Koran Lensa Indonesia Edisi 73

Klik website: http://www.lensaindonesia.com/

Edisi 73 09 - 15 Februari 2015

Wajah Roymond Sapoen sangat mirip dengan wajah kakeknya, Sapoen yang dikirim ke Suriname oleh Belanda tahun 1928

Orang Jawa Bakal Jadi Presiden Suriname, Warga Banyumas Heboh KABAR tetang seorang calon presiden (capres) Suriname bernama Raymond Sapoen diduga berasal dari Jawa Tengah sontak menghebohkan warga Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas.

Pasalnya, Raymond saat ini menjabat Menteri Pendidikan Suriname. merupakan cucu dari kuli kontrak yang bekerja untuk Belanda di Suriname bernama Sapoen. Suriname merupakan negeri bekas jajahan Belanda yang berada di Benua Amerika.

Berdasarkan data dari arsip nasional Belanda, Sapoen berangkat ke Suriname pada tahun 1928. Ia menumpang kapal yang berangkat dari Jakarta menuju Paramaribo, Suriname.

Kapal Merauke II yang mengangkut Sapoen lepas jangkar pada 30 Juni 1928. Dalam dokumen yang dimiliki Arie Grobbee, alamat Sapoen tertera jelas berasal dari Desa Kanding Banyumas. Belum disebutkan ada nama provinsi di dokumen tersebut. Saat itu Sapoen tercatat berumur 25 tahun dengan tinggi badan 146 sentimeter. Agama yang tertulis, Islam.

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

Bintang Budi Waseso Melesat Calon Kapolri Instan Titipan Partai Karier Budi Wasesa sangat instan melejit. Menyandang bintang tiga, memuluskan langkah Kabareskrim menjadi Kapolri setelah pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan dibatalkan. Apalagi nama Budi memang masuk dalam daftar bursa calon Kapolri yang diajukan Kompolnas.

Sayangnya, pengalaman Budi hanya menjadi kepala polda tipe B. Ini yang patut dipertanyakan. Apakah pencalonannya karena titipan partai?

SETELAH Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijanto, kini giliran Kabareskrim Budi Waseso yang menjadi sasaran bully para pengguna internet (netizen) Meme atau parodi gambar yang menuntut pemecatan Budi Waseso beredar luas di dunia maya. Diduga, ini merupakan

dampak dari kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri.

Cuitan gambar bermula dari akun @KontraS yang mencuit gambar beserta kalimat “PECAT BUDI WASESO #MASJOKOBERANINGGAK” pada Kamis (5/2) dini hari WIB. Baca: Bintang... Hal 7

Selama Presiden ke Luar Negeri, Tidak Boleh Ada Penangkapan KPK Terancam Lumpuh, Semua Pimpinan Bisa Tersangka

Baca: Orang... Hal 7

POLDA JATIM BONGKAR PENYELUNDUP SATWA LANGKA Hukrim

2

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) lumpuh. Sebabnya, semua pimpinan KPK ada kemungkinan dijadikan tersangka oleh Badan Reserse dan Kriminal Polri. KPK pun butuh pelaksana tugas (Plt) sementara. Penunjukan Plt diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi SP, mengakui jika penetapan tersangka kepada semua pimpinan itu pernah terjadi saat KPK Jilid II. “Kalau kita belajar dari kasus terdahulu memang dulu pernah ada, ketika ada kekosongan karena tiga Baca: Selama... Hal 7

KACAU, AHOK INGIN MOBIL PRIBADI MASUK JALUR BUSWAY

Jokowi Jadi Ketum Partai Gerindra

Jakarta Raya 10

Prabowo Baca Sinyal Presiden Sedang Tertekan KESAN yang didapat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai mendengar keluh kesah Presiden Joko Widodo akan banyaknya tekanan, mantan walikota Solo itu ingin keluar dari cengkeraman PDIP. Dalam pertemuan dengan Prabowo, Presiden Joko Widodo ternyata menyampaikan keluhan yang ia alami atau curhat.

Isi pertemuan tersebut disampaikan Ketua DPP Gerindra Arief Poyuono kepada wartawan di Gedung Juang, Menteng, Jakarta, Kamis (5/2).

Reny Susetiyo Wardani

Henri Gunawan

Aneh, Pemalsu Akta Tanah Puskopkar Tidak Diusut Polda Jatim ELVIRA DEVINAMIRA NGGAK TAHU DALAMNYA SAMAD Blitz

Baca: Jokowi... Hal 7

Henri Gunawan Diduga Ada Main Dengan Polisi 11

MENHUB LARANG KONTER PENJUALAN TIKET DI SEMUA Ekbis 14 BANDARA

PUSAT Koperasi Karyawan (Puskopkar) Jatim mempertanyakan kinerja institusi Polda Jatim dalam kasus sengketa tanah seluas 20 Ha di Desa Pranti, Sedati Sidoarjo, antara Puskopkar, PT Gala Bumi Perkasa milik Henri Gunawan dan Reny Susetiyo Wardani, direktur PT Dian Fortuna Erisindo.

Pasalnya, pihak Puskopkar sebelumnya telah melaporan tindak pidana yang dilakukan Reny Sus-

etiyo Wardani ke Polda Jatim dengan nomor laporan LP/1169/IX/2014/UM/SPKT tertanggal Kamis 2 Oktober 2014 atas tuduhan menguasai dan menjual tanah tanpa hak dan atau membuat akta palsu dan atau menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik seperti dimaksud pasal 385 dan atau 263 dan atau 266 KUHP. Baca: Aneh... Hal 7

Kondom Fiesta Bantah Gelar Promo Jelang Valentine

Kurang Ajar, Cokelat Silverqueen Bagi Kondom di Minimarket untuk Freesex Menjelang perayaan Hari Kasih Sayang atau yang dikenal sebagai Valentine Day, tersebar informasi mengenai pembelian cokelat gratis kondom. Paket tersebut ditemui di sejumlah minimarket.

SAAT ini media sosial sedang gempar dengan penyebaran foto penjualan coklat Silverqueen. www.lensaindonesia.com

jadi di berbagai kota. Ada yang menemukan di Yogyakarta, Bandung dan juga di Malang. Semua lokasi tersebut dikenal

Paket silverqueen beli 2 gratis kondom Fiesta yang meresahkan menjelang Valentine Day

Di mana beli dua coklat Silverqueen mendapat hadiah kondom dalam rangka menyambut

hari Valentine.

Pembagian kondom lewat produk cokelat Silverqueen ter-

dengan jumlah pelajar dan mahasiswanya.

Baca: Kurang... Hal 7

HUKUM

2 Edisi 73/09 - 15 Februari 2015

Oknum PNS Pemprov Jatim Tipu 9 Orang EKA Purnama (42) warga Jl Simo Sidomulyo Gg VII/ 11A, dibekuk unit Resmob Polrestabes Surabaya, setelah dilaporkan H Matyakup Wijoyo (52) warga Desa Ngepung Kedamean Gresik dalam kasus penipuan sebagai calo PNS. Eka Purnama yang merupakan PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jatim, telah menjanjikan korban untuk bisa masuk PNS dengan terlebih dahulu membayar uang sebesar Rp 85 juta. Namun karena janji itu tak terbukti, sedangkan uang yang sudah diserahkan tidak dikembalikan, korban akhirnya melaporkan kasus penipuan calo PNS ini ke Polrestabes Surabaya.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta mengatakan, kasus penipuan calo PNS ini merupakan pembelajaran bagi masyarakat luas agar hal seperti ini tidak terulang dengan tak mudah percaya terhadap orang yang menyanggupi pekerjaan secara instan.

“Tersangka telah menjanjikan korban dengan menyanggupi dapat lulus sebagai CPNS di lingkungan Surabaya pada tahun 2012-2013.

Namun lebuh dulu korban diminta uang sangat besar. Sebelum penyerahan uang, tersangka berjanji akan mengembalikan uang bila korban tidak lolos sebagai CPNS. Namun setelah ditagih, tersangka hanya menjanjikan saja sehingga korban kehilangan kesabaran dan lapor polisi,” terang Kombes Pol Setija Junianta.

Selain menangkap Eka Purnama yang tercatat sebagai PNS aktif di BKD Pemprov Jatim, Polrestabes Surabaya juga sudah memeriksa Usa Mashuri yang berperan sebagai penentu besaran dana yang harus dibayarkan korban. “Selanjutnya kami akan menetapkan satu tersangka lagi dalam kasus penipuan dengan modus calo PNS ini,” sambung Kombes Pol Setija Junianta.

Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan Sanuji (50), warga Desa Sidoharjo Kedamean Gresik, yang merupakan perantara antara korban dengan tersangka. “Saya ini apes mas. Cuma mengenalkan korban pada oknum calo PNS dan hanya dikasih Rp 200 ribu, malah ikutan dipenjara,” terangnya dengan nada jengkel. rofik

Polda Jatim dan Interpol Inggris Bongkar Penyelundup Satwa Langka Di rumah tersangka ditemukan tujuh kardus satwa langka siap kirim.

PENYELUNDUPAN satwa dilindungi berhasil diungkap Polda Jatim bekerjasama dengan Metropolitan Police Wildlife Crime Unit Inggris. Ratusan binatang langka yang sudah dikeringkan berhasil diamankan polisi di rumah tersangka, BOR (52) di Jl Simpang Dieng 1, Malang.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono mengungkapkan, bisnis ilegal satwa langka ini diungkap berdasarkan informasi dari Interpol di Inggris yang diterima Mabes Polri, awal Januari lalu.

“Diinformasikan, polisi di Inggris berhasil mengamankan satwa langka tanpa dokumen lengkap berasal dari Indonesia,” katanya di Mapolda Jatim.

Setelah ditelusuri Interpol dan Polda Jatim, satwa langka itu berasal dari rumah BOR di Jl Simpang Dieng 1, Malang.

Petugas dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus lantas menyelidiki itu. BOR pun kemudian dimintai keterangan lalu ditetapkan sebagai tersangka.

“Di rumah tersangka kami juga menemukan tujuh kardus satwa langka siap kirim,” ujar Kombes Pol Awi Setiyono.

Ratusan kerangka satwa langka bernilai sekitar miliaran rupiah berhasil disita polisi dari rumah tersangka. Yakni 85 kerangka paruh merah burung Cekakak, 100 kepala paruh merah Cekakak, 30 kerangka paruh merah berbulu Cekakak, 10 kerangka paruh hitam Cekakak, 90 kepala paruh hitam Cekakak dan 63 bulu merak.

Selain itu ada juga lima kerang terompet, sembilan Sigung, satu Notilus, satu kucing hutan, satu kerangka Kancil, satu kerangka kepala Rusa dan satu ekor penyu hijau. “Kami juga menyita 15 lembar bukti pengiriman satwa melalui Kantor Pos ke luar negeri,” kata Kombes Pol Awi Setiyono.

Hasil pemeriksaan sementara, tersangka melakoni bisnis satwa langka sejak tahun 2006.

Ia menawarkan binatang dilindungi itu melalui online, E-BAY. Karena itu, peminatnya kebanyakan dari luar negeri.

Polda Jawa Timur merilis barang bukti kerangka satwa langka yang dijual pengusaha asal Malang

“Selama ini tersangka mengirim satwa langka ke Eropa dan Amerika. Seperti New York, Miami, Swedia, Meksiko, San Fransisco, dan lainnya,” ujarnya.

Satwa langka tersebut diperoleh tersangka dari Jawa Tengah, Banyuwangi, dan Bali.

Namun penyidik tidak sepenuhnya percaya. Sebab, beberapa spesies yang disita polisi endemiknya ada yang berasal dari Kalimantan. “Seperti paruh merah dan hitam

pengiriman (seperti oknum Kantor Pos) terlibat. Kenapa bisa lolos,” tandasnya.

Dalam kasus ini, Polda Jatim menjerat tersangka dengan Pasal 21 ayat (2) huruf B dan D dan Pasal 40 ayat (2) UU RI No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. “Ancamannya pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta,” pungkas Kombes Pol Awi Setiyono. rofik

Kafe Red n Blue Sengaja Dijebak Dalam Kasus Trafficking?

Para PL yang diperiksa petugas gabungan

Karaoke Mesum Sediakan Belasan Wanita Cantik INSPEKSI mendadak (sidak) gabungan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngawi, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Polres Ngawi temukan empat tempat usaha karaoke keluarga di Ngawi salahi izin. Pasalnya, empat tempat karaoke keluarga tersebut menyediakan Pemandu Lagu (PL) dan minuman keras mulai dari arak jowo hingga minuman keras berlabel.

Sidak gabungan tersebut dilaksanakan sekitar pukul 23.00 WIB. Rabu dini hari yang dipimpin oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngawi. Empat tempat karaoke tersebut yakni, DIVA, HOKY, OK, dan Karaoke Rumah Kaca. Di tempat karaoke keluarga DIVA jalan PB Sudirman Ngawi petugas menemukan belasan wanita cantik dan beberapa minuman keras.

Selain DIVA, petugas juga melakukan sidak ke tempat hiburan malam HOKY yang juga menyediakan pemandu lagu (PL) dan minuman keras. Penyisiran juga dilakukan di tempat hiburan rumah kaca di Karangasri yang tidak mempunyai izin dan menyediakan pemandu lagu serta minuman keras.

Tak hanya itu, petugas menduga adanya kegiatan prostitusi terselubung. Karena ditempat tersebut terdapat ruangan yang menyediakan kamar tidur. Hal yang sama juga ditemukan di tempat hiburan malam OK. “Tidak ditemukan adanya narkoba, namun keberadaan tempat karaoke keluarga ini menyalahi perizinan. Izinnya kan tempat karaoke keluarga. Tapi buktinya menyediakan PL (pemandu lagu-red) dan juga ada minuman keras.

Serta ada juga yang diduga menjadi tempat prostitusi terselubung. Masa tempat karaoke menyediakan kamar tidur, apalagi kalau bukan prostitusi terselubung,” terang Anggota Komisi I DPRD Ngawi Siswanto, Rabu, (04/02).

Siswanto menuturkan, hasil inspeksi mendadak (Sidak) petugas gabungan ini dari keempat lokasi tersebut, pihaknya menilai semuanya menyalahi perizinan. Dia berharap agar temuan tersebut segera ditindak lanjuti oleh Bupati Ngawi sesuai dengan peraturan daerah (perda) nomer 26 tahun 2011 tentang hiburan. pr

Cekakak, itu endemiknya di Kalimantan,” terang Kombes Pol Awi Setiyono.

Penyidik juga masih mendalami siapa saja yang dalam bisnis ilegal ini dan sudah berapa kali diekspor. Sebab, hingga saat ini BOR mengaku bermain seorang diri. Dia juga mengaku baru delapan kali melakukan pengiriman satwa langka ke luar negeri, meski beroperasi mulai tahun 2006.

“Kami masih akan dalami apakah ada pihak pada proses

Staf Sekwan DPRD Surabaya, Nuri Subagyo bisa bernafas lega setelah divonis bebas

Staf Sekwan DPRD Surabaya Divonis Bebas, Jaksa Anggap Janggal TERDAKWA kasus sabu, Nuri Subagyo, PNS Pemkot Surabaya yang bertugas di Sekwan DPRD Surabaya divonis bebas oleh majelis hakim PN Surabaya, Rabu (4/2/2015).

Dalam sidang di Ruang Sari 1 PN Surabaya, Ketua Majelis Hakim Tinuk Kushariyanti dalam amar putusannya menyatakan terdakwa tidak terbukti menguasai Narkoba. “Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa, dan mengembalikan harkat dan martabat terdakwa,” ujar hakim Tinuk. Hakim Tinuk juga memerintahkan agar JPU membebaskan terdakwa langsung setelah putusan dibacakan.

Sementara Hans Hekakaya selaku kuasa hukum terdakwa menyatakan dengan putusan ini merasa menjadi korban kriminalisasi polisi dalam hal ini Polsek Genteng dan akan meminta ganti rugi. “Kami akan menindaklanjuti usai Kasasi turun, sebab jaksa memang wajib kasasi,” ujarnya.

Oja Miasta selaku Jaksa Penuntut Umum menyatakan masih pikir-pikir atas putusan bebas terhadap Staf Sekwan DPRD Surabaya, Nuri Subagyo ini. “Tapi kami memang wajib melakukan kasasi atas putusan bebas hakim ini,” jelasnya.

Sementara JPU I Wayan Oja Miasta menilai putusan bebas hakim janggal. Menurutnya, dalam amar putusan bebas majelis hakim yang diketuai Tinuk Kushariyanti ini tidak sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan. Majelis hakim hanya mengacu pada keterangan terdakwa Nuri Subagyo.

“Kalau semua terdakwa mengaku tidak bersalah, semua bisa bebas. Ini sungguh ganjal. Majelis hakim mengesampingkan keterangan para saksi yang sudah jelas jelas membuktikan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai sabu itu,” jelasnya usai

persidangan, Rabu (4/2/2015).

Diakui Jaksa Oja, pihaknya akan melakukan perlawanan hukum atas putusan bebas ini. “Jelas kami kasasi, tapi saya masih laporkan dulu ke pimpinan,” tandasnya seraya meninggalkan area PN Surabaya.

Sebelumnya, Nuri Subagyo dituntut dengan lima tahun enam bulan penjara. Dalam tuntutannya, Jaksa I Wayan Oja Miasta yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah memiliki menyimpan narkotika jenis sabu seberat 0,03 gram di dalam helm miliknya saat ditangkap oleh Polsek Genteng 11 Agustus 2013 lalu. Staf Sekwan DPRD Surabaya ini dianggap melanggar pasal 112 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain menghukum badan, Jaksa Kejari Surabaya ini juga menuntut terdakwa Nuri Subagyo untuk membayar denda sebesar Rp 800 juta. Dan bila tidak dibayar, maka denda tersebut bisa digantikan dengan hukuman kurungan selama tiga bulan.

Seperti diberitakan Lensa Indonesia sebelumnya, Nuri Subagyo ditangkap Polsek Genteng pada 11 Agustus 2014 lalu di depan Taman Prestasi Jl Taman Apsari Surabaya. Saat ditangkap, petugas menemukan sabu seberat 0,03 gram di helm milik Staf Sekwan DPRD Surabaya ini.

Penangkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang menghubungi SPKT Polsek Genteng. Dalam informasi tersebut, si pemberi informasi memberikan ciri-ciri maupun sepeda motor milik terdakwa.

Lantas, info tersebut ditindak lanjuti oleh bagian reserse dan setelah dilakukan pengintaian di lapangan. Petugas Polsek Genteng akhirnya menemukan ciri ciri tersebut adalah terdakwa Nuri Subagyo. ian

KASUS purel booking out (BO) di Kafe Red n Blue yang berujung ditahannya Manajer Operasional, SM dan kedua mami di tempat hiburan yang menyajikan live musik dangdut dan VIP room karaoke, ditengarai banyak pihak adalah ‘jebakan‘.

Pasalnya, hampir semua tempat hiburan semacam Kafe Red n Blue, memang menyediakan purel yang bisa booking out. Caranya adalah memesan (reserved) purel itu melalui Mami (induk purel) dengan membayar tarif sewa minimal 10 jam. Namun entah mengapa yang ditarget pihak Kepolisian, dalam hal ini Renata Polda Jatim cuma kafe yang memang selalu penuh sesak pengunjung ini.

Apalagi Ines, purel yang disebut-sebut saat itu booking out atas pesanan tamu bernama Yudi, baru bekerja seminggu di Kafe Red n Blue. Saat itu janda satu anak ini kabarnya dibawa ke Hotel Zodiak daan diajak berhubungan intim oleh tamu yang telah memesan jasanya untuk 10 jam tersebut.

Menurut sumber Lensa Indonesia yang meminta namanya dirahasiakan, ada banyak kejanggalan dalam penangkapan Ines saat itu. Ines yang sempat diperiksa di Unit Renata Polda Jatim, ketika sudah dilepas mengaku bahwa dirinya digerebek polisi saat sedang ‘asyik‘ dengan tamunya di kamar Hotel Zodiak.

“Namun banyak saksi yang menyebtu, saat keluar dari Kafe Red n Blue, purel anyar itu sudah ditunggu sebuah mobil yang di dalamnya ban-

yak pria (diduga polisi) di parkiran,” terangnya, Rabu (4/ 2/2015).

Kafe Red n Blue Jl Embong Sawo, dinihari kemarin digerebek petugas Renata Polda Jatim karena diduga menyediakan purel untuk booking out (BO), sehingga dianggap melakukan tindak pidana trafficking atau perdagangan orang.

Informasi yang dihimpun Lensa Indonesia, kasus bermula ketika seorang tamu bernama Yudi menyewa salah satu purel di Kafe Red n Blue, Ines, dengan cara booking out untuk 10 jam dengan tarif Rp 50 ribu per jam.

Manajemen setempat lalu membuat bill (bon) untuk booking out purel tersebut dan mengijinkan Ines dibawa keluar oleh sang tamu. Selanjutnya Yudi dan Ines check in di Hotel Zodiak. Saat itulah petugas Remata Polda Jatim melakukan penggerebekan. dalam pemeriksaan awal ditemukan adanya unsur pidana trafficking. Keduanya lalu dikeler ke Kafe Red n Blue.

Polisi lantas melakukan penggeledehan di bagian kasir dan menyita sejumlah bill (bon) yang menyebutkan sejumlah puerel di tempat hiburan live dangdut dan VIP karaoke ini menyediakan cewek yang bisa booking out.

Tak hanya itu, sejumlah purel yang belum mendapatkan tamu langsung diangkut ke Polda Jatim sebagai saksi. Sementara Manajer Operasional Kafe Red n Blue, SM dan kedua Mami, yakni Mami N dan Mami Y juga ikut diamankan. Ketiga nama terakhir ini terancam bakal dijadikan tersangka. ian

Kasat Brimob Penuhi Janji Tarik Pasukan dari Tanah Puskopkar Jatim JANJI Brimob Polda Jatim untuk menarik puluhan anggota mako Brimob Ketegan Taman Sidoarjo yang diduga ‘suruhan’ PT Gala Bumi Perkasa (GBP) milik Henri Gunawan dari tanah seluas 30 Ha yang terletak di desa Pranti, Sedati Sidoarjo milik Puskopkar akhirnya dipenuhi.

Drs EC H Tri Harsono ketua umum Puskopkar Jatim kepada Lensa Indonesia mengatakan puluhan anggota mako Brimob Ketegan Taman Sidoarjo ‘suruhan’ PT GBP milik Henri Gunawan telah meninggalkan lokasi. www.lensaindonesia.com

“Sudah meninggalkan lokasi mas mulai Selasa (3/2/2015).

Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Brimob Polda telah menarik pasukannya usai menerima penjelasan dari Puskopkar Jatim,” kata Tri Harsono, Rabu (4/ 2/2015).

Sebelumnya, Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) Jatim menuding institusi Polda Jatim ikut membekingi mafia tanah yang ingin merebut tanah seluas 30 Ha yang terletak di desa Pranti, Sedati Sidoarjo dari tangan Puskopkar.

Pasalnya, sudah berbulan bulan

Puluhan anggota Brimob Ketegan, Sidoarjo saat mengawasi para preman mencabut papan nama Puskopkar Jatim di lahan sengketa

para anggota brimob berada dilokasi dengan senjata lengkap.

Untuk itu, Tri Harsono melaporkan pembekingan itu kepada Ka-

sat Brimob Kombes Pol Rudi Kristantyo. “Kasat Janji Senin (2/ 2/2014) menarik pasukannya dari lokasi, kita lihat saja,” ujar Tri Harsono.

Tri Harsono mengatakan alasan mereka (anggota Brimob) pembekingan itu dilakukan sesuai putusan MA atas gugatan antara PT Gala Bumi Perkasa (GBP) milik Henri Gunawan dan Reny Susetiyo Wardani, direktur PT Dian Fortuna Erisindo (DFE) dan PT Fortuna Harisindo Dian Tama (FHDT) yang dimenangkan PT GBP. “Tapi siapapun yang menang kedua pihak ini kan

sama-sama ‘maling’,” ujarnya.

Dijelaskan Harsono, sebelumnya, Selasa (6/1/2015) lalu Oknum brimob tersebut membengkingi para preman yang diduga disewa oleh PT GPP untuk membongkar papan nama yang di pasang Puskopkar di lokasi sengketa. Dalam melakukan ‘pembengkingan’ itu, para oknum Brimob itu menggunakan pakaian dinas dan senjata lengkap.

Sedangkan, papan nama yang isinya menerangkan soal kepemilikan tanah tersebut, sengaja dipasang oleh Puskopkar untuk melindungi aset miliknya. ian

BONGKAR PERKARA

3 Edisi 73/09 - 15 Februari 2015

Larangan Pakaian Bekas Impor di Pasar-pasar Indonesia

Bertobatlah Sebelum Api Neraka Membakar Habis Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menertibkan peredaran pakaian bekas impor di pasar-pasar Indonesia. Pakaian bekas dinilai tidak steril sehingga rawan terhadap kesehatan manusia. Namun sebagian pihak menilai ada muatan politis di balik pelarangan tersebut.

MENTERI Perdagangan Rachmat Gobel kembali memancing kericuhan di dunia maya setelah dia menyatakan bahwa pelarangan impor pakaian bekas bukan saja untuk melindungi produk dalam negeri, tapi juga untuk mencegah penularan penyakit.

Yah, pelarangan pakaian bekas impor dianggap bagi pedagang pakai bekas eceran di Pasar Senen kurang sesuai fakta. Selama berjualan baju bekas sejak 1994, konsumen pakaian bekas tidak pernah mengeluh tertular penyakit pasca

memakai pakaian bekas.

“Dari zaman Bu Mega dibilang mengandung sars. Kalau memang ada penyakit, pasti saya dulu yang kena karena saya yang jual. Kalau memang ada penyakit, tolong buktikan,” kata salah satu pedagang di Pasar Senen, Jakarta, Rabu (4/2/2015).

Pendapat serupa disampaikan oleh Armada, pedagang besar pakaian bekas ini mengatakan pernyataan pemerintah lebih banyak mengandung unsur politis karena isu ini pernah bergulir para era Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menper-

Sejumlah calon pembeli melihat pakaian bekas impor di Pasar Senen, Jakarta

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel

indag) Rini Soemarno.

“Ini lebih banyak unsur politis karena masalah persaingan bisnis teksil. Sampai detik ini, kalau ada virusnya berarti ada yang terkena.

Tapi nggak ada,” ujarnya berkilah.

Ia mengaku kebijakan pemerintah yang akan melarang penjualan pakaian bekas bisa memicu pengangguran besar-besaran. Alasannya banyak lapangan pekerjaan tercipta dari bisnis grosir hingga retail pakaian bekas. Bisnis pakaian bekas, tersebar di seluruh Indonesia.

“Perkenomian bisa jatuh jauh karena lapangan kerja tutup. Memang pusatnya di Pasar Senen, dari sini saya juga kirim ke seluruh Indonesia,” sebutnya.

Pendapat sama juga dilontarkan oleh Tedi, pedagang grosir pakaian bekas ini mengaku belum pernah melihat orang terkena penyakit selama belasan tahun menjual pakaian bekas.

“Menteri hanya bicara kecuali ada bukti orang sakit. Dari tahun 1996 jualan, nggak ada yang terkena penyakit. Kalau ada bukti silakan distop. Tapi ini hanya omong kosong,” tegasnya.

Larangan pakaian bekas impor juga dirasa tidak sesuai dengan praktek di lapangan. Sejumlah pedagang pakaian bekas, seperti di daerah Gembong Surabaya, tak ambil pusing dengan larangan tersebut.

Pakih, salah satu pedagang Gembong mengatakan pihaknya tidak merasa khawatir dengan larangan yang diungkap Mendag beberapa waktu lalu. Apalagi, selama 30 tahun dirinya berdagang tidak pernah ada konsumennya yang mengeluh tertular penyakit.

“Pelanggan saya sampai saat ini tetap kembali dan tidak ada yang tertular penyakit,” paparnya ditemui di stannya, Kamis (5/2/2015).

Ia mengatakan untuk bisa mendapatkan pakaian bekas impor pihaknya harus membayar sejumlah upeti yang diserahkan pada oknum Bea cukai. Lelaki asal Madura ini mengaku, pakaian bekas itu biasanya diimpor secara ilegal.

“Memang masuknya barang ini ilegal, agar barang yang masuk ini tidak ditahan, tentunya bos saya sering melakukan lobi dengan pihak bea cukai, dan itu sudah bukan rahasia lagi,” terang Pakih.

“Kita sama sama tahu, dan itu (Upeti) dilakukan agar semuanya lancar, kami sebagai pedagang kecil tentunya berharap bila ada barang datang bisa langsung dijual,” tambahnya.

Bapak empat anak itu mengatakan bahwa pemburu pakai impor

Widodo menunjukan sampel pakaian bekas mengandung bakteri yang telah diuji pada wartawan di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat

bekas tersebut bukan hanya dari masyarakat kalangan kecil saja. Bahkan banyak dari kalangan atas juga datang ke tempatnya untuk mendapatkan pakaian bekas. Pedagang pakaian impor bekas di Pasar Cimol Gedebage, Kota Bandung, merasa khawatir dengan kebijakan Kementerian Perdagangan yang melarang penjualan pakaian impor bekas.

“Kalau jadi dihilangkan, pasti banyak yang menganggur. Kami pedagang kecil, modal kecil. Makannya dari sini doang. Mau cari ke mana lagi,” kata Ais (24), pedagang di Pasar Cimol Gedebage Rabu (4/2).

Di Pasar Cimol Gedebage, Ais menyewa kios. Di Pasar Cimol Gedebage dia menjual jaket dan celana panjang dewasa. Harga per bal pakaian bekas impor yang dia beli itu seharga Rp 2 juta hingga Rp 5 juta.

Pakaian impor bekas itu, kata dia, diperoleh dari seorang bandar yang biasa mendistribusikan pakaian bekas di Pasar Gedebage.

Pakaian bekas itu, diperoleh dari Korea, dan Jepang.

“Jaket yang masih bagus itu, bisa kita jual dengan Rp 75 ribuan. Namun, kalau yang sudah bolong hanya seharga Rp 15 ribu,” katanya.

Omset jualan pun tegolong lumayan. Sehari dia bisa mendapatkan sekitar Rp1 juta kotor. Namun, pada saat ramai, penjualannya bisa mencapai Rp 3 juta. Pedagang lainnya, Asep (40) juga mengeluhkan hal serupa.

Ia mengaku berdagang pakaian bekas impor sejak tiga tahun lalu.

Dulu, dia berjualan di tepi jalan dekat rumah. Dia baru pindah ke Pasar Cimol Gedebage pada 2011.

Asep mengatakan membeli pakaian bekas impor itu dalam satua bal dari seorang pengepul. Pakaian bekas dari Korea bisa dibeli seharga Rp 3 Juta per bal.

“Saya hidup dari sini. Kalau di-

larang, saya bisa jualan apa,” katanya.

Kegiatan impor pakaian bekas melanggar Undang-undang (UU), dalam UU No. 7/2014 tentang perdagangan disebutkan impor barang harus dalam keadaan baru. Untuk pakaian bekas, Kemendag telah melarang kegiatan impornya.

Selain itu, di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmenprindag) No. 230/1977 dan aturan revisi Kepmenperindag No. 642/2002 seluruhnya mengatur larangan mengimpor pakaian bekas atau disebut gombal baru. Larangan ini terjadi pada saat Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Menyangkut martabat bangsa Sebenarnya Kementerian Perdagangan tidak hanya melarang impor pakaian bekas saja. Berikutnya, pemerintah akan melarang perdagangan baju-baju bekas.

“Nanti akan ada Perpres larangan memperdagangkan,” kata Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Widodo, di Jakarta, Rabu (4/2). “Di kemudian hari, yang di pasar pun dapat dikenai undang-undang.”

Widodo mengatakan peredaran baju-baju bekas impor sangat memprihatinkan. Apalagi dari penelitian laboratorium yang dilakukan Kementerian Perdagangan, terbukti bahwa pakaian-pakaian bekas itu membawa banyak bibit penyakit, bakteri, atau jamur yang berbahaya.

“Konsumen seharusnya tidak membeli pakaian bekas eks impor, menggunakannya pun seharusnya jangan mau,” tutur Widodo, geram.

“Terkait penyakit dan demi mengangkat martabat bangsa.”

Ditambahkannya, “Bakteri tersebut dapat menimbulkan diare dan gangguan pencernaan,” ujar Widodo.

Widodo sempat kaget saat mendengar laporan bila ada satu pakaian wanita jenis hotpants yang mengandung ratusan ribu bakteri.

“Yang mengagetkan saya itu ada celana bekas eks impor berwarna ungu mengandung bakteri lempeng total sampai 216.000 koloni per gram,” katanya.

Widodo mengungkapkan alasan mengapa celana bekas eks impor ini mengandung nilai total mikroba (ALT) sampai 216.000 koloni/gram.

“Kenapa sampai 216.000 koloni per gram ternyata celana itu bekas menstruasi (datang bulan) tanpa dicuci masuk ke Indonesia. Sangat mengerikan. Jadi ini luar biasa dampak celana bekas ini,” katanya.

Selain ditemukan bakteri, di celana ini juga ditemukan kandungan jamur yang cukup besar. “E Coli (bakteri) tidak ditemukan tetapi kita temukan jamur 36.000 jenis jamur katang sedangkan jamur kamir tidak ditemukan,” sebutnya.

Selain itu Widodo juga menemukan kandungan koloni bakteri cukup besar di pakaian dalam jenis korset sebanyak 183.000 koloni/ gram. “Jadi ramailah bakteri ini kalau bergerak-gerak. Yang paling banyak bakteri ini di baju yang dipakai melekat di kulit,” katanya.

Widodo mengimbau kepada importir pakaian untuk tidak lagi mengimpor pakaian bekas. Sebab, ketentuan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang menyatakan setiap importir wajib mengimpor barang baru, termasuk pakaian.

“Berdaganglah yang lain, jangan baju bekas,” imbuhnya.

Pelaku impor maupun pedagang baju-baju bekas eks impor juga diimbau untuk tidak memasukkan baju-baju semacam itu ke Indonesia. “Bertobatlah sebelum api neraka membakar habis,” katanya.

Sudah Ada Sejak 1982 MESKI aturan ini belum efektif menyusul masih maraknya peredaran pakaian bekas mengandung virus berbahaya, Kemendag menghimbau instansi-instansi terkait di bawah koordinasi Menteri Perdagangan Rachmat Gobel akan kembali menertibkan importasi barang tersebut.

“Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (Dirjen SPK) sudah mengadakan tes lab (laboratorium) terhadap beberapa pakaian bekas memang ternyata mengandung bakteri atau virusvirus yang berbahaya bagi konsumen kita.

Dalam waktu dekat Kementerian Perdagangan dan bersama instansi-instansi terkait lain akan coba menertibkan impor pakaian bekas yang memang itu dilarang,” jelas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Partogi Pangaribuan, dalam konferensi pers di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Partogi, Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, hanya memperbolehkan impor barang dalam keadaan baru. Namun, realitanya sampai saat ini pakaian bekas impor masih beredar di pasar.

Rahmat Gobel sendiri mengaku pihaknya tidak dapat menindak pakaian bekas impor yang sudah beredar di pasaran.

Menurutnya, sulit untuk memastikan apakah pakaian bekas yang beradar berasal dari impor atau bukan.

“Kalau barang yang sudah beredar tidak bisa kami apa-apain. Tapi jelas bahwa barang-barang tersebut adalah produk im-

por ilegal, menurut saya. (Masuknya pekaian bekas) ini harus kita hentikan dan sedang kita koordinasikan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk supaya betul-betul (pakaian bekas) itu tidak dapat masuk ke pasar,” tuturnya.

Mendag menilai peredaran pakaian bekas impor dapat mengancam perkembangan industri garmen dalam negeri. Karenanya, menjadi kewajiban instansinya untuk melakukan penertiban.

Rachmat juga kembali berkicau soal pelarangan impor pakaian bekas. Dalam akun Twitter miliknya, Rabu, 4 Februari 2015, Rachmat mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kehormatan bangsa dengan tidak membeli pakaian impor bekas.

“Mari kita jaga harkat martabat bangsa.

Masak kita mau memakai bra dan celana dalam bekas bangsa lain?,” ia menuliskan.

Larangan impor pakaian bekas sebenarnya sudah diatur sejak 1982 melalui Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 28 Tahun 1982 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

Namun, penegakan hukum atas larangan ini masih lemah. Pakaian impor leluasa masuk ke pasar Indonesia. Rachmat yang geram akan hal ini menegaskan akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memberantas impor pakaian bekas.

Tidak hanya itu, Rachmat Gobel juga menyebut pelarangan itu untuk kebaikan konsumen Indonesia. pakaian bekas

Petugas bea cukai menyita pakaian bekas impor yang terindikasi mengandung ratusan ribu bakteri

menularkan penyakit. “(Penyakit) kulit, bisa kena HIV. Beneran, itu sudah ada hasil laboratoriumnya,” kata Rachmat di gedung DPR, beberapa waktu lalu.

Selain berbahaya bagi kesehatan, pakaian impor ini bisa menghambat industri garmen untuk berkembang. Disebutkan industri garmen bisa kalah bersaing dengan usaha kecil dan menengah.

Dengan penghentian impor tersebut, diharapkan industri garmen bisa memasok produk jadinya ke luar negeri. “Misalnya di Cibaduyut, di sana usaha yang kecilkecil banyak, tapi bisa impor. Sebetulnya,

Pedagang melakukan transaksi jual beli pakaian bekas yang dijual ditepi jalan Plampitan, Kawasan Pecinan, Kota Semarang, Jateng

garmen ini harusnya bisa impor,” kata dia.

Rachmat Gobel mengakui pakaian impor bekas ditemui di banyak tempat. Setidaknya menurut dia, ada dua alasan utama mengapa pakaian ini “menjamur” di pasar. Dia tak memungkiri impor ilegal pakaian bekas itu dilakukan berdasarkan faktor pasar.

“Yang pertama, pasarnya besar,” kata dia.

Yang kedua adalah faktor sosial masyarakat. Masyarakat Indonesia, kata Rachmat, membeli barang dengan pertimbangan harga. Mereka lebih menyukai barang dengan harga yang murah, tapi kualitasnya abal-abal dibandingkan dengan barang yang harganya lebih mahal, tapi

kualitasnya lebih baik. “Yang kedua, kita ini (suka yang) murah, murah, murah, tapi tidak berkualitas,” kata dia.

Rachmat melanjutkan bahwa pemerintah akan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan tengah menyelidiki lokasi masuk pakaian impor tersebut. Kalau ketemu, mereka tak segan-segan untuk membakar pakaian impor bekas tersebut.

“Kalau kami bisa tahu tempat-tempat yang bisa diprediksi sebagai masuknya pakaian itu, ya kami tindak. Kalau perlu, pakaian dibakar. Orang penyakit, kok. Kalau masuk, ya, kami bakar,” kata dia. rofik/wij/art www.lensaindonesia.com

4

JATIM SQUARE

Edisi 73/09 - 15 Februari 2015

Pemprov Jatim Gandeng Kodam V/Brawijaya Wujudkan Swasembada Pangan Untuk swasembada pangan, keterlibatan TNI cukup besar.

TNI juga berperan aktif dalam proses pembangunan Jatim.

JATIM sebagai lumbung padi nasional diharapkan bisa meningkatkan produksinya, agar target swasembada pangan yang telah dicanangkan Presiden RI, Joko Widodo bisa terealisasi. Oleh sebab itu, Pemprov Jatim menggandeng Kodam V/Brawijaya untuk mewujudkan swasembada pangan.

Gubernur Jatim, Soekarwo saat Rapat Pimpinan Kodam V/ Brawijaya Tahun 2015 di Balai Kartika Kodam V Brawijaya Surabaya, Kamis (5/2/2015) mengatakan, alasan menggandeng Kodam V/Brawijaya dalam pelaksanaan program ini karena beberapa program telah dilaksanakan Pemprov Jatim bersama Kodam V/Brawijaya.

Di antaranya renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan menciptakan keamanan dan ketertiban.

“Untuk swasembada pangan, keterlibatan TNI cukup besar di dalamnya. TNI juga berperan aktif dalam proses pembangunan Jatim. Oleh sebab itu, Pemprov Jatim yakin TNI mampu memberikan solusi dalam menciptakan swasembada pangan,” ujarnya.

Hal paling mendasar dalam menciptakan swasembada pangan adalah terjaminnya keamanan dan ketertiban di Jatim. Pertumbuhan ekonomi Jatim beberapa tahun ini dipengaruhi oleh hal itu. Pada tahun 2014, PDRB Jatim menopang 15,17 persen PDRB nasional, dan laju pertumbuhan ekonomi sampai dengan triwulan III tahun 2014 sebesar 6,02 persen.

“Pertumbuhan tersebut tidak lepas dari peran TNI dalam menciptakan keamanan dan ketertiban,” jelas Pakde Karwo sapaan

akrabnya.

Selain itu, Jatim memiliki area cukup luas untuk ditanami beberapa komoditi pertanian. Untuk komoditi padi tersedia lahan panen seluas 2,056 juta ha, dimana pada tahun 2014 dapat menghasilkan 59,86 ton/ha dengan produksi total sebesar 12,307 juta ton.

Untuk komoditi jagung tersedia lahan panen seluas 1,202 juta, pada tahun 2014 menghasilkan 48,15 ton/ha dengan produksi total sebesar 5,789 juta ton. Sedangkan komoditi kedelai tersedia lahan panen seluas 203.742 ha, pada tahun 2014 menghasilkan 16,33 ton/ha dengan total produksi sebesar 332.745 ton. “Jatim merupakan provinsi penyumbang tertinggi produksi tiga komoditas utama ketahanan pangan,” tegasnya.

Saat ini, pemerintah pusat menetapkan target yaitu meningkatkan produksi pangan sebesar 10 persen pada tahun 2015.

Posisi Jatim saat ini, telah mencapai surplus beras sebesar 4,6 juta ton. Sehingga untuk memenuhi surplus lima juta ton beras pada tahun 2014 diperlukan luas tanam baru seluas 345.770 ha.

“Strategi yang dilakukan Jatim untuk meningkatkan produksi pangan dengan meningkatkan indeks pertanaman (IP) padi dengan meningkatkan luas areal tanam dan peningkatan produktivitas dengan mengoptimalisasi penerapan sarana produksi tanaman, penerapan teknologi pengelolaan tanaman secara terpadu dan pengamanan tanaman,” urai gubernur.

Namun ia mengakui, ada beberapa ham-

Gubernur Jatim Soekarwo terima cinderamata dari Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko di acara Rapim Kodam V Brawijaya TA

batan yang dialami Pemprov Jatim dalam rangka meningkatkan produktivitas tiga komoditas utama ketahanan pangan. Seperti benih bantuan dari pemerintah yang belum melaksanakan enam tepat(waktu, jumlah,varietas, tempat, mutu dan harga).

Sehingga bantuan benih dinilai kurang berpengaruh secara nyata.

Kemudian, soal distribusi pupuk sering tidak sesuai sehingga produktivitas tanaman tidak bisa mencapai optimal. Adanya serangan hama penyakit serta belum optimalnya penanganan panen dan pasca panen. Ditambah IP masih rendah dan HPP

masih relatif rendah.

Pihaknya menambahkan, kerjasama antara Pemprov Jatim dengan Kodam V/ Brawijaya pada tahun 2015 ini semakin bertambah. Pada tahun ini, sekitar 12 ribu rumah tidak layak huni (RTLH) akan dibenahi di 12 kabupaten/kota.

Pemprov Jatim memiliki target 88.460 RTLH sampai dengan 2015, akan tetapi baru terealisasi 71.549 RTLH. Hal tersebut dikarenakan adanya bencana erupsi Gunung Kelud. “Ada sekitar 14 ribu rumah dibenahi saat itu, dan semuanya dikerjakan oleh TNI bersama masyarakat,” tam-

bahnya.

Pada kesempatan terebut, Pangdam V/ Brawijaya, Mayjen TNI Eko Wiratmoko, S.Sos mengatakan Kodam V/Brawijaya akan membantu program Pemprov Jatim.

Selain menciptakan suasana yang tertib dan aman, TNI juga siap membantu meningkatkan kesjahteraan masyarakat.

“Kerjasama yang telah berjalan selama ini adalah membenahi RTLH. Dan saat ini, Kodam V/Brawijaya siap membantu program Pemprov Jatim dalam menciptakan swasembada pangan,” tandas Soekarwo. sarifa

Budayakan Kembali Kentongan Sebagai Simbol Kamtibmas GUBERNUR Jawa Timur, Soekarwo minta warga Jawa Timur kembali membudayakan kentongan sebagai simbol keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di desa-desa.

“Budaya kentongan ini, saya menyambut baik dan harus dibudayakan menjadi kebiasaan yang positif dalam masyarakat. Jika di desa, ada pembunuhan, kebakaran, pencurian hewan ternak bisa diumumkan melalui kentongan, bahwa ada tanda bahaya,” ujarnya saat acara Akselerasi Revitalisasi Potensi Masyarakat dalam rangka Mewujudkan Kamtibmas di Alunalun Kab. Jember, Kamis (5/2/ 2015).

Pakde Karwo sapaan akrabnya

menilai, membudayakan kembali kentongan sebagai alat keamanan sangat bagus. Setiap daerah memiliki karakter masyarakat yang berbeda. Untuk itulah, budaya kentongan yang dipergunakan sebagai alat keamanan utama di setiap desa harus ditingkatkan.

Secara prinsip, Polri bersama TNI beserta aparat pemerintah desa yang merupakan trisula di desa harus kompak menjaga keamanan dan ketertiban masing masing wilayah di Jatim.

“Prinsipnya, trisula yang ada di desa yakni Babinsa, Babin Kamtibmas harus kompak menjaga dan memperkuat keamanan dan kenyamanan di setiap desa. Kentongan ini adalah salah satu upaya un-

DKP Kota Malang Bangun Sepeda Udara Rp1 Miliar DINAS Pertamanan dan Kebersihan (DKP) Kota Malang Membangun sepeda udara. Pembangunan sepeda udara itu dilakukan sebagai fasilitas untuk rekreasi di Taman Merjosari.

“Kita memang sedikit konsentrasi pada pembenahan taman. Termasuk taman di Merjosari yang kita lengkapi dengan sepeda udara,” kata Kepala DKP Kota Malang, Erik Santoso, Kamis (5/ 2/2015).

Menurut dia, sepeda udara itu merupakan fasilitas rekreatif di Taman. Pemanfaatannya, kata dia, digratiskan bagi warga Kota Malang.

Menurut dia, pembangunan sepeda udara itu didanai dari APBD, APBN dan dana CSR perusahaan. “Khusus untuk sepeda udara anggarannya Rp 1 miliar dari total anggaran untuk pembenahan taman Merjosari sebesar Rp 5 miliar,” jelasnya.

Sepeda udara itu nantinya ada empat unit. Itu melintasi kawasan Taman Merjosari yang luasnya lebih dari lima hektar. “Sesuai target, pembangunan sepeda udara itu sudah selesai tahun 2015 ini,” pungkasnya. aji_dewa_roisky

tuk terus memperkuat keberadaan trisula keamanan yang ada di desa,” ungkapnya.

Menurutnya, situasi aman tak bisa diabaikan begitu saja. Pemerintah tidak bisa membangun dan bekerja jika situasi tidak aman, kesejahteraan masyarakat juga takkan bisa terwujud. “Jadi ada segitiga penting yang harus dilakukan.

Aman dan nyaman harus dilakukan.

Setelah itu melaksanakan pembangunan dengan hasil yang akan dicapai yakni masyarakat menikmati kesejahteraan,” tegasnya.

Ia menambahkan, selain rasa aman dan nyaman kita semua harus bahu membahu menciptakan lingkungan bersih. Artinya, jika situasi suatu daerahnya aman dan

nyaman ditunjang dengan lingkungan yang bersih akan menciptakan masyarakat yang sehat.

Senada dengan hal itu, Kapolda Jatim, Irjen Pol Anas Yusuf menambahkan, keamanan merupakan salah satu modal dan syarat utama di dalam menunjang pembangunan. “Jatim yang dikenal dengan trisulanya, yakni Babinsa, Babin Kamtibmas dan desa harus bahu membahu, bersinergi secara komperehensif untuk melakukan upaya menjaga keamanan sekaligus membantu pemerintah di dalam pengentasan kemiskinan,” kata Kapolda.

Ke depan, budaya membumikan kentongan untuk keamanan ini, akan dijadikan model dan dikembangkan di daerah lain yang

Gubernur Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim, Bupati Jember dan Kapolres Jember memukul kentongan bersama

ada di Jatim. “Kami akan meneruskan model kentongan ini hingga ke jajaran Polres se-Jatim untuk bisa

menduplikasi model deteksi keamanan dini bagi masyarakat di daerah,” pungkasnya. sarifa

Kadin Pengairan Nganjuk Terima Fee Proyek SEJUMLAH pihak menerima fee proyek CV ARSIMURU. Hendik warga Nganjuk, ketika ditemui wartawan (6/ 2/2015) mengatakan, setelah fee proyek alias pungutan tidak berdasar berlangsung antara pengusaha dan beberapa pihak pelaksana, di antaranya oknum PNS dan anggota dewan, kini diduga setoran fee proyek juga diterima pimpinan Kepala Daerah Nganjuk.

Sumber Lensa Indonesia membeberkan, ia melihat langsung anggota dewan menandatangani bukti kwitansi setorterima fee proyek dari CV ARSIMURU. “Ya istilahnya uang terima kasih,” katanya seraya menyebutkan oknum PNS khususnya Dinas Pengairan menerima sekitar 2 persen dari tiap proyek asal APBD yang dikerjakan CV ARSIMURU. Sumber menjelaskan bila setoran fee proyek 2 persen pada Dinas Pengairan terjadi sejak kepemimpinan Hoedoyo. Setoran sendiri sesungguhnya bukan hanya 3 persen seperti mengemuka belakangan ini,

melainkan hingga 10 persen.

Meliputi dinas terkait seperti 3 persen Kepala Dinas Pengairan serta Panitianya, 2 persen untuk anggota DPRD, 2 persen untuk Kasubag Pengairan dan 1 persen untuk asosiasi.

“Yang membuat saya kesal, setoran pada Kepala Dinas Pengairan seharusnya hanya 2 persen, namun dengan berani menaikkan jadi 3 persen,” ujarnya seraya mengungkapkan di luar setoran itu ada lagi “uang keamanan” yang diserahkan pada oknum PNS. Apakah setoran haram fee proyek hanya diterima Kepala Dinas Pengairan di lingkup Pengairan. Sumber menyebutkan tidak. Dikatakannya, beberapa anggota dewan juga ikut menikmati setoran. Termasuk anggota dewan yang selama ini dikenal dengan julukan Raja Proyek. “Bilang sama dia, jangan munafik,” selorohnya.

Terkait proyek yang dikerjakan CV ARSIMURU, sumber menerangkan, bila

Kantor CV Arsimuru

CV ARSIMURU memegang kendali proyek yang ada di Dinas Pengairan maka, yang terjadi, “Proyek di Dinas Pengairan satu pintu. Kalau mau kebagian, mesti siapkan 5 persen bayar dimuka pada oknum PNS,” katanya seraya

mengaitkan dominasi CV ARSIMURU dalam proyek Dinas Pengairan.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Nganjuk, Tatit dari Partai PDIP masih belum bisa dimintai konfirmasi terkait info ini. HP-nya juga belum diaktifkan. roy

Trotoar Amburadul, PU BMCK Janji Segera Perbaiki

Kondisi trotoar di Jalan Siliwangi Kabupaten Ngawi

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

MUNGKIN kalau di kota lain yang namanya trotoar akan difungsikan sebagaimana mestinya terutama memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki. Akan tetapi secara kasat mata keberadaan trotoar yang dipakai sebagai jalur pedestrian seperti di Kota Ngawi, Jawa Timur, tidak sedikit menjadikan pertanyaan besar bagi masyarakat.

Realita tersebut terjadi di trotoar Jalan Siliwangi terlihat amburadul bahkan disana sini kon-

disinya berantakan sehingga berkesan kurang terawat.

“Sudah berpuluh tahun trotoar itu (trotoar di Jalan Siliwangi-red) sama sekali tidak tersentuh rehabilitasi. Padahal keberadaanya di dalam kota masak menuju Ngawi Visit Years kayak gitu kondisinya,” terang Agus Setono, salah satu warga yang mengaku warga Jalan Siliwangi, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi Kota, Senin (02/02).

Diterangkan kerusakan trotoar

selain dipicu faktor usia yang sudah 21 tahun tidak terawat juga diakibatkan adanya galian berbagai fasilitas yang ditanam dibawah trotoar seperti jaringan kabel maupun saluran air.

“Sebenarnya kalau ditanya soal penyebabnya saya kira banyaklah tetapi yang terpenting pihak pemerintah daerah segera turun tangan untuk segera merehab kembali,” bebernya.

Kemudian Sudarno Kabid Pe-

meliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PU BMCK dan Kebersihan Ngawi menjelaskan, dalam tahun 2015 ini ada dua lokasi trotoar yang bakal direhabilitasi. Seperti di Jalan Teuku Umar Barat dengan panjang 800 meter dan lebar 2 meter serta trotoar di Jalan Siliwangi dengan panjang 800 meter.

Tegasnya, masing-masing trotoar akan menelan anggaran yang bersumber dari BK Propinsi Jawa Timur senilai Rp 200 juta. Terkait

paving trotoar di Jalan Siliwangi yang diduga hilang, Sudarno tidak menampik akibat ulah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kalau berbicara hilangnya paving itu saya kira tahu sendirilah faktornya apa,” singkatnya.

Sementara sisi lain seperti yang diungkapkan Siswanto salah satu anggota DPRD Kabupaten Ngawi menerangkan seharusnya jalur pedestrian dalam hal ini trotoar harus dikembalikan sesuai fungsinya. pr

Pemimpin Redaksi : Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Biro Madiun Raya : Welas Arso (Kabiro), Demmas Adi K (Madiun), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), Biro Lamongan : Ali Muchtar (Kabiro), Denny Bagus F, Nur Afit Santoso, Nur Hidayat (Bojonegoro), Andik Kartika (Kediri), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Roy Alexander, Katino, Nyoman (Nganjuk), Didik Purwanto (Ngawi), Nur Hasan (Bangkalan, Pamekasan), Joko Andi Setiawan (Probolinggo) Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan; Halaman 1 ( FC ) : Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

JATIM SQUARE

5 Edisi 73/09 - 15 Februari 2015

Presiden Blusukan Dengarkan Keluhan Petani Ngawi

Jokowi Warning Pengusaha Pupuk Bersubsidi Nakal

Presiden Jokowi melakukan blusukan ke Ngawi dan bertemu petani. Presiden juga sempat mengeluarkan ancaman bagi pengusaha pupuk bersubsidi yang nakal.

Benteng Van Den Bosch Ngawi

Benteng Van Den Bosch Digelontor Rp 25 Miliar TIDAK ingin ketinggalan start menuju Ngawi Visit Years, dua tahun mendatang rupanya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi mulai lakukan lobi dengan pusat. Terutama dalam penataan lokasi wisata yang digadang-gadang memberikan kontribusi positif nantinya seperti keberadaan Benteng Van Den Bosch atau biasa dikenal dengan sebutan Benteng Pendem.

Sesuai rencananya, obyek wisata heritage yang satu ini bakal digerojok anggaran Rp 25 miliar dari Kementerian Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemenbud Dikdasmen). Akan tetapi dana puluhan miliar tersebut bukanya tanpa syarat, pihak Kemenbud Disdakmen menghendaki kesepahaman lewat MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemkab Ngawi dengan TNI harus beres.

Seperti keterangan Anwar Rifai Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Olahraga (Disparyapura) Kabupaten Ngawi pihaknya terus melakukan pendekatan dengan TNI agar mekanisme MoU segera tuntas dalam waktu dekat.

“Kalau MoU beres maka dana itu akan direalisasikan guna merehabilitasi terhadap benteng,” ungkapnya melalui via telepon, Kamis (05/02).

Tandasnya, anggaran itu nantinya untuk face off secara total terhadap bagian benteng pendem baik ornament, pilar sampai colosseum dengan artistik gaya Eropa. Selain itu ujarnya perlu daya dukung dari lingkungan benteng peninggalan Belanda di abad 18 tersebut seperti halnya penataan penghijauan.

Tegas Anwar Rifai begitu MoU dituntaskan pihaknya langsung start salah satunya melakukan revitalisasi terhadap kondisi sungai yang mengelilingi Benteng Van Den Bosch baik Bengawan Solo maupun Kali Madiun.

Sesuai rencananya kalau toh MoU beres terbukti ada di tangan Pemkab Ngawi realisasi anggaran yang bersumber APBN ini dilakukan secara bertahap selama tiga tahun. “Selama ini TNI sudah ada sinyal baik dengan Pemkab Ngawi jadi tinggal MoU saja tapi kapan itu kita sendiri belum ada kabar,” kupas Anwar Rifai. pr

SAAT melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sabtu siang (31/01) langsung mewarning bagi pengusaha pupuk bersubsidi yang sengaja mempermainkan petani.

“Sekarang jangan lagi ada pengusaha pupuk khususnya mereka yang mengantongi DO (Delivery Order) berbuat nakal kepada petani. Kalau ada yang demikian pasti akan ditindak,” tegas Presiden Jokowi di hadapan ribuan petani di lapangan bola Desa Keras Wetan, Kecamatan Geneng, Ngawi.

Mulai tahun 2015, jelasnya, sistem pengadaan pupuk bersubsidi maupun benih sistem pengadaannya dilakukan tanpa melewati proses tenderisasi atau lelang melainkan langsung penunjukan melalui Keputusan Presiden (Kepres).

Jokowi berharap setiap memasuki musim tanam ketersediaan pupuk bagi petani harus ada jangan sampai molor dengan alasan keterlambatan distribusi pupuk. “Begi-

tu masuk musim tanam petani harus mendapatkan pupuk jangan sampai tidak. Kalau hal itu dibiarkan jelas yang rugi petani,” terangnya lagi.

Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi juga menyerahkan 852 hand tracktor ditambah 377 pompa air dilakukan secara simbolis dengan perwakilan 10 orang petani.

Masih waktu yang sama, Presiden juga mendengarkan curahan petani yang pada intinya mereka selama ini mengeluhkan sistem distribusi pupuk yang carut marut demikian juga mengenai permasalahan irigasi.

Bahkan Jokowi yang dikenal dengan gaya blusukanya ini tidak tanggung-tanggung berjanji untuk menyukseskan program kedaulatan pangan dalam tahun 2015 secara nasional bakal membagikan 61 ribu hand tracktor kepada petani.

Hematnya, program menuju kedaulatan pangan nantinya bakal tercapai kurang dari tiga tahun selama masingmasing stakeholder yang membidangi pertanian secara

Presiden Jokowi didampaingi Menteri Pertanian melakukan ramah tamah dengan petani di Ngawi

sinergi bisa kerjasama.

Sementara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat melaporkan kegiatanya kepada Presiden Jokowi dihadapan ribuan petani mengatakan menuju kedaulatan pangan memang masih ada beberapa ganjalan yang segera dituntaskan.

Dibeberkan Menteri Pertanian, saat ini kerusakan sarana irigasi seluruh Indonesia mencapai 52 persen dengan total 3,3 juta hektar.

Masalah lainya mengenai ketersediaan benih masih minim terbukti serapanya baru mencapai 20 persen ditambah mekanisme distribusi pupuk yang seringkali mengalami keterlambatan.

Timur Soekarwo, Kapolda Jawa Timur Irjen Anas Yusuf dan Budi Sulistyono Bupati Ngawi langsung meluncur ke DAM Budengan, Desa Legundi, Kecamatan Karangjati.

Di tempat ini Jokowi melihat dari dekat proses pengerukan sedimentasi DAM Budengan yang dilakukan Kodim 0805 Ngawi bersama Yon Zipur 5 Malang. Sekitar pukul 12.00 WIB Presiden Jokowi bersama rombongan menuntaskan rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Ngawi dan langsung meluncur lagi ke Desa Majasto, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, untuk melakukan panen raya. pr

Wabup Jombang Blusukan Mengajar Warga Buta Aksara

Dana DIPA Nganjuk Rp 42 Miliar PELAKSANAAN pembangunan di berbagai sektor Pemerintah Kabupaten Nganjuk tidak semata-mata mengandalkan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), akan tetapi dukungan APBN sangat dibutuhkan.

Ketua Komisi D DPRD Nganjuk, Tatit mengatakan untuk memacu pembangunan di daerah, diharapkan kepada seluruh kepala dinas, badan dan kantor yang belum mendapat aloksi dana sebagai tugas perbantuan pemerintah pusat, kedepan harus berupaya mempersiapkan keperluan data dan dana yang dibutuhkan.

“Hal itu guna disampaikan kepada masing-masing departemen di pusat. Dari kucuran dana DIPA Pemkab Nganjuk tahun 2015 mendapat kucuran DIPA sebesar Rp42,8 miliar,” ungkap Tatit ketika bersama wartawan, Jumat (6/2).

Dana DIPA, lanjut Tatit, dikucurkan untuk tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Rp 24,693 miliar, Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Rp 17,720 miliar, dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Rp 428 juta.

Disebutkan, penghujung tahun 2015 berbeda dengan penyerahan tahun sebelumnya diserahkan pada awal tahun berjalan. Diharapkan seluruh SKPD dapat bekerja lebih maksimal dan memulai kegiatan pembangunan yang direncanakan sejak hari pertama kerja, agar mencapai sasaran dan pembangunan.

“Semua yang ada nantinya akan kita perhatikan lebih rinci ketika SKPD di masing – masing satua dan mereka dapat meningkatkan kinerjanya,” pungkas Tatit. roy

“Apabila pupuk terlambat dua minggu saja kalau dihitung minimalnya kehilangan 1 ton per hektar. Coba kalau dikalikan 5 juta hektar sudah berapa juta ton kerugian yang dialami petani,” katanya.

Untuk mencapai kedaulatan pangan ulas Andi Amran Sulaiman saat ini pemerintah telah menyiapkan Rp 28 triliun guna subsidi pupuk dan Rp 2 triliun dimanfaatkan untuk penyediaan benih.

Sehabis penyerahan hand tracktor dan pompa air kepada petani, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi demikian juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Gubernur Jawa

Dua warga di Banyuwangi tergeletak tak berdaya setelah terkena chikungunya

70 Persen Warga Kediri Terserang Chikungunya PULUHAN warga Kelurahan Blabak yang ada di RT 16 RW 6, Kecamatan Pesantren Kota Kediri, terserang wabah penyakit Chikungunya.

Ironisnya, meski sudah dilaporkan oleh warga setempat pada pihak kelurahan, namun belum ada penanganan berarti dari pemerintah .

“Awalnya yang sakit hanya warga yang ada di dekat jalan besar, namun saat ini penyakit chikungunya sekarang sudah menjalar pada puluhan warga, dalam waktu sekitar dua pekan,” kata Ketua RT, Jumadi,ketika ditemui di rumahnya, Minggu (1/2/2015).

Lebih lanjut Jumadi menceritakan, penyakit itu mulai menyerang warga pada awal Desember 2014 lalu, sampai sekarang. Dan sampai saat ini, serangan nyamuk Chikungunya terus menyerang warga.

“Warga yang terkena penyakit itu banyak yang mengalami kelumpuhan, rata-rata hingga tiga hari. Satu RT hampir semua. Ya jumlahnya sekitar 70 persen. Dan saat ini keadaan warga disini masih dilanda penyakit menular itu,” katanya.

Pria berumur 50 tahun ini, sudah melaporkan peristiwa yang terjadi di daerahnya kepada pemerintah daerah. Namun nyatanya, hing-

ga kini belum ada tindakan berarti dari pemerintah kota Kediri.

“Sudah kamilaporkan ke Kelurahan dan diteruskan ke kantor kecamatan. Tapi sampai sekarang belum ada fogging ditempat kami,” ujarnya.

Terpisah Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri dr Sentot, mengatakan pihaknya baru akan melakukan kegiatan fogging pekan ini.

“Ya kita akan lakukan penyemprotan foging ditempat itu (kelurahan Blabak) pada selasa(3/2) depan,” katanya singkat, saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Untuk diketahui, Chikungunya adalah penyakit sejenis demam yang disebabkan alphavirus yang disebarkan oleh gigitan nyamuk dari spesies Aedes aegypti. Rata-rata gejala yang diderita korban adalah meriang, bengkak disertai panas di tubuh, dan pegalpegal. Bahkan, beberapa orang merasa seperti tangan dan kakinya tak bisa diangkat.

Sebelumnya, wabah chikungunya sudah menyerang warga Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Burengan dan Jamsaren, tepatnya di lingkungan Kleco. andik_kartika

DALAM menekan angka buta aksara di Kabupaten Jombang Wakil Bupati (Wabup), Hj Mundjidah Wahab rela blusukan di pelosok desa dengan menjadi pengajar bagi para orang tua yang tak bisa membaca.

Belajar memang tidak mengenal batas usia, meski telah memiliki anak dan cucu, puluhan perempuan di Dusun Desa Cupak Kecamatan Ngusikan Jombang, sangat antusias mengikuti proses belajar mengajar Keaksaraan Fungsional (KF) untuk menuntaskan buta aksara yang dilaksanakan di Balai Desa setempat.

Terlihat puluhan orang tua sangat antusias belajar bersama dengan Wakil Bupati Jombang, seperti diungkapkan Genah, nenek berusia 68 tahun. “Mbiyen sekolah sampe kelas siji, trus gurune mangkat dunyo, akhire sekolah e bubar,” ujarnya dengan bahasa Jawa saat menjawab pertanyaan Wakil bupati Hj Mundjidah Wahab yang menjadi guru bagi puluhan orangtua lanjut usia.

Jarak 5 km dari rumah tak menyurutkan antusias belajar bersama belasan perempuan. Dengan naik ken-

daraan terbuka nenek yang hanya menikmati hingga kelas 1 sekolah dasar (dulu SR), (dulu SR), masih bersemangat meski terlihat malumalu, saat berbincang dengan pelajar yang lainnya.

“Melalui program keaksaraan fungsional (KF), masyarakat akan terbebas dari buta aksara,” kata Wakil Bupati Jombang Munjidah Wahab, usai menjadi guru dadakan bagi peserta kelompok belajar tersebut.

Munjidah blusukan mengajar untuk memberi semangat agar para ibu dan perempuan lansia di pelosok Jombang, bisa belajar bersama dan makin giat dalam mengentaskan angka buta aksara. “Ini juga bagian dari upaya mensukseskan program Kabupaten Jombang terbebas dari buta aksara,” imbuhnya.

Menurutnya, saat ini masih terdapat sekitar 18 ribu warga Jombang masih buta aksara. Angka ini menurun drastis dibanding statistik tahun 2013 yang menyebutkan angka buta aksara di daerah ini mencapai 49 ribu jiwa. “Target kita, empat tahun ke depan sudah tuntas,” ujar mantan Ketua PC Muslimat Jombang. obi

Mudjidah saat mengajar warga buta aksara

Pembangunan Drainase Pemkab Nganjuk Tak Sesuai Bestek PEMBANGUNAN drainase di 20 Kecamatan yang dibangun kontraktor yang diduga kong kali kong dengan Dinas Pengairan pada tahun anggaran 2015, dinilai bermasalah.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit mengatakan, dari seluruh panjang drainase yang dibangun ada ratusan meter yang bermasalah, yakni tidak sesuai bestek dan pekerjaannya tidak selesai.

“Kami melihat, pekerjaan kon-

traktor tersebut asal-asalan dan tidak selesai. Kami akan mengundang kontraktornya dan dinas terkait di Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk meminta keterangan,” kata Tatit ketika dihubungi wartawan Jumat (6/2).

Dijelaskannya, dari informasi yang dihimpunnya, proyek drainase tersebut dibangun dengan dinding samping serta lantai dasarnya menggunakan batu belah.

Namun, sebagian dari drainase tersebut dasarnya tetap tanah, tidak dibangun fondasi menggunakan batu belah, “Pekerjaan ini tidak sesuai bestek,” katanya.

Kesalahan lainnya, kata dia, pekerjaan yang dilakukan kontraktor asal-asalan, ada bagian dasar yang lebih dalam serta ada bagian dasar yang lebih dangkal, sehingga jika turun hujan air tidak mengalir, tapi justru meluap ke jalan raya.

Ditambahkannya, kontraktor juga tidak menyelesaikan pekerjaannya, yakni drainase tersebut tidak seluruhnya menyambung, tapi terputus-putus di beberapa bagian.

Fauzi mengatakan berdasarkan informasi dari beberapa warga di sejumlah kecamatan dan desa setempat, pembangunan drainase tersebut ada yang terputus-putus, karena warga setempat yang membangun jembatan beton dari hala-

man rumahnya ke tepi jalan, ada yang tidak bersedia dibongkar jembatannya.

“Karena jembatan milik warga tidak dibongkar, sehingga pembangunan drainase tersebut tidak bisa tersambung,” katanya.

Tatit menyayangkan, proyek pembangunan drainase yang menelan anggaran seluruhnya Rp 85 Milyar dari APBN/APBD Kabupaten Nganjuk tahun 2015, tapi man-

faatnya belum dirasakan warga.

“Kami melakukan kunjungan ke lokasi drainase, justru berdasarkan pengaduan warga setempat yang resah,” katanya.

Menurut dia, warga setempat mengadu ke Komisi C, setelah dibangun drainase, air hujan justru meluap ke jalan raya. Padahal, sebelum dibangun drainase, jika turun hujan air tergenang, tapi tidak sampai meluap ke jalan raya. roy www.lensaindonesia.com

BERANDA DAERAH

6 Edisi 73/09 - 15 Februari 2015

Pemkab Menggelontor Beasiswa Bagi yang Berprestasi dan Gakin

Terobosan Fadeli Rangkul USAID Demi Membantu 25 Sekolah Lamongan Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Lamongan, Bupati Lamongan Fadeli terus melakukan terobosan, salah satunya melakukan kerjasama dengan USAID Prioritas.

SEBANYAK 25 lembaga pendidikan di Lamongan menerima bantuan peningkatan kualitas manajemen pendidikan dari USAID Prioritas.

Sebuah program kerja sama Indonesia-Amerika untuk peningkatan kualitas pendidikan yang lebih baik.

USAID Prioritas (Prioritizing Reform, Innovation, and Opprtunities for Reaching Indonesia’s Teachers, Administrators, and Students), seperti dijelaskan Koordinator Silvana Erlina, bekerja di 7 provinsi di Indonesia. Yakni di Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Makassar dan Papua.

Dikatakan olehnya, USAID Prioritas yang telah dimulai pada 1 Mei 2012, akan berakhir pada 30 April 2017 mendatang.

Lamongan menjadi salah satu daerah baru yang menerima program dari USAID Prioritas karena diniliai memiliki komitmen di bidang pendidikan dan mencatatkan Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) yang terus tumbuh.

Silvana Erlina menyebut ada tiga komponen dalam USAID Prioritas. Yakni meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah melalui pelatihan guru, meningkatkan tata kelola dan manajemen pendidikan serta meningkatkan koordinasi antar institusi pendidikan di tinkat nasional, provinsi, kabupaten dan sekolah.

Program banutuan pelatihan itu seperti dijelaskan Silvana Erlina diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sekolah, peningkatan kepemimpinan kepala sekolah, sistem yang lebih professional dan pengengkatan kualitas pembelajaran.

Selain itu, untuk guru diharapkan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih bervariasi, fokus pada pengembangan nalar serta keterampilan dan karakter siswa. Sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kinerka siswa itu sendiri.

Warga Desa SeworKedungrejo Tumpengan Bareng Fadeli SUDAH dua tahun jembatan yang menghubungan Dusun Bancang Desa Sukorame Kecamatan Sukorame dengan desa tetangga terputus akibat terjangan banjir. Sehingga ketika jembatan tersebut rampung dibangun, mereka meluapkan kegembiraan dengan menggelar tasyakuran tujuh buah tumpeng.

Hanya ada 30 kepala keluarga menghuni dusun yang berbatasan dengan Desa Sewor dan Kedungrejo tersebut. Namun saat Bupati Fadeli meresmikan jembatan itu, seluruh warga dusun tumplek blek memenuhi jalan desa.

Kegembiraan itu juga mereka wujudkan dengan menggelar tasyakuran bersama Bupati Fadeli. Sebanyak tujuh buah tumpeng dengan lauk ayam panggang di atas nampan daun jati disantap bareng Bupati Fadeli dengan lesehan.

“Jembatan ini dibangun sekitar tahun 2006. Namun pada pertengahan 2012 lalu ambrol diterjang luapan air sungai. Sejak saat itu pula selama 2 tahun warga Bancang terpaksa melalui jembatan darurat dari anyaman bambu,” ungkap Taris (47) salah satu warga Dusun Bancang.

Setelah jembatan bisa kembali dilalui kendaraan bermotor, dia berharap jalan di ujung jembatan yang menghubungkan ke Desa Sewor dan Kedungrejo juga bisa dibangun. Sehingga aktifitas warga baik menuju sawah maupun desa sebelah bisa semakin lancar.

Bupati Fadeli nampaknya menyadari kebutuhan warga Bancang tersebut. Tahun ini dia menyebut akan memperbaiki jalan penghubung Dusun Bancang ke Desa Sewor.

Selain itu, jalan masuk desa yang masih berupa tanah liat tahun ini juga akan dibangun.

Pembangunan Jembatan Dusun Bancang itu sendiri dibiayai anggaran APBD Lamongan sebesar Rp 175 juta. Selain itu juga ada dana swadaya dari masyarakat setempat sebesar Rp 17,5 juta. ali_muhtar

www.lensaindonesia.com

Fadeli menjalin kerjasama dengan USAID demi kualitas pendidikan di Lamongan yang lebih baik

Bupati Fadeli yang hadir dalam kesempatan itu menyebut Program USAID Prioritas sejalan dengan tekadnya untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu.

Sebanyak 25 sekolah di Lamongan yang mendapat bantuan itu terdiri dari 14 SD dan 3 MI, serta 7 SMP dan 1 MTs. diantaranya SMPN 3 dan

Peran Babinsa Kodim 0812 Menuju Swasembada Pangan Nasional PRODUKSI komoditas padi Lamongan selama tahun 2014 lalu mencapai 1.028.254 ton gabah kering giling (GKG). Tahun ini, Bupati Fadeli tergetkan bukan hanya ada peningkatan produksi padi, namun juga produktivitasnya. Fadeli berharap, tahun ini setidaknya produktivitasnya bisa menjadi diatas angka tahun lalu yang sebesar 6,45 ton per hektar.

“Saya yakin dengan bantuan dari bapak-bapak Babinsa Kodim 0812, produksi dan produktivitas padi Lamongan tahun ini bisa naik,” ujarnya saat membuka Mobile Training Team (MTT) Swasembada Pangan di Aula Pertemuan Kodim 0812 Lamongan, Senin (2/2).

Namun yang lebih penting lagi, dia berharap Bintara Pembina Desa (Babinsa) bisa menjadi kader ketahanan pangan dengan memberikan sosialiasi pertanian yang ramah lingkungan. Karena menurutnya, hanya dengan penerapan pertanian ramah lingkungan, kesejehtaraan petani bisa meningkat.

Dia menyebut tingginya produksi pertanian selama ini masih belum bisa membuat petani lebih sejahtera. Itu terjadi karena tingginya ongkos produksi akibat dari ketergantungan pada pestisida dan peng-

4 Lamongan, SMPN 1 dan 2 Deket, MTS Putra Putri LAMONGAN, sdn mADE 4, SDN Wangun dan MI Assafiiyah Kruwul Kecamatan Turi.

Di sisi lain sejauh ini Pemkab Lamongan menggelontor beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi maupun mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Kepedulian Bupati Fadeli selama ini banyak yang merasakan.

Hal ini seperti penuturan salah satu mahasiswa yang menerima bantuan dari Bupati Lamongan.

Ragil Bagus Budi Arto (21), pemuda yang berasal dari Desa Tritunggal Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Saat ini dia menem-

Perikanan Budidaya Lamongan Tembus Rp 972 Miliar Bupati Fadeli jalin kerjasama di bidang pertanian dengan Kodim 0821

gunaan pupuk kimia yang berlebihan.

Padahal, lanjut dia, Lamongan memiliki begitu banyak inovator yang mampu mengembangkan pupuk organik sendiri. Dengan menggunakan pupuk organik dan agens hayati sebagai pembasmi hama tanaman, bukan hanya akan meningkatkan produksi, namun juga bisa meningkatkan kesejahteraan petani.

“Dengan biaya agens hayati yang lebih murah dari pestisida dan pupuk organik yang lebih murah dari pupuk kimia, otomatis ongkos produksi berkurang.

Sehingga petani bisa menerima margin yang lebih lebar. Dan pada akhirnya produksi yang tinggi bisa membawa kesejahteraan bagi petani,” tutur dia.

Disampaikan sebelumnya oleh pengganti sementara (Pgs) Komandan Kodim 0812 Lamongan Letkol Inf. Aries Fachrurrozie, kegiatan pelatihan itu dalam rangka pelatihan untuk meningkatkan peran Babinsa dalam rangka peningkatan hasil pertanian untuk menuju swasembada pangan nasional.

“Meskipun Lamongan selama ini sudah dikenal sebagai daerah surplus padi. Prajurit tetap harus fokus dan konsisten menjaga produksi itu, “ tegas nya. afit/deni

Program Pamsimas di Pasinan Memuaskan, Lanjutkan!

KAWASAN hutan dan perbukitan di Dusun Pasinan Desa Durikedungrejo membuat kawasan ini minim sumber air bersih. Saat musim kemarau datang, mereka harus menempuh jarak 2 kilometer untuk mencari air bersih di Telaga Duri.

Siang itu Sriyono (43), warga Dusun Pasinan sedang bermain dengan putranya ketika Bupati Fadeli meresmikan proyek Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di dusunnya.

Dia menuturkan air bersih dari proyek yang baru selesai dibangun itu begitu besar manfaatnya bagi sekitar 70 kk warga Dusun Pasinan. Karena selama

puh pendidikan di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, salah satu Universitas swasta di Kota Soto. Dia merupakan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa GAKIN dari Bupati Lamongan.

“Sejak semester satu saya mengajukan beasiswa ke pak Bupati dan alhamdulillah sampai sekarang saya semester lima masih berlanjut pencairannya, lumayan saya dapat dua juta per tahun. Pengajuannya juga tidak rumit karena melalui dinas pendidikan dan tidak dipungut biaya sepeserpun,” ungkap Ragil saat ditemui Lensa Indonesia, (21/01).

Mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Indonesia tersebut juga sangat mendukung program Bupati Lamongan. Dan berharap jika pak bupati Fadeli terpilih kembali dan melanjutkan pembangunan lamongan yang lebih baik lagi terutama membangun sumber daya manusia (SDM).

Pemuda 21 tahun tersebut juga mengapresiasi program Bupati, karena tidak hanya mahasiswa yang berasal dari kampus negeri saja yang diberi beasiswa tapi juga mahasiswa dari kampus swasta.

“Terima kasih pak Bupati, beasiswa ini sangat membantu saya,” pungkasnya . afit/deni

ini, dusunnya memang tidak memiliki sumber air bersih yang memadai.

“Besar harapan saya, dengan adanya pembangunan air bersih ini warga Dusun Pasinan tidak perlu lagi merasa resah ketika kemarau datang. Sehingga petani dapat beraktifitas di sawah tanpa khawatir anaknya kekurangan air bersih, dan anakanak kami bisa bersekolah dengan ceria,” kata Fadeli seusai mencoba air bersih dari proyek Pamsimas tersebut.

Kepala Dinas PU Cipta Karya Moch. Wahyudi menyebutkan, di tahun anggaran 2014, selain di Dusun Pasinan, juga dibangun proyek Pamsimas di 10 lokasi dengan total anggaran mencapai Rp 2,220 miliar.

Selain itu juga ada proyek air bersih sejenis di 34 lokasi dengan total anggaran mencapai Rp 4.819.162.000.

Sedangkan di tahun ini, kembali dianggarkan sebesar Rp 4.828.311.000 proyek air bersih di 28 lokasi dan kegiatan Pamsimas di 10 lokasi senilai Rp 2.220.000.000. deni/afit

TRANSAKSI keuangan yang dihasilkan dari kegiatan perikanan budidaya di Lamongan ternyata cukup tinggi. Selama tahun 2014 lalu, hanya dari perikanan budidaya saja, transaksi yang dibukukan mencapai Rp 972.879.947.500.

Produksi perikanan budidaya di Lamongan selama tahun 2014 yang mencapai 42.346,963 ton juga melampaui target yang ditetapkan. Di tahun 2014, Pemkab Lamongan menargetkan produksi dari perikanan budidaya bisa mencapai 39.853 ton, sehingga realisasi itu mencapai 106,26 persen.

Sedangkan di bandingkan tahun 2013, produksi perikanan budidaya tercatat naik hingga 3.145 ton. Di tahun 2013 tersebut, produksi perikanan budidaya Lamongan hanya mencapai 39.201,38 ton.

Untuk melakukan akselerasi peningkatan kesejahteraan petani perikanan Lamongan,

Pemkab Lamongan melakukan berbagai upaya pemberian stimulus dan bantuan. Di antaranya dengan melakukan review atas masterplan pembangunan kawasan minapolitan perikanan budidaya. Sehingga mengedepankan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.

Selain melakukan review masterplan, kedepan akan dibuat opsi sistem pengelolaan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Pusat Pengelolaan Minapolitan. Lahan tersebut direncanakan akan dibangun di atas tanah bengkok Desa Soko Kecamatan Glagah.

Minapolitan perikanan budidaya Kabupaten Lamongan didukung dengan luas areal tambak 1.745,2 ha, sawah tambak 23.454,73 ha, dan kolam seluas 341,95 ha.

Di tahun ini, anggaran senilai Rp 1,7 miliar disipakan untuk pemberdayaan budidaya perikanan. deni/afit

Fadeli Juga Peduli Peternak Lele BAGI rumah tangga di pedesaan, uang senilai Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu cukup berharga untuk setidaknya bisa memenuhi kebutuhan dapur.

Dengan budidaya ikan lele bermediakan terpal, 36 warga Kecamatan Sukorame penerima bantuan Program Gemerlap bisa meraup penghasilan tambahan hingga Rp 300 ribu setiap kali panen. Program akronim dari Gerakan Membangun Ekonomi Masyarakat Lamongan Berbasis Pedesan itu sendiri menyasar warga pedesaan yang memiliki potensi dan sumber daya untuk bisa terus berkembang.

Tidak besar memang, uang senilai Rp 300 ribu hasil bersih keuntungan dari panen ikan lele terpal setiap tiga bulan sekali. Namun bagi

warga pedesaan, uang sejumlah itu sudah lebih dari cukup untuk setidaknya mengurangi pengeluaran kebutuhan dapur keluarga.

Seperti dituturkan Tawi, salah satu pembubidaya ikan lele dari Kelompok Ternak Fajar Indah Desa Wedoro Kecamatan Sukorame, dari dua kolam terpal di belakang rumahnya, dia bisa memberikan uang belanja untuk isterinya sebesar Rp 300 ribu setiap kali panen.

Disampaikan terpisah oleh Kabid Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan dan Kelautan Tri Wahyudi, tahun ini ada 36 warga di Kecamatan Sukorame yang tergabung dalam 3 kelompok menerima bantuan ikan lele media terpal.

Total benih yang dibantukan mencapai 86.400 ekor.

Selain benih, kepada setiap anggota kelompok juga diberikan bantuan 2 set perangkat untuk membuat kolam ikan lele bermedia terpal dan pakan ikan.

Wahyudi menyebutkan pihaknya kerap mendorong pembudiaya ikan lele agar membuat manajemen budidaya. Terutama agar menyesuaikan masa budidaya dengan siklus harga di pasar. ali_muhtar

7 Edisi 73/09 - 15 Februari 2015

Bintang...

Sambungan Halaman 1 Alasan mengapa Budi Waseso harus dipecat, di antaranya Budi Waseso melakukan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di luar koordinasi dengan Pelaksana Tugas Kapolri Badrodin Haiti.

Meski meme tersebut sudah beredar luas di internet, tidak menghalangi langkah Kabareskrim Budi Waseso menerima bintang tiga.

Pelantikan digelar di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri dan dipimpim Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (5/2).

Sementara itu, Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti mengatakan bahwa pelantikan kenaikan pangkat Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso menjadi bintang tiga sah meski tak ada Kapolri.

“Sah, 100 persen sah. Karena ini kan keputusan Presiden, jadi sah,” tandas Badrodin.

Menyandang bintang tiga, Budi Waseso sangat memungkinkan menjadi calon Kapolri. Apalagi nama Budi memang masuk dalam daftar bursa calon Kapolri yang diajukan Kompolnas.

Saat ditanya apakah kenaikan pangkat Budi ini dalam rangkaian memuluskan langkah Kabareskrim menjadi Kapolri setelah pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan dibatalkan? Badrodin mengatakan hal itu merupakan kewenangan Presiden.

“Sangat tergantung daripada Presiden, termasuk juga Kompolnas yang memang di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 diberi kewenangan memberikan pertimbangan kepada Presiden.

Sedang dari Polri, kalau tidak diminta ya kita tidak ajukan,” ujar Badrodin.

Sebaliknya, kepada wartawan, Budi Waseso mengaku siap bila dirinya ditunjuk sebagai kepala Polri oleh

Presiden Joko Widodo.

“Prajurit Polri, siapa pun orangnya, mengemban amanah dan perintah yang disampaikan melalui pimpinan Polri oleh negara. Ya, saya siap. Kita tidak boleh menolak tugas dan tanggung jawab,” ujar Budi, saat ditemui seusai upacara kenaikan pangkat.

Calon Kapolri instan Sementara itu Koalisi Masyarakat Sipil menolak pencalonan Budi Waseso sebagai salah satu kandidat kepala Polri. Budi Waseso dinilai memiliki rekam jejak yang buruk, bahkan dianggap tidak memenuhi syarat menjadi Kepala Bareskrim Polri.

“Terkait Budi Waseso, kami sebenarnya sudah berikan catatan ke Polri dan Jokowi. Karier Budi sangat instan melejit. Ini perlu dipertanyakan,” ujar Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Chrisbiantoro, dalam konferensi pers di Kantor Kontras, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2015).

Chris menyebutkan, setidaknya terdapat dua masalah yang melibatkan Budi Waseso sehingga tidak layak untuk menjadi calon kepala Polri.

Pertama, menurut Chris, saat menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal (Karopaminal) Polri pada tahun 2012, Budi diduga melakukan pemalsuan surat mutasi.

Chris menjelaskan, jabatan Karopaminal merupakan jabatan strategis yang menentukan pemberian promosi jabatan perwira kepolisian.

Budi diduga menggunakan prosedur yang tidak sesuai saat memutasi Wakil Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Komisaris Besar Jenmard Mangolui Simatupang menjadi pamen non-job di Lay-

Selama...

Sambungan Halaman 1 pimpinan KPK waktu itu Pak Antasari, Pak Chandra Hamzah, dan Pak Bibit Samad sebagai tersangka di Polri.

Bahkan ketiganya ditahan waktu itu,” terang Johan saat dikonfirmasi, Jumat (6/2).

Nah, kata dia, saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil kebijakan membentuk tim delapan dan mengangkat PLT. “Presidennya waktu itu Pak SBY membentuk tim delapan yang kemudian diangkatlah PLT sementara untuk menjalankan roda kepemimpinan di KPK,” imbuh dia.

Namun jika kejadian berulang kembali, Johan mengaku KPK tak tahu apa akan ada Plt baru atau pimpinan baru jika kejadian serupa kembali ber-

ulang sekarang. Sebab, kata dia, langkah strategis penentuan pelaksana tugas atau pimpinan baru untuk memimpin KPK berada di tangan Presiden Joko Widodo.

KPK pun menyerahkan semuanya kepada Jokowi.

“Apakah cara-cara itu dilaksanakan kalau pimpinan KPK semuanya menjadi tersangka ataukah tidak, semua terserah kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Karena Presiden itu adalah kepala pemerintahan dan juga kepala negara yang membawahi semuanya,” tandas Johan.

Terpisah, prahara antara KPK-Polri telah menguras banyak energi, terutama bagi Presiden Joko Widodo. Karena itu Wakil Kepala Polri

Jokowi ...

Sambungan Halaman 1 Arief menegaskan, Prabowo langsung yang menyampaikan itu kepadanya usai pertemuan yang dilakukan di Istana bogor.

“Jokowi merasa dia semakin banyak tekanan. Baik dari orang sekelilingnya maupun dari partai pendukungnya, termasuk PDIP. Utamanya dalam hal Kapolri. Jokowi mengaku mengeluh,” bebernya.

Dalam pertemuan itu, Jokowi juga merasa hak prerogatifnya sebagai presiden mulai diganggu. Gangguan ini diakui Jokowi dialaminya sejak pembentukan kabinet.

Dalam penentuan calon Kapolri, Jokowi merasa dirinya diintervensi habis-habisan. Makanya Jokowi tidak bisa membuat sikap tegas soal kisruh Polri dan KPK yang belakangan ini semakin rumit.

“Jokowi juga menurut pengamatan Prabowo tidak mau melantik Budi Gunawan. Tapi Prabowo menegaskan akan mendukung apapun keputusan presiden Jokowi,” ungkap Arief.

Selain mengeluh soal tekanan, Jokowi juga meminta kepada Prabowo untuk mendukungnya dalam pengesahan RAPBNP 2015 di parlemen.

Di sini Prabowo, kata Arief, membaca sinyal jika Jokowi sudah tak tahan dengan tekanan yang didapatkannya. Jokowi ingin keluar dari tekanan dan lebih mandiri.

“Namun, dalam kesempatan itu, Jokowi tidak mengungkapkan apakah akan keluar partai PDIP atau mau bergabung dengan partai lain,” jelasnya.

Dalam pertemuan itu, Jokowi juga menyampaikan bahwa dirinya sebenarnya lebih memilih pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung atau lewat DPRD. “Jokowi mengungkapkan alasannya pilkada tidak langsung lebih efisien mengingat kondisi pemilu langsung yang belum matang. Ditambah lagi alokasi yang besar untuk pilkada langsung bisa dialokasikan untuk kepentingan rakyat lainnya. Walau tak mau permanen, tapi Jokowi sayangkan Perppu Presiden SBY,” ujar Arief.

“Disitu, Jokowi juga memuji Prabowo sebagai negarawan. Prabowo pun menegaskan sikapnya bahwa partainya akan mendukung apapun yang sejalan dengan kepent-

Titipan partai Tim Independen juga mempertanyakan alasan Kompolnas memasukkan nama Komisaris Jenderal Budi Waseso sebagai calon kepala Polri baru yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo apabila pelantikan Komjen Budi Gunawan dibatalkan. Pasalnya, Budi Waseso baru satu kali menjadi kepala polda, yakni Kapolda Gorontalo, dan belum pernah sekali pun menjadi kepala polda di kepolisian daerah yang bertipe A. “Selama ini belum ada kepala Polri yang belum pernah menjadi kepala polda tipe A. Pak Timur Pradopo misalnya, dari bintang dua langsung jadi komjen dan akhirnya kepala Polri, dia sudah pernah jadi Kapolda Metro Jaya.

Demikian juga dengan Pak Sutarman yang pernah men-

jadi Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Metro Jaya,” ujar anggota Tim Independen KPK-Polri, Bambang Widodo Umar, saat dihubungi wartawan.

Menurut Bambang, pengalaman seorang calon kepala Polri menjadi kepala polda di wilayah tipe A sangat penting. Pasalnya, kepala polda di daerah itu dianggap sudah melalui berbagai persoalan yang sangat kompleks sehingga bisa lebih siap menjadi kepala Polri yang akan dihadapkan persoalan lebih rumit.

“Umumnya kepala Polri yang sudah memimpin polda besar itu memiliki pengalaman kuasa wilayah, kamtibmas, dan manajemen yang baik. Ancaman di tipe A kan juga lebih kompleks. Bandingkan saja Kapolda Sumatera Utara dengan Gorontalo (tempat tugas Budi Waseso). Tentu beda,” ucap dia.

“Kalau kepala Polri ternyata orang yang belum pernah di tipe polda besar, jelas mengkhawatirkan. Makanya, tidak usahlah memaksakan diri,” papar Bambang lagi.

Pegiat antikorupsi, Jerry Sumampow, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (6/ 2/2015), curiga dengan karir instan Budi Waseso. “Saya curiga Budi Waseso ini sama saja dengan Budi Gunawan, sama-sama titipan partai,” katanya.

Jerry mengatakan, dalam posisi saat ini, Presiden memang sudah tidak memungkinkan untuk melantik Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Sebab, penolakan publik terhadap Budi Gunawan sudah sangat luas setelah yang bersangkutan menjadi tersangka korupsi oleh KPK. Oleh karena itu, dimunculkan strategi baru.

“Jadi, Budi Gunawan enggak mungkin diselamatkan.

Orangnya Budi Gunawan mengusulkan nama lain dan itu dilakukan lewat jalurnya Kompolnas,” ucap Jerry. ded/abb/fab/ihs

Komisaris Jenderal Badrodin Haiti mengaku menerima instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk menenangkan keadaan antara Polri dan KPK selama Presiden melakukan lawatan ke luar negeri. Yah, Presiden pun meminta agar tidak ada penangkapan dan penggeledahan selama Presiden tak ada.

“Kami diminta cooling down. Paling tidak, kegiatan yang menimbulkan suatu gejojak itu tidak ada, misalnya penangkapan dan penggeledahan,” kata Badrodin seusai rapat di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jumat (6/2/ 2015).

Saat ini, dia melanjutkan, baru Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) yang ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara itu, dua pimpinan lain di KPK, Abraham Samad

dan Adnan Pandu Praja, belum ditetapkan sebagai tersangka. “Belum, baru atas nama BW. Yang lain baru sprindik,” ungkap Badrodin.

Wakil Kepala Polri yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas kepala Polri sehari-hari ini pun membantah adanya rencana penyidik untuk melakukan penggeledahan KPK terkait kasus yang menimpa Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Dia menegaskan, Polri akan menaati instruksi Presiden untuk menjaga situasi untuk tetap kondusif terlebih dulu.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi tengah melakukan lawatan ke luar negeri sejak Kamis (5/2/2015) hingga Selasa (10/2/2015) mendatang. Presiden melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia, Filipina, dan Singapura. zul/sab

ingan rakyat,” imbuhnya.

“Ada tanda-tanda dia lebih senang komunikasi dengan Gerindra ketimbang PDIP. Jokowi lebih nyaman ngobrol dengan Prabowo ketimbang Megawati,” lanjut Arief.

Menurut Arief, hal tersebut tidak membuat Gerindra heran.

Pasalnya berkat jasa Prabowo Subianto Jokowi bisa dibawa dari Solo ke Jakarta.

Atas dasar itu, Arief menegaskan seluruh kader dan simpatisan Gerindra akan dengan tangan terbuka menerima kehadiran Jokowi di partai Gerindra. Apalagi mengingat kedekatan yang terjalin antara Prabowo dan Jokowi akhir-akhir ini.

“Jokowi bisa jadi Ketua Umum Gerindra atau Ketua Dewan Pembina Gerindra.

Jokowi tidak akan kami jadikan sebagai petugas partai seperti yang dideklarasikan oleh PDIP,” demikian Arief.

Sementara Prabowo sejak pertemuannya dengan Jokowi, saat ini pihaknya selalu mendukung kepemimpinan Jokowi-JK. Ini menunjukkan jika Prabowo sudah klop dengan Jokowi. Menurut Prabowo, hampir 80 persen lebih program-program Jokowi sejalan dengan Partai Gerindra.

Dalam sambutan di peringatan Hari Ulang Tahun Ger-

indra ke-7 yang diselenggarakan di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta, Jumat, (6/ 2), Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto secara jujur mengatakan, “Bahkan kalau secara jujur saya mempelajari program pemerintah sekarang, saya melihat hampir 80 persen lebih adalah sejalan dengan Partai Gerindra. Bahkan ada yang mengatakan ‘tidak Pak, 95 persen’,” ujarnya di hadapan kader Gerindra yang semua mengenakan kemeja putih khas Prabowo.

Dijabarkan Prabowo, jika kader Partai Gerindra akan mengabdikan diri demi kebaikan rakyat, maka Gerindra tidak boleh menjadi penghalang pemerintahan Jokowi-JK. “Kita menganggap kalau tujuan kita sungguh-sungguh mengabdi demi kebaikan rakyat kita, maka kita tidak boleh menjadi penghalang, perusak dan pengganggu,” tandasnya diiringi tepuk tangan hadirin.

Dalam pertemuan ini hanya dihadiri oleh elit dan kader Gerindra. Tidak tampak ada perwakilan partai lain yang diundang, termasuk perwakilan dari Koalisi Merah Putih (KMP). Acara ini bahkan tertutup bagi awak media untuk meliput. ysa/

anan Markas Besar Polri (Yanma Polri).

Kedua, lanjut Chris, Budi Waseso diketahui belum pernah melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga menjabat sebagai Kabareskrim saat ini.

Kompolnas sendiri sudah mempersiapkan empat nama calon kepala Polri yang baru, salah satunya Budi Waseso.

Jika Presiden memutuskan tidak melantik Budi dan melakukan proses ulang calon kepala Polri, Kompolnas tinggal menyerahkan keempat calon tersebut kepada Presiden.

Selain Budi, tiga nama lain ialah Komjen Badrodin Haiti (Wakapolri), Komjen Dwi Prayitno (Irwasum Polri), dan Komjen Putut Eko Bayuseno (Kabaharkam Polri).

Komisioner Kompolnas M Nasser mengakui, ada seleksi yang dilakukan hingga mengerucut menjadi empat nama tersebut. Artinya, ada sejumlah jenderal bintang tiga yang sebelumnya masuk nominasi belakangan dicoret.

Orang...

Sambungan Halaman 1 Dalam dokumen tersebut juga tertulis masa kontrak Sapoen yang tercatat mulai 18 Agustus 1928 hingga 18 Agustus 1933. Namun tak jelas, apakah Sapoen berhasil kembali ke Jawa atau menetap di Suriname.

Heboh Raymond Sapoen muncul setelah penduduk Suriname yang juga keturunan Jawa, Arie Grobbee, menuliskan hasil penelusurannya di Desa Kanding Kecamatan Somagede, Banyumas untuk menemukan leluhur Raymond Sapoen.

Kini, Arie Grobbee, bermukim di Desa Karangbanjar, Purbalingga. Sudah setahun ini, ia melakukan penelusuran terhadap keluarga Jawa yang dulu pernah menjadi kuli kontrak di Suriname.

Berdasarkan penelusuran Arie yang ditulis Tempo, dari catatan arsip nasional Belanda, Sapoen turut menjadi salahsatu pekerja yang diberangkatkan Belanda ke Suriname melalui Kapal Meraoke II yang lepas jangkar pada 30 Juni 1928.

Dalam dokumen yang dimiliki Arie Grobbee, alamat Sapoen tertera jelas berasal dari Desa Kanding Banyumas. Belum disebut-

kan ada nama provinsi di dokumen tersebut. Saat itu Sapoen tercatat berumur 25 tahun dengan tinggi badan 146 sentimeter. Agama yang tertulis, Islam.

Dalam dokumen tersebut juga tertulis masa kontrak Sapoen yang tercatat mulai 18 Agustus 1928 hingga 18 Agustus 1933. Namun tak jelas, apakah Sapoen berhasil kembali ke Jawa atau menetap di Suriname.

Kepergian Sapoen dari Desa Kanding Somagede Banyumas menjadi cerita turun-temurunn. Kerabat Sapoen yang bernama Parsono, 43 tahun, juga mendengar dari kakek-nenek dan orang tuanya ihwal Sapoen. Parsono juga berwajah mirip dengan Raymond Sapoen.

“Saya memang pernah mendengar cerita itu,” kata Parsono, Kamis 5 Februari 2015.

Sapoen merupakan anak Sadem, penjual tempe. Sehingga, Raymond memanggil Sadem sebagai buyut. Semasa masih hidup, Sadem sering merindukan anaknya yang tak pernah kembali dari rantau. “Bahkan saat mau meninggal, ia menanyakan kabar anak semata wayangnya itu,” kata Parsono.

Aneh...

Sambungan Halaman 1 Ketua Umum Puskopkar Jatim Drs EC H Tri Harsono kepada Lensa Indonesia mengatakan, selama ini pihak Polda Jatim hanya memeriksa saksi pelapor saja di antaranya Drs EC H Tri Harsono, Agus Hidayat dan Hariyanto selaku pengawas dari Puskopkar.

Mandeknya proses hukum tersebut, kata Tri, diduga oknum Polda Jatim ada main dengan Henri Gunawan yang sejak awal ingin menguasai tanah Puskopkar. “Tidak ada proses hukum yang dilakukan Polda atas laporan kami.

Kami sangat menyesalkan hal ini,” ungkap Tri. Padahal kata Tri, Puskopkar memiliki bukti pemalsuan yang dilakukan Reny.

Yah, aset milik Puskopkar Jatim itu telah diserobot Reny yang notabene anak kandung H Iskandar (alm), Kepala Divisi Bagian Perumahan. Dalam upaya penyerobotan itu, Reny meggunakan akta pelepasan nomor 15 dan 16 tanggal 24 Nopember 2004, yang diduga dipalsukan. Pemalsuan akta tersebut diketahui saat pihak Puskopkar mengecek registernya ke notaris Soeharto SH, dan diketahui bahwa akta tersebut tidak pernah ada.

Atas tindak pidana tersebut, Puskopkar kemudian melaporkan Reny ke Polda Jatim. Bukti pemalsuan Reny sebenarnya juga diperkuat oleh notaris pengganti Soeharto SH yang sudah meninggal, yakni GS Lala’ar SH. Notaris pengganti tersebut menyatakan bahwa Soeharto SH tidak pernah membuat dan menerbitkan

akta tanah atas nama Reny.

“Dengan ini saya selaku Notaris pemegang Protokol dari Notaris Soeharto (alm) memberitahukan bahwa, setelah saya memeriksa repertorium (buku daftar akta) yang dibuat Notaris Soeharto (alm), saya tidak menemukan akta No. 15 dan 16 tertanggal 24 November 2004,” demikian isi pernyataan FS Lala’ar SH kepada Puskopkar.

Hal ini juga diperkuat Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Sidoarjo Abdul Muis Iksan SH, di mana melalui repertoriumnya menyebutkan akta Reny tidak pernah ada. Kalau pun ada, itu tidak sah.

Tak hanya itu, dengan menggunakan akta pelepasan ‘aspal’ tersebut, Reny meminta BPN menerbitkan peta bidang atas nama PT Dian Fortuna Erisindo pada tahun 2007. Padahal sebelumnya Puskopkar sudah mengajukan penerbitan peda bidang tanah pada tahun 1997.

Entah dengan jurus apa, penerbitan itu segera diamini oleh BPN. Lalu berdasarkan peta bidang tadi, Reny menjual tanah milik Puskopkar Jatim ke PT Gala Bumi Perkasa sebesar Rp 15 miliar. Meski baru membayar Rp 3 miliar, namun PT Gala Bumi Perkasa sudah melakukan aktivitas pembangunan di lokasi sengketa. Ya, lahan yang kini menjadi sengketa itu dijual di bawah harga pasar oleh Reny. Penjualan lahan itu dimaksudkan untuk menyelesaikan utang di BTN. “Klaim itu dibuktikan dengan bukti kepemilikan peta bidang, yang selanjutnya dilakukan penjualan lahan

Kurang...

Sambungan Halaman 1 Paket tersebut terdiri dari dua batang cokelat Silverqueen dan diselipkan kondom Fiesta dan dikemas dalam bungkus plastik dan diikat pita merah muda. Informasi ini sudah tersebar luas di media-media sosial.

Ketua Umum Gerakan Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Welya Safitri menyebut, peredaran cokelat berhadiah kondom itu melampau batas norma. Apalagi dijual secara bebas di minimarket dan supermarket. .

“Coklat berhadiah kondom itu di luar norma, untuk apa dibuat seperti itu?” katanya, Kamis (5/2/2015).

Ia menilai, ada norma-norma yang dilanggar ketika remaja terjerumus dengan halhal berbau Valentine. Mulai dari norma agama dan norma Indonesia yang menganut budaya ketimuran. Apa yang

dilakukan Silverqueen seolah mengajak remaja Indonesia untuk bercinta ria (freesex) dengan pasangannya.

Pihak DKT Indonesia, yang memiliki produk kondom Fiesta, langsung menyebarkan klarifikasi. Dalam rilis yang diterima, pihak DKT membantah ikut dalam program tersebut.

“Kondom Fiesta selaku produk dari DKT Indonesia ingin memberikan penjelasan terhadap berita yang beredar saat ini di media sosial tentang promosi paket valentine berupa dua buah coklat dengan satu bungkus kondom Fiesta. Berita tersebut tidak benar, tidak pernah diadakan sebuah kerjasama atau promosi dalam bentuk apapun di Indonesia antara produk Fiesta dengan produsen coklat,” tulis DKT Indonesia.

“Kami ingin meluruskan isu ini kepada rekan rekan

Meski berkerabat dengan Sapeon, dan berwajah mirip dengan Raymond Sapoen, Parsono tak mau mengakungaku punya hubungan darah dengan Raymond Sapoen.

Meski begitu, ia berdoa agar Raymond Sapoen bisa memenangi pemilihan presiden Suriname yang akan digelar Mei mendatang. Ada kejadian menarik ketika Parsono disodori foto Raymond Sapoen. Parsono benar-benar kaget. Sebab, Parsono dan Raymond Sapoen berwajah mirip.

Sementara itu, Sekretaris Desa Kanding, Agus Priyanto tak bisa memastikan apakah Raymond merupakan keturunan generasi keempat dari Sapoen, yang dibawa Belanda ke Suriname sebagai pekerja kontrak. Namun ia memastikan Sapoen memang berasal dari Desa Kanding.

“Kami sudah menelusuri kabar ini, juga perangkat desa yang lain,” kata SAgus Priyanto di Balai Desa Kanding, Kamis (05/02/2015) seperti dikutip tempo.

Berdasarkan penelusurannya, Sapoen yang pergi meninggalkan desa pada tahun 1926 memang belum pernah kembali ke desa itu.

Berdasarkan penelusuran ke sesepuh desa, Sapoen diduga hilang saat sedang bekerja. ridwan Puskopkar kepada pihak ketiga (PT Gala Bumi Perkasa) dengan nilai Rp 3,4 miliar pada tahun 20072008 lalu,” kata Tri. Puskopkar sendiri sebenarnya sudah mengajukan hak sertifikat lahan ke BPN Sidoarjo tapi ditolak. Penolakan itu didasari karena sudah ada pihak yang sudah mengajukan lebih dulu peta bidang untuk kepemilikan lahan ini.

“Puskopkar sebenarnya sudah memiliki peta bidang sejak tahun 1997 lalu. Tetapi BPN mengabaikan bukti yang ada. Dan ini yang mendasari kami untuk melakukan gugatan perdata ke PN Sidoarjo,” terang Harsono.

BPN berdalih, ia menerbitkan peta bidang atas dasar surat akta notaries, Dyah Nurswantari Ekapsari SH, MSi tentang pengalihan hak dari Ketua Puskopkar Jatim (Achmad Ruba’i Suryo Hartono) kepada Kepala Divisi Perumahan Puskopkar Jatim Iskandar (orang tua Reny yang kini menjadi Direktur PT Dian Fortuna).

“Surat pengalihan hak itu diduga hasil rekayasa dan sudah tidak berlaku. “Ini diperkuat terbitnya surat Perjanjian Kontraktual No. 177 Notaris Noor Irawati, SH.,” tambahnya.

Sayangnya, lanjut Tri, dalam perkembangan terakhir Puskopkar malah dipecundangi oleh lembaga peradilan. Setelah dipecundangi PN Sidoarjo, kini pihaknya merasa ‘dipermainkan’ oleh lembaga kepolisian dalam hal ini Polda Jatim.

Tri menengarai adanya aroma kuat ‘jual beli’ perkara, sehingga Puskopkar yang memiliki bukti-bukti kuat atas kepemilikan lahan tersebut selalu dikalahkan.

“Kami akan tetap memperjuangkan,” tegas Tri. nov media sekalian agar dapat disebarluaskan secara bertanggung jawab,” pungkas rilis tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, mengatakan paket cokelat berkondom edisi valentine harus dijauhkan dari remaja karena selain sebagai simbol penyimpangan, cokelat tersebut juga secara tidak langsung menjadi ‘ajakan’ bagi remaja untuk melakukan hal negatif.

“Jika dibiarkan akan melahirkan perilaku menyimpang dari norma-norma,” jelasnya, Kamis (5/2).

MUI meminta kepada pemerintah, aparat penegak hukum, dan pihak berwenang agar penjualan paket cokelat itu segera disetop. Selain itu, segala hal yang berbau simbol-simbol negative valentine juga sebaiknya dihentikan. “Intinya kami menolak segala bentuk penyimpangan yang berasal dari perayaan hari valentine,” kata dia. sita www.lensaindonesia.com

Dewan Pertanyakan Rekrutmen Direktur PDPS dan PDTS KBS MUNDURNYA Karyanto Wibowo, Direktur Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Surabaya, yang hampir bersamaan dengan mundurnya Direktur PDTS KBS, Ratna Achjuningrum, membuat Masduki Toha Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya sangat prihatin. Terlebih mundurnya kedua orang tersebut dari keterangan yang ia peroleh, atas desakan dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

“Dulu proses rekruitmennya bagaimana, kok sekarang keduanya diminta mundur sama wali kota?” ujar Masduki Toha.

“Saya yakin keduanya adalah orangorang profesional di bidangnya. Dan untuk bisa lolos sebagai direktur tentunya sudah melalui proses seleksi yang sangat ketat,” tambah Masduki.

Sesuai perda, kata Masduki, unsur yang terlibat di dalam manajemen Perusahaan Daerah tidak hanya direksi, tetapi juga ada badan pengawas dan wali kota sebagai pemegang keputusan tertinggi.

“Jadi harus dikaji betul, apa yang menjadi akar persoalannya. Dan tidak bisa disikapi secara emosional.

Mereka kan sudah mengajukan rencana kerja tahunan, dan itu sudah melalui persetujuan Bawas dan wali kota. Artinya, rencana kerja itulah yang harusnya menjadi acuan, biar tidak subyektif,” kata Masduki.

Terkait PD Pasar Surya, Perda yang mengaturnya adalah Perda no.

6 tahun 2008. Di pasal 9, ayat (1), urai Masduki, kepala daerah memberikan persetujuan kepada Direksi atas kegiatan usaha PDPS sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e. Ayat (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.

“Jadi selain unsur direksi, badan pengawasnya juga harus diminta pertanggung jawabannya,” tambahnya.

Masduki Toha juga menyoroti hasil temuan saat hearing di Komisi B, Senin (2/2/2014), yakni Ketua Bawas PD PS Samba Perwirajaya, juga merangkap jabatan sebagai Ketua Bawas di dua BUMD milik Pemkot yang Lain, yaitu di PDAM Surya Sembada dan PT Surya Karsa Utama.

“Ada hubungan khusus apa wali kota dengan Pak Samba, kok bisa yang bersangkutan pegang posisi penting di 3 BUMD milik pemkot Surabaya?” tanya Masduki.

www.lensaindonesia.com

Masduki Toha.

Padahal menurutnya, sesuai Perda no. 6 tahun 2008, pasal 30, ayat (3), disebutkan : Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, point (a) Menyediakan waktu yang cukup. Kalau merangkap jabatan di tiga BUMD, apa yang bersangkutan bisa melaksanakan kewajibannya secara professional ? Belum lagi, aktivitas yang bersangkutan sebagai pengacara.

Kalau profesi pengacaranya masih aktif, bakal lebih celaka lagi,” ujarnya.

Soal rangkap jabatan Ketua Bawas PD Pasar Surya, Samba Perwirajaya, juga dijelaskan oleh Asisten II Sekota Surabaya, M. Taswin, dalam rapat hearing di Komisi B, senin 2/2/2014 di Gedung Dewan. Dijelaskan olehnya Soal rangkap jabatan Bawas di PD Pasar Surya, PDAM dan BUMD milik Pemkot yang lain, yaitu PT SKU. Hal ini terjadi karena sampai sekarang belum ada pengganti Samba sebagai Ketua Bawas di PD Pasar.

“Sampai sekarang kami mencari pengganti Pak Samba melalui proses rekruitmen.

Selama proses rekruitmen belum selesai inilah jabatan Pak Samba sebagai Ketua Bawas PD Pasar diperpanjang,” jelasnya.

Menyikapi rangkap jabatan di Bawas PD PS Surabaya ini, Masduki Toha, jadi sangsi terhadap langkah yang diambil walikota. “Kalau sudah seperti ini, siapa yang tidak profesional. Apa betul tudingan walikota terhadap lambannya kinerja PD PS Surabaya ini semata-mata karena kinerja direkturnya yang

buruk. Bawasnya saja rangkap jabatan di 3 BUMD milik Pemkot. Wali kota musti melihat persoalan ini dengan jernih. Jangan asal main “ pecat “ saja,” tegas Masduki.

“Saya tidak kenal baik dengan Karyanto, tetapi saya berusaha melihat persoalan ini dengan jernih.

Demikian juga teman-teman dewan yang lain. Dasar evaluasi kami jelas dan terukur. Disamping itu yang menjadi catatan kami, pemkot juga kurang peka menyikapi persoalan perkembangan pasar tradisional ini.

Rangkap jabatan Bawas salah satu contohnya, dan belum lagi pada persoalan kesiapan Surabaya dalam menyikapi kebijakan pasar bebas ASEAN, MEA, pada tahun 2015 ini,” tambahnya.

Masduki menambahkan, bahwa tantangan kita ke depan akan lebih berat lagi. Untuk itu peran PD Pasar Surya diharapkan juga mampu sebagai pendorong tumbuhnya ekonomi rakyat.

Pemerintah kota, khususnya walikota, harus paham terhadap persoalan ini. Revitalisasi Peran PD Pasar Surya Surabaya harus dilakukan lebih baik dan profesional.

“Rangkap jabatan Ketua Bawas seperti yang terjadi di Bawas PD Pasar Surya, Bawas PDAM Surya Sembada, dan Komisaris PT SKU milik Pemkot harus disikapi secara tegas.

Pendekatannya harus profesional dan obyektif. Untuk itu saya minta kepada Walikota Surabaya agar segera ‘copot’ jabatan strategis Samba Perwirajaya di PDAM dan PT. SKU,” tegas Masduki. adv/wan

JAKARTA SQUARE

10 Edisi 73/09 - 15 Februari 2015

Tukang Ojek Dituding Bikin Macet Stasiun Tanah Abang SUKU Dinas Perhubungan Jakarta Pusat menuding keberadaan tukang ojek sebagai pemicu kemacetan, yang kerap terjadi di sekitar kawasan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, Muslim mengatakan bahwa keberadaan para tukang ojek ini menambah riwayat kemacetan didaerah itu. Setelah sebelumnya sudah dibuat macet oleh mobil angkutan perkotaan (angkot).

“Angkot disini kan banyak trayeknya, antara lain Mikrolet 08 jurusan Tanah AbangKota, M10 tanah Abang-Asemka, 03 jurusan Tanah Abang-Roxy, dan M09 jurusan Tanah Abang-Kebayoran Lama. Ditambah tukang ojek yang berjumlah sekitar 200 pengojek setiap harinya di wilayah ini,” kata Muslim di Jakarta, Kamis (5/2).

Menurut Muslim keberadaan ojek disini yang paling rawan. Karena menurutnya, ojek kecenderungannya adalah mengetem dan memakan bahu jalan. Lain dengan angkot yang memiliki rute perjalanan masing-masing.

“Angkot bisa kita suruh untuk cepatcepat buat jalan, tapi ojek tidak bisa. Oleh karena itu, kami akan menekan tukang ojek disini (stasiun Tanah Abang) agar ngetem di area yang telah kami sediakan,” kata di menuturkan.

Sebelumnya, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat memang berencana memindahkan tukang ojek yang biasa mangkal di trotoar depan Stasiun Tanah Abang, ke lahan seluas 100 meter yang diklaim mampu menampung 200 tukang ojek. and

Wacana Sistem Electronic Road Pricing, Dishub Cari Celah Hukum

Kacau, Ahok Ingin Mobil Pribadi Masuk Jalur Busway Gubernur DKI ngotot agar mobil pribadi masuk jalur bus Transjakarta.

DINAS Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta tengah mencari celah agar niat Gubernur Basuki Tjahaja Purnama terkait mobil pribadi melintasi jalur bus Transjakarta (Busway) bisa terkabulkan.

Kepala Bidang Angkutan Darat Dishub DKI Jakarta, Emanuel Kristanto mengatakan, saat ini pihaknya masih mencari landasan hukumnya.

“Kita masih mau lihat dulu.

Dilihat memungkinkan atau tidak dari aturan yang ada,” ujar Kepala Bidang Angkutan Darat Dishub, Emanuel Kristanto di Balai Kota DKI, Selasa (03/02/ 2015).

Jika ditemukan landasan hukum kebijakan tersebut, lanjut Emanuel, pihaknya akan menggelar kajian teknis kendaraan pribadi melintasi jalur bus Transjakarta dengan sistem

electronic road pricing (ERP).

Di kesempatan terpisah, Ketua Komisi B DPRD DKI, Ahmad Zaerofi meminta Ahok, sapaan karib Basuki mengurungkan niatannya tersebut. Pasalnya, jalur bus yang berada di sisi kanan jalan itu hanya diperuntukan transportasi massal berbasis bus rapid transit (BRT) ini.

“Sebaiknya tidak perlu diterapkan lah. Konsep dibangunnya jalur busway adalah jalur tersebut hanya khusus untuk bus Transjakarta. Jadi, harus steril. Makanya salah kalau ada kendaraan masuk jalur busway, selain bus Transjakarta,” terangnya.

Apabila niat tersebut ngotot untuk diimplementasikan, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, maka akan bermakna ganda dan akan semakin membuat sistemnya kacau.

“Selain menyebabkan jalur

Bank DKI Pastikan Mampu Salurkan Dana KJP BANK DKI memastikan mampu menyalurkan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) pada tahun ini kepada seluruh siswa di Ibukota yang tercatat sebagai penerima dan tanpa masalah.

“Kami pasti menyalurkan KJP kepada para siswa yang berhak tanpa ada masalah sekalipun, seperti terhambat pendistribusiannya,” ujar Secretary Corporate Bank DKI, Zulfarshah saat dihubungi Lensa Indonesia di Jakarta, Kamis (5/2/2015).

Zul, sapaan karibnya pun memastikan, kerja-kerja pokok Bank DKI lainnya, seperti pelayanan kepada para nasabah, tidak akan terganggu lantaran menjadi penyalur tunggal program prioritas Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta tersebut. “Itu kan sudah dibuktikan dengan pengalaman tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.

“Apalagi, kita kan menargetkan naik kelas ke BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha) III,” pungkas dia.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Fahmi Zulfikar Hasibuan, meragukan kemampuan Bank DKI dalam menyalurkan dana KJP. Pasalnya, penerima program besutan eks Gubernur Joko Widodo (Jokowi) itu diprediksi menembus 600 ribu siswa.

Politikus Hanura ini pun khawatir, hal tersebut berimplikasi pada terganggunya pelayanan terhadap nasabah Bank DKI. Sehingga, dia menyarankan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk bekerja sama dengan bank lain. fatah_sidik

Ahok ingin mobil pribadi masuk jalur busway

tersebut bukan lagi jalur khusus bus, juga akan mengakibatkan jalur Transjakarta tidak steril.”

Ahok mewacanakan kendaraan pribadi dipersilakan melintasi jalur Transjakarta.

Namun, dikenakan tarif sebagaimana sistem ERP. Sehing-

Tiket elektronik atau eticketing bus Transjakarta akan diberlakukan di semua koridor diperkenalkan

Tiket Elektronik Koridor 4 dan 6 Mulai 15 Februari SETELAH sempat terkendala akibat adanya gugatan hukum, penerapan tiket elektronik di Koridor 4 (Pulogadung-Dukuh Atas) dan Koridor 6 (Ragunan-Dukuh Atas) akhirnya bisa terlaksana. Penerapan tiket elektronik di kedua koridor tersebut rencananya akan diresmikan pada 15 Februari mendatang.

“Saat ini penumpang sudah mulai bisa tapping, tapi tiket kertas masih kita jual. Mulai tanggal 15 (Februari) halte-halte di Koridor 4 dan 6 sudah tidak lagi menjual tiket kertas. Semuanya harus e-ticketing,” kata Direktur Utama PT Transjakarta Antonius Kosasih, Kamis (5/2/2015).

Salah seorang warga pengguna transjakarta Koridor 6, Ayunda (25), mengatakan, baru hari ini ia melihat gate elektronik di halte transjakarta Koridor 6 difungsikan di pintu masuk. Hal itu dijumpainya di Halte Buncit Indah, Kamis pagi.

“Kemarin masih belum. Tapi tadi petugas haltenya bilang mulai hari ini sudah bisa tapping pakai e-money dan sejenisnya,” ujar dia.

Saat ini, dari 12 koridor transjakarta, hanya haltehalte di Koridor 4 dan 6 saja yang belum menerapkan sistem tiket elektronik. Hal itu disebabkan karena gugatan hukum yang dilayangkan salah satu perusahaan penyedia mesin elektronik, PT Megah Prima Mandiri (MPM) kepada Bank DKI.

Sebagai informasi, sampai sekitar awal Januari 2015, Bank DKI sedang dalam status digugat oleh PT MPM di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Digugatnya Bank DKI disebabkan karena PT MPM menilai Bank DKI telah melakukan pelanggaran kontrak dengan PT MPM yang merupakan pihak yang telah memenangkan tender mesin tiket elektronik yang diadakan oleh Bank DKI beberapa tahun lalu. Kejadian bermula pada Juli 2011 saat Bank DKI dipercaya oleh UP Transjakarta untuk menjalankan sistem elektronik. Dalam perjanjiannya, Bank DKI berhak menggandeng mitra strategis. Setelah melalui proses tender, terpilihlah PT MPM sebagai pemenangnya.

Pada tahap awal, PT MPM diminta untuk membangun sarana pendukung tiket ektronik di koridor 4 dan 6. Saat itu, PT MPM diminta melakukannya dengan dana sendiri terlebih dahulu sebelum adanya kucuran dana dari Bank DKI. Namun dalam perkembangannya, pada saat penerapan tiket elektronik diluncurkan di Monas pada 22 Januari 2013, perusahaan yang diberi wewenang dalam pengelolaan tiket elektronik justru adalah PT Gamatechno. Sementara di sisi lain, Bank DKI belum juga mencairkan dana untuk PT MPM sehubungan dengan fasilitas yang mereka bangun di Koridor 4 dan 6. kom

ga, tiap mobil sebelumnya telah terpasang alat sensor dan ada portal otomatis yang berfungsi mendeteksi, apakah kendaraan yang lewat adalah milik pribadi atau bus Transjakarta.

Mengenai besarnya tarif yang akan dikenakan, hingga kini eks

bupati Belitung Timur itu belum menargetkannya. Namun, Ahok berkeyakinan, kebijakan tersebut mampu membatasi peredaran mobil pribadi. Sementara retribusi yang terkumpul, niatkan akan dipergunakan sebagai subsidi silang. fatah_sidik

Wali Murid SMAN 3 Jakarta Protes Anaknya Diskorsing PARA wali murid yang anaknya terkena sanksi skorsing dari Kepala Sekolah SMAN 3 Jakarta, akibat berkelahi dengan oknum preman, turut melayangkan protes.

Mereka pun mendatangi SMAN 3 Jakarta, yang terletak di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, untuk meminta klarifikasi dari pihak sekolah, atas sanksi yang diterima anak-anak mereka.

Namun ternyata, upaya mereka sia-sia, penjelasan tak memuaskan diutarakan pihak sekolah. Penjelasan secara detail tentang alasan sanksi skorsing yang diberikan itu pun tak didapatkan.

“Katanya (Kepala Sekolah alasan skorsing) peraturan dan tata tertib.

Tapi dia enggak jelasin itu dimana yang melanggarnya,” kata salah satu orang tua yang enggan disebutkan namanya, di Jakarta, Kamis (5/2).

Saat bertemu dan meminta klarifikasi, dia mengatakan bahwa kepala sekolah justru cenderung membela si preman tersebut. “Si kepsek (kepala sekolah) malah ngasih liat (foto), ini loh rumahnya seperti istana. Itu bukan seorang pendidik.

Ini anaknya jendral. Dia bilang (preman itu) sebagai korban,” jelas dia.

Dia juga menilai skorsing yang diterima siswa siswi itu sangat berat. Menurut dia, seharusnya anakanak mereka diberikan peringatan atau teguran terlebih dahulu, sebelum dijatuhi sanksi skorsing.

“Ini malah vonis (skorsing). Seharusnya kan ada tahapannya seperti SP (surat peringatan) 1, SP 2.

Itu pun kalau memang anak kita yang salah,” terangnya.

Nada kecewa juga dilontarkan oleh wali murid yang lainnya. Dima-

na sanksi skorsing tersebut dinilai sangat berat, karena anak-anak mereka ketinggalan banyak pelajaran yang seharusnya didapat.

“Skorsing dari tanggal 11 Februari sampai 9 Maret, lanjut lagi 16 Maret dan sampai 13 April.

Tidak diperkenankan masuk sekolah, anak gimana mau ngisi pelajaran. Terlalu berat. Ini namanya merusak generasi muda. Kalau nilai hancur bukan salah mereka, apa sekolah mau tanggung jawab?,” cetus dia.

Dengan sikap pihak sekolah yang seperti itu, para wali murid pun berencana untuk melayangkan laporan ke Polda Metro Jaya.

Selain itu, mereka juga akan mengadukan perlakuan semena-mena Kepala Sekolah SMAN 3 Setiabudi, ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

“Kita akan laporkan ini ke Polda Metro Jaya dan Dinas Pendidikan,” tegas Paulus Frans, salah satu wali murid SMAN 3 Jakarta.

Dia menambahkan, dengan sikap yang seperti itu, pihak SMAN 3 Jakarta terutama kepala sekolahnya sudah bisa disebut telah bertindak tak menyenangkan dan sewenang-wenang. Pihak sekolah pun dinilai telah melakukan pembelaan terhadap aksi premanisme.

“Kepala sekolah seolah-olah membenarkan tindakan preman, dan menyalahkan anak didiknya yang membela diri. Dan kepala sekolah seolah-olah melegitimasi tindakan si preman, karena preman itu adalah salah satu alumni SMA 3. Padahal kan tindakan premanisme itu harusnya diberantas, karena meresahkan masyarakat,” ungkap Paulus. sim/jkt

Kepala Inspektorat Siapkan Sanksi Tegas Bagi yang Mokong

DPRD DKI Jakarta Sepakat Kenaikan TKD PNS Pemprov KETUA DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengapresiasi keputusan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama terkait penghapusan dana honorarium dan perubahan sistem tunjangan kinerja daerah (TKD) PNS Pemrov DKI Jakarta.

“Itu kan buat semangat kerja.

Karena bagi saya mending urus 10 orang, tapi bisa handle 100 orang.

Buktinya, sekarang kan semua semangat bekerja. Tapi kalau ketahuan korupsi, langsung dicopot” ujar Prasetio Edi Marsudi, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Senin (2/2/2015).

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta menghilangkan dana honorarium dan menggantinya dengan menaikan TKD, agar kinerja pejabat Ibukota semakin membaik dan meminimalisir adanya permainan anggaran.

Gubernur DKI Jakarta menjelaskan, syarat mendapatkan TKD, setiap PNS DKI Jakarta harus menyusun dan menyerahkan laporan periodik, baik harian hingga tiga bulanan. Apabila setelah sistem tersebut diterapkan dan ditemukan ada PNS nakal, dirinya tak segan-segan www.lensaindonesia.com

PNS DKI Jakarta

me-nonjobkan pegawai tersebut.

“Kalau bisa dibalikin, daripada kami salah kasih dia kesempatan maling,” ujar pria yang akrab dipanggil Ahok ini.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta, Saefullah, menerangkan kebijakan itu diterapkan juga dimaksudkan untuk menghemat anggaran. Sebab,

bila dibandingkan dengan sistem lama, maka pola baru ini lebih efisien.

“Karena sudah enggak ada anggaran yang melekat dan jumlah hampir Rp 3 triliun. Setelah itu, pengendalian teknis barang dan jasa dalam kegiatan yang biasanya satu persen untuk pegawai sudah dihapuskan. Adapun total anggaran

yang dikucurkan untuk TKD pada tahun ini mencapai Rp 10,3 triliun,” terang Saefullah.

Sementara Kepala Inspektorat Pemprov DKI Jakarta, Larso Marbun mengingatkan, pihaknya memperketat peraturan selama bertugas, terkait dinaikannya TKD PNS tersebut. Dia mencontohkan, apabila PNS DKI Jakarta kedapatan merokok selama bekerja, maka akan dijatuhi sanksi.

“Kalau satu, dua kali ketahuan, yang ketiga kalinya bisa dikenakan sanksi sampai dicopot jabatannya. Kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh pejabat, baik kepala dinas, lurah, camat dan walikota,” tegasnya.

Larso Marbun menambahkan peraturan tersebut sesuai amanat Peraturan Daerah (Perda) No. 2/ 2005 tentangý Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan Gubernur (Pergub) No. 75/2005 dan Pergub No. 88/2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

Inspektorat, sambung eks Kepala Dinas Pendidikan (Kadis) DKI itu, berhak menjatuhkan sanksi sesuai UU No. 30/2014 tentang Ad-

ministrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 17 dan Pasal 20.

TKD tersebut dibagi menjadi dua, yakni statis dan dinamis. Besarnya TKD dinamis ditentukan

kinerja pegawai dan maksimal diberikan sebesar satu kali TKD statis. Sedangkan TKD statis besarannya bersifat tetap, sesuai jabatan dan golongan. fatah_sidik

Berikut rincian total gaji PNS yang bisa dibawa pulang: A. Pejabat Struktural 1. Lurah - Gaji Rp 2,82 juta - Tunjangan jabatan Rp 540 ribu - TKD statis Rp 13,18 juta - TKD dinamis Rp 13,18 juta - Tunjangan transport Rp 4 juta 2. Camat - Gaji Rp 3,06 juta - tunjangan jabatan Rp 1,26 juta - TKD statis Rp 19,98 juta - TKD dinamis Rp 19,98 juta - Tunjangan transport Rp 6,5 juta 3. Kepala Biro - Gaji Rp 3,542 juta - Tunjangan jabatan Rp 2,025 juta - TKD statis Rp 27,9 juta - TKD dinamis Rp 27,9 juta - Tunjangan transport Rp 9 juta 4. Kepala Dinas - Gaji Rp 3,542 juta - Tunjangan jabatan Rp 3,25 juta - TKD statis Rp 29,925 juta - TKD dinamis Rp29,925 - Tunjangan Transport Rp 9 juta 5. Kepala Badan - Gaji Rp 3,542 juta

- Tunjangan jabatan Rp 3,25 juta - TKD statis Rp 31,455 juta - TKD dinamis Rp 31,455 juta - Tunjangan transport Rp 9 juta B. Jabatan Fungsional/ Pelaksana 1. Pelayanan - Gaji Rp 1,402 juta - Tunjangan jabatan Rp 1,8 juta - TKD statis Rp 4,005 juta - TKD dinamis Rp 4,005 juta 2. Operasional - Gaji Rp 1,816 juta - Tunjangan jabatan Rp 1,8 juta - TKD statis Rp 5,805 juta - TKD dinamis Rp 5,805 juta 3. Administrasi - Gaji Rp 2,317 juta - Tunjangan jabatan Rp 1,8 juta - TKD statis Rp 7,65 juta - TKD dinamis Rp 7,65 juta 4. Teknis - Gaji Rp 2,735 juta - Tunjangan jabatan Rp 1,8 juta - TKD statis Rp 9,855 juta - TKD dinamis Rp 9,855 juta.

BLITZ

11 Edisi 73/09 - 15 Februari 2015

Elvira Devinamira Nggak Tahu Dalamnya Abraham Samad Sering diundang ke setiap acara ber-tema berbau koru-psi. Dari situ, El-vira merasa Samad sosok yang jujur dan tegas.

BEREDARNYA foto mesra mirip Putri Indonesia 2014 Elvira Devinamira dan Ketua KPK Abraham Samad, bikin heboh masyarakat di tengah kasus dugaan rekening gendut calon Kapolri Komjen Budi Gunawan. Meski akhirnya diklaim palsu oleh KPK, namun tak sedikit yang meyakini kebenaran foto tersebut.

Apalagi, di account Instagram, Elvira cukup rajin memposting foto berduanya dengan Abra-ham. Sepeti apa sih hubungan keduanya?

“Dari pertama saya dikaran-tina sebagai Putri Indonesia, Pak Abraham sudah mengisi acara. Kemudian pemenang Putri Indonesia otomatis menjadi duta antikorupsi. Saya diundang ke kantor beliau untuk Pemilu Jujur,” ungkap Elvira. “Kami bekerja sama. Setiap ada acara yang berbau korupsi, saya dipanggil untuk bekerja sama dengan KPK,” lanjutnya.

Selama mengenal Samad, dara 21 tahun ini menilai eks aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu sebagai sosok yang tegas dan jujur. Dari pengama-tan

El-vira Devinamira

Anak Deddy Mizwar Tunggu Riana Melahirkan dan Tantang Tes DNA LETNAN Satu Inf. Zulfikar Rakita Dewa yang juga anak dari Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar terkena masalah dengan seorang janda berusia 40 tahun bernama Riana Rara Kalsum. Berawal dari perkenalan lewat jejaring sosial path, Riana mengaku dirayu oleh Zulfikar dan akhirnya mereka berlibur bersama ke Eropa.

Dalam liburan yang berlangsung antara tanggal 24 Agustus hingga 4 September 2014 itu keduanya kerap menginap dalam satu kamar di berbagai hotel berbeda.

Namun suatu ketika pihak Riana mengaku dibuat mabuk dan terjadi tindak asusila. Hal itu lah yang menjadi dasar laporan yang dibuat Riana ke PM. Meski demikian Zulfikar tidak mau membenarkan pernyataan itu.

“Pada dasarnya saya untuk berargumen untuk memberikan keterangan seperti itu ada tempatnya. Saya yakini, tempat yang terbaik adalah saat proses hukum.

Tempat yang terbaik itu di Puspom TNI AD,” ucap Zulfikar ditemui di Aula Dinas Penerangan TNI AD Jln. Veteran No. 5 Jakarta Pusat, Senin (2/1/2015).

Begitu juga ketika disinggung tentang kronologi mulai dari perkenalan hingga terjalin hubungan. Baginya keterangan itu adalah informasi untuk penyidik dan tidak sepantasnya diutarakan ke media. Proses hukum terkait kasus ini memang ten-

gah berlangsung di Puspom TNI AD. “Menurut saya, media bukan tempat terbaik untuk membicarakan kronologis.

Tempat saya memberikan kesaksian yang tepat adalah di proses hukum. Itu yang baik dan benar. Jadi tak ada artinya saat saya membicarakan hal itu saat ini,” jelasnya.

Meski tidak mau blak-blakan dan membalas berbagai pernyataan yang sebelumnya telah dibuat Riana. Ada satu hal yang tidak dibantah oleh Zulfikar.

“Kenal, jelas kenal. Ini bicara keadilan yang harus ditegakkan. Kita tunggu hasil proses hukum. Sekarang sedang berjalan dan saya hadapi,” tandasnya.

Kasus Zulfikar memang tengah diproses di Puspom TNI AD. Sebagai prajurit Zulfikar harus menjaga kehormatan dan kode etik, dan percaya kebenaran dari kasus ini akan terungkap dari proses yang berlangsung. Sementara tentang kondisi pelapor yang tengah hamil, ia mengatakan sebaiknya ditunggu sampai melahirkan.

“Dalam hal ini marilah kita lihat bersama. Apabila benar (hamil) maka kita tunggu saja waktu kelahirannya, dan nanti saat kelahiran, nanti kita coba tes DNA. Apabila terjadi kecocokan DNA dengan saya.

Maka saya sudah tidak pantas menjadi prajurit TNI AD, dan saat itu pula saya siap mengundurkan diri,” tegasnya. hen/sjw

ghalangi saya untuk menore-hkan tinta emas bagi Indonesia. Yang saya tangisi kenapa foto itu ada pas saya tidak berada di sana untuk menjelaskan. Bagaimana perasaan ibu saat mengetahui hal itu,” ungkap Elvira.

Perihal pose, Elvira mengaku memang agak sedikit narsis. “Saya memang suka selfie. Saya kan sering selfie sama teman-teman. Ada bagian ket-awa agak manyun sedikit. Dan itu lucu-lucuan saja,” sambungnya.

Soal lain. Juara dan finalis Puteri Indonesia tak sedikit yang terjun ke dunia keartisan. Namun Elvira enggan menjadi artis. “Kalau untuk terjun ke dunia hiburan setelah ini masih belum tahu, karena itu bukan planning utama saya,” katanya.

Elvira lebih ingin terjun di dunia hukum daripada dunia en-tertainment.

Sebab, menurutnya, dunia hukum lebih menantang nyalinya. Tapi, Elvira tak mau menutup kemungkinan.

“Planning utama saya, saya pen-gen terjun di bidang hukum, lebih menantang. Tapi kalau memang kesempatan saya berkarier di dunia hiburan atau entertain, ya nggak masalah juga sih,” tukasnya. Dalam ajang kecantikan ratu sejagad, Elvira membawa pu-lang hasil yang cukup baik. Selain masuk ke-15 besar Miss Universe 2014, pemilik tinggi 177 cm itu berhasil menggondol Best National Costume.

“Kita bersaing dengan 87 gadis lain yang cantik-cantik. Saya nggak anggap kompetisi tapi pengalaman. Makanya saya enjoy melewati setiap momen. Dan bersyukur bisa mendapat penghargaan ini,” tutup Elvira. ***

Suami Miskin, Cita Citata Ogah Rebutan Harta

Cita Citata

KEINGINAN pedangdut pendatang baru Cita Citata untuk menjadi janda sudah bulat. Ia bahkan menolak ‘berdamai’ dengan sang suami, Galih Purnama alias Ijonk.

Dalam sidang lanjutan perceraiannya di Pengadilan Agama (PA) Bandung, Selasa (3/2), Cita akhirnya memenuhi permintaan majelis hakim untuk datang. Pada sidang sebelumnya, Cita enggan datang dengan alasan agar sidang cerainya cepat selesai.

Seusai sidang, Cita mengatakan proses mediasi antara dirinya dengan Ijonk menemui jalan buntu karena Cita sudah bertekad berpisah dari suaminya. “Agenda kali ini mediasi, tapi saya sudah mufakat dengan keluarga. Kita udah

nggak cocok lagi, udah dua tahun pisah dan keputusan terbaik hanyalah berpisah baik-baik,” kata Cita.

Pelantun ‘Sakitnya Tuh Di Sini dan Goyang Dumang’ itu berharap majelis hakim bisa segera mengetuk palu dan memutuskan cerai, meski agenda sidang masih pada tahap mediasi. “Pengennya cepat banget, mudah-mudahan tanggal 3 Februari ini sudah ketok palu langsung,” ujarnya.

Cita juga menuturkan bahwa keinginannya untuk menyandang status janda didukung penuh oleh keluarganya. “Keluarga mendukung banget. Mendoakan yang terbaik buat Cita,” ucapnya.

Meski dirinya ingin segera

mengakhiri rumah tangga dengan Ijonk, namun ia menegaskan ingin brpisah secara baik-baik. Untuk itu, ia berharap sang suami menyapa dirinya. “Ya, sapa dong.

Kan sudah lama tidak ketemu,” sindirnya.

Saat disinggung mengenai gugatan harta gono gini kepada Ijonk, Cita melalui kuasa hukumnya, Sandy Arifin menuturkan bahwa kliennya tak meminta uang iddah maupun pembagian harta gono-gini perkawinan. Cita, kata Sandy, hanya ingin berpisah secara baik-baik. “Sejauh ini nggak ada. Nggak ada tuntutan uang iddah dan mut’ah, gono-gini. Cita hanya meminta cerai saja,” ujar Sandy. adt

Raisa Rahasiakan Film Pertamanya

Raisa

Zulfikar Rakita Dewa dan Riana Rara Kalsum

tersebut, Elvira terpesona dengan Samad.

“Menurut saya beliau tegas dan jujur.

Terkenalnya seperti itu. Saya nggak tahu dalamnya seperti apa ya. Tapi saya mengagumi ketegasan dan komitmen beliau untuk menjadi Ketua KPK,” tuturnya.

“Apapun dia lakukan dan terima untuk membersihkan negara kita dari para koruptor,” imbuhnya.

Isu foto mesra muncul saat Elvira berjuang di ajang ajang Miss Universe 2014. Saking sedihnya, dara asal Surabaya ini sempat menangis ketika tibatiba menjadi buah bibir masyarakat Indonesia. Apalagi, ia sedang membawa nama baik Yayasan Putri Indonesia.

“Kalau jujur iya (menggang-gu). Saya lagi konsentrasi di Miss Universe 2014.

Saya nggak pikirkan diri saya, yang saya pikirin yayasan dan keluarga. Bagaimana kalau mereka dit-anya, itu bebannya tersendiri. Dan itu menyangkut nama baik yayasan,” ungkap Elvira.

“Ya saya menangis. Tapi me-nangisnya karena mikirin nama baik keluarga, kalau saya send-iri yang digituin nggak apa-apa deh,” lanjutnya.

Beruntung sejak foto rekayasa itu menyebar, Elvira mendapat dukungan besar dari keluarga dan yayasan. “Keluarga hanya bisa mendoakan, karena po-sisinya saya selang satu hari lebih lambat (perbedaan waktu Indonesia-Amerika). Semoga badai cepat berlalu, doa ibu kan sepanjang masa. Saya bersyukur mereka masih mendukung dan membela apapun itu, walau di sosial media banyak yang meny-erang saya,” ungkap Elvira.

“Hempasan apa pun itu tidak men-

2015 akan menjadi tahun istimewa bagi penyanyi cantik Raisa. Sebab, ia akan menggelar dua momen besar, yaitu konser tunggal dan bermain di sebuah film. Raisa pun nyaris tak percaya bisa menggelar konser tunggal dan bermain sebagai pemeran utama dalam film barunya itu.

“Kabar gembiranya di pertengahan tahun ini aku akan ada konser tunggal pertama di Indonesia. Sekarang setiap hari ngurusin itu, sibuk banget, berharap yang terbaik,” ujar Raisa.

Tak hanya konser, yang mengejutkan dari sosok Raisa, untuk pertama kalinya ia akan berakting di depan layar lebar.

“Aku tahun ini akan syuting film pertama kali. Syutingnya sebentar lagi. Ini proyek besar juga.

Pertama kali belajar akting. Akan beradu akting dengan aktor kenamaan juga.

Semoga sukses dan aku bisa. Doain ya,” ujar Raisa.

Sayangnya, soal film ini, Raisa enggan bercerita banyak.

Semuanya akan dirahasiakan untuk sementara waktu.

“Belum bisa kasih tahu dulu. Nanti ya,” jawabnya. ich

Kareena Kapoor dan Salman Khan

Salman Khan ‘Tipu’ Kareena Habis-Habisan PROYEK BAJRANGI BHAIJAAN yang dibintangi oleh Kareena Kapoor dan Salman Khan jadi salah satu film Bollywood paling ditunggu tahun ini. Namun ada satu hal yang bikin miris dari film tersebut.

Dilansir dari Indian Express, secara keseluruhan Kareena akan tampil di film ini hanya selama 20 menit. Seolah istri Saif Ali Khan tersebut hanyalah seorang cameo di film ini.

Padahal, sejak awal proyek ini dimulai, produser dan Kareena sudah mengumumkan bahwa Bebo akan jadi pemeran utama. Tapi ternyata ia hanya mendapatkan jatah tampil dalam waktu yang sangat singkat.

Durasi selebihnya hanya akan fokus ke sosok Salman Khan yang jadi pemeran utama. Seolah Salman sedang mengerjai Kareena habis-

habisan, karena meski mendapatkan peran utama, tapi hanya tampil sekejap saja.

Konon, BAJRANGI BHAIJAAN akan lebih fokus pada cerita ayah dan anak. Karena itulah, peran Kareena tidak akan banyak di sini, tak seperti Salman yang jadi pemeran ayah.

Dan sepertinya, keberuntungan belum berpihak ke Kareena. Di film GABBAR yang akan ia bintangi bersama Akshay Kumar, Kareena hanya akan mendapatkan peran kecil, di mana ia akan jadi istri Akshay yang kemudian meninggal dunia.

BAJRANGI BHAIJAAN sendiri baru saja menyelesaikan proses syuting mereka. Tak lama lagi, film ini akan diluncurkan ke pecinta film di seluruh dunia. Apakah Kareena benar-benar jadi cameo terselubung di sini? Buktikan saja nanti. ind/phi www.lensaindonesia.com

Edisi 73/09 - 15 Februari 2015

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Setija Junianta bersama direksi dan karyawan Lensa Indonesia memberi salam lima jari sebagai simbil HUT ke 5 Lensa Indonesia

Lensa Indonesia Menuju Media Nasional Terintegrasi di Usia 5 Tahun ACARA Ulang Tahun Lensa Indonesia yang ke-5 tahun dengan mengusung tema “Lensa Indonesia Menuju Media Nasional Terintegrasi”, berlangsung meriah dengan kehadiran sejumlah tamu undangan di Jl Sidosermo PDK VA/19, Selasa (3/2/2015).

Sejumlah undangan hadir dalam acara ini di antaranya Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Setija Junianta, Ketua PWI Jatim, Achmad Munir, Ketua Harian KONI Jatim, Dhimam Abror Djuraid, Walikota Surabaya diwakili Asisten IV Bidang Kesra, Eko Hariyanto, Perwakilan Kadin Jawa Timur, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak diwakili AKP Lily Djafar, dan sejumlah pimpinan jajaran Polrestabes Surabaya.

Dalam sambutannya, Presiden Direktur PT Lensa Indonesia Global Media Arief Rahman mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi

kepada semua pihak yang telah berkerja sama, menjadi partner dan mendukung perjalanan LensaIndonesia.com selama lima tahun ini.

“Terima kasih atas kehadiran, perhatian dan asistensi terhadap Lensa Indonesia selama ini. Ini menjadi modal besar dan keyakinan kita untuk menatap masa depan khususnya di industri media,” kata Arief Rahman.

Presdir Lensa Indonesia juga menyampaikan masa depan media 0nline yang sangat cerah dengan kemajuan teknologi internet broad band, gaya hidup mobile, perkembangan teknologi gadget dan pertumbuhan media sosial yang sangat luar biasa di Indonesia.

“Masyarakat Indonesia yang menjadi member Facebook dan Twitter di Indonesia yang mencapai

Jajaran Direksi Lensa Indonesia beserta karyawan

Dirut PT Lensa Indonesia Cipta Media Joko Irianto Hamid memotong tumpeng

www.lensaindonesia.com

lebih dari 70 juta, secara langsung turut membantu perkembangan media online. Penetrasi media online ke publik semakin cepat dan luas. Media online merupakan media massa depan,” papar Arief Rahman.

“Dengan mengusung tema Lensa Indonesia menuju media terintegrasi nasional, kita punya visi Lensa Indonesia akan menjadi grup media terintegrasi yang diperhitungkan di level nasional,” tegas Presdir PT Lensa Indonesia Global Media yang kini juga mempunyai lini bisnis web development, media cetak (koran dan majalah), penerbitan (Lensa Pustaka Indonesia).

Sedangkan Joko Irianto Hamid, Dirut PT Lensa Indonesia Cipta Media menegaskan, eksistensi Lensa Indonesia hingga saat ini dikarenakan sejak awal memgambil posisi

independen dan non partisan. Sehingga baik di kalangan pemerintahan, Parpol, LSM dan bisnis, Lensa Indonesia dapat diterima dengan baik.

“Di awal perjalanan Lensa Indonesia, kita sudah mampu masuk ke Jakarta dan diterima di lingkungan media nasional.

Bahkan tahun 2013, kami sukses menggelar Futsal Piala Jokowi yang diikuti oleh media-media nasional di Jakarta,” jelas Joko Irianto Hamid.

Sementara Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Setija Junianta dalam sambutannya menyampaikan semoga setelah Ulang Tahun yang ke-5, media Lensa Indonesia bisa semakin sukses.

Tak lupa disampaikan pesan dari Wakapolda Jatim Brigjen Pol Suprodjo Wirjo Sumarjo yang menghubunginya berkaitan dengan Ulang Tahun Lensa Indonesia yang ke-5.

“Pak Wakapolda barusan hubungi saya dan menyampaikan salam sukses buat rekan-rekan kru Lensa Indonesia. Semoga Lensa Indonesia jadi media penyampai pesan dan informasi yang dibutuhkan masyarakat dan makin sukses untuk ke depannya,” terangnya.

Berbagai pihak dan instansi turut memeriahkan acara 5th Anniversary LensaIndonesia.com, diantaranya Kementerian Koordinator Kemaritiman, Bank Indonesia, PT Gudang Garam, XL Axiata, Puskopkar Jawa Timur, Smartfren Telecomm, Kadin Jawa Timur, Polrestabes Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, KONI Jawa Timur, PWI Jawa Timur, Mercure Grand Mirama Hotel Surabaya, PT Pelindo III , PT PLN Distribusi Jawa Timur, PT Perkebunan Nusantara X, Hotel Inna Simpang, Surabaya Hotel School (SHS) Surabaya, Honda Surabaya Center, Ikatan Pelajar Indonesia Alumni Tiongkok, Kasatpol PP Surabaya, Dondong Grup dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya. *

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Setija Junianta memberi kue tart peringatan HUT ke 5 Lensa Indonesia pada Presiden Direktur PT Lensa Indonesia Global Media Arief Rahman menyampaikan sambutan

Presiden Direktur PT Lensa Indonesia Global Media Arief Rahman menyampaikan sambutan

Kapten Wila, Perwakilan Kodam V Brawijaya hadiri HUT ke 5 Lensa Indonesia

Edisi 73/09 - 15 Februari 2015

Presiden Direktur PT Lensa Indonesia Global Media Arief Rahman memotong kue tart

Presiden Direktur PT Lensa Indonesia Global Media Arief Rahman berjabat tangan dengan Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Setija Junianta

Meniup lilin HUT ke 5 Lensa Indonesia

Wartawan perwakilan daerah Lensa Indonesia

Para Direksi Lensa Indonesia

Presiden Direktur PT Lensa Indonesia Global Media Arief Rahman dan Dirut PT Lensa Indonesia Cipta Media Joko Irianto Hamid memberi santunan kepada anak yatim

Staf Humas Pemprov Jatim Arief Lukman Hakim (tengah)

www.lensaindonesia.com

EKBIS

14 Edisi 73/09 - 15 Februari 2015

Menhub Larang Konter Penjualan Tiket di Semua Bandara Untuk menghapus praktik percaloan tiket dan kesemrawutan di bandara, Menhub melarang adanya konter penjualan tiket di semua bandara.

Jumlah penumpang Bandara Internasional Juanda terus naik dari waktu ke waktu

Segera Dibangun Kereta Api Gubeng-Juanda RENCANA perluasan Bandara Internasional Juanda, Surabaya dengan menambah tiga landasan pacu (runway) bakal segera terwujud.

Namun pembangunan akan dilakukan secara bertahap, pembangunan dua runway dimulai tahun 2015. Selanjutnya, pembangunan akan dilakukan pada 2018 mendatang.

Gubernur Jatim, Soekarwo mengatakan, diusulkannya penambahan runway di Bandara Juanda karena kapasitasnya telah overload.

“Saat ini penumpang di Bandara Juanda per tahunnya sudah mencapai 17,2 jutaan.

Sementara kapasitas bandara pada tahun 2014 ini hanya 12,5 juta penumpang. Sehingga kondisi bandara sudah overload,” kata Soekarwo, Rabu (4/2/2015).

Bahkan hal ini, lanjut dia, telah disampaikan langsung kepada Menteri Perhubungan (Menhub), Ignasius Jonan saat diundang dalam rapat terbatas di Kementerian Perhubungan RI, Jakarta, Selasa (3/2/2015).

Selain itu, Pakde Karwo (sapaan akrab Soekarwo) juga mengajukan transportasi khusus untuk mendukung pembangunan Bandara Juanda dengan tiga runway ini. Ia mengusulkan adanya kereta api langsung dari stasiun kereta api Gubeng ke Bandara Juanda.

“Namanya Elevated Gubeng-Juanda kereta api khusus yang terintegrasi dengan Juanda Airport City. Maka kita membutuhkan 4.000 hektare dan akan dibicarakan lebih dalam dengan pihak Angkasa Pura yang membangun perluasan Bandara Juanda ini,” tambahnya. @sarifa

MENTERI Perhubungan Ignasius Jonan telah mengeluarkan surat edaran yang melarang diadakannya ruang penjualan tiket di semua bandara di Tanah Air. Permintaan penghapusan loket tersebut tertuang dalam surat edaran Menteri Perhubungan dengan Nomor HK 209/1/1/ 16/PHP.2014. Aturan ini bakal berlaku efektif mulai 15 Februari nanti. Namun demikian, Jonan kemudian memberikan tenggat waktu 3 bulan kepada bandara dan maskapai untuk benar-benar mempersiapkan pelayanan di bandara saat peraturan itu berlaku.

Jonan juga mengkritik keras pengelolaan beberapa bandara.

Bahkan, Jonan menyebut Angkasa Pura I dan II tak becus menjalankan kerja sebagai pengelola bandara.

“Ya yang berpengalaman itu kan AP I dan AP II, tapi kan banyak yang tidak becus bandara.

Iya AP I dan AP II (gak becus),” ujar Jonan di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (5/2/ 2015).

Kritik Jonan itu dilayangkan

saat membahas usulan Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) mengaudit bandara. Pasalnya, INACA menilai banyak bandara yang tak dikelola sesuai standar.

Atas usulan itu, Jonan pun mengaku setuju dan berencana melakukan audit terhadap semua bandara. Hal itu dilakukan sebagai upaya Kemenhub memperbaiki pelayanan di bandara.

Salah satu yang menjadi sorotan Jonan adalah terkait praktik percaloan tiket dan kesemrawutan di bandara. Bahkan, Jonan sudah memberikan pernyataan pengelolaan suatu bandara oleh Angkasa Pura bisa saja dicabut. “Ada (konsesi mencabut pengelolaan bandara), kenapa enggak. Iya kita audit (bandara),”kata dia.

Nah, bagi maskapai dan bandara yang tidak siap meniadakan loket penjualan tiket di bandara justru dipertanyakan.

Bahkan, ia sempat menyentil industri penerbangan sebagai “industri primitif”. “Berarti industri airlines ‘primitif’, dong?”

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan

katanya.

Ia menjelaskan, industri penerbangan harus banyak diperbaiki, terutama pelayanan terhadap penumpang di bandara.

Bagi dia, pelayanan maksimal harus diutamakan. Salah satu masalah yang sedang coba diperbaiki Jonan adalah praktik calo tiket di bandara.

Ia pun mengakui bahwa kebijakan penghapusan loket di bandara merupakan salah satu cara agar maskapai dan pengelola bandara lebih bertang-

gung jawab kepada penumpang.

Tanpa segan, Jonan pun menyodorkan contoh konkret yaitu pelayanan kereta api.

Salah satu yang menjadi fokusnya adalah bagaimana KAI mampu bekerja sama dengan gerai modern dalam menyediakan tiket.

Masyarakat pun dinilai bisa dengan mudah mendapatkan tiket di gerai modern tersebut.

“Menurunkan penumpang di atap kereta aja bisa, masa ini (calo bandara) gak bisa,” kata

BI Cetak Uang Rp 3,5 Triliun

Tarif Listrik Nonsubsidi Turun PT PLN (Persero) menetapkan tarif listrik nonsubsidi periode Februari 2015 turun 1,86 persen dibandingkan Januari 2015.

Data tarif tenaga listrik di situs PLN pada Senin menyebutkan, pada Januari 2015 tarif listrik tercatat Rp1.496,05 per kWh dan pada Februari 2015 jadi Rp1.468,25 per kWh atau turun Rp27,8 per kWh. Tarif listrik Rp1.468,25 pada Februari berlaku pada lima golongan pelanggan listrik nonsubsidi yakni rumah tangga menengah R2 dengan daya 3.500-5.500 VA, rumah tangga besar R3 dengan daya 6.600 VA ke atas, bisnis menengah B2 6.600-200.000 VA, kantor pemerintah P1 6.600-200.000 VA, dan penerangan jalan umum P3.

Tarif listrik Februari 2015 untuk golongan pelanggan bisnis besar B3 di atas 200.000 VA, industri besar I3 di atas 200.000 kVA dan pemerintah P2 di atas 200 kVA ditetapkan melalui formula dengan faktor pengali Rp1.057,17 per kWh. Angka pengali tersebut menurun dibandingkan tarif Januari 2015, yang faktor pengalinya Rp1.077,18 per kWh. Sementara pelanggan industri besar I4 berdaya 30 MVA ke atas turun dari Rp1.011,99 menjadi Rp993,19 per kWh, dan golongan khusus L/TR, TM, dan TT turun dari Rp1.574,57 menjadi Rp1545,32 per kWh. Per 1 Januari 2015, pemerintah menerapkan skema tarif penyesuaian bagi 10 golongan pelanggan listrik tersebut.

Dengan skema tersebut, tarif listrik bakal mengalami fluktuasi tergantung tiga indikator yakni harga minyak, kurs, dan inflasi. sita

dia.

Dengan aturan ini, diharapkan nantinya orang yang menuju ke bandara hanya orang yang sudah mempunyai tiket. Jadi, ketika yang bersangkutan sampai ke bandara, ia hanya menunjukkan kode booking untuk mengambil boarding pass saja. Barata mengatakan, selain untuk mengurangi kesemrawutan, aturan baru ini juga diharapkan bisa untuk mengurangi jumlah calo yang ada. yog/sit

Dirut PT Pertamina Dwi Soetjipto

PT Pertamina Usul Harga Solar Rp 6200 DIRUT PT Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan harga solar akan dipatok Rp 6200 per liter dalam rapat asumsi makro RAPBNP 2015 dengan Komisi VII DPR RI. Harga tersebut dihitung berdasarkan acuan Means of Platts Singapore (MOPS) dalam periode 25 Desember 2014 hingga 24 Januari 2015.

“Dalam periode tersebut, harga rata-rata sebesar US$ 63,74 per barel dengan kurs Rp 12.507 per dolar AS maka harga MOPS per liter menjadi Rp 5013,81,” ujar Dwi Soetjipto di Komisi VII DPR, Jakarta, Kamis (5/2/2015).

Selain itu Dirut PT Pertamina ini menjelaskan, karena 40% produksi solar berasal dari dalam negeri, maka harganya menjadi lebih mahal 12,5% atau menjadi Rp 5.258 per liter. Dengan nilai alpha yang sebelumnya disepakati sebesar Rp 1000, didapat harga Rp 6258,81.

Ada pun dengan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%, didapat harga Rp 7167,6 yang kemudian dibulatkan menjadi Rp 7200. “Dengan subsidi Rp 1000 per liter, jadi harga jual ke konsumen adalah Rp 6200 per liter. Namun kami siap apapun yang ditetapkan pemerintah,”

terang Dirut PT Pertamina ini panjang lebar.

Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, pada kesempatan yang sama mengatakan, bisa saja harga solar menjadi Rp 6000 per liter, atau lebih murah dari harga keekonomian seperti permintaan Komisi VII. Namun, ia mengingatkan ada sejumlah pertimbangan yang harus diperhatikan jika harga solar menjadi lebih murah.

“Arah kebijakan Komisi VII DPR dan berbagai pihak adalah bagaimana supaya kita bisa menabung selisih harga keekonomian dan harga jual (atau laba bersih minyak) sehingga bisa membangun cadangan strategis. Secara hitungan kita sudah dapat laba bersih dengan harga yang tetap segini,” jelasnya.

Sudirman Said juga mengatakan kewenangan terkait pengumuman harga ada di tangan pemerintah sebagai badan eksekutif sehingga tidak bisa diputuskan secara sepihak. Hingga, saat ini belum ada keputusan harga baru BBM untuk bulan Februari 2015. Harga solar tetap di level Rp 6400 per liter seperti ketetapan harga yang diumumkan pemerintah sekitar pertengahan Januari lalu. yuanto

BANK Indonesia (BI) alokasikan dana minimum Rp 3,5 triliun tiap tahun untuk cetak dan distribusi uang secara nasional. Sebab itu BI menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga uang dengan baik.

“Gunakan uang dengan baik, tak perlu dicoret-coret, jangan bikin lusuh, sebab hal itu akan mengurangi awetnya kondisi fisik uang. Dalam setahun untuk mencetak uang dan pendistribusiannya bisa mencapai Rp 3,5 triliun, jadi jagalah dengan baik,” ujar Eko Yulianto, Direktur Departemen Pengelolaan Uang BI di Jakarta, Rabu (3/2/2015).

Eko menambahkan, dalam setahun anggaran dari BI tersebut dialokasiakn mencetak minimal 7,9-8,3 miliar lembar uang dengan berbagai varian pecahan.

Tak serta merta karena biaya yang mahal, proses produksi uang memang agak sulit dan butuh waktu lama. Diawali dari pemilihan gambar pahlawan, mendesain, hingga dicetak, prosesnya nya pun memakan waktu 24-28 bulan.

“Sampai finishing, prosesnya pun panjang. Dari pulp (bubur kertas) tersebut ada yang ditipiskan untuk bisa diterawang, ada serat fiber, benang pengaman, dan pada proses pencetakan pun terdapat security.

Biayanya pun mahal, jadi masyarakat kita minta peran sertanya untuk menjaga kondisi uang,” tandas Eko. Eko juga menginformasikan bahwa untuk penukaran uang rusak yang disampaikan masyarakat ke BI atau pun bank tidak dikenakan biaya se peser pun dan bakal gitanti dalam kondisi baru 100 persen. hds

Nasabah BFI Finance Digelontor Hadiah Miliaran PT BFI Finance Indonesia Tbk atau BFI Finance meluncurkan program bertajuk “Uber Milyaran 20153.

Program ini memberi kesempatan bagi nasabah BFI Finance di seluruh nusantara untuk mendapatkan hadiah seperti smartphone, sepeda motor, hingga mobil sebagai grand prize.

Sudi Hartono selaku SVP Regional Manager Wilayah Sumatera, Kamis (5/1/2015) mengatakan, cara mengikuti Uber Miliaran 2015 sangat mudah. Menurut Sudi, nasabah hanya melakukan pembiayaan di BFI Sudi Hartono selaku SVP Regional Manager Wilayah Sumatera

Finance per 1 Januari-31 Desember.

Setelah pembiayaan, lanjut Sudi, konsumen nantinya bisa langsung mendapatkan kesempatan untuk memenangkan hadiah miliaran rupiah.

“Harapan kami bukan hanya bisa meningkatkan loyalitas terhadap nasabah lama, tapi juga menarik nasabah baru,” ungkap Sudi.

Sudi yakin, program akan menjadi nilai tambah penting untuk konsumen, ditambah lagi dengan rangkaian program lain yang memberi nilai tambah bagi pelanggan.

“Loyalty program adalah bagian dari strategi kami untuk tetap menjadi pelaku usaha terkemuka di industri pembiayaan di tanah air,” imbuh Sudi.

Perusahaan pembiayaan terkemuka tersebut juga menggeber rangkaian roadshow ke sejumlah kota di tanah Air untuk kampanyekan program Uber Milyaran 2015. Setelah Jakarta, BFI juga menghelat roadshow hari ini di Medan. Kota-kota berikutnya menyusul Jogjakarta dan Makassar.

“Kami pilih Medan karena merupakan jantung perekonomian Sumatera. Selama ini, Medan dan Sumatera Utara juga menjadi salah satu penopang kinerja BFI Finance. Dan nasabah di Medan tentu akan antusias dengan berbagai hadiah milyaran rupiah ini,” tambahnya.

Adapun mekanisme program “Uber Milyaran 20153 yang digebar

BFI Finance dibagi dalam empat periode per tiga bulan.

Periode pertama yaitu JanuariMaret 2015, diundi April 2015. Periode kedua berlaku mulai April-Juni 2015, diundi Juli 2015.

Dan periode III untuk masa JuliSeptember 2015, diundi bulan Oktober 2015. Dan periode terakhir, yaitu Periode keempat untuk masa Oktober-Desember 2015, akan diundi Januari 2016.

Hadiah periode I-III berupa 25 unit smartphone, 5 unit motor Honda Beat, 1 unit mobil Honda Brio dan pada periode IV disediakan hadiah pengundian berupa 100 unit smartphone, 10 unit motor Honda Beat, dan hadiah utama 1 unit mobil Honda HR-V. ra www.lensaindonesia.com

15 Edisi 73/09 - 15 Februari 2015

Penjual keramik antik di China

Oleh-oleh Khas China yang Harus Anda Beli CHINA dikenal wisatawan sebagai surganya belanja suvenir unik dan punya filosofi kehidupan nenek moyang.

Kalau bingung mau beli apa, benda-benda yang bisa taveler pilih untuk dibawa pulang ke Tanah Air sebagai oleh-oleh.

Kain sutera, keramik antik, lukisan, batu giok hingga obat tradisional asli buatan China adalah benda-benda yang paling sering diburu pelancong. Nah, berikut ini 8 oleh-oleh khas China yang dikumpulkan: Kain Sutra China memang jagonya penghasil kain sutera yang punya kualitas paling top di dunia. Traveler selalu tak mau ketinggalan membeli kain sutera sedari dulu. Tak dapat dielak, traveler sangat suka kehalusan, variasi serta warna dari kain sutera yang menggoda untuk dibeli. Produk kain sutra terbaik berasal dari Kota Dandong, Suzhou, Hangzhou dan Sichuan.

Biasanya pelancong paling suka membeli kain sutera yang sudah dibuat menjadi gaun cantik Chi Pao asli China. Kalau Anda tak menginginkan gaun, Anda juga bisa membeli kain sutera yang masih utuh dengan viariasi yang lebih menarik. Aksesoris lain seperti syal sutera juga bisa dibawa pulang sebagai buah tangan.

Keramik antik Kalau Anda seorang kolektor barang antik, China-lah negaranya. Keramik merupakan buah tangan antik khas China yang punya nilai sejarah panjang. Keramik China telah menjadi salah satu karya seni yang paling awal diperkenalkan kepada dunia lewat Jalur Sutera dari masa ke masa. Banyak keramik bermotif lawas yang menggambarkan budaya dan kehidupan tradisional orang Tiongkok yang dijual di pasaran.

Hati-hati juga dalam membeli keramik antik. Ada sebagian toko yang menjual keramik bergaransi. Kalau traveler ingin jalan-jalan ke pusatnya keramik kuno di China, langkahkan kaki ke Kota Jingdezhen. Selain bisa membeli keramik unik nan antik, Anda pun dapat mempelajari asal-usul keramik, kehidupan orang Tiongkok zaman dulu sampai budaya lain Tiongkok yang masih

www.lensaindonesia.com

melekat sampai kini.

Lukisan China Banyak yang menganggap kalau karya seni buatan China mengandung artian khusus. Selama berabadabad, perkembangan dunia lukis khas China sering menggambarkan perubahan waktu dan kehidupan sosial, kebanyakan adalah cat air.

Ada dua teknik yang dipakai untuk menghasilkan lukisan yang apik, yakni Gong Bi dan Shui Mo. Kedua pun menimbulkan perbedaan filosofi. Traveler tinggal pilih saja sesuai selera dan harganya pun bermacam-macam.

Batu giok Bagi pelancong wanita, kalau pulang dari China pasti ingin membawa pulang batu giok atau batu jade yang cantik. Ya, dalam filosofi budaya Tiongkok batu giok sendiri melambangkan kecantikan, kemuliaan. *

Unik, Cara Mengajak Orang Shalat di Masjid Najiahu Pakai Bel Jika masjid umumnya menggunakan bedug untuk memanggil umat Islam untuk shalat, sebaliknya di masjid Najiahu ini menggunakan bel.

SATU dari masjid paling terkenal provinsi Ningxia, yakni Masjid Najiahu.

Masjid ini menjadi satu-satunya bangunan untuk mencerminkan masa lalu yang penuh warna dari komunitas Muslim di Cina.

Itu dibangun oleh keturunan negarawan Muslim terkenal Sayyid Ajjal Syams al-Din Omar (1211-1279) sebagai pusat keagamaan bagi keluarga mereka.

Shams al-Din, yang asal Turki dari Bukhara di Uzbekistan, dikirim ke provinsi Yunnan oleh Dinasti Yuan Mongol Kubilai Khan kaisar setelah memberikan pelayanan yang sangat baik sepanjang hidupnya. Ia menjadi gubernur pertama Yunnan, dan membuat kontribusi besar kepada pembangunan ekonomi dan sosialnya. Setelah kematiannya, putranya Nasruddin berhasil gubernur sebelum ia dipinda h k a n k e provinsi Shaanxi.

Nasr u dd i n membaw a anakanaknya, cucu dan kera b a t, dan perj a la n a n k e Shaanxi,

berhenti di Ningxia di mana anaknya Hasain tinggal di. Beberapa keturunannya kemudian menetap di desa Najiahu, yang secara harfiah berarti “desa keluarga bermarga Na”.

Hal ini diyakini bahwa keturunan yang membawa nama Han Na dari Nasruddin pergi ke desa sekitar 700 tahun yang lalu, tapi itu hanya pada tahun 1524 bahwa masjid ini dibangun.

Meskipun banyak keturunan mereka berubah ke nama Han, mereka masih mempertahankan agama dan praktek-praktek mereka, kata direktur komite administrasi masjid Lu (diucapkan sebagai lu-ee atau Lv) Zhongming.

Ketika keluarga Na menetap di desa pada akhir abad ke-13, awalnya mereka tidak membangun setiap masjid meskipun ada kebutuhan untuk satu.

Setelah mendapatkan banyak kekayaan lebih dari 300 tahun, warga memutuskan untuk membangun masjid dengan ruang doa besar, jelasnya.

Masjid di desa Najiahu di Yinchuan Yongning county, meliputi area seluas lebih dari 8.000 meter persegi dan terdiri dari ruang shalat, kamar mandi dan menara yang juga digunakan untuk pengamatan bulan baru. Dengan kapasitas 1.500, ruang doa adalah salah satu masjid tradisional terbesar di provinsi tersebut. Ini memancarkan gaya arsitektur tradisional Cina dengan sentuhan seni dekoratif Islam.

“Kadang-kadang, kita masih menggunakan menara di mana kita membunyikan bel untuk memanggil umat Islam untuk doa. Para imam akan naik menara untuk mengamati bulan untuk menentukan tanggal untuk Idul Fitri,” kata Lu.

Masjid Najiahu di Ningxia

Desa, yang meliputi wilayah sekitar 33ha, memiliki 4.862 penduduk, yang 98% adalah Muslim. Para penduduk memiliki 31 nama keluarga dengan orang-orang bermarga Na akuntansi untuk 64%.

Lu mengatakan semua orang di desa menyambut untuk melakukan shalat di masjid terlepas dari nama keluarga mereka.

Banyak penduduk desa masih berjalan pertanian mereka sementara yang lain adalah pengusaha. Mantan walikota kota Yinchuan juga dari desa Najiahu.

Seorang pengusaha dari desa ini menyumbangkan empat juta yuan (RM1.8mil) ke masjid untuk membangun sebuah ruang doa baru bagi perempuan. Sebelumnya, wanita dan pria berdoa di ruang yang sama dan dipisahkan oleh tirai.

Masjid Najiahu merupakan bagian dari jejak pariwisata di daerah ini yang dimulai dari baru dibangun China Hui Cultural Park. Taman mencakup area seluas 5.000 meter persegi dengan satu bangunan berdasarkan desain dari Taj Mahal, dan lain dengan danau memancarkan elemen arsitektur Islam.