Koran Lensa Indonesia Edisi 77

Klik website: http://www.lensaindonesia.com/

Edisi 77 09 - 15 Maret 2015

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

ORDE NGAWUR

KONTROVERSI PENAMBAHAN KEWENANGAN KEPALA STAF KEPRESIDENAN

INDONESIA saat ini memasuki orde ngawur.

Beras mahal. Biaya sekolah makin mencekik. Sementara para pejuang demokrasi seperti Adian Napitupulu dan Budiman Sudjatmiko tidak berkutik karena mereka sudah terlalu nyaman duduk di Tommy Soeharto kursi legislatif.

Negara ini, bagi Tommy Soeharto, diibaratkan sebuah negara yang sedang berjalan tanpa alas kaki.

“Saat kita memasuki #OrdeNgawur saat ini.

Bisa diibaratkan negara kita sedang berjalan tanpa Alas Kaki”negara tanpa landasan yang jelas,” demikian dalam tweet @TommySoeharto62 yang disertai tanda tagar, Rabu (4/3/2015).

Tommy juga menyindir, era pemerintahan Jokowi harga beras semakin mahal. Karena itu dia menyebutnya menyebut Negara ini bagaikan lumbung kartu.

LUHUT

SETENGAH PRESIDEN Presiden Joko Widodo sudah membelah dirinya, tidak lagi full Presiden. Dia kini hanya menjadi ‘setengah Presiden’ karena telah menambah kewenangan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan.

Jadi, sekarang ada Presiden dan ada pula presiden harian.

Baca: Orde... Hal 7

Awas, Krisis 98 Bakal Terulang

Presiden Joko Widodo tiba-tiba menerbitkan Perpres No 26 tahun 2015 tentang Kepala Staf Kepresidenan. Luhut, selaku Kepala Staf Kepresidenan yang sebelumnya mendukung komunikasi politik dan mengelola isu-isu strategis kepresidenan sesuai Perpres Nomor 190 Tahun 2014 tentang Unit Kantor Presiden, kini ikut mengendalikan program prioritas.

Atas perpres tersebut, Luhut kini dapat melakukan koordinasi lintas kementerian. Di antaranya pengedalian dalam rangka memastikan program-program prioritas nasional dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi presiden, dan penyelesaian masalah secara komprehensif terhadap program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan.

Baca: Luhut... Hal 7

PEMERINTAH diingatkan untuk mengantisipai melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Kalau sampai ke level Rp 15 ribu, Indonesia bisa terjadi gejolak seperti tahun 1998.

"Pada saat 1998 saja sampai Rp 13 ribu. Kalau sampai lebih dari Rp 15 ribu, wah bahaya itu ya. Kita ini kadang-kadang menganggap biasa, nanti lama-lama pasar shock pasar, market shocknya, jangan sampai terjadi rush (kepanikan besar-besaran) ini yang bahaya," tegas Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/3).

Iklan PT Gala Bumi Perkasa di Jawa Pos.

Baca: Awas... Hal 7 MONTAGE: SOERYA

Raja Jogja Mendadak Keluarkan Sabdatama

Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamenkubuwono X di Bangsal Kencana membacakan sabdatama, Jumat 6 Maret 2015.

ADAM MALIK ‘TUKANG DEBAT’ NOMOR SATU The Right Man

LINDSAY LOHAN MEMELUK ISLAM Blitz

3

6

9

PRESIDEN PANEN RAYA DI PONOROGO Jatim Square 13

PAPUA SUDAH PUNYA BATIK Inspirasi 15

www.lensaindonesia.com

Kencana Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Paku Alam IX, bersama kerabat, Sentono Dalem (kerabat keraton), dan Abdi Dalem Keprajan (pejabat pemerintahan).

“Rauss... Rauss!!” teriak Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menyambut kedatangan mereka.

Dengan menggunakan surjan bermotif kembang, Sri Sultan berjalan menuju Bangsal Kencana.

Setelah duduk, naskah sabdatama diserahkan oleh GBPH Prabu Kusuma kepada Sri Sultan.

Selanjutnya, Sri Sultan membacakan sabdatama di hadapan Sri Paku Alam IX bersama kerabat, Sentono Dalem (kerabat keraton), Abdi Dalem Keprajan (pejabat pemerintahan), dan Abdi Dalem Keraton.

Baca: Raja... Hal 7

Gerindra Usung Ahmad Dhani Cawali Surabaya PEMILIHAN Walikota (Pilwali) Surabaya 2015 nampaknya bakal makin menarik karena mencuatnya nama beberapa publik figur dari kalangan artis. Setelah mantan model Arzeti Bilbina yang diusung PKB, kini musisi Ahmad Dhani giliran dilirik Partai Gerindra Surabaya.

Selain menjadi salah satu musisi paling populer, Ahmad Dhani merupakan artis yang berasal dari Surabaya.

“Hasil penjaringan sementara nama Ahmad Dhani diusulkan

DITJEN PAJAK INCAR 22 MILIARDER INDONESIA Nasional

RAJA Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Bangsal Kencana, Jumat (6/3/2015), mengeluarkan sabdatama. Keluarnya titah (perintah) Raja Keraton Ngayogyakarta ini terbilang mendadak sebab baru pagi tadi kerabat keraton diberi tahu soal acara itu.

Sekitar pukul 09.30 WIB, secara bergantian hadir di Bangsal

oleh tokoh muda partai jelang Pilwali Surabaya 2015 nanti,” terang Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya, Sutadi, Jumat (6/3/2015).

Menurut Sutadi, sebagai musisi asli Surabaya dan memiliki kecerdasan, Ahmad Dhani dinilai memiliki kelebihan dan sudah tidak diragukan lagi ketokohannya. “Musisi itu cerdas lho. Meski artis, tapi kalau kapabilitasnya bagus maka diyakini mampu memimpin. Semisal, Rano Karno di Banten dan Dedy Mizwar di Jawa Barat,” sambung Sutadi.

Puskopkar Somasi PT GBP Pasang Iklan di Jawa Pos PT Gala Bumi Perkasa (PT GBP) tiba-tiba saja memasang sebuah iklan di Harian Jawa Pos secara berturut-turut pada 17 Februari 2015.

Hari pertama, iklan satu halaman warna, dan hari berikutnya iklan advetorial setengah halaman.

Karuan, hal ini langsung memicu kegeraman pihak Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) Jawa Timur. Pasalnya, iklan PT Gala Bumi Perkasa di Harian Jawa Pos dinilai telah menginjak-injak hukum. Sebab lahan itu diiklankan untuk ditawarkan komersial kepada publik bahwa akan dibangun pusat pergudangan komersial dan pusat industri modern di kawasan Juanda.

Sementara status lahan masih bersengketa.

Tidak hanya itu, Puskopkar juga menilai jika PT GBP tidak berhak atas tanah seluas 23 hektare di depan Bandara Juanda yang telah diiklankan. Karena itu Puskopkar Jatim mengancam akan melaporkan pidana kriminal terhadap PT Gala Bumi Perkasa.

Baca: Puskopkar... Hal 7

Baca: Gerindra... Hal 7

Sekelumit Kisah Sniper Legenda Indonesia

Tatang Koswara Hanya Terima Duit Pensiun Rp 1 Juta Dari bidikan senapannya, dia banyak mencabut nyawa prajurit dan perwira lawannya. Di bekas provinsi Indonesia itu, lebih dari 40 orang Fretilin menjadi korban tembakan jitunya.

INDONESIA kehilangan salah satu prajurit terbaiknya. Dia adalah Peltu Tatang Koswara.

Namanya harum di dunia militer.

Dia tutup usia pada umur 68 tahun selepas mengisi acara di sebuah televisi swasta kemarin.

Penyebab utamanya adalah serangan jantung.

Wafatnya sniper atau penembak jitu legendaris Indonesia, Tatang Koswara, meninggalkan

kisah miris. Almarhum harus hidup dengan membuka warung makan di lingkungan Kodiklat TNI AD di Bandung seusai pensiun sebagai tentara.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigadir Jenderal Wuryanto, mengaku prihatin dengan kabar tersebut. Menurutnya, bukan rahasia lagi pensiunan tentara zaman dulu macam Tatang tak menerima dana pen-

Mendiang Tatang Koswara.

siun yang layak.

“Untuk setingkat peltu (pem-

bantu letnan satu, red) seperti almarhum, dana pensiunnya kurang dari Rp 1 juta,” kata Wuryanto, Rabu (4/3/2015).

Wuryanto menuturkan, dana pensiun yang diperoleh Tatang hanya berupa gaji. Tak ada remunerasi seperti upah yang diterima tentara saat ini.

“Sebetulnya pimpinan TNI zaman dulu sudah berupaya menaikkan gaji pensiun prajuritnya, tapi kemampuan pemerintah terbatas,” ujarnya.

Meski pangkat terakhirnya peltu, Tatang masuk jajaran penembak jitu terbaik di dunia. Dalam buku Sniper Training, Techniques, and Weapons karya Pe-

ter Brookesmith terbitan 2000, nama Tatang masuk jajaran 14 besar Sniper’s Roll of Honour di dunia.

Kendati punya ijazah sekolah teknik (setara SMP), Tatang melamar sebagai prajurit tamtama menggunakan ijazah SR (sekolah rakyat) atau sekolah dasar. Selang beberapa tahun ia mengikuti penyesuaian pangkat sesuai ijazah yang dimilikinya itu.

Sebagai bintara, Tatang ditempatkan di Pusat Kesenjataan Infanteri (Pusenif). Di sana pula dia mendapatkan mengikuti berbagai pelatihan, mulai kualifikasi raider hingga sniper.

Baca: Tatang... Hal 7

EKBIS

2 Edisi 77/09 - 15 Maret 2015

OJK Himbau Masyarakat Jatim Waspadai Investasi Bodong

Sardjito, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menghimbau kepada masyarakat khususnya di Jawa Timur agar waspada dengan lembaga keuangan yang afiliasinya sebagai tempat investasi dana yang memberikan janji bunga tinggi, arahnya identik dengan keuntungan yang menjanjikan ternyata berujung pada modus penipuan.

“Tak ada ceritanya jika ingin kaya dengan cara berinvestasi dengan memperoleh untung secara instan, hal ini sudah jelas 100 persen pem-

PLN Turunkan Tarif Adjusment 2,9 Persen TARIF listrik adjustment turun kembali per Maret 2015. PT PLN (Persero) melakukan penyesuaian pada 10 golongan tarif.

Jika harga Februari lalu Rp 1.469/kwh, untuk Maret ini menjadi Rp 1.426/kwh atau turun ratarata 2,9 persen.

"Ketentuan naik dan turunnya tarif adjustment ini ditentukan pada hasil analisa bulan lalu.

Indikatornya ada tiga, meliput nilai inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dollar dan harga minyak mentah dunia," ujar Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PLN Distribusi Jatim, Pinto Raharjo saat dikonfirmasi, Rabu (4/3/2015).

Ia juga menyebut, dengan adanya penurunan tarif listrik ini, maka sedikit banyak akan mempengaruhi penerimaan pendapatan PLN. Sedangkan, untuk 10 golongan tarif yang dimaksud, yakni R-2/TR, R-3/TR, B-2/TR, B-3/TM, I-3/ TM, I-4/TT, P-1/TR, P-2/TM, P-3/TR dan pesta (L/TR, TM, TT).

"Untuk golongan R-2/TR dengan batas daya 3.500-5.500 VA tarif turun dari Rp 1.468,25 menjadi Rp 1.426,58 per kWh," kata Pinto.

Tarif tersebut sama dengan golongan R-3/TR dengan daya di atas 6.600 VA dan B.2/TR dengan daya antara 6.600 VA-200 kVA sebesar Rp 1.426,58 per kWh. Pada golongan B-3/TM dengan daya di atas 200 kVA ditetapkan sebesar Rp 1.027,16 per kWh dan Rp 1.105,47 per kVArh. Beban pemakaian tersebut sama dengan golongan I.3/TM dengan daya di atas 200 kVA. Untuk golongan I-4/TT dengan daya 30.000 kVA ke atas biaya pemakaian mengalami penurunan dari Rp 993,19 per kWh menjadi Rp 965,00 per kWh. Golongan P-1/TR dengan golongan 6.000 VA200 kVA juga mengalami penurunan dari Rp 1.468,25 menjadi Rp 1.426,58 per kWh. Kemudian, golongan pelanggan pemerintah P-2/TM daya di atas 200 kVA kini dipatok Rp 1.027,16 per kWh dan Rp 1.105,47 per kVArh. Untuk golongan P-3/TR mengalami penurunan dari Rp 1.468,25 menjadi Rp 1.426,58 per kWh. Lalu, untuk golongan L/TR, TM, TT turun dari tarif Februari yang sebesar Rp 1.545,32 menjadi Rp 1.501,46 per kWh. Pihaknya menambahkan, di Jatim pada Januari tercatat jumlah pelanggan R-2/TR sebanyak 93.768 pelanggan dengan total biaya pemakaian 73.715.627.718 kwh.

Golongan R-3/TR ada 20.279 pelanggan dengan pemakaian 40.200.904.360 kWh. B-2/TR ada 60.648 pelanggan dengan biaya pemakaian 217.607.844.180 kWh. Golongan B-3/TM sebanyak 539 pelanggan yang pemakainnya sebanyak 124.999.308.022 kWh. Golongan I-3/TM jumlahnya ada 2.185 pelanggan yang pemakaiannya pada Januari 2015 tercatat 810.720.014.376 kWh. Golongan tarif I-4/TT tercatat ada 21 pelanggan saja, dengan pemakaian 303.839.051.091 kWh. Untuk P-1/TR pelanggannya ada 4.080 dan pemakaian 22.885.092.383 kWh, P-2/TM ada 98 pelanggan yang pemakaiannya mencapai 9.384.068.691 kWh, dan P-3/TR ada 32.843 pelanggan dengan pemakaian 68.103.913.209 kWh. sarifa

bohongan. Apalagi kini makin marak kasus investasi bodong yang masih belum dipahami oleh masyarakat, hal ini karena kurangnya edukasi tentang pengetahuan investasi secara sehat. Apalagi dengan gimmick-gimmick bunga tinggi yang tentunya menghipnotis mereka untuk meraup keuntungan dengan cepat,” ujar Sardjito, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal OJK ketika brekunjung di Surabaya, Selasa (03/03/ 2015).

Sardjito menambahkan,

kunjungan OJK pusat di Jawa Timur khususnya di Surabaya kali ini selain mengawasi perbankan, mikro ekonomi, koperasi dan BPJS, pihaknya juga mengedukasi masyarakat tentang pemahaman dan pengetahuan tentang pasar modal.

Setidaknya, pihak OJK juga memaparkan bahwa perbankan, pasar modal dan bidang keuangan lainnya harus lah sinkron agar mampu mengangkat perekonomian suatu daerah.

Di kesempatan yang sama,

Thoriqul Haq, Ketua Komisi C DPRD Jatim mengatakan, saat ini makin banyak muncul lembaga-lembaga keuangan di tengah masyarakat.

Terutama di daerah pinggiran yang notabene latar pendidikan masyarakat di sana masih minim untuk memahami hal keuangan.

“Sudah banyak di tengah masyarakat muncul koperasi-koperasi yang saat ini pembikinannya itu mudah, namun apakah masyarakat tahu kalau mereka ini tergabung dalam keanggotaan ko-

Kasus Korupsi Dana Alokasi Khusus 2012-2013 Dinas Pendidikan Ponorogo

Bea Materai Naik Jadi Rp 18.000 Melihat kemampuan ekonomi dan Produk Domestik Bruto, maka tarif bea materai perlu dinaikkan.

DIREKTORAT Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah mengkaji kenaikan bea materai yang saat ini berupa bea tetap sebesar Rp 3.000 dan Rp 6.000, menjadi Rp 10.000 dan Rp 18.000.

Direktur Peraturan Perpajakan I, Ditjen Pajak, Kemenkeu, Irawan mengatakan aturan terakhir tentang bea materai ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1995 dan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Me-

terai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai.

“Melihat kemampuan ekonomi dan Produk Domestik Bruto, maka tarif bea materai perlu dinaikkan,” kata Irawan, di Kantor Pusat DJP, Kemenkeu, Jakarta, Kamis (5/3/2015).

Irawan mengatakan, mengacu Undang-undang No 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bea materai bisa dinaikkan maksimal hanya enam kali. Adapun bea materai yang seharga Rp 3.000 dan Rp 6.000 saat ini sudah mengalami kenaikan enam kali sesuai Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2000.

Kasubdit Peraturan PPN, Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lain DJP Oktria Hendrarji mengatakan, dalam UU tentang Bea Materai disebutkan kenaikan tarif maksimal enam kali.

Pada saat itu tarif materai senilai Rp 500 dan Rp 1000. Sehingga untuk menaikkan bea materai lebih dari Rp 6.000 diperlukan revisi UU tentang Bea Materai.

“Kita lihat pertumbuhan ekonomi naik. Kita sudah masuk G20 dan pada 2030 diramalkan masuk menjadi negara keenam ekonomi terbesar dunia. Akan banyak transaksi keuangan dengan dokumen yang diterbitkan.

Maka kita akan sesuaikan be materai,” jelas Oktria.

Lebih lanjut dia mengatakan, DJP Kemenkeu mengusulkan bea materai yang baru maksimal Rp 10.000 dan Rp 18.000. Nantinya, revisi UU tentang Bea Materai, seperti dalam UU sebelumnya, juga akan menyebutkan batasan kenaikan bea materai dari saat ini menjadi Rp 10.000 dan Rp 18.000, melalui Peraturan Pe est merintah.

Petani Apel Kota Batu Butuh Pembinaan PETANI apel di Kota Batu dinilai butuh pembinaan guna meningkatkan produksi.

Pengusaha packing apel Kota Batu, H. Muhammad Didik Subiyanto mengungkapkan, para petani apel perlu meningkatkan wawasan, baik dalam urusan tanam hingga pemasaran. “Mereka tak mungkin melakukan semaunya sendiri. Sebab, para petani apel itu memiliki banyak kekurangan,” kata pria yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kota Batu ini, Selasa (03/03/2015).

Pria yang akrab disapa Bianto mengakui dirinya selama ini memiliki binaan khusus bagi petani apel. Para petani binaan Bianto diajarkan tentang penggunaan sistem plasma.

“Itu kita lakukan dengan sistem kerja sama. Sehingga, kita mencukupi kebutuhan petani mulai perawatan hingga obat obatan.

Hasilnya kita beli dengan harga pasaran,” jelasnya. “Andai semua petani Apel di Kota Batu mendapat

Pengusaha apel yang juga anggota DPRD Kota Batu, Muhammad Didik Subiyanto (kanan).

pembinaan yang sama, pastinya akan mendapat hasil yang melimpah,” tambah Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Batu ini.

Dijelaskan Bianto bahwa model kerja sama semacam itu dilakukan karena dirinya berbisnis packing apel. Dia sering mengirim apel ke luar daerah, seperti Surabaya, Semarang, Jogja, Bandung, Jakarta, Bali hingga Kalimantan. Untuk memenuhi permintaan pengiriman itu, kata bapak dari Diana Anatasya dan Muhammad Fahri Husien ini, mengaku tidak cukup hanya

mengandalkan dari kebunnya yang 10 hektare itu. Makanya, dia bekerja sama dengan petani.

Apel-apel dari petani dan kebunnya sendiri itu dipacking dulu di gudangnya, Jalan Anjasmoro Kota Batu. Gudang seluas 1000 meter per segi itu menjadi pusat pengemasan untuk dikirim ke berbagai daerah. “Semua itu bisa beroperasi dengan baik karena ada partisipasi petani apel. Karena itu, petani apel harus dibina,” ujar suami dari Erlisa Kurniawati ini. wito_aji_drk

Telkom Dorong Produk Startup Indonesia Jelajahi 10 Negara

Para pejabat Telkom menghadiri acara Indigo Apprentice Award 2015 di Surabaya, Kamis 5 Maret 2015.

PT Telkom Indonesia kali ini fokus mengoptimalisasi karya bisnis Startup yang merupakan salah satu program Indigo yang ditargetkan mampu jelajahi 10 negara dunia.

Untuk masa inkubasi, Telkom memberikan pendanaan Rp 250 juta/startup. Usai melewati masa inkubasi, para pelaku bisnis startup tersebut berkesempatan memperoleh pendanaan lanjutan hingga Rp www.lensaindonesia.com

2 miliar.

“Kami juga terus mencari pelaku bisns startup yang sudah seattle, minimal sudah memiliki subrcriber, ada transaksi serta memiliki traffik, serta prototype yang cukup layak kendati belum banyak penggunanya. Saat ini kami sedang akselerasi 11 produk, yakni berbasis e-commerce, aplikasi untuk contest, info kesehatan, dan lainnya yang siap

masuk ke dalam produk Telkom atau mampu menarik investor”, ungkap Afianto Mukti Hariwibowo, GM Marketing Customer of Engagement PT Telkom Indonesia.

Afianto menambahkan, sebenarnya kekuatan resources mugkin dari jumlah customer atau karyawan Telkom yang tersebar di Indonesia, hal ini sangat kuat sebagai fungsi akselerasi tersebut. Seperti

halnya ada web review resto jika menjalankan dengan dananya sendiri, bagaimana dengan review penduduk yag ada di Aceh yang jangkauannya masih jauh. Untuk itu, resources tersebut makin optimal jika para karyawan Telkom terlibat karena kantor Telkom ada di mana-mana.

“Kami nanti akan membuat kontrak kerjasama dengan para founder-founder bisnis stratup ini yang biasanya berlaku mulai 6 bulan hingga 2 tahun. Dan untuk share benefitnya bergantung dari deal dan ketentuan yang disepakati, jika nanti dalam akselerasi itu berhasil akan kami teruskan, jika sebaliknya maka otomatis di teruskan. Kemudian untuk 11 produk yang masuk proses akselerasi tersebut memakan waktu 1 hingga 2 tahun yang berlangsung di Jakarta, untuk proses incubator berlangsung di Yogyakarta dan Bandung”, tandas Afianto.

Saat ini, lanjut, Afianto, bisnis

stratup yang mampu menghasilkan benefit yang cukup tinggi terletak di segmen alat transaksi dan e-commerce. Seperti halnya yang dialami oleh startup alat transaksi bernama U Point, dalam waktu empat bulan mampu meraup pendapatan hingga Rp 5 miliar. Selain itu, yang mulai tumbuh berkembang trafiknya di antaranya ceritaperut.com yang berisikan tentang review produk resot serta jarvis.com yang merupakan web pembuatan aplikasi.

Dari program ini Telkom selain mendanai pelaku startup, juga memfasilitas pendukung pekerjaan yang berbentuk ruang kerja, ruang rapat, didukung internet kecepatan tinggi, device, serta server yang bisa digunakan untuk pengembangan aplikasi karya pelaku startup ketika masa incubasi. Giliran masa akselerasi, Telkom juga membantu pengembangan performa web pelaku startup itu sendiri. eld

perasi yang sudah memenuhi syarat lembaga keuangan yang layak untuk dijadikan transaksi keuangan yang sehat? Untuk itu, sangat diperlukan campur tangan langsung dari OJK kali ini yang ingin mengedukasikan kepada masyarakat bagaimana menginvestasikan dana pada lembaga keuangan yang sehat”, tandas Thoriq.

Seperti diketahui, saat ini modus penipuan investasi sudah terjadi di beberapa bidang seperti yang dialami di beberapa produk investasi

finansial bahkan merambah pada investasi agrobisnis dan emas yang tak luput sasaran dari oknum-oknum yang sengaja mengeruk keuntungan secara ilegal.

OJK sendiri sudah mengantungi data beberapa perusahaan investasi bodong. Modusnya, masih tetap dengan iming-iming investasi dengan kompensasi hasil yang menggiurkan. Menurut data pengaduan yang diterima OJK, perusahaan investasi bodong tersebut sudah mencapai 200 perusahaan lebih. eld

Menko Kemaritiman: Dwelling Time Pelabuhan 4,7 Hari

Menko Kemaritiman Prof. Indroyono Soesilo di Istana Kepresidenan.

PEMERINTAH menegaskan akan memangkas waktu barang keluar dari kapal hingga keluar pelabuhan (dwelling time) menjadi 4,5 -4,7 hari. Salah satunya dengan mengangkat Otoritas Pelabuhan.

Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo mengemukakan, telah ditugasi Presiden untuk memangkas dwelling time di lima pelabuhan besar, yaitu di Belawan, di Tanjung Priok, di Tanjung Perak, di Makassar, dan di Sorong.

Dari hasil peninjauan Tim di Pelabuhan Tanjung Priok, Menko Kemaritiman membagi dwelling time atau waktu proses sampai ke luar dari pelabuhan dalam tiga bagian, yaitu: satu, jalur mitra atau jalur hijau; yang kedua, jalur kuning; yang ketiga, jalur merah.

“Yang jalur hijau, itu ternyata sudah 79% dari barang-barang itu. Jalur hijau itu rata-rata antara 4-5 hari dari barangnya turun dari kapal sampai ke proses, sampai ke luar. Yang jalur kuning itu sekitar 7 hari, itu ada 15% dari total container, yang jalur merah itu hanya 6% dari total container tapi itu adalah ratarata 9 hari,” jelas Indroyono.

Pemerintah, lanjut Indroyono, ingin memecahkan masalah tersebut.

Karena itu, untuk membuat target dwelling time di pelabuhan-pelabuhan itu 4,7 hari, maka akan dibagi tiga, yaitu: untuk pre-celarance yaitu sebelum masuk Bea Cukai 2,7 hari.

Yang kedua, untuk custome clearance-nya bea cukainya itu setengah hari, dan yang terakhir post clearance langsung keluar itu sekitar 1,5 hari. “Jadi 4,7 hari,” pungkasnya.

Menurut Indroyono, Presiden sudah menyetujui untuk mendukung perubahan dwelling time itu sesuai UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran maka Otoritas Pelabuhan adalah sebagai pemegang kendali kegiatan di pelabuhan.

“Otoritas Pelabuhan (OP) atau bahasa inggrisnya Port Authority itu bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan, sehingga Menteri Perhu-

bungan (diharapkan) segera menetapkan Otoritas Pelabuhan mulai dengan yang di Tanjung Priok,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo kepada wartawan seusai sidang kabinet paripurna, di kantor Presiden.

Rencananya Otoritas Pelabuhan di Tanjung Priok diusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) agar menjadi pejabat setara dengan eselon II A, atau sama dengan Syahbandar atau Bea Cukai.

Selain mengusulkan adanya Otoritas Pelabuhan, menurut Indroyono, Menteri Perhubungan mendapat tugas untuk membentuk damage control center atau crisis center atau call center di pelabuhan.

“Di situ nanti akan ada perwakilan dari 16 kementerian/lembaga dan sistem online yang ada untuk melihat apa saja permasalahan yang menghambat percepatan dwelling time di pelabuhan,” jelas Indroyono.

Adapun Menteri Keuangan, lanjut Menko Kemaritiman, akan segera membuat lembaga permanen dari Indonesian National Single Window (INSW) yang selama ini berada bawah Dirjen Bea Cukai, nantinya akan menjadi Unit Pelaksanan Teknis (UPT) yang permanen di bawah Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, dokumentasi manifes bisa dikirim segera sebelum barangnya datang. “Asseement-nya lebih awal supaya cepat segala macam, maka kementerian/lembaga agar menyelesaikan pembuatan sistem perijinan online dan portal digital yang nantinya diintegrasikan kepada Indonesian National Single W indow,” terang Indroyono.

Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo juga mengusulkan rancangan Instruksi Presiden (Inpres) mengenai percepatan pembenahan arus barang ekspor dan impor nasional, yang diharapkan bisa segera ditetapkan oleh sita Presiden.

3

THE RIGHT MAN ON THE RIGHT PLACE

Edisi 77/09 - 15 Maret 2015

PELOPOR KANTOR BERITA ANTARA

Adam Malik ‘Tukang Debat’ Nomor Satu di Meja Runding

Adam Malik semasa menjabat Wakil Presiden.

Siapa tak tahu Adam Malik? Seorang diplomat ulung kebanggaan Indonesia dengan kemampuan bernegosiasi luar biasa dan membawa harum nama Indonesia ke kancah Internasional.

DALAM buku 100 Tokoh Indonesia, yang mengulas biografi singkat para tokoh yang turut mengubah Indonesia, pria bernama lengkap Adam Malik Batubara dijuluki sebagai “tukang debat” nomor satu di meja perundingan.

Adam Malik yang juga dijuluki ‘’si kancil” ini semenjak kecil gemar menonton film koboi, membaca, dan fotografi. Setelah lulus HIS, sang ayah menyuruhnya memimpin toko ‘Murah’, di seberang bioskop Deli. Di sela-sela kesibukan barunya itu, ia banyak membaca berbagai buku yang memperkaya pengetahuan dan wawasannya.

Ketika usianya masih belasan tahun, ia pernah ditahan polisi Dinas Intel Politik di Sipirok 1934

dan dihukum dua bulan penjara karena melanggar larangan berkumpul. Adam Malik pada usia 17 tahun telah menjadi ketua Partindo di Pematang Siantar (1934- 1935) untuk ikut aktif memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Keinginannya untuk maju dan berbakti kepada bangsa mendorong Adam Malik merantau ke Jakarta.

Pada usia 20 tahun, Adam Malik bersama dengan Soemanang, Sipahutar, Armin Pane, Abdul Hakim, dan Pandu Kartawiguna, memelopori berdirinya kantor berita Antara tahun 1937 berkantor di JI. Pinangsia 38 Jakarta Kota.

Dengan modal satu meja tulis tua, satu mesin tulis tua, dan satu mesin roneo tua, mereka menyuplai berita

Istri Komandan Kopassus Jual Minyak Buat Tambah Uang Belanja

ke berbagai surat kabar nasional.

Sebelumnya, ia sudah sering menulis antara lain di koran Pelita Andalas dan Majalah Partindo.

Di zaman Jepang, Adam Malik aktif bergerilya dalam gerakan pemuda memperjuangkan kemerdekaan. Menjelang 17 Agustus 1945, bersama Sukarni, Chaerul Saleh, dan Wikana, Adam Malik pernah melarikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok untuk memaksa mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Demi mendukung kepemimpinan Soekarno-Hatta, ia menggerakkan rakyat berkumpul di lapangan Ikada, Jakarta. Mewakili kelompok pemuda, Adam Malik sebagai pimpinan Komite Van Aksi, terpilih sebagai Ketua III Komite Nasional Indonesia Pusat (19451947) yang bertugas menyiapkan susunan pemerintahan. Selain itu, Adam Malik adalah pendiri dan anggota Partai Rakyat, pendiri Partai Murba, dan anggota parlemen.

Akhir tahun lima puluhan, atas penunjukan Soekarno, Adam Malik masuk ke pemerintahan menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Uni Soviet dan Polandia. Karena kemampuan diplomasinya, Adam Malik kemudian menjadi ketua Delegasi RI dalam perundingan Indonesia-Belanda, untuk penyerahan Irian Barat di tahun 1962.

Melalui kepiawaiannya tersebut, pria keahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara pada 22 Juli 1917 tersebut berada di balik kesuksesan penyerahan Irian Barat ke Indonesia.

Sebelumnya, Adam Malik mela-

kukan perundingan rahasia dengan delegasi Belanda di Virginia, Amerika Serikat pada tahun 1962. Tahun 1967, Adam Malik juga berhasil menjalankan tugas dari Soeharto untuk mengembalikan keanggotan Indonesia di PBB. Termasuk pembayaran utang Indonesia selama 30 tahun pada masa Soekarno bisa ditangguhkan berkat diplomasi Adam Malik yang luar biasa.

Kemampuan diplomasi ini membuat Adam Malik terpilih jadi Ketua Majelis Umum PBB tahun 1972.

Karier internasionalnya dimulai sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa untuk negara Uni Soviet dan Polandia. KAriernya di PBB juga cukup cemerlang yatu menjabat sebagai Ketua Delegasi untuk Komisi Perdagangan dan Pembangunan di PBB pada tahun 1966.

Kariernya sebagai Menteri Luar Negeri dimulai di kabinet Ampera I pada tahun 1966. Selanjutnya, Adam Malik terpilih beberapa kali sebagai Menteri Luar Negeri di kabinet Soeharto. Karier tertingginya dicapai ketika berhasil memangku jabatan sebagai Wakil Presiden RI pada tahun 1978.

Adam Malik meninggal dunia di Bandung pada 5 September 1984 karena kanker lever. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Namanya diabadikan melalui Museum Adam Malik.

Atas jasa-jasanya, Adam Malik mendapat anugerah Bintang Mahaputera kl. IV pada tahun 1971, Bintang Adhi Perdana kl.II pada tahun 1973, dan diangkat sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 1998. asa

Meneladani Kemelaratan 'Si Cerdik' Agus Salim

"Pergi membawa satu kopor, pulang juga membawa satu kopor."

ITULAH prinsip hidup Letnan Jenderal (Purn) Sarwo Edhie Wibowo. Artinya jangan pernah memanfaatkan jabatan untuk mencari kekayaan. Bahkan Jenderal Hoegeng, sang polisi jujur juga mengakui bagaimana lurusnya Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) ini.

Saat masih berpangkat Kolonel, Sarwo Edhie menjadi komandan RPKAD. Satuan elite yang kini dikenal sebagai Kopassus TNI AD. Walau menjadi komandan, jangan bayangkan kehidupan Edhie mewah.

Istri Sarwo, Sunarti Sri Hadiyah, sering kebingungan mengatur uang belanja. Apalagi dia memiliki enam orang anak yang doyan makan. Jatah makanan bulanan sudah tak mencukupi. Jika kebetulan ada daging dan telur, maka dipotong kecil-kecil supaya semua kebagian. Kadang nasi dicampur jagung jika beras sedang sulit.

Tahun 1960an, markas RPKAD di Cijantung tentu tak seperti sekarang. Lokasinya masih sepi dan jauh dari pusat kota. Cukup sulit buat ibu-ibu berbelanja ke pasar.

Nah, Sunarti kemudian mencium peluang bisnis untuk menambah uang belanja. Dia rela pergi berkilo-kilo meter ke pasar Kramat Jati untuk membeli minyak goreng.

Tetangga di Komplek Cijantung yang ingin membeli kemudian bisa membeli darinya. Penjualan minyak ini lumayan laku.

Sunarti tak pernah memberi tahu suaminya. Dia berpikir asal halal, yang penting bisa membantu dapur supaya ngebul.

Sarwo pun tak tahu istrinya berjualan minyak.

Suatu hari saat Sarwo sedang duduk santai di rumah. Dia terkejut ada ibu-ibu berteriak.

"Bu Sarwooo, beli minyak goreeeng."

Sarwo baru tahu jika istrinya jadi 'raja minyak' di Komplek Cijantung. Kisah ini diceritakan dalam buku Ani Yudhoyono Kepak Sayap Putri Prajurit yang ditulis Alberthiene Endah dan diterbitkan Red & White Publishing tahun 2010.

Kesederhanaan Sunarti juga terlihat saat mendampingi Sarwo yang naik pangkat dan menjadi Panglima Kodam di Medan. Jadi istri Pangdam berarti sering menghadiri acaraacara dengan pejabat seperti gubernur dan kapolda.

Tapi penampilan Sunarti sebagai istri prajurit tetap tak berubah. Dia tetap menggunakan selop lama yang dibawa dari Cijantung dan baju kebaya yang sedikit lusuh.

"Tidak ringan menjadi istri prajurit. Tapi itu adalah sebuah tanggung jawab yang mulia. Pengabdian seorang istri, bisa mendukung keberhasilan suami. Dan itu membutuhkan keikhlasan yang luar biasa. Jika tidak ikhlas semuanya akan terasa berat," kata Sunarti. ian

Sarwo Edhie Wibowo.

Foto buku Kepak Sayap Putri Prajurit.

H Agus Salim dan Soekarno.

H AGUS SALIM gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Sempat ditangkap dan diasingkan Belanda. Gigih berbicara di forum internasional demi Indonesia. Cerdik, pintar dan menguasai sedikitnya sembilan bahasa. Hanya satu kekurangannya: Melarat.

"Beliau jenius dalam bidang bahasa. Barangkali ia paling pandai dari seluruh mereka itu. Beliau mempunyai hanya satu kelemahan, yaitu semasa hidupnya melarat," ujar Mohamad Roem mengagumi teladan bangsa yang satu ini.

Tapi itulah bukti pria kelahiran 8

Oktober 1884 ini tidak silau oleh harta. Sikapnya teguh, dan bersahaja.

Agus Salim bersama Cokroaminoto mengembangkan Sarikat Islam. Dia pernah duduk di Volksraad atau Dewan Rakyat mewakili Sarikat Islam tahun 1921-1924. Di sini Agus Salim dikenal jago berdebat dan berpidato dalam bahasa Belanda. Agus Salim mundur karena mengetahui Belanda tak pernah sungguh-sungguh memperjuangkan nasib pribumi.

Dari awal perkenalan, M Roem sudah terkesan dengan kesederhanaan Agus Salim. Keduanya bertemu tahun 1925. Sebagai tokoh Sarikat

Islam dan mantan anggota dewan, seharusnya Agus Salim hidup layak.

Tapi tidak, dia tinggal di sebuah gang di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Rumahnya sangat sederhana.

"Sampai Stasiun Senen jalannya sudah diaspal, seterusnya masih tanah dan banyak berlobang. Melalui jalan itu dengan sepeda seperti duduk di perahu di atas air yang berombak," tulis M Roem dalam buku 'Bunga Rampai dari Sejarah'.

Kemudian Agus Salim pindak ke Gang Toapekong. Lagi-lagi kondisi rumahnya pun tidak layak. Ada meja dan kursi di ruang depan. Sisanya

kosong melompong. M Roem merasa terenyuh dengan kondisi keluarga Agus Salim.

Setelah itu mereka pindah menumpang di Jatinegara. Tinggal berjejal dalam sebuah kamar. Lalu pindah ke Bogor. Agus Salim juga sempat tinggal di Gang Lontar I. "Kalau mau ke Gang Lontar I, maka kita harus masuk dulu ke Gang Kernolong kemudian masuk lagi ke Gang Lontar I. Rumahnya lebih sederhana dari rumah-rumahnya yang terdahulu," tulis M Roem.

Agus Salim terkenal keras. Dia tidak segan mundur dari perusahaan penerbitan yang dipimpinnya. Alasannya, pemilik perusahaan khawatir dengan kritik-kritik Agus Salim yang terlalu keras. Walau harus tidak punya uang dan terpaksa pindah rumah. Agus Salim juga tidak mementingkan materi, waktunya habis untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mengajar agama.

Kelak setelah kemerdekaan, Agus Salim menjadi menteri muda luar negeri dalam kabinet Sjahrir. Kemudian Menteri Luar Negeri Kabinet Amir Sjarifuddin 1947 dan Menteri Luar Negeri Kabinet Hatta 19481949.

Sosoknya masih sama sederhana seperti dulu. Pengabdiannya tidak diragukan. Kekurangannya cuma satu, hidupnya melarat. ram

AR Baswedan Berani Bikin Partai Arab Indonesia SIKAP nyeleneh Abdul Rahman (AR) Baswedan yang kerap bergaul dengan golongan etnis dan suku bangsa lain membuat golongan peranakan Arab mencapnya aneh. Bukan hanya dianggap aneh oleh golongannya, pemikiran AR Baswedan saat itu dianggap sebagai ancaman oleh pemerintahan kolonial Belanda.

Padahal sikap yang ditunjukkan Baswedan saat itu berisiko besar terhadap golongannya. Sebab, di saat arah Indonesia yang ketika itu belum tentu merdeka, Baswedan berani turun tahta demi meraih kemerdekaan Indonesia dengan merangkul golongan Arab dengan suku lainnya.

"Saat itu belum tentu merdeka, AR Baswedan berani menyatakan turun sebagai bangsa asing dari kalangan Arab," kata Anies Baswedan di Auditorium

Museum Nasional, Jl Medan Merdeka Barat No 12, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Sebagai cucunya, Anies yang kini menjabat sebagai Menteri Pendidikan di pemeritahan Jokowi-JK mengaku terkagum.

Sebab, pada masa itu pemerintahan kolonial Belanda tengah melakukan penyekatan terhadap setiap suku terutama keturunan Tionghoa dan Arab, yang saat itu dianggap mengancam pemerintahannya.

Di saat itu, tutur Anies, AR Baswedan bersama rekan-rekannya memberanikan diri membentuk Partai Arab Indonesia (PAI) di Semarang. Sebagai bentuk kelanjutan keturunan kaum Tionghoa yang sebelumnya telah membentuk Partai Tionghoa Indonesia (PTI).

Pemakaian nama Indonesia di kedua partai ini bukan tanpa

alasan. Pasalnya, cara itu dilakukan guna menepis apa yang dilakukan pemerintahan kolonial Belanda yang menyebut bangsa asing kala itu sebagai 'Timur Asing'. Tujuannya jelas, untuk kemudian diperlakukan berdasarkan hukum bagi warga asing. Yang tak lain demi meraih keuntungan dan meredam ancaman bagi pemerintahannya.

"Cara yang diambil AR Baswedan penuh risiko. Bayangkan jika tidak menjadi merdeka, dia bukan pribumi, dia bukan suku Jawa, Makassar. Tetapi berani mengambil risiko," katanya.

Anies sendiri mengetahui sendiri berdasarkan keterangan dari ayahnya. Menurut ayahnya, kata Anies, kakeknya itu sangat mencintai Indonesia sehingga tak pernah mengesankan diri sebagai golongan bangsa Arab. "Itulah hebatnya dia," imbuh Anies.

AR Baswedan. Foto repro buku Biografi A.R. Baswedan Membangun Bangsa Merajut Keindonesiaan

www.lensaindonesia.com

4

HUKRIM

Edisi 77/09 - 15 Maret 2015

Menyusul SP3 Kasus Bos Hartono Motor

Wak Kaji Praperadilan Kapolda Jatim

Para tersangka perjudian dipamerkan Polres Perak.

Polres Perak Bekuk 57 Penjudi Online PERANG terhadap judi terus digalakan oleh Jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Hal ini terbukti setelah dalam kurun dua minggu, polisi berhasil membekuk 57 tersangka judi, meski gagal menangkap bandar besarnya.

Polres Tanjung Perak mengeler 57 tersangka judi dalam operasi yang digelar sejak pertengahan Januari 2015 lalu. Puluhan tersangka ini dipamerkan dalam rilis di Mapolres Tanjung Perak, Selasa (3/3/2015). Dari sekian aksi judi yang berhasil ditangkap oleh Jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Perak ini, sebagian besar, merupakan judi online yang diungkap dari 42 warung internet (Warnet) di wilayah kota Surabaya.

"Dalam waktu dua minggu ini, selain menggelar razia multi sasaran di beberapa wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak, juga memfokuskan pemberantasan terhadap perjudian yang merupakan atensi utama dalam pemberantasan penyakit masyarakat," terang Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Arnapi.

Tanpa merinci jumlah tersangkanya, Arnapi menyatakan mayoritas tersangka terlibat dalam jaringan judi online. Para tersangka hanya berperan sebagai penjudi atau pengepul. Tidak ada satu pun bandar judi online yang tertangkap.

Satreskrim kesulitan mengungkap bandar judi online. Menurutnya, biasanya judi online melibatkan bandar atau operator di luar negeri. Padahal beberapa negara melegalkan judi, termasuk judi online. "Kami masih menduga bandarnya di luar negeri karena di sana judi dilegalkan. Sekarang kami masih mendalami kemungkinan bandarnya ada di dalam negeri," kata Arnapi. "Dalam pengungkapan ini, judi online merupakan yang paling tren dibanding judi lainnya. Seperti judi online pertandingan bola," tambah Arnapi.

Dalam pengungkapan ini, selain mengamankan 57 tersangka pejudi, juga mengamankan beberapa barang bukti diantaranya, 30 set computer, 43 lembar bukti tranfer, 32 kartu ATM, 6 buku tabungan, 9 handphone dan uang tunai Rp 635 ribu. rofik

Tersangka Kredit Macet Bank Mandiri Buron KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan Jimmy Mitarsa, tersangka kasus dugaan penyalahgunaan agunan kapal Bank Mandiri, dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron.

Pengusaha Jakarta itu dinyatakan buron setelah mangkir dari panggilan pemeriksaan tanpa konfirmasi lebih dari tiga kali.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto mengatakan, surat usulan buron untuk Jimmy sudah dikirimkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). “Kami juga meminta bantuan Kejagung untuk menemukan keberadaan yang bersangkutan (Jimmy Mitarsa) dan menangkapnya,” ujarnya, Rabu (4/3/2015).

Romy Arizyanto menambahkan, Jimmy Mitarsa dinyatakan buron setelah tiga kali mangkir dari panggilan pemeriksaan, dalam statusnya sebagai tersangka korupsi di Bank Mandiri. Keberadaannya juga tidak diketahui sehingga penyidik kesulitan untuk menjemputnya secara paksa. “Di alamat domisilinya yang kami ketahui yang bersangkutan tidak ada,” tandasnya.

Perlu diketahui, kasus ini diusut Kejati Jatim sejak 2014 lalu. Kasus bermula ketika Edi Gunawan Thamrin, Dirut PT Sejahtera Bahtera Agung (SBA), mengajukan kredit ke Bank Mandiri tahun 2008 lalu. 15 kapal diagunkan Edi untuk kepentingan itu. PT SBA berhasil dan mendapatkan kredit dari bank milik negara itu sebesar Rp 172 miliar.

Pada 5 Juli 2010, Edi Gunawan Thamrin mengajukan penarikan 5 kapal yang diagunkan ke Bank Mandiri. Alasannya, kapal sudah aus dan akan dijual.

Edi berjanji akan membayarkan hasil penjualan kapal untuk melunasi sisa kredit yang belum terbayar Rp 90 miliar. Saat itu, Edi menemukan pembeli kapalnya, yakni pengusaha Jakarta bernama Jimmy Mitarsa. Ternyata, Jimmy membawa kapal tersebut tanpa seijin Edi sehingga berbuntut masalah hukum.

Mulanya, kasus dugaan korupsi penjualan agunan 15 kapal di Bank Mandiri yang merugikan negara Rp 22 miliar ini menjerat empat tersangka.

Yakni Dirut PT Sejahtera Bahtera Agung (SBA) Edi Gunawan Thamrin dan tiga pegawai Bank Jatim, DR, AT, dan TP. Edi kini sudah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya. ian

Kapolda Jatim di-praperadilankan oleh dua orang karena telah menghentikan proses penyidikan terhadap bos dealer Boedi Hartono yang telah memasuki pekarangannya.

SURAT Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) yang dilakukan Polda Jatim terhadap perkara pidana memasuki pekarangan orang lain dan merampas hak hak tanah orang lain yang dilakukan Boedi Hartono, Bos Dealer mobil Mercy Hartono Motor akhirnya disoal.

H Saluki selaku saksi pelapor kasus tersebut akhirnya menggugat Praperadilan Kapolda Jatim Ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (5/3/2015).

Gugatan Praperadilan ini disidangkan di Ruang Sidang Kartika 2 oleh Hakim tunggal

Maratua Rambe. Dalam persidangan ini, H Saluki selaku pemohon diwakilkan oleh H Hudi, sedangkan pihak Kapolda Jatim selaku termohon diwakilkan oleh dua tim kuasa hukumnya yakni Tatik Suryaningsih,SH dan DR Yahman SH,MH berdasarkan surat kuasa khusus.

Persidangan ini berlangsung singkat, karena pemohon tidak membacakan gugatannya dan dianggap sudah dibacakan, Hal serupa juga dilakukan tim kuasa hukum Kapolda Jatim, jawaban atas gugatan tersebut juga tidak dibacakan dan dianggap

sudah dibacakan. “Jadi semuanya dianggap sudah dibacakan ya,”ucap Maratua Rambe pada para pihak.

Dijelaskan H Hudi, Praperadilan tersebut dilakukan agar PN Surabaya melanjutkan perkara yang telah dilaporkan kliennya pada 14 September 2012 lalu, dengan Nomor Laporan Polisi : STPL/172/IX/2012 /Yanduan yang di SP3 oleh Penyidik Polda Jatim, dengam nomor ketetapan penghentian penyidikan SP TAP/103/U/2013 /Ditreskrimum, Polda Jatim.

“Kami meminta agar hakim melanjutkan kasus ini dan menyatakan termohon telah berbuat kesalahan didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya,” terang Hudi usai persidangan.

Menurut H Hudi, munculnya SP3 itu, menimbulkan kerugian bagi kliennya baik be-

rupa materiil dan inmateriil.

“Materiilnya Rp 500 dan inmateriilnya Rp 5 miliar atas perbuatan termohon menghentikan penyidikan,” sambungnya.

Sementara H Saluki selaku pemohon dalam kasus ini mengungkapkan, jika dirinya pernah meminta perlindungan hukum ke Mabes Polri. Dengan Nomor Laporan LP 09/ MSP/III/2013. “Tapi tetap saja kasus ini dihentikan,” jelas Saluki usai persidangan.

Terpisah, dr Yaman selaku kuasa hukum Kapolda Jatim menerangkan telah melakukan penyanggahan atas gugatan Praperadilan ini. Dia menganggap, penghentian kasus yang melibatkankan Bos Dealer mobil Mercy Hartono Motor ini sudah sesuai dengan prosedur. “Tentu kami sanggah dan sudah kami tuangkan dalam jawaban, karena semua-

nya sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada,” jelasnya usai persidangan.

Perlu diketahui, Praperadilan ini merupakan buntut penghentian penyidikan yang dilakukan Penyidik Polda Jatim atas laporan H Saluki yang melaporkan pemilik Dealer mobil Mercy Hartono Motor di Jl Demak Surabaya.

Boedi Hartono dilaporkan ke Polda Jatim lantaran memasuki pekarangan milik H Saluki dengan merusak rusak fasilitas yang ada di dalam lahan tersebut yang berada di Jl Granting Surabaya.

Dalam laporannya, Bos Dealer mobil Mercy Hartono Motor ini dilaporkan pidana melanggar pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan orang lain dan Pasal 358 KUHP tentang perampasan hak tanah orang ian lain.

Kajari Ponorogo Siap Mundur Jika Terbukti Diskriminatif

Kajari Ponorogo Sucipto menerima koin dari warga.

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Ponorogo menerima ratusan koin atau uang receh yang dikumpulkan sejumlah warga untuk institusi yang dipimpinnya, dari warga bernama Sutyas Hari Riyanto, Senin (02/ 03/2015).

Sutyas yang juga mantan anggota DPRD Ponorogo ini menyatakan, ia sengaja mengumpulkan koin untuk memperingatkan kejaksaan soal kemungkinan adanya ‘deal’ an-

tara para tersangka dengan aparat penegak hukum.

“Kami warga Ponorogo ini merasa peduli terhadap kejaksaan, ya kepalanya ya jaksajaksanya. Kami kecewa dengan sikap kejaksaan yang tidak segera melakukan penahanan terhadap salah satu tersangka yaitu Wakil Bupati Yuni Widyaningsih. Padahal tersangka yang lain sudah ditahan. Ini diskriminasi,” ujarnya.

Ia mengaku pihak kejaksaan

tampak selalu berlindung di balik aturan yang ada. “Selalu dijawab terbentur aturan. Katanya sudah sampai di Kejaksaan Agung, tapi belum ada jawaban sudah diteruskan ke Mendagri apa belum. Ini sudah sangat lama. Dari pemeriksaan (Wabup Yuni Widyaningsih) sudah dua bulan lebih tapi tidak ada penahanan. Ada apa dengan kejaksaan kita ini,” ujarnya.

Dengan penyerahan koin tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sucipto, menyatakan, uang itu barangkali memang dimaksudkan untuk menandingi langkah para koruptor yang biasanya berusaha menyuap agar bebas dari dakwaan atau meringankan hukuman. “Tapi buat saya ini dukungan. Ini artinya warga mendorong saya untuk menuntaskan kasus ini,” katanya.

Bahkan, saat ditemui Lensa Indonesia di ruang kerjanya, Sucipto menyatakan siap mundur bila terbukti ia dan institusi

yang dipimpinnya melakukan diskriminatif dalam penanganan berbagai kasus dugaan korupsi yang sedang ditanganinya.

“Saya siap saja mundur kalau dianggap tidak mampu menangani kasus korupsi di sini, kalau diskriminatif. Saya berjanji tidak diskriminatif, siapapun akan saya kejar. Jangan salah, kasus ini masih terus dikembangkan lho,” ujar Sucipto.

Kabar lain yang beredar di media sosial adalah adalah munculnya rancangan vonis bebas untuk Wabup Yuni Widyaningsih. Soal hal ini, Sucipto mengaku justru bingung.

Menurutnya, hal-hal semacam itu ada di luar kemampuannya untuk melakukan pencegahan.

Termasuk kalau memang para tersangka, termasuk Yuni Widyaningsih, telah melakukan lobi dan intervensi ke pihakpihak penegak hukum yang lain sebelum sidang digelar.

Kabar sikap Kejaksaan Negeri Ponorogo yang semakin

melempem dalam penanganan berbagai kasus korupsi dana alokasi khusus (DAK) 2012 dan 2013 ini merebak setelah adanya rumor ‘deal’ atau kesepakatan antara Sucipto dengan sejumlah tersangka, salah satunya adalah dengan tersangka Wabup Yuni Widyaningsih.

“Orang boleh saja membuat kabar burung seperti itu. Tapi itu tidak pernah ada. Kalau ada buat apa saya jadikan tersangka. Malah dari hasil evaluasi, saya masih akan menambah tersangka kok,” bantah Sucipto.

Menurutnya, dari hasil evaluasi berkas yang ada, ada sejumlah nama yang disebut-sebut oleh para saksi dan tersangka yang dicurigai terlibat dalam korupsi ini. Namun hal ini masih terus diperdalam dan dipertajam. Penambahan tersangka bisa terjadi kapan saja, baik sebelum dilakukan sidang maupun sedang di gelar sidang di pengadilan Tipikor Surabaya. arso

Tiga Tersangka Parsel Dititipkan Medaeng LIMA bulan menyandang status tersangka, tiga dari empat tersangka kasus Parsel akhirnya ditahan oleh Kajari Kota Probolinggo, Kamis (26/15). Ketiganya resmi ditahan dan dititipkan ke Rumah Tahanan (Rutan) Medaeng Sidoarjo Jawa Timur, sekitar pukul 16.00 Wib. Ketiga terdakwa adalah Umul Chasanah Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) parsel di lingkungan Dinas Pendidikan, Anang Prihartono Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, serta Imam Spewoko Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA).

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Endro Suroso yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan, karena saat dipanggil dengan agenda pelimpahan tahap dua jaksa penyidik pada jaksa penuntut umum (JPU) yang bersangkutan tidak bisa hadir karena sakit, dan mem-

berikan surat keterangan dokter ke Kajari.

Kajari Kota Probolinggo Shady Munly Maje Togas mengatakan, “Menurut JPU, terdakwa mempunyai kemampuan untuk melarikan diri, juga untuk memperlancar jalannya persidangan karena jaraknya jauh,” kata Kajari soal penahanan para tersangka.

Para tersangka ditahan untuk waktu 20 hari ke depan, Kejari tidak mau berlama-lama melimpahkan berkas kepengadilan tindak pidana korupsi.

“Mungkin minggu depan, kami tidak boleh terlalu lama, berkas sudah siap semua,” ujarnya.

Menut Shady Munly Maje Togas, para tersangka dijerat dengan pasal 2 dan pasal 31 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana di ubah dengan UU Nomor 20/2001, serta pasal 12 (f)

Tiga tersangka kasus parcel Kota Probolinggo ditahan.

pada UU yang sama, para tersangka terancam pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.

Kajari juga menambahkan para tersangka yang terlibat dalam pemberian tambahan penghasilan berupa bingkisan lebaran (parsel) bisa jadi tak hanya empat. “Kami lihat saja dulu di persidangan, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka-tersangka lain” katanya menambahkan.

Sugeng hariadi selaku PH Imam Soewoko dan Ummul Chasanah, menyatakan bahwa Pemkot melalui Sekdanya melakukan penangguhan penahanan, na-

mun semuanya ditolak.

“Itu kewenangan JPU pekan depan akan dilimpahkan ke pengadilan dan otomatis kewenangan beralih ke tangan hakim, nanti kami coba ajukan lagi,” katanya.

Seperti diketahui pada tahun 2013 lalu, 7.850 pegawai di lingkungan Pemkot mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dan tambahan itu berupa bingkisan lebaran atau Parsel, pagu anggaran yang disediakan sekitar Rp 2,6 miliar.

Seharusnya berdasarkan ketentuan tersebut besaran dana yang diterima masing-masing

PNS dan CPNS berbeda beda, sesuai pangkat dan golongannya. Namun fakta di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan karena nilai parsel sama yaitu Rp 175 ribu.

Dana tambahan penghasilan Pegawai sendiri berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan Walikota Probolinggo Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Kerja Pelaksana APBD tahun anggaran 2013 merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang memiliki prestasi kerja yang diberikan sekali dalam setahun. har

Keluarga Erwiana Kecewa Vonis Law Wan Tung Hanya 6 Tahun Vonis yang dijatuhkan terhadap Law wan Tung terlalu ringan dan tidak sebanding dengan penderitaan Erwiana selama ini.

VONIS yang dijatuhkan Pengadilan Hongkong terhadap Law Wan Tung majikan Erwiana Sulistyaningsih pada 27 Februari lalu membuat kedua orang tuanya di Dusun Kendang, Desa Pucangan, Kecamatan Ngrambe, Ngawi, Jawa Timur, kecewa. www.lensaindonesia.com

Rohmad Saputra ayah Erwiana menyatakan tidak terima setelah Law Wan Tung hanya diganjar dengan pidana penjara 6 tahun serta denda 15 ribu dolar Hongkong atau berkisar Rp 24 juta. Dia meminta melalui pengacara Erwiana yang ada di Hong-

kong untuk melakukan banding agar Law Wan Tung mendapatkan vonis yang setimpal dengan perilakunya.

“Bagi saya kurang seimbang dengan derita anak saya yang menderita begitu. Seharusnya majikan itu harus dihukum seumur hidup biar ada efek jera bagi majikan lainya.

Makanya saya meminta kepada pengacara Erwiana yang ada di sana (Hongkong-red) untuk melakukan banding,” tegas Rohmad Saputra, Sabtu

(27/02).

Rohmad selaku orang tua korban mengungkapkan, vonis yang dijatuhkan terhadap Law wan Tung terlalu ringan dan tidak sebanding dengan penderitaan Erwiana selama ini. Seperti diketahui Erwiana dianiaya selama 7 bulan dianiaya oleh Law Wan Tung yang mengakibatkan cacat permanen pada bagian wajah dan pendengaranya.

Rohmad meminta kepada pemerintah Indonesia untuk

ikut memperjuangkan nasib Tenaga Kerja Wanita (TKW) baik di Hongkong maupun di negara lainya. Kekecewaan juga dialami Suratmi ibu Erwiana, dia menyatakan apapun alasanya Erwiana sangat menderita akibat ulah Law Wan Tung yang dinilai sangat tidak manusiawi. “Saya juga tidak terima kalau cuma dipenjara 6 tahun dan denda 24 juta. Karena tidak seimbang dengan biaya pengobatan anak saya apalagi anak saya cacat seumur hidup

Orang tua Erwiana Sulistyaningsih di Desa Pucangan, Kecamatan Ngrambe, Ngawi.

seharusnya di hukum seberat beratnya,” tegas Suratmi.

Dia mendapatkan kabar vonis itu dari pesan singkat

yang disampaikan Erwiana saat mengikuti proses sidang di pengadilan yang masuk distrik Wan Cha Hongkong. pr

SOROT

5 Edisi 77/09 - 15 Maret 2015

EKSEKUSI MATI ‘BALI NINE’ KIAN DEKAT

RI LAWAN PSY WAR AUSTRALIA KENDARAAN khusus baracuda dan rantis milik Brimobda Polda Bali akhirnya tiba di Lembaga Pemasyarakakatan Kerobokan, Denpasar, pada Rabu, 4 Maret 2015 sekitar pukul 04.29 WITA untuk menjemput terpidana mati Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Para napi lain langsung berteriak riuh rendah ketika kendaraan itu masuk ke dalam lapas.

Chan dan Sukumaran pun mulai meninggalkan lapas pukul 05.18 WITA. Mereka diantar menuju ke Bandara Ngurah Rai dengan dikawal ratusan petugas polisi. Pesawat charter Lion Air jenis ATR 72 telah menanti mereka di bandara.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Bali, Nyoman Putra Surya, menuturkan jelang eksekusi tidak sedikit pun ada raut takut terlihat dari wajah Chan dan Andrew. Keduanya tetap tersenyum sumringah walau ajal siap menjemput.

“Tadi, saat diajak masuk ruangan bertemu Kapolda, Wagub, dan pemimpin lainnya. Dia malah senyum-senyum,” ujar Putra di Lapas Kerobokan pada Rabu pagi.

Dia menambahkan kedua pria asal Sydney itu terlihat siap menghadapi eksekusi mati. “Mereka begitu siap. Tidak ada ketakutan sama sekali. Itu yang saya lihat,” imbuh dia.

Putra mengatakan tak ada perlakuan khusus kepada keduanya. Tangan Chan dan Sukumaran diborgol di depan. “Tak dipakaikan penutup kepala dan lainnya. Tidak ada perlakuan khusus,” kata dia.

Chan dan Sukumaran akan bergabung dengan delapan terpidana mati lainnya yang juga akan diterbangkan ke Pulau Nusakambangan.

Di sana, mereka akan menghadapi regu tembak untuk dieksekusi.

Namun, berita pemindahan ini menjadi mimpi buruk bagi Pemerintah Australia. Kekecewaan terlihat jelas dari raut wajah Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop.

Tak mengherankan jika Bishop kecewa, lantaran lobi-lobinya selama ini ke Pemerintah Indonesia tidak digubris.

“Saya kecewa mendengar laporan Andrew dan Myuran telah dipindahkan dalam persiapan eksekusi mereka,” ujar Bishop ketika diwawancarai Fairfax Media.

Dia semakin kecewa, karena informasi mengenai pemindahan dan hari eksekusinya tidak diinformasikan oleh otoritas Indonesia.

Bagi Pemerintah Australia, sosok gembong narkoba sudah menjadi masa lalu.

Selama hampir 10 tahun tertunda pelaksanaan eksekusinya, Bishop mengatakan Chan dan Sukumaran telah menjadi orang yang berbeda.

“Dengan adanya fakta bahwa mereka telah menjadi individu yang berubah, sementara eksekusi tetap dijalankan, ini sungguh perbuatan keji,” kata dia.

Respon kecewa juga diungkap oleh Perdana Menteri Tony Abbott.

Saat diwawancarai oleh radio ABC,

pemimpin Partai Liberal itu mengatakan jutaan penduduk Australia muak dengan perkembangan kabar mengenai eksekusi mati kedua warganya.

“Kami membenci kejahatan narkoba, tetapi kami juga benci hukuman mati yang kami pikir tak pantas dilakukan untuk negara seperti Indonesia,” kata Abbott.

TIDAK MEMBURUK Ini merupakan ujian ke sekian kalinya bagi hubungan bilateral Australia dan Indonesia. Hubungan diplomatik keduanya kembali tegang usai berhasil pulih akibat terbongkarnya skandal penyadapan oleh Badan Intelijen Australia, ASIO, terhadap ponsel mantan Presiden SBY dan Ibu Ani Yudoyono.

Publik kemudian menduga hubungan kedua negara berpotensi kembali ke titik nadir akibat isu pelaksanaan hukuman mati. Namun, prediksi itu dimentahkan oleh Julie Bishop. Walaupun dia kecewa terhadap sikap Indonesia yang bergeming untuk melaksanakan eksekusi mati, Bishop tidak berniat menarik Duta Besar terpilih, Paul Grigson.

Harian Sydney Morning Herald (SMH) Rabu melansir, Bishop bercermin dari kasus serupa yang pernah terjadi di Singapura dan Malaysia. Di kedua negara itu, warga Negeri Kanguru juga dieksekusi akibat kasus narkoba.

“Dalam dua peristiwa sebelumnya yang berkaitan di Singapura dan Malaysia, tak ada penarikan diplomat. Namun, memang ada beberapa pertemuan dan inisiatif yang bisa ditunda hingga waktu yang tepat,” ujar Bishop.

Kendati eksekusi tinggal menunggu hari, namun Bishop tidak putus harapan. Dia akan tetap mencoba untuk menghubungi para Menteri di Indonesia agar eksekusi mati dibatalkan.

Tony Abbott pun setali tiga uang.

Sikapnya yang semula begitu agresif, terlihat mulai melunak jelang eksekusi mati. Abbott mengakui walaupun hubungan bilateral tetap terjalin, namun akan ada masamasa sulit yang harus dilalui paska eksekusi.

Dia pun meminta warga Negeri Kanguru tidak melampiaskan kemarahan mereka akibat eksekusi Chan dan Sukumaran secara berlebihan.

“Saya harus mengatakan kemarahan bukan menjadi dasar yang baik untuk menentukan kebijakan nasional suatu negara dan kemarahan yang berkepanjangan juga tidak bisa dijadikan alasan yang baik untuk menentukan bagaimana Anda bertindak nanti,” ungkap Abbott.

Dia pun mengakui, hubungan baik yang terjalin dengan Indonesia sangat penting bagi Negeri Kanguru. Apa pun yang mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan dengan Indonesia, lanjut Abbott harus dapat diatasi.

Menyikapi perubahan respons itu, pengajar dari Departemen Hubungan Internasional Universitas

Eksekusi mati terpidana ‘Bali Nine’ Andrew Chan dan Myuran Sukumaran kian dekat.

Namun akibatnya, hubungan kedua negara RI-Australia meradang pula.

Andrew Chan dan Myuran Sukumaran adalah pemimpin Bali Nine.

Indonesia, Tirta Mursitama, menilai ada pelunakan sikap dari Pemerintah Australia jelang pelaksanaan eksekusi. Dia berpendapat Negeri Kanguru menyadari dunia tidak lantas akan kiamat jika dua orang ini dieksekusi.

“Australia semula kan berniat melakukan psy war dengan mengeluarkan semua jurus dan manuver yang mereka miliki. Tetapi, Indonesia tetap bergeming dan Australia menyadari pelaksanaan hukuman mati merupakan otoritas Pemerintah RI,” ujar Tirta dari laman viva. co.id melalui telepon pada Rabu, 4 Maret 2015.

Dia mengatakan jika melihat pola pikir Abbott, maka apa yang dilakukannya selama ini hanya untuk membela warganya. Abbott berpikir dengan cara demikian, maka negara lain bisa menghormati Australia.

Walaupun begitu, Tirta menolak cara-cara pendekatan yang digunakan Bishop dan Abbott yang semakin agresif, bahkan hingga mengungkit isu masa lalu seperti bantuan tsunami. Padahal, ketika bantuan tsunami diberikan tahun 2004 lalu, Abbott belum menduduki kursi PM. Guru besar Hubungan Internasional itu juga melihat kecil kemungkinan isu eksekusi mati akan berpengaruh terhadap bidang kerjasama kedua negara. Pengusaha Australia sadar betul, ujar Tirta, segala konsekuensi yang harus ditanggung jika karena isu ini, maka kerjasama juga ikut bubar.

“Hubungan perdagangan dan bisnis kan merupakan sebuah komitmen panjang. Indonesia merupakan pasar besar khususnya untuk produk olahan berbahan dasar susu,” kata Tirta.

Melihat fakta tersebut, Tirta menilai, jika pengusaha Australia tidak akan gegabah untuk memutus kontrak bisnis dengan pengusaha RI. Dalam kesempatan itu, dia pun turut menyebut, hubungan kedua

negara sejak awal memang tidak pernah mulus. Tercatat, dua Dubes RI yang pernah bertugas di Australia pernah dipanggil pulang ke Jakarta di saat sedang bertugas.

Kejadian pertama berlangsung pada 2006 lalu. Saat itu, Dubes Hamzah Thayeb dipanggil pulang sebagai bentuk protes atas pemberian visa tinggal sementara bagi 42 warga Papua yang mencari suaka. Selanjutnya, Dubes Nadjib Riphat Kesoema dipanggil pulang pada akhir 2013 lalu gara-gara skandal penyadapan ASIO dibocorkan oleh agen NSA, Edward J. Snowden.

Hubungan kedua negara yang pasang surut itu juga kerap tegang karena isu manusia pencari suaka.

Pemerintah Indonesia geram karena sikap Australia yang mendorong perahu pencari suaka ke perairan RI. Sikap itu sering kali diprotes Indonesia karena dilakukan sepihak.

Menurut Tirta, jika kedua negara bisa melewati momen sulit usai eksekusi mati, Indonesia perlu mencari cara-cara baru terhadap hubungan ini.

OPINI TERBELAH Di dalam negeri Australia pun, tidak sepenuhnya publik mereka menolak eksekusi mati. Pendapat tersebut bisa terlihat dari survei yang dilakukan oleh Lembaga Riset, Roy Morgan pada pertengahan Januari lalu.

Mereka melakukan survei pada periode 23-27 Januari 2015 dan berhasil memperoleh 2.123 responden.

Laman The New Daily Australia melansir, mayoritas warga Negeri Kanguru berpikir gembong Bali Nine seharusnya dieksekusi mati.

Sementara, total sebanyak 52 persen responden bahwa warga Australia yang divonis hukuman mati di negara lain karena menyelundupkan narkoba, harus segera dieksekusi.

Sebanyak 64 persen responden mengatakan Pemerintah Negeri Kanguru berhenti melakukan ber-

bagai upaya supaya eksekusi terhadap Chan dan Sukumaran batal terlaksana.

Pemerintah Australia geram terhadap hasil survei ini dan menyayangkan sikap pejabat Indonesia yang kerap mengutip hasilnya. Di mata Julie Bishop, hasil survei Roy Morgan justru dijadikan pembenaran bagi Indonesia untuk tetap melakukan eksekusi mati.

Hasil survei ini dibalas dengan riset yang dilakukan institusi lainnya.

Kali ini organisasi New Lowy Institute pada pertengahan lalu turut merilis hasil survei versi mereka.

Sebanyak 62 persen menolak eksekusi mati terhadap Chan dan Sukumaran.

Bahkan, sebanyak 69 persen warga Australia berdasarkan survei itu meyakini secara umum eksekusi mati tidak seharusnya digunakan sebagai sebuah hukuman untuk kasus narkoba.

Direktur Eksekutif Lowy Institute, Michael Fullilove, mengatakan jelang eksekusi terhadap Chan dan Sukumaran, sikap publik Australia dan oposisi kian jelas.

“Survei Lowy Institute merupakan pernyataan yang kuat dari publik Australia terhadap eksekusi Chan dan Sukumaran,” kata Fullilove.

Namun, diduga kelompok pendukung Chan dan Sukumaran menyampaikan dukungan dalam bentuk ancaman. Gangguan itu dialami oleh Gedung KJRI Sydney pada Senin malam.

Menurut informasi pejabat KJRI bidang sosial dan budaya, Nicolas Manoppo, pada Senin, pelaku membawa sekitar 10 balon berisi cairan berwarna merah menyerupai darah.

Sebagian dari balon itu diinjakinjak, sementara sisanya dilemparkan ke gedung KJRI. Kendati diplomat yang akrab disapa Nico itu menyebut cairan itu merupakan cat, sementara Konsul Jenderal RI di Sydney, Yayan GH Mulyana, menyebut cairan merah berasal dari pewarna.

Berdasarkan rekaman kamera pengawas (CCTV), ujar Yayan, diduga pelaku merupakan wanita.

Pengamanan di depan gedung KJRI diperketat dan mereka mengeluarkan imbauan kepada WNI di negara bagian New South Wales.

Kendati secara eksplisit belum diketahui apakah gangguan itu terkait penolakan eksekusi mati, namun aksi serupa juga pernah terjadi sebanyak dua kali. Aksi diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa sambil membawa poster bertuliskan “pengampunan bagi Andrew Chan dan Myuran Sukumaran”.

Yayan mengatakan kini operasional KJRI tetap berjalan seperti biasa walau sempat diganggu. “Kami tetap memberikan pelayanan keimigrasian dan kekonsuleran.

Hari ini pun cukup ramai orang meminta pengurusan visa,” kata Yayan pada Rabu malam.

Gencarnya pemberitaan mengenai pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia turut mengubah pers-

pektif publik internasional. Mereka mengira Indonesia yang semula negara cinta damai, seolah melakukan pembunuhan massal dan diberitakan secara blak-blakan.

Publik internasional pun seolah menilai Indonesia tengah bertepuk tangan dan bahagia bisa mengeksekusi mati para bandar dan kurir narkoba. Namun, anggapan itu ditepis oleh Dubes Nadjib.

Stasiun berita ABC News Rabu melansir tidak mudah bagi Indonesia untuk melakukan eksekusi mati.

“Ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Kami pun tidak bahagia melakukan itu dan eksekusi dilakukan karena ada alasan yang kuat,” tegas Nadjib dalam di acara pertemuan bisnis di Perth Rabu.

Mantan Dubes RI untuk Kerajaan Belgia itu juga mengaku sedih dengan situasi di mana lebih dari 1.500 warga Indonesia meninggal akibat narkoba setiap bulan. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia pun, kata Nadjib, tengah menjadi perbincangan.

“Berikan kami waktu dan ruang untuk mendiskusikan isu ini secara internal. Indonesia kini tenang melakukan diskusi dan masih terjadi perdebatan mengenai masalah ini,” papar Nadjib.

Dia menambahkan hasil dari pembahasan mengenai hukuman mati akan terlihat di masa mendatang. Australia sendiri, lanjut Nadjib, baru bisa menghapus hukuman mati 80 tahun kemudian.

Sementara di mata Tirta, selama hukuman mati masih diberlakukan di Indonesia untuk pelaku tindak kejahatan narkoba, maka aturan itu harus ditegakkan. Dengan bertindak tegas, ujarnya, Indonesia mengirimkan sinyal positif ke dunia negara ini tidak bisa dibeli.

Dia pun tidak mempermasalahkan adanya cap munafik yang menempel di Indonesia. Sebab, Pemerintah RI pun turut memohon pengampunan dari negara lain bagi WNI yang terancam hukuman mati di sana.

“Kalau suatu negara dicap hipokrit lalu kenapa? Yang namanya pemberian grasi merupakan kewenangan tiap kepala negara. Indonesia harus tegas menghukum siapa pun warga asing yang terbukti melakukan tindak kejahatan di teritori RI,” kata dia.

Tirta menambahkan di dunia ini tidak hanya Indonesia saja yang masih memberlakukan hukuman mati.

Beberapa negara bagian di Amerika Serikat pun, ujar Tirta, juga masih memberlakukan hukuman mati.

Justru dari kasus ini, bisa menjadi tantangan dan pelajaran bagi para diplomat Indonesia untuk mengkomunikasikan hal ini kepada dunia. Selain itu, turut memberikan masukan berharga untuk revitalisasi diplomasi Indonesia. “Selama ini diplomasi Indonesia kan terlihat low profile. Tetapi, para diplomat perlu bersikap asertif ketika kepentingan nasional RI diganggu,” kata dia. nikum/vv www.lensaindonesia.com

BLITZ

6 Edisi 77/09 - 15 Maret 2015

Jessica Tantang Ludwig Tes DNA Jessica meminta kepada Hakim persidangan agar memanggil suaminya Ludwig datang ke Indonesia untuk tes DNA. KISRUH rumah tangga Jessica Iskandar dan pasangannya, Ludwig, yang disebut sebagai keturunan bangsawan Jerman ini, nampaknya makin memanas. Setelah melalui beberapa persidangan, Jessica rupanya geram dengan tingkah laku pihak Ludwig.

Ludwig memaksa untuk tetap membatalkan pernikahannya dengan Jessica yang kabarnya dilakukan di sebuah gereja di Jakarta. Pernikahannya ini menuai polemik karena pihak gereja tak menganggap mereka berdua adalah jemaatnya. Oleh karena itu, pernikahan keduanya bisa dianggap tidak sah.

Jessica pun kabarnya bisa diperkarakan atas dugaan pemalsuan kop surat dokumen pernikahannya. Bahkan, kabarnya akta nikahnya ditanda tangani di sebuah kedai kopi!

Terlepas dari itu semua, Jessica

Jessica dan Ludwig

rupanya sudah tak tahan dengan tingkah laku Ludwig yang sepertinya ingin mengingkari kewajibannya sebagai seorang ayah dari bayi lucu El Barrack. Mommy cantik ini menumpahkan kekesalannya dalam akun Twitternya, disertai sebuah harapan semoga hakim yang ada dalam sidangnya mau memanggil Ludwig untuk datang ke Indonesia.

Buat apa? Buat melakukan tes DNA.

“Ludwig, jangan lari! Kamu tahu kami nggak pernah meminta apapun dari kamu. Datang saja dan lakukan tes DNA karena anak kita perlu tahu siapa ayahnya,” tulis Jessica di akun Twitternya.

Jessica yang baru saja mengalami pelecehan seksual di sebuah salon ini, juga berharap jika, “Semoga Pak Hakim yang saya hormati, memanggil Ludwig untuk datang ke Indonesia untuk test DNA,” tandasnya. tch/kp

Pesta Gila Marshanda Disebut Cabe-Cabean 2014 merupakan tahun yang berat untuk Marshanda.

Berbagai macam cobaan ia dapatkan, mulai dari dugaan dirinya dipasung sang ibu, perceraian dengan Ben Kasyafani, hingga aksi lepas hijab yang membuat dirinya dikritik habis-habisan.

Pergantian tahun rupanya dijadikan ajang move on untuk bintang sinetron Bidadari itu. Ia kini mencoba tuk menikmati hidup semaksimal mungkin, terlihat dari berbagai macam unggahan fotonya di akun Instagram yang kini penuh warna.

Sayangnya, perubahan yang dilakukannya itu tak lantas mendapat respons positif dari netizen. Malahan, banyak yang menghujani Marshanda dengan sebutan stress, depresi, dan berbagai macam ungkapan pedas lainnya.

Yang terbaru, ibu satu anak itu mengunggah sebuah foto bersama sahabat-sahabatnya di akun Instagram. Mereka tampak sangat bahagia dan sepertinya tengah mengikuti sebuah pesta kostum secara gila-gilaan. Untuk mengabadikan kenangan, mereka pun melakukan berbagai selfie dengan beragam ekspresi.

Potret Caca bersama teman-temannya, pesta gila.

“Karena kita menganggap permainan kostum ini dengan sangat-sangat serius. #lastnitesCRAZYfun #thisweeksdoseofLAUGH #spendGirlstimelikeaPRO,” tulisnya di caption foto berformat kolase itu.

Tak usah ditanyakan lagi.

Haters langsung berlombalomba memarkirkan komentar mereka di timeline IG

Marshanda. Seperti biasa, ada yang menyayangkan keputusan Caca tuk melepas hijab, ada juga yang menyebutnya dengan ungkapan cabe-cabean, dan sejenisnya.

Di antara lautan hujatan itu, masih ada beberapa yang memberikan pembelaan untuk Caca. Hal itu membuat perang komentar pun terjadi se gtr/kp cara besar-besaran.

Lindsay Lohan Posting Ayat Al Quran, Jadi Muslim?

KABAR baik datang dari Lind-say Lohan. Artis yang kondang dengan berita skandal serta kecanduan alkohol ini baru saja mengunggah sebuah gambar yang bertuliskan penggalan ayat Al-Quran di Instagram. Tentu saja gambar tersebut membuat heboh para pengge-mar. Detilnya, gambar itu menunjukkan dua penggalan ayat AlQuran, yaitu Surah Taha ayat 114 yang memiliki makna pengetahuan.

“Ya Tuhanku, tingkatkan-lah pengetahuanku,” begitu arti ayat tersebut. “Ya Allah sesungguhnya aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat.”

Foto tersebut langsung mendapat respons dari neti-zen. Hingga kemarin, lebih dari 28 ribu orang menyukai foto tersebut. Foto itu kemudian dikomentari pengikut Lohan di Instagram.

“Apakah kini dia seorang muslim?” tanya salah satu netizen. “Insya Allah,

semoga kamu menjadi muslim.

Meme-luk Islam itu indah dan perdamaian akan merangkul hati dan jiwamu,” tulis yang lain.

Bahkan, ada netizen yang berkomentar dengan bahasa Indonesia.

“Dapat hidayah kali ya,” katanya.

Belum lama Lohan tampil di edisi terbaru majalah Hunger. Bintang Mean Girls, Liz & Dick dan The Bling Ring ini berpose topless. Dalam sesi wawancara, ia memberi kesan telah berada di tempat uang baik. Lohan yang kini berdomisili di London juga mengatakan di-rinya tak ingin lagi tinggal di New York.

“Aku lebih senang berada di sini.

Aku cinta New York, tapi itu sudah terlambat. Aku telah melihat banyak dari New York dan tak ingin melihatnya lagi. Terakhir kali aku pergi

ke Los Angeles adalah untuk ulang tahun temanku. Itu dengan orang yang sama, wajah yang sama, tak ada yang berubah,” ujarnya.

Lindsay juga memastikan telah selesai dengan semua masalah yang dibuatnya di masa lalu. Ia tak mau lagi ber-hubungan dengan segala uru-san hukum ataupun pelayanan masyarakat.

“Tak ada yang berpikir aku ingin menyudahinya, bahkan ayahku. Tapi jika aku tidak berhenti, mereka akan membawaku ke penjara kali ini,” tambahnya. hrm

Jamal Mirdad dan Lydia Kandou

Jamal Mirdad dan Lydia Kandou Bakal Rujuk?

SUDAH sejak beberapa tahun yang lalu, pasangan artis senior, Lydia Kandou dan Jamal Mirdad bercerai.

Meski kedua pasangan ini sangat terlihat serasi, tapi nyatanya mereka tak mampu untuk mempertahankan rumah tangga.

Beberapa waktu yang lalu, Nana Mirdad mengunggah sebuah foto yang menampilkan kebersamaannya bersama kedua orang tuannya.

Tentu saja foto itu sangat jadul. Terlihat dari efek foto dan juga Nana yang masih balita.

“Menemukan foto kita yang sangat jadul ini. Ibuku selalu terlihat cantik bak malaikat. Ayahku sangat tampan dan punya suara seperti malaikat.

Dan yang berada di tengah adalah gadis kecil yang paling beruntung di dunia,” tulisnya sebagai caption.

Foto itu ternyata menarik perhatian dari pengguna Instagram. Terbukti dari banyaknya netizen yang memberikan like. Tak hanya itu, banyak juga yang memberikan komentar untuk kebersamaan mereka yang teramat hangat itu.

Dari sekian komentar, ada sebuah celoteh yang sangat menarik. “Semoga mbak Lydia dan mas Jamal rujuk,” tulis salah satu pengguna akun.

Tak hanya satu atau dua, terdapat beberapa netizen yang mendoakan agar keduanya cepat rujuk.

Hmm, apa benar ya keduanya bakal rujuk ya?

Sepertinya hanya waktu yang akan mhr menjawab.

LINDSAY LOHAN

Mandra 'Si Doel' Akhirnya Masuk Bui ARTIS komedian Mandra yang namanya melambung berkat perannya dalam sinetron `Si Doel Anak Sekolahan` langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi program acara TVRI. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony Spontana, menjelaskan perkembangan penyidikan kasus korupsi di TVRI yang melibatkan Manwww.lensaindonesia.com

dra beserta dua tersangka lainnya hari ini berlanjut ke penahanan terhadap ketiganya selama 20 hari. "Seniman dengan inisial M dan dua tersangka lain resmi kami tahan terhitung hari ini sampai 25 Maret," ujarnya, Jumat (6/ 3/2015).

Menurut Tony Spontana, dalam perkara ini penyidik Kejagung telah memeriksa lebih dari 10 saksi yang terdiri dari pejabat di TVRI dan pihak swasta termasuk pegawai

Mandra.

"Setelah diperiksa hari ini, penyidik menetapkan penahanan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Kepada ketiga tersangka dikenakan pasal 2 atau 3 UU Tipikor dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan kini untuk sementara ditahan di Rutan salemba," tandas Tony Spontana.

Selain Mandra yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan

korupsi program acara TVRI di tahun 2012 lalu, penyidik juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni Direktur PT Media Art Image, Iwan Chermawan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga pejabat di TVRI, Yulkasmir.

Penetapan ketiganya sebapgai tersangka sebagaimana Surat Perintah Penyidikan tertanggal 10 Februari 2015.

Ketiganya dijerat Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU No 31/1999 andiono Jo UU 20/2001.

Mandra resmi jadi tahanan Kejagung dalam kasus dugaan korupsi program acara TVRI.

7 Edisi 77/09 - 15 Maret 2015

Luhut...

Sambungan Halaman 1 Selain itu, percepatan pelaksanaan program-program prioritas nasional dan pemantauan kemajuan terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional. Secara otomatis wewenang Kastaf Presiden menjadi lebih luas.

Sayangnya perpres ini dikritik oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). JK mengatakan bahwa ia tidak diajak bicara terkait terbitnya perpres tersebut.

JK menilai penambahan kewenangan kepada Kepala Staf Kepresidenan melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 berpotensi menimbulkan koordinasi yang berlebihan.

Kastaf Presiden sekarang adalah Luhut Panjaitan.

“Mungkin nanti koordinasi berlebihan kalau terlalu banyak, ada instansi lagi yang bisa mengkoordinasi pemerintahan, berlebihan nanti, kalau berlebihan bisa simpang siur,” kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (4/3).

JK menyinggung masalah penambahan kewenangan Kepala Staf Kepresidenan dalam pertemuannya dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy, serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Dalam pertemuan itu, Kalla membicarakan dampak yang mungkin terjadi dengan diterbitkannya Perpres tersebut.

“Tentu kita perhatian juga,” ucap Kalla saat ditanya apakah perpres ini berpotensi menganggu jalannya pemerintahan atau tidak.

Kendati demikian, Kalla menduga penambahan kewe-

nangan untuk Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan sifatnya hanya jangka pendek.

Untuk memastikan program berjalan sesuai visi misi Presiden, Luhut bisa membentuk tim khusus dan gugus tugas lintas kementerian. Buntut dari berlakunya Perpres No 26/ 2015, UKP4 dibubarkan.

Namun, menurut Presiden Jokowi, penambahan kewenangan Kepala Staf Kepresidenan dipastikan tak akan menyebabkan tumpang tindih kelembagaan.

Sebelumnya Jokowi telah memberi alasan penambahan wewenang karena ia membutuhkan penilaian terkait kinerja para menteri. Penilaian itu, kata Jokowi, akan dilaporkan secara rutin kepada Presiden.

Jokowi memaparkan, pada setiap kementerian, memang sudah ada fungsi manajemen kontrol dan pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, menurut dia, diperlukan evaluasi rutin terhadap program-program yang telah dicanangkan kementerian.

“Hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan kan harus ada evaluasi, dari mana?

Dari Kantor Staf Kepresidenan sehingga pengendalian bisa dari evaluasi itu. Kalau target belum sampai, dari mana kita tahu, kementerian enggak mungkin melaporkan, pasti mereka bilang bagus,” ujar Jokowi, Senin (2/3/2015).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini membantah bahwa penambahan wewenang ini

Raja...

Sambungan Halaman 1 Sabdatama tersebut berisikan delapan butir perintah dan berbunyi: “Mangertiya, ingsun uga netepi pranatan, paugeran lan janjiku marang Gusti Allah, Gusti Agung kang kuasa lan cipta uga marang leluhur kabeh. Mulo ingsun paring dhawuh yaiku: (Mengertilah, aku juga mematuhi aturan, tata krama, dan janji terhadap Tuhan yang Mahakuasa, serta menghormati para leluhur.

Oleh karena itu, aku memberi perintah): 1. Ora isa sopo wae, ngungkuli utowo ndhuwuri mungguhing kraton. (Tidak seorang pun boleh melebihi kewenangan keraton (Raja).

2. Ora isa sopo wae mutusake utawa rembugan babagan Mataram, luwih-luwih kalenggahan tatanan Mataram. Kalebu gandheng cenenge karo tatanan pamerintahan. Kang bisa mutusne Raja. (Tidak seorang pun bisa memutuskan atau membicarakan persoalan Mataram. Terlebih berkaitan dengan Raja, termasuk tatanan dan aturan pemerintahannya. Yang bisa memutuskan hanya Raja.

3. Marang sopo wae kang

kaparingan kalenggahan, manut karo Raja sing maringi kalenggahan. (Barang siapa yang sudah diberikan jabatan harus mengikuti perintah Raja yang memberikan jabatan).

4. Sing gelem lan ngrumangsani bagian saka alam lan gelem nyawiji karo alam, kuwi sing pantes diparingi lan diparengake ngleksanaake dhawuh lan isa diugemi yaiku: - pangucape isa diugemi ngrumangsani sopo to sejatine -ngugemi asal usule. - kang gumelar iki wis ono kang noto.

Dumadi onolir gumanti ora kepareng dirusuhi. (Siapa saja yang merasa bagian dari alam dan mau menjadi satu dengan alam, dialah yang layak diberi dan diperbolehkan melaksanakan perintah dan bisa dipercaya. Ucapannya harus bisa dipercaya, tahu siapa jati dirinya, menghayati asal-usulnya.

Bagian ini sudah ada yang mengatur. Bila ada pergantian, tidak boleh diganggu).

5. Sing disebut tedak turun kraton, sopo wae lanang utowo wedok, durung mesti diparengake ngleksanaake dhawuh kalenggahan. Kang kadhawuhake wis tinitik. Dadi yen ono kang omong baba-

Tatang...

Sambungan Halaman 1 Tatang menggunakan sandi S-3 alias siluman 3.

Tatang sendiri mulai masuk militer melalui jalur tamtama di Banten pada 1966.

Banyak kisah ditorehkan Tatang sepanjang karirnya.

Salah satunya saat dia dia ikut operasi militer di Timor Timur (sekarang Republik Demokratik Timor Leste) Pada 1977-1978 Tatang beroperasi di Timor Timur.

Dari bidikan dan picu senapannya, dia banyak mencabut nyawa prajurit dan perwira lawannya. Di bekas provinsi Indonesia itu, lebih dari 40 orang Fretilin menjadi korban tembakan jitunya. Keterampilan itu pun tidak mudah didapat. Dia mesti berlatih keras.

Namun sayang, di balik prestasi menggunung itu berbanding terbalik dengan kehidupannya. Tatang saban hari hidup pas-pasan sampai dia mengakhiri masa tugas sebagai prajurit. Meski begitu dia tetap lapang dada. Dia menganggap baktinya selama berdinas sepenuhnya demi

negara.

Tatang punya banyak cerita saat dirinya masih dinas.

Sekitar 1975, Tatang saat itu masih berpangkat Sersan.

Dia mendapat tugas buat bertempur di Timor Timur. Perintahnya: menghabisi komandan lawan. Sebagai penembak runduk, Tatang juga bertugas mengumpulkan informasi intelijen. Pada suatu ketika dia pernah apes lantaran tertembak saat sedang mengintai musuh.

“Saya seorang diri mengintai posisi musuh pukul 10.00 malam. Saat itu, saya mengamati posisi musuh dengan teropong malam untuk memberikan informasi pada pasukan yang akan menyerang keesokan harinya,” kata Tatang seperti dikutip dari acara Hitam Putih.

Tatang lantas menyusup ke daerah lawan. Di sebuah lokasi dia menemukan markas musuh. Dia mendekat dan berhenti pada jarak sekitar 300 meter. Saat itu dia melihat ada seorang komandan sayap

akan bertentangan dengan fungsi kementerian. Menurut dia, kementerian akan fokus melaksanakan, merencanakan, dan mengorganisasi setiap program yang ada. “Tapi, kan harus ada yang mengawasi,” kata dia.

Jokowi menambahkan, Wapres JK juga berperan melakukan pengawasan kepada kementerian sehingga tak akan tumpang tindih dengan keberadaan Kantor Staf Kepresidenan. Yang terpenting, kata dia, adalah pembagian tugas.

“Kerjaan banyak sekali, pekerjaan bergunung-gunung.

Kita atur-atur,” kata Jokowi.

“Wapres itu tugasnya pengawasan. Jadi, tidak akan tumpang tindih. Pekerjaan banyak, kok, tumpang tindih. Pekerjaan bergunung-gunung.

Nanti akan ada aturannya sendiri,” katanya.

Menurut Presiden, siapa pun yang bekerja harus ada manajemen kontrolnya. Terkait dengan kementerian, Jokowi mengatakan, kementerian bertugas merencanakan, mengorganisasi, dan melaksanakan program pemerintah.

“Adapun Kantor Staf Kepresidenan lebih menjalankan fungsi mengawasi dan mengendalikan program,” ujar dia.

Sementara Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menegaskan bahwa Kepala Staf Kepresidenan tidak memiliki tugas mengevaluasi menteri Kabinet Kerja. Menurut Andi, kewenangan tertinggi Kepala Staf Kepresidenan adalah melakukan koordinasi lintas kementerian koordinator.

Andi menyebutkan, meski ada penambahan, wewenang Kepala Staf Kepresidenan terbatas. Kepala Staf bisa memanggil menteri untuk keperluan koordinasi. Namun, dia mene-

gaskan, Kepala Staf tidak bertindak seperti UKP4 yang memberi nilai kinerja para menteri.

“Cenderung tidak akan memberi rapor merah, biru, hijau. Jadi, lebih ke program prioritas, seperti jalan tol, listrik, nilai tukar, inflasi,” kata Andi, seperti dikutip dari laman www.setkab.go.id, Jumat (6/3/2015).

Andi memberi contoh, dalam rapat terbatas pada Kamis (5/ 3/2015), Presiden Joko Widodo meminta agar pembangunan tol Trans Sumatera dimulai pada April 2015. Harapannya, pembangunan beberapa ruas tol tersebut selesai pada tahun 2017 dan 2018.

Dengan demikian, kata Andi, Kementerian Pekerjaan Umum akan berkoordinasi dengan PT Hutama Karya untuk mengetahui anggaran yang diperlukan dalam proyek tersebut. Jika dalam prosesnya ditemukan kendala, saat itulah Kepala Staf Kepresidenan yang dijabat Luhut Panjaitan masuk untuk menyelesaikannya.

“Kalau program itu baikbaik saja, Kepala Staf relatif anteng, tidak melakukan pengawasan yang signifikan. Tetapi kalau ada hambatan, terutama kalau lintas menko atau hambatan koordinasi pusat dan daerah, maka Kepala Staf mengkoordinasikan dengan Presiden untuk mencari solusi,” imbuh Andi.

Andi menegaskan, yang diberikan oleh Kepala Staf adalah usulan untuk memecahkan hambatan dalam pelaksanaan program prioritas. Misalnya, saat ditemukan hambatan regulasi tahun 2014 yang ditafsirkan tentang penugasan salah satu BUMN untuk menentukan pembangunan tol Trans Sumatera.

“Hal-hal itu yang akan men-

gan kalenggahan Nata Nagari Mataram, sopo wae, luwihluwih pengageng pangembating projo ora diparengake, lir e kleru utowo luput. (Siapa saja yang menjadi keturunan keraton, laki atau perempuan, belum tentu dianugerahi kewenangan kerajaan. Yang diberi wewenang sudah ditunjuk. Jadi, tidak ada yang diperbolehkan membahas atau membicarakan soal takhta Mataram, terlebih-lebih para pejabat istana, khawatir terjadi kekeliruan).

6. Anane sabdatama, kanggo ancer-ancer parembagan opo wae, uga paugeran kraton, semana uga negara, gunakake undang-undang. (Sabdatama ini dimunculkan sebagai rujukan untuk membahas apa saja, juga menjadi tata cara keraton dan negara, dan berlaku seperti undangundang).

7. Sabdatama kang kapungkur kawedarake jumbuh anane undang-undang keistimewaan, jumbuh anane perdais dan danais. (Sabdatama yang lalu terkait perda istimewa dan dana istimewa).

8. Yen butuh mbenerake undang-undang keistimewaan, sabdo tomo lan ngowahi undang-undange. Kuwi kabeh dhawuh kang perlu dimangerteni lan diugemi. (Jika membutuhkan untuk mem-

perbaiki Undang-Undang Keistimewaan, dasarnya sabdatama. Itulah perintah yang harus dimengerti dan dilaksanakan).

Penyampaian sabdatama yang mendadak ini diamini oleh GBPH Prabu Kusuma, adik Sri Sultan HB X, saat ditemui di Bangsa Kencana.

“Iya mendadak, saya baru diberi tahu pagi sekitar pukul 08.00,” ujar dia.

Ketika dikonfirmasi alasan Sri Sultan mengeluarkan sabdatama secara mendadak, GBPH Prabu Kusuma enggan berkomentar. Dia berdalih, siapa pun, termasuk kerabat keraton, tidak boleh mengomentari. “Tidak boleh dikomentari. Silakan tanya ke Ngarso Dalem. Kalau saya hanya didhawuhi (diperintah) untuk menyiapkan saja,” kata dia.

Menurut dia, di dalam tradisi Jawa, khususnya Keraton Ngayogyakarta Hadiningat, sabdatama merupakan perintah langsung dari raja yang harus didengar dan dihayati serta dilaksanakan. “Masyarakat silakan bagaimana menanggapinya,” kata dia.

Pembacaan sabdatama berlangsung sekitar 15 menit.

Seusai membacakan sabdatama, Sri Sultan langsung meninggalkan Bangsal Kencana. wij/kom

militer Partai Fretilin, Falintil, menjadi targetnya. Tidak perlu menunggu, Tatang langsung membidik. Tetapi dia tidak langsung menembak.

“Saya sudah bidik dia dari malam. Tapi sniper itu beda dengan pasukan biasa. Harus sabar, harus cermat dan hatihati,” ujar Tatang.

Pukul 05.00 WIB, dia melihat targetnya bergerak sedikit menjauh dari induk pasukan. Dia berpikir hal itu kesempatan terbaik buat menghabisi musuh. Tatang menarik picu senapan. Sebutir peluru melesak dan mengenai sasaran. Sang komandan roboh.

Namun rupanya di lokasi ada sejumlah pasukan Fretilin melihat peristiwa itu. Mereka langsung mengarahkan senapan memberondong lokasi Tatang bersembunyi.

Saat itulah Tatang tertembak.

“Saya tidak tertembak langsung. Peluru itu memantul kena kayu dan mengenai kaki saya. Awalnya tidak sakit, tapi terus mengeluarkan darah,” lanjut Tatang.

Jika luka Tatang akibat tembakan terus mengeluarkan darah, maka bakal meninggalkan jejak. Hal ini sangat beri-

siko bagi penembak runduk karena harus meloloskan diri lokasi tanpa bisa dilacak.

Alhasil dengan peralatan seadanya, Tatang melakukan operasi darurat dengan menggunakan gunting kuku. Dikoreknya luka itu dan diambilnya serpihan peluru. Semua dilakukan di tengah desingan peluru dan tanpa obat bius.

“Saya pakai gunting kuku,” jawab Tatang.

Sebelumnya diberitakan, Tatang meninggal dunia pada Selasa (3/3) malam karena serangan jantung setelah diwawancara dalam acara Hitam Putih, Trans 7. Ketika itu Tatang langsung dibawa ke Rumah Sakit Medistra yang tak jauh dari Studio Trans 7.

Namun nyawa Tatang tak tertolong saat dilakukan upaya medis.

Jenazah Tatang dimakamkan tak jauh dari kediamannya di Bandung, dengan upacara militer. “Nggak jadi di Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung. Tapi dimakamkan secara militer saja,” kata anak ketiga Tatang, Yudha, di rumah duka Jalan Sayuran, Kavling Lumba-Lumba, daerah Dayeuh Kolot, Bandung, Rabu (4/ 3/2015). ded/ary

jadi tugas Kepala Staf Kepresidenan. Jadi bukan memberikan penilaian kinerja menteri-menteri, tetapi membantu solusi Presiden dan Wakil Presiden jika ada masalah dalam program nasional,” ucap Andi.

Ia juga menyatakan peran Kepala Staf Kepresidenan tidak akan bertabrakan dengan tugas Menteri Sekretaris Negara atau Sekretaris Kabinet. Andi menyampaikan, saat ini ada tim sinkronisasi yang membuat kerja kementerian/lembaga tidak tumpang tindih.

“Tugas Pak Luhut adalah pengawasan program-program prioritas, infrastruktur, kemaritiman, pangan, ekonomi dan pariwisata,” pungkas Andi.

Lain halnya dengan Benda-

hara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo yang menilai Presiden Joko Widodo kini hanya menjadi “setengah Presiden” karena telah menambah kewenangan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan. Pasalnya, kata dia, kewenangan, yang semula seharusnya dijalankan oleh Presiden, kini dijalankan oleh Luhut.

“Pandangan kami, Presiden sudah membelah dirinya, tidak lagi full Presiden, tetapi setengah Presiden,” kata Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/3/2015).

Kewenangan yang diberikan kepada Luhut, kata Bambang, dapat menjadikan Luhut layaknya presiden harian. Luhut nantinya bisa menjalankan

Puskopkar...

Sambungan Halaman 1 “Kita sudah kirimkan surat somasinya ke Direktur PT Gala Bumi Perkasa. Puskopkar tidak pernah menjual, atau menyewakan dan menjaminkan kepada siapa pun. Puskopkar hanya menjaminkan tanah itu untuk pinjaman kredit BTN Rp 24 miliar,” demikian kuasa hukum Puskopkar, Soehirman, yang dosen senior Unair, Surabaya terkait isi somasi, Selasa (3/3/15).

Uang kredit BTN Rp 24 miliar yang dimaksud adalah pembiayaan saat pembebasan lahan tersebut dari para petani dan Tanah Kas Desa (TKD) Desa Pranti, Sedati, Sidoarjo.

Surat somasi itu dilayangkan karena geram menghadapi tidakan PT Gala Bumi Perkasa terus ngotot ingin menguasai lahan asset Puskopkar Jawa Timur.

Ditambahkan pengacara tergolong senior di Jawa Timur ini, tidak berlebihan bila Puskopkar mengganggap pembegalan bagi siapa pun yang memaksa menguasai tanah asset koperasi rakyat yang beranggota ratusan ribu karyawan di Jawa timur itu.

“Tanah itu sah milik Puskopkar karena ada buktibukti pembebasan tanah dari para petani di desa setempat (Desa Pranti, Kecapatan Sedati, Sidoarjo) yang telah ditandatangani notaris. Bahkan, ada SK Bupati Tahun 1994 yang menunjuk Puskopkar untuk pelaksanaan pembe-

basan terkait perluasan bandara Juanda,” jelasnya.

Puskopkar mengirim somasi terhadap PT Gala Bumi Perkasa yang milik penguasa tanah-tanah rakyat di Jawa Timur, dalihnya karena tidak ingin mengalami nasib seperti rakyat kecil kehilangan “tanah kampung halaman” pada umumnya. Yaitu, asset berupa tanah kosong atau lahan tak produktif pindah tangan, kemudian disulap pihak lain jadi lahan komersial atau industri hingga harga tanah melangit berkali lipat seperti yang terjadi di banyak daerah.

“Kami kasih waktu sepuluh hari setelah menerima somasi pertama dan kedua untuk segera merespon. Jika cara musyawarah ini tetap tidak dihormati, saya akan bawa tindakan melawan hukum ini ke kepolisian,” kata Soehirman.

Sementara PT GBP berdalih berhak atas tindakannya itu karena mengantongi keputusan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung (MA) yang dianggapnya inkrach. Putusan MA memenangkan gugatan perdata PT GBP sebagai penggugat dan pembeli lahan tersebut terhadap tergugat Reny Direktur PT Dian Fortuna selaku pihak penjual. Sebab, Reny terbukti inkar janji tidak menyerahkan dokumen lengkap setelah menerima sebagian dari total uang pembelian yang dilakukan PT Gala Bumi Perkasa

Orde...

Sambungan Halaman 1 “Orde baru negeri kita dikenal dengan lumbung beras.

Sekarang dikenal dengan #LumbungKartu,” sebutnya.

Tidak hanya itu, putra mantan Presiden Soeharto ini juga mengkritisi para pejuang demokrasi yang dulunya selalu mengkritisi langkah pemerintah, kini mereka menjadi patung di Senayan.

“Bagi yg mengeluh beras mahal biaya sekolah masih mencekik silakan kunjungi rumah para pejuang seperti @AdianNapitupulu @budimandjatmiko,” tulis pria pemilik nama lengkap Hutomo Mandala Putra.

Tommy juga menegaskan, banyaknya perbedaan antara

jaman orde baru ketika ayahnya memimpin dengan jaman orde ngawur yang sekarang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, saat orde baru aturan berpendapat diperketat agar masyarakat tidak ngawur mempengaruhi jiwa sosial generasi muda.

“Bahkan kebebasan berpendapat wajib ada aturan, bebas bukan berarti tanpa aturan. Orde baru memperketat aturan utk menjaga adat ketimuran kita,” tulisnya.

Tommy juga membantah, bahwa orde baru menindas orang-orang oposisi. Ketertiban pada orde baru saat itu dilakukan untuk menjaga ke-

Gerindra...

Sambungan Halaman 1 Menurutnya, nama suami Mulan Jameela itu sudah masuk daftar bakal calon walikota bersama sejumlah tokoh lainnya yang nantinya diserahkan masyarakat Surabaya untuk ditanggapi.

“Semua nama kami masukkan survei dan hasilnya akan dijelaskan posisi mereka di mata masyarakat Surabaya,” tukas mantan birokrat Pemkot Surabaya itu.

Sementara itu terkait hubu-

ngan dengan partai lain, Sutadi mengatakan Koalisi Merah Putih (KMP) di Surabaya masih solid. “Ya tentunya ada komunikasi dengan partai lain dalam pencalonan walikota.

Tapi sampai sekarang kami akan membahas secara internal dulu,” tandasnya.

Namun, pihak Gerindra mengaku masih menunggu aturan main baru dalam Pilwali Surabaya kali ini, khususnya setelah muncul pera-

Awas...

Sambungan Halaman 1 Taufik menyatakan, perlu diwaspadai juga gini rasio atau kesenjangan kemiskinan di Indonesia saat ini telah memasuki angka sekitar 4.1.

Dikatakan, kesenjangan saat ini memasuki angka kerawanan, seperti di Timur Tengah dengan gini ratio 4.4 mendorong terjadi krisis dan konflik sosial.

"Gini ratio itu di atas 4 sudah harus bahaya. Di Timur Tengah gini ratio 4.4 sudah

langsung terjadi krisis konflik sosial itu loh. Di indonesia ini sekitar 4.1 hampir mendekati, kurang 0.2, ini yang harus diwaspadai," kata Taufik.

Maka itu, politisi PAN ini menilai, meskipun Gubernur BI telah menyampaikan tentang stabilitas dari nilai rupiah tapi perlu diwaspadai semua piihak untuk mencegah fluktuasi rupiah menimbulkan krisis ekonomi baru.

Khusus kepada kemen-

tugas Presiden sehari-hari, seperti melakukan koordinasi dengan menteri-menteri di kabinet kerja hingga menentukan program prioritas.

“Istilahnya, kalah di partai, ada ketua umum, ada ketua harian. Nah, sekarang juga ada Presiden, ada presiden harian,” ucapnya.

Kendati demikian, anggota Komisi III DPR ini enggan mempermasalahkan penambahan kewenangan terhadap Luhut itu.

Menurut dia, setiap Presiden memang punya cara masingmasing dalam menjalankan pemerintahannya. “Justru saya beri apresiasi ke Presiden, artinya dia mengetahui kemampuannya sejauh mana,” ucap Bambang. ihs/ind/sab/ich/kom

senilai Rp15 Miliar.

“Itu mirip begal ketemu begal tanah Puskopkar. Soalnya, Reny tidak ada kaitannya dengan Puskopkar. Dia hanya anak salah seorang pengurus Puskopkar yang sudah almarhum. Tidak ada urusan dengan asset tanah Puskopkar yang masih berstatus jaminan bank BTN. Lantas, dia jual tanah itu ke Henry Gunawan. Kemudian Reny digugat Henry, sampai Henry menang di MA. Itu bukan urusan Puskopkar. Bagaimana juga secara hukum, tanah itu tetap milik Puskopkar dan tidak bisa dipindahtangan ke orang lain,” kata Ketua Puskopkar Tri Harsono dan dibenarkan Soerhirman. “Yang begini ini, memang lama-lama bikin rakyat marah”, tambah Soehirman.

Apalagi kasus ini sampai sekarang masih ditangani Polda Jatim, karena Reny dilaporkan Puskopkar dengan melakukan pidana pemalsuan dan pidana lainnya.

Karena statusnya masih dalam proses hukum, maka semestinya PT GBP menghormati prosedur hukum di Indonesia, bukan sebaliknya melecehkan dengan berbuat seenaknya menguasai, membangun, dan mengiklankan kepada publik tanah asset koperasi itu. Apalagi, belum pernah ada eksekusi terkait rekayasa-rekayasa sengketa.

Apa reaksi pihak PT GBP terkait somasi yang dilayangkan Puskopkar, hingga berita ini diturunkan, pihak PT Gala Bumi Perkasa belum memberikan konfirmasi. licom_09 daulan NKRI. “Yg diburu Orde baru bukan Oposisi tapi para pengacau yang mengancam kedaulatan NKRI. Saya rasa itu bukti keseriusan pemerintah menjaga NKRI,” kata Tommy.

Berbicara soal logika, lanjut Tommy, jika jaman orde baru penguasa disebut memburu orang-orang oposisi atau yang tidak sejalan dengan pemerintah, mengapa Megawati Soekarnoputri masih sehat sampai sekarang.

“Kalau benar Orde Baru memburu oposisi kenapa Ibu Megawati Masih sehat dan makmur sampai hari ini bahkan masih Ketua Umum.

Bicara Logika, salah jika ada yg bilang orde baru membenci oposisi karena buktinya sampai hari ini ketua Umum PDIP masih sehat dan tak kurang apa pun”. nov turan revisi dalam UndangUndang 1 Nomor 2015 tentang Pilkada, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Dengan modal lima kursi yang dimiliki partainya di DPRD Surabaya maka Gerindra juga konsentrasi dan fokus membangun koalisi dengan sejumlah partai yang memiliki visi misi sama dalam Pilwali Surabaya 2015. “Dengan kursi sekarang, kami pasti akan berkoalisi karena tidak mungkin mengusung calon sendiri,” pungkas Sutadi. iwan terian dan seluruh lembaga membidangi ekonomi, lanjutnya, agar serius menyikapi persoalan tersebut, sebab meskipun merosotnya rupiah terkait masalah eksternal tapi nilai rupiah terpantau jauh lebih rendah daripada nilai mata uang lain.

"Lainnya mungkin hanya nol koma sekian, tiga koma sekian, sedangkan rupiah ini kan mines empat koma sekian, ini yang perlu dicermati dan kita harapkan aspek sektor riil ini harus kita tingkatkan lagi," demikian Taufik. hen www.lensaindonesia.com

8 Edisi 77/09 - 15 Maret 2015

Zhejiang University of Tehnology.

Kuliah Farmasi Kelas Dunia NEGERI Tirai Bambu sudah sejak lama menghasilkan kekayaan hayati yang bermanfaat sebagai bahan obat alami.

China terkenal dengan pengobatan timur menggunakan bahan alami untuk ramuan obat. Ramuan tersebut terkenal dengan istilah zhongyao yang memang terbukti mujarab mengobati penyakit.

Banyak bermunculan Klinik Pengobatan China menggunakan zhongyao untuk mengobati pasien. Ramuan obat China menjadi warisan yang tidak ternilai baik dari segi budaya tapi juga manfaat untuk pengobatan alternatif yang tetap bertahan di era modern.

Hanya saja penggunaan ramuan untuk pengobatan masih dirasa kurang praktis karena harus dimasak terlebih dahulu berbeda dengan obat medis modern yang langsung diminum. Tetapi efek samping yang ditimbulkan oleh obat medis modern jauh lebih besar daripada ramuan China.

Mengatasi segala permasalahan, maka ahli farmasi China menggabungkan pembuatan obat ala barat untuk memproses dan mengemas ramuan China. Hasilnya sungguh luar biasa. Ramuan China yang telah terbukti mujarab dapat ditingkatkan menjadi 1000 kali khasiatnya.

Selain itu lebih praktis dan lebih ekonomis sehingga dapat bersaing dengan obat-obatan sintesis. Banyak sekali resep ramuan mujarab China diproduksi masal dengan menggunakan metode nano teknologi.

Hal ini menunjukkan kualitas dari ahli farmasi China yang secara kualitas tidak kalah dengan ahli farmasi dari barat.

Majunya industri farmasi China tidak terlepas dari peran serta perguruan tinggi di China yang yang menyelenggarakan studi farmasi.

Jurusan farmasi yang ditawarkan oleh universitas memang lebih mengacu pada universitas dari barat. Biasanya jurusan mayor di bidang framasi adalah farmasi sains, farmasi engineering dan farmasi manufaktur. Selanjutnya tinggal ambil jurusan minor untuk spesialisasi.

Farmasi di China saat ini sangat maju pesat sekali. Selain kualitas perguruan tinggi penyelenggara studi farmasi juga dukungan pemerintah untuk menjadikan pendidikan dan industrinya berkelas dunia.

Ayo bagi yang berminat melanjutkan studi di farmasi maka studi farmasi di China adalah pilihan yang tepat. Zhejiang University of Tehnology (ZJUT) dan Tianjin University of Science and Technology (TUST) adalah 2 universitas yang menawarkan studi farmasi dengan kualitas tinggi. Mari, lestarikan ramuan obat budaya asli Indonesia dengan belajar sebagaimana yang telah dilakukan oleh China. „Dody H

Mahasiswa Zhejiang University of Tehnology.

www.lensaindonesia.com

CARI JODOH DI PULAU KEMARO SAAT CAP GO MEH LEGENDA tentang ajang mencari jodoh pada momen perayaan Cap Go Meh (hari ke15 dan hari terakhir dari masa perayaan Tahun Baru Imlek) di Pulau Kemaro, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sampai sekarang masih dipercayai oleh sebagian warga keturunan Tionghoa.

Setiap tahun, saat perayaan Cap Go Meh yang dipusatkan di pulau yang berada di tengah Sungai Musi itu, warga Tionghoa dari penjuru Tanah Air berduyun-duyun datang ke sana. Khususnya, kaum mudamudi yang berharap akan mendapat keberuntungan bertemu jodoh.

Menurut Ketua Panitia

Perayaan Cap Go Meh dipusatkan di pulau di tengah Sungai Musi. Warga Tionghoa dari penjuru Tanah Air berduyun-duyun datang ke sana. Khususnya, kaum muda-mudi yang berharap akan mendapat keberuntungan bertemu jodoh.

Penyelenggara Cap Go Meh Candra Husin di Palembang, Selasa (3/3/2015), tradisi mencari jodoh di balik perayaan Cap Gomeh telah berlangsung sejak 300 tahun silam.

Kelenteng di Pulau Kemaro dapat ditempuh dengan menggunakan sampan motor (sampan bermesin) dari dermaga PT Pusri Palembang dalam waktu tempuh lima menit. Di sana, pengunjung melakukan ritual sembahyang dan memohon kepada Sang

Pencipta.

Biasanya, pemerintah setempat setiap perayaan Cap Gomeh menyediakan alat transportasi air itu bagi para pengunjung secara gratis.

Candra menuturkan, zaman dulu anak perempuan tidak boleh keluar rumah. Hanya saat perayaan Cap Gomeh mereka baru diizinkan bertemu dengan anak laki-laki untuk saling mengenal.

Salah satu pengunjung dari Jambi, Susanto mengatakan kisah atau cerita untuk dipertemukan dengan jodohnya, membuat dia datang ke kelenteng itu.

Lain lagi dengan pengunjung dari Palembang, Diah. Ia

mengatakan, di Pulau Kemaro ada pohon cinta yang jika menulis nama pria idaman, maka hubungannya akan menjadi langgeng dan menjadi jodoh.

Selain itu, ada legenda terbentuknya pulau tersebut. Seorang pemuda bernama Tan Bu An terjun ke Sungai Musi mencari guci berisi emas yang semula dikira berisi sawi dan dibuang ke sungai. Guci itu adalah pemberian orangtuanya untuk mempersunting putri Palembang bernama Siti Fatimah.

Setelah melihat kekasihnya tak kunjung muncul ke permukaan sungai, sang putri pun ikut terjun ke Sungai Musi dan

akhirnya sejoli itu tak pernah terlihat lagi.

Dari tempat dua sejoli ini terjun, muncullah pulau kecil yang tak tenggelam saat Sungai Musi airnya pasang sekalipun, yang sekarang dikenal dengan nama Pulau Kemaro.

Menurut Candra, tradisi serta legenda inilah menjadikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat Tionghoa di Kota Palembang maupun dari penjuru Tanah Air, bahkan luar negeri seperti dari Singapura, Malaysia, dan Hongkong untuk merayakan Cap Gomeh di Pulau Kemaro.

Setiap tahun perayaan Cap Gomeh, tidak kurang dari 70.

000 pengunjung yang sebagian besar warga keturunan Tionghoa merayakannya.

Terlebih lagi, di Pulau Kemaro selain kelenteng, juga terdapat pagoda setinggi 45 meter yang menjadi destinasi wisata yang dicanangkan pemerintah sebagai ajang promosi Kota Palembang.„ ant

Warga Tionghoa dari penjuru Tanah Air berduyun-duyun datang ke Pulau Kemaro

Kelenteng Hok Cing Bio di Pulau Kemaro, Palembang, Sumatera Selatan. Pulau di tengah Sungai Musi ini menjadi tujuan ratusan ribu orang dari sejumlah daerah setiap perayaan Cap Go Meh.

NASIONAL Edisi 77/09 - 15 Maret 2015

R Budi Hartono

Michael Hartono

Sri Prakash Lohia

Chairul Tanjung

Mochtar Riady

Peter Sondakh

Peter Sondakh

Theodore Rachmat

Ciputra

Sukanto Tanoto

$ 9 Miliar

$ 8,7 miliar

$ 4,7 miliar

$ 4,3 miliar

$ 2,6 miliar

$ 2,3 miliar

$ 2,3 miliar

$ 1,9 miliar

$ 1,8 miliar

$ 1,8 miliar

BERBEKAL DATA “FORBES”

DITJEN PAJAK INCAR 22 MILIARDER INDONESIA Nama-nama miliarder Indonesia yang ada dalam daftar Forbes sedang diteliti oleh Direktorat Teknologi Informasi.

DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan akan memanfaatkan data terbaru majalah Forbes yang memuat nama-nama miliarder dunia, termasuk 22 miliarder asal Indonesia.

“Data (Forbes) itu pasti akan kita manfaatkan. Hanya saja, mesti dirinci, kekayaan triliunan rupiah itu apa saja. Baru nanti kita lihat di profil mereka (para miliarder), apakah sudah dilaporkan (pajaknya).

Nanti kita klarifikasi ke mereka,” ucap Direktur Peraturan Perpajakan I, DJP Kemenkeu, Irawan, di Jakarta, Kamis (5/3/2015).

Saat ini, kata dia, nama-nama mili-

arder Indonesia yang ada dalam daftar Forbes sedang diteliti oleh Direktorat Teknologi Informasi.

Alasannya, kata Irawan, kekayaan yang dirilis Forbes sumir sehingga belum bisa diketahui langsung berapa potensi tambahan penerimaan pajak tahun ini.

“Sekian triliun itu apakah berupa perusahaan, atau properti, atau deposito. Ini kita lihat lagi,” jelas Irawan.

Menurut Irawan, angka kekayaan yang dirilis Forbes merupakan nett asset, yang berarti bisa berupa perusahaan. Kalau begitu, perusahaan milik miliarder sudah pasti membayar pajak.

“Kalau yang uang mereka (miliarder) sendiri, nanti kita lihat lagi. Saya tidak tahu tren pelaporan pajak para miliarder ini. Tapi kalau ada yang tidak bayar, pasti kita tagih,” aku Irawan.

Sementara itu, nama-nama orang Indonesia yang masuk daftar orang terkaya di dunia tahun lalu, tetapi tidak masuk dalam tahun ini, kata Irawan, juga tetap mendapat perhatian khusus dari DJP, Kemenkeu.

“Kita lihat juga (mereka yang tahun lalu masuk daftar), cuma kan sekarang mereka enggak kedengaran ya,” selorohnya.

Sebelumnya, sebanyak 22

BERIKUT ORANG INDONESIA YANG MASUK DALAM DAFTAR

miliarder Indonesia masuk dalam daftar orang terkaya di dunia 2015 yang dirilis majalah Forbes awal pekan ini. Dengan kekayaan sebesar 79,2 miliar dollar AS, Bill Gates masih menjadi orang terkaya sedunia.

Untuk Indonesia, Hartono bersaudara masih menduduki posisi puncak daftar orang-orang paling kaya dalam negeri.

Budi Hartono dengan kekayaan mencapai 9 miliar dollar AS atau sekitar Rp 116,1 triliun (kurs 1 dollar AS setara Rp 12.900) menjadi orang terkaya di Indonesia. Budi berada di urutan ke142 dalam daftar orang terkaya di dunia, naik 31 tingkat dibanding tahun lalu.

Posisi runner-up Indonesia ditempati oleh saudara Budi, Michael Hartono, yang mengumpulkan aset hingga 8,7 miliar dollar AS (Rp 112,23 triliun) atau urutan ke-151 di dunia.

Selisih kekayaan para miliarder Indonesia lainnya terpaut jauh hingga 4 miliar dollar AS atau lebih dari Rp 51 triliun dengan duo Djarum itu. Sementara itu, Sri Prakash Lohia menempati posisi ketiga dengan kekayaan 4,7 miliar dollar AS (Rp 60,63 triliun), sedangkan Chairul Tanjung di posisi keempat di Indonesia dengan 4,3 miliar dollar AS (Rp 55,47 triliun). est/sur/kom

1. Ke-142 R Budi Hartono (74 tahun), 9 miliar dollar AS, Djarum dan BCA 2. Ke-151 Michael Hartono (75 tahun), 8,7 miliar dollar AS, Djarum dan BCA 3. Ke-341 Sri Prakash Lohia (62 tahun) 4,7 miliar dollar AS Indorama 4. Ke-381 Chairul Tanjung (52 tahun), 4,3 miliar dollar AS, CT Corps 5. Ke-714 Mochtar Riady (85 tahun), 2,6 miliar dollar AS, Lippo Group 6. Ke-810 Peter Sondakh (63 tahun), 2,3 miliar dollar AS, Rajawali Group 7. Ke-949 Bachtiar Karim (58 tahun), 2 miliar dollar AS, Musim Mas 8. Ke-1.006 Theodore Rachmat (71 tahun), 1,9 miliar dollar AS, Triputra Agro dan Kirana Megatara.

9. Ke-1.054 Ciputra (83 tahun), 1,8 miliar dollar AS, Ciputra Group 10. Ke-1.054 Sukanto Tanoto (65 tahun), 1,8 miliar dollar AS, Raja Garuda Mas 11. Ke-1.105 Tahir (62 tahun), 1,8 miliar dollar AS, Mayapada Group 12. Ke-1.118 Murdaya Poo (74 tahun), 1,7 miliar dollar AS, Central Cipta Murdaya 13. Ke-1.118 Martua Sitorus (55 tahun), 1,7 miliar dollar AS, Wilmar International 14. Ke-1.250 Purnomo Prawiro (68 tahun), 1,5 miliar dollar AS, Blue Bird 15. Ke-1.324 Hary Tanoesoedibjo (49 tahun), 1,4 miliar dollar AS, MNC Group 16. Ke-1.415 Achmad Hamami (84 tahun), 1,3 miliar dollar AS, Trakindo Utama 17. Ke-1.533 Edwin Soeryadjaya (66 tahun), 1,2 miliar dollar AS, Investama Sedaya 18. Ke-1.638 Husain Djojonegoro (65 tahun), 1,1 miliar dollar AS, ABC Group 19. Ke-1.638 Djoko Susanto (65 tahun), 1,1 miliar dollar AS, Alfamart 20. Ke-1.741 Low Tuck Kwong (66 tahun), 1 miliar dollar AS, Bayan Resources 21. Ke-1.741 Benny Subianto (72 tahun), 1 miliar dollar AS, Adaro Energy dan Triputra Agro 22. Ke-1.741 Harjo Sutanto (88 tahun), 1 miliar dollar AS, Wings Group.

ILUSTRASI: SOERYA

Kasasi Ical Batal Demi Hukum, Munas Golkar Ancol Sah POLITIKUS Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan Mahkamah Partai (MP) telah mengambil putusan. Salah satunya adalah mengesahkan Munas Golkar versi Ancol.

Agun mengatakan MP memutuskan mengabulkan permohonan sebagian dari PePolitikus kubu mohon dan memeMunas Ancol, nangkan Munas JaAgun Gunanjar. karta dengan kewajiban menampung orang-orang pihak Bali dengan syarat PDLT. Selain itu, melaksanakan konsolidasi partai untuk Musda-muda Kab/kota, Musda Prov, dan terakhir Munas Gokar paling lambat pada oktober 2016, dan MP akan mengawasi pelaksanaannya.

“Itu putusan yang dibacakan dalam sidang MP yang dinyatakan secara tegas oleh hakim Andi Matalata dan Djasri Marin. Adapun kedua hakim lainnya tidak berpendapat atau tidak ambil keputusan yang memenangkan pihak Munas Bali maupun Jakarta.

Justru ambil sikap mendukung pihak Bali untuk kasasi, dan beri rekomendasi agar yang menang tampung yang kalah,” ujarnya, Kamis (5/3/2015).

Oleh karena itu kata Agun artinya MP sudah buat keputusan atas dua pendapat Andi M dan Djasri Marin bahwa Munas Jakarta sah dan ditandatangani oleh empat hakim MP. “Dengan demikian bukan draw, tapi 2-0 untuk Munas Jakarta, karena kedua hakim yang lain tidak ambil keputusan mana yang menang tapi mendorong pihak Bali untuk Kasasi,” imbuhnya.

Menurut Agun yang sesungguhnya Hakim berkewajiban memutuskan bukan merekomendasi dan mendorong Kasasi. Jadi tidak benar kalau multi tafsir, belum memutuskan, atau draw.

Untuk itulah dengan dasar putusan MP yang bersifat final dan mengikat sesuai UU No 2 tahun 2011 tentang perubahan UU No 2 tahun 2008 tentang partai politik didaftarkan ke Kemenkumham.

“Selanjutnya pasca pengesahan kami akan menampung pihak Munas Bali sesuai dengan PDLT,” endang imbuhnya. www.lensaindonesia.com

BI dan OJK Harus Tindak ‘Bankir Raksasa’ BCA Finance BANK Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus menindak dan menertibkan lembaga-lembaga keuangan (industri multifinance) seperti BCA Finance yang menjalankan praktek tidak adil dan merugikan konsumen serta masyarakat. Pasalnya, saat ini ditengarai makin marak industri keuangan yang ‘nakal’.

Desakan itu disampaikan koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi.

Jubir presiden era Gus Dur itu mengaku mengalami sendiri perlakuan tidak adil dari BCA Finance. Baru dua bulan lebih se-

hari terlambat menyicil, BCA Finance langsung mengirim dua debt collector dari perusahaan penagih utang Markus Atoea & Rekan, yang diberi kuasa untuk merampas kendaraan (Avanza) di mana saja berada.

Seperti diketahui, BCA Finance adalah salah satu lembaga multifinance pemberi pinjaman untuk pembelian kendaraan bermotor kepada masyarakat. “Kita semua tahu, perekonomian nasional di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mengalami depresi hebat.

Tapi rakyat terdampak, yang kemudian mengalami masalah

dalam menjalani kewajiban (menyicil pinjaman). Oleh BCA Finance bukannya ditolong, malah didorong ke mulut buaya untuk dicaplok,” ujar Adhie di Jakarta, Senin (3/2/2015).

“Lebih gila lagi BCA Finance tidak mau menerima pembayaran untuk penyelesaiaan cicilan kalau konsumen belum memenuhi permintaan jutaan rupiah debt collector yang katanya untuk biaya penanganan,” lanjutnya.

Dia mengungkapkan di tengah kondisi perekonomian kacau seperti sekarang, tentu saja orang (debt collector) mau

melakukan apa saja demi uang.

Inilah mekanisme yang seolaholah legal dijalankan lembagalembaga multifinance yang sering menimbulkan kasus kriminal oleh debt collector kepada konsumen (debitor).

Adhie meminta BI dan terutama OJK tidak tutup mata terhadap kasus semacam ini yang sudah menimpa ribuan nasabah lembaga multifinance, seperti BCA Finance. Sesuai undang-undang, OJK bahkan memiliki tanggungjawab agar sektor jasa keuangan (1) Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; (2) Mam-

pu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; (3) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

“Saya akan pantau langkah apa yang dilakukan OJK terhadap BCA Finance dan lembagalembaga multifinace lainnya agar masyarakat mendapat perlakuan adil. Kan kita semua tahu, ketika para bankir raksasa, termasuk BCA, memakai uang rakyat ratusan triliun rupiah (BLBI) pada 1997-98, sampai detik ini pertanggungjawabannya tidak jelas,” tandas Adhie. okz/rol

Mediasi Ahok-DPRD Berujung Ricuh

“Pak Gubernur, Jangan Teriak-Teriak Kayak Preman” Upaya mediasi yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD gagal. Pertemuan tersebut malah berakhir ricuh dan diwarnai dengan teriakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

RAPAT mediasi klarifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 berlangsung ricuh. Dalam rekaman video dari Humas Pemprov DKI Jakarta, kericuhan terjadi saat rapat akan berakhir.

Sebagai pimpinan rapat, Sekjen Kemendagri Yuswandi A Tumenggung memberi kesempatan kepada Ahok untuk menyampaikan sambutan penutup. Dalam sambutan penutupnya, Basuki menegaskan, pihaknya tidak mendiskriminasi usulan DPRD DKI Jakarta.

“Saya perlu katakan sekali lagi, saya tidak mendiskriminasi (DPRD) dan meminta SKPD mengawasi pembahasan. Yang saya minta, (SKPD) jangan menginput (program) yang bukan hasil pembahasan. Saya mau tanya kepada beliau (pejabat SKPD)

ini, (usulan siluman) ini sesuai pembahasan atau tidak. Coba tolong angkat tangan,” kata Basuki kepada ratusan pejabat SKPD yang memenuhi ruang rapat Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Kamis (5/3/2015).

Saat pertanyaan belum dijawab para pejabat SKPD, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana menyela pembicaraan Basuki. Dia merasa tidak terima dengan tindakan Basuki untuk “menekan” lurah dan camat memotong usulan program serta menandatangani sebuah surat pernyataan.

“Ini kan setelah Bapak kumpulin (lurah dan camat) kemarin. Bapak bilang ke mereka, mana anggaran hasil pembahasan dan sesuai peraturan atau tidak,” kata pria yang akrab disapa Lulung itu.

Video mediasi Kemendagri dengan Pemprov DKI dan DPRD DKI yang berakhir ricuh, Kamis 5 Maret 2015.

Pernyataan Lulung ini membuat suasana di dalam ruang rapat semakin tidak kondusif.

Para anggota Dewan berteriak dengan kata kasar dan ada pula yang berdiri maupun menyalakan mikrofon untuk interupsi.

Tak tahan dengan kondisi itu, Basuki kembali mengambil alih acara. Dengan nada suara yang tinggi dan mukanya yang memerah, ia menunjuk Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi untuk menjawab pertanyaannya.

“Wali Kota Jakarta Barat, apakah Anda membahas UPS Rp 4,2 miliar per kelurahan di Jakarta Barat? Jawab!” kata Basuki de-

ngan nada tinggi.

Anas yang sempat disorot kamera itu masih duduk dan terlihat sedang asyik mengunyah makanan. Belum sempat Anas berdiri dan menyampaikan pernyataannya, anggota Dewan satu per satu menyuarakan protes dan berdiri menolak keras instruksi Basuki kepada Anas.

Anggota DPRD yang terlihat tidak terima dengan sikap Basuki itu ialah anggota Fraksi Gerindra Mohamad Sanusi, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tubagus Arif, dan anggota fraksi Partai Demokrat

Taufiqurrahman.

Mereka berteriak dan meminta Basuki lebih sopan dalam menyampaikan pandangannya.

“Pak Gubernur, jangan teriakteriak kayak preman,” kata salah seorang anggota Dewan.

Melihat suasana yang tidak kondusif, Yuswandi mengambil alih rapat itu kembali. Ia memutuskan rapat segera ditutup.

“Saya mohon kita semua rapat dengan tertib. Saya nyatakan proses evaluasi ditutup. Saya kira kami sudah cukup dengan materi yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi, terima kasih Pak Gubernur, Pak Wagub, pimpinan DPRD, dan pejabat SKPD. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih,” kata Yuswandi menutup rapat.

Setelah rapat usai, terlihat Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Doddy Riyadmadji membawa beberapa personel pengamanan Kemendagri untuk mengamankan Basuki. Sementara itu, suasana di dalam ruang rapat masih ricuh dan anggota Dewan masih terus berteriak. kurn

10

JAKARTA RAYA

Edisi 77/09 - 15 Maret 2015

Napi Cipinang Tewas Dikeroyok Sesama Napi BENTROK antar tahanan terjadi di Rutan Cipinang. Polres Jakarta Timur mengaku sudah mendapat laporan adanya seorang narapidana yang tewas akibat berkelahi dengan napi lain di Rutan tersebut.

Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur, AKBP Ade Rahmat Idnal tak membantah peristiwa bemtrokan anatar Napi di Rutan Cipinang tersebut. Menurutnya, kejadian itu dilaporkan sekitar pukul 17.00 WIB. “Saat ini anggota Reskrim dan forensik Polres Jakarta Timur tengah melakukan olah TKP. Informasinya jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Polri,” terangnya.

Salah seorang napi yang tewas dalam bentrokan adalah narapidana narkotika, Paulus Hotma Pattiasina (40). Usut punya usut, ternyata bentrokan dipicu masalah perselingkuhan.

Julianto Susanto Ginting, seorang pelaku mengakui memiliki dendam lama dengan korban. Menurut dia, Paulus berselingkuh dengan istrinya sebelum masuk rutan.

Kejadian bentrokan ini bermula saat dua pelaku yakni Julianto Susanto Ginting dan Sofyan Bin Abdul Holik yang merupakan waga binaan blok Barito II, terlihat menyambangi blok Barito 1 tempat Paulus ditahan.

Tanpa basa-basi, dua pelaku langsung mengeroyok korban yang tengah beristirahat.

Bentrok tak seimbang pun terjadi. Karena kalah jumlah, Paulus akhirnya berdaya. Tidak hanya dihajar dengan tangan kosong, Paulus merupakan napi titipan Kejari Jakarta Selatan itu juga dipukul dengan kayu kaso (balok).

“Sekitar 10.30 WIB, pelaku JS Warga Blok Barito II menyambangi blok barito I dengan tiba-tiba mengambil kayu kaso yang berada di kamar mandi,” ujar Akbar Hadi, Kasubdit Komunikasi Dirjen Pemasyarakatan, Kamis (05/03/2015).

Seperti dikutip detik.com, Akbar juga mengungkapkan bahwa kedua pelaku tersebut menyerahkan diri kepada petugas setelah mengeroyok korban. “Petugas rutan berupaya memberikan pertolongan pengobatan di Klinik Rutan hingga akhirnya sekitar pukul 12.30 WIB dirujuk ke RS Polri Kramatjati.

Sekitar pukul 17.00 diinfokan dari RS Polri Kramatjati korban dinyatakan meninggal dunia,” katanya. andiono/ridwan

Walhi Jabar Minta Proyek Teknopolis di Gedebage Dikaji Ulang DIREKTUR Walhi Jabar Dadan Ramdan meminta Wali Kota Bandung untuk meninjau ulang proyek pembangunan kawasan teknopolis di Gedebage. Pasalnya, pembangunan di area seluas 800 Ha itu, dikhawatirkan akan berdampak pada lingkungan sekitar.

Menurut Dadan, berdasarkan RTRW Kota Bandung 2011-2031, Kecamatan Gedebage seluas 980 ha dan Rancasari seluas 955 ha ditetapkan sebagai Sub Wilayah Kota (SWK) Gedebage. Dalam RTRW tersebut, SWK Gedebage diperuntukan untuk perkantoran, pemerintahan, ruang terbuka hijau, dan pemukiman, pesawahan, perdagangan dan jasa.

“Kajian yang dilakukan harus mendalam terkait dengan untuk apa dan siapa megaproyek ini? Siapa yang diuntungkan dan dirugikan? Lalu apa dampak pembangunan kawasan teknopolis terhadap keberlangsungan ruang, lingkungan dan ekosistemnya serta wilayah sekitarnya, dampak sosial dan ekonomi, apa manfaat bagi warga dan pemerintah?” ujar Dadan Kamis (5/3).

Dari aspek ruang dan lingkungan hidup, kata dia, Gedebage merupakan kawasan tempat parkir air, sekaligus berpotensi banjir. Jika kawasan itu dibangun kemungkinan banjir makin meluas dan pindah ke wilayah sekitarnya. “Saat ini dari total wilayah yang ada, luasan sawah yang tersisa hanya sekitar 500 ha. Jadi, kalau dibangun kawasan teknopolis seluas 800 ha, pasti akan menghabiskan lawan sawah, kebun dan tegalan yang ada,” kata Dadan.

Merujuk pada RTRW Kota Bandung dalam pasal 74, jelas Dadan, pengembangan kawasan Gedebage harus dilengkapi dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) yang saat ini belum ada.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menegaskan tak perlu ada kekhawatiran soal proyek tersebut karena pihaknya tetap memerhatikan aspek lingkungan. “Sudah jelas bahwa di Teknopolis akan dibangun dua danau. Jadi, Walhi tidak perlu khawatir.

Pembangunan Teknopolis ini pasti menyeimbangkan isu lingkungan,” ujar Emil, sapaan Ridwan, di Balaikota Bandung, Kamis (5/3).

Menurut Emil, dua danau raksasa itu masing-masing memiliki luas 30 hektare. Fungsi danau buatan, sambung dia, bertujuan untuk mengatasi serta mengendalikan banjir dan menjadi cadangan air minum.

“Jadi air di Gedebage yang selama ini tidak bermanfaat, akan bermanfaat untuk cadangan air minum Kota Bandung. Berbeda kalau pembangunan Teknopolis tanpa danau, baru boleh khawatir,” tutur Emil.

Menurut Emil, kehadiran Bandung Teknopolis di Gedebage justru memberikan keuntungan, salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi akan meningkat karena Teknopolis mengundang investor. “Pihak Singapura sudah tertarik investasi di Teknopolis. Mereka akan bawa perusahaan kelas dunia. Dia bawa pekerjaan-pekerjaan sehingga ekonomi Bandung akan meningkat,” ujarnya. arie www.lensaindonesia.com

GUBERNUR MINTA MAAF KE WARGA DKI KARENA BERI TONTONAN POLITIK LUCU

AHOK RAGUKAN KPK

BERIKUT ISI SURAT PERNYATAAN ANAS SOAL E-BUDGETING APBD DKI JAKARTA 2015 WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama: H.M. Anas Efendi, S.H., M.M Jabatan: Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat selaku Pengguna Anggaran (PA) pada SKPD Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Dengan ini menyatakan bahwa untuk Tahun Anggaran 2015 Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat mengusulkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Belanja Langsung Kegiatan pada SKPD Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai sistem e-budgeting sebesar Rp 131.914.519.591,- (seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus empat belas juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) terdiri dari 20 kegiatan sebagaimana terlampir.

Bahwa setelah dilakukan penelitian ditemukan adanya penambahan anggaran kegiatan sebesar Rp 270.830.000.000,- (dua ratus tujuh puluh miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) yang tidak pernah saya usulkan, terdiri dari: 1. Pengadaan UPS 56 Kelurahan @ Rp 4.220.000.000 = Rp 236.320.000.000 2. Pengadaan UPS 8 Kecamatan @ Rp 4.220.000.000 = Rp 33.760.000.000 3. Penanggulangan Kenakalan Remaja dan Pemuda dalam rangka Pembentukan Akhlak Yang Mulia di kalangan Remaja dan Pemuda tingkat kota Administrasi Jakarta Barat = Rp 150.000.000 4. Penguatan Mental dan Spiritual bagi Remaja melalui ESQ Kota Administrasi Jakarta Barat = Rp 150.000.000 5. Sosialisasi Bahaya Minuman Keras dan Narkoba di Kalangan Remaja dan Pemuda dengan Pendekatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat = Rp 150.000.000 6. Workshop dan Pengembangan Character Building untuk Meningkatkan Mental dan Spiritual bagi Remaja dan Pemuda Jakarta Barat = Rp 150.000.000 7. Peningkatan Wawasan Spiritual bagi Remaja dan Kepemudaan di Jakarta Barat = Rp 150.000.000.

Jumlah anggaran “siluman” di Pemerintah Kota Jakarta Barat mencapai Rp 270.830.000.000 (dua ratus tujuh puluh miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2 Maret 2015 Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat (tanda tangan disertai materai tempel) Anas Effendi

Ahok saat mendatangi KPK.

Ahok meragukan kinerja KPK dalam mengusut dugaan korupsi APBD DKI. Keraguan itu muncul lantaran KPK sudah lepas tangan dalam menangani kasus korupsi Komjen Budi Gunawan.

GUBERNUR DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ragu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dengan cepat mengurus dugaan korupsi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Jumat (27/2/2015) lalu, Ahok melaporkan dugaan korupsi dalam APBD 2012-2015 ke KPK. Hal tersebut dilakukan lantaran geram dengan kembali munculnya anggaran siluman pada APBD tahun ini.

Keraguan eks bupati Belitung Timur itu menyusul langkah pimpinan komisi antirasuah yang melimpahkan dugaan kasus korupsi Komjen Pol Budi Gunawan (BG) ke Kejaksaan Agung.

“Nah saya nggak tahu. KPK dengar kemarin ada isu dari penyidik yang datang, katanya mau diambil alih Kejagung. BG saja diambil alih Kejagung, saya juga bingung sama pimpinan KPK,” ujarnya di Balaikota DKI, Selasa (3/3/2015).

Mantan Bupati Belitung Timur itu geleng-geleng kepala heran bukan main. Sebab, dirinya mempertanyakan bila benar diambil alih oleh Kejaksaan Agung apa yang menjadi landasan hukumnya.

“BG saja diambil alih Kejagung, saya juga bingung sama pimpinan KPK,” lanjutnya.

Ahok ditemui empat pimpinan KPK yakni Taufiequrachman Ruki, Johan Budi, Zulkarnain dan Indriyanto Seno Adji.

Deputi Pengawasan Internal dan Pengadian Masyarakat (PIPM) Arry Widiatmoko juga turut

hadir dalam pertemuan ini.

Pelaporan ini merupakan realisasi dari pernyataan Ahok sebelumnya yang menyebut adanya dana siluman APBD 2014 sebesar Rp 12,1 Triliun, salah satunya pengadaan UPS nyaris Rp 6 miliar/sekolah.

Permasalahan ‘dana siluman’ ini berujung pada kisruh dengan DPRD DKI yang akhirnya mengajukan hak angket.

Atas kejadian tersebut, Ahok pun meminta maaf kepada warga Ibukota atas tontotan politik yang lucu, menyusul rencana DPRD mengadukannya ke Bareskrim Polri terkait dugaan suap Rp 12,759 triliun.

“Saya pikir, kami minta maaf kepada warga Jakarta atas tontonan politik yang lucu seperti ini,” ujarnya.

Ahok menerangkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sengaja memilih berkonflik dengan dewan terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015, lantaran banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi korban.

“Sejarah DKI, Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) terbesar adalah di 2014, karena banyak anggaran siluman yang tidak mau kami eksekusi. Makanya, 2015 kita paksa e-budgeting, supaya pimpinan DPRD kalau menemukan siluman, menuduhnya ke kami,” bebernya.

Saat kembali disinggung soal adanya dugaan suap dari Pemprov DKI kepada DPRD sebesar Rp 12,759 triliun, Ahok menegaskan, pendapat tersebut hanya asumsi dewan. Bahkan,

dia kemudian kembali menyinggung soal anggaran fiktif Rp 12,1 triliun dalam APBD 2015.

“Orang DKI menunggu uang, supaya cepat bekerja. Kita kalau (punya) Rp 12,1 triliun, bisa bangun 60 ribu unit rusun loh. Jadi, masa saya mesti men-silpa-kan duit Rp 12,1 triliun? Alangkah baiknya itu saya pakai buat bikin rusun,” dalih eks bupati Belitung Timur ini.

Menurut Ahok, setelah kebijakan umum APBD serta prioritas plafon anggaran sementara (KUAPPAS) ditandatangani, seharusnya dewan mengawasi kinerja pemprov, apakah anggaran yang dipakai telah sesuai atau tidak. “Bukan (kemudian) dia menyodorkan versi dia.”

Lantaran menolak anggaran fiktif Rp 12,1 triliun yang beberapa diantaranya masuk di program Dinas Pendidikan (Disdik) serta Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) DKI dalam APBD 2015, Ahok mengaku siap dimakzulkan.

“Atau dimasukkan ke dalam penjara. Saya rela daripada saya memainkan Rp 12,1 triliun. Ini terpaksa kami lakukan untuk membela uang rakyat dengan risiko saya tersingkir,” tegas mantan anggota Komisi II DPR itu.

Diketahui, politisi Kebon Sirih menyebut Ahok melalui Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah menyuap dewan sebesar Rp 12,759 triliun saat rapat finalisasi APBD DKI, 26 Januari silam. Tujuannya, agar tidak mengutak-atik anggaran yang disu fatah_sidik sun eksekutif.

Surat Walikota Jakarta Barat Soal Anggaran Siluman APBD DKI 2015 WALIKOTA Jakarta Barat Anas Effendi tidak sempat menjawab pertanyaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena rapat mediasi antara Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) keburu ricuh.

Kericuhan terjadi karena Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Haji Lulung) memprotes dan menolak Ahok melakukan testimoni kepada para kapala SKPD soal anggaran ‘siluman’ di APBD DKI Jakarta 2015 yang kini jadi polemik tersebut sesuai pembahasan atau tidak.

Alasa Lulung, para lurah dan camat sebelum rapat telah dikumpulkan oleh Ahok dan diminta menandatangani sebuah surat pernyataan.

Kendati belum sempat menjawab pertanyaan Ahok dalam rapat tersebut, ternyata Walikota Jakarta Barat, Anas Effendi ternyata pernah menandatangani surat pernyataan yang menyebutkan bahwa dia tidak pernah mengajukan usulan pengadaan perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) di 56 kelurahan dan 8 kecamatan di wilayahnya.

Surat tersebut ia bikin tanggal 2 Meret 2015 lalu. ridwan

Surat pernyataan Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi soal usulan pengadaan UPS untuk 56 kelurahan dan 8 kecamatan di wilayah yang dipimpinnya. Surat itu ditandatangani pada 2 Maret 2015.

Kapolda Metro Perintahkan Tembak Begal KEPALA Kepolisian Daerah Metro Jaya Irjen Unggung Cahyono menginstruksikan jajarannya untuk melakukan tembak di tempat terhadap pelaku begal yang bertindak membahayakan.

“Hingga saat ini, sudah tujuh pelaku yang ditembak hingga tewas di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” katanya usai gelar perkara kasus teror di Markas Kepolisian Resor Kota Bekasi Kota, Kamis (26/2/2015).

Menurut dia, pelaku begal yang kerap beraksi di sejumlah wilayah hukum Polda Metro Jaya mulai dari Depok, Tangerang, dan Bekasi, tergolong sadis karena dipersenjatai dengan senjata tajam hingga senjata api.

“Mereka tak segan menyakiti korbannya yang melawan. Bahkan anggota juga ada yang terkena tembakan pelaku saat me-

Kapolda Metro Jaya Irjen Unggung Cahyono.

lakukan pengejaran,” katanya.

Sejauh ini kepolisian telah menangkap 29 pelaku begal

yang kerap beraksi di sejumlah wilayah hukum Polda Metro Jaya, yakni Depok, Tangerang,

dan Bekasi.

“Sebanyak tujuh pelaku lainnya tewas karena berusaha

melawan dan bertindak membahayakan,” katanya.

Dari tangan para pelaku, didapati barang bukti 120 sepeda motor dan 21 mobil hasil curian. Polisi juga turut mengamankan 14 pucuk senjata api berupa 12 unit senjata rakitan, satu senjata air soft gun, serta satu unti senjata organik, juga 140 buah senjata tajam.

Dari 29 tersangka yang ditangkap, sebanyak 12 di antaranya berasal dari Sumatera.

“Pengejaran dilakukan aparat hingga lokasi asal para pelaku.

Pelaku asal Sumatera ini beraksi hingga 11 Tempat Kejadian Perkara di Depok dan Tangerang,” katanya.

Unggung mengatakan, fenomena begal ini mendapatkan atensi serius dari pihaknya sehingga penanganannya pun di ans lakukan dengan serius.

JAKARTA RAYA

11 Edisi 77/09 - 15 Maret 2015

DKI Jakarta Beli 21 Mobil Penyapu Sampah Rp 67 Miliar Dinas Kebersihan DKI Jakarta membeli 21 mobil penyapu sampah seharga Rp 67 miliar.

SEBANYAK 21 unit mobil penyapu sampah jalan atau street sweeper dibeli Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Rencananya mobil tersebut untuk membantu tugas menyapu jalan-jalan protokol di Jakarta.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas Kusumadewi, mengatakan mobil penyapu jalan diharapkan bisa membantu kerja penyapu jalan khususnya untuk membersihkan sisa-sisa sampah dari acara yang digelar di jalan protokol. Dengan menggunakan mobil penyapu

Mobil penyapu sampah jalan ini segera diperasikan dalam waktu dekat di wilayah DKI Jakarta.

sampah ini, penyapu jalan terjaga keamanannya.

“Tujuannya untuk membantu petugas penyapu jalan membersihkan sampah di jalanjalan protokol. Selain itu petugas penyapu jalan juga merasa

aman dan tidak perlu lagi khawatir kesambar mobil,” terangnya kepada Lensa Indonesia, Rabu (4/3/15).

Menurut Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta ini, pembelian mobil penyapu

sampah otomatis tersebut bisa juga untuk menghemat anggaran. Pasalnya, pembelian kendaraan tersebut menggunakan sistem e-catalog di LKPP (Lembaga Pengadaan Barang Jasa Pemerintah), jadi ada penghematan sekitar 4 persen.

“Dengan mengunakan sistem e-catalog, kami bisa hemat empat sampai 10 persen anggaran,” sambung Saptastri Ediningtyas Kusumadewi.

Wanita yang akrab disapa Tyas ini menjelaskan, untuk mobil penyapu sampah jalan jenis kecil, harganya Rp 2,8 miliar per armada, sehingga total biaya yang dikeluarkan untuk membeli 16 armada mencapai Rp 42 miliar.

“Sedangkan harga mobil penyapu sampah jalan jenis besar per armada Rp 4,2 miliar atau sekitar Rp 25 miliar untuk 6 armada. Total Dinas Kebersihan DKI Jakarta menghabis-

kan Rp 67 miliar untuk membeli 21 unit mobil penyapu sampah jalan untuk membersihkan jalan-jalan protokol di DKI Jakarta,” pungkasnya.

Sementara Kepala Sudin Kebersihan Jakarta Timur, Marnaek Siahaan, mengatakan secara teknis mobil penyapu sampah jalan tipe besar berkapasitas tampung 5000 liter sampah, sedangkan tipe kecil kapasitas 2500 liter.

“Kemampuannya dapat menyapu sampah sepanjang 15 km jalan per jam. Armada ini dilengkapi dengan vakum untuk menghisap sumbatan sampah di saluran air dan pompa tekanan untuk membilas jalan dan trotoar. Kami sudah operasikan sesuai jadwal, sasarannya jalan-jalam protokol yang ada di Jakarta Timur seperti Jl Raya Mabes Hankam, Jl Halim Perdana Kusuma dan Jl Dr Sumarno,” tukasnya. winarko Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

Bandung Jadi Pusat Kota Kreatif di Indonesia

Toko Nata Swadaya, agen gas tiga kilogram mengaku ada kelangkaan pengiriman dari Pertamina sejak akhir Desember.

Beli Gas Elpiji 3 Kg dengan Kartu KIS PT Pertamina (Persero) menyatakan saat ini penggunaan elpiji 3 kilogram sudah tidak sesuai dengan peruntukannya. Padahal, tabung gas berbentuk melon tersebut awalnya ditujukan untuk masyarakat miskin.

Tapi yang terjadi saat ini, pengguna gas 3 kg adalah kalangan yang tergolong mampu. Meski begitu, Pertamina mengaku tidak bisa menindak pengguna gas 3 kg dari kalangan mampu.

Adiatma Sardjito, Media Manager Pertamina, mengatakan, saat ini elpiji 3 kg sudah banyak digunakan untuk kalangan industri. Seperti peternakan ayam, pengeringan tembakau, dan jasa pencucian (laundry).

Padahal, kata Adiatma, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, elpiji 3 kg hanya untuk masyarakat yang pengeluarannya Rp 1,5 juta per bulan dan di peruntukan untuk usaha kecil dengan aset tak lebih dari Rp 50 juta dan penghasilan tak lebih dari Rp 300 juta per tahun.

“Jadi peruntukannya sudah keluar dari rencana awal,” kata Adiatma seperti dilansir Kontan, Kamis (5/3).

Pertamina berharap, pemerintah bisa melakukan pengetatan menyalurkan elpiji 3 kg, agar tepat sasaran. Dengan begitu kuota yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2015 sebanyak 5,7 juta metrik ton (Mt) tidak jebol.

Kasus Korupsi Pejabat Bina Marga Jabar Harus Diusut

“56 juta tabung didistribusikan satu bulan, jika masyarakat konsumsi 2 tabung dikali 12 bulan enggak sampai 2 juta Mt. Sementara subsidi pemerintah 5,7 juta Mt berarti kalau cuma untuk masyarakat itu sudah cukup,” kata Adiatma.

Dan mulai Jumat (6/3/ 2015), Pertamina memasang label “Hanya untuk Masyarakat Miskin” pada setiap tabung gas elpiji 3 kg yang dijualnya. Label tersebut diharapkan bisa membuat masyarakat mampu lebih malu untuk membeli gas bersubsidi tersebut.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan, Pemerintah akan terus mendorong Pertamina untuk menerapkan distribusi tertutup elpiji 3 kilogram.

Sudirman menjajaki kemungkinan distribusi tertutup elpiji 3 kilogram dengan menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Opsi ini akan dibicarakan Sudirman dengan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Menteri Sosial Khofifah Indarparawansah.

“Saya harus bicara dengan Bu Puan dan Bu Mensos, Kartu Indonesia Sejahtera itu identitas bagi orang tidak mampu. Apakah kartu itu bisa menjadi jalan untuk yang boleh beli gas itu orang yang punya kartu itu,” kata Sudirman. ang/wrt

KETUA Presidium LSM ITW (Indonesia Traffic Watch) Jakarta, Edison Siahaan dalam keterangan melalui telepon selulernya kepada Lensa Indonesia, Jumat (6/3), meminta aparat penegak hukum di Jawa Barat mengusut tuntas kasus korupsi dana pemeliharaan jalan dan jembatan yang dilakukan Engkos Kostawan, Kepala Balai Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (BPJ) wilayah III Dinas Bina Marga Jabar.

Edison menegaskan bila pejabat tersebut sudah terbukti secara sah melakukan tindak korupsi harus dijerat dengan Undang-undang (UU) tentang pencucian uang. Sebab lanjut

BADAN Ekonomi Kreatif menyiapkan Kota Bandung dan Yogyakarta sebagai kota kreatif di Indonesia. Badan yang dibentuk pada Januari oleh Presiden Jokowi ini menelurkan konsep membangun creative city atau kota kreatif.

“Alhamdulillah. Saya baru dengar. Tentunya saya atas nama Pemkot Bandung mengucapkankan terima kasih kepada Badan Ekonomi Kreatif menjadikan Bandung

sebagai percontohan kota kreatif,” ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, kepada wartawan di Balaikota Bandung, Jalan Wastukancana, Kamis (5/3).

Menurut kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, sebuah program harus disertai prototipe atau pilot project. Sebab jika tidak ada prototipe, kata dia, suatu program malah terhambat akselerasinya.

“Kalau enggak ada upaya mem-

buat percontohan atau pilot project, mimpi-mimpi republik ini susah terwujud dan enggak kelihatan bentuknya.

“Kota kretaif harus ada percontohannya yang nanti kalau berhasil sesuai idialisme pembangunan bisa diduplikasi resep-resepnya ke kota lain,” ujar Emil.

Dia mengaku belum berkoordinasi dengan Badan Ekonomi Kreatif berkaitan disiapkannya

Bandung sebagai pusat kota kreatif di Indonesia.

“Secara teknisnya, karena belum dihubungi secara resmi, saya belum tahu definisi kota kreatif itu berwujud pada program apa saja.

Tapi salah satunya kita akan ground breaking Bandung Creative Center pada April mendatang, diharapkan oleh Badan Ekonomi Kreatif jadi percontohan, sehingga Bandung sudah siap,” tuturmya. arie

Baru Selesai Dihotmix, Ruas Jalan Sumedang Sudah Rusak SEPANJANG ruas jalan LegokCongeang, Congeang-Buahdua dan Buahdua-Sanca, Kabupaten Sumedang, kini dalam kondisi rusak parah.

Sehingga bagi para pengendara roda dua dan roda empat, harus ekstra hatihati saat melintasi ruas jalan tersebut, terutama pada malam hari karena dapat berakibat kecelakaan.

Padahal ruas jalan milik Pemkab Sumedang itu baru beberapa bulan saja selesai dihotmix, namun sejak dua bulan terakhir (berakhir masa kontrak) kondisi jalan tersebut sudah rusak.

Terhitung sejak masa kontrak pekerjaan konstruksi berakhir (Desember 2014), untuk enam bulan kedepan, artinya dalam kurun waktu tersebut masih dalam tahap pemeliharaan atau mendapat penanganan selama masa penyerahan pekerjaan pemeliharaan (FHO).

Sedangkan masa pemeliharaan merupakan tanggung jawab pengelola kegiatan, namun antara penyedia dan pengguna jasa tidak memperlihatkan tanda-tanda akan memperbaiki ruas jalan yang dimaksud. Dengan demikian harapan masyarakat, terutama warga dibeberapa kecamatan yang melintasi jalur Legok-Congeang Kab. Sumedang untuk mendapat layanan akses transportasi yang nyaman seakan 'jauh panggang dari api'.

Berdasarkan investigasi, sepanjang ruas jalan Legok-Congeang, Congeang-Buahdua dan BuahduaSanca, semuanya mendapat realisasi perbaikan, mulai dari sistem pelapisan hotmix, hingga pemasangan konstruksi dengan betonisasi (Rijit).

Sistem pelaksanaan konstruksi dari beberapa ruas itu, dibagi dalam periode waktu. Untuk ruas LegokCongeang, sekitar 800 meter pelaksanaanya pada awal Agustus 2014, namun dalam kontraknya tetap berakhir per akhir Desember 2014.

Foto jalan di kecamatan Sumedang yang hancur.

Parahnya lagi, bagian ruas LegokCongeang (Desa Cidempet) yang pelaksanaanya baru rampung akhir Desember 2014 yang lalu, kini kondisi permukaan badan jalannya sudah ada yang berlobang dan mengelupas.

Ironisnya dari sebagian badan jalan yang berlobang terlihat bagian lapisan bawah menyembul bebatuan bulat (koral), tanpa terlihat lapisan LpA dan LpB berbentuk agregat (batu belah). Bahkan kerusakan yang parah sekitar 100 meter, tepatnya di dusun Cilalaren, itu sudah menjadi pemandangan yang mengerikan.

Melihat kondisi ini, Lensa Indonesia sudah berusaha untuk meminta konfirmasi seputar rincian standar konstruksi berdasarkan perencanaan yang telah disusun pada Ir.H. Adang Samsudin, Kepala Bidang Jalan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kab.Sumedang, yang notabene selaku pengguna jasa, namun yang bersangkutan tiap kali ditemui selalu tidak berada ditempat.

Sementara dari beberapa keterangan yang diperoleh dilingkungan Bidang Jalan BMSDA Kab.Sumedang, beralasan bahwa kerusakan ruas jalan Legok-Conggeang, itu diakibatkan

Kasi Penkum Kejati Jawa Barat Suparman, SH.

Edison, persoalan infrsturktur jalan tidak akan pernah habis, karena sarana merupakan urat nadi dan sarana vital bagi kehidupan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Namun bagaimana kesejahteraan itu akan terwujud kalau sarana jalan khusunya di Jabar, saat ini banyak yang rusak dan berpotensi menimbulkan kemacetan serta kecelakaan.

tingginya volume kendaraan yang melintas di ruas jalan tersebut atau over-tonase. Kendati sebelumnya, pihak pegguna jasa telah mengakui, bahwa kerusakan jalan itu karena adanya kelalaian pihak pemborong.

Karena secara konstruksi dalam pelaksanaan kegiatan untuk ruas jalan tersebut sudah melalui proses perencanaan yang matang.

Menurut Kasie Prencanaan Bidang Jalan, (BMSDA) Kab. Sumedang, Tatang Mochidin, untuk perencanaan konstruksi ketika pelaksanaan kegiatan, dinyatakan sudah sesuai. Tapi katanya karena adanya ketidak cermatan pihak pelaksana saat mengerjakan pekerjaan, membuat kondisi jalan jadi tidak stabil, katanya.

"Di sepanjang ruas yang mengalami kerusakan saat akan di mulai pekerjaan pihak pemborong tidak memperhatikan kalau di badan jalan ada tumpukan tanah yang dilakukan warga setempat untuk menutup lobang, tapi karena pemborongnya tidak cermat, maka permukaan itu langsung dilapisi hotmix, tanpa di keruk dulu tanahnya," ungkap Tatang.

Sikap lempar tanggung jawab yang dilakukan pihak pengguna jasa,

Kerusakan jalan disebabkan oleh ulah oknum-oknum pejabat Bina Marga Jabar yang melakukan korupsi anggaran.

“Jadi kasus korupsi anggaran yang dilakukan oleh pejabat Bina Marga Jabar harus segera diusut tuntas,” tegas Edison.

Sementara itu Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar, Suparman SH, saat dihubungi melalui telepon selulernya dia, mengatakan pihaknya (Kejati) sampai saat ini terus mengembangkan penyidikan kasus tersebut. Karena menurutnya, selain Engkos yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, diduga ada tersangka

seakan tak berujung. Lagi-lagi, pihaknya (pengguna Jasa-red) meng-klaim kalau CV.ANITA selaku pihak pelaksana konstruksi, tidak memiliki niat baik untuk memenuhi kewajibannya.

Sesuai ketentuan, masa enam bulan menuju FHO tanggung jawab pemeliharaan kerusakan masih kewajiban pemborong.

Sementara itu menurut Asep Darajat, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang baru-baru ini dihubungi mengatakan, kalau pihaknya sudah berulang kali memanggil dan meminta pihak pelaksana untuk memperbaiki ruas jalan yang rusak itu, tapi sampai saat ini tidak pernah ada realisasi, katanya.

"Rencananya saya akan suruh pengawas untuk memanggil pihak mereka (pemborong-red), dengan alasan ada berkas yang harus ditanda tangani biar mereka datang," ujar Asep.

Sementara itu Sekretaris LSM. BARISAN SEMUT MERAH DPW-Jabar, Moch.Elvin Yos, Amd, saat dimintai tanggapannya di Bandung pekan lalu, ia sangat menyayangkan bila permasalahan tersebut luput dari pengawasan pihak penegak hukum.

Karena lanjutnya dugaan adanya kerugian negara sangat mungkin terjadi pada kegiatan proyek jalan tersebut dan kelihatannya ini sudah mulai terkuak. Mengingat pada anggaran 2014 lalu, melalui bantuan keuangan pemerintah provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), lebih dari Rp 100 miliar, dana dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan kabupaten, salah satunya di Kabupaten Sumedang.

Dana itu belum termasuk dana dari bantuan pemerintah pusat dan APBD Kab. Sumedang. Tapi kondisi jalan yang terkena perbaikan dari alokasi dana itu, dalam hitungan bulan konstruksinya sudah amburadul, pungkas Elvin. ronny

lain yang ikut menikmati aliran dana Rp 24 miliar tersebut.

Saat ditanya jumlah uang negara yang dikorupsi Engkos, Suparman enggan menjelaskan dengan alasan masih menunggu hasil audit dari pihak BPKP Jabar. “Ya sampai saat ini belum dapat dipastikan jumlah kerugian negara yang dikorupsi Engkos, karena masih dihitung oleh pihak BPKP Jabar,” ujar Suparman.

Kemudian disinggung apakah Kepala Dinas Bina Marga Jabar, HM.Guntoro, dan Sekretaris Dinas Drs.Komar, terlibat dalam kasus korupsi dana pemeliharaan tersebut, Suparman lagi-lagi tidak mau men-

jelaskan.

Sebelumnya Lensa Indonesia berusaha untuk mengkonfirmasi kepala dinas Bina Marga Jabar, HM.Guntoro, namun pihaknya sedang tidak berada ditempat, begitu juga dengan Komar, Sekretaris Bina Marga, sedang tidak berada di ruangan.

Belakangan terdengar kabar ada seseorang yang katanya bekerja di dinas Bina Marga Jabar menanyakan wartawan Lensa Indonesia dengan maksud mau mengklarifikasi terkait berita-berita tentang Bina Marga Jabar, seperti yang dilansir koran ini pada edisi sebelumnya. ronny www.lensaindonesia.com

12

JATIM SQUARE

Edisi 77/09 - 15 Maret 2015

Partai NasDem Diperebutkan Posisinya di Pilkada Ngawi 2015 PARTAI Nasional Demokrat (NasDem) meskipun dikenal sebagai partai baru namun keberadaanya langsung diperhitungkan sejumlah politisi. Tidak terkecuali di Kabupaten Ngawi yang bakal menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada akhir 2015 mendatang, Partai NasDem mulai dilirik para kandidat yang bakal macung merebutkan kursi AE 1 ini.

Hal tersebut bisa dibuktikan, pada hari terakhir pendaftaran calon bupati dan wakil bupati di Kantor DPD Partai NasDem Jalan Panjaitan No 05 Ngawi langsung

diserbu peminat, Jum’at (06/ 03). Seperti Budi Sulistyono yang sekarang ini masih menjabat Bupati Ngawi mendaftarkan diri dengan mengambil formulir ke Partai NasDem bersama pasangannya Ony Anwar.

Sedang Jumirin yang sebelumnya santer dikabarkan bakal macung melalui jalur independent pada hari yang sama ikut mengambil formulir tanpa disertai pasanganya. Masing-masing pendaftar calon kepala daerah tersebut diterima langsung Habib Assegaf Ketua Bidang Pemilu, Koordinasi

Ketua DPRD Nganjuk Tegur Lingkungan Hidup dan Disperindag KETUA DPRD Nganjuk, Puji Santoso menegur Kantor Lingkungan Hidup yang tidak mengeluarkan surat tentang Ipal terhadap pabrik sehingga banyak pabrik tidak memiliki Ipal akibatnya menimbulkan pencemaran lingkungan.

Karena izin pabrik sudah dikeluarkan Disperindag tapi kebanyakan pabrik tidak punya Ipal.

Hal itu dikatakan Puji, Jumat (6/3/2015) saat bersama wartawan saat mendengarkan keluhan warga Klinter, Kecamatan Kertosono yang merasa dicemari limbah pabrik kertas.

Warga merasa terganggu dengan bau limbah dan pencemaran kali klinter. Warga merasa sesak dan harus menutup pintu rumah jika pabrik tersebut mengeluarkan limbahnya. Bahkan mereka hanya bisa menghirup udara segar pada hari Minggu saat pabrik tidak berproduksi.

Selain sesak karena asap, warga juga mencium udara yang tidak sedap yang ditimbulkan dari limbah. Hal itu dialami warga sekitar pabrik seperti Sukirno warga klinter, Nglawak, Kemaduh dan Kepuh.

Puji mengatakan, Kantor Lingkungan Hidup seharusnya proaktif turun ke masyarakat untuk melihat keberadaan Ipal di pabrik, kalau tidak ada Ipal harus diberi teguran. Tapi yang terjadi selama ini tunggu ada reaksi masyarakat yang protes tentang limbah barulah diketahui pabrik tersebut tidak punya Ipal.

Puji juga menyesalkan pihak Disperindag terlalu mudah mengeluarkan izin pabrik pemukiman tanpa mengacu pada tata ruang apakah di kawasan itu layak berdiri pabrik atau tidak. Padahal di Nganjuk masih luas dan banyak kawasan yang layak untuk mendirikan pabrik. “Apakah lokasi ini dibenarkan untuk industri atau tidak, padahal wilayah Nganjuk ini masih luas, dengan kejadian ini justru masyarakat yang dirugikan, selain rugi materi mereka tertekan secara psikologis,” ucap Puji.

Dia juga menekankan supaya Pemerintah Nganjuk melalui Disperindag agar pengusaha jangan “digantung-gantung”. Pemerintah harus memberi kepastian hukum, artinya harus diberitahu secara tegas bahwa lokasi tersebut layak sebagai lokasi pabrik atau tidak, agar pihak pengusaha bisa mencari tempat lain.

Kantor Lingkungan Hidup Nganjuk dinilai lalai melakukan pengawasan terhadap keberadaan industri di Nganjuk akibat kelalaian itu, akhirnya warga dirugikan karena terjadi pencemaran lingkungan, kata Nurdin setelah mendengar keluhan warga.

Dikatakan, keberadaan pabrik Kertas Kecamatan kertosono itu dianggap menimbulkan pencemaran lingkungan. Pencemaran yang paling dikeluhkan warga adalah asap yang ditimbulkan pabrik.

“Bukan cuma pabrik kertas, tapi ada juga pabrik keripik dan banyak industri lain yang limbahnya mencemari lingkungan tapi lolos dari pengawasan LH. Salah satunya usaha pembuatan tempe dan tahu serta usaha lainnya yang tanpa pengawasan Lingkungan Hidup,” ujar Puji.

Ia menilai, seharusnya LH lebih pro aktif melakukan pengawasan dan harus tegas terhadap industri yang mencemari lingkungan. Dengan demikian para pengusaha juga akan mendapat kepastian hukum. roy

Eksekutif dan Legislatif DPD Partai NasDem Kabupaten Ngawi.

“Sekarang ini Partai NasDem sejak tanggal 1 Maret lalu membuka pendaftaran secara umum bagi kepala daerah maupun wakilnya dan ditutup pada hari ini dan benar sudah ada dua calon kepala daerah yang mengambil formulir,” terang Habib Assegaf.

Dibenarkan Habib, masingmasng pendaftar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah boleh dilakukan secara paket dan perseorangan.

Seperti halnya Jumirin sewaktu pengambilan formulir

dilakukan hanya seorang diri tanpa menyertakan pasangannya. “Jadi pendaftar itu boleh secara paket dan perseorangan seperti Pak Budi Sulistyono tadi bersama pasanganya Ony Anwar sedangkan Pak Jumirin sewaktu pengambilan formulir hanya seorang diri tidak bersama pasanganya,” katanya lagi.

Ditegaskan Habib Assegaf, yang berhak memutuskan atau merekomendasi terhadap calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah ada di DPP Partai NasDem mendasar hasil survey yang dilakukan tim internal partai.

Sedangkan awal survey terhadap kelayakan para calon kepala daerah serta wakil kepala daerah dilakukan pada 7 Maret 2015.

Kemudian Kanang demikian panggilan akrab Budi Sulistyono yang notebene Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi mengatakan, pada prinsipnya langkah yang dilakukan tersebut tidak lebih untuk meningkatkan kerjasama dengan partai lain.

Secara kebetulan, Partai NasDem pertama kalinya membuka ruang kerjasama dengan PDI Perjuangan sehingga secara realistis sesuai

Budi Sulistyono bersama Ony Anwar mengambil formulir pendaftaran calon kepala daerah di Kantor DPD Partai NasDem Ngawi.

dengan koalisi pusat yang diturunkan ke daerah.

“Kepentingan kita isyaallah apabila menjadi bupati periode kedua nantinya bersama Mas Ony akan mempermudah langkah-langkah un-

tuk lebih mensejahterakan masyarakat. Dan itu sama dengan visi misi maupun aspirasi serta plafonya nasionalis total antara Partai NasDem dan PDI Perjuangan,” pungkasnya. pr

Presiden Panen Raya di Ponorogo

Jokowi Janji Naikkan HPP Gabah Maret Ini Presiden Joko Widodo menyatakan, dengan semangat petani dalam menanam, maka produktivitas padi untuk ketahanan pangan akan segera tercapai dan pemerintah berjanji tidak akan impor beras.

PRESIDEN Republik Indonesia, Joko widodo (Jokowi) memulai acara panen raya padi di Desa Keranggebang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jumat (06/03/2015).

Kedatangan Presiden Jokowi disambut antusias ribuan petani Kabupaten Ponorogo yang datang ke lokasi.

Tiba di lokasi sekitar pukul 10.48 WIB, Presiden langsung turun ke sawah untuk melaksanakan tanam padi dengan menjajal mesin tanam padi rice Transpenter.

Saat turun di sawah presiden malah enggan menggunakan alas kaki atau sepatu boat yang disediakan oleh panitia.

Begitu pula saat melakukan panen padi Jokowi langsung turun ke sawah tanpa alat pengaman apapun.

Jokowi dalam dialog dengan petani menyampaikan 4 hal penting untuk para petani di seluruh Indonesia khususnya di Ponorogo.

Hal yang paling menarik adalah akan ada kenaikan Harga Pokok Penjualan (HPP) Gabah pada bulan Maret ini. Yah, kepada petani Jokowi menjanjikan akan melaksanakan revisi HPP Gabah.

Menurutnya, selama ini tidak adanya perubahan HPP ga-

Presiden Joko Widodo menggunakan traktor baru didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Gubernur Jatim Soekarwo.

bah menjadi salah satu pemicu kenaikan harga beras dan gabah, sekaligus menyebabkan petani enggan menjual gabah ke Perum Bulog lantaran harganya lebih mahal dijual di pasaran.

“Hari ini, kami membagikan teknologi tepat guna untuk petani. Dengan alat bantuan ini kami harapkan bisa meningkatkan hasil panen. Mengenai HPP gabah akan segera kami putuskan pada pertengahan atau akir bulan ini (Maret),” terang Jokowi dalam sambutannya.

Diketahui HPP gabah kering sawah ini belum ada perubahan sejak dua tahun terakhir, yaitu Rp 3300 per Kg. “Harga yang dulu kan hanya 3300 sudah dua tahun tidak naik, tapi tunggu timingnya, jangan sampai mengganggu panen-panen diawal ini, dan juga melihat situasi harga beras, kapan harga gabah dinaikan, tapi yang jelas naik,” urainya usai digelar dialog bersama petani Ponorogo.

Presiden Joko Widodo menyatakan, dengan semangat petani dalam menanam, maka produktivitas padi untuk ketahanan pangan akan segera tercapai dan pemerintah berjanji tidak akan impor beras.

Dalam kunjungan ke Ponorogo itu, Jokowi memiliki dua agenda besar. Yakni Panen Raya Padi Persawahan Desa/ Kecamatan Jetis yang berlokasi di pinggiran JL Raya Kecamatan Jetis-Kecamatan Bungkal.

Sebelum salat Jumat dan pasca salat Jumat menggelar Panen Raya Jagung dan Tanam Raya Kedelai di kawasan hutan Kayu Putih Sukun, kawasan Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sukun, Desa Sukun, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.

Selain panen dan tanam raya, rombongan presiden ini juga mengenalkan teknologi tepat guna demi efisiensi petani selama masa tanam dan panen.

Saat itu, presiden juga langsung mecoba mesin tanam padi

dan mesin panen padi dihadapan puluhan ribu warga Ponorogo itu.

“Semoga dengan peralatan teknologi tepat guna hasil karya putra Indonesia ini, mampu membantu petani dalam efisien dan menghematmat biaya tanam dan panen,” imbuhnya.

Oleh karenanya, kata Jokowi pihaknya tidak hanya memberikan bantuan ratusan hand traktor, mesin tanam padi dan mesin panen padi kepada petani di Ponorogo. Akan tetapi akan membagikan sebanyak 41.000 unit hand tractor untuk seluruh petani di Indonesia.

“Khusus jumlah bantuan di Ponorogo hari ini, dapat berapa tanyakan ke Pak Menteri Pertanian ya? Termasuk mesin tanam dan mesin panennya berapa jumlah. Karena mesinmesin bantuan itu bisa mengurangi penyusutan hasil panen sekitar 8-10 persen,” paparnya disambut tepuk tangan warga.

Sementara selain melaksanakan perbaikan proses dan

teknologi penanam padi, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berjanji mulai melakukan perbaikan semua saluran irigasi yang rusak.

Alasannya, di seluruh Indonesia sudah ada separoh aliran irigasi yang rusak. Menurutnya, Tahun 2015 ini, sudah ada 1,5 juta hektar saluran irigasi yang akan diperbaiki.

“Sekarang sebagian sudah dimulai. Yang sudah selesai 30 persen, akan dilanjutakan menyelesaikan yang 70 persen,” tegasnya.

“Kami minta petani harus semangat produksi dan semangat merawat, karena tujuan kita jangan ada lagi import beras agar petani makmur. Semua ini bergantung masyarakat (petani) karena semua penduduk butuh makan. Pokoknya saya berharap dengan bantuan peralatan ini semua hasil tanam dan hasil panen melimpah serta petani harus pintar-pintar merawatnya,” pungkas Jokowi. arso

Kediri Gelar Panen Raya untuk Menekan Tingginya Harga Beras HARGA beras di Kabupaten Kediri terus melambung. Untuk menekan tingginya harga beras, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri menggelar panen raya, Minggu (1/3/2015).

Panen raya dilaksanakan di lahan pertanian wilayah Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri.

Dalam panen raya tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kediri Haryanti Sutrisno dan jajaran musyawarah pimpinan daerah (muspida) Kabupaten Kediri.

Bupati Kediri dr Hariayanti Sutrisno di lokasi Panen Raya berpesan agar para petani di Kabupaten kediri untuk meningkatkan produktifitas padi, dengan

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

melakukan pemupukan yang seimbang.

“Selain menggunakan petroganik gunakan pupuk organik sebagai upaya meningkatkan produktifitas hasil panen, sehingga bisa mendukung ketahanan pangan nasional,” pesan Bupati pada petani.

Bupati menerangkan, jika dengan pemupukan seimbang, dengan dibantu saluran tersier produktifitas padi dikabupaten kediri dipastikan akan terus meningkat. Bupati mengambil contoh di Desa Ndayu, sebelum menggunakan pupuk organik hasil panen perhektarnya hanya 8,1ton, namun setelah menggu-

Bupati Kediri dr Hariayanti Sutrisno di lokasi Panen Raya.

nakan pupuk organik hasil panen mencapai 9,4 ton per hektar.

Sementara Kabag Humas

Pemkab Kediri M Haris Setiawan mengatakan, dengan peningkatan produktifitas padi secara otoma-

tis harga beras yang mahal di pasaran akan kembali normal.

“Dengan peningkatan produktifitas pertanian kabupaten Kediri secara otomatis menekan tingginya harga beras di Kabupaten Kediri,” terangnya.

Dia mengatakan berbagai langkah sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan harga beras setelah sebelumnya Pemkab menggandeng Bulog Sub Divre Kediri untuk menggelar operasi pasar.

“Kemarin kami sudah menggelar operasi pasar beras murah bersama Bulog Drive Kediri di Pasar Pamenang, Kecamatan Pare. Selanjutnya, kami akan mela-

kukan panen raya di wilayah Kecamatan Purwoasri,” ungkap Kabag Humas.

Kabag Humas menambahkan dengan panen raya ini, diharapkan harga beras dipasaran berangsur normal kembali. Dimana, harga beras jenis medium dibandrol antara Rp 9,9 ribu perkilogram hingga Rp10 ribu per kilogramnya. Harga beras ini naik dari sebelumnya Rp 8,6 ribu per kilogram.

Sementara dalam Panen Raya yang digelar Pemkab Kediri dihadiri jajaran direksi PT Petro Kimia Gresik, dan jajaran Muspida Kabupaten Kediri. andik kartika/adv

Pemimpin Redaksi : Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Jawa Barat: Caca Cariwan, Sarkoni Asyeh Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Biro Madiun Raya : Welas Arso (Kabiro), Demmas Adi K (Madiun), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), Biro Lamongan : Ali Muchtar (Kabiro), Denny Bagus F, Nur Afit Santoso, Nur Hidayat (Bojonegoro), Andik Kartika (Kediri), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Roy Alexander, Katino, Nyoman (Nganjuk), Didik Purwanto (Ngawi), Nur Hasan (Bangkalan, Pamekasan), Joko Andi Setiawan (Probolinggo) Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 0318410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan; Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

JATIM SQUARE

13 Edisi 77/09 - 15 Maret 2015

Peserta Tender Pakai Jasa Preman untuk Mengancam Peserta Lain

Bupati Nganjuk Diduga Terlibat Dana Pakaian Dinas Rp 14 M Bupati Nganjuk diduga terlibat kasus penyelewengan dana pengadaan pakaian dinas PNS. Adapun pengadaan barang senilai Rp 14 miliar tersebut disinyalit tanpa melalui tender.

PEMKAB Nganjuk terus melaju meski ada yang mengetahui tender pengadaan pakaian seragam pegawai di lingkungan Pemkab Nganjuk senilai

Rp 14 miliar diduga tanpa ditenderkan.

“Sesuai Keppres No. 18 tahun 2000 tentang pedoman pengadaan jasa dan barang

pemerintah tender SK Gubernur Jatim yang berbau KKN harus dibatalkan,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Nganjuk Sumardi SH ketika dihubungi Jumat (6/3).

Bupati Nganjuk H. Taufiqurahman. diduga terlibat kasus penyelewengan dana pengadaan pakaian dinas PNS, menurut Sumardi, telah melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No 31/1999 tentang

Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Pasal 2 ayat (1) 18 UU No 31/1999 menyebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sedangkan Pasal 55 ayat 1 KUHP menyebutkan, dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

perbuatan.

Menurut Sumardi, pihaknya menemukan adanya indikasi permainan sesama rekanan tender pengadaan Pakaian Dinas dimana peserta tender telah buat kesepakatan untuk memberikan kesempatan pada seorang tender.

Tender pengadaan seragam atau pakaian Dinas, lanjut Sumardi, terpaksa harus dibatalkan karena sudah menyim-

Bupati Nganjuk H. Taufiqurahman.

pang dengan berbagai peraturan pengadaan barang dan Peraturan Daerah.

Diperoleh keterangan wartawan koran ini di lapangan, hal itu disebabkan ulah salah seorang peserta tender yang menggunakan jasa preman untuk mengancam peserta tender lainnya agar tidak menye roy rahkan SPH.

Kades Terlantik Diwajibkan Konsolidasi Dengan Rakyat Berkas korupsi DAK sudah sempurna.

BAP Tersangka Kasus Korupsi DAK Telah Sempurna BERKAS Acara Pemeriksaan (BAP) Para tersangka kasus dugaan korupsi DAK pengadaan alat peraga sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo telah dinyatakan sempurna dan telah dijilid.

“Berkasnya sudah selesai, sempurna. Tinggal nambahi berkas administratif maka akan P21. Tinggal melimpahkan dan segera sidang di Pengadilan Tipikor. Dalam waktu dekat itu (pelimpahan) akan dilakukan. Segera pokoknya,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Sucipto.

Berkas yang telah dinyatakan P21 adalah milik tujuh tersangka. Yaitu Direktur Cv Global Inc, Nur Sasongko, staf CV Global Anang Prasetyawan dan Keke Aji Novalyn, tiga pejabat Dindik Ponorogo, Supeno Son Sudarsono dan Marjuki serta makelas proyek DAK tersebut Hartoyo.

“Berkas untuk tersangka Yuni Widyaningsih juga sudah selesai, sudah diperiksa dan dijilid juga sama dengan yang lain. Tapi belum bisa disebut P21 karena masih ada surat yang harus dipenuhi. Kita masih harus menambahi keterangan beberapa saksi lagi juga,” ucapnya.

Namun Sucipto belum bersedia menyebutkan jenis surat yang menjadi pelengkap berkas tersebut.

Di salah satu meja di ruang Seksi Pidana Khusus Kejari Ponorogo, berkas penyidikan untuk kedelapan tersangka tampak telah selesai dijilid. Masing-masing berkas telah tersusun rapi dengan tebal lebih dari empat rim kertas ukuran kwarto. Seluruhnya diberi sampul warna merah dengan tulisan warna hitam.

Sucipto menegaskan, masih ada peluang untuk penambahan jumlah tersangka dalam kasus ini. “Setelah saya pelajari, ada dugaan kuat beberapa nama yang bisa jadi tersangka. Mungkin saja itu terjadi setelah sidang digelar dan ada keterangan yang menguatkan bukti yang saya pegang sekarang. Siapapun akan saya kejar sampai manapun dalam kasus ini,” tukasnya.

Proyek pengadaan alat peraga pendidikan untuk 164 SD yang ditangani Kejari Ponorogo melibatkan dana sebesar Rp 8,1 miliar pada dua tahun pengusulan dan pelaksanaan. Yaitu pada Rp6 miliar pada 2012 dengan sasaran 121 SD dan Rp2,1 miliar pada 2013 untuk 43 SD. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur telah menetapkan adanya kerugian negara pada proyek ini. arso Besarannya adalah Rp4,5 miliar.

Dishub Kabupaten Kediri Lakukan Manajemen Rekayasa DALAM rangka pengoperasian pasar induk komoditi sayur, buah, dan pangan di Pare, Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri bersama instansi terkait melakukan manajemen dan rekayasa, analisis dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas.

Penataan kembali rute kendaraan angkutan barang di kawasan Pare guna mendukung pengoperasian pasar induk komoditi sayur, buah, dan pangan pare. Khususnya kendaraan dari arah Malang atau Kandangan dialihkan melalui Jalan Panglima polim menuju Jalan Gajah mada diteruskan ke simpang 4 Tulungrejo menuju Jalan HOS CokroaminotoPasar induk.

Dengan jalan keluar diadakan pelebaran jalan, hal itu dilakukan guna memperpendek rute menuju pasar sehingga kedepan pasar induk ini diharapkan bisa berkembang. Kepala Dinas Perhubungan Wibowo melalui Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri mengatakan, pemberlakuan tentang rekayasa jalan ini dimulai minggu ke-3 bulan Maret 2015, yang bekerjasama dengan instansi terkait.

Perencanaan pengalihan arus lalu lintas menuju pasar induk, Dishub Kabupaten Kediri membuat aturan untuk becak yang menggunakan potongan motor tidak diizinkan dan perlu ditindak. Sebaliknya pengendara dengan mesin giling/diesel masih diperbolehkan asal tidak mengganggu rute MPU maupun becak yang tidak bermesin/tidak boleh mengangkut jarak jauh. andik kartika

BUPATI Ngawi Budi Sulistyono seusai melantik 12 kepala desa dari 7 kecamatan yang dilakukan di Pendopo Wedya Graha, Kamis (05/03), menegaskan, setiap kepala desa (kades) harus sedini mungkin melakukan konsolidasi dengan rakyat maupun lembaga yang ada di desa.

Hal itu disampaikan mengingat beban pekerjaan yang harus diemban setiap kades boleh dibilang berat terlebih menyangkut pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa.

“Jadi setelah dilantik mereka (kades-red) secepatnya beradaptasi dengann kondisi yang ada terutama melakukan konsolidasi baik dengan rakyat ataupun lembaga desa,” tegasnya.

Kanang demikian panggilan akrabnya berpesan dihadapan kades, dengan realisasinya UU Desa menjadikan tugas kades jauh berbeda dengan kades sebelumnya. Artinya, dalam

Pelantikan 12 Kepala Desa oleh Bupati Ngawi di Pendopo Wedya Graha.

kontek managerial sebagai seorang kades berfungsi sebagai leader sekaligus koordinator terhadap pemerintahan desa.

Secara subtansi urai Kanang, kades bertugas menyusun strategi perencanaan pembangunan desa, perencanaan fisik, perencanaan fungsional, perencanaan jangan pendek dan jangka panjang. Semua itu bisa dilakukan tentunya sebagai seorang kades bersama Badan Permu-

syawaratan Desa (BPD) membuat peraturan desa (Perdes), secara mandiri kades juga membuat peraturan kepala desa (perkades).

Selain itu harap Kanang, setiap kades dituntut mampu sebagai penggerak, pemberi motivasi, pengarah kepada perangkat desa dan masyarakat desa. Sedang menyangkut koordionator, kades dituntut mampu mengkordinasikan semua tugas dan kewe-

Pemkot Probolinggo Mutasi Pejabat yang Jadi Tersangka

Proses mutasi di lingkungan Pemkot Probolinggo.

PERGANTIAN jabatan di Pemerintahan Kota Probolinggo terjadi Kamis (5/3/ 2015). Pejabat dari eselon II, III dan IV mengalami pergeseran dan mutasi dengan surat Keputusan Wali Kota bernomor: 821.2/02/BPJK/ 425.203/2015.

Telah menetapkan jabatan baru terhadap tiga eselon IIb yang mana sebelumnya Drs.Fatah Yoesoef. M.Si, sebagai staf ahli bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan Kota Probolinggo, kini menjadi Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota

Probolinggo. Sebelumnya jabatan DPPKA diisi oleh Imam Soewoko yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Probolinggo dan dititipkan di Lapas Medaeng Sidoarjo.

Kedua, Drs.Zainullah. MM yang selama ini menjabat Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan Kota Probolinggo kini bergeser menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, yang sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan dijabat oleh Drs. Endro Suroso, M.Si yang juga menjadi tersangka dalam kasus Par-

cel namun yang bersangkutan belum ditahan dikarenakan sakit.

Endro sendiri digeser menjadi Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Probolinggo.

Ada pun pergeseran di eselon III ada empat jabatan yang mengalami pergantian dan selebihnya adalah eselon IV juga mengalami pergantian. Ada yang mendapatkan promosi dari jabatan lama ke jabatan baru. Total keseluruhan ada sekitar 61 yang mengalami mutasian.

Sementara itu Kepala Koperidag yang selama ini dijabat oleh Drs.Zainullah namun sang penggantinya tidak ada dalam daftar mutasi tersebut, ini yang menjadikan pertanyaan temen-temen media, apakah Kepala dinas akan merangkap jabatannya. Oleh karena itu hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan.

Walikota Hj.Rukmini didampingi Wakil Wali Kota Suhadak serta Sekda Johny Haryanto dan seluruh SKPD tersebut walikota menyam an paikan pesannya.

nangannya secara vertikal maupun secara horizontal.

Secara vertikal kordinasi dengan masyarakat desa sehingga terbangun partisipasi masyarakat, dengan pemerintah daerah hal ini kabupaten. Sehingga tebangun sinergitas pembangunan yang deprogram dan dilaksanakan di oleh desa sesuai aturan yang berlaku. Kemudian pelantikan kades yang dilakukan secara bersama ini merupakan hasil

pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak pada 26 Februari 2015 lalu.

Berikut nama kades yang dilantik oleh Bupati Ngawi, untuk Kecamatan Ngawi Kota antara lain Suseno sebagai Kades Watualang, Muhamad Nasir Kades Banyu Urip, Purnomo Kades Mangunharjo. Sedangkan Kecamatan Padas hanya satu yakni Agus Setiawan Kades Kwadungan Lor, Kecamatan Bringin ada dua kades yakni Eko Suprabowo Kades Krompol dan Suparman Kades Suruh. Untuk Kecamatan Karangjati masing-masing Ibnu Mundzir Kades Sidokerto dan Harus Ar Rosyid Kades Brangol.

Selanjutnya, Marjuki Kades Budug masuk Kecamatan Kwadungan, Sularso Kades Kletekan dan Tri Joko Kades Brubuh keduanya dari Kecamatan Jogorogo dan terakhir Djarman Kades Sidorejo dari pr Kecamatan Kendal.

PT Askes Beri Beasiswa ke 37 Anak Didik Korpri SEBAGAI wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan, PT Askes bekerjasama dengan Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan pendidikan bagi putra-putri Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II di wilayah PT Askes Regional VII Jawa Timur.

Pemberian bantuan beasiswa matini merupakan tindaklanjut dari Surat Keputusan Bersama PT Askes (Persero) dan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Korpri Nomor: 333/ Kep/DPN0709 dan Nomor Kep./44/KU/2009, tertanggal 21 Agustus 2009, tentang pelaporan bantuan pendidikan PT Askes (Persero) dan KORPRI Peduli tahun 2015.

Bantuan diserahkan oleh Wakil Bupati Nganjuk, KH. Abdul Wachid Badrus, M.PdI, di ruang rapat Anjuk Ladang jumat (06/3) yang juga dihadiri oleh Kepala PT Askes Regional VII Jawa Timur, dr. Mohamad Edison dan Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jawa Timur, Sukardi.

Dalam laporannya, Kepala

Kantor Askes Cabang Utama Kediri dr. Agus Purwono mengungkapkan bahwa untuk PT Askes Regional VII Jawa Timur ada 37 putra-putri anggota Korpri yang menerima beasiswa. Rinciannya untuk siswa SLTA/sederajat sebanyak 10 orang dengan besaran bantuan Rp 3 juta per orang dan untuk mahasiswa sebanyak 27 orang dengan besaran Rp 6 juta per orang, sehingga total beasiswa yang diberikan sebesar 192 juta.

Sebelumnya pemberian bantuan itu telah melalui seleksi, yaitu menempati ranking 1-5 bagi pelajar SLTA dan mahasiswa dengan IPK minimal 2,75. Besaran bantuan yang diberikan Rp 6 juta bagi mahasiswa perguruan tinggi dan Rp 3 juta bagi pelajar SLTA. "Bantuan beasiswa ini merupakan salah satu program CSR (Corporate Social Responsibility) yang baru pertama kali diadakan di tahun 2015 ini," ujar Kepala PT Askes Regional VII Jawa Timur, Dr. Mohamad Edison dalam sambutannya. nyoman

Bertebaran Poster Cabup Ponorogo Belum Berijin ORANG-ORANG yang diperkirakan akan turut meramaikan pemilihan Bupati Ponorogo mulai menarik simpati warga Bumi Reog. Mereka mulai bergerilya dengan tebar pesona dan unjuk diri demi mendekatkan diri kepada calon pemilihnya.

Tak hanya di media sosial, di media luar ruang, ratusan poster dan baliho mulai mengisi ruangruang publik dengan posterposter yang tulisannya bernada penawaran diri untuk sebuah jabatan.

“Mulai kemarin sudah banyak poster pak IM itu di sekitar sini. Kayaknya orang itu mau maju (mencalonkan diri) jadi bupati,” ujar Nuning, salah satu

pedagang es buah di Jalan Pramuka.

Sebagian besar adalah orang-orang yang saat ini sedang bekerja atau berusaha di Jakarta, di luar kota, bahkan di luar pulau Jawa.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo Ikhwanuddin menyatakan, pihaknya memang telah mengikuti berbagai gerakan politik yang ada di Ponorogo saat ini terutama soal kemunculan para bakal calon bupati yang bakal bersaing di Pilkada Ponorogo nantinya.

Ikhwanuddin tidak memungkiri adanya orang-orang yang telah mencoba memperkenal-

kan diri kepada khalayak sebagai bacabup. Dan terkait hal ini, pihaknya belum bisa berbuat banyak sebab saat ini tahapan pilkada untuk Ponorogo belum dimulai.

Dikatakannya, saat ini seluruh daerah yang akan melaksanakan pilkada masih menunggu munculnya Perpres KPU setelah pertengahan Februari lalu revisi UU Pilkada selesai. Diperkirakan akhir Maret perpres ini muncul sehingga bisa diikuti regulasi lain dan jadwal tahapan pilkada.

“Otomatis saat ini belum ada tahapan di tingkatan kabupaten.

Jadi kalau ada yang, katakanlah, semacam berkampanye maka

tidak bisa ditindak. Sekarang masih ranahnya pemkab kalau ada yang masang-masang poster,” ujarnya, Kamis (5/3/2015).

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Ponorogo Mujianto menyatakan, saat ini pihaknya telah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait hadirnya poster-poster yang disebut-sebut warga sebagai bacabup.

“Kalau dari sisi izin jelas tidak punya, tidak ada pengajuan ke kami. Selain itu, pemasangannya juga melanggar aturan sehingga akan segera ditertibkan. Tidak hanya IM, yang lain juga. Sudah banyak titik yang kami catat ada poster or-

ang-orang yang katanya pengen jadi bupati ini,” ujarnya.

Mujianto menyatakan ada dua aturan yang dilanggar oleh poster bergambar salah satu warga Ponorogo yang pernah dua kali bertanding di ajang pilkada di Kalimantan ini.

Pertama, Perda nomor 15 tahun 2011 tentang jasa usaha. Poster tersebut dinilai ilegal karena belum mengajukan izin sesuai perda tersebut. Kedua, poster tersebut melanggar Perbup Ponorogo nomor 23 tahun 2014 pasal 8 ayat (1) karena pemasangannya berlokasi di tiang listrik, tiang telepon dan pepohonan serta lokasi lain yang tidak diizinkan. arso www.lensaindonesia.com

BERANDA DAERAH

14 Edisi 77/09 - 15 Maret 2015

IPHI Gelar Musda Pertengahan Maret PENGURUS Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Lamongan berencana menggelar Musyawarah Daerah (Musda) pada 15 Maret mendatang. Itu sebagaimana disampaikan Ketua IPHI Lamongan KH Abdus Salam saat beraudiensi dengan Bupati Fadeli di ruang kerja bupati,

Senin (2/3).

Dikatakan oleh KH Abdus Salam, sebenarnya masa kepengurusan IPHI Lamongan sudah berakhir pada September tahun 2014. Namun karena ada satu dan lain hal, IPHI baru akan menggelar Musda di tahun ini.

KH Abdus Salam di kesempatan itu juga menampaikan

apresiasinya kepada Fadeli karena telah membantu merenovasi Gedung IPHI. Selain itu, Pemkab Lamongan juga rutin memberikan bantuan dana kepada IPHI. Agenda Musda sendiri akan memilih pengurus baru IPHI Lamongan untuk masa bhakti lima tahun mendatang. Dalam Musda nanti, direncanakan

akan dihadiri setidaknya oleh 290 undangan di Pendopo Lokatantra Lamongan.

Bupati Fadeli sendiri berpesan agar jajaran pengurus menjaga kekompakan. Karena dengan kekompakan, jalannya organisasi dapat berlangsung dengan baik sehingga member manfaat bagi anggota.

“Semoga bantuan yang kami berikan kepada IPHI dapat bermanfaat, bukan hanya kepada IPHI namun juga kepada ummat,” ujar Fadeli. afit/deni Para Pengurus Daerah IPHI Kabupaten Lamongan beraudiensi dengan Bupati Fadeli.

Bekerjasama dengan Pudi Amal SCTV

Para korban longsor di tempat penampungan.

Korban Bencana Longsor Terancam Tak Dapat Direlokasi PEMERINTAH Kabupaten Kediri bakal merelokasi puluhan warga Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, yang terkena bencana longsor beberapa waktu lalu. Namun upaya Pemerintah untuk melakukan relokasi, terancam gagal. Hal ini terjadi, lantaran lahan sebagai sarana pembagunan rumah yang diperuntukan bagi para pengungsi masih menemui jalan buntu.

Abdul Azis, Adm, Perkebunan PT Secang Sukosae, mengatakan bahwa, jangka waktu yang diberikan Pemkab selama 2 bulan untuk pembebasan lahan, hanyalah bualan semata. Karena, lahan yang diincar oleh Pemerintah Daerah setempat masih dalam polemik.

“Pelepasan lahan butuh waktu yang sangat lama harus sesuai aturan yang ada,” kata Aziz saat ditemui di sela acara Baksos TNI–Polri, Kamis (5/3/2015).

Disamping itu, lahan yang dibutuhkan untuk relokasi pembangunan rumah warga juga dibutuhkan luasan yang tidak sedikit. Yakni, mencapai 200 hektar dengan peruntukan 70 rumah yang diperuntukan bagi mereka.

“Lahan yang diincar Pemkab, pertama, kan miliknya Perhutani yang statusnya harus melalui tahapan yang sulit untuk membebaskanya. Yang kedua, yakni milik Perkebunan yang notabenya tanah Hak Guna Usaha (HGU) dan pembebansanya juga memakan waktu lama,” ungkap Abdul Azis.

Dikatakannya, dengan rentan waktu yang relatif singkat untuk pembebasan lahan, terhitung ( 14/ 2) lalu, sangatlah tidak mungkin terelalisasi. Bahkan, selain memakan waktu lama, ongkos pengurusan yang dikeluarkan juga relatif besar.

“Ambil contoh pembebasan lahan Rp 200 juta, belum lagi pengurusan ke Pusat yang mencapai nilai miliaran. Lalu, apakah mungkin Pemkab mampu menempuhnya dengan jangka waktu 2 bulan saja. Sebenarnya, saya sudah menyarankan supaya jangka waktu pembebasan lahan di tambah, tetapi belum mendapat respon dari Pemkab,” tandasnya.

Terpisah, Surati, salah satu warga pengungsi mengatakan, dirinya hanya menginginkan relokasi yang terdekat dari tempat tinggalnya yang terkena bencana longsor lalu. Penilaiannya, secara penghasilan dan penghidupan keluarganya hanya mengandalkan dari hasil kebun.

“Harapanya dekat dari rumah saya sebelumnya, agar tidak kehilangan mata pencaharian,” katanya.

Sementara, M. Haris Setiawan, Kabag Humas Pemkab Kediri, mengatakan, pihaknya tetap optimis dari jangka waktu 2 bulan yang dicanangkan Pemkab akan terealisasi. Kalaupun dari jangka waktu yang dibutuhkan terjadi kemoloran akan dilakukan kajian kembali.

“Kami yakin dan berharap bisa sesuai jadwal yang ditentukan, mengingat berkas dan dokumen yang dibutuhkan sudah tersedia maka akan lebih mudah pengurusanya. Disisi lain, tim yang menangani relokasi selalu melakukan koordinasi sampai saat ini,” tuturnya.

Sekedar diketahui, bencana longsor 14 Februari 2015, setidaknya 60 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 154 orang, harus mengungsi.

Mereka kesemuanya berasal dari dua Dusun, yakni Dusun Juron jeti. Karena dari dua dusun ini, sepekan yang lalu memang terkena musibah longsor dan ditakutkan terjadi bencana susulan.

Dan pemerintah sendiri menganjurkan agar warga tidak kembali kerumah karena daerah yang saat ini ditempati masih berpotensi longsor apabila hujan lebat. andik kartika

700 Warga Payaman Solokuro Dapat Pengobatan Gratis PWI Jatim Pengobatan gratis ini merupakan wujud kepedulian PWI kepada masyarakat terkait dengan Hari Pers Nasional dan HUT ke 69 PWI. PERSATUAN Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Timur, bekerjasama dengan Pundi Amal PT Surya Citra Televisi (SCTV) dan Pemerintah Kabupaten Lamongan, mengadakan bakti sosial pengobatan umum, gigi dan pemberian obat-obatan gratis di Desa Payaman, Kecamatan Solokuro Lamongan, Selasa (3/3) pagi.

“Pengobatan dan pemberian obat-obatan gratis ini merupakan wujud kepedulian PWI kepada masyarakat, terkait dengan Hari Pers Nasional dan HUT ke 69 PWI,” kata Ketua

Bupati Fadeli didampingi Ketua PWI Jatim Akhmad Munir membuka pengobatan gratis.

PWI Jatim, Akhmad Munir, di depan 700 warga Kecamatan Solokuro, yang antusias mengikuti bakti sosial di Balai Desa Payaman.

Dalam bakti sosial tersebut, sebanyak empat dokter umum, tiga dokter gigi, tiga apoteker dari Pundi Amal, dibantu dua dokter umum, apoteker dari

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lamongan, melayani warga dengan sabar. Bakti sosial, dititik beratkan pada pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan edukasi kesehatan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Lamongan Fadeli menyatakan, bagi masyarakat Pa-

yaman, adanya pengobatan gratis menjadikan warga menjadi lebih sehat. Dikatakan, warganya disentuh oleh dokter saja sudah merasa sembuh, apalagi diberikan obat, maka mereka menjadi jauh lebih sehat.

Fadeli menyebut kegiatan pelayanan jemput bola seperti di Payaman itu mendapat respons yang sangat baik dari masyarakat. Karena itu, dia sudah memerintahkan kepada satuan kerja terkait agar memperbanyak kegiatan pelayanan jemput bola.

Kabupaten Lamongan, menurut Fadeli, merupakan penghasil beras terbesar di Jawa Timur. Dengan produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 1,28 juta ton. Karena itu predikat sebagai lumbung pangan akan terus dipertahankan.

Sementara itu, Ketua Pundi Amal SCTV, M Risanggono mengatakan, pemeriksaan oleh dokter Pundi Amal dan pengobatan gratis bisa dilakukan,

berkat bantuan dari pemirsa dan para dermawan.

“Kami support kegiatan ini, karena kami juga sebagai bagian dari PWI. Kegiatan ini juga bisa terlaksana karena difasilitasi dengan sangat baik oleh Bapak Bupati,” ujarnya.

Dalam acara bakti sosial Bupati memberikan sembako kepada warga kurang mampu serta tas dan ala-talat sekolah kepada pelajar sekolah dasar (SD).

Bakti sosial, selain dilaksanakan di Payaman, juga diadakan di Desa Pelangwot, Kecamatan Laren pada Rabu (4/3) dan Desa Weru, Kecamatan Paciran, Lamongan pada Kamis (5/3).

Desa Pelangwot merupakan kawasan di bibir Sungai Bengawan Solo. Sedangkan Desa Weru, merupakan daerah pesisir yang diprioritaskan untuk pemeriksaan dan bantuan ali_muhobat-obatan gratis. tar

Demo Mahasiswa di Lamongan Berakhir Ricuh

Mahasiswa berdemo di depan kantor DPRD Lamongan.

PERGERAKAN Mahasiswa Islam Indonesia (PMI), Kamis (5/3) kembali bergolak untuk menyuarakan aspirasinya.

Puluhan Mahasiswa dari Universitas Islam Lamongan yaitu dari Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, berdemo tepat di depan pintu masuk gedung dewan sebelah utara. Puluhan mahasiswa yang datang tersebut berasal dari dua kampus swasta di Kabupaten Lamongan tersebut melakukan orasi.

Koordinator aksi mengatakan demo dilakukan bertepatan

dengan masa reses anggota dewan Kabuaten Lamongan.

Pendemo menuntut dugaan mobil dinas yang diganti platnya menjadi plat hitam oleh sebagian oknum wakil rakyat di Kota Soto tersebut agar segera dituntaskan.

“Anda melihat dengan mata kepala Anda tapi Anda diam saja,” begitulah teriakan salah satu peserta aksi kepada aparat keamanan yang sedang berjaga didalam kantor.

Setelah hampir satu jam berorasi dan tidak ada satupun

perwakilan dari anggota dewan yang menemui pendemo. Para pendemo mencoba merangsek masuk ke dalam kantor dengan menggedor gedor pintu halaman Gedung DPRD Lamongan yang dijaga ketat oleh aparat keamanan.

Saling dorong pun terjadi antara mahasiswa dan pihak keamanan, yang mengakibatkan situasi semakin memanas.

Akibatnya aksi pun dibubarkan paksa oleh aparat. Puncaknya, mahasiswa yang diduga sebagai penyebab kericuhan

diamankan pihak kepolisian.

Bahkan pihak anggota kepolisian yang tengah mengamankan demo tersebut dinilai masyarakat terlalu arogan. Sebab ada sebagian mahasiswa yang ikut demo juga mendapat prilaku yang tidak manusiawi.

Sejumlah mahasiswa tampak diseret seperti binatang. Spontan masyarakat yang melihat kejadian itu sempat menyesalkan tindakan polisi yang arogan.

“Hei saudaraku itu,” teriakan seorang peserta aksi ketika melihat temannya dibawa ke

mobil polisi.

Pantauan Lensa Indonesia saat ricuh juga terjadi pukulan oleh anggota polisi yang tersulut emosi kepada mahasiswa yang diduga sebagai korlapnya.

Namun setelah melakukan negoisasi akhirnya mahasiswa yang dibawa pun dilepaskan.

Pada akhir aksi, mahasiswa kembali dengan berjalan mundur dan mengacungkan jari tengah sebagai simbol tidak menerima perlakuan aparat yang arogan dan tidak manu .afit siawi

Petani Lamongan Nikmati Kenaikan Harga Pasca Panen MESKI sudah mulai panen, petani padi di Lamongan malah bisa menikmati kenaikan harga jual gabah.

Berdasar data Dinas Pertanian dan Kehutanan setempat, harga Gabah Kering Giling di pasaran mencapai Rp. 4.500-4.800 perkilogram.

Sebelumnya, sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Aris Setiadi melalui Kabag Humas dan Infokom Sugeng Widodo, harga Gabah Kering Giling

berkisar Rp. 4.000 perkilogram. Sedangkan harga Gabah Kering Sawah yang biasanya Rp. 3.300 perkilogram, kini melonjak menjadi Rp. 3.700 perkilogram.

Ditambahkan oleh Sugeng, sesuai instruksi Bupati Fadeli agar meningkatkan produktivitas padi, tahun ini sudah disiapkan anggaran sebesar Rp 1,810 miliar untuk pembangunan pintu air di 7 titik. Dengan harapan, jaringan irigasi akan sema-

kin baik, sehingga kebutuhan air petani akan semakin tercukupi.

Di antaranya pembangunan Dam Pintu Air Desa Tambakboyo/Tikung, Pembangunan Pintu Air Kali Mengkuli Keurahan. Sukorejo/Lamongan, Pembangunan Dam Pintu Air Desa Bojoasri/Kalitengah, dan Pembangunan Dam Baturono Desa Baturono/Sukodadi.

Juga untuk Pembangunan Pintu air Desa Maduran/Ma-

duran, Pembangunan Pintu air Waduk Lopang, Pembangunan Dam Jatipayak/Modo dan Pembangunan Dam Desa Sambopinggir/Karangbinangun.

Di Kabupaten Lamongan, terdapat 54 jaringan irigasi dengan total panjang saluran mencapai 1.442.483 meter (m). Terdiri dari 69.612 m saluran primer, 398.939 m saluran sekunder dan 973.932 saluran tersier dan 13.325 sa ali_muhtar luran suplesi.

Petani Lamongan panen raya.

www.lensaindonesia.com

INSPIRASI

15 Edisi 77/09 - 15 Maret 2015

Keren Juga Menjadi Grafolog KEAHLIAN sesimpel apa pun bila ditekuni dan didalami akan membawa banyak manfaat. Bahkan untuk keahlian yang biasanya hanya digunakan untuk main-main dan iseng-isengan seperti membaca tulisan tangan ternyata bisa menjadi sumber pendapatan yang besar loh.

Grafologi selama ini banyak digunakan untuk isengisengan mengenal karakter seseorang seperti halnya membaca garis tangan. Kadang keahlian membaca tulisan tersebut justru berujung pada olok-olok ketika karakter yang terbaca dari tulisan seseorang terasa ganjil.

Namun di tangan ahli dan orang yang tepat, grafolog

bisa membawa manfaat besar. Salah satunya dilakukan oleh Syibly Avivy A. Mulachela atau akrab dipanggil Aviv. Bagi Aviv, grafologi bisa dimanfaatkan untuk banyak hal mulai dari membaca karakter seseorang hingga proses rekrutmen jajaran manajerial sebuah perusahaan.

Cowok lulusan S2 Psikologi dari Universitas Padjajaran ini juga membuka konsultasi grafologi loh. Pemegang sertifikat grafologi dari International School of Handwriting Analysis (ISHA), Amerika Serikat ini membuka konsultasi pribadi dengan tarif yang lumayan wah yaitu Rp400K-700K. Penghasi-

lannya bisa puluhan juta dalam satu bulan. Ajib ya.

Cowok berusia 30 tahun ini juga mendirikan Komunita Grafologi Indonesia pada Maret 2012. Komunitas ini menjadi tempat berkumpulnya para grafolog di Indonesia. Menurutnya, komunitas ini merupakan komunitas grafologi terbesar di Indonesia, yaitu beranggotakan 2.000 grafolog.

Nah, bagi kamu yang punya keahlian khusus, apa pun itu, coba selami lebih dalam lagi. Bila mengetahui secara mendalam, keahlianmu bisa dijadikan “senjata” untuk mencari uang tambahan, bahkan pemasukan utama. myo

Syibly Avivy A. Mulachela adalah master grafolog Indonesia.

Motif Khas Suku Pedalaman Kini Digoreskan di Kain

Mbah Sikem penyandang difabel yang sukses sebagai pengrajin gerabah.

Penyandang Difabel Sukses Sebagai Pengrajin Gerabah

PAPUA SUDAH PUNYA BATIK Batik telah menjadi kekayaan budaya nasional Indonesia dan dunia. Bukan hanya di bagian barat seperti di Pulau Jawa saja, ternyata wilayah timur Indonesia seperti Papua pun, memiliki batik khas sendiri.

Jimmy Affar menunjukkan Batik Papua.

SELAIN dikembangkan sebagai kekayaan budaya, batik cukup menjanjikan untuk dikembangkan secara bisnis. Adalah Jimmy Affar, warga asli Papua yang berhasil mengembangkan bisnis berbasis budaya yang tergolong baru dan inovatif, yakni ‘Batik Papua’. Bermula dari kecintaan lokal atas kearifan lokal berupa motif-motif khas suku pedalaman Papua yang banyak digoreskan di atas batu, kayu, dan kulit.

Ia pun memutar otak, agar motif-motif tersebut bisa memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat Papua. Lalu lahirlah ide, menuangkan kearifan lokal itu ke dalam selembar kain. Pada 2007, pria berperawakan hitam tinggi dan gagah ini memulai mempelajari seni membatik.

“Saya belajar ke Pekalongan waktu itu. Belajar 4 bulan sampai saya bisa menggunakan canting (alat tulis khusus membatik), dan mengolah warna,” ujarnya dilansir dari laman detikFinance, di tengah acaraý Citi Micro-Entrepreneurship Awards (CMA) yang digelar Citi Peka bekerjasama dengan UKM Center FEUI di Graha CIMB Niaga pekan lalu.

Hasil belajar membatiknya itu lantas ditularkan kepada para ‘Mama’, sebutan untuk ibu rumah tangga di Papua. Kegiatan membatik diperkenalkan sebagai kesibukan, dan sumber mata pencaharian baru.

Bermodalkan Rp 6 juta dari hasil bekerjanya dengan seorang desainer kondang almarhum Ramli, Jimmy memberanikan diri memulai usahanya, dibantu para ‘Mama’ tersebut.ý Ia menceritakan pengalaman menariknya, tentang para ‘Mama’ yang begitu antusias menyambut kegiatan baru ini. “Lucu ya, membatik itu sampai mereka sakit pinggang.

Tapi diberi makan, disuruh istirahat mereka tidak mau. Mereka inginnya menyelesaikan membatiknya dulu baru mereka mau beristirahat,” kenang Jimmy sembari tertawa girang menceritakan kisah menarik tersebut.

Dari kegiatan tersebut, para ‘Mama’ ini mendapat penghasilan Rp 100.000 untuk setiap potong kain yang mereka gambar, dengan ukuran sekitar 2 meter persegi.

Sementara, untuk sepotong kain tersebut, Jimmy mengaku bisa menjualnya dengan harga Rp 450.000 per potong kain. Harga tersebut setelah mempertimbangkan biaya produksi lain seperti membeli pewarna, kain, dan lainnya.

Saat ini, Jimmy dibantu 15 tenaga kerja

MEMPUNYAI usaha penjualan merchandise band, khususnya musik metal memang dilakukan oleh banyak orang dan Yonk adalah salah satunya. Cowok yang hanya sempat mencicipi jenjang SMP, karena keterbatasan biaya ini bahkan sudah menjalankan usaha ini sejak 2005.

Awalnya dia menjadi reseller kaos band metal hanya bermodal kepercayaan saya. Tapi sekarang, Yonk sudah memiliki 423 reseller yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tapi jangan bayangkan Yonk mendapatkan ratusan reseller tersebut dengan cara instan bermodal uang. Ia benar-benar membangun semua itu dari bawah, yang bahkan tak terbayangkan oleh dirinya sendiri ketika dia memulai usaha ini. Yonk memulai usaha menjadi reseller setelah lepas dari kerja di pabrik akibat PHK. Dia memulai usaha reseller hanya dengan meminjam barang tanpa membayar di awal. Setelah barang laku baru dia membayar kepada pihak produsen. Cara itu dilakukan hingga 2008 saat dia sudah mengumpulkan modal sekitar Rp6 juta. Dari modal itulah dia kemudian menyewa los di Parahyangan Plaza dan membuka kios merchandise band dengan brand Dark Castle.

Setelah menjalalankan usaha dengan membuka kios sendiri, Yonk punya keyakinan bahwa usahanya ini akan terus berkembang. Dan keyakinan itu terbukti. Secara reguler bisnisnya terus bertumbuh. Dia selalu menjaga kepercayaan pelanggan maupun mitra untuk membesarkan usahanya. Sebab, dia pernah merasakan tidak enaknya ditipu oleh rekan sendiri.

Kejujuran yang dia pegang ternyata berbuah manis. Perlahan banyak reseller ingin bekerja sama untuk memasarkan produknya. Bukan sekedar reseller dari Bandung, tapi juga dari luar Bandung bahkan luar Jawa. Perlahan tapi pasti jumlah reseller-nya bertumbuh dan sekarang ini ada 423 yang tersebar di Indonesia.

Yonk membocorkan rahasia suksesnya hingga mempunyai ratusan reseller seperti sekarang ini. “Untuk sukses itu syaratnya ada tiga, yaitu keyakinan, kerja keras dan disiplin,” kata Yonk.

Dari jumlah 423 itu ternyata Yonk melakukan seleksi ketat loh, tidak asal orang yang mendaftar diterima. Bila ingin menjadi reseller, maka dia harus punya toko yang sudah berjalan selama satu tahun. Tapi Yonk sendiri mengaku tidak saklek dengan aturan tersebut. Ada juga pelajar dan mahasiswa yang modalnya cekak dan ingin jadi reseller Dark Castle tetap dia bantu. myo

aktif dan 40 orang masyarakat binaan dari pelatihan membatik. Untuk urusan motif, Jimmy punya cara unik memperoleh motif yang benar-benar menggambarkan kehidupan sosial masyarakat Papua, yang menjadikan batik produksinya sebagai batik khas Papua.

“Saya kumpulkan dari keret-keret (keluarga). Masing-masing keret itu kan punya motif mereka masing-masing yang menjadi motif keluarga. Jadi nanti mereka (anggota keret) berembuk boleh tidak motifnya dipakai. Kalau boleh baru kita masukkan menjadi motif batik,” tutur dia.

Ia mengaku, kala memulai usahanya, ia hanya memiliki 16 motif, namun sekarang sudah berkembang menjadi sangat banyak dan begitu khas dan identik dengan kehidupan sosial masyarakat Papua seperti motif burung cendrawasih, alat musik tifa, buah pala, dan seterusnya. “Tapi saya pilih yang lebih humanis. Saya tidak mau yang mengandung unsur kekerasan seperti senjata, panah, tombak, dan sebagainya,” tegasnya.

Hasil dari kerja kerasnya itu, ia berhasil menarik minat pembeli dari berbagai negara di dunia yang memesannya secara online.

Batik kreasi Jimmy ini dijual dengan merek dagang Port Numbay.

“Yang beli nggak hanya warga Indonesia, tapi juga luar negeri. Ke Australia, Florida, Amerika Texas,” tutur dia.

Dalam satu bulan, ia mengaku bisa menjual 20-30 potong kain batik. Dengan harga jual Rp 450.00 per potong, bisa diasumsikan dari bisnisnya ini ia bisa meraup omzet sekitar Rp 13,5 juta per bulan.

Skalanya masih kecil karena keterbatasan sumberdaya. Untuk bahan baku saja sebagian besar masih impor dari Pulau Jawa. Seperti obat pewarna, kain, hingga peralatan seperti tungku lilin dan canting. Selain itu ada juga kendala tenaga kerja. “Tantangannya tenaga kerja dan sumber daya manusia. Masih memilih jadi PNS, batik tidak memiliki gengsi dan penghasilannya tidak sesuai, yang sudah menikah dilarang suami, itu buat batik Papua terancam punah,” keluhnya.

Ia berharap, pemerintah bisa menyediakan industri-industri yang berkaitan dengan kegiatan membatik ini seperti produsen kain dan bahan pewarna di Papua. Bila industri penunjang telah tersedia, industri ini pun akan lebih menggeliat, sehingga bisa menarik lebih banyak tenaga kerja dan membuat industri batik Papua berkembang pesat. dan/dnl/dtk

Cara Yonk Membangun 423 Jaringan Reseller

Yonk kini memiliki 423 jaringan reseller.

MEMPUNYAI usaha penjualan merchandise band, khususnya musik metal memang dilakukan oleh banyak orang dan Yonk adalah salah satunya. Cowok yang hanya sempat mencicipi jenjang SMP, karena keterbatasan biaya ini bahkan sudah menjalankan usaha ini sejak 2005.

Awalnya dia menjadi reseller kaos band metal hanya bermodal kepercayaan saya.

Tapi sekarang, Yonk sudah memiliki 423 reseller yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tapi jangan bayangkan

Yonk mendapatkan ratusan reseller tersebut dengan cara instan bermodal uang. Ia benar-benar membangun semua itu dari bawah, yang bahkan tak terbayangkan oleh dirinya sendiri ketika dia memulai usaha ini. Yonk memulai usaha menjadi reseller setelah lepas dari kerja di pabrik akibat PHK. Dia memulai usaha reseller hanya dengan meminjam barang tanpa membayar di awal. Setelah barang laku baru dia membayar kepada pihak produsen. Cara itu dilakukan hingga 2008 saat dia sudah

mengumpulkan modal sekitar Rp6 juta. Dari modal itulah dia kemudian menyewa los di Parahyangan Plaza dan membuka kios merchandise band dengan brand Dark Castle.

Setelah menjalalankan usaha dengan membuka kios sendiri, Yonk punya keyakinan bahwa usahanya ini akan terus berkembang. Dan keyakinan itu terbukti. Secara reguler bisnisnya terus bertumbuh. Dia selalu menjaga kepercayaan pelanggan maupun mitra untuk membesarkan usahanya. Sebab, dia pernah

merasakan tidak enaknya ditipu oleh rekan sendiri.

Kejujuran yang dia pegang ternyata berbuah manis. Perlahan banyak reseller ingin bekerja sama untuk memasarkan produknya. Bukan sekedar reseller dari Bandung, tapi juga dari luar Bandung bahkan luar Jawa. Perlahan tapi pasti jumlah reseller-nya bertumbuh dan sekarang ini ada 423 yang tersebar di Indonesia.

Yonk membocorkan rahasia suksesnya hingga mempunyai ratusan reseller seperti

sekarang ini. “Untuk sukses itu syaratnya ada tiga, yaitu keyakinan, kerja keras dan disiplin,” kata Yonk.

Dari jumlah 423 itu ternyata Yonk melakukan seleksi ketat loh, tidak asal orang yang mendaftar diterima. Bila ingin menjadi reseller, maka dia harus punya toko yang sudah berjalan selama satu tahun. Tapi Yonk sendiri mengaku tidak saklek dengan aturan tersebut.

Ada juga pelajar dan mahasiswa yang modalnya cekak dan ingin jadi reseller Dark Castle tetap dia bantu. myo www.lensaindonesia.com

METROPOLIS

16 Edisi 77/09 - 15 Maret 2015

Status KLB Demam Berdarah Segera Dicabut

MENUJU PILWALI SURABAYA

ARZETI MAJU

RISMA

JUAL MAHAL Arzeti Bilbina dianggap punya peluang menyaingi Walikota Surabaya, Tri Rismaharini (Risma) dalam Pilwali Kota Surabaya mendatang.

Sementara Risma, sampai saat ini masih ‘jual mahal’.

DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur menyatakan elektabiltas Anggota DPR RI dari PKB, Arzeti Bilbina cukup tinggi. Mantan model yang terjun ke dunia politik itu dianggap punya peluang menyaingi Walikota Surabaya, Tri Rismaharini (Risma) dalam Pilwali Kota Surabaya mendatang.

Hal ini berdasarkan hasil survei internal PKB yang menyebut elektabilitas Arzeti telah menembus 22 persen. Sementara bakal calon incumbent (Risma) berada diatas mencapai 33 persen.

“Risma dan Arzeti hanya selisih 11 persen. Insya Allah dalam dua bulan ke depan elektabilitas Risma dapat dikejar,” cetus Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar, Kamis (5/3/2015).

Ia menjelaskan, partainya telah menggelar pra survei untuk memetakan sejumlah nama yang bakal ikut running di Pilwali Surabaya pada Desember 2015 nanti. Selain kedua nama yakni Risma dan Arzeti, ada lagi nama Indah Kurnia (Anggota DPR RI FPDIP), Masduki Thoha (Wakil Ketua DPRD Surabaya FPKB), Muhammad Nuh (Mantan Mendiknas) dan Gus Naim (mantan Anggota DPRD Kota Surabaya FPKB).

Dari hasil pra survei PKB, lanjut Gus Halim (sapaan akrabnya), peluang artis dan model ini berpeluang untuk diusung PKB. Saat ini, Arzeti duduk di kursi DPR RI menggantikan posisi Imam Nahrawi yang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora).

“Pokoknya sampai saat ini, nama Arzeti masih yang tertinggi untuk kita timang-timang maju Pilwali Surabaya,” imbuh pria yang juga Ketua DPRD Jatim ini.

Nama Wali Kota Tri Rismaharini disebut-sebut bakal maju kembali dalam Pilwali Kota Surabaya mendatang. Namun hingga kini belum ada kepastian dari wali kota wanita pertama di Surabaya ini. Banyak parpol dan lawan yang menilai nama Risma punya elektabilitas yang sangat tinggi tapi belum ada satupun yang berhasil merapat.

Risma tetap bersikap acuh dengan sejumlah parpol yang siap mendukungnya. Kabar yang beredar, Risma bakal maju melalui jalur independen di Pilwali Surabaya nanti.

Ini tak lepas dari upaya pendekatan yang dilakukan sejumlah partai selalu ditepisnya. Di antaranya PKS, PKB, PAN, dan Golkar sudah mencantumkan nama walikota perempuan pertama di Surabaya itu sebagai kandidat utama dari unsur eksternal.

Akibatnya, banyak kalangan yang menilai sikap wali kota Surabaya perempuan pertama itu jual mahal.

Partai pengusung Risma sebelumnya, PDIP, dikabarkan tidak menemui titik temu dan sudah mentok untuk bisa menarik kembali Risma sebagai calon partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Namun, saat ditanya hal ini Risma malah balik bertanya. “Lho saya sampai bertanya, memang pilwali itu kapan to ? Saya lho belum tau pelaksanaanya. Jujur saya sampai saat ini masih banyak tanggungan yang saya pikirkan. Nanti ada waktunya saya ngomong kepada publik. Tapi intinya jabatan itu tidak boleh diminta dan atas kehendak rakyat,” kelit Tri Rismaharini, Kamis (5/3/2015).

Risma yang baru saja menerima penghargaan Honoris Causa dari ITS itu mengaku belum memikirkan

langkah itu karena memang masih banyak yang dipikirkan. Ia juga menanggap tanggung jawab menjadi Walikota sangat berat baginya. Ia sempat curhat ingin menunaikkan ibadah umroh ke Tanah Suci beberapa kali dibatalkan dengan alasan komitmennya untuk menjadi pejabat yang bekerja untuk rakyat.

“Beberapa kali memang keluarga mengajak umroh, tapi memang belum ada waktu karena masih banyak permasalahan yang harus dipikirkan. Sejak jadi wali kota, saya memang belum pernah umroh,” ujar mantan Kepala Bappeko Pemkot Surabaya ini.

Risma memang layak untuk bersikap jual mahal. Pasalnya, hingga kini belum ada tokoh yang bisa menyaingi elektabilitas mantan Kepala DKP Pemkot Surabaya ini. Beberapa calon memang sudah beredar untuk bersaing dalam Pilwali Surabaya 2015. Sebut saja Ketua KONI Jatim Dhimam Abror Djuraid, anggota DPR RI Arzeti Bilbina, dan jurnalis muda Budi Sugiarto.

Sedangkan PDIP sendiri dikabarkan sudah menjatuhkan pilihan setelah upaya mendekati Risma ditepis. Yaitu bakal mengusung Ketua DPC PDIP Surabaya, Wishnu Sakti Buana untuk maju dalam pilwali. Bahkan, putra tokoh PDIP Sutjipto itu sudah mendapatkan rekom dari DPP PDIP maju dalam Pilwali Surabaya 2015.

Selain saat ini sudah menjadi Wakil Wali Kota Surabaya, Wishnu juga dianggap lebih mudah menggerakkan roda mesin politik PDIP yang pada pileg solid dan berhasil jadi penguasa di parleme baik di pusat maupun di Surabaya. sarifa/iwan

Ratusan Alfamart dan Indomaret Terancam Ditutup Paksa SEJUMLAH toko modern alias minimarket tak berijin alias bodong seperti Alfamart dan Indomaret yang belakangan sangat menjamur di Surabaya akan dieksekusi dalam waktu dekat. Sampai saat ini rekomendasi yang diberikan Komisi C DPRD Surabaya sudah ditindaklanjuti jajaran Pemkot Surabaya.

Setelah melalui rapat internal antara Asisten, Badan Lingkungan Hidup (LH), Disperdagin dan Satpol PP Surabaya, akhirnya diputuskan memberikan surat peringatan kepada pengusaha minimarket untuk memenuhi persyaratan sesuai Perda yang berlaku.

Tercatat, sejak Jumat (27/ 2/2015) lalu, Satpol PP Surabaya sudah melayangkan surat peringatan pertama. Se-

suai mekanisme yang berlaku, surat peringatan dilayangkan sampai tiga kali dengan batas waktu masing-masing selama tujuh hari. “Sekarang sudah kami layangkan peringatan yang kedua. Jika sampai surat peringatan ketiga tidak ada respon, maka kami yang akan menutup minimarket tak berijin itu,” tegas Kasatpol PP Surabaya, Irvan Widyanto.

Berdasarkan data yang dimiliki Satpol PP Surabaya, saat ini ada sebanyak 667 minimarket di Surabaya yang terdiri atas Alfamart, Indomaret, Rajawali Mart, Alfa Midi, Alfa Express, Hypermart, Carrefour, Giant dan juga Superindo. Dari jumlah itu, 512 gerai minimarket tidak mengantongi Ijin Gangguan (Hinderordonnantie/HO). “Selama ini kami

Mazlan Mansur

KOMISI B DPRD Kota Surabaya meminta Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengkaji surat pengunduran diri yang dilayangkan Direktur Utama PD Pasar Surya, Karyanto Wibowo.

www.lensaindonesia.com

sudah memberi toleransi pada pengusaha minimarket untuk melengkapi perijinan. Bahkan kami sudah jemput bola dengan mendatangi pengusaha terkait,” sambung Irvan Widyanto.

Lebih lanjut Irvan Widyanto menjelaskan, sebelumnya Satpol PP SUrabaya sudah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pengusaha minimarket termasuk Alfamart dan Indomaret yang menjamur hampir di seluruh pelosok Surabaya. Tujuannya untuk didengar keterangannya soal data perijinan yang mereka miliki.

“Namun pihak terkait malah enggan menghadiri undangan dari pemerintah kota,” sesalnya.

Kasatpol PP Surabaya ini menegaskan, dalam penertiban nanti Pemkot Surabaya juga akan bekerjasama dengan pe-

Bagi komisi yang membidangi perekonomian ini, Karyanto merupakan sosok yang mampu membawa PD Pasar Surya menjadi lebih baik.

Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mazlan Mansur menyayangkan, ketika pengunduran diri Karyanto disetujui walikota. Sebab, dari segi kinerja, Karyanto mampu meningkatkan pendapatan serta laba PD Pasar Surya.

Dari laporan keuangan jika tidak ada persoalan. Kalau bisa, Karyanto harus tetap melaksanakan tugasnya sebagai dirut PD Pasar Surya hingga Februari 2016 mendatang.

“Pengunduran diri Pak Karyanto ini kan bukan karena alasan pribadi, tapi karena tekanan Bu Risma. Ini preseden buruk. Nanti kalau bu Risma tidak suka dengan direktur, bisa saja diminta mundur,” katanya.

Politisi asal fraksi PKB ini menilai, permintaan Risma pada Karyanto untuk mengundurkan diri hanya karena tidak suka dengan mantan wakil direktur keu-

Kasatpol PP Surabaya, Irvan Widyanto, saat membahas rencana penutupan minimarket bodong.

rangkat daerah sekitar, seperti lurah dan camat. Satpol PP Surabaya juga akan membagi tim dalam lima wilayah, baik Surabaya timur, pusat, barat, utara dan selatan.

Sedangkan ijin yang berkaitan dengan minimarket alias toko modern diantaranya, Dinas Perhubungan yang menangani ijin penyelenggaraan parkir, Dinas Cipta Karya menangani Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Badan Lingku-

ngan Hidup (BLH) menangani ijin HO dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan menangani Ijin Usaha Toko Modern (IUTM).

“Saya kira, keberadaan toko modern ini sudah harus dikendalikan. Sekarang ini keberadaanya memang harus ditertibkan karena sudah tidak karuan. Mana ada toko modern letaknya berdampingan seperti yang terjadi di sejumlah daerah di Surabaya,” pung iwan kas Irvan Widyanto.

PEMPROV Jawa Timur akan segera mencabut status Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di 27 daerah di Jatim.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Jatim, dr Harsono, pencabutan status KLB demam berdarah dengue akan segera dilakukan dalam waktu dekat, paling lama pada April mendatang. Ini dilakukan karena curah hujan di wilayah Jatim sudah Kepala Dinkes Jatim, mulai menurun. dr Harsono.

"Sekarang ini curah hujan masih cukup tinggi, sekitar April curah hujan turun sehingga status KLB kasus DBD di beberapa daerah tidak ada lagi," paparnya, Kamis (5/3/2015).

Meski demikian, Dinkes Jatim terus mendorong agar kabupaten/kota tetap waspada dalam mengatasi penyakit demam berdarah dengue akibat nyamuk Aedes Aegypti ini.

Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono, menilai banyak kasus demam berdarah dengue terus terjadi karena disebabkan kurang disiplinnya masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, faktor cuaca juga bisa mempercepat perkembangbiakan nyamuk karena banyaknya genangan air yang terjadi selama hujan. "Nyamuk jenis ini akan senang dengan genangan air yang tenang dan bersih sehingga kondisi ini yang harus diwaspadai oleh semua orang terutama selalu rutin menguras bak mandinya," tegasnya.

Ditambahkan, masyarakat juga harus rutin menerapkan program 3M (menguras, menutup dan mengubur) barang bekas yang ada di sekitar rumah. "Warga juga harus menggiatkan kerja bakti untuk membersihkan selokan yang tidak lancar sehingga tidak ada genangan air yang berpotensi jadi sarang nyamuk penyebab demam berdarah dengue," tandas Kepala Dinkes Jatim ini.

Untuk 27 daerah di Jatim yang dinyatakan KLB DBD, diantaranya Sumenep, Jember, Bangkalan, Pacitan, Bondowoso, Ponorogo, Trenggalek, Banyuwangi, Kediri, Ngawi, Jombang, Tulungagung, Probolinggo, Nganjuk, Pamekasan, Bojonegoro, Mojokerto, Lamongan, Madiun, Blitar, Kota sarifa Kediri, Kota Madiun, Kota Blitar dan Kota Batu.

29 Lokalisasi di Jawa Timur Akhirnya Ditutup JUMLAH lokalisasi di Jawa Timur yang belum resmi ditutup masih banyak. Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa menyatakan, dari jumlah keseluruhan sebanyak 45 lokalisasi yang tersebar di sejumlah wilayah Jatim belum semuanya ditutup.

“Masih banyak yang belum (ditutup). Dari 45 (lokalisasi), baru 29 yang ditutup. Ini catatan kami di Kementerian Sosial,” kata Mensos saat dikonfirmasi, Rabu (4/3/2015).

Ditanya soal daerah mana saja di Jatim yang saat ini sedang proses penutupan lokalisasi, Khofifah menyebut ada dua kabupaten, yakni Kab Ponorogo dan Kab Malang.

“Proses verifikasi untuk Kab Ponorogo dan Malang sudah selesai di Kemensos, tinggal nanti proses eksekusinya di lapangan. Jadi setiap eks (mantan) PSK akan mendapat bantuan per orang Rp 5.050.000,” tegas wanita yang juga Ketua PP Muslimat NU ini.

Sementara untuk uang kompensasi bagi mucikari diserahkan kepada masing pemerintah kabupaten/kota, atau pihak provinsi untuk saling sharing pendanaan. Sebab Kemensos hanya menanggung uang kompensasi untuk para PSK. Hal ini dilakukan karena PSK dinilai sebagai pihak yang menjadi korban resiko sosial.

Jika dibandingkan, pernyataan Mensos berbanding terbalik dengan Gubernur Jatim, Soekarwo. Pakde Karwo (sapaan akrab gubernur) mengaku, dari total 47 lokalisasi hanya menyisakan dua lokalisasi yang belum tutup di Jawa Timur, yakni di Kabupaten Ponorogo dan Kota Mojokerto.

“Koordinasi dengan pemerintah daerah setempat sudah dilakukan dan tidak lagi lama akan ditutup,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Dengan penutupan dua lokalisasi terakhir ini, maka Jatim akan bebas prostitusi. Berdasarkan data Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Jatim, dari 47 lokalisasi jumlah PSK tercatat sebanyak 7.702 PSK. Untuk lokalisasi di Kota Mojokerto ada satu lokalisasi yaitu Balong Cangkring dengan jumlah 130 PSK dan Kab Ponorogo satu lokalisasi yakni Kedung Banteng dengan sarifa jumlah 199 PSK.

Dianggap Mampu Bekerja dengan Baik

Komisi B: Penunduran Diri Dirut PD Pasar Surya Dikaji Ulang angan PT Boma Bisma Indra (Persero).

Ketidaksukaan Risma juga tidak jelas.

Yang lebih penting, tidak ada ukuranukuran kinerja yang menjadi alasan Risma untuk meminta mundur Karyanto.

“Kami sangat tidak setuju ketika Karyanto mundur. Kalau Bu Ratna Achjuningrum (Direktur PDTS KBS yang juga mengundurkan diri) biarlah itu menjadi yang terakhir. Kalau Pak Karyanto kami minta untuk dikaji lagi,” terangnya.

Lebih jauh Mazlan mengatakan, sebenarnya dalam menyikapi persoalan di PD Pasar Surya, tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada direktur. Peran Badan Pengawas (Bawas) PD Pasar Surya juga penting. Bawas yang merupakan kepanjangan tangan dari wali-

kota, seharusnya mampu melakukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya dengan baik dan benar.

Pasalnya, Bawas bertugas mengontrol dan mengawasi setiap kinera direksi. Jika ada kebijakan yang keliru, maka Bawas bisa melakukan tindakan.”Seharusnya masalah ini (pengunduran diri) tidak akan terjadi ketika sejak awal ada koordinasi yang baik antara Bawas dengan direksi,” tandasnya.

Sementara itu, Dirut PD Pasar Surya, Karyanto Wibowo mengatakan, sejak menjabat pada Februari 2012 lalu, pihaknya langsung berupaya memperbaiki manajemen sebagai pelayanan PD Pasar Surya. Saat ini, pihaknya sudah menaikkan tingkat kesejahteraan karyawan PD Pasar Surya yang jumlahnya

400-an lebih. “Kinerja perusahaan juga terus kami tingkatkan. Tiap tahun kami targetkan pendapatan dan laba perusahaan bisa naik 10%,” katanya.

Terpisah, Wakil Wali Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buana enggan menanggapi pengunduran diri Karyanto. Dia enggan berpolemik lantaran pengunduran diri itu karena diminta oleh wali kota. Wisnu tidak ingin melangkahi kewenangan wali kota dalam persoalan di tubuh PD Pasar Surya. “Saya tidak mau melangkahi beliau-lah (Risma).Beliau pasti punya alasan yang kuat kenapa kok meminta mundur,” katanya.

Diketahui, dalam dua tahun terakhir ini, kinerja keuangan PD Pasar Surya menunjukkan peningkatan. Pada 2013, pendapatan perusahaan milik Peme-

rintah Kota (Pemkot) Surabaya ini tercatat Rp41,74 miliar dengan laba bersih Rp4,36 miliar. Angka ini naik dinaik dibanding tahun lalu sebesar Rp40,27 miliar dengan laba bersih Rp3,75 miliar.

Untuk aset, PD Pasar Surya menargetkan tahun ini bisa mencapai Rp58,6 miliar atau naik dibanding 2014 yang tercatat Rp52,3 miliar. Total aset PD Pasar Surya selama 2014 ini juga tercatat naik dibanding 2013 yang hanya sekitar Rp50,3 miliar. Tahun ini, PD Pasar Surya menargekan pendapatan Rp 56,03 miliar dengan laba Rp5,12 miliar.

Tahun lalu pendapatan sebesar Rp45,24 miliar dengan laba bersih Rp4,73 miliar.

PD Pasar Surya membawahi sebanyak 67 pasar tradisional. adv