. Uru­ san latih-melatih juga sudah menjadi bidang keahliannya.

Namun, layanan ini hanya ber­ jalan kurang lebih 5 tahun.

Di tahun 2010, Ardi mulai fokus mengembangkan usaha.

Ia sudah ambil ancang-ancang untuk produksi sempe aro­ manis sendiri. Keinginannya terwujud di tahun 2011, ia resmi memproduksi massal Sempe Arumanis H. Ardi. Produknya langsung dipasarkan di Yog­ yakarta.

Bagi Ardi, bisnis snack ini terasa menggiurkan. Selain karena ia dapat mempertah­ ankan eksistensi sempe aru­ manis sebagai makanan tradis­ ional, ia juga melihat peluang yang besar baik dipandang dari segi pasar maupun kompetitor.

“Banyak produk yang per­ nah saya jual, mulai dari ka­ cang atom, emping jagung, onde-onde, kripik pisang pun pernah,” ujar Ardi saat mengawali kisahnya. Namun, menurut Ardi, sempe aromanis adalah produk yang mampu bertahan lama di pasaran. Per­ mintaan yang tinggi terhadap produk tersebut, menurutnya tak berimbang dengan jumlah produsen.

Ardi mengisahkan, bahwa jaman dahulu, aromanis dan sempe tak asing, karena jajanan ini banyak dijual di sekolahan.

“Sekitar tahun 80-an mulai hilang, karena orang cenderung beralih ke makanan modern,” ujar Ardi. Selain itu, proses pembuatan sempe arumanis juga tak mudah. Hal ini pula yang menurut Ardi turut meng­ gerus jumlah produsen sempe arumanis. Padahal, cemilan ini masih diminati hingga saat ini.

Menganggap hal itu sebagai peluang, Ardi kini sukses me­ masarkan arumanis.

Sempe Arumanis H. Ardi kini tembus di 4.000 toko yang terse­ bar di seluruh pulau Jawa. Setiap hari produksinya capai 1.000 pieces. Dijual dengan harga ter­ jangkau yani Rp 1.500-Rp 13.000, Ardi bisa raup omset hingga Rp 200 juta dalam satu bulan.

Memulai usaha produksi sempe merek Arumanis H Ardi, tahun 2011, Ardi Sahami men­ gawali bisnisnya bermodal pinjaman. Berbekal pengeta­ huan produksi, kemampuan marketing, serta karyawan yang terus bertambah, kini Ardi mampu raup omzet Rp 200 juta per bulan. Ia meminjam modal dari bank untuk menutup biaya operasional produksi sempe.

“Jadi bukan berangkat dari nol lagi, tapi dari minus,” ujar Ardi yang akrab dengan panggilan Haji Ardi.

Untuk menekan pengelu­ aran, Ardi sempat melakukan

berbagai cara. Salah satunya dengan mencari rumah produk­ si yang jauh dari pusat kota.

Proses pembuatan sempe pun hingga saat ini masih men­ gandalkan cara tradisional.

Selain mengurangi biaya mesin, sempe yang dihasilkan dengan cara tradisional juga punya keistimewaan tersendiri.

Teksturnya lebih padat dan tak gampang kempes. “Cara bikinnya unik, butuh waktu lama untuk belajarnya, karena butuh feeling juga,” ucap Ardi.

Menurutnya, tidak semua orang bisa membuat sempe arumanis. Pasalnya, Ardi men­ gakui tidak ada patokan waktu yang pasti untuk mengetahui apakah arumanis sudah siap dikonsumsi.

Salah satu cara mengenali kematangan arumanis adalah dengan menyigi aromanya. Hal ini pula yang membuat penga­ nan ini dikenal dengan nama arumanis. Sebagaimana Ardi mengisahkan, kata arum pada nama tersebut mengacu pada terigu yang digoreng hingga mengeluarkan bau yang harum.

Sementara manis menunjuk­ kan adanya kandungan gula yang direbus hingga memben­ tuk karamel.

Beruntung, saat masih menjadi sales dan agen aru­ manis, Ardi berkesempatan melihat proses produksinya.

Jadi, Ardi sudah punya bekal pengetahuan yang cukup untuk melakukan produksi sendiri.

“Dulu juga dibantu salah satu teman, dia juga pernah bekerja menjadi pembuat arumanis sebelumnya,” tambah Ardi.

Dengan bekal pengalaman tersebut akhirnya Ardi merek­ rut dan melatih karyawan un­ tuk membantu proses produksi.

Dari awalnya hanya punya 2-4 karyawan, kini usaha Ardi terus berkembang dengan 50 kary­ awan. Tak hanya membantu proses produksi, Ardi juga pu­ nya staf untuk pengemasan, pemasaran, hingga costumer service. Keahlian Ardi dalam memetakan pasar dan melaku­ kan promosi pun tak perlu diragukan. Bertahun menjadi sales dan memasarkan beragam produk makanan, ditambah pengalaman menjadi agen, su­ dah cukup menjadi pegangan.

Menyasar semua kalangan dengan harga jual yang ramah di kantong, Sempe Arumanis H Ardi kini sukses melakukan penetrasi pasar.

Memang untuk pemasaran, saat ini Ardi belum membuka outlet sendiri. Sejauh ini ia menembus pasar dengan cara titip jual ke warung hingga pas­ ar modern. Setidaknya sudah ada 4.000 toko yang menjadi mitra usaha sempe Arumanis H Ardi.

Toko-toko tersebut antara lain tersebar di seluruh Yog­ yakarta, ke arah Jawa Timur hingga Banyuwangi, dan ke arah Jawa Barat hingga Cirebon. nkon

Buka Cafe Serba Pisang Raup Omzet Rp 80 Juta Sebulan DI BEBERAPA daerah, buah pisang kerap dihargai sangat rendah, bahkan ter­ kadang terbuang begitu saja.

Hal inilah menginspirasi Muhammad Rofif Amrullah tergerak membuat bisnis cafe gedhang.

Gedhang sendiri dalam Bahasa Jawa berarti pisang.

Pria berusia 22 tahun ini bisa meraup untung besar dari cafe yang dinamainya Ged­ hang Ganteng. Saat ini, sudah 2 cabang kafe dirintisnya, semuanya berlokasi di Kota Malang, Jawa Timur.

“Inspirasinya dari orang jual pisang tandan itu kan murah sekali, kemudian kalau dibuat pisang goreng juga ma­ sih sangat murah kalau dijual.

Makanya bagaimana pisang ini dibuat olahan yang variatif agar value-nya bisa mahal,” ucap Rofif di acara #WMMEx­ po2017 Kampus IPB, Dramaga,

Bogor, Sabtu (11/3/2017).

Beberapa jenis pisang sep­ erti pisang candi, pisang kepok, dan pisang ambon disulapnya menjadi rupa-rupa minuman, cake, sampai es krim. Dua cafe yang saat ini mempekerjaan 20 orang karyawan ini pun tak pernah sapi pembeli.

“Dari mulai sendiri modal­ nya buka kafe Rp 40 juta.

Sekarang satu bulan omzet penjualan sudah Rp 80 juta.

Satu hari sekarang bisa habis 30 kilogram pisang untuk bahan baku,” ujar Rofif yang menyabet penghargaan juara II kategori boga Wirausaha Muda Mandiri 2016 ini.

Dalam menjual produk ola­ han pisangnya, dirinya jeli melihat peluang dengan me­ nyasar kalangan anak muda di Kota Malang, khususnya ma­ hasiswa yang memang doyan nongkrong di cafe-cafe.

“Marketing ya segmenta­

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Muhammad Rofif Amrullah tergerak membuat bisnis cafe gedhang.

sinya khusus ke anak muda, banyak mahasiswa di Malang.

Kemudian coba pasarkan le­ wat blogger. Dan jaga kualitas,

kita sortir pisang dengan baik.

Harga makanan olahan pisang ini saya jual Rp 5.000 sampai Rp 20.000, murah buat ma­

hasiswa,” pungkas Rofif yang jebolan Jurusan Marketing Universitas Negeri Malang ini. nidr/dt

MUHIBAH merupakan salah satu peserta UMKM yang terlibat dalam acara Telkom Craft 2017. UMKM yang diberi nama Sari Rosalia dengan merek Muhibah ini menyajikan produk makanan minuman khas betawi. Mulai dari bir pletok, biji ketapang, kembang goyang, akar kelapa, dan rengginang.

Muhibah bercerita, awal mula memutuskan sebagai pedagang makanan dan minuman khas betawi sejak 2008.

Awalnya juga, dirinya hanya bermodal sekitar Rp 5 juta dan itu hanya memproduksi bir pletok. Tidak disangka, racikan tangan halusnya membuat dia menjuarai lomba tingkat Wali Kota Jakarta Barat. Bir pletok adalah minuman khas betawi yang terbuat dari jahe, cengkeh, kapulaga, kayu manis, gula merah, pala, serai dan rempah-rempah lainnya. Minuman ini sama sekali tidak mengandung alkohol.

“Awalnya saya cuma ibu rumah tangga, terus pas ada lomba dari kelurahan saya ikut, saya bikin bir pletok, menang, terus ikut lomba tingkat Wali Kota juga menang, akhirnya saya memutuskan untuk meneruskan sampai sekarang,” kata Muhibah di Jakarta, Sabtu (11/3/2017).

Usai menjuarai lomba, Muhibah mengaku terus mengikuti pelatihan-pelatikan UMKM yang ditawarkan oleh pemerin­ tah, baik di tingkat kelurahan, hingga kementerian. “Semua pelatihan saya sudah coba,” jelasnya. Dengan modal berbagai keterampilan yang dimiliki, dia mengaku menjual produk dagangannya pun dari bazar ke bazar, hanya beberapa kali saja melayani pembeli yang memesan langsung.

Berkat kegigihannya tersebut, kini wanita paruh baya terse­ but memiliki penghasilan yang cukup besar, omzetnya sebesar Rp 25 juta per bulan dari jualan bir pletok dan juga makanan kering khas betawi. Bahkan, sering sekali bir pletok racikan­ nya tersebut dipesan oleh para pejabat pemerintahan untuk dipromosikan di tingkat provinsi bahkan sampai ke luar negeri.

“Pernah dipesan sama kementerian perdagangan, untuk dipromosikan di Belanda, Hong Kong, tapi kalau jualan seka­ rang cuma di Jabodetabek saja,” ujarnya.hen/dt

Tenun Sultra Tembus Pasar Eropa

Pengrajin tenun Sulawesi Tenggara.

PRODUK kerajinan tenun Sulawesi Tenggara (Su­ ltra) saat ini sudah bisa menembus pasar Eropa seperti Pran­ cis dan Belanda. Pesanan yang datang berasal dari pengusaha asal negara-negara itu.

Selain itu pihaknya juga memperkenalkan dan memasar­ kan kain tenun di Asia dan Timur Tengah seperti, Kuwait, Lebanon, Dubai Uni Emirat Arab dan Mumbai India.

“Intinya, kerajinan kain tenun khas Sultra saat ini tidak hanya dipasarkan untuk kebutuhan lokal dan nasional, namun juga mulai menembus pasaran mancanegara,” kata Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Su­ lawesi Tenggara (Sultra), Tina Nur Alam, Selasa (7/3/2017).

Dalam melakukan promosi tenun, Dekranasda bekerja sama dengan Cita Tenun Indonesia (CTI) seperti mengikuti ASEAN Fair November 2011 yang dilaksanakan di Peninsula Island, Nusa Dua Bali. Kemudian bersama CTI yang dispon­ sori oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada ajang pameran Fashion Internasional di Paris “Pret a Porter”.

Dengan promosi, saat ini pihaknya sudah sering mendapat­ kan pesanan kain tenun khas Sultra dari luar negeri utamanya dari Perancis, Uni Emirat Arab dan India untuk dalam jumlah besar. “Saat kita mendapat pesanan seperti ini, terkadang perajin kain tenun binaan kami yang ada di daerah ini ke­ walahan dengan pesanan yang banyak tersebut,” katanya.

Kain tenunan Sultra di luar negeri diminat setelah me­ lihat dari pameran busana, baik nasional maupun interna­ sional. “Para pejabat pusat dan ibu-ibu pejabat negara yang berkunjung di daerah ini, selalu menyempatkan diri untuk membeli kain tenun Sultra dari berbagai motif yang ada,” katanya.sup/kon

OTONOMI

14

EDISI 169 | 13 - 19 MARET 2017

Bupati Galakkan Penanggulangan Tuberculosis

Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo berkomitmen menanggulangi Tuberculosis.

TUBERCOLOSIS (TB) merupakan penyakit yang menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB (Micobakterium tuberculosis). Di Kabupaten Tulungagung tahun 2016, jumlah penderitanya mencapai 1.026.101 jiwa, dan diperkirakan jumlah kasus TB bertambah hingga 3.242. Pada tahun itu juga ditemukan 980 kasus, sehingga masih terdapat 2.262 kasus TB yang belum ditemukan dan diobati.

Dengan banyaknya kasus TB di Tulungagung, pihak Dinas Kesehatan Tulungagung melakukan penyusunan Rencana Daerah (RAD) Pengendalian Tuberkulosis. Acara tersebut bertempat di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso Tulungagung, sekitar pukul

09.00 WIB, Rabu (8/3/2017).

Acara dihadiri langsung oleh Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, SE.Msi, Wakil Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo,MM, Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung, dr. Mochamad Mastur, MM, Perwakilan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, Ketua DPRD, Ketua TP PKK, dan SKPD se Kabupaten Tulungagung.

Dalam sambutannya, Bupati Syahri menyampaikan melalui penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan tuberkulosis 2017-2020 bisa menjadi fungsi rencana aksi daerah dalam penanggulangan tuberkulosis.

Kegiatan tersebut merupakan acuan dan pedoman bagi pemerintah daerah

dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan komitmen dan kepemimpinan dalam upaya penanggulan tuberkolosis.

Melakukan evaluasi untuk mencapai Sinergi dalam upaya bersama meningkatkan penanggulangan tuberkulosis serta untuk menjembatani koordinasi dan integrasi program-program pelayanan public yang terkait dengan upaya menuju eliminasi tuberkolosis 2035.

“Pendokumenan bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memantau pelaksanaan program penanggulangan tuberkulosis di daerah. Dengan ini agar para masyarakat yang diindikasikan terjangkit Tuberculosis segera di ketemukan lalu kemudian diobati. Tentunya pemerintah harus peduli dan menganggarkan untuk kegiatan yang seperti ini,” ungkapnya.

Sedangkan menurut Kepala Dinas

Jatim Siap Gelar UNBK 2017

Kesehatan Tulungagung, dr. Mochamad Mastur, MM, tujuan dari kegiatan ini adalah menyelaraskan arti pentingnya rencana aksi daerah penanggulangan tuberkulosis bagi kesehatan masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Memberikan gambaran umum epidemiologi dan permasalahan tuberkulosis yang ada di Kabupaten Tulungagung.

“Sumber anggaran kegiatan ini didanai dari lembaga Mitra bersering dengan APBD Kabupaten Tulungagung. Kami berharap dengan adanya konsultasi publik yang muaranya pengesahan rencana aksi daerah penanggulangan TB di Kabupaten Tulungagung dalam bentuk Peraturan Bupati. Semua ini agar dapat dijadikan pedoman lintas SKPD, LSM dan masyarakat dalam penanggulangan TB di Kabupaten Tulungagung,” pungkasnya.nnang

Ketua Dewan Meminta SUJK Segera Diterbitkan

Rapat dengar pendapat pengusaha dan DPRD Kabupaten Kendal.

Gus Ipul saat rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Jatim, Telkom dan PLN bahas soal persiapan UNBK 2017. Foto: Sarifa-lensaindonesia

Pelaksanaan UNBK 2017 belum 100 persen. Pasalnya, masih ada 12 sekolah di Kepulauan Madura yang tak bisa melaksanakan proses UNBK.

P

EMPROV Jatim memastikan menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMA/SMK/MA se-Jatim Tahun 2017. Meski jumlah sekolah yang ikut UNBK mengalami kenaikan, namun sayangnya pelaksanaan UNBK masih belum bisa secara 100 persen. Ini karena masih ada 12 sekolah di sejumlah Kepulauan Madura yang tak bisa melaksanakan proses UNBK. Menanggapi hal ini Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf mengapresiasi atas kinerja banyak pihak untuk mendukung pelaksanaan UNBK 2017 secara serentak di wilayahnya. Ia mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan guna mendukung pelaksanaan UNBK yang bakal dilaksanakan mulai 3 April mendatang.

Untuk jadwal pelaksanaan UNBK SMK pada 3-6 April 2017, SMA/MA pada 10-13 April 2017 dan ujian susulan pada tanggal 18-19 April 2017.

“Inilah keinginan Jatim untuk pertama kalinya menyelenggarakan UNBK dengan target 100 persen.

Setelah dilihat satu persatu, hanya 12 SMA yang tersebar di beberapa kepulauan belum bisa melaksanakan UNBK tahun ini, karena infrastruktur yang belum siap. Selebihnya Alhamdulillah sudah siap semua dan bisa sukses,” kata Gus Ipul (sapaan akrab Saifullah Yusuf) di kantornya, Senin (6/3/2017).

Lebih lanjut, Gus Ipul menilai secara umum sudah dilakukan kesiapan yang baik terutama pada tiga hal yakni perangkat komputer di semua lembaga, pasokan listrik, dan koneksi internet.

Tentunya hal tersebut memerlukan dukungan dari Telkom dan PLN guna menyukseskan pelaksanaan UNBK SMA dan SMK di Jatim.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jatim tahun ini ada sebanyak 1.067 SMA, 1.391 SMA dan 661 MA yang mengikuti UNBK. Sedangkan jumlah siswa SMA yang ikut sebanyak 157.256,

siswa SMK sebanyak 199.365 dan siswa MA sebanyak 89.531. Sehingga total peserta UNBK tahun ini mencapai 446.152 siswa yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jatim.

Sedangkan, jumlah lembaga yang mengikuti UNBK tahun ini lebih meningkat dibandingkan tahun lalu hanya sebanyak 1.300 lembaga atau sekitar 60 persen yang melaksanakan UNBK di Jatim.

Untuk itu Gus Ipul berharap minggu depan bisa dilaksanakan Apel Siaga Persiapan UNBK 2017 yang diikuti berbagai stakeholder seperti Dispendik, PLN, Telkom, kepala sekolah, guru, maupun program operator.

Sementara, Deputi Executive Vice President Telkom Regional V Jawa Timur Djatmiko menyatakan kesiapan Telkom guna memberikan dukungan terhadappelaksanaan UNBK tahun ini.

“Ini bukan yang pertama pihaknya melaksanakan UNBK, kita pernah memiliki pengalaman di tahun 2016 lalu. Perlu digarisbawahi, tahun 2016 kita sukses no issue. Kita ulangi kesuksesan di tahun 2017 dengan size yang jauh lebih besar dibanding tahun lalu,” ungkapnya.

Ia menambahkan untuk sambungan internet di kepulauan, Telkom meng-

gunakan teknologi tercanggih untuk pelaksanaan UNBK. Selain satelit yang dimanfaatkan guna mendukung akses internet di kepulauan, Telkom juga menggunakan fiber to the home (FTTH), teknologi tercanggih yang bisa memberikan layanan akses internet 100 mb per second per sekolah.

Pun dengan pihak PLN, Manager Komunikasi Hukum dan Distribusi PLN Distribusi Jatim Wisnu Yulianto menegaskan PLN Jatim siap mendukung kesuksesan pelaksanaan UNBK Tahun 2017. Di Jatim terdapat sebanyak 113 kantor rayon, 16 kantor area, dan 1 kantor area pengatur distribusi yang dikerahkan guna mendukung hal tersebut.

“Di kantor area pengatur distribusi tersebut bisa memonitor seluruh keandalan pasokan listrik di Jatim. Terkait kesiapan itu, hingga bulan Maret ini akan dilakukan pemeliharaan untuk menyiapkan jaringan-jaringan supaya bisa lebih handal dan terbebas dari gangguan. Karena listrik ini membutuhkan kesempurnaan dari mulai pembangkit hingga ke pelanggan. Pada saat pelaksanaan UNBK hingga selesai diharapkan pasokan listriknya bisa diandalkan,” pungkas Wisnu.nsarifa

DPRD Kendal mengeluarkan rekomendasi agar Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) para pengusaha jasa konstruksi di Kabupaten Kendal yang sudah memenuhi syarat untuk segera dikeluarkan mulai tanggal 6-8 Maret 2016.

Rekomendasi ini merupakan hasil pertemuan Dengar Pendapat DPRD Kendal dengan Forum Pengusaha Jasa Konstruksi Kendal (Forpenjaskonsken) atau para pengusaha jasa konstruksi Kendal di Ruang Paripurna DPRD Kendal Sabtu (4/3/2017).

Acara Dengar Pendapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Kendal Masrur Masykur dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kendal Drs Suparjan. Sementara itu Bupati Kendal dr Mirna Annisa yang sangat ditunggu kehadirannya, ternyata sampai acara berakhir, belum juga hadir.

Dengar Pendapat diadakan atas permintaan dari pihak Forjaskonsken terkait dengan SIUJK yang hingga memasuki bulan Maret belum juga dikeluarkan.

Padahal tanpa adanya SIUJK, maka para pengusaha konstruksi tersebut tidak bisa mengikuti lelang pekerjaan dari Pemkab Kendal yang di bulan Maret ini sudah mulai dibuka.

Para pengusaha merasa sudah menyerahkan semua persyaratan untuk mendapatkan SIUJK,

sehingga ingin mendapatkan kejelasan terkait SIUJK yang belum juga didapatkan.

Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kendal, Adiputra mengatakan, ada sekitar 30 pengusaha jasa konstruksi Kendal yang sudah mengajukan SIUJK, namun belum ada satupun yang mendapatkan. Dikatakan, jika sampai tanggal 8 Maret 2017 belum juga mendapatkan SIUJK, maka pihaknya akan melayangkan kembali surat permintaan Audiensi dengan bupati. “Kami sebenarnmya ingin mendengar langsung keterangan dari bupati,” ujarnya.

Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono mengatakan, SIUJK merupakan hak bagi masyarakat, sehingga jika persyaratannya terpenuhi, maka SIUJK harus dikeluarkan. Dikatakan, jika asalan tidak dikeluarkan atau ditundanya SIUJK tersebut karena pengusaha tersebut nakal, maka harus dibuktikan, misalnya hasil pekerjaannya tidak sesuai kualitasnya atau pekerjaannya tidak selesai.

Kepala DPMPTSP Kendal, Suparjan mengatakan, dinasnya belum mengeluarkan SIUJK karena ada instruksi dari atasan.

Namun dalam rapat Dengar Pendapat tersebut intinya, Suparjan sepakat dengan rekomendasi tersebut. “Mudah-mudah bisa terselesaikan dengan baik,” harapnya.neko

Menkes Kampanyekan Gerakan Ayo Minum Air di Pesantren Tebuireng

M

ENTERI Kesehatan Republik Indonesia Prof dr Nila Juwita Moloek hadir dalam bakti kesehatan di Pesantren Tebuireng.

Bakti Kesehatan Telinga, Pendengaran dan Mata ini berlangsung selama tiga hari kedepan mulai tanggal 11 sampai 12 Maret 2017 yang bertujuan untuk mendeteksi dini terhadap anak-anak pesantren dan anak sekolah, apabila terdapat gangguan pendengaran, Sabtu (11/03/2017).

Dalam sambutannya Menteri Kesehatan Prof dr Nila Juwita menuturkan masalah gangguan ketulian pada masyarakat Indonesia ini mencapai angka yang luar biasa Prevalensi ketulian diperkirakan 4,5% (11,5 juta) dengan penyebab penyakit telinga 18,5%, gangguan pendengaran 16,8%, dan tuli berat

0,4%. Angka ini tertinggi pada usia 7-18 tahun atau pada anak SD, SMP, dan SMA. Berdasarkan hasil Riskesdas 2013, lanjut Menkes, menunjukkan 2,6% penduduk Indonesia berusia 5 tahun mengalami gangguan pendengaran 0,09% ketulian 18,8% serumen prop (gumpalan kotoran pada telinga yang mengeras), dan 2,4% sekret (cairan) di liang telinga.

Di kabupaten Jombang sendiri prevalensi serumen bilateral pada anak usia 6-12 tahun tergolong masih cukup tinggi yaitu 14%”,” terangnya.

Menkes berharap kegiatan Bakti Kesehatan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya para calon santri, para santri dan masyarakat Kabupaten Jombang. Karena begitu pentingnya telinga dan pendengaran dalam agama Is-

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

lam dengan diterimanya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan menggunakan pendengaran.

Pada kesempatan itu, Menkes menyerahkan bantuan Pemberian Makanan Tambahan sebanyak 2,5 ton kepada Pesantren Tebuireng. Selain itu, masyarakat Jombang juga menerima bantuan berupa Alat Bantu Dengar dari Starkey Foundation dan THT Promotif Kit untuk Puskesmas dan Tenaga Kesehatan dari BPJS Kesehatan sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya masyarakat indonesia bebas mendengar.

Seusai dari Ponspes Tebuireng, Menkes bersama rombongan melanjutkan kunjungan ke RSUD Kabupaten Jombang untuk meninjau Hearing Center di Poliklinik THT dan kegiatan bedah mikro telinga

dan katarak di Instalasi Bedah Saraf. Di RSUD Jombang, Menkes juga mempromosikan gerakan ayo minum air (Amir) sebagai perwujudan dengan minum air Indonesia sehat.

Dalam kunjungannya di RSUD Jombang Menteri Kesehatan disambut oleh ratusan siswa SD dengan menari dan melambai gerakan ayo minum air. Selama di RSUD Menkes ini juga membagikan sepeda kecil kepada siswa siswi SD yang berhasil menjawab pertanyaannya. Menkes berpesan agar selalu hidup sehat dalam keseharian mulai dari makanan dan minuman harus seimbang dan pola hidup sehat.

“Masyarakat harus mau jalani pola hidup sehat dalam keseharian, selalu melakukan cek rutin untuk mencegah sakit,” pesannya.

Menkes Prof dr Nila Juwita Moloek saat berkunjung di Pesantren Tebuireng.

Hadir dalam acara tersebut, Bupati Jombang Nyono Suharli, Wakil Bupati Munjidah Wahab, Ketua DPRD Joko Tri-

ono, Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto, Dandim 0814 Letkol Arh M Fatkhurrahman, sekretaris daerah Ita

Kabiro Kediri: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Nanang Wartawan Trenggalek: Setiowati Wartawan Bojonegoro: Triyono, Haribono, Abdul Azis, Agus Budiono Wartawan Sampang: Moch. Yusuf, Laili Purnomo Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT Aksara Grafika Surabaya, Jl. Raya Berbek No 45 Waru - Sidoarjo, Tlp (031) 8678318 (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Triwibawati, Direktur.RSUD Jombang dr Pudji Umbaran, dan sejumlah SKPD Kabupaten Jombang.nobi

OTONOMI

15

EDISI 169 | 13 - 19 MARET 2017

Walikota Bandung “Kang Emil” Beri Kuliah Umum ke Santri Tebuireng

Kang Emil Beri Kuliah Umum di Pondok Pesantren Tebuireng.

WALIKOTA Bandung Ridwan Kamil atau yang biasa dipanggil Kang Emil ini memberikan kuliah umum di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.

Sekitar dua jam Kang Emil mentransformasi ilmu kepada santri Tebuireng mulai dari latar belakang kehidupannya hingga sampai menjadi wali kota yang mempunyai banyak program humanis dan brilian, Rabu (08/03/2017).

Walikota Bandung ini memang dikenal sosok yang populis dan humanis. Sehingga hampir seluruh masyarakat Indonesia tahu aiapa sosok Kang Emil. Sebelum menjadi walikota ia pernah belajar di kampus Institut Teknologi Bandung.

Menjadi seorang arsitek yang ulung dibidangnya membuat ia bermimpi untuk mewujudkan Bandung menjadi kota yang bersih, nyaman bagi masyarakatnya.

Kepada ratusan santri ia bercerita banyak tentang latar belakang dirinya. Sampai pada dirinya dipercaya untuk menjadi pemimpin di kota Bandung juga diberikan pengalamannya kepada para santri. Ini dilakukan untuk menginspirasi dan berbagi tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan memberikan contoh kepada masyarakat dalam segala perilaku.

“Pemimpin itu harus memberikan contoh yang baik dan mengaplikasikan dalam kehidupannya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Sehingga manusia itu mampu memberi perubahan yang bermanfaat untuk kemaslahatan. Berubah menjadi baik dan nyata itu mulai dari diri sendiri,” kata Kang Emil dalam penyampaian materi kuliah umum kepada santri Tebuireng di Aula H Bachir Achmad.

Ia menjelaskan masyarakat hari ini itu tidak hanya di minta ini dan itu terkait kebijakan. Masyarakat lebih suka terhadap gerakan nyata, karena pemimpin bukan hanya sekedar memerintah dan membuat peraturan. Masyarakat lebih suka pemimpin yang memberikan contoh dan mengajak untuk lebih baik. Sehingga perubahan yang baik ini dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.nobi

Peringati HUT, Satpol PP Musnahkan Ribuan Botol Miras

Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Wisata Curug Sewu DINAS Kepemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kab Kendal mengadakan Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona di wisata Curugsewu Patean Kamis (9/3/2017) yang diikuti 19 kelompok sadar wisata (Pokdarwis) se Kab Kendal. Aksi ini dengan melakukan bersih-bersih dan memasang tempat pembuangan sampah di area wisata Curugsewu.

Kabid Pariwisata pada Disporapar Kendal, Edy Mardi Susilo mengatakan, gerakan ini untuk membangkitkan agar Pokdarwis selalu menerapkan Sapta Pesona dalam mengelola objek wisata, sebagai upaya

untuk menarik pengunjung wisata. Sapta Pesona yang dimaksud yaitu objek wisata yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan.

“Jika objek wisatanya bagus dan menyenangkan, maka para pengunjung yang datang akan betah atau krasan, sehingga meninggalkan kesan untuk datang lagi,”katanya.

Terkait dengan pengelolaan objek wisata, menurut Mardi, harus melibatkan berbagai pihak, seperti pokdarwis, desa, kecamatan dan masyarakat.

Objek wisata akan maju jika semuanya bersama-sama bergerak atau aktif ikut me-

majukan wisata.

Peran pemerintah lebih kepada pembinaan, sedangkan pengelola atau pokdarwis dan masyarakatlah yang berperan aktif. Misalnya, masyarakat digerakkan untuk memunculkan produk UMKM atau menyediakan homestay, sehingga keberadaan objek wisata tersebut bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat sekitar. “Keterlibatan masyarakat ini sangat penting untuk memajukan tempat wisata,”tuturnya.

Sementara itu anggota DPRD Kendal, Budi Santosa mengatakan, tempat wisata harus dibuat tampak indah,

Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona di wisata Curugsewu Patean.

terutama di bagian muka, sehingga akan menjadi daya tarik untuk datang ke tempat wisata tersebut. Untuk itu, Budi berharap, agar segera dibangun gapura-gapura yang bagus di semua tempat-tempat wisata.

Selain itu, akses jalan menuju tempat wisata juga harus diperbaiki dan dipelihara dengan baik. “Makanya, gapura sebagai pintu masuk tempat wisata agar segera dibangun sebagus mungkin,” ungkapnya.neko

TIDAK TRANSPARAN DAN TEBANG PILIH, WARGA DESA NGELURUG KANTOR DESA

Lurah Sumbernongko Diduga Gelapkan KIS dan BUMDes Warga desa Sumbernongko menuntut kepala desa dicopot dari jabatan karena dituding gelapkan KIS dan dana pinjaman bergulir BUMdes. Tidak hanya itu, lurah tersebut juga dinilai tidak transparan dan tebang pilih.

P

U L U H A N warga Desa Sumbernong ko, Ke c a m a t a n Ngusikan, Kabupaten Jombang, ngelurug ke kantor desa setempat, Jumat (10/03/2017). Mereka menuntut agar kepala desa dicopot dari jabatannya karena dituding gelapkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan dana pinjaman bergulir BUMdes, serta roda pemerintahan yang dijalankan tebang pilih dalam penyaluran dana bantuan langsung ke masyarakat.

Sebagian besar massa yang terdiri dari ibu ibu ini meminta agar kepala desa bersikap transparan dan tidak tebang pilih dalam melaksanakan roda pemerintahan di Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan. Jika tidak melaksanakan dan bersikap transparan warga meminta kepada pemerintah kabupaten

untuk menindak tegas dengan ancaman copot dari jabatan.

Dalam aksi demonstrasi di depan kantor Desa Sumbernongko sempat diwarnai adu jotos antara peserta unjukrasa dengan aparat yang bertugas. Namun, aksi saling dorong dan memukul dilerai oleh koordinator aksi dan Kapolsek Ngusikan dengan mempersilahkan perwakilan demonstran untuk bermediasi dengan camat dan kepala desa di ruangan pendopo setempat.

Salah satu warga desa Sumbernongko, Istining (37) mengungkapkan jika aksi demo ini dilatarbelakangi oleh lurah atau kepala desa yang tidak transparan dan tebang pilih dalam penyaluran dana bantuan untuk masyarakat.

“Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan dana bantuan baik itu tentang kesehatan, padahal dalam data kartu

indonesia sehat seharusnya warga itu dapat malah tidak diberikan dan disalurkan,” ujarnya kepada Lensa Indonesia.

Sehingga warga menuntut agar kepala desa ini mundur atau dicopot. Karena sudah jelas jelas dalam daftar data penerimaan ada tapi tidak diberikan. Apalagi ada yang sudah sampai berjalan satu tahun ini. Belum lagi dana pinjaman bergulir BUMdes yang telah digelapkan. “Padahal dalam berkas dan data tertera itu ada, namun nama yang tercantum tidak menerima dana itu,” bebernya.

Hal yang sama juga diungkapkan Jono (50), warga Desa Sumbernongko ini meminta agar kepala desa bersikap transparan dan tidak tebang pilih dalam penyaluran dana bantuan apalagi dikaitkan dengan persoalan tidak mendu-

kung pada Pilkades beberapa waktu yang lalu.

“Saya ini tercatat penerima dana bantuan KIS, akan tetapi kenapa tidak diberikan dan disalurkan. Sehingga saya berobat dengan hutang kesana kemari,” cetusnya.

“Padahal saya tidak mampu untuk membayar biaya pengobatan itu. Dengan kondisi saya yang cacat dan tak mampu bekerja optimal untuk mengais rezeki. Sudah satu tahun bantuan itu belum disalurkan.

Apa ini berkaitan dengan dukungan pemilihan waktu itu, yang membuat tebang pilih dana bantuan untuk masyarakat tak disalurkan,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Desa Sumbernongko, Sumartono saat dikonfirmasi berkelit atas tuduhan warga kepadanya berkaitan dengan tidak disalurkan masalah KIS dan BUMDes.” Untuk KIS itu sudah

serahkan di bidan desa, ada di bidan desa diklarifikasi sedang didata dan di kroscek, barangkali ada yang janggal,” kilahnya.

Ditanya terkait data faktual dan kewenangan bidan desa atas dugaan tebang pilih dalam penyalurannya. “Sudah di bidan desa, dan saya tidak tahu bagaimana pendataan dulu, pemerintah desa tidak tahu.

Ini sudah disalurkan tapi tidak 100 persen sebagian masih belum dan ada di bidan desa, kewenangan bidan desa ya untuk kesehatan,” terangnya.

Sementara terkait tudingan adanya penyalahgunaan dan pencatatan nama warga terkait dana bergulir BUMdes. “Kalau masalah BUMDes imi ada lembaganya yang mengurus itu, kalau itu tanya saja kepada pengurus lembaga itu, saya tidak tahu,” pungkasnya.nObi

Jalur Lintas Selatan dari Banten Hingga Banyuwangi Siap Dikebut Peringatan HUT Satpol PP dengan memusnahkan ribuan botol miras.

SATPOL PP Kendal melakukan pemusnahan barang bukti hasil operasi berupa minuman keras (miras) sebanyak 3.548 botol berbagai merk dan 1.000 liter di Alun-alun Kendal Senin (6/3/2017).

Barang bukti miras yang dimusnahkan ini merupakan hasil operasi Satpol PP Kendal selama 5 bulan, mulai September 2016 sampai Januari 2017. Pemusnahan miras ini dilakukan bersamaan HUT Satpol PP ke-67 dan Satlinmas ke-55 dan Pemadam Kebakaran ke-98 tahun 2017.

Kepala Satpol PP dan Damkar Kendal Subarso S.Sos mengatakan, peredaran miras hampir merata di Kab Kendal. Untuk itu operasi terus digalakkan bersamaan dengan operasi penegakkan Perda Kab Kendal lainnya. Dikatakan, banyaknya miras oplosan yang beredar sangat mengkhawatirkan, sebab miras oplosan kadar alkoholnya tidak terukur, sehingga sangat berbahaya. “Miras oplosan ini banyak ditemukan di kawasan dekat terminal dan tempat-tempat yang ramai,”katanya.

Tema HUT tahun 2017 ini yaitu Peningkatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Menjaga Kebhinekaan Masyarakat di Daerah, dan dengan Semangat Kebhinekaan Pemadam KebakaranHadir Memberikan Perlindungan dan Rasa Nyaman.

Kasatpol Subarso mengatakan, dalam melakukan tugasnya, Satpol PP lebih mengedepankan cara persuasif, supaya dengan kesadarannya sendiri tidak lagi melakukan pelanggaran Perda. Misalnya para pedagang kakilima yang berjualan di tempat-tempat terlarang, setelah dilakukan pendekatan secara persuasif, maka membuka lapaknya sesuai peraturan.

“Ada PKL yang sudah 15 tahun membuka lapaknya melanggar peraturan, tapi sekarang dengan kesadarannya sendiri sudah menaati peraturan,”katanya.

Selain pemusnahkan miras, juga dilakukan simulasi pemadaman kebakaran oleh anggota Damkar Kendal terhadap sebuah miniatur rumah. Disaksikan oleh Bupati Kendal dr Mirna Annisa dan anggota Forkompimda Kendal serta para pejabat Pemkab Kendal, tokoh masyaraka, tokoh agama, para pelajar, mahasiswa dan ormas. Dandim 0715 Kendal Letkol Inf. Piter Dwi Ardiyanto bertindak sebagai inspektur upacara.neko W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

D

IRJEN Kementrian Pekerjaan Umum dan Binamarga Arie Setiadi Moerwanto mengunjungi Kabupaten Tulungagung, Senin ( 6/3/2017 ). Dalam kunjungannya bersama rombongan Dirjen PU dan Bina Marga, Arie diterima Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE, M.Si di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bangsa sekitar pukul 18.30 wib.

“Kita akan lanjutkan pembangunan jalur Pansela (JLS ) sepanjang 6,5 kilo meter sesuai dengan lahan yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung,” ujar Arie ketika ditanya wartawan.

Lebih lanjut Arie menjelaskan bahwa pada tahun 2019 mendatang diharapkan jalur Lintas Selatan (JLS) atau Pansela sudah tersambung dari Banten hingga Banyuwangi.

Diharapkan pula tersambungnya JLS ini nantinya dapat membuka akses wisata bahari yang berada di pantai selatan dan diharapkan juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada di wilayah selatan pulau Jawa.

“Tahun 2019 diharapkan sudah tersambung dari Banten hingga Banyuwangi, dengan dibangunya jalur Pansela bisa membuka wisata bahari yang selama ini sulit diakses sehingga perekonomian menggeliat di wilayah selatan Pulau Jawa,” imbuhya.

Sedangkan untuk pembangunan jalur ringroad timur Tulungagung yang sempat mandek hingga 2 tahun, Arie mengatakan jika tidak ada kendala akan dimulai lagi akhir tahun ini, namun jika tidak memungkinkan akan dimulai tahun depan. “Akan kita usahakan akhir tahun ini dibangun, jika tidak memungkinkan tahun depan akan dibangun,” tutur Arie.

Sementara itu Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE. M.Si menyambut baik Kunjungan Dirjen PU dan Binamarga ke Kabupaten Tulungagung.

Menurutnya dengan melihat langsung lokasi pembangunan ringroad timur dan lahan jalur Pansela yang sudah disiapkan bisa meyakinkan pihak Kementrian PU agar segera melanjutkan pembangunan.

“Sempat terjadi salah paham lantaran pihak kementrian mengira lahan untuk pansela belum siap, padahal sudah disiapkan sepanjang 6,5 kilometer untuk pembangunan tahun ini. sedangkan untuk ringroad timur yang mandek selama 2 tahun semoga bisa dibangun mulai tahun ini,” ujar Syahri Mulyo.

Usai berada di Pendopo Kongsa Arum Kusumaning Bongso Dirjen Kementrian Pekerjaan Umum dan Binamarga Arie Setiadi Moerwanto beserta rombongan dengan didampingi Anggota DPR-RI Ir. Budi Yuwo-

no, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE, M.Si serta Kepala Dinas PU dan Binamarga Kabupaten Tulungagung, Ir. Sutrisno melanjutkan kunjungannya, melihat secara langsung lokasi pembangunan jalur ring road timur yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung sejak 2 tahun lalu.

Seperti diketahui, pembangunan jalur Jalur Lintas Selatan

Dirjen Kementrian Pekerjaan Umum dan Binamarga Arie Setiadi Moerwanto.

( JLS ) di kabupaten Tulungagung sesuai dengan yang direncanakan adalah sekitar sepanjang 36 kilometer. Dan hingga saat ini sudah dibangun sepanjang 8,5 kilometer ditambah dengan pembangunan tahun ini sepanjang 6,5 kilometer.

Rencananya pembangunan keseluruhan jalur pansela ( JLS

) akan selesai tahun 2019 mendatang. Pembangunan pansela akan selesai pada tahun 2019 dengan tersambungnya akses jalan dari Banten hingga Banyuwangi, hingga diharapkan perekonomian diwilayah selatan Pulau Jawa menggeliat seiring tersambungnya jalur Pansela. nnang

METROPOLIS

16

EDISI 169 | 13 - 19 MARET 2017

PLN Resmikan Bank Sampah Induk di Tiga Kota

BAYAR REKENING LISTRIK PAKAI SAMPAH, EMANG BISA? Mekanisme pembayaran listrik menggunakan sampah sangat mudah. Warga membawa sampah ke bank sampah lalu ditimbang.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui Corporate Social Responsibility (CSR) meresmikan Bangunan Bank Sampah Induk di tiga kota yakni Kota Surabaya, Mataram dan Yogyakarta.

Acara dipusatkan di Bank Sampah Induk Surabaya yang berlokasi di Jalan Ngagel Timur, Surabaya pada Selasa (7/3/2017). Dengan diresmikan oleh Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Tuti Hendrawati Mintarsih didampingi oleh Direktur Human Capital Management PT PLN (Persero) Muhammad Ali. Dalam acara tersebut PLN juga mengajak masyarakat untuk peduli sampah dan lingkungan melalui program bayar rekening listrik pakai sampah. Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah oleh PLN bersama dengan Kelompok Pecinta Lingkungan.

Ada sejumlah aspek yang ditekankan dalam peresmian Bank Sampah Induk, mulai dari membantu pemerintah daerah setempat dalam mengurangi volume sampah.

Kemudian mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, serta mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Diketahui untuk tiap unit Bank Sampah Induk yang diresmikan yakni Bank Sampah Induk Surabaya yang memiliki 205 bank sampah unit, dimana sampah yang berhasil

dikumpulkan mencapai 65 ton per bulan. Kedua, Bank Sampah Gemah Ripah Yogyakarta yaitu bank sampah yang terletak di Badegan Bantul tersebut telah berhasil memiliki 127 bank sampah unit binaan, dan setiap bulannya mengumpulkan 25 ton sampah.

Ketiga, Bank Sampah NTB Mandiri yang ada di Mataram. Meski tergolong baru, namun bank sampah NTB setiap bulannya mampu menghasilkan 3,5 ton sampah, saat ini bank sampah NTB memiliki 5 bank sampah unit.

Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tuti Hendrawati Mintarsih mengapresiasi PLN Peduli yang berkontribusi aktif untuk pengembangan bank sampah. Menurutnya ketiga bank sampah milik PLN saat ini juga telah mendapatkan gelar bank sampah terbaik nasional tahun 2017.

“Dukungan PLN untuk bank sampah tidak main-main, saya melihat PLN secara berkelanjutan memberikan perhatian lebih terhadap masalah sampah dan pengelolaannya, Kami harap dengan peresmian ini, Bank Sampah Induk Surabaya, Mataram dan Yogyakarta semakin maju dan berkembang,” ujar Tuti Hendrawati pada Lensa Indonesia, Kamis (9/3/2017).

Dengan peresmian bangunan Bank Sampah Induk ini, PLN telah memiliki 5 Bank Sampah Induk dengan total nasabah sebanyak

53.550 nasabah dan berhasil mengumpulkan sampah sebanyak 337 ton perbulan untuk di reduce, recycle dan reuse.

Tak hanya itu, PLN juga memberikan bantuan pembangunan kantor, mobil pengangkut sampah dan juga gudang pengolahan sampah sekaligus penguatan manajemen operasional.

Ditambahkan, Direktur Human Capital Management PLN Muhammad Ali menjelaskan PLN berkonsentrasi untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan mempunyai pengaruh yang positif bagi masyarakat seperti bank sampah ini.

“PLN berharap Bank Sampah Induk Kota Surabaya akan terus berkembang menjadi bank sampah yang profesional dan mampu menjawab tantangan pengelolaan sampah yang lebih kompleks,” imbuh Ali. Lewat peresmian itu juga dikenalkan cara pembayaran rekening listrik dengan menggunakan sampah yang diharapkan memacu semangat warga untuk lebih giat mengumpulkan sampah serta bergabung dengan bank sampah yang telah ada.

Mekanisme pembayaran listrik menggunakan sampah ini juga sangat mudah yakni warga membawa sampah ke bank sampah lalu ditimbang. Setelah itu berat sampah yang ditimbang dinominalkan dalam bentuk uang. Dari jumlah

PLN saat meresmikan Bank Sampah Induk Surabaya.

itulah kemudian dimasukkan ke rekening bank sampah yang sudah dimiliki warga. Dari hasil penjualan sampah tersebut, akan digunakan

untuk membayar biaya listrik di masing-masing rumah warga yang bersangkutan. “Lingkungan bersih dan listrik terbayarkan. Tapi yang

paling utama, melalui sampah masyarakat juga bisa menabung untuk keperluan sehari-hari,” pungkasnya.nsarifa

ADVETORIAL

KOMISI B MINTA JANGAN ASAL GUSUR PEDAGANG PASAR WONOKROMO

Rio Pattiselanno.

Gus Sholah: Jangan Benturkan Islam dengan Indonesia PEMIMPIN pondok pesantren (ponpes) Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, KH. Sholahudin Wahid (Gus Sholah) meminta kepada semua pihak tidak membenturkan Islam dengan Indonesia. Menurutnya, perpaduan antara Islam dan Indonesia tidak bisa ditawar karena menjadi faktor utama terciptanya persatuan Indonesia.

“Kan ada kelompok yang seperti

itu. Yang mengatakan jika memilih Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) berarti tidak cinta Indonesia. Itu kan ngawur,” kata Gus Sholah usai menjadi nara sumber dalam diskusi Oase Bangsa “Menggagas Pemimpin Berkualitas”, Rabu (08/03/2017) di Hotel Mercure, Surabaya.

Adik kandung mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini menegaskan pertentangan sudah

lama terjadi dan rampung pada tahun sembilan puluhan saat era orde baru. Karena itu, urusan politik yang saat ini bermuara dari Pilkada DKI yang membutuhkan pemahaman agar tidak terjadi konflik.

“Janganlah sampai terulang lagi.

Itu sudah pernah terjadi dan baru selesai setelah era orde baru berhenti memusuhi Islam,” katanya.

Sementara itu, ketika ditanya tentang kriteria pemimpin yang berkualitas, Gus Sholah mengatakan minimal sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu amanah, fathonah, sidiq, dan tabliqh.nwan

KOMISI B (Bidang Perekonomian) DPRD Kota Surabaya menyikapi protes sekitar 50 pedagang Pasar Wonokromo sisi barat jembatan Mayangkara atas kebijakan Perusahan Daerah Pasar Surya yang melakukan penggusuran stan pedagang di pasar tersebut untuk pelebaran jalan frontage road.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya Rio Pattiselanno menyayangkan kebijakan PD Pasar yang dinilai kurang adil dalam memperlakukan pedagang.

“Memang ini terkait dengan pelebaran jalan, tapi harus disikapi dengan bijak. Jangan asal menggusur, apalagi mereka tidak ada keberatan. Ini bukan sekali, tapi PD Pasar selalu mengulangi,” katanya.

Untuk itu, pihaknya akan mengundang pihak terkait termasuk pedangan dan PD Pasar. “Ini harus diselesaikan, khususnya berkaitan dengan pencabutan dan pemindahan. Sebaiknya ha-

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

rus dikaji dulu,” ujarnya.

Seorang perwakilan pedagang Yohanes Rahmat sebelumnya mengatakan sudah puluhan tahun berdagang di Pasar Wonokromo.

“Saya jualan perhiasan, tapi kenapa saya direlokasi di bagian sayur di DTC. Ini merugikan saya dan pedagang lainnya,” katanya.

Ia mengatakan pihaknya sudah mengetahui adanya informasi mengenai pelebaran jalan untuk frontage road yang tembus ke terminal Joyoboyo. Hanya

relokasi terlalu mepet sehingga tidak ada persiapan sama sekali.

“Tiba-tiba harus dikosongkan mendadak, hari ini listrik sudah dicabut meternya. Kami tidak bisa berdagang. Urusannya kami dengan PLN bukan dengan PD Pasar. Biar kan kami menata,” katanya.

Saat ditanya soal ganti rugi, ia mengatakan tidak ada. Selama ini, ia menyadari bahwa ia menyewa lahan untuk berdagang. “Tapi selama ini kami membangun stan itu sendiri. Mestinya kami diganti rugi bangunan yang kami bangun itu,” ujarnya.nadv/wan

Memang ini terkait dengan pelebaran jalan, tapi harus disikapi dengan bijak.

Jangan asal menggusur, apalagi mereka tidak ada keberatan. saja, lanjut dia, pihakanya menyayangkan tidak adanya upaya yang baik dari PD Pasar selaku pengelolah pasar tersebut.

Selain itu, sosialisasi terkait