Koran Lensa Indonesia Edisi 173

th

topik

EDISI 173 | 10 - 16 APRIL 2017

Pengaduan langganan/ iklan/redaksi, HOTLINE: ( 021) 5366 017 7 ( 031) 841 0288

TERBIT 16 HALAMAN | HARGA ECERAN: RP 4.000 | LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

OESMAN SAPTA, MILIARDER DENGAN TIGA JABATAN PENTING

DISKUSI LENSA INDONESIA

GUNARTI: JIKA KENDENG ADA PABRIK SEMEN, KETURUNAN KAMI SENGSARA

BACA HALAMAN 3 |

BACA HALAMAN 9 |

SOSOK

ZOOM

Kalau tanah itu dipakai untuk pertanian, semua air terjaga. Sementara semen hanya memberikan penghidupan untuk satu generasi, sementara generasi selanjutnya hanya kena dampaknya saja... Selengkapnya Baca Halaman 6

MINTA SIDANG AHOK DITUNDA, PEMBELAAN POLRI SUDAH TERLALU VULGAR

Indonesia Terancam Revolusi Sosial 20202030

KAPOLDA DITEKAN, DIIMINGI JABATAN ATAU TUKANG PUKUL?

INDONESIA diprediksi mendapatkan bonus demografi pada 2020-2030, dimana jumlah jumlah penduduk usia produktif (15-65 tahun) akan mencapai 70 persen, sedangkan sisanya yang 30 persen masuk usia tidak produktif (14 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas).

“Pemerintah jangan terlena dan menyepelekan bonus demografi ini. Hanya dalam kurun waktu 3-13 tahun ke depan, kita akan memiliki banyak sekali Sumber Daya Manusia (SDM) di usia produktifnya.

Ini bukan waktu yang lama mengingat bonus ini tidak serta merta bak durian runtuh,” tegas Peneliti Merapi Cultural Institute (MCI) Gendhotwukir di Magelang dalam keterangannya diterima Lensa Indonesia, Jumat (7/4/2017) nBaca: Sensus dulu... Halaman 7

BPK Temukan Kejanggalan Rantai Suplai Pembangunan Pembangkit Listrik Rp609,5 M BADAN Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menemukan kejanggalan signifikan atas pengelolaan rantai suplai, percepatan pembangunan pembangkit listrik10.000 MW, dan penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional Ketenagakerajan.

Temuan tersebut merupakan bagian dari hasil pemeriksaan BPK yang dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016.

Demikian dikatakan Ketua BPK Harry Azhar Aziz di Gedung DPR RI, Kamis (6/5/2017).

“IHPS II Tahun 2016 merupakan ringkasan dari 604 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester II tahun 2016. LHP tersebut meliputi 81 LHP (13%) pada pemerintah pusat, 489 LHP (81%) pada pemerintah daerah dan BUMD, serta 34 LHP (6° 0) pada BUMN dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaan, LHP dimaksud terdiri atas 9 LHP (1%) keuangan, 316 LHP (53%) kinerja, dan 279 LHP (46%) dengan tujuan tertentu (PDTT),” jelasnya.

Permintaan Kapolda Metro Jaya untuk menunda sidang Ahok sarat dengan kepentingan politis.

Jangankan Kapolda, presiden pun tak boleh menunda persidangan. Pihak Polri dinilai sudah terlalu vulgar membela terdakwa penistaan agama.

nBaca: Periksa... Halaman 7

Lieus Sungkharisma: Panggil Saya Si Cina, Tionghoa itu Licik dan Pengkhianat Kayak Ahok

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Iriawan.

K

EPOLISIAN Daerah Metro Jaya meminta Pengadilan Negeri Jakarta Utara menunda pelaksanaan sidang lanjutan kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Permintaan tersebut disampaikan dalam surat resmi Polda Metro Jaya yang diterima wartawan pada Kamis (6/4/2017). Surat itu ditandatangani oleh Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan dan dikeluarkan pada Selasa (4/4/2017).

Lieus Sungkharisma.

Ketua agar Sidang dengan Agenda Tuntutan Perkara Dugaan Penistaan Agama dengan Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk ditunda setelah tahap pemungutan suara Pemilukada DKI Putaran II,” demikian bunyi salah satu poin dalam surat tersebut.

Namun rupanya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara menolak permintaan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Iriawan untuk menunda nBaca: Pemain lama... Halaman 7

Panglima TNI Perintahkan Segel

PERNYATAAN Sikap Majelis Adat Budaya Tionghoa Indonesia yang mengatasnamakan masyarakat Tionghoa Indonesia, mendapat reaksi serius dari Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) Lieus Sungkharisma.

Apalagi pernyataan sikap yang ditandatangani Harso Utomo Suwito dan Chandra Kirana itu menuduh Lieus Sungkharisma mencatut dan mendompleng nama Tionghoa untuk kepentingan pribadinya, terutama dalam setiap demo anti Ahok.

Atas adanya pernyataan sikap itu, Lieus mengatakan meski dirinya sama sekali tak menganggap majelis adat budaya Tionghoa itu ada, namun pernyataan itu telah menyadarkannya betapa saat ini penyebutan Tionghoa saat ini telah disalahgunakan untuk kepentingan politik golongan tertentu. nBaca: Sama saja... Halaman 7

Polda Metro Jaya mengatakan penundaan ini perlu dilakukan demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban Jakarta jelang pemungutan suara putaran kedua, Rabu (19/4) mendatang.

“Mengingat semakin rawannya situasi keamanan di DKI Jakarta, maka demi kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta akan dilaksanakan pengamanan tahap pemungutan suara pemilukada DKI Jakarta putaran II, di mana pasukan Polri dan TNI akan dikerahkan semua, maka disarankan kepada

Kabel Fiber Optik Bawah Laut PT Sacofa asal Malaysia Langgar Kedulatan NKRI La Nyalla Mattalitti.

Sholat Istikharah di Tanah Suci, La Nyalla Maju Pilgub Jatim 2018?

LA NYALLA Mattalitti dianggap memiliki kekuatan yang riil. Pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2008, dia disebut sebagai sebagai The King Maker. Pasalnya, Nyalla termasuk orang yang membesarkan nama Khofifah Indar Parawansa, dan menjadi aktor kesuksesasn pasangan KarSa (Soekarwo – Saifullah) Jilid II. Wajar jika banyak pihak yang menilai Nyalla sebagai figur yang pas untuk meneruskan tongkat estafet Gubernur Soekarwo untuk maju di Pilgub

Jatim 2018.

“Pertama, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas apresiasinya. Pilgub Jatim kali ini penting untuk masyarakat Jawa Timur, maklum provinsi ini merupakan barometer kemajuan bangsa Indonesia.

Kedua, jika saya ditanya tertarik atau tidak untuk ikut bertarung dalam Pilgub Jatim ini, saya berprinsip selalu berbuat yang terbaik untuk masyarakat Jawa Timur.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengecek dan menyegel server kabel fiber optik bawah laut milik perusahaan telekomunikasi PT Sacofa asal Malaysia.

P

ANGLIMA TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo didampingi Kasad Jenderal TNI Mulyono, mengecek secara langsung server dan kabel fiber optik bawah laut milik perusahaan telekomunikasi PT Sacofa asal Malaysia yang melanggar kedaulatan NKRI di Desa Tarempa Barat, Kec. Siantan Kab. Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau.

Jenderal Gatot Nurmantyo saat mengecek

nBaca: Balas jasa... Halaman 7

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Menembus Zona Tahun ke-7

ini juga diikuti Asops Panglima TNI Mayjen TNI L. Pusung, dan Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Cucu Soemantri.

Panglima TNI langsung memerintahkan Komandan Lanal Tarempa Letkol Laut (P) Johan Wahyudi SE untuk menyegel dan menghentikan operasional PT Sacofa, nBaca: Indonesia... Halaman 7

EKONOMI BISNIS

2

EDISI 173| 10 - 16 APRIL 2017

IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS UNTUK FREEPORT SALING UNTUNG ATAU KALAH TAWAR?

Lagi-Lagi Pemerintah Dikalahkan Freeport Keputusan pemerintah memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada Freeport dikatakan saling menguntungkan. Namun pengamat mengatakan izin ini seakan membuat posisi tawar Freeport melebihi pemerintah RI. EPUTUSAN pemerintah dengan memberikan izin ekspor konsentrat kepada PT Freeport Indonesia adalah perbuatan melanggar undang-undang.

Izin Rekomendasi Ekspor PT Freeport Indonesia (PT FI) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) disebut melanggar Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara atau UU Minerba.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, tidak banyak yang bisa dilakukan sipil kecuali mengingatkan pemerintah. “Presiden yang tanggung jawab, Presidennya tahu tidak ini melanggar UU, tahu nggak dia?” katanya saat dihubungi, Rabu (5/4/2017).

Lebih spesifik, ia menjelaskan kemungkinan pemerintah menguntungkan PT FI. Menurut dia, mungkin ada pihak yang memiliki kepentingan. Selain itu, ada tekanan dari pihak asing, pemerintah ingin dapat dukungan dari perusahaan atau negara asing, baik dari sisi politik atau ekonomi.

Menurutnya, tidak salah jika pemerintah mengharapkan investasi asing. Meski demikian,

pemerintah harus tetap konsisten pada UU. “Kita juga punya UU. Jangan lah seperti ini, kalau mau ya keluarkan perpu atau ganti UU sekalian, kalau begini ya merugikan kita,” katanya.

Marwan mengingatkan pemerintah untuk transparan dalam bernegosiasi dan mengambil keputusan. Tidak ada kesepakatan di bawah meja agar Indonesia mengalami perkembangan. “Jika nanti kesenggangan sosial semakin lebar, saya rasa itu konsekuensi logisnya,” katanya.

Meski baru terungkap sekarang, pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Freeport pada 10 Februari lalu.

Menariknya, perusahaan tambang ini dapat kembali menggunakan Kontrak Karya mereka yang berlaku hingga 2021 jika tidak mendapat kesepakatan dengan pemerintah mengenai IUPK dalam delapan bulan sejak IUPK dikeluarkan Februari lalu.

Sebelumnya perusahaan tambang raksasa tersebut menolak untuk mengganti izin dari Kontrak Karya ke IUPK. Pemberian IUPK ini menurut para pengamat membuat Freeport memiliki dua kontrak

K

Karyawan PT Freeport Indonesia melaksanakan upacara HUT Kemerdekaan RI di area tambang bawah.

yang tidak ada dasar hukumnya.

“Pemerintah harusnya bergerak di koridor yang dibuatnya sendiri, kan sudah mengeluarkan paket regulasi relaksasi mineral, ada peraturan-peraturannya, yah harus dipenuhi”, kata Berly Martawardaya, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Aryono berkata izin tersebut adalah keputusan yang saling menguntungkan. “Kita mencari jalan keluar atau solusi untuk keberlanjutan investasi kan.

Kita butuh investasi, mereka butuh bisnis”, kata Bambang.

Sedangkan peneliti INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara berkata perlakuan khusus ini memperlihatkan posisi tawar Freeport seakan diatas pemerintah.

“Perlakuan khusus ini saya kira tidak pas. Ini membuat iklim usaha untuk (perusahaan) pertambangan yang baru masuk ke Indonesia atau yang ingin masuk jadi berpikir ulang, “kok bisa sih deal nya seperti itu?” Jadi pemerintah seakanakan digertak sedikit kemudian mengikuti aturan main dari pemain . Ini yang tidak bagus, tidak konsisten”, terang Bhima.

“Di satu sisi pemerintah

Indonesia sepertinya juga menimbang faktor ekonomi politik global. Kunjungan nanti wakil presiden AS ke Indonesia, mau tidak mau dia akan berbicara soal Freeport. Itu mungkin yang membuat pemerintah Indonesia berpikir ulang.”

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Kurtubi berkata pemberian IUPK ini adalah strategi yang tepat.

“Ini bisa saja strategi agar Freeport nantinya mau menerima IUPK ini setelah merasakan bahwa pada hakekatnya IUPK ini tidak merugikan pihak kontraktor”, kilah Kurtubi.

Selama enam bulan ke de-

pan, Freeport akan berunding dengan pemerintah untuk merampungkan status kontrak perusahaan penyumbang pajak terbesar di Indonesia tersebut -apakah tetap Kontrak Karya atau IUPK. Bambang Gatot berkata bahwa yang selama ini dituntut oleh Freeport adalah ‘stabilisasi investasi’ mereka di Indonesia.

“Bagaimana ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pajak, yang berhubungan dengan fasilitas. Tentunya Kementerian Keuangan yang memiliki otoritas itu”, papar Bambang.

Berdasarkan PP No. 1 Tahun 2017, perusahaan yang memiliki IUPK wajib membangun smelter dalam waktu lima tahun dan wajib melakukan divertasi hingga 51% secara bertahap dalam waktu sepuluh tahun, agar dapat mengekspor mineral konsentrat.

Pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur diperkirakan membutuhkan anggaran hingga US$2 milyar. Ini, menurut Berly, akan membuat Freeport sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan.

“Kita harus lihat kondisi di lapangan yah, laporan menunjukkan bahwa tahun ini akan habis cadangan yang digali dengan open pit di Grasberg (tambang di Papua). Dan untuk melanjutkan tahapan berikutnya adalah galian bawah tanah, underground mining. Itu bangunnya lebih mahal”, terang Berly.

“Hitung-hitungan bisnis saya agak ragu Freeport mau bangun bawah tanah dan bangun smelter ketika belum ada komitmen, kepastian bahwa

akan diperpanjang kontraknya.”

Sejak berseteru dengan pemerintah terkait status kontrak, Freeport terpaksa berhenti mengekspor tembaga dan emas dan bahkan menghentikan kegiatan operasional di tambang mereka di Papua. Akibatnya, sekitar 1500 pekerja sudah dirumahkan sebagai langkah efisiensi.

Pengamat Hukum Energi dan Pertambangan Bisman Bachtiar mengatakan, ini mengacu pada UU Minerba pasal 170, dimana Freeport tidak diizinkan mendapat izin eskpor jika perusahaan tambang ini tidak memiliki smelter.

“Kan sudah jelas dalam UU nya mengatakan demikian.

Tapi pemerintah mengizinkan, berarti pemerintah melanggar UU, pemerintah lagi-lagi kalah dengan Freeport,” kata Bisman di Jakarta, Kamis, (6/4/2017).

Bisman menilai keluarnya izin IUPK dilakukan sebagai akal-akalan agar PTFI bisa melakukan ekspor konsentrat yang sangat menguntungkan.

“Karena kan kalau keluarnya IUPK ini tidak pernah berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 tahun 2017 itu bertentangan dengan IUPK yang dimaksud dalam UU Minerba,” katanya.

Oleh sebab itu, Bisman berharap pemerintah bisa bertindak lebih tegas dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini. Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah dengan mencabut izin ekspor kemarin sudah keputusan yang benar. “Jangan lagi tunduk, kita punya UU yang harus ditaati semua yang ada di Indonesia,” tegasnya.zu/bc/rep

Said Aqil: Pengusaha NU Diberi Kemudahan Langsung Tancap Gas tergabung dalam Himpunan Pengusaha Nahdliyin. Dalam pidatonya, Ketum PBNU, Said Aqil Siraj mengatakan, para pengusaha ini merupakan profesional yang tak kalah dengan para pengusaha nasional besar lainnya, sehingga dapat diandalkan untuk bisa ikut andil dalam berbagai program pembangunan pemerintah.

“Ini pengusaha betulan ini.

Ini beberapa pengusaha ini sudah kelas menengah yang lumayan. Ada pengusaha tenaga surya, ada beberapa pengusaha properti, ada santri juga yang mengelola beberapa pabrik di

PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar acara sarasehan atau pertemuan dengan pemerintah yang diwakili oleh Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Acara yang bertemakan pengembangan ekonomi umat dan kemaritiman Indonesia tersebut bertujuan untuk memaksimalkan peranan NU sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dalam upaya pemerintah melakukan pemerataan ekonomi. NU sendiri memiliki para Nahdliyin pengusaha yang

Karawang. Kalau diberi kemudahan, insyaAllah pengusaha NU langsung tancap gas,” kata Said di Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqafah di Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis (6/4/2017).

Said mengatakan hal ini semata-mata sebagai bagian dari keinginan NU untuk bisa mendukung pemerintah, karena jumlah anggota NU yang terbilang besar di seluruh Indonesia, sehingga bisa diandalkan untuk menciptakan pemerataan, namun juga dengan dukungan dari pemerintah.

“Itu bukan berarti kita ingin monopoli. Tidak. Kita tidak

ingin monopoli. Mari kita maju bersama. Bukan lagi zamannya monopoli. Harus betul-betul ada pemerataan,” tutur dia.

Pemerintah sendiri yang dalam hal ini diwakili oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan menyambut baik niat NU untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan. Anggota NU yang mayoritas masyarakat kecil kata dia akan dibantu dengan mencari mitra perusahaan besar untuk didorong bisa bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah.

“Tidak bisa penguasaan ekonomi hanya satu orang saja. Oleh

karena itu semua harus diberdayakan. Tapi Bapak Ibu sekalian juga harus profesional, disiplin untuk bisa dibantu. Perhitungan harus cermat karena sekarang kita sudah globalisasi, pasar terbuka. Apalagi ke depan nanti kita akan bantu dengan cari Godfather daripada pebisnis-pebisnis itu bisa jalan,” ucap Luhut.

Setali tiga uang dengan Luhut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga melihat hal yang sama. Menurutnya, PBNU sebagai satu organisasi kemasyarakatan yang nasionalis, memiliki kapasitas untuk bisa bekerja sama dengan

Menteri Basuki Targetkan Bangun 100 Tower Rusun Santri EMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) gencar merealisasikan Program Sejuta Rumah dengan membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), baik rumah tapak maupun rumah susun (rusun). Termasuk fokus membangunkan rusun bagi para santri di pondok pesantren.

“Pembangunan rusun bagi santri di pondok pesantren merupakan bagian bentuk perhatian dan keseriusan pemerintah dalam penyediaan rumah dan penataan kawasan lingkungan pendidikan. Semoga rusun bisa memberikan kontribusi nyata bagi santri dalam menimba ilmu di pondok pesantren,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Rabu, (5/4/2017).

Dijelaskan Basuki, pembangunan rusun ponpes pada tahun 2015 hingga 2016 telah berhasil merealisasikan sebanyak 43 tower, yang terdiri dari 1.290 unit di 18 provinsi.

Beberapa Rusun yang diban-

K

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

gun telah selesai dibangun pada periode itu antara lain, Rusun Ponpes Darul Ulum yang terletak di Semarang, Rusun Ponpes Al Hidayah di Banyumas, Rusun Ponpes Nahdlatul Ulum di Maros (Sulawesi Selatan), dan Rusun Ponpes Darul Hikmah Tulungagung (Jawa Timur).

Pada tahun 2017, Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan tengah

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

membangun 19 tower Rusun yang terdiri dari 570 unit dengan dana yang dialokasikan sebesar Rp 181,65 miliar. Beberapa daerah yang akan dibangunkan Rusun Ponpes oleh Kementerian PUPR tahun ini antara lain, Pidie Jaya, Mandailing Natal, Padang Pariaman, Lampung Timur, Ogan Komering Ulu Timur, Tasikmalaya, Magelang, Semarang, Ende,

Madiun, Nganjuk, Pasuruan, Sintang, Hulu Sungai Selatan, dan Bone.

Salah satu rusun ponpes yang tengah dibangun pada 2017 adalah Rumah Susun Santri Putri Pondok Pesantren Mustofhawiyah Purba Baru, Lembah Sorik di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Provinsi Sumatera Utara yang dimulai pembangunannya oleh

Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Maret 2017. Rusun Ponpes Mustofhawiyah Purba Baru akan dibangun di atas lahan seluas 1.485 meter persegi dengan 3 lantai yang memiliki 12 unit tipe barak besar (6 unit) dan kecil (6 unit) serta dapat menampung 216 santri.

Sementara pada tahun 2018 dan 2019 ditargetkan penambahan rusun ponpes dilakukan di 40 lokasi, sehingga dalam jangka waktu lima tahun Rusun ponpes yang dibangun bisa mencapai lebih dari 100 tower.

Dalam pembangunannya, setiap Rusun terdiri dari 3 lantai yang dapat dihuni oleh 216 santri dengan biaya pembangunan per unitnya sebesar Rp 9 sampai 10 miliar. Rusun yang dibangun akan dilengkapi dengan meubeler dan sudah ada air dan listrik sehingga siap digunakan.

Pada setiap lantainya memiliki daya tampung mencapai 72 orang dan dilengkapi 10 unit toilet, 10 unit WC, 2 unit tempat wudhu, 1 unit janitor dan 2 unit pantri.ian

pemerintah atau mendapat dukungan dari pemerintah.

Selama ini partisipasi NU dalam pembangunan seperti mendirikan sekolah-sekolah pesantren, dan tak tertutup kemungkinan melakukan hal yang lebih besar dari itu.

“Saya pikir teman-teman di NU punya kapasitas untuk melakukan sesuatu di sektorsektor primer sampai kegiatan strategis. Oleh karenanya, pak Kiai dan semuanya kita lihat, dan saya minta untuk membuat suatu clustering atau mapping bagi kemampuan-kemampuan berusaha. Kita bersedia untuk

KH Said Aqil Siradj.

membina, tidak terbatas di Perhubungan saja, tapi juga di sektor lain,” pungkasnya.mkj/dt

CSR Bukan Lagi Program Bagi-bagi Duit ANGGUNG jawab sosial perusahaan (CSR) disebut tak lagi menjadi program pencitraan positif bagi korporasi. Program ini juga bukan cuma bagi-bagi uang ke masyarakat. “(Tren) perubahan perspektif itu semakin penting dipahami, (baik) oleh perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara,” ujar General Manager CSR Holcim Indonesia Ummu A Mukarnawati, Rabu (5/4/2017).

Berbicara dalam dialog “Strategi dan Inovasi CSR” di Balai Kartini, Ummu pun bertutur perusahaannya memilih mengembangkan kompetensi masyarakat untuk CSR. “Komunitas masyarakat lebih suka menerima bantuan uang tunai. Namun, itu kami hindari. Kami mencoba mengeksplorasi sumbangsih apa yang bermanfaat untuk masyarakat setempat,” tutur Ummu tentang pilihan itu.

Saat beberapa tahun lalu perusahaan itu mulai mengoperasikan pabrik di Tuban, Jawa Timur, misalnya, CSR pendidikan jadi pilihan.

“Pemberdayaan masyarakat sekitar pabrik akan memunculkan talenta terbaik dan bermanfaat saat pabrik telah beroperasi. Pandangan bahwa masyarakat setempat hanya akan jadi penonton pun terhapus dengan adanya program CSR,” papar Ummu.

Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi R Gunung Sardjono Hadi, dalam kesempatan yang sama mengatakan, CSR berupa gelontoran dana sudah mulai ditinggalkan.

“CSR kini berfungsi membuat masyarakat mandiri dan bisnis perusahaan tak terkendala,” kata Gunung.

Menurut Gunung, perusahaannya dulu acap kali kesulitan menemukan tenaga terampil untuk proyek di luar Pulau Jawa. Akibatnya, perusahaan harus mendatangkan tenaga kerja dari Pulau Jawa.har/ko

T

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Iwan Christiono, Nanda Adrianta, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang) Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman  Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Andika Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Dina/Wina (031-8410 288) Percetakan: PT Aksara Grafika Surabaya, Jl. Raya Berbek No 45 Waru - Sidoarjo, Tlp (031) 8678318 (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

SOSOK

3

EDISI 173 | 10 - 16 APRIL 2017

OESMAN SAPTA, MILIARDER DENGAN TIGA JABATAN PENTING

Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua MPR RI.

Kericuhan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berubah drastis dalam kurun waktu singkat.

Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Hanura sekaligus Wakil Ketua MPR, kini mendapat jabatan baru lagi sebagai Ketua DPD. WALNYA, sidang yang dimulai pukul 14.15 harus diwarnai beberapa kali aksi saling dorong dan hujan interupsi kala membicarakan agenda memilih pimpinan DPD yang baru.

Para anggota DPD mempertentangkan putusan Mahkamah Agung bernomor 20 P/HUM/2017 soal masa jabatan pimpinan DPD yang tetap 5 tahun.

Namun pertentangan yang terjadi sepanjang hari di sidang paripurna DPD mendadak sunyi memasuki tengah malam. Secara aklamasi, Oesman Sapta Odang (Oso) terpilih menjadi pucuk pimpinan DPD. Setelah disumpah sebagai ketua DPD, kemunculan nama pria yang akrab disapa OSO sebagai Ketua DPD tetap memicu polemik. Ada pihak yang menilai bahwa jabatannya di DPD yang diemban bersamaan dengan jabatan lain yang bisa bias kepentingan.

Ditentang, jatuh bangun, dan untung rugi telah menjadi bagian cerita hidup Oso. Anggota DPD RI Kehidupan yang monyang masuk ke cer hingga bisa menjadi parpol itu sah saja Ketua DPD sekaligus ketua partai tidak diraih dan dibenarkan oleh dalam waktu semalam.

UU. Jadi agar semua Malang melintang di pihak tahu, siapa pun dunia bisnis dan politik sejak lama membentuk boleh bergabung kepiawaiannya. ke parpol manapun, Yah, nama Oesman apalagi kalau itu Sapta menjadi perbincangan publik setelah terserah hati nurani polemik dobel jabatan mereka. yang dipangkunya, sebagai Ketua DPD dan Oesman Sapta Odang Wakil Ketua MPR. Di luar lembaga negara itu, Oesman juga adalah ketua Umum Partai Hanura.

“Anggota DPD RI yang masuk ke parpol itu sah saja dan dibenarkan oleh UU. Jadi agar semua pihak tahu, siapa pun boleh bergabung ke parpol manapun, apalagi kalau itu terserah hati nurani mereka.”

Kalimat itu diucapkan Oso, begitu sapaan akrabnya, ketika publik dibikin heboh dengan terpilihnya dia menjadi ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada Selasa 4 April 2017. Jabatan ganda yang ia emban menjadi penyebabnya.

Sebelum terpilih menjadi ketua DPD RI, Oso sudah lebih dahulu menjadi menjabat wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan juga Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat. Polemik dobel jabatan itu dinilai sejumlah pihak mencederai semangat DPD RI yang ditujukan untuk wakil dari daerah. Sedangkan Oso sendiri adalah Ketua Umum Partai.

“DPD tanpa banyak bersuara maka sudah ada parpol yang menyuarakannya. Jadi kalau banyak orang DPD yang masuk ke parpol maka akan kuat sekali suara DPD di paripurna MPR. Dan ini sangat menguntungkan DPD,” kata Oso menyanggah.

A

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Oesman Sapta Odang, ketum Hanura.

Sebelum hingar-bingar perebutan kursi ketua DPD RI, Oso Sapta tidak banyak menjadi perbincangan publik. Sebagai Ketua Umum partai Hanura, Oso pun tidak banyak berkomentar menyikapi kondisi politik nasional. Namanya masih tertutupi nama besar Jendral Purn Wiranto, si pendiri partai Hanura. Meski jauh dari perbincangan publik, tidak berarti Oso bukan apa-apa atau siapa-siapa.

Oso lahir di Sukadana, Kalimantan Barat, pada 18 Agustus 1950. Dia lahir dan tumbuh besar di kota tempat kedua orang tuanya merantau.

Ayahnya berasal dari Palopo, sedangkan ibunya berdarah Minang. Dari tempat kelahirannya itulah Oso memulai jejak karir sebagai pengusaha.

Saat kecil dia berjualan rokok dan menjadi kuli angkut karet di perkebunan tak jauh dari rumahnya. Beranjak dewasa dia pelan-pelan merintis usaha perdagangan. Dia membawa kelapa dan jahe untuk dijual di Jakarta, saat pulang dari Jakarta dia membawa sayur-sayuran untuk dijual di Kalimatan. Pada usia 22 tahun, Oso pun terjun ke bisnis konstruksi.

GURITA BISNIS OSO Sukses sebagai kontraktor, Oso melebarkan sayap ke pelbagai sektor usaha. Kini di bawah Oso Group ada 11 perusahaan dengan macam-macam usaha. Di bidang properti Oso memiliki PT Citra Putra Realty yang memiliki klien besar di Bali, Kalimantan dan Jakarta. Beberapa hotel yang sudah dibangun yakni The Stone Hotel di Legian Bali, Makota Kayong Hotel di Kalimantan Barat, Clay Hotel di Jakarta, Grand Mahkota Hotel di Pontianak dan Living Green di Permata Hijau, Jakarta.

Selain properti ada juga perusahaan Oso yang bergerak dibidang investasi dan jual beli saham yakni PT Oso Sekurities yang didirikan tahun 1988. Ada juga PT Oso Manajemen Investasi yang merupakan perusahaan konsultan keuangan untuk perusahaan besar.

Di sektor pertambangan Oso Group miliki PT Karimun Granite di pulau Karimun, Riau.

Tambang granite ini merupakan tambang granite terbesar di Asia tenggara yang banyak melayani pasar ekspor.

Oso Group juga bermain di tambang batubara di bawah bendera PT Total Orbit Prestasi. Anak perusahaan Oso group ini memiliki konsensi seluas 64.740 ha di Barito Utara Kalimantan Timur dan 649 hektar di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Ada pula PT Mangan Kupang Industri yang mengelola tambang bauksit di Sukadana, Kalimantan Barat tempat kelahiran Oso. Sektor transportasi tidak luput digarap oleh Oso. Di bidang ini, Oso memiliki tiga anak perusahaan yakni Enggang Air Service yang menyediakan jasa sewa pesawat di Lanud Halim Perdana Kusuma. Ada juga PT Enggang Angkasa Sarana yang bergerak di ground handling di Bandara Ngurah Rai. Di laut, Oso memiliki PT Pelayaran AlFalah yang melayani transportasi kargo dan heavy equipment.

Di perkebunan Oso juga mempunyai PT Aria Hijau Alam Lestari yang menggarap lahan sawit seluas 22.725 ha di Mempawah Kalimantan Barat.

Di perikanan ada PT Industri Perikanan Sukadana yang bergerak di pengelolaan ikan terpadu, penyedia ikan dan udang segar serta produk turunan ikan. PT ini berada di Kayong, Kalimantan Barat.

Dengan banyaknya bisnis yang dikuasai Oso, pada tahun 2016 dia pun tercatat sebagai orang nomor 103 terkaya versi majalah Globe Asia dengan kekayaan $350 juta atau sekitar Rp4,6 triliun.

Dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang dilaporkan Oso pada April 2015, tercatat Oso memiliki kekayaan Rp335,6 miliar.

Oso kemudian dipercaya menduduki posisi

Oesman Sapta Odang, Ketua DPD RI.

strategis di kampungnya di Kalbar. Di Kalbar, Oso pernah memimpin berbagai organisasi bisnis seperti Asosiasi Perdagangan Jeruk, KADIN, dan HIPMI. Figur Oso juga dikenal akrab dengan dunia olahraga. Saat muda, Oso pernah menjuarai kejuaraan balap mobil. Gairah di dunia keolahragaan tersalur di tengah kesibukannya sebagai pengusaha. Sejak 1975 hingga 1992, namanya tidak pernah absen sebagai pengurus Karate Provinsi Kalbar.

Ia juga menjadi ketua penyelenggara Kejuaraan Dunia Tinju Profesional yang antara Elyas Pical dan perinju asal Kolombia, Raul Diaz, yang digelar di Pontianak tahun 1998.

Sukses di sebagai pengusaha dan organisator, Oso mulai muncul di panggung politik nasional.

Pada tahun 1999, Oso menjabat Ketua Forum Utusan Daerah MPR RI. Kiprah di politik nasional kemudian berlanjut pada tahun 2002 dengan mendirikan partai baru bernama Partai Persatuan Daerah.

TERCANTUM DALAM PANAMA PAPERS Sukses di sebagai pengusaha dan organisator, Oso mulai muncul di panggung politik nasional.

Pada tahun 1999, Oso menjabat Ketua Forum Utusan Daerah MPR RI. Pada 2002, ia mendirikan Partai Persatuan Daerah. Namun partai itu selalu gagal ikut pemilu karena tidak lolos electoral threshold.

Pelan tapi pasti, Oso mulai mengakar di lingkaran politisi nasional. Kepiawaiannya mulai terasah dan teruji dalam berbagai dinamika politik pasca reformasi. Partai yang ia dirikan meredup di percaturan nasional, namun tidak bagi Oso. Tahun 2010, Oso berhasil mengungguli tokoh sekaliber Prabowo Subianto untuk menduduki kursi ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Polemik antara pendukung Prabowo dan Oso tak terhindarkan saat itu. Meski demikian, Oso tetap menjadi ketua HKTI hingga sekarang.

Karier politiknya melesat pada 2014. Ia kembali terpilih sebagai anggota DPD dari Provinsi Kalbar. Tidak hanya kursi DPD, Oso juga berhasil menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI. Karena rekam jejaknya yang moncer di dunia politik, Partai Hanura ‘membajaknya’. Ia jadi calon tunggal perebutan kursi Ketua Umum Partai Hanura.

Yah, kegagalannya membangun partai seorang diri membuatnya memutuskan hijrah ke partai Hanura. Pada tahun 2016, dia pun secara sah menjabat sebagai Ketua Umum partai yang dirikan Wiranto itu. Jabatan itu pun yang kini dipermasalahkan saat dia terpilih sebagai ketua DPD. Sebagai politisi Oso tidak banyak menimbulkan kontroversi. Namun sebagai pengusaha Oso pun punya masalah dengan urusan pajak. Pada saat program Tax Amnesty diselenggarakan oleh pemerintah, Oso pun langsung ikut dalam program itu. Dengan segera dia mendeklarasikan harta kekayaannya dan menarik dana dari luar negeri (repatriasi).

Selain Tax Amnesty, nama Oso pun tercatat dalam Panama Paper. Hal itu pun diakuinya dalam wawancaranya dengan Metro TV 6 April 2016 lalu.

Oso mengaku memiliki perusahaan offshore di sana untuk pentingan kredit pembelian pesawat Cesna yang kini beroperasi di Papua.

“Bener, tapi tidak selalu jelek, karena dulu saya mengutang pesawat terbang dari Cesna. Kalau pakai perusahaan kita, mereka takut kita tidak bayar utang,” kilahnya.kum/tir

PATGULIPAT

4

EDISI 173 | 10 - 16 APRIL 2017

BERAWAL DARI KISAH FIDELIS MENANAM GANJA UNTUK MENGOBATI ISTRINYA

GANJA ‘SENYAP’ TAPI BISA JADI OBAT UBLIK terhenyak mengetahui kabar seorang pria di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Fidelis Ari Sudarwoto, menerapkan terapi ekstrak ganja kepada istrinya, Yeni Riawati. Sang istri terkena penyakit Syringomyelia atau munculnya kista di sumsum tulang belakang. Fidelis yakin ekstrak ganja terbukti bisa mengurangi beban penderitaan sang istri.

Belakangan, Fidelis ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau. Kasus ini menjadi polemik. Setelah Fidelis ditangkap, sang istri yang awalnya mulai membaik setelah diberi ekstrak ganja akhirnya meninggal dunia. Ikhtiar yang dilakukan Fidelis memang sudah terbilang mentok. Sebelum beralih ke terapi ganja, dia sudah membawa sang istrinya ke pengobatan alternatif sampai orang pintar. Semua upayanya itu tak menunjukkan hasil positif, sampai kemudian Fidelis menemukan terapi ganja yang bisa menunjukkan efek manjur bagi istrinya.

Bicara ganja memang selalu dikaitkan tabu dan larangan. Namun, ganja juga diyakini sebagian kalangan dan dibuktikan sejumlah penelitian memiliki unsur yang bermanfaat bagi kesehatan. Dalam ganja memang mengandung deretan senyawa pengobat peneliti Natural Product and Pharmaceutical Chemistry Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Sofna Banjarnahor, mengatakan dalam ganja memang mengandung banyak senyawa aktif. Setidaknya ada 113 lebih senyawa.

Dilihat dari sifatnya, senyawa pada ganja terbagi menjadi dua yakni senyawa psikoaktif yang terikat pada reseptor di otak dan senyawa non-psikoaktif yang terikat lemah dengan reseptor tersebut. Sofna menyatakan, senyawa non-psikoaktif sudah banyak diteliti manfaatnya di bidang kedokteran, yakni sebagai antiradang, antikanker pelemas otot, obat epilepsi dan antinyeri.

Secara umum, lanjut Sofna, senyawa psikoaktif lebih kelihatan mata, misalnya menjadi mudah tidur, selera makan dan membuat mood yang lebih baik. Sedangkan senyawa non-psikoaktif cenderung pada yang tidak kelihatan mata. Dia menyebutkan setidaknya dalam literatur telah diyakini enam senyawa bermanfaat yang terkandung di dalam ganja, yaitu pertama, THC (tetrahydrocannabinol)

P

Ganja disebut punya manfaat kesehatan. Bisa menjadi obat kanker, diabetes hingga HIV/AIDS. Sayangnya di Indonesia tetap dianggap barang terlarang.

nabis sativa atau Cannabis indica ini memiliki zat yang bervariasi. Hanafi mengatakan, senyawa positif yang terkandung dalam ganja disebut polifenol. Senyawa itu berfungsi sebagai antioksidan dan bisa menjadi bahan aktif untuk kesehatan. Sedangkan zat negatifnya bernama Tetrahydrokarbinol atau disebut dengan zat halusinogen.

“Polifenol secara umum berfungsi sebagai antioksidan dalam menangkap atau menetralisir radikal bebas.

Bisa juga untuk menghambat pertumbuhan sel kanker.

Polifenol, dikenal juga dengan senyawa flavonoid atau isoflavonoid,” jelasnya.

Meskipun ada senyawa yang menyehatkan, menanggapi kasus ekstrak ganja yang digunakan Fidelis Ari

Fidelis Ari Sudarwoto memeluk anaknya seusai mengunjungi pemakaman istrinya. Dia ditangkap karena nekat tanam ganja untuk pengobatan istrinya.

Barang bukti tanaman ganja yang ditanam Fidelis.

senyawa ini bersifat psikoaktif. Senyawa ini sangat larut dalam lemak, sehingga bisa menembus peredaran darah otak (blood brain barrier) dan memacu fungsi otak, yang dapat mengakibatkan perubahan sementara atas fungsi kognitif. Senyawa ini pula yg menimbulkan efek adiksi atau ketergantungan. Senyawa dapat memengaruhi mood hingga menimbulkan euforia/rasa gembira berlebihan, meningkatkan selera makan, dan lainnya. Namun hanya bersifat sementara. Kedua CBD (Cannabidiol); senyawa ini bersifat non-psikoaktif.

Ketiga, CBC (cannabichromene); senyawa ini bersifat non-psikoaktif. Keempat, CBG (cannabigerol); senyawa ini bersifat non-psikoaktif. Kelima, 5. CBN (cannabinol); senyawa ini bersifat non-psikoaktif. Dan keenam, THCA (tetrahydro cannabinoic acid); senyawa ini bersifat non-psikoaktif.

Senyawa positif dalam ganja juga dibenarkan oleh peneliti lainnya. Peneliti Puslit Kimia LIPI Muhammad Hanafi, mengatakan, ada beberapa zat yang terkandung di dalam daun ganja. Tumbuhan dengan nama latin CanW W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

untuk menyembuhkan sang istri, Hanafi merasa dibutuhkan penelitian lebih lanjut dan mendalam.

“Bisa saja kemungkinan senyawa itu berperan. Tapi itu perlu dibuktikan lagi. Meskipun secara umum, senyawa flavonoid seperti pada teh hijau, juga bisa digunakan untuk obat kanker,” katanya.

Soal penelitian ganja di Indonesia memang tergolong ‘senyap’. Sebab hal ini terkait dengan status hukum ganja yang menjadi barang terlarang, meski dalam aturan dimungkinkan untuk kepentingan penelitian. Sofna mengakui, penelitian ganja bisa dibilang maju mundur.

Mau meneliti tapi dibatasi ketat oleh regulasi.

“Di Indonesia sendiri, penelitian senyawa apa pun dari tanaman ini belum ada,” ujar dia.

Kondisi sebaliknya terjadi di luar negeri. Sudah banyak penelitian di luar terkait dengan manfaat dan senyawa ganja. Sofna mengatakan, penelitian di luar sudah menggunakan sampel hewan yakni tikus untuk membuktikan manfaat senyawa tersebut. Dan memang terbukti, kata dia, pengujian menunjukkan senyawa non psikoaktif pada ganja punya efek anti kanker, meski menurutnya, belum ada penelitian pada manusia.

Peneliti perempuan itu mengatakan, dalam skala penelitian sudah banyak negara yang mendalami senyawa dalam ganja, di antaranya Amerika Serikat, Italia, Spanyol sampai India. Sementara dari data lembaga riset National Cancer Institute Amerika Serikat, ada dua turunan senyawa ganja yang tersedia secara komersil untuk pengobatan efek samping kemoterapi, yakni senyawa dronabinol dan nabilone.

Namun anehnya, kata Sofna, badan obat dan makanan Amerika Serikat, Food and Drug Adnimistration tidak menyetujui ganja sebagai obat anti kanker dan penyakit lainnya. Sofna mengatakan, penggunaan ganja untuk riset medis di Tanah Air pun tergolong tertutup.

Pemerintah sangat mengawasi dan mewanti-wanti bahaya adiksinya.

GANJA UNTUK MEDIS Kasus perjuangan Fidelis itu membuat mata publik

lain di dalam negeri yang bisa diteliti untuk menggantikan ganja untuk kepentingan pengobatan.

“Banyak sekali. Benalu teh, sarang semut sampai temu lawak,” kata Sofna menyebutkan.

Menanggapi ide mengganti ganja dengan tanaman lain, Singgih tak yakin ada tanaman pengganti yang sebaik ganja. Dia mengatakan, jika memang ada tanaman lain yang mengandung senyawa cannabidiol maka bolehlah bicara soal pengganti. Namun jika memang sejauh ini belum ada tanaman yang punya senyawa tersebut, ide penggantian ganja hanyalah omong kosong belaka.

KONSPIRASI GLOBAL Singgih menuturkan, sengkarut ganja dengan label ilegal ini tak lepas dari skenario global untuk menguasai dan menghegemoni ganja di dunia. Dia tak ragu menyebutkan ide menjaga ganja sebagai barang haram adalah nafsu dari negara besar dunia untuk memonopoli ganja untuk nilai ekonomi.

Praktik monopoli itu didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengeluarkan Konvensi Tunggal tentang Narkotik 1961. Pelarangan ilegal didukung oleh negara pemegang hak veto PBB, yaitu AS, Inggris, Prancis, Rusia dan Tiongkok. “Lima negara itu menggalang gagasan bahwa ganja itu tak ada manfaatnya untuk medis dan industri,” ujar Singgih.

Lucunya, ujarnya, lima negara itu sampai saat ini hisapan perputaran uang dari ganja. AS misalnya, menyandang sebagai negara importir terbesar Hemp atau ganja industri; Inggris malah memiliki hak paten Satisfac, obat yang terbuat dari ganja.

Inggris juga memiliki industri Hempcret, Istri Fidelis semasa hidup bersama kedua anaknya. batu bata yang terbuat dari batang ganja.

Hempcret ini sangat berguna bagi soal munculnya dorongan wacana pemanfaatan ganja negara di Eropa. Sebab batu bata ini ‘ajaib’ untuk medis alias pengobatan. Pro kontra mewarnai bisa menyesuaikan suku sekitar. Berperan sebagai pengwacana tersebut. Sumbernya jelas, ganja terlarang di ganti tembok, saat luar rumah suhunya panas, maka Tanah Air, tak seperti di luar negeri.

Hempcret akan bekerja untuk membuat dingin di dalam Di mata Softa, sebagai peneliti meski mengakui ada rumah. Sebaliknya saat suhu di luar dingin, maka ‘batu senyawa pengobat di dalam ganja, dia tegas ganja medis bata’ itu akan menghangatkan dalam rumah. tidak tepat diterapkan di Indonesia. Terlepas dari manSelanjutnya, Prancis juga menikmati status ilegal faatnya untuk bidang kedokteran, Sofna menekankan, ganja di belahan dunia. Negeri Mode ini merupakan imagar tidak sembarangan mengolah atau memanfaatkan portir nomor tujuh untuk Hemp. Sementara dua negara ganja, sebab terkait dengan status hukumnya. lainnya, Rusia dan Tiongkok berperan sebagai eksporAlasan dia tak sepakat dengan wacana ganja untuk tir ganja. Singgih mengatakan, Tiongkok merupakan pengobatan atau medis yaitu potensi penyalahgunaan eksportir nomor wahid Hemp. Selain mengekspor, peruntukannya. “Penyalahgunaan. Akan dijadikan pemnegeri ini juga mempunyai lebih dari 200 obat merek benaran untuk semua,” ujarnya. Pandangan berbeda yang punya paten ganja. muncul dari kalapangan masyarakat sipil yang fokus “Sementara Rusia adalah eksportir Hemp nomor untuk edukasi manfaat ganja, Lingkar Ganja Nusantara delapan dunia,” ujarnya.

(LGN).

Mengingat hal di atas, Singgih berpandangan sudah Divisi Hukum LGN, Singgih Tomi Gumilang menseharusnya pemerintah mengambil langkah berani gatakan, seharusnya negara buka mata dan sadar diri keluar dari Konvensi PBB tahun 1961 yang melarang dengan manfaat ganja yang sudah terbukti sejak zaman ganja. Konvenan ini menjadi embrio lahirnya aturan dahulu sampai sekarang. Dia mengatakan, ganja bahkan tentang narkotika sampai lahirnya UU NOmor 35 Tahun telah menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat nu2009 tentang Narkotika. Dengan keluar dari konvenan santara. Ganja menjadi bahan dalam pengobatan kuno. tersebut, maka Indonesia tidak terbelenggu dan terikat Singgih mengatakan, pengobatan kuno dengan ganja dengan aturan yang mengilegalkan ganja, padahal terditemukan dalam literatur kuno, misalnya tergambarbukti tanaman itu banyak manfaatnya untuk kesehatan. kan dalam kitab kuno di Aceh, Tajjul Muluk.

Menurutnya, dengan keluar dari konvenan itu, maka Pria yang berlatar belakang advokat itu mengatakan, Indonesia akan berdaulat dalam mengatur ganja dan ganja bermanfaat untuk pengobatan, berkat senyawa narkotika secara mandiri, disesuaikan dengan kondisi cannabidiol atau CBD. Dia mengatakan, kanker pada yang ada di Indonesia. Dia sepakat, semangat keluar dasarnya adalah penyakit terkait dengan cannabidiol, dari belenggu global itu bukan untuk melegalisasi ganja makanya obat kanker sepanjang yang dia tahu hanya tapi mengaturnya sehingga manfaatnya bisa dirasakan ada di ganja. Bahkan menurutnya, semua penyakit obatmasyarakat. nya adalah ganja, termasuk penyakit mematikan HIV/ “Maka dari itu, kini kita pakai bahasa regulasi. Karena AIDS. Singgih mengatakan, soal riset ganja, di Indonesia regulasi berbeda konteks sama legalisasi,” kata dia. sebenarnya bukan tanpa upaya. LGN yang tergabung Sebagai gambaran, regulasi yang bisa diterapkan di dalam Yayasan Sativa Nusantara, telah mengupayakan Tanah Air untuk penerapan ganja yakni harus dipakai riset ganja sebagai jalan untuk mengedukasi publik dan oleh warga negara usia 23 tahun ke atas. Pertimbangan pintu untuk membuka pemanfaatan ganja. pemilihan batas umur itu adalah tingkat kedewasaan Pria asal Surabaya itu mengatakan, LGN yang terdan kematangan berpikir dan bersikap. Singgih setuju, gabung dalam Yayasan Sativa Nusantara pada tahun lalu pemakaian ganja harus untuk hal yang bermanfaat sudah bersepakat riset ganja bersama Badan Penelitian bukan untuk kepentingan euforia yang merugikan dan Pengembangan Kementerian Kesehatan. masyarakat. Dia mengharapkan nantinya regulasi “Saat itu Yayasan Sativa ini ingin meriset ganja untuk pemakaian ganja lebih untuk kebutuhan medis atau pengobatan diabetes. Tapi ini dikebiri, sampai saat ini pengobatan. belum menjalankan risetnya,” kata dia.

“Intinya kita regulasi untuk mereka yang sakit.

Pemilihan riset untuk obat diabetes ini berangkat Bagi mereka yang sakit kan butuh obatnya sekarang dari keprihatinan banyaknya kasus penyakit tersebut. bukan nanti,” kata dia. Pengaturan ini sekaligus sebagai Diabetes termasuk penyakit nomor lima paling memajawaban bagi pihak yang khawatir pemakaian ganja akan tikan di Indonesia. Riset bersama ini, Yayasan Sativa menimbulkan celah besar penyalahgunaan. Dalam hal Nusantara dan Balitbang Kemenkes punya keinginan ini, penegakan hukum dan pengawasan ketat menjadi agar Indonesia memiliki paten dan obat khusus diabetes syarat makin terlihat manfaat nyatanya. yang berbeda dengan luar negeri.

Pemakaian ganja, ujarnya, juga tak bisa sembarangan.

Sayangnya, proses itu jalan di tempat ini terjadi Dia menggambarkan, setidaknya untuk mendapatkan lantaran Badan Narkotika Nasional. Menurutnya, riset ganja harus melalui resep dokter khusus ganja. “Mereka bersama Balitbang itu menunggu barang ganja dari BNN, diberi resep untuk pengobatan ganja yang dapat dibeli di sementara badan khusus narkotika ini belum satu visi apotek ganja yang berlisensi,” tutur Singgih. Jika regulasi dalam hal ini. Bahkan Yayasan Sativa Nusantara dan dan roda penggunaan itu bergulir, negara bisa mendapatBNN sampai dimediasi oleh Kantor Staf Kepresidenan. kan pemasukan maupun peluang dari hal ini. Negara bisa Namun nyatanya hingga kini, riset tersebut belum bermengatur penjualan ganja sebagai pemasukan dalam jalan. Sofna berpendapat, mengingat masih tersandera pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). “Kalau oleh status hukum, sebaiknya masyarakat bisa beralih pemerintah sayang rakyat Indonesia ya harus berani dari ganja. Menurutnya, banyak potensi dan tanaman keluar dari konvensi itu,” kata dia.ren/ama/viv

Lingkar Ganja Nusantara mendesak penelitian ganja untuk obat.

PARLEMEN

5

EDISI 173 | 10 - 16 APRIL 2017

RUU Pemilu Selesai Sesuai Jadwal KETUA Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu Lukman Edy menyatakan optimistis RUU Pemilu dapat disetujui menjadi undang-undang sesuai jadwal yang ditargetkan yakni pada akhir April 2017.

“Pembahasan RUU Pemilu di tingkat Pansus sudah selesai dan saat ini pembahasan

dilakukan oleh tim perumus,” kata Lukman Edy di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (5/4/2017). Menurut Lukman Edy, RUU Pemilu setelah dirumuskan oleh Tim Perumus akan dikembalikan ke Pansus untuk menyelesaikan beberapa pasal yang masih ada catatan.

Wakil Ketua Komisi II DPR

RI ini menjelaskan, beberapa pasal yang masih ada catatan yakni mengenai, sistem pemilu terbuka atau tertutup, suarat “parliamentary threshold” 3,5 persen atau 5 persen, syarat “presidential threshold” 1520 persen atau 0 persen, cara penghitungan perolehan kursi, serta keterwakilan perempuan.

Komisi-Komisi DPR Minta Diizinkan Undang BPK

“Catatan-catatan tersebut, masih di berikan dalam pasalpasal karena belum diputuskan secara bulat,” katanya. Menurut dia, terhadap pasal-pasal tersebut, akan diupayakan diselesaikan secara musyawarah mufakat, tapi kalau tidak dapat mufakat maka dilakukan voting.

Lukman optimistis, RUU

Pemilu dapat disetujui menjadi undang-undang pada akhir April, sehingga tidak sampai mendesak tahapan penyelenggaraan pemilu mulai Juni 2017.

Meskipun optimistis RUU Pemilu dapat selesai tepat waktu, tapi Lukman tetap merasa khawatir pelaksanaan pemilu 2019 dapat berjalan demokra-

tis dan berkualitas. Menurut dia, pemilu 2019 yang merupakan gabungan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden, secara teknis pelaksanaannya akan sangat berat.

“Dengan beban yang sangat berat ini, dapat memicu adanya praktik kecurangan,” katanya. nriz/ans

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy.

Pusdiklat DPR akan Secepatnya Dibangun DPR segera mewujudkan pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Rieke Diah Pitaloka.

KOMISI-komisi di DPR RI meminta agar diizinkan mengundang BPK RI untuk menindaklanjuti temuan hasil audit keuangan di semua kementerian dan lembaga. Pimpinan DPR pun mengapresiasi kesiapan BPK untuk memenuhi undangan rapat komisi.

Demikian terungkap dalam Rapat Paripurna DPR RI, usai Kepala BPK menyampaikan laporan auditnya di hadapan rapat.

Dalam laporannya, Kepala BPK Harry Azhar Aziz menyerukan agar hasil temuan BPK ditindaklanjuti DPR. Usai sambutan itu, interupsi pun disampaikan para anggota DPR. Ada beberapa audit yang belum dilakukan BPK, seperti audit pembelian lahan RS.Sumber Waras oleh Pemda DKI Jakarta.

Rieke Diah Pitaloka (F-PDIP) menyampaikan interupsinya bahwa BPK belum menyampaikan hasil audit atas PT Pelindo II yang dijanjikan selesai pada September 2016. Hingga kini Pansus Pelindo II belum menerimanya. “Harap BPK segera menyerahkan hasil auditnya untuk kelancaran kerja Pansus,” kata Rieke.

Sementara itu, Mulyadi (F-PD) juga menyerukan agar Pimpinan DPR mengizinkan komisi-komisi mengundang BPK untuk mendalami hasil laporan auditnya bila ditemukan indikasi penyimpangan.

Taufik Kurniawan Wakil Ketua DPR yang memimpin rapat menyambut baik usulan tersebut.nmh/sc

RUU Kebudayaan, Haluan Dasar Pembangunan Nasional

Panja RUU tentang Pemajuan Kebudayaan Komisi X DPR RI kunjungi Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

ETUA Tim Panja Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Pemajuan Kebudayaan yag juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah memandang keberadaan RUU tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan sebuah urgensi yang penting sebagai haluan untuk dasar pembangunan nasional.

“Jadi setiap pembangunan intinya dari berbagai aspek bidang, baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya hendaknya diawali dengan kebudayaan. Oleh karenanya yang paling penting ke depan bagaimana kebudayaan Indonesia juga mampu mempengaruhi kebudayaan yang ada di dunia.

Kebudayaan Indonesia adalah bagian dari kebudayaan dunia. Itulah yang menjadi dasar kenapa kita melihat urgensi daripada RUU Pemajuan Kebudayaan ini,” jelasnya saat memimpin Panja RUU tentang Pemajuan Kebudayaan Komisi X DPR RI terkait uji publik RUU tentang Pemajuan Kebudayaan di Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (5/4/2017).

Seiring dengan akan disahkannya RUU tersebut pada masa sidang yang akan datang, politisi F-PG itu berharap RUU Pemajuan Kebudayaan mampu menciptakan ketahanan budaya. Hal itu mencakupi pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan dari objekobjek pemajuan kebudayaan itu sendiri.

“Ke depan tentunya kami harapkan dengan disahkannya RUU ini menjadi UU Kebudayaan atau UU Pemajuan Kebudayaan, masyarakat semakin lebih sadar terhadap budaya yang dimiliki. Diantaranya cinta tanah air dan punya jati diri terhadap bangsa ini ,” kata Ferdi saat rapat uji publik yang dihadiri oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, akademisi dan tokoh masyarakat serta budayawan.

Ia menilai secara pragmatis terhadap fak-

K

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

ta di lapangan, rasa memiliki bangsa terhadap kebudayaan masih sangat kurang. Seperti contoh kecil yang bisa dilihat di keseharian yakni, gotong royong dan tolong menolong merupakan salah satu nilai-nilai budaya dan bentuk dari jati diri bangsa.

“Nah dari sinilah memang perlu dilakukan pemahaman yang sama tentang kebudayaan itu sendiri. Jadi kebudayaan itu bukan dilihat dalam arti sempit, tapi secara luas. Bukan hanya berpikir seni, tetapi harus dari aspek lain juga. Dalam arti segala pola pikir dan pola tindak sangat mempengaruhi bangsa ini ke depan,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia berharap terkait bentuk dukungan dari pemerintah di dalam RUU tentang Pemajuan Kebudayaan tidak hanya berhenti pada posisi bersama DPR menentukan jumlah besaran anggaran tapi juga dari segi pelaksanaan.

“Kita sadar kebudayaan ini sangat penting, oleh karena itu peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penyerapan aspirasi dari masyarakat sangat dibutuhkan. Penyerapan aspirasi tersebut nantinya ditampung dan dibuat perencanaan yg matang sehingga pemerintah pada akhirnya menentukan kebijakan tentang kebudayaan itu sendiri. Dengan adanya aturan penempatan budaya, merupakan posisi penting dalam haluan pembangunan nasional di segala bidang,” imbuhnya.

Seperti yang diketahui RUU tentang Pemajuan Kebudayaan disahkan sebagai usul inisiatif DPR RI pada sidang Paripurna tanggal 17 Desember 2015. Hadirnya RUU ini dimaksudkan untuk membuka ruang dan akses kepada Pemerintah Daerah, Akademisi, Budayawan, Maestro, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Pemangku Kepentingan terkait lainnya untuk memberikan masukan terhadap draft RUU tentang Kebudayaan.ntra/mp

Ketua DPR RI Setya Novanto.

E T UA DPR RI Setya Novanto menekankan pendidikan dan pelatihan (diklat) kepada Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal yang paling mendasar untuk menuju Parlemen Modern. Sehingga, dengan diklat yang dilakukan kepada sistem pendukung dapat mendukung fungsi-fungsi Kedewanan. Hal itu yang mendorong DPR untuk segera mewujudkan pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat).

Demikian dikatakannya saat meninjau lokasi pembangunan Pusdiklat Sekretariat Jenderal DPR dan Badan Keahlian Dewan Dewan di Wisma Grya Sabha DPR RI Kopo di Bogor, Jawa Barat, Senin (3/4/2017).

“Pendidikan ini perlu adanya sebagai suatu hal yang mendasar. Karena waktu saya tinjau di luar negeri, di parlemen negara lain sudah melakukan diklat. Ini tentu kita jangan kalah. Sehingga SDM kita, termasuk Tenaga Ahli kita totalnya ribuan itu, harus ditatar,” jelas Novanto.

Ketua Umum Partai Golkar ini mengakui, DPR belum

K

memiliki Pusdiklat, karena belum terpenuhinya proses administrasi, termasuk akreditasi. Padahal, hampir semua Kementerian dan Lembaga sudah mempunyai Pusdiklat yang baik.

“Kita ingin membangun secepatnya yang nanti bisa dipakai untuk kegiatan diklat Kesetjenan, BKD, Anggota Dewan, termasuk DPRD dari seluruh Indonesia,” imbuh Novanto, sembari mengatakan bahwa Pusdiklat ini memang sudah direncanakannya sejak awal menjabat Ketua Dewan.

Politisi asal dapil NTT itu berharap, pembangunan Pusdiklat agar segera terlaksana secepatnya. “Kita mohon doa restu dari semua pimpinan komisi yang mewakili fraksi, dan Kesetjenan, kita berdoa supaya ini bisa terwujud, jangan kalah dengan yang lain,” tutup Novanto. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR Achmad Djuned melaporkan, Pusdiklat DPR adalah pengembangan organisasi Setjen dan BKD yang sebelumnya hanya Eselon III, dan kini menjadi Pusdiklat setingkat Eselon II. “Pengembangan organisasi tentunya membawa konsekue-

nsi untuk meningkatkan peran.

Sesuai dengan arah kebijakan Pusdiklat untuk meningkatkan peran kompetensi dan profesionalisme SDM Setjen DPR dan BKD maupun tenaga pendukung di Setjen DPR dan BKD,” jelas Djuned.

Hal ini sejalan dengan arahan Ketua Dewan, bahwa Setjen dan BKD harus meningkatkan fungsi pelayanan kepada Dewan, khusus untuk Persidangan. Saat ini, pegawai di Setjen DPR dan BKD terdiri dari 1.325 PNS, PTT sebanyak 5.226 pegawai. “Ini menjadi tantangan dan amanah yang harus kami lakukan,” imbuh Djuned.

Djuned menambahkan, perlu adanya akreditasi oleh lembaga yang bertanggung jawab terhadap lembaga pendidikan, yakni Lembaga Administrasi Negara (LAN). Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk di akreditasi, diantaranya adalah tenaga dari pendidikan, pembiayaan, dan adanya fasilitas.

Saat ini, jelas Djuned, DPR sudah mempunyai Wisma Grya Sabha DPR RI Kopo, yang memiliki lahan seluas 5,4 hektar. Sebagian sudah dibangun wisma dan ruang rapat, dengan

fasilitas 64 unit wisma, 4 ruang rapat, dan ruang serbaguna.

“Oleh karena itu, kami mohon dukungan kepada Pimpinan Dewan dan BURT maupun Alat Kelengkapan Dewan (AKD), sekiranya bahwa sebagian ataupun untuk wisma bisa dikembangkan menjadi Pusdiklat bagi pegawai Setjen DPR maupun pendukungnya,” harap Djuned.

Turut hadir dalam peninjauan ini, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (F-PKS), Anggota Komisi I Syaiful Bahri (FPKB), Anggota Komisi II Agung Widyantoro (F-PG), Anggota Komisi IV Vivi Sumantri Jayabaya (F-PD), Wakil Ketua Komisi V Muhidin M Said (F-PG), Anggota Komisi VII Hadi Mulyadi (F-PKS), Ketua Komisi VIII Ali Taher (F-PAN), Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah (F-PG), dan Anggota Komisi XI Refrizal (F-PKS).

Kemudian dari Pimpinan BURT DPR, hadir Ketua BURT Roem Kono (F-PG) dan Agung Budi Santoso (F-PD). Hadir juga perwakilan dari Badan Anggaran, yakni Ridwan Bae (F-PG) dan Robert Kardinal (F-PG).nrus

Distribusi Dokter Spesialis Tidak Merata Jadi Permasalahan Nasional ISTRIBUSI dokter spesialisyang tidak merata di daerah-daerah menjadi permasalahan nasional.

Penempatan dokter spesialis masih terpusat di pulau Jawa.

Daerah Jawa Barat paling besar sebanyak 9 ribu dokter, disusul Jawa Timur sebanyak 6 ribu dokter, dan Jawa Tengah sebanyak 5 ribu dokter.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat pertemuan Tim Kunspek Komisi IX dengan Rektor dan Wakil Rektor Unair, Dekan FK Unair, Direktur RS Unair, Ketua IDI Wilayah Jatim, Kadinkes Pemerintah Provinsi Jatim, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jatim, dan delegasi Kementerian Kesehatan, di ruang rapat Unair, Surabaya, belum lama ini.

D

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan, di daerah-daerah seperti Papua dan NTT jumlah dokter spesialisnya sangat kurang. Pemerintah harus melakukan intervensi untuk ketersedian dokterdokter spesialis di daerah.

“Program inilah yang kemudian turun menjadi Peraturan Presiden (Perpres) No 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS),” jelas Dede.

Menurut Dede, dalam rangka menyaring aspirasi para pemangku pendidikan dan pemangku kebijakan kesehatan di daerah terkait aspek dalam pelaksanaan program WKDS, Komisi IX berkunjung ke Universitas Sumatera Utara, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Airlangga. Kunjungan tersebut, tidak dipungkiri

Dede, karena pihaknya sering menerima komplain mengenai pola penempatan WKDS di seluruh wilayah di indonesia.

Sementara, Rektor UNAIR, Mochammad Nasih mengatakan, pada prinsipnya UNAIR akan menyambut baik kebijakan program WKDS. UNAIR akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya di wilayah terpencil.

Sedangkan, Direktur RS Unair, Nasronuddin juga merespon kebijakan Perpres tersebut. Menurutnya, regulasi tersebut memiliki niat positif untuk meratakan jumlah dokter spesialis di daerah. Namun, ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan aspek kebutuhan rumah sakit pendidikan yang sudah dibangun jauh sebelum ada regulasi ini.

“Beberapa gedung sudah

berdiri tetapi belum berjalan.

Problemnya adalah sumber daya manusia (SDM). Di RS Unair 50 persen tenaganya berasal dari honorer lokal,” pungkasnya.

Senada dengan Nasronuddin, Kadinkes Jatim, Kohar Hari Santoso, tidak menampik meski jumlah dokter spesialis di Jatim adalah salah satu yang paling tinggi, tetapi ada beberapa daerah yang masih kekurangan dokter spesialis.

Kendalanya adalah SDM. Untuk itu, lanjutnya, agar Jatim bisa dimasukkan dalam program WKDS. “Kita punya Rumah Sakit di Pulau Bawean. Infrastruktur sudah siap tapi tenaganya belum siap. Kami sudah sampaikan ke Kementerian Kesehatan, apakah bisa dimasukkan ke program WKDS itu,” jelasnya.nwi

ANALISA

6

EDISI 173 | 10 - 16 APRIL 2017

GUNARTI: JIKA KENDENG ADA PABRIK SEMEN, KETURUNAN KAMI SENGSARA KALAU TANAH ITU DIPAKAI UNTUK PERTANIAN, SEMUA AIR TERJAGA. SEMENTARA SEMEN HANYA MEMBERIKAN PENGHIDUPAN UNTUK SATU GENERASI, SEMENTARA GENERASI SELANJUTNYA HANYA KENA DAMPAKNYA SAJA. WA L N YA rutinitas Gunarti an­ tara rumah dan sawah di tempat tinggalnya di Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Begitu dia tahu desanya akan dibangun pabrik se­ men, Gunarti berubah.

Gunarti menjadi perempuan pertama yang menggerakkan para ibu di desanya untuk memprotes penambangan baru kapur di de­ sanya. Dia keliling 7 desa menemui para ibu, dan memberi tahu alasan pabrik semen harus diprotes.

Ancaman pembangunan pabrik semen tidak hanya terjadi desanya, namun di beberapa Kabupaten Pati, penambang mengincar batu kapur di Pegunungan Kendeng. Di sisi lain, gunung itu menjadi sumber penghidupan masyarakat.

“Kalau Kendeng ditambang, sumber mata air bisa habis. Yang terkena dampak pertama kali adalah para ibu. Para ibu yang mengger­ akkan ekonomi keluarga,” kata Gunarti.

Jika warga membiarkan pabrik semen menambang Kendeng, itu artinya mereka berkhianat. Jangan heran, warga Kendeng memprotes sampai langsung ke depan Presiden Joko Widodo. Gunarti bicara lang­ sung tentang protesnya ke Jokowi di Istana Kepresidenan.

Gunarti dan ratusan warga Ken­ deng tak main­main menolak pem­ bangunan semen. Terutama setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengeluarkan izin baru pendirian pabrik dan gugurnya, salah satu ‘Kartini Kendeng’, Patmi saat melakukan aksi cor kaki. Beri­ kut kutipannya:

Pertanyaan saya, pabrik semen itu untuk siapa? Semua orang hidup yang paling utama dibutuhkan makan dan minum. Semua itu dari tanah, makanya tanahnya harus dijaga. Tanah juga butuh air yang ada di pegunungan.

Kalau semen, bukannya kami ti­ dak butuh. Tapi semen di Indonesia ini sudah over, banyak pabrik yang ditutup, dan semen dijual ke luar negeri sudah murah. Padahal, bayi lahir itu butuh air, bukan semen.

Dalam hitung­hitungan, tanah 1 hektar bisa mempekerjakan 250 orang, untuk sekali musim tanam sampai panen. Dalam 1 tahun, 1 hek­ tar membutuhkan tenaga kerja 500 orang. Kalau 2.600 hektar tanahnya di ambil, berapa tenaga kerja yang menganggur.

Kalau tanah itu dipakai untuk pertanian, semua air terjaga. Se­ mentara semen hanya memberikan penghidupan untuk 1 generasi, se­ mentara generasi selanjutnya hanya kena dampaknya saja.

A

Sudah 10 tahun lebih warga Kendeng protes tambang batu kapur untuk semen. Salah satu ibu yang cor kaki dengan semen, Patmi meninggal saat berdemo.

Bisa Anda ceritakan perjalanan protes itu sampai kini?

Berawal dari tahun 2006 di Desa Sukolilo, Kabupaten Pati. Ada ren­ cana pendirian pabrik semen. Awal­ nya warga tidak tahu, tapi belakan­ gan banyak tanah warga dibeli oleh calo. Yang banyak dibeli di kawasan Tegalan di ereng-ereng Gunung Kendeng.

Isunya akan ditanam pohon Jarak sebagai pengganti bahan bakar minyak. Saat itu isu BBM lagi langka. Tapi tanaman itu tidak ada sejak pembelian tanah, malah yang terjadi rencana pembangunan pabrik semen. Warga di pegunungan semakin gelisah, mencari kabar­ kabar. Setelah itu, mereka bertemu

Gunarti (kanan) bertemu Presiden Jokowi mengadukan nasib warga Kendeng.

dengan Gunretno, kakak saya. Mulai beberapa bapak­bapak kumpul, membicarakan strategi jika ada pendirian pabrik semen.

Mereka tanya ke kepala desa dan camat, kata mereka tidak ada pendirian pabrik semen. Tapi in­ formasi itu belum terpecaya. Warga membuat panggung pertemuan di area dekat pegunugan kendeng.

Pertemuan itu dilakukan bersama pemerintah kabupaten sampai gubernur, tapi yang datang hanya perwakilan pejabat. Dari pertemuan itu, warga mendapat jawaban positif, akan dibangun pabrik semen.

Apakah warga langsung men­ getahui jika penambangan batu untuk semen berdampak buruk?

Awalnya tidak tahu. Tapi warga ada yang merantau ke luar kampung, tahu persis dampak jika ada pabrik semen. Misalnya banyak debu dan dampak untuk resapan air. Karena di Kendeng banyak sumber air.

Akhirnya kaum bapak di kam­ pung keliling desa untuk memberi kabar soal pembangunn semen.

Kita ingin memastikan, siapa saja warga yang menjual tanah mereka.

Di Sukolilo ada 7 desa.

temuan, suami yang ke sawah. Kalau semua dilakukan suami, nggak akan ada tenaganya.

Dari pertemuan itu lah terben­ tuk kelompok Jaringan Masyara­ kat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) tahun 2007. Dari situ, para bapak bisa menyusun strategi menghadapi orang­orang dari PT Semen Gersik dan aparat.

Sementara ibu­ibunya yang be­ lum pada tahu, saya selalu minta agar pertemuan kaum bapak itu melibatkan ibu­ibu. Kalau para ibu tidak tahu, sementara mereka pal­ ing banyak ada di rumah, dan jika didatangi orang pro semen, maka tidak begitu saja mau menandatan­ gani surat­surat untuk memberikan lahannya ke PT Semen.

Ibu­ibu di sana sifatnya mudah takut dan diiming­imingi.

Saya juga keliling dari desa ke desa untuk mengabarkan soal ba­ haya jika pabrik semen berdiri. Saya temui para ibu satu persatu. Saya keliling ke 7 desa dan kampung­ kampung sekitar, memberi pema­ haman apa pentingnya air untuk kehidupan, seberapa penting tanah yang selama ini memberikan peng­ hidupan manusia.

Anda ikut?

Dari setiap pertemuan kaum bapak, saya satu­satunya kaum ibu yang ikut pertemuan itu.

Saya ikut aktif dalam pertemuan, karena suami saya kalau siang pergi ke sawah. Jadi di keluarga, saya membagi tugas. Saya yang ikut per­

Warga sempat menggugat ke pengadilan?

Mulai tahun 2008 kami maju ke pengadilan. Karena PT Semen Gersik dan Pemkab Pati melanggar perda tata ruang. Tata ruang saat itu peruntukannya untuk kawasan pertanian dan pariwisata. Tapi se­

belum perubahan perda tata ruang itu rampung, diubah jadi kawasan industri dan pertambangan.

Sebelum kalah di pengadilan, PT Semen Gersik itu sudah mundur dari Sukolilo tahun 2009. Sementara putusan MA tahun 2010, pabrik se­ men sudah tidak bisa melakukan PK (peninjauan kembali).

Setelah tahun 2010, ada PT SMS (PT Sahabat Mulai Sakti), anak pe­ rusahaan Indosemen, mau masuk ke Kecamatan Tambakromo di Ka­ bupaten Pati. Wilayah itu masih satu gunung. Kami di Sukolilo membantu warga di sana untuk juga menolak, kami berjalan di ke sana bersama para ibu.

Ada berapa total pabrik semen yang ingin menambang semen di Pati?

Masih ada Indosemen yang mau masuk. Di Rembang ada Semen Indonesia (dulu Semen Gersik di Sukolilo).

Jadi di desa Anda, pabrik se­ men belum sempat berdiri?

Belum, makanya kami tolak se­ belum itu terjadi. Kalau pabriknya sudah ada, kami akan kuwalahan.

Bagi kami, kalau bisa sih jangan sampai terjadi. Karena Jawa Tengah seharusnya peruntukannya menjadi lumbung pangan nusantara. Jadi jangan dijadikan pabrik semen.

Salah satu perlawanan Anda untuk menolak penambangan se­ men adalah dengan cor kaki. Dari

man aide perlawan model begitu?

April 2016 sudah pernah cor kaki.

Di gerakan penolakan semen di Pegunungan Kendeng, kalau ingin melalukan apapun, kita selalu ada­ kan pertemuan dan rapat bersama.

Kesepakatan yang kita hasilkan, itu lah yang dipatuhi. Jadi nggak ada satu yang harus begini dan begitu.

Entah itu jalan kaki atau mendirikan tenda, itu kesepakatan bersama.

Cor kaki, karena itu melambang­ kan tanah kita sedang dibelengguh pabrik semen. Kita tak bisa bergerak apa­apa kalau akhirnya nanti pabrik semen masuk.

Terbukti di kawasan Purwakarta, Jawa Barat saat sudah ada pabrik se­ men, semua warga tersingkir di sana.

Sekarang, siapa yang sejahtera?

Jadi pemerintah kalau bisa jangan sewenang­wenang. Yang rusak ha­ rus diperbaiki. Kalau sudah rusak akan datang bencana.

Anda menolak pembangunan?

Kita mendukung pembangunan yang berkelanjutan, untuk kehidu­ pan yang berkelanjutan.

Pabrik semen, bagi kami pem­ bangunan yang merusak. Mereka mengambil gunung. Siapa yang bisa bikin gunung itu kembali? Siapa yang bisa kembalikan sumber mata airnya? Kalau gunung itu ditebas, mungkin akan habis beberapa ta­ hun, setelah itu ditinggal.

Tapi tuhan yang membuat gu­ nung, membutuhkan ribuan tahun.

Gunung itu nggak akan tumbuh lagi, ini sudah di luar keinginan manusia.

Anda ingin pembangunan yang berkelanjutan di Pati. Pem­ bangunan yang seperti apa?

Saya belum terpikir, tapi yang penting jiwa manusia di sini harus dibangun.

Jangan semua dihitung dengan uang. Kalau uang masih bisa dibikin manusia, kalau gunung nggak bisa dibikin.

Anda menangis saat bertemu Presiden Jokowi. Apa yang Anda bicarakan?

Saya sempat ngobrol. Saya sam­ paikan mengenai apa yang dilaku­ kan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengeluarkan izin baru. Padahal Pak Jokowi pernah bertemu dengan warga Kendeng Agustus 2016. Kami bilang maunya Kendeng jangan ada pabrik semen.

Pak Jokowi bilang, Kendeng harus diadakan KLHS, diteliti ulang. Kalau memang pabrik semen tidak layak berdiri di Kendeng, semua harus pergi. Dikasih waktu 1 tahun. Selama 1 tahun jangan ada izin yang keluar dulu, pabrik yang sudah berdiri ha­ rus berhenti beroperasi dan meng­ hormati KLHS ini.

Akhirnya tim KLHS mempers­ ingkat waktu kerja dan komitmen 6 bulan selesai. Akhir April 2017, lapo­ ran itu akan dikeluarkan. Jangankan menunggu sampai akhir April, setelah Pak Jokowi ke Kendeng, pabrik­pabrik banyak yang berop­ erasi. Sampai Ganjar mengeluarkan izin lagi.

Jadi saya bicara sama Pak Jokowi, seolah­olah Gubernur Jawa Tengah ini ada di atas presiden. Presiden saja berembug dengan masyarakat dan dipatuhi. Tapi Ganjar tidak berem­ bug.peb/sua

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN: ASET TERDUGA TERORIS BISA DIBEKUKAN MELALUI PERINTAH KAPOLRI EKS INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN INI MENJELASKAN, SAAT INI SUDAH DILAKUKAN PEMBEKUAN ASET TERHADAP INDIVIDU MAUPUN KELOMPOK YANG TERLIBAT MELAKUKAN PENDANAANTINDAK PIDANA TERORISME. EMARIN pun PPATK bersama ke­ menterian yang ter­ g a b u n g d a l a m K o m i t e Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme melakukan pertemuan rutin untuk membahas kedua tindak pidana itu. Berikut penu­ turannya:

K

Apa strategi pemerintah dalam melakukan pencega­ han dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme?

Terkait menetapkan atau men­ sahkan draft strategi nasional atau stranas pencegahan dan pember­ antasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Nah stranas kita yang tahun 2012­ 2016 itu sudah sele sai. Ini kita W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

susun 2017­2019.

Kok berbeda lama periode?

Supaya kita sesuaikan waktunya dengan periode renstra nasional.

Karena renstra nasional itu be­ rakhirnya tahun 2019. Setelah itu periodenya lima tahun. Setekah itu menjadi satu, stranas, renstra itu sama periodenya. Itu semua sudah kita bahas dengan 13 kementerian, sudah beberapa bulan. Hari ini kita putuskan. Kita juga sudah putus­ kan akan bentuk Inpres.

Inpres untuk apa?

Seperti halnya dalam bentuk in­ pres rencana nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah ini juga ada inpres.

Lalu kinerja Indonesia da­ lam melakukan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme seperti apa saat ini?

Persiapan kita menghadapi mutual evaluation review.

Maksudnya?

Review yang akan dilaksanakan dalam rangka menilai apakah kita sudah melaksanakan 40 reko­ mendasi dari Financial Action Task Force on Money Launder­ ing (FATF). FATF itu organisasi intergovermental yang tugas­ nya melakukan setting standar peraturan­peraturan pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme juga FATF itu melakukan penilaian apakah satu negara komplain atau tidak.

Nah mereka melakukan review­re­ view ini. Namun karena kita belum anggota FATF, jadi kita anggota associattenya yaitu APG (Asia/ Pasific Group on Money Launder­ ing), jadi yang menilai dari pihak FATF itu adalah APG. Diantara asesornya ada orang­orang FATF. Dilihat, Indonesia ini patuh ng­ gak? Sudah bagus tidak di dalam tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme. Kita min­ ta tolong doa­doa saudara sekalian

agar negara kita bisa melewati dengan baik. Batasnya itu tanggal 8 Mei kita kirim dulu jawaban atas kuisoner, setelah itu bulan Novem­ ber mereka akan datang.

Apa manfaat Indonesia jika menjadi anggota FATF? Dengan keanggotaan Indo­ nesia, diharapkan dapat mem­ berikan berkontribusi yang be­ sar kepada FATF dan juga Indo­ nesia mendapat manfaat juga dari keanggotaannya di FATF. Kalau di Indonesia sendiri, bagaiaman pengawasan ter­ hadap tindak pidana pendanaan terorisme melalui cara money changer dilakukan?

Itu kan nanti yang melaku­ kan lembaga pengawasan mon­ eychanger itu adalah Bank Indone­ sia. Bank Indonesia sudah menin­ gkatkan peraturannya dan sudah mengikutsertakan baik Polri, BNN kalau itu ada narkobanya dan seterusnya. Jadi pengawasan ter­

hadap itu semakin ditingkatkan.

Oh ya apa saat ini sudah ada rencana pembekuan aset terh­ adap individu maupun kelom­ pok yang terlibat melakukan pendanaan tindak pidana ter­ orisme?

Kalau itu sudah, ya sudah ada.

Sudah ada aturannya?

Sudah ada aturan, yang kita se­ but dengan daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT).

Nah itu kalau tero ris itu sudah ditetapkan oleh dewan keamanan PBB, maka nanti perwakilan tetap RI di luar negeri menyampaikan kepada Kementerian Luar Negeri, lalu Kemenlu menyampaikan­ nya ke Kapolri dengan tembusan PPATK dan BNPT untuk teroris.

Kemudian PPATK, BNPT, Ke­ menlu akan kasih rekomendasi ke Kapolri. Berdasarkan itu Kapolri akan kirim surat ke pengadilan dan kemudian pen gadilan akan menetapkan daftar terduga teroris

Kiagus Ahmad Badaruddin.

tersebut. Kalau sudah ditetapkan daftar terduga teroris tersebut, kemudian oleh Kapolri dikirimkan kepada lembaga negara pengatur, dalam hal ini ialah OJK.hrm

7 EDISI 173 | 10 - 16 APRIL 2017

Lieus Sungkharisma: Panggil Saya Si Cina, Tionghoa itu Licik dan Pengkhianat Kayak Ahok Sama saja... nSambungan Halaman 1

“Apalagi lembaga majelis adat itu muncul hanya untuk mendukung Ahok agar jadi gubernur Jakarta,” kata Lieus, Jumat (7/4/2017).

Ditambahkan Lieus, pernyataan sikap semacam itu semakin menguatkan pandangannya selama ini bahwa penyebutan Tionghoa itu memang hanya untuk kamuflase belaka.

“Penggunaan nama Tionghoa telah digunakan untuk tujuan yang licik,” tegas Lieus. Karena itulah, ujar Lieus lagi, sejak hari

ini ia tidak mau lagi disebut Tionghoa. “Mulai hari ini panggil saya Cina. Lieus Sungkharisma si Cina. Saya tak cocok lagi menggunakan kata Tionghoa yang dulu ikut saya perjuangan penggunaannya. Sebab pada kenyataannya sebutan Cina saat ini lebih terhormat dari penyebutan Tionghoa,” kata Lieus.

Pernyataan tegas Lieus untuk tak mau lagi disebut Tionghoa tampaknya berkaitan erat dengan situasi politik yang berkembang saat ini. Terutama sejak Ahok menggantikan Jokowi sebagai gubernur Jakarta.

“Penggunaan nama Tiong-

hoa telah disalahgunakan oleh segelintir orang untuk kepentingan politik dan ekonominya.

Jadi penyebutan Tionghoa saat ini hanya untuk kamuflase saja.

Pada kenyataannya orang Tionghoa itu pengkhianat, licik dan tak pandai berterima kasih.

Ahok itu contohnya,” tambah Lieus.

Memang bukan tanpa alasan jika Lieus mengatakan sifat licik dan pengkhianatan Tionghoa itu. Dulu, kata Lieus, atas nama Tionghoa yang minoritas Ahok naik menjadi wakil gubernur Jakarta karena didukung Partai Gerindra.

“Tapi setelah ia terpilih dan

Indonesia Terancam Revolusi Sosial 2020-2030 Sensus dulu... nSambungan Halaman 1

Ia menjelaskan bonus demografi sejatinya sudah berlangsung mulai hari ini dengan titik kulminasinya pada 2030.

Bonus demografi itu melalui proses, yang dari hari ke hari, bulan ke bulan dan tahun ke tahun makin tinggi alias bukan ‘simsalabim’ sekali jatuh dari langit.

Satu hal yang pasti bonus demografi membawa dampak sosial-ekonomi seperti angka ketergantungan penduduk, dimana sekitar 180 juta penduduk Indonesia (70 persen usia produktif ) bakal menanggung 60 juta penduduk nonproduktif.

“Nah, meski sejalan dengan prediksi PBB yang menyatakan angka ketergantungan di Indonesia terus turun, namun kita tidak tahu persis benarkah yang 70 persen usia produktif itu bakal benar-benar produktif alias tidak ada yang jadi pengangguran.”

Peneliti Cultural Studies yang pernah menempuh pen-

didikan ilmu filsafat di Jerman ini menandaskan pengangguran menjadi tantangan utama pemerintah saat ini.

“Harus dicatat di sini, selain penduduk nonproduktif, ada angka pengangguran yang tak gampang diprediksi ke depannya,” tandasnya. Gendhot menambahkan penurunan angka pengangguran menjadi tantangan serius bagi pemerintah Indonesia yang mau tidak mau harus siap menyongsong bonus demografi.

Di satu sisi, bonus demografi memang bisa menjadi berkah untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, tapi di sisi lain bisa menjadi petaka atau bencana bila lapangan pekerjaan dan sektor wiraswasta tak mampu menampung 70 persen usia produktif tersebut.

“Revolusi sosial berpotensi pecah, jika jumlah penduduk usia produktifnya ternyata banyak yang menjadi pengangguran. Apalagi, upaya mengenolkan angka pengangguran suatu negara itu bukan pekerjaan gampang. Ini tantangan serius bagi pemerintah.

Apalagi, Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) Indonesia pun senyatanya masih rendah,” tandas peneliti asal lereng Gunung Merapi ini.

Peningkatan SDM usia produktif yang sungguhsungguh kompetitif di dunia kerja dan pasar internasional, terangnya, menjadi salah satu pekerjaan tidak ringan pemerintah saat ini.

“Pemerintah harus berpikir untuk menjadi ‘agent of development’ untuk peningkatan kualitas SDM. Pemerintah perlu membuat target konkret yang masuk akal dan tak hanya sebatas imbauan atau wacana semata.”

Nah, kendati kualitas itu memang bukan persoalan angka, minimal dalam 3 tahun ke depan: 10 orang usia produktif diharapkannya benar-benar hanya menanggung 3-4 orang usia tidak produktif.

“Ini tentu hanya sebatas hitungan matematis semata mengingat upaya menihilkan jumlah pengangguran itu susah,” ungkap Gendhotwukir. licom

Sholat Istikharah di Tanah Suci, La Nyalla Maju Pilgub Jatim 2018?

Balas jasa... nSambungan Halaman 1

...Jika masyarakat menilai kontribusi saya penting untuk kemajuan Jatim, saya akan pikirkan dan (sholat) istikharah. Ketiga, memang sudah banyak kyai, ulama serta tokoh-tokoh di Jawa Timur mengirim pesan singkat lewat handphone bahkan datang langsung ke rumah meminta saya untuk maju di Pilgub Jatim 2018. Sekali lagi, saya katakan “terima kasih banyak untuk itu” saya akan pertimbangkan dengan matang, tentu dengan mohon petunjuk Allah SWT,” kata ketua Ormas Pemuda Pancasila (PP) Jatim yang saat ini masih menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci.

Meski diakui sudah banyak pihak yang meminta dirinya untuk maju di Pilgub Jatim 2018, namun tidak lantas membuat Nyalla berbangga diri. Dia mengaku tidak mau mendahului kehendak Tuhan.

“Agama dan orang tua saya mengajarkan untuk tidak takabur dan tidak sombong meski pujian datang silih-berganti.

Kepercayaan publik tidak boleh serta-merta dimanfaatkan.

Saya selalu yakin dengan apa yang saya lakukan. Kalau saya dianggap mampu, saya harus kembalikan kepada Allah SWT melalui istikharah untuk meminta petunjuk,” urainya.

Nyalla hanya berprinsip untuk melakukan yang terbaik pada hidup ini. “Apa pun profesi kita, prinsip itu harus dipegang teguh. Mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik kepada kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pengabdian dan keikhlasan harus ditempatkan pada posisi teratas. Tentu tetap dengan kerja yang baik, profesional dan berdaya saing. Saya selalu berdoa, apapun tugas dan tanggung-jawab yang dibebankan, mudah-mudahan selalu berbuah baik bagi kehidupan masyarakat,” ungkap mantan Ketua Umum PSSI. Ketua KADIN Jatim ini menambahkan, tidak ada alasan untuk membuatnya yakin dengan pilihannya. Melangkah

bertarung di Pilgub Jatim bukan soal keyakinan saja. Melainkan banyak hal yang harus dipikirkan.

“Siapa yang nggak yakin?

Saya sangat yakin dengan apa yang akan saya lakukan, tapi kalau untuk maju Pilgub Jatim, maaf saya belum kepikiran sama sekali. Apalagi saya ini kan hanya ketua ormas Pemuda Pancasila Jatim lho, dan tidak punya partai. Sekali lagi, saya belum berpikir ke arah sana, meski banyak temanteman dari daerah yang meminta saya untuk maju menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah yang ada seperti halnya terkait pemerataan ekonomi di Jawa Timur,” imbuhnya.

Secara pribadi, Nyalla mengakui jika dirinya tidak mau ngoyo (nafsu) untuk maju di Pilgub Jatim. Sebab ladang pengabdian tidak hanya jadi pejabat. “Selama ini saya dengan berbagai organisasi sosial sudah terjun ke masyarakat, dan itu juga merupakan suatu pengadian jadi nggak usah menunggu jadi pejabat. Kita lihat saja nanti Mas,” ujarnya.

Nyalla sendiri melihat masih banyak potensi Jawa Timur yang bisa digarap tanpa harus menjadi pejabat. Dan ini, menurutnya, menjadi pekerjaan rumah bersama.

Jawa Timur, lanjutnya, adalah provinsi yang sangat potensial untuk dikembangkan. Banyak kekayaan alam di Jawa Timur yang bisa dioptimalisasikan, seperti sektor pariwisata apabila kita bisa mengelola dengan baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jatim sendiri.

“Ya, memang sudah cukup bagus ekonomi makro yang selama ini dibangun oleh Gubernur Soekarwo, ke depan sangat penting bagi Gubernur selanjutnya untuk meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Pakde Karwo untuk mendefinisikan ekonomi mako tersebut menjadi langkah yang lebih kongkret.

Yang lebih penting ke depan adalah Jawa Timur memiliki pemimpin yang punya visi luas, memperhatikan UMKM dan entrepreneur muda yang bisa menjadi pilar utama per-

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana hibah di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mattalitti dikawal petugas usai diperiksa di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (31/5/2016). La Nyalla ditahan oleh Kejagung di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung mulai malam ini untuk alasan keamanan.

Foto: Irwan Rismawan.

tumbuhan ekonomi di Jawa Timur,” katanya.

Ditegaskannya, selama ini Pakde Karwo sudah cukup bagus dalam membangun Jawa Timur khsususnya sektor ekonomi. Nah, pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana yang sudah bagus ini diratakan agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat Jatim, sekaligus bisa mengurangi arus urbanisasi dari desa ke kota.

“Sebagai Ketua KADIN Jatim, saya sudah membawa Kadin ke arah sana, baik secara kelembagaan maupun keseimbangan penguatan ekonomi antar pengusaha di daerah.

Dan atas dukungan Pemprov Jatim sudah banyak membuatkan akses serta jaringan antara pengusaha daerah (kabupaten/ kota) dengan kekuatan pasar ekonomi-bisnis regional maupun internasional.

Untuk memeratakan sektor ekonomi, kedepan industri lebih banyak dibangun di daerah dengan infrastruktur dan trasnportasi diperkuat lagi. Penguatan pelabuhan di wilayah pantura mulai dari Tuban hingga Banyuwangi, maupun wilayah selatan harus terus dikejar. Harus didorong juga tumbuhnya industrial estate di sekitar pelabuhan daerah, dan secara terus-menerus dikawal perkembangannya,” pungkasnya.nus/cat

menjabat, Partai Gerindra justru dikhianatinya. Demikian juga dengan relawan Teman Ahok yang dibentuknya. Setelah anakanak itu berjibaku dan bahkan menerima cacimaki dari banyak orang, Ahok justru meninggalkannya. Ini hanya dua bukti kecil dari sifat pengkhianatan Tionghoa yang identik dengan Ahok dan pendukungnya itu,” jelas Lieus.

Penyebutan Tionghoa yang cuma untuk kamuflase itu, juga diungkapkan Lieus melalui sejumlah peristiwa yang terjadi selama Ahok menjabat gubernur Jakarta.

“Bukannya berterima ka-

sih pada para pembantunya di jajaran Pemprov DKI, dalam hampir setiap rapat Ahok justru marah-marah dan memaki-maki mereka. Ia juga licik dengan selalu menjadikan anak buahnya tumbal untuk setiap persoalan yang terjadi di Jakarta,” kata Lieus.

Menurut catatan, dalam sejarah politik Indonesia sejak Orde Baru hingga Orde Reformasi, sebagai orang Cina Lieus memang telah melakukan banyak hal dibanding orang-orang Tionghoa yang sekarang ini sok berkoar-koar tentang persatuan dan kebhinnekaan. Lieus sudah aktif di KNPI dan merupakan

salah satu eksponen 6 OKP yang keras menentang rezim Orde Baru. Saat Reformasi ia bahkan sempat ditahan karena membela warga Mangga Besar yang tanah dan rumahnya digusur secara sewenang-wenang.

Pleidoinya untuk kasus itu, “Memperjuangkan Hak Tanah Untuk Rakyat” yang dibacakannya dalam sidang di Pengadilan Jakarta Barat, bahkan kemudian dibukukan. Tak hanya itu, ia juga aktif menggalang aksi demo terhadap setiap kali ada kasus ketidakadilan dan kesewenangwenangan penguasa.

Atas aktivitas dan kiprahnya itulah sejumlah media kemu-

dian menobatkannya sebagai tokoh Tionghoa. Namun Lieus memang tak menolak penobatan itu. Tapi kini, setelah menyadari penyebutan Tionghoa itu tak sesuai dengan harapannya, Lieus justru menolak disebut Tionghoa.

“Cukup sudah saya disebut Tionghoa. Saya tak mau lagi dikelompokkan pada orang Tionghoa yang licik, pengkhianat dan tak tau berterima kasih.

Tionghoa saat ini sangat bertolak belakangan dengan Tionghoa yang saya perjuangkan dulu.

Sekarang panggil saja saya Cina.

Itu lebih terhormat buat saya,” demikian Lieus.san/ed

Kapolda Ditekan, Diimingi Jabatan atau Tukang Pukul?

Pemain lama... nSambungan Halaman 1

...sidang pembacaan tuntutan terhadap Ahok.

Hakim memastikan, proses persidangan Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama akan berjalan seperti jadwal yang telah disusun. Rencananya, Selasa pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan tetap digelar.

“Hari Selasa sidangnya diagendakan acara pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU),” kata Hasoloan Sianturi, Humas PN Jakarta Utara, saat dihubungi Jumat (7/4/2017). Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Iriawan sebelumnya menegaskan jika surat permohonan itu berupa saran yang diberikan Polda Metro pada PN Jakarta Utara.

“Kan sekarang mengarah kepada putaran kedua (Pilkada DKI). Jadi saran saya, kalau mau dilaksanakan tidak masalah. Oke ya cuma saran, kan’ namanya saran, boleh dong,” ujar Iriawan di markas Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Jumat (7/4/2017). Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menegaskan bahwa kepolisian sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mendesak majelis hakim menunda suatu perkara yang tengah disidangkan. ”Saya mau bilang jangankan Kapolda, presiden pun tak boleh menunda persidangan.

Karena kekuasaan kehakiman itu merdeka,” tegasnya kepada wartawan, Jum’at (7/4/2017).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, polisi sama sekali tak memiliki alasan untuk menunda persidangan. Sekalipun itu adalah

alasan keamanan. Berbeda dengan hakim atau jaksa yang memang memiliki dasar hukum untuk menunda persidangan.

“Patut diduga bahwa Kapolda itu abuse of power,” tambah Nasir. Lebih lanjut dia menduga bahwa Kapolda menyampaikan surat kepada Kepala PN Jakut itu tanpa sepengetahuan atasannya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

“Pertanyaannya apakah beliau ada izin atau menyampaikan Kapolri ke atasan beliau?

Jangan-jangan tidak disampaikan ke Kapolri soal itu. Jadi menurut saya memang ada apa sampai kemudian Kapolda menulis surat,” duga Nasir.

Menurut dia, manuver pengiriman surat oleh Kapolda tersebut sangat berlebihan.

Sebab pada Aksi 212 yang diikuti oleh jutaan orang saja bisa ditangani dengan baik.

Meskipun saat itu ada sedikit insiden. Karenanya, dia menilai ada sesuatu yang salah.

“Ada apa kok sampai Kapolda Metro mengirim surat itu? Apa beliau ditekan? Atau diiming-iming sesuatu kalau berhasil mendapat posisi tertentu? Kan kita tidak tahu,” imbuh Nasir.

Kapolda yang akrab disapa Iwan Bule itu dinilainya telah mengintervensi pengadilan.

“Iya (intervensi) memang walau scra halus itu judulnya saran, saran untuk menunda penuntutan. Menurut saya, dalam tanda kutip seolah-olah dia mau bilang ‘lu kalau memang tetap mau gelar, kami tidak tanggung keamanan’.

Kira-kira begini ‘lu kalau tetap gelar tuntutan tanggal 11, gw gak tanggung ya keamanan’.

Kira-kira begitu bahasa tersembunyinya, bahasa yang tidak

tertulisnya begitu,” ujarnya.

Makanya, dalam waktu dekat ini, kata Nasir, Komisi III dikatakannya akan memanggil Kapolda Metro dalam rapat kerja. “Akan segera memanggil nanti Komisi III dalam rapat kerja entah hari Senin ini itu akan mendalaminya, apa motifnya. Karena menurut saya itu serius loh, serius itu tidak main-main ini. Apa motifnya?

Apakah hanya persoalan keamanan? Ini justru membuat suasana orang semakin bertanya-tanya, ada apa? Ini semakin menunjukkan warga DKI ada apa dengan Iwan Bule kok sampai segitunya,” ketus Nasir.

Tak hanya itu, pihaknya juga menilai Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian perlu memanggil Iwan Bule untuk diminta klarifikasi nya. “Ya artinya kalau di luar SOP saya kan tidak tahu apakah sesuai SOP atau tidak, tapi kalau memang sesuai dengan sop ya nanti kami Komisi III akan mempertanyakan.

Tapi kalau diluar SOP tentu sudah kewajibanlah pimpinan Polri sebagai internal untuk mengklarifikasi itu keoada yang bersangkutan, kalau SOP tentu itu wilayah kami untuk menanyakan,” demikian Nasir.

Senada, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengaku melihat dua persoalan besar dalam tindakan Kapolda.

Menurutnya, wewenang kepolisian sudah tak ada lagi dalam satu perkara jika berkas perkara sudah diserahkan ke Kejaksaan. Kepolisian tidak boleh berusaha mengintervensi persidangan karena pengadilan mutlak dikendalikan oleh majelis hakim.

“Sekarang yang mengendalikan kasus ini adalah hakim dominus litis, hakim yang

mengendalikan perkara,” ujar Fahri di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (7/4/2017).

Fahri menambahkan, kalau kepolisian menganggap ada potensi kerawanan keamanan akibat persidangan Ahok maka polisi tidak boleh bersurat langsung ke majelis hakim melalui luar persidangan. “Jangan kelihatan semua ini menjadi keaktifan polisi, sebab ini menciderai citra polisi dari awal yang dianggap tidak netral dalam perkara ini,” ujarnya.

Surat Kapolda seolah menegaskan bahwa polisi terlibat aktif dalam perkara Ahok. Padahal, kewenangan polisi sudah tidak ada setelah berkas kasus Ahok P21 atau dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan. Jika polisi melihat potensi gangguan keamanan, maka sudah tugas kepolisian menjaga suasana agar tetap kondusif. Pendekatan-pendekatan keamanan tidak boleh dilakukan dengan maksud mengintervensi sistem peradilan yang independen.

“Polisi harus hati-hati karena dari awal sudah dituduh tidak netral. Surat ini menyebabkan polisi semakin dituduh tidak netral, seharusnya dia jangan bikin surat terbuka kayak begitu,” imbuhnya. Dia menambahkan, seharusnya analisa keamanan di negeri ini tak hanya menjadi ranah unsur kepolisian tetapi juga hasil pembacaan situasi dari beberapa institusi yang terkait.

“Unsur-unsur keamanan itu enggak usah dipegang sendiri dan jangan Polda ditaruh di depan. Jangan-jangan ini Polda-nya pingin di depan, pingin kelihatan jadi tukang pukul, enggak bagus,” pungkasnya. rep/cn/tri/ald

BPK Temukan Kejanggalan Rantai Suplai Pembangunan Pembangkit Listrik Rp 609,5 M Periksa... nSambungan Halaman 1

Ketua BPK, Harry Azhar Azis menyerahkan IHPS II Tahun 2016 tersebut kepada Ketua DPR pada Kamis (6/4/2017) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan rantai suplai pada SKK Migas dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada KKKS, belum didukung sistem pengendalian intern yang memadai dan belum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan atas proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW periode 2006-2015, menyimpulkan bahwa PLN belum mampu merencanakan secara tepat. Juga belum mampu menjamin kesesuaian dengan ketentuan dan kebutuhan teknis yang ditetapkan.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain pada pembangunan PLTU Tanjung Balai Karimun, PLTU Ambon, PLTU 2 NTB Lombok, dan PLTU Kalbar 2 terhenti (mangkrak) serta PLTU Kalbar 1 berpotensi mangkrak. Hal ini mengakibatkan pengeluaran PLN sebesar Rp609,54

miliar dan US$78,69 juta untuk membangun PLTU tersebut tidak memberikan manfaat.

PLN juga belum mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan PLTU sebesar Rp704,87 miliar dan US$102,26 juta.

Sedangkan terkait penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional (JSN) Ketenagakerjaan, masih ada pennasalahan yang perlu mendapat perhatian di antaranya: soal ketidaksinkronan UU No. 24 Tahun 2011 dengan peraturan terkait jaminan sosial, perbedaan manfaat atas berbagai jenis Deserta jaminan sosial, serta dualisme makna pensiun dalam program Jami-

nan Hari Tua dan program Jaminan Pensiun.

Temuan lain yang dimuat dalam IHPS II Tahun 2016 adalah temuan hasil pemeriksaan kinerja terkait pengelolaan kas pemerintah. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kewenangan dan lingkup, manajemen perencanaan kas, dan pengelolaan saldo kas belum efektif untuk menjamin likuiditas dan optimalisasi kas pemerintah. Salah satunya ditunjukkan dengan adanya 8.251 rekening pemerintah senilai Rp17,97 triliun per 31 Oktober 2016 yang tidak tercatat dalam penatausahaan rekening pemerintah.dg

Kabel Fiber Optik Bawah Laut PT Sacofa asal Malaysia Langgar Kedulatan NKRI Indonesia... nSambungan Halaman 1

karena belum memiliki ijin dari pemerintah RI sehingga melanggar hukum dan aturan internasional terkait keamanan suatu negara.

Menurut Jenderal Gatot Nurmantyo, bahwa penghentian operasional perusahaan telekomunikasi tersebut sudah sesuai dengan UndangUndang Internasional Nomor 1 Tahun 1983, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982

yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985.

“Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tertuang bahwa negara kepulauan memberikan kesempatan untuk memasang kabel bawah laut dan perusahaan yang menggelar kabel bawah laut harus mengurus perizinan dari negara bersangkutan,” jelas Panglima TNI saat mengecek di lapangan, Kamis (6/4/2017).

Jenderal bintang empat ini menjelaskan bahwa, kabel fiber optik milik PT. Sacofa yang melintang di bawah laut RI

dapat membahayakan sistem keamanan dan kedaulatan negara.

“Kabel fiber optik dan server dapat langsung terhubung ke satelit bila ada tambahan perangkat lain. Sehingga, bisa menyensor seluruh getaran, baik yang ada dipermukaan maupun kapal selam,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI mengatakan bahwa, operasional PT Sacofa sebenarnya berakhir pada 26 November 2016 dan sudah diputuskan untuk penghentian operasionalnya. Namun, 23 Maret 2017 beroperasi kem-

bali.

“Dari Kemenkopolhukam sudah menyampaikan bahwa perusahaan ini tidak boleh beroperasi lagi, karena masalah ini menyangkut kedaulatan Negara, dan kedaulatan negara adalah urusan TNI,” katanya.

Menurut Panglima TNI, Pulau Anambas dan Natuna merupakan pulau yang lokasinya sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia. “Tentara Nasional Indonesia wajib melindungi agar kedaulatan NKRI tetap terjaga,” pungkasnya.licom

8

EDISI 173 | 10 - 16 APRIL 2017

KONSPIRASI

Tan Malaka Presiden RI Kedua yang Dilupakan Sebenarnya Tan Malaka-lah yang berhak menjadi Presiden RI kedua jika terjadi apa-apa dengan dwitunggal.

D

ARI seorang penutur yang terpercaya, Dr. R. Soeharto yang merupakan dokter pribadi Bung Karno, dikisahkan sebuah sejarah yang tak terungkap selama puluhan tahun kekuasaan Orde Baru.

Awal September 1945, persis pada malam takbiran, di rumah Dr. R. Soeharto, Jalan Kramat Raya 128, Jakarta Pusat, cerita itu bermula. Dilakukan sebuah rapat gelap antara Bung Karno dengan seorang misterius bernama Abdul Rajak, yang berlakangan diketahui merupakan nama samaran Tan Malaka.

Dalam rapat tersebut, Tan Malaka mengusulkan dirinya menjadi pengganti tunggal pucuk kepemimpinan Republik Indonesisa (RI) apabila dalam suatu kondisi Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap atau dibunuh oleh penjajah. Rapat kedua dilakukan di rumah Mr. Ahmad Soebardjo pada Oktober 1945.

Rapat tersebut masih mengusung agenda yang sama mengenai pewaris tahta RI jika Bung Karno-Hatta ditangkap atau dibunuh.

Namun, ada penambahan nama yang diusulkan. Hatta (yang memang tidak begitu baik hubungannya dengan Tan Malaka) mengusulkan Sjahrir dan Wongsonegoro. Sementara, Mr. Ahmad Soebardjo mengusulkan Iwa Sumantri. Jadi, urutan per-

1948, dwitunggal (SoekarnoHatta) ditangkap. Terjadi kekosongan kepemimpinan (referensi lain menyebutkan bahwa sebenarnya tidak terjadi kekosongan karena telah terbentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat).

Menurut Tan Malaka, dwitunggal sudah tidak bisa memimpin revolusi sehingga ia mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin revolusi untuk melaksanakan testamen (suatu pernyataan dari orang yang masih hidup yang harus dilaksanakan pada waktu ia mati atau menghilang) politik Soekarno. Banyak sejarawan menganggap tindakan Tan Malaka sudah sesuai dan sah.

Jika ini benar, maka presiden kedua RI adalah Tan Malaka, bukan Letnan Jenderal Soeharto, sebagaimana yang kita ketahui saat ini.

Akan tetapi, kesimpangsiuran informasi di medan pertempuran pada akhirnya membuat Tan Malaka dipandang sebagai pemberontak yang ingin mengambil alih kekuasaan secara paksa dengan memanfaatkan momentum ditangkapnya dwitunggal. Gerakannya dipandang membahayakan revolusi. Perpecahan pun terjadi di tubuh TKR (Tentara Keamanan Rakyat) pimpinan Jenderal Soedirman ketika itu. Meskipun terjadi perdebatan sejarah mengenai dari siapa komando untuk meng-

Jenderal Soedirman dan Tan Malaka sahabat kemerdekaan yang memiliki persamaan ide dan visi perjuangan.

ingkan dengan Soekarno-Hatta.

Ia pula yang pertama kali memperkenalkan kata Naar de Repoeblik Indonesia (Menuju Republik Indonesia) pada 1925, jauh sebelum Hatta (1928) yang menulis Vrije (Indonesia Merdeka), dan Soekarno (1933) yang menulis Menuju Indonesia Merdeka.

Sedikit sekali orang yang mengenalnya. Padahal ia adalah tokoh yang berperan penting dalam kemerdekaan pascaproklamasi. Pada 1922, ia dibuang oleh

Di dalam pengasingan, Tan Malaka (tiga dari kiri) bergabung menjadi anggota Comintern dan pindah ke Moscow Rusia untuk berfokus mengurus negaranegara Timur termasuk Hindia Belanda.

tama tetap Tan Malaka, diikuti dengan Sjahrir, Wongsonegoro, dan Iwa Sumantri.

Ini menjadi catatan sejarah yang sempat ‘dihilangkan’. Sebab, inilah sejarah politik yang sah mengenai warisan kepemimpinan RI oleh Bung Karno dan Hatta. Dengan adanya kesepakatan tersebut, sebenarnya Tan Malaka-lah yang berhak menjadi Presiden RI kedua jika terjadi apa-apa dengan dwitunggal.

“Jika saya tiada berdaya lagi, saya akan menyerahkan pimpinan revolusi kepada seorang yang telah mahir dalam gerakan revolusioner, Tan Malaka..,” ujar Soekarno saat itu. Pada tahun

habisi Tan Malaka, akhirnya tentara RI menembak mati Tan Malaka di Kediri.

SIAPA TAN MALAKA? Akibat rezim Orde Baru menyembunyikan rahasia sejarah mengenai Tan Malaka, saat ini masyarakat Indonesia tidak mengenal siapa Tan Malaka.

Namun, seorang asing berkebangsaan Belanda, Dr. Harry A. Poeze mengungkapkannya ke publik. Pada hari-hari terakhir ini, kita mengetahui bahwa sesungguhnya kita memiliki seorang pewaris kepemimpinan nasional pada masa revolusi dulu.

Tan Malaka lebih dulu memperjuangkan revolusi diband-

pemerintah kolonilal ke Belanda karena dianggap “mengusik”.

Dari sana ia berkelana ke banyak negara dengan berbagai nama samaran dan membawa ideologi; Marxisme. Bukan semata ia mempertahankan ideologinya, namun yang terpenting baginya adalah kemerdekaan Indonesia.

Di dalam pengasingan, Malaka malah bergabung dengan Communistische Partij Nederland (CPN) atau Partai Komunis Belanda. Lebih gawatnya lagi, saking cerdasnya Tan Malaka, dia juga terpilih menjadi kandidat ke tiga untuk duduk di parlemen Belanda dari partai ini. Bahkan sebetulnya, suara buat Malaka jauh melebihi kandidat nomer dua CPN. Sayangnya, karena umurnya masih muda (25 tahun), dia tidak bisa menjadi anggota DPR-nya Belanda.

Gagal jadi anggota parlemen di Belanda, dia pindah ke Berlin ketika ide komunisme sedang sangat berkembang pasca Perang Dunia I yang berhasil melengserkan kekuasaan Kaisar Wilhelm II. Di Berlin, Tan Malaka ketemu dan gabung lagi dengan rekan seperjuangannya, yaitu Darsono (dari Solo pentolan Sarekat Islam), yang pada waktu itu jadi perwakilan COMINTERN (Communist International) di kota itu.

Setelah ketemu lagi sama Darsono, Tan Malaka ikut bergabung menjadi anggota Comintern dan pindah ke Moscow Rusia untuk fokus mengurus negara-negara Timur termasuk Hindia Belanda. Pada Kongres Internasional Comintern ke empat tahun 1922, Tan Malaka bikin kaget para pemimpin komunis dunia, termasuk Lenin dan Trotsky, karena pendapatnya yang mennyebut bahwa Comintern bisa kerjasama dengan negara-negara Islam untuk membela kaum tertindas.

Namun, gagasan itu tidak sampai direalisasikan.

Berikutnya, Tan Malaka ditugaskan menjadi agen Comintern di Asia Tenggara dan bermarkas di Kanton, Tiongkok. Di sanalah, Tan Malaka menyusun sebuah gagasan masa depan bagi Hindia Belanda yang dia bukukan dengan judul Naar de ‘Republiek Indonesia’ atau “Menuju Republik Indonesia”. Buku yang disusun tahun 1925 ini menjadi tulisan pertama yang menyebut frase “Republik Indonesia” yang mengacu pada perjuangan kemerdekaan Hindia Belanda dari kolonialisme.

Buku inilah yang pertama kali menginspirasi kaum cendekiawan muda di tanah air (Soekarno, Hatta, Amir Sjarifuddin, Nasution, dkk) untuk ikut merealisasikan gagasan negara Indonesia ini menjadi kenyataan.

Enam belas tahun setelah buku ini dicetak, analisa Tan Malaka terjadi. Perang Pasifik meletus dalam rangkaian Perang Dunia II, sekaligus menjadi peluang bagi Bung Karno, Hatta, Sjahrir, dkk untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada 1942, ia kembali ke Indonesia diam-diam, setelah malang melintang di berbagai negara dengan keterasingannya. Ilyas

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Hussein nama samarannya, ia pergi ke Jakarta menemui tokoh pemuda, melakukan propaganda.

Tentu mereka heran, ia yang mengaku bekerja di pertambangan batu bara di Banten, bisa mengutarakan gagasannya sehebat itu. Ternyata, nama Tan terkenal, karyanya; “Masa Aksi”, banyak dipelajari oleh kaum pergerakan, termasuk Sukarno.

Pascaproklamasi, Tan-lah yang mendesak pemuda agar segera melakukan proklamasi.

Dengan pengaruhnya, Soekarno dan Hatta diculik golongan pemuda ke Rengasdengklok. Alhasil, proklamasi terlaksana. Tan tak hadir dalam kejadian penting itu, ia yang waktu itu menginap di rumah Sukarni (golongan muda) ditinggal oleh tuan rumahnya itu; ternyata Sukarnilah yang menculik Sukarno, sehingga Tan ditinggal. Pada saat itu pun Sukarni tak tahu bahwa Hussein itu Tan. Ia jugalah yang menggerakan masa pada rapat akbar di lapangan Ikada.

Di tanah airnya sendiri, ia pernah dipenjara—lebih lama dari di luar negeri; dua setengah tahun. Pada 1946, ia ditangkap di Madiun, dengan tuduhan hendak melakukan kudeta terhadap Soekarno-Hatta. Sebelumnya, ia membentuk “Persatuan Perjuangan” yang intinya, menolak jalur diplomasi—ia menginginkan Indonesia merdeka seratus persen.

Di tempat inilah ia bertemu dengan Jendral Soedirman.

Ia adalah revolusioner sejati, keras, dan tanpa ampun kepada penjajah. Bersama Jenderal Soedirman, ia menolak perundingan. Jenderal Soedirman memiliki hubungan dekat dengan Tan Malaka. Persahabatan mereka ditautkan oleh persamaan ide dan visi perjuangan, yaitu pencapaian kemerdekaan 100 persen melalui perjuangan tentara yang pantang menyerah.

Soedirman memiliki perbedaan sikap dengan SukarnoHatta tentang perjuangan kemerdekaan. Menurutnya sikap Sukarno-Hatta yang cenderung mengedepankan diplomasi dengan Belanda kurang tepat karena hasilnya sering merugikan Indonesia. Pertentangan sikap itu membuat Soedirman merapat ke Tan Malaka yang memiliki sikap yang sama; merdeka harus

100 persen dan berunding berarti tidak merdeka 100 persen.

Mereka berdua kerap saling berkunjung dan berdiskusi.

Soedirman pernah hadir dalam kongres Persatuan Perjuangan yang dipimpin Tan Malaka di Purwokerto. Tan Malaka mencatat ucapan Soedirman kala itu. “Lebih baik kita dibom atom daripada merdeka kurang dari 100 persen.”

Bahkan ajudan Soedirman, Brigadir Jenderal Abimanyu pernah menyatakan bahwa kedekatan dengan Tan Malaka yang membuat Soedirman memindahkan markasnya ke Solo ketika karibnya itu ditahan di Tawangmangu pada 1946.

Adam Malik, dalam buku Mengabdi Republik Jilid II: Angkatan 45, menyebut Tan dan Soedirman sebagai ”dwitunggal”. Adam menilai kedua tokoh itu memiliki urat dan akar di kalangan pemuda radikal, anggota pasukan Pembela Tanah Air, dan bekas romusha. Ini pula penyebab mengapa ia berseberangan paham dengan HattaSjahrir yang memilih jalan lunak kepada Belanda sehingga RI harus menanggung utang-utang negeri Belanda sebagai balasan pengakuan mereka terhadap kemerdekaan RI di Konferensi Meja Bundar (KMB). Kemudian, Presiden Soekarno mengangkatnya sebagai Pahlawan Nasional pada 1963.

KEMATIAN TAN MALAKA Akhirnya, dua sekawan (Tan Malaka dan Jenderal Soedirman) bergerilya bersama kembali menghalau Agresi Belanda, setelah Tan bebas pada 1948.

Saat itu, kemerdekaan Indonesia dalam keadaan genting; Soekarno, Hatta, Syahrir ditangkap oleh Belanda. Tan dan Soedirman pun berpisah, ia bergerilya ke Jawa Timur, sedang Soedirman ke Jawa Tengah.

Pemerintahan darurat dibentuk, Syafrudin Prawiranegara di Sumatra yang memimpinnya.

Tan menolak, ia mendirikan Rakyat Murba Terpendam sebagai markas untuk menyebarkan pamplet dan berpidato memproklamasikan dirinya sebagai pemimpin besar revolusi, menggantikan Soekarno-Hatta yang tak lagi memegang kekuasaan; ia

melakukan itu, karena Soekarno pernah memberikan testamen pada 1945 yang isinya, menyerahkan kekuasaanya apabila Soekarno ditangkap.

Dalam persembunyian itu, Tan melakukan propaganda agar rakyat berani melakukan gerilya terhadap Belanda. Di tempat itu juga, Tan mengkritik tentara devisi Jawa Timur pimpinan Kolonel Soengkono yang dinilai pengecut dan tak peduli terhadap rakyat. Soengkono mendengar kabar itu, akhirnya ia menugasi anak buahnya untuk mengintai Tan karena dianggap berbahaya untuk Republik Indonesia. Tan dinilai melakukan agitasi politik terhadap rakyat, guna merebut kekuasaan Soekarno.

Tan tewas oleh Tentara Republik Indonesia, di Selopanggung, pada 23 Februari 1949.

Masih menjadi kontroversi siapa yang membunuh Tan. Harry Poeze, yang meneliti Tan, mengatakan jika yang mengeksekusi Tan adalah tentara atas perintah Soengkono. Tan tewas tanpa jejak, pemakamannya pun tak jelas.

Ia dihujat dan dilupakan oleh negaranya sendiri. Ia kesepian, api semangatnya yang membara ternyata tak berarti apa-apa oleh ganasnya senapan.

Sejarah memang milik penguasa, kata seseorang. Demi kepentingan politik, sang pahlawan dibentuk atau ditiadakan.

Yang hebat tambah menjadi hebat, hingga ditempatkan pada yang bukan tempatnya. Akhirnya, sang pahlawan hilang kehebatan, ketika ia ditempatkan pada dunia yang bukan kuasanya; dunia para dewa.

Tan tetap hebat, di tengah mahkluk sesamanya yang mendewakan manusia. Sebab, ia tak ditempatkan di dunia dewa-dewa seperti “Sang Pahlawan” lainnya.Di tahun 1963, walaupun dibunuh oleh pemerintah negaranya sendiri, dia tetap mendapatkan pengakuan pahlawan dari negara. Presiden Soekarno saat itu memang banyak memberikan gelar pahlawan ke orang-orang yang berlawanan dengan pemerintahnya. Ternyata, Soekarno masih menganggap jasa yang sudah diberikan sebelumnya meskipun berseberangan ideologi politiknya.dbs

SARASEHAN LENSA INDONESIA EDISI 173 | 10 - 16 APRIL 2017

DISKUSI LENSA INDONESIA UPAYA PENINDAKAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI ASET NEGARA DAN DAERAH

SUDAH SAATNYA KEPALA DAERAH KOMPAK SELAMATKAN ASET DAERAH 11 ASET PEMKOT SURABAYA TERANCAM HILANG. RISMA PUN BERJUANG MEMPERTAHANKAN ASET DARI UPAYA PIHAK-PIHAK YANG SENGAJA INGIN MEREBUT DENGAN BERBAGAI CARA.

Henry Yosodiningrat, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Silitonga, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan pemimpin Umum Lensa Indonesia Arief Rahman saat menjadi pembicara dalam Diskusi Panel Lensaindonesia Diskusi Panel Lensaindonesia Upaya Penindakan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Aset-Aset Negara dan Daerah. di Kafe Kabinet (Kompleks Pakuwon Square Surabaya), Senin (3/4/2017)

ALIKOTA Surabaya Tri Rismaharini sangat bersemangat membeberkan kasus-kasus penyerobotan aset-aset Pemkot Surabaya di depan perwakilan KPK, Anggota DPR RI Komisi II Henry Yosodiningrat, dan perwakilan Polrestabes Surabaya, Kejaksaan Tinggi Jatim, dan pengamat kebijakan publik Surabaya dalam diskusi penyelamatan aset yang diselenggarakan Lensaindonesia.com di Kafe Kabinet Surabaya, Senin (4/3/2017).

Risma nampak sangat menggebugebu memanfaatkan momen diskusi bertema “Upaya Penindakan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Aset Negara dan Daerah” yang dihadiri para penegak hukum nasional dan Surabaya dan awak media nasional dan Jawa Timur. Bahkan, saking bersemangatnya, curhatnya selama satu jam itu sempat diinterupsi moderator diskusi, Esa Tjatur Setiawan dari Lensaindonesia.com.

Walikota yang belakangan populer di Asia ini berharap para penegak hukum membantu upayanya menyelamatkan aset-aset Pemkot Surabaya yang kini masih dalam sengketa hukum.

“Saya ingin aset-aset negara ini tidak hilang begitu saja. Saya akan terus berjuang, mohon bapak-bapak ikut mengawal upaya penyelamatan ini,” kata Risma kepada perwakilan penegak hukum yang juga jadi narasumber dalam diskusi itu.

Henry Yosodiningrat dari fraksi PDI DPR RI yang juga jadi narasumber nampak serius menermati Risma.

Diskusi ini juga menampilkan narasumber dari KPK diwakili Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara Hery Nurudin dan Kepala Satgas Tim Korsup Pencegahan KPK Trigama Reva, Koordinator Pidana Khusus Kejati Jatim Ariana SH, Kasatserse Polresta Surabaya AKBP Sinto Silitonga.

Risma membeberkan sebelas kasus aset Pemkot yang terancam raib dan dikuasai pihak-pihak swasta.

Kasus-kasus yang menurut Risma mengusik nuraninya itu diantaranya, lahan jalan Upajiwa yang diklaim Marvel City, PDAM Surya Sembada Jalan Basuki Rahmat, Gedung Gelora Pancasila, Kasus Kolam Renang

fokus

W

Brantas, Waduk Sepat di Lidah, dan Waduk Wiyung, Kecamatan Wiyung.

“Saya sedih karena masih banyak aset Pemkot yang terancam hilang,” kata Risma dengan ekspresi merajuk.

Bahkan, Risma membeberkan kasus terancam raibnya Waduk Sepat ini menyuruh tim dari Pemkot untuk mengambarkan pemetaan kasus lewat layar infokus. “Kasus ini ada penyulapan luas lahan. Kita dikalahkan dalam gugatan, namun keputusannya belum inkah, dan sekarang kita terus mengajukan gugatan banding,” tegas Risma.

Curhataan Risma dalam diskusi sangat mengundang antusiasme awak media. Lantaran Risma membatasi waktu hadir dalam diskusi, dan tidak sempat memberi kesempatan tanya jawab. Saat Risma meninggalkan diskusi, Risma memenuhi desakan awak media, ia juga menyinggung soal kasus Pasar Turi. “Saya akan terus memperjuangan upaya hukum kasus Pasar Turi itu,” kata Risma.

Risma menegaskan, upayanya murni langkah hukum dan bukan pencitraan. Ia berharap semua elemen masyarakat tidak tinggal diam dan ikut bertindak.

“Sebenarnya kasus ini warisan kasus dari pemimpin sebelum saya.

Saya tidak mau nantinya dipersalahkan dan diminta bertanggungjawab.

Salah satu upaya yang bisa kami lakukan berjuang bersama Biro Hukum Pemkot. Pokok e sak iso’e,” tegas Risma, bersemangat.

Risma juga menjelaskan, maksud dan tujuan utama mengembalikan Aset Pemkot ini, supaya bisa dimanfaatkan warga dengan membangun fasilitas umum, pasar, fasilitas olahraga, perpustakaan dan Resapan Air sesuai Tata Ruang dan program Pemkot Surabaya jangka panjang.

“Seperti permasalahan PDAM Basuki Rahmad, Gelora Pancasia, PT Assa Land, Kolam Renang Brantas, Permasalahan Makam Pahlawan dan lainnya ada sekitar tujuh Hektar lahan aset yang berpotensi hilang itu,” terang Risma.

Henry Yosodiningrat, praktisi hukum dan Pegiat pemberantasan narkoba nasional dan pendiri Granat (Gerakan Nasional Anti Narkotika) yang menerima Award “The Right Man On The Right Place” 2017 sebagai “The Brave Justice

KEJARI PERIKSA DUA LURAH DAN TIGA PEJABAT PEMKOT TERKAIT LEPASNYA DUA ASET BACA HALAMAN 10 | HUKUM

Fighter” dari LensaIndonsia.com, menyatakan salut dan sangat mendukung upaya perjuangan Risma mempertahankan aset Pemkot Surabaya dari upaya pihak-pihak yang sengaja ingin merebut dengan berbagai cara.

“Apa yang Wali Kota Risma lakukan bisa menjadi contoh dan teladan bagi pemimpin pemimpin daerah lain di Indonesia,” kata Henry.

Anggota DPR RI, Henry yang saat diskusi itu juga tampil sebagai narasumber, menilai bahwa masyarakat Surabaya sangat beruntung punya pemimpin yang sangat peduli menjaga dan menyelamatkan asetaset daerah. Lebih membuat Henry berempati lagi, karena Risma dalam semangatnya menyelamatkan aset warga Surabaya mampu membuktikan dengan kegigihannya berjuang di pengadilan.

“Saya sangat menghargai kegigihan Wali Kota Risma menyelamatkan aset daerah, yang juga jadi konsen saya sebagai Anggota DPR RI,” kata Henry.

Lepasnya aset daerah ini, lanjut Henry, diduga sarat dengan praktik korupsi yang melibatkan pejabat daerah maupun mafia aset.

“Untuk itu kami memintah kepada sejumlah kepala daerah untuk bergerak cepat dengan menginventarisir aset-asetnya agar tidak lepas ke pihak lain. Karena lepasnya aset daerah tentunya dilakukan oleh oknum yang cukup lihai dan pandai memainkan data maupun perdata, sehingga rawan kolusi dan korupsi.

Ini harus dicegah segera mungkin,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, semua kepala daerah harus bergerak cepat melakukan inventarisasi aset-asetnya agar tidak jatuh kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu contoh, apa yang dilakukan oleh Risma yang begitu cepat melaporkan asetaset nya ke KPK karena khawatir aset Pemkot Surabaya lepas ke pihak lain.

“Saya sangat mengapresiasi upaya bu Risma. Ini perlu dicontoh oleh kepala daerah lainnya di Indonesia,” tegasnya.

Lebih lanjut Henry mengatakan, langkah Walikota Surabaya sudah cukup tepat dengan melaporkan aset-asetnya ke sejumlah instansi pemerintah termasuk KPK. Dengan melaporkan ini, tentunya jika ada

PEMPROV BERI PENGHARGAAN 578 PERUSAHAAN DI JATIM

aset Pemkot Surabaya yang lepas tentunya ini akan diselidiki langsung oleh KPK, apakah ada indikasi korupis dalam pelepasan aset tersebut.

“Kita lihat saja berulangkali Pemkot Surabaya selalu kalah dalam persidangan di Pengadilan Negeri soal hilangnya aset milik Pemkot tersebut. Nah, dengan Risma melaporkan asetnya ke KPK tentunya dapat pantauan langsung dari lembaga rasuah tersebut. Kan Risma ingin asetnya tidak hilang lagi, maka Pemkot Surabaya melapor ke KPK, ini sudah sangat tepat,” lanjut Henry.

Henry yang dari fraksi PDIP di DPR RI, mengakui punya semangat sama dengan Risma. Dia juga tengah mendorong aparat dan institusi hukum bertindak tegas dan cepat terhadap pelaku korupsi berkelanjutan atas aset-aset Pemprov DKI Jakarta.

Seperti aset di PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Gedung ABC Pembangunan Jaya Ancol (PJA).

“Kasus tindak pidana korupsi kolusi sudah jelas dan terang benderang merugikan keuangan Negara lebih dari Rp550 miliar oleh tersangka Fredie Tan dan oknum-oknum direksi PT PJA serta PT Jakpro,” papar Henry, nyaris mirip yang dialami Surabaya.

Kasus ‘ngendap’ sejak 2012 itu, lanjut Hendri, mengusik kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan institusi hukum. “Saya tidak habis pikir, kenapa kasus yang jelas jelas memenuhi unsur fakta hukum, tapi Kejagung lamban, dan bahkan enggan bertindak,” tegasnya.

Karena tidak segera dituntaskan, Henry memastikann negara berpotensi mengalami kerugian berkelanjutan. “Sebab, Direksi PJA yang saat ini dijabat C. Paul Tehu Sijarana meneken kontrak perpanjangan dengan Direktur PT WAIP Fredie Tan hingga 2037. Ini tentunya cacat hukum,” kata Henry.

Sementara perwakilan dari KPK merasa senang banyaknya pihak yang ikut mendukung upaya pemerintah mempertahankan aset yang dimilikinya. Termasuk upaya Pemkot Surabaya di bawah kepemimpinan Risma yang rela masuk hingga ranah hukum untuk mengambilalih kembali sejumlah aset Pemkot yang kini telah berpindah tangan.

Ketua Satgas Korsup Pencegahan KPK Tri Gamarefa menilai upaya yang dilakukan Risma dalam mem-

KIAI JOMBANG TIDAK SETUJU AGAMA DAN POLITIK DIPISAH BACA HALAMAN 15 | OTONOMI

WWW.LENSAINDONESIA.COM

blow up terkait kepemilikan aset Pemkot yang kini telah diambilalih pihak lain adalah langkah yang luar biasa.

“Cara seperti ini perlu agar semua pihak aware, waspada terhadap asetaset yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya. Dengan begitu upaya ini akan dikawal oleh masyarakat. Harapan kami semua pihak lebih berhati-hati mengatasi masalah aset seperti di Pemkot Surabaya. Kalau dikawal sedemikiana rupa, maka tidak akan ada pihak yang berani main-main.

Apalagi masyarakat juga ikut mengawasi,” kata Tri yang juga menjadi salah satu pembicara.

Tak hanya itu, lanjut dia, upaya Risma dalam mempertahankan dan memperjelas aset milik Pemkot juga telah terlihat sejak tahun 2009. Saat itu Risma mengajukan bantuan ke KPK agar bisa melakukan koordi-

PDAM Basuki Rahmad, Gelora Pancasia, PT Assa Land, Kolam Renang Brantas, Permasalahan Makam Pahlawan dan lainnya ada sekitar tujuh Hektar lahan aset yang berpotensi hilang itu Tri Rismaharini Walikota Surabaya nasi dengan pihak Badan Pertanahan Negara (BPN). Risma ingin melakukan sertifikasi terhadap sejumlah aset milik Pemkot yang telah dimiliki oleh Pemkot Surabaya.

“Bu Risma merasa kesulitan dalam melakukan sertifikasi aset Pemkot. Dengan kita (KPK) melakukan koordniasi dengan BPN, maka bisa dipermudah untuk mengurus sertifikasi aset Pemkot. Jadi ada beberapa persyaratan yang diajukan BPN dan itu tidak mungkin bisa dipenuhi oleh Pemkot Surabaya. Tentu

saja upaya ini mempermudah tapi tidak sama sekali melanggara aturan.

Dan itu bisa di cek. Dan hasilnya banyak aset milik Pemkot saat ini telah banyak yang bisa disertifikasi,” tegasnya.

Terpisah, sejumlah anggota legislatif Surabaya mulai banyak memberikan suport. Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Vinsensius mengatakan untuk menyelamatkan aset, selain bekerjasama dengan jajaran samping, Pemkot perlu menggerakan masyarakat. Warga Surabaya perlu dilibatkan dalam menjaga kekayaan kotanya.

Pelibatan warga bisa diwujudkan dalam gerakan relawan penyelamat aset daerah. Pemkot membuat posko relawan. Relawan ini bisa dari berbagai elemen masyarakat. “Peran serta masyarakat sangat penting.

Pokoknya warga Surabaya tanpa terkecuali bisa terlibat di sini (relawan),” kata Vinsensius.

Sementara itu, terkait kinerja kuasa hukum dan Bagian Hukum Pemkot Surabaya yang dianggap lemat, politisi NasDem yang akrab disapa Awey ini mengatakan sangat dimungkinkan menggunakan jasa yang lebih profesional. Namun, pertanyaanya bagaimana mekanisme pengadaan jasa kuasa hukum jika anggaranya sangat besar.

Sesuai dengan peraturan presiden (perpres) nomor 54 tahun 2010, pengadaan barang dan jasa diatas nilai Rp 200 juta harus melalui mekanisme lelang. Merujuk pada regulasi ini, semua pengadaan jasa dan barang juga dilelang.

“Tapi ada dua jasa yang tidak bisa dilelang, yakni pengacara dan dokter.

Dua profesi ini sangat tidak mungkin ikut mekanisme lelang,” kata Awey.

Ketua DPRD Surabaya Armuji juga menjelaskan pihaknya mendukung langkah Pemkot Surabaya untuk mengusut tuntas kasus hilangnya aset milik Kota Surabaya. “Harus diusut sampai tuntas. Kita dukung 100 %,”ujar Armuji.

Lebih lanjut, Armuji mengatakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya harus belajar dari kegagalan gugatan beberapa waktu lalu, dan menyiapkan tim ahli bidang hukum.

“Kalau perlu bentuk tim hukum dari luar, biar dianggarkan dari APBD. Karena masalah aset ini menyangkut masyarakat Surabaya,” tegasnya.esa/sarifa/wan

TRAVELMIE, BERAWAL DARI HOBI CAMPING MENJADI BISNIS MENGGIURKAN BACA HALAMAN 13 | INSPIRASI USAHA

HUKUM

10

EDISI 173 | 10 - 16 APRIL 2017

Hakim PN Surabaya Bebaskan Dua Terdakwa Penipuan Miliaran Rupiah DUA terdakwa penipuan sebesar Rp 2.775.000.000 dibebaskan majelis hakim dari segala tuntutan Jaksa Penuntut umum (JPU) Deddy Arisandi dari Kejari Surabaya, dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (6/4/2017).

Kedua terdakwa Nanda Poernomo dan Cheow (TJIO) Koeswoyo Kadarna Tirta, yang mendengar putusan hakim Sigit Sutriono ini, langsung sumringah dan langsung menyatakan menerima.

Dalam pertimbangan putusan hakim disebutkan, kedua terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan penipuan sebagaimana tuntutan JPU. Namun, kedua terdakwa dinyatakan melakukan wanprestasi (ingkar janji) sehingga masuk dalam perkara perdata.

“Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan JPU, membebaskan terdakwa dari tuntutan dan menyatakan perbuatan terdakwa masuk dalam perbuatan perdata,” ujar hakim Sigit.

Dengan putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Deddy Arisandi yang sebelumnya menuntut 1,5 tahun langsung menyatakan sikap upaya hukum kasasi. “Kami ajukan Kasasi yang mulia,” sahutnya.

Dalam dakwaan JPU disebutkan, perbuatan terdakwa dilakukan pada 29 Agustus 2014 di Jl Mulyosari BPD C18-C45 Surabaya. Saat itu saksi Rudy Hans Karundeng melihat iklan jual tanah yang terletak di Jl Mulyosari BPD Blok I Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Surabaya, selanjutnya saksi Rudi bersepakat dengan terdakwa Cheow (Tjio) Koeswoyo dan terdakwa Nanda Poernomo untuk membuat perjanjian jual beli sebidang tanah SHM Nomor 2833 di Mulyosari BPD Blok I Surabaya dengan DP Rp 275 juta yang diserahkan saksi Rudi kepada terdakwa Cheow.

Hal itu dibuktikan dengan tanda terima tanggal 29 Agustus 2014 dengan ketentuan

apabila dalam waktu 1 (satu) minggu hasil checking belum kelar, pihak penjual bersedia untuk mengembalikan uang DP seutuhnya.

Bahwa faktanya sertifikat tanah SHM Nomor 2833 yang terletak di Mulyosari BPD Blok I Surabaya berupa copy sertifikat saja dan tanah tersebut tidak dapat dilakukan checking karena tanah bermasalah atau dalam keadaan diblokir.

Bahwa sebelum terjadi kesepakatan, kedua terdakwa tidak pernah menerangkan kepada saksi Rudy bahwa tanah di Mulyosari BPD Blok I dalam keadaan diblokir, sebaliknya para terdakwa menyampaikan kepada saksi Rudy bahwa tiga hari lagi hasil checking akan keluar.

Sesuai bukti tanda terima tanggal 29 Agustus 2014, saksi Rudy meminta kembali uang DP sebidang tanah SHM Nomor 2833 yang terletak di Mulyosari BPD Blok I Surabaya, namun terdakwa tidak segera mengembalikan uang Rp 275 juta itu dengan alasan sudah tidak ada dan terpakai.

Selanjutnya kedua terdakwa menawarkan kepada saksi Rudy rumah yang ditempatinya di Jl Mulyosari BPD C18-C45 Surabaya  dan sepakat untuk mengalihkan uang DP tersebut sebagai jual beli rumah. Selanjutnya pada 23 Desember 2014 berdasarkan bukti transfer Bank CIMB Niaga, saksi Rudy membayar Rp 1,3 miliar melalui transfer ke rekening terdakwa Tjio. Pada 29 Desember 2014 berdasarkan bukti transfer Bank CIMB Niaga saksi Rudy membayar Rp 1,2 miliar melalui transfer ke rekening terdakwa Tjio sebagai pelunasan Ikatan Jual Beli.

Meski sudah menerima uang sebesar Rp. 2.775.000.000, namun kedua terdakwa tidak mau pindah sehingga pelapor tidak bisa menempati rumah tersebut. Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.nrofik

Kejati Jatim Tahan Empat Pejabat KSP Tunggal Kencana EMPAT pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tunggal Kencana Ponorogo, Kamis (6/4/2017) ditahan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim, karena diduga melakukan tindak pidana korupsi uang negara Rp 1,3 miliar. Keempat tersangka yang dijebloskan di Rutan Kelas I Surabaya, Medaeng, itu masing-masing Kepala KSP Tunggal Kencana Edi Santoso, pengawas Dedi Cahyono, sekretaris Handoko Wibowo dan bendahara Ari Setyobudi.

Sebelum ditahan, keempat tersangka menjalani pemeriksaan di Pidsus Kejati Jatim sekitar pukul 10.00 WIB. Enam jam menjalani pemeriksaan dan ketika waktu menujukkan pukul 16.00 WIB, penyidik memanggil dokter kejaksaan naik ke ruang Pidsus di lantai V untuk mengecek kondisi kesehatan para tersangka. Hingga pukul 18.15 WIB tersangka belum diturunkan dari lantai 5 melalui lift. Tak lama, satu unit mobil tahanan yang disediakan penyidik di halaman depan siap mengangkut keempat tersangka.

Kasi Penkum Kejati Jatim, Richard Marpaung SH, menjelaskan penyidik menahan tersangka setelah mendapat audit dari BPKP, untuk menentukan kerugian negara. “Begitu selesai dan ada uang Rp 1,3 miliar yang tidak

bisa dipertanggungjawabkan, tersangka langsung kami panggil dan diperiksa di Kejati,” ujar Richard Marpaung.

Dugaan korupsi itu berawal dari para tersangka mengajukan dana bergulir ke Lembaga Pengolahan Dana Bergulit (LPDB) di bawah naungan Kementerian Koperasi dan UMKM. “Mereka mengajukan proposal pada 2013 dan uang bisa cair sebesar Rp 2 miliar,” ungkapnya.

“Uang tersebut cair sebanyak dua termin, masing-masing termin Rp 1 miliar. Keempat tersangka yang menjadi pengurus itu mencatut ratusan nama fiktif untik dicantumkan sebagai anggota,” tambah Richard.

“Tersangka mengakui, bahwa nama yang dicantumkan itu fiktif. Uangnya diakui untuk bayar hutang. Ini kan aneh, uang yang seharusnya untuk koperasi justru dipakai sendiri,” sambung Richard. Dijelaskan lebih lanjut, penyidik Kejati jatim masih membidik beberapa orang lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut dan sudah ancang-ancang memanggil dan memeriksanya. “Yang jelas ada orang lagi yang terlibat,” jelasnya.

Disinggung yang dibidik dari kalangan pejabat atau sesama anggota, Richard enggan menyebutkan. “Nanti saja. Jumlah tersangka lebih dari empat orang,” pungkasnya.nrofik

SELIDIKI KASUS MARVELL CITY DAN WADUK WIYUNG

Kejari Periksa Dua Lurah dan Tiga Pejabat Pemkot Terkait Lepasnya Dua Aset Ada indikasi korupsi yang cukup kuat di balik hilangnya dua aset milik Pemkot Surabaya. Hal ini setelah pihak Kejari menemukan sejumlah kejanggalan yang membuat aset-aset itu berpindah tangan ke pihak swasta.

EJAKSAAN Negeri (Kejari) Surabaya terus mengusut kasus lepasnya sejumlah aset milik Pemerintah Kota Surabaya ke tangan swasta, dua diantaranya Waduk Wiyung dan Jalan Upa Jiwa yang dicaplok Marvel City Mall.

Kasintel Kejari Surabaya, Didik Adytomo mengakui, bahwa indikasi korupsi yang cukup kuat di balik hilangnya dua aset tersebut. Hal ini setelah pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan yang membuat aset-aset itu berpindah tangan ke pihak swasta.

Terkait pencaplokan lahan Jalan Upa Jiwa oleh Marvel City Mall, Didik mengungkapkan, sesuai peta bidang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya, tanah yang dipakai sebagai akses jalan Marvel City Mall adalah milik Pemkot Surabaya sejak 1930.

“Sehingga dari peta bidang itulah keluar ijin-ijin yang lain termasuk IMB dan amdal lalin yang dikeluarkan Pemkot Surabaya,” jelas Didik di Kejari Surabaya, Selasa (04/04/2017).

Tak hanya itu, Didik juga mencontohkan kejanggalan dalam lepasnya aset Waduk Wiyung. Menurutnya, ada indikasi perubahan data dalam riwayat waduk wiyung yang asal mulanya milik Pemkot Surabaya beralih ke tangan warga.

“Kita akan telusuri ini, apakah dibalik ini ada mafia-mafia yang memanfaatkan warga maupun pejabat Pemkot yang telah merubah riwayat Waduk Wiyung,” ungkapnya.

Dijelaskan Didik, sejak dulu lahan Waduk Wiyung itu tidak ada perubahan, tapi dari pemaparan pihak Pemkot Surabaya, lahan tersebut berubah menjadi tanah garapan. “Itulah yang kami anggap janggal,”

K

tegasnya.

Karena itu, penyidik Kejari Surabaya melakukan pemeriksaan terhadap Lurah Babatan, Novi Trihartatiningsih dan Plt Lurah Ngagel, Tomi Ardiyanto.

Informasi yang dihimpun Lensa Indonesia, kedua lurah tersebut dicecar soal keluarnya surat dari kelurahan secara sporadik. Karena segala surat menyurat berawal dari kelurahan. “Itu yang menjadi bidikan untuk diungkap, bagaimana surat itu dibikin dan tujuannya untuk apa,” ujar sumber yang enggan disebut identitasnya.

Diakui, Pemkot Surabaya mengeluarkan ijin hingga munculnya sertifikat, berawal dari surat yang dikeluarkan pihak kelurahan yang menjadi dasar acuan.

“Peran lurah dalam hal ini sangat penting, yang menjadi bidikan kenapa kalau tahu asetnya Pemkot Surabaya kok bisa dibuat surat untuk kepentingan lain,” tambahnya sambil mewanti-wanti agar identitasnya dirahasiakan.

Plt Lurah Ngagel, Tomi Ardiyanto dalam kasus ini diperkirakan tidak tahu karena Tomi yang juga Camat Wonokromo itu menjabat tahun 2015. Sementara ia menjadi Plt Lurah Ngagel, baru 1 Maret kemarin.

Kabarnya, Lurah Ngagel saat pelepasan aset berlangsung hingga dikuasai Marvell City di Jl Upa Jiwa sudah tidak menjabat lagi, namun penyidik Kejari Surabaya akan melakukan pemanggilan untuk menguak kenapa surat itu dibikin.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi SH, enggan berkomentar banyak terkait lepasnya aset Pemkot Surabaya itu. “Ini masih penyelidikan, kami memanggil dua lurah untuk pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket),” terang-

Jalan Upa Jiwa di Kelurahan Ngagel, yang diklaim milik Marvel City Mall.

nya. Sebelumnya, penyidik telah memeriksa tiga pejabat Pemkot Surabaya, terkait lepasnya dua aset Pemkot yang diserobot Marvel City Mall di Jl Upa Jiwa dan hilangnya Waduk Wiyung.

Ketiga pejabat yang menjalani pemeriksaan kemarin adalah Kadis Tanah dan Bangunan Maria Theresia Eka Rahayu, Kadis PU Bina Marga Erna Purnawati dan Kabag Perlengkapan Nur Oemiyati.

Penyidik juga telah memeriksa Kadishub Pemkot Surabaya, Irvan Wahyu Drajat. Dalam hal ini, penyidik untuk menguak bagaimana Amdal Lalin Marvell City keluar. Pasalnya Dishub diduga ikut berperan dalam mengeluarkan Amdal Lalin itu.

Tidak itu saja, penyelidik Kejari Surabaya akan terus menguak lepasnya aset di Jl Upa Jiwa. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR), Eri Cahyadi juga diperiksa.

Sementara itu Kejari juga memanggil tiga pejabat Pemer-

intah Kota Surabaya untuk diperiksa. Mereka diantaranya, Kepala Dinas Tanah dan Bangunan Maria Theresia Eka Rahayu, Kadis PU Bina Marga dan Pematusan Erna Purnawati dan Kepala Bagian Perlengkapan Nur Oemiyati.

Ketiganya mendatangi Kejari Surabaya sekitar pukul 09.00 WIB dengan didampingi langsung oleh Kepala Bidang Hukum Pemkot Surabaya, Ira Trusilowati dan para stafnya.

Setibanya digedung Kejari Surabaya, ketiganya langsung masuk ke ruang pidana Pidsus yang terletak dilantai II. Satu jam kemudian, Masing-masing pejabat Pemkot baru diperiksa oleh Penyidik Pidsus.

Erna Purnawati dan Maria Theresia Eka Rahayu diperiksa dalam satu ruangan tapi dengan penyidik yang berbeda, sedangkan Nur Oemayati diperiksa diruang berbeda.

Hingga saat ini, pihak Kejari Surabaya belum memberikan penjelasan seputar acara pemeriksaan terhadap ketiga kepala Dinas tersebut.nrofik

Kasus Pungli Dwelling Time, Mantan Dirut Pelindo III dan Istri Disidang ANTAN Direktur Utama PT Pelindo III Djarwo Surjanto dan istrinya Mieke Yolanda menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (05/04/2017). Djarwo menjadi terdakwa kasus pungutan liar Dwelling Time.

Meski menyandang status terdakwa, Djarwo dan Mieke tidak ditahan oleh Kejaksaan Tanjung Perak dan Majelis Hakim, karena mempunyai riwayat sakit kanker usus.

Dalam sidang pembacaan dakwaan yang diketuai majelis Hakim Ketua Majelis Maxi Sigerlaki, Djarwo didampingi beberapa pengacara kondang asal surabaya, yakni Sudiman Sidabuke, Suhar, Ahmad Riyad dan Abdul Salam.

Saat pembacaan dakwaan, Djarwo dan Mieke yang duduk berdampingan terlihat tenang dan menyimak satu demi satu dakwaan yang dibacakan JPU Katrin.

Dalam dakwaan subsider, pasangan suami istri (pasutri) ini didakwa melanggar Pasal 368 ayat 1 KUHP Tentang pemerasan juncto pasal 55 KUHP. Sedangkan dalam dakwaan primer, mereka didakwa me-

M

Walikota Madiun nonaktif Bambang Irianto.

KPK Limpahkan Berkas Wali Kota Madiun Non-aktif OMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), telah melimpahkan berkas walikota non Aktif Madiun Bambang Irianto, ke Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.

Hal tersebut, diungkapkan oleh Ketua pengadilan Negeri Surabaya Sujatmiko, dimana pihaknya telah menerima berkas perkara tersebut, sejak Senin (3/4/2017) lalu. “Kami terima berkas perkaranya Senin kemarin,” ujarnya.

“Dilimpahkan untuk tiga kasus yang disidik. Yaitu indikasi turut serta dalam pengadaan atau pemborongan, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU),” tambahnya.

Bambang Irianto terjerat kasus korupsi pembangunan pasar besar Madiun tahun

K

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

2009-2012. Selain korupsi, Bambang juga diduga menerima gratifikasi terkait perkara yang sama senilai Rp 50 miliar.

Uang itu diterima Bambang dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Madiun dan pengusaha. Tak hanya berkaitan dengan proyek Pasar Besar Madiun, uang yang diterima Bambang ini juga berkaitan dengan honor pegawai, perizinan, dan hal-hal lain yang diduga tidak sah.

Pada Jumat 17 Februari lalu, Bambang juga ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Wali Kota Madiun nonaktif itu, diduga membelanjakan, mentransfer, memindahkan, dan menyamarkan uang hasil korupsinya ke dalam beberapa aset.nrofik

langgar Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Usai pembacaan dakwaan, Sudiman Sidabuke salah seorang tim penasehat hukum terdakwa sempat mempertanyakan kontruksi dakwaan yang dibuat jaksa. Sudiman mempertanyakan dakwaan primer yang dijeratkan pada kedua klienya.

“Tidak ada korelasi hukumnya antara dakwaan subsider dan primair-nya,” kata Sudiman pada majelis hakim yang diketuai Maxi Sigerlaki.

Kendati demikian, konflik pendapat itu tak dilawan tim penasehat hukum kedua terdakwa. Mereka tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi dan meminta perkara ini dilanjutkan ke tingkat pembuktian.

“Kami tidak ajukan ekspesi, lanjut saja ke pembuktian,” ujar Sudiman disambut ketokan palu hakim Maxi sebagai tanda berahkirnya persidangan.

Terpisah, saat ditanya terkait dakwaan jaksa, Djarwo mengaku menyerahkan proses hukum tersebut ke tim penasehat hukumnya. “Saya serahkan

Mantan Dirut PT Pelindo III Djarwo Surjanto dan istrnya, Mieke Yolanda menjadi menjalani sidang perdana kasus pungli dwelling time.

sepenuhnya proses hukum ini ke tim penasehat hukum saya,” ucapnya sembari meninggalkan area PN Surabaya.

Selain Djarwo dan Mieke, PN Surabaya juga menggelar sidang terdakwa lain dalam kasus ini. Mereka adalah Direktur Pengembangan Bisnis PT Pelindo III, Rahmat Satria serta Direktur PT Akra Multi Karya, Agusto Hutapea.

Sedangkan persidangan terdakwa Firdiat Firman sudah digelar kemarin dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

Terbongkarnya pungli liar Dwelling Time di tubuh Pelindo III ini berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) Mabes Polri terhadap Direktur PT

Akara Multi Karya, Augusto Hutapea, awal November 2016.

Augusto adalah rekanan PT Pelindo III itu ditangkap saat diduga mengambil uang pungli dari importir.

Uang pungli juga mengalir ke pejabat Pelindo III lainya.

Atas pengakuan itu, penyidik akhirnya bergerak dan menggeledah ruang kerja Direktur Operasional Pelindo III, Rahmat Satria.

Kasus ini akhirnya melebar ke mantan Direktur Utama PT Pelindo III, Djarwo Surjanto, dan istrinya, Mieke Yolanda.

Pungli ini diduga berjalan sejak 2014 hingga 2016 dan memperkaya para terdakwa hingga miliaran rupiah.nrofik

KRIMINAL

11

EDISI 173 | 10 - 16 APRIL 2017

Pengedar Uang Palsu Jaringan Surabaya-Madura Diringkus MUNIR (64) asal Kecamatan Camplong, Sampang, Madura, diciduk petugas Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Pria paruh baya yang kini tinggal di Jl Kedinding Lor gang Sedap Malam itu ditangkap lantaran menjadi pengedar uang aspal (asli tapi palsu).

KBO Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak

Iptu Rony Faslah mengatakan, berdasarkan informasi dari masyarakat, pelaku kerap mengedarkan uang palsu di wilayah Kecamatan Kenjeran Surabaya. Modusnya menjual uang palsu Rp 10 juta dengan uang asli Rp 3 juta.

“Laporan tersebut kami selidiki. Setelah berhasil melacak keberadaanya, kami langsung menyergap pelaku di

rumahnya,” terangnya, Rabu (5/4/2017).

Dalam penggeledahan di rumah pengedar uang palsu itu didapat barang bukti pecahan Rp 100 ribu palsu total Rp 20 juta yang disimpan dalam saku depan celana pelaku.

“Pengedar uang palsu itu langsung kami gelandang ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk diperiksa lebih lanjut,”

tambahnya.

D i h a d a p a n p e ny i d i k Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, pelaku mengaku mendapat uang palsu dari seseorang pria bernama Saniri di daerah Tanjung Bumi, Bangkalan. Saniri ini sudah ditetapkan sebagai DPO. “Saya cuma membantu menjualkan dengan upah Rp 500 ribu tiap kali berhasil

WAKIL DEKAN III FKG UNAIR PAKSA ANAK ABG ORAL SEKS

menjual uang palsu Rp 10 juta,” terangnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini Munir dijerat Pasal 36 ayat (2) dan atau ayat (3) UU Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang juncto Pasal 245 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. nnanda Iptu Rony Faslah menunjukkan barang bukti uang palsu.

Pencuri Lyn M Terminal Joyoboyo Didor

SAAT BERDUAAN DI RUANG SAUNA, PELAKU MEMBUKA PAKAIAN HINGGA TELANJANG BULAT. PELAKU MULAI MENGGERAYANGI TUBUH DAN KEMALUAN KORBAN. AKSI CABUL PUN TERJADI. KORBAN DIPAKSA MELAKUKAN ORAL. KS (48) warga Jl Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya ini harus berurusan dengan Sat Reskrim Polrestabes Surabaya. Pasalnya, pria yang menjabat sebagai Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Airlangga (Unair) ini mencabuli anak di bawah umur saat di ruang sauna Celebrity Fitness Lantai V Galaxy Mall.

Diketahui, korban berinisial JSB yang masih berusia 16 tahun. Saat keluar dari tempat sauna sekitar pukul 19.40 WIB. Korban menceritakan ke resepsionis Celebrity Fitness terkait pelecehan seksual yang baru saja dialaminya.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Silitonga mengatakan, sesuai Laporan Polisi di Polsek Mulyorejo, Sabtu (1/4/2017) malam diserahkan oleh pihak Celebrity Fitness ke Mapolsek Mulyorejo.

“Singkatnya, resepsionis menghubungi pelaku menyuruh datang lagi ke tempat fitness, karena kebetulan saat itu pelaku sudah pulang,” ujarnya, Selasa (4/4/2017).

Kemudian, lanjut Shinto, saat pelaku sudah datang, resepsionis pun mengklarifikasi peristiwa tersebut. Dan ternyata benar, pelaku dengan kooperatif mengakui semua perbuatannya.

“Hingga akhirnya manajer tempat fitness tersebut menginginkan permasalahan ini diselesaikan ke Mapolsek

I

Tersangka Arif Setiawan dengan mobil Lyn M hasil curiannya.

Tersangka IKS mengakui perbuatannya mencabuli anak di bawah umur.

Mulyorejo,” ungkapnya.

Masih kata AKBP Shinto, karena memang benar memenuhi unsur pidana, diserahkan ke Sat Reskrim Polrestabes Surabaya, dan selanjutnya dilakukan penyidikan. Sehingga, Minggu (2/4/2017) sekitar pukul 23.30 WIB, pelaku ditetapkan sebagai tersangka.

“Saat diperiksa pun, lagilagi pelaku sangat kooperatif dan benar-benar mengakui perbuatannya, yaitu mencabuli korban yang masih berstatus pelajar kelas X ini,” katanya.

Ditanya apakah ada kelainan jiwa dalam diri pelaku, AKBP Shinto Silitonga masih belum bisa memastikan. Bahkan pihaknya belum sampai sejauh itu. Yang jelas dalam waktu dekat akan dilakukan tes psikologi pada pelaku di RS Bhayangkara Polda Jatim.

“Kemudian, kalau kondisi

korban saat ini sudah stabil.

Namun tetap, korban ada treatment psikologi di RS Bhayangkara untuk korban,” paparnya.

“Yang jelas antara pelaku dan korban ini tak saling kenal, dan saat itu di ruang sauna hanya berdua,” imbuh AKBP Shinto.

Perlu diketahui sebelumnya, Sabtu (1/4/2017), rentang antara pukul 19.00 WIB hingga 20.00 WIB. Pelaku melakukan pencabulan terhadap korban.

Saat itu korban datang ke Celebrity Fitness Lantai IV Galaxy Mall Surabaya dan masuk ke ruang sauna kering, dan kebetulan saat itu sudah ada pelaku di dalamnya. Pelaku dan korban pun sempat terlibat pembicaraan singkat, dan selanjutnya pelaku pun masuk ke ruang sauna basah.

Tak lama, disusul korban yang juga pindah ke ruang sauna basah dan duduk di

sebelah pelaku. Kebetulan, di ruang sauna basah tersebut hanya ada pelaku dan korban saja. Kemudian, pelaku pun membuka pakaian sehingga telanjang bulat. Tak sampai disitu, ternyata pelaku mulai menggerayangi tubuh dan kemaluan korban. Di sanalah aksi cabul akhirnya terjadi, salah satunya melakukan oral.

Korban yang tak nyaman dengan perlakuan pelaku langsung keluar dan menceritakan ke resepsionis tempat fitnes tersebut. Sementara itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang sudah 1 tahun menjabat sebagai Wakil Dekan III FKG Unair ini akan dijerat Pasal 82 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2009 dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun ini.nnanda

TIM Anti Bandit Polsek Wonokromo menangkap seorang pelaku pencurian mobil penumpang umum (MPU) Lyn M di Terminal Joyoboyo, Surabaya. Pelaku tak lain adalah Arif Setiawan (22) warga asal Desa Kemangsen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.

Arif terpaksa ditembak kakinya oleh petugas karena berusaha melarikan diri saat ditangkap. Kapolsek Wonokromo Kompol Arisandi mengatakan, aksi pencurian terjadi di Terminal Joyoboyo Kamis (30/03/2017) malam lalu.

Saat itu, Lyn jurusan Joyoboyo-Jembatan Merah bernopol L 1198 UG atau milik Heriyanto tengah diparkir di dalam terminal dengan kontak (kunci) yang tertinggal di dashboard. Melihat hal

itu, pelaku yang terpengarh minuman keras pun tak mensiasiakan kesempatan. Mobil MPU berwarna hitam itu pun langsung dibawa kabur.

“Modus yang dilakukan tersangka Arif adalah masuk ke terminal dan pura-pura tidur di dalam Lyn yang ditinggal pemiliknya,” kata Kompol Arisandi, Rabu (05/04/2017).

Sementara itu, korban baru sadar mobilnya hilang sehari kemudian karena tidak ada di lokasi parkir. Korban lantas melapor ke Mapolsek Wonokromo. Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan saksisaksi, kata Arisandi, polisi mendapatkan petunjuk bahwa pelaku sedang berada di Sidoarjo.

“Seketika, kami langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku ke daerah Sido-

arjo. Tim Anti Bandit sempat kesulitan melacak jejaknya,” ujarnya.

Menurut Arisandi, pelaku berhasil ditangkap setelah petugas dapat melacak rumahnya. “Pelaku ini residivis. Yang bersangkutan pernah ditangkap polisi karena mencuri uang pada 2013,” tambahnya.

Sementara itu dihadapan petugas, Arif mengaku, dari dulu sudah punya obsesi jadi sopir Lyn. “Kebetulan ban dan akinya sudah saya jual pak. Nah, Lyn ini rencananya akan saya buat muter-muter buat cari penumpang sendiri,” ungkapnya.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, kini Arif dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 6 tahun penjara.nnanda

Pengamen dan Tukang Tatto Batal Pesta Sabu

Hasil Sitaan Polrestabes Surabaya: 17,2 Kg Sabu, 11.730 Ekstasi dan 1220 Happy Five NIT III Sat Reskoba Polrestabes Surabaya yang dipimpin AKP Suhartono kembali menorehkan prestasi gemilang dengan melibas operator narkoba jaringan China dan Malaysia. Tak tanggung-tanggung, barang bukti yang disita jumlahnya fantastis, yakni 17,229 kilogram sabu, 11.730 ekstasi dan 1220 pil happy five.

Tersangka yang diamankan adalah kurir Darma Sulaiman (25) asal Belitung Utara, Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan operator peredaran, Jayus Yudhas (23) asal Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati, Bandung.

Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin mengatakan, prestasi luar biasa ini adalah hasil dari target operasi selama 2 minggu yang dilakukan Sat Reskoba Polrestabes Surabaya yang dikomandani Kasat Reskoba AKBP Roni Faisal.

“Awalnya ditangkap dulu kurirnya dengan barang bukti sabu 8,82 gram. Sehari kemudian, didapatkan sabu seberat 17,229 Kg, 11.730 butir pil ekstasi dan 1.220 butir pil happy five,” ujarnya didampingi Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Muhammad Iqbal, Senin (3/4/2017).

Irjen Pol Machfud Arifin menambahkan, pihaknya berharap dapat menangkap bandar yang lebih besar lagi. “Kami galakkan lebih keras dan tegas

U

lagi sehingga nantinya para bandar narkoba enggan masuk ke Surabaya dan Jawa Timur. Saat ini kami sedang melacak pemesan narkoba yang beli dari dua pelaku ini,” sambungnya.

Ditanya terkait jaringannya, Irjen Pol Machfud menyebut kedua pelaku ini adalah jaringan narkoba internasional.

“Bungkus sabunya berasal dari luar negeri (bertuliskan huruf China),” sebutnya.

Terpisah, Kasat Reskoba AKBP Roni Faisal didampingi Wakasat Reskoba Polrestabes Surabaya Kompol Anton Prasetyo mengatakan, dua pelaku atas nama Darma dan Jayus ini sudah 2 minggu menjadi target operasi. Penangkapan bermula ketika pada Kamis (30/3/2017) sekitar pukul 20.00 WIB, dipimpin langsung Kanit III AKP Suhartono, dilakukan penangkapan terhadap Darma Sulaiman di Jl Raya Rungkut Asri Surabaya dengan barang bukti sabu 8,82 gram.

Dari hasil pemeriksaan, Darma mengaku dirinya baru saja meranjau (kirim sabu dengan menaruh di jalanan) 200 gram dan 1.500 butir pil ineks kepada seorang pemesan atas perintah seorang berinisal JM via chatting BBM. Polisi terus mengembangkan kasus dan mendapat identitas Jayus Yudhas.

“Sehari setelahnya, Jumat (31/3/2017) dilakukan pengembangan, hingga ber-

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Pengamen dan tukang tatto ini gagal pesta sabu.

Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin (berkacamata) bangga dengan hasil tangkapan Sat Reskoba Polrestabes Surabaya.

hasil ditangkap Jayus Yudhas di Hotel Evora Jl Menur Surabaya. Saat itu pelaku sedang menginap bersama istri dan anaknya,” ungkapnya.

Di kamar 511 hotel tersebut, petugas yang melakukan penggeledahan tak dapat apa-apa sehingga bandar besar narkoba itu dikeler ke ke kontrakan pelaku Jayus di Perumahan Purimas Cluster Legian Paradise H/VI, Gunung Anyar Surabaya.

“Nah, dalam rumah tersebut, kami menemukan narkoba dalam jumlah sangat besar. Yakni 34 paket sabu seberat 17,229 Kg, 11.730 butir pil ekstasi, 1220 pil Happy Five, 1 alat pres, 2 timbangan elektrik dan 1 pack kantong plastik klip kosong,” papar Kompol Anton.

Ditanya terkait jaringan peredaran, diduga kedua

pelaku ini masuk dalam jaringan China dan Malaysia. “Kami duga narkoba itu kiriman dari luar negeri. Darma sebagai kurir dan Jayus sebagai operator peredaran. Maksudnya, dia yang menerima kiriman, mengemas dan mengedarkan,” tutup mantan Kapolsek Asemrowo Surabaya ini.

Perlu diketahui, Unit III Sat Reskoba Polrestabes Surabaya yang dipimpin AKP Suhartono tak sekali ini saja mencatatkan prestasi gemilang. Pada Desember 2016, berhasil mengamankan barang bukti 5000 butir ekstasi, disusul pada Januari 2017, sukses mengamankan 5 kilogram sabu dan 7700 butir ekstasi, Februari 7 ons sabu dan sekarang (akhir Maret) 17,229 kilogram sabu, 11.730 ekstasi dan 1220 pil happy five.nnanda

IMAM Syafi’i (28) warga Beji, Pakal, yang berprofesi sebagai pegamen dan Ainul Arif (25) warga Jl Petemon I Surabaya, yang sehari-hari mencari nafkah dari hasil menjadi tukang tatto, diciduk Unit Reskrim Polsek Pakal.

Keduanya tertangkap tangan tengah membawa sabu-sabu seberat 1,30 gram saat melintas di Jl Bukit Palma Surabaya.

Kapolsek Pakal Kompol I Gede Suartika, mengatakan saat itu pihaknya sedang patroli di sekitaran Jl Bukit Palma. Mendadak, ada dua orang berboncengan motor sambil membawa plastik hitam. “Keduanya nampak mencurigakan sehingga kami pepet dan berhentikan. Tiba-tiba as kresek hitam tadi dibuang pelaku,” ujarnya, Senin (3/4/2017).

Melihat itu, anggota Polsek Pakal langsung menyuruh kedua pelaku untuk turun

dari kendaraan dan mengambil kresek tersebut. “Saat kami tanya, keduanya berdalih kresek itu hanya berisi sampah,” sambung Kompol I Gede Suartika.

Tas kresek hitam itu dibuka Syafi’i dan ternyata berisi poket sabu kecil dengan berat 1,30 gram dan satu botol air mineral yang sudah dimodifikasi. Pengamen dan tukang tatto itu lantas mengaku bahwa narkoba itu miliknya dan hendak menggunakan untuk pesta sabu. “Keduanya kami amankan ke Mapolsek Pakal untuk diperiksa beserta barang buktinya,” jelas Kompol I Gede Suartika.

Dari hasil pemeriksaan, keduanya mendapat sabu dari temannya berinisial JAI, yang kini tengah buron. “Mereka mengaku sudah dua kali beli di JAI, satu poketnya Rp 150 ribu. Untuk JAI, saat ini sudah kami tetapkan sebagai DPO

dan sedang dalam pengejaran,” tambahnya.

Sementara itu, di hadapan penyidik Polsek Pakal, Imam mengaku saat itu hendak pesta sabu di tempat kosnya Jl Babat Jerawat Surabaya.

“Saya ngajak Ainul, karena dia teman saya ngamen dulu,” aku pemuda yang sehari-hari sebagai pengamen ini.

Ainul pun juga menambahkan, dirinya baru pertama kali ini mengkonsumsi sabu.

“Saya diajak Syafi’i saja pak, biasanya ya pesta sabu di kosnya Syafi’i,” ujar pria pemuda yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang tatto ini.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya, kedua pelaku ini pun juga dijerat Pasal 112 ayat (1) dan 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal lima tahun kurungan penjara.nnanda

TRAVELLER

12

EDISI 173 | 10 - 16 APRIL 2017

Pesona Secuil Daratan “Takat Segele” di Pulau Moyo

Saat berdiri di bagian tengah kawasan itu, lalu memandang ke arah barat, hanya ada hamparan laut lepas.

Pengunjung berpose ria di Takat Segele Pulau Moyo.

D

ARATAN yang tidak tertutup air laut, sekitar pukul 15.00 Wita, hanya sekitar 6 meter dengan lebar di bagian tengah sekitar 2 meter.

Bentuknya tidak persegi panjang, tetapi lonjong.

Secuil daratan itu dikenal sebagai Takat Segele, pesona wisata lain di kawasan perairan laut Pulau Moyo, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara

Barat.

Perairan di sekitar daratan kecil-mungil itu sangat jernih sehingga bagian dalam ”pulau” supermini tampak jelas. Di luar bagian yang kasatmata karena air sangat jernih adalah perairan dalam, seperti juga perairan di kawasan itu.

Karang-karang bercabang di sekeliling daratan mini yang masuk dalam genus Acropora tumbuh cukup subur. Di Takat Segele, tanpa perlu kacamata renang, ikan-ikan kecil berwar-

na-warni yang bergerak lincah terlihat jelas.

Saat berdiri di bagian tengah kawasan itu, lalu memandang ke arah barat, hanya ada hamparan laut lepas.

Sementara di sisi timur, kawasan hutan konservasi Taman Buru Pulau Moyo terlihat hijau dan masih lebat, serupa dengan daratan Sumbawa di sebelah selatan dan Pulau Medang di utara. Jika mendongak ke atas, langit biru melengkapi pesona kawasan itu.

Kabinet Coffee.co berkomitmen menawarkan kopi asli Indonesia dan terlibat memberdayakan petani lokal.

Kabinet Coffee.co Berikan Kualitas Kopi Asli Indonesia ANYAK sekali orang tidak sadar bahwa negara kita Indonesia adalah salah satu penghasil kopi terbesar dan memiliki kualitas ekspor hingga manca negara. Kabinet Coffee.co Surabaya hadir menawarkan cita rasa kopi Indonesia asli hasil eksplorasi dari seluruh penjuru nusantara. Salah satu kopi istimewa yang ditawarkan adalah khas biji kopi yang berasal dari Papua, Indonesia Timur.

Selain memberikan kualitas kopi asli pilihan, Kabinet Coffee.co Surabaya yang terletak di Pakuwon Square AK 26 Jl. Yono Soewoyo ini, juga berkomitmen terlibat langsung dalam pemberdayaan petani lokal, baik itu dari segi pengetahuan, teknologi maupun cara proses biji kopi yang tepat untuk mendapatkan biji kopi terbaik.

“Kami senang dapat terlibat langsung dalam memberdayakan kopi di nusantara.

Banyak perjalanan kopi yang kami dimulai dari pemetikan di pohon, proses buah kopi, roasting dengan fasilitas terbaik, sampai penyajian oleh barista yang terlatih,” kata Roni Mardianto Manager Kabinet Coffee.co kepada Lensa Indonesia.

Artinya, Roni menjelaskan peran Kabinet Coffef.co tidak hanya memasarkan kopi Indonesia tapi juga memiliki Konsep dan misi untuk memajukan kopi Indonesia baik di pasar nasional maupun internasional. Karena itu, selain bahan baku biji kopi berkualitas, proses yang dilakukan menggunakan keahlian khusus dan peralatan standar Internasional agar bisa menyajikan cita rasa kopi yang bermutu.

“Bahkan untuk proses roasting dilakukan dengan keahlian dan pengontrolan kualitas yang tinggi, menggunakan mesin roasting terbaik dari Jerman untuk dapat menghasil-

B

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

kan biji kopi yang konsisten, dengan rasa maupun aroma yang diinginkan,” ujar pria yang dikenal ahli dalam rosting kopi ini.

Selain itu, Kabinet Coffee Co. juga menyediakan biji kopi pilihan baik untuk konsumen ritel maupun horeka (hotel, restoran dan kafe). Hal ini juga didukung dengan sesi pelatihan dalam pembuatan dan penyajian kopi untuk memastikan kopi yang dihasilkan memiliki standard yang memuaskan.

Berbagai jenis biji kopi pilihan dari pelbagai penjuru Nusantara Indonesia tersedia, supaya pecinta kopi dapat menikmati keunikan biji kopi dari masing-masing daerah.

Diantaranya Aceh Gayo, Jawa Barat Malabar, Toraja Sapan, Sumatra Mandeling, Papua Wamena, Sumatra Simalungun, Sumatra Solok Minang, dan Bali Kintamani.

“Kopi kami kopi Indonesia. Itulah motto Kabinet Coffee.co hadir di Surabaya dengan konsep sebagai rumah kopi dengan terlibat langsung hingga melakukan eksplorasi seluruh nusantara mencari biji kopi terbaik,” katanya.

Untuk fasilitas di rumah kopi Kabinet Coffe.co, pengungung bisa menikmasi suasana santai dilantai pertama dan bisa melihat ruang produksi. Selain ruang roasting, juga ada showroom yang menjual alat-alat dan biji kopi bagi para penikmat kopi yang ingin membeli untuk persediaan kopi di rumah.

Sedangkan untuk lantai dua, terdapat Cafe dengan interior dan suasana modern.

Dimana penikmat kopi dapat mencicipi berbagai jenis hidangan kopi dan minuman, snack dan juga makanan utama. Kabinet Coffee Co. juga menyediakan ruang khusus yang dapat digunakan untuk acara-acara seperti ulang tahun, seminar, pertunangan, dan lain sebagainya.nwan

Takat Segele berarti gundukan kerikil karang. Pulau supermini itu seperti pulau gosong yang ditemui di tempat-tempat lain di Indonesia, seperti Kepulauan Seribu di Jakarta atau Karimunjawa di Jawa Tengah, dan biasanya terbentuk oleh endapan pecahan karang, koral, dan hewan laut lain.

Menurut Ikhsan Adi Maulana (35), anak buah kapal cepat (speedboat) Bintang Moyo, kapal sewaan yang melayani penyeberangan ke Pulau Moyo, gundukan kerikil karang itu merupakan sisa-sisa pengeboman ikan di perairan laut Pulau Moyo, sekitar tahun 1995 silam. ”Karang-karang yang mati akibat pengeboman dihantam arus dari berbagai arah, kemudian berkumpul di tengah.

Tetapi, saat ini, di sekitar Takat Segele tidak semua karang mati.

Masih banyak juga karang yang hidup,” kata Ikhsan.

Takat Segele terletak seki-

tar 3 kilometer dari Labuhan Haji, desa yang menjadi salah satu tempat berlabuhnya kapal penyeberangan di Pulau Moyo.

Saat air pasang, terutama pada sore hari, Takat Segele hanya terlihat bagian ujungnya, seperti pada Selasa petang itu.

Saat air surut akan terlihat gundukan setinggi 2 meter.

Berbagai kegiatan bisa dilakukan wisatawan di Takat Segele yang luasnya sekitar 1 hektar, seperti berenang, selam permukaan (snorkeling), dan menyelam.

Area snorkeling memiliki kedalaman sampai 3 meter melingkari Takat Segele, sedangkan untuk menyelam 15-25 meter.

Sudarmadi (34), warga Labuhan Haji yang juga pemilik kapal Bintang Moyo, mengatakan, Takat Segele menjadi salah satu favorit wisatawan, baik domestik maupun asing, yang berkunjung ke Pulau Moyo. ”Para wisatawan mendapat

Bus Bersejarah di Bangka Disulap Jadi Transportasi Wisata

informasi tentang Takat Segele dari internet. Jadi, begitu tiba di Moyo, mereka biasanya langsung menanyakan dan meminta diantarkan ke Takat Segele,” kata Sudarmadi.

Takat Segele memang menjadi bagian dari paket wisata yang ditawarkan bagi wisatawan yang datang ke Moyo.

Tak hanya wisata air, wisatawan juga dapat menikmati matahari tenggelam (sunset) dari atas kapal. ”Pengunjung dapat berada di Takat Segele hingga maghrib,” kata Sudarmadi.

Selain Takat Segele, Moyo tentu saja memiliki banyak obyek wisata lain yang tak kalah indah. Sebut saja Air Terjun Mata Jitu yang populer dan menjadi tujuan utama serta pernah dikunjungi Putri Diana dari Inggris.

Obyek lain adalah Pantai Tanjung Pasir dengan pemandangan matahari terbit dan Gunung Tambora serta Pantai

Pownis dipamerkan pada InCUBUS 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara, 29 Maret-2 April 2017.

Persatuan Oto-oto Warga Negara Indonesia. Bus ini istimewa karena mayoritas badannya terbuat dari kayu. Mulai dari tempat duduk, pintu, dan jendela Pownis menggunakan kayu jenis ubak atau medang, mentangor, dan menggris.

“Pownis beroperasi pada era 1970-an, 1980-an, sampai 1990-an dengan rute Pangkalpinang-Sungailiat. PenumpHal itu dikisahkan Kepala Dinas angnya beragam, warga pribumi hingga keturunan Tionghoa yang bekerja di tambang. Waktu itu ada 53 unit mobil yang beroperasi,” tutur Akhmad di sela-sela konferensi pers, Kamis (30/3/2017).

Pownis menggunakan mesin merk Mitsubishi, Daihatsu, dan GMC dengan bahan bakar solar dan bensin. Pada umumnya Pownis dicat Pownis beroperasi pada era 1970-an, 1980-an, sampai 1990-an dengan rute dengan warna merah Pangkalpinang-Sungailiat. untuk kepala mobil dan kuning untuk Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan badan mobil.

Pada tahun 2000, Pownis hanya Olahraga (Disbudparpora) Kota Pangkalpinang, Akhmad Elvian. Sebagai tersisa sekitar tujuh unit. Hingga akhperwakilan dari pemerintah daerah Kota irnya pada 2016, PT Timah Persero Tbk Pangkalpinang di Pulau Bangka, Akhmad mengumpulkan Pownis yang tersisa. bangga mempersembahkan Pownis ke- Merenovasinya kembali, hingga menjadi pada para pengunjung Indonesia Classic kendaraan yang layak dinaiki.

“Mulai Januari 2017, dua unit PowN Unique Bus (InCUBUS) 2017 di Hall B-C JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara. nis yang tersisa digunakan sebagai bus Pownis merupakan akronim dari wisata. Pengunjung bisa naik di Museum

“Waktu beroperasi tahun 1970-an, penumpang yang memutuskan mau menaikkan barang apa. Sebelumnya dia tanya dulu, ‘Pak, boleh tidak naikkan kasur? Boleh tidak naikkan ayam?’ jika boleh oleh sopirnya, semua barang naik saja ke atas Pownis.”

Ai Manis dengan hamparan pasir putih dan spot terbaik untuk menikmati matahari terbenam.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mendorong pengembangan pariwisata di Pulau Moyo.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Muhammad Ikhsan menuturkan, saat ini ada empat investor yang telah mengajukan izin lokasi untuk membangun hotel di Pulau Moyo.

Sayang, infrastruktur jalan di pulau itu, terutama yang menuju Air Terjun Mata Jitu, masih sangat buruk karena masih berupa tanah berbatu.

Pemkab Sumbawa berencana menambah jumlah kapal yang berlayar secara rutin dari Sumbawa ke Pulau Moyo melalui kerja sama dengan investor. Hal itu dilakukan untuk memudahkan mobilitas wisatawan ke Moyo.nzak/hrs

Timah, Kota Pangkalpinang, dan berkeliling 15 destinasi wisata sejarah,” tutur Hikmat Slamet, Sekretaris Pengurus Museum Timah Indonesia dalam kesempatan yang sama.

Pownis pun hidup kembali. Kendaraan bersejarah khas Pulau Bangka itu kini beroperasi tiap akhir pekan. Kapasitas tempat duduknya sekitar 25 orang, dengan waktu perjalanan berkeliling antara 45-60 menit.

Asyiknya, wisatawan tak dipungut biaya sepeser pun untuk berkeliling Pangkalpinang naik Pownis. Di perjalanan pun, pemandu dari Disbudparpora Kota Pangkalpinang dan Himpunan Pemandu Wisata Kota Pangkalpinang siap menjelaskan bangunan-bangunan bersejarah yang dilewati.

“Tentunya berkeliling dengan kecepatan antara 5-10 Km/jam. Beroperasi hanya dua hari karena hari-hari lainnya butuh perawatan ekstra, maklum sudah tua (busnya),” tambah Hikmat.

Pada pameran InCUBUS 2017, Pownis menarik banyak perhatian pengunjung.

AM Fikri selaku Project Coordinator InCUBUS 2017 mengatakan bahwa Pownis adalah contoh menarik bagaimana sejarah “dihidupkan” kembali lewat pariwisata.

“Contoh yang menarik, termasuk soal sinergi dengan pemerintah daerah. Pownis bisa jadi contoh bahwa bus tua bisa digunakan kembali untuk memperkenalkan sejarah, juga untuk nostalgia,” tambahnya.nsr/kom

INSPIRASI USAHA

13

EDISI 173 | 10 - 16 APRIL 2017

Travelmie, Berawal dari Hobi Camping Menjadi Bisnis Menggiurkan Konsep dari hobi camping ini diwujudkan dalam bisnis kuliner. Travelmie, yaitu resto dengan suasana perkemahan lengkap dengan tenda dan aneka perlengkapan camping lainnya.

DE bisnis bisa datang dari mana saja. Salah satunya dari hobi camping alias berkemah. Lewat hobi ini, 5 sahabat yaitu Herry, Bara Al Azis, Mutiara Sufi, Masruri Abdullah, dan Achmad Fathoni, bekerja sama menuangkan ide kreatif menjadi sebuah bisnis.

Berawal dari hobi camping di gunung, mereka berlima kemudian memiliki konsep unik, yakni membawa suasana berkemah di pegunungan, ke daerah perkotaan.

Konsep tersebut diwujudkan dalam bisnis kuliner bernama Travelmie, yaitu resto dengan suasana perkemahan lengkap dengan tenda dan aneka perlengkapan kamping lainnya.

Salah seorang di antara mereka, Herry, bercerita, mulanya ia dan 4 sahabatnya itu tak berniat membuka bisnis kuliner, melainkan ingin membuka biro perjalanan. Namun karena beberapa alasan, seperti tak punya waktu dan lain sebagainya, rencana itu tak berjalan.

Malah Sebaliknya, mereka justru meraup cuan dari bisnis kuliner. Awalnya, Travelmie dijajakan hanya dengan menggunakan gerobak seadanya, dan menyiapkan tenda-tenda di pinggir jalan, di kawasan Cipondoh, Tangerang, pada 2014 silam.

“Dulu walaupun kecil kita pakai gerobak, terus ada tendanya 10, kita pasang tenda di pinggir jalan, sampai bikin macet. Ternyata antusiasmenya tinggi, dan akhirnya kita fokus ke bisnis ini,” cerita Herry.

Setelah kurang lebih 6 bulan, mereka akhirnya memutuskan mencari tempat baru yang lebih besar. Pada Juni 2015, mereka memindahkan dan mengembangkan bisnisnya ke Jalan Kisamaun, Pasar Lama, Tangerang.

Setelah pindah, bisnis mer-

I

eka kian moncer. Dari modal awal sebesar Rp 30 juta, Kini mereka bisa meraup omzet hingga Rp 300 juta per bulan.

“Pertama kali itu modalnya Rp 30 jutaan, untuk beli perlengkapan segala macam, seperti tenda, peralatan masak dan gerobaknya juga. Terus jualan dapat keuntungan selama 6 bulan sekitar 40 juta, ditambah modal masing-masing untuk bisa pindah ke sini (Pasar Lama). Sekarang omzet kita kisaran Rp 180 juta sampai Rp 300 juta/bulan,” terang Herry.

Mereka tak menyangka bisnis kuliner ini laris manis. Pasalnya, lima sekawan imo tak punya latar belakang kuliner sama sekali.

Namun, karena serius dalam berusaha, mereka akhirnya bisa berhasil. Bahkan, mereka berani keluar dari pekerjaannya masing-masing, sehingga bisa fokus ke Travelmie.

“Kita sebenarnya basic-nya bukan orang kuliner dan marketing. Tiga orang dari IT, satu orang psikologi, satu lagi kesehatan masyarakat. Jadi enggak ada yang nyambung di bisnis ini. Akhirnya kita belajar banyak dari orangorang, ikut seminar, sampai ikut ibu-ibu belajar kue untuk tambah ilmu,” cerita Herry.

“Karena antusiasme bisnis ini tinggi, kita Istiqomah, keluar kerja semua, demi jalanin bisnis travel mie ini. Itu mutusin keluar kerja pas kita jualan masih pakai gerobak. Sampai sekarang kita enggak ada yang kerja,” sambung Herry.

Selain di Tangerang, kini mereka bahkan telah memiliki cabangcabang Travelmie di 3 daerah lainnya. Ada di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Surabaya, hingga Malang, Jawa Timur. Mereka pun berencana untuk menambah cabang lainnya.

“Setelah pindah ke sini, kita punya pikiran untuk tambah tempat

Kita sebenarnya basic-nya bukan orang kuliner dan marketing. Tiga orang dari IT, satu orang psikologi, satu lagi kesehatan masyarakat. Jadi enggak ada yang nyambung di bisnis ini.

HERRY Satu dari lima Pemilik Travelmie

lain lagi, akhirnya kita punya satu lagi di Jakarta, di Pasar Minggu dekat asrama Brimob. Itu Juni 2016. Habis itu kita ngebut lagi, dan bulan November kita buka di Surabaya, tapi Surabaya sistemnya franchise, terus kita buka lagi Februari kemarin di Malang. Kita sedang mau garap satu tempat lagi, di Sidoarjo atau Yogyakarta,” terang Herry.

Herry menjelaskan, di Travelmie sendiri ada berbagai menu yang ditawarkan, dengan kisaran harga yang relatif terjangkau, yakni di bawah Rp 40 ribu.

“Harga menu kita di bawah Rp 40 ribuan, jadi kita melihatnya dari kemampuan kalangan bawah.

Untuk menu, karena namanya Travelmie ini, jadi menu utamanya ada mie. Kenapa mie? karena kalau kita camping paling praktis itu makan mie. Terus ada minumannya, itu kreasi sendiri, pakai nama-nama kepencita-alaman, atau nama-nama alam. Seperti Mojito gunung di Sulawesi, Sagara atau Danau Sagara,” jelas Herry.

Meski boleh dibilang sukses, bukan berarti tak ada tantangan dalam menjalankan bisnis. Herry menuturkan, mereka berlima harus putar otak supaya Travelmie tetap eksis. Salah satunya ialah dengan memberikan berbagai inovasi.

“Karakter konsumen atau karyawan itu berbeda-beda. Dan orang Indonesia ini gampang bosan sebenarnya. Jadi kalau ada hal yang baru, dia mau datangi, kalau sudah beberapa kali didatangi dia bosan. Makanya kita harus siapkan inovasi baru, misalnya dari menu, kadang 3-4 bulan kita ganti menu.

Dari Travelmie sekarang kita sudah punya sekitar 100 pegawai dari empat tempat, di sini (Tangerang), Jakarta, Surabaya, dan Malang,” pungkas Herry.ang/dt

Lulusan SMP Sukses jadi Pengusaha “Dreamcatcher”

EKSPOR TELUR IKAN TERBANG BEROMZET RP 160 MILIAR

Nindya, pemilik Nindy H&D Craft dari Surabaya memperlihatkan dreamcatcher buatannya.

ENERASI milenial identik dengan mimpi tanpa batas. Perempuan kelahiran 1993 Nindya menjadi salah satu contohnya. Berhenti di bangku sekolah menengah pertama (SMP) membuat Nindya tidak pernah lupa mengejar mimpinya untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain.

Caranya sederhana. Hanya dengan membuat video tutorial pembuatan kerajinan tangan.

Melalui media tersebut, Nindya ingin membagikan ilmu yang ada pada dirinya demi mempertajam skill para pengrajin yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Ada hal yang lebih penting daripada mengejar materi, yaitu berbagi,” terang pengrajin dreamcatcher asal Surabaya ini.Sebelum mencapai mimpi mulianya tersebut, Nindya menggeluti bisnis dreamcatcher-nya melalui situs jual beli online, Tokopedia. Jutaan rupiah

G

per bulan kini dihasilkan lewat kedua tangan terampilnya.

Cerita di balik bahan baku dreamcatcher buatannya juga tidak kalah menarik.

Selain sangat mengutamakan kualitas, manik-manik yang ia gunakan sebagai salah satu bahan dasar didatangkan dari Banjarmasin dan Jombang, dari desa pengrajin manik-manik daur ulang. Hasilnya pun cenderung unik karena Nindya selalu menuangkan kepribadian dan cintanya akan berkarya ke setiap dreamcatcher yang dihasilkan.

Ia lantas berharap bisa menuangkan semangat mengejar mimpi kepada setiap pembeli yang menghargai produknya.

“Bagi saya, mimpi tanpa batas dimulai dari Tokopedia,” tutur Nindya.

Perekonomian keluarga yang jauh dari kata cukup membuat Nindya berhenti menimba pendidikan formal di bangku SMP. Tidak berhenti sampai di

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

situ, Nindya kemudian harus menjalani pekerjaan serabutan, mulai dari SPG hingga pelayan restoran dengan gaji yang tidak seberapa.

Menikah dan memiliki anak di usia muda menuntutnya bekerja lebih keras demi memberikan penghidupan yang layak bagi si buah hati. “Namun sulit sekali mencari pekerjaan dengan latar belakang pendidikan hanya SMP,” kata Nindya.

Nindya akhirnya memutuskan tidak lagi bekerja, namun menciptakan peluangnya sendiri, dimulai dari Tokopedia.

Ia membuka toko onlineNindy H&D Craft.

“Hasilnya ganda. Selain bisa mengamati perkembangan anak secara intensif, saya juga bisa memilki penghasilan yang memadai,” tutup Nindya.

Nindya adalah salah satu pebisnis online yang berhasil membuktikan bahwa internet bisa mengubah hidup seseorang.apr

Produksi telur ikan terbang di Takalar, Sulawesi Selatan.

EMBAGA Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank semakin fokus membiayai sektor Usaha Kecil Menengah berbasis Ekspor (UKME).

Salah perusahaan berskala UKME yang telah merasakan pembiayaan dari Indonesia Eximbank adalah PT Boddia Jaya. Perusahaan ini merupakan eksportir produk telur ikan terbang di Desa Boddia, Takalar, Sulawesi Selatan.

Direktur Utama Boddia Jaya, Parawansyah Dg. Lapang, mengatakan atas pembiayaan dari Indonesia Eximbank, perusahaannya bisa menampung hasil tangkapan telur ikan terbang dari seluruh nelayan di wilayah sekitar.

“Masyarakat di sini memang mata pencaharian utamanya dari telur ikan terbang. Jadi pembiayaan ini sangat dibutuhkan,” tuturnya di Takalar, Su-

L

lawesi Selatan, belum lama ini.

Lapang mengatakan, saat ini pihaknya sudah membina 700 unit kapal nelayan di Desa Boddia. Lewat pinjaman awal Rp 75 miliar yang diberikan oleh Indonesia Eximbank 2 tahun yang lalu, Boddia Jaya kini tidak hanya bisa menampung hasil tangkapan, tapi juga bisa menyalurkan pinjaman kepada para nelayan.

“Kami bisa berikan pinjaman Rp 75 juta untuk modal awal nelayan. Itu untuk perbaiki kapal, sampai modal dia berlayar. Karena untuk menjaring telur ikan terbang bisa sampai 1 bulan berlayar,” imbuhnya.

Pola pembayarannya juga dibuat cukup mudah, pihaknya hanya mengenakan bunga 10% tanpa batas waktu yang diambil dari total hasil tangkapan yang dijual ke Boddia Jaya.

“Jadi misalnya dia tangkap hasil tangkapannya sampai Rp 100 juta kita potong Rp 10 juta, setelah itu kita potong Rp 75 juta pinjamannya, sisanya Rp 15 juta untuk mereka. Itu untuk modal awal,” terang Lapang. Tahun lalu, Boddia Jaya mampu menyerap hasil tangkapan telur ikan terbang sebanyak 700 ton untuk satu musim. Dalam satu tahun ikan terbang hanya bertelur sepanjang Mei hingga September.

Hasil tampungan telur ikan terbang tersebut, dia ekspor ke Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan China, dengan harga jual US$ 40 per kilogram (kg) atau sekitar Rp 520 ribu (kurs Rp13.000).

Menurut data Indonesia Eximbank, tahun lalu Boddia Jaya berhasil mengantongi omzet hingga Rp 160 miliar. “Kita beli dari nelayan sekitar Rp 410 ribuan,” tukasnya.dan/dt

OTONOMI

14

EDISI 173 | 10 - 16 APRIL 2017

INDONESIA TERJADI KRISIS KETAULADANAN NASIONAL

SATU JUTA UMAT ISLAM DI JATIM GELAR ISTIGHOTSAH KUBRO

Tjaturina Wihandoko Ketua P2TP2A Jombang memberikan keterangan.

P2TP2A Intensifkan Tim Satgas untuk Minimalisir Kasus KDRT di Jombang

PWNU Jatim menggelar Istighosah Kubro yang bakal dihadiri lebih dari satu juta umat Islam se-Jatim.

Istighotsah kubro ini terakhir diadakan pada 21 tahun yang lalu. Kini, cara ini digelar karena Indonesia kembali dilanda krisis, khususnya krisis ketauladanan nasional.

ENGURUS Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur bakal menggelar pengajian akbar atau disebut dengan istilah istighotsah kubro. Acara besar ini ditempatkan di GOR Sidoarjo, Minggu (9/4/2017) yang dihadiri lebih dari satu juta umat Islam se-Jatim.

Ketua PWNU Jatim KH Mutawakkil Alallah mengatakan acara istighotsah kubro ini terakhir diadakan pada 21 tahun yang lalu, tepatnya pada Desember 1996. Pada waktu itu setelah diadakan istighotsah, dua tahun kemudian terjadi krisis moneter berkepanjangan dan reformasi di Indonesia.

PWNU menilai tujuan digelarnya acara ini karena Indonesia kembali dilanda krisis, khususnya krisis ket-

P

auladanan nasional.

“Dalam istighotsah kubro nanti para ulama dan kiai NU akan menyampaikan maklumat untuk mengarahkan umat Islam dan seluruh elemen bangsa dalam rangka menguatkan kembali bangunan keagamaan dan kebangsaan di tanah air,” kata Mutawakkil saat konferensi pers di Kantor PWNU Jatim, Kamis (6/4/2017).

Nantinya para peserta istighotsah kubro nantinya diwajibkan memakai kostum putih-putih. Selain itu, istighotsah kubro digelar bertepatan dengan hari lahir NU ke-94 berdasarkan kalender hijriyah.

“Istighotsah dilaksanakan atas dasar permintaan para kiai sepuh NU, para syuriah PWNU dan PCNU, serta kiai pesantren,” ujarnya.

Ditambahkan KH Ali Mashuri (Gus

Ali), posisi NU itu ibarat payung yang berdiri di tengah-tengah untuk memayungi umat dari hujan dan panas.

“Fungsi payung itu adalah untuk mengayomi, tidak berpihak ke kiri maupun ke kanan dan payung tersebut harus lebih besar daripada yang dipayungi,” kata Gus Ali mengibaratkan.

Karena itulah para kiai NU, lanjut Gus Ali, mengajak umat muslim untuk berdoa dan istighotsah bersama yang diyakini bahwa kekuatan doa sangatlah besar. Banyak hal yang seakan tidak bisa diselesaikan secara rasional tapi mampu ditembus dengan kekuatan berdoa kepada Allah.

“Istighotsah ini juga jadi edukasi.

Seperti inilah cara kiai NU demo, bukan turun ke jalan-jalan,” cetusnya.

Untuk tema istighotsah kubro kali ini ialah ‘Mengetuk Pintu Langit,

Menggapai Nurullah’. Para petinggi PBNU juga dijadualkan datang dan memberikan tausyiah, yakni Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj. Pihaknya menegaskan acara istighotsah ini adalah murni kegiatan keagamaan, tidak ada unsur politik apapun.

“Sehingga nanti dipastikan tidak ada pidato atau sambutan dari tokohtokoh politik. Pejabat atau politikus boleh hadir tapi tidak untuk menyampaikan sambutan. Hanya ada kiai kita di NU itu yang diberi kesempatan naik podium menyampaikan amanah dan taushiyah,” pungkasnya.

Istighotsah kubro yang yang diinisiasi PWNU ini juga murni dari swadaya warga Nahdliyin yang mengedepakan kemandirian umat.sarifa

KASUS yang melibatkan anak dan perempuan dalam setahun terakhir di Kabupaten Jombang cukup tinggi. Sebanyak 149 anak dan 100 perempuan bermasalah dengan hukum, sehingga Pemerintah Kabupaten Jombang membentuk satuan tugas untuk menekan tingginya angka keterlibatan perempuan dan anak dalam masalah hukum.

Menurut Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Dinas Sosial, Nur Aini mengatakan dalam setahun terakhir memang angka anak bermasalah dengan hukum cukup tinggi baik itu korban dan saksi atas permasalahan hukum.

Dari jumlah kasus tahun lalu saja mencapai 149 kasus yang mendapatkan pendamping dari dinas sosial.

“Sementara kasus yang melibatkan kaum perempuan di Kabupaten Jombang mencapai 100 kasus.” Jumlah ini cukup tinggi untuk kasus kekerasan terhadap perempuan (KDRT) mencapai 83 kasus yang sebagian sudah ditangani pihak kepolisian, sedangkan kasus Human Trafickcing 1 kasus dan 16 kasus pekerja migran bermasalah (PMB),” bebernya kepada Lensa Indonesia, Selasa (4/3/2017).

Ia mengungkapkan problem permasalahan yang menyangkut anak dan perempuan tidak berhenti begitu saja. Sepanjang bulan januari sampai dengan maret saja dari data yang diterima ada 30 kasus dengan kategori kasus diantaranya Human Trafickcing 1 kasus, pencabulan lima kasus hingga kasus penganiayaan dan mucikari ada dua kasus.

Sementara itu, Ketua P2T-

P2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Tjaturina Wihandoko mengatakan akan berusaha keras dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak juga permasalahan hukum.

“Untuk itu, kita akan maksimalkan satuan tugas yang akan dibentuk setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang,” terangnya.

Memang cukup berat dengan target Zero atau nol kasus. Namun, sejauh ini sudah ada langkah dan tahapan yang dilakukan dengan menggandeng beberapa pihak yakni Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat. “Kita akan menjalin sinergi dengan berbagai instrumen dan juga kita bentuk satgas di Kecamatan untuk mengintensifkan posko sambung rasa disetiap desa,” urainya.

Agar ini berjalan maksimal dalam menekan angka itu peran serta masyarakat juga dilibatkan karena berjalan sendiri belum cukup. Sehingga celah untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah tidak ada lagi. “Walaupun kasus-kasus ini pasti terjadi, seyogyanya kita bisa meminimalisir,” tuturnya.

“A p a l a g i d i J o m b a n g mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak atau Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jombang sendiri ini bisa kita minimalisir dengan melakukan sosialisasi melalui tim satgas pada posko sambung rasa disetiap desa.

Sehingga bisa kedepan bisa Zero kasus,” pungkasnya.obi

Tim Bangun Rumah Penampungan di Lokasi Bencana Ponorogo PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab), Polri dan TNI, mulai membangun rumah penampungan sementara untuk 19 keluarga pengungsi yang saat ini masih ditampung di rumahrumah penduduk, di dua lokasi berbeda sampai bantuan rumah tinggal permanen didirikan, Jumat (7/4/2017).

“Hari ini stok material datang dan diharapkan besok pembangunan rumah relokasi sementara bisa dimulai,” kata Dandim 0802 Letkol Inf Slamet Sardjianto dikonfirmasi di lokasin rumah permanen. Slamet mengaku, teknis pengerjaan pembangunan akan dilakukan secara bergotong-royong

dengan melibatkan jaringan relawan yang datang membantu di lokasi bencana tanah longsor Desa Banaran. Yakni antara TNI, Polri dan relawan yang lainnya.

Slamet menjelaskan, pembangunan rumah relokasi sementara membutuhkan waktu antara dua hari. Dengan setiap

titik melibatkan sekitar 50 tenaga relawan. “Paling tidak Minggu sudah selesai. Lebih cepat lebih baik,” tambahnya.

Dia mengaku, ada dua titik rumah relokasi sementara yang bakal dibangun di tanah warga yang telah disewa selama enam bulan dengan biaya kontrak Rp14 juta per lokasi/titik.

“Bangunan ini nanti diperkirakan berukuran 10 x 10 meter dengan luas kamar masing-masing keluarga mungkin sekitar 3 x 4 meter,” katanya.

Slamet, memastikan bangunan dibuat semipermanen, dengan diberi lantai disemen namun dinding sebagian menggunakan material kayu. Untuk

rumah relokasi sementara di titik A yang ada di bawah direncanakan untuk sembilan keluarga sementara di atas yang berada di posko induk tanggap darurat bencana diproyeksikan untuk 10 keluarga.

“Di bawah nanti dibangun dengan konstruksi sembilan kamar untuk sembilan KK

yang dibuatkan masing-masing kamar terpisah ukuran 3 x 4 meter atau 4 x 4 meter dengan lima MCK (mandi cuci kakus).

Sementara di atas dibuat 10 ruang untuk 10 KK dengan lima MCK dan satu atau dua dapur bersama,” paparnya.bj

HUT PMK, Satpol PP dan Satlinmas Ditandai Lomba ERINGATAN HUT Pemadam Kebakaran ke 98, Satuan Polisi Pamong Praja ke 67, dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke 55 di halaman Pemkab Tulungagung, Selasa,(4/4/2017) ditandai dengan upacara dan lomba Satuan Perlindungan Masyarakat antar kecamatan se Kabupaten Tulungagung berlangsung lancar.

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE.MSi menjelaskan, Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat memiliki 3 panji atau lambang satuan. Diharapkan tugas mulianya dapat dijalankan oleh

P

seluruh anggota, sehingga dapat memberikan pelayanan dasar dan perlindungan kepada masyarakat menjadi lebih baik serta tulus demi mewujudkan rasa tentram, tertib dan aman.

Syahri Mulyo selaku Inspektur Upacara menambahkan Kabupaten Tulungagung pada tahun 2018 nanti akan melaksanakan Pemilu Kepala Daerah, Satpol PP hendaknya bisa mengawal proses demokrasi ini sehingga dapat berjalan dengan baik, aktif berpatroli melakukan pengamanan aset dan juga membantu penertiban alat peraga dan alat kampanye pasangan calon serta siap

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo memperingati HUT PMK, Satpol PP dan Satlinmas.

siaga menjaga ketentraman dan ketertiban umum selama berjalannya proses pemilihan kepala daerah. Begitu juga para anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, hendaknya segera mempersiapkan diri dan secara sukarela membantu pengamanan di tempat pemungutan suara .

Ke depannya, semoga kondisi Kabupaten Tulungagung yang kondusif ini, dapat terus terbina dengan sinergi yang baik antar penyelenggara pemerintahan dan partisipasi masyarakat yang aktif untuk mewujudkan harmonisasi yang indah dalam kehidupan berbangsa dan ber-

Kabiro Kediri: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Nanang Wartawan Trenggalek: Setiowati Wartawan Bojonegoro: Triyono, Haribono, Abdul Azis, Agus Budiono Wartawan Sampang: Moch. Yusuf, Laili Purnomo Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT Aksara Grafika Surabaya, Jl. Raya Berbek No 45 Waru - Sidoarjo, Tlp (031) 8678318 (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

negara.

Lomba Satuan Perlindungan Masyarakat antar kecamatan se Kabupaten Tulungagung diikuti 19 kecamatan dalam lomba kerapian pasukan ini hadiah lomba kepada pemenang diserahkan oleh Bupati Tulungagung. Kepada juara harapan III Satuan Perlindungan Masyarakat Kecamatan Gondang, juara harapan II Kecamatan Ngunut, juara harapan I Kecamatan Kedungwaru. Satuan Perlindungan Masyarakat Kecamatan Kauman juara III, Kecamatan Tulungagung juara II dan juara I adalah Kecamatan Karangrejo. nang

OTONOMI

15

EDISI 173 | 10 - 16 APRIL 2017

Perpustakaan Terbaik Indonesia Ada di Pamekasan

Bupati Riyanto Beri Kelambu Anti Nyamuk Malaria DALAM rangka melindungi kesehatan masyarakat dari serangan nyamuk malaria, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar memberikan kelambu anti nyamuk malaria secara gratis sebanyak 300 buah pada masyarakat yang tersebar pada desa – desa di pesisir selatan Blitar.

Bupati Blitar Drs. Rijanto, MM di Desa Serang, pada saat bersamaan wakil Bupati Marhaenis memberikan kelambu anti malaria secara simbolis untuk masyarakat di Desa Tam-

bakrejo.

Selain untuk 2 desa tersebut, juga diperuntukkan pada warga di Desa Ringinrejo Kec. Wates, Desa Bululawang Kec. Bakung, Selasa tanggal 4 April 2017.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi terjangkitnya penyakit malaria yang disebabkan oleh nyamuk jenis anopheles.Melalui kegiatan Sosialisasi Pekan Kelambu Malaria Fokus Dalam Rangka Bebas Malaria di Kabupaten Blitar Tahun 2017 ini, diharapkan Kabupaten Blitar bisa mempertahankan

kabupaten yang bebas malaria.

Pasalnya, Kabupaten dengan julukan Seribu Candi ini telah dinyatakan bebas malaria. Hal ini disampaikan oleh Bupati Blitar, Drs. H.Rijanto, MM dalam sambutannya pada saat itu.

Bupati Rijanto menegaskan,, pemakaian kelambu harus dimaksimalkan. Selain itu masyarakat juga harus menanamkan pola hidup bersih dan sehat. Di tempat berbeda Wakil Bupati Blitar mengungkapkan pentingnya menjaga pola hidup bersih dan sehat. Tujuannya

masyarakat bebas dari penyakit.

Bupati Rijanto memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan yang telah membagikan sekitar 300 kelambu kepada masyarakat pesisir pantai. Diharapkan masyarakat menggunakan kelambu anti nyamuk malaria tersebut sesuai dengan petunjuk penggunaan.

Kelambu ini berbeda dengan kelambu biasa karena mengandung pestisida yang aman bagi kesehatan. Wakil Bupati Blitar juga menyerukan agar pihak kecamatan, pemerin-

tahan desa, sekolah dan Muspika bersinergi, selalu menjaga kondisi tetap aman, kondusif dan bersama-sama menjaga kesehatan, diantaranya supaya penyakit malaria tidak menjangkit lagi di Kabupaten Blitar. Atau dengan kata lain, harus tetap melakukan antisipasi terhadap penyakit ini.

Rencananya kegiatan serupa akan dilaksanakan di Bululawang Kecamatan Bakung dan Ringinrejo Kecamatan Wates pada Rabu 5 April 2017.nnang

Kiai Jombang Tidak Setuju Agama dan Politik Dipisah Dorong majunya perpustakaan, Bupati Pamekasan Achmad Syafii diganjar penghargaan tingkat nasional

UPATI Pamekasan Achmad Syafii berencana menjadikan Perpustakaan Daerah sebagai salah satu ikon kabupaten berslogan Bumi Gerbang Salam.

Terlebih saat ini, perpustaan daerah yang berada di Jl Jokotole sudah masuk katagori perpustaan terpadu. Sehingga dibutuhkan lokasi yang lebih strategis yang jauh lebih menunjang keberadaan perpustakaan.

“Perpustakaan kita sudah termasuk katagori terpadu dan salah satu perpustakaan terbaik yang ada di Indonesia, tapi saat ini sudah tidak lagi memadai,” kata Bupati Achmad Syafii, Jum’at (7/4/2017).

Pihaknya sempat berfikir keberadaan perpustakaan di Jl Jokotole sudah terbilang refresentatif dari kondisi sebelumnya, namun saat ini justru dinilai kurang memadai. “Dulu kita sempat berfikir yang ada saat ini sudah jauh lebih besar dari perpustakaan yang ada di Arek Lancor, tapi ternyata masih kurang,” ungkapnya.

“Jadi kita berencana untuk kembali membangun membangun perpustakaan yang jauh lebih refresentatif, sekaligus akan dijadikan sebagai salah satu ikon Pamekasan,” jelas mantan anggota DPR RI asal Partai Demokrat itu.

Bahkan pihaknya juga sudah menyiapkan master pland untuk pembangunan perpustakaan baru yang akan digelar dalam waktu dekat. “Bangunan ini kita rencanakan, sekalipun belum tuntas hingga 2018 mendatang,” pungkasnya.

Selama ini, kabupaten Pamekasan sudah identik dengan ikon Arek Lancor dan sudah memiliki berbagai macam slogan.

Di antaranya slogan Kota Batik, Kota Pendidikan hingga slogan Bumi Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami).nbj

B

Pangdam V/Brawijaya Kunker di Kodim 0813 Bojonegoro

Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI I Made Sukadana saat Kunker di wilayah Kodim 0813 Bojonegoro.

ANGDAM V/Brawijaya Mayjen TNI I Made Sukadana, S.Ip., beserta isteri dan rombongan melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) di wilayah Kodim 0813 Bojonegoro, pada Senin (03/4/2017).

Setibanya Pangdam yang mengendarai Helly Ball HA 5185 di Makodim pukul 15.00WIB, disambut oleh Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Inf M. Herry Subagyo, Kapolres AKBP Wahyu Sri Bintoro, Bupati Drs. H. Suyoto, M.Si., serta Forpimda lainnya dan Danramil jajaran Kodim 0813 Bojonegoro.

Mayjen TNI I Made Sukadana mengatakan bahwa kunjungannya tersebut, untuk melihat kondisi di wilayah Kodim 0813 Bojonegoro. Selain itu juga, meminta seluruh Prajurit Kodim 0813 Bojonegoro untuk lebih meningkatkan kedisiplinan.

Menurutnya, hal ini sebagai salah satu syarat utama dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

“Disiplin yang baik harus tumbuh dari rasa keikhlasan diri sendiri, bukan karena paksaan. Oleh karena itu, kepada seluruh Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di jajaran Kodam V/Brawijaya agar meningkatkan kedisiplinan serta hindari pelanggaran, dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam V/Brawijaya,” ujarnya.

I Made Sukadana menegaskan bahwa TNI harus manunggal dengan rakyat. Yakni dengan sistim pertahanan semesta. Selain itu juga, diharapkan agar anggota tidak terlibat narkoba, baik itu sebagai pengguna maupun pengedar.

“Bojonegoro ini adalah daerah minyak, jika Prajurit tertangkap bermain atau membekingi minyak maka bisa dilaporkan dan akan ditindak langsung,” tegasnya.

Diakhir sambutannya, I Made Sukadana berpesan bahwa sebagai Prajurit dilarang untuk Insubordinasi atau melawan atasan. “Apabila ada hukuman dari Atasan, agar diikuti dan taati aturan yang ada,” pesannya.ntanto

P

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Yang harus dipisahkan itu urusan agama dengan urusan politik. Itu harus dibedakan antara agama dan politik, itu bukan dipisah tapi dibedakan.

ERNYATAAN Presiden Jokowi beberapa waktu lalu di Kecamatan Barus Tapanuli Tengah Sumatera Utara menuai berbagai tanggapan dari berbagai pihak. Kalangan pesantren di Kabupaten Jombang menilai terkait agama dan politik harus dipisahkan itu harus dijelaskan secara menyeluruh biar tidak terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng KH Sholahudin Wahid, pernyataan presiden terlalu singkat sehingga harus dijelaskan secara

P

menyeluruh biar tidak terjadi pro kontra dalam masyarakat.

“Yang harus dipisahkan itu urusan agama dengan urusan politik. Dan itu harus dibedakan antara agama dan politik, itu bukan dipisah tapi dibedakan, tidak memisahkan agama dengan politik,” tutur Gus Sholah, Rabu (5/4/2017).

Hal yang sama juga dituturkan Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang, KH Kholil Dahlan menilai agama dan politik itu tidak bisa dipisahkan.

Kalau kita memahami syariah islam dengan benar, politik dan agama itu tidak bisa dipisahkan. Karena dalam filosofi didalam syariat Islam yang terkandung dalam Alquran dan Hadits banyak teks teks yang menganjurkan umat untuk menjalankan agama dalam bernegara dan berbangsa.

“Dalam konteks Islam bernegara itu bagian dalam menjalankan syariat dan itu menjadi bagian dari politik pemerintahan yang juga dianjurkan dalam agama. Sehingga politik dan agama itu tidak boleh dipisahkan untuk membangun kemaslahatan umat manusia.

Dan itu butuh pemahaman yang menyeluruh dan lebih mendalam terkait itu,” terangnya kepada Lensa Indonesia.

KH Sholahudin Wahid.

Diketahui, pernyataan Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu saat peresmian Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Kecamatan Barus Tapanuli Tengah Sumatera Utara, membuat heboh sebagian orang.

Adapun saat itu Presiden Jokowi berkata, “Memang ge-

sekan kecil-kecil kita ini karena pilkada, karena pilgub, pilihan bupati, pilihan wali kota, inilah yang harus kita hindarkan,” kata Presiden saat meresmikan Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (24/3/2017), sep-

erti dikutip Antara.

Karena rentan gesekan itulah, Presiden meminta tidak ada pihak yang mencampuradukkan politik dan agama. “Dipisah betul, sehingga rakyat tahu mana yang agama, mana yang politik,” kata Jokowi.nobi

Gubernur Soekarwo Target UNBK 2017 Sukses 100 Persen ELAKSANAAN Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun 2017 tingkat SMK/SMA di Jawa Timur ditarget bisa memberikan kesuksesan mencapai 100 persen. Gubernur Jawa Timur Soekarwo menilai dalam pelaksanaan UNBK sebagai salah satu bentuk inovasi, meski begitu ada pula kendala yang dilalui dalam pelaksanaan UNBK serentak yang digelar pada tahun ini.

“Meski ada beberapa kendala, yang pasti targetnya UNBK tahun 2017 harus sukses 100 persen. Walaupun masih ada beberapa sekolah di Jatim yang belum bisa mengikuti UNBK. Yang jelas tahun 2018 semua sekolah bisa 100 persen UNBK, bukan lagi paper based test,” ujarnya ditemui di Gedung Negara Grahadi usai melakukan sidak UNBK hari kedua di SMKN 6 dan SMKN 1 Surabaya, Selasa (4/4/2017).

Karena itu, Pemprov akan mendorong seluruh sekolah di Jatim, khususnya Madrasah Aliyah (MA) yang belum bisa sepenuhnya mengikuti UNBK, bakal bisa 100 persen mengikuti UNBK pada tahun 2018.

Ia menyebut ada sejumlah kendala terkait persiapan UNBK, baik dari sisi kultur maupun infrastruktur. Di sisi kultur adalah adanya keraguan masyarakat atas keberhasilan UNBK. Sedangkan di sisi infrastruktur adanya kebutuhan hardware dan software, serta dukungan brainware yang berkualitas.

Terkait pelaksanaan UNBK, Pakde Karwo (sapaan akrab Soekarwo) memberikan apresiasi kepada SMKN 6 dan SMKN 1 Surabaya, dan mengimbau sekolah lain untuk benchmarking ke sekolah itu. Apalagi, kedua SMKN tersebut telah melibatkan orang tua dalam perumusan kebijakan dan proses UNBK 2017. Orang tua murid diundang tidak hanya diajak doa bersama, tetapi dijelaskan men-

P

Gubernur Soekarwo didampingi Kadindik Jatim Saiful Rachman menemui para siswa SMKN 6 Surabaya sebelum pelaksanaan UNBK dihari kedua dimulai.

genai pelaksanaan 100 persen UNBK di sekolah ini.

“Ini bagus sekali. SMKN 6 menjadikan orang tua, sekolah, dan pemerintah sebagai bagian penting dalam UNBK. Support orang tua penting sekali untuk kelangsungan UNBK,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan, pelaksanaan UNBK ini juga mampu memberikan dua manfaat bagi siswa, yakni kepastian atas hasil kelulusan siswa secara fair dan efisien. “Siswa akan mendapat kepastian bahwa tingkat kebocoran soal lebih kecil, karena setiap murid mendapat soal yang berbeda.

Selain itu basis yang tidak terasa terbentuk yakni kejujuran,” tegas gubernur dua periode ini.

Selain itu, pelaksanaan UNBK memaksa siswa untuk memperdalam ilmu pen-

getahuannya. Sebab, aktifitas contek-menyontek sudah tidak mungkin dilakukan. Dengan demikian, hasil ujian yang diterima siswa adalah murni kerja kerasnya.

“Siswa dituntut tidak hanya belajar tentang science, tapi juga etika dan moralitasnya melalui kejujuran,” cetus Pakde Karwo.

Ditambahkan Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rachman, untuk evaluasi hari pertama UNBK di Jatim hanya terdapat dua sekolah yang mengalami gangguan baik server maupun listrik padam. Pertama, SMK swasta di Surabaya yang mengalami masalah server, namun bisa langsung diatasi dan harus menggeser waktu pelaksanaan UNBK. Sementara lainnya adalah SMK di Pasuruan karena listriknya padam.

“A l h a m d u l i l l a h s e m u a permasalahan tersebut dapat teratasi, sehingga tidak mengganggu jalannya UNBK dan tidak merugikan para siswa yang mengikuti ujian ini,” klaim Saiful Rachman.

Terkait pelaksanaan UNBK pada hari kedua yakni melalui komitmen semua pemangku kepentingan untuk siaga server dan perangkat jaringan, serta pasokan listrik. Pihaknya juga menekankan kepada pihak sekolah untuk tetap harus konsentrasi melaksanakan ujian, serta dilakukannya pengawasan silang. “Dengan CCTV dan pengawasan silang, di ruangan tidak terjadi kerepotan. Kejujuran para siswa tetap terjaga,” pungkasnya.

Diketahui, pelaksanaan UNBK bagi SMKN 6 dan SMKN 1 Surabaya tahun ini meru-

pakan pelaksanaan yang ketiga kalinya. Jumlah siswa SMKN 6 Surabaya yang mengikuti UNBK tahun 2017 sebanyak 634 orang dari jurusan jasa boga, tata rias kecantikan, tata busana, perjalanan wisata, akomodasi perhotelan (APH), dan multimedia.

Terdapat tiga sesi dalam pelaksanaannya yakni sesi pertama pukul 07.30-09.30 dengan 215 siswa, sesi kedua pukul 10.30-12.30 dengan 208 siswa, dan sesi ketiga pukul 14.0016.00 dengan 211 orang.

Untuk di SMKN 1 siswa yang mengikuti UNBK tahun 2017 sebanyak 850 siswa. Pelaksanaan UNBK saat ini hanya untuk tingkat SMK mulai 3-6 April 2017, sedangkan untuk tingkat SMA/MA diselenggarakan pada waktu yang berbeda pada 10-13 April 2017.nsarifa

16

METROPOLIS EDISI 173 | 10 - 16 APRIL 2017

SOEKARWO SARANKAN BIROKRAT YANG MAJU PILGUB JATIM HARUS MUNDUR DARI PNS

NURHAYATI DISEBUT MAJU DI PILGUB JATIM Pulau Giliyang di Sumenep akan diperkenalkan dalam MTF 2017.

Jawa Timur Siap Gelar MTF 2017

Rajin keliling Jatim, Nurhayati Ali Assegaf disebut siap maju Pilgub Jatim 2018.

Pakde Karwo mempersilahkan bagi sejumlah birokrat di lingkungan Pemprov Jatim yang mau ikut maju di Pilgub Jatim 2018. Dari Demokrat sendiri, Nurhayati disebut-sebut bakal maju.

ARTAI Demokrat Jawa Timur mulai terbuka soal calon gubernur (Cagub) yang akan diusung dari internal partainya di Pilgub Jawa Timur 2018. Salah satu kader terbaiknya dimunculkan yakni Nurhayati Ali Assegaf.

Wanita yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat juga Anggota DPR RI tersebut digadang-gadang bisa mengejar elektabilitas calon lain yang sudah bermunculan.

“Ada kader kita Bu Nurhayati Assegaf. Meskipun masih sangat kecil sekali, tapi beliau mulai bergerilya ke daerah-daerah di Jatim. Saya lihat beliau terlihat dan aktif dalam beberapa acara seperti di Ponorogo, Trenggalek, Blitar di kabupaten maupun kota, Malang juga Batu,” kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim Renville Antonio pada Lensa Indonesia, Rabu (5/4/2017).

Menurutnya, meskipun nama Nurhayati belum dikenal di Jatim namun partainya berkomitmen akan mengejar ketertinggalan elektabilitas sejumlah nama Cagub yang telah muncul.

“Kami (DPD) dapat laporan dari DPC-DPC, ternyata Bu Nurhayati mulai jalan dan maju sebagai Cagub ataupun Cawagub. Beliau aktif datang di banyak acara di daerah, provinsi, beliau hadir terus. Beliau sudah mulai running, tapi kan masih jauh,” tegas dia.

Meski demikian, Nurhayati juga mulai bergerilya aktif menyentuk masyarakat di sejummlah daerah di Jatim. Kegiatan yang dilakukan oleh anggota dewan asal Dapil Jatim V itu diakuinya belum terlihat oleh

P

banyak media karena masih berupa sosialisasi. “Beliau ini kan gerilya.

Menyentuh bagian bawah. Sehingga tidak kelihatan,” dalih Renville.

Terakhir, Nurhayati juga datang pada Puncak Acara Hari Pers Nasional (HPN) di gedung negara Grahadi Surabaya, Rabu (29/3/2017).

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen ini datang mendampingi Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendapat penghargaan dari PWI Jatim, yakni Anugerah Prapanca Agung.

Terpisah, Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo juga buka suara terkait kabar majunya kader partainya Nurhayati Assegaf maju Pilgub Jatim 2018. Pakde Karwo (sapaan akrab Soekarwo) menyerahkan sepenuhnya pencalonan Pilgub di wilayahnya ke Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat.

“Infonya Bu Nurhayati sudah muter-muter. Tapi ketemu menyampaikan kepada saya (maju di Pilgub Jatim) dari segi organisasi, belum. Namun itu haknya lah,” cetus politisi yang juga Gubernur Jatim ini.

Ia menjelaskan keputusan berada di Majelis Tinggi partai, dimana akan melalui mekanisme survei terlebih dahulu. “Majelis Tinggi akan mengambil keputusan melalui survei. Nanti September diinformasikan oleh Majelis Tinggi sudah keluar hasilnya,” imbuhnya.

Meski demikian, Pakde Karwo mengingatkan supaya partainya untuk menentukan figur Cagub nantinya agar berdasarkan hasil survei yang punya elektabilitas tinggi. Kalau survei mengatakan tidak bagus, pihaknya menyarankan

untuk tidak memaksakan.

Pakde Karwo juga mempersilahkan bagi sejumlah birokrat di lingkungan Pemprov Jatim yang bakal ikut maju di Pilgub Jatim 2018.

Meski begitu, Pakde Karwo mengingatkan ada sejumlah syarat yang dipenuhi sebelum bisa mencalonkan diri di Pilgub nantinya.

“Silahkan saja birokrat yang ingin maju Pilgub Jatim. Tapi ada konsekuensinya, mereka harus mengundurkan diri dari PNS. Kalau birokrat aktif masih punya jaringan dan akses. Kalau pensiun sepertinya susah. Ini sama halnya seorang jenderal bintang empat, tapi pensiun dibandingkan jenderal bintang dua tapi masih aktif. Mereka masih punya rantai komando,” cetusnya.

Ada beberapa nama birokrat yang didukung Forum Komunikasi Kiai Kampung Jawa Timur untuk dipasangkan sebagai bakal calon wakil gubernur (Cawagub) Jatim, seperti Kepala Dishub dan LLAJ Jatim Wahid Wahyudi, Inspektur Jatim Nurwiyatno, Asisten II Setdaprov Jatim Fattah Jasin, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim Heru Tjahjono serta Komisaris Utama PT SIER yang juga pensiunana Asisten II Setdaprov Jatim Hadi Prasetyo.

Lebih lanjut, Pakde Karwo menyarankan para birokrat Pemprov Jatim ingin maju dalam Pilgub mendatang, disarankan untuk menempatkan diri sebagai posisi Cawagub. Tetapi seandainya jika telah mendeklarasikan diri namun sebagai Cawagub, namun tidak ada yang mengajak gabung lebih baik tidak terlalu memaksakan.

“Lihat orangnya bagus, tapi survei hasilnya 0,2, ya tidak bisa.

Orangnya kurang bagus, tapi disukai masyarakat, juga bisa. Dua hal demokrasi, dikenal dan kredibel.

Dua itu harus. Makanya harus lihat survei agar semuanya terukur dengan baik,” tegasnya.nsarifa

PEMPROV Jawa Timur siap menggelar kembali event pariwisata dan budaya bertaraf internasional, Majapahit Travel Fair (MTF) 2017.

Agenda rutin tahunan yang terbesar di kawasan Indonesia Timur ini telah diselenggarakan untuk yang ke-18 kalinya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim Jarianto mengatakan MTF dilaksanakan pada 13-16 April 2017 di Graand City Convex Surabaya. Ada yang berbeda di MTF 2017 ini, jumlah buyer asal luar negeri semakin bertambah dan bervariasi yakni ada 23 negara yang akan mengikuti transaksi travel exhange (travex).

Jumlah ini lebih besar dibandingkan tahun lalu yang hanya 15 negara.

Untuk buyer asal luar negeri sebanyak 93 orang yang berasal dari Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnamm, Filipina, Cina, Hongkong, Jepang, India, Srilanka, Pakistan, Australisa, Belgia, Kannada, Republik Ceko, Hungaria, Italia, Belanda, Polandia, Rusia, Saudi Arabia, Ukraina dan Uni Emirat Arab. Acara ini juga diikuti oleh buyer dalam negeri atau luar provinsi Jatim yakni sebanyak 42 orang.

“Para buyer ditargetkan dari negara-negara yang menjadi pasar Jatim dan memiliki direct flight ke Surabaya

maupun negara pasar baru bagi Jatim, serta provinsi luar Jatim,” katanya, Kamis (6/4/2017). Sedangkan untuk tema MTF yang diusung kali ini adalah Adventure Tourism. Dijelaskan Jarianto, hal ini sejalan dengan maraknya berbagai objek wisata bernuansa petualangan, misalkan saja diving (menyelam), rafting, snorkling juga off road yang bisa dilakukan di sejumlah daerah Jatim.

“Kita wujudkan salah satunya paket wisata yang dijual pada travex, sedangkan di pameran akan difasilitasi booth untuk pelaku industri pariwisata berbasis adventure. Harapannya kegiatan ini saling berkaitan,” katanya. Lebih lanjut, dalam travex nantinya pihaknya juga bakal mempromosikan daerah yang memiliki kekhasan potensi wisata baru, juga budaya Jatim seperti yang ada di Kabupaten Sumenep.

“Dalam jamuan makan malam, Kabupaten Sumenep nantinya akan mempromosikan potensi kepariwisataannya seperti Pantai Giliyang.

Tahun sebelumnya kita kenalkan Kabupaten Bondowoso,” imbuh dia.

Dalam MTF, selain travex juga akan menggelar pameran dan bursa pariwisata yang diikuti oleh para pelaku industri pariwisata Jatim, fam trip bagi buyer juga exhibitor, serta

penampilan kesenian khas Jatim.

Dalam event ini, Disbudapar Jatim menarget hasil transaksi travex dan pameran meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 56 miliar atau naik 2,5 persen. Dalam MTF tahun lalu, hasil transaksi mencapai Rp 54,8 miliar.

Sekadar diketahui, setiap tahunnya MTF telah sukses memfasilitasi ratusan peserta yang akan menggelar pameran bisnisnya dari dalam dan luar negeri, termasuk dari negaranegara di Asia dan beberapa wilayah di Eropa. Apalagi pameran ini melibatkan agen-agen perjalanan, hotel, promosi tempat wisata, dan lainnya.

Selain itu, semakin lama semakin banyak pebisnis pariwisata yang mengikuti MTF ini. Lewat MTF inilah, Pemprov Jatim mengklaim bisa terus meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik ke Jatim.

Dalam pelaksanaan MTF 2017, Disbudpar Jatim bekerjasama dengan DPD ASITA Jatim, (pelaksana travex), PT Debindo Mitra Tama (pelaksana pameran dan bursa wisata), PT Garuda Indonesia (airlines partner), Lainnya, BPD PHRI Jawa Timur, Casa Grande, BPPD Jatim, DPD HPI Jatim, Hildiktipari dan ASPPI Jatim.nsarifa

ADVETORIAL

KOMISI A DUKUNG LANGKAH KEJAKSAAN PROSES KASUS MARVEL CITY

Herlina Harsono Njoto.

PDAM Surya Sembada Datangkan Alat Produksi Air Portable dari Korea

Direktur Operasional PDAM, Tatur Djauhari.

PERUSAHAAN Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Surabaya mendatangkan alat pengolahan air dari Korea. Nantinya, alat pengolahan yang diangkut kontainer ini akan ditempatkan di daerah Bulak Banteng Bandarejo untuk bisa memproduksi air bagi warga sekitar. kedatangan alat tersebut sesuai rencana pada bulan Mei. Alat tersebut nanti memproduksi air bersih dari bahan baku sungai

Mrutu Kalianyar dan diperkirakan bisa memproduksi kurang lebih 5 liter perdetik air bersih siap minum untuk 500 KK. “Pompa yang kita miliki memang tempatnya cukup jauh dari daerah pinggiran mengganti instalasi pompa yang cukup banyak untuk menambah tenaga. Nah ini ada tawaran teknologi yang memungkinkan daerah pinggiran bisa mendapat pasokan air langsung menggunakan alat ini,” terang Direktur Operasional PDAM Surya Sembada Tatur Djauhari kepada Lensa Indonesia.

Lebih jauh, pihaknya menjelaskan bahwa alat tersebut memiliki kemampuan lebih canggih diantaranya menggunkanan teknologi Microbuble yang memungkinkan mereduksi polutan (lumpur) dan menjernihkan air. Artinya proses treatmen menjadi air bersih tidak membutuhkan proses lebih panjang dan lebih simple dengan hasil lebih sempurna.

“Ya sudah gak pake prasegi-

mentasi, klorinasi yang biasa kita lakukan. Karena ini alatnya lebih canggih tidak ada salahnya kita uji coba diaplikasikan di Surabaya. Ini sifatnya tawaran dan bisa diaplikasikan langsung kepada masyarakat,” kata Tatur.

Terkait rumah pompa dan instalasi pipa air yang ada saat ini, Tatur mengakui harus ada pembaruan karena teknologi yang digunakan sudah cukup lama. Dirinya mencontohkan untuk pompa yang dimiliki tidak bisa mengalirkan air dengan maksimal hingga daerah pinggiran Surabaya karena tenaga (power) yang dimiliki terbatas.

Karena itu, jika alat ini bisa diaplikasikan dengan lancar maka bisa menjadi solusi untuk suplai air pada titik-titik wilayah yang dianggap kurang pasokan air.

“Meski kapasitasnya tidak besar, tapi bisa menjadi solusi karena bisa diangkut kontainer. Kita akan tempatkan pada wilayah yang jauh dari pusat instalasi,” tambahnya.nwan

KO M I S I A DPRD Surabaya memberikan apresiasi atas kinerja Kejaksaan Negeri Surabaya (Kejari) dan Pemkot Surabaya untuk menelusuri kasus lepasnya aset daerah di Jl Upa Jiwa yang sekarang dikuasai oleh Marvel City. Perkembangan terbaru, pihak Kejari dikabarkan sudah mengantongi beberapa nama calon tesangka kasus penyerobotan fsilitas umum berupa jalan tersebut.

“Perkembangan ini sangat bagus dan sebagai bentuk nyata tindakan penyelamatan aset Pemkot Surabaya. Artinya ini bentuk dukungan Kejari dan pihak Pemkot Surabaya yang telah kooperatif memberikan keterangan,” kata Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto kepada Lensa Indonesia, Jumat (07/04/2017).

Meski begitu, politisi partai Demokrat ini berharap adanya penetapan tersangka dalam kasus ini tetap tidak mengurangi tujuan akhir yaitu penyelamatan aset daerah. Karena itu, pihaknya yakin proses penelusuran pelepasan aset tersebut bisa menemukan titik terang siapa yang bersalah dan

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

segala perjanjian lepasnya aset bisa dibatalkan.

“Keinginan kita tetap aset milik Pemkot Surabaya bisa diselamatkan.

Dalam kasus ini bukan tidak mungkin ada kesalahan dalam pelepasan aset setelah penetapan tersangka dan akan ada titik terang. Tapi kita serahkan kepada pihak lembaga hukum yang lebih paham,” katanya.

Sebelumnya, Kajari Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi menyampaikan, pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus dugaan penyerobotan aset daerah di Jl Upa Jiwa. Didik menilai bahwa unsur penyerobotan dalam kasus tersebut cukup jelas. Apalagi gedung tersebut dibangun mendahului Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Kami masih memeriksa beberapa pihak terkait dan perlu mengumpulkan bukti-buktinya dulu.

Melihat dari unsurnya (penyerobotan), memang sudah jelas, bahwa lahan yang dibangun merupakan fasilitas umum milik Pemkot, dan tanpa didasari IMB,” ungkapnya kepada Lensa Indonesia, Jumat (07/04/2017).

Untuk menguak lepasnya aset milik Pemkot Surabaya ini, Didik meminta penyidik melakukan pemeriksaan sejumlah pihak secara cepat. “Oleh karena itu, penyelidikannya kami kebut, agar jelas siapa saja tersangkanya,” pungkasnya.

Sebelumnya, penyidik telah memeriksa tiga pejabat Pemkot Surabaya yakni, Kadis Tanah dan bangunan Maria Theresia Eka Rahayu, Kadis PU Bina Marga Erna Purnawati dan Kabag Perlengkapan Nur Oemiyati yang didampingi Kabag Hukum Ira Trusilowati.

Penyidik juga telah memeriksa Kadishub Pemkot Surabaya, Irvan Wahyu Drajat, untuk menguak keluarnya Amdal Lalin Marvell City. Selain itu, penyidik akan terus menguak lepasnya aset di Jl Upa Jiwa dengan memeriksa Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) Eri Cahyadi.

Rencananya, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga sudah mendapat jadwal panggilan hari ini tetapi tidak datang dan belum ada alasan yang jelas. nadv/wan