Koran Lensa Indonesia Edisi 78

Klik website: http://www.lensaindonesia.com/

Edisi 78 16 - 22 Maret 2015

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

KISRUH KEPENGURUSAN GOLKAR, MENKUMHAM SARANKAN ISLAH

YASONNA BEGAL Susi Pudjiastuti

Susi: Uang Rp 1 Triliun Tak Bisa Membeli Saya Stok Tuna di Pasaran Dunia Berkurang MENTERI Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti mengaku terus mendapat tekanan terkait berbagai kebijakannya. Tak cuma tekanan dari dalam negeri, Susi mengatakan, tekanan dari luar negeri pun kian menghujaninya. Namun, sekali lagi, Susi mengatakan tak akan mengubah prinsip dan pendiriannya meski disodori uang Rp 1 triliun pun.

“Alhamdulillah, uang Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun tidak bisa membeli prinsip dan pendapat saya,” ujar Susi di Kantor Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (11/3/2015).

Dia lebih lanjut mengatakan, tekanan dari luar dan dalam negeri itu bermacam-macam. Namun, dia menyoroti tekanan berupa surat yang ditujukan kepadanya. Menurut dia, tekanan tersebut dibuat agar dia mau memperlonggar kebijakannya.

Hal itu terjadi karena industri perikanan negaranegara tersebut bergantung kepada suplai ikan dari laut Indonesia. “Sangatlah memukul bidang perikanan mereka, mereka menyikapinya beragam,” kata Susi.

Dia menjelaskan, sejak 20 tahun silam industri perikanan negara tetangga memanfaatkan ikan dari laut Indonesia. Akhirnya, saat pemerintah melakukan berbagai kebijakan seperti pelarangan transshipment dan anti illegal fishing, industri perikanannya menjadi terganggu. “20 tahun sejarah Indonesia dalam bidang perikanan telah dimanfaatkan SDA kita untuk menghidupi industri perikanan mereka,” kata Susi.

Bahkan, akibat terganggunya industri perikanan itu, Susi mengaku mendapat tekanan dari berbagai pihak. Bahkan, pelarangan alat tangkap ikan jenis cantrang pun ikut diprotes oleh negara asing.

Meski mendapat tekanan, Susi mengatakan bahwa kedaulatan Indonesia tak bisa ditawartawar. Pasalnya kata dia, setiap aksi illegal fishing dan transshipment membuat negara merugi sangat besar.

Bagi Susi, apa yang dilakukannya saat ini semata-mata untuk keberlanjutan sektor perikanan dan kelautan di Indonesia pada masa mendatang.

DEMOKRASI

Tindakan Yasonna Laoly tidak ubahnya begal politik yang memasung dan menzolimi Golkar dan PPP. Apa yang dilakukan Yasonna sarat dengan kepentingan politik.

MONTAGE: SOERYA

DPRD Jatim: Jangan Mau Disuap Henry Gunawan

AHOK MELAWAN "GROUPTHINK" 3

SKPD Sidoarjo Melempem Hadapi Proyek Ilegal PT Gala Bumi

Henry Gunawan

‘RAJA TANAH’ Henry Gunawan masih leluasa melakukan pengerukan lahan untuk pembangunan gudang di Desa Pranti, Sedati, Sidoarjo. Melalui PT Gala

Bulog Lembaga Gagal Tanpa Kebijakan Strategis TARGET pemerintahan Jokowi-JK melakukan swasem-bada pangan sulit terwujud. Pasalnya, pemerintah tidak memiliki strategi jitu mendongkrak produksi pangan. Malah terjadi, krisis beras.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan, kelangkaan beras yang terjadi di sejumlah daerah dikarenakan pemerintah tidak menjalankan visi-misinya dalam kedaulatan pangan.

Bahkan, di tingkat implementasi kebi-jakan, pemerintah malah tidak memiliki strategi dan prediksi terkait krisis beras dan pangan yang terjadi.

“Peran pemerintah sangat tidak efektif. Pemerintah ter-lihat tidak punya kemampuan mewujudkan Nawacita-nya dan tidak memprediksi apa saja yang terjadi ke depan. Seperti sekarang, kelangkaan beras itu tidak pernah terpikirkan oleh pemerintah,” ujar Henry beberapa waktu lalu.

Henry yang juga Koordinator Umum La Via Campesina, sebuah gerakan petani kecil dan buruh tani internasional ini men-gatakan, dalam UUPangan diatur pembentukan kelembagaan pangan oleh negara.

Namun, hal itu tidak dilakukan secara serius oleh pemerintah.

Badan Urusan Logistik (Bulog), kata Henry, adalah lembaga gagal yang tidak mampu ber-fungsi mengumpulkan produk-produk pangan, baik beras dan sejumlah produk pangan pokok lainnya. Alasannya, Bulog su-dah tidak memiliki kebijakan stretegis.

“Kalau sekarang, Bulog bentuknya Perum yang sangat ter-batas dan tidak memiliki kemampuan. Karenanya, sekarang-sekarang ini pun beras dikuasai oleh pedagang-pedagang swasta dan juga pengusaha-pengusaha yang tidak berpihak kepada masyarakat,” paparnya.

Henry mencontohkan, kerusa-kan tata cara implementasi yang dilakukan pemerintah di tingkat teknis, bisa dilihat dari proses distribusi raskin (Beras Miskin). Seharusnya distribusi Raskin itu dilakukan secara langsung, tetapi pemerintah malah melaku-kan distribusi online dengan menekankan e-money.

“Belum lagi, pemerintah tidak memiliki perangkat yang efektif untuk meningkatkan produksi pangan.

Celah-celah itulah yang dimanfaatkan para pedagang untuk bermain, dan pemerintah malah membiarkan begitu saja,” ujarnya.

Paling tidak, menurut Henry, ada dua hal utama yang harus dilakukan pemerintah untuk men-jaga kebutuhan pangan nasional. Demi terwujudnya kedaulatan pangan, pemerintah harus memas-tikan di tingkat implementasinya bahwa Nawacita itu berjalan den-gan benar, yakni melalui perwu-judkan Kelembagaan Pangan Permanen dan Partisipasi lang-sung Petani.

Baca: Swasembada... Hal 7

kewenangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait.

Kepala PU Bina Marga Sidoarjo Ir Sigit Setyawan menyebut pengurukan yang dilakukan PT Gala Bumi Perkasa di Desa Pranti tidak ada ijinnya. “Kami akan datangi lokasi pengurukan dan akan buat BAP,’ katanya kepada wartawan Selasa (3/3).

Baca: DPRD... Hal 7

Presiden Rusia Tantang Haji Lulung Tarung Bebas 6

2.000 KADES SE SIDOARJO DEMO BUPATI Jatim Square 13

BELI RUMAH GRATIS NIKAHI PEMILIKNYA Inspirasi 15

www.lensaindonesia.com

Bumi Perkasa, sepak terjang Henry makin tak terbendung.

Ngotonya PT Gala Bumi Perkasa menguasai lahan milik Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) Jawa Timur tersebut terlihat dengan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo.

Kegiatan pembangunan proyek komersial itu, usut punya usut ternyata mengabaikan semua perijinan yang merupakan

Swasembada Pangan ala Jokowi Mustahil

#SaveHajiLulung Jadi Trending Topic

JENNIFER DUNN NIKAH DIAM-DIAM DIPOLISIKAN Blitz

Golkar.

Dalam surat itu disebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) UU Nomor 2/20144 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan kepengurusan.

Dengan alasan itu, Menkumham meminta kepengurusan Golkar hasil Munas IX Jakarta untuk segera membentuk kepengurusan secara selektif dengan kewajiban mengakomodir kaderkader Partai Golkar yang memenuhi kriteria berprestasi, berdedikasi, loyal, dan tidak tercela.

Sebelumnya Menteri Yasonna juga mensahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Romahurmuziy (Romi).

Baca: Yasonna... Hal 7

Baca: Susi... Hal 7

The Right Man

MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mensahkan kepengurusan Partai Golongan Karya pimpinan Agung Laksono. Menkumham mengeluarkan surat dengan Nomor: M.HH. AH.11.03- 26 tertanggal 10 Maret 2015 tentang kepengurusan Partai

Presiden Joko Widodo mencoba traktor baru didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Gubernur Jatim Soekarwo saat panen raya di Ponorogo, Jumat 6 Maret 2015.

Presiden Putin secara resmi menantang Mr. Abraham Lunggana atau Haji Lulung untuk bertarung dengan gaya bebas. Putin telah mendengar bagaimana saat Haji Lulung ingin mendaki puncak gunung tinggi.

STATUS worldwide trending topic Twitter yang sempat disandang oleh tagar #SaveHajiLulung beberapa hari lalu ternyata masih mendapatkan reaksi dari khalayak ramai, terutama para politisi di seluruh dunia.

Tagar mengenai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana, ini membuat namanya dikenal sebagai ‘Haji Lulung’

dalam lingkup internasional.

Kabar mengejutkan datang dari Moskow, Rusia. Presiden Vladimir Putin secara terang-terangan mengajukan tantangan kepada Haji Lulung untuk bertarung dengan gaya bebas ala Mixed Martial Arts (MMA).

Tantangan Putin ini terkait erat dengan statusnya di dunia maya dan media sosial sebagai

Presiden Vladimir Putin berlatih untuk menghadapi pertarungan melawan ‘Haji Lulung’. Pertarungan Putin versus Lulung akan menjadi salah satu pertarungan terbesar abad ini.

‘pria macho’ yang mendapatkan ancaman dengan naiknya nama ‘Haji Lulung’. Bahkan, di saat-saat

ramainya para netizen menggunakan tagar #SaveHajiLulung, Putin telah melontarkan tanta-

ngan tersebut.

Melalui akun resmi Kepresidenan Rusia, @PutinRF_eng, Putin berkicau dengan nada kesal.

“Who is this Haji Lulung? He dares to undermine my fame? I challenge you to a fight. They don’t call me Papa Bear for nothing! #VP #SaveHajiLulung.”

Disertai tagar #VP, hal tersebut menunjukkan bahwa Putin sendiri yang menulis cuitan tersebut.

Ternyata apa yang dilakukan oleh Putin dikonfirmasi oleh pihak Rusia, seperti apa yang disampaikan oleh Yuri Retchenko, pejabat Kementerian Komunikasi dan Media Massa Federasi Rusia.

Baca: Presiden... Hal 7

EKBIS

2 Edisi 78/16 - 22 Maret 2015

Sanksi Jika Telat Laporkan SPT Pajak Tahunan DIREKTORAT Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengimbau kepada para wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan hukum, agar tidak terlambat melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan. Sebab, ada sanksi bagi wajib pajak yang terlambat melapor, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

“Untuk orang pribadi (OP) yang terlambat menyampaikan SPT, sanksi administrasinya Rp 100.000,” kata Anita W, Kasubdit Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (10/3/2015).

PT KAI Obral Tiket Murah untuk Kereta Jarak Jauh PT Kereta Api Indonesia (Persero) obral tarif spesial untuk masyarakat selama bulan Maret 2015 ini.

Tarif spesial tersebut berlaku untuk 15 kereta api jarak jauh di antaranya KA. Sancaka tujuan Surabaya Gubeng-Yogyakarta PP tiket kelas eksekutif Rp 89 ribu dan kelas ekonomi Rp 69 Sumarsono, Manager Humas PT ribu per tiket.

KAI Daop 8 Surabaya.

Begitu pula kereta Mutiara Timur tujuan Surabaya Gubeng-Banyuwangi PP serta Malioboro Express tujuan Yogyakarta-Malang PP juga berlaku banderol yang sama.

Kerata api tujuan Jakarta-Surabaya juga didiskon cukup menggiurkan, Khususnya di tarif XClass Super Promo yang berlaku untuk para calon penumpang kereta api di periode penjualan dan keberangkatan KA pada 12 maret hingga 30 april 2015 mendatang.

“Tarif spesial promo ini berlaku di semua kelas, mulai ekonomi, bisnis hingga eksekutif di KA komersial, pada Daop 8 Surabaya khususnya, sudah tersedia 15 KA yang tergolong dalam tarif promo X- Class Super Promo, kemudian untuk layanan penjualan tarif promo ini akan ada jika tempat duduk masih memadai. Tarif tersebut berlaku untuk satu kali keberangkatan saja”, ujar Sumarsono, Manager Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/03/2015).

Untuk tiket “X-CLASS SUPER PROMO” bisa diperoleh di seluruh outlet penjualan tiket KA yang tak hanya di stasiun online, namun calon penumpang juga bisa bertransaksi lewat channel eksternal kereta api, seperti agen, contact center 121, mobile application official KAI ACCESS, hingga internet reservation. Tiket tersebut bisa dicetak secara menggunakan mesin ‘Cetak Tiket Mandiri’ yang ada di setiap stasiun tentunya. eld

ZTE dan Telkom Bangun Pusat Inovasi Bersama ZTE Corporation, penyedia telekomunikasi, enterprise dan solusi mobile bersinergi dengan Telkom Indonesia membangun Pusat Inovasi Bersama yang konsen pada pengembangan teknologi Internet Protocol-based (IP-based) video sejak 2 Maret 2015 usai ajang Mobile World Congress di Barcelona.

Pusat Inovasi Bersama tersebut mengkombinasi kemampuan ZTE untuk solusi IPTV dan OTT bertaraf internasional dengan komitmen Telkom Indonesia dalam memberikan layanan terbaik untuk masyarakat Indonesia. Pusat penelitian ini konsen pada penelitian teknologi IPTV dan OTT, membangun kerjasama dengan penyedia teknologi lainnya, dan mengembangan layanan Dan sebelumnya, ZTE memperoleh kontrak terbesar untuk jaringan IPTV Telkom Indonesia, di bawah merk UseeTV Cable. Dan untuk kerjasama kali ini, ZTE mendukung Telkom Indonesia untuk pembangunan, pengoperasian, serta perawatan jaringan IPTV tingkat bit rendah (lowbit-rate) mulai tahun 2013 sampai 2016 nanti.

ZTE juga mensupport perlengkapan sistem IPTV, termasuk high definition (HD), standard definition (SD), perangkat tingkat bit rendah (low bit rate) serta perangkat Set Top Box (STB).

Pada layanan tersebut, ZTE mendukung pengoperasian, perawatan, serta hosting peralatan berikut penyediaan layanan end-to-end untuk optimalisasi jaringan. eld

ZTE dan Telkom mulai mengembangkan teknologi Internet Protocol berbasis video.

www.lensaindonesia.com

Anita mengatakan, pelaporan SPT pajak tahunan akan ditutup pada 31 Maret ini. Artinya, jika wajib pajak baru melapor tanggal 1 April, maka dia wajib membayar sanksi Rp 100.000.

Sementara itu, badan hukum yang terlambat melaporkan SPT pajak tahunan akan dikenakan sanksi sebesar Rp 1.000.000.

Sementara itu, wajib pajak yang tidak melaporkan SPT pajak tahunan karena alpa atau lalai tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tetapi dengan isi tidak benar atau tidak lengkap, tidak dikenai sanksi pidana apabila perbuatan tersebut baru pertama kali dilakukan, sesuai dengan Pasal 13A Undang-Undang

Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (UU KUP). “Akan tetapi, wajib pajak wajib melunasi pajak terutang beserta sanksi kenaikan 200 persen,” kata Hendri.

Selanjutnya, sesuai Pasal 38 UU KUP, apabila wajib pajak alpa atau lalai tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tetapi dengan isi tidak benar, dan

25 RUU Sudah Masuk Program Legislasi Nasional

Kadin: 32 RUU Bisa Perbaiki Iklim Bisnis Ada 32 RUU dunia usia yang perlu dipercepat untuk masuk prolegnas sehingga bisa memperbaiki iklim bisnis di Indonesia.

KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan sedikitnya ada 32 Rancangan Undang-Undang berkaitan dunia usaha yang perlu dipercepat untuk merekondisi bisnis dan iklim ekonomi Indonesia, baik RUU yang sudah masuk Program Legislasi Nasional (prolegnas) maupun yang akan masuk prolegnas.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia bersama Kadin Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman pada tanggal 16 Oktober 2014 untuk meningkatkan sinergi kedua belah pihak dalam meningkatkan pelaksanaan tugas legislasi untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.

“Sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman itu, Kadin Indonesia telah membentuk Tim Pelaksana Nota Kesepahaman antara DPR dengan Kadin Indonesia. Tim Kerja telah melakukan beberapa kali

Natsir Mansyur

pertemuan untuk membahas RUU Prioritas Prolegnas 2015 maupun usulan baru RUU yang penting untuk dibahas bersama DPR,” Kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah, Natsir Mansyur, dari laman suara.com, Rabu (11/3/2015).

Dia menerangkan, pihaknya akan terus fokus menyoroti beberapa sektor yang sangat diperlukan mulai dari sektor keuangan, industri, perkebunan, migas hingga petrokimia. Menurutnya dari sektor tersebut masih banyak program-program yang berjalan lambat.

“Program hilirisasi mineral sebagai industri hulu perkembangannya lambat. Selain itu, pemenuhan bahan baku industri manufaktur domestik atau untuk ekspor, 75 persen bahan bakunya masih harus impor. Demikian halnya program hilirisasi perkebunan dan petrokimia juga harus diperhatikan,” ungkap Natsir.

Sementara itu, terkait program hilirisasi migas, kata dia, pemerintah perlu menuntaskan persoalan yang sudah berlarut-larut menyita waktu hingga 15 tahun lamanya yang tidak terselesaikan. Pihaknya berharap pemerintahan Jokowi-Jk dapat membenahi persoalan tersebut dengan kerjasama yang baik antara pemerintah bersama kadin dalam semangat Indonesia Incorporated.

Kadin mencatat sedikitnya ada 25 daftar UU yang menjadi sorotan Kadin yang sudah masuk Prolegnas dan 7 UU yang masih diusulkan un dod tuk masuk prolegnas.

National Breakfast Day

Mc Donald’s Bagi-bagi Sarapan Gratis se-Indonesia MCDONALD’S Indonesia bagikan sarapan gratis sekitar 150.000 Egg McMuffin di ajang ‘National Breakfast Day’ yang digelar hampir semua resto McDonald’s seluruh Indonesia hari ini yang dimulai pukul 06.00 WIB, Senin, 9 Maret 2015.

“Didorong oleh respons pelanggan di Kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika yang luar biasa pada dua tahun terakhir, tahun ini kami kembali mengadakan ‘National Breakfast Day’ untuk mengingatkan masyarakat bahwa sarapan adalah bagian yang penting untuk memulai hari,” ujar Michael Hartono, Marketing & Communication Director McDonald’s Indonesia di Jakarta, Senin (09/03/2015).

Michael menambahkan, sarapan merupakan bisnis yang signifikan bagi McDonald’s. McMuffin yang hangat siap saji bakal membuat sarapan jauh lebih mudah dan nyaman dinikmati bagi mereka yang sering terjebak dalam aktivitas pagi yang terburu-buru.

Selain membagikan sekitar 150.000 Egg McMuffin gratis, sebagai upaya membuat konsumen lebih mengenal menu sarapan McDonald’s, tahun ini semua restoran McDonald’s Indonesia, terkecuali di Bali dan Lombok, juga menyediakan menu ‘All Day Breakfast’.

McDonald’s juga memberikan Egg McMuffin ke berbagai lokasi layanan publik seba-

Salah seorang pengunjung usai menerima burger Egg McMuffin gratis di Restoran McDonald’s Sarinah Thamrin, Jakarta.

gai tanda terima kasih kepada orang-orang yang bekerja di sana dan telah berjasa membantu melancarkan aktivitas di pagi hari. Lebih dari 1.000 Egg McMuffin dikirimkan langsung oleh McDonald’s kepada mereka yang bekerja di stasiun Gambir seperti penjual karcis kereta, masinis, pengatur jadwal kereta, penjaga stasiun hingga penjaga keamanan stasiun, para polisi lalu lintas dan pengatur jalanan di sekitar Bundaran HI, pekerja medis dan nonmedis di RS Budi Kemuliaan, petugas pemadam kebakaran, petugas di Palang Merah Indonesia, guru-guru di beberapa sekolah, petugas di Dinas Pemadam Kebakaran, serta rekan-rekan jurnalis foto

yang ada di Posko Foto Bundaran HI. Egg McMuffin pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat di tahun 1971 dan kini menjadi salah satu menu sarapan paling diminati di seluruh dunia.

Dan ‘National Breakfast Day’ merupakan program regional McDonald’s yang diadakan serentak di tanggal 9 Maret 2015 di negara-negara di Asia, Timur Tengah dan Afrika, di mana setiap restoran McDonald’s yang berpartisipasi membagikan 1.000 Egg McMuffin gratis kepada pelanggan dengan sistem first-come, firstserved. Dan kali ini tahun ketiga bagi McDonald’s menggelar eld program ini.

ini merupakan laporan setelah kali pertama atau untuk kali kedua dan seterusnya, maka mereka akan dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit satu kali dan paling banyak dua kali jumlah pajak terutang. “Atau pidana kurungan paling singkat tiga bulan, dan paling lama satu tahun,” sambung dia. est

MASUKAN KADIN YANG SUDAH MASUK PROLEGNAS: 1. RUU Perubahan Atas UU No. 32/2002 Tentang Penyiaran.

2. RUU Tentang Radio/Televisi Republik Indonesia.

3. RUU Perubahan Atas UU No. 11/2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

4. RUU Tentang Pertanahan.

5. RUU Tentang Merek.

6. RUU Tentang Paten.

7. RUU Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

8. RUU Tentang Kedaulatan Pangan (Perubahan UU No. 18/2012 Tentang Pangan).

9. RUU Tentang Jasa Konstruksi.

10. RUU Tentang Arsitek.

11. RUU Perubahan Uu No. 5/1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

12. RUU Tentang Larangan Minuman Berakohol.

13. RUU Tentang Pertembakauan.

14. RUU Tentang Kewirausahaan Nasional.

15. RUU Perubahan UU No. 22/2001 Tentang Migas.

16. RUU Perubahan atas UU No. 4/2009 Tentang Mineral dan Pertambangan.

17. RUU Tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umroh.

18. RUU Perubahan Uu No. 39/2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

19. RUU Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

20. RUU Perubahan UU No. 2/2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

21. RUU Perubahan Kedua UU No. 7/1992 Tentang Perbankan.

22. RUU Tentang Penjaminan.

23. RUU Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

24. RUU Perubahan UU No. 20/1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

25. RUU Perubahan Kelima UU No. 6/1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

USULAN KADIN INDONESIA UNTUK DIMASUKKAN DALAM PROLEGNAS MENDATANG: 1. Revisi UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

2. Revisi atas UU Pajak Penghasilan.

3. Revisi atas UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

4. Revisi atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

5. Revisi atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6. RUU tentang Konsultan Pajak.

7. Revisi atas UU Pajak Bumi dan Bangunan atas Lahan-lahan Perhutanan.

Kemendag Batasi Impor Gula Rafinasi PEMERINTAH menyatakan akan membatasi impor bahan gula rafinasi agar tak sampai merembes ke pasaran. Direktur Impor Kementerian Perdagangan RI, Thamrin Latuconsina mengungkapkan, salah satu cara yang dilakukan Menteri Perdagangan adalah dengan mencabut surat Menteri Perdagangan yang lama yakni nomor 111 yang membuka peluang importir rafinasi menyalurkan gulanya hingga ke distributor dan subdistributor.

“Selain mencabut, Menteri Perdagangan juga mengeluarkan peraturan baru yang membatasi importir hanya bisa menjual gula rafinasi ke perusahaan makanan dan minuman,” ujarnya saat menghadiri seminar terkait tata niaga gula di tengah serbuan gula rafinasi di Gedung DPRD Jatim, Kamis (12/3/2015).

Bahkan, pihaknya saat ini juga telah meminta para penyuplai gula asal independen untuk mendata dan melihat kapasitas industri-industri makanan dan minuman.

Harapannya, agar kebutuhan riil gula rafinasi bagi pabrik makanan dan minuman diketahui dengan jelas.

“Ini dilakukan agar tidak terjadi over permintaan sehingga pemerintah bisa menetapkan berapa impor rafinasi yang aman,” kata dia.

Sementara ditemu tempat yang sama, Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Arum Sabil

justru menuding banjirnya gula rafinasi yang masuk ke Indonesia adalah permainan dari 11 pabrik gula rafinasi yang tersebar di sejumlah wilayah.

“Mereka ini harusnya kan hanya menyuplai kebutuhan 2,7 juta ton untuk pabrik mamin, faktanya dari hitungan kami, 11 perusahaan ini berkapasitas 5,5 juta ton,” cetus Arum.

Karenanya, Arum minta selain membatasi impor bahan bahan gula rafinasi, juga bisa memastikan 11 pabrik rafinasi di Indonesia berproduksi sesuai dengan kebutuhan pabrik makanan dan minuman.

Ditambahkan, Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf menyebut bahwa selain membanjirnya gula rafinasi, problem utama yang dihadapi para petani tebu adalah buruknya kualitas pabrik tebu.

Dengan pabrik yang buruk dan rata-rata berusia 100 tahun, rendemen tebu saat ini hanya sekitar 7 hingga 8 persen. “Padahal, rendemen harusnya bisa diatas 10 persen,” urai Wagub yang biasa disapa Gus Ipul ini.

Ia mengaku khawatir, jika pabrik dan tata niaga gula di Indonesia tak segera diperbaiki, maka besar kemungkinan para petani gula akan semakin terpuruk. Di Jawa Timur, petani yang menggantungkan hidup dari tanaman tebu mencapai 537 ribu kelu sarifa arga.

3

THE RIGHT MAN ON THE RIGHT PLACE

Edisi 78/16 - 22 Maret 2015

REZIM TOTALITARIAN BABAK baru dimulai lagi. Kali ini Ahok melawan DPRD DKI Jakarta. Ahok mengumbar kabar dugaan adanya praktek gelap rencana penggunaan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2015.

Dalam dugaannya itu, Ahok menuding banyak pihak, utamanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.

Tak terima dituduh Ahok, para anggota dewan melawan. Pada akhir Februari, mereka bersepakat mengajukan hak angket -hak untuk melakukan penyelidikan atas kesalahan pemerintah.

Bola lantas bergulir semakin deras. Ahok memilih jalan untuk melaporkan temuannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Begitu pula dengan DPRD yang mengancam akan melaporkan balik sang gubernur ke kepolisian.

Kasus “dana siluman” yang digunakan Ahok untuk melawan DPRD merupakan wacana politik yang berpotensi menjadi kasus abadi dalam textbook kajian pembangunan maupun psikologi sosial dan organisasi.

Gayanya yang frontal dan blakblakan akan segera diuji oleh sejarah, apakah akan menjadi bumerang atau pisau tajam yang memang diperlukan untuk meruntuhkan groupthink para politikus elite negeri ini.

Apa itu groupthink? Istilah groupthink diperkenalkan Irvin Janis (1918-1988), psikolog dari Universitas Yale. Ia meminjam istilah George Orwell (1903-1950), seorang novelis Inggris yang menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan rezim totalitarian.

Dalam pengamatan Janis, orang saling mengikatkan diri satu sama lain, bersatu, karena mempunyai pandangan atau situasi yang lebih kurang sama sehingga kebersamaan mereka menjadi tembok pelindung kepentingan bersama.

Kepentingan tersebut dibangun bukan atas nilainilai terpuji atau prestasi, melainkan justru di atas berbagai kesalahan, ketidakmampuan, ketamakan, kekuasaan yang koruptif, dan ancaman atas status quo mereka.

Dalam studinya mengenai rezim-rezim atau kelompok yang membangun groupthink, Janis mengidentifikasi delapan elemen menonjol dari kelompok atau rezim ini. Mereka memiliki illusion of invulnerability, yaitu merasa kelompoknya tidak memiliki celah untuk dijatuhkan. Mereka juga merasa bahwa pikiran dan cara mereka berpikir sudah benar, tidak perlu dikritik, apalagi dibuktikan. Mereka menganggap diri mempunyai standar moral lebih tinggi daripada orang lain.

Mereka memandang rendah anggota out-group.

Adanya ancaman yang jelas dan pasti bagi mereka yang mengkhianati kelompok. Dalam norma kelompok terjadi self-sensorship yang sangat kuat. Pandangan kelompok dianggap disetujui secara aklamasi oleh semua anggota. Mereka menghalangi pimpinan mereka dari berbagai informasi yang dapat merusak cara berpikir dan citra yang telah dibentuk.

Dalam kasus DKI, pimpinan pemerintah daerah justru harus berhadapan dengan kekuatan politik yang dikristalisasi oleh kepentingan kolusif-koruptif yang seharusnya mendukung kiprah pemda.

Posisi Gubernur DKI dalam berhadapan dengan DPRD sedikit berbeda jika dibandingkan dengan posisi rakyat Indonesia melawan rezim Orde Baru.

Saat itu, groupthink ditopang dengan kekuasaan dan kekuatan riil-dalam maupun luar negeri, bersenjata, sistemik, dan berakar.

Hal itu tidak ada pada DPRD DKI saat ini. Kekuatan mereka hanya setengah riil, artinya benar mereka mempunyai kekuatan politik, tetapi ada risiko kekuatan itu bertubrukan dengan kekuatan moral konstituennya (rakyat). Walau praktik seperti ini sudah jadi kebiasaan, masyarakat menunggu kepemimpinan yang berani dan berkomitmen pada rakyat. Tanpa dukungan rakyat, pameran groupthink DPRD DKI bisa jadi hanyalah macan ompong.

Ada dua skenario yang akan menentukan perjuangan melawan groupthink ini. Skenario pertama, perjuangan Ahok akan berhasil jika ada dukungan presiden dan wakil presiden (masing-masing sudah menyatakan dukungan secara terpisah) dan menyerahkan kasus ke ranah hukum. Sistem inilah yang akan membedah elemen groupthink yang disajikan DPRD DKI. Masyarakat akan menjadi sumber legitimasi atas temuan dan pembuktian dana siluman Rp 12,7 triliun.

Mampukah Ahok mendobrak groupthink? Bukan Ahok namanya kalau hanya diam. Tepat 100 hari kepemimpinannya, Ahok tidak gentar dihadiahi hak angket oleh 106 anggota DPRD DKI Jakarta. Ahok siap menghadapi segala konsekuensi dari hak anggota legislatif itu.

106 Anggota dari 10 parpol yang ada di DPRD DKI secara bulat menyetujui penandatanganan hak angket untuk Ahok.

Ada dua hal pelanggaran yang mendorong usulan hak angketý ini yakni penyampaian Raperda tentang APBD 2015 kepada Mendagri yang patut diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundangundangan dan norma etika perilaku kepemimpinan Gubernur Provinsi DKI. Menghadapi hak angket itu, Ahok punya versi tersendiri. Ia menduga ada oknum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI yang memasukkan anggaran ‘siluman’ sebesar Rp 12,1 triliun ke dalam APBD 2015. Ayah 3 anak ini mengaku mengantongi buktibukti.

Ahok klaim dipilih rakyat bukan partai.

AHOK BERAKSI

Ahok bukan sembarang gubernur. Sosoknya yang temperamental dan tegas dimusuhi banyak pihak.

Ahok tidak gentar melawan FPI. Bahkan demi menyelamatkan uang negara, ia rela melawan angket DPRD DKI Jakarta. Semua itu dilakukan demi rakyat.

KEPUTUSAN Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa dipanggil Ahok untuk mundur dari partai yang mengusungnya menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta memicu kontroversial.

Ahok mundur dari Partai Gerindra, karena ia merasa tidak sependapat dengan usulan pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh DPRD. Usulan Pilkada tak langsung ini direkomendasikan oleh partai-partai dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Dan kini, usulan tersebut tengah dalam pembahasan di DPR. Kemunduran dirinya dari Gerindra menimbulkan kontroversial, terutama sejak Ketua DPP Partai Gerindra Muhammad Taufik memintanya mundur dari jabatannya sebagai wagub DKI Jakarta. Hal itu muncul karena keputusan Ahok untuk mundur dari partai.

Ahok dikenal sebagai sosok yang temperamental dan tegas.

Atas pernyataan Gerindra tersebut, Ahok balik mengatakan bahwa ia dipilih oleh rakyat, bukan oleh partai.

Nama Ahok kian mencuat, manakala ia dipilih sebagai calon wakil gubernur mendampingi calon gubernur Joko Widodo. Keduanya diusung oleh PDI-P dan Partai Gerindra. Ahok menjabat sebagai Wagub DKI Jakarta untuk periode 20122017. Namun dengan majunya Jokowi sebagai presiden terpilih dalam pemilihan presiden 2014, Ahok otomatis maju menjadi gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi.

Pasca naiknya Ahok menjadi

“

Jangan lupa budaya Betawi ini Lo Jual Gue Beli, Gue Jual Lo Beli,”

BASUKI TJAHAJA PURNAMA

gubernur, karuan kontroversi pun meliputi dirinya. Baru duduk di kursi orang nomor satu di DKI, Ahok langsung mendapat gempuran dari Front Pembela Islam (FPI).

Berbagai alasan dilontarkan FPI yang menuntut Ahok untuk mundur dari jabatan. Dari mulai isu agama dan suku, gaya kepemimpinan dan gaya bicara, hingga kinerja dalam membenahi macet dan banjir Jakarta.

Argumen-argumen ini lantas dikemas dalam sekian aksi oleh FPI. Jika dilihat sejarah kepemimpinan di ibu kota, belum ada gelombang unjuk rasa yang demikian besarnya seperti kepada Ahok.

Hal itu diungkapkan Dosen Ilmu Sejarah Universitas Indonesia (UI) yang juga Ahli Kajian Sejarah Islam Dr. Abdurakhman, M.Hum. Ia mencontohkan sikap disiplin Ali Sadikin kala itu berbeda dengan Ahok.

“Harus dilihat juga demonstrasi FPI apa penyebabnya.

Demo yang seperti ditujukan kepada Ahok belum ada. Ali Sadikin memang keras, pola disiplin, ceplas - ceplos tetapi tidak ada masalah sampai selesai,” tegasnya.

Sementara, ia menilai, sebagai seorang pemimpin Ahok kerap kali bergaya bicara terlalu

kasar. Hal itu memancing FPI yang memang memiliki sikap konfrontatif.

“Belakangan ini memang yang menjadi puncak pemantiknya dugaan saya saat ada isu bahwa Ahok melarang soal hewan kurban itu. Jangan lupa budaya Betawi ini Lo Jual Gue Beli, Gue Jual Lo Beli,” jelasnya.

Sama halnya dengan kepemimpinan Hendrik Hermanus Joel Ngantung atau Henk Ngantung, Gubernur Jakarta ke-7 masa jabatan 1964-1965. Meski non muslim, namun Henk Ngantung tak pernah didemo seperti Ahok.

“Henk Ngantung kan hanya melanjutkan masa era Soemarno. Dan tak ada penolakan soal agama. Paling saat era Sutiyoso sempat ada demo-demo tetapi tidak seperti demo kepada Ahok,” paparnya.

Apakah Ahok tinggal diam melawan FPI? Tidak. Ahok bahkan mengirim surat Kementerian Hukum dan HAM serta ke Kementerian Dalam Negeri untuk meminta dua lembaga tinggi negara itu membubarkan FPI. Ahok beralasan, surat itu dikeluarkan karena FPI sudah banyak melanggar aturan, baik secara hukum maupun konstitusi. Ahok mencontohkan, FPI kerap menutup jalan, menghasut, atau malah meminta orang untuk melempar batu.

“Yang melakukan anarkis dan melanggar konstitusi, dan juga melanggar ketertiban umum, menutupi jalan adalah melanggar hak asasi pengguna jalan,” tegas Ahok.

AHOK lalu melaporkan dugaan ini ke pimpinan KPK hingga bertemu dengan Presiden Jokowi. Suami Veronika Tan ini bahkan rela menjadi tumbal jika kelak dilengserkan dari jabatannya demi transparansi anggaran di APBD DKI. Ahok akhirnya melaporkan soal ‘dana siluman’ di Rancangan APBD 2015 ke KPK. Pria yang akrab disapa Ahok ini membawa sejumlah bukti.

“Saya ke sini untuk melaporkan temuan kami tentang APBD. Bukti-bukti semua sudah dibawa,” ucap mantan Bupati Belitung Timur ini di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2015).

Ahok yang mengenakan kemeja putih membawa sejumlah berkas di tangan kanannya. Dia lalu bergegas masuk ke dalam Gedung KPK. “Ini bukti yang kita bawa bukti yang ditandatangani DPRD semua. Kami temukan ini menyimpang dari KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang kami tanda tangani,” ujarnya.

“Biar KPK yang melakukan penyidikan bukti-bukti ini,” sambungnya sambil berjalan masuk.

Menurut dia, ‘dana siluman’ itu sudah tercium sejak kepemimpinan Joko Widodo. “Sejak zaman Pak Jokowi kita mau laporkan, tapi buktinya tidak ada,” kata dia.

“Sekarang e-budgeting, SKPD nggak ada yang isi dan ini DPRD yang ngisi,” imbuhnya merujuk ke anggaran ‘siluman’ itu.

Menurut Ahok, dahulu SKPD yang mengisi tapi kini tak lagi. Ahok benar-benar ketat melakukannya. “Kami bawa print out, saya serahkan ke KPK,” tutup dia.

Ternyata Ahok tak hanya melapor kejanggalan di APBD tahun ini saja, tapi sejak APBD 2012. “Yang dilaporkan 2012-2015. Tapi yang paling banyak 2014 dan 2015,” imbuhnya.

Ahok tak mengungkap nominal dana misterius yang mendadak terselip di APBD 2012 sampai 2014 itu. Namun untuk 2015, besaran dana siluman itu sebesar Rp 12,1 triliun. “Kami juga akan meminta BPKP melakukan audit juga untuk yang 2015. Yang 2014 sedang dilakukan audit.

Kalau 2012 dan 2013 sudah ada auditnya,” katanya lagi.

Mantan politikus Gerindra ini mengatakan dia juga membawa bukti-bukti dana siluman yang diduga sudah ada sejak 2012 itu. Di 2014 misalnya, dia sudah mencoba mencegah adanya dana misterius, namun dana tersebut tetap terpakai juga.

“Di tahun 2014 itu ada 55 sekolah yang kami kecolongan. Pak Lasro, kepala dinas pendidikan berhasil menyisir Rp 4,3 triliun yang tidak dieksekusi. Tapi ternyata ada 55 kegiatan yang tereksekusi. Nah ini juga sekarang dipakai pola ini,” kata Ahok.

Kedua, Ahok bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden. Ahok menceritakan soal memanasnya hubungan dia dengan DPRD yang mengajukan Hak Angket.

Ahok mengatakan, penggunaan e-Budgeting dalam APBD DKI merupakan program Jokowi semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Saat berbincang, lanjut Ahok, Jokowi menanyakan soal hak angket yang tengah dilakukan oleh DPRD. Risikonya, kata Ahok, dirinya akan dipecat dan Jokowi tak bisa menolak itu.

“Beliau (Jokowi) cuma tanya, kalau angket itu gimana?

Kalau angket saya salah, lapor ke MA, ya dipecat Pak. ýBapak yang harus keluarkan SK, terus bisa nolak nggak? Ya nggak bisa Pak, paling tahun depan Pak dipecatnya,” kata Ahok sambil tertawa.

Ahok berkukuh akan tetap mempertahankan APBD berformat e-Budgeting itu. Format ini dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan anggaran.

Bahkan dia mengaku tak masalah jika dipecat, dengan catatan e-Budgeting itu tetap berjalan “Paling dipecat Pak, tahun depan. Tapi e-budgeting bapak tetap jalan,” katanya.

Siap jadi tumbal? “Saya sih siap aja,” jawab Ahok.

Bahkan Ahok rela digulingkan dari jabatannya sekarang demi menolak usulan DPRD Jakarta tersebut. “Saya rela berhenti pun asal Rp 12,1 triliun tidak masuk ke APBD. Bagi saya itu pencurian tidak pantas, kita butuh rusun lebih banyak, masih banyak orang susah. 48 Persen sekolah di DKI buruk bangunannya,” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Bagi Ahok, sebaiknya dana Rp 12,1 triliun itu dialokasikan untuk membangun rumah susun sewa (rusunawa) untuk warga Ibu Kota yang kurang mampu. Dalam perhitungan Ahok dengan dana sebesar itu bisa digunakan untuk membuat 60 ribu unit rusunawa dengan desain yang mewah.

“Kalau kita bangun rusun satu unit pakai Rp 200 juta sudah mewah nih. Anda kalau Rp 2 triliun bisa bangun 10 ribu unit. Kalau Rp 12 triliun kali 6 berarti 60 ribu unit.

Saya ngarapin bangun 60 ribu unit buat rusun saja, duitnya nggak ada katanya,” ungkapnya.

Suami Veronica Tan itu kemudian mengingatkan bahwa, saat ini masih banyak warga miskin di Jakarta yang tinggal di pinggir sungai, atau di pinggir rel kereta api. Masyarakat miskin itu rentan terserang penyakit.

Menurutnya, jika kepada warga miskin tersebut diberikan rumah susun yang baik, tempat usaha, dan jaminan kesehatan tentu akan lebih baik.

Ahok juga mengatakan, jika dirinya harus dipecat, dia akan melamar jadi Kepala Bulog kepada Presiden Joko Widodo. “Dipecat, Gue lamar jadi Kabulog, Gue beresin masalah beras semua,” ujarnya.

Jokowi yang pernah jadi tandem di DKI, merupakan bekingnya. Sehingga dia yakin punya peluang menjadi pejabat di pemerintahan Jokowi. “Dari dulu juga Gue dibeking presiden,” katanya. “Dampak kalau dipecat, saya melamar jadi KaBulog saja,” katanya.

Kenapa memilih Kepala Bulog? “Ya beresin nasi dong.

Paling penting kan nasi. Kita orang melayu yang paling penting perut,” katanya sambil tertawa. bnj

Ahok tidak gentar melawan FPI.

www.lensaindonesia.com

4

HUKRIM

Edisi 78/16 - 22 Maret 2015

Importir Akui Ada Oknum Polisi Sering Minta ‘Jatah’

Kajari Ponorogo Sucipto.

Kasus DAK Jilid II Bakal Ada Tersangka Baru BERKAS perkara delapan tersangka kasus Dana Alokasi Khusus(DAK) Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo tahun 2012 dan 2013 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,5 miliar telah dinyatakan P21, dan enam berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti telah dilimpahkan kepada jaksa penuntut, Rabu (11/03/2015).

Sementara satu tersangka atas nama Hartoyo yang saat ini dititipkan di lapas Madiun, pelimpahan dilakukan Kamis (12/03/2015).

Selain melanjutkan proses Kejari Ponorogo bersiap-siap membuka perkara DAK ini dengan sejumlah tersangka baru. Meski tanpa pernyataan yang jelas, Sucipto memberi sinyal untuk segera menggelar kasus DAK jilid II. “Rencananya nanti saya akan membuat kejutan.

Tunggu saja,” ujar Sucipto kepada Lensa Indonesia.

Terkait dengan itu, Kasi Intel Kejari Ponorogo Agus Kurniawan menambahkan, setelah melakukan eveluasi pada berkas perkara seluruh tersangka DAK, pihak kejaksaan memang telah menemukan sejumlah alat bukti dan kesaksian yang menurutnya cukup kuat untuk menaikkan status beberapa orang dari statusnya yang saat ini masih merupakan saksi menjadi tersangka.

“Kami punya bukti permulaan yang kuat untuk menaikkan status orang lain selain yang delapan (tersangka) ini. Termasuk yang sudah P21 ini.

Untuk si A atau si B bukti permulaannya berbedabeda. Itu akan kita uji saat kita gelar penyidikannya (DAK jilid II). Penyidikan itu akan menguji alat bukti yang kami temukan itu,” ujarnya.

Penasehat Hukum Nur Sasongko, Suryono Pane menyatakan, sudah seharusnya Kejari Ponorogo menetapkan beberapa orang tersangka baru dalam kasus ini. Bahkan, dari berkas para kliennya, ia menduga akan muncul setidaknya enam orang tersangka baru.

“Kalau benar, akan ada tiga orang tersangka dari birokrasi yang jadi tersangka karena menikmati uang itu. Mereka ini menerima uang sampai miliaran rupiah. Yang dari swasta ada tiga orang. Mereka dari perusahaan pemenang lelang,” ungkapnya. arso

Mafia Reklame, Pejabat Pemkot Bandung Dibidik Kejari KEJAKSAAN Negeri Bandung terus melakukan pemanggilan sejumlah pejabat pemkot yang terlibat dalam carut marut mafia perijinan reklame bodong yang terjadi di Kota Bandung.

Kondisi tersebut akibat ulah salah seorang oknum anggota Satpol PP Pemkot Bandung yang berinisial AA. AA diduga otak dari mafia perijinan reklame palsu alias bodong yang belum lama ini oleh Kejari Bandung sudah di tetapkan sebagai tersangka kasus perijinan reklame piktif di Bandung.

Terkait kasus tersebut Kejari Bandung melakukan pemanggilan ke sejumlah dinas yang berkaitan dengan masalah runtutan perijinan soal reklame di Bandung. Diantaranya BPPT, DBMP (Dinas Bina Marga Dan Pengairan), Dinas Pajak, Dinas Pertamanan, Dispenda, dan Satpol PP Kota Bandung.

Menurut Kadis Pertamanan Kota Bandung Arif mengatakan, dirinya mengakui belum lama ini telah dipanggil oleh Kejari Bandung di Jalan Jakarta Kota Bandung, untuk dimintai keterangan soal kaitannya kewenangan pertamanan taerhadap perijinan reklame, ujarnya kemarin di Hotel Horison Bandung.

Arif membantah bahwa dirinya tidak kenal dengan tersangka AA. Adapun informasi kaitannya ada keterlibatan oknum bawahannya yang bermain dengan tersangka AA dia tidak tau menau. pasalnya pada waktu itu saya belum menjadi kadis di Dinas Pertamanan Kota Bandung, adapun jika benar ada staf nya yang bermain dengan pengusaha soal reklame silahkan saja di proses, ucap Arif.

Sementara di ruang terpisah menurut Kabid Pelaksanaan Dinas DBMP Agoes Safrudin usai di mintai keterangan Kejari Bandung mengatakan, “Soal mafia perijinan fiktif reklame, pihaknya tidak mengetahui persis. Pasalnya tidak langsung cros ceck ke lapangan, karena surat yang masuk ke saya itu terlebih dulu pihak BPPT yang tau konsidi di lapangan benar apa piktifnya data permohonan tersebut,” ucap Agoes. caca

TNI Gerebek Gudang Pupuk Ilegal, Polisi kok Kalah Duluan Penemuan pupuk ilegal non subsidi yang dapat dibongkar TNI AD bermula dari kecurigaan anggota intelijen terhadap konteiner L 8086 UU yang memuat 23 ton pupuk ilegal.

BELASAN ribu ton pupuk serbuk (Powder) ilegal asal Mesir dan Taiwan yang diimpor oleh PT Multi Mas Chemindo Indonesia di pergudangan Kalimas baru Pos IV no 615 Surabaya, Rabu (11/3/2015) digerebek Kodim 0830/Surabaya Utara.

Dalam penggerebekan tersebut, pihak Kodim 0830/Surabaya Utara yang disaksikan oleh kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak, menemukan bahwa Pupuk Import tidak sesuai antar fisik dan kemasan yang terterea pupuk organik Granul (butiran) sementara fisiknya sendiri berbentuk serbuk (powder).

Pupuk impor yang dilakukan pemalsuan surat izin karena tidak mempunyai standart ISO tersebut, diasumsikan melakukan penggelapan pajak. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota FKPPI yang turun langsung ke lokasi penggerebekan, dimana pupuk jenis powder, dapat digunakan sebagai pupuk NBK. “Pupuknya sendiri murah, namun karena dilakukan over kemasan (ganti) dapat digunakan sebagai pupuk NBK yang dapat menaikan harga jual sehingga ujungnya terdapat peng-

gelapan Pajak,” ungkapnya.

Komandan Kodim (Dandim) 0830/ Surabaya Utara Letkol (INF) Verianto Napitupulu mengatakan, penggerebekan pupuk tersebut sesuai dengan intruksi presiden kepada menteri pertanian yang dilanjutkan kepada Kepala staf angkatan Darat (Kasad) bahwa pada tahun 2017 indonesia harus melakukan swasembada pangan.

“Pupuk ini kita indikasi adanya kejanggalan, setelah dilakukan pemeriksaan, kita meminta bantuan kepada ahlinya dan ditemukan ketimpangan penyalahgunaan perijinan dari pihak pengimport,” terang Verianto.

“Pupuk yang diimpor dari Taiwan dan Mesir ini, telah dilakukan over sak (ganti) bertulisan bahasa Indonesia, sementara disitu (Sak) tertera pupuk granuul (butir) sementara fisiknya sendiri powder (serbuk). Berarti disini terdapat pemalsuan, yang patut dipertanyakan,” tambahnya.

Perwira dengan dua melati di pundak tersebut, akan melimpahkan kasus penemuan tersebut kepihak berwajib (polisian) dan meminta seluruh ma-

Gudang pupuk ilegal yang digerebek Kodim 0830 Surabaya Utara.

syarakat agar bersama memantau proses hukumnya.

Penemuan pupuk ilegal non subsidi yang dapat dibongkar oleh TNI AD tersebut, bermula dari kecurigaan anggota intelijen terhadap konteiner L 8086 UU yang memuat 23 ton pupuk ilegal, yang akan dikirim ke Kalimantan Tengah saat diberhentikan tidak dapat menunjukan dokumen lengkap.

Importir pupuk mengaku selama ini sering kedatangan pihak kepolisian. Hal tersebut diungkapkan oleh perwakilan Mandor Solichin kepada lensa Indonesia. Selama dirinya bekerja sejak dua tahun lalu, banyak oknum polisi yang datang ke tempat kerjanya. “Kalau polisi sudah tahu kalau di sini gudang pupuk dan banyak (polisi) kesini,” ungkapnya polos.

Sementara Kapolres Pelabu-

han Tanjung Perak AKBP Arnapi saat dihubungi melalui ponselnya membantah keras, bahwa ada anak buahnya yang mendatangi ke tempat (gudang) pupuk seperti yang diungkapkan oleh sumber yang belum tentu kebenarannya. “Tidak ada. Itu berita yang tidak benar,” tegas Arnapi dengan nada tinggi.

Saat disinggung tentang penggerebekan yang dilakukan oleh pihak Kodim 0830/Surabaya Utara karena adanya dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan importir, Arnapi mengaku hal tersebut sebagai bentuk sinergi kerja sama yang dilakukan.

“Hal itu bukanlah masalah yang besar, kami juga menunggu informasi dari masyarakat luas. Jadi jangan langsung memvonis seakan kinerja kepolisian itu negatif dengan masalah ini.

Kami tadi sudah berkoordinasi

dengan pihak Dandim yang langsung anggota kami terjunkan ke lapangan,” tambahnya yang mengaku sedang ada kegiatan saat terjadinya penggerebekan sehingga tidak dapat datang ke lokasi.

Arnapi menegaskan lebih lanjut, untuk mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Importir, dirinya sudah menugaskan Kasat Reskrim untuk melakukan penyelidikan.

“Kasat Reskrim sudah saya tugaskan melakukan pemeriksaan, bila nanti terdapat pelanggaran, tentunya akan ditindak sesuai peraturan undang undang yang berlaku,” paparnya.

Sedangkan Kanit Reskrim Polsek Pabean Cantikan AKP Sutrisno saat dikonfirmasi di lokasi, tentang penggerebekan yang didahului oleh Kodim 0830 /Surabaya Utara mengelak bahwa pihaknya kebobolan. “Sebenarnya surat perintahnya (Sprint) sudah saya buat tadi pagi,” ucapnya lesu.

Pengerebekan yang dilakukan tersebut, ditemukan sekitar 13 ribu ton pupuk. Sementara pupuk non subsidi bentuk powder tersebut dirubah kemasan dengan bertulisan pupuk granul (butir) dan diduga telah memalsukan dokumen.

Sedangkan penanggung jawab gudang Ardi, saat dikonfirmasi dengan pemalsuan dokumen yang dilakukan, memilih bungkam dan terus berupaya mengelak dari wartawan. rofik

Koruptor Bina Marga Jabar Terancam 20 Tahun Penjara KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Jawa Barat hingga kini masih menahan Ir.Engkos Kostawan,MT, di rumah tahanan (Rutan) Kebon Waru Kota Bandung.

Penahanan terhadap Engkos, tersangka kasus korupsi dana pemeliharaan jalan dan jembatan senilai Rp 24 miliar berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejati Jabar, No. Print :61/Fd.1/02/2015 tanggal 04 Februari 2015.

“Ya, Engkos ditahan selama dua puluh hari sampai perpanjangan 60 hari di Rutan Kebon Waru,” kata Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (penkum) Kejati Jabar, Suparman, SH, MH, kepada Lensa Indonesia di ruang kerjanya, Kamis(10/3).

Menurut Suparman, berdasarkan hasil penyidikan dan penyelidikan serta data yang dimiliki pihak Kejati Jabar, Engkos dinyatakan bersalah secara hukum. Karena telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi terhadap dana pemeliharaan jalan dan jembatan di Dinas Bina Marga Jabar, yang bersumber dari APBD 2013.

Pada saat itu selain sebagai Kepala Balai Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (BPJ) wilayah III, dalam kegiatan tersebut Engkos juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Sedangkan wilayah ruas jalan untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan yang berada di bawah kewenangan BPJ III, meliputi Kota Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kota Cimahi dan Kabupaten Subang.

Nilai dana yang dikorupsi Engkos, jelas Suparman, ada-

Engkos Kostawan digiring ke rumah tahan Kebon Waru Bandung.

lah Rp 8 miliar. Namun demikian, Suparman menyakini hitungan penyidik Kejati dengan pihak BPKP Jabar tidak jauh berbeda bahkan mungkin bisa sama atau lebih.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, modus korupsi yang dilakukan oleh Engkos adalah dengan membuat laporan fiktif kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, kemudian korupsi belanja barang dan jasa termasuk alat kelengkapan

kerja, serta honor para tenaga kerja dengan hitungan HoK (harian orang kerja-red).

“Dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Engkos dijerat pasal 2 dan 3 Undangundang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal selama 20 tahun penjara,” tegas Suparman.

Sementara itu beredar kabar korupsi yang dilakukan Engkos merupakan ‘korban

kebijakan’ dari HM.Guntoro, selaku kepala Dinas Bina Marga Jabar. Pada Maret 2013 lalu seiring adanya acara pesta demokrasi pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar.

Santer kabar bahwa Guntoro termasuk orang yang mensuport penuh untuk memenangan Gubernur terpilih Ahmad Heryawan. Pasalnya, Guntoro sangat memerlukan dana yang besar. Sehingga dari anggaran kegiatan pemeliharaan jalan

yang ada di BPJ III, yang dikomandoi oleh Engkos, dana tersebut diperoleh dengan tujuan agar ‘jagoannya’ dapat menang pada Pilgub itu.

Namun Suparman menegaskan bahwa masalah kasus korupsi yang dilakukan Engkos tidak ada kaitannya dengan politik. “Ini murni perbuatan Engkos, kami sudah periksa satu per satu pejabat di Bina Marga Jabar,” pungkasnya. ronny

Pembunuh Satu Keluarga di Jombang Terancam Hukuman Mati

Terdakwa pembunuhan sekeluarga, Ikhsan Pratama menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri, Jombang, Senin 9 Maret 2015.

www.lensaindonesia.com

TERDAKWA kasus pembunuhan satu keluarga di Perumahan Sambongan Permai Blok E, Kabupaten Jombang Ikhsan Pratama (20) terancam dihukum mati.

Dalam sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jombang, Senin (09/3/ 2015), pelaku pembunuhan sadis tersebut di tuntut pasal berlapis. Antara lain diantaranya pasal 340 KUHP,pasal

338 KUHP, pasal 351 Kuhp, pasal 353 KUHP. Pelaku juga dijerat UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Uu Darurat Ri Nomor 12 Tahun 1951.

“Pelaku dijerat dengan pasal kumulatif. Yang paling berat adalah pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Ancaman hukuman, maksimal hukuman mati,” terang kata Jaksa Penuntut Umum

(JPU) Marsandi usai sidang.

Dalam sidang yang diketuai hakim I Putu Agus, tampak hadir keluarga korban, yakni Handriadi (35), beserta kerabat lainnya.

Diketahui, kasus pembunuhan sadis itu sendiri terjadi pada 21 Oktober 2014 sekitar pukul 23.30 WIB. Pembunuhan sadis terhadap tiga orang dalam satu keluarga Hendriadi (40), warga Perumahan

Sambong Permai, Kabupaten Jombang ternyata bermotif dendam.

Tiga korban meninggal masing-masing Rivan Hernanda (11) dan Yoga Saputradi (9) dan istri Hendriadi, Deltra Fitriani (34).

Iksan Pratama (30) sang eskekutor yang kini telah ditangkap dan diamankan di Polres Jombang tersebut mengaku, dirinya tega me-

ngabisi keluarga mantan majikannya karena sakit hati. Sebab, saat bekerja di toko pakaian milik Hendriadi, Ikhsan kerap dituduh mencuri.

Dalam pengakuannya kepada polisi, pelaku dinihari menyelinap masuk ke rumah korban dan keluarganya yang saat itu sedang tidur lelap, dan bermaksud menghabisi empat orang dalam satu keluarga. obi

SOROT

5 Edisi 78/16 - 22 Maret 2015

BANK SYARIAH DILEBUR

Counter Teller Bank Mandiri Syariah.

Bank syariah pertama kali hadir di Indonesia pada 1991. Jika bank syariah dilebur jadi satu maka pengawasan OJK jadi lebih ringan. Yang menjadi persoalan, siapa yang menjadi pemimpin?

Iklan bank syariah.

Teller menunjukkan emas batangan di Kantor Bank BNI Syariah di Jalan Sudirman, Jakarta.

GAUNG perbankan syariah makin bergema. Sepanjang hampir 16 tahun ini, bank syariah telah tumbuh 500-an persen. Saat ini, setidaknya ada 2.950 jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia.

Namun, perkembangan jumlah bank syariah tersebut, belum dibarengi dengan perkembangan aset.

Jumlah aset bank syariah kurang dari lima persen dari total aset perbankan konvensional. Isu merger, atau peleburan bank syariah kepunyaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun mencuat.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Oktober 2014, jumlah industri Bank Umum Syariah (BUS) tercatat sebanyak 12 bank. Sementara itu, jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 22 bank. Ditambah lagi, 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Cukup fantastis memang, mengingat umur industri keuangan syariah yang baru belasan tahun.

Bank syariah pertama kali hadir di Indonesia pada 1991, melalui Bank Muamalat Indonesia (BMI). Delapan tahun kemudian, disusul Bank Syariah Mandiri, hingga sekarang berkembang menjadi 197 bank syariah (BUS, UUS, dan BPRS).

Meski begitu, aset bank syariah belum juga menggembirakan. Menurut catatan Bank Indonesia, hingga Oktober 2014, total aset perbankan syariah baik BUS maupun UUS hanya Rp260,36 triliun. Itu artinya, aset bank syariah baru 4,78 persen dari total aset perbankan konvensional yang bernilai Rp5.445,65 triliun.

Sedangkan total aset, khusus BUS dan UUS sebesar Rp260,366 triliun, pembiayaan Rp196,491 triliun, dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah sebesar Rp207,121 triliun.

Karena itu OJK mengaku menyambut baik adanya penyatuan empat perbankan syariah yang dimiliki oleh BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri, Syariah BNI, Syariah BRI, dan satu unit Syariah BTN. Alasannya, pengawasan OJK terhadap keempat bank syariah tersebut jadi lebih ringan.

“Kalau pemerintah ingin, ya kita very happy. Dari mengawasi empat bank, nantinya jadi satu,” ujarnya di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (11/ 3/2015).

Menurut Dewan Komisioner Bidang Pengawasan Perbankan OJK, Mulya E. Siregar, mengatakan bahwa sebaiknya keempat per-

bankan tersebut saling bekerja sama dalam hal strategis terlebih dahulu. Di mana, arah pandang dan tujuan dari visi misi keempat bank disatukan.

“Atau bisa kerja sama dalam IT dan SDM-nya, katanya lemah. Jadi, ke depannya, keempat bank ini sudah sama, dari strategi bagaimana menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), dan IT-nya bagus,” tuturnya.

Sebab, kata Mulya, saat ini terjadi ketimpangan dari visi misi di masing-masing bank tersebut.

Bukan hanya itu, prosesnya pun akan memakan waktu lama sekitar 2-3 tahun. Sementara itu, bisnis harus terus berjalan, sehingga hal tersebut dirasa sulit dan tidak efisien.

“Sementara itu, bisnis jalan terus, jadi market share-nya diambil orang. Cost of supervision akan turun tapi kalau mau berangkat ke sana harus hati-hati,” ungkapnya.

Hanya saja jika penyatuan bank syariah dilakukan dengan persiapan yang minim, Mulya menilai akan berdampak buruk di masingmasing perbankan nantinya. “Kalau digabung sekarang, waduh, dalam keadaan nggak level satu sama lain,” jelasnya.

Pihaknya sangat mendukung wacana tersebut, namun harus dengan perencanaan dan persiapan yang matang dengan mempertimbangkan risiko yang ada.

“Tinggal maunya owner (pemilik) bagaimana. Apakah digabung jadi satu, karena bisa saja secara bertahap, jalan sendiri-sendiri,” tambahnya.

(BSM), PT Bank BRISyariah (BRI Syariah), dan UUS PT Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) akan dilebur.

Menteri BUMN, Rini Soemarno pernah mengatakan kalau Indonesia belum memiliki bank syariah yang besar. Padahal, jumlah penduduk muslim di Indonesia cukup banyak. Karenanya, perlu adanya penyatuan bank syariah milik BUMN. “Mungkin kalau syariah, belum bisa memastikan bagaimana strukturnya. Tetapi, kemungkinan besar yang terbaik itu merger, bukan holding,” kata Menteri Rini, beberapa waktu lalu.

Kajian ini pun pernah didiskusikan dengan OJK, yang juga mengusulkan hal serupa. Meski begitu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, menampik kalau merger itu bertujuan untuk meraup aset jumbo.

Fokus merger, kata dia, untuk penyehatan permodalan bank syariah pelat merah tersebut. “Tidak kejar aset, yang penting bank sehat dulu,” ujar Muliaman.

Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi Syariah, M. Syakir Sula membenarkan fakta tersebut. Menurutnya, saat ini, umumnya bank syariah masih dalam kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 1 dan BUKU 2.

Karena itu, dia berpesan, bila merger benar-benar terjadi, pemerintah hendaknya memberi suntikan modal. Tujuannya, untuk memperbesar aset bank tersebut sehingga modal bank syariah bisa naik ke BUKU 3.

“Belum ada bank syariah yang masuk ke BUKU 3. Kalau dikasih modal Rp5 triliun, atau Rp10 triliun, itu oke. Size-nya bisa naik signifikan,” kata Syakir.

Yang mungkin muncul persoa-

lan ketika merger adalah siapa yang jadi pemimpin (leader)? Sebab, dengan berbagai capaian masing-masing perusahaan besar kemungkinan muncul ego sektoral.

Kalau menunjuk siapa paling layak, bisa saja dengan mengacu pada aset. “Paramaternya kan bank yang besar. Masa yang kecil yang jadi leader? Pemikirannya, bank yang besar yang leader. Perbedaan (asetnya) besar lho BSM dengan bank syariah yang lain,” kata Syakir.

Namun, bagaimana dengan penyatuan kultur perusahaan? Sebab, meski sama-sama BUMN, bukan tidak mungkin bank-bank syariah itu punya budaya perusahaan yang berlainan. Meski tidak bertolak belakang, internalisasi corporate culture itu membutuhkan waktu dan utamanya “kerendah-hatian” dari masing-masing manajemen.

Syakir mengingatkan, merger bank syariah perlu waktu satu sampai dua tahun untuk masa konsolidasi. “Kalau merger dilakukan tahun ini, jangan diharapkan tahun depan bisa tumbuh. Perlu waktu,” kata dia.

Ihwal itu, memang disadari benar oleh Asbisindo. Menurut Sekjen Asbisindo, Achmad K Permana, setelah dilebur, bank syariah yang di-merger, tidak serta-merta bisa mendongkrak pangsa pasarnya.

“Diperkirakan stagnan untuk sementara waktu karena konsolidasi dulu,” kata dia.

REGULASI PERBANKAN SYARIAH Namun, bila benar keinginan pemerintah bisa bersaing di era MEA, Syakir mengatakan merger bukanlah jalan satu-satunya. Pemerintah harus membuat regulasi perbankan syariah.

“Pemerintah ingin me-merger bank syariah untuk menghadapi

pasar bebas ASEAN. Kalau itu poinnya, itu bukan satu-satunya jalan. Saya mendengar Bappenas menyiapkan komite keuangan syariah. Kalau itu betul, langkah Bappenas yang harus direalisasikan dan didorong. Tidak hanya merger, tetapi kebijakan strategis yang lain,” ujar dia.

Misalnya, pemberian insentif pajak kepada investor yang ingin menanamkan modalnya di sektor syariah. Syakir meminta pemerintah untuk tidak menyamakan regulasi bank syariah dengan bank konvensional.

“Kalau disamakan, tidak fair.

Tidak ada keberpihakan dengan bank syariah,” kata dia.

Syakir mencontohkan, saat pemerintah menggelontorkan Rp650 triliun untuk dana penyehatan perbankan pada masa krisis 1998 silam. Dana sebesar itu, adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada perbankan.

“Itu, kan, uang rakyat. Lalu, mengapa syariah tidak diberikan insentif dan tidak ada keberpihakan?

Padahal, bank syariah belum pernah mengalami krisis,” kata dia.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk dorong bank konvensional swasta yang punya bank syariah, agar bisa mempercepat pertumbuhan bank syariah mereka. Hal ini juga berpengaruh untuk memperbesar pangsa pasar bank syariah di dalam perbankan.

Menurutnya, pertumbuhan bank syariah dalam lima tahun terakhir hanya 40 persen. Sedangkan tahun lalu, bank syariah tumbuh 15 persen. Angka itu, menurut taksiran Syakir, kurang mencukupi untuk mempercepat perkembangan bank syariah.

Menurut dia, bila bank syariah hanya tumbuh di kisaran 50 persen, itu hanya berpengaruh kecil

terhadap pangsa pasar. “Kalau tumbuh 50 persen, pengaruhnya terhadap market share perbankan cukup kecil, paling hanya nol koma. Soalnya, 95 persen market share perbankan itu ada di bank konvensional,” kata dia.

Untuk itu, dia berharap pemerintah dapat mendorong pertumbuhan bank syariah. Tidak saja milik BUMN, tetapi bank syariah milik swasta juga wajib didorong.

“Regulator perlu mendorong, agar anak usaha bank konvensional, dikasih target tumbuh 20 persen selama sepuluh tahun ke depan,” ujarnya.

Sementara Direktur Keuangan PT Bank Mandiri Tbk, Pahala N Mansury, mengatakan, hingga saat ini perseroan belum diajak duduk bersama terkait wacana Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang akan menggabungkan empat bank syariah nasional.

Pahala menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi antara Bank Mandiri dengan Kementerian BUMN untuk membicarakan hal tersebut.

“Penggabungan unit syariah, kami belum tahu. Belum ada satu bentuk diskusi dengan kami, jadi belum bisa komentar,” ujar Pahala di Plaza Mandiri, Jakarta, belum lama ini.

Selain itu, dia mengungkapkan, jika seandainya penggabungan bank syariah dilakukan, Bank Mandiri belum memperhitungkan apakah akan memberikan keuntungan atau tidak.

“Menurut pandangan kami, belum tahu menguntungkan atau tidak, karena sejauh ini belum ada diskusi seperti apa. Perlu pertimbangan, seperti apa nantinya kalau tiga bank syariah dengan pangsa pasar 40 persen itu digabung,” tu asp/art turnya.

SIAPA JADI LEADER? Dengan total aset seperti itu, perbankan syariah dinilai kurang kompetetitif kalau berjalan sendiri-sendiri. Apalagi, pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah di depan mata.

Karena itu, beberapa kalangan seperti Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) meminta negara melebur bank syariah milik pemerintah.

“Kalau Asbisindo, kami memerlukan bank syariah menjadi anchor industri syariah untuk bersaing dalam MEA,” kata Sekjen Asbisindo, Achmad K Permana, Rabu (11/3/2015).

Saat ini, pemerintah melalui Kementerian BUMN tengah mengkaji wacana merger tersebut.

Rencananya, BUS dan UUS seperti PT Bank BNI Syariah (BNI Syariah), PT Bank Syariah Mandiri www.lensaindonesia.com

BLITZ

6 Edisi 78/16 - 22 Maret 2015

TAK DIRESTUI DAN PALSUKAN TANDA TANGAN ORANGTUA

Nikah Diam-diam, JENNIFER DUNN

Cita Citata

Cita Citata Cuek Dituduh Aborsi PEDANGDUT Cita Citata akhirnya resmi menjadi janda setelah vonis gugatan Galih Purnama alias Ijonk dikabulkan hakim Pengadilan Agama (PA) Bandung, Selasa (10/3).

“Putusan cerai, tadi udah putusan,” kata kuasa hukum Ijonk, Rohman Hidayat, kemarin.

Ijonk disebut Rohman hadir dalam sidang tersebut, tetapi Cita absen. Menurut Rohman, Ijonk sangat berharap pelantun ‘Sakitnya Tuh di Sini’ itu bisa hadir saat pembacaan ikrar talak.

“Ijonk nanti akan ikrar talak. Dua minggu dari sekarang. Cita kalau bisa datang, kita harap itu.

Ijonk akan ucapkan di depan majelis alangkah lebih baik Cita-nya datang menyaksikan,” ujarnya.

Meski sudah resmi bercerai, namun tuduhan aborsi dari sang mantan suami masih menghantui Cita Citata. Ia pun menolak untuk membahasnya.

“Astaghfirullah. Aku nggak mau komentar,” elak Cita di kantor pengacara Sandy Arifin, Jalan Pulo Raya, Jakarta Selatan, Selasa (10/3).

Baginya yang terpenting kini ia lega telah resmi cerai dan ingin fokus secara total ke karier. “Alhamdulillah. Tadinya mau datang, tapi tadi ada on air dan waktunya mepet dan ada meeting juga.

Sekarang benar-benar lega dan mau mikirin kerjaan aja,” tandas Cita.

Cita juga mengaku tak trauma walau harus menjanda di usia muda. Ia berharap pengalaman gagal berumah tangga bisa membuat mentalnya semakin matang.

“Nggak ada trauma. Justru seneng ada pengalaman seperti ini jauh lebih dewasa. Kalau ada apa-apa Cita nggak mental tempe lagi,” ucap pe bhr rempuan berusia 20 tahun tersebut.

Rhoma Irama 'Kepincut' Putri A Rafiq LAMA tak muncul di layar kaca, Raja Dangdut, Rhoma Irama kini sibuk menjadi sutradara video klip. Belakangan, ia tengah menggarap video klip musik Fairuz yang berjudul 'Eeiish'. Menurut pelantun 'Berkelana' itu, duduk di bangku sutradara bukan pengalaman pertama untuknya.

"Sejak film Sajadah Ka'bah saya sudah menyutradarai langsung. Di lagu-lagu yang lain saya juga sudah direct langsung," katanya saat ditemui di Studio Dreamland kawasan Cilandak, Jakarta, Selasa, (10/3/2015).

Lagu tersebut juga ciptaannya. Berawal dari pengalamannya melihat beberapa pria yang jahil. Seketika itu juga, Rhoma langsung menciptakan lagu.

"Di sini menceritakan seorang wanita yang menerima tangan-tangan jahil. Jadi dia mengatakan jangan pegang, jangan merayu-rayu," kata ayah dari Ridho Rhoma itu.

Faktor kedekatan dengan almarhum ayah Fairuz, A Rafiq, yang membuat Rhoma mau menyerahkan dan menyutradarai lagu tersebut. Fairuz juga bersyukur bisa ditangani legenda dangdut itu.

"Pertama deg-degan. Tapi aku merasa beruntung, bersyukur sudah dapat kesempatan yang luar biasa. Aku di sini berusaha memberikan yang terbaik untuk Om Rhoma dan seluruh tim," ujarnya. lut

DIPOLISIKAN Kabar pernikahan aktris Jennifer Dunn ternyata benar adanya. Cewek yang sempat ditahan karena kasus narkoba itu telah resmi dinikahi kekasihnya, Bobby Michael Reza pada Minggu (8/3). Sayangnya pernikahan mereka terganjal kasus pemalsuan dokumen.

DI tengah kebahagiaannya, Jennifer kabarnya diancam bakal dipolisikan oleh orangtuanya sendiri. Sebab, pernikahannya dengan Bobby dianggap tak sah lantaran Jennifer telah memalsukan tanda tangan orangtuanya. Diberitakan sebelumnya, pernikahan tersebut memang tak mendapat restu dari ibunda Jennifer.

Sayangnya, saat dihubungi untuk dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, Jessica enggan menanggapi. Nomor handphone yang biasa dihubungi mendadak salah sambung setelah seorang pria mengangkatnya.

Seperti diketahui, model cantik itu diamdiam sudah menikah dengan pria yang enam tahun lebih tua darinya. Pernikahan itu berlangsung di sebuah rumah di kawasan Cililitan, Jakarta Timur sekitar pukul 11 siang.

Kabar itu diungkap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kramat Jati, Achmad Fauzi.

“Pelaksanaan nikahnya di alamat RT 7 Rw 10 kelurahan Cililitan kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur,” kata Achmad Fauzi di saat ditemui di kantornya.

Menurut Fauzi, dirinya tak mengetahui secara pasti apakah rumah tempat melangsungkan ijab kabul merupakan kediaman Jennifer atau Boby. Namun yang pasti alamat tersebut tak tercantum di kartu identitas kedua mempelai. “Kalau suaminya kan di Pondok Kelapa, Duren Sawit. Saya juga nggak tanya soal itu,” ujarnya.

Tak seperti pernikahan selebriti pada umumnya, prosesi akad nikah Jennifer dan Bobby berlangsung dengan sederhana. Hal ini diutarakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kramat Jati, Achmad Fauzi.

“Ijab kabulnya lancar, dan konsep pernikahannya sederhana, karena yang hadir pun hanya internal keluarga dari mempelai pria dan wanita aja,” jelasnya.

Dari segi mas kawin juga tidak ada yang terlalu mewah. Pada kesempatan itu, Bobby menyerahkan mahar berupa perhiasan emas seberat 15 gram. Sayang, tidak diketahui kapan dan di mana Jennifer akan menggelar acara resepsi. “Kalau dilihat keadaannya cuma akad nikah aja ya, kalau dilihat dari kondisi tempatnya,” pungkasnya.

Seperti diketahui nama Jennifer Dunn mencuat di media dengan pemberitaan sensasionalnya. Dia

pernah 2 kali tertangkap kasus narkoba yakni pada tahun 2005 dan tahun 2009.

Tak hanya itu saja mobil mewah merek Toyota Vellfire warna putih milik Jennifer bernomor polisi B 510 JDC pun disita petugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Mobil tersebut merupakan pemberian dari Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, tersangka kasus suap sengketa Pemilihan Kepala Dae adt rah Lebak, Banten.

Tegar Septian

Penyanyi Cilik Tegar Ngaku Diperkosa Manajer PENYANYI cilik Tegar Septian (14) mengaku telah dilecehkan dan diperkosa oleh Muhammad Arif Dolah Aliasarif bin Dolah, mantan manajernya yang berkewarganegaraan Singapura. Kisah pilu pelantun Aku Yang Dulu Bukanlah Yang Sekarang ini diungkapkan saat berada di Komnas Perlindungan Anak, jalan TB Simatupang, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu (11/3/2015).

Tegar bersama ayahnya Yusuf melaporkan kejadian itu ke Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). “Senin lalu, saya melapor ke sini karena ada kekerasan seksual yang dilakukan oleh personal manajer Tegar yakni AD,” kata Tegar.

Tegar menjelaskan, kejadian itu bermula saat dirinya melakukan show di Malaysia. Saat itu, masa kontrak Tegar diperpanjang hingga tur ke Negeri jiran. Disitulah aksi bejat coba dilakukan Dolah.

“November 2014 Tegar itu dibawa sama personal manajer (Arif Dolah), ada beberapa show. Sampai Desember 2014 dan Januari 2015 ke Malaysia. Di situlah peristiwa kekerasan seksual terjadi secara fisik,” tegasnya.

Kejadian itu juga sempat dilakukan saat Tegar ada pentas di Batam. “Setiap aku mau tidur katanya nggak boleh pake kolor, lagi kotor. Disuruh pake celana saja. Pas saya mau tidur lagi, kolornya dibilangnya belum dicuci lagi. Saya cek di koper ada kolor, saya pake,” jelasnya.

“Pelecehannya setiap mau tidur, dia suka deketin. Abis itu nempel ke ini (bokong).

Saya tanya ‘Mau apa sih? Saya mau tidur capek’. Terus setiap mau mandi maunya nemenin, katanya mau mandiin sa-

ya. Saya kaget, terus pergilah,” bebernya.

Ada kontak fisik? “Biasanya kalau mau minta apaapa, misal beli gitar, makanan, dia selalu minta cium.

Kalau nggak dicium nanti mukanya dia nggak enak, kayak nggak mau ngasih,” katanya.

Hal itu dibenarkan oleh Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait.

Lantaran ini melibatkan warga asing, ia pun akan melaporkan ke Mabes Polri.

“Karena ini menyangkut warga negara asing. Ini kami yakin tindak pidana juga.

Komnas Perlindungan Anak ambil porsi di situ (mengawal Tegar) ke Mabes Polri, laporan, setelah itu mungkin visum,” paparnya.

Isu Tegar mau diperkosa Dolah ternyata sudah bergaung duluan di Singapura. “Di media Singapura bahkan lebih dulu tahu masalah ini.

Karena memang di sana Tegar, di Singapura dan Malaysia responnya luar biasa sekali,” ungkap pihak Label Harpa Records, Donald.

Dijelaskan, peristiwa terjadi saat Tegar harus manggung di Labuan, Malaysia.

Tapi, Tegar urung tampil karena ada masalah. “Terjadi ribut-ribut. Passport Tegar dibawa sama Dolah. Tegar nggak bisa berangkat ke Labuan. Kita awalnya mau selesaikan baik-baik sama Dolah, minta pass-port-nya dibalikin. Tapi, Dolah nggak mau, dia ngaku katanya passport Tegar tidak berada di tangannya,” kata Donald.

Namun mereka tidak percaya pengakuan tersebut. Ia yakin Dolah-lah yang membawa passport Tegar. Kejadian itu diakuinya terjadi di ash/hrm Singapura.

Jennifer Dunn Fairuz A Rafiq

Terbongkar, Kejamnya Ludwig Terlantarkan Jessica Iskandar JESSICA Iskandar akhirnya blak-blakan bicara soal hubungannya dengan Ludwig Franz Willibald hingga kehamilannya.

Apa yang diungkapkan mantan presenter acara Facebookers itu ternyata cukup mengejutkan. Yakni bagaimana ia merasa dibohongi oleh suaminya dan bagaimana ia melahirkan di AS dengan cara berjuang seorang diri.

Jessica menyebut, kala itu ia berada antara hidup dan mati. “Saya sakit, berjuang antara hidup dan mati, diinduksi selama empat hari, melahirkan. Semuanya saya lakukan sendiri tanpa dukungan suami,” cerita Jessica di Jakarta, Senin (9/3/2015).

Ia mengisahkan perjalanannya harus mengasingkan diri ke Amerika Serikat selama mengandung anak semata wayangnya El Barack Alexander.

Jessica mengaku memilih meninggalkan Indonesia agar www.lensaindonesia.com

bisa menghindari pantauan public, terutama media. “Saya memutuskan pergi ke Amerika,” ujarnya.

Selama berada di AS, Jessica menumpang hidup di rumah kakaknya. Berbagai macam tekanan ia alami selama hampir tujuh bulan. Anak yang ia kandung tak pernah mendapat perhatian dari ayahnya. Begitu pun saat proses persalinan.

Semua kebutuhan hidup ia tanggung sendiri. Bahkan Ludwig mengingkari janji yang katanya bakal menyusul ke negeri Paman Sam. Hingga kelahiran, Ludwig tidak pernah muncul bahkan tidak pernah memberi nafkah.

Jessica sendiri tidak pernah meminta nafkah selama berada di pengasingannya. Ia mengaku tulus dan ikhlas menjalani kehidupan pahitnya. Semua itu ia lakukan agar El Barack, buah hatinya, bisa tumbuh menjadi anak yang bahagia dan sukses.

“Saya tidak pernah meminta apa-apa. Belum pernah satu sen pun. Selama ini tidak pernah ada dukungan lahir dan batin dari suami saya,” ujarnya.

Meski demikian, Jessica mengaku mampu menjalani cobaan itu dengan senyuman.

Ia mengklaim bisa tegar menghadapi kesulitan itu semua.

“Ketika saya hamil, saya merasa mendapat anugerah dari Tuhan. Saya merasa menjadi wanita yang sempurna. Saat melihat wajah anak saya, semua masalah seolaholah menjadi kecil. Meski selama ini saya selalu sedih dan menangis, saya bisa bersyukur dan bahagia,” kata putri pasangan Hardi Iskandar dan Wuri Wulandari itu.

Sayangnya, sepulang ke Tanah Air, harapan Jessica untuk membina hubungan rumah tangga terancam kandas. Pria yang menjadi ayah dari anak yang ia kandung

mengajukan gugatan legalitas akta pernikahan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Ludwig menganggap pernikahan itu tidak pernah terjadi lantaran tidak dibuat oleh petugas yang resmi. Pernikahan mereka juga tidak dijalani lewat proses pemberkatan yang sah.

Jessica menegaskan ia tidak mempersoalkan apa pun putusan pengadilan atas status pernikahannya. Ia mengaku tak keberatan jika harus merawat buah hatinya seorang diri. Ia hanya berharap anaknya kelak mendapat pengakuan dari ayahnya.

“Terserah bapaknya mau apa. Kalau dia mau pergi dari hidup saya, silakan. Tapi dia harus mengakui bayi El adalah anak dia,” kata perempuan kelahiran Jakarta, 29 Januari 1988 itu.

Jessica mengakui bahwa ia menjadi korban percintaan yang dibuatnya sendiri. “Sepengetahuan saya, cinta itu in-

dah. Dia selalu memperhatikan saya, sayang sama saya, selalu ada buat saya, menemani saya. Itu yang bikin saya jatuh cinta. Tapi, ternyata…sekarang saya kemakan sama cinta itu sendiri,” ujarnya.

Semula Jessica menaruh harapan besar bisa membina rumah tangga bersama Ludwig. Tapi nyatanya ia malah ditinggal begitu saja. “Saya langsung merasa hati saya tertusuk. Saya stres,” katanya.

Jessica menjelaskan masalah mulai tercium selang sebulan usai melahirkan anaknya di Amerika. Saat kembali ke Jakarta, ayah kandung anaknya diketahui sudah lama pulang ke negara asalnya, Jerman. Yang membuatnya makin tertekan adalah kabar dari pengacara Ludwig.

“Saya begitu kaget saat mendapat e-mail dari pengacaranya Ludwig yang ingin bertemu untuk membicarakan hak asuh anak,” ujar presenter yang pernah menelurkan al-

Jessica

Iskandar

dan Lud wig

bum mini Cerita Cinta itu.

Selang beberapa hari kemudian, Jessica kembali mendapat kabar jika Ludwig berencana mengajukan gugatan atas akta pernikahannya.

“Hati saya seperti hancur.

Saya seperti tidak tahu lagi

apa artinya hidup,” katanya.

Masalah yang ia hadapi rupanya tak hanya ia rasakan seorang diri. Anak kandungnya, El, pun ikut merasakan itu. “Saya sadar anak saya ikut tertekan. Dia jadi sering me dbs nangis dan rewel.”

7 Edisi 78/16 - 22 Maret 2015

Yasonna...

Sambungan Halaman 1 Namun saat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur membatalkan keputusan tersebut, Menteri Yasonna tak kunjung mensahkan PPP pimpinan Djan Faridz.

Sekretaris Fraksi Golkar di DPR hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo tegas menuding Menkumham sebagai pelaku begal politik. "Tindakan Yasonna Laoly tidak ubahnya adalah begal politik yang pasung dan menzolimi Golkar dan PPP. Apa yang dilakukan Yasonna sarat dengan kepentingan politik," kata Bambang, di gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/3).

Menurut Bambang, keputusan Menteri Yasonna tersebut tanpa berkonsultasi dulu dengan Presiden Joko Widodo. "Bahkan informasi yang kami terima Presiden tidak tahu menahu soal keberpihakan Laoly," papar Bambang.

Bambang menduga ada pihak yang ingin menjauhkan Golkar bersama Koalisi Merah Putih (KMP) yang kini mulai mendukung sejumlah kebijakan Jokowi. Dia pun mengungkit kembali sejumlah dukungan KMP kepada pemerintahan Jokowi.

"KMP banyak mendukung kebijakan politik pemerintah, di antaranya soal RAPBN

Perubahan, dan dukungan terhadap calon Kapolri Budi Gunawan," kata Bambang.

KMP menurut Bambang sebelumnya juga mendukung rekonsiliasi dengan Koalisi Indonesia Hebat melalui revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Adanya kelompok ini jelas merupakan ancaman," kata Bendahara Umum Partai Golkar versi Munas Bali itu.

Untuk itu anggota Komisi III DPR yang akrab disapa Bamsoet ini meminta tindakan semacam ini dihentikan, karena jelas-jelas mengancam demokrasi yang tengah dibangun bangsa ini. "Ini harus diakhiri karena mengancam demokrasi. Menteri harusnya berikan solusi tapi ini malah menambah masalah," ujar Bamsoet.

Karenanya, Bamsoet menegaskan melakukan perlawanan terhadap sikap menteri dari kader PDI Perjuangan itu. Sikap politik ke depan menyikapi keputusan Menkumham bisa dalam bentuk interpelasi maupun mosi tak percaya, terutama dari fraksifraksi Koalisi Merah Putih di DPR. "Jadi kami ingin menyampaikan sikap politik untuk melawan Yasonna. Kita 'warning', kasih waktu, jika

DPRD...

Sambungan Halaman 1 Demikian halnya Kepala Satpol PP Kabupaten Sidoarjo Mulyawan mengatakan, pihaknya akan menghentikan proyek pengurukan dan pembangunan pergudangan, itu jelas melanggar aturan. Menurut Mulyawan, aktivitas yang tidak memiliki ijin apapun alasannya harus dihentikan karena itu sudah melanggar perda.

“Kita tak bisa biarkan, harus ditindak dan distop sebab tidak mengantongi ijin dan telah terjadi pelanggaran perda.

Kalau sudah demikian kita tidak akan segan-segan untuk menindak,” tegasnya.

Kedua institusi tersebut bahkan sebelumnya pada Jumat (27/2) telah melakukan rapat koordinasi untuk melakukan penghentian pengurukan lahan yang akan digunakan untuk proyek pembangunan perdugadangan dan industri yang dilakukan PT Gala Bumi jareba telah terjadi pelanggaran Perda di Kabupaten Sidoarjo. “Kami telah melakukan koordinasi dengan Pak Mulyawan terkait kegiatan illegal tersebut,” ungkap Sigit.

Menurutnya, sebelum melakukan penutupan akan dilakukan penelitian terkait jalanjalan yang dimanfaatkan tersebut baik secara factual dan administrative. Sebab sementara ini tidak ada sama sekali pengajuan surat pemanfaatan jalan yang akan dilewati dump truk. “Begitu ketahuan melanggar langsung disegel tidak boleh melakukan pengerukan,” katanya dengan nada tinggi.

Berdasar pantauan, kendati tidak memiliki ijin lokasi, PT Gala Bumi Perkasa masih terus melakukan pengurukan bahkan mereka juga sudah memasang kerangka besi untuk kontruksi proyek pergudangan yang sudah dipasarkan

lewat media massa.

Kepala Badan Perijinan Terpadu Pemkab Sidoarjo Achmad Zaini mengatakan hingga saat ini, pihaknya belum mengeluarkan ijin untuk pengeringan lahan maupun ijin lokasi pada PT Gala Bumi Perkasa. “Kita belum keluarkan ijin apapun untuk PT Gala Bumi Perkasa, kalau mereka melakukan aktivitas ya itu urusan mereka, silakan instansi terkait untuk menindaknya,’ ujar Achmad Zaini.

Menurut Zaini, memang pihak PT Gala Bumi Perkasa mengajukan ijin lokasi untuk pembangunan gudang di Desa Pranti, namun karena status tanahnya masih sengketa, maka pemkab tidak mengeluarkan ijin. “Jadi selama ini kita tak mengeluarkan ijin apapun baik itu ijin lokasi, IMB dan lainnya,” tegasnya.

Sayangnya, kinerja Satpol PP dan Dinas PU Bina Marga Sidoarjo dalam menegakkan perda patut dipertanyakan.

Pantauan Lensa Indonesia, Jumat (13/3/2015), PT Gala Bumi Perkasa masih melakukan pengurukan. Bahkan kedua institusi yang awalnya gembor-gembor ingin menutup kegiatan pengurukan PT Gala Bumi Perkasa, kini diam membisu. Mereka tak lagi ‘bertaji’ untuk menegur atau menghentikan kegiatan ilegal tersebut. Dan, Henry Gunawan bersama PT Gala Bumi Perkasa makin leluasa melakukan pengurukan lahan meski jelasjelas tidak mengantongi ijin.

Ketua Puskopkar Jatim Tri Harsono mengatakan, pengurukan lahan itu kini sudah mencapai 5 hektar. “Setiap hari selalu ada truk yang masuk ke lokasi untuk menguruk.

Bahkan kini sudah ada sekitar 7 pergudangan selesai diba-

Susi...

Sambungan Halaman 1 Menteri asal Pangandaran, Jawa Barat, itu pun tak menutup mata dan mengakui bahwa berbagai kebijakannya menuai pro dan kontra di masyarakat.

“Saya minta kedaulatan tidak bisa ditawar. Kita tidak antiasing, kita tidak anti-investor luar negeri, kita perlu investor yang menetap dan membangun Indonesia, bukan yang hanya mengambil sumber daya alam,” kata dia.

Susi juga membeberkan beberapa fakta yang saling berlawanan di sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Pertama, fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan panjang pantai kedua terbesar di dunia, tetapi fakta lain me-

nunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan nilai ekspor perikanan peringkat ke-5 di ASEAN serta negara dengan 70 persen pakan ikan budidaya diperoleh secara impor.

Kedua, fakta bahwa Indonesia adalah daerah pemijahan bagi organisme air untuk melakukan sebagian dari siklus reproduksinya (spawning ground). Ironisnya, terdapat fakta bahwa Indonesia tidak mendapat tempat terbaik dalam bisnis tuna dunia. “Praktik illegal fishing sudah kita berantas. Sebagai bukti, daerah Songkhla, Thailand, tutup dan sepi. General Santos (Filipina) tutup dan sepi. Jadi harga ikan di pasar Asia sudah merata naik, itu karena suplai

tindakan begal ini makin menjadi-jadi maka akan kami gulirkan hak angket, tinggal tanda tangan. Tapi sekarang kita nyatakan dukungan bersama untuk mosi tidak percaya. Kita yakin kita (KMP) masih solid. Ini inisiasi bersama," urainya.

Di tempat yang sama, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Ade Komaruddin juga mengingatkan Menteri Yasonna Laoly untuk memperbaiki kebijakannya yang tidak sesuai hukum. "Yasonna ini harus dilakukan perbaikan sikapnya, karena tidak sesuai dengan pandangan hukum.

Kalau enggak ya kami juga punya hak anggota Dewan yang konstitusional," ujarnya.

Hak yang dimaksud Ade adalah menggunakan angket, yang secara konstitusional telah diatur dalam UU MD3 dan tata tertib DPR. "Kalau tidak ada koreksi sikapnya atas PPP dan Golkar, maka kami akan lakukan hak kami yaitu hak angket," sambungnya.

Sementara Ketua Umum DPP Golkar versi Munas Jakarta, Agung Laksono, menyebutkan, Bambang Soesatyo dan Ade Komarudin bukan lagi Pimpinan Fraksi Golkar di DPR. Agung mengatakan, wacana pengajuan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang diusulkan keduanya adalah pendapat pribadi.

"Bambang dan Ade Koma-

rudin, dalam pikiran kami mereka bukan pimpinan fraksi, itu pendapat pribadi.

Itu individual dan bisa merusak persatuan partai. Kami minta agar itu segera dihentikan. DPP Golkar menolak hak angket," ujar Agung, saat bertemu Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Rommahurmuziy, di Crown Plaza Hotel, Jakarta, Jumat (13/3/2015).

Anggota fraksi, kata Agung, harus mengikuti keputusan yang dibuat oleh pimpinan partai. Menurut dia, masingmasing anggota fraksiharus disiplin terkait hal itu. Agung menegaskan, jika tetap menolak keputusan partai,akan ada sanksi yang diberikan kepada dua kader tersebut.

Soal pengajuan hak angket, Agung menegaskan, Golkar sejalan dengan PPP yang menolak wacana angket bagi Menteri Hukum dan HAM terkait pengesahan kepengurusan Partai Golkar. Agung menilai, Menkumham telah memutuskan hal tersebut sesuai dengan mekanisme dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Hal senada diungkapkan Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Leo Nababan, Jumat (13/3/2015), di Kantor DPP Partai Hanura, Jakarta.

"Tidak boleh ada matahari kembar, komando sekarang ada di tangan Pak Agung Lak-

ngun. Tapi sampai detik ini tidak ada tindakan dari dinas terkait. Ini kan mokong (nakal, red),” sebut Tri Harsono di kantor Puskopkar Wisma Pagesangan Raya 115, Surabaya, Jumat (13/3).

Ada dugaan pihak PT Gala Bumi Perkasa telah melakukan ‘lobi’ ke dinas-dinas terkait di Sidoarjo supaya kegiatan pengurukan lahan di Desa Pranti tetap dibiarkan. Buktinya, ada pembiaran dari SKPD terkait terhadap PT Gala Bumi meski tanpa ijin pembangunan di lahan tersebut.

Langkah yang ditempuh ‘Raja Tanah’ bukanlah mustahil. Dengan kekuatan modal yang dimiliki, Henry Gunawan bisa melakukan apa saja asal bisa menguasai lahan yang bukan menjadi haknya. Pasalnya, sebelum ini pihak Henry Gunawan sudah melakukan itu dengan meminta bantuan aparat Brimob Polda Jatim untuk menjadi beking.

Yang lebih parah, dengan kekuatan modal tidak terbatas tersebut, PT Gala Bumi Perkasa leluasa memasang iklan di Harian Jawa Pos secara berturutturut pada 17 Februari 2015.

Hari pertama, iklan satu halaman warna, dan hari berikutnya iklan advetorial setengah halaman.

Iklan PT Gala Bumi Perkasa di Harian Jawa Pos ini dinilai telah menginjak-injak hukum. Sebab lahan itu diiklankan untuk ditawarkan komersial kepada publik bahwa akan dibangun pusat pergudangan komersial dan pusat industri modern di kawasan Juanda. Sementara status lahan menurut BPN Kanwil Jatim masih statusquo.

Melihat aksi ‘koboi’ Henry Gunawan ini, Ketua Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) DPRD Jatim, Freddy Poernomo mengaku ikut geram. Freddy menyebut perampasan hak tanah milik Puskopar Jatim oleh PT Gala Bumi Perkasa merupakan aksi ja-

man orde baru.

Untuk menindaklanjuti hal itu, pihaknya mendukung upaya yang telah dilakukan Puskopkar Jatim dengan membawa laporan ke jalur hukum.

“Perampasan tanah tidak dibenarkan. Harus diusut (Henry Gunawan, red) agar rakyat tidak lagi menjadi korban,” ujarnya kepada Lensa Indonesia, Jumat (13/3/2015).

Sayangnya, kasus yang telah dilaporkan ke Polda Jatim ini hingga saat ini belum dilakukan gelar perkara. Polda Jatim yang minggu lalu berjanji akan melakukan gelar perkara, rupanya ‘angin-anginan’. “Polda lagi galau. Tidak bersemangat. Janji mau gelar perkara, tapi mana?” sesal Tri Harsono.

Disinggung sepak terjang Henry Gunawan yang selalu menggunakan kekuatan modal untuk memuluskan langkahnya menguasai lahan Puskopkar, Freddy yang juga politisi asal Partai Golkar mendorong agar Puskopkar Jatim tak gentar. Sebab dalam negara demokrasi, setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum.

“Kalau perlu ungkap ke media agar fungsi pengawasan baik pers maupun masyarakat lebih dominan. Sehingga penegak hukum juga tak berani melakukan hal-hal yang tidak benar,” tegasnya.

Supremasi hukum perlu ditegakkan, katanya. Di era keterbukaan informasi, tidak ada lagi yang namanya suap menyuap.

“Jangan takut dan jangan mau disuap,” tegas Freddy.

Freddy juga meminta para pemangku kepentingan maupun penegak hukum harus membela kebenaran, termasuk tak melindungi para mafia tanah yang dengan gampangnya merampas hak tanah milik pihak lain. “Hari gini nggak ada main-main seperti itu. Kalau memang itu menyalahi aturan ya harusnya diusut tuntas agar clear semuanya,” pungkas Freddy. sarifa

yang kurang,” kata Susi.

Yah, akibat dari kebijakan Susi ini, stok tuna di pasaran dunia turun. Sekretaris Jenderal Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) Dwi Agus mengatakan, walaupun volume tangkapan tuna menurun, namun dari segi pendapatan justru meningkat. Kenaikan tersebut dikerek oleh naiknya harga tuna karena berkurangnya stok di pasar dunia seiring pemberlakuan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti, larangan transshipment dan moratorium sejak November 2014.

“Produksi tangkapan tuna turun tapi nominal naik 12,8 persen dari bulan lalu (Januari).

Sedangkan penurunan volume tangkapan sebesar 35 persen.

Tangkapan tidak bisa dibilang drastis turun. Nanti baru bisa dilihat bulan Maret-April

nanti,” kata Dwi. Menurut Dwi hal ini disebabkan negara tujuan ekspor mengalami kekurangan pasokan ikan sehingga harga komoditas ikan naik dari biasanya.

“Negara pengimpor tidak ada stok ikan jadi kita ditawari harga tinggi. Kedua, harga bisa naik juga karena dollar AS naik,” lanjut Dwi. Dwi menambahkan, kini kualitas ikan dengan mutu rendah pun juga mendapat permintaan yang tinggi. Dengan total ekspor tahun 2014 sebesar 13.699 ton untuk jenis tuna, marlin, dan swordfish.

Berdasarkan data ATLI, perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam ATLI mengekspor ikan ke Jepang, Lebanon, USA, Singapura, Kanada, Thailand, Korea, Jerman, Fillipina, Hongkong, Tiongkok, dan Vietnam. yog/ste/kom

sono. Mereka yang mengajukan angket akan kita PAW (Pergantian Antar Waktu)," kata Leo. Tidak hanya mengancam akan memecat Bamsoet dan Ade Komarudin. Kubu Agung juga memberikan sejumlah syarat kepada Setya Novanto jika yang bersangkutan tetap ingin menjabat sebagai Ketua DPR. Jika instruksi tersebut tidak dilaksanakan, Ketua DPR bakal diganti. posisi Novanto sebagai ketua DPR telah dibahas dalam rapat pengurus. Menurut dia, Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono dan Sekjen Partai Golkar Zainuddin Amali telah mengirim surat resmi yang di dalamnya memuat perintah kepada Novanto. "Pak Novanto kita beri waktu, apakah dia menjalankan tugasnya atau tidak," lanjut Leo. Leo mengungkapkan, salah satu tugas yang harus dijalankan Novanto adalah mencopot Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo sebagai pimpinan Fraksi Partai Golkar di DPR. Selanjutnya, Novanto harus mengakui Agus Gumiwang Kartasasmita dan Melchias Markus Mekeng sebagai ketua dan sekretaris Fraksi Golkar di DPR. "Kalau dijalankan, dia (Novanto) aman. Kalau tidak dijalankan, dia kita ganti, gampang saja.

Hal-hal ini sudah dikomunikasikan secara formal," ungkap Leo. Menanggapi pemecatan dirinya, Ade Komarudin balik mengingatkan kubu Agung Laksono agar jangan memaksa-maksa pimpinan fraksi PG di DPR untuk mengundurkan diri.

"Teman-teman Golkar kubu Ancol tidak perlu juga memaksa-maksa pimpinan Fraksi Golkar untuk melepas jabatannya. Kalau sudah ada putusan hukum bersifat inkracht dan Munas Ancol menang, saya selaku ketua dan Bambang Soesatyo sebagai sekretaris fraksi pasti mundur," katanya.

Sikap sportif tersebut akan dilakukan karena menurut Ade kader Golkar taat pada

aturan. "Kami ini kader Golkar yang punya kesadaran hukum. Kalau sudah inkracht, kami patuh," tegasnya.

Selain itu, Ade juga memastikan dirinya tidak akan bergabung dengan Partai Golkar hasil Munas Ancol. "Saya tidak akan lebur dengan kubu Ancol sebab itu tindakan pengkhiatan, saya tidak mau berkhianat," tegasnya.

Sementara Bambang Soesatyo tertawa menanggapinya. "Menang dan disahkan saja belum, mau main pecatpecat. Hehehehe... Tunggu keputusan pengadilan dulu lah," ujarnya.

Bambang menegaskan dirinya tidak takut kalau dipecat.

"Kalau mau pecat, pecat saja.

Siapa takut? Belum kering ludah di lantai, bilang nggak akan main pecat. Belumbelum sudah mau mecatmecat. Dasar hukumnya apa?

Disahkan saja belum. Hehehehe... Jangan kecepetan 'mimpi basah' dulu lah. Sabar. Lagi pula memang saya mati kalau tidak jadi Sekretaris Fraksi atau anggota DPR? Enggaklah.

Hehehe...," ungkapnya.

Sebagai pimpinan panitia Munas Partai Golkar di Bali, Bambang mengakui dia terlibat langsung dalam proses yang memenangkan Aburizal Bakrie tersebut. "Saya saksikan sendiri ribuan kader dan seluruh ketua-ketua DPD I dan II hadir dari seluruh Indonesia mengikuti Munas dengan seksama," tegasnya.

Sementara Munas Golkar versi Ancol, pesertanya tidak jelas. Malah, dia menambahkan, peserta Munas Ancol menggunakan surat mandat palsu. Karena itu sudah dila-

Swasembada...

Sambungan Halaman 1 Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo menyampaikan, melakukan swasembada beras sekarang ini sudah sangat sulit, dikarenakan program pe-merintah tidak terlebih dahulu menyelesaikan akar persoalan dalam pertanian.

Paling tidak, kata politisi Partai Golkar ini, ada tiga persoalan utama yang sedang terjadi dalam sektor pertanian yang harus segera diatasi pemerintah. Yakni, persoalan ketersediaan lahan pertanian, infrastruktur pertanian dan iri-gasi, serta peningkatan produk-tivitas hasil pertanian seperti bibit dan pupuk.

Selain itu, penguasaan pasar harus berada di tangan pemerintah, dengan membuat Bulog yang efektif bagi kebutuhan beras Indonesia. Regu-

lasi yang merugikan petani dan masyarakat pun harus dihentikan, dengan demikian kebijakan impor beras tidak perlu diadakan.

“Rencana pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan itu tidak mudah. Saat ini saja, saya tidak melihat adanya upaya yang serius dari pemerintah untuk segera memperbaiki persoalan pertanian itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan, harus ada keberanian untuk mengeksekusi program-program penelitian dan percontohan dalam pertanian. “Masalah selama ini adalah keberanian kita mengeksekusi sebuah penelitian yang sudah diujicobakan di lapangan yang sudah dihitung setiap ton se-tiap panen setiap

Presiden...

Sambungan Halaman 1 “Presiden Putin secara resmi menantang Mr. Abraham Lunggana atau Haji Lulung untuk bertarung dengan gaya bebas. Beliau telah mendengar bagaimana saat Haji Lulung ingin mendaki puncak gunung tinggi, ternyata puncak gunungnya yang mendatangi dia. Demikian pula saat Anda ingin mencari Haji Lulung di Google, malah Haji Lulung yang akan mencari Anda.

Belum lagi kisah saat Haji Lulung memegang kabel listrik, malah kabelnya yang terkena setrum. Presiden Putin juga mendengar bahwa Chuck Norris kalah tarung dengan Haji Lulung hanya dengan sekali jewer, oleh karena itu beliau sangat tertarik untuk menantangnya,” papar Retchenko dalam konferensi pers di ruang media Istana Kremlin di Moskow, Minggu (8/9/15).

Ia juga memberikan laporan bahwa Putin kini tengah menyiapkan dirinya untuk bertarung melawan Haji Lulung. Persiapan yang dilaku-

kan oleh Presiden Federasi Rusia tersebut meliputi berenang dengan bertelanjang dada di sungai-sungai di wilayah Siberia, serta adu gulat melawan beruang-beruang liar.

Sebagai bagian dari perang psikologis, pihak pemerintah Rusia juga telah menyertakan foto-foto latihan Putin kepada para reporter dan jurnalis yang hadir.

Kontan, peristiwa ini langsung mendapatkan reaksi spontan dari para promotor tarung gaya bebas MMA. Mereka berlomba-lomba menginginkan hak untuk menggelar pertarungan abad ini antara ‘Papa Bear’ Vladimir Putin dan Abraham ‘Haji Lulung’ Lunggana.

Salah satu promotor tarung gaya bebas, Dana White dari Ultimate Fighting Championship (UFC) merupakan yang pertama kali mengungkapkan ketertarikannya lewat akun Twitter-nya, @danawhite: “Putin vs Lulung? HOLY SHIT this is not real! Come to us, @ufc will make this happen!”

Organisasi MMA terbesar

porkan Bambang Cs ke Bareskrim Polri. "Jadi saya meyakini Munas Bali adalah yang sesuai dengan AD/ART Partai Golkar," pungkasnya.

Lalu bagaimana Yasonna menanggapi konflik internal Golkar paska keputusannya yang memenangkan Munas Golkar versi Ancol? Yasonna tampaknya siap menghadapi hak angket dan mosi tidak percaya yang akan dilakukan fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih di parlemen padanya. Yasonna merasa dirinya sudah menyelesaikan kisruh internal Partai Golkar sesuai aturan.

"Apapun keputusannya pasti ribut. Itu konsekuensi logis. Kalau saya anggap benar saya lakukan," tegas Yasonna di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3).

Mosi ketidakpercayaan pada Yasonna dibuat karena ada dugaan ia memberi keputusan berdasarkan kedekatan kubu Agung Laksono dengan pemerintah. Namun, ini langsung ditampik politikus PDIP tersebut. Menurutnya, ia dekat dua pihak kubu di Golkar, tetapi ia harus memutus sesuai aturan yang ada. Sehingga tidak dipengaruhi kedekatan dengan siapapun.

"Pak Ical (Aburizal Bakrie) juga dekat dengan Saya.

Sebelum memutuskan saya juga bertemu dengan temanteman seberang itu. Saya tidak menikmati pengambilan keputusan ini karena dua-duanya teman saya," sambung Yasonna.

Yasonna kembali menegaskan bahwa dirinya menjalankan keputusan itu sesuai dengan hasil Mahkamah Partai Golkar. Dibanding terus berdebat lantaran keputusan itu, Yasonna menyarankan Golkar islah. Pasalnya, kepengurusan partai yang diributkan saat ini juga sudah harus diganti pada Oktober 2016 nanti.

"Menurut saya, masuklah gabunglah nanti bertempur Oktober 2016 menentukan siapa ketua yang sesungguhnya. Kalau bertengkar terus tidak ada beres-beresnya ini," tandas Yasonna. iq/fat/ hai/abb/ind hektare tapi tidak pernah dikerjakan dan diputuskan untuk dilaksanakan secara besar-besaran,” kata Jokowi usai mengunjungi Pusat Penelitian dan Pengembangan Perum Perhutani di Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (7/3).

Jokowi sebelumnya juga meninjau pengelolaan tanaman jagung ditumpangsarikan dengan pohon jati serta pengelolaan padi bersama-sama dengan pohon jati menggunakan sistem petak berdasarkan jarak.

“Ini hasilnya luar biasa akan melompatkan ha-sil produksi dengan luar biasa,” katanya.

Penelitian dan pola yang dilakukan bersama oleh BUMN dan kementerian itu, kata Presiden, dipantau agar bisa terus berlanjut sambil mendapat bantuan dari pemerintah seperti bibit, pupuk dan lainnya.

Tapi sekali lagi harus segera diimple-mentasikan,” katanya. hrm asal Asia, ONE Championship, juga mengaku akan ikut berjibaku mendapatkan kontrak pertarungan tersebut. Sang promotor Victor Cui, melalui akun twitternya @victoronefc, mengatakan bahwa pertemuan ini berpotensi menjadi pertandingan yang akan tercatat dalam sejarah: “I can’t believe this finally happens.

Gonna be like Ali versus Frazier all over again. EPIC. This match is mine!”

Selain UFC dan ONE, terdapat organisasi MMA ternama lainnya seperti Bellator, KSW, DEEP, RESPECT, dan M-1 Global yang juga telah menyatakan tertarik. Para pengamat memperkirakan bahwa animo para promotor untuk menggelar pertarungan Putin versus Lulung akan menjadi perang kontrak paling besar dalam sejarah pertarungan gaya bebas profesional.

Hingga artikel ini terbit belum mendapatkan keterangan maupun resmi dari pihak Abraham Lunggana mengenai tantangan ini. Meski demikian, para penggemar ‘Haji Lulung’ diperkirakan akan sangat bersemangat untuk meminta agar tantangan tersebut diterima. smg www.lensaindonesia.com

8 Edisi 78/16 - 22 Maret 2015

Agus Hermanto: Kongres Sesuai Jadwal, SBY Bakal Terpilih Aklamasi Agus Hermanto

PARTAI berlambang mercy yang dikomando SBY itu tetap meng-gelar kongres sesuai jadwal lima tahunan seperti tertuang dalam AD/ ART, yakni Mei 2015.

Dari situ terlihat, kelompok yang menginginkan perubahan di partai beratribut serba biru itu yang merasa menang. Mereka masih punya waktu untuk men-sosialisasikan calonnya.

Sebagian besar kader Partai Demokrat masih menginginkan Pak SBY memimpin partai ini sampai 2020.

Aklamasi itu bukan dengan sengaja diciptakan. Tapi kalau seluruh kader memberi dukun-gan, maka aklamasi akan terjadi dengan sendirinya.

Sebelumnya beredar kabar, pendukung SBY menginginkan kongres dipercepat untuk mempersulit calon pesaingnya melaku-kan sosialisasi ke daerah.

Tapi keinginan itu dimentahkan dengan argumentasi ka-lau kongres dipercepat, berarti namanya Kongres Luar Biasa (KLB). Padahal, tidak ada alasan untuk menggelar KLB. Menanggapi hal itu, Wakil

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto yang juga Wakil Ketua DPR itu mengatakan, walau kongres sesuai jadwal, pihaknya masih merasa yakin SBY akan dipilih secara aklamasi.

Berikut kutipan Agus Hermanto: Kenapa Anda merasa yakin SBY terpilih

secara aklamasi?

Karena sebagian besar kader Partai Demokrat masih menginginkan Pak SBY memimpin partai ini sampai 2020. Aklamasi itu bukan dengan sengaja kita ciptakan.

Tapi kalau seluruh kader memberi dukun-gan, maka aklamasi akan terjadi dengan sendirinya.

Apa tidak ada rekayasa agar aklamasi?

Tidak ada upaya rekayasa ak-lamasi untuk menangkan SBY dalam kongres nanti.

Buktinya, kongres juga tetap sesuai jadwal. Kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa tidak ada dinamika seperti itu di internal Demokrat.

Kenapa mesti SBY, apa tidak ada calon yang lain?

Setelah berputar ke seluruh daerah, bertemu dengan seluruh pemilik hak suara dalam kongres Partai Demokrat nanti, mayori-tas masih menginginkan Pak SBY menjadi ketua umum.

Apa SBY bersedia dicalonkan?

Teman-teman meyakini apa-bila seluruh kader menghendaki, tentunya Pak SBY

Alasannya?

Karena kita ingin mengutama-kan elektabilitas, kejayaan dan kebesaran Partai Demokrat.

akan melaksanakan amanah yang diberikan seluruh kader Partai Demokrat.

Sudah ada konfirmasi resmi kesediaan dari SBY? Rasanya tidak ada kader yang meminta konfirmasi, karena kita kembalikan kepada khittahnya. Beliau pasti masih ingin men-jalankan amanah tersebut.

Itu saja?

Survei 2003 memperlihatkan Demokrat turun sekali.

Ada yang memperkirakan hanya dapat tiga persen karena sejumlah kader kita bermasalah hukum. Kemudian kita lakukan KLB dan memilih Pak SBY menjadi ketua umum.

Partai Demokrat kembali rebound menjadi 10 persen lebih dalam Pileg 2014. Walau perolehannya tidak seperti Pileg 2009, capaian itu sudah spektakuler.

Tanpa dipegang Pak SBY tentu tidak mungkin kita bisa mencapai angka tersebut.

Padahal beliau menjabat tidak sampai satu tahun. Berangkat dari itulah para kader meyakini Pak SBY bisa mengembalikan kejayaan Partai Demokrat, paling tidak seperti Pileg 2009, yaitu 20,9 persen pada Pileg 2019.

Apa hanya SBY yang mampu mewujudkan itu?

Karena sejauh ini memang di mata kader, di mata pemilik suara hanya beliau yang mampu mencapai reputasi ini.

Jika nanti pemilihan secara aklamasi, ada yang menilai itu tidak demokratis?

Justru aklamasi itu bagian dari demokrasi yang tertinggi.

Musyawarah dan mufakat ada-lah sesuatu yang paling dike-hendaki. Tapi kalau musyawarah dan mufakat tidak dicapai, maka ditempuh voting.

Apa ada permintaan dari SBY untuk aklamasi?

Bukan Pak SBY meminta.

Tapi beliau yang diminta dan diharapkan untuk kembali me-megang amanah seluruh may-oritas pemegang hak suara. Ini berbeda dengan calon partai lain, yang biasanya mencalonkan. Pak SBY tidak mencalonkan. Tapi seluruh kader yang ingin memberikan amanah kepada Pak SBY. Kabarnya, jika SBY tidak maju, maka Anda atau Ibas yang akan dijadikan calon alternatif, apa benar?

Itu tidak benar. Kami semuanya mendukung apa yang menjadi keinginan pemegang hak suara,bahwa sangat meng-inginkan Pak SBY memimpin lagi Demokrat „hrm lima tahun ke depan.„

www.lensaindonesia.com

NASIONAL Edisi 78/16 - 22 Maret 2015

Hasil Survey: Ahok Lebih Dipercaya Ketimbang DPRD DKI DALAM survei yang dilakukan Cyrus Network, warga Jakarta lebih percaya kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ketimbang anggota DPRD DKI Jakarta. Tingkat kepercayaan publik kepada Basuki sebanyak 54,8 persen. Kepercayaan publik ini jauh lebih tinggi daripada kepercayaan publik terhadap DPRD DKI Jakarta yang hanya 8,6 persen.

Jenderal Moeldoko Buka Program TNI Mendengar PANGLIMA TNI Jenderal Moeldoko membuka pelaksanaan kegiatan Program TNI mendengar yang mengangkat tema ketahanan di bidang energi dengan berbagai permasalahan dan solusinya di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (12/3/2015).

Dengan menghadirkan nara sumber Abdul Muin pakar migas, acara ini juga demi mempererat hubungan silaturahmi TNI dengan seluruh elemen bangsa.

"Selain itu juga untuk mengapresiasi serta pembekalan pentingnya pengetahuan tentang kondisi, peranan, sumber, serta kebutuhan energi saat ini dalam mendukung ketahanan nasional," kata Jenderal Moeldoko.

Sebanyak 200 orang perwira menengah (Pamen) TNI yang terdiri dari 45 Pamen TNI AD, 40 Pamen TNI AL, 30 Pamen TNI AU dan 80 Pamen dari Balakpus Mabes TNI hadir dalam diskusi tersebut.

Lebih lanjut Jenderal Moeldoko mengatakan, tujuan dilaksanakan kegiatan ini juga memberikan pemahaman dan padangan kepada para Pamen dan Perwira Tinggi selaku peserta program TNI mendengar tahun 2015, tentang kondisi, peranan, sumber serta kebutuhan energi saat ini dalam mendukung ketahanan nasional.

"Sasaran penyelenggaraan TNI mendengar agar tumbuhnya pemahaman, pandangan dan wawasan tentang ketahanan di bidang energi serta mendiskusikan untuk memperoleh solusi yang terbaik dalam menghadapi kelanggakan energi di masa menda tang," kata Jenderal Moeldoko.

Tugas Utama Golkar Jika Masuk KIH PARTAI Golkar pimpinan Agung Laksono menyatakan akan keluar dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Itu setelah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan kubu Agung yang sah untuk membentuk kepengurusan partai.

Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menjelaskan saat ini pekerjaan rumah politik terbesar KIH adalah menguatkan posisi partai pendukung pemerintahan di parlemen.

Saat ini Koalisi Merah Putih menguasai jumlah kursi di DPR. Ada 353 kursi, termasuk Fraksi Demokrat sebagai penyeimbang. Sementara KIH hanya mempunyai 207 kursi. Menurut Eva, Agung perlu mengalihkan 91 kursi milik Fraksi Golkar ke KIH. “KIH di parlemen kan kurang dari separuh. Kalau Pak Agung bisa menggabungkan kekuatan Golkar ke parlemen, akan lebih aman pemerintahan ini untuk mewujudkan gol-gol pemerintahan,” jelas Eva, Kamis (12/3/2015).

Menurut Eva, Golkar juga bisa mendapatkan kursi di kabinet. Itu pun jika ada menteri yang diganti, dan partai koalisi KIH setuju Golkar masuk kabinet. “Itu terserah presiden yah. Kalau memang ada reshuffle. Kalau keperluan mendesak saat ini yah di parlemen yah,” jelas dia.

Saat ini Golkar kubu Agung Laksono tengah melakukan safari politik ke sejumlah partai pendukung pemerintahan. Di antaranya ke Nasdem dan PPP. Dalam pernyataanya mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan membawa Golkar

keluar dari Koalisi Merah Putih.

Agung Laksono menerima ucapan selamat setelah terpilih sebagai Ketua Umum Golkar versi Ancol.

NasDem Dukung Dana Parpol Rp 1 T www.lensaindonesia.com

baik, maka saya akan percaya,” kata J Kristiadi, di Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Cyrus Network juga menunjukkan apresiasi warga Jakarta terhadap kinerja Ahok yang lebih tinggi dibandingkan dengan apresiasi terhadap kinerja DPRD DKI Jakarta. Publik memberikan nilai 6,34 untuk Ahok dalam skala 1-10, sementara nilai 5,96 (skala 1-10) didapatkan DP-

ILUSTRASI: SOERYA

Dari kiri Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, di ruang VIP DPRD DKI.

Pengamat politik dari CSIS, J Kristiadi, mengatakan, kepercayaan itu hubungan antara manusia. Instrumen yang penting dalam kepercayaan antar-manusia adalah transparansi. Dalam kasus Gubernur dan DPRD DKI Jakarta, masyarakat dapat melihat dengan baik.

“Masyarakat Jakarta rasional. Tidak peduli agama dan ras. Kalau you bekerja dengan

RD DKI Jakarta dari publik.

Selama menjabat sebagai Gubernur DKI, menurut survei Cyrus Network, Ahok dinilai berhasil meningkatkan kinerjanya, di antaranya nilai 7,14 untuk pelayanan kantor pemerintahan, 7,10 untuk pelayanan pendidikan, 6,92 untuk pelayanan kesehatan, dan 6,92 untuk pemberantasan korupsi.

Survei tersebut diselengga-

rakan pada 2-7 Maret 2015.

Metode yang dilakukan adalah multistage random sampling.

Responden tersebar secara proporsional di seluruh wilayah kelurahan DKI Jakarta.

Responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka.

Jumlah responden sebanyak 1.000 orang dewasa dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error kurang lebih 3,1 persen. kan

DOLAR AS ADALAH ‘KING OF THE JUNGLE’

Dolar Rp 13.000 Tak Berarti Krismon

JURUS JOKOWI Penguatan dolar kali ini tidak ‘seliar’ waktu krismon. Menurut Jokowi ekonomi Indonesia dalam posisi yang baik meski nilai tukar rupiah melemah.

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan, pelemahan rupiah yang menyebabkan dolar menembus Rp 13.200 saat ini berbeda dengan kondisi saat krisis moneter 1998.

Kondisi ekonomi Indonesia saat ini, ujar Jokowi, cukup baik. Pemerintahan yang dipimpinnya sudah berani mengurangi subsidi BBM, dengan menghapus subsidi bensin premium dan menetapkan subsidi tetap Rp 1.000/liter untuk solar.

Soal pelemahan rupiah, Jokowi mengungkapkan, hampir semua mata uang saat ini melemah terhadap dolar AS. “Semua negara mengalami ini coba dilihat, Malaysia berapa persen, Thailand berapa persen, Rusia berapa persen. Beda jangan dibandingkan 1998. Tahun 1998 kita itu dari Rp 2.000 meloncat ke Rp 15.000 bahkan Rp 18.000. Lonjakannya beberapa kali lipar. Ini yang paling penting menurut saya, BI (Bank Indonesia) sudah menjaga volatilitas agar terjaga dengan baik. Oleh sebab itu ini harus ada kebijakan-kebijakan untuk menstimulasi ekonomi riil-nya,” tutur Jokowi di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Tak sampai di situ, Jokowi mengatakan, anggaran infrastruktur Indonesia tahun ini juga merupakan yang tertinggi sepanajang sejarah, yakni Rp 290 triliun. “Ini akan dibaca pasar ekonomi ke depan,” imbuh Jokowi.

Dia juga mengatakan, kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) dan pasar obligasi cukup baik. Sehingga kondisi ekonomi saat ini jauh lebih baik ketimbang krismon 1998.

“Kita sudah memiliki fundamental yang cukup baik masalah intervensi tanyakan ke Gubernur BI, bukan kita. Itu urusan Gubernur BI,” jelas Jokowi.

Karena itu Jokowi berencana mengumumkan paket kebijakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Paket kebijakan ekonomi perdana Jokowi ini pada dasarnya bertujuan untuk menekan defisit transaksi berjalan (current account deficit). Setidaknya ada 8 kebijakan untuk menstabilkan nilai tukar

WACANA digelontornya dana khusus untuk partai politik (parpol) disambut gembira oleh semua pimpinan parpol. Seperti halnya Partai NasDem. Partai bentukan Surya Paloh tersebut menyatakan dukungan terhadap dana tambahan parpol tersebut, karena akan kebijakan pemerintah tersebut menjadikan partai kuat dan semakin profesional.

Ketua DPD Partai NasDem Jatim, Effendi Choirie mengatakan, di sejumlah negara lain justru parpol

dibiayai oleh negaranya. Sebab negara demokrasi mewajibkan adanya parpol yang kuat.

“Dengan dibiayai negara, maka partai dituntut harus kuat dan profesional ngurus politik,” kata pria yang akrab disapa Gus Choi ini, Rabu (11/03/2015).

Ia lanjut mencontohkan, di Jerman partai juga harus terhormat.

Tidak boleh mempermainkan anggaran baik dari APBN maupun APBD secara sembunyi-bunyi. Ataupun melakukan aksi kongkalikong de-

rupiah.

David Sumual, Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), memberi pandangan terhadap beberapa kebijakan tersebut.

Pertama adalah pengenaan bea masuk anti dumping.

“Masalah anti dumping ini harus hati-hati.

Salah-salah kita bisa dibawa ke WTO (Organisasi Perdagangan Dunia), urusannya panjang,” kata David dilansir dari laman detikFinance, Kamis (12/3/2015).

Pemerintah, lanjut David, harus memastikan bahwa produk yang dikenakan benarbenar terjadi dumping, alias harga ekspor lebih murah dibandingkan dalam negeri.

Kedua adalah insentif bagi perusahaan yang tidak menyetorkan sebagian atau seluruh dividennya untuk direinvestasikan.

David menilai kebijakan ini sebenarnya bukan barang baru.

“Soal dividen, ini sudah dibicarakan sejak zaman Pak Chatib Basri jadi Menteri Keuangan. Tapi memang implementasinya yang lambat,” tegasnya.

Menurut David, kebijakan ini cukup mendesak dilakukan. Pasalnya, mulai kuartal II nanti pembayaran dividen ke luar negeri akan meningkat. “Biasanya repatriasi banyak di kuartal II. Makanya ini urgent,” tuturnya.

Ketiga adalah kewajiban bertransaksi dengan rupiah di dalam negeri. David menegaskan, hal ini sudah diamanatkan dalam UU No 7/2011 tentang Mata Uang. “Masalahnya ada di enforcement. Paling tidak ada denda dulu lah,” ucapnya.

Untuk kebijakan yang lain, David menilainya cukup baik. “Selain itu oke. Ini kan tujuannya untuk menekan current account deficit, jadi ada kebijakan misalnya pemberian insentif untuk ekspor,” katanya.

Karena beberapa kebijakan tersebut sebenarnya adalah wacana yang sudah lama, David berharap kali ini pemerintah serius untuk menerapkannya. “Kalau dulu hanya diskusi, mudah-mudahan sekarang bisa diterapkan,” sebutnya. wij/dnl/hds

ngan eksekutif. Bahkan, parpol disana juga dipebolehkan berbisnis.

“Ini kan sangat kebalikan kalau disini. Di Indonesia, parpol tidak mendapat biaya dari negara dan tidak boleh bisnis. Lalu biaya partai darimana ? Inilah dilemanya,” ungkap mantan anggota DPR RI ini.

Terlebih, masih kata Gus Choi, parpol di negara ini juga dituntut sebagai alat demokrasi dan harus profesional. Padahal selama ini negara tak memberikan jatah anggaran untuk keberlangsungan parpol.

GEJOLAK nilai tukar yang terjadi di negaranegara dunia, termasuk Indonesia, berasal dari keperkasaan dolar Amerika Serikat (AS). Tak salah bila sekarang mata uang negeri Paman Sam disebut King of The Jungle alias Si Raja Rimba.

Wellian Wiranto, Ekonom Bank OCBC (Singapura), menyebutkan fokus pelaku pasar sekarang memang tertuju pada kebijakan bank sentral AS The Federal Reserves/The Fed. Khususnya terkait dengan rencana kebijakan untuk menaikan suku bunga yang kemungkinan terealisasi tahun ini.

“Rencana ini sudah direspons pasar dari sekarang. Makanya dolar Australia, Singapura, Jepang, Thailand, hingga Euro terkena imbas. Dolar AS adalah King of the Jungle,” ungkapnya saat berbincang di Mall Kuningan City, Jakarta, Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Artinya, kata Wellian, persoalan lemahnya nilai tukar adalah situasi global. Sulit ada negara yang mampu melepaskan diri dari pengaruh AS. “Kalau rupiah melemah sekarang juga nggak heran sebenarnya,” ujar Wellian.

Namun, lanjut Wellian, pasar sedikit bereaksi kala rupiah sudah menembus level Rp 13.000/US$.

“Saat level Rp 13.000/US$, ada faktor psikologis di sana,” imbuhnya.

Pelemahan rupiah dibandingkan dengan mata uang negara lain, tambah Wellian, tidak dalam posisi yang terlalu buruk. Bahkan rupiah sebenarnya lebih kuat terhadap mata uang lain seperti euro, yen, dan lainnya.

Menurutnya, pemerintah sudah cukup tepat dalam pengambilan kebijakan untuk pembenahan domestik. Misalnya dorongan untuk berinvestasi dan perbaikan defisit transaksi berjalan/current account defisit.

“Dengan kondisi sekarang, Menkeu sebutkan berbagai risiko. Itu lebih bagus, tapi tahu cara mengatasinya. Dibandingkan bilang semua baikbaik saja, padahal nggak,” tegasnya.mkl/hds

8 ‘JURUS’ STABILISASI RUPIAH PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKOWI: 1. Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pengenaan bea masuk anti dumping, dan bea masuk pengamanan sementara (safeguard) untuk produk-produk impor yang terindikasi dumping.

2. Insentif pajak bagi perusahaan Indonesia yang produknya minimal 30% untuk pasar ekspor.

3. Penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) untuk galangan kapal nasional. Nantinya industri galangan kapal nasional tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

4.

Meningkatkan komponen Bahan Bakar Nabati (BBN) agar impor minyak dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa dikurangi.

5. Insentif pajak bagi perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia yang tidak mengirimkan dividen tahunan sebesar 100% ke perusahaan induk di negara asal.

6. Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) akan menentukan formulasi pembayaran pajak pemilik atau perusahaan pelayaran asing.

7. Mendorong BUMN untuk membentuk reasuransi.

8. Mendorong dan memaksa proses transaksi di Indonesia memakai mata uang rupiah.

Karena itu, adanya wacana dana khusus parpol senilai Rp 1 triliun tersebut bisa menjadi solusi jitu untuk menghentikan praktik korupsi yang kian marak di Indonesia.

“Selama ini bantuan yang diberikan hanya bersifat sekadarnya, dan dilihat berdasar perolehan suara dalam pemilu bagi partai yang dapat kursi,” imbuh dia.

Sementara, jika benar nantinya wacana parpol dibiayai negara akan direalisasikan, maka setiap partai harus bisa mempertanggungjawab-

kan bantuan kepada negara.

“Wajib ada pertanggungjawaban.

Itu digunakan untuk apa saja,misalnya untuk kaderisasi dan sebagainya. Ini juga diimbangi dengan syarat pendirian partai juga harus makin ketat,” tukasnya.

Diketahui, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mewacanakan pemberian suntikan dana sebesar Rp 1 triliun per partai politik per tahun.

Tjahjo menilai usulan ini dilakukan untuk meminimalisasi potensi korupsi yang dilakukan politikus. sarifa

10

JAKARTA RAYA

Edisi 78/16 - 22 Maret 2015

Ahok Geram Istrinya akan Dipanggil Panitia Angket

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan istrinya Veronica Tan.

Buntut Kemelut APBD 2015, PNS DKI Jakarta Batal Terima TKD PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta batal mencairkan tunjangan kerja daerah (TKD) bagi seluruh pegawai negeri sipil (PNS) Ibukota pekan ini. Pasalnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015 belum selesai dibahas.

Dengan demikian, para PNS batal mendapatkan TKD untuk bulan Januari-Februari sebesar 50 persen. “Iya belum bisa dicairkan, masih menunggu APBD selesai. Karena tidak ada aspek hukumnya, jangan sampai diserahkan, tapi salah,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Agus Suradika di Balaikota DKI, Selasa (10/3/2015).

“Kan untuk TKD masuk dalam RAPBD dan masih pembahasan di Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Nanti kami lihat karena di sana ada evaluasi,” sambungnya.

Agus pun meminta aparatur DKI Jakarta bersabar dan tetap bekerja seperti biasanya, meski upah yang diterima hingga kini baru gaji pokok dan tunjangan jabatan untuk Januari dan Februari. Sekedar diketahui, APBD DKI Jakarta 2015 hingga kini belum disahkan Kemendagri karena tengah berpolemik. Pasalnya, DPRD DKI Jakarta mempersoalkan APBD yang diserahkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Menurut politisi Kebon Sirih, APBD DKI Jakarta senilai Rp 73,08 triliun yang diserahkan Ahok ke Kemendagri tersebut bukanlah hasil pembahasan dan pengesahan DPRD DKI Jakarta.

Polemik tak juga menemui titik temu sekalipun Sekjen Kemendagri, Yuswandi Temenggung, pada Kamis (5/3/2015) lalu, telah berupaya menggelar rapat mediasi dengan mempertemukan Pemprov dan DPRD DKI. Hasilnya, baik eksekutif dengan dewan telah bersepakat, menyerahkan penyelesaian masalah ini di Kemendagri.

Diprediksi DKI akan memakai APBD 2014, mengingat belum ada kesepakatan antara Ahok dengan DPRD DKI Jakarta terkait anggaran 2015. Terlebih, Kementerian yang dipimpin eks Sekjen DPP PDIP, Tjahjo Kumolo diwajibkan mempublikasikan APBD se-Indo fatah_sidik nesia pada 13 Maret mendatang.

Wali Kota Jaktim Tinjau Korban Kebakaran Pulogadung WALI Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana meninjau lokasi kebakaran di Jl. Sodong Raya, RT. 004/RW 17 Kelurahan Cipinang,Kecamatan Pulogadung. Setidaknya 40 rumah terbakar habis dilalap si jago merah.

Bambang langsung meminta unit-unit terkait seperti Sudin Sosial dan Kesehatan untuk segera membantu warga yang rumahnya terbakar. Tercatat ada 36 kepala keluarga atau sebanyak 148 jiwa yang terpaksa mengungsi karena rumahnya terbakar. Dari 148 jiwa korban kebakaran tersebut, sebanyak 102 orang dewasa dan 46 anak-anak. “Saat ini para korban ditampung di lima tenda pengungsian yang didirikan di dekat lokasi kebakaran,” kata Bambang, Rabu (11/3/2015).

Kebakaran terjadi kemarin sekitar pukul 10.

45, dan berhasil dipadamkan setelah diterjunkan 20 unit mobil pemadam kebakaran. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari rumah Lasmini, salah satu warga. Walaupun tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini, namun menimbulkan kerugian materil yang tidak sedikit.

Bambang mengatakan, Pemkot Jakarta Timur sendiri telah membangun pos kesehatan dilokasi kebakaran dan toilet mobil. “Untuk kebutuhan lainnya terus dikoordinasikan dengan unit-unit terkait,” ujarnya.

Sementara itu Ketua PMI Jakarta Timur Kusnoto langsung terjun ke lokasi kebakaran membantu para korban. Ia mengatakan mendistribusi bantuan berupa selimut, tikar dan sarung yang masing-masing 60 lembar, selanjutnya 2 karung beras ukuran 50 kg, 15 dus mie instan, 2 dus minyak goreng, 2 ball krupuk dan 5 karung pakaianlayak pakai. winarko

Wali Kota Jaktim Bambang Musyawardana tinjau lokasi kebakaran di Pulogadung.

www.lensaindonesia.com

GUBERNUR DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama geram dengan sikap Panitia Angket DPRD yang berencana memanggil istrinya, Veronica Tan. Mimik wajah pria yang akrab disapa Ahok ini pun mendadak merah padam.

“Seharusnya, bikin angket khusus untuk memanggil istri

gubernur. Itu namanya angket apaan begitu?”, cetus Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (12/03/2015).

“Kalau begitu, saya juga bisa panggil istri-istri anggota DPRD dong,” sambung eks bupati Belitung Timur ini dengan nada ketus.

Menurut Ahok, pemanggilan

tersebut menunjukkan panitia angket telah menyimpang dari tujuan awal hak penyelidikan kisruh APBD DKI Jakarta itu digelar.

“Panggil (istri saya) alasannya apa, masalahnya apa? Angket anggaran kok panggil istri saya? hubungannya apa?” tanya dia.

Diketahui, usai menggelar

rapat dengan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) hingga sore tadi, agenda panitia angket selanjutnya rapat dengan Veronica, Senin (16/3/2015) depan.

Ketua Panitia Angket DPRD, Mohammad Sangaji menerangkan, pemanggilan tersebut

terkait penyaluran bantuan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).

Selain ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) DKI itu, panitia angket juga berencana memanggil lembaga swadaya masyarakat (LSM) Ahok Center de fatah_sidik ngan tujuan sama.

Terungkap, Penunjukkan Konsultan E-Budgeting Melenceng dari Prosedur Panitia Angket DPRD DKI Jakarta mengaku dikelabui konsultan perancang sistem ebudgeting pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015.

WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik menerangkan, pihaknya merasa kembali dipermainkan oleh Gagat Diwijarno, Tim 20 selaku perwakilan konsultan e-budgeting, lantaran hingga pukul 16.00, tak menyerahkan berbagai dokumen terkait sistem yang dirancangnya.

Tidak hanya itu, Gagat juga berusaha untuk mengelabuhi panitia angket saat diberondong pertanyaan.

“Tadi kan dalam rapat panitia angket telah disepakati, dia diperintahkan dan menyetujui memberikan dokumen-dokumen terkait e-budgeting sampai jam 16.00. Tapi sampai sekarang, belum juga ada yang diserahkan,” ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Rabu (11/03/ 2015).

Ketua DPD Gerindra DKI ini mengetahui kabar tersebut dari Sekretariat DPRD, selaku pihak yang diperintahkan dewan menerima dokumen-dokumen itu dari Gagat.

Mengenai jumlah tim pengembang e-budgeting di Ibukota, Gagat pun menampik pernyataan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang sebelumnya menyebut kelompoknya beranggotakan 20 orang. Katanya, total tim pembuat sistem penganggaran mutakhir tersebut hanya terdiri dari empat orang.

Dalam rapat yang berlangsung selama dua jam ini, Gagat dihujani banyak pertanyaan dari anggota panitia angket menyangkut sistem e-budgeting yang dibesutnya. Misalnya, pertanyaan Prabowo, asal Fraksi Ge-

rindra, terkait jumlah tim penyusun program anggaran tersebut.

“Saya baca di media, (kami) itu 20 orang. Itu siapa ya? Jadi, saya itu hanya berempat. Itu pun di awal saja,” kata Gagat menjawab pertanyaan tersebut.

Sementara Anggota Fraksi Golkar DPRD, Rudin, sempat menanyakan risalah Gagat menangani sistem e-budgeting, seperti saat menggarap di Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya beberapa tahun silam.

Gagat lantas mengatakan, dirinya berkesempatan mengurus ebudgeting Pemkot Surabaya karena idenya tentang penyusunan anggaran elektronik diterima.

Pasalnya, pejabat setempat mengaku akan kesulitan menyusun APBD secara manual setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Tapi, dia tak merinci Permendagri yang dimaksud. “Jadi di sana, kami buat desain dan di-create, lalu di swakelola. Jadi, bukan menjual,” sambungnya.

Meski demikian, Gagat tak menampik, bila dia bersama beberapa rekannya mendapat upah setimpal dari Pemkot Surabaya atas kerjanya tersebut.

Gagat menjelaskan, sistem ebudgeting yang dipakai di Kota Pahlawan dan DKI, dikerjakan oleh tim yang sama. “Kalau sudah selesai, kami tinggal satu atau dua orang saja untuk mengawal.”

Tak lama berselang, Veri, dari Fraksi Hanura mempertanyakan bentuk kerja sama dirinya dengan Pemprov DKI terkait penerapan sistem e-budgeting di Ibukota. Menjawab persoalan ini,

Panitia Angket DPRD DKI Jakarta saat menanyai Gagat Diwijarno dari Tim 20.

Gagat awalnya mengklaim tak dibayar alias cuma-cuma. Tetapi setelah dikorek lebih jauh, akhirnya mengaku ada perjanjian kontrak kerja.

Saat ditanya anggota dewan agar Gagat menunjukkan SK pengangkatan Tim 20, dia tidak bisa menunjukkan permintaan anggota dewan.

“SK pengangkatan bapak dan seluruh tim. Saya khawatir bapak ada back up. Kalau bisa hari ini juga diserahkan kontrak kerja sama itu,” tanya salah satu anggota dewan.

Saat itu Gagat mengakui disewa secara perseorangan, bukan melalui institusi. “Kami (berempat) dikontrak sendiri-sendiri,” ucap Gagat tanpa membeberkan nilai kontrak dirinya dengan Pemprov DKI untuk mengerjakan sistem mutakhir tersebut.

“Kami diundang oleh BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah) dan tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) DKI yang datang ke Pemkot Surabaya. Teman-teman Pemda Surabaya kenalkan BPKAD dan TAPD DKI ke saya. Itu tahun 2013,” kenang Gagat.

Setelah pertemuan itu, lanjut

Kemendikbud Luncurkan Kanal Sahabat Kemdikbud

Proyek pengerjaan Waduk Rambutan yang berada di Jalan Bungur RW 06, Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, mengalami mangkrak.

Proyek Waduk Rambutan Jaktim Mangkrak PROYEK pengerjaan Waduk Rambutan yang berada di Jalan Bungur RW 06, Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, mengalami mangkrak. Pengerjaan waduk yang digagas pada era Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo itu, tertunda hampir satu tahun lamanya.

Sebelumnya pada Desember 2013, Pemprov DKI Jakarta melakukan pengerukan dan pembebasan lahan untuk pembuatan waduk. Sayangnya pengerjaan baru berjalan 30 persen, proyek malah terhenti pada awal tahun 2014.

Menanggapi hal tersebut, pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriat-

na mengatakan harus diusut hingga tuntas mengapa itu bisa terjadi. Jangan-jangan proyek tersebut dilakukan hanya untuk sekadar menyerap anggaran.

“Mungkin saja ini sekadar menyerap anggaran. Yang jadi pertanyaan siapa yang buat? Kenapa tidak dlanjutkan lagi? Kenapa dicoret anggarannya? Kalau begitu kan jadinya buang-buang duit,” katanya, Kamis (12/3).

Yayat melihat pengerjaan proyek tersebut ada masalah dalam hal perencanaan. Pasalnya proyek itu mandek ditengah jalan tanpa ada penyebab yang jelas.

“Itu berarti juga ada masalah dalam perencanaan, kenapa bi-

dia, kerja sama antara Pemprov DKI langsung dilaksanakan tahun 2013 secara pribadi. Saat itu, Endang Widjajanti menjabat sebagai Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI. Soal kapan tanggal dan bulan berapa kerja sama itu mulai dilaksanakan, Gagat tak membeberkannya.

Soal lain, Gagat mengaku pernah bekerja sebagai konsultan di bawah naungan Universitas Erlangga, tapi ia memilih keluar.

Saat itu, Gagat mengungkapkan ia dan empat orang timnya mendapat honor Rp50 juta per proyek.

Masalah teknis soal e-budgeting pun sempat dilontarkan, seperti Prabowo yang menanyakan kapan mata anggaran dalam APBD 2015 dimasukan ke dalam sistem. Sayangnya, Gagat tak menjawab secara detail pertanyaan itu. Awalnya ia menyebut input data dimasukkan sebelum pembahasan APBD dengan dewan namun ia terlihat tak yakin.

“Saya lupa. Seingat saya, sampai hari Minggu, masih saya ubah.

Januari kalau enggak salah. Enggak paham saya,” kelitnya.

Awal Januari, DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta baru menyelesaikan penandatanganan

Mou KUA-PPAS. Tak lama berselang, rapat berakhir dengan tertib. Tapi, mengingat banyak persoalan yang belum terungkap, maka Ongen meminta kepada Gagat menyerahkan sejumlah dokumen terkait e-budgeting. “History input data, kontrak dengan Pemprov DKI, surat tugas, bukti tanda terima pembayaran empat orang itu jasanya, dan lain-lain terkait tugas,” paparnya.

Dia diminta menyerahkan berbagai dokumen paling lama pukul 16.00 WIB. “Yang paling luar biasa dari Pak Gagat ini, dari e-budgeting di tiga provinsi (yang ditanganinya), hanya di DKI yang proyeknya ‘say thanks you’,” sambung Ongen menyindir.

Usai rapat, Prabowo menyangsikan pernyataan Gagat, bila dirinya tak mendapat upah seperak pun atas jerih payanya.

“Mana mungkin gratisan. Saya kan mantan konsultan sistem.

Proyek ini minimal Rp 15 miliar.”

Anggota Komisi D DPR itu pun mengingatkan, jika nantinya nilai kontrak Pemprov DKI dengan Gagat cs untuk membangun ebudgeting di atas nominal yang disebutkannya, maka berpotensi terjadi korupsi. “Karena harus melalui tender dulu dan selama ini kita enggak pernah dengar,” kata Ketua Koalisi Merah Putih (KMP) DKI ini meragukannya.

“Kalau kita lihat pernyataan konsultan ini saat rapat, dia kan sudah menunjukan gelagat tidak baik dengan kita. Makanya, saya minta konsultan itu sebaiknya istighfar,” ketus Taufik.

Sementara, Gagat mengaku tak canggung dalam rapat tersebut, sekalipun dirinya seorang diri berhadapan dengan belasan anggota panitia angket dan mendapatkan banyak pertanyaan tajam. “Enggak (grogi). Ngapain grogi? Kan enggak salah. Kita biasa saja,” tegasnya. fatah_sidik

sa berhenti dan tidak berjalan.

Makanya harus diselidiki dan diteliti pekerjaan yang dilakukan setengah-setengah serta asal-asalan,” katanya.

“Kan di DKI itu bukan semata persoalan dana siluman saja tapi juga harus dicek juga mana yang tidak dilanjutkan,” ungkapnya.

Sementara itu Camat Ciracas, Romi Sidharta menjelaskan pembebasan lahan untuk waduk tersebut belum selesai. Namun demikian Romi mengatakan bahwa kewenangan akan Waduk Rambutan berada di pihak Dinas Pekerjaan Umum.

“Pembebasannya kan belum selesai semua dan yang tahu cu jun ma Dinas PU,” katanya.

IMBAS terputusnya jembatan gantung yang menjadi akses siswa di Kampung Pasir Eurih, Lebak, Banten, menuju sekolah membuat sebanyak 45 siswa sekolah tersebut tercemplung ke sungai.

Hal ini menjadi salah satu sorotan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Anies Baswedan, Mendikbud, menyampaikan, keselamatan siswa baik di lingkungan sekolah maupun di perjalanan merupakan hal yang sangat penting.

“Banyak lintasan berisiko tinggi yang ditempuh anakanak kita menuju sekolah, risiko itu tidak seharusnya terjadi,” kata Anies dalam konferensi pers, Jumat (13/3/2015) pagi di Kemendikbud Senayan.

Anies mengatakan, orang dewasa tidak boleh merisikokan keselamatan anak-anak

dalam upayanya untuk meraih pendidikan.

Melihat hal tersebut, Kemendikbud sadar bahwa lingkup tanggung jawabnya terbatas pada wilayah satuan pendidikan. Karenanya, kata Anies, Kemendikbud bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berusaha untuk melindungi warga negara tersebut.

Kemendikbud akan meminta bantuan kepada para kepala sekolah, guru, orangtua dan masyarakat umum untuk melaporkan lintasan-lintasan berbahaya tersebut melalui kanal sahabat.kemdikbud.go.id.

“Kemdikbud dan KemenPUPR akan merespon dan melakukan langkah-langkah nyata di lapangan untuk melindungi anak-anak kita dari risiko kecelakaan,” kata Anies. ags/wrt

Anies Baswedan menjelaskan mengenai lintasan berisiko di Gedung Kemendikbud, Senayan.

JABAR SQUARE

11 Edisi 78/16 - 22 Maret 2015

Iskandar Julkarnaen, Kadis Bina Marga Kota Bandung.

Jelang Proyek Dimulai, DBMP Dijaga Ketat Polisi Militer DINAS Binamarga dan Pengairan Kota Bandung jelang pelaksanaan kegiatan pengerjaan proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) tahun 2015 kantor binamarga akan dijaga ketat oleh aparat.

Kepala Dinas Binamarga Iskandar Julkarnaen, menagatakan, “Pengamanan ini maksudnya hanya sekedar penertiban saja, sehingga orang yang berkeperluan ke dinas lebih nyaman dan aman,” katanya, Kamis 12/3) di ruang kerjanya Jalan Cianjur Kota Bandung.

Mendekati pelaksanaan proyek, biasanya banyak orang yang berdatangan ke dinas, mereka berasal dari semua gol masyarakat, seperti LSM, ormas, kontraktor, dan warga.

Namun, ada pula orang yang datang ke dinas bina marga ini dengan membawa banyak orang memaksa meminta pekerjaan dan terkadang membuat kericuhan dan penekanan ke sejumlah staf- staf. Sehingga kondisi tersebut sangat membuat resah para pegawai di kantor dinas Bina Marga Kota Bandung.

“Nah pengalaman seperti ini saya khawatirkan menimpa pada staf-staf saya. Saya tidak takut dengan mereka namun ada yang lebih bertanggung jawab dalam menangani soal maslaha oknum ini.

Sehingga kami melibatkan pengamanan dengan aparat Polisi Militer (PM) Bandung untuk membantu dalam penertiban di kantor Bina Marga,” ucap Kadis Iskandar Julkarnaen.

Dirinya menambahkan, kantor DBMP ini untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari kani. Namun, bukan tempat markas kumpulnya para oknum yang yang mengatas namakan lembaga, katanya.

Mengapa pengamanan melibatkan Polisi Militer (PM)? “Oknum yang memaksa minta proyek terkadang ada juga yang membawa oknum anggota , selain itu terkadang juga para oknum preman tersebut membawa sajam, senpi atau sejenis soft gun, itu kan berbahaya. Karena itu kami libat kan pengamanan dengan Polisi Militer yang mempunyai kewenagan yang lebih dalam menangani soal ini,” pungkas Kadis. caca

Pemkot Bandung Tambah 45 Unit Bus Sekolah Gratis PEMKOT Bandung menambah unit bus sekolah gratis untuk Pelajar SD, SMP dan SMA sederajat di kota Bandung. Setiap hari senin, selama satu tahun, para pelajar itu akan mendapat layanan gratis.

Perum DAMRI menyediakan 45 Bis Baru menggantikan bus lama, bis baru tersebut yang dilengkapi fasilitas WIFI gratis untuk koneksi internet dan berpendingin AC juga rencananya akan dilengkapi teknologi GPS sehingga dapat terpantau lokasi bis melalui aplikasi smartphone.

“Ini merupakan tahap pertama di Kota Bandung, nanti akan ditambah lagi karena Kota Bandung ini dijadikan percontohan nasional yang natinya diikuti kota-kota besar lainya untuk memanfaatkan dana CSR membantu angkutan umum dikota besar,” kata Direktur Utama Perum DAMRI, Agus Santoso usai Penandatanganan surat perjanjian kerjasama antara DAMRI dan CEO PT Agung Podomoro Land. TBK. (bdg), Cen Rudi Chandra, di Hotel Panghegar jl.

Merdeka Bandung, Senin (9/3).

Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut sebagai tanda diresmikannya tarif bus DAMRI gratis bagi pelajar SD, SMP, SMA sederajat.

Saat ini bis tersebut beroperasi di 3 trayek dan setiap trayek berjalan 15 unit dengan dana operasional 750 juta yang dapat membantu anak sekolah naik bis DAMRI tanpa dipungut biaya sepeserpun, selain hari senin perum DAMRI juga menyediakan bis gratis tersebut di hari kamis yang merupakan kerjasama CSR dengan PT. Bandung Artha Mas (Istana Grup).

Agus mengatakan, ia memilih Kota Bandung menjadi prioritas karena layanan perum DAMRI merupakan salah satu yang terbanyak di Kota Bandung.

“Di Bandung termasuk angkutan bis kota terbesar di Indonesia selain Semarang dan Surabaya.

Perkembangan kota yang cepat ini menjadi proritas kita membantu mengurangi kemacetan tiap hari senin dan kamis,” katanya. arie

60 Tahun KAA di Bandung Habiskan Rp 200 Miliar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sigap berbenah menata kota untuk menyambut 109 kepala negara di Kota Bandung yang menghabiskan dana Rp 200 miliar.

PERINGATAN 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 18 hingga 23 April di Jakarta dan puncaknya 24 April di Bandung, menghabiskan dana sekitar Rp 200 miliar.

Nantinya akan hadir sebanyak 109 kepala Negara.

“Saya lupa anggarannya.

Mungkin untuk ini sekitar Rp 200-an miliar,” ujar Mensesneg Pratikno saat memantau kesiapan KAA di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Rabu (11/3).

Menurutnya ada dua kegiatan, pertama pertemuan para kepala negara atau delegasinya yang diatur di bawah menteri luar negeri.

“Kedua yang lebih rumit dari semua ini ialah mengenai dukungan keamanan, penerimaan, akomodasi dan lain-lain yang harus disiapkan kepada

kepala negara dan rombongan,” jelas Pratikno.

Pratikno menjelaskan ada sejumlah negara yang kategori tidak mampu, pembiayaan delegasinya ditanggung Indonesia. Sementara negara yang kategori mampu, ditanggung oleh sendiri.

“Di sini lah pembiayaan cukup besar. Tamu itu mulai landing dari pesawat hingga nanti take off ke negaranya. Karena ini kepala negara, maka standarnya kepala negara,” ungkapnya.

Selain Pratikno terlihat hadir dalam rombongan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan, Menlu Retno Marsudi dan Mendag Rachmat Gobel..

Sementara itu, Luhut yang juga sebagai Penanggung jawab Panitia Nasional acara ter-

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan, Mensesneg Pratikno Menlu Retno Marsudi, Mendag Rachmat Gobel dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil meninjau persiapan peringatan KAA ke 60 tahun.

sebut memuji Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang sigap berbenah menata kota untuk menyambut 109 kepala negara. “Pak wali kota sudah antisipasi dan cermat,” ucap Luhut.

Meskipun demikian, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di hadapan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan dan sejumlah menteri curhat menganai angaran yang belum turun dari pusat.

“Yang terakhir akan saya sampaikan ini sih curhat. Sampai hari ini kami mohon bantuan dana tapi sepeser pun be-

K3S Jatitujuh Kuasai Pencairan Dana BOS PENYALURAN program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, jauh panggang dari api.

Sebagaimana data dan informasi yang disampaikan Fri Hartonny, ketua tim investigas pelayanan publik Forum Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah (Formas-Pekape) kepada Lensa Indonesia di Bandung, Jumat (13/3), mekanisme pencairan dana BOS kerap dikuasai H.Arsad, selaku ketua K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) SD. Bahkan diduga mekanisme pencairan yang dikuasai Arsad telah berlangsung sejak penyaluran dana BOS anggaran 2014 lalu hingga kini. “Sehingga para pihak sekolah (SD) se-kecamatan Jatitujuh yang menerima dana BOS harus mengambil ke K3S (Arsad),” jelas Tonny.

Ditambahkannya, akibat kebijakan sepihak yang dibuat oleh Arsad, karuan saja membuat para kepala SD di Jatitujuh, menjadi kerepotan karena harus bolak-balik mengambil dana BOS. “Dengan kebijakannya itu, belakangan tersiar informasi bahwa Arsad kerap meminta uang fee dari pihak sekolah penerima bahkan diduga pula adanya pemotongan dana BOS yang dilakukan oleh K3S,” ujar Tonny.

Sedangkan menurut Tonny, pihaknya sebelumnya sudah melayangkan

surat konfirmasi nomor:259/koord/ Formas-Pekape/Jkt/III/2015, yang ditujukan lang sung kepada K3S Kec Jatitujuh (Bapak H.Arsad). Kemudian secara tertulis pula Arsad, mengatakan bahwa temuan dari Formas-Pekape terhadap dirinya terkait menguasai pencairan dana BOS di kecamatan Jatitujuh adalah tidak benar.

Menurutnya mekanisme pencairan dana BOS pada Triwulan I/2015, adalah langsung melalui petugas disertai kepala unit Bank Jabar Banten (BJB) kecamatan Jatitujuh.

Selanjutnya kata Arsad, dana BOS tersebut diserahkan langsung oleh petugas BJB kepada kepala sekolah masingmasing dan tidak ada potong dari pihak manapun. Dan Arsad, menegaskan kepada pihak Formas-Pekape, apabila menemukan kejanggalan dilapangan diluar keterangannya, dirinya siap untuk dikonfrontasi. “Ya apabila menemukan kejanggalan dilapangan maka saya siap dikonfrontasi,” kata Arsad, sebagaimana disampaikan Tonny.

Sementara saat dihubungi Lensa Indonesia, melalui selulernya, Jumat (13/ 3), Arsad tidak mau menjelaskan lebih jauh karena dirinya merasa sudah cukup jelas menyampaikan keterangan melalui surat jawabannya kepada pihak Formas-Pekape. “Silahkan Anda baca saja dalam surat jawaban saya,” ucap Arsad. ronny

Oknum Pejabat Pemprov Jabar ‘Pecah’ Anggaran untuk Hindari Tender PAKET proyek di lingkungan biro pengelolaan barang dan aset daerah Pemprov Jabar anggaran 2014 diduga disalahgunakan. Sehingga berpotensi merugikan keuangan negara.

Hal ini disampaikan Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah (FORMAS-PEKAPE wilayah Jabar, Asmadi, MA, kepada Lensa Indonesia di Bandung, Jumat (13/3).

Dikatakannya, untuk paket

proyek pemagaran gedung Balai Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Jabar, dinilai hanya menghamburkan dana saja karena azas manfaatnya dirasakan belum maksimal.

Selain itu adalagi kegiatan renovasi gedung olahraga (GOR) ‘Saparua’ Kota Bandung yang menggunakan dana anggaran 2013/2014 sebesar Rp 1,3 miliar. Namun anehnya anggaran tersebut ‘dipecah’ menjadi

lum cair, kami sudah pasrah,” ujar Emil.

Ia mengatakan, saat meminta bantuan ke kementrian masih banyak multitafsir hingga Emil mengaku tak bisa menguraikan masalahnya dan lebih memilih pasrah.

“Sampai per hari ini saya belum bisa mengurai. Tapi tolong kasih tahu kami, supaya kami bisa mengurangi yang sedang disiapkan. Mudah-mudahan dalam waktu 5 minggu ini kami bisa bergerak lebih cepat,” katanya.

Emil mengaku dana di Pem-

kot Bandung untuk peringatan KAA ke-60 ini ada keterbatasan.

Meski begitu Emil menyatakan tetap siap. “Warga Bandung sangat siap lahir batin, ini akan jadi acara paling istimewa,” tutur Emil.

Menanggapi hal tersebut Luhut pun meminta perwakilan dari Kementrian Keuangan untuk segera membantu proses ncairkan dana karena waktunya sudah semakin dekat.

“Pak Wali daritadi sudah kedip-kedip ke saya. Meskipun prosedur, tolong dibantu dipercepat,” katanya. arie

Kejari Bandung Panggil 5 Dinas Soal Mafia Reklame KEJAKSAAN Negeri Bandung (Kejari) terus melakukan pemanggilan sejumlah pejabat pemkot yang terlibat dalam carut marut mafia perijinan reklame bodong yang terjadi di Kota Bandung.

Kondisi tersebut akibat ulah salah seorang oknum anggota Satpol PP Pemkot Bandung yang berinisial AA. AA diduga otak dari mafia perijinan reklame palsu alias bodong yang belum lama ini oleh Kejari Bandung sudah di tetapkan sebagai tersangka kasus perijinan reklame piktif di Bandung.

Terkait kasus tersebut Kejari Bandung melakukan pemanggilan ke- 5 dinas yang berkaitan dengan masalah runtutan perijinan soal reklame di Bandung. Di antaranya, BPPT, DBMP (Dinas Bina Marga Dan Pengairan), Dinas Pajak, Dinas Pertamanan, Dispenda, dan Satpol PP Kota Bandung.

Kadis Pertamanan Kota Bandung Arif mengatakan, pihaknya mengakui belum lama ini telah dipanggil oleh Kejari Bandung di Jalan Jakarta Kota Bandung untuk dimintai keterangan soal kaitannya kewenangan pertamanan taerhadap perijinan reklame.

puluhan juta.

“Modusnya dengan menciptakan beberapa paket kegiatan skala kecil yang bertujuan mensiasati agar tidak ada proses tender atau lelang proyek,” tutur Asmadi.

Yang lebih janggal, rehab ruang lantai 4 (empat) pada gedung Balai Bappeda serta perlengkapan sarana meubelernya. Menurut keterangan tim Formas-Pekape, ruangan tersebut masih dalam kondisi bagus termasuk meubelernya. Kendati ruangan di lantai 4 itu sudah direhab, namun hasilnya jauh dari harapan alias asal-asalan.

“Terbukti lantai ruangan yang sudah direhab dengan rijit beton itu kini sudah retak-retak,” kata Asmadi.

Belum lagi, lanjut Asmadi,

Namun Arif membantah bahwa dirinya tidak kenal dengan tersangka AA. Adapun informasi kaitanya ada keterlibatan oknum bawahannya yang bermain dengan tersangka AA dia tidak tahu.

“Waktu itu saya belum menjadi kadis di Dinas Pertamanan Kota Bandung, adapun jika benar ada stafnya yang bermain dengan pengusaha soal reklame silahkan saja diproses,” ucap Arif di Hotel Horison Bandung, Kamis (12/3).

Sementara di ruang terpisah menurut Kabid Pelaksanaan Dinas DBMP Agoes Safrudin usai dimintai keterangan Kejari Bandung mengatakan, soal mafia perijinan piktif reklame, pihaknya tidak mengetahui persis. “Pasalnya tidak langsung cros ceck kelapangan, karena surat yang masuk ke saya itu terlebih dulu pihak BPPT yang tau konsidi di lapangan benar apa piktifnya data permohonan tersebut,” ucap Agoes.

Hingga kini Kejari Bandung terus mencari dalang-dalang mafia reklame di Kota Bandung yang mengakibatkan kerugian negara karena tidak membayar pajak reklame yang dilakukan oleh sejumlah oknum di lingkungan pemkot Bandung. caca

masalah pengadaan kendaraan roda 2 (dua) yang dianggarakan oleh pemprov Jabar sebesar Rp 3 miliar lebih. Namun hingga saat ini tidak jelas berapa harga per-unit serta jumlah pengadaan kendaraan roda 2 tersebut termasuk dari dealer mana dibelinya.

Tidak hanya itu, untuk pengadaan alat kesenian ‘Marcing Band’ yang beberapa waktu lalu sempat ramai diperbincangan dari beberapa kalangan LSM dan media massa, kini hilang bak ditelan bumi. Padahal kata Asmadi, pengadaan marcing band itu ditenggarai banyak penyimpangan, mulai dari proses pelelangan termasuk penentuan pemenangnya sampai masalah me-mark-up harga barang.

Berdasarkan hasil investigasi, informasi serta data yang diperoleh tim Formas-Pekape, terhadap beberapa dugaan penyimpangan atau kejanggalan pada kegiatan yang ada di biro pengelolaan barang dan aset daerah Pemprov Jabar, diduga kuat dilakukan oleh oknum pejabat di lingkungan pemprov bernama Uuh Suparman (US) selaku kepala seksi (kasi) aset dan pengelolaan barang daerah.

“US dikenal sangat piawai bermain proyek alias kongkalikong, konon perbuatannya itu sering ia lakukan pada saat US yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai kasi pendidikan dasar (pendas) Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar,” ujar Asmadi. ronny

Petugas Damkar Perlu Asuransi Kecelakaan PERSONEL Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Bandung belum dilindungi asuransi kecelakaan dan keselamatan kerja. Padahal tugas mereka berisiko menantang maut dan mempertaruhkan nyawa sewaktu melawan kobaran api.

Karena itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil berjanji memerhatikan asuransi bagi petugas Damkar tersebut.

“Untuk asuransi, saya akan

cek. Tapi tentunya kita harus mendahulukan PNS yang taruhannya nyawanya lebih tinggi secara tugas,” ucap Emil, sapaan Ridwan, usai menghadiri HUT Damkar ke96 di Lapangan Tegalega, Kota Bandung, Kamis (12/3).

Menurut Emil, saat ini kesejahteraan personel Damkar Kota Bandung sudah ditingkatkan. Petugas Damkar dan Satpol PP, sambung Emil, mendapatkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)

paling tinggi dibandingkan PNS lainnya. “TPP-nya sudah naik 25 persen pada anggaran 2015 ini,” sambung Emil.

Sementara itu, Kepala Damkar Kota Bandung Ferdi Ligaswara mengungkapkan, personelnya yang berjumlah 120 orang yang mayoritas berstatus PNS belum mengantongi asuransi kecelakaan. “Asuransi memang belum ada. Sejauh ini hanya ada BPJS. Tapi kan BPJS hanya untuk kesehatan, belum da-

pat menanggung kecelakaan kerja,” tutur Ferdi.

Ferdi menjelaskan, tak tercovernya asuransi kecelakaan bagi petugas Damkar ini lantaran secara nasional belum ada payung hukum yang bisa digunakan sebagai dasar menerapkan asuransi.

Dia berharap ada aturan khusus untuk dinas-dinas yang kerjanya berisiko agar dilindungi asuransi kecelakaan.

“Asuransi itu hal manusiawi. Harapan kami tentu-

nya dicover asuransi. Ya karena petugas berhadapan dengan musibah. Meski begitu, kita tetap ikhlas menjalankan tugas,” ujar Ferdi.

Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung Ade Fahruroji menegaskan asuransi kecelakaan tentu sangat diperlukan buat personel Damkar yang memang perkerjaannya berisiko tinggi.

“Soal asuransi itu bisa masuk APBD. Jadi enggak perlu Perda yang mengatur asu-

Personel Damkar Kota Bandung belum dilindungi asuransi kecelakaan dan keselamatan kerja.

ransi untuk petugas Damkar.

Daerah-daerah lain begitu,”

ucap Ade di lokasi yang sama. arie www.lensaindonesia.com

12

JATIM SQUARE

Edisi 78/16 - 22 Maret 2015

Antok Resmi Nahkodai DPC PDI Perjuangan Ngawi

Dwi Rianto Jatmiko (kiri) jabat tangan dengan Bupati Ngawi.

Pria Pasuruan Edarkan Upal Puluhan Juta IMAM Syafii (38) asal Desa Karangsono, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, tertangkap tangan mengedarkan uang palsu (upal) senilai Rp 29.300 Juta di Terminal Gendingan, Kecamatan Widodaren, Ngawi, Kamis malam (12/03).

Petugas Polsek Widodaren berhasil mengamankan barang bukti upal sebanyak 293 lembar terdiri pecahan Rp 100 ribu berikut sepeda motor jenis Mio Soul warna hitam nopol AG 5923 VH. “Pihak kepolisian terus mengembangkan kasus upal apakah pelaku merupakan jaringan antar daerah atau tidak,” terang AKP Partono, Jum’at (13/03).

Pengungkapan kasus upal tersebut bermula Imam Syafii tengah menginan salah satu losmen depan Terminal Gendingan dengan bermaksud makan di warung milik Darsi. Sebelum memesan makanan, sekitar pukul 20.00 WIB pelaku terlebih dahulu beli sebungkus rokok di toko milik Sutrisno yang tidak jauh dari warung Darsi dengan uang satu lembar senilai Rp 100 ribu.

Mengetahui uang yang diterima Sutrisno uang palsu dirinya langsung menghubungi salah satu petugas keamanan yang ada di terminal untuk melaporkan kejadian itu ke Polsek Widodaren.

Tidak berselang lama beberapa petugas langsung melakukan terhadap pelaku tanpa melakukan perlawanan.

Setelah menjalani pemeriksaan di Mapolsek Widodaren selama 4 jam lebih, Imam Syafii langsung ditetapkan sebagai tersangka berikut barang bukti seperti ratusan lembar upal dan sepeda motor serta satu unit handphone. Dari hasil pemeriksaan awal itu pelaku mengaku hanya sebatas sebagai pengedar meski demikian pihak petugas baik Polsek Widodaren maupun Satreskrim Polres Ngawi akan memburu pelaku lainnya.

“Pengakuan pelaku sampai sekarang ini sebagai pengedar. Tetapi kasus itu tetap akan kita kembangkan terus untuk mengungkap jaringan dari pelaku,” tegas Kasatreskrim Polres Ngawi AKP Pujiyono. pr

DWI Rianto Jatmiko salah satu nama yang sudah populer dalam kancah perpolitikan di Kabupaten Ngawi memasuki babak baru terhadap karir dirinya di PDI Perjuangan. Melalui Koferensi Cabang (Konfercab) tingkat DPC PDI Perjuangan yang digelar di Hotel Merdeka Madiun, Selasa (10/03), nama yang biasa disapa Antok ini secara resmi menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi periode 2015-2020.

Jabatan baru yang diemban Antok disahkan setelah melalui proses pelantikan yang dilakukan oleh Ahmad Basara Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan dan dihadiri jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.

Kepemimpinan Antok untuk lima tahun mendatang tersebut menggantikan Budi Sulistyono (Kanang) yang sudah tiga periode menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi.

Dari informasi yang berhasil

dikumpulkan, jabatan lama Antok sebagai sekretaris DPC digantikan Bambang Sri Saloko sedangkan bendaharanya masih wajah lama yakni Agnes Endang Dwi Mardiani.

“Tadi kepemimpinan Mas Antok dilakukan secara aklamasi yang dilakukan jajaran pengurus PAC ditambah ex ofisio. Selain itu struktural pengurus DPC termasuk 15 wakil ketua juga ada pergeseran,” kata Slamet Riyanto yang sekarang ini menduduki Wakil Ketua Bidang Kehor-

matan di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi.

Tingkat DPC PDI Perjuangan yang menggelar Konfercab di Hotel Merdeka Madiun tersebut diikuti 8 cabang seperti Ngawi, Magetan, Ponorogo, Madiun Kota, Madiun Kabupaten, Pacitan, Trenggalek dan Tulungagung.

Sedangkan mulai hari kemarin sebanyak 38 DPC PDI Perjuangan se-Jawa Timur menggelar Konfercab secara serentak yang dilaksanakan pada tiga titik yakni di Sura-

baya, Jember dan Madiun.

Menurut Bambang Juwono Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, Kaderisasi dan Rekruitmen DPD PDI Perjuangan Jawa Timur bahwa Konfercab serentak seluruh 38 DPC atas arahan DPP PDI Perjuangan. Peserta Konfercab, imbuh Bambang Juwono, diikuti kurang lebih 1.500 orang dari unsur ketua, sekretaris, dan bendahara Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan se-Jawa Timur. pr

Mobil Antar Jemput Koruptor Milik Kejari Ponorogo Disabotase Diduga aksi sabotase mobil milik Kejaroi Ponorogo dilakukan agar penumpangnya (koruptor) mengalami celaka di jalan.

MOBIL milik kejaksaan yang biasa digunakan untuk antar jemput tersangka kasus korupsi dana alokasi khusus (DAK) 2012-2013 pemerintah diduga disabotase. Diduga kuat ada pihak-pihak yang ingin membuat celaka para penumpangnya. Mobil Evalia tahun buatan 2013 jenis mini bus dengan nopol AE 494 SP itu mengalami patah pada bagian as kemudi sebelah kiri.

“Mobil itu biasa digunakan untuk antar jemput tersangka dari rutan ke kejaksaan. Bahkan kemarin juga baru selesai buat ngantar enam tersangka DAK, setelah habis pemeriksaan di kantor kejaksaan” ungkap Zainul Arifin staf Pidsus Kejari Ponorogo, Kamis (12/03/2015).

Menurut Zainul, setelah pemeriksaan yang berakhir sekitar jam 12.00 pada hari sebelumnya, ada delapan orang yang naik mobil itu. Dari delapan orang tersebut enam diantaranya merupakan tersangka dan dua orang dari staf Pidsus.

“Diketahui, setelah nganter tersangka ke rutan, saat akan parkir, tiba-tiba kemudi mobil tidak bisa dibelokkan.

Untung sudah sampai kembali dikantor (kejaksaan) dan tersangka sudah dikembalikan ke rutan” tegasnya.

Menaggapi itu AKP Hasran Kasat Reskrim Polres Ponorogo sudah mendapat informasi dan langsung menuju ke lokasi parkir mobil. Dari hasil identifikasi memang ada dugaan disengaja karena ditemukan bekas gergajian pada bagian as kiri depan mobil.

“Kami juga sangat kaget awalnya, karena mobil itu digunakan setelah tahap 2 pelimpahan berkas, dan tersangka sudah dikembalikan ke rutan. Hasil identifikasi juga ditemukan bekas gergajian dua sisi di ruas as mobil, yakni sisi bagian atas dan bawah,” urai AKP Hasran, Kasat Reskrim Polres Ponorogo kepada Lensa Indonesia.

Dijelaskanya, sementara masih dalam penyelidikan, siapa yang melakukan ini, dan terus akan dilakukan pengembangan. Kalau melihat lukanya ada bekas gergaji lama. Dari tim juga sudah melakukan olah TKP di lokasi yang biasa digunakan tempat parkir.

“Kita terus melakukan pe-

AKP Hasran memeriksa as kemudi mobil operasional kejaksaan yang patah.

nyelidikan mencari barang bukti berupa serbuk gergaji.

Termasuk memintai keterangan terhadap sejumlah orang mulai dari sopir dan juga keamanan setempat,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakanya, melihat kondisi as mobil, diduga ada upaya kesengajaan untuk mencelakai dengan mematahkan as mobil tahanan pidsus tersebut. Karena jelas ini sangat rawan melihat mobil itu khusus digunakan sebagai kendaraan operasional seperti antar jemput tersangka kasus korupsi bahkan

nantinya juga digunakan saat sidang di pengadilan tipikor.

“Ini jelas ada upaya kesengajaan untuk mencelakakan para tersangka. Hal ini tetap menjadi tugas kami dan upaya maksimal untuk mengungkap kasus ini” tegasnya.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Sucipto melalui Kasi Intel Agus Kurniawan mengaku sudah melaporkan hal itu pada pihak kepolisian, apakah ada unsur sabotase atau tidak. Meski begitu dalam penanganan khususnya kasus korupsi, pi-

haknya bakal lebih diantisipasi waspada selama proses penanganan kasus korrupsi.

“Yang jelas kejadian ini tidak akan membuat mundur dalam pengungkapan kasus korupsi. Karena sejauh ini tidak mempengaruhi dalam penangananya” kata Agus.

Agus mengaku bahwa hal ini diketahui setelah proses pemeriksaan dilakukan tahap 2 untuk pemeriksaan tersangka dan barang bukti kasus korupsi DAK. “Taunya setelah nganter tersangka kerutan” pungkasnya. arso

Preman Pasar Jadi Debt Collector Menjamur di Nganjuk

Pelaku upal saat digelandang petugas Polsek Widodaren.

PERUSAHAAN di Nganjuk lebih suka memilih preman pasar sebagai jasa debt collector. Beberapa perusahaan secara resmi membuka lowongan pekerjaan untuk preman supaya bisa dimanfaatkan oleh perusahaan pembiayaan atau leasing di Nganjuk.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Nganjuk Sumardi SH kepada wartawan Lensa Indonesia, Jumat (13/3).

Namun begitu, bukan be-

rarti hal ini tidak menjadi pembahasan di DPRD. Dikatakan Sumardi, tindak tanduk debt collector yang sering kali merugikan nasabah menjadi alasan bagi DPRD untuk menggodok undang-undang tentang perlindungan terhadap nasabah perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Menurut anggota komisi A ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

(YLKI) untuk juga menerima banyak masukan dari berbagai pihak terkait dengan rancangan undang-undang perlindungan nasabah.

Sumardi mengakui pihak leasing atau lembaga pembiayaan keuangan banyak yang menggunakan jasa debt collector dan merekrut sejumlah preman.

Menurutnya, pihak perbankan atau Leasing berharap kedepan lebih memilih menggunakan tenaga organik

(internal leasing).

Sumardi menambahkan, pihak yang paling sering dirugikan dengan debt collector adalah para nasabah. Tidak jelasnya hubungan kerja antara bank dengan debt collector berimbas ke nasabah.

Contoh kasus penggunaan debt collector oleh Adira Finance. Menurutnya, dalam kasus itu tidak jelas apakah debt collector menjadi pihak yang punya hak tagih atas hutang, atau justru mengan-

tongi surat kuasa untuk melakukan penagihan.

“Akibatnya, debt collector cenderung bekerja semaunya sendiri. Di sini lah nasabah yang paling dirugikan,” ujarnya.

Diakuinya, penggunaan debt collector adahal hal yang lazim dijumpai. Namun demikian, debt collector tidak bisa s erta merta melakukan penyitaan barang nasabah lantaran hal itu harus melalui putusan pengadilan. roy

Bupati Haryanti Menghimbau Masyarakat Segera Melunasi PBB-P2 BUPATI Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno mengucapkan terimakasih kepada wajib pajak yang telah melunasi pajak PBB-P2.

Bupati juga mengingatkan untuk wajib pajak yang belum membayar diharap segera melunasi.

Pasalnya pembayaran pajak sangat membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Kediri. Hal ini mengacu pada perda Kabupaten Kediri No.1 tahun 2011.

Objek pajak atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Kepala dinas pendapatan Kabupaten Kediri Mudjianto menerangkan, yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah: 1.

Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemenya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. 2. Jalan Tol. 3.

Kolam renang. 4. Pagar mewah.

5. Tempat olahraga. 6. Galangan kapal, dermaga. 7. Taman mewah.

8. Tempat penampungan/kilang minyak,air dan gas, pipa minyak.

9. Menara.

Untuk subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak/NJOPTKP. Yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP adalah wajib pajak yang hanya mempunyai satu bidang tanah dan/atau bangunan, serta wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu bidang terdiri dari tanah dan bangunan semua,pengurangan NJOP-

TKP-nya diberikan pada objek pajak yang ketetapan PBB nya terbesar. adv/andik kartika DASAR PENGENAAN PAJAK: 1.Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. 2.NJOP sebagaimana dimaksud pada nomor 1 terdiri dari NJOP tanah dan NJOP bangunan. Tarif pajak bumi dan bangunan ditetapkan sbb: a.Untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,1 %. b.Untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,2 %.

Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno.

Pemimpin Redaksi : Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri Biro Madiun Raya : Welas Arso (Kabiro), Demmas Adi K (Madiun), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), Biro Lamongan : Ali Muchtar (Kabiro), Denny Bagus F, Nur Afit Santoso, Nur Hidayat (Bojonegoro), Andik Kartika (Kediri), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Roy Alexander, Katino, Nyoman (Nganjuk), Didik Purwanto (Ngawi), Nur Hasan (Bangkalan, Pamekasan), Joko Andi Setiawan (Probolinggo) Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 0318410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan; Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

JATIM SQUARE

13 Edisi 78/16 - 22 Maret 2015

Kanang Konsisten Emban Amanah Rakyat Jilid II HAKIKAT suatu perjuangan akan berhasil jika semua elemen rakyat secara sinergi menyuarakan keterpaduan dasar serta prinsip bernegara disesuaikan dengan ideologi bangsa.

Komitmen inilah yang sudah dibangun berpuluh tahun oleh PDI Perjuangan menjaga konsistensi amanah dari rakyat dengan ragam budaya sesuai keanekaragaman suku.

Pesan nasionalis berlandaskan demokrasi inilah yang disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi Budi Sulistyono atau biasa disapa Ka-

nang disela-sela puncak acara peringatan HUT PDI Perjuangan ke-42 dengan menggelar wayang kulit bersama Ki Dalang Seno Nugroho dari Yogyakarta, Senin malam (09/03).

Selain itu Kanang juga berpamitan kepada seluruh jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi atas kepengurusan internal partai selama tiga periode dibawah naunganya sebagai pucuk pimpinan di daerah.

“Saya juga ingin kenalkan kepada masyarakat terutama kader PDI Perjuangan bahwa saya sudah tiga periode menjadi ketua partai di Ngawi ini maka perlu ada regenerasi

dimana Mas Antok (Dwi Rianto Jatmiko-red) bakal dilantik besok itu (hari ini-red) dalam konfercab di Madiun untuk mengantikan saya,” terangnya.

Diungkapkan, figur Antok sudah dianggap cukup mumpuni dan loyal terhadap partai sehingga dibawah kepemimpinanya akan mampu membawa PDI Perjuangan sebagai partai politik (parpol) sesuai kemauan rakyat.

Ditambahkan Kanang yang sekaligus Bupati Ngawi ini membenarkan, sebelumnya ada lima nama kader yang diusulkan menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi. Namun se-

telah melalui berbagai tahapan termasuk penjaringan serta uji kompetensi nama Antok yang sekarang ini menduduki Ketua DPRD Kabupaten Ngawi mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan.

Terangnya, dalam Konfercab yang digelar di Hotel Merdeka Madiun pada Selasa ,(10/03), dilakukan secara aklamasi mendasar suara dari struktural PAC sebanyak dua orang ditambah ex ofisio. Sedangkan Kanang sendiri dipastikan tetap akan berkarir dalam strata satu tingkat dengan masuk jajaran kepengurusan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.

Selain itu dia menegaskan, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Ngawi pada Desember 2015 mendatang tetap satu paket dengan Ony Anwar atau pada masa kepemimpinanya sebagai Bupati Ngawi jilid I hasil Pilkada 2010-2015.

“Jadi pada periode selanjutnya atau bisa dikatakan jilid II nantinya kita tetap satu paket dengan Mas Ony Anwar pada Pilkada mendatang itu,” kata Kanang.

Kemudian dalam HUT PDI Perjuangan ke 42 tersebut Kanang optimis semua koalisinya pada pelaksanaan Pilkada 2010 lalu tetap akan merapat kembali mengan-

HUT PDI Perjuangan bersama DPC PDI Perjuangan Kab Ngawi.

tarkan dirinya menjadi meraih kursi Bupati Ngawi periode 2015-20120.

“Insyaallah semua partai koalisi kita dulu seperti Golkar, PAN, PKB, PKS, Hanura

dan Demokrat akan membukakan diri untuk kita. Dan sekarang ini yang sudah dibuka pintunya lebar-lebar sudah ada yakni Partai NasDem,” pungkasnya. pr

Para Camat Kirim SMS Intimidasi Pakai Cara Orde Baru

2.000 Kades se Sidoarjo Demo Bupati Saiful Ilah

Warga desa melengkapi surat-suratnya.

Warga Desa Pajeng Dapat Program Prona WARGA Desa Pajeng, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, mendapat program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) gratis dari Badan Pertanahan Nasional.

Maklum saja, selama ini warga Desa Pajeng tidak memiliki sertifikat tanah bahkan tidak menjangkau untuk mengurus secara perorangan atau kelompok.

Menurut Dedi Kristiawan Kepala Desa Pajeng saat dikonfirmasi Lensa Indonesia, setelah warganya mendapat program prona dari BPN, spontanitas langsung diadakan pertemuan pembentukan panitia kepengurusan program tersebut yang disepakati oleh tokoh masyarakat, BPD dan prangkat.

Karena itu warga pun dihimbau untuk segera melengkpai data-data untuk pembelian perlengkapan seperti patok, materaei, notaris dan suratsurat lainnya.

Dedi Kristiawan menegaskan, bahwa panitia tidak memungut biaya di luar kesepakatan swadaya masyarakat yang sudah disepakati bersama.

Adapun nantinya kalau ada penambahan dana untuk kepengurusan surat-surat yang di bawah tahun 1997 untuk pembuatan AJB (Akta Jual Beli) dan notaries akan dirundingkan lagi dengan masyarakat.

Program prona yang dianjurkan dari BPN untuk pemohon sertifkat Desa Pajeng, Kecamatan Gondang sudah sesuai atau memenuhi target dan harapan selaku panitia kepada masyarakat. Program prona ini bisa sukses dengan tujuan meningkatkan warga sadar untuk penertiban pembayaran nyoman pajak ke depan agar lebih tertib lagi.

Janji para Kepala Desa se-Sidoarjo menggelar aksi demo benar-benar direalisasikan. Mereka beraksi menuntut Bupati Sidoarjo Saiful Ilah untuk memperhatikan kesejahteraan para kepala desa.

DEMO yang besar-besaran dengan jumlah 2.000 kades dan perangkat desa ke Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dilakukan untuk memperjuangkan adanya Penghasilan Tetap (Siltep) yang sampai saat ini belum ada kejelasan termasuk payung hukumnya, yaitu Peraturan Bupati (Perbup).

Aksi tersebut dilakukan ratusan kepala desa dan perangkat desa yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa (PKD) di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, Selasa (10/3/ 2015).

Sekretaris PKD Khoirun Nashirin mengatakan aparat desa adalah tulang punggung roda pemerintahan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Oleh karena itu, kesejahteraannya harus diperhatikan,” katanya di sela-sela aksi.

Aparat desa meminta kesejahteraan tersebut diwujudkan dalam peraturan bupati, tentang tata cara pengalokasian alokasi dana desa sesuai PP No 43 tahun 2014. “Untuk kesejahteraan, kami menuntut diterbitkannya Perbup tentang besaran penghasilan tetap (pasal 81), untuk perangkat desa sesuai UMK, penghasilan tetap

Lelang 7 Jabatan Setara Kadin Alokasikan Dana Rp 300 Juta PEMERINTAHAN Kabupaten (Pemkab) Ponorogo mengalokasikan dana sebesar Rp 300 juta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 untuk melaksanakan lelang jabatan bagi tujuh kursi setara kepala dinas yang saat kosong dan masih diduduki oleh pelaksana tugas (Plt).

Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono ditemui Lensa Indonesia mengatakan, “Ya kita mengalokasikan anggaran hampir tigaratus juta untuk pelaksanaan lelang jabatan ini,” ungkapnya.

Dijelaskanya, bahwa untuk rincian biaya yang mencapai Rp 300 juta rupiah itu sudah dilakukan kajian dengan dasar yang jelas, mulai dari tim ahli, dari masing masing eselon, dan juga honor Pansel dan sebagainya. Selain itu dipastikan tidak akan ada pungutan atau setoran yang lainnya. Karena ini nanti murni, dalam pelaksanaan lelang.

Sekdakab Agus Pramono

Sekdakab Agus Pramono, membenarkan saat ini sedikitnya ada tujuh posisi jabatan eselon II yang diisi oleh Plt. Untuk memenuhinya maka segera mungkin dilakukan lelang jabatan. Jabatan eselon II dilingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Ponorogo yang diisi oleh kosong dan diisi Plt yakni kepala Dinas Pendidikan, kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Keluarga Berencana, serta Asisten Pemerintahan Pembangunan.

Dari hasil koordinasi dengan BKD saat ini telah dilakukan pembentu-

kades 200% dari perangkat desa penghasilan 70 % bagi sekretaris desa dari penghasilan tetap kades,” terangnya.

Selain itu, lanjutnya, PKD juga menolak keras Pjs Kades dari PNS, pengelolaan tanah kas desa (TKD) yang pengelolaannya harus dikembalikan ke desa, karena untuk ganjaran kades dan perangkatnya.

“Kami juga menuntut percepatan penanganan infrastruktur jalan rusak di desadesa, termasuk masalah banjir,” pinta pria yang menjabat sebagai Kades Kepuh Kiriman Kecamatan Waru itu.

Sementara Ketua Paguyuban Kepala Desa Se-Sidoarjo, H. Moch, Supriyadi kepada Lensa Indonesia mengungkapkan, selain Siltep, pihaknya juga menuntut perbaikan jalan di sejumlah wilayah di Sidoarjo yang saat ini kerusakaanya sudah sangat memprihatinkan.

Banyaknya ruas jalan yang rusak tersebut juga telah menimbulkan kecelakaan. Beberapa hari lalu, kata Supriyadi, seorang pengendara motor terjatuh setelah roda kendaraanya terperosok ke lubang jalan. “Korban mengalami gagar otak. Ini tidak bisa dibiarkan!,” tegasnya.

kan untuk panitia seleksi daerah (Panselda), yang selanjutnya diserahkan pada pihak bupati. Termasuk dengan pembuatan jadwal pembentukan panitia.

“Hasil koordinasi dengan BKD langsung kita serahkan ke Pak Bupati. Jadwal kami sudah ada jadwal untuk pembentukan panitia. Termasuk pendaftaran seleksi,” jelasnya.

Perkiraan nanti untuk tahapan pembukaan pendaftaran bagi pegawai yang akan mengikuti seleksi lelang jabatan eselon II dilakukan tanggal 23 Maret mendatang. Dimungkinkan tahapan dalam pelaksanaan lelang jabatan tersebut akan selesai pada akhir bulan Mei mendatang. “Insya Alloh Akhir mei jabatan eselon II sudah selesai,” ujarnya.

Menurut Agus, dalam Panselda ini terdiri dari Sekda selaku ketua, kemudian sekretaris dari BKD, perwakilan akademisi dari dua orang Yaitu Sulton dari UNMUH, dan Mariam dari STAIN, serta seorang lagi dari mantan pejabat sekretariat DPRD. Nama-nama tim hasil bentukan itu setelah diserahkan ke bupati akan dilanjutkan ke komisi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Hasilnya nanti, kami jamin benar benar obyektif karena melalui beberapa tahapan yang aakan dilalui oleh peserta. Jadi nantikan out putnyaa disipakan tiga peringkat yang milih nanti pak bupati selaku pembina kepegawaian. Jadi nanti memenuhi atau lolos persyaratan bisa mendaftarkan. Misal golongan IV B yang sudah sekian tahun bisa mendaftarkan setelah itu seleksi administrasi dan yang memenuhi akan dikirim ke diklat provinsi Jatim” jelasnya. arso

Ribuan aparat desa se Sidoarjo menggelar aksi unjuk rasa ke Bupati Saiful Ilah.

Payuguban Kades Se-Sidoarjo meminta Bupati Saiful Ilah lebih peka terhadap kondisi kerusakan jalan dimana-mana saat ini agar kecelakaan tidak terjadi lagi.

Dari aksi demo yang digelar itu, sebelumnya para kades mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari camat se Sidoarjo. Mereka diintimidasi camat agar tidak melanjutkan demo Bupati Saifu Ilah.

Intimidasi camat tersebut dikirim melalui pesan singkat (SMS) ke ponsel masing-masing kepala desa. Di dalam pesan singkat tersebut, para camat minta kades dan perangkat desa tidak melakukan unjuk rasa. Diduga, intimidasi camat tersebut dilakukan atas perintah Bupati Sidoarjo, Saiful Illah.

Supriyadi mengatakan, pesan singkat tersebut diterima para kepala desa yang mengikuti rapat koordinasi pengurus paguyupan, Senin (09/ 03/2015).

Mencermati isi SMS tersebut, seluruh Pengurus Paguyuban Kepala Desa menyatakan bahwa ini adalah bentuk imidasi terstruktur, yakni mirip caracara Orde Baru.

“Kami yakin dan percaya bahwa saat ini Camat mengalami dilema, karena tekanan dari atas (bupati),” kata Supriyadi.

Supriyadi pun menunjukkan pesan singkat dari camat tersebut. Berikut isi salah satu SMS tesebut: Ass. Teman-teman Kepala Desa, disampaikan hasil pertemuan Bupati dengan perwakilan kepala Desa pada hari Sabtu, bahwa Bupati memperhatikan aspirasi teman-teman Kepala Desa untuk meperhatikan segera dicairkan Siltap dan tunjangan serta pembangunan di desa. Untuk lebih lanjut agar aspirasi dapat disampaikan langsung kepada Bupati baik telephone langsung maupun surat tertulis. Sehingga tidak perlu melakukan unjuk rasa kabupaten. Diminta Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak me-

Ketua Paguyuban Kepala Desa Se-Sidoarjo, H. Moch, Supriyadi.

lakukan unjukrasa ke Kab. Demikian untuk menjadi maklum atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Supriyadi mengatakan, pihaknya akan mengkaji beberapa beberapa SMS yang diterima para kades tersebut. Jika terbukti ada bentuk intimidasi atau unsur pelanggaran hukum, maka pihaknya akan memperkarakan secara hukum.

“Kita akan mengkaji. Bila terbukti intimidasi, kami akan melaporkan baik ke Kepolisian maupun ke Komnas HAM. Sudah jelas bahwa UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat dimuka umum mengatur kebebasan itu.

Yang penting kami mengikuti prosedur seperti yang diatur dalam UU tersebut,” terangnya.

“Saya sangat menghormati bapak-bapak camat sebagai pembina kami, tapi mohon dalam hal perbuatan melawan hukum saya sangat tegas dalam hal ini,” ujar Supriyadi. jani

Kodim 0805 Ngawi Kembalikan Pupuk Subsidi 11,5 Ton Sitaan ke Petani HASIL penyitaan pupuk bersubsidi dengan jumlah total 11,5 ton yang dilakukan Kodim 0805 Ngawi pada awal pekan kemarin kini dikembalikan ke kelompok tani untuk dijual ke petani sesuai ketentuan.

Pupuk bersubsidi tersebut sebelumnya mendasar sitaan dari dua kios di Kecamatan Paron antara lain milik Agus Ismanto dari Desa Teguhan yang jumlahnya 7,5 ton terdiri 144 sak dan milik Muhadi dari Desa Semen sebanyak 4 ton terdiri 87 sak.

Pengembalian puluhan ton pupuk bersubsidi tersebut untuk dijual kembali ke petani dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana yang diatur dalam Permentan No 130 Th 2014 tentang kebutuhan dan HET pupuk bersubsidi 2015.

Pada proses pengembalian pupuk bersubsidi dilakukan secara langsung oleh Letkol (Inf) Sugiyono Komandan Kodim 0805 Ngawi kepada perwakilan kelompok tani yang ada di desa setempat.

“Karena selama ini saya menerima informasi dari petani bahwasanya pupuk bersubsidi di wilayah Ngawi ini selalu kurang.

Dan pupuk yang disita kemarin itu hari ini kita kembalikan kepada kelompok tani untuk dijual sesuai HET,” kata Letkol (Inf) Sugiyono, Kamis (12/03).

Proses penyerahan pupuk bersubsidi oleh Kodim 0805 Ngawi ke kelompok tani.

Kata dia, setelah pupuk diterima oleh kelompok tani jangan sampai harga yang dipatok setiap jenis pupuk bersubsidi diluar ketentuan sebagaimana aturan pemerintah. Untuk pengembalian pupuk bersubsidi yang dilakukan Kodim 0805 Ngawi mendasar hasil penelusuran bahwa antara Agus Ismanto dan Muhadi tidak terlibat penimbunan pupuk sehingga cukup dilakukan pembinaan.

Melainkan kedua orang ini dalam melakukan praktek penjualan pupuk bersubsidi tidak mengantongi perizinan sebagaimana yang ditunjuk oleh distributor.

“Saya sama sekali tidak pernah melakukan penimbunan pupuk

bersubsidi. Hanya saja selama melakukan penjualan pupuk itu memang saya belum punya izin yang diatur oleh pemerintah,” terang Agus Ismanto salah satu pemilik pupuk bersubsidi yang disita.

Urainya, pupuk yang dikembalikan itu akan dijual kembali ke petani sesuai HET melalui kelompok tani yang ada di desanya. Sesuai HET pupuk bersubsidi mendasar ketentuan pemerintah untuk jenis Urea Rp 90 ribu/1 sak atau 50 kilogram, SP-36 Rp 100 ribu/1 sak atau 50 kilogram, ZA Rp 70 ribu/1 sak atau 50 kilogram, NPK Rp 115 ribu/1 sak atau 50 kilogram dan Organik Rp 20 ribu/ 1 sak atau 20 kilogram. pr www.lensaindonesia.com

BERANDA DAERAH

14 Edisi 78/16 - 22 Maret 2015

Bupati Suyoto Minta Inspektorat Selidiki Anggaran Iklan Media BAGIAN Humas Pemkab Bojonegoro diduga menggelembungkan anggaran untuk media massa sebesar Rp1,3 miliar pada APBD 2014.

Bupati Suyoto memerintahkan Inspektorat untuk melakukan klarifikasi terhadap Kepala Bagian Humas Hari

Kristanto terkait penggunaan anggaran tersebut. “Ya kita akan lakukan klarifikasi penggunaan dana untuk media massa tersebut, inspektorat akan memanggil perihal penggunaaan dananya untuk program apa saja,” kata Suyoto.

Suyoto menambahkan,

anggaran untuk media massa selanjutnya akan dievaluasi.

Jika masih layak akan diteruskan namun jika tidak maka sudah barang tentu akan dialihkan atau dihentikan.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas (Kabag Humas) Pemkab Bojonegoro, Hari

Kristianto mengklarifikasi bahwa anggaran Rp1,3 miliar itu bukan . Namun dana itu juga untuk kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kehumasan.

“Jadi tidak ada penggelembungan anggaran,” kata Hari.

Hari menyebut anggaran untuk kerja sama informasi

dengan media massa pada tahun 2014 yang dikucurkan melalui APBD sebesar Rp1.

393.778.000. Dari dana tersebut sebesar Rp966 juta adalah untuk pemasangan iklan media, liputan khusus, dan advertorial. Sedangkan yang sudah terealisasi untuk program itu

senilai Rp 939. 850.000.

Namun, ia tak memberi jawaban lebih rinci mengenai laporan penggunaan anggaran itu dan hanya laporan global saja yang dipaparkan.

Sementara itu, indikasi dari dugaan penggelembungan dana pada bagian Humas

Pemkab Bojonegoro menyeruak setelah para wartawan mengumpulkan beberapa fakta terkait dengan adanya perjanjian iklan yang tidak tertulis, pembayaran iklan yang tidak disertai bukti tanda terima dan kuitansi serta lain nur_hidayat lain.

PT Semen Indonesia di Tuban Serobot Tanah Warga Seluas 30 Hektar Siswa madrasah diniyah lebih ditekankan belajar agama.

Pemkab Mojokerto Alokasikan Rp 2 Miliar untuk Madrasah Diniyah MOJOKERTO memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan madrasah diniyah sebesar Rp2 miliar. Tujuannya agar tidak tertinggal dengan lembaga pendidikan lain.

“Harus ada peningkatan dalam penatakelolaan administrasinya,” katanya, Senin (9/3/ 2015) saat bertemu pengurus Kelompok Kerja Madrasah Diniyah (KKMD) Kabupaten Lamongan di Guest House Pemkab Lamongan, Senin (9/3).

“Dinas Pendidikan saya minta memberikan pembinaan peningkatan administrasi maupun manajemen modern lainnya. Agar madrasah diniyah semakin berkualitas,” kata Fadeli.

Ia mengatakan Pemkab Mojokerto telah menyiapkan anggaran sharing hampir Rp2 miliar. Sementara itu,imbuhnya, dana plafon dari Pemprov jatim juga sudah tersedia.

Ketua KKMD Lamongan Zamroni juga mengusulkan lembaga penerima Bantuan operasional Sekolah Daerah (Bosda) Madin.

Yakni untuk sebanyak 930 lembaga Madin Ula (setingkat SD) yang memiliki 70.639 santri dan 7.658 guru. Kemudian untuk 217 lembaga Madin Wusto (setingkat SMP) yang memiliki 20.322 santri dan 2.228 guru.

Kabag Humas dan Infokom Sugeng Widodo mengatakan, total anggaran Bosda untuk Madin tahun ini sebesar Rp11.954.490.000. Sebesar Rp1,926 miliar berasal dana dari Pemkab Lamo ali_muhtar ngan.

Tanah warga Desa Gaji seluas 30 hektar tiba-tiba saja telah berpindah tangan ke PT Semen Indonesia. Selama 13 tahun warga memperjuangkan haknya tetapi tidak digubris.

PT Semen Indonesia (PT SI) sudah sekian kalinya dilabrak masyarakat Desa Gaji Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Masyarakat desa yang menamakan Forum Masyarakat Gaji (FMG) ini menuntuk kepada pihak PT SI karena menyerobot tanah warga Desa Gaji seluas 30 hektar lebih.

Persoalan ini muncul sejak tahun 2003. Namun hingga kini belum juga terselesaikan. Oleh sebab itu mereka menuntut haknya kepada PT SI untuk mengembalikan tanah warga.

Tidak kurang dari 50 warga, Kamis (12/3) mendatangi kantor PT SI. Mereka berorasi dan meminta PT SI mengembalikan tanah warga. Pasalnya, selama ini warga tidak pernah menjual kepada pihak PT SI. Anehnya, ketika warga hendak mengurus setifikat tanah langsung ditolak BPPN Tuban.

Menurut BPPN tanah seluas 30 hektar yang menjadi milik 70 warga Desa Gaji sudah dikuasai PT SI. Setelah mereka melakukan orasi di depan kantor PT SI di Tuban, melalui 10 perwakilan

Warga Desa Gaji menuntut PT Semen Indonesia mengembalikan tanah mereka seluas 30 hektar.

mereka akhirnya diterima di ruang pertemuan kantor PT SI. Kepada warga, PT SI yang diwakili Kepala Bina Lingkungan Wahyu berjanji segera menyampaikan persoalan tersebut ke Direktur Utama PT SI. “Hasil pertemuan ini segera kami laporkan kepada pucuk pimpinaan,” kata Abu Nasir selaku Korlap.

Sebenarnya persoalan ini

tidak perlu berlarut larut manakala pihak PT SI bisa terbuka dan menjelaskan kepada masyarakat siapakah sebenarnya pihak PT SI yang membeli tanah warga tersebut. Dengan demikian maka persoalan bisa secepatnya diselesaikan.

“Pihak PT SI harusnya terbuka menyampaikan kepada masyarakat bahwa pihaknya

Dan saat ini, tanah itu telah masuk data peta milik PT SI. Abu Nasir dalam dialognya mengancam akan melakukan demo ke Presiden demi minta keadilan. Mereka mengangap petingi PT SI di Tuban sudah tidak punya hati. Karena sudah hampir 13 tahun persoalan masyarakat Desa Gaji hanya di ali_muhtar diamkan.

Program ‘Jombang Police’ Raih Rekor MURI

Wisman Lebih Tertarik Wisata Alam Lamongan TINGKAT kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) di Lamongan terus menunjukkan peningkatan. Terutama pada destinasi wisata alam di Wisata Bahari Lamongan (WBL) dan Gua Maharani.

Sepanjang tahun 2014 lalu, sebanyak 388 Wisman mengunjungi dua obyek wisata di Lamongan. Yakni WBL dikunjungi sebanyak 368 Wisman dan Gua Maharani menerima kunjungan 20 Wisman.

Sedangkan di tahun 2013, ada sebanyak 344 Wisman yang berkunjung di WBL dan Gua Maharani. Data tersebut sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lamongan Eko Priyono melalui Kabag Humas dan Infokom Sugeng Widodo.

Secara keseluruhan, lanjut dia, kunjungan wisata di semua obyek wisata di Kabupaten Lamongan sepanjang tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun 2013.

Di tahun 2013 Lamongan menerima kunjungan wisatawan sebanyak 2.334.429 orang dengan rincian 344 wisatawan mancanegara dan 2.334.085 wisatawan nusantara.

Kemudian di tahun 2014 naik 1,03 persen atau 24.039 kunjungan, menjadi 2.358.468 orang wisatawan. Dengan rincian kunjungan wisatawan mancanegara menjadi 388 orang dan kunjungan wisatawan nusantara menjadi 2.358.468 orang.

Jumlah kunjungan itu meliputi obyek wisata Gua Maharani (Mazoola), Makam Sendang Dhuwur, Makan Sunan Drajat, Museum Drajat, Waduk Gondang, Wisata Bahari Lamongan, pemandian Air Panas Brumbun, serta TPI & Monumen Van Der Wijk.

Sedangkan dari sisi pendapatan asli daerah (PAD), sektor pariwisata di tahun 2014 menyumbang sebesar Rp. 14.343.159.000.

Jumlah tersebut naik dibanding tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp. 14.342.781.000. ali_muhtar

membeli tanah melalui si A atau si B. Dengan demikian hal ini bisa menemukan penyelesaian,” kata Nasir.

Meski pertemuan warga dan PT SI tidak menghasilkan apaapa, namun ada dugaan tanah selus 30 hektar tersebut telah dijual mantan Kades Gaji yakni Tahar. Tahar menjual ke PT SI tanpa sepengetahuan warga.

Proses perekaman E-KTP di Disdukcapil Kabupaten Ngawi.

Jelang Pilkada Ngawi, Warga Diminta Segera Perekaman E-KTP DINAS Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ngawi kembali mengingatkan agar warganya segera melaksanakan perekaman E-KTP. Hal itu bertujuan agar pada Pilkada yang bakal digelar Desember 2015 mendatang, masyarakat dapat berpartisipasi dalam dalam menggunakan hak suaranya.

“Jangan sampai pihak kita yang disalahkan dalam pelaksanaan Pilkada nanti. Makanya bagi warga yang belum melakukan perekaman E-KTP untuk segera di kantor pelayanan misalkan dikecamatan,” terang Sugeng Kepala Disdukcapil Kabupaten Ngawi, (09/03).

Selain itu dia meminta kepada warga terutama usia peralihan 17 tahun diminta kesadaranya untuk ikut andil men-

sukseskan program pemerintah terkait E-KTP. Guna menindaklanjuti hal tersebut Sugeng memerintahkan petugas perekaman E-KTP untuk jemput bola dengan mendatangi sekolah utamanya setingkat SMA. Langkah ini dinilai sangat efektif untuk memaksimalkan perekaman yang masih berlangsung hingga memasuki pertengahan tahun. Diterangkan Sugeng, pada Pilkada mendatang pihaknya sudah jauh hari pasang kuda-kuda agar nantinya setiap warga yang sudah tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ngawi menggunakan hak pilihnya dan menekan angka golongan putih (golput).

Pada kesempatan yang sama data yang diperoleh dari Disdukcapil Kabupaten Ngawi

khususnya hasil evaluasi semester kedua tahun lalu dari jumlah penduduk 881.532 jiwa.

Dari jumlah itu terdapat 687.030 jiwa yang merupakan wajib EKTP sedangkan target dipasang sejumlah 569.177 jiwa.

Sementara proses perekaman E-KTP dari 19 kecamatan di Kabupaten Ngawi hingga awal Januari 2015 lalu tercatat 605.411 dan menyisakan 81.

619 jiwa. Kemudian menyangkut pelaksanaan Pilkada mendatang, Sugeng memastikan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) bakal meningkat.

Urainya, prediksi tersebut sesuai pengalaman dari Pileg pada 9 April 2014 untuk DPT nya tercatat 717.543 jiwa kemudian masih ditahun yang sama pada Pilpres 9 Juli 2014 meningkat lagi yakni 725.674 pr jiwa.

POLRES Jombang merilis program Jagongan Masyarakat Bareng Polisi atau ‘Jombang Police’ di Pasar Mojoagung, Kecamatan Mojoagung, Jombang, Jawa Timur, Kamis (12/03/2015).

Jombang Police merupakan terobosan kreatif dalam berkomunikasi antara masyarakat dan polisi. Jombang Police ini terbagi menjadi lima bidang yakni Bhabinkamtibmas, Religius, Pelayanan, Operasional, dan Pembinaan.

Bhabinkamtibmas sendiri terdiri dari lima program yakni Perwira Desa, Tiga Pilar Kamtibmas, Loket SIM Tiga Pilar Kamtibmas, Latihan Praktik SIM Tiga Pilar Kamtibmas, dan Rumah Kantor.

Dalam kegiatan ini dilangsungkan Latihan Praktik SIM Tiga Pilar Kamtibmas di 306 Desa Se-Kabupaten Jombang.

Kegiatan Latihan Praktik SIM terbanyak ini mendapat rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) yang diserah-

kan oleh Manager MURI Paulus Pangka kepada Bupati Jombang serta Kapolres Jombang AKBP Akhmad Yusep Gunawan.

Dalam acara ini, sebanyak 918 unit kendaraan roda dua operasional dari Pemerintah Kabupaten Jombang akan diserahkan kepada Tiga Pilar Bhabinkamtibmas yang tersebar di 306 desa se-Kabupaten Jombang.

Acara ini dihadiri Kabaharkam Polri Komjen Pol Putut Eko Bayu Seno, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Anas Yusuf, serta Bupati Jombang, Nyono Suharli dan jajarannya.

“Seluruh Satlantas di Indonesia dapat meniru program seperti ini. Ini satu-satunya di Indonesia dan perlu diagendakan secara nasional,” kata Komjen Pol Putut Eko Bayu Seno dalam teleconference dengan beberapa desa di Pasar Mojoagung, Jombang, obi Kamis pagi.

Launching program 'Jombang Police'.

www.lensaindonesia.com

INSPIRASI

15 Edisi 78/16 - 22 Maret 2015

Hanya untuk Pembeli Serius dan Tanpa Nego

Wina menjual rumahnya sekaligus bersedia dinikahi.

Anda beli rumah bisa langsung menikahi pemiliknya yang cantik. Syaratnya, pembeli harus serius dan tidak boleh nego.

IKLAN sensasional menjual rumah bonus mempersitri pemiliknya, janda cantik berusia 40 tahun, Wina Lia (40), langsung mendunia. Sang pemilik mengaku, ada beberapa orang dari Singapura, Saudi Arabia hingga Australia sudah menghubunginya untuk memberikan penawaran.

Tak tanggung-tanggung, Wina mengaku sudah ada 600-an orang yang menghubunginya untuk membicarakan pembelian rumah tersebut. “Sudah 600-an orang yang datang. Ada dari Arab Saudi, Australia, Hongkong, Singapura, dan Malaysia,” ujar Wina di rumahnya di Dusun Randu Gunting, Tamanmartani, Sleman, Yogyakarta, Kamis (12/3).

Di antara 600 calon pembeli itu, Wina mengaku, ada 8 keluarga yang datang langsung ke rumahnya.

“Tadi pagi siang juga ada dua yang datang. Laki-laki, sudah berkeluarga,” kata Wina.

Pengusaha salon kecantikan ini menjelaskan para calon pembeli itu baru menghubungi agen properti yang mengiklankan rumahnya, Dian. Meski begitu, hingga kini masih belum ada kecocokan harga dengannya.

Time menulis judul ‘This Indonesian House Is for Sale and Comes With a Pond, a Backyard and … a

Penawaran Langka Abad Ini, Beli Rumah Langsung Nikahi Pemiliknya

Wife’. Lead beritanya tajam: If you don’t talk the price down, you can marry the owner. Selain mengutip twitter soal iklan online Wina, Time juga mengutip wawancara Dian Purna Dirgantara, si pengiklan yang juga kenalan Wina.

Selain itu, Channel News Asia mengutip AFP dan membuat judul ‘House for sale in Indonesia – with free wife’. Sedangkan Huffingtonpost menulis judul ‘Wina Lia, Indonesian Homeowner, Sells Hand In Marriage Along With House’. Redaksi Huffingtonpost mengutip the Jakarta Post yang menulis lengkap isi iklan dan kriteria pembeli (pria) berdasarkan permintaan Wina.

Kehebohan ini dimulai sejak promo penjualan rumah dengan tagline yang unik. Di situs jual beli rumah ditawarkan sebuah rumah dengan luas 523 meter seharga Rp 999.000.000 di wilayah Yogyakarta.

Iklan tersebut dituliskan “Penawaran Langka Abad Ini !!! Beli rumahnya bisa mengajak pemiliknya menikah (syarat dan ketentuan berlaku) hanya untuk pembeli serius dan tanpa nego”.

Wina adalah perempuan cantik asal Slemen, Yogyakarta itu menjual yang rumahnya. Dan bagi siapa saja pembelinya bisa langsung menikahinya.

Wina mengaku tagline dalam promo di situs jual beli online disebutkan bukan sekedar mencari sensasi. Melainkan, ia memang sedang mencari suami dan kebetulan ia sedang menjual rumahnya.

Hanya saja, Wina tidak menyangka bahwa rumah yang diiklankannya itu bakal menjadi

Wina tidak punya kriteria khusus pria yang menjadi suaminya, asalkan serius membeli rumah dan tanpa nego.

perbincangan hangat di medsos.

Dilansir dari kompas.com, Wina saat berada di kediamannya menuturkan, awalnya seminggu lalu dia melakukan chatting dengan seseorang bernama Dian. Dalam komunikasi via chat di Facebook itu, dia bercerita ingin menjual rumahnya.

Wina menceritakan, Dian adalah pengusaha properti dan berjanji akan membantu mempromosikan rumah tersebut.

Untuk keperluan promosi, Kamis (5/3/2015) lalu, Dian datang ke rumah Wina untuk mengambil foto bangunan yang akan dijual.

Nah, saat bertemu itulah Wina

bercerita kepada Dia kalau dia ingin mencari suami. Pasalnya Wina sendiri sudah menjanda sejak tahun 2000.

Yang tidak disangka Wina, saat itu Dian kemudian mengusulkan bagaimana jika promo sekalian saja menjual rumah sekaligus menikahi pemiliknya.

“Dian menawarkan kepada saya, tagline-nya, ‘Beli rumah sekalian bisa memperistri yang punya’.

Saya bilang oke saja, kan memang sedang cari jodoh,” tegas dia.

Perempuan yang memiliki bisnis salon ini pun tak mengira rumahnya bakal dipromosikan lewat situs jual beli online. Perki-

raan Wina, promosi hanya dilakukan via BBM atau Facebook.

“Saya kaget dipromosikan via situs online. Terkejut lagi jadi pembicaraan ramai di internet, tapi saya tidak menyalahkan Mas Dian.

Memang saya setuju dengan tagline itu sebelumnya,” ujar Wina sambil tersenyum.

Sementara untuk calon suaminya, Wina mengaku tidak memiliki kriteria khusus. Baginya, yang terpenting mau membeli rumahnya dan laki-laki itu bertanggung jawab serta mampu menjadi imam bagi dirinya dan anak-anaknya.

“Setiap kali berhubungan, saya selalu gagal. Sudah dua kali putus,”

curhatnya Wina.

“Keinginan saya rumah ini laku.

Tapi kalaupun ketemu jodoh lain, ya yang penting masih single, entah perjaka atau duda, bertanggung jawab dan dewasa,” tambahnya.

Selain itu, dia menginginkan suami yang bisa mengarahkan dan membimbingnya dalam hal agama. Menurut dia, perlu ada sosok seorang ayah yang baik bagi anakanaknya.

“Yang penting lagi Muslim dan bisa menjadi imam. Bisa mengarahkan saya memakai hijab juga,” tegasnya.

Wina mengaku setiap malam selalu berdoa dan meminta kepada Allah agar diberikan suami yang baik dan bertanggung jawab.

Tidak hanya itu, Wina juga berdoa agar rumahnya bisa laku sehingga dia bisa membayar lunas utang-utangnya di bank.

“Setiap malam saya shalat, meminta kepada Allah agar diberikan suami yang baik dan rumah ini laku. Saya sudah pusing dan tidak mampu menanggung beban ini sendirian,” tandasnya.

Wina menceritakan, rumahnya di Randu Gunting Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, dibangun pada tahun 2013. Dia membangun rumah itu karena almarhumah ibunya meminta agar dirinya tinggal tidak jauh dari keluarga.

Karena keinginan sang ibu, akhirnya Wina meminjam uang dari bank untuk memenuhi nazar itu dengan membangun rumah.

“Tahun 2012 ibu meninggal.

Sebelumnya meminta saya membangun rumah di sini. Saya kredit di bank, angsurannya juga besar,” pungkasnya. ***

Kisah Kasi Penjual Jamu Gendong Kesayangan Tien Soeharto

DIGEMARI PAK HARTO DAN PAK TRI SEJAK lulus dari Sekolah Dasar (SD) Kasi (50) sudah belajar meracik jamu tradisional hingga jamu racikannya telah dipercaya untuk suguhan wajib para Kepala Negara dan Duta Besar. Bahkan, Presiden RI Soeharto beserta istrinya Tien Soeharto dan Wakil Presiden Tri Soetrisno dibuatnya ketagihan untuk menikmati jamu racikannya.

Bagi sebagian orang minuman jamu merupakan minuman yang identik memiliki rasa yang pahit.

Tapi jangan pernah takut untuk mengkonsumsi minuman tradisional asal negara Indonesia tersebut. Pasalnya, minuman yang diracik dari bahan rempah-rempah tersebut memiliki sejumlah khasiat salah satunya menyegarkan tubuh dan memberikan stamina usai kita mengkonsumsi.

Perempuan paruh baya kelahiran Wonogiri 21 April 1965 bertepatan hari Kartini ini dengan sabar dan ramah tengah melayani pembelinya satu persatu. Maklumlah perempuan yang mengenakan pakaian serba berwarna hijau tersebut tidak hanya menjual jamu saja, namun untuk menambah penghasilannya perempuan yang sudah dikaruniai satu orang cucu tersebut juga menyediakan nasi rames bagi pengunjung Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang ingin bersantap siang.

Puteri keenam dari tujuh bersaudara pasangan almarhum Sonorejo dan Sinah, 90, mengatakan, sudah menekuni profesinya selama 33 tahun silam. Sejak menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Dasar (SD) Waleng 1 Giri Marto tahun 1979, Kasi menghabiskan waktunyadengan membantu orang tuanya di Wonogiri.

Bermodalkan tekad dan kemauanlah menghantarkan Kasi ketika itu tengah berusia 17 tahun mengadukan nasibnya di Kota Metropolitan yakni Jakarta. Tinggal di ru-

mah kontrakan sederhana di bilangan Kramatjati, dia bertekad berjualan jamu gendong untuk menyambung hidupnya.

"Saat itu, modal untuk berbelanja bahan-bahan pembuat jamu hanya Rp.2000, bahan dapat digunakan untuk empat hingga lima hari," kata Kasi ketika ditemui Lensa Indonesia di Tugu Api Pancasila TMII, Jakarta Timur, Minggu (8/ 3/15).

Menurutnya, resep membuat jamu diperolehnya dari kakaknya, itu juga hanya resep membuat jamu beras kencur saja. Kemudian dia pun belajar meracik sendiri dan membuat jamu dengan tetangganya yang berprofesi sebagai penjual jamu gedong. Selesai membuat jamu, perempuan yang dikaruniai dua orang anak putera dan puteri dari buah perkawinannya dengan Karmin (55) tersebut berkeliling untuk menawarkan jamu kepada pedagang di Pasar Induk Kramatjati.

Suatu saat, Kasi yang menawarkan jamu dengan berkeliling dari Pasar Rebo hingga Pasar Induk Kramatjati dengan berjalan kaki tidak mendapatkan satu orang pun pembeli. Beberapa jam kemudian baru mendapat satu orang pembeli sebagai penglaris.

"Saya sudah mau nyerah, bahkan mau pulang lagi ke kampung.

Masak sudah berkeliling beberapa jam tidak ada pembeli untuk penglaris dan itu masih saya ingat terus sampai sekarang," ujar Kasi sembari menuangkan jamu untuk salah satu pembelinya.

Dua tahun menjalani profesinya sebagai tukang jamu gendong cukup menyita tenaga. Setiap berjualan, sedikitnya enam liter jamu dia bawa berkeliling dengan menempuh jarak hingga puluhan Kilometer. Menurut dia, keuntungan yang dia peroleh mencapai Rp.250 setiap harinya.

"Jamu yang biasa kita bikin pal-

"Kalau pak Harto dan pak Tri Soetrisno mau minum, jamu dicicipi juga oleh dokter pribadinya dulu. Setelah aman, baru mereka meminumnya," ucap Kasi.

Kasi, penjual jamu gendong yang menjadi kesayangan Bu Tien dan kerap menyuguhi jamu di setiap acara kenegaraan.

ing jamu beras kencur, wedang jahe, kunyit asem dan jamu pahitan serta jamu lainnya,"terangnya.

Pada tahun 1987 Kasi mencoba berjualan di tempat rekreasi Taman Mini Indonesia Indah yang saat itu baru diresmikan dan itu menjadi satu cara agar dapat merubah nasib serta peruntungannya.

Sebagai perempuan yang dilahirkan dari keluarga yang masih memegang teguh adat Jawa dengan berani dia pun datang ke kantor pengelola TMII berniat untuk meminta izin.

Memperoleh izin untuk berjualan di TMII, Kasi biasa mangkal di Tugu Api Pancasila dan sesekali dia pun berkeliling di tiap anjungan-anjungan di TMII. Di sinilah pertemuan dirinya dengan almarhum istri Presiden kedua RI ibu Tien Soeharto. Sambil meminta satu gelas jamu, istri orang pertama di Indonesia itu pun menganggukkan kepalanya sembari berucap, "Enak, bagus, bagus, bagus, ucap Ibu Tien sambil tersenyum," kenang Kasi.

Kemudian, atas perintah almar-

hum Ibu Tien, Kasi diminta untuk mencari 25 orang penjual jamu gendong. "Saya pun menyanggupinya, dan saat itu pula Paguyuban Jamu Gendong TMII pun resmi dibentuk oleh Ibu Tien tahun 1987 harinya Senin Legi dan saya menjadi ketuanya," ujar dia.

Bak peribahasa berakit-rakit ke hulu berenang ke tepian, bersakitsakit dahulu bersenang-senang kemudian, ungkapan itu tepat untuk mengambarkan perjalanan hidup Kasi. Berjualan jamu gendong di tempat rekreasi telah merubah nasibnya. Bagaimana tidak, jamu racikannya kerap menjadi suguhan wajib untuk menyambut para Kepala Negara, Duta Besar dan tamu kehormatan Presiden Soeharto yang berkunjung di TMII. "Sudah tidak terhitung berapa kali jamu buatan saya dipesan untuk menjamu tamu kehormatan Presiden Soeharto. Bahkan, Ibu Tien juga menjadi salah satu pelanggan tetap jamu buatan saya," bebernya.

Kasi mengatakan, saat itu alm Soeharto menjabat Presiden Indonesia, dalam satu hari dirinya mampu menjual jamu tiga hingga lima bakul. Karena kedekatannya dengan istri orang nomor satu di negara ini, Kasi kerap memperoleh kesempatan membuka acara yang mengangkat tentang jamu menjadi minuman tradisonal di Pekan Raya Jakarta (PRJ).

"Kalau pak Harto dan pak Tri Soetrisno mau minum, jamu dicicipi juga oleh dokter pribadinya dulu. Setelah aman, baru mereka meminumnya," ucapnya.

Bahkan, kata dia Wakil Presiden Tri Soetrisno menjadi pelanggan tetap jamu racikannya. Setiap hari Sabtu pagi, Tri Soetrisno memiliki hobi jogging selalu memborong jamu gedong miliknya.

"Satu bakul pasti habis. Kan pak Tri Soetrisno selalu mengajak ajudan dan pengawalnya untuk minum jamu buatan saya," kata Kasi

sembari tersenyum.

Masih menurut Kasi, Firman, putera pertama Tri Soetrisno pun mengemari jamu buatannya. Bahkan ketika mengikuti ayahnya lari pagi sambil bercanda Firman menanyakan, "Ada jamu yang nggak bikin lupa penjualnya nggak," ucap Firman. "Saya jawab aja jamu pahitan mas, dua hari pahitnya nggak hilang-hilang, diikuti gelak tawa semua ajudan dan pengawal Tri Soetrisno yang tengah mengantri untuk minum jamu buatan saya," cerita Kasi.

Satu pengalaman yang tidak pernah dilupakan juga, ujar dia adalah saat berjualan jamu di caping gunung TMII. Di sana dirinya didatangi oleh dua orang pembeli yang menggendarai mobil mewah, sambil bertanya-tanya keduanya kemudian memesan jamu buatan Kasi.

"Si bapak menanyakan modal jualan saya, saya jawab Rp 5000.

Tiba-tiba saja orang tersebut memberikan uang sebesar Rp 10 ribu sambil berkata, 'ini untuk modal jangan dibawa pulang', langsung saya belanjakan ke pasar ya?

Saya pun menuruti permintaan orang tersebut, uang langsung saya belanjakan ke pasar," ungkap Kasi bercerita lagi.

Perempuan yang kini tinggal di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung mengungkapkan, PJG TMII menjadi rintisan berdirinya Srikandi DKI. Srikandi DKI, menurut dia memiliki beberapa koordinator wilayah (Korwil) tersebar di wilayah DKI Jakarta, seperti Mampang, Kebon Nanas, Kebayoran, Pinang Ranti, Kampung Tengah, Condet, Lubang Buaya, TMII dan Pasar Rebo.

"Setiap bulan untuk menjalin silaturahmi sedikitnya 200 orang anggota Srikandi DKI, kita adakan arisan dan karawitan," ujar perempuan yang kini mengelola katering makanan yang sudah berdiri sejak lima tahun yang lalu. winarko www.lensaindonesia.com

METROPOLIS

16 Edisi 78/16 - 22 Maret 2015

PDIP KINI ANTI RISMA PDI Perjuangan benar-benar kecewa pada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Wali kota perempuan pertama Surabaya itu disebut sebagai “kacang yang lupa pada kulitnya”.

RISMA dipastikan takkan diusung PDI Perjuangan dalam Pilwali Kota Surabaya 2015. Langkah ini sudah terlihat jelas terutama ketika pelaksanaan konferensi cabang (Konfercab) pada awal pekan ini.

Risma tak hadir dalam pagelaran penting partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Alasan yang diajukan, Risma bukanlah kader PDIP padahal acara tersebut khusus untuk kader.

Tetapi Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya Sukadar berbicara lantang. Seluruh pengurus anak cabang (PAC) PDI Perjuangan Surabaya sudah tak menghendaki Risma diusung oleh partai ini. Padahal, banyak yang memprediksi Risma bakal menang mutlak dalam pilwali karena dianggap tak punya lawan sepadan.

“Semua PAC sudah tak mau mengusung Risma lagi. Karena sulit diajak koordinasi meski PDIP adalah pengusung Risma di Pilwali Surabaya 2010 lalu,” tuturnya.

Belum lagi, Risma dianggap tidak berkontribusi apa-apa kepada PDIP selama memimpin Surabaya. Itu membuat sebagian besar kader PDIP di Surabaya kecewa.

Hal ini lah yang membuat kader PDIP menginginkan agar partai mengusung kandidat baru. Salah satu kandidat terkuat yang akan diusung adalah Wishnu Sakti Buana yang kembali terpilih menjadi Ketua DPC PDIP Surabaya.

Sementara Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo enggan menjawab ketika ditanya, apakah PDIP mengusung Tri Rismaharini pada pemilihan Wali Kota Surabaya 2015.

“Saya ini sudah nonaktif, tanya partai saja,” ujar Tjahjo setelah menghadiri acara Penganugerahan Penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) Bidang Pelayanan Jasa Perkotaan tahun 2014 oleh Kementerian Dalam Negeri di Balai Kota Surabaya, Kamis, 12 Maret 2015.

www.lensaindonesia.com

MONTAGE: SOERYA

Tjahjo beralasan saat ini dia telah menjadi Menteri Dalam Negeri. Karena itu, Tjahjo tidak aktif sebagai Sekjen PDIP. Tjahjo sendiri enggan diwawancarai lebih lanjut soal calon pada Pemilihan Wali Kota Surabaya 2015. Tjahjo langsung berjalan menuju mobilnya.

Wacana untuk tidak lagi mengusung Risma sebagai calon Wali Kota Surabaya pada 2015 juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur Bambang Dwi Hartono. Mantan Wakil Wali Kota Surabaya yang sempat berpasangan dengan Risma pada 2010 itu menganggap Risma tidak bisa diajak bicara dan berkoordinasi.

Menurut Bambang, pimpinan partai tingkat cabang dan daerah merasakan betul masalah tersebut ketika Risma menjabat Wali Kota Surabaya. Mekanisme koordinasi tiga pilar, yaitu struktural partai, petugas partai di eksekutif, dan petugas partai di legislatif, kata Bambang, tidak berjalan mulus.

Sebelumnya, Gerindra Jawa Timur memasukkan nama Risma ke daftar bakal calon Wali Kota Surabaya untuk Pemilihan Wali Kota Surabaya 2015. Risma akan bersaing dengan Ahmad Dhani, Antony Bachtiar, Dhimam Abror, Bambang Kusudiartono, Moham sita mad Nuh, dan Azrul Ananda.

Komisi D: Tunggakan Pekerja Kontrak SKPD Harus Dilunasi KOMISI D Bidang Kesra DPRD Surabaya meminta sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah kota membayar tunggakan gaji tenaga kontrak dalam dua bulan terakhir. “Bulan Januari dan Februari 2015 gaji mereka belum dibayar,” ujar Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Agustin Poliana.

Ia mengatakan pihaknya menerima pengaduan sejumlah tenaga kontrak terkait terlambatnya pembayaran gaji mereka selama dua bulan. Untuk mengetahui kendala pembayaran gaji pegawai non PNS ini, Komisi D memanggil Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko), Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD), serta Bagian Bina Program.

Agustin meminta, pemerintah kota mengkroscek langsung pembayaran gaji para tenaga kontrak di sejumlah SKPD di lingkungan pemerintah kota.

Sementara ini, dari keterangan yang diterima dewan, alasan keterlambatan pembayaran gaji karena ada penyesuaian, misalnya jika ada keterlambatan masuk kantor akan ada potongan gaji, dan itu satu paket dengan item lainnya.

Keterlambatan menurut anggota fraksi PDIP ini bisa juga karena yang bersangkutan belum terdaftar sebagai peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan).

Padahal, lanjut dia, sesuai aturan sejak Januari 2014 harus terdaftar sebagai peserta BPJS. “Bisa juga karena belum daftar BPJS, karena mulai 2014 baru terdaftar. Mungkin ini yang menghambat,” kayanya.

Agustin menambahkan, jika sudah terdaftar sebagai peserta tenaga kontrak yang bersangkutan iurannya akan dipotong dari gaji mereka. Menurutnya BPJS

Agustin Poliana

ada dua, yakni ketenaga kerjaan dan kesehatan.

Agustin mengatakan, jumlah tenaga kontrak di pemerintah kota sekitar 11 ribu orang, jumlah tersebut lebih sedikit dibanding jumlah PNS yang mencapai 17 ribu 500 orang.

Sebagian tenaga kontrak mempunyai kualitas di atas para PNS. Namun, lanjut dia, ironisnya para tenaga kontrak tersebut hanya digaji sesuai dengan upah Minimum kota (UMK), sekitar Rp2,7 juta.

Padahal mereka tidak mendapatkan hak cuti hamil, lembur dan THR (Tunjangan Hari Raya). Sementara jam kerja sesuai standar minimal 40 jam seminggu. “Jam kerja 40 jam seminggu, tapi tidak ada lembur,” katanya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya mengharapkan pemerintah kota mempertimbangkan untuk memberikan reward kepada para tenaga kontrak yang kinerjanya baik.

“Mereka ini bekerja full, tidak ada

premi. Seharusnya melalui Perwali pemerintah kota memberikan kesejahteraan mereka,” jelasnya.

Di sisi lain, lanjut dia, karena tiap tahun jumlah PNS pemerintah kota yang pensiun sekitar 700 orang. Maka, dalam penerimaan CPNS, pemerintah kota memprioritaskan para tenaga kontrak yang memenuhi kualifikasi.

“Yang bekerja diatas lima tahun dan memiliki keahlian tertentu semestinya dipertimbangkan direkrut jadi PNS, dari pada ambil orang luar,” tuturnya.

Hal sama juga diungkapkan anggota Komisi D lainnya Reni Astuti. Ia mengatakan tenaga kontrak yang di pemerintah kota harus mendapatkan kepastian informasi atas status dan hak kesejahteraan seperti jaminan kesehatan, cuti melahirkan.

“Terus terkait pengaduan ada yang tidak gajian hingga dua bulan, pemkot harus menelusuri. Tenaga kontrak harus mendapatkan kepastian info waktu penggajian dalam tiap bulannya,” katanya.

Menanggapi belum terbayarnya gaji tenaga kontrak, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Surabaya, Mia Santi Dewi menyatakan akan melihat dulu SKPD mana yang belum membayarkan hak tenaga kontrak itu. “Infonya ada dinas yang belum bayar gaji, nanti kita Check dulu dimana,” ujarnya.

Sedangkan, menyangkut pengangkatan tenaga kontrak menjadi PNS, Mia mengatakan masukan tersebut akan disampaikan ke pemerintah pusat. Pasalnya menurutnya, pengangkatan PNS harus melalui aturan perundangan dan mekanisme tertentu. “Semua yang kita laksanakan harus sesuai aturan,” ka adv/wan tanya.