Koran Lensa Indonesia Edisi 80

Klik website: http://www.lensaindonesia.com/

Edisi 80 30 Maret - 05 April 2015

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

ISU AKLAMASI JELANG KONGRES PARTAI DEMOKRAT 2015

MENANTANG SBY Fahri Hamzah

PKS Tuding KPK Penyebab Prabowo Kalah Pilpres 2014 SEKRETARIS Harian Koalisi Merah Putih (KMP) Fahri Hamzah mengatakan, ada peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menyebabkan calon presiden yang diusung KMP, Prabowo Subianto, kalah pada Pilpres 2014.

Sebab, saat kampanye berlangsung, KPK menetapkan Ketua Umum PPP saat itu, Suryadharma Ali, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana haji.

“Bayangkan, kami lagi kampanye ikut Prabowo, tiba-tiba Suryadharma Ali yang di samping kami ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana suara Prabowo tidak tergerus?” kata Fahri saat diskusi bertajuk “Kenapa KPK Terancam?” di Institut Peradaban, Jakarta, Rabu (25/3/2015).

Wakil Ketua DPR itu mengatakan, sejak berstatus sebagai tersangka, hingga kini mantan Menteri Agama itu tak kunjung diperiksa. Kecurigaan Fahri kepada KPK pun semakin meningkat, setelah Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa proses penyelenggaraan haji di Kemenag pada saat itu menjadi yang terbaik.

Jika bukan SBY yang memimpin, Demokrat akan terpecah belah seperti Golkar dan PPP. Isu aklamasi pun menyeruak.

Sebaliknya, para pendiri partai tidak mau Demokrat dijadikan partai dinasti.

KEINGINAN menjadikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (PD) secara aklamasi tidak mulus. Sejumlah pendiri partai menolak rencana tersebut.

Salah seorang pendiri PD Achmad Mubarok membenarkan adanya penolakan tersebut. Baginya, penolakan itu merupakan dinamika menjelang Kongres Demokrat yang

Baca: Menantang... Hal 7

ILUSTRASI: SOERYA

Iklan Loker PT MNC Tolak Karyawan Muslim

Jokowi Takut Kecurangan Pilpres Dibongkar Eksekusi Mati Warga Australia Batal?

PEMERINTAH Presiden Joko Widodo mulai ragu mengeksekusi mati terhadap warga negara Australia yang terlibat narkoba.

Hal itu terindikasi dari pernyataan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, di mana Presiden menginstruksikan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk memperhatikan secara serius permintaan dari pihak Australia.

“Saya pikir Pemerintah Australia sudah berinteraksi dengan pemerintah kita, dengan Ibu Menlu, dan juga dengan Presiden kita. Dalam sidang kabinet kita barusan, Presiden memberi tahu Jaksa Agung untuk memperhatikan apa yang menjadi perhatian Pemerintah Australia secara serius,” demikian Andi di Istana Kepresidenan, beberapa waktu lalu.

Pernyataan tersebut menjadi bukti ketakutan kecurangan Pil-

Baca: PKS... Hal 7

PURNAWIRAWAN POLISI GUGAT POLDA JATIM RP 20 M Hukrim

akan digelar bulan Mei 2015 di Bali.

Jelas Mubarok, para pendiri menginginkan agar idealisme partai tetap dipertahankan. Selain itu, para kader Demokrat juga bersikap cerdas, bersih, dan santun.

Sebenarnya, menurut Mubarok, para pendiri menilai SBY sebagai sosok yang demokratis. Namun, mereka terganggu dengan gencarnya usulan penunjukkan kembali Presiden RI ke-6 itu secara aklamasi yang dianggap menutup peluang bagi calon lainnya. “Pak SBY cukup demokratis. Tapi memang saat ini ada usulan ditunjuk secara aklamasi. Ini yang dipermasalahkan,” ujarnya.

Untuk meredam situasi ini, SBY mengundang empat pendiri Partai Demokrat.

Selain Achmad Mubarok, SBY juga mengundang Ventje Rumangkang, Sys Ns, dan seorang lagi yang masih aktif di Majelis Tinggi PD. Menanggapi penolakan aklamasi, Wakil Ketua Umum PD Max Sopacua mengatakan tak ada tokoh lain yang bisa menyatukan PD selain SBY.

4

Kampanye Perindo Hary Tanoe Diragukan

pres 2014 akan dibongkar. Disampaikan pengamat politik Muslim Arbi, Rabu (25/03). “Presiden Joko Widodo kemungkinan membatalkan hukuman mati terhadap warga negara Australia yang terlibat narkoba,” tutur Muslim.

Batalnya eksekusi mati itu, kata Muslim, tergambar dari pernyataan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto yang menyatakan Presiden Jokowi mengintruksikan Jaksa Agung agar memperhatikan permintaan pihak Australia.

“Kalau dilihat pernyataan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto bahwa Presiden Jokowi instruksikan Jaksa Agung perhatikan permintaan Australia menandakan adanya pembatalan,” kata Muslim.

Menurut Muslim, ancaman Australia yang akan membocorkan komunikasi Jokowi saat Pilpres 2014, bisa mengurangi legitimasi kekuasaan Jokowi.

IKLAN lowongan kerja (loker) dan karir PT MNC Sky Vision yang mencantumkan persyaratan “Diutamakan Non Muslim” yang diposting di laman iklan JobStreet.co.id Indonesia Minggu (22/3) menuai kecaman dan kritik.

Nanang Qosim, koordinator Aliansi Peduli Umat (APU), menilai iklan salah satu anak usaha milik Hary Tanoesoedibjo itu cenderung melanggar hak asasi manusia. Pasalnya, negara sudah menjamin semua lapisan masyarakat tanpa memandang agama berhak bekerja dimana saja.

Menurutnya, iklan itu juga berkebalikan dengan janji kampanye Partai Perindo yang didirikan Hary Tanoe untuk memperjuangkan kesempatan kerja yang setara.

“Perlakuan diskrimitatif dan menolak secara langsung terhadap masyarakat muslim Indonesia dalam perekrutan karyawan PT Mnc Sky Vision Surabaya Jawa Timur, menunjukkan sikap pembohongan publik,” tegas Nanang, dalam keterangan pers, Rabu (25/3).

Nanang mengingatkan perekrutan karyawan yang mengutamakan non-muslim akan dapat memicu konflik horizontal dan ketegangan SARA di Indonesia yang mayoritas masyarakat muslim.

Baca: Iklan... Hal 7

Baca: Jokowi... Hal 7

Naik Haji Cukup Sekali Saja Awal April Pembatasan Haji Disahkan KEMENTERIAN Agama bakal mengesahkan aturan pembatasan frekuensi haji per orang hanya sekali saja.

Rencana Kemenag tersebut mendapat respons positif dari

OLGA SYAHPUTRA MENINGGAL DUNIA Blitz

6

9

ANGGARAN ‘SETAN BERDASI’, PNS JATIM KEJAR SETORAN Jatim Square 12

www.lensaindonesia.com

da mereka yang ingin pergi haji.

Untuk pendaftaran haji tahun ini saja, calon jamaah mengantre dan menunggu lama.

Baca: Naik... Hal 7

Hary Tanoe deklarasi Perindo dengan slogan 'Persatuan Indonesia' kini diragukan.

Aset 2,9 Juta Karyawan Diserobot Bos Tanah, Uang Negara Rp 24 Miliar Hilang (Bagian 2)

PEMBERONTAK OPM AKHIRNYA MENYERAH Nasional

orang yang sudah naik haji ataupun yang akan naik haji.

Pasalnya, kuota haji yang diberikan kepada pemerintah Indonesia selama ini tidak bisa memberikan kesempatan kepa-

Polda Jatim Gelar Perkara, Terlapor Reny Segera jadi Tersangka Pihak Puskopkar mengajukan pemblokiran atas lahan 24 hentar dan mendesak BPN tidak memberi ijin proyek ke PT Gala Bumi Perkasa. Pasalnya, Puskopkar sudah memperoleh ijin baik ijin lokasi maupun ijin prinsip di mana lokasi tersebut sesuai ijinnya untuk perumahan.

KISRUH berlarut-larut tanah kawasan Bandara Juanda di Desa Pranti, Sedati, Sidoarjo, seluas 24 hektar antara Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) dan PT Gala Bumi Perkasa memasuki babak baru.

Pasalnya, Polda Jatim pada Jumat (27/3/2015) sekitar pukul

09.00 WIB, akhirnya melakukan gelar sidang perkara.

Gelar perkasa tersebut menyangkut laporan Puskopkar ke Reny selaku Direktur PT Dian Fortuna sebagai pihak penjual yang memalsukan dokumen.

Seperti diketahui Reny memalsu Akta Notaris Soeharto, SH Nomor

Tanah aset 2,9 juta karyawan Puskopkar Jawa Timur yang pembebasannya menggunakan kredit BTN Rp 24 miliar kini diusut tuntas Polda Jatim.

15 dan 16 tanggal 24 November 2004 itu, adalah Surat Keterangan

Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Sidoarjo, Jatim, yang

ditandatangani Kepala Kantor BPN-nya Ir Minarto MN tertanggal 30 Maret 2009 Nomor 799.600.

35.10.2009.

Pemalsuan akta tersebut diketahui saat Puskopkar mengecek registernya ke notaris Soeharto SH, dan diketahui bahwa akta tersebut tidak pernah ada.

Tidak hanya itu, bukti pemalsuan Reny juga diperkuat oleh notaris pengganti Soeharto SH yang sudah meninggal, yakni GS Lala’ar SH. Notaris pengganti tersebut menyatakan bahwa Soeharto SH tidak pernah membuat dan menerbitkan akta tanah atas nama Reny.

Baca: Polda... Hal 7

EKBIS

2 Edisi 80/30 Maret - 05 April 2015

Gencar Cari Korban, OJK Kembali Ingatkan MMM Investasi Ilegal MONEY game dengan skema Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) kembali gencar mencari “korban”. Investasi yang di Indonesia disebut dengan Manusia Membantu Manusia rajin membuat iklan mulai dari koran hingga televisi.

Pertengahan tahun 2014, MMM Indonesia kolaps setelah para anggotanya kaya mendadak. Dananya banyak yang nyangkut. Kini mencoba bangkit dengan membuat jargon MMM Indonesia Bangkit.

Skema keuntungan yang ditawarkan pun sama, yaitu 30 persen tiap bulannya. Keuntungan sakti ini didapat tanpa

harus melakukan apa-apa.

Partisipan tinggal menyetor sejumlah uang. Bulan depan dijamin ada dana tambahan 30% dari yang disetor.

Syaratnya satu, tiap bulan harus ada anggota baru. Begitu tidak ada lagi pemain baru yang menyetor uang (provide help/PH), berarti tidak ada lagi pemain lama yang mendapat bantuan uang (get help/GH).

Begitu tidak ada yang menyetor lagi, maka permainan usai dan uang setoran takkan kembali.

Jika sudah begitu, penemu sistem menyesatkan ini, ‘sang nabi MMM’ Sergey Mavrodi,

Saleh Husin saat blusukan ke perusahaan rokok Gudang Garam.

Negara Terima Cukai 140 T, PT GG Keluhkan Aturan Pemerintah MENTERI Perindustrian Saleh Husin blusukan ke perusahaan rokok Gudang Garam tbk Kediri, Jawa Timur untuk melihat langsung kegiatan karyawan PT Gudang Garam (PT GG), Jumat, (27/03/2015).

Saleh yang datang dengan menggunakan helikopter langsung meninjau sejumlah lokasi pembuatan rokok yang masih manual dengan menggunakan tangan (SKM). Kedatangan Saleh bertujuan untuk mendengarkan aspirasi dari industri rokok, yang saat ini makin terhimpit dengan aturan pemerintah.

Dalam keterangannya Saleh menyebutkan, target penerimaan negara dari cukai tahun ini mencapai Rp 140 triliun. Naik dibandingkan 2014 yang sekitar Rp 114 triliun. Oleh karena itu, dia ingin agar penerimaan cukai tetap bisa sesuai target tetapi tidak membebani industri rokok nasional.

"Pemerintah dan perusahaan rokok berpikir mempertahankan tenaga kerja yang begitu banyak, dan penyumbang cukai APBN terbesar juga rokok.

Jadi harus tetap diperhatikan," kata Saleh.

Sementara itu, Slamet Budiono, Wakil Direktur SDM dan Umum Gudang Garam, berharap kepada pemerintah agar juga memperhatikan aspek perusahaan. Dia ingin agar tarif cukai hasil tembakau tidak terus-menerus naik agar tidak menggerus laba perusahaan. "Saya harap cukai tidak naik setiap tahun, beberapa tahun sekali saja. Lebih memikirkan aspek industri rokok," kata Slamet.

Untuk diketahui saat ini pemerintah melarang perusahaan rokok dilarang memasang iklan gambar rokok, dan cukainya meningkat dan masih banyak aturan yang intinya menekan perusahaan. andik_kartika

Penyebab Proyekproyek Infrastruktur Rp 50 Triliun ‘Mampet’ KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat ada sejumlah proyek pembangunan infrastruktur dengan total nilai kontrak sekitar Rp 50 triliun pada 2015 yang sempat terhambat penandatanganannya. Penyebabnya adalah belum disahkannya Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) kementerian ini. ýTerlambatnya pengesahan DIPA ini lantaran nomenklatur atau tata nama kementerian hasil gabungan 2 kementerian terdahulu ini baru disahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Padahal, proyek-proyek tersebut telah melalui masa lelang dan tinggal ditandatangani kontraknya agar pengerjaan fisik bisa segera dilakukan.

“Memang lelang boleh, tapi untuk tanda tangan kontrak harus tunggu DIPA.Sementara pengesahan DIPA harus menunggu pengesahan nomenklatur,” tutur Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR, saat dijumpai di kantornya, Jakarta, Jumat (27/3/2015).

Ada sejumlah proyek yang tinggal menunggu penandatanganan kontrak. Di antaranya adalah proyek pembangunan bendungan, irigasi, hingga pembangunan perumahan dalam rangka mendukung program 1 juta rumah. “Sampai sekarang sekitar Rp 50 triliun yang siap kontrak dari anggaran kementerian PUPR tahun ini Rp 118 triliun,” sambung dia.

Saat ini Basuki mengaku, pihaknya hanya tinggal menunggu penyerahan DIPA yang sudah disahkan oleh Kementerian Keuangan sebelum bisa menandatangani kontrak-kontrak tersebut.

“Pengesahan DIPA sudah oleh Pak Menkeu (Menteri Keuangan), tinggal tunggu penyerahannya. Mungkin hari Senin depan. Jadi semua sudah beres, kita siap tancap gas,” tegasnya.ý Seperti diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi baru saja mengesahkan nomenklatur atau tatanama 13 kementerian baru serta kementerian hasil penggabungan dan pemisahan.

Pengesahan ini menjadi landasan pengesahan DIPA masing-masing kementerian tersebut. DIPA sendiri merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi landasan dalam menyelengg dna/hds arakan APBN. www.lensaindonesia.com

tinggal bilang sistem mau diulang (restart). Uang pun hilang. Anggota Dewan Komisioner Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono menjelaskan MMM tidak punya izin dari OJK untuk menghimpun dan mengelola dana masyarakat.

Artinya aktivitas MMM ilegal. Meski begitu, MMM gencar memasang iklan di media online, dalam negeri, koran hingga televisi. Investasi macam ini juga memasang iklan lewat Google Adsense. Jika diklik, akan masuk ke MMM Indonesia, lengkap dengan

cara pendaftaran.

“OJK telah dan akan terus mengingatkan masyarakat melalui berbagai media untuk berinvestasi secara baik dan tidak tergiur janji keuntungan/ imbal hasil investasi yang besar dari MMM,” katanya, Rabu (25/3/2015).

Selain itu, MMM Indonesia juga membuat sebuah iklan yang diklaim ditayangkan di televisi. Iklan video ini diposting di situs berbagi video YouTube.

Ada beberapa iklan video yang diposting dengan durasi mulai dari 30 detik hingga 90 detik. Salah satu iklan video

berisi testimoni salah seorang pemain MMM yang mengaku sukses menjadi partisipan money game ini.

Wanita yang akrab disapa Tituk itu mengatakan, Tim Satgas Waspada Investasi juga terus memantau dan merespons situasi terkini MMM. Saat kolaps 2014 lalu, para manajer yang biasa mengurus para pemain MMM itu pun mulai lenyap satu persatu seperti ditelan bumi. Ada yang susah dihubungi sampai pindah tempat tinggal Skema MMM ini didefinisikan tergolong sebagai skema piramida. Skema piramida

Situs MMM Indonesia.

akan terus berjalan selama ada orang menyetor uang. Ketika tidak ada setoran baru, maka

permainan selesai dan kerugian ditanggung sendiri. sita/dtc

Pertamina Jangan Ragu Kelola Blok Mahakam Kementerian ESDM sudah memastikan bahwa Pertamina mendapatkan 100 persen saham Blok Mahakam. Hanya saja saat eksekusinya, Pertamina diminta berdiskusi lagi terkait impact-nya.

KETUA Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe), Binsar Effendi Hutabarat merasa geram juga mendengar penjelasan PT Pertamina (Persero) bahwa proposal pengajuan pengelolaan Blok Mahakam masih belum klir.

Pemerintah meminta Pertamina untuk melengkapi proposal dengan skenario kondisi yang ada saat ini. Padahal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah memastikan bahwa Pertamina mendapatkan 100 persen saham Blok Mahakam. Hanya saja saat eksekusinya, Pertamina diminta berdiskusi lagi terkait impact-nya.

“Pemerintah meminta Pertamina untuk mempertajam analisis proposal pengelolaan Blok Mahakam dan secara rinci menyebutkan analisis kasus per kasus, sehingga tidak terjadi kesalahan jika Pemerintah memberikan kewenangan Blok Mahakam ke Pertamina. Dalam proposal tersebut, Pertamina menyampaikan nilai investasi Blok Mahakam, setelah diambil alih pasca-terminasi kontrak Total dan Inpex pada 2017, sebesar US$ 25,2 miliar selama

20 tahun. Lalu apanya yang mesti dilengkapi”, ujar Binsar Effendi yang juga Ketua Komunitas Keluarga Besar Angkatan 1966 (KKB ’66) dalam keterangannya kepada persnya, Kamis (26/3/2015).

Sejak tahun 2008 menurut Binsar Effendi yang juga Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM), proposal kesiapan dan kemampuan Pertamina secara resmi sudah disampaikan kepada Pemerintah.

Pada saat Plt Direktur Utama Pertamina M Husen di bulan November 2014 juga sudah disampaikan surat resmi kepada Menteri ESDM Sudirman Said, yang dengan tegas menyatakan Pertamina siap kelola Blok Mahakam. Menyusul pada 7 Maret lalu, Pertamina telah mempresentasikan proposal kesanggupan mengelola Mahakam di Kementerian BUMN. Dalam pertemuan yang dihadiri antara lain Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, Wamenkeu Mardiasmo, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi dan Dirut Pertamina DwiSoetjipto sendiri.

Blok Mahakam.

Dengan jelas Menteri ESDM katakan, atas presentasi tersebut, Pemerintah berkeyakinan Pertamina sanggup mengelola Mahakampasca-2017. Bahkan Pemerintah telah menargetkan penandatanganan kontrak kerjasama Blok Mahakam dengan Pertamina bisa dilakukan pada 2015 meski berlaku setelah 2017.

“Lalu, apa lagi kekurangannya?” tanya Binsar Effendi kesal. Adanya kendala yang butuh menganalisa lebih lanjut untuk bagaimana supaya jangan ada penurunan produksi ketika di awal pengambilalihan lahan, kata Binsar Effendi, berarti baik di pihak Pemerintah maupun Pertamina sendiri masih ada keragu-raguan.

“Padahal Blok Mahakam bernilai strategis karena saat ini produksi mencapai 280.000 barel setara minyak per hari.

Asalkan proses transisi Blok

Mahakam harus berjalan mulus, sehingga produksi tetap terjaga. Itu saja, kok masih ragu-ragu”, ungkapnya.

Ketua Umum eSPeKaPe mengingatkan jika Blok Mahakam harus dikelola oleh Pertamina, sesungguhnya sudah menjadi tuntutan rakyat sejak Oktober 2012. Termasuk telah menjadi pesan Presiden Joko Widodo kepada Dirut Pertamina Dwi Soetjipto agar Blok Mahakam direbut kembali.

“Jangan kecohkan rakyat dengan berbagai alasan oleh Kementerian ESDM. Jangan pula Pertamina kesampingkan dukungan rakyat. Sementara Presiden Jokowi sudah bertekad untuk merebut kembali Blok Mahakam yang hampir setengah abad dikuras oleh asing”, pungkasnya.

Sebelumnya, PT Pertamina Persero mengakui bahwa proposal rencana pengelolaan Blok

Diversifikasi Pangan Harus Digalakkan

Jembatan Soekarno yang tersambung.

Mangkrak 12 Tahun, Jembatan Soekarno Akhirnya Tersambung JEMBATAN Ir Soekarno di Manado, Sulawesi Utara, akhirnya kini sudah tersambung utuh, setelah sempat mangkrak hampir 12 tahun semenjak groundbreaking Oktober 2003, di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Kontraktor proyek ini adalah BUMN konstruksi PT Hutama Karya (HK)ý. HK harus bertahun-tahun menyelesaikan proyek yang didanai secara multiyears oleh APBN ini, hingga akhirnya berhasil menyambungkan kedua sisi jembatan yang lokasinya di Teluk Manado, Jalan Piere Tendean (Boulevard).

Kepala Divisi Jalan dan Jembatan HK, Suroto mengatakan pihaknya sudah menyelesaikan penyambungan jembatan pada Desember 2014. Namun untuk menyelesaikan sempurna hingga 100%, proyek ini hingga dinyata-

Mahakam yang diajukan ke kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum lengkap. Ada beberapa hal yang masih harus dikaji ulang seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi global.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro, di Jakarta, Senin 23 Maret 2015, mengungkapkan pelemahan rupiah saat ini, dan bagaimana proyeksinya ke depan, menjadi salah satu data yang harus dilengkapi perseroan.

Hal lain yang harus dilengkapi menurutnya, bagaimana skenario gejolak harga minyak diperkirakan masih akan terus terjadi hingga akhir tahun ini.

“Jadi berkaitan dengan ekonomi makro, misalnya harga minyak dunia bisa rendah bisa tinggi, lalu seperti apa pertamina akan melengkapi proposalnya sita disitu,” ujar Wianda.

kan layak operasi masih butuh waktu. “Jembatan sudah menyambung Desember (2014), ini sudah sesuai target,” kata Suroto, Selasa (24/3/2015).

Menurut Suroto, proses pengerjaan fisik proyek ini hanya menyisakan bagian pinggir batas jembatan (barrier), pengaspalan lantai jembatan, pemasangan lampu jembatan termasuk pada kabelkabel jembatan. Semua proses ini harus ditender lagi, sehingga masih butuh waktu hingga sampai selesai dan beroperasi.

Suroto mengatakan, selama proses percepatan pembangunan proyek yang sudah bertahun-tahun bergulir ini memang banyak hambatan. Misalnya saat proses penyambungan bentang tengah ada hambatan cuaca curah hujan yang tinggi, aktivitas gempa yang

kerap terjadi di Manado, dan lainnya termasuk bencana banjir yang sempat terjadi di Manado beberapa waktu lalu. “Dampak gempa terhadap kegiatan konstruksi, nggak apa-apa,” katanya.

Seperti diketahui, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri telah memulai peresmian pembangunan Jembatan Ir Soekarno di Kota Manado, Sulawesi Utara pada 12 Oktober 2003.

Pembangunan Jembatan Soekarno memiliki panjang sekitar 625 meter, lebar 7 meter, serta tinggi 18 meter menelan dana sekitar Rp 225 miliar dari APBN. Jembatan tersebut akan melewati Sungai Tondano, dan merupakan bagian dari Manado Ring Road yang menjadi pendorong percepatan pembangunan di Sulawesi Utara. hen/dnl

KERAWANAN pangan akibat cuaca karna curah hujan harus diwaspadai. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal harus digalakkan.

“Diversifikasi pangan ini penting sehingga masyarakat tidak tergantung dengan beras. Selain beras, masih banyak hasil produksi petani, seperti umbi-umbian,” jelas Agus Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Nganjuk, Kamis (26/3).

Disebutkan, sebagaimana hasil Susenas, kualitas konsumsi pangan masyarakat berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai skor 82,08 persen, atau meningkat dibanding skor PPH 2005 yang mencapai 78,6 persen.

“Saya berharap dengan program ini, tahun 2015 skor bisa mencapai nilai 100. Jadi selain program tersebut diversifikasi pangan tetap harus dilaksanakan agar masyarakat tidak tergantung pada beras,” katanya.

Berdasarkan skor PPH tersebut, kelompok yang perlu ditingkatkan sehingga tercapai skor ideal, yakni kelompok umbi-umbian (baru mencapai 48,8 persen), minyak dan lemak (50,55 persen), dan buah biji berminyak (84,38 persen) Dari data tersebut pola makanan bergizi seimbang harus diperbaiki.

Padahal untuk hidup sehat konsumsi kelompok padi-padian harusnya 50 persen. Pada sisi keamanan pangan, banyak ditemui makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya dan dilarang seperti formalin, boraks, rodhamin dan lainnya.

Selain bahan makanan berbahaya yang patut diwaspadai adalah meningkatnya konsumsi terigu dan produk olahannya. Dari tahun-ketahun konsumsi terigu terus meningkat. Pada 2014 tercatat 7,21 kg/ kapita/tahun, dan meningkat menjadi 8, 25 kg/kapita/ tahun di tahun 2015.

Serta menjadi 11,34 kg/kapita/tahun di tahun 2014, Bila dikalkulasi dengan jumlah penduduk 220 juta jiwa, kebutuhan terigu bisa mencapai 6,84 ton per hari atau setara dengan 2,49 juta ton per tahun.

Praktis, banyak devisa yang akan mengalir ke negara asing, mengingat sebagian besar terigu dimpor dari luar. “Padahal banyak sekali umbi-umbian seperti ganyong, gembili, iles-iles, garut dan lainnya yang bisa dimanfaatkan,” pungkasnya. nyoman

THE RIGHT MAN ON THE RIGHT PLACE

3

Edisi 80/30 Maret - 05 April 2015

THE RIGHT MAN ON THE RIGHT PLACE 2

MENGUNGKAP “MUTIARA TERPENDAM” MEDIA online Lensaindonesia.com memberikan penghargaan terhadap anak bangsa yang dinilai mampu memberi pencerahan dan harapan bagi Indonesia.

Dalam acara ini sedikitnya 11 orang diberi penghargaan atas jasa-jasa mereka yang dinilai mampu memberi pencerahan dan harapan bagi Indonesia.

Dalam Malam Anugerah The Right Man On The Right Place 2 di Museum Nasional, Jalan Merdeka Barat 12, Jakarta Pusat, Minggu (22/3/2015), kategori penghargaan diberikan untuk kategori Legend of Most Innovative in The Culture and Development, Strong Women Who Humble, Enemy of Drugs, Guard The Unity and Intergrity of The Nation, Brave Police and Indiscriminate, The Young Polician Ready to Fight For Democracy, Role The Press, Father of The Nations Democracy, dan Young of Democratic.

Direktur Utama PT Lensa Global Media, Arief Rahman, ST, MM mengatakan dalam sambutannya, Malam Anugerah The Right Man In The Right Place 2 (TRMOTRP2) diberikannya penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap putra-putra terbaik bangsa.

“Saya sebagai direktur melihat, acara ini sangat penting bagi generasi bangsa, di mana banyak tokoh yang tidak terungkap, seperti mutiara terpendam,” ujarnya.

“Malam ini kita ingin memberi penghargaan kepada anak-anak bangsa yang mempunyai kemampuan, kapasitas, kapabilitas, yang selama ini tertutupi oleh beritaberita kurang baik,” kata Arief Rahman dalam sambutannya.

Selain tertutup berita-berita kurang baik, kata Arief, mindset media massa menjadi faktor lain yang mempengaruhi tokoh-tokoh berkualitas tak terekspose, sekalipun keterbukaan informasi sudah begitu lebar.

“Media menganggap bad news is good news. Kita ingin malam anugerah ini menjadi good news is good news. Sehingga menginspirasi anak-anak lebih baik lagi.

Sehingga mereka mengatakan, saya bangga menjadi anak bangsa Indonesia,” bebernya.

Arief menambahkan, TRMOTRP-2 menjadi momentum yang sangat baik untuk diapresiasi dan dihormati.

“Apresiasi ini kami tujukan bagi mereka yang layak untuk dihormati atas jasa-jasanya. Tim seleksi telah memilih mereka yang dipandang sebagai tokoh yang tidak hanya bersih, namun juga memainkan peran strategis di bidangnya masing-masing. Kami harap mereka kelak mendapat penghargaan serupa,” katanya.

Sebelum menutup kata sambutannya, Arief menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menandatangani moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI).

Dia pun menilai, “Presiden kita lebih hebat dari Obama (Presiden Amerika Serikat), karena perjalanan karir politiknya singkat, dalam 11 tahun. Obama membutuhkan 13 tahun. Inilah bangsa kita, bangsa Indonesia yang harus menjadi mercusuar internasional, mercusuar dunia,” pungkasnya.

Bupati Kutai kartanegara Rita Widyasari mengatakan sangat apresiasi mendapatkan anugrah Legend of the most innovative in the future and development dari lensaindonesia.com.

“Saya mendapatkan penghargaan sebagai legend of the most innovative in the future and development. Thanks banyak untuk lensaindonesia.com,” kata Rita saat menerima penghargaan di malam penganugerahan TRMOTRP-2.

Menurut Rita siapapun penggagas acara ini TRMOTRP-2, adalah satu bagian yang bisa menambah motivasi diri sebegai pribadi maupun posisinya sebagai Bupati.

“Karena disini menjadi orang yang tepat dalam pekerjaan yang tepat itu satu gelar yang sangat unik dan mudah-mudahan menjad

Mindset media massa menjadi faktor yang mempengaruhi tokoh-tokoh berkualitas tak terekspose, sekalipun keterbukaan informasi sudah begitu lebar. Karenanya, The Right Man On The Right Place 2 berusaha mengungkap tokoh-tokoh tersebut.

Legend of Most Innovative in The Culture and Development (BUPATI KUTAI KARTANEGARA ,RITA WIDYASARI)

Strong Women Who Humble (TITIEK SOEHARTO)

Father of The Nation Democracy (POLITISI SENIOR PDIP PERJUANGAN, SABAM SIRAIT)

Enemy of Drugs (KEPALA BNN, ANANG ISKANDAR)

Guard The Unity and Intergrity of The Nation (PANGLIMA TNI, JENDERAL DR MOELDOKO)

Brave Police and Indiscriminate (KABARESKRIM POLRI, BUDI WASESO)

The Young Politician Ready to Fight For Democracy (GUBERNUR DKI JAKARTA, BASUKI TJAHAJA PURNAMA)

Role The Press (KETUA DEWAN PERS, BAGIR MANAN)

Father of The Nation Democracy (PENDIRI PARTAI DEMOKRAT, VENCE RUMANGKANG)

Young of Democratic (ANGGOTA DPR-RI KOMISI III, AZIZ SYAMSUDDIN)

Locomotive Changes Consistent (DR. RIZAL RAMLI)

Reliable Law Enforcement (PERADI, OTTO HASIBUAN)

Direktur Utama PT Lensa Indonesia Global Media, Arief Rahman, ST, MM.

motivasi saya dan semangat baru bagi saya dan bisa menginspirasi masyarakat banyak,” pungkasnya.

Sementara Ketua Umum Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKPD), Ventje Rumangkang menyampaikan apresiasi terhadap malam penganugerahan TRMOTRP-2.

Menurut Ventje, pemberian award terhadap tokoh-tokoh formal di tanah air ini patut diteruskan dan dilestarikan teruskan.

“Penghargaan terhadap putraputra terbaik bangsa patut diteruskan. Ke depan menampilkan

tokoh-tokoh yang informal dan patut mendapatkan apresiasi dalam bidangnya dalam pengabdiannya pada bangsa dan negara,” ujarnya.

Kata Vence, tokoh-tokoh masa kini yang telah berjuang demi pembangunan bangsa dan negara harus dihargai pengabdiannya.

Ketua penyelenggara TRMTRP2 Oddy Karamoy, mengatakan, anugerah juga diberikan kepada jenderal bintang empat asal Kediri, Jawa Timur itu merupakan Awards sebagai “Guard The Unity and Integrity of The Nation”.

Ketua Umum Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKPD), Ventje Rumangkang saat memberi sambutan di malam penganugerahan The Right Man On The Right Place 2.

“Jenderal Moeldoko membuktikan dedikasinya mampu menjaga stabilitas keamanan nasional selama masa transisi pemerintahan dari SBY ke Presiden Jokowi,” katanya di Jakarta, Sabtu (21/3/ 15) .

Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi pemberian award kepada Jenderal TNI Moeldoko ini. Menurutnya, Moeldoko mampu menunjukkan konsistensinya menjaga keamanan tanpa terpengaruh oleh tarikan-tarikan dinamika politik yang ada.

“Netralitas TNI dalam hal ini sangat penting untuk dijaga, sehingga dinamika politik tetap tidak berakhir pada sesuatu yang dapat merugikan negara,” kata Saleh kepada Lensa Indonesia, di Jakarta.

Selain itu, lanjut Saleh, selama memimpinan TNI, Moeldoko dapat dinilai sangat santun tetapi tegas ketika berbicara di publik.

Dia bisa membawa keteduhan, kesantunan dan ketegasan.”Hal seperti ini cukup mengisyaratkan adanya kepastian. Setidaknya kepastian akan terciptanya rasa

aman bagi semua orang,” politisi Senayan itu.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinisbatkan lensaindonesia.com sebagai figur TRMTRP-2 sebagai pelaku revolusi mental birokrasi ini.

Dalam acara TRMOTRP-2 juga diramaikan bursa lelang tiga lukisan oase “Potret Presiden Jokowi” karya pelukis muslim Nusantara, Goes Noeg.

Bursa lelang lukisan “Presiden Jokowi” ini diselengarakan Pernusa (Perjuangan Rakyat Nusantara) –Ormas independen yang sebagian besar anggotanya relawan Jokowi– bekerjasama dengan lensaindonesia.com, dan sebagian hasilnya akan disumbangkan untuk bea siswa anakanak yatim piatu di Jakarta, yang akan masuk perguruan tinggi.

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro selaku Ketua Umum Pernusa yang berkenan support perhelatan ini. Juga terhadap pelukis Goes Noeg, mau melepas karya-karyanya yang didedikasikan untuk Presiden Jokowi, yang sebagian hasilnya untuk disumbangkan anak-anak yatim piatu,” jelas penanggungjawab TRMOTRP-2, Joko Irianto Hamid didampingi Ketua Penyelenggara Oddy Karamoy di Museum Nasional, Jakarta, Jumat malam (20/3/15).

Ketiga lukisan yang pernah mewarnai galeri Jokowi Center di Jakarta Pusat itu masing-masing berjudul “Presiden RI-7 sungkem Ibunda”, “Jokowi Sang Spiritual”, “Jokowi Dedicated of Pangeran Diponegoro”. Lukisan cat minyak terwerjantahkan di atas kanvas berukuran antara 1.20 meter dan 1.80 meter. Sementara itu lukisan berjudul “Jokowi Spirit of General Soedirman” tidak dapat disertakan lantaran sudah dibeli kolektor.

Menurut Joko Irianto Hamid, pelukis Goes Noeg sedianya hanya menggelar pameran tunggal untuk menyemarakkan malam penganugerahan “The Right Man on The Right Place 23. Bahkan, selain tiga lukisan tersebut, juga disiapkan dua lukisan Presiden Jokowi lainnya, dan satu buah lukisan lagi berjudul “Ayahanda dan Ibunda Presiden Jokowi”. Selain itu, masih ada empat lukisan lain yang semuanya bernuansa religi.

“Karena pertimbangan agar pameran di perhelatan ini tidak sekadar menampilkan lukisan Presiden Jokowi sebagai figur yang pernah mendapat Award pada penyelenggaraan TRMOTRP pertama tahun 2013 pasca terpilih jadi Gubernur DKI, maka panitia sepakat menyuguhkan yang lebih manfaat dengan menggelar lelang dan sebagian hasilnya untuk yatim piatu,” kata Joko.

Oddy Karamoy menambahkan, saat dia berbicara dengan Ketua Umum Pernusa Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro, tidak menyangka sangat support. Bahkan, tokoh organisasi relawan Jokowi se-Nusantara (Pernusa)–pendirinya Jokowi– itu sangat mengapresiasi gagasan lelang lukisan untuk kegiatan sosial.

“Idenya semua serba spontan.

Saking semangatnya Goes Noeg pun langsung datang sendiri mencermati ruangan yang akan jadi tempat pameran lukisanlukisannya di lobby Gedung Museum Nasional lantai bawah,” kata Oddy. Praktis, undangan saat akan memasuki gedung utama, lebih dulu bisa menikmati lukisan-lukisan “Presiden Jokowi” yang akan dilelang dan lukisan lainnya.

Agenda lelang, dijelaskan Oddy, akan berlangsung di sesi terakhir setelah penyerahan penghargaan kepada tokoh-tokoh nasional yang masuk dalam penilaian “The Right Man on The Right Place.

“Diharapkan tokoh-tokoh nasional yang akan apat penghargaan akan datang semuanya. Ada dua belas tokoh yang namanya masuk kriteria. Jumlah undangan yang hadir total sekitar 250-an,” jelas Oddy. Di antaranya, dari kalangan politisi, birokrat, pengamat, akademisi, pengusaha. fatah_sidik/ yuanto/endang www.lensaindonesia.com

4

HUKRIM

Edisi 80/30 Maret - 05 April 2015

Pangkat Tak Kunjung Dinaikkan Jelang Pensiun

Bandar Narkoba Chyntia Dewi Cahya dalam sidang di PN Surabaya.

Bandar Narkoba Cuma Diganjar 6,6 Tahun Penjara BANDAR Narkoba Chyntia Dewi Cahya (29) asal Tuban, cuma divonis 6,6 tahun penjara oleh hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (23/3/2015).

Ibu satu anak ini dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam perkara penyalahgunaan narkotika. “Menjatuhkan hukuman enam tahun enam bulan penjara denda Rp 1 miliar subsidar enam bulan penjara,” ujar Ketua Majelis Hakim Manungku Prasetyo.

Vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Djasuli dari Kejati Jatim yang menuntut terdakwa dengan hukuman tujuh tahun penjara.

Dalam dakwaan jaksa disebutkan, bandar Narkoba Chyntia Dewi Cahya ditangkap pada 19 Agustus 2014 lalu. Dia ditangkap berdasar pengembangan penangkapan Choirul Huda dan Chodidjah di Jl Simo Sidomulyo Surabaya, 25 Juni 2014.

Dari penangkapan kaki tangan bandar Narkoba ini, petugas mengamankan barang bukti dua ons sabu dan timbangan elektrik. Kasus kemudian dikembangkan dan dilakukan penggeledahan di rumah Choirul Huda di Sidoarjo. Dari sana, ditemukan beberapa paket yang berisi 45 gram sabu, 17 gram, satu gram dan paket berisi sabu 0,32 gram, serta sebuah handphone.

Dalam pemeriksaan polisi, Choirul Huda mengaku membeli barang dari Chyntia Dewi cahya.

Petugas BNNP akhirnya berhasil meringkus nama ian yang disebutkan itu.

William Raymand Yelland dan istrinya semasa masih hidup.

Bule Amerika Gantung Diri Karena Frustasi DIDUGA frustasi karena mengidap penyakit, bule Amerika Serikat William Raymand Yelland (67) yang tinggal di Jl Darmo Permai Selatan 24/1C, Senin (23/3/2015) sekitar pukul 16.10 WIB, ditemukan tewas gantung diri di rumahnya. Kasus ditangani Polsek Dukuh Pakis.

Mayat bule Amerika Serikat ini kali pertama ditemukan Narti, pembantu rumah tangga yang sudah lima tahun bekerja di rumah tersebut. Narti sempat mendengar suara kursi yang diseret di lantai II. Ketika itu dia berpikir majikannya tersebut hendak bersantai. Namun karena tidak terdengar suara lagi, sang pembantu melaporkan kepada istri korban.

“Tadi saya sempat mendengar di lantai II ada suara kursi yang diseret. Lalu setelah itu tidak terdengar suara lagi, saya melapor ke nyonya (istri korban),” terang Narti.

Mendengar laporan tersebut, Netty Yellen (70) bersama pembantunya langsung melihat ke lantai II. Keduanya berteriak histeris ketika melihat William mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri menggunakan seutas tali. “Saya sempat memeriksanya, tapi suami saya sudah tidak bernyawa. Tadi pagi dia mengeluh sakit perut,” ungkap Netty yang tidak dapat menahan tangis.

Atas peristiwa gantung diri itu, Netty melaporkannya ke Polsek Dukuh Pakis. Kendati dipastikan bunuh diri, namun petugas Polsek Dukuh Pakis dan Tim Identifikasi Polrestabes Surabaya tetap melakukan olah tempat kejadian perkara (olah TKP).

“Dari hasil olah TKP, dugaan sementara motif gantung diri bule Amerika Serikat ini karena stress karena sakitnya tak kunjung sembuh. Namun untuk memastikan, kami mengirim jenasah ke RSU dr Soetomo guna diotopsi,” ungkap Kanit Reskrim Polsek Dukuh Pakis, Iptu Sigit Susanto di TKP. rofik

Purnawirawan Polisi Gugat Polda Jatim Rp 20 Miliar Purnawirawan Polri menggugat Polda Jatim lantaran pangkatnya tak kunjung dinaikkan.

DRS Sumadji SH (58), purnawirawan Polri berpangkat Komisaris Polisi (Kompol), nekat menggugat Polda Jatim ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Gugatan itu dilayangkan lantaran hingga memasuki masa pensiun pada 1 Desember 2014 lalu, kepangkatannya tak ujung naik menjadi Ajun Besar Komisaris Polisi (AKBP). “Semestinya 1 Juli 2014 sudah harus naik,” terang Drs Sumadji di PN Surabaya, Selasa (24/3/2015).

Dalam gugatan perdata Nomor 686/Pdt.G/2014/PN Surabaya, purnawirawan Polri ini meminta agar Kapolda Jatim dan Karo SDM Polda Jatim mem-

bayar kerugian materiil sebesar Rp 20 milliar 105 juta.

“Sedangkan dalam inmateriilnya, meminta maaf secara terbuka melalui media massa cetak selama tiga kali penerbitan berturut-turut setengah halaman penuh dengan kalimat `Kami Karo SDM Polda Jatim minta maaf`,”ujar Drs Sumadji.

Mantan Tenaga Pendidik (Gadik) Bidang Reserse dan Kriminal (Reskrim) di Sekolah Polisi Negara (SPN) Bangsal Mojokerto Tahun 2013 hingga 2014 ini menjelaskan, sikap Kepala Karo SDM Polda Jatim yang tak menaikkan pangkatnya dari Kompol ke AKBP merupakan perbuatan melawan hukum.

Dijelaskan Drs Sumadji, alasan tidak naik pangkatnya tersebut lantaran dirinya dianggap pernah melanggar disiplin Polri pada 2005 silam. Saat itu purnawirawan Polri itu bertugas sebagai Kasi Ident Ditreskrimum Polda Jatim tahun 2012-2013 dan sedang mena-

Drs Sumadji, purnawirawan Polri yang nekat menggugat Polda Jatim.

ngani kasus tanah di Jl Letjen Sutoyo 143 Sidoarjo.

Dalam proses penanganan perkaranya, Drs Sumadji dianggap melanggar disiplin lantaran telah menyita dua sertifikat lahan tersebut. Yakni sertifkat no 35 dan 36 atas nama Hayun Muhammad. “Itu sebenarnya ranah pra peradilan, tapi karena ada kekuatan

mafia di balik kasus itu, saya malah disidangkan displin,” jelas Purnawirawan Polri itu.

Selain itu, dirinya juga dianggap memiliki catatan yang tidak bersih. Drs Sumadji dianggap memiliki garis keturunan pergerakan G 30 S PKI. Dengan mengacu pada juklak/ 89/VIII/1991, tentang penelitian personel di lingkungan Polri. “Juklak itu telah dicabut melalui Keppres 39 tahun 2000 tentang pencabutan Keppres no 16 tahun 1990,” terangnya.

Dijelaskan purnawirawan Polri ini, dasar juklak tersebut bukan mengatur penelitian personel di lingkungan Polri melainkan penelitian khusus.

Sehingga pada tahun 1991, dia dikenai sanksi tidak bersih dari lingkungan.

“Tahun 1994 sampai 1999, pangkat saya diturunkan dari Letda (Ipda) ke Peltu (Aiptu) dan tahun 1999 naik pangkat lagi dari Peltu ke Letda,” jelasnya.

Selain menggugat perdata ke PN Surabaya, Drs Sumadji juga

menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dia menggugat SK Karo SDM Polda Jatim yang mengeluarkan Skep /233/IV/2005 tanggal 19 April 2005 yang menyatakan dirinya ‘cacat‘ saat menangani perkara tanah di Jl Letjend Sutoyo 143 Sidoarjo.

Diceritakan Drs Sumadji, dirinya bergabung menjadi anggota Polri pada tahun 1980 melalui jalur Bintara. Ia mendaftar di Surabaya dan mengenyam pendidikan Bintara di SPN Bangsal Mojokerto.

“Saya hanya mencari keadilan dan kebenaran, tidak ada niat saya untuk melawan institusi yang sudah membesarkan saya sejak tahun 1980,” ungkapnya.

Seperti diketahui, saat ini dalam persidangan perdatanya di PN Surabaya masih berlangsung dengan agenda kesaksian, sedangkan persidangan pembatalan SK Karo SDM Polda Jatim masih berlanjut ke tingkat ian pembuktian.

Tiga Tersangka Korupsi DAK Kembalikan Uang Negara SEJUMLAH tersangka dugaan kasus korupsi proyek pengadaan alat peraga yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012 -2013 mengembalikan sejumlah kerugian negara.

“Ada indikasi Nur Sasongko untuk mengembalikan keuangan negara, jadi ada itikad baik dari dia, sebagian telah dikembalikan nilainya Rp 200 juta,” ucap Kajari Ponorogo, Sucipto kepada Lensa Indonesia, Kamis (26/03/2015) di ruang kerjanya.

Disebutkanya, selain Nur Sasongko yang telah mengembalikan keuangan negara melalui kuasa hukumnya Suryono Pane pada Selasa lalu, juga ada dua tersangka lain yang telah berupaya mengembalikan sebagian uang negara, yaitu Supeno dan Son Sudarsono dengan total yang telah dikembalikan sebesar Rp 200 juta.

“Kalau itikad baik dengan mengembalikan sebagian uang negara ini sebelum ada penuntutan, nantinya akan menjadi pertimbangan kita, itu merupakan hal-hal yang meringankan, ya sukur-sukur dikembalikan semua,” ucapnya.

Sementara untuk satu tersangka atas nama Yuni Widyaningsih, Sucipto menyatakan, belum ada upaya dari Wabup Ida untuk mengembalikan kerugian negara. “Kalau Wabup sampai saat ini belum ada upaya untuk mengembalikan,” urainya.

Ditambahkanya, jika sampai dengan penuntutan atau bahkan

sampai vonis, para tersangka ini tidak ada upaya pengembalian uang negara, pihaknya akan melakukan penyitaan terhadap harta milik para tersangka sesuai dengan kerugian uang negara yang timbul atas perbuatannya.

“Karena kalau sudah putus nanti belum ada upaya pengembalian, maka harta milik tersangka akan dikejar, dilakukan penyitaan sesuai dengan kerugian negara yang ditimbulkannya,” jelasnya.

Terkait dengan itikad baik yang dilakukan Nur Sasongko untuk berupaya mengembalikan keuangan negara ini, Suryono Pane, kuasa hukum Nur Sasongko saat dihubungi via telephone seluler menyatakan, ”memang saya sendiri kemarin yang menyerahkan, ini adalah sebagai itikad baik klien kami dalam menghormati proses hukum,” ucapnya.

Namun dalam hal ini Suryono Pane mengatakan, bahwa apa yang dilakukan klienya tersebut bukanlah sebuah bentuk pengakuan kesalahan atas apa yang dilakukan Nur Sasongko.

Suryono Pane menekankan, pengembalian tersebut adalah sebagai jaminan,”artinya, bukan kami mengakui kami salah, tapi ini sebagai itikad baik klien kami dalam proses hukum ini, karena telah disangka seperti itu, maka kami bersama istrinya menyerahkan ke kejaksaan, langsung saya setorkan sendiri melalui BRI,” pungkasnya. arso

Kajari Ponorogo, Sucipto.

Kombes Pol Awi Setiyono Kabid Humas Polda Jatim menunjukkan barang bukti pemerasan pelaku pada nelayan.

Perompak Masalembu Peras Kapal Nelayan Hampir Rp 1 Miliar PEROMPAK Masalembu Sumenep Madura Jatim melakukan teror dengan memeras sedikitnya 18 kapal nelayan pencari ikan dalam kurun waktu dua bulan. Sejak beraksi mulai September-November 2014, kelompok perompak ini berhasil mengumpulkan uang Rp 900 juta.

Kasus pemerasan yang meresahkan para nelayan yang sebagian besar dari Juwana dan Rembang Jawa Tengah ini, oleh korban langsung dilaporkan ke Dit Polair Mabes Polri dan dilimpahkan kepada Polda Jatim, akhirnya mengamankan sembilan koordinator perompak.

Sembilan orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut diantaranya, Ribut Wahidi, Mat Nari, Haji Supang alias Sultan, Fattah, Niruki, Semang, Bahlevi, Tusni dan Tofan.

Dit Polair Polda Jatim juga memerika 15 pria yang diduga anggota perompak, yakni Addur, Hamzah, idriz, firdaus, Mirdan alias Amir, Suep, Idris, Sapuri, Firdaus, Haji Arfan, Eccun alias Sam Samsul, Mat Tari, Samhuri, Haddin, dan Suhri.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono mengatakan, para pelaku yang mengatas namakan aliansi kelompok nelayan Masalembu tersebut, Sabtu (27/9/2014) sekitar pukul 03.00 WIB, melakukan penyanderaan terhadap tiga kapal nelayan dengan

tudahan telah merusak rumpon (jala) milik nelayan setempat dan meminta tebusan Rp 150 juta.

“Berselang dua bulan kemudian, tepatnya 2 november 2014, mereka beraksi kembali dengan menangkap 15 kapal nelayan asal Rembang Jateng. Setelah menguasai dan menyandera para Nahkoda dan ABK menggunakan Sajam, kelompok ini meminta tebusan Rp 750 juta,” terang Kombes Pol Awi Setiyono.

“Mereka sebelum melakukan pemerasan terhadap 15 kapal nelayan asal Jawa Tengah ini juga telah melakukan hal yang sama terhadap tiga kapal asal JuWana dan Jakarta.

Para pelaku meminta uang tebusan sebesar Rp 50 juta,” tambahnya.

Kombes Pol Awi Setiyono menampik sebutan bahwa para pelaku pemerasan ini ini disebut perompak karena melakukan aksi kejahatannya di darat. “Kami bukan mengistilahkan pelaku ini sebagai perompak, tapi pelaku pemerasan karena melakukan aksi memeras uang di darat setelah sebelumnya lebih dulu kapal-kapal yang ditangkap dan dikuasai, digiring ke darat,” ucapnya.

Para pelaku pemerasan ini dijerat pasal 368 ayat 1 Jo 55,56 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman, dan diancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. rofik

Polisi Tambah Lima Tersangka Korupsi RSUD Ponorogo KEPOLISIAN Resor (Polres) Ponorogo terus mengusut dugaan kasus korupsi pembangunan proyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Harjono Ponorogo.

Saat ini 5 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka telah ditingkatkan dalam pemeriksaanya dari penyelidikan ke penyidikan, dimana sebelumnya telah menetapkan dua tersangka yang berkasnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ponorogo, dan satu orang telah meningal dunia karena serangan jantung. www.lensaindonesia.com

“Sudah kita tingkatkan pemriksaaan dari penyelidikan ke penyidikan bagi 5 orang yang ditetapkan tersangka,”ucap AKBP Iwan Kurniawan, Kapolres Ponorogo kepada Lensa Indonesia, Selasa (24/03/2015).

Selain itu AKBP Iwan menyatakan, dalam pengungkapan dugaan korupsi dalam pembangunan RSUD dr Hardjono ini memandang secara keseluruhan, tiga komponen yang terlibat dalam proses pembangunan tersebut dilakukan pemeriksaan. Tidak hanya

pelaksananya saja, namun panitia dan pengawasnya juga dilakukan pemeriksaan.

“Tiga komponen dalam pembangunan kita lakukan pemeriksaan, tidak hanya pelaksana yang kita kita periksa, ada pihak lain yaitu panitya dan pengawasnya,kita lakukan pemeriksaan,” ucap mantan Kapolres Mojokerto kota ini.

Ketiga komponen itu, lanjutnya, mengakibatkan terjadinya permasalahan RSUD. Iwan menyatakan, selama ini memang sudah ada kesepakatan antara pihak KPK

dengan Polres Ponorogo terkait kasus korupsi RSUD ini.

Yakni penyidikan untuk pelaku dari PT DGI dilakukan oleh KPK. Sedangkan pelaku yang lain, dilaksanakan oleh Polres Ponorogo.

Namun menurut AKBP Iwan Kurniawan, penyidikan terhadap orang-orang di PT DGI menjadi penting karena akan menjadi rangkaian yang utuh dalam persoalan korupsi proyek RSUD ini. Dalam proyek ini PT DGI pimpinan Nazarudin adalah pelaksana proyek. Sehingga pihak DGI di-

yakini mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek dan hal-hal yang kemudian menimbulkan tindak pidana korupsi dan kerugian negara ini.

“DGI ini yang melaksanakan sehingga harus kami sidik. Ini agar penyidikan kami utuh,” ujar AKBP Iwan.

Dikatakannya, untuk itu, Kapolres menyatakan telah mengirimkan surat permohonan ke KPK agar bisa melakukan penyidikan ke pihak PT DGI. “Sudah kami kirimkan surat itu. Selama satu bulan ini

Kapolres Ponorogo AKBP Iwan Kurniawan.

kami kirim dua kali. Intinya kami meminta kejelasan soal penanganan kasus ini. Tetap di KPK atau Polres bisa juga menyidik. Dan sejauh ini belum ada jawaban dari KPK,” ujarnya.

Iwan menambahkan, sebenarnya kasus ini sudah cukup

terang. Di antaranya sudah muncul kerugian negara dari BPKP yang mencapai Rp3,5 miliar. “Untuk lima orang tersangka ini, SPDP-nya (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) akan segera kami kirim ke kejaksaan. Pekan ini lah untuk yang lima ini,” katanya. arso

SOROT

5 Edisi 80/30 Maret - 05 April 2015

Semua Anggota DPR Minta Paspor Diplomatik,

APA PERLU? Semua anggota DPR meminta paspor diplomatik. Alasannya, untuk menunjang tugas parlemen.

Pelantikan anggota DPR periode 2014-2019.

DEWAN Perwakilan Rakyat meminta paspor diplomatik untuk 560 anggotanya. Dengan alasan bahwa fasilitas tersebut, untuk menunjang tugas parlemen sebagaimana diamanatkan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, agar ikut aktif menjalankan politik luar negeri.

Para pimpinan DPR pun mengaku telah melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah untuk memuluskan rencana tersebut.

Sebenarnya, seberapa perlunya paspor diplomatik tersebut bagi para anggota dewan yang terhormat?

Dan, bagaimana reaksi dari pemerintah dan pihak terkait lainnya?

“Kami ingin menegaskan di sini bahwa diplomasi parlemen cenderung semakin penting dalam memajukan kepentingan nasional,” kata Ketua DPR Setya Novanto, saat pidato pembukaan masa sidang III DPR dalam sidang paripurna pada

Senin, 23 Maret 2015.

Kementerian Luar Negeri mengaku memang telah ada usulan masuk ihwal itu. Wakil Menteri Luar Negeri RI, A.M. Fachir menjelaskan bahwa memang ada pembicaraan antara pimpinan DPR dengan Menlu Retno LP Marsudi.

“Namun, sebelum keputusan diambil,” kata Fachir, Selasa 24 Maret 2015.

Fachir menjelaskan, ada dua Undang-undang yang harus dipertimbangkan. Pertama, UU MD3 pasal 69 ayat 2. Isinya, selain tugas pokok mengenai perancangan anggaran, anggota dewan juga mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik upaya luar negeri.

Kedua, UU nomor 6/2011 tentang Keimigrasian yang kemudian diikuti Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2013. Isinya, paspor diplomatik hanya diberikan ke-

Jumlah pemegang paspor diplomatik pun akan tidak terkendali dan bila terjadi penyimpangan oleh oknum pemegang paspor diplomatik, yang menanggung beban dan malu adalah negara Republik Indonesia.”

“

HIKMAHANTO JUWANA

pada utusan, atau pejabat resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah RI, atau diberikan tugas resmi diplomatik oleh Menlu.

“Jika tidak ada tugas tersebut, paspor diplomatik tidak mungkin diterbitkan,” kata Fachir.

Fachir menjelaskan, sebelum sebuah paspor diplomatik diterbitkan harus melalui proses cek dan verifikasi. Tujuannya, agar diberikan exit permit (izin meninggalkan negara) oleh Kementerian Luar Negeri.

Exit permit ini hanya diberikan oleh pemegang paspor dinas dan paspor diplomatik, dengan sebelumnya mencantumkan tujuan yang jelas dari perjalanan itu.

Bagaimana dengan paspor diplomatik anggota DPR? Fachir menyatakan bahwa sebelum ada penerbitan paspor diplomatik bagi anggota DPR, perlu ada mekanisme yang lebih jelas untuk mencegah, agar dokumen tersebut betul-betul digunakan untuk kepentingan diplomatik.

Namun, Fachir menilai, sulit rasanya menerbitkan paspor diplomatik untuk semua anggota DPR yang jumlahnya mencapai 500 orang lebih.

“Saya saja sebagai wakil menteri luar negeri, baru diizinkan untuk menggunakan paspor diplomatik kalau tengah bertugas. Kalau untuk kepentingan pribadi, saya akan menggunakan paspor biasa,” ujar mantan Dubes RI untuk Mesir itu.

RAWAN PENYIMPANGAN Pakar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, berpendapat, tidak tepat jika semua anggota DPR diberikan fasilitas paspor diplomatik. Sebab, berdasarkan aturan yang berlaku, yang berhak atas paspor diplomatik hanya mereka yang termasuk ke dalam klasifikasi ketua dan wakil ketua lembaga negara.

Dijelaskannya, penerbitan paspor diplomatik dilakukan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam pasal 37 ayat (1) disebutkan paspor diplomatik diberikan untuk warga Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan, atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik.

Menurut Hikmah, bila semua anggota DPR diberi paspor diplomatik, belum tentu mereka melakukan tugas yang bersifat diplomatik. Selain itu, di dalam pasal 37

ayat (2), diatur dengan jelas siapa saja yang bisa memperoleh paspor diplomatik.

“Lagipula di dalam pasal tersebut, tidak disebut seluruh anggota lembaga negara berhak memegang paspor diplomatik,” katanya.

Menurut Hikmahanto, jika seluruh anggota DPR pada akhirnya memiliki hak memegang paspor diplomatik, pejabat tinggi lainnya seperti anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), seluruh hakim agung, dan pejabat lain juga menuntut hak serupa.

“Akibatnya, jumlah pemegang paspor diplomatik pun akan tidak terkendali dan bila terjadi penyimpangan oleh oknum pemegang paspor diplomatik, yang menanggung beban dan malu adalah negara Republik Indonesia,” kata dia.

Penyimpangan itu bisa dilakukan dengan menyalahgunakan paspor diplomatik untuk bukan tujuan kediplomatikan seperti wisata atau tujuan pribadi.

Pemegang paspor diplomatik, ujar dia, bukan berarti memiliki kekebalan diplomatik sepenuhnya. Berdasarkan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961 lalu, kekebalan yang dimiliki hanya terbatas di negara tempat diplomat ditugaskan.

“Selama perjalanan melewati sejumlah negara untuk mencapai negara tempat dia bertugas, maka diplomat tersebut tidak memiliki kekebalan diplomatik,” kata mantan Dekan Fakultas Hukum UI itu.

Dia mencontohkan, mantan Presiden Chile, Augusto Pinochet.

Pinochet tetap ditangkap oleh Inggris untuk dideportasi ke Spanyol, karena telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Sebanyak 2.025 kasus pelanggaran HAM terjadi di rezimnya.

“Dia ditangkap, ketika tengah berobat ke Inggris tahun 1998 lalu.

Pengadilan Inggris menganggap, dia tidak memiliki kekebalan diplomatik walau telah menggunakan paspor diplomatik,” ujar Hikmahanto.

Alasannya, karena Pinochet tidak sedang menjalankan fungsi kediplomatikan. Sebab itu, Hikmahanto menilai wacana pemberian paspor diplomatik bagi anggota DPR perlu ditinjau ulang.

Ditanya pendapatnya atas usul tersebut, Dinna dengan tegas menjawab tidak setuju. “Saya nggak setuju dan tidak perlu. Saya tahu repotnya orang mengurus protokoler,” ujarnya.

Alih-alih mendatangkan manfaat, fasilitas paspor diplomatik bagi anggota DPR justru berpotensi menambah beban. Sebab, semua

fungsi diplomatik harus mendapatkan fasilitas diplomatik.

“Perlunya untuk apa? Apa perlu?

Karena bebannya ke pajak, fasilitas protokoler itu dibayar dengan pajak. Itu justru akan menambah beban untuk KBRI kita di luar negeri harus entertain,” katanya.

Menurut dia, sekarang saja tanpa paspor diplomatik, para pegawai KBRI di Singapura dan Malaysia, misalnya, sudah terlalu sibuk jadi among tamu, karena pejabatpejabat Indonesia yang datang. Bahkan, hanya untuk transit pun harus dilayani khusus. “Biaya tinggi kan?” kata Dinna.

ANTISIPASI DPR Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya, mengatakan, kekhawatiran berbagai pihak kalau paspor diplomatik akan diselewengkan, sebenarnya sudah diantisipasi.

Menurut dia, paspor diplomatik yang akan diperoleh seluruh anggota DPR hanya digunakan untuk bertugas. Aturan teknisnya, DPR akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

“Kesekjenan DPR dan Kementerian Luar Negeri sudah menyiapkan berbagai langkah antisipatif preventif,” kata Tantowi.

Langkah itu antara lain, hanya berlaku untuk kunjungan dinas

Diyakini, apabila dilakukan secara bersama-sama, tugas diplomasi yang selama ini hanya dilaksanakan oleh pemerintah melalui para diplomat di Kementerian Luar Negeri akan semakin mudah dan produktif.”

sebagaimana yang diatur oleh UU serta Tatib dan Peraturan yang akan dirumuskan oleh DPR dan Kemlu dan hanya berlaku untuk anggota saja.

Menurut Tantowi, dengan diterapkannya paspor diplomatik ini, tugas lain DPR selain legislasi, pengawasan, dan anggaran, yakni agen diplomasi.

“Diyakini, apabila dilakukan secara bersama-sama, tugas diplomasi yang selama ini hanya dilaksanakan oleh pemerintah melalui para diplomat di Kementerian Luar Negeri akan semakin mudah dan produktif,” kata Ketua DPP Golkar ini.

Meski setiap anggota DPR dibekali paspor diplomatik, kata Tantowi, bukan berarti seluruh anggota punya kewenangan melakukan hubungan diplomasi. “Siapa pun yang melakukan peran diplomasi, haruslah berkordinasi dengan Kemlu,” katanya.

Selama ini, DPR sudah melakukan itu. Bahkan, kolaborasi DPR dengan Kemenlu berjalan baik dan bisa tampil lebih baik di forumforum internasional.

Untuk itu, bagi Tantowi sangat relevan, bahkan mendesak ketika Ketua DPR Setya Novanto meminta Pemerintah mengeluarkan paspor diplomatik untuk anggota dewan.

“Permintaan ini tidaklah berlebihan, mengingat banyak negara di dunia yang sudah memberlaku asp/sur/ni kannya,” katanya.

“

TANTOWI YAHYA

www.lensaindonesia.com

BLITZ

6 Edisi 80/30 Maret - 05 April 2015

RIEKE DIAH PITALOKA

Terkena ‘Kutukan’ Gedung Parlemen Charly dan Regina.

Charly ‘Setia Band’ Kerap Kunjungi Klinik Alat Vital BEBERAPA waktu lalu Charly ‘Setia Band’, sempat terdengar mendatangi sebuah klinik alat vital Abah Otong di kawasan Banten.

Benarkah kedatangannya untuk melakukan terapi? Regina sebagai istri Charly menjawab kabar yang selama ini sempat membuat heboh tersebut.

“Selama aku ikut ke sana nggak ada kayak gitu kok (terapi). Ke sana cuma ngobrol saja,” jawab Regina, Kamis (26/3/2015).

Regina mengatakan, kedatangannya dengan sang suami ke klinik tersebut hanya untuk sekedar silahturahmi. Baik dirinya dan Charly sudah menganggap Abah Otong sebagai orangtua sendiri.

“Selama aku ikut ke sana cuma ngobrol, main, makan dan tidur. Karena apa? Abah sudah aku anggap orangtua sendiri jadi ya biasa saja,” jelas wes/dal Regina lagi.

Rieki Diah Pitaloka menyusul politisi artis seperti Rachel Maryam, Venna Melinda, Tere dan Wanda Hamidah serta Jamal Mirdad, yang cerai setelah menjadi anggota DPR. DIAM-DIAM politisi artis dari PDIP Rieke Dyah Pitaloka sudah resmi bercerai dari suaminya Donny Gahral Adian.

Politisi yang dikenal dengan sapaan Oneng ini juga terkena ‘kutukan’ bagi artis yang menjadi anggota DPR. Sebelumnya, politisi artis seperti Rachel Maryam, Venna Melinda, Tere dan Wanda Hamidah serta Jamal Mirdad pernah terkena kutukan tersebut.

Isu keretakan rumah tangga antara Rieke dan Donny me-

mang sudah lama terdengar yakni pada pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gossip belaka.

Bahkan sejak September 2014 lalu, isu tersebut banyak diberitakan media. Kala itu, bintang film ‘Sang Pemimpi’ tersebut juga kabarnya sudah pisah ranjang dengan sang suami. Donny diisukan sudah tak pernah pulang ke rumahnya di kawasan Depok itu. Donny kala itu kabarnya justru kerap pulang ke rumahnya di Bekasi.

Kabarnya, kesibukan Rieke di ranah politik membuat keharmonisan dalam pernikahan yang dibangun sejak 23 Juli 2005 itu luntur. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai pada 13 Januari 2015 lalu.

Kepala Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi, membenarkan mengenai hal itu. “Iya, benar (telah cerai),” ucap Suryadi.

Suryadi menjelaskan, keduanya memutuskan bercerai karena sering terlibat perselisihan. “Atau juga pertengkaran, kedua belah pihak tak bisa didamaikan, kebanyakan dalilnya memang begitu,” jelas Suryadi.

Perkara cerai tersebut diputus secara verstek. Persidangan itu pun hanya digelar

dua kali sampai hakim menjatuhkan vonis keduanya bercerai. “Diputus tanggal 13 Januari 2015, yang mengajukan Rieke Diah Pitaloka. Pada prosesnya sidang perkara diputus verstek, sidangnya hanya dua kali,” katanya.

Sayangnya, Suryadi pun tidak terlalu paham dengan perkara tersebut. Yang jelas, menurutnya pasangan yang menikah pada tahun 2005 itu berpisah secara baik-baik.

“Menurut informasi yang saya dapat, mereka cerai secara baik-baik. Keduanya sepakat untuk bercerai,” tuntasnya.

Namun hingga saat ini baik Rieke maupun Donny belum juga mau memberikan komentarnya. Donny, saat dihubungi wartawan, memilih

untuk bungkam.

Awalnya, ia sempat mengangkat telepon. Tapi, setelah mengetahui yang menghubunginya adalah wartawan, dosen di Universitas Indonesia itu mendadak mematikan teleponnya.

Begitu juga Rieke, ketika ditemui di Gedung Parlemen, ia hanya bungkam saja.

Sekadar diketahui, Rieke Diah Pitaloka menikah dengan dosen filsafat Universitas Indonesia, Donny Gahral Adian di kediaman orangtua Rieke di Garut, Jawa Barat, 23 Juli 2015.

Dari pernikahannya selama hampir 10 tahun, Rieke dikaruniai tiga orang anak, yakni Sagara Kawani, dan si kembar Misesa Adiansyah dan Jalu adt manon Badrika.

Zayn Malik Hengkang dari

ONE DIRECTION

Indra Bruggman dan wanita bercadar.

Indra Bruggman Pacari Wanita Bercadar LAMA tak terdengar kabarnya, aktor Indra Bruggman bikin heboh fansnya di jejaring sosial.

Di akun Instagram-nya, Indra mem-posting foto bersama wanita beradar hitam.

Di foto tersebut, Indra dan si perempuan yang tak diketahui identitasnya seperti tengah berjalan di sebuah pusat perbelanjaan. Indra mengenakan celana dan kaos hitam dengan topi base ball di kepalanya. Indra juga terlihat menggendong tas ransel.

Sementara si cewek mengenakan pakaian muslimah berwarna hitam lengkap dengan cadar.

Karena wajahnya ditutup cadar dan hanya mata terlihat, tak jelas siapa wanita bersama Indra.

Yang menarik, pemilik nama lengkap Indra Lesmana Bruggman itu menyertai keterangan fotonya yang sepertinya menjadi kode bagi para follower. “Yeah.. with her,” tulis Indra, Jumat (27/ 3/2015).

Semenjak putus dari Dhini Aminarti, Indra memang belum pernah lagi berhubungan dengan seorang wanita lain. Tak heran banyak yang penasaran dengan wanita bercadar itu.

Tak sedikit pula yang mendoakan sang aktor dengan wanita itu. “alhamdllh,,,, moga langgeng y,,,” tulis @albanyhaikal.

Indra diketahui sedang sibuk berbisnis busana muslim perempuan. Lantas adakah hubungannya

sang perempuan itu dengan bisnis Indra?

KELUARNYA Zayn Malik dari One Direction menuai ribuan pendapat.

Sebagian besar Directioners menginginkan ia kembali pada The Boys. Namun bagaimana dengan pendapat Zayn Malik sendiri setelah ia mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan tersebut?

Seperti yang dilansir oleh The Sun, Malik mengatakan, “Aku merasa bahwa aku sudah mengecewakan para penggemar. Tapi aku tak bisa melanjutkannya lagi. Ini gila, liar, dan emosional, tapi di saat yang sama, belum pernah aku merasakan bisa mengendalikan hidupku,” ujar pria berumur 22 tahun ini.

“Dan aku merasa telah melakukan hal yang benar. Benar menurutku, dan benar menurut The Boys. Jadi aku merasa baik-baik saja,” lanjutnya lagi.

“Kau tahu, aku pernah mencoba melakukan sesuatu yang tak membuatku bahagia, demi kebahagiaan orang lain,” ujarnya.

“Aku hanya kecewa karena aku merasa telah mengecewakan mereka,” kata Zayn kemudian.

“Bukan berarti aku memalingkan wajah dari mereka atau semacamnya, hanya saja aku merasa tidak bisa melakukannya lagi karena bukan diriku yang sebenarnya,” lanjutnya menjelaskan.

“Band sangat mendukungku.

Mereka tidak mempermasalahkannya. Dan mereka mengerti bahwa ini sudah bukan diriku yang sebenarnya,” ujarnya lagi.

Zayn juga mengatakan bahwa ia sangat menunggu saat di mana ia bisa menjadi diri sendiri, dan menghabiskan waktu untuknya sendiri. Ketika ditanya apa rencananya di masa depan, pria ini menjawab, “Aku hanya ingin bersantai, man,” ujarnya.

“Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri untuk sementara,” dic/erc/kp ujarnya lagi.

Olga meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit.

Olga Syahputra Meninggal Dunia

Siap Tes DNA, Ludwig Ragu Anak Jessica Darah Dagingnya LUDWIG Franz Willibald mengaku ingin melakukan langkah tes DNA untuk membuktikan anak yang dilahirkan Jessica Iskandar darah dagingnya. Begitu juga sebaliknya, Jessica juga siap dengan langkah tersebut.

Pihak Ludwig meragukan anak yang dilahirkan Jessica adalah darah dagingnya. Tapi pihak Jessica, melalui pengacaranya, Brian Praneda membantah Jessica dekat dengan pria lain selain Ludwig.

Tentu saja masih terekam jelas ungkapan petugas di salah satu apartemen tempat Ludwig tinggal selama di Jakarta. Kala itu, sang petugas menyatakan, Ludwig tak pernah membawa Jessica ke tempat tersebut.

Sebaliknya, menurutnya, ada teman Ludwig yang juga bule kerap terlihat bersama Jessica.

Petugas itu mengaku melihat pemandangan tersebut beberapa minggu sebelum munculnya kisruh Ludwig dan Jessica.

Kendati begitu, pengakuan tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya. Menurut Brian, kabar itu tidak termasuk ke dalam fakta hukum.

“Kalau itu kurang paham saya. Sepertinya kalau www.lensaindonesia.com

itu harus ditanyakan langsung ke Jessica, saya kurang paham. Karena isu itu saya nggak dengar dan nggak ada diajukan di persidangan. Faktafakta hukum yang nggak diajukan ke persidangan dan bersifat gosip patut saya kesampingkan,” ungkap Brian, Jumat (27/3/2015).

Kini, langkah itu (tes DNA) hanya perlu persetujuan dari hakim. Kedua belah pihak memang ingin hasil tes tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam gugatan pembatalan pernikahan Ludwig terhadap Jessica. “Kita akan menghormati penetapan dan perintah majelis hakim. Mau nggak mau, patut dan harus untuk dilaksanakan,” kata Brian.

Sebelumnya, pihak Ludwig berharap tes DNA tersebut dilakukan di luar negeri. Tapi, keinginan Ludwig ditentang oleh Jessica. “Harus sesuai permintaan hakim, sample tersebut disampaikan di hadapan hakim majelis,” katanya.

Ludwig melayangkan gugatan pembatalan pernikahan dengan Jessica di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bangsawan Jerman itu juga menggugat Dinas Dukcapil DKI karena telah menerbitkan akta nikah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). nu2

KOMEDIAN ternama Olga Syahputra diberitakan meninggal dunia pada Jumat (27/3/ 2015). Olga meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit di Singapura.

Olga meninggal pada sore waktu setempat.

Kabar duka ini disampaikan manajer Olga, Vera, melalui wawancara via telepon dengan Net TV dalam siaran langsung Breaking News, Jumat (27/3). “Minta maaf kalau ada salah dari Olga,” ujarnya.

Olga rencananya akan dimakamkan di daerah Pondok Kelapa atau Duren Sawit. Keluarga Olga saat ini masih syok terkait meninggalnya kerabatnya.

“Keluarga masih syok. Kita minta doanya, ”katanya.

Kabar meninggalnya Olga ini langsung tersebar di jagad dunia maya. Akun twitter NET, NET_ entertainment@ENews_ NET menyebutkan seluruh keluarga besar tim @ENews_NET mengucapkan belasungkawa yang sebesar-besar atas kepergian OLGA SYAHPUTRA #RipOlgaSyahputra.

Sementara kicauan Maya Siswadi@Bunda3F menanggapinya dengan Innalillahi wa Inna Ilaihi Rojiun. Turut berduka utk Olga Syahputra.

Semoga dilapangkan & diterima amal ibadahNya.

Sebelumnya NET berkicau innalillahi wa’innalillahi rojiun telah berpulang salah satu komedian terbaik OLGA SYAHPUTRA pukul 17.17 waktu Singapura #RipOlgaSyahputra.

Sejumlah artis langsung me-mention soal kabar meninggalnya komedian Olga Syahputra. Mereka mengucapkan bela sungkawa atas kepergian presenter kocak itu.

Ussy Sulistyowati lewat akunnya @ussyklik menuliskan “Innalillahi Wa Innalillaihi Rojiun..” dengan tagar #RIP dan #OlgaSyahputra dengan bersumber pada info dari NET.Tv. Sementara presenter þAnanda Omesh lewat akunnya @omeshomesh, menulis, “innalillahi wainna ilaihi rojiun.. selamat jalan Olga, semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT..”

Presenter dan mantan penggebuk drum ClubEighties, Desta Mahendra, menulis, “Selamat jalan Olga Syahputra.. :(“ lewat akun twitternya, @desta80s.

Sedangkan presenter Terry Puteri lewat akun þ@terryputeri menulis, “innalilahi waina ilaihi rajiun.. Slamat melanjutkan pejalanan ke alam selanjutnya sahabat. Bnyak doa dari kami yg sayang Olga” Seperti diketahui, Olga Syahputra sakit dan dirawat di rumah sakit Singapura.

Olga sempat didiagnosa mengalami radang selaput otak atau meningitis oleh RSPI. Sesudahnya, ia menjalani perawatan di Singapura

sejak April 2014.

Olga Syahputra semasa hidupnya.

7 Edisi 80/30 Maret - 05 April 2015

Menantang...

Sambungan Halaman 1 “Kader yang bisa mempersatukan partai ini hanya SBY. Kalau yang lain, kredibiltasnya belum teruji,” kata Max Sopacua, Selasa (24/3).

Ditegaskannya, dalam kondisi politik seperti sekarang, PD membutuhkan figur yang mumpuni. Meski begitu, mantan penyiar TV ini memahami keinginan para tokoh pendiri partai yang ingin menjaga budaya demokrasi.

Ia membantah anggapan, bahwa selain SBY, tidak boleh ada kader lainnya yang mencalonkan diri. “Kita tidak menghalangi jika ada yang ingin mencalonkan diri di kongres nanti. Begitu juga, kita tidak bisa menghalangi pengurus DPC dan DPD yang menginginkan SBY ditunjuk kembali secara aklamasi. Itu hak kader, dan tetap demokratis,” tukasnya.

Ia khawatir, jika bukan SBY yang memimpin, Demokrat akan terpecah belah seperti Golkar dan PPP. “Kalau jadi ketua umum hanya mengelola administrasi saja, gue juga bisa.

Tetapi menjadi tokoh pemersatu, kredibilitas saya diragukan,” tandasnya.

Namun, hal itu dibantah politisi Demokrat, Saan Mustofa.

“InsyaAllah Kongres nanti (momentum partai) solid. Kokoh kuat tidak ada perpecahan.

Partai solid. Selain (Kongres) untuk membangkitkan partai,” tegas Saan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/3/ 2015).

Isu Partai Demokrat pecah itu menyebut-nyebut karena ada sekelompok kader yang tidak menghendaki SBY maju kembali menjadi ketua umum partai. Mereka menghendaki posisi Ketum harus diisi kader muda. Dalihnya, SBY sudah kenyang duduk sebagai ketua umum, selain partai sudah memperjuangkan SBY jadi presiden dua periode.

Sebaliknya, isu juga menyebut kubu SBY tetap menghendaki SBY atau dinastinya kembali menjadi orang nomer satu di partai berlambang mercy itu.

Menanggapi itu, Saan Mustopa selain membantah, dia juga mempertegas bahwa SBY sebagai pendiri partai, tentu terpanggil bagaimana menata Demokrat. Karenanya, SBY harus merespon.

Terkait kesolidan Demokrat, Saan membuktikan, kesiapan partainya dalam menghadapi Pilkada serentak nanti. “Sudah menyiapkan diri 9 Desember (2014). Sudah bentuk tim-tim di daerah untuk menyiapkan penjaringan calon. Sudah siap survei-survei Pilkada,” tegas

Iklan...

Sambungan Halaman 1 Apalagi dengan jelas-jelas mencantumkan “diutamakan non-muslim” dalam persyaratan perekrutan karyawan, maka tidak selayaknya perusahaan yang begitu berada di Indonesia, karena telah melanggar hak warga negara untuk berkerja dan mendapat pekerjaan.

UU No. 13/2003 pasal 5 menjelaskan setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Maka, kata dia, tindakan diskriminasi terhadap pelamar kerja yang muslim terindikasi bahwa manajemen MNC tidak paham dengan bangsa Indonesia sebagai negara majemuk dan yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), HM. Jusuf Rizal menjawab pertanyaan wartawan tentang rekrutmen karyawan yang diskriminatif terhadap pekerja Muslim, di Jakarta.

“Pada Pasal 5-6 disebutkan setiap pekerja memiliki kesem-

patan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi untuk menperoleh pekerjaan. Tanpa diskriminasi dari pengusaha.

Jadi apa yang dilakukan Hary Tanoesudibjo selaku pimpinan MNC itu melanggar UU,” tegas Jusuf Rizal.

Lebih jauh menurut Jusuf Rizal, iklan itu selain melanggar UU Ketenagakerjaan juga kode etik periklanan. Sebab media yang ikut menyiarkan hal (berita dan iklan) berbau sara dilarang. Selanjutnya dapat masuk pada pelanggaran yang masuk katagori sara pada UU ITE Pasal 28 ayat 2.

Tidak hanya itu, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesudibjo juga dapat dijerat dengan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), Pasal 1 Angka 6 UU No. 39 Tahun 1999. Lalu KUHP Pasal 156, 156a, 157 (1) dan UUD 1945 Pasal 28.

“Masalah iklan itu tidak sesederhana terus kemudian dihapus. Tapi itu menyangkut masalah yang sensitif. Semestinya sebagai ketua umum Partai Perindo dan pimpinan MNC tahu aspek pluralisme dan tidak

Polda...

Sambungan Halaman 1 Hal yang sama juga dikatakan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Sidoarjo Abdul Muis Iksan SH, di mana melalui repertoriumnya menyebutkan akta Reny tidak pernah ada.

Atas perbuatannya tersebut, Reny Susetiyo Wardani kemudian dilaporkan ke Polda Jatim dengan nomor laporan LP/ 1169/IX/2014/UM/SPKT tertanggal Kamis 2 Oktober 2014 atas tuduhan menguasai dan menjual tanah tanpa hak dan atau membuat akta palsu dan atau menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik seperti dimaksud pasal 385 dan atau 263 dan atau 266 KUHP. Sidang perkara yang digelar Polda Jatim tersebut dihadiri pihak Puskopkar dan seluruh tim kuasa hukumnya.

Namun tidak demikian dengan terlapor (Reny) di mana dirinya hanya diwakili oleh saksinya yang merupakan kuasa hukum dari PT Gala Bumi Perkasa.

Ketua Puskopkar Jatim Tri Harsono mengatakan, gelar perkara tersebut dipimpin oleh Kabag Pengawas penyidik (Wasdik) Polda Jatim AKBP Joko Sucipto. Dalam gelar tersebut, pihaknya diminta menunjukan bukti bukti kepemilikan tanah tersebut “Dalam gelar sidang perkara tadi, terlapor tidak hadir, mereka menghadirkan saksi yang notabenya kuasa hukum dari PT Gala Bumi Perkasa, yang dalam hal ini tidak ada hubungan hukum antara Re-

ny dan pengacara yang dijadikan saksi,” terang Tri. Namun pihaknya tidak mempermasalahkan saksi yang dihadirkan terlapor. Pasalnya, aset 2,9 juta karyawan dan anggota Puskopkar yang menjadi jaminan kredit Bank BTN senilai Rp 24 miliar dan telah diserobot Bos Tanah Henry Gunawan dari PT Gala Bumi Perkasa, kini sudah ada titik terangnya.

“Kami tidak masalah ketidakhadiran terlapor, dengan begitu semuanya menjadi jelas kalau mereka memang melakukan perlawanan hukum. Bahkan apa yang selama ini diklaim oleh mereka, dalam keterangan tadi malah menjadi kabur dan tidak jelas. Dan ini semakin memperjelas bahwa tanah itu milik Puskopkar,” tambahnya.

Tri harsono menjelaskan, dalam gelar sidang perkara, pihaknya telah diminta membuktilkan kepemilikan, dan hal tersebut sudah ditunjukan kepada pihak kepolisian. “Kami jelaskan secara terperinci bukti kepemilikan tanah tersebut, hingga bukti yang dijaminkan ke BTN, hingga saat ini masih ada sisa Kredit dan Puskopkar yang membayar,” ucapnya “Kami tadi sempat disinggung terkait laporan perdata, namun ini tidak ada kaitannya, dan yang kami laporkan adalah pidana,” paparnya.

Tri Harsono juga mengapresiasi langkap Polda Jatim yang telah melakukan gelar

Saan.

Wakil Sekjen PD Ramadhan Pohan juga meminta kepada para pendiri partai untuk tidak berburuk sangka dengan penunjukan secara aklamasi kepada SBY. Katanya, ini merupakan keinginan mayoritas kader Demokrat.

“Seolah-olah ini rekayasa DPP supaya SBY dipilih kembali sebagai ketua umum. Yang benar tidak. Ini murni keinginan mayoritas kader,” ujarnya.

Ia membenarkan apa yang dikatakan Max Sopacua, bahwa kredibiltas dan kapasitas SBY sebagai seorang pemimpin tidak perlu diragukan. Ditambah lagi, berdasarkan hasil sejumlah survei, belum ada kader Demokrat yang elektabilitasnya melampaui SBY. Sebelumnya, Ketua Umum Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat, Ventje Rumangkang mengungkapkan adanya wacana aklamasi dalam pemilihan Ketua Umum pada kongres Demokrat 2015 mendatang.

“Suara-suara aklamasi sudah ada informasi itu,” kata Vence saat menggelar konferensi pers di hotel Sultan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ventje menuturkan, proses pemilihan Ketua Umum secara aklamasi hendaknya tidak direncanakan dalam kongres. Menurutnya, kongres yang menentukan apakah pemilihan dilakukan secara aklamasi ataupun proses pemungutan suara.

“Kalau aklamasi yang lahir dalam kongres itu kita dukung.

Bukan aklamasi yang direncanakan sebelum kongres,” tegasnya.

Masih kata Ventje, para pendiri Demokrat menghendaki adanya kompetisi dalam menentukan Ketua Umum Demokrat dalam kongres. Untuk itu menurutnya, semua kader partai berlambang segitiga mercy itu berpeluang untuk ikut dalam pencalonan Ketua Umum.

“Semua kader potensial berhak ikut mencalonkan sebagai Ketua Umum,” katanya.

Menurutnya, setiap pendiri memiliki satu suara. “Dengan demikian, pendiri Partai Demokrat memiliki sembilan suara karena pendiri demokrat ada sembilan orang. Pendiri tidak termasuk Susilo Bambang Yudhoyono . Di akte pendirian tidak ada namanya,” katanya.

Selain itu, paparnya, sesuai dengan akta pendirian, penyelenggaraan kongres partai demokrat harus memperoleh persetujuan dari pendiri. “Selain itu lembaga partai tertinggi demokrat adalah pendiri,” katanya.

Jadi, jika Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto menyatakan pendiri partai tidak punya hak suara itu salah.

“Pendiri punya hak suara. Agus itu tidak tahu sejarah Demokrat. Jadi dia enggak ngerti masalah hak kami sebagai pendiri.”

Sementara itu politisi yang juga penyiar radio, Sys Ns,

boleh diskriminan. Apalagi rekrutmen itu di wilayah Jawa Timur yang notabene masyarakatnya mayoritas adalah Muslim,” tegas pria berdarah Madura-Batak itu.

Terkait dengan itu, LIRA Jatim akan mengadukan masalah ini ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk diambil tindakan terhadap perusahaan MNC Sky Vision. Apakah selama ini ada diskriminasi di MNC Group? Juga mengadukannya ke penegak hukum dengan laporan melanggar berbagai ketentuan yang bersifat diskriminasi/sara.

MNC Group mengklarifikasi tudingan terkait iklan lowongan pekerjaan di MNC Sky Vision Surabaya, Jawa Timur yang disebutkan salah satu syaratnya adalah non muslim.

Corporate Secretary MNC Group, Syafril Nasution mengatakan, itu adalah kesalahan informasi. Ada sejumlah pihak yang tendensius dan membangun opini seolah-olah kesalahan yang terjadi di Surabaya tersebut adalah sikap MNC Group.

“Perlu kami klarifikasi, iklan lowongan pekerjaan di MNC Sky Vision Surabaya itu menjadi polemik setelah salah satu karyawan membuat dan memposting iklan tanpa melakukan koordinasi sebagaimana yang

seharusnya. Konten di postingan itu berasal dari inisiatif pribadi karyawan dan bukan atas persetujuan manajemen perusahaan maupun policy perusahaan,” terang dia dalam surat elektronik, Kamis (26/3).

Kini, lanjut dia, karyawan itu sudah ditindak. Bahkan, oknum yang dimaksud sudah mengakui kesalahan standar prosedur sehingga berakibat fatal. Yang bersangkutan sudah meminta maaf melalui surat pribadinya tertanggal 23 Maret 2015. Seharusnya oknum tersebut terlebih dulu meminta persetujuan direksi sebelum mempublikasikan materi apapun. Terlebih bila publikasi itu membawa identitas group secara entitas,” jelas Syafril.

Dia tekankan, tak pernah ada diskriminasi terhadap pemeluk agama tertentu di MNC Sky Vision maupun di MNC Group.

Malahan, dari total 11 ribu lebih karyawan MNC Sky Vision, yang memeluk Agama Islam ada sekitar 10 ribu karyawan, atau mencapai 87 persen dari total karyawan di MNC Sky Vision.

Sisanya terdiri dari 23 orang memeluk Agama Budha, 102 orang pemeluk Agama Hindu, 303 orang pemeluk Agama Katholik, dan 1.166 karyawan adalah pemeluk Agama Kristen Protestan. sam/sep/rus

perkara tersebut, meski sempat tertunda hingga enam bulan. “Kami sangat mengapresiasi langkah Polda Jatim karena telah melakukan gelar perkara,” ucapnya.

Dirinya juga berharap, dengan digelarnya perkara, segala pihak dapat berfikir jernih untuk menyikapi kebenaran berdasarkan apa yang mereka rasakan dan yang dilihatnya sesuai fakta yang ada.

Pengacara Puskopkar, Soehirman, SH, yang juga dosen Unair mengatakan, akte yang tidak terdaftar, dilakukan guna hukum, hal tersebut adalah pidana. Dengan mengatakan kepada publik dan pejabat pembuat akte, artinya Reny telah melakukan penipuan terhadap pejabat yang membuatkan peta bidang.

“Apakah hal tersebut adanya kongkalikong dengan pejabat tersebut, biar hukum yang menilai. Namun saat ini Puskopkar mengantongi adanya akte yang tidak seharusmya digunakan untuk melawan hukum,” tegasnya.

Soehirman menambahkan, bahwa tanah seluas 24 hektar itu adalah milik Puskopkar. Semua bukti-bukti sudah dihadirkan dalam gelar perkara.

Sementara pihak penyerobot, dalam hal ini Henry Gunawan sama sekali tidak memiliki bukti kepemilikan. Namun mereka tiba-tiba saja mengklaim tanah tersebut miliknya dan kemudian dikuasai secara membabi buta.

“Secara pandangan hukum, obyek sengketa adalah sah dan benar milik puskopkar jatim, ibarat anak yang namanya Pranti dilahirkan dari perut yang namanya Puskopkar.

Namun anehnya, tanah yang dilahirkan tersebut tiba tiba sudah ada yang mengakui kepemilikannya,” paparnya yang merasa aneh.

Soehirman mengungkapkan, kelihatan dari fakta persidangan gelar perkara polisi sudah mulai memahami karena bukti secara yuridis menyebut tanah tersebut milik Puskopkar Jatim.

“Kami harap terlapor yang memalsukan dokumen segera dijebloskan ke penjara, sebab telah melanggar pasal 24, 25, 27 yang ancamannya 7 tahun penjara, dimana ancaman hukuman di atas lima tahun harus bisa dipenjara,” ungkapnya Soehirman.

Karena itu setelah gelar perkara, pihak Puskopkar langsung mamasang papan nama di lokasi Desa Pranti. Sebab, selama ini Henry Gunawan bersama PT Gala Bumi Perkasa makin leluasa melakukan pengurukan lahan meski jelasjelas tidak mengantongi ijin.

Bahkan PT Gala Bumi Perkasa sudah memasang kerangka besi untuk kontruksi proyek pergudangan yang sudah dipasarkan lewat media massa.

“Untuk itu kita ajukan blokir ke BPN dan memasang papan nama,” sebut Tri Harsono.

Tri menyebut, blokir dilakukan karena PT Gala Bumi tidak berhak atas lahan tersebut. “Kami lakukan blokir, agar BPN tidak memberikan ijin apapun di atas tanah Puskopkar yang di lokasi Desa Pranti, karena Puskopkar sudah memperoleh ijin baik ijin lokasi maupun ijin prinsip di mana lokasi terebut sesuai ijinnya untuk perumahan,” pungkas Tri. rofik

menyatakan siap maju sebagai calon ketua umum di Kongres Partai Demokrat, Mei 2015 mendatang. Bermodalkan restu dan dukungan dari sejumlah pendiri partai, dia siap menantang SBY. Pria bernama asli Raden Mas Haryo Heroe Syswanto NS menegaskan, dirinya tidak mencalonkan diri, tapi kalau diminta dirinya bersedia.

“Saya nggak pernah mencalonkan diri, tapi kalau diminta saya siap,” kata Sys Ns, Rabu (25/3).

Dia mengklaim diusung oleh FKPD Partai Demokrat yang diketuai oleh Ventje Rumangkang, dimana dirinya juga masuk sebagai anggotanya. “Forum ini mengusung saya,” ujarnya.

Tak hanya itu, Sys Ns juga mengaku telah mendapatkan dukungan dari sejumlah kader Demokrat di berbagai daerah.

Namun, dia enggan menyebutkan daerah mana saja yang sudah menyatakan dukungan ke dirinya.

“Dari daerah banyak yang telepon saya untuk menyatakan dukungan. Tapi saya nggak boleh menyebutkan daerah mana saja,” tukasnya.

Apakah dirinya tidak takut bersaing dengan SBY. Tanpa bertela-tele dia mengatakan, jika orang itu masih manusia, akan dihadapinya. “Kalau masih manusia, saya nggak takut,” tegas Sys Ns. Soal penolakan para pendiri partai yang menolak SBY ditunjuk kembali sebagai ketua umum secara aklamasi, menu-

rutnya telah mencederai asas demokrasi di partainya. Ia justru mengatakan, penolakan itu merupakan bentuk sayang terhadap SBY. Sys juga menginginkan agar Ketua Umum Demokrat nantinya hanya memegang satu jabatan saja. Selain itu, dia tidak ingin ketua umum yang terpilih membawa keluarganya masuk ke dalam kepengurusan.

Meski tidak melarang untuk maju kembali di kongres mendatang. Secara pribadi, dia menyarankan sebaiknya SBY menolak jika ada yang mencalonkannya. Ia berpendapat, kapasitas mantan Presiden RI itu sudah lebih dari ketua partai.

“Level dia (SBY) sudah kelas internasional. Buat apa lagi jadi ketua umum partai,” tuturnya.

Menurut Sys Ns, jabatan yang cocok untuk adalah menjadi Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Ia yakin, dengan dipimpin oleh kader-kader muda, Demokrat akan menjadi partai modern.

Menyinggung usianya yang sudah 60 tahun, Sys menolak dikatakan sudah tua. Ia merasa masih berjiwa muda, dan mampu memimpin Demokrat untuk periode 2015-2020. “Negeri ini akan memble kalau tidak dipimpin anak muda,” pungkasnya.

Sementara Anggota DPD I Gede Pasek Suardika menilai, SBY kurang berhasil saat memimpin Partai Demokrat. Menurut Pasek, SBY lebih berhasil saat menjadi presiden dan memimpin pemerintahan.

“Beliau sukes di pemerin-

Jokowi...

Sambungan Halaman 1 “Kalau pembicaraan tersebut dibongkar, kemungkinan legitimasi Jokowi makin berkurang, terlebih lagi saat ini demo mahasiswa menuntut Jokowi mundur sudah marak di mana-mana,” beber Muslim.

Muslim berpendapat, se-

harusnya Jokowi tidak perlu takut berlebihan dengan ancaman pihak Australia. “Harusnya Jokowi tidak perlu takut sebagaimana yang sering diucapkan selama ini. Kalau eksekusi mati warga Australia dibatalkan, masyarakat akan makin

PKS...

Sambungan Halaman 1 “Bahkan, keluar keputusan BPK inilah masa terbaik pengelolaan haji kita karena ada Pak Anggito yang melakukan reformasi pengelolaan dana haji. Akan tetapi, itu enggak dihargai sama KPK,” ujarnya.

Fahri menduga, KPK se-

ngaja memanfaatkan momentum tertentu untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dengan demikian, berita mengenai penetapan tersangka itu dapat ter-blow up oleh awak media.

KPK sejak awal sudah

Naik...

Sambungan Halaman 1 Dirjen Pelaksanaan Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Jamil mengatakan paling cepat awal April 2015 ini aturan pembatasan haji akan disahkan. Meski begitu, aturan ini sudah mulai diimplementasikan sejak tahun lalu. “Masih dalam persiapan, awal April akan selesai,” kata Jamil, belum lama ini.

Dia menuturkan aturan ini berguna mengurangi antrean panjang jemaah haji Indonesia yang terjadi hingga belasan tahun. Abdul mengingatkan, aturan dalam Islam menyatakan kewajiban menunaikan haji hanya sekali. Nabi Muhammad SAW saja naik haji cuma sekali dan umrah empat kali. “Untuk selanjutnya bisa umrah berkali-kali,” ujarnya.

Abdul menjelaskan, meski peraturan itu belum terbit, Kementerian Agama sudah mulai memberlakukannya sejak tahun lalu.

“Nuansa untuk mendahulukan masyarakat yang belum haji sudah dilakukan sejak tahun lalu dan berlaku juga tahun ini,” ucapnya.

Dia pun menjelaskan caranya. Pada pelunasan tahap pertama, antrean bagi jemaah yang sudah pernah melakukan haji disingkirkan.

Pengurangan jumlah jemaah akan terjadi lagi lantaran ada jemaah yang belum sanggup melunasi pembayaran biaya haji. “Biasanya ada lowongan kuota terjadi hingga ribuan orang karena kondisi ini,” katanya.

Selanjutnya kekosongan kuota itu akan didahulukan bagi masyarakat lanjut usia yang berusia 65 tahun ke atas.

Bila masih ada sisa kuota lagi, akan diisi masyarakat yang

belum pernah melaksanakan haji atau suami-istri yang terpisah pemberangkatannya. “Semua syaratnya sudah memiliki porsi haji, bukan baru daftar dan langsung didahulukan,” ujarnya.

Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hamdan Rasyid, mendukung rencana Kementerian Agama yang akan mengesahkan aturan batasan naik haji hanya boleh sekali.

“Karena hal tersebut juga tidak melanggar hukum Islam apa pun,” ujar Hamdan dilansir dari laman Tempo.

Hamdan mengatakan, aturan tersebut akan memberikan banyak manfaat. Salah satunya, memperbesar kesempatan naik haji bagi calon haji yang belum berangkat.

Menurut Hamdan, kuota haji yang ada sangat terbatas.

Banyak calon haji gagal berangkat karena jatahnya kembali diambil oleh orang yang sudah pernah naik haji.

Oleh karenanya, frekuensi naik haji seseorang sudah seharusnya dibatasi.

“Umat Islam yang belum pernah naik haji perlu dapat kesempatan juga,” ujar Hamdan menegaskan.

Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar memberikan tanggapan positif terkait rencana Kemenag. “Mau tidak mau harus dibatasi seperti itu, saya setuju,” kata dia di Bandung, Senin, (23/3/2015).

Deddy mengatakan, jatah naik haji seharusnya diutamakan pada masyarakat yang belum pernah menunaikannya. “Yang reguler memang harus begitu, sebaiknya didulukan yang belum pernah kesana,” kata dia.

tahan, tapi belum berhasil saat mengelola partai. Memang mungkin kapasitas beliau bukan mengelola partai tapi mengelolah pemerintahan, dia pantas,” ujar Pasek di Jakarta, Kamis (26/3/2015).

Pasek mengatakan, hal tersebut dikarenakan Dewan Pimpinan Cabang dan Daerah kesulitan menghubungi SBY secara langsung sehingga dapat mengganggu kinerja partai.

“Kalau saya kan gampang.

Saya kan dari orang biasa, jadi hubungi saya gampang. Tapi kalau mau hubungin SBY kan urutannya panjang, bisa menghambat organisasi,” kata Pasek.

Pasek yang merupakan salah satu calon Ketua Umum Demokrat periode 2015-2020 mengakui bahwa tidak mudah bersaing dengan SBY. Menurut dia, dukungan terhadap SBY sangat kuat dan mengakar karena pernah menjadi kepala negara.

“Yang dilawan berat ini.

Siapa yang berani lawan pak SBY? Kan enggak mungkin. Pak SBY itu sangat kuat, mengakar, dan memang mantan presiden,” ujar dia.

Namun demikian, Pasek menginginkan pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat periode 2015-2020 berlangsung secara demokratis. Pasek berharap pemilihan tidak dilakukan dengan cara aklamasi. “Namanya Partai Demokrat, ya berikan contoh demokrasi yang sehat. Dan bahwa ini Partai Demokrat, bukan partai dinasti,” pungkas Pasek. end/ded/ muh/otk/amb

curiga terhadap Jokowi,” tegas Muslim.

Jokowi, kata Muslim, memiliki karakter penakut.

“Jokowi itu hanya main gertakan saja tetapi sesungguhnya seorang penakut. Politik Jokowi hanya ramai di media, tetapi sejatinya takut.

Istana memberikan kode untuk membatalkan hukuman mati terhadap WN Australia,” pungkas Muslim. int membantah bahwa penetapan Suryadharma Ali sebagai tersangka dipengaruhi nuansa politik. Menurut Wakil Ketua KPK Zulkarnaen, KPK telah lama melakukan kajian atas penyelenggaraan haji.

KPK juga telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Menteri Agama Kabinet Indonesia Bersatu II itu sebagai tersangka. dan Menurut Deddy, masih ada peluang bagi masyarakat yang ingin berhaji lebih dari sekali yakni memanfaatkan jalur ONH Plus. “Bagi yang ingin berkali-kali, lewat situ saja, tapi harganya mahal,” imbuhnya.

Retno, 59 tahun, salah satu jamaah asal Jakarta mengatakan, meski sudah pernah naik haji pada 2011 itu, tapi ia merasa aturan tersebut akan memberikan kesempatan kepada teman-temannya yang belum berhasil naik haji.

“Ada teman saya yang sudah menunggu lama tapi belum juga masuk kuota. Padahal sudah menunggu lima tahun,” ujar Retno.

Retno paham betul sulitnya masuk kuota haji lantaran harus menunggu lama. Ia bahkan sampai memilih paket haji plus karena dirasa akan lebih cepat. “Kalau tidak dibatasi, nanti dilangkahi terus yang belum naik haji. Kan banyak tuh,” ujarnya, yang sejak awal tidak memiliki niat untuk naik haji lebih dari sekali.

Calon haji bernama Nur, 52 tahun, asal Surabaya juga mendukung pembatasan haji ini. Menurut dia, hal itu akan memperbesar peluangnya untuk mendapat kesempatan naik haji lebih cepat. Ia juga meminta aturan pembatasan haji ini dibuat mendetail, dari batasan waktu hingga pendaftarannya.

“Setahu saya memang ada banyak ulama yang mau naik haji berkali-kali, tapi tidak dalam kondisi finansial bisa pergi lebih dari sekali,” ujarnya.

Tahun ini, pemerintah Arab Saudi memberikan kuota sebanyak 168.800 anggota jemaah haji untuk Indonesia.

Jumlah itu terdiri atas 155.

200 anggota jemaah reguler dan 13.600 anggota jemaah khusus. Kloter pertama jemaah haji dijadwalkan berangkat pada 21 Agustus mendatang. tmp www.lensaindonesia.com

ti program ITC Centre.

Dalam kesempatan sharing dengan siswa kelas 12 yang akan lulus dalam beberapa bulan lagi, para siswa sangat antusias bertanya seputar program pendidikan lanjutan Jurusan Kedokteran, Bussines dan Perhotelan.

Para siswa maupun pengajar awalnya tidak yakin dengan program pendidikan lanjut ke luar negeri, karena sejauh yang mereka tahu mahal. Namun pada akhirnya mereka bisa mempercayai dan berminat untuk bergabung setelah melihat di sosial media tentang kondisi siswa yang telah ITC Centre maupun SIIBT kirim guna melanjutkan studinya di Taiwan maupun di China.

Mereka yang studi di China maupun Taiwan rata rata mampu bertahan sampai menyelesaikan studinya tanpa ada kendala dari sisi bahasa maupun lintas budaya.

Adapun Program yang ditawarkan oleh ITC Centre dan

www.lensaindonesia.com

SIIBT adalah program pendidikan 2 (two) plus 2 (two) serta program Pendidikan Kedokteran di China dengan menggunakan bahasa Inggris, yang saat ini banyak diminati oleh siswa serta beberapa program pendidikan Hospitality dari Taiwan Shoufu University.

Yang tak kalah menariknya, kini juga diminati sebagian siswa dari Jurusan sosial serta bahasa kelas 12 yang telah masuk semester akhir Kurrikulum 2015. Program Beasiswa penuh dan subsidi yang paling diserbu peminat siswa kelas 12.

Dalam kesempatan itu, ITC Centre mengunjungi juga SMA Negeri Komodo serta SMAK Fransiskus Saverius Ruteng. Rata-rata siswa Sekolah di Labuhan Bajo dan Ruteng sangat minim informasi tentang pendidikan lanjut ke Luar Negeri dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan.

Kepala Sekolah SMAK Fransisku Saverius, Rm. Martin Wilian, Pr. berkeinginan,

NASIONAL Edisi 80/30 Maret - 05 April 2015

Pakde Karwo Kandidat Sekjen Partai Demokrat

GRAFIS: SOERYA

Giliran PAN Dicak-acak Yasonna WAKIL ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan pertemuan partai-partai Koalisi Merah Putih (KMP) membahas tentang laporan dari tim hukum PPP dan Golkar. Seluruh partai sepakat bahwa Menkumham Yasonna Laoly mengambil sikap dan tindakan yang fatal.

“Karena memperlakukan dua partai dengan niat yang salah dan intervensi. Bahkan ada juga kecemasan dari PAN, sedang dipersulit oleh Menkumhan Yasonna Laoly. Ada soal-soal yang mau dipersulit,” kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/3/2015).

Sayangnya, Fahri tidak dapat menjelaskan detail permasalahan yang sedang dialami PAN. Namun pada intinya, yang saat ini dirasakan pengesahan kepengurusan periode 2015-2020 tengah diulur-ulur.

“Ada beberapa informasi tambahan yang juga tidak bisa saya sampaikan. Tapi ada kesan akan mengulur-ulur dan mengupayakan agar ada perpecahan,” imbuh Fahri.

Kata Fahri dalam kasus PPP dan Golkar negara telah melakukan intervensi. Ia mengatakan sikap Laoly telah memunculkan tren negatif dalam menjamin kebebasan berkumpul. “KMP akan mencermati isu ini, ini adalah ancaman bagi kebebasan berdemokrasi,” jelasnya.

Di sisi lain, Fahri membantah mengulur-ulur membacakan surat dari kubu Agung Laksono dalam pembukaan masa sidang DPR RI kemarin. Diakuinya surat dari kubu Agung Laksono baru masuk beberapa menit sebelum sidang dimulai.

“Bagaimana kami bisa membaca surat 15 menit yang baru masuk. Ini harus dengan prosedur. Ini surat dari agung belum masuk. Ada problem ketergesa-gesaan dari mereka. Ini negara hukum, ada aturan,” kata dia.

“Kita harus berpegang pada hukum. Tidak boleh sepihak,” pungkasnya. endang

Pasukan OPM Paniai.

Ini strategi ideal TNI, menang tanpa kekerasan atas OPM di bumi Papua.

PIMPINAN MPR RI memberikan penghormatan terakhirnya untuk mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, Rabu (25/3/2015) lalu. Bagi Ketua MPR, Zulkifli Hasan, sosok Lee Kuan Yew adalah inspirasi.

“Kami hadir di sini mewakili MPR dan masyarakat Indonesia untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Lee Kuan Yew yang sudah banyak berkontribusi membangun Singapura dan telah memberi inspirasi bagi banyak tokoh di seluruh dunia,” ungkap Zulkifli Hasan usai memberikan penghormatan terakhirnya.

Wakil Ketua MPR, Oesman Sapta, pun menyatakan Lee Kuan Yew adalah sosok yang patut dicontoh. Oesman menilai Lee telah berhasil membangun Singapura dengan sistem yang baik untuk kepentingan kemakmuran rakyatnya.

Pimpinan MPR menuju persemayaman jenazah Lee Kuan Yew di gedung parlemen Singapura dan disambut oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup Singapura. Di depan peti jenazah, Zulkifli Hasan dan Oesman Sapta membungkukkan badannya sebagai tanda penghormatan terakhir. Kunjungan Pimpinan MPR RI tersebut merupakan kunjungan pertama dari pejabat Indonesia dalam rangka memberikan penghormatan terakhir kepada Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew menutup usia pada Minggu (23/ 3/2015). Sebelum wafat, Lee sempat mengalami masa kritis. Lee wafat di usia 91 tahun pada pukul 03.18 waktu setempat di Singapore General Hospital. Tanggal 23-29 Maret ditetapkan Pemerintah Singapura sebagai hari berkabung nasional.

Pemerintah pun meminta warga Singapura mengibarkan bendera sebagai bentuk penghormatan kepada Lee Kuan Yew. *

PELARIAN dan persembunyian bertahuntahun dari hutan ke hutan sang pemberontak kini usai sudah. Lewat perwakilannya pada Senin 23 Maret 2015, secara mengejutkan, Jenderal Goliath Tabuni, panglima tertinggi Organisasi Papua Merdeka (OPM), mengaku menyerah.

Mereka mengaku ingin turun gunung dan berbaur layaknya kehidupan tenteram masyarakat Papua di tengah kota. Sepertinya keletihan diburu dan dikucilkan serta dicap jelek sebagai kelompok pemberontak membuat mereka berubah sikap.

Dalam permintaannya, Goliath mengaku hanya ingin dibuatkan Honai, rumah kayu beratap kerucut yang terbuat dari jerami dan ilalang serta satu pos Komando Daerah Militer di daerah mereka di Tingginambut.

“Kami akan berusaha memenuhi permintaan untuk membangun rumah adat, tapi untuk markas Koramil akan dipertimbangkan lebih dulu,” kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Gatot Nurmantyo, Selasa, (24/3/2015).

Sinyal damai Goliath ini memang patut diapresiasi. Apalagi, sejarah telah mencatat sudah berapa nyawa dan konflik yang lahir dari kelompok separatis ini dengan pihak keamanan di negeri Cendrawasih. Keputusan sang jenderal jelas akan membuat pengaruh besar bagi situasi keamanan di Papua. Apalagi, Goliath mundur dengan membawa serta 23 kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan keluarganya.

Mereka menyerahkan diri untuk kembali bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta ingin hidup layak masyarakat Indonesia lainnya. Mereka menyadari bahwa perbuatan mereka salah dan keliru, sehingga mereka ingin kembali bergabung ke NKRI beserta anak istri dan menjadi warga negara Indonesia.

Melalui Goliath, mereka menyampaikan agar di Tinggi Nambut segera diisi kembali pos Koramil yang telah lama kosong. “Bapak, pos Koramil tidak boleh ditarik sampai mati harus di sini,” katanya.

Mendengar permintaan tersebut, Kasdam XVII/Cenderawasih Brigadir jenderal TNI Tatang Sulaiman menyampaikan permintaan tersebut kepada pemerintah Daerah (Bupati) segera merealisasikan, agar wilayah Tinggi Nambut dapat terpantau oleh aparat keamanan dan pembangunan diwilayah tersebut

tidak terganggu lagi.

Mayor Jenderal TNI Fransen G. Siahaan mengatakan, “Memang sudah lama dipertimbangkan oleh Kodam XVII/Cenderawasih untuk membangun kantor Koramil, namun untuk Danpos Ramil supaya jangan ditarik dulu, kita harus memperhatikan rotasi jabatan, ungkapnya.

Tentu, manuver ini sedikit membuat pergerakan gerombolan separatis cukup terhenyak. Sebab, sang jenderal harus diakui sudah menjadi figur panutan para pengikut yang selama sekian tahun ini sudah ikut bersembunyi di hutan-hutan.

Secara historis, sebagai organisasi yang lahir sejak tahun 1965, OPM selalu mendoktrin kepada pengikutnya bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan Indonesia ataupun negara lainnya di Asia.

Apalagi, negeri Papua pada tahun 1969 resmi dimasukkan ke Indonesia karena ada perjanjian antara Belanda dengan Indonesia. Sebab itu, mereka beranggapan bahwa memasukkan Papua ke dalam NKRI tak lebih hanya sebagai penyerahan dari satu penjajah ke penjajah lainnya.

Sejauh ini, pemerintah Indonesia mengaku sinyal damai yang digulirkan Goliath akan ditindaklanjuti. Permintaan Honai dari kelompok separatis ini dan mendudukkan mereka layaknya warga biasa akan dipenuhi.

Namun apakah ini akan meredam aksi pemberontakan dan kekerasan di Papua? Hal ini patut diwaspadai. Sebab, pasca munculnya pernyataan Jenderal tertinggi OPM atas penyerahan dirinya, justru mengkristalisasi semangat para separatis lain untuk berusaha lebih keras memperjuangkan kemerdekaan mereka di Papua.

Isyarat ini dilontarkan oleh Panglima Revolusioner Papua Merdeka Puron Wenda. Dalam pernyataannya melalui sambungan telepon seluler, Puron menyebut bahwa keputusan Goliath adalah keputusan pribadi bukan secara kelembagaan.

Dengan kata lain, semangat dan perjuangan pengikutnya tak akan pernah pudar hanya karena mundurnya Goliath dari garis perjuangan OPM di Papua. “Kalau Goliat menyerah itu oknum masing-masing. Kami tidak akan menyerah dan akan terus berjuang untuk kemerdekaan Papua,” ujar Puron.

Puron tak menampik, bila sinyal kemunduran Goliath dari perjuangan untuk Papua merdeka sudah mulai muncul selama beberapa tahun ke belakang. Dalam beberapa kali pertikaian yang muncul antara OPM dan pihak keamanan, Goliath terlihat tak begitu reaktif. pasma/ren

Sebanyak 100 WNA Sudah Menyusup ke Poso

Mendagri: Umroh jadi Kedok Gabung ke ISIS Kedok umroh itu hanya satu paket jalan saja. Artinya mereka yang umroh tidak kembali akan lagi kembali ke Indonesia dan bergabung dengan ISIS. MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan 100 warga negara asing diindikasikan telah menyusup ke wilayah Indonesia terkait ISIS. Politisi PDI Perjuangan itu meminta intelejen, Polri dan TNI untuk bersinergi melakukan pencegahan dini.

“Intelejen, bea cukai, Kepolisian, TNI harus bersinergi supaya melakukan pengawawww.lensaindonesia.com

san yang tepat supaya tidak begitu mudahnya WNA masuk ke wilayah kita,” katanya saat mengunjungi Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (26/3).

Disinggung soal apakah para WNA yang menyusup masuk Indonesia untuk melakukan pelatihan ISIS, Tjahjo Kumolo membantah hal tersebut.

“Bukan melatih, itu diindikasikan ada penyusupan WNA

Ketua Umum partainya justru dinilai belum ada yang bisa menggantikan posisi Ketum, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hayono mengatakan, kaderisasi di Demokrat hingga kini masih belum jalan.

"Saya kira hingga saat ini hanya Pak SBY yang cocok menjadi Ketua Umum. Memang kelemahan di partai ini adalah kaderisasi," cetus dia.

Meski demikian, seluruh kader Demokrat sebenarnya bisa mengajukan diri sebagai calon Ketum, namun untuk saat ini, SBY belum bisa tergantikan.

Pihaknya berharap untuk kaderisasi ini akan bisa berjalan secara alami selama lima tahun ke depan. Sehingga nantinya bisa menemuka kader yang cocok untuk regenerasi kepemimpinan parati besutan SBY yang mantan Presiden RI dua periode tersebut. sarifa

Polwan berjilbab kini diatur dalam peraturan Kapolri.

MPR: Lee Kuan Yew Inspirasi Bagi Tokoh Dunia

Mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew.

MENJELANG pelaksanaan Kongres Partai Demokrat yang rencannya bakal digelar Mei mendatang, nama Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Soekarwo disebut-sebut pantas menduduki jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai berlambang bintang mercy ini, menggantikan Edhie Baskoro Yudhoyono.

Menurut Anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat, Hayono Isman saat ini banyak tokoh yang bisa menjabat Sekjen dan salah satunya adalah Pakde Karwo (sapaan akrab Soekarwo) yang juga Gubernur Jatim.

"Pakde Karwo cocok. Masalahnya, apa mau dia jadi Sekjen dan mundur dari Gubernur untuk mengharuskan mengurus partai dengan full time," ujarnya, Kamis (26/3/2015).

Sementara, untuk jabatan

yang menyusup ke wilayah NKRI kita yang ada di Poso ya sudah sedang dicek kok bisa masuk? ada apa?,” jelasnya.

Menurutnya, ada beberapa wilayah yang rawan terindikasi digunakan kegiatan-kegiatan yang yang mengarah ke kelompok ISIS, salah satunya Tangerang Selatan. ”Ya kalo yang dekat itu Tangerang Selatan. Itu kan peta merah karena banyak digunakan kegiatan, itu sudah lama diawasi intelejen,” ungkap Tjahyo Kumolo.

Menurutnya, intelejen terus mengawasi perkembangan kelompok-kelompok radikal

termasuk adanya penyusupan WNA yang masuk ke Indonesia dengan membawa misi penyebaran ISIS. “Ya namanya inteljen enggak boleh kecolongan. Kalo namanya intelejen kecolongan, bego itu namanya. Kan bagus toh (penggerebekan di Tangsel). Kan mampu dideteksei, ada bukti baru ditangkep. Kan jangan sampe intelejen kecolongan,” urainya.

Tjahjo Kumolo menegaskan pihaknya juga akan ikut dalam merevisi Undang-Undang Terorisme ýkarena ini menyangkut kewarganegaraan. Oh iya (ikut

revisi) dan akan memberi masukan,” katanya saat mengunjungi Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (26/3/2015).

Lanjutnya, mengenai kedok ibadah umroh yang dijadikan salah satu cara untuk membawa masyarakat bergabung dengan kelompok ISIS di Timur Tengah. “Saya kira tim kan sudah ada. Ada mendeteksi sekelompok orang yang dia tidak dicegah tidak punya masalah hukum tapi dia berkedok ibadah umroh, kan dia kita tidak bisa larang wong dia mau ibadah,” jelasnya.

Namun yang perlu diwas-

Hore, Kapolri Bolehkan Polwan Berjilbab Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar mengapresiasi terbitnya peraturan Kapolri untuk Polwan yang beragama Islam untuk mengenakan berjilbab.

“Ada berita gembira buat kita semua. Bukan hanya untuk para polwan yang bekerja di Polri, namun juga untuk semua umat Islam. Dengan memberikan keleluasaan kepada Polwan yang beragama Islam untuk berjilbab,” kata Aboe Bakar saat dikonfimrasi licom, di Jakarta, Kamis (26/3/2015).

Menurut Politikus PKS ini Kapolri telah memberikan ruang kebebasan menjalankan ajaran agama. Dibolehkannya polwan berjilbab dituangkan dalam Keputusan Kapolri Nomor : 245/III/2015 tanggal 25 Maret 2015, “Banyak tokoh dan ulama yang menyampaikan apresiasi kepada Kapolri melalui saya.

Sebagai mitra kerja tentunya kami sangat senang dan mengapresiasi kebijakan tersebut,” kata dia.

Menurutnya perkap yang dikeluarkan disambut hangat oleh para tokoh masyarakat.

Hal ijin menunjukman bahwa aspirasi yang selama ini mereka sampaikan telah didengarkan dengan baik oleh Kapolri.

“Soal implementasi perkap ini saya yakini tidak ada masalah. Karena anggarannya sudah diketok tahun kemarin.

Oleh karenanya, saya berharap semuanya alan berjalan sebagaimana yang direncanakan.

Apalagi ke-64 desain jilbab untuk masing masing seragam sudah disosialisasikan. Saya rasa ini akan mempercepat dan

mempercepat implementasinya ke bawah,” ujarnya.

“Harapan kita bersama, penggunaan jilbab oleh polwan akan menambah kenyamanan mereka dalam bekerja. Karena mereka akan dapat memaknai setiap hari kerjanya sebagai bagian dari ibadah. Dengan demikian motivasi mereka akan meningkatkan kinerja pada setiap penugasan yang diberikan,” pungkasnya.

Keputusan Kapolri No 245/ III/2015 tentang perubahan atas sebagian surat keputusan Kapolri no pol SKEP/702/X/ 2005 tanggal 30 September 2006 tentang sebutan penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri.

Dalam surat yang ditandatangani pelaksana tugas Kapolri Komjen Badrodin Haiti tersebut menyebutkan tentang hal yang menjadi pertimbangan keluarnya keputusan ini adalah dalam rangka pemakaian jilbab bagi Polwan maka secara khusus tanggal 25 Maret 2015 untuk ketertiban administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.

Sebelumnya Kapolri Sutarman saat ini sudah mempersilahkan anggotanya untuk menggunakan jilbab. Tapi kemudian ada perintah untuk tidak menggunakan jilbab terlebih dahulu hingga keluar Perkap soal jilbab polwan.

Penundaan dan progres yang lama dari Perkab Jilbab Polwan ini, membuat sempat muncul kegusaran dari kalangan umat Islam. Namun, akhirnya perkap ini pada akhirnya keluar juga. endang

padai, kedok umroh itu hanya satu paket jalan saja artinya mereka yang umroh tidak kembali akan lagi kembali ke Indonesia dan bergabung dengan ISIS. “Mereka tidak balik lagi padahal sudah dideteksi dini oleh pihak intelijen. Namun kan nggak melarang orang untuk beribadah Umroh. Nah dengan ada revisi tadi atau minimal ada Perppu atau apalah, minimal pihak Kepolisian bisa mempertanyakan kenapa mau Umroh kok rumahnya dijual, lha nanti pulang tinggal dimana,” ujarnya. al/and

Tjahjo Kumolo

JAKARTA RAYA

10 Edisi 80/30 Maret - 05 April 2015

Nenek 80 Tahun Jaga Cucu Kembarnya Sendirian LANGKAH Sati (80) tidak lagi selincah ketika muda. Sati yang sekarang untuk berjalan harus perlahan. Badannya pun mulai membungkuk, tidak kuat menopang tubuhnya yang renta.

Tapi kendala tersebut tidak sampai membuatnya lelah menjaga cucu kembar kesayangannya, Fauzan dan Fauzi (1,5). Hal itu sudah dilakukan sejak setahun belakangan.

Sati menempati sebuah rumah kontrakan yang berukuran 3 x 3 m di Jalan Mulia

Jaya, RT 01/RW 08 No 42, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur.

Menurut Sati, orangtua kedua cucunya tersebut, Surya dan Cahyani tidak lagi ingin mengurus. Tidak ingin melihat cucunya terlantar, Sati memilih merawatnya dengan tangan sendiri.

“Bapak sama emaknya udah enggak mau ngurus, terus ngasih ke emak. Jadinya sekarang emak yang ngurus,” kata Sati, Kamis (26/3/2015).

Padahal Sati sendiri tidak

memiliki pekerjaan. Ia hanya berdiam diri di rumah sembari menjaga kedua cucunya tersebut. Namun demikian tidak terlihat sedikitpun beban di mata Sati. Tugas itu dilakukannya dengan ikhlas dan tanpa pamrih.

“Waktu umur enam bulan, anak saya Surya, nitip anaknya sama saya. Eh lama-lama anaknya enggak diurusin karena ada perempuan lain. Ya udah jadinya nenek yang urus,” ucap ibu tujuh orang anak itu.

Untuk memenuhi kehidu-

pannya sehari-hari, Sati mengandalkan bantuan dari tetangga. Bahkan rumah kontrakannya sudah dibayar oleh anaknya yang lain.

“Kalau makan ada aja yang kasih makan, ada kasih yang lain juga. Ada tetangga yang bantuin,” ucapnya.

Bahkan belakangan ini ada salah seorang tetangga yang dengan senang hati merawat kedua cucu kembar Sati. Ia adalah Santi (60) yang selalu membawa keduanya saat pagi hari dari rumah Sati dan

mengembalikannya pada sore hari.

Mengenai tindakannya tersebut, Santi mengaku hal itu dilakukannya secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Terlebih ia sangat senang melihat tingkah laku Fauzan dan Fauzi.

“Ini lebih kepada rasa kemanusiaan, berbuat kebajikan. Harta apa yang paling bagus selain berbuat kebaikan?” ucapnya sedikit berfilosofi.

Bahkan Santi menceritakan Fauzan dan Fauzi selalu

Nenek Sati saat menjaga cucu kembarnya, Fauzan dan Fauzi.

terlihat ceria saat di rumahnya. Keduanya seperti berada di rumahnya sendiri saat ada di kediaman Santi.

“Mereka mah anteng-an-

teng aja kalau di sini. Cuma kemarin sempat enggak ke sini karena suami baru meninggal dan belum ada 40 ha jun ri,” ucapnya.

Gubernur DKI Anti Kritik, Contoh Pemimpin Buruk

Ahok Tak Bisa Digulingkan Pelanggaran etika tidak bisa menjadi landasan memakzulkan gubernur. Apalagi dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), dijelaskan angket bertujuan menyelidiki kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan publik.

Airin Rachmy Diani

Airin Datangi Ahok Tanya Dana Bantuan Rp 70 M WALI Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diani sambangi kantor Balaikota DKI Jakarta, Kamis (26/3) sore. Kehadiran Airin di Balaikota terkait dengan kisruh APBD yang tengah terjadi saat ini.

Menurutnya, kisruh ini berpengaruh pada berlangsungnya pembangunan Terminal Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Makanya Airin menanyakan persoalan kelanjutan pembangunan ini langsung ke Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Kami tanyakan (kepada Ahok) mengenai bantuan keuangan untuk Tangerang Selatan yang nilainya mencapai Rp70 miliar untuk pembangunan Terminal Pondok Cabe,” terang dia.

Kata Airin, pembangunan Terminal Pondok Cabe harus segera dilaksanakan. Sebab, sejak Terminal Lebak Bulus ditutup, terjadi penumpukan angkutan kota antar provinsi (AKAP) di Terminal Pondok Cabe.

“Harapan kami memastikan apakah bantuan keuangan ini ada atau tidak ada masalah,” katanya.

Airin tambahkan, meskipun ada kisruh dalam penyusunan RAPBD DKI, bantuan tersebut tidak akan terhambat. Dipastikan bantuan kepada Tangerang Selatan akan masuk dalam sam APBD-Perubahan tahun 2015 ini.

PANITIA Angket DPRD DKI Jakarta memanggil pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana ke Gedung DPRD DKI, Jumat (25/3/15). Pakar komunikasi ini difungsikan sebagai saksi ahli untuk dimintai pendapat terkait pola komunikasi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Karena itu, sejumlah pertanyaan panitia angket diajukan terkait anggapan pelanggaran etika yang dilakukan Gubernur Ahok.

Ahmad Nawawi dari Fraksi Demokrat-Partai Amanat Nasional FDPAN),’misalnya, pertanyaannya berkutat mengenai masalah etika tersebut.

“Pantaskah dia (Ahok) dipertahankan sebagai gubernur dengan cara komunikasi yang seperti itu?” tanyanya dalam rapat yang berlangsung di ruang Serba Guna.

“Apakah Tap MPR Nomor 6 tahun 2001 yang mengatur etika dan norma pemerintahan, bisa menjadi landasan untuk menjatuhkan (gubernur)?” lanjut anggota panitia angket asal Fraksi Gerindra, Syarif.

Saat diberi kesempatan menjawab, Tjipta menerangkan, pe-

Angket DKI Jakarta Berujung Hak Menyatakan Pendapat PANITIA Angket DPRD DKI Jakarta dijadwalkan menggelar rapat internal, setelah memanggil sejumlah saksi ahli sejak Rabu (25/3/2015) hingga Jumat (27/3/2015).

Rapat yang dijadwalkan berlangsung Senin (30/3/2015) depan itu, mengagendakan rekomendasi panitia angket terkait dugaan pelanggaran etika dan maladministrasi yang dilakukan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (26/3/2015), anggota Panitia Angket DPRD DKI, Veri Yonnevil tak menampik, bila ujung dari angket adalah menggulirkan hak menyatakan pendapat (HMP).

Bahkan, dia sesumbar, HMP tak akan menemui kendala berarti, sekalipun sejumlah fraksi telah mundur dari angket. Bahkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berbeda sikap nantinya. “Tanpa PDIP, kita sudah mantap. Termasuk beberapa partai yang semenjak awal tak mendukung angket,” jawab wakil ketua Komisi B DPRD DKI itu tegas.

Untuk mengegolkan HMP, kata Veri menerangkan, hanya butuh persetujuan 2/3 dari 3/ 4 anggota dewan yang menghadiri paripurna. Dijadwalkan, rapat tertinggi ini digelar Rabu (1/4/2015) pekan depan. Total anggota DPRD DKI sebanyak 106 orang dari sembilan fraksi.

“Artinya, dari 80 anggota yang hadir dalam paripurna, setidaknya 2/3, atau 53 orang harus www.lensaindonesia.com

menyetujuinya,” bebernya.

Lebih jauh, Sekretaris DPD Hanura DKI itu membeberkan, setidaknya HMP akan diajukan 14 anggota Fraksi Gerindra, 11 anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), 10 anggota dari fraksinya.

Kemudian, delapan orang Fraksi Demokrat-Partai Amanat Nasional (FDPAN), enam anggota Fraksi Golkar, empat anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), dan satu anggota Fraksi NasDem. “(Itu kalau ditotal) sudah 60 orang,” ungkapnya. “Kalau dari PDIP, anggota yang baru-baru kita didorong. 10 orang lah,” imbuh Veri.

Terpisah, Ketua Fraksi Gerindra, Abdul Ghoni menegaskan, pihaknya tidak akan memakzulkan Ahok terkait angket. Dalihnya, penyelidikan diajukan dewan hanya untuk mencari temuan-temuan menyangkut dugaan pelanggaran.

“Kalau memang ada (pelanggaran terkait maladministrasi dan etika), bisa kita laporkan,” jelasnya.

Gerindra, kata Ghoni, baru akan menyampaikan rekomendasinya setelah panitia angket memaparkan hasil temuannya selama penyelidikan berlangsung.

“Setelah hasil angket diumumkan, kita akan kumpul semua. Setiap fraksi kan dipersilahkan mengemukakan pendapat. Tentu tidak bisa sama dengan fraksi-fraksi lain,” ujar mantan politikus PAN itu. fatah_sidik

langgaran etika tidak bisa menjadi landasan memakzulkan gubernur. Apalagi dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), dijelaskan angket bertujuan menyelidiki kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan publik.

Sedangkan masalah etika, lanjut Akademisi Universitas Pelita Harapan (UPH) Tangerang ini, tak masuk kategori masalah kebijakan. Artinya, pelanggaran tersebut hanya bisa sebagai faktor penguat.

“Kalau terkait RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2015, iya.

Jelas sekali, itu kebijakan pemerintah. Jadi bisa diangketkan,” kata Tjipta.

Lebih jauh, peraih gelar doktor di bidang komunikasi dari Universitas Indonesia ini menerangkan, pelanggaran etika tak bisa diganjar sanksi hukum.

Alasannya, tiap kelompok masyarakat memiliki etika yang berbeda-beda.

Moral, imbuhnya, pun jauh lebih tinggi kedudukannya dibanding etika, karena bersifat universal. “Karena itu, orang yang melanggar etika tidak bisa dipenjara, tidak bisa dipidana.

Basuki Tjahaja Purnama

Tapi, hanya mendapatkan sanksi sosial.”

Mendengar pemaparan tersebut, anggota panitia angket asal Fraksi Hanura, Wahyu Dewanto kemudian bertanya, “Berkaitan dengan komunikasi pejabat publik, solusi untuk Ahok kirakira bagaimana?”

Tjipta pun menyarankan, sebaiknya dewan memanggil eks Bupati Belitung Timur itu, untuk mengklarifikasi terkait gaya komunikasinya yang terkesan kasar. Ketika diundang, dia meminta Ahok memenuhinya.

Tetapi, jika mantan politikus Golkar dan Gerindra ini menolak memenuhinya, Dewan bisa mempertimbangkan untuk memberikan sanksi. “Panggilan pertama tidak hadir, maka tidak apa-apa, karena ada tiga kali pemanggilan. Bisa dibuka apa-

Kepala Terminal Tanjung Priok Bungkam Soal Revitalisasi REVITALISASI tujuh terminal yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dipastikan mangkrak menyusul ketidaksesuaian dalam proses desainnya. Terkait hal itu, Kepala Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara, Mulyono Alfred Hutapea pun enggan membahas itu.

“Perkembangannya itu (Revitalisasi) belum pasti kapan. Ya kan Gubernur DKI sudah tahu hal itu, dan bilang gak jadi. Saya gak tahu lah,” kata dia di Terminal Tanjung Priok, Kamis (26/3/2015).

Ia pun tak tahu, apa penyebab tujuh terminal se-DKI Jakarta yang magkrak direvitalisasi. Ia bahkan

mengatakan perkembangan hal tersebut diketahui oleh pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal DKI Jakarta. “Penyebabnya gak tahu. Kita tuh gak tahu pasti, yang pasti Unit Pelaksana Teknis, untuk revitalisasi terminal, sebaiknya jangan ke saya. Saya hanya saja hanya menampung informasi. Belum jelas juga soal itu. Intinya, masalah revitalisasi belum bisa berikan tanggapan,” katanya yang baru usai melakukan pengecekan penerangan di wilayah Terminal Tanjung Priok.

Hasil pengamatan, nampak perlintasan bus di Terminal Bus Tanjung Priok, amburadul. Selain rusak

kah dalam Undang-undang ada sanksinya,” kata Tjipta.

Tjipta mengakui Ahok memang memiliki gaya komunikasi yang buruk. Tidak hanya pada bawahan, namun juga kepada masyarakat. Ia berpendapat, pemimpin yang baik tidak boleh menghardik bawahan di depan anak buahnya yang lain.

Seburuk apa pun kesalahan bawahannya itu.

Menurut Tjipta, pemimpin yang baik adalah orang yang bisa menegur anak buahnya secara personal dan dari hati ke hati. Hal itu pun juga harus dilakukan secara tertutup. “Kalau menghardik di depan umum, apalagi di depan anak buahnya yang lain karena bisa menimbulkan sakit hati,” katanya.

Ahok, dinilainya tak hanya memiliki komunikasi yang bu-

dan berlubang, terlihat banyak genangan air sehingga terminal pun becek dan berlumpur.

Tak hanya itu, banyak bus-bus baik luar dan dalam kota berlalulalang di terminal itu. Banyak juga warga yang ingin bergegas pulang kampung atau mencari bus yang ingin ditumpanginya.

Selain itu, banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berkeliaran d isekitaran terminal. Tak hanya itu, lokasi terminal itu pun terbilang sempit dan sulit dilalui warga yang hendak masuk ke terminal.

Salah seorang warga Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Dilla (25) mengaku Terminal Tanjung Priok terbilang sempit. “Apalagi ruang tunggu bus-nya. Sempit. Gak muat puluhan orang lebih. Butuh diperluas lagi. Cuman kalau diperbesar, sulit juga. Di Kawasan sini macet banget. Belum lagi kereta barang lewat,” ucapnya yang hendak ke Kerawang.

Imam (38) warga Koja, Jakarta

ruk pada bawahan tapi juga pada masyarakat. Salah satunya ketika Ahok marah-marah pada seorang warga yang mengeluhkan permasalahan sertifikat tanah. Bukannya memberi penjelasan kepada warga itu, kata Tjipta, Ahok justru memarahinya.

“Beliau marah-marah sama warga yang awam, perempuan setengah tua. ‘Kalau soal tanah jangan tanya saya, tanya ke urusan agraria’. Konyol sekali,” ujar Tjipta sambil menirukan ucapan Ahok.

“Harusnya dijelaskan dengan benar hingga warga tersebut paham. Mohon maaf, ibu itu kan mungkin pendidikannya bisa jadi cuma tamat SD. Saya aja yang doktor juga tidak paham masalah agraria,” ucap dosen Universitas Pelita Harapan itu.

Ia menambahkan Ahok juga tipe pemimpin anti kritik. Tjipta mencontohkan saat dirinya mengkritik Ahok tidak membangun komunikasi dengan PT Jakarta Monorail. “Saya kritik, dia malah sewot. ‘apa urusannya Tjipta Lesmana komentar soal monorel’. Itu menandakan Ahok adalah pemimpin yang anti dikritik,” ujar Tjipta.

Padahal, saat SBY masih jadi presiden Tjipta mengaku kerap melontarkan kritikan tajam.

Yang terjadi, dirinya ditelepon oleh SBY dan tidak mendapat hardikan, melainkan ucapan terima kasih. “SBY bilang, ‘saya tahu motif Anda baik, kritik Anda baik. Saya tahu Anda jujur. Saya mengucapkan terima kasih,” fatah_sidik tutur Tjipta.

Utara pun mengungkapkan hal yang sama. Ia pun berharap pemerintah dapat membangun terminal yang seharusnya terlihat lebih layak dibanding yang sekarang.

“Kelihatan tua dan sempit menurut saya. Bangku untuk duduk calon penumpang juga kurang. Ya kalau bisa di bangun lebih megah, biar terlihat rapih aja,” ungkapnya yang saat itu tengah menjemput istrinya yang baru berpulang dari Bogor.

Diketahui, terhentinya revitalisasi disebabkan pembuatan desain yang tidak cocok dengan kondisi terminal saat ini. Tujuh terminal yang akan direvitalisasi pada tahun 2015, adalah Terminal Kampung Rambutan dengan anggaran sebesar Rp 100 miliar (multiyears), Terminal Kalideres (Rp 45 miliar), Terminal Pulo Gadung (Rp 50 miliar), Terminal Tanjung Priok (Rp 21 miliar), Terminal Senen (Rp 37,5 miliar), Terminal Kampung Melayu (Rp 20,5 miliar), dan Terminal Ragunan (Rp 12 miliar). pan/wrt

Oknum DPRD dan Pemprov DKI Jakarta Dibidik Jadi Tersangka Korupsi UPS PENYIDIK Bareskrim Mabes Polri terus mengembangkan dugaan kasus korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di Pemprov DKI Jakarta. Dalam pengembangan ditemukan adanya potensi oknum DPRD DKI Jakarta yang mengarah kepada penetapan tersangka.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Mabes Polri, Kombes Pol Rikwanto, mengatakan potensi mengarah kepada tersangka tidak hanya dari oknum DPRD DKI Jakarta, melainkan dari oknum Pemprov DKI Jakarta dan pihak swasta.

“Potensial suspect (berpotensi tersangka) adalah yang berkaitan dengan penggagas (UPS) tadi, eksekutif, legislatif dan distributor,” katanya di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (25/3/2015).

Dia menjelaskan Polri tidak hanya berhenti kepada ketiga oknum ini saja, penyidik terus menelusuri pihak lain termasuk para penerima dari proyek UPS tersebut.”Kami telusuri terus, tidak berhenti di tiga oknum saja,” sambung Kombes Pol Rikwanto.

Menurutnya, ketiga oknum merupakan penggagas agar pengadaan UPS bisa dimasukan ke dalam APBD

Perubahan DKI Jakarta. Disinggung siapa ketiga oknum tersebut, Kombes Pol Rikwanto enggan membeberkan siapa calon tersangka tersebut. “Nanti mudah-mudahan setelah bisa kami tetapkan tersangka, baru diumumkan inisalnya,” jelasnya.

Sementara untuk dugaan kerugian negara, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya indikasi kerugian negara senilai Rp 50 miliar. Jumlah ini bisa bertambah karena saat ini kami masih terus melakukan pemeriksaan,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, ýpenanganan perkara dugaan korupsi UPS diambil alih Bareskrim Mabes Polri pada

Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Pol Rikwanto.

Jumat (20/3) lalu. Pelimpahan perkara ini bertujuan untuk tetap menjaga keharmonisan antar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta dan Polda AL Metro Jaya.

JABAR SQUARE

11 Edisi 80/30 Maret - 05 April 2015

Mobil di Bandung Harus Dilengkapi Bak Sampah dan APAR UNTUK mengatasi sampah di Bandung, belum lama ini Pemkot Bandung telah mewajibkan bagi setiap pemilik kendaraan roda empat memiliki bak sampah mini. Jika tidak pemilik kendaraan akan dikenakan denda.

Dalam waktu dekat pemkot Bandung juga akan mewajibkan pemilik kendaraan roda empat harus juga ada alat pemadam kebakaran (Apar).

Kadiskar Pemkot Bandung Ferdy Ligaswara mengatakan, makin padatnya volume kendaraan roda empat di Bandung bisa memungkinkan terjadi kebakaran pada kendaraan roda empat yang disebabkan konsleting listrik.

Ferdy Ligaswara menambahkan, “Kebakaran bukan terjadi di lingkungan pemukiman warga saja. Namun, kebakaran bisa terjadi di kendaraan juga,” ungkapnya, Kamis 26/3).

Pihaknya juga akan melakukan sosialisasi secara bertahap soal wajib APAR dalam kendaraan roda empat. Hal ini sangat positif guna mencegah terjadinya kebakaran pada kendaraan. caca

Jelang KAA, Para Kadis Bandung Sibuk Garap PR DALAM menghadapi Konfrensi Asia Afrika (KAA) mendatang, sejumlah Kepala Dinas (kadis) di Pemkot Bandung diberi pekerjaan rumah oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil untuk mempercantik kota secepatnya.

Padahal kegiatan KAA hanya tinggal sebulan lagi.

Namun melihat kondisi di lapangan pengerjaan sejumlah fasilitas jalan ataupun sarana kota lainnya masih banyak yang belum selesai. Mampukah Walikota Kota Bandung mempercantik kota dalam waktu bebepa bulan saja?

Pantau Lensa Indonesia, beberapa kepala dinas SKPD Pemkot Bandung terus melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan. Salah satunya Dinas Bina Marga Kota Bandung yang harus menyelesaikan ruas-ruas jalan sebagai rute perjalanan para tamu undangan. Yah, sebanyak 108 kepala negara akan menghadiri acara KAA di Gedung Asia Afrika.

Menurut Kadis Bina Marga Kota Banud Iskandar Zulkarnaen, pengerjaaan jalan di Bandung sebetulnya sudah jauh–jauh hari dikerjakan. Namun rute jalan tamu undangan akan lebih dipercantik seperti halnya di jalan ring satu di Jalan Asia Afrika Bandung.

Pekerjaan trotoar tersebut, kata Iskandar, akan rampung sebelum tanggal 18 April mendatang.

“Pengerjaannya kami lakukan siang malam agar bisa selesai pada waktunya . sehingga dilakukan secara intensif,” kata Iskandar, Kamis (26/3).

Terpisah, Kadis Pertamanan Kota Bandung Ir.Arief Prasetya melalui Kabid Pertamanan Ir. Dadang Darmawan,MM. mengatakan, “Siang malam kami turun ke lapangan untuk meyelesaikan tugas menata taman–taman yang dilalui para tamu,” ujar Dadang. Pihaknya juga akan membuat gapura yang bertuliskan ucapan selamat datang para tamu undangan.

“Kita semua yang di lapangan tidak pernah henti terus saja bekerja dan bekerja melakukan perbaikan taman ataupun hiasan di sekitar gedung Asia Afrika dan dalam kota.”

“Saya berharap ketika berlangsungnya KAA warga tidak merusak taman-taman kota, sehinga butuh kesadaran warga untuk turut menjaga taman dan tidak membuang sampah di dalam taman,” harap Dadang. caca

Pembuat Plat Nomor Kebanjiran Order

Ditlantas Polda Jabar Tak Bertanggungjawab Kinerja Ditlantas Polda Jabar dipertanyakan. Pasalnya, banyak pemilik kendaraan bermotor yang mengeluh keterlambatan plat nopol di samsat yang mencapai berbulan-bulan.

SEJUMLAH pemilik kendaraan roda dua dan empat di Kota Bandung mengeluhkan keterlambatan “plat” nomor polisi (Nopol) kendaraan baru maupun kendaraan perpanjang pergantian plat.

Akibatnya pemilik kendaraan hanya mendapatkan surat keterangan sementara atau resi TNKB (tanda nomor kendaraan baru), yang berlaku selama 4 bulan. Keluhan ini cukup beralasan manakala pemilik kendaraan harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pembuatan plat nopol sementara.

El fin (30) salah seorang

warga Kota Bandung, mengeluh keterlambatan keluarnya plat kendaraan barunya, karena dirinya harus mengeluarkan biaya ekstra sebesar Rp 150 ribu, untuk membeli plat nomor sementara.

Yang lebih mengecewakan lagi, lanjutnya, kalau tidak ada atau tidak membeli plat nomor, maka kendaraannya tidak bisa dipakai untuk bekerja, karena otomatis akan dikenai sanksi oleh petugas lalu-lintas.

“Ya jadi bikin kesal juga karena harus merogoh kocek untuk membeli plat nomor, kalo ga pake plat malah bisa

kena tilang,” gerutunya.

Kekesalan itu tampaknya bukan hanya terhadap El fin saja, rata-rata pemilik kendaraan baru dan lama akan dibuat kesal akibat plat nomor belum ada, termasuk dengan Asep Jajat warga Antapani Kota Bandung.

Sedangkan tidak ada penjelasan dan alasan pasti baik dari pihak Dir.Lantas maupun Samsat, tentang terlambatnya pengeluaran plat nomor tersebut.

“Seharusnya pihak Kepolisian (Samsat) yang mempunyai tanggungjawab, setidaknya dapat memberikan penjelasan mengapa bisa terlambat pencetakan plat nomor kendaraan,” pinta Asep.

Sementara itu untuk mendapat penjelasan tentang keterlambatan plat nomor kendaraan yang dikeluarkan pihak kepolisian (Polda) Jawa

Wali Kota Bandung Raih Penghargaan Best IT Inovation

Walikota Bandung M Ridwan Kamil menerima penghargaan.

WALI Kota Bandung, M Ridwan Kamil bersama Surya Paloh serta delapan tokoh nasional lainnya mendapatkan penghargaan Obsession Award.

Wali Kota Bandung terpilih sebagai Best IT inovation Mayor atau pemimpin daerah yang banyak melakukan inovasi untuk memajukan daerahnya melalui teknologi informasi.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Andi Nursaiful Direktur Media Group Obsession News disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kala, di Bali Room Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (19/3) lalu.

Melalui konsep kota teknopolis Ridwan Kamil dinominasikan Best Regional Achiever sub kategori Mayors bersama Bima

Arya Sugiarto yang menerapkan transparansi dengan aplikasi rekam jejak secara online, dan Tri Risma Harini yang berhasil membawa Kota Surabaya menjadi kota inovatif.

“Apresiasi masyarakat dan media terkait dengan smartcity kota Bandung, ada command centre juga teknopolis itu dianggap capaian sehingga diberikan penghargaan,” kata Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil.

Sementara itu, dalam kesempatan yang berbeda, Pemerintah Kota Bandung juga kembali menerima penghargaan Government Award dari Sindo Weekly untuk kategori peduli lingkungan.

Penghargaan diterima oleh Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil yang diserahkan oleh ketua

DPD RI Irman Gusman, disaksikan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, di ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (19/3) malam.

Untuk kategori peduli lingkungan kabupaten yang menerima penghargaan adalah kabupaten Bojonegoro, sedangkan untuk tingkat provinsi adalah provinsi Jawa Barat. Secara keseluruhan pemerintah daerah yang menerima penghargaan berjumlah 38 pemerintah daerah.

“Saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada kami,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya penghargaan ini berupa penghargaan untuk inovasi lingkungan yang dilakukan pemkot bandung.

“Contoh inovasi yang kita lakukan adalah, taman-taman tematik, dan menjadikan lebih banyak ruang hijau,” jelasnya.

Selain itu inovasi yang dilakukan pemkot bandung dalam pengelolaan lingkungan adalah kombinasi bandung berkebun dan gerakan pungut sampah.

“Dengan apa yang kita lakukan ini nantinya akan lebih meningkatkan indek kebahagian dari masyarakat kota bandung,” tegasnya.

Sementara itu dalam sambutannya CEO MNC group, Harry Tanoesudibjo mengatakan bahwa penghargaan dari Sindo Weekly ini sebagai bentuk apresiasi bagi kepala daerah yang berprestasi. arie

Barat, dalam hal ini DirLantas Polda Jabar melalui Samsat, Kamis (26/3) Lensa Indonesia mencoba untuk meminta penjelasan dari DirLantas Polda Jabar, Kombes-Pol Djoko Rudi,SH,S.ik,Msi, namun pihaknya sedang tidak berada di ruangan.

Sementara itu dampak dari terlambatnya plat nomor kendaraan baru dan lama, yang dikeluarkan oleh pihak Polda Jabar, para pembuat plat nomor “kebanjiran” pesanan.

Betapa tidak karena para pemilik kendaraan harus memiliki plat nomor, kalau tidak maka resikonya akan kena tilang oleh petugas polisi lalu lintas (Polantas).

Salah seorang pembuat plat nomor kendaraan yang berada di kawasan jalan Jakarta Kota Bandung, mengaku ketiban rezeki karena banyak yang memesan plat nomor kendaraan.

Dalam penuturannya, setiap hari ada 10-15 orang (pemilik) kendaraan yang memesan plat nomor baru. “Sebelum ada keterlambatan plat nomor dari pihak kepolisian, biasanya kami hanya mendapat pesan hanya 3-5 orang saja per hari,” ujarnya, seraya minta namanya tidak ditulis di Lensa Indonesia.

Sementara untuk harga plat nomor, dia memasang tarif mulai dari harga Rp 70 ribu – Rp 150 ribu, bahkan untuk plat nomor yang angka dan hurufnya ingin divariasi harga sebesar Rp 200 ribu. Karena menurutnya plat nomor yang dia buat sangat mirip dengan yang aslinya yang dikeluarkan pihak Kepolisian, “Ya plat nomor yang kami buat mirip dengan aslinya, ada tulisan Ditlantas serta lambang polisi lalu-lintasnya,” imbuhnya. ronny

Jadwal Ujian Berbasis Komputer Lebih Awal UJIAN Nasional (UN) dengan sistem semi-daring (online) dimulai tahun ini. Di Jawa Barat jumlah SMA dan SMK yang mendaftar sebagai sekolah rintisan ujian seni-daring ini bertambah. 55 SMK kini tenngah diverifikasi kesipannya.

Dari hasil verifikasi tersebut total sekolah yang sudah siap menggelar UN semidaring tahun ini tercatat ada 76 sekolah.

Demikian diungkapkan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Tinggi Dinas Pendidikan Jawa Barat ( Kabid Dimenti Jabar DR Dodin Rusmin Nuryadin. Menurut dia, Sekolah-sekolah yang tergolong perintis ujian nasional sistem semi-daring itu masih diverifikasi. “Tambahan sekolah rintisan itu verasal dari 15 Kota/Kabupaten di Jabar. Sebelumnya Jawa Barat sebanyak 102 sekolah ditawari menyelenggarakan UN semidaring,” kata Dodin.

Dikatakannya, mereka diminta memverifikasi 55 sekolah yang datanya baru masuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kata Dodin, verikasi itu terkait kesiapan sarana dan prasarana sekolah menghadapi UN. “Kementerian akhirnya terbuka untuk menwarkan pengajuan dari sekolah yang siap,” tuturnya ketika ditemui di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Lanjutnya, memang untuk tahun ini, (sistem semi-daring) hanya bagi sekolah yang sudah siap. Kalau sudah berhasil, secara bertahap nanti meluas. Tidak serta-merta semua pada tahun ini karena infrastruktur yang belum siap “Syarat untuk ikut ujian nasional semi-daring ini ialah jumlah komputer yang ada 1 komputer berbanding 3 murid agar waktu ujiannya tidak lama,” tegasnya.

Masih kata Dodin, dari data yang ada yang mendaftar menunggu verifikasi itu semuanya dari sekolah menengah kejuruan. Sekolah-sekolah itu, menurutnya, sudah memiliki juruasn teknik komputer jaringan sehingga siap dengan perangkatnya. Dalam prosedur standar penyelenggara UN 2014-2015, selain komputer ujian juga dapat menggunakan laptop. Akan tetapi kata Dodin, beberapa hari sebelum ujian, laptop akan dipasangi custom browser yang tak mungkin siswa membuka.

Ujian nasional berbasis komputer akan dimulai lebih awal, yakni pada 7 April. Adapun ujian nasional tertulis dilaksanakan pada 13 April. Sejauh ini, memang kata Dodin mayoritas SMA dan SMK di Indonesia, yang direkomendasikan menjalankan ujian nasional (UN) berbasis komputer (computer based test). damanik

Desa-desa se Jabar Terima Dana Hibah Rp 115 Juta

Kepala BPMPD Jabar H. Dede Rusdia.

Teknik Tanam Hidroponik Mulai Dilirik Warga Bandung

DESA-DESA di Jabar dipastikan senyum. Sebanyak 5.321 desa se Jabar akan mendapatkan dana hibah dari pemerintah provinsi (Pemrov) Jabar. Dana bantuan bersumber dari APBD 2015 itu akan ditransferkan melalui rekening desa. Tiap desa dapat Rp115 juta.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Jawa Barat, H Dede Rusdia, mengatakan, pihaknya mulai melakukan verifikasi dan bimbingan teknis (Bimtek) kepada para kepala desa (Kades) yang akan menerima dana hibah.

BERCOCOK tanam hidroponik mulai dilirik masyarakat Kota Bandung. Pasalnya cara tersebut tidak membutuhkan lahan yang luas, dan bisa dilakukan di pekarangan rumah yang lahannya bisa disesuaikan.

Kendati demikian informasi teknik bertanam dengan sistem hidroponik ini masih tersbatas, karena masyarakat belum banyak yang mengetahui dan hanya dilakukan oleh komunitas-komunitas saja.

Kepala Dispertapa Kota

“Kegunaan dana bantuan tersebut, Rp100 juta untuk bidang infrastruktur desa, dan Rp15 juta untuk peningkatan kinerja aparatur desa,” jelas Dede kepada wartawan di Bandung, awal pekan ini.

BPMPD Jabar diakui Dede, melakukan verifikasi dan bintek terhadap seluruh desa se Kabupaaten Bandung Barat (KBB) di Pusdikkav Padalarang. Rencananya, Dede melakukan roadshow se-Jabar, “Nanti, kita roadshow ke semua kabupaten se Jabar, mungkin April-Mei selesai semua,” ujar Dede.

Sistem penyaluran bantuan dana

Bandung Ir. Hj. E lli Wasliyah melalui Ir. Galih Praasih melihat kondisi lahan pertanian di Kota Bandung semakin sempit, karenanya pihaknya melakuan teknik bercocok tanam secara hidroponik.

Kendati biayanya lebih tinggi jika dibandingkan dengan bercocok tanam konvensional, namun untuk hasil panennya sendiri sebanding dan bercocok tanam bisa dioptimalkan, kata Galih usai panen tanam hidroponik di Jalan Arjuna Kota Bandung, Kamis (26/3/2015).

tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebelumnya, penerima bantuan menunggu selesai semua diverifikasi dan bintek. Sehingga menumpuk di akhir tahun anggaran. Sekarang, setiap desa yang sudah diverifikasi dan ikut Bimtek, akan langsung diproses dan secepatnya bisa cair.

Dede berharap kepada para Kades, agar dalam mengikuti verifikasi dan bimtek membawa semua persyaratan administrasi dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan tahun lalu. Apabila semua persyarataan lengkap dan sesuai, juga ada LPJ tahun lalu, diproses pencairannya,

Galih menjelaskan, sebenarnya hidroponik itu sebuah teknik bercocok tanam dengan lebih banyak menggunakan media air sebagai sumber supply nutrisi bagi tanaman. Justru biayanya lebih mahal karena pembelian peralatan dan perlengkapan hidroponik, seperti model NFT (nutrient film technique) harus menggunakan pipa atau talang air. “Teknik hidroponik lebih optimal karena tidak harus tergantung pada luas lahan,” ucapnya.

Menurutnya, kalau bercocok tanam konvensional pera-

paling lama seminggu.

Dana sudah masuk rekening desa masing-masing. Jika dalam pertanggungjawaban bantuan tahun lalu tidak lengkap atau tidak sesuai peruntukannya, maka tahun ini tidak bisa diproses. Misalnya, peruntukannya tidak sesuai, semestinya untuk membangun kantor desa ternyata dipakai untuk jalan.

Dia juga mengakui bahwa cukup banyak pemerintahan desa yang kesulitan dalam pengajuan permohonan. Namun demikian, pihaknya akan membantu daerah yang menemui kesulitan dalam menyusun

watan tanaman relatif lebih sulit, terlebih karena hama dan penyakit yang jadi penyebab utama kegagalan panen. Dengan hidroponik tanaman dapat terawat dengan baik karena asupan nutrisi yang cukup dan mudah dalam pengendalian hama dan penyakit, dan tentu saja hasil panen jauh lebih baik kualitasnya.

Selain itu, dalam waktu dekat pihaknya akan memberikan bantuan rumah alat hidroponik dan berikut bibit tananmannya di ke- enem wilayah di Kota Bandung. Yang nantiya

persyaratan administrasi.

“Bagi Kades yang tidak mengerti, ya supaya mengerti dan bisa, karena tidak semua Kades mengerti komputer dan membuat LPJ”, ujarnya.

Sementara itu, terkait rencana bantuan Pemerintah Pusat setiap desa Rp1,4 miliar, sampai sejauh ini Pemprov Jabar belum dapat kejelasan yang lebih rinci. Apalagi, kejelasan petunjuk teknis (juknis), tandasnya.

“Kita belum menerima kepastiannya kapan, karena belum ada PP ( juknisnya) dari turunan UU Desa, mungkin dipusat sedang digodok PP, jadi kita tunggu saja,” kata Dede. ronny

Sejumalah staf Dinas Pertanian Kota Bandung saat melakukan panen sayuran di lahan hidropnik di jalan Arjuna Kota Bandung.

hidropinik tersebut akan di serahkan ke warga dan para komunitas di kewilayahan.

“Diharapkan dengan adanya

teknik hidoponik tersesut bisa dijadikan pengetahuan tentang pertanian bagi warga di perkotaan,” katanya. caca www.lensaindonesia.com

12

JATIM SQUARE

Edisi 80/30 Maret - 05 April 2015

Soekarwo Sosok Pelit dan Suka Menekan Bawahan

Anggaran ‘Setan Berdasi’ Paksa PNS Jatim Kejar Setoran

Musrenbang Kota Probolinggo.

Musrenbang Probolinggo Tidak Dihadiri Dewan PEMERINTAH Kota Probolinggo melalui BAPEDA melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangun (Musrenbang) di Gedung Puri Manggala Bhakti, Rabu (25/3/2015).

Acara dihadiri Walikota Hj.Rukmini, Wakil Walikota Suhadak beserta Sekda Kota Probolinggo Johny Haryanto. Selain itu 260 peserta dari SKPD, kelurahan, kecamatan, sampai perwakilan masyarakat melalui beberapa paguyuban juga hadir dalam musrenbang ini. Beberapa tamu undangan dari luar negeri yaitu tiga Wakil Walikota dari Swedia turut hadir.

Namun dalam musrenbang kali ini ada yang aneh dan tidak biasa karena tak ada satupun anggota DPRD setempat yang hadir. Tak hadirnya anggota dewan tersebut diungkapkan langsung Walikota Probolinggo Rukmini. “Anggota dewan tidak hadir dalam musrenbang karena ada (munas) Adeksi (Asosiasi DPRD seluruh indonesia),” kata Rukmini.

Dalam musrenbang itu, walikota mengungkapkan dalam tiga tahun terakhir dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan domestik regional bruto (PDRB), pendapatan perkapita, hingga indeks pembangunan manusia (IPM) mengalami pertumbuhan yang signifikan. “Untuk pembangunan ekonomi akan diimbangi dengan pengembangan ekologi dan sosial, penataan ruang terbuka hijau untuk memperluas ruang interaksi publik,” ujarnya.

Tidak hadirnya DPRD di Musrenbang ini juga dikuatkan oleh pernyataan Sekda Kota Probolinggo Johny Haryanto. Menurutnya, kehadiran anggota dewan tidak diwajibkan. “Kebetulan anggota dewan ada agenda Adeksi, jadi tidak ada yang hadir. Agendanya hanya perencanaan saja, sedangkan pembahasan anggarannya masih di dewan,” jelas Johny.

Di tempat terpisah, Ketua DPRD Kota Probolinggo Agus Rudiyanto Ghaffur mengaku, pihaknya ingin hadir dalam forum musrenbang, namun agenda musrenbang bersamaan dengan agenda Adeksi, sehingga dari DPRD tidak hadir.

“Awalnya ada rencana untuk hadir, hanya saja karena agenda padat rencana itu batal,” katanya. an

Dinas Pertanian Nganjuk Utamakan SLPTT SEKOLAH Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Padi Kelompok Tani “Mulyo Utomo” Kelurahan Warujayeng, Tanjunganom, Nganjuk mengadakan pertemuan, Kamis (26/3).

Pertemuan digelar di rumah Hariono Ketua Kelompok Tani tersebut di Lingkungan Bulakrejo VI, Kelurahan Warujayeng yang diikuti oleh sekitar 74 peserta anggota Kelompok Tani “Mulyo Utomo”.

Tujuan pertemuan tersebut di antaranya untuk peningkatan hasil produksi pertanian dan lebih menekankan kepada pemberdayaan petani untuk lebih mandiri karena terbatasnya subsidi baik pupuk maupun komponen pertanian lainnya dari pemerintah.

Sebelum pertemuan para anggota kelompok tani dan Tim Penyuluh Pertanian Lapangan Nganjuk Wilayah Binaan II Tanjunganom yang dipimpin oleh Andik Purwanto, terlebih dahulu meninjau lokasi tanaman padi yang berada di areal persawahan seluas sekitar 10 hektar yang merupakan area SLPTT dari total area 74 hektar tanaman padi yang berada di Kelurahan Warujayeng.

“Untuk rencana ke depan Wilayah Binaan II Tanjunganom juga akan melakukan pembudidayaan bibit sendiri diluar bibit hibrida bantuan pemerintah, kita akan sesuaikan dengan potensi daerah pertanian di masing-masing kelompok tani. Karena tidak semua daerah di Kabupaten Nganjuk yang berhasil dengan baik jika ditanami bibit hibrida” jelas Andik.

Sementara itu Hariono Ketua Kelompok Tani “Mulyo Utomo” kepada Wartawan menjelaskan bahwa saat ini Kelompok Tani “Mulyo Utomo” selama tahun 2014 telah menerima bantuan dari pemerintah berupa bibit hibrida 1.500 kg, pupuk NPK 1 ton dan pupuk organik cair sebanyak 3 ton, dari jumlah tersebut 95% digunakan untuk area 10 hektar program SLPTT dan sisanya 5% untuk area tanam diluar SLPTT. Masalah yang dialami Hariono dan anggota kelompoknya adalah area pertanian di Warujayeng tidak menghasilkan tanaman padi yang bagus jika ditanami dengan bibit hibrida karena padi hibrida tersebut sangat rentan dengan gangguan hama dan penyakit, hasilnya kurang memuaskan dan pemasarannya susah, apalagi kalau panen raya tiba harganya pasti jatuh.

“Kita semua berharap kedepan pemerintah memperhatikan bukan hanya bibit hibrida saja yang dibudidayakan tetapi yang non hibrida juga harus mendapatkan perhatian serius, karena tidak semua area pertanian akan menghasilkan hasil maksimal jika ditanami dengan bibit hibrida,” harap Hariono. katino

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

Para PNS Jatim yang memiliki suatu jabatan juga mendapat tugas mencari ‘setoran’.

Artinya wajar tuntutan Forum PNS terhadap kepala daerah agar transparan dalam penggunaan dana APBD serta menghapus anggaran setan tersebut bukan main-main.

KETUA Transparancy Centre Jawa Timur, Warsono SH membantah bila aksi protes yang dilakukan Forum PNS Jatim ya kepada Gubernur Soekarwo dikatakan ‘latah’ karena ikut-ikutan menyinggung persoalan anggaran siluman seperti di DKI Jakarta.

Menurut Warsono, ‘anggaran siluman’ hanyalah sekedar istilah yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ketika mendapati banyaknya program di dalam APBD yang muncul tanpa pembahasan.

Istilah ‘anggaran siluman’ tersebut menjadi populer karena terlalu sering disebut dalam pemberitaan media massa.

Kemudian, lanjut Warsono, soal peningkatan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai dan Remunerasi yang dituntut oleh Forum PNS Jatim, juga bukan karena iri dengan Pemprov DKI Jakarta yang tahun ini menaikkan gaji para PNS-nya.

“Banyak pihak yang menyebut aksi protes Forum PNS Jatim karena latah saja. Bukan seperti itu. Aksi ini murni dilakukan sebab selama sekian tahun mereka (PNS) merasa ditekan oleh atasan, dan memang kesejahteraan mereka juga minim. Soal penyebutan anggaran siluman itu hanya istilah saja.

Kebetulan yang pas, memang memakai kata siluman itu. Ya, istilah anggaran siluman itu tidak ada bedanya dengan istilah ‘Setan Berdasi’ yang ditulis oleh media beberapa hari lalu. Ya mungkin bagi media massa ini bisa menjadi istilah baru, kalau di DKI banyak siluman, di Jatim ada setan berdasi,” ucap Warsono saat dihubungi Lensa Indonesia, Rabu (25/03/2015) malam.

Sebelumnya, dalam surat yang kirim kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Forum PNS juga menegaskan bahwa aksi protes yang dilakukan bukan akibat kecemburuan dengan gaji PNS DKI yang sangat fantastis. Tetapi memang benar-benar murni teriakan kaum PNS di lingkugan Pemprov Jatim yang sudah lama terpendam.

Menurut Forum PNS, selama ini Pakde Karwo (Soekarwo) gembargembor petumbuhan ekonomi dan PAD Jatim yang sangat pesat. Tetapi di sisi

lain, Pakde sama sekali kurang memperhatikan kesejahteraan PNS. Artinya, di mata orang luar, Jatim kelihatan hebat, tetapi di dalamnya sebetulnya keropos. Yang lebih memalukan, ternyata Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Jawa Timur termasuk yang paling kecil bila dibanding provinsi lain yang tingkat pertumbuhan ekonomi dan PADnya di bawah Jatim.

Forum PNS Jatim juga mengungkapkan, bahwa TPP Kepala Dinas/ Eselon II Rp 950.000, Eselon III Rp 900.000, Eselon IV Rp 700.000, Staf Golongan IV Rp 550.000, Golongan III 450.000 dan Golongan II Rp 300.000.

Jumlah ini belum dipotong pajak. TPP yang sangat minim tersebut mengacu pada Keputusan Gubernur nomor 188 Tahun 2014.

Dikatakan Warsono, di balik minimnya kesejahteraan itu, resiko para PNS tersebut juga sangat tinggi. Selama ini, ungkapnya, para PNS utamanya yang memiliki suatu jabatan juga mendapat tugas mencari ‘setoran’. Kendati begitu, mantan aktivis buruh ini masih enggan mengungkapkan secara detail soal setoran tersebut.

“Artinya tuntutan Forum PNS terhadap kepala daerah agar transparan dalam penggunaan dana APBD serta menghapus anggaran setan tersebut bukan main-main. Mereka (PNS) itu takut, sebab bila ada masalah hukum mereka juga yang kena,” katanya.

Seorang PNS di sebuah instansi yang berkantor di Jl Gayung Kebosari saat dikonfirmasi, Senin (23/3/2015) mengatakan, “Saya setuju dengan isi ‘surat kaleng’ yang ditujukan ke Pemprov Jatim. Selama ini memang kesejahteraan PNS tak diperhatikan,” ujarnya.

Ia mencontohkan, PNS di Jawa Tengah apalagi DKI Jakarta, besaran TPPnya jauh lebih sejahtera dibanding PNS Pemprov Jatim. Parahnya, TPP yang telah ditetapkan Gubernur Jatim, Soekarwo melalui Keputusan Gubernur No 188 Tahun 2014 itu hingga kini tak kunjung cair. “Di dinas tempat saya bekerja TPP belum bisa dicairkan tahun ini. Kata kepala dinas (di tempatnya bekerja), anggarannya belum ada.

Sampai sekarang masih dijanjikan, katanya baru bisa cair tahun 2016 nanti,” ungkapnya.

Tanpa TPP yang belum cair, sumber Lensa Indonesia yang berstatus PNS Golongan III ini, mengaku hanya menerima tunjangan daerah sebesar Rp 500 ribu, selain gaji pokok yang diterimanya setiap bulan. “Selain itu ada juga sih tunjangan makan dan minum (Mamin) yang per hari dihargai Rp 30 ribu. Tapi kalau tunjangan Mamin ini berdasarkan absensi. Kalau tidak masuk, ya, tentu dipotong,” imbuhnya.

Selain itu, pihaknya merinci sebagai PNS Golongan III yang telah mengabdi selama 24 tahun, gaji pokoknya sebesar Rp 3.807.300 per bulan dan besaran itu belum dipotong pajak. “Anak

Spanduk Forum PNS Jawa Timur memprotes kebijakan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo yang dipasang di sejumlah kawasan di Surabaya.

saya dua, kuliah semua. Tambahan penghasilan hanya dari Tunjungan Daerah Rp 500 ribu. Ada tunjangan Mamin juga per bulan. Itu gak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari,” ungkapnya.

Belum lagi tunjangan daerah ini tidak diterima dengan nilai yang sama oleh semua PNS di Pemprov Jatim, tergantung pangkat dan golongannya.

Sementara sumber lainnya, yakni PNS Pemprov Jatim berpangkat Golongan II mengaku tunjangan daerah yang diterimanya hanya sebesar Rp 275.000. “Rp 275 ribu itu uang apa.

Sedangkan anak saya empat masih sekolah semua,” timpal seorang PNS Golongan II yang bertugas di instansi Pemprov Jatim yang berkantor di Jl A Yani.

Ditambahkan, hanya PNS yang punya jabatan setingkat Kepala Bidang dan Kepala Dinas saja yang kesejahteraannya dinilai telah mencukupi.

“PNS yang punya jabatan ada tambahan uang tunjangan jabatan yang nilainya bervariasi antara Rp 500 ribu untuk Golongan III dan bisa mencapai Rp 1 juta atau lebih yang berpangkat golongan IV,” tegas sumber yang tak mau disebut namanya ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada Kamis (19/03/2015) lalu Forum PNS Jawa Timur memprotes kebijakan Gubernur Jatim, Soekarwo yang kurang mempedulikan nasib pegawai dan tidak transparan dalam penggunaan APBD. Protes tersebut disampaikan melalui spanduk bergambar ‘setan berdasi’ di beberapa ruas jalan Surabaya. Kritik itu ditujukan kepada Pakde Karwo dan Gus Ipul.

Dalam spanduk tersebut, Forum PNS Jatim menuntut Gubernur Soekarwo meningkatkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai dan Remunerasi, Transpara penggunaan dana APBD serta menghapus anggaran setan.

Menurut Forum PNS, Soakarwo atau yang akrab disama Pakde Karwo adalah pejabat yang dikenal pelit dan suka menekan anak buah. ‘Tabiat buruk’ Soekarwo tersebut tidak hanya ditampakkan saat menjadi gubernur, namun sejak menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jatim.

“Maaf Pakde, Anda memiliki track

DKP Kota Kediri Razia ‘Tangkap Basah’ Pembuang Sampah

Hak Perangkat Desa 'Dikebiri' Pemerintah Daerah DENGAN lahirnya UU Desa Nomor 06 Tahun 2014 dan PP 43 Tahun 2014 bisa menjadikan referensi dasar hukum pemerintah daerah untuk lebih mensejahterakan kepala desa dan perangkatnya. Namun sebaliknya yang terjadi di Kabupaten Ngawi terkait dana bagi hasil restribusi pajak daerah sebesar 10 persen menjadi sumber pendapatan desa yang masuk APBdes sampai sekarang belum terwujud.

Seperti yang dikatakan Triono Kepala Desa Grudo, Kecamatan Ngawi Kota, sesuai amanah PP Nomor 72 Tahun 2005 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang desa dengan jelas mengatur persentase restribusi pajak daerah yang diterima ke desa.

“Di era pemerintahan bupati-bupati sebelumnya itu ada (dana bagi hasil-red). Dan saya studi banding ke kabupaten sekitar Ngawi seperti Magetan dan Madiun mendapatkan referensi sampai sekarang itu masih ada,” kata

Triono, Senin (23/03).

Untuk lainya, dia merasa prihatin terhadap kesejahteraan perangkat desa dalam 5 tahun terakhir tanpa memperoleh honor atau upah pungut dari penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Padahal sesuai peranya para perangkat desa seperti Kepala Dusun (Kasun) menjadi ujung tombak terhadap penggiatan maupun intensifikasi PBB. “Jujur memang ada beberapa oknum Kasun yang kadang-kadang ngemplang uang PBB tetapi itu tidak bisa disalahkan. Kenapa honor mereka selaku penarik pajak memang ada upah pungut istilahnya CL itu tidak pernah diberikan selama lima tahun ini,” ujarnya lagi.

Lebih ngerinya lagi, Triono menilai tidak adil menyangkut Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) yang menjadi hak bagi perangkat desa selalu dikaitkan dengan pelunasan PBB. Alasanya, tunggakan pajak yang seringkali terjadi bukan sema-

record sebagai pejabat yang dikenal pelit. Sewaktu menjabat sebagai kepala Dispenda, sebetulnya banyak staf yang tidak menyukai anda kerena terkenal sangat pelit, menekan anak buah tetapi reward yang diberikan (kepada anak buah) sangat minim,” tulis Forum PNS dalam surat yang dikirim kepada Soekarwo.

Untuk membuktikan kebenaran ungkapan kekecewannya, Forum PNS Jatim menantang Soekarwo untuk melakukan survei ke bawah.

“Bila tidak percaya dengan pernyataan kami ini, silahkan Pakde kirim utusan yang independen secara diamdiam dan tanya atau melakukan survey diam-diam apakah mereka menyukai Pakde saat jadi Kepala Disependa dulu. Pakde juga bisa survey secara diam-diam apakah tentang keluh kesah PNS Pemprov selama ini. Ini untuk membuktikan keluhan kami,” tegas Forum yang beranggotakan para pegawai Pemprov Jatim tersebut.

“Surat ini sudah kami tembuskan kemana-mana, jadi silahkan semua pihak bisa cross ceck apakah pegawai Pemrov Jatim sudah puas dengan TPP yang nilainya ‘nggilani’ dan tidak manusiawi tersebut.”

“Yang kami sesalkan, ternyata watak pelit itu tetap dibawa saat anda menjabat Gubernur. Apalagi sekarang perjalanan dinas baik kuantitas maupun nilai yang harian juga dipangkas habishabisan, nilainya persis sama dengan pada tahun 1990-an. Kasihan betul kita-kita ini karena setiap dinas luae praktis tidak ada take homepay yang bisa dipakai untuk oleh-oleh keluarga di rumah. Uang saku buat makan sudah menipis. Padahal Jatim tidak/belum remunerasi. Terus kita dipaksa untuk kinerja yang lebih baik?

“Jadi Pakde, kalau boleh kami utarakan sebetulnya, kami sudah tidak respek dan sudah tidak menghormati anda sebagai Gubernur karena anda juga sama sekali tidak menghargai kami sebagai PNS. “Bila diperkenankan kami ingin membelakangi anada saat berpidato pada acara-acara resmi, hanya saja karena kami orang timur masih ada rasa sungkan,” tegas Forum PNS Jatim dalam suratnya. licom

Triono Kades Grudo-Ngawi bersuara terkait kebijakan Pemkab Ngawi.

ta-mata ulah perangkat desa melainkan masih ditangan wajib pajak itu sendiri.

Dia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi harus bersikap proporsional terhadap persentase hak dari perangkat desa selaku pemungut pajak. Artinya, honor harus tetap dibayarkan kepada perangkat desa sesuai perolehan pajak yang diterima jangan sampai menunggu sampai 100 persen dari target pajak.

Kata kades yang biasa disapa Triono Herkules ini menyebut 2009 lalu untuk TPAPD dapat direalisasikan ke perangkat desa sebagaimana perjuangan perangkat desa yang tergabung Parade Nusantara.

DINAS Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Kota Kediri melakukan penangkapan pada masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

Bahkan DKP rela melakukan razia pada malam hari untuk menangkap pembuang sampah yang ngawur.

Hal itu menyusul Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengolahan Sampah Nomor 3 tahun 2015 yang kini masih dalam proses revisi di meja Gubernur Jawa Timur.

Kepala Bidang (Kabid) Persampahan DKP Kota Kediri Endang Kartika mengatakan, operasi tangkap basah pembuang sampah sembarangan ini memang belum melibatkan petugas Satpol PP Kota Kediri karena Perda masih dalam proses revisi di Gubernuran.

“Merupakan bagian dari ‘pemanasan’ rencana penerapan peraturan daerah (Per-

da) Pengolahan Sampah Nomor 3 tahun 2015 yang kini masih dalam proses revisi di meja Gubernur Jawa Timur,” kata Endang.

Dalam perda tersebut mengatur sanksi tegas bagi pembuang sampah sembarangan berupa denda sebesar Rp 200 ribu atau menyapu jalan raya sepanjang 500 meter. “Namun dalam operasi pemanasan ini sanksi belum kita terapkan, yang tertangkap hanya kita kasih pembinaan agar tidak mengulanginya,” terangnya.

Dia juga menambahkan, operasi tangkap basah pembuang sampah sembarangan akan dilakukan hingga 1 tahun ke depan. “Dengan operasi tersebut diharapkan agar masyarakat Kota Kediri tidak kaget, dan tertib dalam mengolah sampahnya dengan cara membuang pada tempatnya,” tandasnya. andik_kartika

Pemimpin Redaksi : Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri Biro Madiun Raya : Welas Arso (Kabiro), Demmas Adi K (Madiun), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), Biro Lamongan : Ali Muchtar (Kabiro), Denny Bagus F, Nur Afit Santoso, Nur Hidayat (Bojonegoro), Andik Kartika (Kediri), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Roy Alexander, Katino, Nyoman (Nganjuk), Didik Purwanto (Ngawi), Nur Hasan (Bangkalan, Pamekasan), Joko Andi Setiawan (Probolinggo) Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 0318410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan; Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

JATIM SQUARE

13 Edisi 80/30 Maret - 05 April 2015

Samsat Kota Probolinggo Minimalisir Jasa Calo dan Pungli PELAYANAN di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) kian menunjukkan jati diri sebagai instansi yang dapat memberikan akses kemudahan bagi masyarakat, terutama mereka yang berkepentingan mengurus surat kendaraan.

Seperti yang diperlihatkan kantor Samsat Kota Probolinggo saat melayani warga dalam hal mengurusi dokumen kendaraan. Warga da-

pat dengan mudah mengurusi surat-surat kendaraan sesuai prosedur yang berlaku di samsat.

Bambang Istijab, baur STNK Samsat Kota Probolinggo mengatakan, untuk pengurusan perpanjangan STNK (gapol), pemohon wajib melampirkan berkas-berkas yang telah ditentukan.

“Apabila BPKB pemohon terikat jaminan di Bank, pemohon wajib melampirkan

keterangan legalisir dari bank bersangkutan, Dan untuk pengurusan surat-surat kendaraan tersebut, kami memberikan pelayanan yang terbaik Dan secepatnya demi terwujudnya optimalisasi pelayanan prima pada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Suwandi, Adm adpel mengatakan, untuk pengurusan surat-surat kelengkapan kendaraan, pihaknya selama ini menutup

celah adanya calo-calo Dan pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga pelayanan yang kami berikan benar-benar mengedepankan profesionalisme dan integritas yang tinggi.

Menurut pengamatan Ir. Misman, selaku pengurus LSM Jatim Coruption Watch (JCW) mengatakan, bahwa pelayanan yang telah diberikan oleh Samsat Kota Probolinggo sa-

ngat baik dan dapat dirasakan oleh semua masyarakat yang mengurus kelengkapan suratsurat kendaraan mereka.

“Pelayanan prima dan optimalisasi yang telah diberikan oleh kantor bersama Samsat Kota Probolinggo sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Dan masyarakat berharap pelayanan seperti ini dipertahankan untuk kenyamanan masyarakat,” pungkasnya. an

Petugas Samsat Kota Probolinggo menata dokumen pengajuan surat kendaraan bermotor.

Golkar Jatim Siap Gabung Kubu Agung Laksono Sosialisasi Permendagri no.29 tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Revitalisasi dan Aktalisasi Nilai Nilai Pancasila.

Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila SEBANYAK 400 orang mengikuti kegiatan sosialisasi Permendagri no.29 tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam “Revitalisasi dan Aktalisasi Nilai Nilai Pancasila”.

Sosialisasi yang digelar di Gedung Graha Purbaya Kabupaten Madiun dibagi dalam dua gelombang yakni pada tanggal 3 dan 4 Maret 2015, peserta sosialisasi pun terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemerintah Kabupaten Madiun, Kelompok Organisasi Wanita, Dharma wanita, pelajar, pendidik dan jajaran pemerintahan desa.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Drs. Agus Budi Wahyono Msi. menjelaskan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pemantapan terhadap para pelaku pembangunan dan generasi bangsa.

“Seperti kita tahu sejak zaman reformasi hingga kini sering kita mengaungkan bahwa NKRI harga mati namun konsepnya hanya lebih kepada semboyan atau cuman jargon saja, maka untuk itulah agar semangat NKRI tidak terusik perlu diadakannya sosialisasi pemahaman dan pemanatapan terkait nilai nilai Pancasila,” jelas Agus Budi Wahyono pada Lensa Indonesia, belum lama ini.

Acara sosialisasi ini juga mengundang narasumber dari Kodim, Polres, Unmer dan stisip yang berlangsung selama dua hari tersebut mendapat respon positif dari peserta. Adalah Rina Salah satu peserta dari kelompok organisasi wanita mengaku cukup antusias mengikuti acara sosialisasi tersebut karena diera sekarang menurutnya banyak negara luar yang menyebarkan fahamnya dan menghegemoni Indonesia.

“Seperti sekarang ini dengan kondisi negara Indonesia tercinta kita ini memang perlu ya acara sosialisasi mengenai nilai nilai pancasila sebab saat ini banyak paham paham dari negara luar yang masuk ke Indonesia tanpa ada penyaringan atau di filter tahunya langsung di telan ya contohnya kayak dhimaz_adi ISIS itu mas,” kata Rina.

Menaker Serahkan Uang Asuransi TKI Korban AirAsia MENTERI Tenaga Kerja RI M Hanif Dhakari menyerahkan uang pertanggungan asuransi Yuni Indah sabagai TKI yang telah cair kepada keluarga almarhumah, di Desa/ Kecamatan Balong, Ponorogo, Rabu (25/03/2015). Yuni Indah yang menjadi korban kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 28 Desember lalu.

Uang pertanggungan yang sebesar Rp 75 juta plus santunan pemakanan dari Kemenaker sebesar Rp 5 juta diserahkan sendiri oleh Menaker Hanif di rumah keluarga Yuni Indah di Desa Balong dan diterima langsung oleh Jemiran, ayah kandung Yuni Indah disaksikan oleh ibu, bibi dan sejumlah anggota keluarga.

Menaker Hanif sempat terlibat pembicaraan cukup hangat dengan ayah dan keluarga almarhumah Yuni. Bebe-

Partai Golkar Jatim menerima dan siap melaksanakan konsolidasi di bawah kepemimpinan Ketum Agung Laksono dan Sekjen Zainudin Amali.

DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur menyatakan kesiapannya ikut bergabung dalam kepemimpinan kubu Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta, Agung Laksono.

Ini dilakukan pasca keluarnya surat keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly yang dikeluarkan mulai hari ini, Senin (23/3/2015). Dalam SK Nomor M.HH-01.AH.

11.01 menyebutkan bahwa Partai Golkar yang sah ada di bawah kepemimpinan Agung Laksono.

Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Sahat Tua Simanjuntak menegaskan, partainya menjunjung asas legalitas dengan disahkannya DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono oleh Menkumham.

“Kami DPD Partai Golkar

Sahat Tua Simanjuntak

Jatim menerima dan siap melaksanakan konsolidasi di bawah kepemimpinan Ketum Agung Laksono dan Sekjen Zainudin Amali,” ujarnya pada Lensa Indonesia, Senin (23/3/2015).

Bahkan, Sahat Tua Simanjutak secara pribadi juga mengaku siap mematuhi dan tunduk pada aturan DPP partainya yang baru nantinya. “Yes saya siap dan saya rasa itu wajib hukumnya karena yang memutuskan langsung Menkumham,” cetus politisi yang juga Anggota DPRD Jatim ini.

Diberitakan sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly sudah mengeluarkan surat keputusan yang mengesahkan

kepengurusan Golkar di bawah Agung Laksono dan berlaku mulai hari ini. SK tersebut juga menyatakan setelah berlakunya keputusan ini maka pengurus Golkar periode 2009-2015 tidak berlaku lagi.

Disebutkan pula, kepengurusan Partai Golkar di bawah Agung Laksono termasuk gemuk, karena jumlahnya mencapai 377 orang. Terdapat penambahan dan perubahan posisi, di luar ketua umum, wakil ketua umum, dan sekjen. Yaitu, Ketua DPP menjadi 43 orang. Wasekjen dengan sekjen 52 orang, bendahara umum dengan bendahara 46 orang serta departe sarifa men.

Drainase Pemkab Nganjuk Senilai Rp 85 Miliar Tak Sesuai Bestek PROYEK pembangunan drainase di 20 Kecamatan yang dibangun kontraktor yang diduga kong kali kong dengan Dinas Pengairan pada tahun anggaran 2015, dinilai bermasalah.

Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Nganjuk, Fauzi Irwana mengatakan, dari seluruh panjang drainase yang dibangun ada ratusan meter yang bermasalah, yakni tidak sesuai bestek dan pekerjaannya tidak selesai.

“Kami melihat, pekerjaan kontraktor tersebut asalasalan dan tidak selesai. Kami

akan mengundang kontraktornya dan dinas terkait di Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk meminta keterangan,” kata Fauzu Irwana ketika dihubungi wartawan, Kamis (26/3).

Dijelaskannya, dari informasi yang dihimpunnya, proyek drainase tersebut dibangun dengan dinding samping serta lantai dasarnya menggunakan batu belah.

Namun, sebagian dari drainase tersebut dasarnya tetap tanah, tidak dibangun fondasi menggunakan batu belah, “Pekerjaan ini tidak sesuai

sarkan informasi dari beberapa warga di sejumlah kecamatan dan desa setempat, pembangunan drainase tersebut ada yang terputus-putus, karena warga setempat yang membangun jembatan beton dari halaman rumahnya ke tepi jalan, ada yang tidak bersedia dibongkar jemba tannya.

“Karena jembatan milik warga tidak dibongkar, sehingga pembangunan drainase tersebut tidak bisa tersambung,” katanya.

Fauzi menyayangkan, proyek pembangunan drainase yang menelan anggaran selu-

ruhnya Rp 85 miliar dari APBN/APBD Kabupaten Nganjuk tahun 2015, tapi manfaatnya belum dirasakan warga.

“Kami melakukan kunjungan ke lokasi drainase, justru berdasarkan pengaduan warga setempat yang resah,” katanya.

Menurut dia, warga setempat mengadu ke Komisi C, setelah dibangun drainase, air hujan justru meluap ke jalan raya. Padahal, sebelum dibangun drainase, jika turun hujan air tergenang, tapi tidak sampai meluap ke jalan raya. roy

Jelang Penilaian Adipura, Terminal Kertonegoro Kelabakan

Menaker Hanif menyerahkan asuransi ke keluarga Yuni Indah korban Air Asia.

rapa kali Hanif menggunakan bahasa Jawa saat mengucapkan belasungkawa dan meminta keluarga untuk tabah dan bersabar menghadapi musibah yang terjadi. Usai menyerahkan uang pertanggungan, Hanif mengajak seluruh hadirin untuk membacakan surat Al Fatihah untuk almarhuman Yuni Indah.

“Hari ini saya menyampaikan hak almarhumah Yuni Indah. Hak bagi setiap TKI yang berangkat secara legal, resmi, prosedural. Dan itu artinya pasti terlindungi oleh asuransi ketika terkena musibah di tempat kerjanya,” ungkan Hanif usai menyerahkan pertanggungan, Rabu (25/03/2015).

Dikatakannya, tidak ada kendala berarti dalam proses pengurusan uang pertanggungan untuk Yuni Indah. Arusansi Mitra TKI yang diikuti Indah Yuni cukup responsif dan tidak berbelit-belit dalam

bestek,” katanya.

Kesalahan lainnya, kata dia, pekerjaan yang dilakukan kontraktor asal-asalan, ada bagian dasar yang lebih dalam serta ada bagian dasar yang lebih dangkal, sehingga jika turun hujan air tidak mengalir, tapi justru meluap ke jalan raya.

Di tambahkannya, kontraktor juga tidak menyelesaikan pekerjaannya, yakni drainase tersebut tidak seluruhnya menyambung, tapi terputus-putus di beberapa bagian.

Fauzi mengatakan berda-

proses pencairan dananya.

Bahkan tidak meminta surat kematian karena keterangan atas kematian Yuni Indah sudah cukup terang.

“Untuk yang dari AirAsia bukan Kemenaker, ada instansi lain yang lebih berwenang mengurusi dan itu sudah dilakukan,” katanya.

Ditambahkanya, keberangkatan TKI secara resmi seperti yang dilakukan Indah Yuni menjadi penting dan bisa diikuti jejaknya. Ini agar bila di tempat kerjanya di luar negeri, para TKI menemui musibah atau masalah, bisa terbantu oleh asuransi.

Sementara itu, Jemiran, ayah almarhumah Yuni Indah tidak bisa berkata banyak terkait dana yang telah diterimanya. Uang sebesar apapun tidak akan bisa menggantikan putri keempatnya yang telah tiada. Jemiran dan istrinya Moinem masih tampak sedih setiap kali nama Yuni Indah

disebut. “Mboten ngertos kangge napa. Mboten wonten rencana. (Tidak tahu buat apa.

Tidak ada rencana terkait uang yang telah diterimanya dari pihak asuransi),” ujar Jemiran.

Sampai saat ini, asuransi dari AirAsia belum diterima keluarga Yuni Indah. Namun pihak keluarga enggan ditanya lebih jauh terkait hal ini.

Selain menyerahkan santunan, Menaker Hanif juga mengunjungi sebuah SMK Kesehatan di Ponorogo. Sekolah tersebut telah banyak menghasilkan perawat yang mampu bersaing di luar negeri dan bekerja sebagai TKI profesional di bidang keperawatan.

Menteri dan rombongan juga berkunjung ke Desa/Kecamatan Jambon untuk menemui sejumlah TKI yang dinilai sukses. Yaitu bisa kembali ke tanah air dalam kondisi selamat, kemudian membuka usaha dan mampu berkarya arso secara mandiri.

KONDISI Terminal Kertonegoro dibikin kelabakan menjelang penilaian tahap dua Piala Adipura tahun 2015 ini. Betapa tidak, tinggal menunggu tim pusat dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup bakal melakukan penilaian namun kondisinya masih semrawut. Hal ini jelas membuat repot pihak UPTD Terminal Kertonegoro selaku tuan rumah.

“Untuk penilaian tahap pertama kemarin terminal sini mendapatkan nilai rata-rata 75,21 namun demikian point tersebut akan naik pada tahap dua nantinya dengan pembenahan yang dilakukan sekarang ini,” kata Ali Imran Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD) Terminal Kertonegoro, Kamis (26/03).

Seperti diketahui mendasar jadwal penilaian tahap kedua bakal dilakukan pada akhir Maret sehingga beberapa pekerjaan terminal terus dikebut. Satu sisi jelas Imran, penilaian tdak dilakukan secara keseluruhan diwilayah tugasnya melainkan hanya tempat tertentu seperti mushola, toilet, bangku penumpang di terminal pembe-

rangkatan ataupun sebaliknya selain itu penghijauan sekitar terminal.

Dengan demikian dirinya memastikan piala penghargaan untuk penilaian kota terbersih tersebut hanya diprioritaskan pada kebersihan area terminal. “Jadi optimis sajalah pihak kita dan yakin pointnya akan bertambah pada waktunya nanti,” ulasnya.

Meski demikian, pihaknya masih keberatan tanpa adanya anggaran rutin yang digelontor dari APBD masuk pengelolaan terminal. Kalau toh ada biaya perawatan itu hanya dikumpulkan dari pemberian dari kru angkutan umum yang sengaja tidak meminta restribusi dan jumlahnya sangat terbatas.

Bahkan dalam realisasinya, pihak terminal sendiri mengeluarkan anggaran sekitar Rp 1juta lebih untuk membiayai perawatan maupun kebersihan area terminal sekaligus operasional petugas kebersihan.

“Harapanya suah berkali-kali saya minta dari Pemkab Ngawi untuk mendapatkan support anggaran di terminal dengan type A ini,” pungkas Ali Imran. pr

Kondisi terminal Kertonegoro Ngawi.

www.lensaindonesia.com

BERANDA DAERAH

14 Edisi 80/30 Maret - 05 April 2015

Kopwan Perkuat UMKM Berkualitas Bupati Fadeli dan Ketua DPRD Kabupaten Lamongan jalin komitmen dengan USAID.

IUWASH Bantu Sanitasi Lamongan 100 Persen SAMPAI saat ini dari 27 kecamatan di Lamongan, baru 10 kecamatan yang terlayani PDAM. Mencanangkan target 100 persen bakal terlayani di 2019, Pemkab Lamongan menggandeng USAID (United States Agency for International Development) melalui program IUWASH (Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene).

Di tahun 2011, USAID dengan program IUWASH telah melakukan pendampingan terhadap Pemkab Lamongan dengan PDAM dalam penyehatan kelembagaan PDAM. Kini di awal tahun 2015 kembali melakukan penandatanganan dokumen kesepakatan bersama untuk meningkatkan akses layanan air bersih dan sanitasi.

Komitmen tersebut ditandatangani oleh Bupati Fadeli dan Ketua DPRD Kabupaten Lamongan di Gust House, Senin (23/03). Dalam Dokumen tersebut kedua pemangku kepentingan itu berkomitmen menempatkan berusaha mewujudkan cakupan 100 persen layanan air minum dan 100 persen layanan sanitasi pada tahun 2019.

Turut hadir dalam acara tersebut Louis O’Brien, Chief of Party IUWASH Indonesia, Purwoko Hadi selaku Water Sanitation Financing & Governance Advisor Jakarta serta Laksmi Cahyaniwati dari IUWASH Jawa Timur. ali_muhtar

Pelaku UMKM di Jatim mampu bersaing dan memiliki produk yang berkualitas asal dilakukan penguatan terhadap kaum perempuan.

DARI sekitar 6 juta pelaku Usaha Mikro Kecil Menangah (UMKM) di Jatim, hanya ada 280an saja di antaranya yang memiliki kualitas ekspor.

Sementara sisanya masih perlu didorong agar bisa memiliki produk yang berkualitas.

Itu dinyatakan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) seusai menghadiri Sosialisasi Pembentukan Infrastruktur Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Kelompok Fungsional di Pendopo Lokatantra Lamongan, Rabu (25/3).

“Ada tiga upaya yang akan kami lakukan untuk membantuk pelaku UMKM di Jatim agar mampu bersaing dan memiliki produk yang berkualitas.

Yakni dengan melakukan pelatihan SDM, mempermudah akses pembiayaan serta membantu pemasaran. Ketiga jalan upaya ini harus saling terintegrasi, tidak boleh sepotong-

potong, “ ujarnya didampingi Bupati Lamongan Fadeli.

Terkait itu, di Pendopo Lokatantra dilakukan peluncuran program bantuan hibah koperasi bagi kelompok fungsional seperti majelis taklim, yasinan dan Aisyiyah serta Fatayat NU. Di Lamongan, akan dibentuk 225 unit koperasi syariah sebagai implementasi pembentukan lembaga keuangan mikro bagi lembaga fungsional tersebut.

Gus Ipul sendiri menyebut dasar pembentukan koperasi syariah tersebut didasari gagasan Gubernur Jatim Soekarwo bersamanya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat.

Termasuk harus bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada rakyat.

“Mayoritas penduduk Jatim adalah muslim namun mampu menciptakan suasana yang sta-

Gus Ipul saat menghadiri Sosialisasi Pembentukan Infrastruktur Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Kelompok Fungsional di Pendopo Lokatantra Lamongan, Rabu 25 Maret 2015.

bil. Tapi itu bukan berarti semuanya baik-baik saja. Karena ada kesenjangan antara kaya dan miskin serta antara daerah satu dan lainnya di Jatim,” katanya menjelaskan.

“Yang kami inginkan adalah adanya pertumbuhan ekonomi di Jatim yang berpihak pada rakyat. Terutama rakyat yang tidak mampu,” sambungnya.

Dikatakan olehnya, modal penting untuk mewujudkan itu adalah dengan pengurus utamakan gender. Yakni melakukan penguatan terhadap kaum

perempuan.

“Jika kaum perempuan cukup ilmu dan cukup sehat, maka seluruh keluarga akan menjadi sehat, “ katanya. Sementara di sisi lain, sambung dia, akses permodalan masih belum bisa menjangkau semua rakyat.

Dengan meluncurkan program keuangan mikro berbasis syariah kepada ibu-ibu majelis taklim, dia berharap program itu bisa berjalan. Sebagaimana halnya program terdahulu, Koperasi Wanita (Kopwan).

Bupati Fadeli menyebut

program Kopwan di Lamongan berjalan cukup sukses. Itu menurut dia dapat dilihat dari modal awal seluruh Kopwan di Lamongan yang sebesar Rp 3,7 miliar, saat ini sudah berkembang menjadi Rp 42,99 miliar.

Dia kemudan mencontohkan Kopwan Amaliya Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring yang menjadi percontohan Kopwan di Jatim.

Dari modal awalnya yang Rp 50 juta, kini total asetnya sudah mencapai Rp 2,5 miliar. ali_muhtar

Menteri Desa PDT Janjikan Revisi PP 43 Marwan Jafar didampingi Fadeli bersantap soto seusai melakukan audensi dengan 462 Kades se Lamongan.

MARWAN Jafar, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) menanjikan akan merevisi PP Nomor 43 tahun 2014 yang menghapus hak Kades atas tanah bengkok. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja di

Kabupaten Lamongan, Minggu (22/3).

“Sesuai aspirasi dari para kades tadi, akan dilakukan revisi PP 43. Terutama untuk mengembalikan hak tanah bengkok,” ujarnya sambil bersantap soto seusai melakukan audiensi dengan 462

Kades se Lamongan di Pendopo Lokatantra.

Ditambahkan olehnya, akan dirusmuskan win-win solution. Yakni yang dulunya memiliki tanah bengkok, haknya akan dikembalikan dengan melakukan revisi PP nomor 43 tahun 2014. Se-

dangkan yang tidak memiliki tanah bengkok, akan menerima gaji sebagaimana aturan sebelumnya.

Terkait dana desa yang sampai saat ini belum sampai Rp 1 miliar per desa, lagilagi Marwan Jafar juga menjanjikan akan merealisasikannya. Namun dilakukan bertahap dalam waktu tiga tahun kedepan.

Awalnya, ungkap dia, hanya ada anggaran Rp 9 triliun untuk dana desa.

Kemudian ditambah sebesar Rp 11 triliun dari kompensasi subsidi BBM sehingga menjadi Rp 20 triliun.

“Jika dirata-rata, tiap desa menerima Rp 240 juta. Sesuai dengan kriteria yakni

jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan greograifis desannya. Insya Allah secara bertahap hingga tiga tahun kedepan akan kami upayakan bisa 1 desa Rp miliar, sesuai dengan amanat undangundang, “ kata dia.

Selain itu, Marwan Jafar juga menyebutkan tujuannya ke Lamongan untuk melihat kesiapan desa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Termasuk menyampaikan rencana kementeriannya untuk menyediakan pendampingan bagi desa dalam pengelolaan

dana desa.

Terkait dua hal itu, dia menyebut Lamongan sudah siap. Hal itu diutarakannya seusai melihat Desa Tawangrejo Kecamatan Turi yang memiliki sentra peternakan bebek terpadu.

“Asal melalui Musyawarah Desa, anggaran dana desa bisa dialokasikan untuk BUMDes. Sehingga potensi desa yang ada akan maksimal. Itu saya kira sejalan dengan Program Gemerlap yang digagas Pak Bupati Fadeli, “ ujarnya saat didampingi Fadeli, Kartika Hidayati, anggota DPRD Provinsi Makin Abbas dan anggota DPR RI Jazilul Fawaid.

Fadeli sebelumnya me-

nyebutkan, Program Gemerlap telah mampu mendorong tumbuhnya potensi yang ada di desa. Seperti Kelompok Ternak Itik di Desa Tawang Rejo/Turi, ternak kambing Desa Weduni/Deket dan peternakan ayam di Desa Pule Kecamatan Modo.

Di Lamongan, dana kepada desa diberikan melalui berbagai sumber pendanaan baik dari pusat maupun APBD Lamongan. Yakni Alokasi Dana Desa sebesar Rp 121.980.407.500, Bantuan Keuangan Desa Rp 16.

815.000.000, Dana Desa sebesar Rp 69.466.140.070 dan diambilkan dana dari Pajak Daerah sebesar Rp afit/deni 9.257.499.526.

JURNAL GURU Meningkatkan Kemampuan Baca Tulis Huruf Jawa Metode Make-a Match PADA saat ini banyak siswa yang beranggapan bahwa pelajaran Bahasa Jawa khususnya menulis huruf Jawa adalah pelajaran yang remeh. Namun kenyataannya, hasil belajar siswa dalam pelajaran Bahasa Jawa masih dibawah batas minimal. Bahkan jauh dari yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat nilai ulangan tiap kompetensi dasar (KD) ataupun pada nilai ujian sekolah lain.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan rumusan masalah dan pemecahan masalah, salah satunya adalah bagaimana menerapkan metode belajar sehingga siswa dapat secara cepat dapat menyerap pelajaran Bahasa Jawa dan penulisan huruf Jawa yang diajarkan.

Dari latar belakang penelitian yang dikemukakan banyak permasalahan yang muncul, seperti soal adanya kesulitan siswa membaca dan menulis huruf Jawa. Nah, metode belajar paling tepat untuk meningkat kemampuan anak didik menulis huruf Jawa adalah melalui teknik permainan mencari pasangan "make-a match" siswa di kelas.

Metode permainan make-a match ini yang dikembangkan oleh Lorna Curran (1994). Metode belajar ini menggunakan kartu yang berisi seperangkat konsep atau topik yang cocok untuk sesi review. Sedangkan sebagian kartu lain berisi kartu jawaban atas konsep atau topik tersebut.

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu, tahap awal merupakan pra tindakan yaitu identifikasi pengajaran teknik permainan mencari pasangan, langkah kedua pelaksanaan tindakan yang terdiri dari dua siklus.

Siklus I penerapan teknik permainan mencari pasangan, siklus II sebagai implementasi pelaksanaan teknik permainan mencari pasangan sebagai pemantapan.

Kegiatan pembelajarannya adalah sebagai berikut : 1. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep

ngamati papan pajangan untuk mendapatkan informasi konsep atau topik yang tekah dipelajari dari hasil permainan mencari pasangan.

9. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan konsep atau topik yang telah dipelajari berdasarkan hasil permainan mencari pasangan.

KARYA TULIS ILMIAH "UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS HURUF JAWA MELALUI TEKNIK PERMAINAN MENCARI PASANGAN"

TITIK RAHAYU, S.Pd NIP: 19641027 198703 2 008 GURU PEMBINA TK. I SDN SUGIHWARAS KEC. DEKET KAB. LAMONGAN

atau topik yag cocok untuk sesi review, terdiri dari sebagian kartu soal dan bagian lainnya kartu jawaban.

2. Setiap siswa mendapat satu buah kartu.

3. Tiap siswa memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegang.

4. Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya (soal atau jawaban).

5. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi poin.

6. Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya, langkah ini diulang terus menerus sampai batas waktu yang telah ditentukan.

7. Setiap siswa yang berhasil menemukan pasangan kartunya menulis soal dan jawabannya di papan pajangan yang telah disediakan.

8. Siswa secara bergantian me-

Kelebihan metode permainan make-a match adalah sebagai berikut: 1. Memungkinkan tumbuhnya partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran secara lebih baik.

2. Ada keseimbangan partisipasi siswa dalam belajar antara aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

3. Interaksi belajar antar siswa sangat baik, sebab dimungkinkan terjadi interaksi antar semua siswa.

4. Konstribusi siswa dalam belajar sangat positif.

5. Mobilitas kelas sangat dinamis.

6. Siswa memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan-keputusan pending dalam belajar, yaitu ketika siswa berusaha menemukan pasangan kartunya dan memastikan pasangannya benar.

7. Siswa dalam belajar akan selalu siap dengan konsep atau topik tertentu yang akan dipelajarinya, jika sebelumnya guru menginformasikan konsep atau topik tersebut.

Kelemahan metode permainan make-a match adalah sebagai berikut: 1. Karena kelas sangat dinamis, maka situasi pembelajaran agak gaduh.

2. Jika siswa tidak siap dengan konsep atau topik yang sedang dipelajari, proses mencari pasangan (soal atau jawaban) membutuhkan waktu yang lama.

Metode yang efektif meningkatkan kemampuan siswa ini telah diujicobakan di Kelas IV SDN Sugihwaras Kec. Deket Kab. Lamongan Tahun Pelajaran 2014/2015.Penelitian metode make-a match ini juga bisa digunakan sebagai sebagai pegangan guru.

Kreatifitas Guru dan Interaksi dalam Proses Mengajar PROSES belajar mengajar yang dilakukan di sekolah selalu berkembang baik dalam metode belajar maupun mutu pengajar atau guru. Pasalnya, salah satu penyebab menurunnya kualitas manusia Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan. Rendahnya mutu pendidikan dapat diartikan sebagai kurang efektifnya proses pembelajaran.

Penyebab dapat berasal dari siswa sendiri, guru maupun sarana dan prasarana. Minat dan motivasi siswa yang rendah, Kinerja guru yang rendah serta sarana dan prasarana yang kurang juga bisa menyebabkan kurangnya keefektifan pembelajaran.

Hasil penelitian pada mata pelajaran Bahasa Indonesia Kelas V SDN Made III Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan menunjukkan, pembelajaran yang kurang efektif dapat menambah jumlah siswa kurang berminat dalam belajar Bahasa Indonesia.

Dampaknya, siswa yang kurang minat tersebut tampak antara lain dari kurangnya aktifitas belajar, interaksi dalam proses pembelajaran dan persiapan siswa dalam belajar.

Guru sangat berperan dalam upaya meningkatkan minat siswa belajar Bahasa Indonesia. Guru yang mampu mengusahakan suasana belajar yang kondusif akan menambah percaya diri serta mengembangkan daya kreativitas dan inovatif siswa sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa.

Untuk itulah dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia harus disediakan serangkaian pengalaman belajar berupa kegiatan nyata yang bermakna bagi siswa dan memungkinkan terjadinya interaksi sosial.

Dengan kata lain siswa terlibat secara langsung dalam proses bembelajaran sehingga mereka

*Oleh Titim Muziati, Spd, guru SDN Made III, KECAMATAN LAMONGAN, KABUPATEN LAMONGAN berusaha membangun makna bagi dirinya sendiri.

Guna membantu guru dalam mengusahakan suasana belajar yang kondusif dan meningkatkan kualitas pembelajaran maka dilakukan penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini sifatnya on the spot yaitu berawal dari situasi dan kondisi alamiah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh guru.

Diketahui, pembahasan soal Bahasa menjadi penting karena memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang pelajaran. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut.

Pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasai terhadap hasil karya kesastraaan manusia Indonesia.

Dari kajian tersebut, dapat diperkirakan penyebab dari rendahnya minat belajar siswa dalama Bahasa Indonesia diantaranya proses pembelajaran Bahasa Indonesia yang kurang menarik, Waktu proses pembelajaran, guru tidak menjelaskan tujuan pembelajaran, Siswa kurang memahami manfaat konsep-konsep Bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dan Kurangnya sarana pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah.

Secara detail, jika dilihat dari hasil peningkatan aktivitas siswa ini terdiri karena siswa diberi kesempatan sebanyak-banyaknya untuk berinteraksi dengan benda sesungguhnya dan dilibatkan secara aktif.

Dengan melibatkan siswa secara aktif dan selalu memberi kesempatan berinteraksi dengan benda sesungguhnya minat belajar siswa akan meningkat. Selain itu sikap ilmiah seperti keterbukaan, menghargai pendapat orang lain, jujur, rasa ingin tahu maupun sikap kritis meningkat.

Di sisi lain, peningkatan kemampuan guru dalam pembelajaran menjadi penting karena peran guru tidak hanya sebagai informasi saja.

Tetapi juga sebagai motivator dan fasilitator bagi siswa dalam pembelajaran. Hal tersebut tidak lepas dari sikap reflektif guru terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan.

Guru yang reflektif senantiasa melakukan refleksi diri secara kritis tentang kemampuan mengajarnya, kemudian memperbaiki hal-hal yang kurang kondusif untuk meningkatkan kualitas hasil belajar.

www.lensaindonesia.com

INSPIRASI

15 Edisi 80/30 Maret - 05 April 2015

Tips Sukses Membangun Usaha ala Menteri Kelautan dan Perikanan

Susi Ngontrak Rumah 16 Tahun Demi Kumpulkan Modal Usaha

Susi dalam acara d'Preneur with BRI.

Pada awal merintis bisnis, Susi Pudjiastuti mengontrak rumah selama 16 tahun. Menurutnya, daripada uangnya dipakai beli rumah lebih baik dipakai modal usaha.

WANITA yang sukses mendirikan Susi Air ini bercerita pernah ditemui seorang ibu usai seminar. Ibu itu mengeluh punya utang bisnis dengan bunga 5% sebulan.

“Ibu itu bilang punya motor, rumah, dan lain-lain.

Saya bilang jual saja itu rumah, lalu sewa, supaya tidak perlu pinjam modal,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut dalam

Empat Anak Muda Ubah Kardus jadi Barang Mewah BAGI banyak orang, kardus hanya dianggap sebagai barang bekas yang tak memiliki nilai guna. Bahkan, kardus merupakan salah satu sampah rumah tangga dan perkantoran yang biasa ditumpuk di salah satu sudut ruangan tanpa memberikan manfaat.

Berdasar fakta itulah, keempat pemuda kreatif asal Surabaya yakni Angger D Wiranata, Indra Syamsu, Muhammad Arif Susanto, dan Octiana Dwi Anggara sampah kardus tersebut disulap menjadi berbagai macam barang furniture yang unik dan menarik.

Sampah kardus yang tadinya tidak bermanfaat pun akhirnya memiliki nilai jual yang tinggi.

Menurut mereka, ide awal

pembuatan furniture berbahan kardus ini dari sebuah project PKM (Program Kemitraan dan Mandiri) di kampus.

Bisnis kardus kemudian mereka namai Dus Duk Duk. “Kami ingin menciptakan sesuatu yang bermanfaat dan ramah lingkungan. Setelah melakukan observasi, ternyata kami menemukan bahwa disekitar masih banyak sampah kardus yang tak terpakai dan hanya menumpuk di salah satu sudut ruangan. Oleh karena itu, kami ingin memanfaatkan sampah kardus ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat,” ceritanya.

Nama Dus Duk Duk, kata mereka, diambil dari nama karDUS untuk duDUK. Sesuai dengan namanya, produk

mereka menggunakan bahan dasar dari kardus (100%), tanpa ada bahan tambahan yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan limbah kardus dan meningkatkan mutu si kardus dengan desain yang unik dan kreatif.

Tentu saja Dus Duk Duk juga mengusung eco design dan juga green design. Walaupun berawal dari tugas kuliah yang dikerjakan dengan serius, kemudian berkembang menjadi sebuah bisnis.

Untuk ide membuat bentuk produk Dus Duk Duk, kata mereka, berasal dari hal-hal yang ada di sekitar lingkungan. “Tak jarang, kami juga membandingkan hasil karya Dus Duk Duk dengan produk lainnya sehingga mengetahui kelebihan dan kekurangannya,” akunya dikutip dari studentpreneur.co, Jumat (27/3/2015).

Namun, mereka juga memberi keleluasaan kepada para customer untuk memberikan desain yang nantinya akan dibentuk oleh tim Dus Duk Duk sesuai dengan pesanan. Customer bisa request atau cus-

acara d’Preneur with BRI di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015).

“Saya juga sewa sampai 16 tahun, sebelum punya rumah sendiri. Saya pikir uangnya daripada beli rumah, mending nanti setelah punya uang 10 rumah juga bisa terbeli,” jelasnya.

Itu juga yang menjadi alasan Susi tak mau beli rumah di Jakarta. Menurutnya, harga rumah di Jakarta yang menca-

tom nih mau dibikin apa furniture kardus mereka.

Jadi, setiap desain pasti berbeda untuk setiap pembeli, dan produk setiap pembeli berasa limited. Hal ini dikarenakan memang dibuat secara manual dan handmade.

Pasalnya, seseorang pasti akan bangga jika memiliki barang unik dan limited edition yang tidak dimiliki oleh orang lain. Selain itu, keunikan produk Dus Duk Duk juga ramah lingkungan, karena terbuat dari kardus.

Menurut mereka, kekuatan produk Dus Duk Duk sangat kuat dan fungsional. “Kami menyulap kardus bekas jadi kursi dan meja yang nggak hanya memuaskan secara visual, tapi juga kuat dan fungsional,” katanya.

Tenang saja, produk Dus Duk Duk sudah punya lapisan khusus untuk melindungi kardus ajaib ini. Jadi, kalo kena cipratan air masih tetap kuat.

Lapisan ini gunanya untuk meminimalisir air tembus ke kardusnya.

Dengan cairan khusus ter-

pai miliaran rupiah lebih baik dipakai modal untuk usaha.

“Rumah di Jakarta ada yang sampai Rp 50 miliar. Saya bisa beli dua pesawat,” katanya.

Tidak hanya beli rumah yang mahal, menurut Susi, sewa rumah di Jakarta juga mahal.

Maka dari itu ketika Susi diminta jadi menteri dan tinggal di Jakarta, ia memilih tinggal di hotel. “Sewa rumah sayang juga.

Makanya saya di (Hotel) Hyatt saja, cuma US$ 200 semalam.

Semuanya gratis, kolam renang, listrik. Business center gratis juga,” ujarnya.

Menurut Susi, modal memang diperlukan bagi seorang pengusaha, termasuk memperolehnya dari pinjaman bank.

Namun ada juga pengusaha

yang lebih memilih tak meminjam di bank untuk menjalankan bisnisnya.

Nah, seperti yang diterapkan wanita asal Pangandaran, Jawa Barat ini, ia sukses tanpa bantuan utang dari bank. Bahkan kini Susi sudah punya 50 pesawat terbang di bawah bendera Susi Air. “Kita pinjam-pinjam saja dari orang tua, teman,” kata Susi.

Menurutnya, tanpa meminjam uang dari utang, maka beban lebih ringan tanpa perlu membayar bunga bank.

Susi menjelaskan, dengan modal tanpa pinjaman bank meskipun nilainya tidak besar paling tidak bisa memulai usaha dengan baik. “Saya merasa pendidikan kurang, modal kecil, jadi modalnya itu being different,” katanya.

Selain itu, Susi menyebutkan, saat punya uang, segeralah lunasi utang yang ada agar beban keuangan tidak menumpuk.

“Lunasi semua kita punya utang, karena untung dolar naik semua.

Dolar menguat bisa jadi opportunity, setiap challenging selalu jadi opportunity karena kesulitan buat orang berarti satu potensi buat kita, saya berpikir seperti itu,” akunya.

Sebelum menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi memang bisa dibilang sukses membangun bisnis aviasi atau

Empat pemuda kreatif asal Surabaya yakni Angger D Wiranata, Indra Syamsu, Muhammad Arif Susanto, dan Octiana Dwi Anggara.

sebut, membuat lapisan kardus jadi kaku dan tahan air.

Hasilnya, kursi buatan Dus Duk Duk bahkan bisa diduduki berdua, atau bahkan diinjak dengan dua kaki sekaligus.

Dengan pemakaian yang wajar-wajar aja, dan selama tidak dekat dengan api, maka produk Dus Duk Duk bisa bertahan sampai 2 tahun.

Produk Dus Duk Duk tidak

hanya furniture seperti meja dan kursi saja. Mereka juga membuat produk-produk lainnya untuk keperluan dekorasi, element interior, jam dinding, pigura, hingga siluet wajah.

Jadi, customer benar-benar bisa mendapatkan produk Dus Duk Duk sesuai dengan keinginan mereka.

Sejauh ini yang sudah order produk-produk Dus Duk

penerbangan dan perikanan untuk tujuan ekspor.

Namun untuk mencapai kesuksesan, Susi sering gagal dan ditipu orang. Ia punya prinsip, bagi seorang pengusaha tak boleh bekerja biasa-biasa saja.

“Kalau ditanya gagal berusaha, dulu saya sering gagal, sering ditipu orang juga, tapi saya bangkit dan terus jalan,” kenangnya.

Susi menjawab pertanyaan dari peserta d’Preneur dari Bima, NTB yang menanyakan tips sukses membangun usaha sepertinya. “Saya itu tidak punya tips khusus, saya kan nggak lulus sekolah, tidak banyak pilihan. Lain orang punya ijazah bagus, banyak peluang, banyak pilihan,” ujarnya.

Menurut Susi, ketika dirinya tidak punya banyak pilihan tersebut, justru menjadi fokus dalam berusaha di bidang yang digelutinya terutama di sektor perikanan.

“Fokus berusaha, disiplin, usahanya tidak boleh besar pasak daripada tiang, terus inovasi, pakan ikan saya bikin sendiri. Intinya kita tidak boleh kerja biasa-biasa karena hasilnya akan biasa. Usaha ikan saya tidak pakai bahan kimia, kita harus bisa berbeda dengan usaha orang lain,” tutupnya. ris/dew/dtk

Duk bermacam-macam. Mulai dari butik, cafe, rumah tangga, dan lain-lain. Bahkan mereka juga pernah mengerjakan pesanan dari beberapa artis untuk keperluan display sejumlah produk di butiknya.

Orang nomor satu Jawa Timur, Pak Dhe Karwo (Gubernur Jawa Timur) juga pernah pesan untuk kursi dan satu set kursi anak-anak.

Tak hanya itu saja, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di periode Kabinet Bersatu Jilid II, Mari Elka Pangestu juga sudah pernah mencoba kekuatan kursi Dus Duk Duk dan tertarik untuk order beberapa buah.

“Terakhir, kami juga sudah pernah mendapat order hingga 2000 unit packaging, rak, meja belajar, bahkan furnitur untuk dekorasi butik dan hotel. Kami juga tak menutup kemungkinan bagi siapa saja yang ingin order dengan ketentuan khusus seperti tambahan karikatur, corak, warna, atau sentuhan ornamen seperti batik,” tutup mereka. stu

Galakkan Program “Gerakan Masyarakat”, Badan Ketahanan Pangan Madiun Beri Bantuan Bibit Durian

Warga Desa Klumpit Kini Gemar Menanam Durian Untuk mengembangkan pangan lestari, kini warga Desa Klumpit ramai-ramai menanam durian di rumahnya masing-masing, lahan fasilitas umum milik desa, kanan kiri jalan desa dan fasilitas penunjang lainnya.

BADAN Ketahanan Pangan (BKP) Kabupaten Madiun memberikan apresiasi terhadap program “Gerakan Masyarakat” yang dicanangkan Kepala Desa Klumpit, Kecamatan Sawahan, Sugiono.

Apresiasi tersebut dirupakan dalam bentuk bantuan bibit durian untuk dibagikan kepada masyarakat Desa Klumpit dengan tujuan untuk kelestarian lingkungan serta penanggulangan daerah rawan pangan dan bencana alam. Juga, untuk peningkatan pendapatan keluarga.

Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kabupaten Madiun Ir.Edy Bintardjo, MTP mengatakan, dirinya mewakili BKP sangat mengapresiasi program “Gerakan Masyarakat” yang tercetus dari rasa gotong royong sehingga program tetap berjalan.

Pihak BKP memberikan bantuan bibit durian agar dimanfa-

atkan dan dikelola dengan baik.

Edy menjelaskan, selain dikelola dengan baik, bantuan bibit durian juga bisa disinergikan dengan program lain yang telah masuk desa, misalnya bekerjasama dengan pengerak PKK untuk kelestarian lingkukan. Ke depan bantuan bibit durian ini dapat meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan hidup keluarga, meningkatkan keanekaragaman pangan serta terbentuknya kawasan pangan lestari dan menumbuhkembangkan ekonomi kreatif di masyarakat khususnya di Desa Klumpit, Kecamatan Sawahan.

Dengan begitu kemandirian pangan dn kemandirian ekonomi rumah tangga dapat memberdayakan modal manusia, sosial dan ekonomi yang dimiliki Desa Klumpit.

“Bantuan bibit durian ini bentuk apresiasi dari badan ketahanan

Tampak Perangkat Desa Klumpit memeriksa bibit durian bantuan dari dinas ketahanan pangan yang akan di bagi ke masyarakat.

pangan guna menunjang program gerakan masyarakat yang dicanangkan bapak Sugiono selaku kepala Desa Klumpit. Bantuan berupa bibit durian ini semoga bisa dimanfaatkan dan dikelola untuk kelestarian lingkungan dan meningkatkan ketersediaan pangan hidup keluarga,” terang Edy pada Lensa Indonesia, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait bantuan pemberian 3000 (tiga ribu) bibit durian, Kepala Desa Klumpit Sugiono mengatakan

dirinya merasa senang atas apresisasi yang diberikan BKP Kabupaten Madiun.

Tercetusnya “Gerakan Masyarakat”, jelas Sugiono, berasal dari semangat gotong royong dan kerja bakti masyarakat yang mempunyai keinginan mengembangkan kawasan pangan lestari.

Untuk mengembangkan pangan lestari, lanjutnya, warga Desa Klumpit mengoptimalkan lahan kosong milik rumah tangga, lahan fasilitas umum milik desa, kanan kiri jalan desa dan fasilitas penun-

jang lainnya.

“Awalnya hanya sebatas ide atau angan angan saja. Saya bersama masyarakat desa Klumpit sering untuk bergotong royong dan kerja bakti. Setelah itu mencoba untuk berbagi pengalaman dan cerita mengenai cara menambah keanekaragaman pangan, menambah pendapatan keluarga namun tetap bisa melestarikan lingkungan,” cerita Sugiono.

Dengan mengamati potensi di Desa Klumpit tersebut, maka Sugiono mencoba untuk merealisasikan program “Gerakan Masyarakat” dengan konsep melestarikan lingkungan dengan keanekaragaman pangan serta agar dapat meningkatkan pendapatan keluarga dengan memilih bibit tanaman durian.

Dipilihnya durian karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

Hal itu sempat menjadi pertanyaan karena durian hanya bisa hidup di dataran tinggi sedangkan Desa Klumpit berada di dataran rendah.

“Saat memilih tanaman durian ini sempat juga timbul pertanyaan, apa bisa durian ditanam di dataran rendah. Namun saat saya berkonsultasi ke BKP, ternyata saat ini ada

tanaman durian yang dikembangkan untuk bisa ditanam di dataran rendah,” terang Sugiono.

Saat ditanya teknis pembagian bibit durian dari BKP, Sugiono menjelaskan pengumpulan dilakukan di rumah salah satu perangkat terlebih dahulu, lalu dibantu perangkat desa lain membuat semacam kupon. Nah, kupon tersebut kemudian dibagikan dibagikan kepada masyarakat Desa Klumpit untuk mengambil bibit tanaman durian.

“Teknisnya nanti kita akan buat kupon lalu kita bagikan pada masyarakat desa Klumpit. Kupon itu dipakai untuk pengambilan bibit tanaman durian dan sisanya di tanaman lahan lahan milik desa yang masih kosong,” pungkas Sugiono.

Seperti diketahui, pada saat ini permintaan dan konsumsi pangan terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas, kuantitas dan keanekaragaman pangan. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat untuk meraih kesempatan dalam meningkatkan pendapatan keluarga, di samping memenuhi kebutuhan konsumsi akan keluarga dan dapat menciptakan kelestarian lingkungan desa. dhimaz_adi

www.lensaindonesia.com

METROPOLIS

16 Edisi 80/30 Maret - 05 April 2015

RISMA DISANJUNG DAN DIJEGAL

Pengurus ADEKSI periode 2015-2010.

Risma didukung relawan Projo maju sebagai walikota Surabaya. Di sisi lain, banyak kader PDI Perjuangan yang merasa sakit hati.

ORMAS Pro Jokowi (Projo) siap mendukung Tri Rismaharini dalam Pilkada Surabaya 2015. Sikap ini disampaikan Wishnu Wardhana (WW) Ketua DPP Projo Bidang Perumahan, Industri dan Perdagangan dalam deklarasi di Surabaya, Kamis (26/3/2015).

“Kita menyatakan sikap mendukung Tri Rismaharini untuk maju kembali sebagai Walikota Surabaya. Sudah jelas, sepak terjang Bu Risma dalam membangun Surabaya banyak diakui dunia. Beliau (Risma) berhasil membangun Surabaya lebih baik,” kata Wisnu Wardhana Tak hanya itu, mantan Ketua DPRD Surabaya ini menyatakan dukungan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan (SK) DPP tertanggal 5 Maret DPP projo 47/ dpp projo/3/2015 agar mendukung walikota perempuan pertama di Surabaya ini.

Pernyataan ini juga akan direalisasikan Projo meskipun nantinya maju sebagai Independen. Bahkan, pihaknya siap memberikan dukungan sebesar 6,5 persen dari total pemilih yang menjadi persyaratan maju independen.

“Jangankan 6,5 persen, 10 persen pun kita siap memenuhi persyaratan itu. Bu Risma itu seoarang leader sejati dan gak neko-neko dalam membangun Surabaya.

Beliau cukup berhasil dan membawa perubahan lebih baik,” kata politikus yang akrab disapa WW ini.

Sementara itu terkait dukungan kepada Risma, Wisnu Wardhana mengatakan tidak ada kaitanya dengan partai manapun termasuk PDIP. Bahkan, ketika ditanya jika ada peluang untuk dirangkul sebagai Wakil Walikota pihaknya mengaku siap

Armudji Terpilih Sebagai Ketua ADEKSI jika memang mendapat tugas tersebut.

“Saya tidak mau berandai-andai. Tapi kalau itu sifatnya tugas dan perintah menjadi wakil wali kota ya saya harus siap. Tapi ingat, ini tidak ada hubunganya dengan sikap partai apapun termasuk PDIP,” kata Risma.

Sementara itu, Miftahul Ulum Sekretaris DPC Projo Surabaya juga mengatakan hal senada yaitu siap mendukung Tri Rismaharini kembali menjadi Walikota. Dukungan ini sekaligus meyakinkan bahwa berbagai elemen masyarakat siap mendukung Risma kembali.

“Ini kan sudah ada perintah dari DPP melalui SK. Beliau (Risma) saat ini dianggap paling layak menjadi Walikota kembali.

Kinerja dan dedikasinya memimpin Surabaya banyak diakui,” katanya.

Saat ini, Projo sudah membentuk 23 pengurus provinsi dari 33 yang ada. Sementara itu, di tingkat kota, ormas pendukung Jokowi dalam Pilpres lalu ini sudah membentuk 316 dari 540 yang ada di Indonesia.

Namun hal ini berbanding terbalik dengan kader di tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC) yang sudah sepakat tidak akan mencalonkan Tri Rismaharini sebagai calon walikota yang diusulkan PDIP. Wakil Ketua Bidang Organisasi DPC PDIP Surabaya, Sukadar, membenarkan jika peluang Risma untuk diusulkan sebagai kandidat dalm Pilwali Surabaya 2015 tidak mungkin terjadi.

Hal ini dikarenakan sikap Risma kepada

PDIP dan seluruh kader sampai tingkat PAC dianggap tidak tau balas budi. “Peluang ARisma diusulkan DPC PDIP Surabaya memang tidak mungkin. Bahkan sampai saat ini seluruh kader ditingkat PAC saya kira tidak akan mengusulkan,” ulas anggota Komisi C DPRD Surabaya ini.

Dijelaskannya, dalam waktu dekat mulai 25 Maret 2015 nanti, DPC PDIP Surabaya akan melakukan penjaringan Bakal Calon Walikota-Wakil Walikota. Pada tahap penjaringan nanti, akan muncul namanama yang akan diusulkan oleh partai dan diputuskan melalui Rapat Kerja Khusus (Rakercabsus).

“Dalam Rakercabsus ini akan diputuskan lima calon yang direkom. Nah disini ada suara dari kader yang bisa menolak maupun mengusulkan. Karena itu peluang Risma untuk dicalonkan lagi oleh PDIP dalam Pilwali Surabaya 2015 semakin sulit karena semua kader sudah terlanjur sakit hati,” kata politisi yang akrab disapa Cak Kadar ini.

Selain tidak mungkin diusulkan oleh kader internal, peluang Risma semakin menipis karena saat ini masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Padahal, sebagai persyaratan maju sebagai calon harus mengundurkan diri bagi PNS, TNI dan POLRI. “Kalau mau mengundurkan diri sebagai PNS ya monggo. Berarti bu Risma mengingkari pernyataanya lebih memilih jadi PNS dari pada jadi walikota karena pesan dari orang tua,” katanya. wan

KETUA DPRD Surabaya, Armudji terpilih sebagai ketua Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang diselenggarakan di hotel Garden Palace, Rabu (25/3/2015).

Ketua Komite Musyawarah Nasional (MUNAS) ke IV, Muhhammad Robby mengatakan, tujuan diselenggarakan organisasi ADEKSI ini adalah sebagai bentuk pengawasan dalam penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap Kota.

Diharapkan, nantinya penyelenggaraan pemerintahan bisa sesuai target dan dapat difungsikan dengan jelas.

“Adeksi ini lebih dikhususkan untuk pengawasan APBD dari tiap kota.

Agar dapat digunakan sesuai prosedur.

Misalnya, untuk pembangunan infrastuktur kota, dan bantuan kepada masyarakat kecil.” Ucapnya.

Lebih lanjut, dirinya menuturkan, ADEKSI ini mempunyai 3 fungsi yakni yang pertama, sebagai pembuat Peraturan Daerah (Perda) dan sekaligus pengawasan, dan Buddgeting, artinya melakukan pengwasan agar APBD lebih tepat sasaran.

“Misalkan anggaran atau bantuan untuk masyarakat miskin lebih kecil dibandingkan dengan pendatan pegawai, maka anggaran untuk masyarakat miskin harus bisa ditingkatkan. Kare-

Armudji

nakan pada dasarnya DPRD adalah wakil rakyat yang harus membantu rakyat,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cimahi, Ahmad Gunawan menegaskan, dari pemahaman yang selama ini berbeda dari masing-masing anggota DPRD, dengan adanya ADEKSI ini bisa mebuat kesepakatan dan membuat suatu pemahaman yang sama.

Sebab, terkadang suatu pemahaman sering kali berbeda antara sesama anggota DPRD. “Dari sini kita juga tahu siapa anggota dewan, dari mana anggota dewan, mau kemana anggota dewan dan apa tugasnya sekarang kita bisa paham. Jika tugasnya membantu masyarakat, masyarakat yang mana, dan apa yang bisa diberikan oleh masyarakat ini harus jelas,” tegasnya.

Di sisi lain, Ketua terpilih Armuji, lebih berbicara kepada proses pemilihan Walikota (Pilwali) yang sebentar lagi akan diselenggarakan serempak diseluruh kota di Indonesia.

“Salah satu pembahasan penting adalah terkait Pilkada. Diantaranya aturan terkait jabatan walikota yang harus mengundurkan diri sebelum masa jabatan habis. Itu dilakukan bagi calon incumbent,” kata Armudji. adv/wan

DAFTAR HARGA RUKO TAMAN GAYUNGSARI NO

NO TINGKAT KAVLING

LUAS

HARGA JUAL (*)

HARGA JUAL CASH (DISC 5%)

UANG MUKA 40%

SISA

BGN

TNH

1.

MGN 12-B

3 Lantai

135

65,25

3,999,835,125

3,799,843,369

1,599,934,050

2,399,901,075

2.

MGN 12-C

3 Lantai

135

65,25

3,999,835,125

3,799,843,369

1,599,934,050

2,399,901,075

3.

MGN 12-D

3 Lantai

135

65,25

3,999,835,125

3,799,843,369

1,599,934,050

2,399,901,075

4.

MGN 12-E

3 Lantai

135

65,25

3,999,835,125

3,799,843,369

1,599,934,050

2,399,901,075

*Harga sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

SPESIFIKASI Pondasi Struktur Rangka Atap Penutup Atap Dinding Lantai Utama KM/WC

: Bored Pile s/d Tanah Keras : Beton Bertulang : Galavalum : Genteng : Bata Ringan Plester Aci Cat, Panel : Keramik 60cm x 60cm : Keramik 30cm x 30cm

FASILITAS PoListrik PLN 3500 VA Air Bersih PDAM

www.lensaindonesia.com

Beton Sanitair

: Cor Ready Mix : Closet Duduk Jet Shower Bak Mandi Fiber Plafon : Rangka Hollow Penutup Gypsum Board Kusen Pintu & Jendela : Aluminium Finish Coating Putih Pintu Teras : Besi Harmonika Finish Coating Lahan Parkir : Paving

SISA PEMBAYARAN CICILAN Bisa Dicicil Sesuai Perjanjian

KETENTUAN Status Hak Tanah SHGB. Peminat bisa membayar Tanda Jadi sebesar Rp. 50.000.000,- untuk pemilihan kavling.

Batas waktu pembayaran DP 40% (IJB), 2 minggu setelah tanda jadi.

Pola pembayaran Cash atau Cicilan.

Harga sudah termasuk Pajak PPN 10%, PLN, PDAM. dll.

PEMINAT SERIUS HUBUNGI:

031 829 334 081 2179 2989 081 252 95 8804