Koran Lensa Indonesia Edisi 76

Klik website: http://www.lensaindonesia.com/

Edisi 76 02 - 08 Maret 2015

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

Iwan Fals Datangi Jokowi ke Istana untuk Titip Pesan Gelar Konser Akbar dengan 4 Juta Penonton Sekaligus

Iwan Fals di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat 27 Februari 2015.

Akta Palsu Tanah Puskopkar Disimpan BPN Sidoarjo Polda Jatim Kumpulkan Bukti Sebelum Gelar Perkara KASUS dugaan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan akta notaris pelimpahan hak atas tanah jaminan kredit Bank BTN senilai Rp 24 miliar seluas 23 Hektar milik Puskopkar Jatim, yang dilakukan tersangka Reny Susetiyo Wardani, anak mendiang H Iskandar selaku Kepala Divisi Puskopkar Jatim, hingga Jumat (27/2/2015) masih terus diselidiki penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim.

Kasus tanah hasil jerih payah koperasi karyawan se Jatim ini menjadi perhatian khusus Polda Jatim sebagaimana ditegaskan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono kepada wartawan.

Baca: Akta... Hal 7

Sutan Bhatoegana dan Suryadharma Ali

SDA dan Sutan Tiru BG

MUSISI legendaris Iwan Fals dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Merdeka, Jumat (27/2/ 2015). Kehadiran Iwan Fals tentu mengundang tanda ta-

nya para wartawan yang biasa nongkrong di sana.

Usut punya usut, ternyata ia berencana menggelar mega konser dengan target empat juta penonton. Konser

bertajuk “Nyanyian Raya” itu mendapat respon positif dari Jokowi, dengan menanyakan kapan dan di mana konser itu akan dilangsungkan.

“Saat ini, saya menunggu kabar dari Presiden Jokowi mengenai tempat yang cocok untuk menggalang konser dengan mengumpulkan empat juta penonton sekaligus,”

kebersihan, lagu-lagu bernada optimistis, dan keceriaan di masa depan.

Saat ditanya wartawan mengenai pesan yang disampaikannya kepada Presiden Jokowi, Iwan Fals mengaku ia hanya mendorong Presiden untuk tidak kehilangan keceriaan dan kegembiraannya, Baca: Iwan Fals... Hal 7

KPK CUMA FOKUS KASUS BANK CENTURY DAN BCA

BLBI MELEMPEM DI TANGAN RUKI CS Samad pernah menegaskan bahwa KPK tidak takut memanggil Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri seputar kasus BLBI. Tapi kini KPK di tangan Ruki Cs mengindikasikan bakal ‘menyetop’ kasus tersebut dan hanya fokus pada kasus bailout Bank Century.

PENUNJUKAN Taufiequrachman Ruki dan Indriyanto Seno Adji sebagai pelaksana tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang pertanyaan sejumlah kalangan. Latar belakang dan rekam jejak membuat keduanya diragukan bisa memimpin KPK tanpa ada konflik kepentingan dan tekanan.

Salah satu yang dipertanyakan adalah nasib penyelidikan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). Di tangan Ruki Cs, kasus BLBI seperti-

nya bakal melempem.

Bagaimana tidak, KPK di bawah komando Ruki cs lebih memilih untuk fokus kepada kasus-kasus yang sudah berada di tingkat penyidikan. Padahal, Ketua KPK nonaktif Abraham Samad ketika itu sempat menyebut bahwa kasus ini segera naik ke tahap penyidikan.

Samad pernah juga menegaskan bahwa KPK tidak takut untuk memanggil Presiden RI ke-5, Baca: BLBI... Hal 7

Praperadilan KPK

John, tukang jagal ISIS mengenakan penutup kepala.

Tukang Jagal ISIS Paling Sadis Ternyata Warga Inggris TUKANG jagal manusia dari kelompok ISIS, yang dikenal sebagai Jihadi John, akhirnya identitasnya yang asli terungkap. Hasil telisik media Inggris, BBC, menyebut pria ini berusia 27 tahun dan bernama asli, Mohammed Emwazi.

Tukang jagal itu ternyata warga negara Inggris keturunan Kuwait. Emwzi diketahui pernah tinggal dan berasal dari London Barat.

Baca: Tukang... Hal 7

Menhub Didesak Cabut Ijin Usaha Lion Air MASKAPAI penerbangan Lion Air dinilai telah melakukan pelanggaran kepada ribuan penumpang di banyak bandara terkait penundaan (delay) jam terbang pesawat. Karena itu ada desakan agar maskapai tersebut dicabut ijinnya. Pasalnya, bukan sekali ini saja Lion Air merugikan konsumen.

Disampaikan anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo, persoalan ini tak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Menurutnya, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan harus segera memberi sanksi tegas kepada manajemen Lion Air karena ada beberapa pelanggaran yang telah dilakukan maskapai milik Rusdi Kirana tersebut.

Pertama, tentang pemberian kompensasi serta pelayanan yang diberikan untuk penumpang saat delay tersebut tidak sesuai ketentuan. Ini diatur Permenhub KM 25 Tahun 2008, Pasal 36. Kedua, pelanggaran yang dilakukan Lion Air yakni tidak memberikan informasi mengenai kegagalan keberangkatan tepat waktu. Seharusnya sudah diinformasikan paling lambat 45 menit. Ini diatur dalam peraturan yang sama di pasal 37.

KINI makin banyak tersangka KPK yang mengajukan praperadilan seperti Komjen Pol Budi Gunawan (BG). Mulai Suryadharma Ali (SDA), FuadAmin, hingga Sutan Bhatoegana.

SDA didampingi empat kuasa hukumnya mengajukan permohonan praperadilan. Dia merasa penetapan tersangkanya tidak tepat dan tidak mendasar. Menurut mantan ketua umum PPP itu, KPK tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkannya sebagai tersangka.

Baca: SDA... Hal 7

AHOK SIAP DIPENJARA BERJAMAAH Nasional

kata Iwan yang didampingi isterinya, Rosana.

Dalam pertemuan itu spontan tercetus konser digelar bertepatan dengan peringatan Hari Ulang tahun (HUT) ke70, 17 Agustus mendatang.

Apalagi konser “Nyanyian Raya” ini merupakan ajang pentas musisi untuk menyuarakan cinta lingkungan, sadar

9

Baca: Menhub... Hal 7

NAFSU POLITIK KETUA KPK The Right Man 12

Hingga Februari, DBD Tewaskan 92 Warga Jawa Timur

Ternyata Obat Nyamuk Paling Efektif Tangkal Demam Berdarah HEBOH, PUTERI INDONESIA 2015 PAKAI KAOS PKI Blitz 13

POLWAN CANTIK NYAMBI TUKANG TAMBAL BAN Inspirasi 15

www.lensaindonesia.com

Kasus demam berdarah di Jawa Timur hingga kini telah menewaskan sedikitnya 92 orang.

Kondisi Jawa Timur kini sudah dinyatakan sebagai kejadian luar biasa.

PENYAKIT demam berdarah dengue (DBD) terus mewabah di Jawa Timur. Di awal tahun 2015, penyakit ini sudah menjangkiti ribuan orang dan 92 diantaranya meninggal dunia.

Sebagian besar wilayah di Jawa Timur berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit demam berdarah. Pemprov Jawa Timur hingga saat ini telah menetapkan sebanyak 21 kabupaten/kota

sebagai KLB penyakit yang disebabkan nyamuk Aedes Aegypti.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, hingga 30 Januari 2015 tercatat sebanyak 2.734 kasus penderita DBD, dimana 50 korban diantaranya meninggal dunia. Jumlah tersebut meningkat tajam jika dibandingkan kejadian serupa pada Januari 2014, dimana jumlah penderita hanya sebanyak

Dr Tri Yunis Miko dari pusat riset Epidemiologi dan Surveilans Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Jakarta.

980 kasus.

Kepala Dinas Kesehatan Jatim, dr Harsono mengakui, tren

penyakit demam berdarah tahun ini meningkat dibanding tahuntahun sebelumnya.

Dijelaskan, grafik penderita demam berdarah di Jatim terus meningkat mulai Oktober, November dan Desember 2014.

“Puncaknya terjadi bulan Januari 2015. Dimana jumlah penderita selama bulan Januari tercatat sebanyak 4551 orang. Untuk korban meninggal, 60 korban meninggal di bulan Januari, dan Februari ini yang meninggal 32 orang,” ujarnya kepada Lensa Indonesia, Kamis (26/2/2015).

Karena itu, pihaknya juga telah menyatakan KLB untuk 25 kabupaten/kota di Jatim. Sementara untuk perbandingan jumlah penderita saat ini diakui meningkat Baca: Ternyata... Hal 7

HUKUM

2 Edisi 76/02 - 08 Maret 2015

Operasi Sikat Semeru, Polrestabes Surabaya Gulung 89 Penjahat

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Setija Junianta memamerkan hasil ungkap Operasi Sikat Semeru.

Kasir dan Waiter Kafe Rasa Sayang Pesta Sabu PASANGAN kekasih, Nina dan Roby, keduanya bekerja sebagai kasir dan waiter Kafe Rasa Sayang dibekuk petugas Polsek Asem Rowo saat sedang asyik pesta sabu di tempat kosnya di kawasan Jl Simo.

Nina yang bekerja sebagai kasir Rasang Sayang Diamond Jl Dinoyo dan Roby yang pernah bekerja sebagai waiter Rasa Sayang Bambooden, tidak berkutik saat anggota Unit Reskrim Polsek Asem Rowo menggerebek dan mendapati barang bukti seperangkat alat hisap (bong) yang masih ada sisa sabunya di dalam kamar kos mereka.

Kapolsek Asem Rowo Kompol I Wayan Winaya saat dikonfirmasi melalui Ponselnya membenarkan, bahwa kedua tersangka dibekuk di tempat kosnya saat pesta sabu dan langsung digelandang ke Mapolsek untuk dimintai keterangan.

“Memang benar keduanya kami amankan saat tertangkap basah sedang pesta sabu dengan barang bukti alat hisap yang mereka pakai dan sisa sabu. Kami masih akan kembangkan kasus ini untuk mencari penyuplai sabunya,” terang Kompol I Wayan Winaya, Jumat (27/2/2015). rofik

Waiter dan kasir Kafe Rasa Sayang, Roby dan Nina disergap polisi saat pesta sabu.

HANYA kurang dari dua minggu, Polrestabes Surabaya dan jajarannya berhasil mengungkap 93 kasus dari berbagai jenis kejahatan dalam Operasi Sikat Semeru 2015.

Dari puluhan kasus tersebut, 89 pelaku berhasil diamankan. Mereka semua ditetapkan tersangka dan kini mendekam di tahanan.

Hasil ungkap Operasi Sikat Semeru tersebut dirilis Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta di halaman Mapolrestabes Sura-

baya, Rabu (25/2/2015). “93 kasus ini diungkap dalam Operasi Sikat Semeru 2015 dari tanggal 12 Februari dan berakhir hari ini,” ujarnya didampingi Kasatreskrim AKBP Sumaryono.

Kombes Setija Junianta menjelaskan, dari 93 kasus tersebut, 10 kasus diantaranya adalah kasus yang masuk dalam target Operasi Sikat Semeru. Yakni pencurian dengan pemberatan (Curat), pencurian dengan kekerasan (Curas), pencurian kendaraan

Kasus Korupsi Dana Alokasi Khusus 2012-2013 Dinas Pendidikan Ponorogo

Dua Bulan jadi Tersangka, Wabup Ponorogo Belum Ditahan Sudah dua bulan status tersangka disandang Wakil Bupati Ponorogo Yuni Widyaningsih.

Namun, hingga kini belum ada penahanan terhadap dirinya.

PENANGANAN kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012 dan 2013 Dinas Pendidikan mulai dipertanyakan beberapa pihak, khususnya terkait proses perjalanan surat permohonan izin penahanan bagi tersangka Wakil Bupati Ponorogo Yuni Widyaningsih.

Lambanya penahanan bagi Wabup Yuni Widyaningsih yang telah ditetapkan sebagai tersangka 23 Desember 2014 silam (genap 2 bulan) ini, disampaikan pengacara para tersangka dari para pejabat di Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo, Hartono. Dia sangat menyayangkan sikap Kejaksaan Agung, terutama yang menangani tindak pidana khusus, yang terkesan mengulur-ngulur

penahanan terhadap Wabup Ponorogo Yuni Widyaningsih.

“Untuk kejaksaan yang di sini (Kejari Ponorogo) saya tahu sendiri sudah cukup cepat kerjanya.

Tapi yang di Jakarta (Kejagung), kok begitu. Sudah lama sekali (dua bulan) kok belum ada kabarnya surat itu sudah dikirim ke Mendagri atau belum. Ini tidak adil bagi klien saya. Mereka hanya menerima Rp150 juta dan sudah dikembalikan sudah ditahan sekian lama, lha yang miliaran rupiah masih bebas,” ujar Hartono.

Hartono menyatakan, kalau dalam waktu dekat korps Adhyaksa tidak segera memberikan kejelasan soal perjalanan surat permohonan izin penahanan Wabup Ponorogo ini, sebagai penasehat hukum tersangka yang lain ia akan mengajukan langkah hukum tertentu.

“Entah apa, yang pasti bisa saya melakukan upaya hukum.

Ini tebang pilih, diskriminasi dalam perlakuan hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Sucipto menyatakan, sejauh ini pihaknya telah mengirimkan surat penahanan untuk tersangka Yuni Widyaningsih selang beberapa hari

Wabup Ponorogo Yuni Widyaningsih.

setelah penetapannya. Surat itu dikirim ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, surat itu kemudian harus dikirim ke kejaksaan agung untuk diteruskan ke Mendagri. Hal ini merupakan prosedur yang harus dilalui karena yang bersangkutan adalah seorang kepala daerah “Itu sudah kami lakukan. Bahkan, sudah sejak Januari sudah dikirim dari Kejati ke Jakarta (Kejaksaan Agung). Tapi saya kan tidak punya kuasa untuk mempertanyakan surat dari sini ke atasan saya,” ujar Sucipto.

Selain itu, Kajari Sucipto dengan tegas juga menyatakan, bahwa surat penahanan bagi tersangka Wabup Yuni Widyaningsih sampai saat ini belum turun dan masih menunggu.

“Belum-belum turun surat ijin penahanan itu, dan kamipun tetap harus sabar menunggu kabar dari arso atasan saya,” tegasnya.

Polres Ngawi Rilis Perjudian Kelas Kakap SATUAN reserse kriminal (Satreskrim) Polres Ngawi merilis sejumlah barang bukti dan para pelaku dua perjudian sekaligus berupa judi dadu serta sambung ayam di halaman Mapolres setempat, Senin (23/02).

Dua perjudian yang terbilang kelas kakap tersebut berhasil diungkap dari satu lokasi di Dusun Widodaren Kidul, Desa/Kecamatan Widodaren, Ngawi, Jawa Timur, pada Jum’at kemarin, (20/ 02), sekitar pukul 15.30 WIB. Barang bukti yang berhasil diamankan dari judi dadu berupa satu buah tatakan, beberan, tiga bola dadu dan uang tunai Rp 950 ribu serta satu orang pelaku berinisial S (50) warga Desa/Kecama-

Para pelaku serta barang bukti perjudian dadu dan sambung ayam di Polres Ngawi.

tan Widodaren.

Sedangkan untuk sambung ayam yang berhasil diamankan petugas antara lain 8 ekor ayam jago, kain penyekat yang dipakai untuk ring aduan, 2 unit lampu pe-

nerangan, papan tulis, dan 64 kendaraan roda dua serta 8 kendaraan roda empat berbagai jenis dan merek. Selain itu ada 2 orang berinisial S masing-masing berumur sekitar 45 tahun yang diyakini seba-

gai pelaku sambung ayam mereka tercatat sebagai warga Desa Tulakan, Kecamatan Sine, Ngawi, dan satunya lagi berasal dari Desa/Kecamatan Mantingan, Ngawi.

“Jadi sewaktu penggerebekan kemarin itu ada dua perkara pidana sekaligus yakni judi dadu dan sambung ayam,” terang AKP Pujiyono, Kasatreskrim Polres Ngawi.

Bebernya, dua perjudian ini berhasil diendus petugas setelah mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar yang menyebutkan telah ada perjudian di wilayahnya.

Setelah dilakukan penyelidikan secara intensif beberapa hari akhirnya pihak petugas yang terdiri puluhan personel langsung melakukan

penggerebekan di lokasi.

“Judi tersebut baik dadu maupun sambung ayam memang sudah terjadi beberapa hari sebelumnya. Sehingga kita lakukan penyelidikan dan langsung diadakan penindakan,” jelasnya lagi.

AKP Pujiyono membenarkan hingga saat ini pihaknya terus melakukan investigasi berupa penyelidikan untuk mengungkap siapa saja yang diyakini sebagai pelaku dua perjudian selain tiga orang yang berhasil diamankan.

Sedangkan tiga orang yang berhasil ditangkap akan diganjar dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman kurungan penjara maksimal 10 tahun. pr

bermotor (Curanmor) dan penyalahgunaan senjata tajam (Sajam) dan senjata api (Senpi). “Sehingga 100 persen target operasi tercapai,” terangnya bangga.

Kapolres Surabaya ini menambahkan, secara umum tidak ada kasus menonjol pada Operasi Sikat Semeru kali ini. Hanya ada beberapa kasus yang cukup meresahkan masyarakat hasil tangkapan Polsek Tenggilis, yakni pencurian antar kos-kosan.

“Jadi pelaku datang dari

kos ke kos, lalu ketok pintu.

Kalau tidak ada orangnya barang-barang di dalam dikuras,” tandas Kombes Pol Setija Junianta.

Kombes Pol Setija Junianta menegaskan, kendati Operasi Sikat Semeru berakhir, namun pihaknya tetap akan menyiagakan personel untuk menjaga keamanan di Surabaya. “Sebab Surabaya kota yang selalu ramai, pelaku kejahatan selalu beredar tanpa mengenal waktu,” pungkasnya. rofik

Kasus Korupsi RSUD Ponorogo, Belasan Calon Tersangka Bakal Diperiksa POLRES Ponorogo segera memanggil belasan orang calon tersangka baru pada kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan RSUD Harjono, Ponorogo.

Hal ini terungkap usai gelar perkara kasus korupsi RSUD Harjono episode II yang dilakukan di Ruang Pesat Gatra Polres Ponorogo Kamis (26/2) kemarin. Gelar perkara ini dipimpin langsung oleh Kapolres Ponorogo AKBP Iwan Kurniawan.

“Kami harus mengecek satu per satu orang-orang yang diduga akan menjadi tersangka, jangan sampai salah. Dicek satu per satu untuk sistem pembuktiannya dan alat buktinya. Apa peranannya dalam kasus ini dan bagaimana bisa menimbulkan kerugian negara, itu yang masih kita dalami dan kita pilah-pilah,” ungkap AKBP Iwan Kurniawan.

Dalam gelar tersebut, AKBP Iwan menyebut ada 12 orang yang bisa merupakan calon tersangka baru. Mereka menyusul empat orang lainnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi RSUD Harjono episode II. Kedua belas orang ini berasal dari berbagai dinas dan memiliki berbagai peran dalam korupsi ini.

“Ada yang terbukti melawan hukum, merugikan negara tapi tidak memperkaya diri sendiri dan malah hasil korupsi itu dinikmati oleh orang lain. Ada juga yang sudah memperkaya diri sendiri dan jelas melawan hukum. Kita harus hati-hati untuk itu,” ujarnya.

AKBP Iwan menambahkan, dari proses pemilahan ini, pihaknya masih akan melakukan gelar perkara satu kali lagi. Jadwalnya adalah pekan depan. Setelah itu, proses pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan atau proses meminta keterangan baru akan dilakukan.

“Kami belum bisa putuskan siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Saya masih butuh sekali lagi pembahasan. Yang empat orang itu kan sudah jelas, yang sisanya ini masih akan dilihat lagi siapa yang juga akan jadi tersangka,” ujarnya tanpa merinci empat orang

Kapolres Ponorogo AKBP Iwan Kurniawan.

yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Ponorogo AKP Hasran menyatakan, para calon tersangka ini bukan hanya mereka yang ikut terlibat secara langsung dalam proyek pembangun rumah sakit senilai Rp118 miliar itu saja, tapi juga mereka yang hanya ‘penggembira’ dalam proyek tersebut.

“Siapa yang terlibat kita libas. Yang jelas ada lebih dari satu satker (dinas) yang terkait dengan proyek itu. Bukan RSUD saja, kan RSUD yang ketempatan, yang mengelola. Pokoknya siapa saja yang terkait dengan pelelangan, atau lainnya siapa-siapa saja,” kata AKP Hasran.

Pada penanganan kasus korupsi proyek RSUD yang telah ditangani Polres Ponorogo alias kasus RSUD episode I, polisi telah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah mantan Direktur RSUD Harjono Yuni Suryadi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan staf nya, Kusnowo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Untuk berkas korupsi RSUD episode I, berkasnya telah dinyatakan P21 atau sempurna oleh Kejaksaan Negeri Ponorogo. Bahkan sejak akhir pekan lalu, penanganan kasus RSUD episode I telah masuk tahap 2 atau telah dilimpahkan berkas dan tersangkanya dari Polres Ponorogo kepada Kejaksaan Negeri Ponorogo. Oleh BPKP, pada proyek ini telah terjadi kerugian negara sebesar Rp3,5 mili arso ar.

Perampok Obral Tembakan, Emas 1,5 Kg Dibawa Kabur KAWANAN perampok bersenjata api (Senpi) beraksi di toko emas di jalan Dr. Soetomo No. 11 Desa Sengkut Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk. Kawanan perampok itu membawa kabur emas seberat 1,5 kilogram, Rabu, (25/2).

Kawanan perampok yang diperkirakan berjumlah 6 orang, menyatroni Toko Emas Setia Kawan milik H. Agus Ali Asminto (56), warga setempat pada pukul 17.50 wib.

Dua dari 6 anggota kawanan perampok menakut-nakuti www.lensaindonesia.com

penjaga toko dengan bunyi tembakan sebelum akhirnya membawa kabur barang jarahanya.

Dari keterangan warga sekitar lokasi kejadian, aksi perampokan itu bermula dari kedatangan 6 orang ke toko tersebut. Keenam orang itu mengendarai 3 unit sepeda motor.

Para anggota kawanan perampok itu, 3 orang mengenakan masker dan helm langsung menerobos masuk toko.

Salah seorang peerampok, menodongkan pistol kearah

penjaga toko yang bernama Vivi (20) dan menembakan pistolnya ke arah etalase.

Sementara, dua anggota kawanan lainya langsung menggasak perhiasan yang berada di etalase. Berhasil menguras isi etalase, ketiga kawanan itu kembali keluar halaman toko. Sebelum kabur, dua orang anggota kawanan sempat menembakan senjata ke atas untuk menakuti warga yang berada disekitar lokasi perampokan.

“Peristiwanya cukup cepat, saya mendengar suara letusan

senjata dari dalam toko. Karena penasaran saya berusaha mendekat. Tapi tiba-tiba ada tiga orang keluar toko. Semua pakai masker dan langsung lari membonceng sepeda motor sambil menembak ke atas,” tutur Suwito, salah seorang warga di lokasi kejadian.

Warga mengatakan, keenam kawanan perampok tersebut kabur ke arah Desa Bendungrejo, Kecamatan Brebek. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP. Hasilnya, polisi menemukan 1 selosong FN

dan 1 buah proyektil kaliber 38 jenis colt milik pelaku.

Kapolres Nganjuk AKBP Anwar Nasir mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa perampokan tersebut.

Kapolres menyatakan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

“Kita langsung melakukan olah TKP. Beberapa saksi juga sudah kita mintai keterangan.

Beberapa barang bukti, salah satunya selongsong peluru juga sudah kita amankan untuk kita teliti lebih lanjut. Ke-

Toko Emas Setia Kawan Berbek yang disatroni perampok.

rugian semuanya masih belum kita total, yang jelas kawanan itu berhasil memba-

wa kabur emas seberat 1,5 kg,” pungkas Kapolres Ngan roy juk.

BONGKAR PERKARA

3 Edisi 76/02 - 08 Maret 2015

Kapolresta Depok, Kombes Ahmad Subarkah.

Tak cuma menebar ketakutan.

Tapi juga ada pesan lain. Apa itu?

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Martinus Sitompul.

Anggota tim Gegana Brimob Kelapa Dua memasuki TKP ledakan di mal ITC Depok, Depok, Jawa Barat.

PESAN TEROR DARI TOILET ITC DEPOK

SUASANA di beberapa pusat perbelanjaan di wilayah ibu kota Jakarta dan kota-kota di sekitarnya sangat berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Sejumlah petugas kepolisian bersenjata dan berpakaian lengkap terlihat bersiaga.

Setiap pengunjung diperiksa, baik yang membawa barang, ataupun yang lenggang kangkung di antara penjaga. Hal serupa juga terlihat di beberapa kantor dan kedutaan besar asing di Jakarta.

Utamanya kedutaan besar milik negara Eropa, Australia dan Amerika.

Jumlah petugas keamanan di objek vital itu terlihat lebih banyak dari sebelumnya. Masyarakat pun bertanya, ada apa di ibu kota hingga begitu ketat di jaga?

“Pengamanan lebih ditingkatkan, tidak hanya di pusat perbelanjaan tapi juga di hotel dan kantor kedutaan besar. Ini kami lakukan agar jangan sampai masyarakat merasa ketakutan,” kata Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mulyadi Kaharni, Selasa 24 Februari 2015.

Ketenangan masyarakat ibu kota kembali terusik dengan adanya aksi teror di pusat keramaian kota. Semua berawal dari adanya ledakan atau letupan sebuah benda misterius yang terjadi di pusat grosir ITC Depok, Senin petang, 23 Februari 2015.

Polisi menyatakan ledakan itu hanya letupan kecil dan serupa dengan letusan balon udara.

“Memang terjadi letusan atau ledakan. Namun, dalam skala kecil sehingga dipastikan tidak ada korban jiwa dalam ledakan itu,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Martinus Sitompul.

Namun, masyarakat sudah terlanjur dilanda keresahan dan ketakutan yang tak mungkin lagi terbendung. Apalagi, benda yang meledak di ITC Depok sangat mirip dengan sebuah bom rakitan yang dirangkai oleh seorang peracik bom profesional.

Kepolisian masih terus mendalami keterkaitan antara ledakan di ITC Depok dengan serangkaian aksi teror bom yang pernah terjadi di wilayah ibu kota.

Dari serangkaian aksi teror yang pernah terjadi, polisi mengarahkan dugaan adanya kemiripan antara ledakan benda di ITC Depok dengan temuan paket bom di

Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang ditemukan sehari sebelumnya, Minggu dini hari, 22 Februari 2015.

“Mengingat waktu yang hampir bersamaan, kemudian terjadi di luar Jakarta, dengan paket-paket tersebut, bisa saja ada keterkaitan yang terjadi di Depok dan Bekasi,” ujar Martinus Sitompul.

Dari rangkaian jarak dan waktu yang berdekatan itu, polisi semakin yakin ada pesan tertentu yang ingin disampaikan pihak tertentu dengan menebar aksi teror.

Namun demikian, Martinus tetap memastikan akan tetap menunggu hasil penyelidikan yang kini terus dilakukan. “Tentu, semuanya kami masih menunggu prosesnya yang berjalan, untuk mengetahuinya,” katanya.

Sementara ini menurut Martinus, pelaku diduga hanya ingin membuat resah dan menciptakan ketakuan di masyarakat.

Karena, tidak ada pesan khusus dari paket diduga bom yang ditinggalkan di toilet pria di lantai II ITC Depok itu.

“Kalau ada pesan khusus (dari pelaku pembuat bom) belum ada informasi seperti layaknya di luar negeri, tapi bagi kami hal ini adalah bagian dari teror,” katanya.

JARINGAN KELOMPOK BOM BEJI Kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap ledakan yang terjadi di ITC Depok. Martinus mengatakan polisi sudah mendapat bukti berupa rekaman CCTV. “Sedang kami periksa dan analisis,” ujar Martinus.

Selain memeriksa saksi dan CCTV, polisi masih menyelidiki barang yang membuat ledakan di pusat perbelanjaan tersebut.

“Barang buktinya sudah diserahkan ke Gegana Korps Brimob,” ucapnya.

Sementara ini,

secara kasat mata, barang yang menimbulkan letupan ini disimpan di dalam kardus.

Terdapat komponen berupa detonator, timer, kabel, dan baterai.

“Kalau dirangkai, memang bisa menimbulkan ledakan,” tuturnya.

Ada pula komponen cairan dalam kardus tersebut. “Cairan itu masih kami dalami mengandung apa (yang menimbulkan letupan),” kata Martinus.

Kapolresta Depok Kombes Ahmad Subarkah mengatakan polisi telah memeriksa tujuh saksi dalam peristiwa ledakan di ITC Depok. Pemeriksaan saksi dilakukan sejak malam hingga Jumat pagi.

Namun, sejauh ini, keterangan saksi belum mengarah kepada orang yang diduga meletakkan benda menyerupai bom rakitan di tempat itu.

“Saksi hanya mengetahui barang itu ada, mendengar suara ledakan. Sebatas mendengar suara ledakan saja,” ujar Ahmad Subarkah, di Mapolresta Depok, Jumat (27/2/2015).

“Dari beberapa orang itu, baru satu yang kami pastikan bukan pelaku pembawa kardus yang meletup. Yang lainnya masih kami telusuri,” kata Ahmad.

Para saksi adalah pekerja ITC, petugas kebersihan, pekerja wahana permainan anak di ITC Depok, dan petugas keamanan. Tidak satu pun dari mereka yang melihat atau mengetahui ciri-ciri pelaku.

Kepolisian berencana memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV yang dipasang di mal tersebut.

Ahmad menambahkan dari hasil penyelidikan sementara, pelaku belum terkait dengan jaringan kelompok teroris bom Beji, Depok tahun 2012 lalu.

Menurut Ahmad setelah peristiwa letupan di ITC Depok, dimana dari benda sisa letupan yang ditemukan diduga rangkaian sebuah bom, pihaknya langsung bergerak menyelidiki ke sejumlah orang yang diduga terkait dengan jaringan atau kelompok teroris pelaku bom Beji Depok yang meledak tahun 2012.

“Kita sudah selidiki ke sana juga sesaat setelah peristiwa di ITC. Tapi sampai saat ini untuk sementara, belum ada kaitan ITC dengan kelompok di Beji,” kata Ahmad.

PESAN ITC DEPOK SAMPAI ISTANA Ketakutan yang dirasakan masyarakat Kota Depok khususnya dan ibu kota Jakarta pada umumnya akhirnya sampai juga ke petinggi negeri ini di Istana Negara sana.

Hanya dalam hitungan jam, Presiden Joko Widodo sudah mendapat laporan terkait adanya ledakan di ITC Depok itu.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, Presiden Jokowi sudah mendapatkan se-

mua informasi tentang teror itu.

“Sudah (dilaporkan ke Presiden) semalam,” kata Tedjo Edhy Purdijatno di Kompleks Istana Kepresidenan.

Ledakan dengan skala kecil itu ternyata ditanggapi serius, petinggi Istana Negara menyatakan telah mengerahkan intelijen negara di bawah BIN untuk terus mendalami ledakan itu. “Ya, kita waspada, masih didalami oleh BIN,” ujar dia.

Teror bom bukan hal yang baru mengguncang nusantara, dalam beberapa tahun terakhir ini, teror bom seolah sudah menjadi penghias dari rasa takut masyarakat.

Sudah banyak pelaku teror yang ditangkap bahkan juga telah menjalani eksekusi mati seperti trio bomber Bali, Imam Samudera, Ali Gufron dan Mukhlas.

Tapi, pelaku teror seolah tak pernah henti beraksi meski berkalikali pula diperangi.

Aksi teror bom di Indonesia terjadi di berbagai tempat, mulai dari pusat pelanjaan seperti bom di Atrium Senen tahun 2001, tempat hiburan seperti bom di Sari Club Bali tahun 2002, di tempat ibadah seperti bom di Masjid Polresta Cirebon 2011 dan di kedutaan besar seperti di Kedubes Australia 2004.

Sementara, ledakan di ITC Depok bukan teror bom pertama kali terjadi di Kota Depok. Karena tiga tahun lalu, tepatnya September 2012, sebuah bom berdaya ledak tinggi meledak Yayasan Yatim Piatu Pondok Bidara di Jalan Nusantara Raya, Beji, Depok.

Seorang pria yang diduga sebagai peracik bom tewas dalam ledakan bom Beji itu.

Menurut peneliti terorisme Universitas Indonesia, Ridlwan Habib serangkaian teror bom yang terjadi di Kota Depok menandakan Depok masuk dalam kategori wilayah penyangga bagi

Paket bom yang berhasil diamankan petugas di pusat belanja ITC Depok, Jawa Barat.

kelompok yang pro dengan tindak kekerasan.

“Saya mengingatkan pada 8 September 2012 terjadi bom di rumah yatim Bidara Beji, Depok.

Pelaku yang masih hidup sudah divonis penjara 5 tahun dan 8 tahun,” katanya.

Karena itulah, Habib mengingatkan, sekecil apapun ledakan yang terjadi di ITC Depok, polisi tidak boleh menyepelakannya.

“Bagaimana pun juga ini adalah teror bagi warga dan pelakunya harus segera ditangkap.

Polisi tidak boleh meremehkan sekecil apa pun ancaman, bahkan sekedar lemparan kerikil ke mobil wali kota itu sudah teror, apalagi ini bom di pusat aktivitas warga,”ujarnya.

Kelompok bom Beji, kata Ridlwan, sering disebut sebagai kelompok Torik, yakni kelompok yang berjejaring dengan kelompok Solo dan Poso.

Kelompok bom Beji ini di pengadilan mengakui akan melakukan sebuah penyerangan simultan di Markas Brimob dan Istana Negara.

Analisa Ridlwan, pemilihan Kota Depok sebagai daerah pilihan bagi yang pro terorisme dilandasi beberapa alasan, yakni karena wilayah ini dekat dengan Ibu Kota Jakarta dan masyarakatnya relatif sibuk.

Masing-masing mempunyai aktivitas harian yang padat sehingga interaksi dengan sesamanya kurang. Selain itu, di Depok banyak indekos mahasiswa dan asrama yang memungkinkan kelompok proterorisme berbaur dan menyamar sebagai mahasiswa.

“Wali Kota Depok dan Polres Depok sebaiknya segera melakukan sosialisasi dan menenangkan warga. Juga agar ada kepedulian di lingkungan masing-masing,” katanya. bay/ moh/bum

www.lensaindonesia.com

4

JATIM SQUARE

Edisi 76/02 - 08 Maret 2015

Komisi C Sidak ke Pabrik Limbah Pengolahan Oli Bekas ANGGOTA dewan dari Komisi C DPRD Kota Probolinggo melakukan sidak ke tempat pengolahan oli bekas di jalan Lumajang, Desa Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, Rabu (25/2).

Anggota dewan beserta Kepala BLH Drs.Tutang Heru Ariwibowo, M.si, dan didampingi beberapa staf, menindak lanjuti laporan masyarakat tentang pencemaran

limbah udara yang mencemari lingkungan.

Yuwe selaku Penanggung Jawab PT Berdikari Bersama yang menerima para anggota Dewan menjelaskan, "Saat ini pabrik pengolahan limbah masih uji coba, dan masih belum maksimal hasilnya.

Memang beberapa waktu lalu ada kebocoran di salah satu pipa pembuangan asap, namun tidak sampai mengganggu masyarakat," ujarnya.

Agus Riyanto dan Abdul Azis selaku Komisi C meminta kepada pengelola limbah oli bekas ini untuk menjaga keamanan serta memberikan rasa aman kepada warga sekitar. "DPR siap kapan pun juga untuk memfasilitasi bila ada masalah di wilayah kota," ungkapnya.

Yuwe juga mengharapkan apa yang didirikannya ini mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat dan

warga sekitar, karena pabrik limbah oli bekas ini ingin menampung dan memberikan lapangan pekerjaan terhadap warga sekitar bila nanti produksinya sudah maksimal dan lancar.

Perusahaan yang dibangun ini untuk mengolah limbah oli bekas menjadi bahan bakar untuk diesel dan dipasarkan ke pabrik serta kapal- kapal yang membutuhkanya. Pabrik ini juga

akan mendatangkan tenaga Ahli dari ITS dan Tenaga yang sudah berpengalaman, agar oli yang diolah bisa mendapatkan hasil yang baik dan bagus serta berkualitas.

Mengenai legalitas serta ijin, kata Yuwe sudah lengkap, sertifikat tentang dampak dari lingkungannya (amdal) juga sudah dimiliki.

Abdul Azis selaku Komisi C juga menanyakan agar lisensi dan legalitas penga-

Anggota Komisi C DPRD Kota Probolinggo saat sidak di pabrik limbah oli bekas. Pengelola pabrik (kiri) Yuwe menerima kedatangan mereka.

manan untuk pengolahan limbah diselesaikan agar

standart keamanan pekerja an bisa diutamakan.

Siap Tempuh Jalur Hukum, Minta BPN Ukur Ulang

Angin puting beliung yang merobohkan sejumlah rumah.

Puting Beliung Terjang 5 Desa di Ponorogo ANGIN puting beliung menerjang 5 desa yang berada di wilayah Kecamatan Balong, Ponorogo, Selasa (24/02/2015) malam.

Lima desa yang menjadi amukan puting beliung yang diawali dengan hujan tersebut adalah Ngendut, Karang Patihan, Bulak, Pandak, dan Sumber Rejo.

Akibat terjangan puting beliung mengakibatkan ratusan pohon besar tumbang yang sebagian menimpa rumah warga, merusak 26 rumah warga, tiga diantaranya rusak berat rata dengan tanah, satu mushola rusak berat, satu poskamling rata dengan tanah dan memutuskan jaringan PLN di kelima desa tersebut. Selain itu, juga melumpuhkan akses jalan kelima desa.

"Angin puting beliung cukup lama yaitu sekitar 2 jam dengan dibarengi hujan deras," terang Subari, warga Desa Pandak, Kecamatan Balong kepada Lensa Indonesia.

Lamanya tiupan angin puting beliung, warga sangat ketakutan dan kebingungan. Dengan bergerombol di tempat-tempat lapang mereka banyak yang menangis.

"Warga pada kumpul ditempat yang lapang, bingung mencari perlindungan, panik dan menangis semua," lanjut Subari.

Warga berharap segera ada tindakan dari pemerintah untuk memberikan bantuan kepada korban puting beliung ini.

Sementara itu, petugas dari Kepolisian Sektor (Polsek) Balong bersama-sama dengan anggota Koramil Balong dan warga berusaha untuk membersihkan pohon-pohon yang tumbang melintang di jalan, agar akses transportasi segera pulih kembali.

"Upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan anggota Koramil dan masyarakat untuk membersihkan pohon yang tumbang dijalan, dan melakukan evakuasi serta membantu untuk membersihkan reruntuhan rumah warga yang diterjang puting beliung,"jelas AKP Sukamto, Kapolsek Balong dilokasi kejadian.

Beruntung dalam bencana puting beliung tersebut, tidak menimbulkan korban luka ataupun meninggal. "Akibat dampak puting beliung di lima desa ini, tidak menimbulkan korban jiwa,"pungkas AKP Sukamto. arso

Februari 2015, Curah Hujan Tetap Tinggi BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang berlokasi di kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk menyebutkan bahwa intensitas curah hujan pada Februari 2015 ini umumnya lebih tinggi dari rata-rata curah hujan pada Januari tahun 2014 lalu.

Hal ini disebabkan suhu di Perairan Samudra Hindia sebelah Barat, masih menghangat. Demikian juga suhu muka laut di wilayah Pantai Barat dan Pantai Timur Sumatera. Suhu yang hanya ini mengakibatkan terbentuknya uap air yang banyak di atmosfir.

"Hal ini tentunya akan memicu pertumbuhan awan-awan konveksi yang semakin banyak, sehingga akan menimbulkan curah hujan yang relatif tinggi di daerah sekitarnya," ungkap Kepala BMKG Nganjuk, Harianto ketika ditemui wartawan, Kamis (26/2).

Dia menyebutkan pola arah tekanan udara menunjukkan masih terbentuknya tekanan rendah daerah Samudra Hindia. Samudra Pasifik, dan di sekitar Laut Cina Selatan. Hal ini mengkibatkan terbentuknya daerah konvergensi yang akan melalui wilayah pulau Jawa yang mengakibatkan munculnya awal konveksi di wilayah Jawa.

Untuk wilayah Nganjuk Barat curah hujannya di bawah normal yaitu kurang dari 251 mm. Namun untuk daerah Nganjuk ke Timur curah hujan di atas normal yaitu lebih dari 256,6 mm.

Kemudian untuk daerah-daerah lainnya sifat hujannya adalah bawah normal hingga diatas normal. roy

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

Tanah PT KAI DAOP 7 Madiun Diserobot Warga Tanah milik PT KAI DAOP 7 Madiun tibatiba sudah disertifikatkan oleh warga.

Rupanya, tanah tersebut diserobot saat ada Program Nasional gratis.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (DAOP) 7 Madiun meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran ulang terhadap sejumlah aset berupa tanah yang berganti kepemilikan.

Salah satunya di Desa Sidorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

Tanah milik PT KAI di desa tersebut selama ini telah diserobot oleh Kepala Desa setempat. Sehingga muncul sertipikat baru.

Dugaan sementara, munculnya sertifikat baru atas nama Jumun tersebut karena ada keterlibatan oknum BPN

Kabupaten Madiun.

Vice President Daop 7 Madiun, R. Windar Prihadi Aji mengatakan, aksi penyerobotan tanah milik PT KAI ini pertama kali dilakukan oleh Jimun, Kades Sidorejo. Karena ulah Jimun tersebut, akhirnya memicu niatan warga untuk ikut menguasai lahan kereta api. Parahnya, saat ini tanahtanah itu sudah disertifikatkan atas nama Jimun dan warga.

“Kita punya bukti kuat kalau tanah itu milik kami (PT KAI). Kok tiba-tiba, muncul sertifikat atas nama Jimun dan beberapa warga. Ini aneh.

Bukti yang, kami punya atas

Vice President Daop 7 Madiun, R. Windar Prihadi Aji.

kepemilikan tanah itu, sudah ada sejak jaman Belanda. Bagaimana ini BPN?. Kita akan minta BPN melakukan pengukuran ulang untuk, membuktikan jika itu tanah milik PT KAI,” katanya kepada Lensa Indonesia, Rabu (25/02/2015).

Windar menambahkan, pihaknya sudah menemui

Kades Sidorejo dan warga untuk membicarakan perihal ini.

Pihak Kades dan warga sudah mau menggembalikan tanah yang diserobot dan disertifikat saat ada Prona (Program Nasional) sertifikat gratis beberapa waktu lalu.

“Kami sudah datangi pak Jimun dan warga lainnya. Secara

lisan, mereka mau mengembalikan tanah milik PT KAI yang sudah terlanjur disetifikatkan itu,” tambah pria trah darah biru dari Kerajaan Mataram ini.

Itikad baik Kades Sidorejo dan warga ini, disambut positif oleh pihak PT KAI Daop 7.

Namun sebagai kompensasinya, setelah tanah dikembalikan ke PT KAI secara de jure dan de fakto, tanah yang terlanjur diatasnya sudah berdiri rumah atau dimanfaatkan untuk bangunan, Jimun dan warga harus menyewa.

Tapi jika Jimun dan warga ‘malik ilat’ (ingkar) atas kesepakatan yang telah disepakati bersama dalam pertemuan di balai desa bulan Agustus 2014 lalu, PT KAI Daop 7 akan menempuh jalur hukum dengan cara menggugat ke Pengadi dhimaz_adi lan.

DPRD Kabupaten Tuban Belajar Pengolahan Sampah di Kediri

Ratusan murid MI PSM Sulursewu gelar aksi uang koin untuk Australia.

Ratusan Murid Madrasah Kumpulkan Uang Koin untuk Australia ULAH Perdana Menteri Australia Tony Abbott makin menuai protes berbagai kalangan rakyat Indonesia. Terbukti, aksi ratusan murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) PSM Sulursewu, Desa Teguhan, Kecamatan Paron, Ngawi, Jawa Timur, ramai-ramai mengumpulkan uang koin untuk Australia, Rabu (25/02).

Aksi uang koin ini sebagai bentuk tindakan mengecam perkataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott terkait keputusan pemerintah RI menghukum mati warga negera Australia dalam kasus narkoba.

Selain itu, aksi yang dilakukan tidak lepas dari sikap Australia yang mengungkit bantuan kemanusiaan untuk korban tsunami di Aceh.

Sukron Fadly Kepala MI PSM Sulursewu mengatakan, selain mengumpulkan koin, sebanyak 217 murid yang ada juga menyampaikan aspirasi mendukung pemerintah Indonesia untuk menghukum hukum mati terpidana narkoba asal Australia.

“Aksi ini memang mempunyai dua tujuan terutama ikut andil mengembalikan bantuan yang diserahkan Australia bagi saudara kita yang ada di Aceh. Dimana bantuan mereka itu diungkit kembali maka bisa dikatakan sebagai bentuk pelecehan terhadap bangsa kita,” terangnya.

Dia menambahkan, aksi solidaritas tersebut uang koin yang berhasil dikumpulkan ratusan muridnya terkumpul sekitar

Rp 250 ribu dalam bentuk pecahan mulai Rp 50 hingga Rp 1000 yang nantinya bakal diserahkan ke Kedutaan Besar Australia di Jakarta.

Selain murid, puluhan guru kelas ikut andil dalam aksi yang sama masingmasing mengumpulkan koin yang ditaruh dalam tiga kardus.

“Kita tidak memandang berapa nilai uang koin yang dikumpulkan murid maupun para guru. Tetapi aksi ini sangat diharapkan nantinya agar murid sejak dini mempunyai sikap atau rasa nasionalisme.

Selain itu mereka akan memahami betapa bahayanya narkoba terutama untuk generasi penerus bangsa ini,” tambahnya.

Sementara dengan adanya aksi solidaritas mengumpulkan uang koin yang dilakukan ratusan murid tersebut mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. Seperti yang diungkapkan Gembong Pranowo salah satu tokoh masyarakat Ngawi, dia berpendapat bahaya akan narkoba perlu diperkenalkan sejak dini bagi anak didik. Hal itu tidak lepas dari upaya untuk menanggulangi peredaran narkoba sekaligus melindungi anak dari zat berbahaya tersebut.

“Saya kira gerakan seperti patut dilakukan dan manfaatnya sangat bagus bagi anak didik. Dilain sisi mereka (murid-red) akan sadar dan tahu sejak awal bahwa kejahatan narkoba secara hukum wajib ditindak tegas,” ucapnya. pr

ANGGOTA Komisi D DPRD Kabupaten Tuban, Kamis (26/2) mengujungi Kantor Pemerintah Kota Kediri untuk belajar pengelolaan sampah dan Perda Bangunan yang saat ini di terapkan di pemerintah setempat.

Sebanyak 12 rombongan anggota DPRD dari Kabupaten Tuban yang diketuai Imron, menganggap Kota Kediri telah berhasil dalam pengelolaan sampah yang menjadi permasalahan di setiap daerah.

Ketua Komisi D DPRD Tuban Imron di ruang Kilisuci Pemkot Kediri menanyakan beberapa cara untuk melakukan pengelolaan sampah dan manajemennya, yang diantaranya cara meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, “Saat ini apakah Retibusi persampahan sudah berjalan di perumahan dan pemukiman, serta bagaimana sharingnya untuk jasa pungutnya” tanya Imron Menanggapi hal itu, Didik Catur Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Kediri yang menemui rombongan anggota DPRD Kabupaten Tuban ini mengatakan, untuk menjadikan program kebersihan ini berjalan pihaknya

telah membentuk Tim Sosialisasi “Tim yang didampingi dari DKP itu akan bergerak dilingkungan masyarakat untuk mensosialisasikan pengelolaan sampah memalui bank sampah, yang penting jangan pernah bosan,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, bagi hasil dari pungut itu, pihaknya berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 69 tahun 2010, di situ diterangkan untuk sharingnya jasa pungut mendapatkan 5 persen dari pendapatan.

“Nanti jasa pungut itu mendapat SK dari DKP, dan menurut PP dia akan mendaptakan 5 persen dari pendapatan jasa pungutnya, dan saat ini di Kota Kediri sendiri untuk retribusi baru di Perumahan,” terang Didik Catur.

Selain belajar tentang pengelolaan sampah, rombongan juga belajar tentang Perda Bangunan Gedung yang saat ini telah berjalan satu tahun di Kota Kediri.

Diketahui di Kota Kediri Perda bangunan gedung baru berlaku satu tahun, untuk aplikasinya dan jika ada pelanggaran Perda akan diatur dalam peraturan walikota. andik_kartika

Rombongan DPRD dari Tuban.

Pemimpin Redaksi : Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Biro Madiun Raya : Welas Arso (Kabiro), Demmas Adi K (Madiun), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), Biro Lamongan : Ali Muchtar (Kabiro), Denny Bagus F, Nur Afit Santoso, Nur Hidayat (Bojonegoro), Andik Kartika (Kediri), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Roy Alexander, Katino, Nyoman (Nganjuk), Didik Purwanto (Ngawi), Nur Hasan (Bangkalan, Pamekasan), Joko Andi Setiawan (Probolinggo) Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan; Halaman 1 ( FC ) : Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

JATIM SQUARE

5 Edisi 76/02 - 08 Maret 2015

Menteri Pertanian Optimis Swasembada Pangan Sesuai Target Salah satu program PNPM-MP di Nganjuk.

Anak SD Juga Gemar Koleksi Batu Akik

Komisi B DPRD Ngajuk Dukung Program PNPM-MP PROGRAM Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) dinilai sangat bermanfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat pedesaan. Karena itu mereka mendukung penuh pelaksanaan program tersebut.

Disampaikan Ketua Komisi B DPRD Nganjuk Basori kepada Lensa Indonesia, Kamis (26/2), tahun 2015 ini sebanyak 320 desa dari 20 kecamatan di Nganjuk bakal menerima bantuan sekitar Rp500 juta per desa. “Ini artinya sekitar 40 persen desa di Nganjuk akan menerima bantuan ini,” ungkap Basori.

Dia mengatakan DPRD Nganjuk akan komitmen untuk mendukung seluruh program-program Pemkab Nganjuk yang punya dampak besar terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

Sebab sampai saat ini masih banyak masyarakat, terutama di desa-desa, memerlukan pembinaan.

Untuk itu, dia minta pemerintah daerah melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sejauh mana program ini dapat berjalan, sehingga anggaran itu nantinya betul-betul, diperuntukkan kepada pengembangan pedesaan. Jangan sampai dana itu disalahgunakan pemanfaatannya.

Basori juga mengatakan program tersebut seiring pula dengan visi misi Pemkab Nganjuk untuk melakukan pengentasan kemiskinan, kebodohan dan kurangnya infrastruktur (K2I). “Karena itulah kita roy sangat mendukung program tersebut,” ujarnya.

Penghuni Kedung Banteng Belum Siap Ditutup PENGHUNI lokalisasi Kedung Banteng yang berada di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, belum siap bila disuruh hengkang dan menutup tempat mereka mencari nafkah selama ini.

“Kalau ditanya, ya pasti tidak siap. Kalau anak asuh (sebutan untuk para wanita tuna susila, WTS), paling ya keluar dari kompleks tapi kerja lagi di warung remang. Warung remang jumlahnya lebih banyak daripada rumah-rumah di kompleks ini,” ungkap Ketua Kompleks Lokalisasi Kedung Banteng Nyoto.

Menurutnya, dana untuk modal usaha atau bantuan yang akan diberikan kepada para WTS maupun warga terdampak penutupan, belum bisa mengentaskan mereka dari kondisi yang saat ini memaksa mereka untuk melakukan kegiatan prostitusi. Para WTS belum memiliki keterampilan atau keahlian yang memungkinkan untuk keluar dari dunia pelacuran.

“Dari sisi besaran uang, pesangon itu terlalu kecil. Ujung-ujungnya, anak-anak itu ya kembai lagi pada kerjaan yang lama. Bahkan mereka sudah berseloroh, kompleks (pelacuran) tidak hanya Kedung Banteng, begitu katanya,” ujar Nyoto.

Namun Nyoto menyatakan, sejauh ini para penghuni tidak akan menolak rencana penutupan ini. “Tidak akan melawan. Kita manut(menurut) saja kehendak pemerintah. Toh, di luar juga masih bisa saja kok kalau mau buka usaha seperti ini,” katanya.

Wati (37), salah satu WTS di lokalisasi tersebut mengaku, saat ini ia masih belum memiliki sikap terkait rencana penutupan yang sudah hampir pasti terlaksana tersebut. Ia tidak tahu harus berbuat apa untuk bisa bertahan hidup.

“Nggak tahu harus ngapain. Mau buka warung modal dari pesangon terlalu kecil. Paling-paling larinya ya ke situ-situ juga (pelacuran). Nggak tahu ke kompleks mana, warung yang mana. Anak saya tiga, suami sudah meninggal, siapa yang mau cari arso duit buat mereka,” ujarnya.

Dery dan Wildan saat melihat beberapa batu akik di Pasar Setono Betek, Kota Kediri.

Mentan mencoba combine harvester saat panen raya di Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Ngawi.

Target swasembada padi akan dipercepat kurang dari tiga tahun. Kuncinya pada perbaikan irigasi, benih serta pupuk.

MENTERI Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengaku optimis target swasembada pangan bakal realisasi tepat waktu dalam beberapa tahun mendatang. Ketegasan Mentan tersebut disampaikan saat panen raya di Desa/ Kecamatan Geneng, Ngawi, Jawa Timur, Rabu (25/02).

Bahkan dia berucap pencapaian target swasembada padi khususnya akan dipercepat kurang dari tiga tahun.

Langkah itu akan dapat direalisaikan terlebih dahulu melakukan pemetaan berupa identifikasi permasalahan menyangkut produktifitas seperti sarana irigasi, pupuk, benih dan alat pertanian.

“Kuncinya pada perbaikan irigasi, benih serta pupuk jadi kalau itu terpenuhi saya yakin produktifitas akan naik dengan biaya yang sama,” terang Mentan.

Mentan juga menjelaskan, terhambatnya swasembada pangan dalam beberapa tahun

terakhir tidak lepas permasalahan di lingkup internal pertanian sendiri. Dia mencontohkan kerusakan irigasi yang mencapai 52 persen menjadi faktor utamanya disamping itu rendahnya penyerapan benih yang hanya 20 persen.

Selain itu Mentan membenarkan penanganan pasca panen yang selalu kehilangan 10,2 persen dari hasil masa panen. Guna menekan angka yang dimaksudkan Mentan melalui Badan Litbang Pertanian memproduksi alat panen padi yang disesuaikan dengan kondisi tanah sawah berupa combine harvester.

Keunggulan dari teknologi ini mempunyai gaya tekan lebih rendah yaitu 0,13 kg/cm2 dibanding mesin lainya yang ada dipasaran yang jauh lebih besar gaya tekanya mencapai 0,20 kg/cm2.

Dengan combine harvester diperkirakan akan mampu menyelamatkan produksi padi mencapai 1,5 juta ton hingga 2

juta ton.

Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan untuk mencapai target swasembada pangan tersebut saat ini pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20 triliun terbagi Rp 16 triliun melalui APBN perubahan dan sisanya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam kesempatan yang sama Bupati Ngawi Budi Sulistyono saat mendampingi Mentan melakukan panen raya mengaku sangat optimis target swasembada pangan bakal tercapai sesuai waktunya. Untuk mencapai target ini pihaknya selaku Bupati Ngawi akan menerapkan sistem pertanian yang sudah dicanangkan oleh Mentan.

“Di Ngawi ini seperti diketahui merupakan salah satu daerah di Jawa Timur sebagai penghasil padi terbesar maka predikat itu tetap akan kita pertahankan dan akan kita ting pr katkan terus,” ucapnya.

BATU perhiasan atau batu akik kembali menjadi trend di kalangan masyarakat. Menariknya trend tersebut tidak hanya bagi kalangan orang dewasa, tetapi juga merembet ke anak-anak SD. Mereka juga gemar mengoleksi cincin ataupun gantungan kalung (mandel).

Di Kota Kediri, anak-anak SD ini menggemari batu akik karena keindahan warna dan bentuknya.

Sebut saja dua sahabat yang duduk di kelas 4 SD, Dery (10) dan Wildan (10), warga Kelurahan Setono Pande, Kecamatan Kota Kedi. Keduanya mengaku terpikat dengan batu akik karena corak dan warnanya yang beragam.

“Saya senang dengan batu akik sejak diberi kakek saya.

Setelah itu saya sering melihat penjual batu akik yang ramai dikunjungi orang,” kata Dery yang rumahnya berdekatan dengan lapak para penjual batu akik, yakni di depan Pasar Setono Betek, Kota Kediri. Kedua orang tua mereka adalah pedagang burung yang ada di dalam Pasar Setono Betek.

Entah karena sering melihat para penjual akik, dari situ mereka mulai menjadi tertarik.

Dari sekedar hobi koleksi cincin, perlahan Dery dan Wildan pelan-pelan mulai berambah ke bisnis. Yah, batu akik yang mereka miliki kadang ditukar tambah cincin. “Kalau saya pengin batu akik lainnya saya tukar dan nambah uang.

Tapi juga dijual sih,” ungkap Wildhan yang bertubuh kerempeng.

Lalu darimana uang yang mereka dapat? Wildan mengaku biasa menyisihkan uang jajannya untuk dapat menukar cincinnya ke penjual. Namun mereka juga menjual cincin batu kalau ada yang minat, lantas uangnya dibelikan lagi cincin batu akik.

Ditanya berapa banyak koleksi cincin batu akik di rumah.

Mereka mengatakan baru tiga cincin yang kesemuanya dipakai di tangan. “Saya punya tiga, dan rencananya akan saya tukar tambahkan lagi,” kata Dery sambil menunjukan tiga cincin yang ada di jarinya.

Sementara itu penjual batu akik yang biasa dijuluki Bagong yang menjadi langganan kedua bocah itu, membenarkan bahwa kedua anak-anak itu tertarik dengan cincin batu akik. “Bener mas, mereka berdua pelanggan saya, biasanya mereka menukarkan cincinya pada saya, padahal baru beberapa minggu lalu mereka menukar tambahkan cincinnya,” kata Bagong sambil tertawa kecil.

Bagong juga heran akan kegemaran mereka pada cincin batu akik. Padahal kedua orang tua mereka bukan penjual dan tidak pernah membeli batu cincin. Dan perlakuan mereka saat melihat beberapa cincin daganganya juga seperti orang yang sudah paham akan batu akik.

“Lihat saja gaya mereka melihat cincin mungkin tertawa mas, mereka berdua kayak orang paham bener tentang batu akik, diterawang ke atas lantas diterawang dengan senter HP, dan kemudian mereka menayakan jenis batunya.

Saya kadang tertawa melihat kelucuan mereka,” pungkas Bagong. andik_kartika

Dua Tahun Mengabdi, Tantriana dan Timbul Sudah Realisasikan Visi dan Misi

Acara laporan pemerintahan 'dua tahun mengabdi' di Gedung Islamic Center (GIC) Kraksaan.

BUPATI dan Wakil Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dengan A.Timbul Prihanjoko (Hati), telah dua tahun memimpin Kabupaten Probolinggo. Dua pasangan yang dilantik pada Selasa 20 Februari 2013 itu telah menjalankan sebagian program yang telah dirancangnya, sudah sesuai

yang diharapkan.

Sebagian besar visi-misi telah terealisasikan, tetapi rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih menjadi pekerjaan bupati dan wakil bupati, karena angka IPM di Kabupaten Probolinggo masih sangat rendah dan masuk dalam urutan kedua dari be-

lakang se-Jawa Timur.

Bupati Puput Tantriana Sari menjelaskan, “IPM yang menjadi PR (pekerjaan rumah) kami. Untuk itu beberapa tahun kemarin dan tahun-tahun berikutnya kami fokus menaikkan angka IPM,” ujar bupati kepada awak media setelah acara laporan Pemerintahan dua tahun Hati mengabdi di Gedung Islamic Center (GIC) Kraksaan, Senin (23/15).

Menurut Tantriana, upaya peningkatan IPM harus dilakukan dari segala aspek yang ada mulai dari kesehatan, pendidikan dan ekonomi kerakyatan. Pihaknya juga menekankan kepada semua leading sektor yang ada di pemerintahanya untuk mampu mengangkat angka IPM di masing-masing.

“Kami setiap tahun merevitalisasi lima pasar tradisio-

nal, salah satunya untuk meningkatkan IPM melalui indeks ekonomi rakyat,” ujar Tantriana saat memberikan sambutan.

Di bidang ekonomi, pemerintahan Tantriana telah merehab sejumlah pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi rakyat. Selama dua tahun pula janji sembilan program yang tertuang lewat visimisi saat kampanye waktu dulu, kini telah terwujud secara bertahap, secara global tertuang dalam tiga kelompok besaran saran kelompok pembangunan, yaitu bidang ekonomi, kesehatan, serta pendidikan, untuk bidang pasar tradisional saat ini sudah bisa lebih banyak lagi menampung para para pedagang dan mendorong Kelompok rumah tangga miskin (RTM) kearah kemandirian ekonomi melalui bantuan

modal kerja.

“Di bidang pendidikan dengan kegiatan strategis wajar pendidikan dasar telah memberikan bantuan BSM terhadap 71.598 anak, penggalakan pemberantasan buta huruf mencapai 5.000 orang setiap tahunya,” tambahnya.

Acara dua tahun pasangan bupati dan wakil bupati ini begitu meriah karena telah dihadiri oleh seluruh jajaran SKPD, seluruh camat seKabupaten Probolinggo dan sebagian kepala desa seKabupaten Probolinggo.

Tidak lupa juga hadir di acara tersebut mantan Bupati Probolinggo yang tak lain istri dari Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari yaitu Drs.H.Hassan aminudin M.si, yang kini menjadi Anggota DPR-RI ikut mendampingi istri tercinta hingga an acara selesai.

Pemkot Madiun ‘Ijinkan‘ Puluhan Rumah Berdiri Tanpa IMB PULUHAN rumah di wilayah Perumnas Manisrejo, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman Kota Madiun yang berdiri diatas tanah resapan atau penyangga bantaran sungai, diduga belum mempunyai surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal itu sudah berlangsung belasan tahun, sehingga dipastikan para penghuni perumahan itu juga tak pernah membayar Pajak Bumi Bangunan.

Pantauan Lensa Indonesia di lapangan, dari hasil pantauan di lapangan di wilayah Perumnas II Manisrejo, tepatnya di Jl Depok Manis RT

58/RW XII terdapat sekitar 10 rumah permanen dan sisanya ada di Jl Pondok Manis II RT 48/RW X. Asisten Manajer Lokasi Perumnas, Anton Tri Asmoro menjelaskan sebagai pengembang Perumahan Manisrejo II. Pihak Perumnas sudah serahterima dengan pihak pemerintahan Kota Madiun sejak tahun 1989 lalu dan jika terkait ada bangunan rumah ‘liar‘ itu sudah bukan menjadi tanggung jawab Perumnas namun tanggung jawab Pemkot Madiun.

“Kalau terkait pembangunan rumah di bantaran su-

ngai itu membangunnya pasti tanpa sepengetahuan Perumnas karena kita sudah serahterimakan ke Pemkot Madiun sejak 1989,” jelas Anton, Senin (23/2/2015).

Anton juga menunjukkan site plan Perumnas bahwa rumah yang didirikan di wilayah bantaran sungai itu sebenarnya merupakan jalur hijau dan kegunaannya memang untuk resapan air. Anton juga menambahkan beberapa waktu lalu pihak Kelurahan Manisrejo juga menanyakan pajak terkait perumahan ‘liar‘ itu, namun dijawab bahwa Perumnas sudah tidak mempu-

nyai wewenang karena semuanya sudah diserahkan ke Pemkot Madiun.

“Sekali lagi, terkait pembangunan tidak pernah konfirmasi kepada kami karena kami menganggap sudah selesai dan bukan kewenangan kami karena sudah kami serahkan semua ke Pemkot,” pungkas Anton.

Sementara itu, pihak Kelurahan Manisrejo melalui Lurah Dasno menegaskan perumahan yang ada di tepi bantaran sungai tersebut jelas tidak ada IMB-nya. Menurutnya setiap ada pembangunan dan ada pengantar ijin pem-

bangunan kalau tidak komplet akan ditolak.

“Kalau memang ada bangunan di tepi bantaran sungai dalam Perumnas jelas itu perumahan liar dan pasti tidak ada IMB-nya,” tegasnya.

Lurah Dasno juga mengaku tidak mengetahui kalau ada bangunan yang berdiri di tepi bantaran penyangga sungai, padahal perumahan ‘liar‘ tersebut sudah berdiri hampir puluhan tahun tahun.

“Saya janji akan melakukan kroscek di lapangan dan jika terbukti menyalahi aturan akan kami tertibkan,” ancam dhimaz_adi nya.

Salah satu rumah di Perumnas Manisrejo yang diduga kuat tak punya IMB.

www.lensaindonesia.com

BERANDA DAERAH

6 Edisi 76/02 - 08 Maret 2015

Harga Beras Melambung, Pemkab Gelar Operasi Pasar MENYIKAPI tingginya harga beras di pasaran, Pemkab Lamongan menyatakan setiap saat siap menggelar operasi pasar. Hal itu ditegaskan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Moch Faiz Junaedi.

Dikatakan olehnya, Pemkab Lamongan bersama Bulog Lamongan siap berkerjasama melakukan operasi pasar.

“Saat ini harga beras memang ada kecenderungan mengalami kenaikan karena me-

mang stok di pasaran belum tersedia cukup banyak. Terkait itu, kami bersama Bulog siap menggelar operasi pasar dalam jangka waktu yang tidak terbatas,” tegas Faiz.

Harapannya, lanjut dia, harga beras akan kembali stabil dan tidak mudah dipermainkan. Sehingga masyarakat bisa menikmati harga beras dengan harga yang wajar.

Selain melalui operasi operasi pasar, Faiz juga menyatakan Pemkab Lamongan

Bupati Fadeli menerima mahasiswa STPP Malang.

Mahasiswa STPP Malang Dampingi Petani Lamongan BUPATI Lamongan Fadeli menerima 123 mahasiswa Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang di Pendopo Lokatantra, Senin (27/02). Selama 2 bulan, mereka akan melakukan pendampingan kepada petani Lamongan di empat kecamatan.

Pendampingan itu sendiri adalah tidak lanjut dari penandatangan kerjasama antara Pemkab Lamongan dan Kodim 0812 Lamongan dalam rangka menjaga ketahanan pangan 25 Februari lalu di Guest House Pemkab Lamongan.

Siti Munifah, selaku Ketua STPP menyampaikan bahwa mereka akan melakukan pendampingan di Kabupaten Lamongan selama dua bulan. STPP Malang merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementrian Pertanian.

“Sesuai instruksi Menteri Pertanian, kami akan melakukan pendampingan khusus di Kabupaten Lamongan untuk melatih mahasiswa bersinergi dengan semua komponen, mulai TNI, penyuluh, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna bersama-sama mengawal target Bupati Lamongan dalam peningkatan produksi petanian,” ungkap Siti Munifah.

Diharapkan pula dari kegiatan ini, mahasiswa kami ketika pulang nanti sudah dapat membuat project usulan program. Karena sebagian besar mahasiswa berasal dari wilayah timur yakni Bali, NTB, NTT, dan Maluku.

Daerah tersebut sebagaimana disebutkan Siti Munifah pendataan bidang pertaniannya belum semaju dan secepat di daerah Jawa. Sehingga acapkali tertinggal dalam mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan).

Bupati Fadeli dalam sambutannya menyambut baik pendampingan yang akan dilaksanakan mahasiswa STPP Malang di Kabupaten Lamongan.

“Sumberdaya alam di Kabupaten Lamongan sangat luar biasa. Namun belum tersentuh dengan baik. Dengan adanya pendampingan oleh STPP Malang, diharapkan dapat membantu peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Lamongan terutama, komoditi padi”, jelas Fadeli.

Seperti diketahui bahwa Kabupaten Lamongan merupakan salah satu lumbung padi nasional. Pada tahun 2014 menghasilkan 1.028.000 ton Gabah Kering Giling (GKG) dengan produktivitas 6,5 ton per hektar. Dari jumlah tersebut, rata-rata hanya 30 persen saja yang dikonsumsi sendiri dan 60 persen sisanyja dijual ke kabupaten tetangga, bahkan luar Jawa.

Mahasiswa yang melakukan pendampingan tersebut sebagian besar sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil dan sisanya yakni Calon Pegawai Negeri. Mereka akan melakukan pendampingan selama dua bulan di Kecamatan Tikung, Sugio, Sukodadi dan Maduran.

Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kepala UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan dengan Danramil Jajaran Kodim 0812 se Kabupaten Lamongan dalam rangka Peningkatan Produksi Pertanian. ali_muhtar

telah mulai menyalurkan Program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin).

Dijelaskan oleh Faiz, untuk Raskin, stok di Gudang Bulog saat ini tersedia 10 juta kilogram. Stok tersebut diperkirakan cukup untuk memenuhi raskin regular hingga tujuh bulan kedepan. Sementara sisanya akan dipenuhi dari pengadaan Bulog di tahun 2015.

Program Raskin tahun 2015 di Lamongan tidak mengalami perubahan di banding tahun

sebelumnya. Yakni tetap untuk 103.040 RTSPM, sebagaimana data hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011.

Di Lamongan, sistem pendistribusian Raskin dilakukan secara cash and carry, sehingga tidak pernah ada tunggakan.

Pagu Raskin selama 12 bulan mencapai 18.547.200 kilogram. Dengan masingmasing RTSPM menerima alokasi 15 kilogram perbu-

lannya, dan harga penjualan di titik distribusi sebesar Rp 1.600 perkilogram.

Terkait harga beras di pasaran, di Pasar Sidoharjo Kecamatan Lamongan, harga beras jenis Mentik di minggu ke-3 Bulan Februari ini mengalami kenaikan sebesar 19 persen. Yakni dari harga Rp 8 ribu perkilogram di minggu lalu menjadi Rp 9.500 perkilogram di minggu ke-3.

Sementara untuk harga beras jenis lainnya relatif sta-

Operasi pasar beras bulog.

bil. Yakni jenis Bengawan yang stabil di harga Rp 12.500 perkilogram dan jenis IR 64

kwalitas medium juga stabil di harga Rp 8.500 perkilo afit/deni gram.

1.000 Orang Bersihkan Enceng Gondok di Bengawan Jero Bupati Fadeli pimpin kerja bakti membersihkan hama enceng gondok di Bengawan Jero.

TIDAK kurang dari 1.000 orang terlibat dalam kerja bakti bersih-bersih sungai di sepanjang kawasan Bengawan Jero dari hama enceng gondok. Mereka terdiri dari aparat TNI, Polri, PNS, unsur masyarakat termasuk anggota pencak silat PSHT. “Hari ini pemerintah daerah bersama TNI dan Polri serta masyarakat bahu membahu mengatasi hama enceng gondok agar aliran sungai semakin lancar. Tanpa keguyuban masyarakat yang mau turut serta kerja bakti, mustahil enceng gondok yang begitu banyak ini bisa dibersihkan dari sungai, “ imbuhnya.

“Memang masih ada genangan banjir di kawasan Bengawan Jero. Namun tidak separah dulu waktu belum ada pompa banjir di Kuro,” ujar Bupati Lamongan Fadeli ditemani Kapolres AKBP Trisno Rahmadi dan Pgs Dandim 0812 Letkol Inf Aries Fachrurrozie di Jembatan Sungai Kiringan Kecamatan Turi.

Fadeli memberi perintah khusus kepada Plh Sekkab Lamongan A. Farikh agar menuntaskan pembersihan enceng gondok di sepanjang sungai dalam seminggu. “Minggu depan bersama Pak Dandim dan Pak Kapolres kami akan kembali berkeliling untuk melihat hasil kerja bakti, “ kata dia.

Hari itu Fadeli ditemani AK-

Kerja bakti gabungan membersihkan enceng gondok.

BP Trisno Rahmadi dan Letkol Inf Aries Fachrurrozie berkeliling menggunakan kendaraan roda dua melihat langsung kondisi di sepanjang sungai kawasan Bengawan Jero.

Start dari Pendopo Lokatantra jam 07.00 WIB, mereka mengambil rute dari Kecamatan Sukodadi menuju Desa Sungelebak di Kecamatan Karanggeneng kemudian singgah di Dam Kentong. Di tempat ini terlihat anggota Kodim, Kepolisian,

bersama masyarakat dan anggota pencak silat kerja bakti membersihkan enceng gondok.

Selanjutnya menyusuri kawasan Kecamatan Kalitengah menuju jembatan di Sungai Kiringan Kecamatan Turi yang juga sedang dilaksankan kerja bakti.

Melewati areal pertambakan, rombongan sidak melalui Desa Ketapangtelu Kecamatan Karangbinangun dan berakhir di Desa Sidomulyo Kecamatan Deket.

Kondisi terkini, lahan padi

seluas 1.845 ha di tujuh kecamatan masih tergenang banjir.

Rinciannya 446 ha kondisi ringan, 398 ha sedang, 468 ha berat dan 536 ha puso. Yakni di Kecamatan Sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Babat, Maduran dan Pucuk dengan total kerugian mencapai Rp 3.

440.900.000. Kerugian terbesar di Kecamatan Laren sebesar Rp 2.366.290.000.

Selain itu, areal tambak udang vannami, bandeng, nila dan ta-

was seluas sekitar 6 ribu hektar juga masih tergenang banjir dengan total kerugian Rp 84 miliar.

Tambak tergenang tersebut berada di Kecamatan Babat, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Deket, Turi, Karangbinangun, dan Glagah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sudah mengusulkan agar lahan padi maupun pertambakan yang terdampak banjir bisa menerima ban ali_muhtar tuan bibit.

Lamongan Tak Mau Lupakan Syiar Agama BIDANG pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian dan perikanan masih jadi fokus pembangunan di Lamongan.

Namun bidang syiar agama tidak luput dari perhatian.

Hal itu dinyatakan Bupati Fadeli saat melakukan kunjungan kerja di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi, Rabu (25/2). “Lamongan sedang gencar membangun di berbagai bidang. Mulai dari jalan, pendidikan, kesehatan perikanan dan pertanian. Namun bukan berarti akan melupakan bidang syiar agama, untuk memba-

ngun akhlak anak-anak kita,” ujarnya.

Terlebih lagi, imbuh dia, masyarakat Lamongan hampir 100 persen adalah pemeluk Agama Islam.

“Anak-anak kita perlu dibentengi dengan pendidikan akhlak agar tidak mudah tergerus arus zaman yang semakin banyak godaanya. Sehingga tidak berlebihan jika bidang keagamaan di Lamongan juga mendapatkan perhatian,” katanya menjelaskan.

Disebutkan terpisah oleh Kabag Humas dan Infokom Su-

geng Widodo, tahun ini tidak kurang anggaran sebesar Rp 55 miliar disiapkan untuk pembangunan di bidang keagamaan.

Dana sebesar itu diantaranya disiapkan sebesar Rp 16,6 miliar untuk 767 lembaga pendidikan PAUD/TK/SD/SMP/ SMA sederajat.

Kemudian dana sebesar Rp 14,6 miliar juga sudah dianggarkan tahun ini untuk 946 lembaga keagamaan dan tempat ibadah.

Sedangkan kepada 525 lembaga pondok pesantren, madrasah diniyah dan tempat pen-

Fadeli saat ceramah di Desa Gedangan, Sukodadi.

didikan Al Qur’an juga dianggarkan bantuan sebesar Rp 10,8 miliar. Perhatian kepada modin, guru ngaji, takmir mas-

jid, serta imam langgar dan musholla juga diberikan. Besaran anggarannya mencapai Rp 4,8 ali_muhtar miliar.

Lamongan Sukses Menjadi Lumbung Pangan Nasional SAMPAI dengan akhir Januari lau, Dinas Pertanian dan Kehutanan Lamongan mencatat sudah ada lahan padi seluas 187 ha yang sudah dipanen. Dengan perkiraan rata-rata produksi mencapai 6,5 ton perhektar, setidaknya sudah ada 1.

215,5 ton gabah yang tersedia di masyarakat.

Dengan data panen selama Bulan Januari yang belum masuk, stok ketersediaan komoditi padi ini seharusnya cukup terjaga.

Penandatanganan Kerjasama Pemkab Lamongan dan Kodim 0812.

www.lensaindonesia.com

Terkait upaya menjaga ketahanan pangan ini, Pemkab Lamongan melakukan penandatangan kerjasama dengan Petugas Sementara (Pgs) Komandan Kodim 0812 Lamongan Letkol Inf Aries Fachrurrozie.

Dalam kerjasama tentang peningkatan produksi padi, jagung dna kedelai dalam rangka ketahanan pangan itu, juga dihadiri Komandan Korem 082 Citra Panca Yudha Jaya Mojokerto, Kolonel Inf Irham Waroihan. Juga hadir Ketua Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STPP) Malang, Siti Munifah.

Kolonel Inf Irham Waroi-

han menyebut kerjasama itu sebagai upaya sumbangsih TNI AD bagi menjaga ketahanan pangan nasional. Menurut dia, pemilihan Lamongan sebagai mitra kerjasama itu karena Lamongan selama ini sudah dikenal sebagai bukan hanya lumbung pangan Jawa Timur, namun juga nasional.

Bupati Fadeli di kesempatan itu menyebut dukungan TNI terhadap pembanguan di Lamongan selama ini sangat tinggi. Bukan hanya dalam bidang pertahanan dan keamanan, namun juga bidang kebersihan, pembangunan infrastruktur, keluar berencana,

dan kini di bidang pertanian.

Upaya peningkatan produksi pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani oleh Fadeli disebut akan dilakukan melalui berbagai upaya.

Terutama dengan penggunaan teknologi dan modernisasi pertanian sehingga mampu meningkatkan produktifitas.

Sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 lalu, sudah sebanyak 277 unit pompa air dan 890 hand traktor roda dua yang diberikan kepada petani Lamongan. Sedangkan di tahun 2015, rencananya ada lagi antuan sebanyak 68 unit pompa air dan 333 hand trak ali_muhtar tor roda dua.

7 Edisi 76/02 - 08 Maret 2015

BLBI...

Sambungan Halaman 1 Megawati Soekarnoputri.

“Lima Pimpinan KPK masih melakukan rapat rapat, belum lagi sekarang gelombang praperadilan sedang muncul, ini tentu memerlukan energi dan pikiran dan tenaga tambahan,” terang Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP saat dikonfirmasi, Jumat (27/2).

Johan juga berdalih bahwa pihaknya tengah konsentrasi menangani perkara penyidikan yang masuk dalam tahap akhir dan mendesak untuk segera diselesaikan.

“Di sisi lain perkara perkara di tingkat penyidikan juga masih banyak yang harus diselesaikan. Karna itu kami sedang mengevaluasi penanganan perkara perkara di tingkat penyidikan terlebih dahulu,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Zulkarnain juga mengindikasikan hal yang sama.

Alasannya, yang diungkapkan mantan Kejati Jawa Timur ini juga tidak jauh berbeda dari perkataan Johan Budi. “(BLBI) itu penyelidikan, kami akan lebih mempercepat penyidikan,” terang Wakil Ketua KPK, Zulkarnain di kantor KPK, Jakarta, Rabu (25/2).

Zulkarnain mengaku, pimpinan KPK sudah memberi perhatian atas kasuskasus besar yang sudah berjalan lebih dari enam bulan penyidikan atau penetapan tersangkanya.

Artinya, hal tersebut juga perlu menjadi prioritas tiga plt pimpinan KPK yang kini ada. Zulkarnain mengungkapkan, kasus besar yang menjadi prioritas KPK ada beberapa, di antaranya kasus bailout Bank Century, kasus pajak BCA dengan tersangka mantan Ketua BPK Hadi Poernomo, kasus dugaan korupsi haji dengan tersangka mantan Menag Suryadharma Ali, dan kasus Innospec.

“Sudah mulai percepatanpercepatan itu. Yang Innospec sudah, HP (Hadi Poernomo) juga,” ujarnya. Mantan staf

ahli jaksa agung ini mengatakan, kemungkinan pemanggilan Hadi Poernomo diperiksa sebagai tersangka masih dalam pembahasan. Hanya, Zulkarnain gelagapan saat disinggung saksi-saksi kasus Hadi Poernomo yang tidak pernah dipanggil atau sudah dipanggil tapi disembunyikan identitasnya.

Dia menandaskan, dipanggil atau disembunyikan identitas saksi-saksi bukan urusan pimpinan KPK. “Itu nanti sebetulnya bisa melalui humas saja dipertanyakan.

Sudah terlalu teknis sekali,” kilahnya. Meski demikian, Zulkarnain menegaskan komitmen KPK dalam penanganan kasus yang sudah di tahap penyidikan. KPK, ujarnya, termasuk plt pimpinan, tidak ingin juga di periode ini masih menyisakan banyak perkara lama yang belum bisa diselesaikan.

“Makanya kami fokus terhadap yang sudah dilakukan penyidikan tapi belum bisa diselesaikan,” ujarnya.

Ruki Cs tidak secara eksplisit menjelaskan kelanjutan penanganan kasus-kasus besar di KPK. “Hari ini (kemarin) pun kami sedang mengundang lagi, memanggil para penyelidik dan penyidik, satgasnya untuk menjelaskan tentang kasus-kasus yang tertunda,” kata Ruki.

Ruki juga enggan mengomentari pertanyaan wartawan seputar akan dilanjutkan atau tidak kasus dugaan korupsi dana BLBI. Saat ditanya wartawan pada sesi konferensi pers usai bertemu dengan Jaksa Agung RI, Hm Prasetyo, Ruki meminta maaf tidak bisa memberikan jawaban jika ditanya soal BLBI. Alasannya, dia belum menguasai kasus tersebut dan tak tahu data apapun terkait dengan kasus yang diduga melibatkan tokoh penting di Indonesia ini.

“Maaf yah, saya tidak bisa jawab itu (BLBI). Maafkan saya karena betul-betul tidak bisa jawab itu. Bukan apanya,

saya tidak tahu apa-apa soal itu. Saya baru dua hari ini.

Saya tidak mau bicara tanpa data yang saya pegang. Bagi saya tidak baik keras dan tegas di depan tetapi sebenarnya tidak ada apa-apa,” kata dia.

Kondisi pimpinan serta pernyataan Zulkarnain dan Ruki bertolak belakang dengan pernyataan Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto. Pada Rabu (28/ 1), BW––sapaan akrab Bambang Widjojanto, menyatakan KPK tetap akan melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. BW menyampaikan, status tersangkanya dan laporan terhadap tiga pimpinan KPK lain di Bareskrim Mabes Polri tidak akan menghalangi KPK untuk meneruskan penyelidikan kasus SKL BLBI. BW pun menyatakan KPK sudah meminta keterangan sejumlah mantan menteri keuangan (menkeu) dan mantan menteri koordinator perekonomian sebagai terperiksa. Penanganan kasus SKL BLBI, menurut dia, masih berjalan. Namun, ujarnya, KPK belum bisa menyimpulkan bagaimana dugaan penyalahgunaan kewenangan dan siapa pihak yang bisa diminta pertanggungjawaban secara hukum.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mempertanyakan komitmen KPK dalam menuntaskan kasuskasus besar.

Dia mempersoalkan pernyataan Zulkarnain dan Ruki yang justru disampaikan setelah pertemuan plt pimpinan KPK dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ray mengaku heran dengan sikap KPK yang seolah tidak konsisten setelah masuknya Ruki sebagai plt ketua KPK dan Indriyanto Seno Adji sebagai plt wakil ketua KPK. “Jadi intinya, kasus ini (BLBI) mau ditangani atau dihentikan dulu?” tanya Ray. Dia kemudian menyampaikan tiga kritik utama. Pertama, masuknya Ruki Cs berpotensi memperlambat

Akta...

Sambungan Halaman 1 Tim Penyidik Ditserse pada Rabu sore (25/2/2015), telah memanggil Ketua Puskopkar Jatim Tri Harsono. Ketua Puskopkar dimintai keterangan terkait pengumpulan bukti-bukti dugaan tindak pidana yang dilaporkan Puskopkar Jatim ke Polda sejak 2 Oktober 2014.

Tri Harsono didampingi pengacara Puskopkar, Tomo, SH saat diperiksa penyidik, menjelaskan bahwa bukti penguat perbuatan pemalsuan dilakukan Reny terkait Akta Notaris Soeharto, SH Nomor 15 dan 16 tanggal 24 November 2004 itu, adalah Surat Keterangan Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Sidoarjo, Jatim, yang ditandatangani Kepala Kantor BPN-nya Ir Minarto MN tertanggal 30 Maret 2009 Nomor 799.600.35.10.2009.

Pemalsuan akta tersebut diketahui saat Puskopkar mengecek registernya ke notaris Soeharto SH, dan diketahui bahwa akta tersebut tidak pernah ada.

Tidak hanya itu, bukti pemalsuan Reny juga diperkuat oleh notaris pengganti Soeharto SH yang sudah meninggal, yakni GS Lala’ar SH. Notaris pengganti tersebut menyatakan bahwa Soeharto SH tidak pernah membuat dan menerbitkan akta tanah atas nama Reny.

“Dengan ini saya selaku Notaris pemegang Protokol dari Notaris Soeharto (alm) memberitahukan bahwa, setelah saya memeriksa repertorium (buku daftar akta) yang dibuat Notaris Soeharto (alm), saya tidak menemukan akta No. 15 dan 16 tertanggal 24 November 2004,” demikian isi pernyataan FS Lala’ar SH kepada Puskopkar.

Hal yang sama juga dikatakan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Sidoarjo Abdul Muis Iksan SH, di mana melalui repertoriumnya menyebutkan akta Reny tidak pernah ada. Kalau pun ada, itu tidak sah. Entah dengan jurus apa, dari situ Reny menggunakan

akta pelepasan ‘aspal’, di mana Reny meminta BPN menerbitkan peta bidang atas nama PT Dian Fortuna Erisindo pada tahun 2007. Padahal sebelumnya Puskopkar sudah mengajukan penerbitan peda bidang tanah pada tahun 1997.

Tri Harsono pun menunjukkan bukti Surat Keterangan BPN Sidoarjo itu. Isinya menyebutkan, BPN Sidoarjo menerbitkan Peta Bidang tanah seluas 97.434 M2 Nomor 725/ 17.14/2008 tanggal 17 April 2008 NIB.12.10.17.14. 00557 dan Peta Bidang tanah seluas 95.195 M2 Nomor 804/17/ 2008 tanggal 23 April 2008.

Dasarnya adalah akta palsu itu. Karena disebutkan yaitu; 1) Akta Penyerahan Hak Atas tanah tersebut yang dibuat di hadapan Notaris Soeharto, SH Nomor 15 dan Nomor 16 tanggal 24 Nopember 2004. 2).

Akta Penyerahan Hak atas Tanah tersebut tanggal 28 Desember 2000 Nomor 15 dan No 17 oleh Achmad rubai selaku Ketua Puskopkar kepada Iskandar untuk atas nama PT Fortuna Harissondo Diantama.

“Bukti-bukti asli dari keterangan akta notaris yang dipalsu itu disimpan BPN Sidoarjo.

Pihak BPN pernah menunjukan kepada kami dari Puskopkar sewaktu acara pertemuan ekspose di Kantor BPN Sidoarjo tanggal 2 April 2009.

Pertemuan itu juga dihadiri Pihak BTN selaku pemberi kredit Puskopkar, BPN Sidoarjo, dan Kanwil BPN Jatim,” kata Tri, yang didampingi pengacara Puskopkar sudah menjelaskan semuanya kepada penyidik Aiptu Ngurah.

Diketahui, tanah yang sebelumnya hasil pembebasan yang dilakukan pihak Puskopkar Jatim dari warga Desa Pranti, Kecamatan sedati, Sidoarjo itu terletak di depan Bandara Juanda yang baru. Setelah H. Iskandar meninggal 28 Oktober 2005, Reny yang memalsukan akta notaris pelimpahan hak atas tanah tersebut, kemudian menjual hanya de-

Reny Susetiyo Wardani

ngan nilai Rp15 miliar kepada “Raja Tanah” di Jawa Timur Henry Gunawan, bigboss PT Gala Bumi Perkasa. Padahal, tanah tersebut sampai saat ini masih berstatus jaminan kredit BTN Rp24 miliar, yang uangnya digunakan untuk biaya pembebasan.

Dalam pemeriksaan itu, penyidik juga menanyakan hal yang tidak terkait dugaan pemalsuan akta notaris tersebut, yaitu soal Copy Akta Colection antara Rubai selaku Ketua Puskopkar Jatim (almarhum) dan H Iskandar yang oleh Reny disyahkan ke Notaris.

“Selama saya ditetapkan menjadi Ketua Puskopkar menggantikan pengurus yang sudah almarhum, dan mengurusi pelimpahan tanggungjawab itu tidak pernah ada akta colection yang disyahkan notaris. Kalau kemudian ada pihak lain yang membuat, di luar tanggungjawab Puskopkar yang menanggung kredit BTN senilai Rp24 miliar,” jelas Tri Harsono.

Secara terpisah, penasehat hukum Puskopkar yang menangani kasus ini, Soehirman, SH membeberkan, dugaan tindakan pelanggaran pidana Reny bukan hanya pemalsuan, tapi juga bisa dikenakan pasal penipuan dan penggelapan.

Bukti surat BPN Jawa Timur tanggal 6 Juni 2009 Nomor 600.35-5466 sudah sangat jelas menyatakan bahwa tanah tersebut dalam keadaan status quo sampai tercapai

kinerja KPK. Hal tersebut bisa dilihat dari manuvermanuver Ruki ke kiri dan ke kanan. Ruki justru dalam pernyataannya seolah-olah mau melimpahkan berbagai kasus yang ditangani KPK ke kepolisian dan kejaksaan.

Khusus untuk kasus Komjen Pol Budi Gunawan misalnya, publik jelas mengetahui bahwa kepolisian sejak awal sudah mengatakan Budi Gunawan clear.

“Kok kasus ini mau diserahkan ke polisi? kan aneh sekali. Ya, saya tidak tahu.

(Tapi) mungkin itulah Ruki diangkat sebagai plt oleh presiden,” tandasnya.

Dengan contoh seperti itu maka bisa dilihat kasus-kasus besar yang sudah dicanangkan KPK akan selesai pertengahan 2015 mungkin tidak akan tercapai. Hal tersebutlah yang menjadi kekhawatiran Ray. Sekali lagi, ujar Ray, makin terlihat tandatanda bahwa kehadiran Ruki Cs bukan dalam kerangka memperkuat KPK. Kritik kedua dia tujukan kepada Presiden Jokowi.

Menurut dia, menjadi aneh bila Presiden justru meminta KPK fokus pada kasus-kasus tertentu seperti illegal fishing dan mafia sumber daya alam. Permintaan dan arahan tersebut, menurut Ray, sangat tidak tepat.

“Komisi itu tidak di bawah presiden. Komisi itu adalah lembaga yang berdiri sendiri. KPK harus membuat programnya sendiri tanpa harus ada arahan presiden (bahwa) KPK harus bermain.

Menurut saya, agak berlebihan Presiden Jokowi menekan KPK. Kalau ke kejaksaan boleh, kalau ke polisi boleh,” tuturnya.

Ketiga, KPK tidak boleh terpengaruh dengan imbauan Presiden Jokowi. KPK, lanjut Ray, harus fokus pada kasuskasus yang sudah mereka tangani. Lebih- lebih pada penanganan kasus- kasus migas yang tengah diusut. Lembaga antikorupsi itu harus membongkar mafia migas.

Tokoh nasional Rizal Ramli menilai tiga Plt Pimpinan KPK yang sudah dilantik

penyelesaian antara PT Dian Fortuna Erisindo maupun pihak-pihak terkait dengan Puskopkar.

Faktanya, pihak Reny di luar sepengetahuan Puskopkar, tanah itu sudah menjual tanah tersebut kepada PT Gala Bumi Perkasa. Bahkan, menurut Soehirman, pihak Gala Bumi Perkasa dan Reny seperti “akal-akalan” saling menggugat di pengadilan. Gala Bumi Perkasa selaku pembeli tanah menggugat Renny selaku penjual tanah yang pembebasannya dibiayai kredit BTN itu.

Mirip sinetron saling gugat sampai tingkat Mahkamah Agung, yang dimenangkan oleh PT Gala Bumi Perkasa.

“Saya sedih mencermati tanah milik koperasi karyawan koperasi se Jawa Timur ini, sekarang diklaim boss pemain tanah terkenal di Jawa Timur. Ini kan milik hajat hidup koperasi yang beranggotakan ribuan karyawan Jawa Timur. Ini mirip seorang ibu yang tidak pernah mengandung tapi merebut anak dari ibu kandungnya,” kata Soehirman, pengacara senior di Jawa Timur yang juga mengajar di Fakultas Hukum Unair ini.

Soehirman mengaku, sebagai penasihat hukum Puskopkar terkait gugatan perdata terhadap Reny atas tanah itu, kini pihaknya menunggu hasil putusan banding di Pengadilan Tinggi Jatim. Sebelumnya, Puskopkar didampingi pengacara lain menggugat Reny di Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun dikalahkan.

“Setelah mempelajari fakta hukumnya, saya berkeyakinan hakim akan tersentuh nuraninya untuk memutuskan seadiladil nya terhadap tanah yang dijadikan jaminan kredit BTN Rp 24 miliar oleh Puskopkar untuk biaya pembebasan kepada para petani itu. Saya akan semakin sedih kalau rakyat yang sudah banyak kehilangan tanah sekarang ini, susah mencari keadilan,” kata Soehirman, yang dalam usianya memasuki kepala 7 masih tetap bersemangat menjalankan profesi sebagai advokat ini. licom_09

Jokowi bukan tokoh-tokoh terbaik yang dapat memimpin operasi nasional pemberantasan korupsi.

“Pimpinan yang dilantik saat ini bukan yang bisa memperkuat KPK, kata Rizal belum lama ini.

Ruki, misalnya, dikenal jujur tapi tidak punya nyali dalam mengungkap kasuskasus korupsi besar. “Saya baru bisa angkat topi jika Ruki mengungkap kasus BLBI, Hambalang, dan lain lain,” kata mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan di era Presiden Abdurrahman Wahid ini.

Menurut hemat Rizal Ramli pengangkatan ketiga

Plt Komisioner KPK itu adalah solusi jalan tengah untuk menyenangkan semua pihak. Sementara yang sebetulnya diperlukan bangsa ini adalah upaya memperkuat KPK secara substansial.

Sekedar diketahui, kasus BLBI ini telah merugikan negara cukup fantastis yakni Rp138,4 triliun dari total dana yang dikucurkan sebanyak Rp144,5 triliun ke 48 bank umum nasional. Hal yang dipersoalkan adalah penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) yang dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2002 saat kepemim-

SDA...

Sambungan Halaman 1 SDA resmi ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyelenggaraan ibadah haji pada 2012-2013 di Kementerian Agama. Ia diduga telah menyalahgunakan wewenang sebagai menteri.

Pembantu mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu ditetapkan menjadi tersangka sejak 22 Mei 2014.

Atas perbuatannya, SDA disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 KUHPidana.

Demikian halnya dengan Sutan. Agar bisa menang seperti BG, Sutan memakai pengacara mantan ajudan Megawati itu. "Iya. Benar. Soal pe-

ngajuan praperadilan itu, kami akan mengadakan press conference khusus," kata Razman Arif Nasution, kuasa hukum Sutan Bhatoegana, Kamis (26/2).

Razman merupakan pengacara BG yang berhasil menggugat status tersangkanya melalui praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Berkat putusan hakim Sarpin Rizaldi, status tersangka Kepala Lemdikpol itu gugur. "Kemungkinan berkas gugatan akan dibawa ke PN Jaksel besok (hari ini, Red) lah," imbuh Razman.

Ketika ditanya mengenai apa alasan Sutan menunjuk dia sebagai pengacara, Razman hanya menjawab singkat. "Hahaha. Saya tidak tahu kalau itu," elak Razman.

Sementara itu, KPK mengaku siap menghadapi gugatan SDA dan Sutan Bhatoegana.

Iwan Fals...

Sambungan Halaman 1 sehingga produktif dalam menghasilkan karya.

Ia meminta Jokowi memenuhi semua janji yang pernah diungkapkannya pada masyarakat sebelum Pilpres.

“Saya cuma bilang bahwa bagaimana janji-janjinya presiden bisa terpenuhi dan memang butuh waktu, beli-

au antusias untuk selesaikan,” ujar Iwan usai bertemu presiden.

Iwan juga meminta presiden tidak mengecewakan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan.

“Saya titip pesan agar Pak Jokowi tidak mengece-

Tukang...

Sambungan Halaman 1 Seorang koresponden BBC yang menginvestigasi identitas asli John, mengungkap sepak terjang Emwazi menjadi salah seorang yang dipantau Badan Intelijen Inggris, MI5 sejak 2011.

Selama menetap di London Barat, Emwazi diketahui merupakan satu dari 13 anggota jaringan radikal di Inggris. Beberapa tahun belakangan, dia aktif dalam gerakan ekstrem di dalam dan luar Inggris.

Walau begitu, Kepolisian Inggris sampai saat ini belum mau membeberkan soal Emwazi yang warga Inggris itu. Kepolisian Inggris meminta agar media tidak ber-

spekulasi tanpa dasar yang pasti.

“Media agar tidak berspekulasi terkait investigasi yang tengah kami lakukan.

Sebab, hal itu penuh risiko,” jelas Kepala Kepolisian Antiteroris Inggris, Richard Walton, sebagaimana dikutip dari BBC, Kamis (26/2/2015).

“Masalah perkembangan dari hasil investigasi yang Kami lakukan, kami belum akan mengonfirmasi identitas siapa pun, atau memberi kabar terbaru,” kata Walton.

Tidak cuma BBC yang melansir identitas asli Jihadi John. Sejumlah media internasional juga membeberkan identitas John. CNN dan Wa-

Menhub...

Sambungan Halaman 1 “Lion Air ini gagal menjalankan kedua pasal itu. Berarti jelas sudah mereka melanggar UU Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan sanksinya Rusdi Kirana bisa dipenjarakan hingga lima tahun,” terang Bambang Haryo kepada Lensa Indonesia, Kamis 26/2/2015).

Dipaparkan Bambang Haryo, dalam UU konsumen, setiap konsumen berhak

mendapatkan barang ataupun jasa sesuai informasi dari pihak produsen. Jika hal tersebut tak bisa diakses, maka hal ini masuk dalam pelanggaran. Pihaknya juga berharap agar Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) segera menindaklanjuti pelanggaran itu.

Sedangkan merujuk pada Permenhub KM 25 Tahun 2008 Pasal 101, maka peme-

pinan Presiden Megawati.

Dalam penyelidikan BLBI, KPK sebenarnya sudah memeriksa sejumlah pejabat pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004 yaitu Menteri BUMN 2001-2004 Laksamana Sukardi, mantan Kepala BPPN I Putu Gede Ary Suta.

Kemudian mantan Menko Perekonomian pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004 Dorodjatun Kuntjoro Jakti, mantan Menko Perekonomian periode 2000-2001 Rizal Ramli, mantan Menkeu 1998-1999 Bambang Subiyanto, Menko Perekonomian 1999-2000 dan mantan Kepala Bappenas 2001-2004 Kwik Kian Gie. sab/ian/rol/arm KPKmerasa yakin akan menang. "Kami pada dasarnya menghormati proses praperadilan. Namun demikian, putusan praperadilan terkait penetapan tersangka bukan merupakan yurisprudensi," terang plt pimpinan KPK, Johan Budi, kemarin.

Johan menyadari, beberapa tersangka KPK mengajukan gugatan praperadilan karena terkena sindrom 'Sarpin Effect'. Tapi, pihak KPK yakin gugatan tersangka itu bisa dihadapi, terlebih Wakil Ketua KPK Zulkarnain menyebut bahwa putusan hakim merupakan kecelakaan hukum.

"Karena itu kami sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk menghadapi hal itu?," tandas Johan.

Berkas penyidikan Sutan sebenarnya sudah hampir selesai. Namun, karena pria yang kini mendekam di Rutan Salemba itu mengajukan gugatan, maka bisa jadi proses hukumnya akan molor. ded/ /mas

wakan harapan rakyat seperti yang dijanjikan saat kampanye,” kata pemilik nama Virgiawan Listianto ini.

Iwan mengaku salah satu tujuan kedatangannya bertemu presiden adalah untuk mengucapkan selamat setelah Jokowi resmi menjadi kepala negara. Jokowi, kata dia, baru dapat menerima kedatangannya setelah membuat janji sejak Desember lalu. sita shington Post, di antara media itu.

Di mata media internasional, John selama ini dikenal salah satu jagal manusia dari kelompok ISIS tersadis. Dia setiap muncul dalam aktivitas eksekusi menjagal korban, selalu memakai penutup kepala hingga wajah. Logat bicaranya pun mengesankan aksen Inggris fasih.

Sosok John akhirnya menjadi sasaran kecaman keras dunia. Lantaran pria berbadan tegap ini seperti ditetapkan ISIS bertugas sebagai penjagal sejumlah tawanan kelompok ISIS. Korban-korbannya diantaranya, Steven Sotloff, James Foley, David Haines, Alan Henning, Abdul-Rahman Kassig, dan dua orang warga Jepang, yaitu Kenji Goto dan Haruna Yukawa. lipen/licom rintah dalam hal ini Kemenhub bisa memberikan sanksi tegas atas pelanggaran pasal 36, yakni pencabutan ijin usaha. DPR RI, mendorong BPKN dan Kemenhub segera mengambil tindakan tegas terhadap Lion Air. “Kan sudah jelas pelanggarannya, maka Menhub wajib untuk mencabut ijin usaha Lion Air,” tukas politisi partai Gerindra ini. Sekarang kendali di tangan Menhub Ignatius Jonan, berani tidak ia mencabut ijin Lion Air? sarifa www.lensaindonesia.com

METROPOLIS

8 Edisi 76/02 - 08 Maret 2015

RENCANA PENYEGELAN PEMKOT SURABAYA KE MINIMARKET TAK BERIJIN

Alfamart Ancam PHK Semua Karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk tidak akan segan-segan melakukan PHK massal bila Pemkot Surabaya melaksanakan niatnya menutup seluruh minimarket di Surabaya.

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (pemilik jaringan minimarket Alfamart dan Alfamidi) menilai, langkah Pemkot Surabaya hendak menutup toko modern alias minimarket tak berijin, kurang tepat.

Pasalnya, keberadaan toko modern ini telah menyerap banyak sekali tenaga kerja.

General Manager (GM) Corporate Communication PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, Nur Rachman, meminta para stakeholder termasuk pemerintah, DPRD hingga masyarakat mendukung pengusaha di sektor padat karya seperti industri ritel, khususnya minimarket.

Sebab, industri ritel memberikan kontribusi positif yang riil, di antaranya penyerapan tenaga kerja. “Untuk pembukaan satu gerai minimarket saja minimal bisa membuka lapangan kerja bagi 8-10 orang,” katanya.

Nur Rahman mengklaim, kontribusi positif minimarket tak hanya di bidang ketenagakerjaan.

Minimarket telah melibatkan pelaku usaha kecil untuk menjadi pemasok melalui Home Brand Private Label Alfamart.

“Kami juga mendorong pelaku usaha kecil ntuk memanfaatkan space di seluruh halaman toko Alfamart dengan sistem sewa murah. Semua dilakukan karena kami ingin maju bersama pengusaha kecil,” dalihnya.

Lebih jauh Nur Rachman menambahkan, minimarket juga konsisten menjalankan pembinaan kepada pedagang kecil sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaaan. Pembinaan pedagang kecil dilakukan melalui dua cara, yakni memberikan pelatihan tentang manajemen ritel modern.

Pihaknya juga mengadakan program Outlet Binaan Alfamart (OBA). Ini merupakan program yang membina warung tradisional. Bentuknya, merenovasi tampilan warung agar lebih modern dan lebih nyaman. Lalu memberikan potongan harga khusus pada pedagang. “Sebagai investor lokal, industri ritel memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan ekonomi. Tak bisa dipungkiri, jika bisnis ritel ini ada, dan berkembang karena kebutuhan,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang sumber di

Surabaya Dijadikan Kota Percontohan Bagi Belanda

Rob Swartbol mengamati sovenir lambang Kota Surabaya saat ditemui Walikota Tri Rismaharini.

SEMAKIN pesatnya perkembangan Surabaya, mendapat perhatian negara lain termasuk Belanda. Kamis (26/ 2/2015), Duta Besar (Dubes) Belanda untuk Indonesia HE Rob Swartbol berkunjung ke balai kota Surabaya bersama Konsul Kehormatan Sylvia Pangkey dan Atase Ekonomi Hayo Provokluit untuk mengunjungi Walikota Surabaya, Tri Rismaharini.

Rob Swartbol sangat kagum dengan kebersihan serta hijaunya Surabaya. Kondisi Surabaya dinilai lebih baik daripada ibukota Jakarta.

Tak hanya itu, Dubes Belanda juga memuji walikota dengan beberapa penghargaan yang sudah diraih selama memimpin Kota Pahlawan ini.

Dalam pertemuan dengan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, Rob Swartbol mena-

warkan beberapa kerjasama pengelolaan air limbah, serta pemanfaatan sampah menjadi energi alternatif.

Menanggapi hal itu, Tri Rismaharini menjelaskan Surabaya telah melakukan hal itu sejak dua tahun lalu. Walikota perempuan pertama di Surabaya ini menjelaskan Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia yang menjadi kota percontohan. Ibu kota provinsi Jawa Timur ini telah memanfaatkan sampah menjadi energi alternatif bekerjasama dengan Jepang.

“Sampah di Surabaya juga didaur ulang menjadi sesuatu yang bernilai. Di kampungkampung juga sudah ada bank sampah yang telah melaksanakan prosedur pemilahan.

Sampah organik kami kelola menjadi kompos untuk digunakan memupuk tanaman

di taman kota,” terangnya.

Tri Rismaharini menambahkan, saat ini yang menjadi perhatian utama adalah pembangunan transportasi massal berupa trem dan monorel. Dikatakan walikota terbaik ketiga versi world mayor prize (WMP) ini, bahwa pembangunan trem akan dimulai tahun ini.

Menanggapi rencana tersebut, Rob Swartbol menawarkan kerjasama pengadaan rel. Rel ini terbuat dari baja pilihan, ada dua perusahaan di Belanda yang sanggup menjalankan kerjasama ini.

Selain itu, persoalan drainase kota tak luput menjadi pembahasan. Dubes Belanda itu ingin menawarkan kerjasama di bidang pengerukan saluran air di Surabaya. Termasuk untuk mengatasi persoalan banjir Kali Lamong.

“Persoalan banjir masih menjadi persoalan utama kotakota besar di Indonesia. Termasuk ibukota Jakarta, banjir menjadi PR utama yang harus segera diselesaikan,” tukas Rob Swartbol.

Tri Rismaharini menyambut baik inisiatif pemerintah Belanda tersebut. Namun dia menjelaskan bahwa persoalan Kali Lamong sejatinya bukan merupakan tanggung jawab Pemkot Surabaya sepenuhnya, melainkan pemerintah pusat. iwan

Komisi C Minta Pemkot Serius Tangani Banjir KOMISI C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya meminta Pemeintah Kota (Pemkot) Surabaya agar serius menangani persoalan banjir yang terjadi di sejumlah kelurahan di Kecamatan Pakal akibat luapan Sungai Kali Lamong.

“Kami akan memanggil pihak-pihak terkait untuk membahas ini,” kata Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifudin Zuhri.

Menurut dia, pihaknya mengamati pemkot kurang maksimal dalam mengantisipasi banjir yang terjadi di perbatasan Surabaya dengan Gresik setiap tahunnya.

Mestinya, lanjut dia, pemkot bisa berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Gresik sekaligus Pemerintahan Provinsi Jatim. “Selama ini tidak tampak apa yang sudah dilakukan pemkot. Padahal APBD Surabaya cukup besar untuk mengatasi hal itu,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha mengatakan Pemkot Surabaya mestinya mencontoh Pemerintah Kabupaten Gresik yang berhasil mendapatkan proyek pembangunan tanggul dengan dana APBN di sepanjang sungai Lamong.

“Selama ini Pemkot Surabaya hanya memperhatikan beberapa wilayah di Kota Surabaya, utamanya pusat kota, sementara untuk bagian barat terkesan kurang mendapat perhatikan,” katanya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya menyarankan agar Pemkot Surabaya berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai (BBPWS) agar mendapat bantuan pembuatan tanggul.

“Jangan hanya menunggu anggaran dari APBD, karena kemungkinan itu tipis, harusnya Pemkot Surabaya bisa menggandeng BBPWS sehingga bisa di bantu oleh pusat www.lensaindonesia.com

Syaifudin Zuhri

dengan anggaran APBN, masalahnya dana yang dibutuhkan sangat besar,” katanya.

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan upaya antisipasi banjir dengan menambah empat rumah pompa di sejumlah wilayah yaitu di Gunung Anyar, Ikan Mungsing, Kali Bokor, dan Kalidami.

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Erna Purnawati, di Surabaya, Senin, mengatakan rumah pompa tersebut diharapkan bisa cepat mengalihkan genangan air apabila terjadi banjir.

“Pembangunan rumah pompa itu merupakan salah satu program pengendalian banjir. Setiap tahunnya memang kita selalu menambah jumlah pompa, empat ini diharapkan menjadi solusi agar warga di kawasan tersebut tidak sampai tergenang banjir lagi,” katanya. adv/wan

lingkungan Alfamart mengungkapkan, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk tidak akan segan-segan melakukan PHK massal bila Pemkot Surabaya melaksanakan niatnya menutup seluruh minimarket di Surabaya.

Sejauh ini, perusahaan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi semua persyaratan perijinan yang diminta Pemkot Surabaya. Sayangnya, selalu saja ada hambatan. “Kami sudah berinvestasi miliaran untuk membangun satu gerai minimarket.

Tidak mungkinlah kami menghambat usaha kami sendiri hanya karena perijinan,” kata sumber yang mewanti-wanti namanya tidak disebut.

Sumber itu menambahkan, dalam satu minimarket setidaknya ada 15 karyawan. Mereka bekerja secara bergiliran berdasarkan shift. Sedangkan di Surabaya terdapat 667 minimarket yang tidak mengantongi Ijin Usaha Toko Modern (IUTM). Dengan 15 karyawan per gerai, maka jumlah total karyawan minimarket se-Surabaya menyentuh angka 10.000 orang.

Jumlah total gerai yang masuk jaringan Alfamart 270 lebih. Jika tiap gerai mempekerjakan 15 karyawan, maka total karyawan Alfamart mencapai 4.000 orang lebih. “Jika minimarket ditutup, silahkan saja, tapi kami akan PHK semua karyawan. Nggak tahu kalau jaringan minimarket yang lain, apakah mengambil sikap yang sama dengan kami atau tidak,” jelasnya.

Sementara itu Asisten II Bidang Pembangunan Pemkot Surabaya M Taswin mengaku, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan diri untuk melakukan penutupan seluruh toko modern di Surabaya. Sebab, semua toko modern ini tak berijin. Dalam dua minggu ini, pihaknya sedang melakukan segala macam perangkat yang dibutuhkan untuk penutupan itu.

Namun dia menegaskan, penutupan

ini hanya bersifat sementara. Ketika minimarket yang bersangkutan perijinannya sudah lengkap, baru bisa beroperasi kembali. “Gol-nya pasti akan

kami tertibkan. Mudah-mudahan dalam satu atau dua minggu ke depan sudah persiapan sudah klir dan kami bisa iwan langsung tertibkan,” terangnya.

NASIONAL Edisi 76/02 - 08 Maret 2015

Jokowi Kembali Lirik Mobil Esemka, Siap Produksi Massal MOBIL karya anak SMK yang pernah menggemparkan Indonesia, Esemka, akhirnya dilirik kembali oleh Presiden Joko Widodo. Rencananya, mobil tersebut akan dimanfaatkan sebagai angkutan pertanian dan pedesaan.

Hal tersebut diungkap oleh Menteri Perindustrian (Menperin)Saleh Husin usai rapat terbatas dengan presi-

den, Rabu malam. Menurutnya, mobil Esemka kemungkinan besar akan diarahkan sebagai mobil angkutan pertanian dan pedesaan.

“Kami membicarakan masalah angkutan pertanian, pedesaan, itu yang kita siapkan dan akan kita produksi sendiri. Salah satu yang sangat siap ya Esemka. Targetnya secepatnya,” katanya.

Saat ini, yang paling siap adalah memproduksi kembali mobil Esemka yang merupakan karya anak bangsa.

“Esemka itu kalau bisa memproduksi sendiri kan sangat bagus untuk putra-putri Indonesia sendiri,” katanya.

Namun ia belum memastikan kapan hal itu terealisasi.

Untuk langkah ke depan, akan dilakukan kajian teknis dan

detail pelaksanaan untuk membuat road map bagi angkutan perkebunan, pertambangan, dan pedesaan yang diharapkan bisa dipasok dari dalam negeri sendiri.

“Tadi Dirut Esemka sudah mengatakan mereka sanggup, mereka bisa,” katanya.

Presiden Joko Widodo sendiri sempat jadi “brand ambassador” mobil Esemka

ini dan sempat menyatakan layak jadi mobil nasional.

Kemunculan Jokowi mendukung Esemka seolah jadi “vote getter” Jokowi dalam Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Namun, usai terpilih jadi gubernur Jokowi dituduh melupakan dan sengaja mendompleng nama Esemka untuk kepentingan sita/ans kampanyenya.

Saat masih menjabat Wali Kota Solo, Jokowi kerap menaiki Esemka sebagai mobil dinasnya.

DPRD DKI AKHIRNYA KOMPAK SAHKAN HAK ANGKET

AHOK SIAP DIPENJARA BERJAMAAH Ahok menolak anggaran siluman masuk APBD DKI Jakarta 2015. Dia siap jika dipenjara asal ‘berjamaah’.

HAK angket untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akhirnya resmi disahkan oleh DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/2/2015). Seluruh fraksi di DPRD yang berjumlah 10 menyetujui secara bulat usul hak angket tersebut.

Usulan hak angket itu ditandatangani oleh 106 anggota DPRD. Sebanyak 91 dari

106 anggota dinyatakan hadir dalam paripurna itu. “Dengan ini menyatakan usulan hak angket terhadap Gubernur DKI disetujui,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam Sidang Paripurna.

Seluruh pimpinan DPRD hadir lengkap dalam paripurna tersebut, membuktikan ucapan Prasetyo bahwa saat ini Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat di DPRD Jakarta telah lebur jadi satu demi mengegolkan hak angket untuk Ahok terkait APBD Jakarta 2015 yang mereka nilai tak sesuai prosedur.

Fraksi-fraksi juga sudah menyampaikan pandangannya. Semua fraksi menyatakan setuju hak angket. “Dengan mengucapbismillah, Fraksi PDIP bulat meyetujui hak angket,” kata Gembong Warsono dari Fraksi PDIP yang selama ini merupakan penyokong utama Ahok di DPRD. Fraksi Demokrat, Golkar, Nasdem, PAN dan PPP juga menyetujui usulan hak angket.

Mereka juga secara khusus menyoroti perilaku Ahok. “Sikap arogan, angkuh, sombong, dan tak mengenal sopan

santun selalu ditunjukkan Gubernur di hadapan publik. Gubernur juga selalu melecehkan anggota legislatif. Oleh karena itu seluruh fraksi secara bulat menyetujui hak angket,” kata Ahmad Nawawi mewakili Fraksi Demokrat dan PAN. PKB yang semula tak sepakat dengan hak angket pun akhirnya berubah haluan. “Setelah proses dinamika politik, kami punya tujuan sama, yaitu Jakarta berubah lebih baik. Demi tekad ini, di titik-titik terakhir PKB secara bulat menyatakan lanjutkan hak angket,” kata Muarif dari PKB. Hak angket diajukan karena Ahok dianggap melakukan pelanggaran serius menyerahkan APBD 2015 tanpa persetujuan DPRD. Wacana hak angket menyeruak ketika Ahok menuding DPRD Jakarta memaksa memasukkan dana fiktif di APBD Jakarta sebesar Rp 8,8 triliun.

Sebelumnya Ahok menyatakan siap menunggu hak angket DPRD DKI dan membuat perhitungan siapa yang akan berada di balik jeruji besi dalam kisruh APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2015.

“Saya tunggu angket dulu, kan belum angket nih. Suruh angket dulu dong, biar saya juga angketin dia juga, kan seru kan, sama-sama angketin kan, seru begitu loh.

Kita tinggal hitung-hitungan saja, apa saya masuk penjara atau anggota DPRD masuk penjara,” tantang Ahok itu di Balai Kota,

Kamis (26/2/2015).

Dia menganggap bagus jika harus masuk penjara secara bersama-sama.

Mantan Bupati Belitung Timur ini, saat menjadi anggota DPRD dan DPR RI, sering mendengar kalimat dari oknum DPRD berbicara tentang masuk penjara “berjamaah”.

“Tidak apa-apa masuk penjara, yang penting ‘berjamaah’, rame-rame, katanya.

Kalau sendiri-sendiri jangan, makanya mesti kompak, katanya begitu,” ucap Basuki.

Ahok memilih dimakzulkan DPRD, dibanding dana siluman senilai Rp 12,1 triliun masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015.

“Saya rela berhenti pun, asal Rp 12,1 triliun tidak masuk ke APBD. Bagi saya, itu pencurian tidak pantas,” ujar Ahok.

Eks bupati Belitung Timur ini mengaku tak rela anggaran misterius tersebut digunakan untuk tujuan yang tak tepat sasaran, dengan alasan, “Kita butuh rusun lebih banyak karena masih banyak orang susah dan 48% sekolah di DKI masih buruk bangunannya.”

Ahok pun meyakini, seandainya dana siluman tersebut disetujuinya, maka dirinya tidak akan kembali bermasalah dengan politikus Kebon Sirih dan APBD DKI sudah dapat dicairkan untuk membiayai sejumlah program.

“Sebetulnya, saya dan DPRD enggak ada masalah kok, selama saya mau terima usulan Rp 12,1 triliun dan mau memasukkan ke dalam APBD. Cuma, hati nurani saya yang enggak enak,” ungkap dia.

Mengingat anggaran misterius yang berasal dari pemotongan 10-15% seluruh item di APBD 2015 senilai Rp73,08 triliun tersebut dipakai untuk membeli uninterruptible power supply (UPS), Ahok pun menolaknya.

Terlebih Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan No. 35 PUUXI Tahun 2013 tentang pembahasan APBD pasca-putusan MK dan penghematan serta permohonan anggaran belanja. “Saya kira, orang DKI bisa menilai lah,” kata mantan politikus Golkar dan Gerindra ini.

Meski DPRD DKI sudah mengesahkan hak angket, namun Ahok seperti tidak memusingkan hal itu. Bahkan dia tidak main-main dengan ancamannya untuk mengadukan oknum DPRD ke aparat penegak hukum terkait ‘main-main’ anggaran di APBD. Ahok pun membeberkan dugaan mark up anggaran tahun 2014. Misalnya, untuk pengadaan uninterruptible power supply (UPS) ke sejumlah sekolah menengah atas (SMA) dan kejuruan (SMK) di wilayah Jakarta Barat (Jakbar) dan Jakarta Pusat (Jakpus). fatah_sidik

BERIKUT DATA MARK UP TAHUN 2014 UNTUK PENGADAAN UPS YANG DIBEBER AHOK: A. SUDIN DIKTI JAKBAR

B. SUDIN DIKMEN JAKPUS

1. PT Vito Mandiri pada SMK 45 2. Wiyata Agri Satwa SMKN 42 3. PT Dinamika Airufindo Persada SMKN 35 4. PT Debitindo SMKN 17 5. PT Hamparan Anugerah Sentosa SMKN 13 6. Lumban Ambar Berbakti SMKN 11 7. CV Air Putih SMKN 9 8. Bentina Agung SMAN 112 9. CV Padang SMAN 101 10. PT Multi Langgeng SMAN 96 11. CV Artha Prima Indah SMAN 94 12. PT Tinada Kuta Dairi SMAN 85 13. PT Tavia Belva SMAN 84 14. PT Greace Solusindo SMAN 78 15. PT Astrasea Pasirindo SMAN 65 16. PT Elisa Mitra Inovatif SMAN 57 17. CV Wisanggeni SMAN 56 18. CV Tunjang Langit SMAN 33 19. PT Paramitra Multi Prakasa SMAN 23 20. CV Parameswara SMAN 19 21. PT Aurel Duta Sarana SMAN 17 22. CV Anugrah Mandiri Jaya SMAN 16 23. PT Barkanatas Dharma SMAN 2 24. Anugrah Cipta Karya SMKN 60 25. CV Bukit Terpadu Utama SMKN 53

Rp 5.822.608.000 Rp 5.833.448.500 Rp 5.832.750.000 Rp 5.831.408.000 Rp 5.831.408.000 Rp 5.794. 822.000 Rp 5.830.044.000 Rp 5.831.760.000 Rp 5.831.760.000 Rp 5.833.410.000 Rp 5.832.035.000 Rp 5.830.880.000 Rp 5.833.520.000 Rp 5.826.810.000 Rp 5.833.311.000 Rp 5.830.858.000 Rp 5.829.967.000 Rp 5.832.618.000 Rp 5.834.290.000 Rp 5.832.200.000 Rp 5.832.805.000 Rp 5.831.034.000 Rp 5.837.337.550 Rp 5.833.300.000 Rp 5.833.289.000

1. CV Bintang Mulia Wisesa SMAN 27 2. CV Sinar Bunbunan SMAN 25 3. CV Widya Karya SMAN 24 4. PT Viento Lavende SMAN 20 5. PT Frislianmar Masyur Mandiri SMAN 10 6. Mitra Jaya Perkasa Abadi SMAN 7 7. CV Wisanggeni SMAN 5 8. PT Aurel Duta Sarana SMAN 4 9. CV Parameswara SMAN 1 10. CV Air Putih SMKN 44 11. PT Barkanatas Dharma SMKN 16 12. PT Dearma Pindo SMKN 14 13. CV Permata Padi Purnama SMKN 3 14. PT Hamparan Anugerah Sentosa SMKN 39 15. CV Padang SMKN 1 16. PT Manggala Apulindo SMKN 34 17. PT Karunia Lautan Semesta Alam SMKN 31 18. CV Tunjang Langit SMKN 27 19. PT Putri Tonggi Mandiri SMKN 21 senilai 20. PT Putri Tonggi Mandiri SMKN 19 21. CV Anugerah Indah Mahakarya SMAN 77 22. PT Ladita Berdua Karya SMAN 68 23. PT Astrasea Pasirindo SMAN 35 24. PT Berlian Kencana Sejahtera SMAN 30

TOTAL RP 145.763.712.050

Kongres PAN Ibarat SBY versus Amien PERTARUNGAN Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan dalam Kongres PAN diibaratkan pertarungan antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Amien Rais. Kedua kandidat merupakan besan dari masing-masing tokoh Indonesia tersebut.

Hal itu diungkap peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes.

“Tinggal siapa dari dua kekuatan besar ini, apakah Pak SBY atau Pak Amien Rais yang menang,” katanya di Jakarta, Kamis (26/2/2015).

Hatta Rajasa adalah besan dari SBY. Sedangkan Zulkifli Hasan adalah besan dari Amien Rais.

Ia melanjutkan hasil survey di tingkat pimpinan PAN di 26 provinsi, dua kandidat samasama memperoleh dukungan dari 13 provinsi.

Tapi di tingkat kabupaten/kota, dari 484 suara sebanyak 42,27 persen mendukung Hatta Rajasa.

Sedangkan Zulkifli Hasan hanya didukung 38,64 persen pimpinan DPD kabupaten/kota. Sisanya memilih nama lain.

“Tapi ini masih hasil sementara, karena masih tersisa dua tiga hari. Kalau ada badai kuat, bisa berubah,” kata Arya.

Politikus PAN, Supardji Ahmad yang mendukung Zulkifli Hasan tak mau terpengaruh dengan hasil survey ini. Menurutnya, situasi kongres masih dinamis dan bisa berubah. “Akan ada situasi yang dinamis, jelang pemilihan 1 Maret,” ka sita tanya. www.lensaindonesia.com

Rp 5.831.375.000 Rp 5.819.484.000 Rp 5.825.380.000 Rp 5.834.950.000 Rp 5.832.530.000 Rp 5.837.832.000 Rp 5.829.967.000 Rp 5.832.805.000 Rp 5.832.200.000 Rp 5.830.044.000 Rp 5.837.337.550 Rp 5.839.174.000 Rp 5.830.000.000 Rp 5.831.408.000 Rp 5.831.760.000 Rp 5.833.960.000 Rp 5.835.170.000 Rp 5.832.618.000 Rp 5.832.530.000 Rp 5.834.510.000 Rp 5.832.827.000 Rp 5.833.058.000 Rp 5.833.311.000 Rp 5.831.870.000

TOTAL RP 139.976.100.550

Harry Tanoe Melawan Hukum, Terancam Pidana Penggelapan

Arbiter BANI Ceroboh Tangani Sengketa PT CTPI Tutut Harry Tanoe dianggap menyembunyikan dokumen penting setelah putusan BANI diambil dan ditemukan dokumen yang bersifat menentukan.

DIREKTUR Eksekutive Pusat Kajian Informasi Publik (PKIP), Sony Tanadi, SE, MBA, mengatakan, tidak sedikit hasil putusan sengketa bisnis di Indonesia yang dibawah pihak yang berperkara ke Badan Arbitrasi National Indonesia (BANI) berakhir dibatalkan oleh Pengadilan, akibat adanya gugatan permohonan pembatalan putusan BANI oleh pihak yang dikalahkan.

“Dari banyak Kasus di BANI yang dibatalkan Pengadilan, lebih banyak karena adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan pihak yang dimenangkan oleh arbiter BANI,” kata Soly dalm keterangan persnya kepada Lensa Indonesia, Rabu (25/2/15).

“Para arbiter tidak memperhatikan adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum serta tidak

adanya niat baik atau diabaikan begitu saja. Dan saat diperiksa oleh Pengadilan dengan adanya permohonan pembatalan Putusan penetapan Hasil Putusan Arbiter oleh hakim ditemukan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum,” tambah Sony.

Sony mengungkapkan, begitu juga dengan sengketa Kepemilikan PT CTPI antara Siti Hardiyanti Rukmana Melawan PT Berkah Karya Bersama yang dimiliki Harry Tanoe. Yang diajukan ke BANI oleh pihak Harry Tanoe setelah adanya Putusan PK Mahkamah Agung (MA) dengan Putusan Peninjauan kembali (PK) itu bernomor 238 PK/PDT/2014 dan diketuk pada 29 Oktober 2014.

Isi putusan PK, menurutnya, menguatkan putusan Kasasi dengan No. 862 K/Pdt/2013 (“Putusan MA”) dengan Mem-

Hary Tanoesoedibjo

batalkan dan menyatakan tidak sah keputusan RUPSLB yang digelar PT Berkah Karya Bersama dalam mengakuisi 75 saham Siti Hardiyanti Rukmana di PT CTPI dan Menghukum PT Berkah Karya Bersama untuk mengembalikan keadaan CTPI seperti keadaan semula sebelum RUPSLB dimana 100 persen Saham dimiliki oleh Siti Hardiyanti Rukmana.

“Jika memperhatikan Kasus Sengketa Kepemilikan PT CTPI, walau tuntutan pihak Harry Ta-

noe terhadap Siti Hardiyanti Rukmana dalam Putusan BANI dikabulkan oleh arbiter dengan mewajibkan Pihak Siti Hardiyanti Rukmana membayar Rp510 milyar dan 75 person Saham PT CTPI dimiliki pihak Harry Tanoe,” jelasnya.

Kemungkinan besar, lanjutnya, permohonan pihak Siti Hardiyanti untuk membatalkan Putusan BANI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan dikabulkan oleh Hakim. “Sebab, unsur Perbuatan Melawan Hukum

yang dilakukan Pihak Harry Tanoe terbukti secara Sah dan meyakinkan pada Putusan PK Mahkamah Agung dengan memindahkan Saham PT CTPI secara Melawan Hukum.”

Selain itu, katanya lagi, pihak Harry Tanoe bisa dianggap menyembunyikan dokumen penting setelah putusan BANI diambil dan ditemukan dokumen yang bersifat menentukan. Yaitu, Putusan PK Mahkamah Agung dan Putusan BANI bisa dianggap diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa dengan mengambil alih 75 Saham PT CTPI Dengan Melawan Hukum.

Selain bisa dibatalkannya Putusan BANI oleh Hakim Pengadilan, menurut pimpinan PKIP ini, Harry Tanoe jika tidak mengembalikan 75 person saham Siti Hardiyanti Rukmana di PT CTPI. Harry Tanoe juga terancam dipidanakan dengan tuduhan pengelapan Saham PT CTPI milik Siti Hardiyanti Rukmana. licom

JAKARTA RAYA

10 Edisi 76/02 - 08 Maret 2015

MenPAN-RB Surati Ahok, Gubernur Ngotot Tak Ubah Sistem

Gaji PNS Pemprov DKI Sudah Sesuai ‘Kodrat’ GUBERNUR DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok, membenarkan bila Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi, melayangkan surat kepadanya terkait tingginya gaji aparatur Pemprov DKI Jakarta.

“Iya. Artinya gaji aparatur Pemprov DKI dianggap menyalahi komponen-komponen yang umum untuk sebuah gaji PNS (pegawai negeri sipil),” ujar Ahok, sapaan karibnya di Balaikota, Rabu (25/2/2015).

Namun Ahok enggan mem-

MenPAN-RB, Yuddi Chrisnandi menyurati GUbernur DKI Jakarta, Ahok.

persoalkannya dan justru mengkritisi balik kebijakan Kemenpan RB, dimana banyak pejabat eselon I yang menjadi direktur jenderal

PPP DKI Jakarta Kubu Romi Tetapkan Formatur Kepengurusan DPW MUSYAWARAH Wilayah (Muswil) VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta pro Muktamar Surabaya–Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy (Romi)– yang mendukung KIH (Koalisi Indonesia Hebat) pengusung Jokowi-JK, menetapkan Abdul Aziz sebagai ketua formatur dan diamanatkan paling lama 14 hari pasca diputuskan untuk menyusun pengurus DPW periode 2015-2020.

Selain pemilihan formatur, Aziz mengatakan, forum tertinggi di tingkat provinsi tersebut memutuskan beberapa hal yang wajib dipatuhi seluruh kader dan simpatisan PPP. Misalnya, mengevaluasi kinerja kepengurusan DPW sebelumnya.

“Mengkaji dan merumuskan kebijakan menyangkut berbagai persoalan yang dihadapi PPP DKI. Dalam muswil, juga dilakukan pembentukan kepengurusan PPP, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP,” ujarnya di Jakarta, Rabu (25/2/2015).

Kemudian, aku Aziz, dirinya akan berupaya melakukan berbagai terobosan, agar memenangi pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI 2017 dan pemilihan legislatif (pileg) 2019 mendatang. Dia mencontohkan dengan penataan dan peremajaan struktur hingga tingkat ranting.

“Itu semua dengan memperhatikan aspek sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan, kearifan lokal, dan kebijakan partai menuju modernisasi PPP,” jelasnya.

Eks sekretaris DPW PPP DKI ini pun kemudian mengajak seluruh kader hingga simpatisan bersatu dan menjaga soliditas guna membesarkan partai.

“Sehingga, bisa memperjuangkan kepentingan umat dan masyarakat luas serta mendorong lahirnya kebijakan yang pro umat dan pro rakyat.”

Terpisah, Ketua DPW PPP DKI pro Muktamar Jakarta, Abraham Lunggana, enggan memusingkan keputusan muswil tersebut.

Dalihnya, tak memiliki kekuatan hukum dan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan pihaknya.

“Jadi, biarin saja mereka gelar muswil.

Itu pepesan kosong. Kan PTUN mengabulkan gugatan Pak Djan Faridz,” cetus Haji Lulung, sapaan karibnya.

Dia pun balik menantang Ketua Umum DPP PPP versi Muktamar Surabaya, M Romahurmuziy (Romi) untuk mendepaknya dari pimpinan DPRD DKI, apabila menolak bergabung. “Kalau berani, silah fatah_sidik kan.”

HASIL MUSWIL VIII PPP DKI PRO MUKTAMAR SURABAYA

bergaji Rp 200-300 juta. “Itu kok boleh?” serunya.

Ahok menerangkan, tingginya gaji PNS di Jakarta dibanding provinsi lain sudah

berlangsung lama dan sudah sesuai ‘kodrat’. Namun, tidak memakai anggaran pendapat dan belanja negara (APBN), khususnya dari alokasi dana anggaran umum (DAU).

“Sekarang anda pilih mana, Anda tidak boleh kasih gaji resmi, tapi ‘hujan’ enggak merata?” tanya mantan politikus Golkar dan Gerindra itu.

Ahok pun mengingatkan, penerapan gaji di Jakarta memiliki prosedur ketat di bawah tim pengendali teknis.

Sehingga, berbagai honorarium yang jumlahnya di atas 30 persen sudah tak berlaku. Tetapi, diganti dengan tunjangan kinerja daerah (TKD) dina-

mis yang nilainya paling tinggi 24 persen.

“Kenapa 24 persen? Itu kan bukan ‘hujan’ merata, tapi ‘mendung’ merata. ‘Hujan’ tergantung Anda kerja. Kalau dulu kan ‘hujan’ enggak merata. Jadi, harusnya dasar perhitungannya uang dan kasus itu sudah dari dulu ditegur,” bebernya.

Ahok mengaku heran dengan sikap MenPAN-RB, Yuddi Chrisnandi, melalui surat tersebut. Pasalnya, beberapa waktu lalu saat menemuinya di Balaikota, sepakat dengan kebijakan TKD dinamis yang efektif berlaku sejak awal 2015. “Makanya, aku juga

Pekerja menggunakan alat berat untuk menyelesaikan perbaikan jalan rusak di kawasan Samsat Barat, Daan Mogot, Jakarta Barat.

Dinas Bina Marga DKI Utang Duit Kontraktor Dinas PU Bina Marga DKI melanggar peraturan sebab berutang pada pihak swasta untuk pelaksanaan proyek perbaikan sejumlah ruas jalan. Ini berpotensi korupsi. terutama kontraktor sebelum APBD disahkan adalah hal yang dilarang dan jangan sampai terjadi pelanggaran ketentuan pelelangan,” ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Senin (23/02/2015).

Pernyataan serupa juga dilayangkan Anggota Komisi D DPRD DKI lainnya, Syahrial.

Alasannya, tak ada ketentuan yang memperbolehkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) berutang dengan pihak swasta.

Apabila kebijakan tersebut diambil tanpa sepengetahuan Gubernur DKI, menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, maka kepala dinas harus dipanggil.

“Tapi kalau gubernur tahu, justru makin salah, karena kan melanggar aturan. Karena kan memang ada prosedurnya. Itu patut diperiksa,” tegasnya.

Sementara Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menyatakan, Dinas PU Bina Marga DKI Jakarta telah melawan konstitusi,

hilangkan gratifikasi.

“Kalau bicara korupsi, ada corruption by need dan corruption by greed. Orang korupsi bukan cuma karena ada kebutuhan, tapi juga ada keserakahan. Jadi, bisa saja,” ucapnya.

Meski kebijakan tersebut dapat meredam korupsi, namun Ade mengingatkan, agar Pemprov DKI tak berleha-leha. Dia pun menyarankan dengan membentuk sebuah unit yang dilengkapi petunjuk pelaksanaan (juklak) dan teknis (juknis). “Supaya ketika ada gratifikasi, orang bisa lapor atau antisipasi itu.” fatah_sidik

JPS Desak BPKP dan Inspektorat Audit Dana Hibah Pemprov DKI Jakarta

Proyek Dikerjakan Tanpa Lelang, Berpotensi Korupsi

DINAS Bina Marga DKI berhutang ke pihak swasta untuk memperbaiki sejumlah jalan di Ibukota yang rusak akibat banjir beberapa waktu lalu. Kebijakan tersebut diambil menyusul anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015 yang berpolemik, sehingga belum bisa dicairkan.

APBD DKI 2015 bermasalah lantaran, bagi dewan, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tak menyerahkan anggaran hasil pembahasan dan pengesahan DPRD ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Akibatnya, politikus Kebon Sirih menggulirkan hak angket.

Komisi D DPRD DKI Jakarta menuding Dinas PU Bina Marga DKI melanggar peraturan sebab berutang pada pihak swasta untuk pelaksanaan proyek perbaikan sejumlah ruas jalan.

Anggota Komisi D Prabowo Soenirman mengungkapkan, biaya perbaikan ruas jalan tersebut didapat dari kontraktor.

“Berhutang kepada swasta

enggak ngerti. Orang politik begitu, beda mulut beda di hati,” sindirnya.

Menyikapi surat MenPAN-RB, Yuddy Chrisnandi, tersebut, Pemprov DKI akan membalasnya dan memastikan tidak akan merubah sistem yang telah diterapkan.

“Yang menentukan kan Mendagri, kami enggak pakai DAU,” dalihnya.

Terpisah, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan mengisyaratkan dukungannya terhadap kebijakan Pemprov DKI yang memberikan gaji dan TKD besar kepada aparaturnya.

Alasannya, berpotensi meng-

lantaran berutang ke pihak swasta. “Prinsipnya, utang bisa dilakukan, bila keuangan daerah bangkrut. Tetapi, ini kan tidak,” kata Uchok di Jakarta, Selasa (24/ 02/2015).

Uchok menerangkan, kebijakan Dinas Bina Merga tersebut menabrak Peraturan Pemerintah (PP) No. 54/2005 dan PP No. 30/ 2011 tentang Pinjaman Daerah.

Dan sesuai kedua peraturan itu, yang merupakan turunan dari UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kata Uchok mengingatkan, juga mengharuskan mendapat persetujuan DPRD dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Jika tidak, itu ilegal dan melanggar hukum pidana,” tegasnya.

“Ini juga berpotensi terjadinya tindakan korupsi, karena menjalankan proyek tanpa lelang.

Makanya, pemprov harus transparan pemprov terkait masalah itu,” pungkas eks aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tersebut. fatah_sidik

DIREKTUR Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), Mohammad Syaiful Jihad mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) DKI Jakarta untuk mengaudit penggunaan dana hibah Pemprov DKI tahun 2014.

Syaiful menerangkan, audit tersebut harus dilakukan, agar mengetahui, apakah pengelolaan dana hibah itu tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Apalagi, BPKP pernah berjanji akan memantau penyaluran dana hibah dalam APBD DKI Jakarta 2014 yang mencapai Rp5 triliun,” ujarnya di Jakarta, Jumat (20/02/ 2015).

Kata Syaiful, audit itu harus dilakukan karena sesuai instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 32/2011, di mana penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material

terhadap penggunaannya.

“Jadi penerima dana hibah menjadi objek pemeriksaan dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengelolaan dan pertanggungjawabannya,” beber dia.

Sebelumnya, Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Lasro Marbun menerangkan, BPK bersama pihaknya sedang mengaudit laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan kegiatan pemprov di 2014 guna menguji ketepatan dalam penggunaan anggaran segenap aparatur serta mengetahui sejauh mana anggaran digunakan, sehingga transparan dan tetap pada koridor pelayanan publik.

Audit yang dilakukan 106 anggota BPKP DKI dan inspektorat tersebut dijadwalkan berlangsung selama 75 hari dengan mencakup seluruh satuan kerja perangkat fatah_sidik daerah (SKPD).

BERIKUT DANA HIBAH YANG DISALURKAN PEMPROV DKI KEPADA SEJUMLAH PIHAK ADALAH: 1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta Rp. 300,12 miliar (2014) dan Rp. 239,51 miliar (2015).

2. Dewan Riset Daerah (DRD) DKI Jakarta Rp. 3,5 miliar (2014) dan Rp. 4,5 miliar (2015).

3. Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta Rp. 21,44 miliar (2014) dan Rp. 10 miliar (2015).

4. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) DKI Jakarta Rp. 19,21 miliar (2014) dan Rp. 17,48 miliar (2015).

5. Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI Jakarta Rp. 10,1 miliar (2014) dan Rp. 11 miliar (2015).

6. Pemkab Bogor Rp. 12,3 miliar (2014) dan Rp. 67,4 miliar (2015).

7. Pemkot Tangerang Rp. 2 miliar (2014) dan Rp. 100 miliar (2015).

8. Pemkot Bekasi Rp. 3 miliar (2014) dan Rp. 98,14 miliar (2015).

9. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta Rp. 3,5 miliar (2014) dan Rp. 4 miliar (2015).

10. Badan Cendana Bakti Jaya Rp. 3,6 miliar (2014) dan Rp. 4,56 miliar (2015).

11. Yayasan Putera Bahagia Jaya Rp. 3 miliar (2014) dan Rp. 4 miliar (2015).

12. Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta Rp. 6,81 miliar (2014) dan Rp. 6,81 miliar (2015).

13. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta Rp. 6 miliar (2014) dan Rp. 27 miliar (2015).

14. Yayasan Beasiswa Jakarta Rp. 20 miliar (2014) dan Rp. 20 miliar (2015).

A. PEROLEHAN SUARA 1. Ichwan Zayadi:

14 suara

2. Mujahid Samal:

14 suara

3. M Nasri Samad:

13 suara

4. Muchbari:

13 suara

5. Dedy Kurniawan:

13 suara

6. Djoko Krismiyanto:

1 suara

7. Idris Mawardi:

1 suara

8. Abdul Gofir:

1 suara

9. Untung:

1 suara

10. Tidak sah:

4 suara

Total suara:

75 suara

B. SUSUNAN FORMATUR 1. Abdul Azis (Ketua) 2. Mujahid Samal 3. M Nasri Samad 4. Muchbari 5. Dedy Kurniawan 6. Djoko Krismiyanto 7. Ichwan Zayadi. www.lensaindonesia.com

Proyek GSW Lahirkan 51 Ribu Hektar Lahan Baru

Reklamasi Pesisir Utara Jakarta Diperlukan Adanya Perda Tata Ruang Rencana pembangunan reklamasi pesisir utara Jakarta tersebut telah disiapkan secara seksama sejak era Gubernur Sutiyoso.

KETUA Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin berharap pemerintah provinsi (pemprov) dan dewan duduk bersama untuk merumuskan peraturan daerah (Perda) Tata Ruang yang nantinya menjadi dasar hukum pelaksanaan reklamasi di pesisir utara Ibukota.

Bang Didin, sapaan karibnya menerangkan, ada banyak alasan, mengapa Pemprov DKI harus segera membuat perda yang berhubungan dengan proyek

giant sea wall (GSW) dan menghasilkan sekitar 51 ribu hektar lahan baru di Jakarta tersebut.

Beberapa rasionalisasi itu, katanya, seperti Pemprov DKI akan mempunyai kekuatan penuh dalam menjalankan reklamasi ini. Pasalnya, pemerintah pusat sebelumnya mengklaim, merekalah yang berwenang melakukan pembangunan.

“Padahal kalau melihat lahan, lokasi yang akan dipakai reklamasi ini, adalah lahan milik Pemprov DKI. Jadi, apapun ceri-

Reklamasi pesisir utara Jakarta mulai digarap.

tanya, yang berhak untuk melakukan pembangunan reklamasi itu adalah pemprov DKI. Nah

untuk menguatkannya, diperlukan perda baru yang saya katakan tadi,” ujarnya di Gedung

DPRD DKI, Kebon Sirih, Selasa (24/2/2015).

Terlebih, anggota Komisi C DPRD DKI itu mengingatkan, rencana pembangunan reklamasi pesisir utara Jakarta tersebut telah disiapkan secara seksama sejak era Gubernur Sutiyoso. Sehingga saat ini, hanya tinggal menjalankannya saja.

“Namun seperti yang saya sebutkan tadi, untuk menguatkan realisasi pembangunannya, Pemprov DKI hanya perlu membuat Perda Tata Ruang baru. Kami di dewan sebagai mitra kerja siap membantu Pemprov DKI mewujudkan pembentukan perda tersebut demi terealisasinya rekla fatah_sidik masi ini,” jelasnya.

JAKARTA RAYA

11 Edisi 76/02 - 08 Maret 2015

Ribuan Nelayan Kompak Tolak Kebijakan Menteri Susi Rumah coklat Nurra.

Rumah Coklat Nurra, Dari Hobby Jadi Bisnis TERNYATA hobby seseorang dalam bidang tertentu dapat membawa ke arah yang lebih baik, berkah dan bermanfaat. Bahkan bisa jadi dari usaha kecil (usaha rumahan) akan menjadi usaha besar dengan omzet yang besar pula sehingga kesuksesan dapat diraih.

Setidaknya usaha kecil itulah yang kini tengah dilakukan oleh Nurhasanah (35), Warga Desa Bojong Barat Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta. Ibu satu anak ini, kini sedang meniti usaha coklat yang dia namakan “rumah coklat Nurra”. Konon usaha ini dilakukan karena sebelumnya ia hobby makan coklat yang boleh dikatakan samban hari dirinya harus makan coklat.

Coklat yang kini jadi usaha bu Nur demikian ia biasa disapa, dicetak dalam ukuran kecil dengan berbagai rasa dan variasi, seperi gambar hello kitty, doraemon, huruf abjad dan banyak lagi variasi gambar lainnya.

Sedangkan sistem penjualannya masih dalam skala kecil alias door to door (ke warung-warung), namun dalam tiap harinya bisa terjual sebanyak 200 – 300 varian coklat. Belum lagi anak-anak kecil yang sengaja datang langsung ke rumah bu Nur, yang berada di dusun II Bunisari.

Bu Nur, yang kini aktif mengajar di RA-ARROHMAH ini, mensuport bagi siapa saja yang mempunyai hobby asal yang positif dapat dikembangkan menjadi sebuah usaha kecil atau menengah. Karena menurutnya dengan berbekal suatu ke hobby-an maka usaha yang akan dijalankanpun akan menjadi banyak manfaat.

Selain itu ia berharap kelak usaha kecilnya ini akan menjadi berkembang atau menjadi usaha besar agar dapat mempekerjakan orang-orang dilingkungan tempat tinggalnya, tentunya bagi yang belum ada pekerjaan. Ia beharap kedepan usahanya dapat menjadi penuangan kreasi sambil usaha khusus coklat. ronny

Proyek Jalan Cijelag-Bts Sumedang Sarat Kongkalikong HASIL pengerjaan pada proyek peningkatan jalan Cijelag-bts Sumedang, terus mendapat sorotan, salah satunya dari LSM.Barisan Semut Merah (BSM) DPW Jawa Barat.

Moch.Elvin Yoshefin, selaku Sekretaris LSM.BSM kepada Lensa Indonesia di Bandung, mengatakan peningkatan ruas jalan Cijelag - Batas Sumedang, diduga tidak sesuai dengan RAB dan Speck teknis bahkan cenderung asal-asalan. Hal itu terbukti ruas jalan Cijelag-batas Sumedang, yang baru selesai dikerjakan kini sudah mulai rusak dan bergelombang.

Kerusakan itu, lanjutnya, diduga akibat pengaspalannya kurang tebal serta pada tahap pekerjaan perkerasaannya dirasa tidak maksimal. Dengan demikian diperkirakan daya tahan badan jalan tidak bertahan lama, ucap Elvin.

Ditambahkan Elvin, untuk mengetahui secara jelas tentang kegiatan pengerjaan ruas jalan tersebut pihaknya sudah berusaha menemui H.Agus Salim, selaku kepala balai pengelolaan jalan (BPJ) wilayah IV Kabupaten Sumedang. Namun sayangnya Agus Salim sedang tidak berada ditempat.

Sementara berdasarkan informasi yang diperoleh Lensa Indonesia, didapati sebuah keterangan dari Etep salah seorang staf di BPJ IV Sumedang, yang disampaikannya melalui salah seorang kontraktor di Bandung, bahwa masalah kerusakan jalan pada ruas Cijelag-batas Sumedang, disebabkan adanya lalulintas kendaraan angkutan material dari pihak Jasa Marga, untuk pembangunan proyek jalan Tol “Cisumdawu” (Cileunyi-Sumedang-Dauwan). Bahkan ruas jalan yang dilalui oleh kendaraan yang mengangkut material (Jasa Marga) mulai dari wilayah Tomo sampai Cikamurang.

Dengan intensitas kendaraan angkutan material itu membuat beban jalan tidak dapat menahan tonase kendaraan. Namun dalam keterangan tersebut bahwa pihak Dinas Bina Marga BPJ wilayah IV Sumedang, tidak merasa kawatir karena kerusakan ruas jalan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung-jawab pihak Jasa Marga.

“Ya sudah ada komitmen dengan pihak jasa marga, untuk bertanggung-jawab memperbaikinya,” ujar Etep, sebagaimana dituturkan seorang kontraktor yang enggan namanya disebut.

Sedangkan pihak PT Jasa Marga perwakilan Bandung, saat dihubungi melalaui telepon, salah seorang staf kantor mengatakan, mengenai MoU (perjanjian tertulis) dengan Dinas Bina Marga provinsi Jawa Barat atau pihak manapun merupakan kewenangan PT Jasa Marga Pusat, yang berkantor di Jakarta. “Mou dengan pihak manapun kewengannya ada di kantor pusat di Jakarta, jadi silahkan tanya kepusat saja,” ujar staf PT Jasa Marga.

Selanjutnya mengutip sebuah tanggapan yang disampaikan Edison Siahaan, Ketua Presidium LSM Indonesia Traffic Watch di Jakarta, menurut dia pihak Bina Marga Jabar, jangan merasa sudah bekerja secara maksimal karena merasa sudah mendapatkan penghargaan atas pencapaian kinerja dari pemerintah pusat pada 2013 lalu. Sebab dalam aspek pengawasan dilapangan khususnya pada konsep perencanaan kegiatan dan proses tender dirasakan masih sangat lemah, padahal kedua proses itu sangat erat kaitannya dengan kualitas pengerjaan proyek, katanya. ronny

Para nelayan berdemo menolak kebijakan Meteri Susi. Ada enam tuntutan yang diajukan mereka.

SEKITAR 5000 nelayan yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu melakukan aksi unjuk rasa menolak kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti.

Salih, salah satu nelayan dari Indramayu memprotes peraturan Susi yang melarang penggunaan alat cantrang. Ia mengatakan hal tersebut sudah menjadi tradisi di nelayan tradisional.

“Kalau mau dilarang, harus ada pengganti alat lain. Jangan asal melarang. Tapi bu Susi harus tahu kalau cantrang berbeda dengan trawl,” katanya di Jakarta, Kamis (26/2/2015).

Sugiyanto, nelayan asal Batang, juga mengeluhkan pelarangan ini menyebabkan turunnya produksi ikan.

“Cantrang itu tidak merusak terumbu karang, dia mengapung. Bukan seperti trawl yang

mendasar. Kalau jaring cantrang disebut merusak karang, malah sebaliknya karang itu merusak jaring dan kita tidak mendapat ikan,” imbuhnya.

Ia meminta agar Menteri Susi harus melakukan klarifikasi sebelum membuat peraturan. Sugiyanto mengatakan Susi tidak mengerti perbedaan antara trawl dengan cantrang. “Bu susi tidak tahu dengan sendirinya, dia hanya membaca dan mendapat informasi dari orang-orang tak bertanggung jawab. Yang iri pada kita,” katanya.

Salih mengungkap ada enam tuntutan yang disampaikan nelayan pada Presiden Jokowi. Yang pertama adalah pencabutan Permen no 1/ 2015, Permen 2 Nomor 2015 dan ketiga juga meminta Presiden mencabut Permen 18/ 2015. “Tuntutan keempat ada-

Ribuan nelayan berdemo di Istana Merdeka menolak kebijakan Menteri Susi.

lah meminta agar stop kriminalisasi nelayan kecil,” ujarnya.

Tuntutan keempat adalah mencabut pelarangan nelayan berlayar lebih dari 4 mil dan terakhir pemberian subisidi nelayan dibeirkan lagi.

Para nelayan mengancam

akan “ngendon” di Istana hingga ada keputusan Presiden Jokowi. Jika tuntutan ini tak dipenuhi, nelayan meminta agar Presiden menurunkan Menteri Susi Pudjiastuti.

Saat ini, perwakilan nelayan tengah bernegoisasi dengan pi-

hak istana agar ada dialog dengan presiden. Sebelumnya, nelayan berdemo ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bertemu dengan Susi Pudjiastuti. Namun, niat ini kandas karena Susi enggan tak muncul menemui massa. yuanto

Kepala Badan Geologi Rekayasa Proyek Fiktif?

FORUM Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah (FORMAS-PEKAPE), menduga Kepala Badan Geologi, Dr. Ir. Surono, melakukan perbuatan atau tindakan korupsi yang merugikan uang negara miliaran rupiah.

Hal itu disampaikan oleh Tim Investigasi dan Informasi Pelayanan Publik FORMASPEKAPE, Asmadi MA, kepada lensaindonesia di Bandung, Rabu (25/2/2015).

Dugaan itu menurut Asmadi, cukup beralasan sebab Surono diduga telah merekayasa sejumlah dokumen kegiatan untuk mendapat uang ratusan juta rupiah setiap bulannya.

“Ini terjadi sejak ia (Surono) menjabat sebagai Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi pada 2010 hingga 2014. Dengan modus merekayasa dokumen penanggungjawab pada semua kegiatan, Surono menerima honor ‘OB’ (baca: orang bulan) sebesar Rp75 s.d.

Rp100 juta, setiap bulannya,” ujar Asmadi.

Bukan hanya itu lanjut dia, ada kebijakan lain yang diduga merugikan negara, yaitu dengan membatalkan hampir semua kegiatan tanpa prosedur. Terutama kegiatan yang menunjang sektor hulu – migas dan mineral di unit eselon 2. Padahal tujuan kegiatan tersebut untuk mengetahui sumber-sumber baru energi migas dan mineral yang sangat bermanfaat bagi negara.

Pembatalan tanpa alasan ini, terkait pada rencana kegiatan Danau Toba (Sumut), Gunung Sewu di Kabupaten Pacitan. Apalagi kedua kegiatan tersebut merupakan Geopark UNESCO. Dikatakan Asmadi, sebenarnya permasalahan ini sudah dikonfirmasikan secara tertulis secara melalui surat bernomor: 251/Koord/FORMAS - PEKAPE/JKT/I/2015,

perihal klarifikasi tentang kebijakan yang merugikan negara, yang disampaikan pada 27 Januari 2015 lalu. Namun hingga saat ini pihak Badan Geologi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan yang beralamat di Jalan Diponegoro 57 Bandung, tidak merespons, ucapnya.

Namun dibalik semua informasi yang disampaikan oleh Tim FORMAS - PEKAPE yang berpayung hukum pada PP No. 71 Tahun 2000, yaitu tentang peran serta masyarakat dalam pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana korupsi, diketahui ada pihak lain yang diduga orang suruhan dari pejabat dilingkungan Badan Geologi, yang kemudian oknum yang mengaku sebagai pengacara dari Jakarta itu mencoba ‘menyuap’ FORMAS – PEKAPE, katanya.

“Orang itu adalah salah seorang pengacara yang menawarkan uang Rp 5 juta, agar persoalan ini tidak melebar dan tuntas,” ujar Asmadi.

Dengan adanya perbuatan melakukan penyuapan kepada FORMAS-PEKAPE, maka menguatkan dugaan bahwa perbuatan korupsi yang diduga dilakukan oleh Surono, memang ada, ucap Asmadi.

Dari salinan surat konfirmasi yang disampaikan FORMAS – PEKAPE kepada Lensa Indonesia, diketahui pula bahwa Surono, saat menjalankan tugas keluar negeri seperti ke Inggris, Prancis, Jepang, Malaysia dan Cina, yang notabene dibiayai dari uang negara. Anehnya dalam bepergian keluar negeri itu Surono, dikabarkan kerap membawa istrinya, “inikan aneh, masa melaksanakan tugas keluar negeri bawa isteri,” ungkap Asmadi, dalam surat konfirmasi itu.

Sedangkan dugaan lainnya bahwa untuk memenuhi biaya operasional ia (Surono) melakukan pengepulan dari

Kepala Badan Geologi, Dr. Ir. Surono.

beberapa paket proyek yang bernilai miliaran rupiah. Selain itu terhambatnya kegiatan survei dan penelitian penemuan potensi Geotermal (Panas Bumi) untuk tenaga listrik skala kecil tahun anggaran 2014. Hal itu dikarenakan ketidak peduliannya terhadap kegiatan tersebut, padahal kegiatan itu untuk menunjang listrik pedesaan yang merupakan program utama pemerintah.

Kemudian masalah proyek pembuatan sumur bor, diduga tidak jelas lokasi pengeborannya sehingga kuat dugaan pada proyek pembuatan sumur bor banyak yang fiktif, tuturnya.

Selain beberapa permasalahan tersebut dalam surat konfirmasinya, FORMAS PEKAPE juga mempertanyakan masalah pengadaan sarana air bersih. Sebab proyek ini diduga hanya bersifat proyek akal-akalan, dengan tujuan untuk memenuhi pundi-pundi keuangan pribadi.

Sementara dana anggaran yang digelontorkan untuk proyek tersebut pada tahun 2014 lalu mencapai ratusan miliar. Dengan fokus kegiatan yaitu untuk penyedian sarana air bersih bagi masyarakat sulit air,sebanyak 150 hingga 200 sumur bor.

Sementara itu Surono saat dikonfirmasi, di kantornya Rabu (25/2/2015), yang bersangkutan sedang tidak berada di tempat. Oknum pengacara berinisial MS saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya membantah atas adanya dugaan melakukan penyuapan kepada Tim FORMAS-PEKAPE. Namun dia mengakui kalau pertemuannya dengan tim tersebut memang pernah terjadi beberapa waktu lalu di Bandung. “Kalau dikatakan saya mau menyuap, itu tidak ada tapi saya sudah pernah ketemu dengan FORMAS-PEKAPE,” ujar MS. ronny

Kasi Penkum Kejati Jawa Barat, Suparman, SH.

Korupsi Bina Marga Jabar Ada Tersangka Lain KASUS korupsi dana pemeliharaan jalan dan jembatan yang bersumber dari APBD tahun anggaran (TA) 2013 senilai 24 miliar, yang dilakukan Engkos Kostawan, selaku Kepala Balai Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (BPJ) wilayah III Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, kini masih dalam proses pengembangan.

Pasalnya, setelah Engkos menjadi tersangka tidak menutup kemungkinan ada tersangka lainnya yang terbukti menerima aliran dana tersebut, demikian kata Suparman, SH, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar, kepada Lensa Indonesia, beberapa waktu lalu.

Informasi sebelumnya mengatakan bahwa penetapan Engkos, sebagai tersangka korupsi dana pemeliharaan itu, karena pihak penyidik Kejati Jabar telah berhasil mendapatkan dua alat bukti yang sah.

Hingga saat ini, Kejati Jabar telah memeriksa 60 saksi yang terkait langsung dengan kasus tersebut.

“Selain Engkos Kostawan, yang telah menjadi tersangka, besar kemungkinan ada tersangka lain, karena proses penyidikan masih berlangsung,” imbuh Suparman.

Disinggung apakah Kepala Dinas Bina Marga Jabar, HM. Guntoro, terlibat dalam kasus korupsi dana pemeliharaan tersebut, namun sayangnya Suparman, enggan menjelaskan dengan alasan dirinya belum mendapat informasi tentang sejauhmana keterlibatan Guntoro. “Mohon maaf, kasusnya masih dalam proses dan info yang lain belum ada perkembangan,” tutur Suparman.

Sementara hasil pemantauan Lensa Indonesia, di beberapa wilayah di Jawa Barat, diketahui banyak ruas jalan provinsi yang mengalami rusak. Dengan tingkat kerusakan ringan, sedang dan berat. Salah satunya ruas jalan provinsi ada di Kabupaten Purwakarta dan

Subang, kondisinya kian memprihatinkan.

Di sepanjang jalur penghubung itu (Purwakarta-Subang, red), terdapat beberapa titik jalan yang kondisinya berlubang dan bergelombang.

Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab kemacetan parah yang acap kali terjadi di ruas tersebut. Dengan kerusakan yang semakin parah itu saban hari terjadi kemacetan menyebabkan antrean kendaraan cukup panjang.

“Jadi, tak heran jika setiap harinya ruas jalan Purwakarta-Subang via Kalijati macet parah terutama saat jam masuk dan keluar kerja serta sekolah,” ujar Baban, pengemudi angkutan umun jurusan Purwakarta-Subang.

Menurut dia kendaraan yang didominasi angkutan barang dari arah Purwakarta menuju Subang atau sebaliknya, terpaksa harus menurunkan kecepatannya guna mengindari kerusakan jalan. Kondisi ini jangan dibiarkan berlarutlarut, karena bisa membahayakan, pinta Baban.

Penuturan Baban, seraya diamini oleh beberapa pengemudi angkutan umum lainnya, mereka mengatakan para pejabat yang bertanggung-jawab terhadap kondisi jalan di Jawa Barat harus segera memperbaikinya.

“Para Pejabat Bina Marga, jangan hanya gemar korupsi, tapi tidak gemar memperbaiki kondisi jalan yang rusak,” teriak para supir itu.

Sementara itu ditempat terpisah menanggapi kasus di Bina Marga Jabar, Sekretaris LSM.Barisan Semut Merah (BSM) Jabar, Moch.Elvin Yoshefin menurutnya tidak tertutup kemungkinan kasus tersebut melibatkan banyak pejabat dilingkungan Bina Marga. Bahkan lanjutnya, besar kemungkinan Kepala Dinas (HM.Guntoro) maupun Sekretaris Dinas Bina Marga Jabar (H.Komar) turut terlibat, kata elvin singkat. ronny www.lensaindonesia.com

12

THE RIGHT MAN IN THE RIGHT PLACE

Edisi 76/02 - 08 Maret 2015

NAFSU POLITIK KETUA KPK Ia masih muda. Keberaniannya tidak disangsikan lagi. Kurang lebih dalam setahun kepemimpinannya, KPK telah berhasil menorehkan prestasi gemilang. Sayangnya, nafsu politiknya tidak terbendung. Itu menjadi kelemahan dirinya sehingga KPK dengan mudah dikriminalisasi.

NAMANYA Dr. Abraham Samad, SH, MH. Seorang advokat yang melejit bagai roket setelah menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid 3 (2011-2015). Pengalaman yang sangat minim tidak menjadi hambatan bagi pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, 27 November 1966.

Abraham Samad yang sebelumnya pernah gagal sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Komisi Yudisial, serta dua kali gagal dalam seleksi pimpinan KPK, akhirnya dalam seleksi capim KPK 2011 dia berhasil lolos seleksi dan bisa melewati seleksi hingga tingkat uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR. Bersama 8 calon lainnya (dari sebelumnya 10 calon) yang diajukan oleh Pansel KPK, Abraham menempati peringkat kelima.

Abraham menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR tanggal 28 November 2011.

Dia pun terpilih. Bahkan Pada tanggal 3 Desember 2011 melalui voting pemilihan Ketua KPK oleh 56 orang dari anggota Komisi III DPR, Abraham memperoleh 43 suara, mengalahkan Busyro Muqoddas 5 suara, Bambang Widjojanto 4 suara, Zulkarnain 4 suara, dan Adnan 1 suara. Kemudian dia bersama pimpinan KPK terpilih lainnya dilantik.

Saat itu Abraham Samad berjanji tak akan banyak mengumbar pernyataan ke publik jika terpilih sebagai Ketua KPK. Dia bahkan mengkritik Busyro Muqoddas yang banyak berbicara ke publik dengan menyebutnya seperti pemain sinetron. “Sebagai penegak hukum itu seharusnya sudah tahu karakter penegak hukum yang tidak boleh banyak bicara ke publik. Tidak boleh banyak tampil di televisi. Kalau sering tampil itu seperti sinetron saja,” ujarnya dalam uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di DPR, Senin, 28 November 2011.

Abraham Samad pun berjanji untuk segera menuntaskan kasus Bank Century dan mengungkap kasus-kasus korupsi berskala besar. Dia berjanji siap mundur jika dalam setahun kepemimpinannya, pemberantasan korupsi dinilai tidak optimal.

Abraham Samad juga menjamin selama kepemimpinannya lembaga antikorupsi ini tidak akan bisa diintervensi oleh siapa pun. Jika hal itu terjadi, Abraham menegaskan, pada hakikatnya dirinya akan berpegang teguh pada kemandirian sikap yang dimiliki masing-ma-

www.lensaindonesia.com

sing pimpinan KPK. Maka, dia menjamin akan selalu ada koordinasi dan konsolidasi antarpimpinan KPK. “Kalau saya gagal melaksanakan itu semua, pulang kampung saya.

Mudah-mudahan kami bisa lebih kritis demi upaya pemberantasan korupsi. Saya juga enggak punya kepentingan apa-apa,” tegas Abraham. Menurutnya, janji-janjinya di hadapan Komisi III DPR bukanlah bentuk kontrak politik, melainkan kontrak sosial. Dia tidak pernah berafiliasi atau terkait dengan partai politik mana pun.

Abraham Samad menyelesaikan gelar sarjana (1993), master dan doktor (2010) hukum di Universitas Hasanuddin. Dia meniti karirnya sebagai seorang pengacara sejak tahun 1995. Sebagai advokat dia pun mendirikan LSM Anti-Corruption Committee (ACC) di Sulawesi Selatan, di mana ia sekaligus koordinatornya. Dengan ACC, dia memfokuskan aktivitas pada pemberantasan korupsi.

Kemudian, dia pun sempat berafiliasi dengan beberapa kelompok Islam dan tokoh produktif. Dia dikenal dekat dengan kelompok garis keras Makassar, Tentara Jundullah, dan pengacara bagi organisasi Komite Penegakkan Syariah Islam (KPSI).

Dia pun menjadi pengacara (2002) untuk terdakwa terorisme Agus Dwikarna, warga negara Indonesia yang dijatuhi hukuman 17 tahun penjara oleh pengadilan Filipina yang ditangkap di bandara Manila atas kepemilikan bahan peledak. Dwikarna juga dituduh memiliki hubungan dengan jaringan teroris yang beroperasi di Asia Tenggara. Abraham juga dikenal akrab dengan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir. Ketika Ba’asyir mengunjungi Makassar pada Juli 2009, Abraham juga ikut menyambutnya.

Abraham yang akrab disapa Openg adalah anak kelima dari enam bersaudara. Ayah Abraham bekas tentara pejuang di korps CPM, berpangkat terakhir kapten.

Sang Ayah sering mengisahkan bagaimana dia dulu mengawal Bung Karno saat datang ke Makassar. Namun kemudian, ayahnya beralih menjadi pedagang.

Nama Abraham, merupakan pemberian dari ayahnya, karena pada waktu dia lahir ayahnya sedang membaca buku kepahlawanan Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat. Abraham menamatkan pendidikan dasar di SD 129 Kunjung Mae, di Jalan Mappanyukki, Makassar. Lalu tamat dari SMP Katolik Sulaiman di Jalan

Batu Putih, Makassar dan berlanjut di SMA Katolik Cenderawasih. *** Sejak menjadi Ketua KPK, nafsu politik Abraham Samad tampaknya tak tertahankan lagi. Tanpa sungkan, dia menyatakan siap mencalonkan diri dalam pemilihan presiden tahun 2019.

“Saya mungkin tidak akan bergabung dalam kabinet JokowiJK, tapi saya akan mencalonkan diri jadi presiden di tahun 2019,” kata Abraham setelah menyosialisasikan Anti Corruption Film Festival (ACFFest) 2014 di Gedung Mulo, Makassar, (20/9/2014).

Abraham Samad memang digadang-gadang oleh beberapa pihak untuk menjadi Menteri atau Jaksa Agung Kabinet Jokowi-JK. Namun, sumber Berita Indonesia yang dekat dengan Jokowi mengatakan Jokowi sama sekali tidak pernah terlihat berniat mengangkat Abraham Samad jadi Jaksa Agung atau Menteri dengan alasan tidak ingin mengganggu KPK dan justru ingin memperkuat kepemimpinan KPK. “Pimpinan KPK jangan ditarik-tari pada ranah dan jabatan politik,” katanya.

Abraham sendiri juga menepis dugaan adanya ambisi politik bergabung dengan Kabinet JokowiJK. Dia mengaku ingin fokus menyelesaikan perkara-perkara korupsi yang saat ini masih berproses. Dia menegaskan, tugas pemberantasan korupsi, baik melalui penindakan maupun pencegahan, harus terus digalakkan.

“Kalau saya jadi Menteri, siapa yang menangkap presiden atau wakil presiden jika bersalah,” kata Abraham saat peluncuran Kanal TV KPK di Kota Tua, Jakarta Barat, Minggu, (17/8/2014).

Dia mempersilakan orang lain yang menjadi menteri. Dia menegaskan dirinya ditugaskan oleh rakyat Indonesia untuk menangkap para pejabat pemerintah yang melakukan penyimpangan (korupsi). Tidak terkecuali presiden, wakil presiden, dan menteri.

Namun sayang, aura nafsu politiknya mencuat tatkala Abraham Samad, menyatakan siap mencalonkan diri dalam pemilihan presiden tahun 2019. Atas pernyataan ini, Komite Etik KPK perlu segera mengklarifikasinya. Karena akan sangat berbahaya dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum jika Ketua KPK sudah menyatakan diri akan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden tahun 2019 mendatang. Jangan sampai KPK menjadi lemah dan langkah pemberantasan korupsi melenceng jadi alat politik.

Memang, menjelang Pipres 2014 lalu, nafsu politik Abraham Samad pun sempat tercium publik.

Sehingga Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sempat mewacanakan rapat pimpinan (Rapim) KPK untuk membahas wacana dan keinginan Abraham sebagai Cawapres mendampingi capres Presiden Republik Indonesia Kelima (2001-2004) Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan itu menyatakan kepada pers (Jumat 16/5/2014) bahwa pimpinan KPK melakukan rapat. Hasilnya direncanakan akan ada rapat terbatas pimpinan pada Senin (19/ 5/2014) untuk meminta klarifikasi kepada Abraham. Ada dua hal penting yang akan diklarifikasi dalam rapim tersebut. Pertama, soal pertemuan Abraham dengan Jokowi di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta beberapa waktu lalu. Kedua, klarifikasi mengenai pernyataan Abraham yang sudah mendapat restu kalangan internal KPK untuk maju sebagai cawapres.

Tapi, rapim tidak bisa dilangsungkan pada Senin (19/5/2014) karena sejumlah pimpinan KPK sedang ada kesibukan. Disebut, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja sedang ada acara di Bandung, dan Zulkarnain sedang menjalani tes kesehatan.

Kemudian, Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengungkapkan, pimpinan KPK sudah memutuskan tidak ada pembahasan atau rapim berkaitan dengan pembentukan komite etik atas rencana atau wacana pencawapresan Abraham Samad. Dia mengaku tidak me-

ngetahui alasan pembatalan tersebut. Dia tidak mau berspekulasi alasan pembatalan meski sebelumnya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sudah menyampaikan akan ada pergantian waktu rapim setelah Senin (19/5/2014) batal diselenggarakan.

Saat dikonfirmasi kepada Abraham Samad apakah benar rapim KPK sudah digelar, dia tidak membenarkan atau membantah.

Dia hanya mengatakan, pimpinan KPK sudah sepakat berjalan bersama untuk menjalankan tugas penegakan hukum KPK. “Kita pimpinan bersepakat untuk menjaga kekompakan dan terus menjalankan misi pemberantasan korupsi,” kata Abraham saat dihubungi di Jakarta, Selasa (20/5/2014).

Menurut Abraham, pimpinan KPK sepakat untuk menjaga soliditas dari upaya-upaya adu domba antarpimpinan dan upaya-upaya pelemahan pemberantasan korupsi dengan jalan penggiringan ke isu komite etik. *** Nafsu politik Samad pada akhirnya menghanguskan dirinya.

Sejak Jokowi mengusulkan nama Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, Samad tiba-tiba saja menetapkan sebagai tersangka. Ia seperti menabuh genderang perang.

Bukan saja melawan Polri, melainkan juga pemerintah, terutama melawan PDI Perjuangan. Suhu konflik semakin lebar ditabuhkan.

Adalah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tiba-tiba membeberkan sepak terjang Abraham Samad dalam Pilpres 2014.

Tak tanggung, Hasto didampingi mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono yang merupakan anggota tim sukses Jokowi pada Pilpres 2014. Langkah Hasto membeberkan sepak terjang Abraham Samad itu penting dalam menindaklanjuti berita di Kompasiana berjudul “Rumah Kaca Abraham samad”.

Dalam tulisan tersebut disebutkan kalau Abraham Samad menggunakan jabatan Ketua KPK untuk menjadi alat lobi politik untuk memenuhi hasrat politiknya menjadi cawapres bagi Capres PDI Perjuangan Jokowi. Sawito Kartowibowo, sang penulis di Kompasiana menyebutkan kalau ada enam kali pertemuan antara Ketua KPK tersebut dengan elit PDI Perjuangan.

Salah satu pertemuan dilaksanakan di sebuah apartemen di depan Pasific Place yang berlokasi di Sudirman Central Business.

Narasumber berita itu adalah Chaudry Sitompul, Hadijojo Nitimiharjo dan Indra Ketaren, Abraham Samad sendiri membantah isi tulisan tersebut.Bahkan menganggapnya sebagai fitnah.

Menguatkan tulisan itu, Hasto mengakui ada pertemuan antara elit-elit PDI Perjuangan dengamn

Abraham samad. Pertemuan itu maha penting yaitu untuk membahas posisi calon Wapres pada Pilpres 2014 lalu.

“Saya berani bertanggung jawab di depan hukum, politik dan publik kalau berita itu benar adanya.

Banyak pertemuan yang dilakukan Abraham Samad. Sekurang-kurangnya dengan petinggi PDIP dan Nasdem dalam kaitannya dengan proses pencalonan Abraham sebagai Cawapres pada Pilpres 2014,” ungkap Hasto.

Bahkan dia sendiri pun hadir dibeberapa pertemuan, termasuk beberapa menteri kabinet kerja Jokowi.

Hasto sendiri menghitung lebih dari enam kali pertemuan digelar di salah satu apartemen di Wilayah SCBD Sudirman, Jakarta Selatan.

Menurut dia, pertemuan tersebut digarap tim sukses yang ngotot mencalonkan Abraham Samad menjadi cawapres bagi capres Jokowi pada Pilpres 2014.

“Inisial tim suksesnya D1 dan D2. D1 dari profesional, D2 dari partai politik,” kata Hasto.

Karena itu, Hasto meminta KPK harus segera membentuk Dewan Etik untuk mengusut kasus pertemuan Araham Samad dengan elite partai sampai tuntas.

Bahkan, ia bersama mantan petinggi tim sukses Jokowi lainnya, seperti Hendropriyono, dan beberapa menteri di kabinet kerja, siap menjadi saksi kasus pertemuan itu. Bahkan Hasto menegaskan kalau jumpa pers ini digelarnya juga dikarenakan Abraham Samad bilang kalau pertemuan itu fitnah.

“Padahal awalnya kami tidak mau mengungkap, cuma ini tak bisa ditutupi lagi,” jelas Hasto.

Selain mengulas skandal “pertemuan rahasia” Abraham Samad dengan petinggi PDIP, Hasto juga menyinggung nama Komjen Budi Gunawan. Menurutnya, orang nomor satu di KPK itu pernah menyebut bahwa Budi yang menjadi penyebab gagalnya Samad menjadi calon wakil presiden.

Itu diketahui Samad dari hasil penyadapannya terhadap telepon seluler yang dimiliki oleh Hasto Kritiyanto. “Dia bilang, ‘Ya, saya sudah tahu karena saya sudah melakukan penyadapan. Yang menyebabkan kegagalan saya menjadi Cawapres adalah Budi Gunawan.’ Itu yang disampaikan Abraham Samad ke saya,” kata Hasto di Jakarta, Kamis 22 Januari 2015.

Bisa jadi itulah yang menyebabkan Samad menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Ada dendam dan emosi.

Menurut Hasto, ia mengaku tak mengetahui alasan Samad kenapa menyebut Budi Gunawan sebagai penyebab gagalnya Samad menjadi pendamping Jokowi saat Pilpres.

Padahal, dari hasil kalkulasi politik PDIP, kekuatan suara PDIP yang

terbatas memang memaksa PDIP harus berkoalisi dengan partai politik lain.

“Prasyarat 25 persen suara kami tidak punya. Jadi harus berkerjasama dengan Nasdem, Hanura, dan PKPI untuk bisa menang.

Dan hasil kesepakatan, nama Jusuf Kalla yang dinilai pantas. Itu pun juga atas pilihan Pak Jokowi,” kata Hasto.

Serangan terhadap Samad belum juga usai, bahkan semakin bertubi-tubi. Samad mulai mendapat fitnah mulai beredarnya fotofoto mesra dengan beberapa perempuan cantik. Tak lama setelah itu, ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen administrasi kependudukan.

Kasus ini bermula dari laporan Ketua LSM Lembaga Peduli KPKPolri, Chairil Chaidar Said, ke Bareskrim Polri dan dilimpahkan ke Polda Sulawesi Selatan dan Barat per 29 Januari. Polda kemudian menetapkan Feriyani Lim sebagai tersangka, 2 Februari lalu. Feriyani lalu melaporkan Samad dan seorang rekannya bernama Uki ke Bareskrim dalam kasus serupa.

Selanjutnya, kepolisian melakukan gelar perkara di Markas Polda Sulawesi Selatan dan Barat, 9 Februari. Hasilnya, Samad ditetapkan tersangka, namun Uki tidak ditetatpkan tersangka. Kepolisian baru mengumumkan status tersangka Samad pada 17 Februari alias sehari setelah kemenangan Komisaris Jenderal Budi Gunawan dalam sidang praperadilan.

Juru bicara Polda Sulawesi Selatan dan Barat, Komisaris Besar Endi Sutendi, mengatakan penetapan tersangka Samad dan Feriyani Lim, Endi menyebut sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Pihaknya sama sekali tidak menyentuh kasus serupa yang diadukan Feriyani dengan terlapor Samad dan Uki. “Kami cuma fokus pada kasus yang kami tangani.

Tersangkanya baru dua orang,” tuturnya.

Soal saksi-saksi, Endi menuturkan jumlahnya mencapai 23 orang. Para saksi itu diperiksa di Makassar dan Jakarta. Namun, Endi mengaku tidak mengetahui detail siapa saja saksi yang telah diambil keterangannya. Sedang, perihal gugatan praperadilan, kepolisian mempersilakan Samad maupun kuasa hukumnya untuk menempuh jalur tersebut.

Kontan saja, hal ini memaksa Jokowi mengeluarkan kepres yang isinya menon-aktifkan ketua KPK Abraham Samad dan diganti pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrachman Ruki. Yah, Samad kini harus ‘memanen’ hasil dari sepak terjangnya. Nafsu politik yang menggebu-gebu, memaksanya untuk menggali kuburannya sendiri. rob/ti

BLITZ

13 Edisi 76/02 - 08 Maret 2015

Heboh, Puteri Indonesia 2015 Pakai Kaos PKI Kaos yang dikenakannya ternyata berbuntut panjang. Ia dituding tidak paham sejarah.

Anindya pun sempat stress.

KABAR mengejutkan datang dari Puteri Indonesia 2015 Anindya Kusuma Putri. Dalam akun instagramnya, Anindya mengunggah sebuah foto yang tidak biasa.

Dia tampak mengenakan kaus bergambar palu dan arit, tak lain simbol komunis. Simbol palu dan arit ini, pada masa revolusi Indonesia digunakan sebagai logo untuk Partai Komunis Indonesia (PKI). Karuan, Anindya dan keluarganya mendapat kecaman keras dari banyak pihak..

Saat dikonfirmasi, Anindya menegaskan dirinya tidak memiliki maksud untuk mengungkit soal sejarah kelam Indonesia.

Kepada media, Anindya mengaku mengenakan kaus tersebut karena sedang berada di Vietnam dan ingin menghormati rekannya.

Wanita kelahiran 3 Februari 1992 itu saat ini memang sedang mengikuti ikut AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales), organisasi kepemudaan yang bergerak dalam bidang sosial.

Anindya menceritakan, ketika itu dia sempat bertukar kaus dengan perwakilan di negara tersebut. Ia juga mengaku memberikan kaus berlambang garuda kepada mereka, begitu pun sebaliknya.

“Kita memang sering tukeran, nggak cuma kaus Vietnam, ada juga baju yang pakai dari Amerika, ada bahkan penampilan saya yang seperti teroris,” katanya saat jumpa pers di Graha Mustika Ratu, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (24/2).

Menurutnya, kunjungan itu dilakoninya pada 2013 selama

Anindya saat mengenakan kaos PKI di akun instagramnya.

menjadi delegasi Indonesia untuk pertukaran di luar negeri. Sekali lagi, ia membantah ada niat lain selain hanya sekadar menghormati rekannya di Vietnam. “Itu saya pakai untuk menghormati teman saya di Vietnam yang datang saat itu,” tegasnya.

Gara-gara memakai kaus bergambar palu dan arit itu, Anindya mengaku menerima banyak penilaian negatif terhadapnya. Bahkan, kabarnya keluarga besar Anindya mendapat kecaman dari berbagai pihak, dan meminta gelar Puteri Indonesia 2015 yang disandangnya dicopot.

“Memang setelah pemberitaan itu ramai di media, papa aku menyuruh aku untuk mengklarifikasi pemberitaan yang ramai di Instagram, karena takut kejadian apaapa. Itu pesan papa aku, dan di sini aku mencoba untuk mengklarifikasi foto tersebut,” tuturnya.

Anindya mengaku, tidak sampai menangis karena kehebohan di media sosial menyusul foto dirinya mengenakan baju bergambar palu arit. Menurutnya, ia hanya sedikit stres saja. “Nangis nggak, stres sedikit iya karena nggak semua orang punya pengalaman sama seperti

saya,” ungkapnya.

Ketika mengenakan kaus itu, Anindya sadar Indonesia punya sejarah kelam mengenai lambang palu dan arit. “Waktu saya menggunakan baju Vietnam saja, saya sadar kita punya sejarah yang kurang bagus. Kita ingin kepedulian kita sebagai masyarakat Indonesia samasama. Kita di dunia nggak hidup dengan identitas sama,” ujarnya.

“Saya mau menunjukkan rasa saling menghormati. Saya pun sering berkomunikasi dengan mereka, saya menghormati mereka tapi jiwa saya tetap Indonesia,” tandas dara kelahiran Semarang, Jawa Tengah, ini.

Lebih lanjut, Anindya mengaku tak menyangka foto di Instagramnya itu bakal seheboh ini.

“Saya pikirnya, ini teman-teman di sosmed saya dari internasional lebih banyak. Nggak pikir follower membludak setelah jadi Puteri Indonesia. Setelah kejadian ini, saya akan lebih berhati-hati lagi meng-upload apapun itu karena kini sudah jadi sorotan masyarakat,” katanya.

Tak mau menimbulkan konflik berkepanjangan, Anindya akhirnya menghapus foto tersebut. Se lain itu, Anindya tak ingin temannya

BOLLYWOOD

Neha Mehta ‘Shakuntala’ Kepincut Batik Indonesia BERUNTUNG! Itulah yang bisa diungkapkan saat mendengar kisah Neha Mehta tentang bagaimana ia mendapatkan perannya di serial Shakuntala. Mendapatkan peran utama tentu bukan sebuah hal mudah, tapi Neha bisa melaluinya tanpa perjuangan yang berarti.

Seperti yang ia ungkapkan saat bertemu dengan awak media, Selasa (24/2). Dengan penuh semangat Neha mengisahkan bagaimana ia mendapatkan peran Shakuntala.

“Saya sudah dikasih tahu, bahwa ada 15 ribu orang yang di-casting.

Karena mereka ingin melihat perempuan berusia 15-16 tahun yang cocok. Mereka mau wajah kayak saya, tapi nggak nemu. Akhirnya mereka memilih saya, dan saya dapat peran ini,” ujar perempuan yang baru saja tiba di Jakarta tersebut.

Neha menyatakan, awalnya ia tidak mengetahui karakter seperti apa yang akan ia mainkan. Namun setelah tahu, ia langsung mendalaminya dan bisa membawakannya dengan baik.

Meski demikian, Neha tetap harus bekerja keras untuk memerankan karakter Shakuntala. Karena ia dituntut untuk tampil natural, tidak dibuat-buat.

“Untuk terlihat natural itu perlu kerja keras. Harus lihat bagaimana Shakuntala berperilaku. Karena dia kan kayak bidadari dari surga. Antara malaikat dan manusia. Ayahnya manusia, ibunya bukan. Jadi apapun harus mirip. Harus seperti malaikat, tapi ada sisi manusiawinya,” lanjutnya.

Kerja kerasnya pun membuahkan hasil manis. Meski harus berpacu dengan waktu lantaran syutingnya stripping, tapi ia menikmati peran yang membuatnya tenar itu.

Dan kini, Neha pun mengunjungi Indonesia. Baru menginjakkan kaki di Indonesia, Neha langsung terpesona dengan budaya Indonesia. Ia pun sudah mengincar beberapa barang khas Indonesia yang nantinya dijadikan oleh-oleh untuk

keluarga dan sahabatnya di India.

Meski belum sempat mengunjungi pusat perbelanjaan, tapi Neha sudah memiliki angan-angan soal barang yang akan ia beli. Salah satunya adalah kain khas Indonesia, batik.

“Belum belanja-belanja atau gimana. Mau beli yang dasar-dasar aja. Mau beli batik. Mau lihat-lihat itu,” ujar Neha belum lama ini.

Di mata Neha, Indonesia sangat menyenangkan. Tidak hanya sekedar indah, masyarakatnya pun sangat hangat dan terbuka menerima orang asing.

“Indonesia sangat ramah, sangat hangat. Hampir sama kayak India.

Tempat yang sangat menarik, pasti akan menyenangkan kalau saya bekerja di sini,” lanjutnya.

Neha berada di sini untuk menemani Soumya Seth mengisi acara Bolly Starvaganza. Ia juga ditemani oleh Gautam Sharma yang tak lain adalah lawan mainnya di serial Shakuntala. Semoga betah di Indonesia ya. aal/kp

di Vietnam tahu.

“Karena menurut saya kondisi saat ini bisa memicu pro dan kontra antara orang-orang itu. Saya nggak mau nantinya penggemar atau hater saya nanti malah berantem.

Apalagi kalau bahas komunis. Takutnya mengecewakan temanteman saya di luar negeri. Saya menghindari konflik yang ada di media sosial. Saya tutupi ini dari teman-teman Vietnam, kalau bisa jangan ada yang tahu,” terangnya.

“Saya dan teman-teman di seluruh dunia menjalankan misi untuk meningkatkan awareness (kesadaran) dan mutual understanding (saling pengertian), serta ingin menunjukkan visi AIESEC yaitu menciptakan perdamaian dunia dengan bagaimana kita menghargai eksistensi kepercayaan negara lain, yang menggunakan baju-baju tersebut. Tapi bukan berarti setuju dengan ideologi tersebut., ideologi saya adalah pancasila,” tambah perempuan berusia 23 tahun ini.

Ada pelajaran sangat berharga didapatkan Anindya. Menurutnya ia kini akan melihat bangsa Indonesia dengan latar belakang yang lebih beragam lagi. “Saya di sosmed nggak menjelaskan apa artinya. Saya hanya menyampaikan ini ideologi Vietnam. Vietnam berbeda dengan Indonesia. Indonesia punya garuda, Vietnam punya palu arit,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, para pengguna internet (netizen) digegerkan dengan beredarnya foto Anindya mengenakan kaos warna merah berlambang palu dan arit, Senin (23/2).

Foto itu diambil saat Anindya berada di Vietnam. Diduga, Anindya tidak sadar bahwa gambar pada kaos tersebut merupakan simbol yang pernah dipakai Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1950-an silam. Foto itu diunggah Anindya ke akun Instagram miliknya, @anindyakputri, Jumat (20/ 2). “I So Vietnam Today,” tulisnya sebagai keterangan foto tersebut.

Sontak, foto Anindya itu dinilai

Jessica Iskandar Jadi Korban Pelecehan Seksual Saat Nyalon BELUM usai perkara pembatalan pernikahan yang diajukan oleh Ludwig Franz Willibald Maria Joseph Leonard terhadap artis peran sekaligus pembawa acara Jessica Iskandar (27), ibu satu anak itu tertimpa masalah lagi. Melalui akun Instagram (Ig) miliknya, Jessica mencurahkan isi hatinya mengenai pelecehan seksual yang belum lama ini dialaminya.

Menurut Jessica, beberapa hari yang lalu, ia menjalani perawatan rambut di sebuah salon khusus rambut di Jakarta. Namun, menurut ia pula, bukan pelayanan baik

tak pantas dan dikecam oleh sejumlah netizen, terutama di media sosial Twitter. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang menuntut gelar Puteri Indonesia 2015, yang baru saja disandang Anindya, dicopot. “sebarkan! “@M4ngU5il: “Pantaskah Putri Indonesia 2015 @AnindyaKPutri Berkaos Lambang Komunis?” kicau akun ?@semesta_kicau , Senin (23/2).

Sedangkan akun ?@mas_prasetiyo menuliskan, “Puteri Indonesia 2015 @anindyakputri memakai kaos berlambang komunis, silakan @TNI_AD dan @KOPASSUS_id tindak lanjut”.

Sementara akun @sissysweety, berusaha menjelaskan persoalan gambar baju sang puteri tersebut tak perlu dipersoalkan. “@aherbawono @semesta_kicau @anindyakputri yg pake kaos ISIS di depok jg

yang ia terima, melainkan perlakuan tak senonoh oleh seorang laki-laki terapis.

“Beberapa hari lalu aku perawatan rambut di salon I**** T***, therapist-nya melakukan pelecehan seksual dan pornografi sama aku,” tulis Jessica pada akun Ig-nya pada Selasa (24/2/2015).

“Saat aku sadar, aku teriak minta tolong dan menyerahkan kasus ini ke pihak berwajib. Hingga saat ini, hal itu menjadi traumatik buat aku,” tulis Jessica pula.

Namun, Jessica tidak membeberkan pelecehan seksual seperti apa yang menimpanya. Karena

lansung di tindak kan?apa beda na?utk komunis jd permisif gitu?”.

Bahkan anak bungsu mantan Presiden Soeharto, Tommy Soeharto ikut berkomentar soal aksi Anindya tersebut. Namun, Tommy tak mau ikuta-ikutan menghujat Anindya.

Tommy malah menyalahkan alam reformasi di Tanah Air yang dituding sebagai penyebabnya.

“Kalau saat ini ada yang menggunakan atribut palu arit, apa salahnya, bukankah itu tujuan perjuangan reformasi, berjuang untuk bebas dari aturan,” tulis Tommy di akun Twitter-nya, @TommySoeharto62.

“Kemarin, hari ini atau besok ada yang menggunakan atribut palu arit tidak perlu lagi dipermasalahkan karena itulah hasil menghujat ORDE BARU,” tulisnya lagi. ded/adt

trauma itu, sebelum mencurahkan isi hatinya melalui akun Ig-nya, pada Kamis (19/2/2015) pekan lalu, ia sudah lebih dulu melaporkan terapis tersebut ke Polda Metro Jaya.

Tindakan pelecehan seksual yang dilaporkan oleh Jessica terdaftar dengan Nomor LP/650/II/2015/PMJ/Dit. Reskrimsus. Terlapor dijerat dengan Pasal 281 KUHP jo Pasal 29 UU No 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Jessica berharap agar kejadian yang menimpanya itu tak dialami oleh perempuan-perempuan lain yang kerap menghabiskan waktu dengan bermanja-manja di salon. “Ini pengalaman traumatik aku. Untuk semua wanita harap waspada dan ber ok/km hati-hati,” tulis Jessica lagi.

Video Bugil Mirip Chelsea Islan Beredar di Dunia Maya VIDEO bugil mirip Chelsea Islan bikin heboh jagad hiburan.

Video mirip Chelsea yang berperan sebagai aktivis di film ‘Di Balik 98’ itu tersebar di dunia maya.

Dalam video berdurasi 15 detik kabarnya direkam oleh beberapa pria saat sang wanita tengah berada di toilet sedang melepas kausnya dan tampak telanjang bagian dada.

Jika melihat background suaranya, video itu kemungkinan direkam oleh beberapa pria. Sebab, suara mereka ikut terekam di dalamnya.

“Tuh lihat kalau dia begini tiba-tiba gimana? Senang gitu,” bunyi percakapan dua orang pria di video itu. Bila benar video itu adalah Chelsea, tentu itu disayangkan.

Aksi candid yang dilakukan beberapa pria itu jelas membuat mata yang melihatnya terbelalak. Sebab, dalam video berdurasi pendek itu menampilkan tubuh polos yang diduga aktris kelahiran Washington DC, Amerika Serikat, 2 Juni 1995 itu.

Dalam video yang direkam, wanita yang mengenakan kaos putih polos tampak menoleh ke

Video bugil mirip Chelsea Islan.

arah kamera, dan melempar kaos yang dikenakannya. Aksinya itu langsung menampilkan tubuh polos wanita mirip Chelsea.

Berbagai komentar muncul seputar video itu di forum internet. Sebagian ada yang bilang mirip, tapi sebagian ada yang tidak percaya perempuan itu adalah Chelsea. “Tapi ane perhatikan baik2 kagak mirip kok gan,” komentar salah satu pengguna forum.

Sejauh ini, pemilik nama

lengkap Chelsea Elizabeth Islan belum bisa dikonfirmasi mengenai video tersebut. Saat dihubungi nomor telepon Chelsea sudah tak aktif.

Tak hanya sulit dihubungi, Chelsea pun seakan menghilang dari layar kaca, padahal sebelumnya ia selalu terlihat sedang mempromosikan beberapa filmnya. Begitu pula saat menghubungi sang manajer, Syifa, beberapa kali telepon dimatikan seolah enggan memberi penje jn/non lasan pasti. www.lensaindonesia.com

EKBIS

14 Edisi 76/02 - 08 Maret 2015

Minimalisir Penipuan Identitas Dengan Card Reader E-KTP BANK Indonesia (BI) beserta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat tandatangani perjanjian kerja sama terkait identifikasi Data Kependudukan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik dengan mewajibkan Bank memiliki Card reader E-KTP untuk kelangsungan kredit.

Halim Alamsyah, Deputi Gubernur BI mengatakan, me-

mang langkah pemanfaatan data kependudukan tersebut gunanya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyaluran kredit.

Kini, BI tengah mengelola Sistem Informasi Debitur hingga 82 juta nasabah dari korporasi dan rumah tangga, yang diperoleh dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank, dengan 180 juta lebih fasilitas kredit.

Selain itu, dari sisi perbankan, terutama untuk identifikasi calon nasabah akan lebih murah, dan untuk potensi terjadinya kejahatan (fraud) saat transaksi keuangan bakal bisa ditekan semaksimal mungkin.

Di lain sisi, Irman, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri mengatakan, hal paling mendasar yang ingin dicapai BI serta perbankan yakni ba-

gaimana perbankan atau negara tak dirugikan oleh oknum yang melakukan pemalsuan identitas.

“Setidaknya cara ini bank bisa terhindar dari pemalsuan identitas yang merugikan bank dan negara. Di pihak lain, bagaimana agar nasabah merasa aman dan menikmati layanan yang efektif dari perbankan,” ucap Irman, Jakarta, Senin (23/2/3015).

Dengan adanya pemanfaatan NIK yang akurat serta E-KTP yang tidak bisa lagi dipalsukan, lanjut Irman, maka langkah ini bakal mempercepat tujuan BI dan perbankan. Untuk merealisasikan hal tersebut, perbankan layaknya sebagai kantor pelayanan publik lainnya harus bermodal perangkat pembaca (card reader) untuk E-KTP tentunya. dri

Antisipasi penipuan identitas kependudukan, BI dan pihak Kemendagri wajibkan Bank miliki Card reader E-KTP.

Beras Naik Karena Ulah Spekulan,

STOP IMPOR!

Citilink menargetkan kapasitas 180 jamaah umroh untuk setiap pesawat.

Per 8 Maret Citilink Gelar Pemberangkatan Surabaya-Jeddah PT Citilink Indonesia menargetkan pada tanggal 8 Maret mendatang menggelar rute penerbangan Surabaya – Jeddah, Arab Saudi. Hal ini dikarenakan potensi keberangkatan umroh dan Haji di jawa Timur masih sangat tinggi. Sebab didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang bagus pula di propinsi tersebut.

“Per 8 Maret nanti kita memang menyediakan penerbangan Surabaya – Jeddah, Arab Saudi sebanyak 6 kali dalam seminggu dengan rute umroh 3 kali dari Jeddah serta 3 kali dari Surabaya.

Dalam penerbangan tersebut kita telah menyiapkan 2 pilot, sebab hal ini dilakukan karena menempuh perjalanan jauh berikut pramugari yang bisa bergantian tugas ketika transit,” ujar Benny S. Butarbutar, VP Corporate Communications, PT Citilink Indonesia saat ditemui Lensa Indonesia di Surabaya, Selasa (24/02/2015).

Benny menambahkan, selain umroh pihaknya juga menyediakan agen kargo dengan menggunakan sistem online. Sebab dengan menggunakan sistem tersebut maka akan lebih mudah melakukan pengontrolannya kendati membutuhkan waktu yang tak singkat. Bahkan, di tahun 2015 ini Citilink akan menambah 5 pesawat jenis Airbus 320.

“Di tahun 2015 ini kami menargetkan 11,2 juta penumpang karena memang ada penambahan pesawat yang sebelumnya berjumlah 32 pesawat dan kini ditambah 5 pesawat yang akhirnya berjumlah total 37 pesawat untuk saat ini. Sebab di tahun 2012 sudah mencapai 2,8 juta penumpang, tahun 2013 berjumlah 5,5 juta dan di tahun 2014 lalu kita berhasil mencapai 8 juta penumpang”, pungkas Benny.

Selain penumpang, Citilink juga di tahun 2017 akan menargetkan jumlah pesawatnya bakal mencapai 50 unit. Dan di semester I tahun ini, Citilink menargetkan kapasitas 180 jamaah umroh untuk setiap pesawat. Adapun untuk biaya penerbangan umroh menuju Arab Saudi saat ini, Citilink membanderol 1000 dollar untuk perjalanan pulang-pergi Surabaya-Medan-Mumbai serta Jeddah. eld

Tender Pemerintah Kini Bisa 3 Hari Kelar DIREKTUR Kebijakan Pengadaan Umum, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Setiabudi Arianta menyatakan aturan baru soal percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah bisa tuntas tiga hari. “Kami memperkenalkan sistem baru, ada tender cepat, jadi lelang waktunya cuma tiga hari,” kata dia di Bandung, Kamis, (26/2).

Setiabudi mengatakan, perubahan aturan tender yang diteken Presiden Joko Widodo pada 16 Januari 2015 yakni Perpres Nomor 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Inpres Nomor 1/2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memungkinkan tender cepat. “Sebelumnya paling cepat 12 hari, kalau sekarang bisa tiga hari kalender,” kata dia.

Menurut Setiabudi, aturan tender cepat itu sengaja untuk mempercepat penyerapan anggaran.

Dua tahun terakhir, dengan aturan lama misalnya, tender pemerintah rata-rata baru berjalan bulan Juni. “Disainnya di peraturan presiden ini, lelangnya sudah dibuka pada Oktober sehingga Januari sudah bisa teken kontrak. Selanjutnya pada bulan Oktober itu harusnya istirahat, kami hanya membuat laporan saja,” katanya.

Setiabudi mengatakan, tidak ada batasan untuk jenis pengadaan barang/jasa pemerintah yang bisa memakai jalur cepat ini. “Mau pekerjaan konstruksi, pengadaan barang/jasa lainnya kalau memenuhi kriteria ini silahkan,” kata dia. “Kriterianya, asal bisa distandarkan spek dan metode kerjanya.”

Setiabudi mengatakan, percepatan tender itu dimungkinkan karena proses lelang hanya tinggal membandingkan harga yang ditawarkan vendor, penyedia barang/jasa. “Ada kompetisi, tapi hanya harga. Jadi peserta lelang hanya masukin harga saja,” kata dia.

Menurut Setiabudi, tender cepat dengan sistem elektronik ini mensyaratkan vendor yang berminat harus sudah terdaftar dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia, pada LPSE (Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Elektronik). “Begitu mau lelang cepat, kami membuat kriteria, langsung otomatis masuk ke email masing-masing,” kata dia. ahm/tmp

Bulog seharusnya bisa mengendalikan stok kebutuhan pokok. Tapi Bulog selama ini tidak becus bekerja.

MASIH tingginya harga beras di pasaran, membuat masyarakat semakin panik. Pasalnya kenaikan harga beras juga melanda wilayah yang menjadi sentra produksi beras nasional, yakni Jawa Timur.

Seperti di Surabaya, harga beras kualitas rendah pun ikut naik. Jika biasanya harga beras kualitas biasa hanya Rp7.000 per kg, saat ini naik menjadi Rp9.500 sampai Rp10.000 per kg. Untuk beras kualitas sedang mencapai Rp12.000 per kg dan premiun mencapai Rp15.000 per kg.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo menyebut, adanya spekulan yang sengaja mempermainkan stok beras agar pemerintah membuka kran impor beras asal luar negeri.

“Saya punya keyakinan kenapa beras menjadi langka saat ini. Pasti ada spekulan yang bermain di stok barang, karena mereka ini mengharapkan bisa bermain di beras impor,” katanya saat ditemui Lensa Indonesia di Surabaya, Rabu (25/2/ 2015).

Ia mengakui bahwa kelangkaan beras baru terjadi pada awal tahun 2015 ini. Meski begitu, pihaknya akan menentang keras jika Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan mengusulkan impor beras.

Di sisi lain, Bambang asal Dapil Jatim I (Surabaya, Sidoarjo) ini juga menuding peran Badan Urusan Logistik (Bulog) tak op-

timal alias tak becus bekerja.

Seharusnya, Bulog mampu menjadi penghubung antara konsumen, pedagang dengan produsen atau petani.

“Jadi Bulog ini harusnya bisa mengendalikan stok kebutuhan pokok. Tapi Bulog selama ini kok ga becus bekerja. Dia (Bulog) tidak bisa pastikan berapa kebutuhan masyarakat untuk beras.

Ngurus itu aja ga tahu apalagi mengurusi kebutuhan pokok lainnya. Kalau ga bs mengendalaikan beras, mending Dirut Bulog diganti,” ujarnya.

Terpisah, Perum Bulog menyatakan siap menghadapi lonjakan harga beras di sejumlah daerah dengan menyalurkan beras untuk rumah tangga miskin (raskin), dan melakukan Operasi Pasar tahun 2015 ini.

Dirut Perum Bulog Lenny Sugihat sejak Januari – Februari 2015 telah disalurkan raskin sebanyak 175 ribu ton, dan operasi pasar beras sebanyak 56 ribu ton. “Hari ini siap disalurkan 25 ribu ton raskin, dan 2 ribu ton beras untuk operasi pasar yang merupakan bagian dari rencana penyaluran sebesar 300 ribu ton,” kata Lenny, di Jakarta, Rabu (25/2/2015).

Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, Leny mengatakan siap menyalurkan 1.600 ton dengan total 98 truk, 20 di antaranya truk pengangkut raskin di wilayah DKI Jakarta.

Selain itu, Perum Bulog juga menyiapkan 20 truk untuk ope-

Presiden Jokowi saat meninjau gudang Bulog, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

rasi pasar di Jadetabek, yang akan melayani 58 titik pemukiman dan 12 pasar tradisional.

Selain untuk stabilisasi harga dan menjaga daya beli masyarakat, juga untuk mengurangi beban pengeluaran penerima raskin.

Ia menyebutkan, raskin diberikan kepada 15.530.587 rumah tangga sasaran (RTS), dengan alokasi 15 kg/RTS/bulan, dengan nilai tebus sebesar Rp 1.600/kg.

Sedangkan program operasi pasar bertujuan untuk menyediakan beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, dengan harga jual eceran tertinggi Rp 7.400/kg di Pulau Jawa, dan Rp 7.500/kg di luar Pulau Jawa.

Menurut Lenny, dalam pelaksanaan dua kegiatan ini, Perum Bulog bekerjasama dengan Pemda setempat dan Kodam Jaya khusus wilayah Jadetabek.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya pada Rabu (25/ 2/2015) pagi dijadwalkan me-

XL Luncurkan mFish untuk Para Nelayan PT XL Axiata Tbk (XL) kali ini mendukung program pembangunan ekonomi perikanan dan kelautan berkelanjutan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Hal tersebut direalisasikan dengan adanya m-Fish, yakni aplikasi berbasis teknologi selular yang membantu memaksimalkan produktivitas nelayan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem laut Indonesia.

“Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki sumber daya alam laut yang berlimpah.

Kebetulan sekali, perhatian pemerintah pada sektor kelautan juga terus meningkat, termasuk pada masyarakat nelayan. Kami pun merasa perlu dt untuk ikut mendukung pembangunan di sektor ini melalui ranah teknologi informasi.

Kami berharap, layanan dari aplikasi m-Fish ini akan bisa membantu masyarakat nelayan Indonesia dalam meningkatkan produktivitas, menjaga ekosistem wilayah tangkapan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup mereka.”, ujar Dian Siswarini, Wakil Presiden Direktur XL di Pantai Pondok Perasi Ampenan, Lombok, Rabu (25/02/2015).

Dian menambahkan, tahap awal, mFish masih berbasis di sistem operasi android dengan teknologi jaringan 3G, dan mampu diadaptasi ke jaringan 4G. Fitur aplikasi mFish tersedia akses informasi yang dibutuhkan para nelayan seperti

Dian Siswarini, Wakil President Direktur XL Axiata (kiri) saat menghadiri peluncuran program mFish yang disaksikan Rudiantara, Menkominfo.

kondisi prakiraan cuaca, info ketinggian pasang surut, peta permukaan laut secara lebih tepat dan akurat, lokasi pencarian ikan dan plankton, nilai komersial dari ikan yang bakal ditangkap.

Secara real time, aplikasi ini memoeroleh data dari NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) deteksi keberadaan plankton yang sekaligus bisa mendeteksi keberadaan ikan. Selain itu, mFish berbekal sejumlah fitur, yakni e-wallet, panduan menjaga lingkungan, serta Social Media.

Untuk pilot project, untuk sementara lokasi penerapan mFish baru di beberapa wilayah perikanan di Indonesia, antara lain Lombok, Karimun Jawa, Demak, serta Tegal. Dalam jangka waktu 6 bulan kemudian, Kendari di Sulawesi Tenggara juga bakal menjadi

tempat penerapan.

XL juga bekerjasama secara eksklusif dengan Tone selaku perancang aplikasi mFish.

Sementara untuk NOAA dan GSMA, membidangi dalam penyediaan data. Untuk sosialisasi di kalangan nelayan, XL dan Tone bekerjasama dengan sejumlah lembaga nirlaba bereputasi baik yang peduli kepada para nelayan, seperti RARE, Yayasan MDPI (Masyarakat dan Perikanan Indonesia), dan LINI. Pengenalan program mFish ini untuk pertama kali digelar di Pantai Pondok Perasi Ampenan, Lombok, di hadapan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Rudiantara, Wakil Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Muh Amin dan tentunya Wakil Presiden Direktur XL, Dian Siswarini. eld

ninjau langsung penyaluran beras di gudang Bulog, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk memastikan pasokan dan penyalurannya.

“Presiden Jokowi ingin lihat saja bagaimana penyaluran oleh Bulog. Lalu, akan menunjukkan apa yang akan dilakukan,” kata Menko Perekonomian Sofjan Djalil saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta.

Sofjan mengatakan upaya Presiden Jokowi memantau langsung itu berkaitan dengan keputusan pemerintah yang akan menggelontorkan beras 300 ribu ton lebih untuk raskin seluruh Indonesia dan operasi pasar.

Dengan langkah itu, masyarakat tidak perlu khawatir tentang persediaan beras.

Di sisi lain, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta Perum Bulog untuk segera mendistribusikan beras untuk warga miskin (raskin) yang ada di gudang. Hal ini sesuai dengan instruksi Wapres Jusuf Kalla

sebelumnya agar beras raskin segera disalurkan.

Bulog mulai Selasa kemarin diminta meningkatkan distribusi raskin sebesar 300 ribu ton dalam upaya menekan harga beras yang saat ini mengalami kenaikan. Wapres menilai kenaikan harga beras lebih disebabkan berkurangnya pasokan karena jumlah raskin yang seharusnya didistribusikan Bulog 500 ribu ton ternyata hanya didistribusikan 140 ribu ton.

Wapres Kalla menegaskan walaupun ada kenaikan harga belum perlu dilakukan impor karena stok yang ada di Bulog masih cukup yakni 1,5 juta ton.

Stok beras akan bertambah mengingat dalam tiga bulan ke depan akan terjadi panen beras dan panen raya, sehingga stok dan harga akan stabil.

Beras raskin menyasar 15,5 juta warga miskin yang menjadi sasaran dimana setiap keluarga mendapatkan 15 kilogram setiap bulan. sita/sarifa

Kartu BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Bakal Jadi Satu DEWAN Jaminan Nasional Indonesia (DJNI) tengah menyusun integrasi antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Targetnya nanti, satu peserta hanya memiliki satu kartu yang berisikan kedua fasilitas sosial.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DJSN Chazali Husni Situmorang dalam konferensi pers di Hotel Manhattan, Jakarta, Kamis (26/2/ 2015). “Dalam kebijakan pemerintah, dalam hal ini Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla dan juga Ibu Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani) menginginkan untuk antara kedua BPJS ini menyatukan kartu yang diberikan kepada peserta,” ungkapnya.

Paling lambat, kata Chazali, kebijakan tersebut sudah bisa terealisasi pada awal 2016. Meskipun seharusnya per 1 Juli 2015 sudah bisa dilaksanakan seiring dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan.

“Per 1 Juli harusnya sudah bisa dilaksanakan seiring dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan. Tapi saya minta selambat-lambatnya pada awal 2016,” jelasnya.

Kartu ini akan terintegrasi juga dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan fungsi masyarakat tidak bisa memiliki kepesertaan ganda. Pengecekan oleh BPJS pun akan lebih mudah.

“Jadi setelah ada penyatuan kartu dan nomornya mengacu kepada NIK,” sebutnya.

Sedangkan pesertanya juga akan dikhususkan. Tidak semua

peserta BPJS kesehatan akan bisa mendapatkan fasilitas untuk BPJS ketenagakerjaan.

“Jadi fokusnya itu untuk pekerja. Karena nggak mungkin anak baru berusia 10 tahun mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Karena juga belum mendapatkan NIK. Tapi nanti saat dia berumur 17 tahun baru dapatkan fasilitasnya,” terang Chazali.

Kategori pekerjanya pun, menurut Chazali, juga masih difokuskan untuk pekerja formal atau pekerja yang memiliki keterkaitan kerja dan mendapatkan upah.

Seperti karyawan perusahaan.

“Fokusnya di sana dulu. Karena ada pekerja yang tidak ada kaitan kerja dan tidak mendapatkan upah. Seperti tukang bakso, tukang sate, dan semacamnya,” imbuhnya.

Implementasi kebijakan ini sudah diawali dengan konsolidasi antara kedua BPJS dengan dibentuknya kelompok kerja. Termasuk juga dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penggunaan data. “Saya melihat ini tidak akan lama prosesnya. Karena nanti mekanismenya akan disusun lebih sederhana. Termasuk juga untuk peserta sekarang yang telah memiliki dua kartu,” ujar Chazali.

Secara jangka panjang, ia mengharapkan tidak hanya dua jaminan ada dalam kartu tersebut.

Melainkan juga adanya jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. “Nanti ke depan hanya pegang 1 kartu saja. Di mana 5 program itu ada,” tukasnya. hds/ www.lensaindonesia.com

INSPIRASI

15 Edisi 76/02 - 08 Maret 2015

Polwan Cantik dan Berprestasi Nyambi Tukang Tambal Ban Meski sudah menjadi polwan, tetapi Bripda Eka masih membantu ayahnya menambal ban.

Harapannya, ia bisa menaikkan kedua orangtuanya berangkat haji.

GADIS lulusan SMK Negeri 2 Salatiga jurusan Teknik Komputer dan Jaringan ini, dengan mulus lolos tanpa uang sogokan menempuh pendidikan kepolisian Pusdik Binmas, Banyu Biru, Ambarawa, Jawa Tengah. Selain itu, selama menempuh masa pendidikan sebagai Sekolah Calon Bintara (Secaba), berhasil mengukir prestasi rangking tujuh dari 7.000 peserta lainnya saat pendidikan kepolisian se-Indonesia.

Meski, sudah dua bulan menjadi polwan, Bripda Eka, panggilan sehari-harinya tidak pernah lupa diselasela kesibukannya sebagai abdi negara tetap membantu profesi ayahnya sebagai buruh tukang tambal ban di Jalan Veteran, Pasar Sapi RT 2 RW 6, Kota Salatiga, Jawa Tengah dan bengkel.

Di rumah kontrakan sekaligus bengkel yang hanya berukuran 6 X 6 meter ini Bripda Eka jika lepas piket di Mapolresta Salatiga, Bripda Eka membantu kesibukan orang tuanya melayani langganan tambal ban ayahnya. Kesibukannya ini dilakukannya sejak duduk di bangku sekolah mulai SMP hingga SMK. Anak pertama dari dua bersaudara pasangan Sabirin (49) dan Darwanti (40) ini awalnya sama sekali tidak terbayang dibenaknya untuk menjadi seorang Polwan. Padahal awalnya,

Bripda Eka ingin bekerja di sebuah stasiun televisi besar berskala nasional. Makanya, dirinya mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan agar mahir dalam bidang editing gambar dan animasi di televisi atau bidang broadcasting.

“Orang tua saya nggak pernah mengarahkan. Saya awalnya pingin kerja di broadcast, bagian editing dan ahli animasi karena saya ingin bekerja di stasiun tv terkenal. Pernah membuat web dengan teman-teman.

Suka saja ngedit video, ngedit foto pokoknya yang berbau desain grafis lah,” ungkapnya Selasa (25/2) di RSUD Salatiga di Bangsal Kelas 3 Flamboyan, Kota Salatiga, Jawa Tengah menunggui ayahnya Sabirin yang sedang sakit.

Namun, menjelang kelulusan, Bripda Eka mendapat dorongan dari Mara Tilofashanti salah satu guru multimedia komputer di SMK Negeri 2 Salatiga yang saat itu ada sosialisasi penerimaan polwan dari Polresta Salatiga. Bripda Eka kemudian mencoba mengadu nasib dan keberuntungan mengikuti seleksi penerimaan Secaba Polri di Kota Semarang, Jawa Tengah.

“Sebelum jadi polwan. Awalnya aku sempat daftar salah satu perusahaan perkabelan automotif di PT

Autocom di Subang, Jawa Barat. Saat itu tes tertulis dulu. Terus dapat panggilan ke Semarang untuk seleksi setelah tes kesehatan di Polri. Kemudian bebarengan, saya milih seleksi di Polri saja kemudian mengikuti tes kesehatan dan membatalkan untuk tes di PT Autocom. Ingin cepet kerja biar bisa bantu ayah dan tidak menambal ban terus,” tutur gadis berkelahiran 30 Juli 1996 ini.

Bripda Eka sempat mengaku tidak percaya diri karena gadis berparas imut ini hanya memiliki tinggi badan 156 dengan berat hanya 48 saja. Namun, karena mendapat dorongan dari teman-teman sekolah, orangtua dan gurunya, akhirnya bersama 19 teman satu sekolahnya Bripda Eka mengikuti proses seleksi Secaba Polri.

“Ada teman-teman daftar sekitar sekelas lima sama saya. Kalau satu sekolah SMK Negeri 2 Salatiga ada sekitar 20 teman sama saya. Terus daftar, saya kan tinggi badan pas-pasan banget. Kok kayak tinggi badan ngepres. Di bujuk Bu Mara, udah gak papa ikut saja, tahun kemarin ada 7.000 polwan diterima. Kapan lagi ada kuota seperti itu. Eh, ternyata sekarang sudah jadi Polwan. Alhamdulillah saya jadi rangking tujuh selama pendidikan 1,5 bulan di Banyu Biru, Ambarawa,” ungkapnya.

Meski telah berhasil menjadi anggota polwan, sosok Bripda Eka tetap menunjukkan kesederhanaannya.

Bagaimana tidak, saat media menemuinya, ia mengenakan baju, celana dan sepatunya yang dikenakan baju tak bermerek. Kesantunan dan ke-

patuhan kepada kedua orangtuanya pun tetap dijaga.

Terbukti, saat menunggui ayahnya Sabirin yang sedang sakit paru-paru, dengan setia bersama ibu dan adik semata wayangnya Arjuna Dwi Bagaskara (16) yang saat ini juga duduk di bangku sekolah SMK Negeri 2 Salatiga seperti dirinya.

“Ayah saya selain kerja tukang tambal ban juga tukang bersih-bersih masjid sejak tiga atau empat tahun yang lalu,” ungkap Bripda Eka. “Bagi saya kedua orang tua saya adalah ibarat malaikat yang diturunkan Tuhan untuk menjaga saya. Dan untuk membahagiakan mereka saya harus bekerja keras dan bisa buktikan bisa lebih baik dan lebih maju dari mereka. Kalau orang tua saya profesinya jadi tukang tambal ban, jangan sampailah anaknya juga jadi tukang tambal ban. Akhirnya, dengan ketekunan dan kegigihan harus bisa saya buktikan?” ujarnya.

Bripda Eka pun berkeinginan keras untuk menaikkan haji kedua orangtuanya jika profesinya sebagai polwan di Mapolresta Salatiga berjalan beberapa tahun ke depan nanti.

“Saya pingin banget naikin haji orang tua saya. Hanya itulah yang bisa saya lakukan untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Memang, sulit membalas budi jasa orang tua yang telah membesarkan dan menjadikan saya jadi orang (polwan) begini. Balas budi dalam bentuk menaikkan hajipun saya rasa belum cukup,” ungkap gadis manis hobi pramuka ini. bal/mer

Mimpi Punya Hostel Akhirnya Tercapai

Yudi dan tamu dari Finlandia.

MIMPI berbisnis dari sekolah perhotelan, kebanyakan adalah membuka hotel, penginapan dan restoran, tapi dari mana modal dan lahannya?

Pertanyaan ini dijawab oleh Yudi Eka (30) dan Berry Oroh (39), mereka berdua bisa mewujudkan mimpinya mendirikan sebuah penginapan yang mempunyai ciri khas.

Berbekal intuisi dan peluang yang ada Yudi dan Berry bisa menyakinkan pemilik rumah yang kebetulan juga sebagai pemilik kantor yang mereka kontrak untuk sebuah kursus pelatihan perhotelan di kota Bandung.

Awalnya Yudi yang juga berprofesi sebagai pengajar sekolah Perhotelan ini melihat peluang bisnis untuk memanfaatkan rumah sang pemilik karena halamannya terdiri dari kebun yang luas, kolam renang dan beberapa bagunan terpisah yang bisa dimanfaatkan menjadi sebuah penginapan yang terjangkau di Kota Bandung.

Lahirlah sebuah ide untuk mengemas ruangan dan fasilitas di rumah tersebut menjadi sebuah penginapan dengan konsep tempat tidur bersama yang biasa disebut Dormitory atau Dorm.

Ide mereka berdua tidak langsung diterima oleh sang pemilik rumah.

“Pemilik harus mengeluarkan biaya investasi yang cukup besar untuk membeli peralatan tempat tidur, membenahi kamar mandi, dan berbagai perlatan lain untuk mendukung sebuah Ide gila pada saat itu,” kenang Yudi seperti dikutip dari myoyeah, Jumat (13/2/2015) Mendapat ‘lampu merah’ Yudi dan Berry tidak patah arang, proposal dan konsep investasi disusun agar pemi-

lik rumah setuju termasuk menggandeng pihak investor.

“Hitung-hitung dari pada rumahnya kosong dan tidak terawat atau di jadikan kos-kosan, kami menawarkan sebuah ide penginapan model Dorm (asrama) dimana hasil uang yang akan masuk lebih besar, lebih cepat dan diterima harian,” ingat Berry saat menuturkan kepada pemilik rumah.

Berhasil menyakinkan semua pihak maka dalam kurun waktu 5 bulan ide itu bisa diwujudkan dengan memanfaatkan 1 buah ruangan tingkat yang terpisah rumah utama sang pemilik. Ruangan itu dibenahi dan disulap menjadi 16 tempat tidur yang bertingkat untuk laki-laki dan 22 tempat tidur bertingkat untuk wanita.

Mereka menyebutnya kamar untuk Male Dorm dan kamar Female Dorm yang terpisah dilantai berbeda.

Dengan segala fasiltas yang ada di lahan tersebut akhirnya Yudi dan Berry sepakat untuk memberi nama Garden-Hostel Bandung. Dengan mengunakan konsep hostel mereka yakin harga yang dibayarkan per orang per satu tempat tidur dapat bersaing dengan penginapan dan hostel sekitarnya terlebih lokasinya ada Dago Bandung.

Segmentasi yang diincar adalah wisatawan backpacker, pelajar dan pemburu harga murah dengan fasilitas hotel berbintang baik domestik dan internasional.

Dalam proses mulai merancang dan membangun Hostel berbentuk Dorm Berry dan Yudi dibantu oleh seorang teman arsitek dalam menghitung luas ruangan terhadap kapasitas jumlah tempat tidur berserta uku-

rannya sampai dengan pengadaan peralatan pendukung seperti jalur listrik untuk lampu baca dan colokan listrik untuk setiap kasur, instalasi jaringan wifi sampai lemari pribadi (loker) yang dilengkapi dengan kunci sehingga tamu dapat menyimpan barang mereka dengan aman.

Menurutnya investasi ini membutuhkan Rp 300 juta termasuk pengerjaan konstruksi yaitu tambahan 6 kamar mandi model shower, wc duduk baru dan instalasinya. Yudi menandaskan investasi ini akan balik selama 2 tahun dengan acuan tingkat hunian hanya 30% setelah dipotong biaya operasional.

Target tingkat okupansi adalah 30% didasarkan dari 12 tempat tidur terisi peminggu atau 84 bed di pakai dengan harga Rp 125.000 untuk hari Minggu sampai Kamis dan Rp 135.

000 untuk Jumat & Sabtu. Jika dihitung rata-rata omzet perminggu mereka adalah Rp 10.900.000 untuk satu minggu dengan acuan terisi 30% dari kapasitas 100%.

“Satu hal yang unik adalah sebelum Garden-Hostel ini resmi beroperasi sudah ada 1 tamu bule datang untuk meminta menginap,” papar Yudi.

Karena sistem pemasaran yang mereka lakukan adalah memposting ke jaringan pemasaran Hotel, Hostel, Backpaker online sedunia, sehingga dalam hitungan hari dan minggu para tamu mulai bermunculan datang satu persatu.

“Yang aneh lagi adalah ada sekelompok 4 wanita bule datang dari Finlandia, kalau saya liat itu dekat kutub utara ya?, saya kaget dan sekaligus kagum ternyata konsep Hostel kami banyak disukai wisatawan Internasional karena mereka melihat foto dari bentuk dorm dan fasilitas hostel ini ini dari Internet,” ujar Berry.

Langkah awal yang manis telah dimulai Yudi dan Berry, mereka saat ini terus mengembangkan sistem pelayanan sehingga para tamu yang sudah pernah menginap dan melakukan pesanan melalui internet bisa menyebarkan pengalamannya untuk menjaring calon wisatawan lebih banyak lagi. Tak heran Yudi dan Berry akhirnya menargetkan 60% tamunya adalah wisatawan internasional dan sisanya 30% adalah tamu domestik.

Yudi dan Berry kini telah mengodok untuk membuka jaringan Dorm Hostel ini dengan mencari pemilik rumah sampai pemilik rumah toko yang bisa dijadikan penginapan dengan konsep mirip garden-hostel dengan melihat lokasi bagunan dan lahan apakah cocok sesuai dengan lingkungan sekitar misal untuk bisnis atau sampai pendukung kota pariwisata. myo

Bripda Eka Yuli Andini

Diusir Dari Kedokteran Kini Kekayaannya Capai Rp 220 Triliun Jika ada yang menyebut nama Michael Dell mungkin banyak yang tidak mengetahui siapa dia. Tetapi kalau menyebut komputer Dell, pasti Anda langsung paham. Ya, Michael Dell adalah founder dari perusahaan Dell Inc. sebuah perusahaan komputer yang berbasis di kota Texas, Amerika Serikat. Michael Dell ini ternyata tidak mempunyai gelar sarjana, dan pendidikan terakhirnya adalah drop out dari Universitas Texas, jurusan kedokteran.

Michael Dell lahir di Texas pada tanggal 23 Februari, 49 tahun yang lalu. Michael lahir dari anak dari pasangan ibu seorang makelar saham dan ayah seorang dokter gigi. Kehidupan masa kecilnya sama dengan anak-anak seusianya, hanya Michael tertarik dengan komputer. Pada waktu SMP, dia sudah mampu memprogram kalkulator sendiri. Lalu pada umur 15 tahun, Michael mendapatkan komputer dari ayahnya, Apple II. Komputer tersebut merupakan keluaran dari perusahaan Apple. Karena penasaran bagaimana komputer ini dibuat, akhirnya Michael membongkar komputer pertamanya tersebut hanya untuk mengetahui bagaimana cara komputer itu bekerja.

Pada waktu SMA, jiwa entrepreneur Michael muncul, ketika itu dia bekerja sebagai pengantar koran. Dengan hanya mengantar koran, Michael mendapatkan uang 18ribu dolar selama setahun. Itu digunakan untuk memodifikasi dan belajar banyak tentang komputer.

Ternyata keinginan Michael untuk belajar komputer di bangku universitas tidak direstui oleh orang tuanya. Maka untuk menyenangkan orang tuanya, Michael masuk kedalam jurusan kedokteran Universitas Texas. Tetapi bukan malah belajar kedokteran, Michael malah mengutak-atik kom-

puter di kamar asrama, membeli spare part, upgrade dan menjualnya kembali.

Ternyata bisnis tersebut menguntungkan, hanya dalam 1 bulan Michael mendapatkan 180ribu dolar.

Karena mendapatkan order yang cukup banyak, kamar asrama Michael sampai penuh dengan peralatan komputer. Lalu Michael meminta izin untuk tidak melanjutkan kuliahnya kepada orang tuanya. Setelah semester pertama, Michael tidak melanjutkan kuliahnya.

Michael bekerja secara full time pertama kali pada usia 19 tahun dan perusahaannya dinamakan PC’s Limited. Karena tidak mempunyai modal yang cukup untuk menyewa kantor. Michael mensiasati dengan order via telepon dan online. Seseorang hanya perlu telepon untuk memesan, dan pesanan pun akan dikirim. Cara ini sangat berguna karena mampu menghemat dana. Karena Michael hanya perlu membeli perangkat yang dibutuhkan. Pada tahun pertama, Michael menjual setidaknya sampai 6 juta dolar.

Kemudian Michael merubah nama perusahaannya PC’s Limited menjadi Dell Computer Corp pada tahun 1987, dan pada tahun 1988 Dell Computer mendapatkan penjualan 159 juta dolar. Itu menjadikan Dell sebagai CEO termuda yang pernah masuk daftar orang terkaya di Forbes.

Sekarang Dell Computer termasuk 3 vendor komputer terbesar diseluruh dunia, didaftar tersebut juga ada Lenovo dan HP. Dan Dell Computer memimpin penjualan PC monitor nomor satu didunia. Kesuksesan Dell yang pada awalnya adalah mahasiswa kedokteran perlu kita contoh. Kini, Michael Dell telah memiliki harta sebanyak 21,8 Milliar Dollar atau sekitar Rp 220 triliun rupiah. stu

Michael Dell

www.lensaindonesia.com

16 Edisi 76/02 - 08 Maret 2015 Sebanyak 6 ton gading gajah sitaan yang akan dimusnahkan pemerintah Tiongkok beberapa waktu lalu.

Tiongkok Larang Impor Gading Gajah TIONGKOK memberlakukan larangan satu tahun atas impor gading gajah, di tengah kritik bahwa permintaan konsumen di Tiongkok memicu perburuan di Afrika.

BBC melaporkan, pengumuman ini dibuat oleh Administrasi Kehutanan Negara.

Para pejabat mengatakan mereka berharap aturan tersebut akan menjadi langkah pertama untuk melindungi gajah liar.

Pihak konservasi telah memperingatkan bahwa gajah liar bisa musnah di Afrika dalam beberapa tahun ke depan.

Tiongkok diketahui merupakan importir gading ilegal terbesar di dunia. Namun, pemerintah mengatakan telah meningkatkan upaya untuk mengatasi perdagangan ilegal.

www.lensaindonesia.com

Diharapkan bahwa larangan impor sementara, yang mulai berlaku pada Kamis (26/2/ 2015), akan membantu mengurangi permintaan gading Afrika.

Menurut media pemerintah, pejabat pemerintah Tiongkok akan mengevaluasi efek perlindungan gajah sebelum mengambil langkah lebih lanjut yang lebih efektif.

Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Langka atau The Convention on International Trade in Endangered Species (Cites) telah melarang perdagangan gading pada tahun 1989, namun Tiongkok mengizinkan perdagangan tersebut di dalam negeri dan memiliki sekitar 150 toko berlisensi. mhs

Membongkar Rahasia Sukses Pendidikan China Terobosan radikal dalam sistem birokrasi pendidikan di China adalah melepas status pegawai negeri bagi seluruh guru dan dosen yang kemudian diubah menjadi pegawai yang dikontrak setiap 4 tahun sekali.

“PENDIDIKAN harus memiliki akar budaya yang mau dianut! Apakah kita ingin mencampakkan budaya kita (China) dan menggantinya dengan budaya Rusia? Atau kita mau menjiplak budaya Jepang dan Amerika?” Kalimat itu masih terngiang di telinga sebagian orang.

Penyataan itu disampaikan oleh Hu Laoshi sambil membetulkan duduknya di sofa yang sudah lusuh tersebut. Sambil menyeka wajah dengan handuk kecil dia melanjutkan kalimatnya dengan nada berapi-api.

“Aku waktu itu katakan di ruang rapat seksi kurikulum pendidikan sekolah dasar dan menengah bahwa kita harus tetap berpijak di budaya kita sendiri (budaya China). Kita tidak pernah kalah dalam pertarungan pengaruh dunia selama 2000 tahun, baru 200 tahun terakhir ini kita kalah dan dipermalukan”.

Sejenak suasana di ruang apartemennya yang sederhana tersebut hening, tiba-tiba matanya berkaca-kaca, Hu laoshi melanjutkan ceritanya. “Syukurlah akhirnya semua mendengarkan pendapatku, hari ini Anda bisa lihat China bangkit dan sebentar lagi akan menjadi global power!”

Pertemuan dengan Hu laoshi pensiunan direktur pengembangan kurikulum di era tahun 1978 tersebut telah memberikan satu cakrawala berpikir tentang pendidikan.

Pendidikan bukan hanya kurikulum, tetapi harus ada budaya yang menjadi fondasinya. Beliau mencontohkan bahwa bagaimana kertas tercipta pertama kali di China pada tahun 105 Masehi adalah karena pada masa itu ketika dinasti Han berkuasa, rakyat China memiliki budaya mencatat semua kegi-

Seorang guru menjadi kunci sukses pendidikan bagi murid-murid di China.

atan dan peristiwa.

Catatan ditorehkan di batu, dinding gua, tanah liat, batang pohon sampai pada tubuh manusia dan tulang belulang. Budaya ini melahirkan penemuan kertas yang kita kenal sekarang.

Selain budaya, beliau memaparkan bahwa harus ada fondasi filsafat yang dianut. Sambil memandang peserta seminar beliau katakan bahwa filsafat negara Pancasila Indonesia memiliki kemiripan dengan filsafat Konfusius yang menjadi fondasi filsafat negara China modern.

Yang tidak kalah penting menurut beliau harus ada terobosan radikal dalam sistem birokrasi pendidikan seperti yang dilakukan China seperti melepas status pegawai negeri bagi seluruh guru dan dosen yang diubahnya menjadi pegawai yang dikontrak setiap 4 tahun sekali. Tujuan reformasi tersebut agar muncul budaya kompetisi kerja dalam menjalankan program percepatan kemajuan pendidikan untuk mengejar ketertinggalan.

Terakhir hal yang menjadi fokus bagi majunya sistem pendidikan China adalah merevitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dengan gedung dan peralatan yang layak, melakukan penghematan anggaran dengan membatasi bepergian ke luar negeri dengan menggunakan uang negara bagi pejabat negara (pejabat dari mulai kepala sekolah, rektor dan eselon 4, 3, 2 dan 1 di

kementerian pendidikan China hanya diizinkan muhibah ke luar negeri 1 kali dalam 1 tahun).

Alih-alih bepergian ke luar negeri untuk benchmarking misalnya, pemerintah China lebih mendorong sekolah dan perguruan tinggi untuk mengundang expert atau guest Professor atau visiting scientist dari seluruh dunia untuk datang ke China dengan dibiayai oleh pemerintah China.

Dari teori ekonomi lebih banyak ruginya mengirim delegasi keluar negeri karena devisa negara lari ke luar negeri, namun bila mengundang ahli dari luar negeri ke dalam negeri meskipun dibiayai oleh pemerintah sesungguhnya tidak ada uang yang keluar karena semua biaya tersebut dibelanjakan dan habis di dalam negeri. Demikian penjelasan pemateri dengan penuh semangat.

Seminar dua hari yang bertajuk School management in Chinese Primary and Middle Education diprakarsai oleh Atdikbud KBRI Beijing dan Beijing Municipal Education Commission kala itu dihadiri oleh 48 peserta dari Indonesia. Diskusi yang berlangsung diantara peserta berkembang seputar kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Tiongkok baik pendidikan dasar dan menengah.

Menanggapi pertanyaan peserta tentang kebijakan ujian nasional di China, dengan bijak Hu Laoshi mengatakan, “Siswa mendapat pelajaran di sekolah untuk kemudian diuji melalui

ujian, sedangkan seorang pejuang diuji melalui pertempuran untuk kemudian memperoleh pelajaran”. Intinya lanjut beliau bahwa ujian adalah sebuah fase yang penting dalam sistem pendidikan.

Terhadap pertanyaan mengenai manakah yang dipilih pembelajaran berbasis teacher center atau student center, Hu Laoshi menjelaskan dalam belajar hanya ada 1 nasehat dari Konfusius sebagai berikut, “Bila guru menugaskan murid melakukan sesuatu, laksanakan jangan mencari alasan untuk menunda apalagi menolak. Bila guru memberi nasehat dan petunjuk, dengarkan dan ikuti dengan perbuatan. Guru mengajarkan ilmu dan budi pekerti, serta nasehat yang menyelamatkan kehidupan murid.”

Sehingga menurut beliau, pembelajaran tersebut kunci-nya ada di guru.

Seminar ini mampu memfasilitasi perluasan dan wawasan pengalaman peserta dalam mendalami berbagai kajian teori dan praktik pendidikan di China.

Prof. Wu dari Beijing Institute of Education dalam penutupan seminar menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dan minat yang besar dari peserta yang berasal dari Indonesia sebagai negara sahabat China yang jauh jauh datang ke China untuk saling menimba ilmu dalam pengelolaan pendidikan dasar dan menengah. * Ditulis Jielun Han, Mahasiswa di China