Koran Lensa Indonesia Edisi 81

Klik website: http://www.lensaindonesia.com/

Edisi 81 06 - 12 April 2015

QNB League Gantikan Kompetisi ISL

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

Presiden ‘Prematur’ Naikkan Harga BBM Langgar UU

Jadi Sponsor Utama Selama Tiga Musim HANYA sehari sebelum kompetisi Indonesia Super League (ISL) bergulir, PT Liga Indonesia mengumumkan telah melakukan kontrak kerjasama dengan sponsor baru, Qatar National Bank (QNB).

Masuknya Qatar National Bank sebagai sponsor utama sekaligus mengubah titel Indonesia Super League (ISL) menjadi QNB League.

Liga Indonesia mulai digulirkan Sabtu (4/ 4/2015). Rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) telah turun untuk 16 tim menajalani kompetisi, minus Persebaya Surabaya dan Arema Cronus.

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo

Pakde Karwo Usul Harga BBM Naik 6 Bulan Sekali

Baca: QNB... Hal 7

Jok, tuh Dengerin Usulan Gubernur Jatim!

GUBERNUR Jawa Timur, Soekarwo mengaku tak setuju dengan sistem kebijakan Presiden Jokowi terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus diberlakukan. Ia mengatakan, seharusnya kenaikan BBM bisa dirumuskan dengan jelas sehingga masyarakat juga bisa memprediksi dan siap akan kenaikan harganya.

“Kami usulkan agar sistem harga yang floating yang mengambang terus ini, tidak diteruskan. Misalkan,

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Setija Junianta saat menghadiri peringatan HUT ke 5 Lensa Indonesia disambut Presiden Direktur PT Lensa Indonesia Global Media Arief Rahman, ST

Enam Kapolres Jawa Timur Dimutasi Kapolrestabes Surabaya Pindah ke Lemdikpol SETELAH menjabat sebagai Kapolrestabes Surabaya selama 23 bulan, Kombes Pol Setija Junianta dipindah tugaskan sebagai Kalemdianmas Binkermas Dianmas STIK Lemdikpol. Mutasi jabatan ini tertuang dalam telegeram Kapolri (TR) nomor ST/ 735/ IV/ 2015 tertanggal 2 April 2015.

Baca: Enam... Hal 7

PDI Perjuangan akhirnya geram juga melihat sepak terjang Presiden Jokowi yang telah menaikkan harga BBM tanpa mempedulikan nasib rakyat. Karenanya, PDI Perjuangan ngotot mendorong hak angket untuk Jokowi sekaligus membongkar mafia gas.

kalau tidak tiap tahun, pemerintah kan bisa merumuskan kenaikan enam bulan sekali,” kata Soekarwo, Kamis (2/4/2015).

Dengan usulan ini, Soekarwo berharap kenaikan harga minyak dunia harusnya tidak menjadi patokan langsung untuk menetukan kenaikan harga BBM. Justru kenaikan harga minyak dunia bisa diakumulasikan untuk pengambilan kebijakan kenaikan BBM tiap enam bulan sekali.

Baca: Pakde Karwo... Hal 7

SBY maju lagi sebagai Ketum Demokrat

TOMMY SOEHARTO MAU SIKAT YORRYS Politik

3

PENGEDAR NARKOBA JADI TAHANAN RUMAH Hukrim

4

LANGKAH pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dinilai melanggar hukum. Sebab pemberlakuan harga baru tersebut dilakukan tanpa izin dan bahkan tanpa berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Kritik itu justru disampaikan politisi dari PDI Perjuangan yang notabene partai pendukung pemerintah. Adalah Effendy Simbolon dari Fraksi PDI Perjuangan yang mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) telah melakukan kesewenang-wenangan dalam mengelola sektor vital milik rakyat tersebut. Dan semestinya legislator tak tutup mata melihat itu.

Karena itu Effendy akan mendorong hak angket DPR untuk membongkar buruknya pengelolaan minyak dan gas, listrik serta LPG di tanah air. Hak angket tersebut ditujukan pada Presiden Jokowi sebagai bentuk dari somasi dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Jokowi.

“Menurut saya, persoalan kenaikan BBM

ini perlu dilakukan angket,” kata anggota Komisi VII DPR itu saat saat diskusi Front Page RMOL ‘Bongkar Mafia Gas’ di Bakoel Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (2/4).

Ditegaskannya, sejak November 2014 pemerintah tak sekalipun menjelaskan soal alasan naik dan turunnya harga BBM bersubsidi. Padahal, sambungnya, DPR sebagai pemegang mandat rakyat berhak tahu soal mekanisme pemerintah dalam mengubah harga BBM. “Masyarakat perlu tahu gimana pemerintah mengelola minyak dan gas kita selama ini.

Sampai hari ini semua dilakukan tertutup,” kata Effendi.

Sebab itu, menurut dia, lantaran bukan kali ini saja Presiden Jokowi memutuskan untuk meninggikan harga jenis BBM bersubsidi, Baca: PDIP... Hal 7

Kongres Demokrat Digelar 11 Mei di Surabaya SBY Diprediksi Maju Lagi jadi Calon Presiden KONGRES Partai Demokrat ke III dipastikan akan berlangsung di Surabaya pada 11-13 Mei mendatang, tepatnya di Hotel Shangri-La. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Soekarwo menyatakan kepastian tempat kongres telah diputuskan oleh DPP partainya, dengan

mempertimbangkan fator keamanan di Kota Surabaya.

“Ketua Umum, Pak SBY kagum dengan keamanan dan kenyamanan di Jawa Timur, terlebih pembangunan di segala bidang berjalan cepat serta berkelanjutan,” ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya, Rabu (1/4/ 2015). Baca: Kongres... Hal 7

Aset 2,9 Juta Karyawan Diserobot Bos Tanah, Uang Negara Rp 24 Miliar Terancam Hilang (Bagian 3)

Kapolda Jatim Atensi Kasus Puskopkar Harus Diusut Tuntas

IWAN FALS DAPAT ‘JATAH’ DARI JOKOWI Blitz

6

KASUS TKI MINTA CERAI MAKIN MARAK Jatim Square 13

ORANG INDONESIA PERTAMA BERLARI DI KUTUB UTARA

Inspirasi 15

www.lensaindonesia.com

Kapolda Jatim langsung memerintahkan pengusutan secara tuntas kasus tanah milik Puskopkar yang telah diserobot PT Gala Bumi Perkasa. Sementara DPRD Jatim juga geram dengan aksi Henry Gunawan yang main serobot aset rakyat. Pihaknya juga berjanji akan mengawal proses hukum dan mendukung langkah Polda Jatim memberantas mafia tanah.

LAPORAN pidana dugaan pemalsuan akta notaris yang dilayangkan Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) Jatim terhadap anak mantan staf Puskopkar (alm. Iskandar) Reny, Direktur PT Dian Fortu-

na, akhirnya Polda Jatim mulai membongkar asal muasal perkara.

Reny diketahui selaku penjual tanah aset induk organisasi koperasi, Puskopkar Jatim seluasa 24 hektare di Pranti, Juan-

Hamparan tanah aset Puskopkar Jatim seluas 24 hektar yang diributkan. Tampak menara Bandara Juanda dari kejauhan

da, Jawa Timur terhadap bos tanah Henry Gunawan (owner PT Gala Bumi Perkasa).

“Kapolda Jatim setelah tahu

ada kasus ini, langsung perintahkan untuk menangani sampai tuntas,” demikian sumber Lensa Indonesia di Mabes Pol-

ri, Jakata, Jumat (3/4/2015).

Hal itu dibuktikan keseriusan Polda Jatim ketika melakukan gelar perkara pada Jumat (27/3/2015) lalu. Pihak Puskopkar selaku pelapor dihadirkan.

Sayangnya, Reny selaku terlapor tidak muncul. Malah yang datang pengacara Henry Gunawan, meski perkara pidana itu tidak terkait langsung dengan jual beli tanah antara Henry dengan Reny.

Anehnya lagi, pengacara Henry datang menjadi saksi untuk Reny.

Ketua Puskopkar Jatim Tri Harsono mengatakan, saat itu gelar perkara tersebut dipimpin Baca: Kapolda... Hal 7

EKBIS

2 Edisi 81/06 - 12 April 2015

Menkeu Sebut Lembaga SMI Bisa Salurkan Rp 150 T untuk Bangun Infrastruktur BAMBANG Brodjonegoro, Menteri Keuangan, menyebutkan sulit mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun infrastruktur. Untuk itu, dibutuhkan sebuah institusi yang fokusnya untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.

Ia menyebut, lembaga yang ada saat ini yakni PT Sarana Multi In-

frastruktur (Persero) merupakan cikal-bakal bank infrastruktur di Indonesia. SMI mampu membiayai berbagai proyek infrastruktur hingga Rp 150 triliun tanpa membebani keuangan negara.

“SMI bisa membiayai proyek sampai Rp 150 triliun,” kata Bambang saat ditemui di Kempinsky Grand Ballroom, Jakarta, Kamis (2/4/2015).

Sumber dana yang bisa digunakan bukan lah pinjaman, melainkan pengalihan aset milik Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Besarnya dana adalah Rp 25 triliun.

Dana ini bisa dijadikan sebagai modal awal dalam menerbitkan surat utang (obligasi) dengan nilai hingga 6 kali lipat.

“Dengan dana Rp 25 triliun, SMI

bisa me-laverage hingga 6 kali lipatý. Jadi setiap kali mereka butuh pendanaan, bisa menerbitkan obligasi,” papar Bambang.

“Bank infrastruktur bukan mengumpulkan deposit dari masyarakat, tapi sumber dananya dari obligasi. Obligasi ini setara dengan obligasi pemerintah. Juga mengelola dana idle yang ada di

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan dana haji,” sambungnya.

Dengan kemampuan ini, bank infrastruktur tersebut nantinya bisa membiayai berbagai proyek seperti pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) dalam 5 tahun.

Bukan hanya proyek skala besar, bahkan juga proyek skala kecil yang butuh pendanaan juga bisa

didanai.

“Jangan cuma biayai pembangkit listrik yang besar kapasitas 2x1.000 MW, tapi juga pembangkit listrik kecil-kecil. Masih ada 20% atau 50 juta masyarakat kita yang belum dapat listrik, dan kebanyakan itu dipenuhi dari pembangkit listrik yang kecil-kecil,” terang Bambang. dna/hds

Indonesia ‘Diam-diam’ Masih Impor Bahan Pangan

Seorang karyawan Peruri menata uang hasil cetakan

Mesin Pencetak Uang Milik Peruri Rusak PERUM Percetakan Republik Indonesia (Peruri) membantah ada kerusakan mesin percetakan uang.

Head of Corporate Transformation & Communication Peruri, Eddy Kurnia mengatakan tidak benar ada kerusakan mesin cetak uang di Peruri yang mengganggu peredaran uang. Bahkan, saat ini performa mesin sedang dalam kondisi prima.

Saat ini Peruri sedang bekerja tanpa henti untuk melakuan pekerjaan tersebut, bahkan produksi saat ini sedang tinggi-tingginya. Kondisi mesin prima, bekerja dengan baik seperti yang dikatakan oleh Direktur Utama Perum Peruri, Prasetio.

“Gangguan teknis-teknis kecil, seperti juga mesin pada umumnya semua bisa diatasi dengan baik sebagai bagian dari pemeliharaan. Seakrang mesin dalam kondisi prima dan dalam waktu dekat kami akan mengundang rekan-rekan media untuk melakukan media visit ke Kawasan Produksi Peruri di Karawang,” tuturnya, Minggu (29/3/2015).

Ia juga menjelaskan bahwa Peruri tidak memiliki kaitan langsung antara tugasnya mencetak uang dengan kebijakan peredaran uang. Kerjasama dengan Bank Indonesia sejauh ini berjalan baik dan Peruri menjalankan kewajibannya.

“Kami tidak berwenang memberikan komentar soal uang yang beredar, tugas kami mencetak uang yang beredar. Tugas kami mencetak uang dan sudah dijalankan dengan baik,” katanya.

Penjelasan dari pihak berkompeten, baik dari Bank Indonesia maupun pengamat sudah sangat jernih.

Semua proses yang dilakukan oleh Peruri juga sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan menjalankan perusahaan dengan prinsip kehatihatian yang tinggi dan yang terbaik untuk negara.

“Jadi tolong bantu kami beri kesempatan bekerja untuk negara dengan sebaik-baiknya. Saya pikir komitmen kita sama, mengabdi untuk negeri tercinta ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bank Indonesia mengeluh terkait supply pencetakan uang baru yang terhambat karena rusaknya mesin percetakan uang PT Peruri, perusahaan plat merah di bawah BUMN. Diduga mesin cetak uang dibeli dari perusahaan Jepang dengan merk Komori tidak sesuai dengan speck uang rupiah Indonesia.

Mesin cetak uang merk Komori adalah Mesin cetak uang yang baru kali pertama digunakan Peruri sejak Peruri berdiri. Sebelumnya, Peruri selalu mengunakan Mesin cetak uang merk KBA buatan Swiss yang lebih banyak populasi di dunia dan banyak digunakan hampir 90 persen negara di dunia.

Sebelum tahun 2007, Peruri memilih Mesin KBA Giori untuk dibeli dengan alasan setelah melakukan study banding beberapa negara tidak puas dengan meskin cetak dari Jepang, Komori. sita

Harga Mobil Murah Toyota Naik Lagi HIMPITAN pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) semakin menyulitkan pebinis otomotif nasional, tak terkecuali PT Toyota Astra Motor (TAM). Dalam waktu dekat, merek terlaris di Indonesia ini kembali berencana mengerek banderol mobil murah (LCGC) Agya. Rencana ini sebenarnya sudah diinformasikan oleh Toyota, Desember 2014 lalu, yang menyatakan kenaikan lanjutan banderol mobil murah sulit dihindari.

Kenaikan ini sendiri diambil mengacu sesuai izin yang diberikan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perindustrian, untuk menaikan harga mobil murahnya maksimal 6,6 persen karena faktor inflasi sejak pertama kali diluncurkan. Toyota Indonesia baru memanfaatkan tiga persen kenaikan dari pagu yang diperbolehkan pemerintah, pada Oktober 2014 lalu. Artinya, masih ada sisa 3,6 persen lagi kenaikan yang bisa dimanfaatkan Toyota.

Menurut sumber jaringan pemasaran Toyota, kenaikan sudah diputuskan Rp 2 juta untuk semua varian yang dipasarkan, tipe E, G, dan S TRD. Kenaikan harga juga diikuti dengan beberapa perbaikan dan penambahan kelengkapan baru, tanpa mau menyebutkan apa perubahannya.

Ketika dikonfirmasi, Wakil Presiden Direktur Eksekutif TAM Suparno Djasmin mengelak adanya kenaikan. “Saya belum tahu soal itu,” jelasnya singkat. agu/kom

Berikut estimasi kenaikan banderol Agya jika benar sudah diputuskan kenaikan Rp 2 juta untuk masing-masing varian: Agya Agya Agya Agya Agya Agya

E M/T Rp 107.676 juta (lama) - Rp 109, 676 juta (baru) E A/T Rp 119,408 juta (lama) - Rp 121,408 juta (baru) G M/T Rp 115,675 juta (lama) - Rp 117,675 juta (baru) G A/T Rp 125,707 juta (lama) - Rp 127,707 juta (baru) S TRD M/T Rp 119,775 juta (lama) - Rp 121,775 juta (baru) S TRD A/T Rp 130,307 juta (lama) - Rp 132,307 juta (baru)

www.lensaindonesia.com

Mentan akan Buka 500.000 Hektar Lahan Padi, Kedelai, dan Jagung di Kalimantan Lahan baru ini untuk lumbung atau food estate tanaman padi, jagung, dan kedelai.

DATA Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan Indonesia masih mengimpor sejumlah bahan pangan mulai dari beras, jagung, kedelai, sampai bawang. Bagaimana tanggapan Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian?

Amran mengaku pihaknya tidak mengetahui soal impor bahan pangan tersebut. Pasalnya, Kementan tidak mengeluarkan izin impor. “Saya nggak tahu, datanya dari mana? Yang jelas, kita tidak keluarkan izin impor,” kata Amran di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/4/2015).

Saat ditunjukkan data BPS, Amran berkilah Indonesia memang membutuhkan pangan seperti beras jenis tertentu untuk kesehatan. Namun jumlahnya sangat terbatas. Meski demikian, dia menegaskan Kementan tetap belum mengeluarkan izin untuk itu.

“Biasanya beras khusus untuk diabetes. Cuma untuk beras khusus tersebut kita belum keluarkan rekomendasi,” ujarnya. Amran menegaskan pemerintah dalam waktu dekat belum memiliki rencana menerbitkan izin impor untuk komoditas pangan seperti jagung, kedelai, dan beras.

“Kalau beras belum ada rencana impor. Kedelai dan jagung belum kita keluarkan izin impor,” sebutnya.

Mentan juga menyampaikan sebuah rencana untuk membuka lahan

Menteri Pertanian RI Andri Amran Sulaiman didampingi Plt Gubernur Banten Rano Karno sedang menanam padi pada acara Gerakan Panen Raya dan Gerakan Percepatan Tanam di Pandeglang

pertanian baru di Kalimantan seluas 500.000 hektar. Lahan baru ini untuk lumbung atau food estate tanaman padi, jagung, dan kedelai.

“Kami bentuk tim food estate. Untuk padi, jagung, kedelai. 500.000 hektar kombinasi. Rencana lokasi di Kalimantan,” katanya.

Tidak hanya membuka lahan baru, pihaknya juga akan meningkatkan atau memperbaiki sarana irigasi. Pemerintah, sedang menjalankan program merevitalisasi saluran irigasi. “Yang sudah

kita perbaiki 800.000 hektar,” ujarnya.

Selain itu, Kementan mengaloksikan dana untuk pemberian peralatan pertanian, pupuk dan bibit. “Pupuk, benih dan alsintan (alat mesin pertanian) dan penyuluh kami alihkan,” sebutnya.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menjelaskan konsep pengembangan lahan pertanian baru dan modern sebetulnya telah dirintis pada era Menteri BUMN Dahlan Iskan di Kalimantan. Program tersebut telah berjalan, ia berharap

pemerintah saat ini bisa mengadopsi pengembangan lahan pertanian secara korporasi tersebut.

“Food estate di Ketapang bagus hasilnya. Itu dirintis Menteri BUMN yang lalu (Dahlan Iskan). Itu bisa jadi contoh pangan nasional,” jelas Daniel.

Ia mendesak pemerintah untuk mempercepat revitalisasi saluran irigasi. “Kedaulatan pangan, ada di perairan. Ada yang nggak nyambung antara irigasi primer, sekunder dan tersier,” katanya. feb/dt

Telkom IndiHome Bidik 772 Destinasi Wisata Jatim

Pemerintah Targetkan Impor Sapi Bakalan 400 Ribu Ekor

PT Telkom ikut mengupayakan kenaikan kunjugan wisatawan khususnya wisatawan mancanegara (Wisman) di Jawa Timur melalui penyediaan infrastruktur ICT (Information Commmunication Technology) yang mengusung konsep promosi dengan digital marketing. Ada 772 titik destinasi wisata di Jawa Timur dengan memasang akses layanan internet cepat IndiHome sebagai realisasi pengembangan bisnis eCommerce.

“Kami akan siap mendukung penuh penyediaan ICT pada destinasi wisata Jatim guna mempercepat pemasaran dan promosinya. Sebab saat ini sekitar 90 persen industri wisata di dunia sudah menggunakan teknologi digital, untuk traveller sekitar 70 persen yang selalu mengaupdate di Facebook, dan secara global hampir 80 persen mereka mengupload foto destinasi wisata yang dikunjunginya lewat berbagai sosial media. Sebab dengan digital marketing merupakan promo yang relatif hemat dengan jangkauan luas” ujar Mulyanta, General Manager Solution Integration Telkom Divre V Jatim saat menghadiri launching digital marketing pariwisata Jatim di Surabaya, Minggu (29/ 03/2015).

Telkom juga memperkenalkan portal pariwisata Jatim di www.eastjava.com, sebagai bentuk pengaplikasian program digital marketing ini. Selain itu, tak lupa mempromosikan via media sosial seperti Facebook, Twitter& Instagram dan Youtube, dan yang terbaru melalui Mobile Applications.

“Saat ini di kuartal 1, Telkom fokus pada digital marketing di segmen digital company, di kuartal 2 fokus pada standarisasi tourism, di kuartal 3 konsen pada informasi dan pemberdayaan e-commerce kemudian di kwartal 4 Telkom konsen pada telekomunikasi

PEMERINTAH berkomitmen menggenjot produksi untuk mencapai swasembada daging, namun hingga saat ini belum bisa dan masih harus mengandalkan impor sapi bakalan. Adapun realisasi kuota impor sepanjang kuartal pertama tahun 2015 kini hampir mencapai 100 persen. Dari izin Kementerian Perdagangan, kuartal pertama (Januari-Maret) 2015 ini kuota izin impor sapi bakalan mencapai 100.000 ekor.

“Terhitung per tanggal 23 Maret lalu realisasikan impor sapi sebanyak 97.747 ekor. Kami optimistis realisasi impor sapi bakalan kuartal pertama tahun 2015 ini akan terpenuhi 100 persen,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Partogi Pengaribuan, Senin (30/3/2015).

Ia mengatakan, batas waktu realisasi impor sapi bakalan kuartal satu sampai 31 Maret besok. Kendati waktunya sudah sampir selesai, ia meyakini para importir dapat menuntaskan impor sapi bakalan sesuai dengan kuota yang diberikan.

“Dalam beberapa hari ini, saya perkirakan jumlah impor sapi bakalan akan bertambah tiga persen lagi hingga memenuhi kuota impor 100 ribu ekor,” ujarnya.

Sementara untuk kuartal kedua, Partogi belum bisa menyebutkan berapa jumlah kuota impor sapi bakalan yang diperbolehkan diimpor. Angka impor sapi bakalan, tiap tahunnya kini juga mulai dikurangi. Dibandingkan kuota kuartal pertama 2014 lalu mencapai 150 ribu ekor, tahun ini hanya 100 ribu ekor.

Dalam setahun, realisasi impor

analisa,” tandas Mulyanta.

Bahkan, Kementerian Pariwisata juga menargetkan Indonesia meraih posisi 30 dunia untuk Travel & Tourism Competitiveness Index di tahun 2019. Di posisi tersebut, Indonesia menargetkan jumlah kunjungan wisatawan asing hingga 20 juta orang, diharapkan Jatim memberi kontribusi besar sebab sudah mempunyai 728 destinasi wisata unggulan.

Di tahun 2014 lalu, wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia mencapai 9.5 juta orang. Dan 2019 nanti, selain kunjungan wisatawan asing yang diprioritaskan, diharapkan juga menyedot 275 juta lebih di segmen wisatawan domestik.

“Jawa timur memang tak dipungkiri sedang tumbuh pesat di aspek pariwisatanya, sebab dari 772 destinasi wisata propinsi Jawa Timur menunjukkan perkembengan sangat pesat. Berikutnya nanti di kuartal dua kami akan melakukan edukasi di lahan perindustrian wisata untuk menunjang akses internet cepat melalui IndiHome yang nantinya berbasis ecommerce tentunya, apalagi saat ini banyak turis asing berkunjung ke Indonesia selalu mencari akses internet selain untuk narsis, mereka juga secara tak langsung memperomosikan destinasi wisata Jatim ini melalui akun sosmed yang mereka miliki”, ujar Ivone Andayani, Public Relation PT Telkom Jawa Timur.

Ivone menambahkan, rencananya, menginjak kuartal tiga tahun ini bakal mengaplikasikan e-commerce untuk kepentingan promo, transaksi, dengan menambah titik-titik akses layanan IndiHome di beberapa area objek wisata Jatim hingga menjangkau darah terpencil. Untuk jaringan pada destinasi wisata yang letak area nya terpencil, Telkom juga menggandeng Telkomsel untuk coverage jaringannya. eld

sapi bakalan 2014 sebanyak 705.419 ekor dari izin kuota impor sebanyak 877.955 ekor.

Tahun 2015 ini, target impor hanya 400 ribu ekor.

“Kami hanya mengizinkan impor sapi bakalan 100.000 ekor per kuartal (tiga bulan). Dalam setahun 2015 ini impor sapi bakalan sebanyak 400 ribu ekor. Jumlah ini hanya separuh dari izin impor tahun lalu,” ungkapnya.

Menurutnya, pengurangan impor sapi bakalan diyakini mampu mendongkrak dan memacu produksi sapi lokal. “Kami akan terus evaluasi ketersediaan pasokan sapi dalam negeri. Kalau memang pasokan sapi dalam negeri banyak, kita akan sesuaikan dengan kuota impor sapi pada triwulan berikutnya,” papar dia.

Bahkan, pemerintah juga tidak khawatir pembatasan kuota impor sapi bakalan ini mendorong harga sapi semakin tinggi. Pasalnya, pasokan sapi dalam negeri dinilai telah mulai bisa memenuhi kebutuhan daging sapi.

“Kuota impor sapi bakalan saja yang dibatasi. Untuk impor daging sapi masih dibebaskan. Namun untuk impor secondary cut (has luar) dan jeroan mulai tahun ini dilarang,” tegasnya.

Larangan itu, katanya, karena pemerintah ingin memberdayakan jeroan dan secondary cut yang ada dalam negeri. “Kalau mau makan jeroan, ya kita dorong untuk membeli jeroan produk sapi dalam negeri saja. Penghentian izin impor jeroan dan secondary cut ini untuk seterusnya,” imbuh Partogi. sarifa

POLITIK

3 Edisi 81/06 - 12 April 2015

PTUN Meminta SK Kepengurusan Golkar Ditunda

Yasonna Ngotot Golkar Agung yang Sah Yasonna keukeuh meski ada putusan PTUN, Golkar Agung tetap yang sah.

Pasalnya, dia membuat keputusan berdasarkan hasil sidang Mahkamah Partai Golkar.

mplek Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (2/4).

Soal putusan sela itu, Yasonna mengaku belum membaca detailnya. Pihak Kemkumham belum mengambil salinan putusan itu.

“Kan sudah disahkan, sudah dikeluarkan pengadilan meminta penundaan, tapi saya belum tau

MESKI Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah meminta SK kepengurusan Golkar Agung Laksono ditunda, Menkumham Yasonna H Laoly tetap menganggap Agung adalah ketua umum yang sah. Menurutnya, putusan sela PTUN itu hanya meminta menunda, bukan membatalkan.

“Agung secara hukum sah,” ucap Yasonna di Ko-

Yasonna Laoly

putusannya. Saya pelajari dulu. Sebagai negara hukum kita taat saja,” jelasnya.

Tapi, Yasonna keukeuh meski ada putusan itu, Golkar Agung tetap yang sah. Pasalnya, dia membuat keputusan tersebut berdasarkan hasil sidang Mahkamah Partai Golkar.

“PTUN meminta menunda. SKnya kan sudah jalan. (Tapi), saya mau pelajari dulu seperti apa (putusannya),” imbuhnya.

Menurut Yasonna putusan sela PTUN terkait dualisme Partai Golkar hanya akan menimbulkan k e t i da k p a s tian. Putusan PTUN memeri n ta h ka n penundaan pelaksanaan surat keputusan Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono.

Ditambahkan Yasonna, ketidakpastian itu ialah karena kepengurusan Partai Golkar periode sebelumnya sudah demisioner.

“Itu kan persoalan itu. Munas sudah, kepengurusan sudah demisioner. Ini kan persoalan menjadi perdebatan jadinya, men-

imbulkan ketidakpastian,” kata Yasonna.

Padahal, lanjut dia, seluruh partai seharusnya sudah mulai bersiap menyongsong pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang sudah semakin dekat. Menurut Yasonna, dengan putusan ini, ia akan mengalami kesulitan menentukan kepengurusan mana yang sah jika SK Menkumham harus ditunda pelaksanaannya. “Kalau KPU meminta kepada saya mana yang sah kan repot nanti,” kata Yasonna.

Oleh karena itu, Yasonna mengaku akan mengkaji lebih dalam putusan sela PTUN itu. Dia juga berharap agar hakim PTUN bisa segera menyelesaikan perkara dualisme partai ini sehingga ada kepastian hukum menjelang pelaksanaan pilkada serentak.

PTUN Jakarta mengeluarkan keputusan sela yang memutuskan SK Menkumham perlu ditunda pelaksanaan sampai proses persidangan selesai. SK Menkumham ini digugat oleh kubu Aburizal Bakrie yang merasa kubu Munas Ancol yang mengeluarkan Agung Laksono sebagai ketua umum penuh manipulasi.

Sementara itu, Yasonna masih berkeyakinan keputusannya mengesahkan kubu Agung Laksono sudah benar.

“Oleh Mahkamah Partai, Munas Ancol ini sah. Kemudian, SK Menkumham itu kepengurusan Ancol yang juga mengakomodasi Munas Bali (kubu Aburizal Bakrie),” kata Yasonna. wid/sab

Tommy Soeharto

Tommy Soeharto Tantang Yorrys: Anda Arogan Saya Makan HUTOMO Mandala Putra alias Tommy Soeharto menantang secara terbuka Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai. Hal itu buntut dari tindakan Fraksi Golkar kubu Agung Laksono yang memaksa masuk ruang sekretariat Fraksi Golkar DPR dengan cara mencongkel pintu.

“Saya mengecam keras perilaku Yorrys yang selama ini saya anggap teman tapi ternyata lebih pantas dianggap pecundang, perilaku Anda seperti anak kecil yang hendak belajar tawuran,” demikian kicau Tommy di akun jejaring sosial Facebook dan Twitter-nya, @HutomoMP_9, Rabu (1/3/2015).

Putra bungsu mantan Presiden RI Soeharto mengingatkan Yorrys Raweyai agar tidak berbuat sewenang-wenang. Tommy menyebut Yorrys tak ubahnya permainan perang-perangan sekumpulan anak-anak sekolah dasar.

“Belajar mengikuti kakakkakaknya yang sudah lebih dahulu memiliki mental tawuran, mental memang doyan tawuran namun se-

lalu berusaha tampil di belakang saat bertemu lawan, jika kelompok terdesak akan menjadi terdepan dalam hal melarikan diri,” imbuh Tommy.

Tommy juga mengancam kubu Agung Laksono supaya tidak menjadikan Partai Golkar sebagai arena perang. Jika hal itu tidak diguberis, maka Tommy juga bisa balik memeranginya.

“Saya berbicara seperti ini bukan karena saya membela saudara saya, tapi tindakan Anda sepertinya ingin memancing seberapa besar kesabaran saya,” imbuhnya.

“Anda sopan saya segan Anda arogan saya makan…begitu saja kok repot..!!!” pungkasnya.

Seperti diberitakan, pada Senin 30 Maret 2015 sore, sejumlah anggota DPR kubu Agung Laksono menerobos ruang Sekretariat Fraksi Golkar di Lantai 12, Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Saat itu pintu ruang sedang terkunci. Akhirnya mereka bisa masuk dengan cara mencongkel pintu yang dilakukan oleh tukang kunci. dbs

Perppu Presiden Jokowi agar KPK Tidak Lumpuh AHLI hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar menyebut langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat dalam mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pegganti Undang undang) KPK. Pasalnya, putusan KPK yang bersifat kolektif kolegial itu mengikat dan KPK tidak bisa mengambil keputusan jika hanya ada dua pimpinan KPK yang tersisa., ”Dengan dua orang pimpinan KPK saja yang tersisa, KPK benar lumpuh. Saya telah mempelajari soal lembaga negara independen, dimana setiap lembaga negara mengedapankan sifat kolektif kolegal milik parlemen. Maka, dalam keparlemanan ada namanya kuorum,” kata Zainal di Gedung DPR RI, Rabu (1/4/ 2015).

“KPK kan lima orang, sekurang-kurangnya kalau ada tiga komisioner yang tetap (berada di sana). Kalau hanya dua, Putusan KPK sangat mungkin dipertanyakan beberapa pi-

hak. KPK tak bisa bekerja dengan dua pimpinan saja,” tambah Zainal., Dengan alasan tersebut, Zainal menjelaskan kegentingan KPK sebagai alasan. Perppu dikeluarkan sudah tepat karena KPK tak bisa bekerja., Selain itu, Zainal juga menuturkan Perppu tersebut juga sebagai bersifat suatu bentuk antisipasi jika ada masalah yang sama, jika dihadapi KPK., “Saya melihat kepentingan Perppu ini tidak bersifat hanya untuk menggolkan tiga orang baru. Perppu ini bertujuan mengisi kekosongan jika terjadi pemberhentian sementara, atau tidak cukup orang di KPK. Perppu ini bersifat ke depan, kalau suatu saat nanti akan terjadi masalah tersebut,” katanya.

Jika DPR menerima hal ini, lanjutnya, dan menjadikan Undang-Undang sudah ada langkah antisipasinya.

Selain itu, menurut Zainal, Perppu ini juga penyelamat UU KPK yang butuh perbaikan.

Bahkan, dirinya menyebut Perppu yang diterbitkan Presiden Jokowi itu sebagai payung hukum penyelamat. Karena itu, dia meminta agar DPR bisa menerima Perppu tersebut., “Karena itu, saya berpandangan bahwa Perppu ini bisa diterima DPR nanti,” jelasnya.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ini dihadiri para pakar hukum tata negara terkait penerbitan Perppu Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seperti diketahui, dua pimpinan KPK yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto mengundurkan diri sementara karena telah berstatus tersangka, dimana sebelumnya Busyro Muqoddas telah habis masa jabatannya. Sehingga, KPK hanya tersisa dua pimpinan, yaitu Adnan Pandu dan Zulkarnain. endang

Romy atau Djan Harus Mengalah MANTAN Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hamzah Haz meminta dualisme yang terjadi di internal partainya segera disudahi.

Menurutnya, dua kelompok yang ada yakni kubu Romahurmuziy (Romy) hasil Muktamar VIII Surabaya dan kubu Djan Faridz hasil Muktamar VIII Jakarta lebih baik menyerahkan kepada proses hukum yang sedang berjalan.

“Biar proses hukum berjalan.

Nanti bagaimana finalnya itu di pengadilan,” kata Hamzah saat ditemui di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Rasuna Said, Jakarta, Kamis (2/4).

Dia memastikan bahwa dualisme kepengurusan di tubuh partai Kabah tidak akan berakhir jika kedua kubu yang berseteru saling mempertahankan posisi. Menurut Hamzah, lebih baik jika salah satu kubu ada yang mengalah

demi masa depan PPP. “Salah satu harus mengalah.

Mengalah kan penting supaya PPP besar nanti. Nanti, kedua konflik PPP akan jadi kecil juga,” tegas Hamzah yang pernah mendampingi Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai wakilnya.

Seperti diketahui, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengeluarkan keputusan yang mengesahkan kepengurusan DPP PPP kubu Romi beberapa waktu

lalu. Namun, surat keputusan (SK) pengesahan itu digugat oleh kubu Djan Faridz ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Majelis hakim PTUN kemudian memutus menerima permohonan gugatan kubu Djan dan menyatakan SK Menkumham Nomor M.HH-7.AH.11.01 tahun 2014 tidak sah. Dengan begitu, pengesahan kepengurusan PPP kubu Romi oleh Menkumham otomatis batal. wah

Presiden terpilih Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri

Megawati Masih Tak Tergoyahkan Sebagai Ketum PDIP POSISI Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sepertinya memang tidak tergoyahkan. Di daerah, figur Megawati masih dianggap pantas untuk memimpin partai berlambang banteng moncong putih.

Peneliti CSIS, Arya Fernandes saat publikasi hasil sensus “PDIP: Masalah Pelembagaan dan Kepemimpinan Partai” di kantor CSIS, Jakarta, Rabu (1/4), mengatakan, rata-rata kader PDI Perjuangan di daerah percaya Megawati sebagai figur kuat dalam kongres mendatang.

“Megawati Soekarnoputri masih dianggap figur paling pantas menjadi ketua umum pada kongres tahun ini,” kata Arya.

Dari hasil sensus CSIS, Megawati dianggap paling pantas menjadi ketum PDIP dengan raupan dukungan sebanyak 320 ketua DPC PDIP. Menyusul di bawahnya Joko Widodo (76 DPC), Puan Maharani (25 DPC), Ganjar Pranowo (14 DPC), dan Pramono Anung (11 DPC).

Sementara yang memilih selain nama-nama di atas sebanyak lima

DPC dan yang tidak jawab 16 DPC. Dengan hasil ini, lanjut Arya, dipastikan Megawati masih akan memimpin PDI Perjuangan.

“Masih ada yang belum mau milih Megawati. Tapi hasil ini menujukkan Megawati hampir dipastikan akan kembali menjadi ketua umum partai,” kata Arya.

Yang menarik, beber Arya, meskipun putri Sukarno itu dipastikan akan kembali menjadi ketum, ada sekitar 30 persen DPC PDIP yang menjatuhkan pilihannya pada figur lain selain Megawati, bahkan di luar trah Sukarno.

Sensus CSIS dilakukan terhadap empat partai yakni PDIP, Gerindra, Demokrat dan PAN. Penelitian dilakukan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan menggunakan metode wawancara. CSIS mewawancara 2 ribuan para ketua empat partai (responden) bersangkutan. Untuk PDIP sendiri, CSIS melakukan sensus di 28 provinsi dan 467 kabupaten/kota.

Periode wawancara 16-19 Februari 2015. wid

Luhut Panjaitan Tak Punya Ambisi Politik

Menjadi Loyalis Presiden itu Tidak Bisa Ditawar SETELAH sekian lama diam atas tudingan yang mengarah padanya, Kepala Staf Presiden Luhut B. Pandjaitan bicara blak-blakan mengenai lembaga yang dipimpinnya.

Luhut mengibaratkan posisi Kantor Staf Presiden sebagai leher yang tidak punya muka, dan tidak punya kepala. Jadi, hanya bisa membantu muka dan kepala supaya bisa bertahan dengan baik.

“Jadi dalam proses pengambilan keputusan kami jadi staf. Staf itu tidak pernah membuat keputusan atau eksekusi. Jadi kalau ada ketakutan seperti itu tidak benar. Bapak Presiden memiliki staf yang tangguh untuk membuat suatu keputusan,” tegas Luhut, usai melantik deputi dan staf khusus,

Kamis (2/4/2015).

Pernyataan itu seolah-olah menyindir Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sempat khawatir muncul adanya tumpang tindih kewenangan antara dirinya dengan Luhut, yang kini memimpin Kantor Staf Presiden.

Ia meminta tidak usah mempersoalkan masalah eksekusi. Karena tim yang dipimpinnya, memang tidak akan pernah tim ini membuat eksekusi. “Sederhana saja, hari ini jumlah kami baru 15. Jadi bisa Anda bayangkan bagaimana kami mengeksekusi,” kata Luhut.

Ia menyebutkan, timnya hanya akan memberikan advice secara terukur, secara jernih dan tajam karena tanggung jawab kepada republik.

Luhut menegaskan, dengan ke-

Kepala Kantor Staf Presiden, Luhut Panjaitan

matangannya tahu persis batas gerak maju. Apalagi sebagai seorang perwira, ia sudah pada titik kepentingan pengabdian tertinggi.

“Saya tahu persis rambu-rambu permainan itu. Jadi tidak perlu ada khawatir mengenai hal ini,” tegasnya.

Selain purnawirawan perwira

dan prajurit dan juga pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Ia juga dikenal sebagai pengusaha. “Jadi tidak ada kepentingan saya lain lagi, kepentingan politik tidak ada. Jadi tidak usah ada yang khawatir mengenai itu tadi,” tegasnya.

Menurut Luhut, ia atau tim yang dipimpinnya loyal kepada Presiden RI itu betul. Loyalitas itu, lanjut Luhut, tegak lurus yang tidak bisa ditawar, kecuali Presiden melanggar konstitusi.

“Kami akan membantu presiden sekuat tenaga yang kami miliki. Itu tadi pesan kami terakhir sekali.

Kami menjaga derajat, kehormatan organisasi kami ini,” tuturnya.

Mengenai pekerjaan Kantor Staf

Presiden, Luhut menjelaskan, bahwa pihaknya terus memberikan laporan atau memo kepada Presiden dua kali dalam satu minggu.

Memo itu dikirim sesuai dengan permintaan presiden atau sesuai dengan perkembangan di lapangan, apakah itu bidang ekonomi, Polhukam, atau masalah kegiatan lainnya.

“Itu sudah kami jalankan, dan sampai hari ini presiden puas dengan masukan itu karena digodok oleh tim yang professional, yang hanya berpikir apa yang terbaik buat negeri ini,” katanya.

“Saya ulangi kami hanya berpikir untuk yang terbaik buat Negeri Republik Indonesia tercinta.” sita www.lensaindonesia.com

4

HUKRIM

Edisi 81/06 - 12 April 2015

Istimewa, Pengedar Narkoba jadi Tahanan Rumah AKBP Arnapi Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya (kanan) didampingi AKP M Aldy Sulaiman Kasat Reskrim saat menunjukkan para pelaku judi yang diamankan

Polres Perak ‘Panen’ Pelaku Judi Online GIAT pemberantasan terhadap pelaku judi, terus digalakan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Terbukti dalam waktu dua minggu, sebanyak 42 orang diamankan karena bermain judi online. Puluhan tersangka ini, sebagian besar diamankan di 31 Warnet, yang saat ini banyak digandrungi oleh para tersangka. Totalnya ada 24 orang. Sementara 8 orang lainya ditangkap saat bermain judi Togel, remi dan domino.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Arnapi didampingi Kasat Reskrim AKP Aldy Sulaiman mengatakan, pemberantasan terhadap judi, merupakan salah satu atensi utama, yang mana dampaknya sangat besar dan disinyalir para pelaku akan melakukan tindak kriminal lainnya.

“Permainan judi ini merupakan penyakit masyarakat yang harus kita berantas bersama, dan sudah banyak pelaku yang kalah, akan melakukan tindak kriminal. Dampak dari perjudian ini sangat luar biasa,” terang Arnapi.

“Dalam setiap bulannya, anggota kami sudah menangkap dalam jumlah yang cukup banyak.

Namun, judi ini merupakan penyakit yang sangat komplek, sehingga banyak tersangka yang mengulangi perbuatanya dan juga menarik pemain pemula,” tambahnya.

Selain mengamankan 42 orang tersangka, petugas juga mengamankan beberapa alat bukti yang digunakan sarana diantaranya, 30 set Komputer, 28 kartu ATM, 19 bukti tranfer, 3 buah kartu tabungan, 12 lembar kertas rekapan Togel dan uang tunai Rp537ribu. rofik

Terdakwa pengedar narkoba mendapat keringanan selama satu bulan dari tuntutan JPU. Istimewanya, ketua majelis hakim mengalihkan status tahanan terdakwa dari rutan menjadi tahanan rumah.

PENGADILAN Negeri Kota Madiun kembali menggelar sidang kasus Narkoba dengan terdakwa Joko Tri Kuncoro alias Kojek (37 tahun) warga Jalan Walet Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, Jawa Timur, dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), Selasa (31/3/2015).

Guna ‘mengakomodasi’ proses persidangan yang cepat dan murah, JPU Fuat Zamroni tidak membacakan hal yang memberatkan dan yang meringankan. Tapi langsung membacakan pokok tuntutannya.

Dalam tuntutannya JPU Memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 6 tahun penjara, denda Rp.1 milyar subsider 3 bulan kurungan, karena Terdakwa secara syah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (sebagai pengedar Narkoba).

Dengan kata lain, jika ter-

dakwa Tri Joko Kuncoro tidak mampu membayar denda sebesar Rp 1 milyar, dapat diganti dengan hukuman kurungan selama 3 bulan.

Melalui penasehat hukumnya, Arif Purwanto, terdakwa langsung menyampaikan pledoi secara l isan. Pada pokoknya, penasehat hukum mohon keringanan atas tuntutan JPU. Setelah penasehat hukum mengajukan pledoi secara lisan, majelis hakim juga langsung menjatuhkan putusannya.

“Menghukum terdakwa selama 6 tahun penjara, denda Rp 1 milyar subsider dua bulan kurungan,” kata ketua majelis hakim, DG.Rai A.Prayajana, dalam amar putusannya.

Dengan begitu, putusan majelis hakim atas pidana pokok, konform (sama) dengan tuntutan JPU. Sedangkan pada putusan subsider, terdakwa mendapatkan keringanan selama satu bulan dari tuntutan JPU. Istimewanya, ketua majelis hakim dalam kasus ini men-

Dua Tersangka Korupsi DAK 2009 Probolinggo Ditahan KEJAKSAAN Agung (kejagung) akhirnya menahan dua tersangka kasus dugaan Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009.

Tersangka adalah mantan Kabid pendidikan dasar pada tahun 2009 di Kota Probolinggo, yakni Masdar dan Ahmad Napon Wibowo selaku penyedia mebeler kepada sejumlah SD penerima DAK tahun 2009. Saat ini keduanya ditahan di rumah tahanan (rutan) Salemba seusai menjalani pemeriksaan pada Selasa (31/3/15) di Kejagung.

Penahanan berlangsung selama 20 hari ke depan.

Penahanan itu disampaikan Kapuspenkum Kejagung Tony Spontana melalui sambungan telfon.

“Penyidik menahan keduanya di rutan Salemba cabang Kejagung selama 20 hari ke depan,” katanya.

Masdar ditahan melalui surat perintah (sprint) penahanan dengan nomor sprint-31/F.2/Fd.1/ 03/2015 tertanggal 31 maret. Sedangkan Napon bernomor, sprint.32/F.2/Fd.1/03/2015 yang diterbitkan bersamaan. Tony mengatakan, penyidik Kejagung memanggil lima tersangka DAK tahun 2009 kekantor Kejagung di Jakarta. Selain Masdar dan Napon, tersangka yang juga dipanggil adalah Hari Purwanto selaku direktur CV. Widya Karya yang menjadi konsultan, Didik Supriyanto juga selaku Direktur CV. Pandang Landung yang juga konsultan, dan juga Rudiono selaku Direktur CV. Prasetyo. Namun tiga nama yang disebut tidak tampak hadir di Kejagung tanpa ada keterangan yang jelas. Masdar dan Napon datang di Kejagung sekitar pukul. 10.00 dan langsung menjalani pemeriksaan.

Masdar menjalani pemeriksaan terkait kronologis pelaksanaan DAK 2009 untuk SDN di Kota Probolinggo, termasuk siapa yang melaksanakan, dan ada tidaknya pemotongan terhadap dana tersebut. Adapun Napon yang merupakan Direktur CV. Jati Jaya diperiksa terkait kronologi pelaksanaan rehab/pengadaaan mebeler oleh CV yang di pimpinya kepada beberapa SD penerima DAK tahun 2009.

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap keduanya Kejagung langsung melakukan penahanan. Ditanya perihal tiga tersangka yang tidak memenuhi panggilan, Tony menyatakan akan dilakukan pemanggilan kembali pekan depan terhadap ketiganya.

Terpisah Sekda Kota Probolinggo Johny Haryanto saat dimintai konfirmasinya belum tahu mengetahuinya tentang kabar tersebut. Pasalnya Johny saat ini sudah pensiun dini sebagai PNS di lingkungan Pemkot, dan jabatan terakhir yang bersangkutan adalah staf ahli walikota. “Saya tidak tahu kalau dipanggil Kejagung, kan dia sudah pensiun dini,” katanya saat dikonfirmasi. an

galihkan status tahanan terdakwa Tri Joko Kuncoro dari tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi tahanan rumah. Penetapan pengalihan penahanan itu tertuang dalam surat Penetapan Nomor 254/ Pid.Sus/2014/PN Mad tertanggal 9 Maret 2015, yang ditandatangani ketua majelis hakim, D.G.Rai A.Prayajana.

Untuk diketahui, Tri Joko Kuncoro ditangkap Sat Reskoba Polres Madiun Kota, 4 Oktober 2014 lalu. Penangkapan terhadap pria yang juga ketua

Petugas Reskrim Crime Hunter Polsek Tambaksari menggeledah seorang pengendara motor tanpa kelengkapan yang mencurigakan

Cegah Begal, Polrestabes Surabaya Bentuk Rayon Cipta Kondisi DALAM rangka mengantisipasi pergerakan pelaku kriminal terutama begal jalanan, Sat Reskrim Polrestabes Surabaya membentuk Rayon Cipta Kondisi Gabungan antar Polsek.

23 Polsek dalam jajaran Polrestabes Surabaya dibagi menjadi tujuh Rayon dengan tujuan untuk melakukan pengamanan secara terus menerus.

Salah satunya adalah melakukan patroli lintas batas Polsek dan menggelar operasi bersama.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir Mattanete mengatakan, dibentuknya Rayon Cipta Kondisi tersebut, guna mengantisipasi dan mempersempit gerak pelaku kriminal yang sering beroperasi pada malam hari khususnya akhir pekan.

“Polsek yang masuk satu Rayon (Polsek terdekat), setiap Sabtu malam, akan melakukan operasi cipta kondisi bersama. Untuk kegiatan apel persiapannya ditempatkan pada salah satu Polsek yang sudah dijadwalkan dan yang memimpin apel adalah salah satu Kanit dari Polrestabes,” terang AKBP Takdir Mattanete.

“Dengan penggabungan Polsek-Polsek dalam satu Rayon, tentunya anggota yang dilibatkan lebih maksimal dan jangkauan lebih luas. Harapannya dapat meminimalisir pergerakan pelaku kejahatan atau para begal jalanan,” tambahnya.

Selain membentuk Rayon Cipta Kondisi, Kasat Reskrim juga melakukan kebijakan kepada setiap anggota unit Reskrim masing-masing Polsek yang kena jadwal piket untuk terus melakukan pantauan di lapangan.

“Selama ini bila anggota Reksrim piket, ke-

banyakan standby di kantor. Tapi mulai saat ini mereka harus keliling di lapangan dan melaporkan setiap situasi yang terjadi yang disertai mengirimkan foto kegiatan ke BBM grup,” papar AKBP Takdir Mattanete.

Alumni Akpol 2008 ini juga menjelaskan lebih lanjut, pihaknya juga akan memberi reward kepada Polsek yang berhasil melakukan pengungkapan kasus 3C (Curas, Curas, Curanmor) terbanyak. Polsek yang dapat menjaga wilayahnya dari aksi kejahatan terutama tindak begal jalanan juga akan diberi hadiah.

“Sat Reskrim menggelar semacam lomba dan akan memberi reward kepada Polsek yang mampu melakukan pengungkapan kasus terbanyal.

Tentunya nanti ada penilaian-penlaian khusus berdasar kondisi wilayah masing-masing Polsek. Lomba itu akan berakhir pada 7 April nanti. Polsek yang gak mampu akan kena `jewer`,” pungkas AKBP Takdir Mattanete. rofik

LSM di Madiun ini, merupakan hasil pengembangan dari penangkapan terhadap Dedi Sumaryono, warga Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun.

Saat ditangkap polisi, Dedi mengaku jika Narkoba seberat 0,25 gram yang dibawanya, berasal dari Tri Joko Kuncoro.

Atas dasar pengakuan Dedi, kemudian Tri Joko Kuncoro ditangkap.

Namun ketika dalam pemeriksaan penyidik di kepolisian, Tri Joko Kuncoro

membantah sebagai pengedar Narkoba. Bahkan saat dilakukan rilis perkaranya 6 Oktober 2014 lalu di Polres Madiun Kota, Tri Joko Kuncoro sempat mengancam akan mempraperadilkan penyidik.

Tapi penyidik bergeming. Atas perbuatannya, Tri Joko Kuncoro dijerat dengan pasal sebagai pengedar Narkoba. Yakni pasal 114 ayat (1) atau 112 ayat (1) atau pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dhimaz_adi

Polresta Madiun Apel Gelar Pasukan Operasi Simpatik Semeru 2015 GUNA mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam berlalulintas, Polresta Madiun laksanakan apel gelar pasukan Operasi Simpatik Semeru 2015 dengan tema “polantas sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial d iruang publik guna mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat”.

Tampak apel gelar pasukan tersebut diikuti oleh segenap jajaran Forpimda Kota Madiun, Rabu, (1/4/2015).

Kapolresta Madiun AKBP Farman mengatakan Operasi Simpatik Semeru 2015 ini akan dilaksanakan mulai tanggal 1 April sampai dengan 21 April dengan sasaran utamanya anggota TNI dan Polri selanjutnya juga ke masyarakat umum dan diperkirakan menurunkan sekitar empat ratusan personil gabungan polisi, TNI, dishub, dan satpol PP. “Sesuai amanat untuk pelaksanaan Operasi Simpatik Semeru selama 20 hari kita juga melibatkan seluruh anggota lalu lintas, lalu kita mengikutsertakan provos serta ada POM AD dan POM AU, dishub dan satpol PP jadi

ada kurang lebih empat ratus personil,” kata AKBP Farman pada Lensa Indonesia.

“Pada minggu pertama sasaran internal jadi nanti anggota semua akan dioperasi, minggu ke dua internal dan masyarakat khususnya PNS selanjutnya minggu ke tiga masyarakat secara umum,” tambah kapolres.

Terakhir AKBP Farman menerangkan tema revolusi mental pelayanan publik ini maksudnya adalah untuk mengembalikan jadi diri Polri dalam melayani masyarakat.

“Seperti kita tahu, faktanya sehari hari masih kita temukan bahwa polantas ini dalam melaksanakan tugas ini masih berorentasi pada mendapatkan imbalan, kemudian tidak melaksanakan tugas dengan baik senyum sapanya. Nah dalam revolusi mental ini semua hal hal yang disampaikan kita kembalikan ke jati diri Polri ini yang sebenarnya sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat artinya dalam melaksanankan tugas harus sesuai tugasnya,” pungkas AKBP Farman. dhimaz_adi

Tujuh Rayon Cipta Kondisi: Kapolresta Madiun AKBP Farman

Rayon I : Polsek Bubutan, Tambaksari, Simokerto Rayon II : Polsek Genteng, Sawahan, Tegalsari, Wonokromo.

Rayon III : Polsek Gubeng, Mulyorejo, Sukolilo, Rayon IV : Polsek Dukuh Pakis, Sukomanunggal, Tandes.

Rayon V : Polsek Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Wiyung.

Rayon VI : Polsek Wonocolo, Rungkut, Tenggilis Mejoyo Rayon VII : Polsek Lakarsantri, Pakal dan Benowo

Begal Gasak Uang Petani Rp 200 Juta KELOMPOK begal berhasil menjarah uang sejumlah Rp 200 juta milik Adi Haris Susanto (31) pedagang hasil pertanian warga Desa Tegalrejo, Kecamatan Purwantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Uang korban saat itu disimpan di jok depan mobil yang sedang diparkirnya saat membeli sak di pertokoan pasar Sumoroto, Kecamatan Kauman, Ponorogo, Selasa (31/03/2015). www.lensaindonesia.com

Kejadian bermula saat korban meninggalkan uang ratusan juta yang baru diambilnya dari BCA Cabang Ponorogo. Uang yang merupakan transferan dari rekan bisnisnya tersebut disimpanya di jok depan mobil miliknya. Sementara korban memarkir mobil jenis Daihatsu Terioz Nopol AE 1025 SJ di depan pertokoan pasar Sumoroto untuk membeli sejumlah sak

untuk tempat dagangannya.

Baru ditinggalkan sekitar lima menit, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu memberitahunya, jika kaca mobilnya dipecah oleh orang tak dikenal.

“Baru lima menit saya tinggalkan mobil, saya diberi tahu seorang ibuibu, kalau kaca depan mobil saya dipecah seseorang,” ucap korban saat di Polsek Sumoroto.

Korban yang mengendarai mo-

bilnya sendirian tersebut, belum langsung menyadari bahwa dirinya menyimpan uang ratusan juta yang baru diambilnya dari Bank BCA ditinggalkanya di jok depan mobilnya. Baru beberapa saat dirinya menyadari dan langsung menuju tempat dirinya menyimpan uangnya.

“Saat saya diberi tahu kalau kaca depan mobil saya dipecah orang,

saya tidak langsung menyadari jika saya menyimpan uang yang baru saya ambil dari BCA, sesaat kemudian saya baru ingat dan langsung saya cek didalam mobil, ternyata uang yang saya simpan di tas plastik warna hitam sudah tidak ada,” jelasnya.

Terkait dengan itu, Kompol Suharto Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Sumoroto mengatakan, “Korban membawa uang dalam

jumlah besar tersebut tanpa meminta pengawalan dari pihak kepolisian, sehingga pelaku dengan leluasa melakukan aksi kejahatanya,” tegasnya.

Sementara atas kejadian tersebut, polisi masih melakukan penyelidikan dan pengejaran atas pelaku begal yang diperkirakan berjumlah dua orang mengendarai kendaraan roda dua. arso

SOROT

5 Edisi 81/06 - 12 April 2015

Diusik, DKI Jakarta

Biayai Pabrik Bir Persoalan baru muncul. Pemprov DKI Jakarta kembali diusik soal saham di perusahaan bir terkemuka. Padahal aturan Mendag menyebut, pemerintah telah membatasi peredaran miras.

POLEMIK anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama kembali berlanjut dan melebar ke isu lain. Kali ini bukan urusan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), namun saham yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kalangan anggota dewan menyentil adanya saham yang begitu besar ditanamkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk perusahaan minuman beralkohol (bir). Ahok pun bergeming.

Logika anggota DPRD, di tengah kian ketatnya pembatasan penjualan minuman beralkohol yang d i k e lu a r k a n oleh pemerintah pusat, Pem e r i n ta h Provinsi DKI malah kukuh menaruhkan sahamnya di perusahaan bir. Ini juga sudah berla n g s u n g cukup lama.

Dalam f o r u m Musyawarah Rencana Pembang u n a n (Musrenb a n g ) tingkat K o ta madya J a k a r ta

Utara yang dilaksanakan di Kantor Walikota Jakarta Utara, Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Golkar, Ramli HI Muhamad, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut kepemilikan sahamnya di PT Delta Djakarta, produsen dan distributor bir.

“Saya kira masyarakat DKI tidak rela uang pajaknya dipakai untuk mengelola minuman keras,” ujar Ramli, Rabu 1 April 2015.

Akan lebih bijak, kata Ramli, jika Pemprov mencabut kepemilikan sahamnya di perusahaan yang diketahui memproduksi minuman bir dengan merk ‘Anker’ itu dan mengalihkanya ke perusahaan yang bidangnya berkaitan langsung dengan kepentingan warga DKI. Ramli mengaku pernah mendengar berita yang mengabarkan Pemprov DKI bekerjasama dengan Pemprov NTT dalam hal pembangunan peternakan sapi di provinsi NTT. Akan lebih baik, kata dia, bila kepemilikan saham itu dialihkan ke perusahaan yang ditunjuk untuk membangun peternakan sapi di sana. “Supaya pasar daging sapi benar-benar dikelola Pemda,” kata Ramli.

Namun di samping itu, Ramli tetap mengapresiasi kebijakan DKI dalam melarang peredaran minuman keras di supermarketsupermarket dan mini market yang ada di Jakarta.

Meski memiliki saham di perusahaan yang bergerak di bidang produksi minuman keras, Ramli mengatakan, Pemprov DKI memiliki komitmen untuk membatasi peredaran minuman keras di Jakarta.

“Ternyata hari ini sudah mulai diterapkan aturan pelarangan minuman keras di mini market,” jelas Ramli.

Ahok bergeming Sebaliknya, Ahok menolak menjual 20 persen saham yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di PT. Delta Djakar-

ta. “Itu saham yang sudah ada.

Sayang kalau dijual,” ujar Ahok, sapaan akrab Gubernur Basuki.

Pernyataan Ahok itu menjawab permintaan yang disampaikan oleh anggota dewan. Dia meminta untuk pengalihan saham untuk pengembangan sapi.

Ahok mengatakan, hal itu tidak perlu dilakukan.

Untuk menangani pengelolaan peternakan sapi di NTT, DKI telah menunjuk PD Dharma Jaya yang merupakan BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI. Untuk menangani distribusi daging sapinya ke Jakarta, Ahok mengatakan Pemprov DKI juga telah menunjuk PD Pasar Jaya.

“Untuk kelola sapi, kita tidak perlu jual saham di PT. Delta,” jelas Ahok.

Dia menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanamkan saham sebesar 20 persen di perusahaan bir itu. Mantan Bupati Belitung itu memilik alasan mengapa dia tetap meneruskan saham itu.

Perusahaan yang juga melantai di Bursa Efek Indonesia itu memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp48 miliar kepada Pemprov DKI pada tahun 2014.

Atas dasar itu, Pemprov DKI tidak akan melarang baik peredaran maupun konsumsi bir dan minuman keras di Jakarta. Menurutnya, selain produksinya memberikan PAD kepada Pemprov DKI, konsumsi bir dan minuman keras di DKI memang dibutuhkan oleh sebagian warga.

Daripada melarang penuh peredarannya, Ahok mengatakan Pemprov lebih memilih untuk membatasi dan memperketat izin produksi dan peredarannya.

“Yang penting pengawasannya mesti diperkuat. Belinya dibatasi. Anak usia tertentu mau beli ya enggak boleh. Orang di kampungkampung mau produksi ya enggak bisa,” kata Ahok.

Ahok menambahkan, jika miras makin dilarang penjualannya, nanti berakibat membahayakan bagi semua sektor karena tidak bisa dipantau.

“Ketika dilarang, justru terjadilah pasar gelap. Pasar ini lebih konyol dan kita enggak bisa kontrol pabrik-pabriknya. Nah kalau dibatasi, pembelinya berusia 21 tahun kan kita tahu siapa pembelinya,” ujar Ahok beberapa

waktu lalu.

Dia bahkan sudah mengusulkan hal itu ke pemerintah pusat, namun masih diperlukan diskusi mendalam mengenai hal ini. Ahok menjelaskan, jika pemerintah sudah melarang, maka dia pasrah untuk mengikuti apapun

putusan itu.

“Kalau memang dia (pemerintah) ngotot, kita ikut aja. Kita liat saja sejarah akan membuktikan, nanti akan terjadi penyelundupan bir. Berarti semua pabrik bir harus tutup di Indonesia dan harus ekspor kan,” jelas dia.

Miras, lanjut Ahok, merupakan suatu kebutuhan bagi sebagian masyarakat Jakarta. “Saya katakan ini fakta. Orang butuh, turis-turis juga butuh,” ujar dia.

Maka dari itu, Pemprov DKI akan lebih memilih untuk membatasi dan memperketat produksi, distribusi, dan konsumsi minuman keras. Menurutnya hanya pabrikpabrik resmilah yang diperbolehkan untuk memproduksinya.

Selain itu, hanya tempat-tempat tertentu pula yang diperbolehkan berjualan seperti hotel, bar, atau restoran. “Yang penting pengawasannya mesti diperkuat. Belinya dibatasi. Anak usia tertentu mau beli ya enggak boleh. Orang di kampung-kampung mau produksi ya enggak bisa,” kata Ahok.

Untuk memperketat pengawasan itu, Ahok mengatakan Pemprov DKI akan mengerahkan kemampuan pengawasan seluruh SKPD-nya, seperti Satpol PP, Dinas KUMKM, termasuk SKPD-SKPD terkecil seperti Lurah, Camat, hingga RT dan RW. “Kalau ada lurah dan camat yang enggak tahu wilayahnya sendiri, saya stafkan. Masa bisa enggak tahu ada pabrik yang produksi begituan,” ujar Ahok. ren/viv/ysw/her

Ahok pilih tidak menjual saham Pemprov DKI di perusahaan bir.

Kantor DPRD DKI Jakarta

Ahok langgar aturan Mendag

Fajar Sidik, anggota dewan dari fraksi Gerindra

FAJAR Sidik anggota dewan dari fraksi Gerindra mengatakan, keputusan Ahok menolak mengalihkan saham Pemprov DKI PT Delta Djakarta tak sejalan dengan keputusan pemerintah.

Padahal melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/ 1/2015, pemerintah telah membatasi peredaran miras di swalayan-swalayan yang ada di seluruh Indonesia.

“Ini berarti tak sejalan dengan pemerintah tentang pengendalian, pengawasan, terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol,” tegas Fajar saat dihubungi, Kamis (2 /4/2015).

Ia menjelaskan, tentu akan bertabrakan antara peraturan menteri dengan terus diproduksinya miras-miras perusahaan plat merah milik Pemprov DKI itu.

Pemprov semestinya bisa melihat efek jangka panjang dari mengonsum-

si minuman keras. Itu. “Zat-nya haram, efeknya dahsyat dari sebuah miras.

Jadi saya harap pak Ahok bisa mencabut saham itu,” tutupnya.

Fajar juga menyarankan, agar saham Pemprov DKI Jakarta pada BUMD di PT Delta Djakarta sebagai pemegang lisensi produk dan distribusi sejumlah merek minuman keras (miras) sebesar 26,25% untuk dijual. Kemudian, anggaran itu digunakan untuk yang lebih bermanfaat untuk masyarakat.

“Daripada buat miras, saya menyarankan supaya dimuarakan ke hal yang bermanfaat,” sarannya.

Jika dilihat dari asas kemanfaatan, pria yang biasa disapa Ustaz Decky ini mengatakan, maka kepemilikan saham pada PT Delta Djakarta itu jauh dari kata manfaat bagi masyarakat.

“Meskipun utungnya besar dan menggiurkan, kami harus lihat dampaknya seperti apa dari miras itu,” te-

gas adik dari almarhum Ustaz Jefri Al Buchori ini.

Meski demikian, kata dia, dirinya mendapatkan informasi kalau keuntungan yang didapat dari bir itu kepada swalayan juga tidak besar. Maka itu, lebih baik saham tersebut digunakan untuk kebutuhan masyarakat DKI Jakarta yang jauh lebih baik.

“Mereka ini retail-retail besar ngaku enggak keberatan kalau (miras) ditertibkan. Karena pemasukan dari penjualan miras golongan A itu sedikit,” tuturnya.

Pemprov DKI Jakarta sebenarnya menanam saham di PT Delta Jakarta Tbk untuk memproduksi minuman keras Anker Bir sejak tahun 1960-an.

Pemprov mempunyai saham sebesar 26,3 persen. Sedangkan versi BEI saham itu mencapai 23,34 persen.

Asal mula Pemprov menanam saham karena sejak tahun 1960-an ada nasionalisasi secara besar-besaran

terhadap perusahaan asing. Perusahan ini termasuk salah satu perusahaan asing yang dinasionalisasi. Setelah dinasionalisasi, sahamnya dihibahkan ke Pemprov DKI. Namun karena perusahaannya sudah terbuka, maka sahamnya bisa dijual ke yang lain. Saat ini yang mempunyai saham adalah masyarakat sebesar 15 persen. San Miguel, perusahaan dari Filipina, punya sisanya..

Selain Anker Bir, PT Delta Djakarta juga memproduksi miras bermerek Carlsberg, San Miguel, dan Kuda Putih.

Perusahaan ini juga memproduksi minuman non alkohol bermerek Sodaku dan Soda Ice. ren/viv/ysw/her www.lensaindonesia.com

BLITZ

6 Edisi 81/06 - 12 April 2015

Maia Estianty Ajak Tiga Putranya Nonton Film ‘TJOKRO’ BULAN ini, GURU BANGSA: TJOKROAMINOTO, film besutan sutradara Garin Nugroho dan produser Christine Hakim resmi dirilis. Film yang menceritakan seorang perintis kemerdekaan Indonesia, H.O.S. Tjokroaminoto, dibintangi oleh Reza Rahadian, Sudjiwo Tedjo, Maia Estianty dan masih banyak lagi.

Senin lalu (31/3), Maia khusus mengajak tiga putra gantengnya, Al Ghazali, El Rumi, dan Dul untuk ikut menghadiri press screening film TJOKRO di kawasan Jakarta Selatan. Mereka bertiga nampak sangat rapi menemani sang bunda. Siapa sangka ternyata Tjokroaminoto adalah eyang dari Maia. Sang pejuang yang asli Peneleh, Surabaya ini dikenal lugas dan berani menentang penjajah hingga harus dijebloskan ke dalam penjara.

Maia mengunggah foto bersama ketiga putranya di red carpet. Ia nampak sangat cantik dan sopan mengenakan gaun panjang hitam beraksen emas ini. Bunda cantik ini nampak sangat sumringah dan bangga bisa ikut menyaksikan TJOKRO. “Dengan anak-anak, di premiere film Guru Bangsa Tjokroaminoto @alghazali7 @elelrumi @ahmadabdulqodir, bangga menonton film tentang eyang kami,” demikian tulis Maia dalam caption fotonya. Maia sendiri kebagian peran sebagai Ibu Mangoensoemo. tch/kp

Iwan Fals Sewot Dituding Dapat ‘Jatah’ dari Jokowi Di media sosial banyak yang menyayangkan langkah Iwan Fals yang masuk dalam lingkaran pemerintah Jokowi. Beberapa netizen mengecam jika Iwan mendapat ‘jatah’.

MUSISI senior Iwan Fals diangkat menjadi duta desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Selain itu, Menteri Marwan Jafar menjadikan lagu Iwan sebagai lagu wajib di kementerian yang dipimpinnya.

Iwan Fals mengaku terkejut ada kementerian yang mengurus desa.

Dia berharap keberadaannya di lingkaran kementerian desa bisa menjadi semangat tambahan untuk memberdayakan desa.

Keterlibatan pelantun ‘Bento’ dalam lingkaran pemerintah mendapat kecaman. Di media sosial banyak yang menyayangkan langkah

Iwan. Mereka beranggapan, musisi yang terkenal vokal akan tumpul setelah diangkat jadi duta desa.

“APA bedanya kamu dengan nyanyianmu dulu, kamu adalah … yang menjilat dan patuh pada majikan,” tulis akun @AdiChandraChan1, Rabu (1/ 4).

“Iwan yang dulu bukanlah yang sekarang,” lanjut akun @Has_Tanjung.

“Beruntung rezim yang dilawan @iwanfals dulu cuma rezim orde baru, coba kalau dia melawan rezim Jokowi, udah tinggal nama aja kali kaya situs Islam,” tulis @GusYehia.

Menyikapi kritikan-kritikan tersebut, Iwan mengaku kesal. Menjawab semua tudingan yang menyebutnya mendapat jatah dari pemerintah, dia berencana akan membuat lagu.

Melalui akun Twitter pribadinya, Iwan menulis, “Panas kali hatiku dibilang dapat “Jatah” hiiii emang saya cowok apaan, dasar pekok. Hehehe bikin lagu judulnya ‘Haram Jatah’ seru kali nih?” kicaunya.

Sebelumnya, Iwan Fals didaulat oleh

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes (PDTT). Ia pun menjadi bintang tamu pada acara Rapat Koordinasi Nasional dan Peresmian Pendampingan Desa bertajuk “Desa Membangun Indonesia” di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (31/3).

Di kesempatan itu, Iwan mengatakan, sudah sepatutnya pemerintah berbakti kepada rakyat. Iwan pun wanti-wanti agar jangan sampai pemerintah mengkhianati rakyat.

Salah satu yang disinggung Iwan adalah tentang dana desa yang mencapai Rp 1,4 miliar per desa. “Semoga dana untuk desa Rp 1,4 M bisa menjadi jawaban persoalan kita bersama,” katanya.

Meski menyandang status sebagai Duta Desa, Iwan tak mau asal ikut pada kemauan pemerintah. Dia justru berharap Menteri PDTT, Marwan Jafar Iwan dan jajarannya tidak menyalahgunakan dana untuk membangun desa-desa seluruh Indonesia.

Sementara Menteri Desa Marwan Djafar mengatakan, dengan didaulatnya Iwan menjadi Duta Desa, bisa menyemangati masyarakat untuk membangun potensi desa di Indonesia.

Marwan mengaku akan berkeliling ke beberapa desa dengan mengajak Iwan Fals–yang diharapkan bisa memberi semangat dan inspirasi kepada masyarakat desa. Iwan pun dijadwalkan akan berkolaborasi dengan para seniman daerah agar masyarakat desa bisa mengembangkan talenta dan karyanya. “Agar musik daerah bisa menjadi musik nasional dan internasional,” kata Marwan. adt/non

The Rolling Stones Bakal Rilis Album Baru BAND yang satu ini tak hanya ternama, mereka juga sumber inspirasi bagi banyak musisi dunia.

Mereka juga dianggap sebagai dewa rock n roll.

Yah, siapa lagi kalau bukan The Rolling Stones.

Bicara soal karya yang sring jadi sumber inspirasi, mereka baru saja merilis sebuah karya.

Single ini adalah versi akustik dari Wild Horses.

Sebenarnya lagu ini adalah lagu lama yang dulunya berjudul Sticky Fingers.

Lagu ini pertama kali muncul pada tahun 1971 silam. Mereka juga berencana untuk merilis ulang album yang memuat Sticky Fingers pada bulan Mei nanti.

Selain merilis album, pada bulan Mei nanti Rolling Stones akan melakukan sebuah perjalanan.

Mereka juga akan melakukan serangkaian tur Amerika Utara tahun ini. Tentu saja berita ini mendapat sambutan luar biasa dari para penggemar yang sudah lama merindukan penampilan mereka.

Bicara soal album, lagu yang jadi favorit para penggemar seperti Brown Sugar dan Dead Flowers juga bakal diikutsertakan. Tak lupa juga You Gotta Move yang pernah hits di tahun 1976.

“Ini adalah sebuah album yang keren. Tapi akan ada banyak lagu slow di dalamnya.

Biasanya, dalam sebuah pertunjukan kami hanya membawakan 1 atau 2 lagu ballada,” ujar Mick Jagger. nme/erc

Billy Mendadak Tajir MENINGGALNYA Olga Syahputra pada Jumat (27/3) lalu, membuat adiknya, Billy menggantikan posisi sang kakak menjadi tulang punggung keluarga. Billy pun diprediksi mendadak tajir karena bakal menerima warisan dari Almarhum.

Meski baru setahun lebih merintis karier di dunia hiburan, Billy Syahputra yakin bisa sesukses seperti sang kakak demi mengurus kebutuhan keluarga.

“Nggak adanya Yoga, Bang Billy yang nanggung semuasemua keluarga. Insya Allah Bang Billy bisa,” kata Billy menyebut nama asli sang kakak, saat ditemui di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (30/3).

Billy memang belajar mencontoh sosok sang kakak.

Meskipun masih dilanda duka, Billy mengaku sudah berusaha ikhlas dan tegar demi kedua orangtuanya. “Mudah-mudah-

an bang Billy ikhlas biar bisa jalani hidup. Bang Billy biar bisa nopang kebutuhan keluarga,” ujarnya.

Billy juga mengaku sudah hampir setahun tak berbincang-bincang dengan Olga. Billy mengungkapkan dirinya terakhir mengobrol santai dengan sang kakak saat mereka berada di Rumah Sakit Pondok Indah, sekitar Mei 2014.

Saat itu, Olga pertama kali dirawat di rumah sakit. “Jujur yah, terakhir itu di Pondok Indah,” tukas Billy.

Lebih lanjut Billy menuturkan, sebagai adik, dirinya tak mau lama-lama bersedih.

“Udah ah, jangan dibahas dulu (tentang Olga), nanti Bang Billy sedih lagi. Kalau Bang Billy sedih Yoga nanti sedih, nanti Yoga-nya ninggalin keluarga juga nggak ikhlas,” kata Billy.

Namun begitu, banyak kenangan yang tak bisa dilupakan oleh Billy dari kakakn-

Billy Syahputra menerima penghargaan didampingi almarhum Olga Syahputra

ya tersebut. Bahkan beberapa pesan dari Olga masih terngiang di ingatan Billy. “Yang paling diingat Bang Billy harus jangan ninggalin sholat, jagain papa mama, harus pinter-pinter. Pokoknya Yoga ngasih nasihat yang bagus-bagus buat Bang Billy,” tandasnya.

Billy pun berjanji untuk selalu mengingat beberapa pesan

dari sang kakak melalui akun Twitter pribadinya, @bangbily. “Sampai kapanpun Billy akan selalu inget pesan Yoga, jangan lupa salat, sayang mama, bapak, serta keluarga jangan pernah sombong, dan selalu berbagi,” tulisnya.

Tidak hanya itu, salam postingan lainnya Billy tampak begitu kehilangan sosok kakak

kandungnya itu. Billy tampak masih sangat bersedih kehilangan orang yang juga ikut membesarkan namanya.

“Bang Billy di rumah sekarang sendiri Yoga, nggak ada lagi Yoga yang selalu ada di samping Billy. Bang Billy sedih tau Yoga, nggak kuat harus sampai kapan,” tulis pria berusia 24 tahun itu lagi. dbs

Cita Citata Tetap Dipolisikan atas Perintah Kepala Suku Papua CITA Citata memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Ia memenuhi panggilan terkait dugaan pelecehan terhadap masyarakat Papua.

Cita Citata dilaporkan forum yang mengatasnamakan Komunitas Papua Mandiri dan dituding telah melecehkan Papua. Karena itu, sang pedangdut diperiksa di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (2/4/2015).

Selama lebih dari tujuh jam Cita diperiksa oleh penyidik dan diberikan sekitar 20 pertanyaan.

Dalam kesempatan yang sama, Cita Citata yang ditemani oleh kuasa hukumnya Shandy Arifin pun membawa bukti. www.lensaindonesia.com

“Kami tidak bisa menjelaskan pertanyaan yang diajukan. Tetapi kami juga menyerahkan bukti-bukti kepada penyidik,” jelas Shandy ditemui usai pemeriksaan di Polda Metro Jaya malam ini.

Ada beberapa bukti yang dibawa oleh Cita dan kuasa hukumnya.

Salah satunya adalah video rekaman wawancara yang menjadi sumber kemarahan Komunitas Papua Mandiri.

“Video yang dipotong dan mentah itu ada. Termasuk juga foto-foto.

Kami sudah mengikuti permintaan pelapor di DPR RI dari Papua dan juga fotografer neng Cita pertama kali,” tambah Shandy Arifin.

Tidak hanya itu saja, pelantun ‘Sakitnya Tuh Di Sini’ itupun siap

menghadirkan beberapa orang saksi. Di antaranya adalah wartawan yang datang meliput kegiatan Cita Citata di Kemayoran kala itu.

“Kami juga ingin menghadirkan saksi yang meliput, wartawan ada dua orang diperiksa sebagai saksi.

Klien kami tetap kooperatif dan semua dilanjutkan kepada penyidik,” tandas Shandy.

Sebenarnya perkara itu sudah cukup lama. Apalagi, Cita juga telah meminta maaf kepada masyarakat Papua, serta mendatangi perwakilan Papua di DPR. Cita dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh forum yang mengatasnamakan Komunitas Papua Mandiri. Mereka tetap melapor karena ingin memberi efek jera

agar kasus seperti itu tak sampai terjadi lagi. “Sudah otomatis apa yang kita lakukan, proses hukum sudah pasti ada perintah dari kepala suku. Bahkan, hari ini perwakilan dari Teluk Cendrawasih sudah ada di sini,” kata pengacara pelapor, Dedi Junaedi, Kamis (2/4/2015).

“Semua dikembalikan ke kepala suku kalau responnya baik,” tegasnya.

Menurutnya, rakyat Papua senang sekali pedangdut itu tampil dengan busana khas mereka. Tapi, ada yang menyinggung perasaan mereka karena Cita dianggap telah melecehkan. “Ending-nya itu nggak enak lho, soal ucapan itu,” ujarnya. dt

7 Edisi 81/06 - 12 April 2015

PDIP...

Sambungan Halaman 1 perlu bagi DPR melakukan penyelidikan soal satuan harga pasti BBM versi pemerintah, serta mekanisme pemberlakuan harga.

“Jokowi-nya yang harus menjelaskan kepada DPR. Bukan menterinya,” ujar Effendy.

Untuk itu Effendy tidak segan menggalang dukungan hak angket di parlemen terhadap pemerintah, khususnya Presiden Jokowi. Diharapkan dalam forum angket nanti, pemerintah dapat menjelaskan rincian angka belanja negara di setiap liter BBM yang dibeli masyarakat.

“Pemerintah juga harus menjelaskan kenapa muncul angka 7.400 rupiah per liter BBM,” tambahnya.

Sebab, jelas Effendi, banyak yang mempertanyakan keputusan berani Jokowi menaikkan dan menurunkan harga BBM tanpa persetujuan DPR serta sosialisasi dengan masyarakat. Lebih parah lagi, pemerintah Jokowi berani menyesuaikan harga BBM berdasaralkan harga keekonomian atau harga pasar.

“Ini Jokowi sudah melanggar UU. UU melarang kita ikut mekanisme pasar. Memang kita ini penganut ekonomi liberal?,” kritik Effendi.

Bukan itu saja, menurut Effendi, pemerintah Jokowi sudah melanggar UU Minerba dengan melakukan ekspor konsentrat. “Enak banget Jokowi yang bagibagi kue dan membiarkan asing menganeksasi bangsa kita. Ini harus dibongkar,” ketusnya.

Effendi berharap hasil proses angket bisa membuka secara terang benderang tabir misteri buruknya pengelolaan migas sedari masa Rezim Soeharto hingga kini.

“Makanya kita nanti di forum angket akan mengundang BPK dan auditor luar untuk melakukan audit terhadap angka pengelolaan minyak,” beber Effendi.

Effendi juga menyindir jika Jokowi terlalu cepat menjadi presiden, padahal belum cukup menguasai permasalahan politik nasional, apalagi internasional.

Dia menduga, Jokowi telah digerakkan oleh orang-orang yang tidak benar. “Dugaan saya, Jokowi digerakkan oleh orang-orang tertentu sehingga kebijakan yang diam-

bil, menganut paham liberal. Yang dijual Nawacita, Trisakti Bung Karno, tapi kenyataannya jauh panggang dari api,” ungkapnya.

Effendi menilai, Jokowi banyak dipengaruhi oleh l ingkungannya. Jam terbangnya nol sementara feeder yang mengisi kelompok yang menganut aliran liberal. “Kalau tesis saya ini salah, maka tesis kedua, jangan-jangan Jokowi sendiri yang melakukan? Kalau ini terjadi, maka permasalahannya jadi sangat serius,” ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, lanjutnya, tidak memahami secara utuh persoalan energi nasional dan tatakelolanya. Karena itu wajar jika ia mengusulkan pembentukan panitia angket BBM oleh DPR. Ia mengatakan, pembentukan panitia angket itu penting karena kebijakan energi yang diterapkan pemerintah sering salah.

“Saya yakin, dengan dibentuknya panitia angket, semua masalah energi nasional bisa dibuka. Namun sebelum itu dilakukan, BPK lakukan audit investigasi 5 tahun ke belakang, kalau perlu libatkan auditor independen biar rakyat tahu persis kebijakan soal energinya seperti apa,” tegasnya.

Sebelumnya Mantan Menko Perekonomian Era Presiden Megawati Soekarnoputri, Kwik Kian Gie juga menilai Presiden Jokowi telah melanggar konstitusi melepas harga BBM pada mekanisme pasar.

“Buat saya sudah dibuktikan presiden Jokowi melanggar konstitusi. Seperti kita ketahui seorang presiden sangat sulit untuk d-impeach. Tetapi yang paling menonjol untuk bisa di impiecht ada dua, yang pertama kalo melakukan tindak kriminal sangat berat dan kedua, kalau melanggar konstitusi,” kata Kwik, Selasa (31/3/ 2015) dalam diskusi dengan judul ‘Ekonomi Penjajahan Era Jokowi-JK, hadir Theo F Toemion mantan Ketua Badan Koordionasi Penanaman Modal (BKPM), Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy.

“Yang lebih prinsipil mengapa kok menganut mekanisme pasar murni, sedangkan yang paling fundamen-

Kongres...

Sambungan Halaman 1 Terkait siapa saja calon ketua umum (Ketum) yang akan dipilih dalam kongres nanti, Soekarwo mengaku hanya ada satu pilihan yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur ini telah berkoordinasi dengan sebagian besar DPD seIndonesia. Rata-rata mereka menginginkan sosok SBY bisa kembali duduk sebagai Ketum partainya periode 2015-2020.

“Mayoritas DPD Demokrat meminta SBY menjabat kembali memimpin partai ini,” cetusnya.

Selaku tuan rumah, pihaknya mengaku siap

menyelenggarakan kongres partainya dengan baik.

Bahkan, SBY, lanjut Gubernur Jatim ini, ikut merasa senang karena banyak duta-duta besar dan tamu kehormatan dari negara asing dan menjadikan Provinsi Jatim sebagai salah satu tujuan investasi pengusaha, baik lokal maupun internasional.

Terpisah, Ketua Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi menduga ada rencana lain SBY di balik keinginannya untuk memimpin Partai Demokrat itu. Pencalonan kembali SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat diduga memiliki motif lain. Salah satunya ad-

QNB...

Sambungan Halaman 1 Keputusan mengenai kerjasama dengan Qatar National Bank ini secara mengejutkan diumumkan PT Liga Indonesia bersama BV Sports selaku rekan usaha, bahwa telah terjalin kerjasama dengan Qatar National Bank selama tiga tahun terhitung dari musim ini.

“Dukungan dari QNB Group selama tiga musim ke depan akan membantu Liga Indonesia berkembang dan tumbuh pesat. QNB adalah banking brand kelas interna-

sional dengan track record yang sudah terbukti dalam menunjukkan kepedulian mereka terhadap sepakbola.

Bagi ISL untuk memiliki mereka sebagai sponsor ‘Title Partner’ merupakan kehormatan,” ungkap Presiden Direktur BV Sports, Hari Widodo, dalam situs resmi Liga Indonesia.

Sementara General Manajer-Group Communications Qatar National Bank, Yousef Darwish, mengatakan upaya kerjasama ini merupakan

tal ini kan bertentangan dengan konstitusi, bagaimana presiden mempertanggungjawabkan kebijakan yang terang terangan bertentangan dengan konsitusi dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konsitusi,” kata orang kepercayaan Megawati Soekarnoputri yang juga pernah menjadi petinggi PDI Perjuangan ini.

Kwik berpendapat, sebenarnya DPR tidak dapat mengajukan hak angket atas tindakan pemerintah itu, sebab telah menyerahkan kewenangan merubah harga pada pemerintah melalui Undang-Undang APBN-Perubahan 2014.

Hanya saja, bukan berarti pemerintah dapat sewenangwenang mengabaikan perintah konstitusi dengan melepas harga BBM pada mekanisme pasar.

“Artinya kalau UU APBN itu adalah produk dari eksekutif dan legislatif, maka pemerintah harus memperhitungkan. Ini malah suatu tambahan faktor, bahwa pemerintah melanggar konsititusi dalam urusan APBN. Begitu mendasarkan diri pada mekanisme pasar sudah melanggar konstitusi,” terang mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Men. PPN) merangkap Ketua Bappenas pada Kabinet Gotong-Royong (2001-2004).

Sementara Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) Faisal Basri berharap pemerintah bisa satu suara dalam menjelaskan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Kami berharap para menteri ini suaranya sama.

Jangan satu menteri dan menteri lain ngomongnya lain. Saya baca dari media, Pak Sofyan Djalil ngomong beda, Menteri Keuangan ngomong beda, menteri lain ngomong beda,” kata Faisal, Rabu (1/4/2015).

Pengamat ekonomi politik dari Universitas Indonesia itu pun menyebutkan, perlu kepemimpinanyang kuat dari pemerintah (eksekutif) agar penyampaian pesan kepada masyarakat seragam. “Ada Wapres ngomong beda, Presiden ngomong beda, jadi agak repot,” kata dia.

Faisal juga membantah pernyataan Kwik jika harga BBM mengikuti mekanisme pasar. Sebab, lanjunya, pemerintah masih campur tangan dalam pembentukan

harga BBM. Menurutnya, harga bahan bakar minyak dan gas bumi (migas) ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009. Selanjutnya, menurut Perpres 191/2014 juncto Permen 39 tahun 2014, pemerintah mengatur harga tiga kategori atau jenis BBM. Pertama, jenis BBM tertentu atau BBM yang masih disubsidi, yakni solar dengan subsidi tetap Rp 1.000 per liter, serta minyak tanah yang diberikan subsidi mengambang. Kedua, jenis BBM penugasan yang didistribusikan di luar Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Harga BBM penugasan menggunakan formula sesuai harga dasar ditambah ongkos distribusi di luar Jamali.

“Terlepas dari apakah ada kecenderungan bahwa di luar Jamali itu lebih mahal kalau dilepas, ya enggak juga.

Harga di Balikpapan lebih murah dari Rengasdengklok karena di Balikpapan ada kilang, di Dumai ada kilang,” lanjut dia.

Yang ketiga adalah jenis BBM umum, yang penentuan harganya diserahkan kepada perusahaan.

Faisal menambahkan, pemerintah tidak sepenuhnya melepas mekanisme harga kepada pasar. “Jadi tidak benar kalau dikatakan dilepaskan sepenuhnya ke pasar karena pemerintah menentukan margin 5-10 persen. Terlepas bahwa ketentuan ini menimbulkan komplikasi, intinya pemerintah akan hadir di pasar, tidak membiarkan begitu saja pada mekanisme pasar,” kata Faisal.

Seperti diketahui, pemerintah pada 28 Maret mengumumkan resmi perubahan harga BBM. BBM jenis premium mengalami naik harga sebesar Rp 500, dari harga semula Rp 6.900 per liter.

Harga bahan bakar solar pun mengalami kenaikan dengan besaran yang sama, dari Rp 6.400 per liter, menjadi Rp 6.900.

Kenaikan harga terakhir ini, adalah yang kedua kalinya sejak Presiden Jokowi mulai memimpin pemerintahan pada Oktober 2014. Kenaikan pertama, terjadi pada November 2014. Meskipun, pada Desember 2014, pemerintah pernah kembali menurunkan harga BBM bersubsidi dari harga kenaikan pertama. est/sita/wid

alah mengamankan jalan sebagai calon presiden selanjutnya.

Bisa jadi menurut Adhie, SBY memang sudah punya rencana dan keinginan untuk kembali maju sebagai calon presiden pada pilpres mendatang.

SBY, menurut Adhie, harus ingat akan janjinya untuk menjadi ketua umum hanya demi menyelamatkan Partai Demokrat dan hanya sampai akhir periode ini saja.

Ia pun heran saat ini seolaholah kader membutuhkan sosok SBY. “Setiap kader pasti ingin agar ada regenerasi, kalau ada kader-kader yang sekarang mendorong supaya SBY jadi lagi, ini namanya bukan kader,” imbuhnya.

Adhie pun berharap SBY bisa menikmati masa pensi-

unnya dengan tenang dan memanfaatkan hasil jerih payahnya selama ini. Berdasarkan data LHKPN, kekayan SBY sebanyak Rp9 miliar.

“Masak uang hasil kerja puluhan tahun mau dipertaruhkan untuk digunakan menjadi ketua umum?,” tegasnya.

M a s s a rdi m e n g i n ga tkan SBY untuk tidak mencalonkan diri lagi menjadi ke tu a umum Pa r ta i Demokrat. Apalagi, ia menilai SBY sudah menduduki jabatan politik tertinggi selama dua periode, yaitu presiden. Sudah sepantasnya memberikan kesempatan kepada kader-kader Pa r ta i D e m o k ra t u n tu k menahkodai partai berlambang bintang mercy itu. sarifa/sita

bagian dari harapan dan rencana perluasan pertumbuhan QNB di Asia.

“Kesempatan sponsorship yang penuh gengsi ini akan meningkatkan visibilitas dan profil dari merek QNB di pasar kunci internasional. Kami telah berada di Indonesia sejak tahun 2011 dan meningkatnya popularitas sepakbola di seluruh negeri akan menempatkan ‘QNB League’ sebagai platform olahraga terbaik di Indonesia,” terangnya.

Kerjasama ini bisa dibilang sangat mengejutkan lantaran belakangan ini Liga Indonesia mengalami gonjang-

ganjing. Apalagi sebelumnya kompetisi ISL harus diundur karena BOPI dan Kemenpora menilai PT Liga dan sejumlah klub tak memenuhi syarat administrasi menjalankan kompetisi.

Paling mendapat sorotan adalah keputusan BOPI yang hanya ‘mengijinkan‘ 16 dari 18 tim untuk berlaga dalam Liga Indonesia (ISL), minus Persebaya dan Arema Cronus, setelah melakukan verifikasi. Namun lima dari 16 klub juga tengah dalam pantauan BOPI dan dituntut bisa melengkapi syarat-syarat yang ditoleransi sampai paruh musim. andiono

Pakde Karwo...

Sambungan Halaman 1 Menurutnya, Presiden Jokowi harus segera mengambil langkah cepat dalam menangani hal ini. Karena jika harga BBM naik, maka seluruh kebutuhan pokok juga akan ikut naik. Dan jika ada penurunan harga BBM, maka biasanya kultur masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi tidak mengenal untuk menurunkan harga kebutuhan pokok.

“Kalau harga kebutuhan sudah naik maka tidak bisa

turun meski BBM turun.

Jadi saya rasa pemerintah harus bijak kalau usul saya naiknya BBM itu enam bulan sekali saja,” tandas Soekarwo.

Usulan Gubernur Jatim dua periode ini juga telah disampaikan langsung lewat surat kepada Menteri ESDM dan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Diketahui, pemerintah kembali menaikkan harga BBM per Sabtu (28/3/

Enam...

Sambungan Halaman 1 Selama memimpin Polrestabes Surabaya, sejumlah pencapaian diraih Kombes Pol Setija Junianta. Diantaranya memaksimalkan Crime Hunter untuk menjaga keamanan. Selain itu, perwira polisi yang sangat akrab dengan wartawan ini juga berhasil memoles wajah dan kinerja polisi lalulintas sehingga lebih dekat dengan masyarakat.

Kombes Pol Setija Junianta juga dikenal pemimpin yang sangat tanggap terhadap keluhan masyarakat.

Sejumlah laporan yang masuk pasti langsung direspon dengan cepat.

Sebagai gantinya, jabatan Kapolrestabes Surabaya akan diisi Kombes Pol Yan

Fitri Haliamsyah yang sebelumnya menjabat Kabag umum Rorenmin Lemdikpol.

Kombes Pol Yan Fitri Haliamsyah sendiri pernah menjabat sebagai Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya dan pernah diperiksa KPK dalam kasus dugaan menerima dana gratifikasi miliaran rupiah dari mantan bendahara partai Demokrat Nazarudin, yang disebut dalam BAP rersangka Daniel Sinambela (suami Joy Tobing).

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono membenarkan informasi mutasi jabatan sejumlah Kapolres di Jawa Timur tersebut. “Iya benar. Beber-

Kapolda...

2015) mulai pukul 00.00 WIB. Penyesuaian harga BBM jenis solar dan premium untuk wilayah penugasan luar Pulau Jawa, Pulau Madura dan Pulau Bali, naik masing-masing Rp 500 per liter dari harga lama.

Terbaru, harga solar naik menjadi Rp 6.900 per liter dari Rp 6.400 per liter. Harga premium di wilayah penugasan menjadi Rp 7.300 per liter dari harga Rp 6.800 per liter. Sementara itu, harga premium untuk wilayah Jawa, Madura dan Bali menjadi Rp 7.400 per liter. sarifa apa Kapolres di Jatim dipindah tugas. Termasuk Kapolrestabes Surabaya,” terangnya, Jumat (3/4/ 2015).

Mantan Wadirlantas Polda Jatim itu menjelaskan, Kombes Pol Setija Junianta dipindah tugaskan sebagai Kalemdianmas Binkermadianmas STIK Lemdikpol.

Penggantinya Kombes Pol Yan Fitri Halimansyah. “Beliau sebelumnya bertugas di Lemdikpol,” sambung Kombes Pol Awi Setiyono.

Kombes Pol Awi Setiyono menambahkan, Kapolres yang juga kena mutasi kali ini adalah Kapolres Ngawi, Kapolres Blitar Kota, Kapolresta Pasuruan, Kapolres Gresik dan Kapolres Bojonegoro. “Ini mutasi biasa di lingkungan polri sebagai penyegaran,” pungkasnya. rofik ini.

Sambungan Halaman 1 oleh Kabag Pengawas penyidik (Wasdik) Polda Jatim AKBP Joko Sucipto. Dalam gelar tersebut, pihaknya diminta menunjukan bukti bukti kepemilikan tanah tersebut.

“Kami jelaskan secara terperinci bukti kepemilikan tanah tersebut, hingga bukti yang dijaminkan ke BTN, hingga saat ini masih ada sisa Kredit dan Puskopkar yang membayar,” ucapnya.

“Dalam gelar perkara, kami gembira Polda bersemangat memperhatikan nasib Pusat Koperasi Karyawan yang selama ini diombang-ambingkan mereka yang mengandalkan uang untuk mempermainkan hukum,” terang Tri Harsono, usai mengikuti gelar perkara.

Dalam gelar sidang perkara, terlapor tidak hadir, mereka menghadirkan saksi yang notabenya kuasa hukum dari PT Gala Bumi Perkasa, yang dalam hal ini tidak ada hubungan hukum antara Reny dan pengacara yang dijadikan saksi.

Kehadiran kuasa hukum Henry Gunawan juga didengar keterangannya dalam gelar perkara itu. “PT Gala Bumi Perkasa sebagai pemilik sah tanah di Pranti. Karena bukti bukti pembelian terhadap Reny sudah jelas,” kata pengacara Henry dalam keterangannya menanggapi pemberitaan Lensa Indonesia sebelumnya.

Bahkan, menurut kuasa hukum Henry, bukti bahwa PT Gala Bumi Perkasa sebagai pembeli sah tanah tersebut dikuatkan dengan putusan inkrach Mahkamah Agung, yang memenangkan kasasi terkait gugatan PT Gala Bumi Perkasa terhadap Reny.

“Puskopkar telah melakukan kongkalikong dengan Reny,” tuding kuasa hukum Henry.

Menanggapi tudingan itu, Tri Harsono geram. “Ini begal teriak begal. Mereka yang justru nyata-nyata membegal aset Puskopkar dengan cara bikin skenario saling gugat di pengadilan, supaya punya pegangan hukum. Kok, malah membuat opini dibalik.

Puskopkar ini sudah menanggung kredit BTN Rp24 miliar, dan haknya justru akan dirampok,” kata Tri dengan nada tinggi.

“Kami mendengar PT Gala Bumi Perkasa bisa dengan mudah membayar pejabat untuk jadi backing. Puskopkar tidak takut demi memperjuangkan kebenaran. Puskopkar ini punya anggota lebih satu juta karyawan di Jatim.

Mereka kalau sampai terus menerus mempermainkan hukum di Indonesia, jangan

disalahkan kalau anggota karyawan yang jumlahnya besar akan marah. Kami juga sudah siap ramai-ramai mengadu ke Presiden Jokowi ke Istana, demi memperjuangkan aset Puskopkar,” kata Tri seraya mengaku pernah ada yang menawari uang untuk pribadinya Rp7 miliar dengan syarat mengghentingkan memperjuangkan hak Puskopkar.

Polda Jatim sendiri sampai saat ini belum memberi keterangan resmi kapan mulai menyidik Reny sebagai tersangka. Pastinya, gelar perkara dengan meminta keterangan rinci dari pihak Puskopkar dan bukti-bukti sudah cukup memenuhi dua alat bukti untuk memulai membongkar kasus dugaan pidana ini.

Sementara kasus sengketa tanah Puskopkar Jawa Timur vs PT Gala Bumi Perkasa terus bergulir, anggota DPRD Jatim kembali menyoroti. Muzammil Syafi’i selaku anggota Komisi A, menyatakan siap membantu kasus tersebut untuk dibahas di dewan karena PT Gala Bumi Perkasa dianggap telah arogan mencaplok aset milik orang banyak.

Karenanya Muzammil meminta agar pengurus Puskopkar segera mengadukan kasus itu kepada komisinya yang membidangi hukum dan pemerintahan itu. Sebab, wilayah sengketa masih berada dalam ranah Komisi A DPRD Jatim.

“Silahkan langsung datang dan mengadukan langsung kepada kami (Komisi A). Jika memang benar tanah milik Puskopkar disertai surat tanah yang sah, maka kami siap membackup kasusnya,” tegasnya saat dikonfirmasi Lensa Indonesia, Jumat (3/4/2015).

Tidak hanya itu, Muzammil juga siap membantu pihak Polda Jatim untuk terus mendukung dan mengawal proses hukumnya. Sebab, ada kemungkinan pihak Henry Gunawan berupaya ‘menjegal’ proses hukum dengan cara-cara tidak wajar.

Muzammil juga menyebut, jangan sampai hukum dimainkan oleh orang-orang yang notabene salah di mata hukum.

“Dengan gelar perkara tersebut, kami sangat apresiasi langkah penyidik yang serius menangani kasus ini. Aparat penegak hukum memang bekerja secara proporsional dan mengakkan keadilan sesuai peraturan yang ada. Jangan sampai malah pihak yang salah justru dimenangkan,” tegas politisi asal Partai NasDem

Karenanya, Komisi A terus mendorong agar Puskopkar Jatim pantang menyerah dalam memperjuangkan haknya. Keberadaan para mafia tanah harus diberantas.

Sebelumnya, pada 14 Oktber 2014, Puskopkar Jatim telah melaporkan Reny ke Mapolda Jatim dengan sangkaan pemalsuan akta notaris terkait pelimpahan tanah aset Puskopkar seluas 24 hektare terhadap pihak Reny. Diketahui, mendasarkan akta tersebut, Reny mengajukan surat bidang tanah (ukur) ke Badan Pertanahan Nasional (BTN) Sidoarjo. Oknum pejabat BTN Sidoarjo diduga kuat menerima gratifikasi, sehingga mengeluarkan surat bidang yang seharusnya kewenangan BPN Jawa Timur, karena luas tanah di atas 20 hektare.

Bermodal dokumen diduga kuat abal-abal itu, Reny menjual aset tanah Puskopkar yang terletak di Pranti, Sedati, Sidoarjo tersebut kepada Henry Gunawan Direktur PT Gala Bumi Perkasa senilai Rp 15 miliar.

Uang muka Rp 3 miliar.

Di saat Puskopkar sibuk mempersoalkan penyerobotan asetnya itu, PT Gala Bumi Perkasa menggugat Reny dengan dalih Reny sebagai penjual telah ingkar janji tidak segera menyerahkan dokumen secara lengkap atas tanah tersebut kepada PT Gala Bumi Perkasa.

Skenario gugat menggugat antara PT Gala Bumi Perkasa terhadap Reny pun berlangsung sampai di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). Akhirnya, putusan kasasi memenangkan (inkrach) Henry sebagai pembeli sah atas tanah itu.

Berbekal putusan inkrach MA tersebut, PT Gala Bumi Perkasa langsung menguasai tanah itu, bahkan melakukan pengurukan dan memulai membangun pergudangan.

Tidak cuma itu, PT yang juga terlibat sengketa proyek Pasar Turi Baru itu juga mengumumkan kepada publik lewat iklan berwarna satu halaman penuh dan advetorial setengah halaman di harian Jawa Pos, isinya menawarkan kepada publik yang minat menjadi custummer di area itu yang dijadikan pusat pergudangan dan industri modern. Padahal, pembangunan proyek ini dilakukan tanpa mengantongi perijinan, termasuk IMB dari Pemkab Sidoarjo.

Henry seolah tidak menggubris status tanah dalam sengketa, Puskopkar menggugat banding terhadap Reny ke Pengadilan Tiggi Jatim–setelah gugatan ke PN dikalahkan. rofik/ sarifa www.lensaindonesia.com

8 Edisi 81/06 - 12 April 2015

Kisah Sukses Peter Sondakh “Bos Rajawali Group”

Para peserta pelatihan guru Bahasa Mandarin di Taiwan

Mantap, Pelatihan Guru Bahasa Mandarin di Taiwan DALAM memperingati hari jadi ke-15, Taiwan Shoufu University (TSU) di Tainan-Taiwan mengadakan pelatihan gratis untuk para guru Bahasa Mandarin. Acara diikuti lima guru dari berbagai propinsi di Indonesia, di antaranya yakni Propinsi DKI Jakarta Raya, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Pelatihan tersebut digelar selama 18 hari, mulai 14 Maret sampai dengan 31 Maret 2015. Dalam pelatihan tersebut, para peserta banyak mendapatkan kesempatan menambah wawasan sistem pengajaran maupun methodika pengajaran baru yang selama ini mereka belum mengetahuinya.

Dengan mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan guru di Taiwan ini, diharapkan mereka mampu mengajar dengan baik di tempat mereka mengajar, sekembalinya dari pelatihan.

Dari pesan dan kesan peserta saat penyerahan ijazah pelatihan, mereka terlihat puas dengan para pengajar maupun pendamping pelatihan guru Bahasa Mandarin di Taiwan Shoufu University.

Pada saat pertengahan pelatihan, juga diadakan International Education Forum untuk Kepala Sekolah Menengah Atas yang dihadiri oleh negara China, Malaysia, Thailand dan 8 orang Peserta dari Indonesia.

Dari Jawa Timur, Gresik diwakili SMA Nahdlatul Ulama

www.lensaindonesia.com

1, Jombang diwakili oleh SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika, Kediri diwakili SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika, Mojokerto diwakili Madrasah Aliyah Negeri 1 Mojosari dan Staff Kantor Kementrian Agama Kabupaten Mojokerto.

Dalam Forum Pendidikan Internasional tersebut untuk peserta dari Indonesia dinilai paling menarik dalam penyampaian serta pemaparan sistem pendidikan yang dipadukan dengan pendidikan keagamaan. Pasalnya, selama ini sistem pendidikan keagamaan tidak pernah ada selain di Indonesia.

Para Kepala Sekolah dari negara-negara peserta banyak mendapatkan sesuatu yang baru dalam sistem pengajaran karakter siswa yang berbeda dari peserta lainnya.

Untuk info dan pendaftaran maupun konsultasi pendidikan, silahkan menghubungi Indonesia Tionghoa Culture Centre ( ITC Centre ) Graha Pena 14 floor, suite 1401A, Surabaya Tlp: +6231-8202148. Pihak ITC Centre dengan senang hati melayani anda memilihkan pendidikan yang terbaik di China maupun di Taiwan.

Dalam penutupan acara peringatan hari jadi Taiwan Shoufu University ini, ditutup pula acara Pelatihan Guru Bahasa Mandarin serta Forum pendidikan Internasional untuk Kepala Sekolah.

Peni W

Wujudkan Cita-cita Mendiang Ayah Bikin Hotel Perjalanan bisnis Peter Sondakh dimulai ketika ia dikejutkan oleh kematian ayahnya, B. J. Sondakh, pada tahun 1975.

PETER Sondakh, pengusaha sukses asal Indonesia yang menduduki peringkat ke-6 sebagai orang terkaya di Indonesia, mengalahkan Eddy William Katuari, Eka Tjipta Widjaja, Aburizal Bakrie, dan Murdaya Poo, dengan total kekayaan mencapai 2,3 miliar Dollar Amerika pada tahun 2014.

Jika Anda mencari nama “Peter Sondakh” di internet, jangan terkejut jika beberapa sumber informasi mengenai pria ini berasal dari situs resmi Forbes.

Pria ini memang telah berkalikali disebut di Majalah Forbes sebagai salah satu pengusaha yang sukses, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia.

Perjalanan bisnis yang mengubah hidupnya dimulai ketika ia dikejutkan oleh kematian ayahnya, B. J. Sondakh, pada tahun 1975. Kematian ayahnya itu membuat anak laki-laki satu-satunya ini sadar bahwa harus ada yang menghidupi keluarga dan menggantikan posisi ayahnya di perusahaan yang telah dirintis oleh ayahnya sejak tahun 1954.

Di usia 22 tahun, Peter mengambil alih perusahaannya. Tentu saja ia mengalami kesulitan pada awalnya karena kebanyakan karyawan di perusahaan itu telah seusia dengan ayahnya.

Rupanya, bakat berbisnis ayahnya juga tertanam di diri Peter. Sejak tahun 1976, namanya sudah tercatat sebagai pemegang saham PT Bumi Modern. Pada tahun 1984, ia

juga tercatat sukses membawa perusahaannya ke masa kejayaan di bawah bendera PT Rajawali Wira Bhakti Utama. PT Rajawali Bhakti Utama yang merupakan asal muasal Grup Rajawali merupakan perusahaan holding yang kemudian dikenal dengan nama PT Rajawali Corporation (RC).

Sembari terus menjalankan bisnisnya, Peter selalu terbayang-bayang keinginan ayahnya untuk membuka sebuah hotel.

Tanpa disadari, perlahan-lahan Peter menyadari adanya peluang untuk mewujudkan keinginan ayahnya itu ketika PT Bumi Modern milik Peter berhasil bekerja sama dengan Asuransi Bumi Putera untuk membangun Hotel Hyatt di Surabaya.

Bersama dengan rekan bisnis pertamanya, Bambang Trihatmodjo (putra Presiden Soeharto), membangun Grand Hyatt di Jakarta. Setelah sukses dengan hotel mewah ini, Peter dan Bambang terus memperluas jaringan bisnisnya dengan mendirikan jaringan televisi swasta pertama di Indonesia yang mereka namai Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI).

Sejak Peter mengambil alih perusahaan ayahnya, dalam waktu kurang lebih 20 tahun, Grup Rajawali telah memiliki lima sektor usaha yang meliputi sektor pariwisata, transportasi, keuangan, perdagangan, dan jasa telekomunikasi.

Menurut data PDBI periode 1976 hingga 1996, PT Rajawali ini telah mengakuisisi 13 buah perusahaan dan mengdivestasi 6 buah perusahaan. Jadi, total perusahaan yang terafiliasi den-

Peter Sondakh

gan perusahaan milik Peter ini berjumlah 49 perusahaan.

Pada tahun 1991, Peter ditawari oleh pemerintah untuk menangani perusahaan PT Bentoel Group yang saat itu hampir bangkrut. Ia menerima tawaran tersebut. Perlahan tapi pasti, PT Bentoel Group pun mulai eksis kembali dan delapan tahun kemudian, PT Bentoel Group sudah mulai menghasilkan laba.

Masih bersama dengan Bambang Trihatmodjo, Peter

membangun Plaza Indonesia bersama PT Bimantara. Pria yang pandai dalam menggunakan koneksi tingkat tinggi ini kemudian merambah ke sektor telekomunikasi dengan mendirikan Excelmindo Pratama yang mulai dioperasikan sejak tahun 1996 dan kemudian dijual ke Telekom Malaysia.

Tahun 2005, Peter menjual 27,3% sahamnya di Excelcomindo. Aksi penjualan saham ke Telekom Malaysia Group ini cukup mengejutkan masyarakat. Excel-

comindo merupakan salah satu bintang industri telekomunikasi nasional. Tidak dikatakan alasan mengapa Peter menjual saham senilai 314 juta Dollar Amerika tersebut. Seperti masih ada yang harus diselesaikan, Peter kembali menjual 15,97% sahamnya di Excelmindo kepada Etisalat, perusahaan telekomunikasi Uni Emirat Arab.

Hasil penjualan saham senilai 438 juta Dollar Amerika ini kemudian ia gunakan untuk membeli 24,9% saham di PT Semen Gresik senilai 337 juta Dollar Amerika dari Cemex (Cementos Mexicanos).

Tahun 2006, Rajawali Group melebarkan sayapnya dan terjun ke bisnis perkebunan kelapa sawit yang beroperasi dalam sub-holding PT Jaya Mandiri Sukses Group di Kalimantan Timur dan Sumatera. Setahun kemudian, Rajawali Group juga terjun ke industri pertambangan di Kalimantan melalui PT International Prima Coal. bis

NASIONAL Edisi 81/06 - 12 April 2015

Manajemen Persebaya Lawan Keputusan BOPI MESKI Badan olah raga profesional Indonesia (BOPI) mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan Persebaya Surabaya tidak mendapat nilai B (nilai C) dan tidak layak mengikuti kompetisi ISL musim 20152016, manajemen klub Persebaya Surabaya Andi Baso mengatakan, pihaknya akan tetap menggelar pertandingan perdana Minggu (5/4/2015).

“Kami akan tetap menggelar pertandingan perdana melawan Mitra Kukar, karena yang berhak menyatakan legalitas klub adalah PSSI. Dan PSSI tetap mendukungnya,” ucap Baso seraya menunjukkan jadawal pertandingan saat ditemui di Mapolrestabes usai mengurus izin pertandingan, Rabu (1/4/2015).

Sementara Kapolrestabes Surabaya Kombespol Setia Junianta, saat dikonfirmasi tentang tidak layaknya Persebaya dalam Kompetisi kasta tertinggi ini mengatakan, bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Kasat Intel dan akan mempelajari rekomendasi yang dikeluarkan oleh BOPI. “Kami akan mempelajari dulu dan akan berkoordinasi dengan Kasat Intel, namun kami menjelaskan, bahwa Polrestabes Surabaya sendiri hanya memberikan Rekomendasi, namun untuk yang memberikan izin sendiri adalah Mabes Polri,” terang Setija.

Sejumlah masyarakat pecinta sepakbola juga ikut menanggapi keputusan BOPI, setelah lembaga ini mengumumkan tim-tim mana saja yang berhak mengikuti Indonesia Super League (ISL) 20152016 dan melarang Persebaya Surabaya dan Arema Cronous bertanding. Bahkan ada sejumlah pihak yang mengangap langkah BOPI ini salah besar.

Menurut Pakar Hukum Olahraga, dr Ahmad Yulianto, BOPI sebenarnya tak boleh turut campur permasalahan klub ataupun Liga. “Siapa mereka?

Kok enak-enaknya ikut campur dalam masalah klub.

Apa lagi merekomendasi Persebaya Surabaya dan Arema Cronous tidak boleh bertanding, itu bukan hak mereka melarang klub bertanding,” ujarnya kepada Lensa Indonesia, Kamis (2/4/2015).

Menurut Ahmad Yulianto, yang berhak melarang atau memberi sanksi kepada klub hanya FIFA, AFC dan PSSI. “BOPI-kan bukan termasuk anggota FIFA, kenapa harus turut campur masalah ini. Pasti janggal jika mereka melakukan hal ini terhadap klub yang berlaga di ISL nanti,” imbuhnya.

Ahmad Yulianto menambahkan, klub yang saat ini masuk kategori C dalam verifikasi yang dilakukan BOPI agar tak usah menaggapi hal ini dengan serius. “Sudah, lanjutkan saja bertanding, BOPI tidak punya hak dengan perijinan,” paparnya.

Selain itu, kabar burung yang tersiar bahwa Persebaya Surabaya dan Arema Cronous juga tersandung masalah legalitas ataupun dualisme, sehingga BOPI memberikan dua tim ini di kategori C juga ditanggapi dingin oleh Ahmad Yulianto. “Lho, kedua tim ini tercatat sebagai anggota PSSI, sekarang bisa diketahui mana yang legal dan tidaknya. Yang pasti yang ilegal itu yang tidak tercatat anggota PSSI,” ungkapnya tertawa geli.

“Jika dilihat dari pajak, BOPI juga tidak bisa ambil bagian, kan ada lembaga perpajakan di Indonesia, kenapa BOPI ambil pusing dengan hal itu,” pungkas pria yang saat ini juga sebagai pengurus KONI Surabaya.

Seperti diketahui, BOPI telah merekomendasikan dua tim Raksasa asal Jawa Timur yakni Persebaya Surabaya dan Arema Cronos, tidak mendapat nilai B dan tidak layak mengikuti kompetisi liga super Indonesia (LSI). rofik/angga

Para Rektor PTN se Jatim Tolak Hasil UN Penentu ke Perguruan HASIL ujian nasional (UN) bagi siswa SMA/ SMKMA ternyata tidak dijadikan sebagai penentu untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN) di Jatim. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan para rektor PTN se Jawa Timur ýdi kampus pasca sarjana UIN Maliki, Selasa (31/3/2015).

Ketua Paguyuban Rektor PTN Jatim, Prof Dr Fasichul Lisan tidak membantah hal tersebut. Menurutnya hasil UN tetap dijadikan pertimbangan. “Hasil UN itu memang tetap menjadi perhatian nantinya. Meski bukan penentu, tapi tetap dipert imbangkan,” jelas Fasichul Lisan.

Rektor Unair, Menurut dia, hasil Prof. Fasichul Lisan UN untuk dijadikan pertimbangan, nantinya juga diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi. Hal tersebut diambil, kata Rektor UIN Maliki untuk menghindari adanya rekayasa nilai. Sebab, kelulusan siswa nanti yang menentukan pihak sekolah.

“Sedangkan hasil UNý itu prioritas utamanya hanya dijadikan sebagai bahan pemetaan pendidikan secara nasional. Makanya, UN hanya dijadikan salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan siswa itu diterima di PTN atau tidak,” kata Rektor UIN Maliki Malang, Prof Dr Mudjia Rahardjo didampingi Wakil Rektor II UIN Maliki, DR Sugeng Sulistyo Prabowo.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Rektor I UIN Sunan Ampel Surabaya, Dr M Syamsul Huda.

Menurut dia, UN sebagai bahan pertimbangan, karena PTN tak ingin siswa yang diterima nanti menjadi korban. “Karena itu, kami juga akan melihat track record sekolah dan alumni dari sekolah yang bersangkutan. Selain itu, juga akan melihat hasil UN-nya disamping indikator yang lain,” pungkasnya. aji_dewa_roisky www.lensaindonesia.com

Perusahaan Pelaku Perbudakan Punya 101 Kapal, 9 Kapal Berukuran ‘Jumbo

Menteri Susi Cabut Izin Operasi Kapal Budak Tim Satgas Anti Mafia Illegal Fishing melakukan investigasi di Benjina. Selain perbudakan, ada kemungkinan besar kasus Benjina juga menyangkut perdagangan manusia.

PT Pusaka Benjina Resources (PBR) yang melakukan perbudakan terhadap Anak Buah Kapal (ABK) asing asal Myanmar dan Kamboja, memiliki armada kapal yang cukup banyak. PBR diduga melakukan perbudakan terhadap ABK-nya di kawasan Benjina, Kepulauan Aru, Maluku.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendata setidaknya perusahaan ini memiliki 101 kapal. PBR diketahui memiliki 28 kapal tangkap ikan dengan nama ANTASENA. Seluruh kapal yang menggunakan alat tangkap pukat ikan itu berasal dari Thailand.

Kemudian diketahui, PBR juga memiliki 9 kapal tramper atau pengangkut super besar.

Kesembilan kapal tersebut sudah mengantongi perizinan yang saha berupa dokumen Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) seperti: SUTTI REEFER (2.602 GT) berbendera Honduras, SILVER SEA 1 (2.285 GT) berbendera Thailand, K.GOLDEN SEAN (2.243 GT) berbendera Thailand, SILVER SEA LINE (2.966 GT) berbendera Thailand, BLISSFUL REEFER (1.289 GT) berbendera Honduras, SUPERIOR REEFER (2.243 GT) berbendera Honduras, NEW SEA REEFER (2.989 GT) berbendera Honduras, SILVER SEA LINE 2 (2.285 GT) berbendera Thailand, SILVER

SEA LINE 3 (2.989 GT) berbendera Thailand.

“Kalau kita tangkap sedang transhipment (bongkar muat ikan) kita stop,” ungkap Dirjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Gellwynn Yusuf saat ditemui di Gedung Mina Bahari I, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Kamis (2/04/2015).

Gellwynn menambahkan PT PBR memiliki 3 anak usaha salah satunnya PT Pusaka Benjina Nusantara (PBN). Sama dengan PT PBR, PT PBN memiliki 27 armada kapal tangkap bernama ANTASENA yang sah dan legal.

Sebanyak 27 kapal tersebut juga termasuk kapal ikan asing (KIA) berbendera Thailand dan menggunakan alat tangkap pukat ikan. Operasional wilayah tangkap sebanyak 27 kapal tersebut adalah di Wilayah Pengelolaan Perikanan 718 atau di Laut Aru, Selatan Papua.

“Mereka itu berdasarkan konsorsium (gabungan dari beberapa perusahaan) dan membentuk perusahaan,” jelas Gellwynn.

Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengambil sikap tegas terhadap PT PBR terkait kasus perbudakan di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku. Kasus perbudakan ini pertama kali diungkap oleh AP (Associated Press) dalam in-

Menteri Susi

Kapal Thailand

vestigasinya yang berjudul “Are slaves catching the fish you buy?” pada 25 Maret 2015.

“Terbukti dengan banyaknya illegal fishing, perbudakan meledak. Memperkerjakan orang 22 jam bagi pihak tertentu adalah hal yang biasa, tetapi kan ILO (Badan Pekerja Dunia) sudah meratifikasi. Kalau itu dilakukan termasuk namanya absurd (tidak masuk akal) dan melanggar dari human right (HAM) pekerja dan itu tidak dibenarkan,” papar Susi saat temu media di ruang kerjanya lantai 7, Gedung Mina Bahari I, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Kamis (2/04/2015).

Kemudian tim Satgas Anti Mafia Illegal Fishing serta berbagai pihak terkait masih melakukan investigasi di Ben-

jina. Selain perbudakan, ada kemungkinan besar kasus Benjina juga menyangkut perdagangan manusia.

“Sudah force karena melibatkan agen, dan sudah masuk human trafficking (perdagangan manusia),” imbuhnya.

Hal itu diperkuat juga dengan berbagai temuan di lapangan, seperti operasional kapal tangkap dan kapal pengangkut yang dimiliki PBR kebanyakan adalah kapal asing. “Ketentuan imigrasi, alat tangkap banyak melanggar serta kekerasan juga human trafficking. Mereka pakai kapal dari luar lalu orang asing tersebut ditempatkan di tempat terpencil itu sudah human trafficking. Mesti disidik human trafficking dan pasal lainnya,” jelas Susi.

Menteri Susi sudah mengeluarkan kebijakan larangan pengiriman hasil ikan milik PT PBR termasuk pasar ekspor. Di satu sisi, Susi juga meminta seluruh operasional kapal tangkap milik PBR dihentikan.

“Kita sudah mengeluarkan kebijakan, tidak boleh ikan dari PT PBR keluar. Untuk operasional kapal harusnya sudah off,” tegas Susi.

Susi juga berencana tidak akan mengeluarkan surat izin penangkapan ikan (SIPI), serta surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI). Susi juga berniat untuk membekukan izin SIUP atau Surat Izin Usaha Perikanan.

“Bisa dikenakan tindak pidana korporasi seperti tidak lagi kita terbitkan SIKPI dan SIPI serta SIUP,” imbuhnya. wij/hen/dt

Pertamina Batal Kehilangan Rp 333 T dari Pelabuhan Cilamaya PEMERINTAH telah memutuskan untuk membatalkan rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya lokasi pelabuhan baru akan dipilih antara Subang atau Indramayu.

Batalnya rencana pelabuhan ini membuat PT Pertamina dan pelanggannya tidak jadi kehilangan pendapatan Rp 333 triliun lebih.

Dalam rapat terkait proyek Pelabuhan Cilamaya, dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Maritim Indroyono Soesilo, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan, Menteri PPN/Bappenas Andrinof Chaniago, Dirut PT Pertamina Dwi Soetjipto, Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar, serta Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto memaparkan, bila Pelabuhan Cilamaya dibangun maka yang terjadi bagi pengeoperasian Blok Minyak dan Gas Bumi yang dioperasikan

Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ adalah: Pertamina harus menutup pipa-pipa di 7 jalur yang berada di bawah laut, terdiri dari pipa 16 inchi MMF-Junction, 24 inchi LCOM-NGLB, 12 inchi NGLB-LCOM, 16 inchi LPRO Junction, 12 inchi KKNA-KLB-A, 12 inchi KKNA-KLB-B, 24 inchi LPRO-Cilamaya. Harus memotong dan membersihkan 5 stasiun pengumpul di LCOM, LSER, LFLOW, KLB, KLA. Dan harus memotong dan membersihkan 28 anjungan minyak.

Dwi mengungkapkan, dampak dari tiga hal di atas, akan menyebabkan kehilangan produksi 34.000 barel setara minyak per hari, dan cadangan minyak yang tidak terambil 62,1 juta barel setara minyak.

Selain itu, sumur-sumur temuan migas yang tidak bisa dikembangkan mencapai lebih dari 10 sumur dengan total cadangan 317 juta barel setara minyak. Akibatnya, pelabuhan Cilamaya berimplikasi pada: biaya penggantian pipa penyalur US$ 572 juta, biaya pemen-

daman pipa masa kerja 70 hari US$ 403 juta, abandonment dan pembongkaran aset US$ 663 juta, biaya perubahan moda operasi PHE ONWJ (pemisahan operasi East & West dan penambahan terminal di west area Rp 1,040 triliun, dan biaya sewa kapal FSO untuk terminal baru di west area selama 20 tahun.

Total biaya yang akan dikeluarkan Rp 7,423 triliun.

Selain itu juga berdampak pada kehilangan pendapatan: pemendaman pipa Rp 4,550 triliun, abandonment dan pembongkaran aset Rp 64,13 triliun, penghentian sementara produksi pipa yang melintasi alur (selama dredging sekitar 4 tahun Rp 78 triliun), kehilangan potensi cadangan (unrecovered reserves DA, LU, SW, KW, KKX, SEZ, KKB, KX, KKtA, KKTB, ttB, YYC, yyD, JJB Rp 184,5 triliun, kerugian PLN (per 6 bulan) Rp 1,329 triliun, dan kerugian Pupuk Kujang (per 6 bulan) Rp 1,45 triliun.

Jika seluruhnya ditotal mencapai Rp 333,960 triliun. ris/rrd

PNS Jatim Melawan Pimpinan, Berarti Ada yang Tak Beres PENGAMAT politik Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin nilai, tindakan Forum PNS Jawa Timur menentang Gubernur Soekarwo dengan melakukan aksi terbuka merupakan sesuatu yang serius.

Menurut Said, para PNS tersebut rela menanggung resiko berat melawan pimpinan (kepala daerah) demi menyuarakan aspirasinya menuntut transparansi penggunaan dana APBD, menghapus anggaran siluman dan penaikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai serta remunerasi.

“Saya menilai tindakan dari pada PNS itu suatu yang serius. Resiko PNS ini berat melawan pimpinannya. Jika mereka berani ambil resiko, berarti ada yang tidak beres. Ketika PNS meminta transparansi, maka kepala daerah selama ini dianggap tidak transparan,” katanya kepada Lensa Indonesia di Jakarta Rabu (01/04/2015).

Tuntutan para PNS tersebut, lanjut Said, harus didengar oleh DPRD Jawa Timur. “Karena kepala daerah jabatan politik, maka DPRD harus mengawasi. Kalau nggak mau, DPRD patut dicurigai melindun-

gi kepala daerah. Kalau ternyata masalah ini nanti tidak dihiraukan, masyarakat akan mengangap DPRD ikut terlibat (soal anggaran),” kata Said.

Ia meminta, segenap elemen di Jawa Timur harus mendukung upaya para PNS yang menuntut soal transparansi tersebut. Sebab aksi protes tersebut dilakukan atas dasar kesadaran. “Ada masalah besar yang harus diurai. Ada tuntutan transparan penggunaan dana APBD. Apalagi ada dugaan dana siluman,” ujarnya.

Said juga menilai, tuntutan mereka adalah wajar dan tidak ada yang keliru. “Namanya kerja menuntut kesejahteraan itu wajar. Saya dari Jakarta akan memantau dan memberi dukungan moril,” ujarnya.

Seperti diketahui, aksi protes ini terjadi sejak Kamis (19/03/2015) lalu. Aksi Forum PNS Jawa Timur menentang kebijakan Gubernur Jatim, Soekarwo yang kurang mempedulikan nasib pegawai dan tidak transparan dalam penggunaan APBD. Protes tersebut disampaikan melalui spanduk bergambar ‘setan berdasi’ yang dipasang di beberapa ruas jalan Surabaya. yuanto/ridwan

Pihak imigrasi menunjukkan paspor delapan WNI yang tertangkap di Turki

WNI Tertangkap di Turki Gunakan Modus Umrah DARI 12 WNI yang tertangkap di Turki saat akan menyeberang ke Syria, delapan di antaranya membuat paspor di Imigrasi Tanjung Perak. Adapun alasan pembuatan paspor adalah melakukan umrah ke Arab Saudi.

Delapan orang itu masih satu keluarga yang terdiri seorang ibu dan tujuh anaknya, yaitu Ririn Andriani Sawir (38) warga asal Lamongan Jatim istri dari Achsanul Huda, Agha Rustam Rohmatullah (23), Qorin Munadiyatul Haq (20), Alya Nur Islami (13), Ikrimah Waliyurrohman Ahsanul (8), Jauza Firdausi Nuzula (6), Nayla Syahidah Achsanul Huda (4) dan Abdurrahman Umarov Huda (10 bulan).

Pembuatan paspor dilakukan pada awal Desember 2014. Sementara, suami dari Ririn yaitu Achsanul Huda terindikasi telah bergabung dengan kelompok militan ISIS. Kepala Dirjen Imigrasi Tanjung Perak Elfinur mengatakan, pihaknya baru mengetahui bahwa 8 orang WNI dari 12 orang itu, dari pemberitaan media massa.

Semuanya telah diamankan oleh otoritas setempat dan dideportasi ke Indonesia.

“Setelah kami mengetahui pemberitaan tersebut, kami langsung melakukan pengecekan, delapan orang tersebut membuat pasport di Imigrasi Tanjung perak, dimana dalam permohonanya akan melaksanakan Ibadah Umroh,” terang Elfinur, Selasa (31/3/2015).

“Mereka membuat pasport pada awal Desember 2014.

Namun dengan tertangkapnya mereka di perbatasan Turki-Syria, hal tersebut diluar pengawasan kami. Kami hanya bisa membuat apa yang mereka mohonkan karena hak semua warga Negara,” tambahnya.

Saat disinggung dengan apakah adanya pencabutan paspor terhadap mereka, Elfinur masih belum memberikan memberikan kepastian dan masih menunggu dari pihak Dirjen Imigrasi Pusat. “Apakah nanti akan diberlakukan pencabutan paspor, kami masih menunggu dari Pusat,” pungkasnya.

Sementara saat ini 12 WIN yang tertangkap di perbatasan Turki-Syria, saat ini masih berada di Dinas Sosial Cipayung Jakarta Timur. rofik

JAKARTA RAYA

10 Edisi 81/06 - 12 April 2015

PMI Terima 3000 Paket Hygiene Kit dan Baby Kit GUNA membantu Palang Merah Indonesia (PMI) dalam menjalankan misi kemanusiaan, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepakatan Kerja Sama dengan PMI untuk penggalangan donasi konsumen dalam program Donasi Bebas dan Donasi Belanja bertempat di markas pusat PMI, Jl Jendral Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (1/4/2015).

Pada kesempatan yang sama Alfamart juga menyerahkan 3000 paket bantuan bencana donasi konsumen yang terdiri dari 2000 hygiene kit (perlengkapan pembersih) dan baby kit (perlengkapan bayi).

Director Corporate Affairs Alfamart, Solihin, menjelaskan melalui program Donasi Bebas dan Donasi Belanja, masyarakat khususnya konsumen dapat turut serta membantu PMI melalui donasi yang dititipkan di kasir. Donasi Bebas untuk PMI sudah dapat dilakukan mulai April 2015, sementara untuk Donasi Belanja baru bisa dilakukan November mendatang.

“Dalam Donasi Bebas masyarakat bisa membantu PMI kapan saja, tidak terbatas periode, sementara dalam Donasi Belanja ada kurun waktu tertentu yang diberikan untuk membantu PMI,” jelas Solihin.

Solihin menambahkan bantuan

UI Berduka, Mahasiswanya Tewas Mengapung di Danau Kampus CIVITAS akademika Universitas Indonesia berduka. Mayat yang ditemukan terapung di Danau Kenanga UI ternyata adalah mahasiswanya bernama Akseyna Ahad Dori, mahasiswa S1 program studi Biologi angkatan 2013 Fakultas Matematika dan IPA UI. “Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof.Dr.Ir.Muhammad Anis, M.Met beserta segenap warga UI berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas wafatnya ananda Akseyna Ahad Dori, mahasiswa S1 program studi Biologi angkatan 2013 Fakultas Matematika dan IPA UI asal Yogyakarta,” kata Kepala Kantor Humas dan KIP UI, Rifelly Dewi Astuti, SE, MM, Selasa (31/3/ 2015).

Almarhum Akseyna ditemukan meninggal dan jenazahnya mengapung di Danau Kenanga UI pada Kamis (26/3/2015) lalu, pukul 09.55 WIB. Pada Senin malam (30/3/2015), kata Rifelly, sejumlah pimpinan UI telah bersama dengan orangtua almarhum di Rumah Sakit tempat almarhum disemayamkan selama ini. “Kedukaan yang dialami oleh orangtua korban turut dirasakan seluruh warga UI,” imbuhnya.

Jenazah almarhum akan dikuburkan di kampung halamannya di Yogyakarta. Terkait penyebab meninggalnya mahasiswa tersebut, Rifelly mengaku menyerahkan sepenuhnya pada kepolisian.

“Pengusutan kasus ini sendiri akan terus dilakukan oleh tim kepolisian. UI akan terus mendukung dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kejadian ini,” katanya. sita

paket bencana telah dikirimkan secara bertahap ke gudang milik PMI yang berlokasi di Serang. “Semua dipusatkan di Serang agar memudahkan operasional PMI saat akan menyalurkan bantuan,” sambungnya.

Menanggapi kerja sama penggalangan donasi, Wakil Ketua Umum yang juga sebagai Plt Ketua Harian PMI Pusat, Ginanjar Kartasasmita, mengapresiasi peran swasta dalam membantu PMI. “Terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada PMI. Kami mengapersiasi perusahaan-perusahaan yang memiliki kepedulian dan semangat membantu sesama,” ucapnya.

Ginanjar Kartasasmita mengata-

kan bantuan dari berbagai pihak disalurkan PMI tak hanya sebatas dalam bantuan bencana, namun juga misi kemanusiaan lainnya. Mulai dari melakukan pelayanan yang beragam seperti membangun infrastruktur, pusat pendidikan dan pelatihan, antusiasme membangun industri kemanusiaan, serta melakukan penambahan armada.

Ketua Harian PMI Pusat ini menambahkan, hygiene kit dan baby kit tergolong peralatan yang dibutuhkan saat terjadi maupun pasca bencana. “Hygiene kit dan baby kit merupakan jenis bantuan yang tidak banyak dipikirkan oleh donatur, padahal pada kasus tertentu,

Bantuan untuk PMI diterima Ginanjar Kartasasmita

contohnya banjir, bantuan ini menjadi kebutuhan primer,” ucapnya.

Hygiene kit dan baby kit akan digunakan PMI dalam program Enam

Jam Sampai, yang bertujuan mempercepat kehadiran dalam memberikan bantuan kepada masyarakat

yang sedang tertimpa bencana.*

Buntut Kisruh APBD DKI Jakarta, Aswaja Demo Bareskrim

Politikus Gerindra DKI dan Ayahnya Korupsi?

Alex Usman diduga terlibat skandal korupsi pengadaan UPS pada 2014. Sementara anaknya yang anggota dewan dan politisi Gerindra diduga juga mengikuti jejak sang ayah.

ALIANSI Mahasiswa Jakarta (Aswaja) mendesak Bareskrim Polri segera menangkap dan mengadili eks Kepala Seksi Sarana dan Prasaran Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Selatan, Alex Usman.

Aswaja juga meminta supaya anak Alex Usman yang Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI, Rina Aditya Sartika ditangkap dan diadili. Sebab, diduga ikut terlibat skandal korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2014.

Presiden Aswaja, Al-Riantoby saat berorasi di depan Bareskrim Polri, Senin (30/3/ 15), mengatakan, sudah selayaknya bapak dan anak itu diadili, karena mereka merugikan masyarakat ibukota.

Dia berkeyakinan, Alex Usman terlibat skandal korupsi pengadaan uninterrupted power supply (UPS) pada 2014, karena sesuai investigasi Aswaja,

ternyata sejumlah kepala sekolah di Jakarta Barat (Jakbar) dikumpulkan dan diberikan pilihan.

“Mau alat fitness, UPS, atau printer dan scanner 3D. Seharusnya, mereka kan ditanya, apa kebutuhan di sekolah, bukan diberi pilihan mau alat yang mana. Ini jelas ciri khas proyek titipan,” ucapnya.

Indikasi kedua tercermin pada data APBD-P 2014 dan Rancangan APBD (RAPBD) 2015, di mana pengadaan UPS selama berada di tempat Alex berada.

“Dia semula di Jakarta Barat.

Lalu dipindahkan di Jakarta Selatan (Jaksel).”

Diketahui, saat APBD-P 2014, pengadaan UPS diperuntukan sejumlah sekolah di Jakarta Barat. Kala itu, Alex menjabat Kasie Sapras Sudin Dikmen setempat.

Begitu pula dengan pengadaan UPS yang tercantum dalam RAPBD 2015. Tahun ini, ketika proyek berlangsung di Jakarta

Aswaja demo di depan Kantor Bareskrim Mabes Polri

Selatan, Alex juga kebetulan menjabat sebagai Kasie Sapras Sudin Dikmen setempat.

Sedangkan terkait Rina, Riantoby membeberkan, anggota Komisi B DPRD DKI itu memanfaatkan uang rakyat untuk kepentingan pribadinya saat pencalegan 2014 silam, yakni terkait pengadaan sejumlah buku dan dibagikan ke sejumlah sekolah.

“Misalnya, buku ‘Dari Delapan Menuju MRT’, ‘Dari Delman Menuju MRT’, ‘Dari Kampoeng Hingga Metropolitan’, ‘Batavia Era Kolonial Hingga Jokowi’, ‘Jakarta Dulu Rawa, Sekarang Pencakar Langit’, ‘Perempuan Betawi Menyusui’, dan ‘Urban Batavia, Urban Jakarta’,” ungkapnya.

Selain di depan Bareskrim Polri, sekitar 50-an massa Aswaja juga menggelar demo dengan

tuntutan serupa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di sisi lain, penyidik Tipikor Polda Metro Jaya diketahui telah memeriksa Alex sebanyak dua kali sebagai saksi terkait keterlibatannya dalam pengadaan UPS 2014 di beberapa sekolah di Jakbar. Namun beberapa saat lalu, dia telah ditetapkan tersangka oleh Bareskrim. fatah_sidik

Dinkes DKI Sebar Satgas Usut Demam Berdarah Jakarta

Bus Transjakarta merk ZhongTong mulai diioperasikan

PT Transjakarta Operasikan 30 Bus ZhongTong Bermasalah PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mulai mengoperasikan 30 armada bermerek ZhongTong mulai Senin (30/3/2015).

Padahal, kendaraan umum pabrikan Cina itu pernah terbakar pada 8 Maret lalu.

Direktur Utama PT Transjakarta, Antonius Kosasih menerangkan, keputusan ini diambil setelah agen pemegang merek (APM) ZhongTong menjamin seluruh bus tersebut dapat beroperasi dengan laik dan aman.

Garansi itu ditandai dengan penandatangan akta notaris tentang Pernyataan Jaminan Keamanan Kendaraan yang dilakukan APM ZhongTong. Apalagi, dalam kausul tersebut mereka siap bertanggung jawab seutuhnya, bila terjadi insiden.

“Kami berharap, terbakarnya bus Transjakarta merupakan kejadian pertama dan terakhir,” ucapnya di Jakarta.

Lebih jauh, Kosasih menerangkan, bus merk ZhongTong yang pada awal Maret silam itu disebabkan tidak berputarnya salah satu komponen kecil di bagian belakang kanan. Disinyalir akibat terendam banjir, sehingga komponen tak bergerak dan mengalami gesekan dengan tali pemutar mesin. Lalu, menyebabkan bara api serta membesar karena tertiup angin dari kipas.

Namun, sambung eks direktur keuangan PT Perhutani ini menegaskan, masalah tersebut telah diisolir dan produsen menggantinya dengan komponen baru. Terlebih, pergantian dilakukan kepada komponen-komponen lain yang mungkin terkena dampak api dan panas. www.lensaindonesia.com

Berdasarkan hasil tes statis kepada seluruh bus yang pengadaannya dilakukan pada 2013 itu setelah pergantian kompenen menyimpulkan, masalah telah teratasi dan lulus uji dinamis.

“Bus ZhongTong yang pernah terbakar, itu juga akan beroperasi. APM sudah menjalankannya di Koridor IX tanpa bobot penumpang. Tapi, dimuati beban yang bobotnya sama dengan penumpang. Hasilnya, cukup laik dan aman,” klaim dia.

Terpisah, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan menyesalkan putusan ini. Alasannya, bus-bus tersebut masih bermasalah secara hukum, di mana bekas kepala Dinas Perhubungan DKI, Udar Pristono telah ditetapkan sebagai tersangka. “Itu kan barang bukti. Kasusnya aja belum tuntas. Kok sudah dioperasikan? Itu sangat berbahaya,” ketusnya.

Menurutnya, langkah ini ditempuh PT Transjakarta, lantaran ibukota membutuhkan transportasi massal. Karena itu dia meminta, semasa pengoperasiannya, bus-bus tersebut ditanggung pabrikannya sendiri dan ada jaminan tertulis secara hukum.

Mantan ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta ini pun menyarankan, agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI nantinya tak membeli bus bermerek ZhongTong. “Pemerintah sedang gencar mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi. Tetapi kalau tidak aman dan nyaman, mana mungkin kebijakan pemerintah dapat terjadi?” pungkas Tigor. fatah_sidik

DINAS Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengklaim terjadi penurunan jumlah kasus demam berdarah dengue (DBD) selang 2015, karena baru mencapai 865 kasus.

“Kita justru malah turun terus dari tahuntahun lalu. Dibanding tahun 2014, dalam kurun waktu yang sama hingga Maret turun jauh. Waktu itu tercatat 3408 orang terserang DBD,” ujar Kepala Dinkes DKI, Kusmedi Priharto, Minggu (29/3/2015).

“Tapi saya masih curiga, apakah angka ini betul atau ada yang lambat melaporkan.

Makanya, saya sudah turunkan tim satgas ke RS dan puskesmas untuk melakukan penelurusan data tadi,” sambung dia.

Meski terjadi penurunan, kata Kusmedi, wilayah temuan kasus terbesar kini berada di wilayah Selatan, seperti di Pancoran, Kebayoran Baru, Cilandak, Tebet, dan Pesangrahan. Padahal tahun sebelumnya, ada di kawasan Timur.

Lebih jauh, dia menerangkan, Dinkes DKI tengah aktif bergerak menimalisir terjadinya kasus DBD. Misalnya, dengan menginvestigasi ke daerah-daerah dan memberantasa sarang nyamuk memakai

metode larvasidasi.

“Perubahan musim penyakit DBD meningkat, saya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi memberantas sarang nyamuk,” harap Kusmedi. Kemudian, Dinkes juga segera menggalakan kembali program Juru Pemantau Jentik (Jumantik) di sekolah.

Alasannya, “Ditemukan juga kebanyakan kasus tertinggi terjadi pada usia 7-12 tahun.

Itu merupakan usia sekolah.”

Terpisah, Wakil Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Husein Habsyi menyarankan, Jakarta mengikuti jejak Kuba dalam menanggulangi penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes Aegypti itu.

Caranya, imbuh dia, mengajak masyarakat konsisten memberantas sarang nyamuk secara terus-menerus dan serentak sepanjang tahun. “Akhirnya, Kuba dapat mengendalikan DBD dan kasus terakhir yang dilaporkan adalah tahun 2002.”

Masyarakat Kuba, kata Husein, berhasil menumpas wabah DBD, karena dihadapi seluruh negeri. Pasalnya pada 1981,

Berikut jumlah IR DBD terbanyak di DKI Jakarta: A. Tingkat Kotamadya Jakarta Selatan IR 109,43 Jakarta Barat IR 98,68 Jakarta Pusat IR 76,83 Jakarta Timur IR 69,88 Jakarta Utara IR 60,98 B. Tingkat Kecamatan di Jaksel Cilandak IR 142,08 Kebayoran Baru IR 124,58 Pasar Minggu IR 122,11 C. Kelompok umur tertinggi pada usia 7-12 tahun dengan IR 229/100 ribu penduduk.

negera yang pernah berseteru dengan Amerika ini merugi USD 103 juta.

Berdasarkan data Dinkes DKI, terdapat 18.735 kasus DBD dengan angka kesakitan (incidence rate/IR) 221,09 per 100 ribu penduduk dan angka keparahan (case fatality rate/CFR) 0,10 persen. Kasus terus meningkat di tahun 2011.Hingga pada 2014 CFR tertinhhi mencapai 0,31 persen. fatah_sidik

Ahok Diprotes Orang Mars Karena Rasis GUBERNUR DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diprotes oleh ratusan orang Mars atau Masyarakat Anti Rasis.

Selain itu, Forum Betawi Bersatu (FBB) juga ikut melakukan aksi unjuk rasa di depan pagar Balai Kota, Senin (30/3/2015).

Mereka memprotes sikap Ahok yang dianggap rasis tatkala memberi nama calon anak sapi di peternakan PT Karya Anugerah Rumpin (KAR) beberapa waktu lalu di Bogor. Ahok memberi nama sapi itu Untuk Sapi Betawi (USB).

Staf humas Mars, Alan mengatakan pernyataan itu menyinggung warga Betawi. “Kami sangat keberatan, khususnya berkaitan dengan statement Ahok yang sangat rasial di Kecamatan Rumpin dengan memberi nama anak sapi ‘USB’,” lanjut Alan dengan suara meninggi.

Mereka menuntut Ahok menyampai-

Ahok diprotes

kan permintaan maaf pada warga Betawi atas pernyataannya. Ahok juga dianggap telah melanggar aturan etika dan norma sehingga wajib ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian secara tidak terhormat sebagai Gubernur DKI.

Dikonfirmasi di Balai Kota, Ahok membantah telah bersikap rasis. “Saya kira itu politik aja. Sekarang ada sapi Madura, orang Madura rasis enggak? Harimau Sumatera? Badak Jawa? Sapi Bali?

Sapi Sumba? Apa rasis?,” kata Ahok.

“Kalau rasis itu yang ngatain saya Cina bang**t, gob**k, itu baru rasis,” kata Ahok setengah memaki.

“Kami lagi berusaha menciptakan supaya di Jawa ada sapi Jawa. Jakarta itu kan B (pelat polisinya) ya sudah, kebetulan B jadi Betawi. Jadi dimana rasisnya?,” lanjut Ahok.

Istilah USB (universal serial bus) sendiri kondang lantaran selip lidah yang dialami Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana. Pria yang akrab disapa Lulung itu salah menyebut uniterruptible power supply (UPS) dengan USB. sita

JABAR SQUARE

11 Edisi 81/06 - 12 April 2015

Program Inovasi Pembangunan Pemberdayaan Kewilayahan

Setiap RW Dapat Uang Program Rp 100 Juta per Tahun Pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan uang pembinaan sebesar Rp 100 juta per tahun untuk tiap RW. Ini adalah realisasi dari janji kampanye sewaktu pilwalkot dulu.

WALI Kota Bandung Ridwan Kamil meluncurkan Program Inovasi Pembangunan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Sabuga, Senin (31/3). Melalui program itu, setiap Rukun Warga (RW) akan menerima uang pembinaan sebesar Rp 100 juta per tahun. Program ini adalah realisasi dari janji kampanye sewaktu pilwalkot (pemilihan walikota) dulu.

Namun demikian, program tersebut bukan diberikan dalam bentuk cash. Melainkan dalam bentuk program yang diajukan melalui proposal. Untuk tahun 2015 ini, tema dari pelaksanaan PIPPK adalah penataan dan peningkatan infrastruktur kewilayahan dengan titik berat mewujudkan Bandung Bersih tahun 2015.

“Ada 100 juta per tahun sudah disiapkan untuk tahun ini yang sesuai dengan tata kelola keuangan pemerintahan yang telah disepakati harus transparan dan akuntabel. Untuk tahun ini kita fokuskan dulu infrastruktur dan kebersihan,” jelasnya di Sabuga usai acara.

Emil menjelaskan, nantinya setiap RW wajib memiliki Infrastuktur kebersihan berupa pengangkut sampah yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan di setiap RW nya.

“Jika lingkungan dan jalannya luas maka kita akan Pakai Triseda, dan jika lingkungannya sempit dan jalannya berbelok-belok maka alat pengangkut sampahnya disesuaikan yang bisa didorong oleh manusia,” ungkapnya.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil

Sementara itu, dana yang digelontorkan untuk program ini total sekitar Rp 200 miliar. Perwal terkait program tersebut segera disempurnakan sehingga April mendatang PIPPK tersebut sudah harus dimulai.

“Nanti RW yang bekerja dengan baik dan tidak ada masalah, bukan tidak mungkin anggarannya kita tambah, adapun RW yang kesulitan dan tidak mau bergerak bukan tidak mungkin kita kurangi,” tegasnya.

Ia menjamin program tersebut akan bersifat transparan. Setiap minggunya, setiap RW dan Karang Taruna untuk membuat laporan.

“Untuk karang taruna setiap minggu harus ada laporan ya. Supaya warga juga tahu, kita sharing di media sosial, bahwa RW-RW dan seluruhnya sudah bergerak di bulan April,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Yosi Irianto mengatakan, dana yang akan diberikan pemerintah kepada setiap RW nantinya, tidaklah sama. Sebab, kata dia, kebutuhan masing-masing RW berbeda, ken-

dati pemerintah telah menetapkan anggaran sebesar Rp100 juta.

“Rp100 juta itu pagu, itu akan kembali kepada RW yang sudah siap dia bisa menyerap itu. Bahkan bisa lebih, karena ini sebagai pagu awal komitmen. Kita sepakat dengan dewan jika satu RW tidak mutlak diberi Rp100 juta,” tandas dia.

Peluncuran PIPPK sendiri didasari Peraturan Wali Kota Bandung No 281/2015. Perda ini menyebutkan maksud dan tujuan PIPPK ini, yaitu untuk meningkatkan tugas, peran, dan fungsi aparat kewilayahan beserta seluruh stakeholder lembaga kemasyarakatan kelurahan. Sasarannya, percepatan pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan pemberdayaan masyarakat.

Sementara tujuan PIPPK adalah untuk mewujudkan sinergitas kinerja aparatur kewilayahan dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam melaksanakan PIPPK berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Intinya, melalui program ini Pemkot Bandung ingin mengajak masyarakat bersama-sama

mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan di Kota Bandung.

Terkait pelaksanaan PIPPK ada empat prinsip yang harus dijalani, yaitu transparan dan akuntabel, efektif dan efisien, ekonomis berkelanjutan, demokratis dan partisipatif.

Laporan disampaikan secara lengkap dan informatif mencakup lima poin. Nama dan jenis kegiatan yang sedang dilaksanakan, gambaran kemajuan dan pencapaian target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan (dilampiri dokumentasi pelaksanaan kegiatan).

Isi laporan mencakup pula target dan realisasi biaya dari kegiatan yang dilaksanakan, kendala dan permasalahan yang dihadapi termasuk tindak lanjutnya. Terakhir, yaitu gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

Untuk menjamin program ini tepat sasaran dan tepat manfaat, maka ada pula mekanisme pengawasan secara internal oleh petugas dari Pemkot Bandung dan pengawas eksternal yang melibatkan sejumlah elemen masyarakat. arie

Kasus Trafficking di Garut Sudah ‘Kronis’ KASUS Perdagangan Anak (Trafficking) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, sudah masuk tahap darurat alias kronis (parah).

Pasalnya, daerah yang dikenal sebagai Kota Dodol ini, masuk dalam urutan ranking 4 besar di Jawa Barat, setelah Kabupaten Cianjur,

Kabupaten Sukabumi dan Cimahi.

Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Garut, Nita K Wijaya di Sekretariat LPA Komplek Paseban , Garut, Rabu (1/4/2015).

Menurutnya, Kasus Trafficking di Kabupaten Garut setiap tahun-

Ketua LPA Garut, Jawa Barat, Nita K Wijaya, tengah ketika sedang melakukan penjemputan Korban Trafficking di Kantor P2TP2A Provinsi Jawa Barat

nya angkanya meningkat. Sehingga bisa dikatakan sudah darurat.

Pihaknya saat ini juga tengah melakukan pendampingan pada korban trafficking, Sri Muliati (19), warga Kecamatan Sucinaraja, yang baru dijemput dari daerah Medan Sumatera Utara (Sumut).

“Kami awal bulan ini melakukan penjemputan korban trafficking dari daerah Medan, Sumatera Utara,” kata Nita.

Untuk bisa keluar dari ranking 4 besar, LPA Garut, terus menerus melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. Bahkan berencana akan membentuk relawan Desa siaga, yang nantinya akan bertugas untuk memberikan pemahaman tentang bahayanya Trafficking, khususnya pada masyarakat yang ekonominya tidak mampu.

Dikatakan Nita, yang menjadi korban trafficking, selama ini

menimpa masyarakat miskin. Orang tua korban kerap memberikan ijin pada anaknya untuk bekerja dengan melalui penyalur. “Banyak yang menjadi korban trafficking adalah masyarakat yang miskin dan tidak mengetahui ilmu yang cukup,” katanya.

Dirinya berharap dengan maraknya kasus Trafficking di Kabupaten Garut, agar masyarakat selalu berhati-hati jika ada penyalur tenaga kerja yang dating hendak menawari pekerjaan. “Kita mesti teliti dan menelusuri dahulu perusahaan yang akan menyalurkannya, apakah mengantongi ijin atau tidak,” harap Nita.

Selama ini, pihaknya selain memberikan pendampingan, tetapi kepada korban LPA Garut juga melakukan pemulihan fisikoligis.

Setiap anak yang menjadi korban, sebelum diambil pihak keluarga diberikan dulu pemulihan mentalnya. taufiq_akbar

Warga Bandung Tidak Makan Nasi Setiap Senin PEMERINTAH Kota Bandung mendukung program Satu Hari Tanpa Nasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jabar. Nantinya, setiap hari Senin warga Bandung diimbau tidak makan nasi.

“Ini penting untuk diumumkan.

Setiap Senin warg Bandung diimbau tidak makan nasi. Jadi Pemkot Bandung ikut menyukseskan program provinsi satu hari tanpa nasi,” ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Taman Film Bandung, Jalan Tamansari, Bandung, Minggu (29/3).

Menurut Emil, program satu hari tanpa nasi ini dalam rangka melatih gaya hidup manusia perkotaan agar menyantap nasi secukupnya. “Satu hari tanpa nasi ini agar Indonesia tidak krisis pangan. Dari hasil riset, orang Indonesia itu 1,5 sampai 2 kali lebih banyak konsumsi nasi dibandung Malaysia dan Jepang.

Intinya boros lah,” ucap Emil.

Emil menjelaskan dipilihnya hari Senin tanpa nasi karena bertepatan dengan kebisaan warga muslim yang kerap puasa sunah setiap hari Senin dan Kamis. “Tiap Senin kan suka ada yang puasa, biar sekalian saja. Bagi yang non muslim juga bisa ikut tidak makan nasi saja satu hari itu,” ucap Emil.

Meskipun masih bersifat imbauan, pihaknya akan memulai kebiasaan ini mulai dari dirinya sendiri dan level PNS Kota Bandung. “Namanya imbauan mudah-mudahan bisa diikuti. Kita mulai dulu di level PNS dan pelajar yang bisa dikontrol.

Nanti malem saya ngetwit juga untuk pemberitahuan,” jelasnya.

Orang nomor satu di Bandung tersebut juga memberikan alternatif agar bisa satu hari tanpa makan nasi. Apa saja contohnya? “Misaln-

ya beras singkong, atau jagung dan umbi-umbian,” tutupnya.

Kebijakan serupa sudah diterapkan di Depok, Jawa Barat dan beberapa daerah lainnya. Wali Kota Nur Mahmudi Ismail mengimbau menamai programnya One Day No Rice (ODNR). Kebijakan ini mulai berlaku pada 10 Februari 2011 lalu. Sedangkan di Pekalongan, Jawa Tengah dan Tanggamus, Lampung, berlaku setahun lalu dan tahun ini.

Namun demikian, himbauan itu mendapat reaksi yang beragam. Ada yang mendukung ada pula yang menyangsikannya. “Saya pribadi setuju dengan program tiap Senin tidak makan nasi. Tapi Pemkot Bandung harus gencar sosialisasinya,” kata Toni (36), warga Antapani, kepada wartawan.

Toni sepakat dengan pernyataan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil soal program satu hari tanpa nasi ini dalam rangka melatih gaya hidup manusia perkotaan agar menyantap nasi secukupnya. Tujuan lainnya agar Indonesia tidak krisis pangan.

Lain halnya diutarakan Yudiana (34), warga Buahbatu. Dia berharap Pemkot Bandung yang ingin menerapkan Hari Tanpa Nasi agar sifatnya hanya imbauan. “Programnya bagus. Tapi jangan dipaksakan. Cukup berupa imbauan saja,” ucap Yudi.

Karena menurutnya, Hari Tanpa Nasi setiap Senin yang diusung Pemkot Bandung bakal tak maksimal lantaran selama ini masyarakat sudah terbiasa menikmati nasi.

“Apa program tidak makan nasi ini sukses di daerah-daerah lain?

Pada dasarnya kan orang Indonesia itu merasa tidak makan kalau belum sama nasi,” tutur Yudi. arie

Bupati Garut, Rudy Gunawan

Pelantikan 282 Kasek di Garut Ditunda PELANTIKAN kepala SDN di Garut tidak batal, namun ditunda.

Adanya kabar penolakan proses oleh Bupati Garut, Ruddy Gunawan, hanya merupakan miskomunikasi.

“Ini ada miss komunikasi antara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan Bapak Bupati,” ungkap Kepala Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (2/4/2015).

Menurutnya, pihaknya sudah sesuai dengan prosedur, yakni memberikan daftar normatif calon kepala sekolah yang akan dilantik.

Adapun ajuan awalnya diberikan dari tingkat UPTD Pendidikan Kecamatan, kemudian masuk kepada Kepala Bidang Dikdas, dari sana baru ke dinas pendidikan yang kemudian diteruskan ke BKD Garut.

Jumlah calon kepala sekolah yang akan dilantik sebanyak 282 Kepala Sekolah. Data tersebut berdasarkan atas hasil seleksi dan telah dinyatakan lolos.

Perihal mereka telah memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS), Asep menerangkan, semuanya belum memiliki NUKS, tetapi telah memegang surat lulus saja untuk menjadi Kepala Sekolah.

Perihal kapan akan dilaksanakannya pelantikan kepala sekolah,

dirinya mengatakan, urusan itu bukanlah kewenangan Kepala Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan, melainkan keputusan dari BKD Garut.

“Coba saja tanyakan langsung ke Kantor BKD, kapan akan dilaksanakannya pelantikan untuk Kepala Sekolah jenjang Sekolah Dasar tersebut,” katanya.

Diakuinya, pihaknya hanya sebatas memberikan laporan data normatif nya saja. Itupun datanya semuanya dari bagian Dikdas yang di kepalai Cecef Firmansyah.

Bidang Dikdas menerima data nama-nama kepala sekolah awalnya dari tingkat UPTD Pendidikan yang ada di Kecamatan, sedangkan namanamanya berdasarkan hasil test seleksi yang telah dilakukan sebelumnya.

Ketika didesak adanya, iuran untuk proses pelantikan sebesar Rp 2,5 juta, pihaknya tidak memberikan komentar. Pasalnya tidak tahu jika ada aliran dana sebesar Rp 2,5 juta dari setiap kepala sekolah yang akan dilanti.

“Kami tidak tahu kalau ada dana yang diberikan para calon kepala sekolah yang hendak dilantik. Darimana itu sumbernya,” katanya bertanya balik. taufiq_akbar

Bandung Deklarasikan Sebagai Kota HAM KOTA Bandung dijadikan kota percontohan dalam penegakan Hak Azazi Manusia (HAM). Wali Kota Bandung Ridwan Kamil didampingi Founding and Chairman Foundation for International Human Right Reporting Standards (FIHRRST) Marzuki Darusman beserta Ketua Kehormatan Paguyuban HAM (PAHAM) Universitas Padjajaran Susi Dwi Harijanti secara terbuka membacakan dan mendatangani deklarasi Bandung sebagai kota Hak Asasi Manusia (HAM) di Gedung Serba Guna Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana No 2, Kamis (2/4).

Menurutnya, deklarasi Bandung sebagai kota HAM merupakan tahapan awal dari proses bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam membuat piagam HAM Bandung yang disusun secara partisipatif dan dapat diaudit.

“Saya Walikota Bandung atas nama warga Kota Bandung dengan

ini mendeklarasikan Bandung sebagai Kota Hak Asasi manusia dan berkomitmen untuk menghormati melindungi dan memenuhi hah-hak asasi warga Kota Bandung, untuk itu piagam Hak Asasi Manusia Bandung akan dirumuskan menurut prinsipprinsip transparansi akuntabilitas dan partisipasi warganya. Guna menghormati melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga Bandung, deklarasi ini dan piagam Hak Asasi Manusia Bandung akan dilaksanakan atas dasar kebijakan pemantauan dan evaluasi serta pemulihan,” ucap Ridwan Kamil.

Nantinya, kata Wali Kota, akan ada sekitar dua sampai tiga kelurahan untuk diukur index hak asasi manusianya yang nanti hasil dari index tersebut akan disampaikan di tanggal 23 April saat acara Konferensi Hak Asasi Manusia di Bandung.

“Diharapkan pada tanggal 23 April nanti, deklarasi Bandung se-

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Founding and Chairman Foundation for International Human Right Reporting Standards (FIHRRST) membacakan deklarasi Bandung sebagai kota Hak Asasi Manusia (HAM)

bagai Kota HAM dapat di sebarluaskan ke seluruh kota-kota Indonesia dan bergerak –lah mesin-mesin perubahan ini dimulai dari Kota Bandung. Pada Konferensi HAM nanti Kota Bandung akan mengundang walikota-walikota seluruh Indonesia,” Un-

gkap Ridwan Kamil.

Ia juga berharap nantinya isi deklarasi ini dapat ditampilkan di Konferensi Asia Afrika tanggal 24 April nanti dan dapat dirumuskan sehingga kepala Negara Asia Afrika bisa melihat serta membaca dan mungkin akan

terinspirasi untuk melakukan hal yang sama di negaranya masing-masing.

Senada dengan Walikota Bandung, Founding and Chairman Foundation for International Human Right Reporting Standards (FIHRRST) Marzuki Darusman, menyatakan pencanangan deklarasi ini merupakan bentuk dari bagian gerakan internasional dengan keunikan bahwa deklarasi ini disertai dengan pengukuran kemampuan index HAM pada tingkat yang paling bawah.

“Akan beberapa kelurahan yang akan diukur index HAM-nya, terutama kelurahan-kelurahan yang sudah memiliki rekam jejak yang diakui berada didepan dalam penegakan hukum,” ujarnya.

Untuk penilaian tersebut akan dilakukan oleh suatu badan Independent dengan menggunakan standarstandar yang digunakan Foundation for International Human Right Reporting Standards (FIHRRST).

“Ini akan dilakukan oleh suatu badan independent dengan menggunakan standar FIHRRST. Dan kita memulai suatu proses yang mungkin belum dilakukan sebelumnya. Bandung dalam hal ini merupakan perintis dalam kemajuan HAM yang disertai dengan proses mekanisme penilaian terhadap kemajuan HAM dari waktu ke waktu,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Kehormatan Paguyuban HAM (PAHAM) Universitas Padjajaran Susi Dwi Harijanti berharap deklarasi ini dapat dilaunching pada tanggal 10 Desember, karena pada tanggal tersebutlah diperingati hari Hak Asasi Manusia se-dunia.

“Saya pikir langkah awal ini menandai keikutsertaan warga Bandung dalam gerakan internasional menjadi Bandung sebagai kota HAM yang sejajar dengan kota lain di dunia yang telah dulu mendeklarsikan kota Hak Asasi Manusia,”tutup Susi. arie www.lensaindonesia.com

12

JATIM SQUARE

Edisi 81/06 - 12 April 2015

Launching Ponorogo Peka 2015, Polisi Main Kesenian Reog

Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko menolak jadi calon bupati Malang

Wali Kota Batu Tolak Dicalonkan jadi Bupati Malang WALI Kota Batu Eddy Rumpoko menolak dijadikan calon bupati Malang periode 2015-2020. Padahal, banyak kader PDIP yang menginginkannya.

“Saya bukannya tidak ingin memenuhi harapan dan keinginan mereka. Namun, saya ingin menyelesaikan masa tugas sebagai wali kota Batu yang tinggal dua tahun ini,” jelas Eddy Rumpoko (27/3/2015).

Dia menjelaskan selaku Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang, justru lebih mengutamakan konsolidasi internal partai. Selain itu, melihat situasi dan kondisi eskalasi politik yang terjadi di Kabupaten Malang.

Pria yang akrab disapa ER ini mengaku di Kabupaten Malang mengaku terbilang orang baru.

Sehingga perlu banyak konsolidasi. “Kalau saya ditunjuk menjadi Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang itu adalah amanat. Sehingga, amanat ini harus bisa saya laksanakan dengan baik,” tukas ER dengan lugas.

Ia juga menegaskan akan melakukan penjaringan bakal calon wakil bupati Malang. Penjaringan yang akan dilakukan ini, lanjut dia, tidak hanya pengurus tingkat DPC saja, melainkan akan memberi kesempatan kepada semua kader mulai tingkatan ranting hingga ke atasnya.

Harapannya, agar tidak ada kesan bahwa pilbup itu milik pengurus pada struktur DPC semata, atau kader populer dan memiliki kemampuan ekonomi.

Menurut ER, Pilbup akan bagus kalau menemukan figur baru yang potensial. Sedangkan proses seleksi cabup-cawabup yang sudah berlangsung kata dia dipastikan akan dievaluasi, sekaligus menampung aspirasi kader dan masyarakat. wito_aji_drk

29 WTS Dirazia, 2 Positif HIV GUNA menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Madiun Jawa Timur, Polres Madiun melakukan razia ke sejumlah warung remang remang di sepanjang ringroad wilayah wilangan Saradan atau di sekitar perbatasan antara MadiunNganjuk Jawa Timur.

Dari razia di sejumlah warung remang remang tersebut diamankan sebanyak duapuluh sembilan orang wanita pekerja seks komersial dan satu orang pria yang berprofesi sebagai mucikari. Dan selanjutnya ke tiga puluh orang yang terjaring razia tersebut diamnakan di Mapolres Madiun.

Wakapolres Madiun Kompol Mohammad Baderi menjelaskan, kegiatan ini memang kegiatan rutin yang sering dilakukan oleh Polres Madiun guna cipta kondisi ketertiban dan keamanan dalam masyarakat serta disinyalir di wilayah sepanjang ring road serta keberadaan warung remang remang tersebut sudah sangat memprihatinkan.

“Operasi yang kita lakukan ini merupakan operasi rutin, selain itu kita juga mengemban amanah amal mahruf nahi mungkar, jadi ada indikasi ada perilaku yang menyimpang di perbatasan antara Nganjuk dengan Madiun yaitu keberadaan warung remang remang yang dijadikan tempat ada karaoke serta ada tempat untuk portitusi jadi kami melakukan penindakan kemudian langkah kami menyerahkan ke pemerintah Kabupaten,” terang Kompol Mohammad Badri pada Lensa Indonesia, Kamis (2/4/2015).

Pihak Polres Madiun akhirnya menyerahkan semuanya hasil razia para wanita pekerja seks komersial serta mucikari kepada dinas sosial kabupaten Madiun untuk didata dan dikirim ke panti rehabilitasi Kediri.

Namun sebelum diserahkan ke tigapuluh orang tersebut di tes kesehatannya terlebih dahulu. Dan dari dua puluh sembilan PSK tersebut, dua diantaranya dinyatakan mengidap HIV AIDS. “Sebelum kita serahkan kepada Dinsosnakertrans Madiun ada serangkaian tes yang kita lakukan salah satunya pengambilan sample darah, akhirnya ditemukan dua orang yang berasal dari Nganjuk dan Grobokan Jawa tengah dengan inisial Y dan N positif terinfeksi HIV AIDS,” pungkas Kompol Mohammad Baderi.

Sementara itu, Kasi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial Dinsosnakertrans Kabupaten Madiun Sugito mengatakan pihaknya juga akan mendata terlebih dahulu nama dan alamat para PSK tersebut dikuatirkan pasca lokalisasi Gude tutup, para PSK tersebut eksodus ke warung remang remang tersebut.

“Ya akan kita data ulang dulu apakah mereka ini ada yang dulu pernah di lokalisasi Gude atau tidak karena pasca penutupan lokasi Gude dikuatirkan banyak yang exsodus,” kata Sugito.

Pihak Polres sendiri akan selalu lakukan operasi secara rutin dengan harapan cipta kondisi untuk ketertiban dan keamanan dalam masayarakat selalu kondusif. dhimaz_adi

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

SATUAN Lalulintas (Satlantas) Kepolisian Resor (Polres) Ponorogo menggelar sosialisasi tertib berlalulintas dengan menggelar launching Ponorogo Peka 2015, Sabtu (28/03/2015).

Kegiatan ini selain untuk lebih meningkatkan kedispilinan dan ketertiban berlalu lintas, juga karena tingginya angka kecelakaan lalulintas (Lakalantas) akhir-akhir ini.

Dengan melaunching program peka yang merupakan tindak lanjut dari program Jatim Peka 2015, diharapkan bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas di Ponorogo, yang belakangan ini tergolong tinggi.

Kapolres Ponorogo AKBP Iwan Kurniawan mengatakan, “Warga harus semakin me-

mahami bagaimana berlalu lintas yang aman dan nyaman, dengan mengedepankan keselamatan,” ucapnya.

Dalam upaya untuk lebih mendekatkan diri dengan warga masyarakat, salah satu cara yang ditempuh kepolisian dalam mensosialisasikan peduli keselamatan adalah melalui jalur seni, yaitu dengan menampilkan kesenian Reog Ponorogo yang dimainkan oleh anggota Polres Ponorogo, dengan mengenakan seragam polisi lengkap. Hal ini menjadi daya tarik masyarakat. Sekalipun mereka anggota polisi namun mereka tak kalah lihai dalam memainkan tarian khas Ponorogo ini.

“Pendekatan itu sesuai

Beberapa anggota Polwan menari kesenian jaranan

dengan budaya yang sudah melekat di masyarakat. Diharapkan, melalui pendekatan seni, sasaran yang ingin dicapai dalam program peduli keselamatan bisa tercapai,” terang AKBP Iwan Kur-

niawan, Kapolres Ponorogo.

Lebih lanjut ditegaskanya, “Kami berpikir bahwa masyarakat Ponorogo adalah masyarakat yang memiliki nilai seni budaya yang tinggi, kita tampilkan Reog

sekalipun kita sisipkan pesan-pesan Kamtibmas terkait derngan masalah ketertiban berlalulintas,” tegasnya.

Sementara itu, AKP David Trio Prasojo Kasat Lantas Polres Ponorogo, menyatakan, bahwa ini adalah bukti dari kebersamaan masyarakat Ponorogo dalam mensukseskan tertib lalulintas.

“Terstruktur maupun tidak, mulai tukang becak sampai pejabat tinggi di Ponorogo siap bersama-sama untuk menjamin nol kecelakaan lalulintas. Nantinya kami akan terus bahu-membahu dalam mewujudkan keselamatan bersama untuk menuju Ponorogo tertib lalulintas, bersatu, keselamatan adalah nomer satu,” ucapnya. arso

Stop ISIS, Pakde Karwo Sebar Ratusan Ustadz Gaul Pemprov Jatim berinovasi dengan memunculkan ratusan ustadz yang akan disebar di banyak wilayah Jatim.

JAWA Timur waspada terhadap penyebaran faham atau ajaran penganut Islamic Stat of Iraq and Syria (ISIS). Untuk menghentikan faham yang dinilai radikal itu, Pemprov Jatim berinovasi dengan memunculkan ratusan ustadz yang akan disebar di banyak wilayah Jatim.

Menurut Gubernur Soekarwo, ustadz yang disiapkan bukanlah sembarangan, sebab sang ustadz nantinya harus mudah berinteraksi dengan masyarakat.

Kriteria ustadz yang disipakan seperti ustadz yang muda,

gaul serta melek dengan dunia internet, dimana ajaran ISIS juga banyak disebar maupun diberitakan lewat media online. Hal ini dibutuhkan untuk mencegah menyebarnya faham ISIS di Jatim.

“Dinamakan ustadz gaul karena masih muda dan lebih spesifik, serta juga mampu berkomunikasi di media sosial,” kata Soekarwo kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Selasa (31/ 5/2015).

Untuk merealisasikannya, pihaknya akan berkoordina-

Soekarwo, Gubernur Jatim

si dengan Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko untuk pembentukan ustadz gaul ini. Selain itu, juga berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia

Kanang Klaim PAD Meningkat 10,05 Persen BUDI Sulistyono (Kanang) Bupati Ngawi dengan optimis mengklaim Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bawah besutanya selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan hingga 10,05 persen. Pernyataan Kanang tersebut disampaikan dihadapan anggota DPRD Kabupaten Ngawi dalam agenda rapat paripurna LKPJ Bupati Ngawi akhir tahun anggaran 2014 dan akhir masa jabatan 2010-2015 yang digelar di gedung dewan setempat, Senin (30/03).

“Ada beberapa yang berkembang pesat terutama tentang PAD kita namun juga ada yang stagnan terutama pertumbuhan ekonomi namun nantinya terus diupayakan ada peningkatan,” tegasnya.

Dia jelaskan duetnya bersama Ony Anwar selaku wakil bupati selama lima tahun terakhir peningkatan PAD bisa dibuktikan dari Rp 27 milyar lebih pada 2010 mengalami kenaikan secara signifikan diakhir 2014 yakni Rp 169 milyar lebih. Peningkatan PAD yang dimaksudkan tidak lepas dari kejelian Pemkab Ngawi dalam memaksimalkan potensi PAD termasuk melakukan terobosan pembayaran setoran pajak langsung melalui bank daerah sejak awal 2013 lalu.

“Selain untuk memutus mata rantai nyantolnya duit, cara ini juga mengurangi risiko keamanan kehilangan uang,” jelas Kanang.

Selain itu, di era pemerintahanya juga dibenarkan belanja tidak langsung (BTL) masih mendominasi anggaran dengan perkembanganya sangat fluktuatif dimana dari Rp 886 milyar lebih yang tercatat 2010 dan mampu menjadi Rp 1,5 trilyun pada 2014 lalu.

Penyerahan LKPJ Bupati Ngawi tahun 2014 ke Ketua DPRD Ngawi

Meski demikian kilahnya, untuk belanja langsung (BL) masih didominasi belanja barang jasa dan itupun terjadi dalam tiga tahun 2010, 2012 dan 2013. Sedangkan tahun anggaran lainya seperti ditahun 2011 dan 2014 secara keseluruhan anggaran dimanfaatkan untuk belanja modal.

Diakhir keteranganya Kanang yang digadang bakal maju pada Pilkada 2015 mendatang seandainya rakyat masih menghendaki kepemimpinanya bersama Ony Anwar akan menggenjot PAD secara komperhenship.

Salah satu solusinya akan mempermudah akses investor untuk menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Ngawi yang sebelumnya sempat ada rumor mengalami kesulitan mengenai regulasi.

“Jadi kita permudah semua lini lah, terutama industri dimana dekat dengan bahan baku dan lainya dekat dengan akses transportasi seperti jalur propinsi demikian juga jalan tol yang mulai dibangun,” urai Kanang.

Sementara Sarjono Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi

menyoroti tentang PAD masih dianggap semu meski mengalami kenaikan secara signifikan.

Artinya, kenaikan PAD itu justru diperoleh dari masyarakat yang dibuktikan dari pos pajak penerangan jalan dan rekening listrik bukan dari optimalisasi sumber alam yang ada.

Dan penunjang kenaikan PAD lainya malah dari hasil tata kelola manajemen BLUD yang ada di RSUD dr Soeroto Ngawi sejak 2011 lalu. Padahal hasilnya hanya untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan rumah sakit sehingga tidak bisa dipergunakan untuk pembangunan secara umum di Kabupaten Ngawi.

Dengan realita ini, ungkap Sarjono, tidak menutup kemungkinan Pemkab Ngawi untuk segera merevisi Perda maupun Perbup tentang restribusi dan pajak daerah.

“Untuk restribusi sendiri terlihat masih kecil dan itupun masih bisa digenjot dengan melihat potensi yang ada. Apalagi menyongsong Ngawi Visit Years 2017 mendatang ada beberapa celah restribusi yang bisa digarap secara maksimal,” gagasnya. pr

(MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Jawa Timur.

“Ustadz yang sekarang ini hampir sama dengan Idial (Ikatan Dai Lokalisasi) yang dinilai berhasil mengurangi prostitusi dengan cara komunikasi dan interaksinya langsung ke yang bersangkutan,” ungkapnya.

Dijelaskan Pakde Karwo, sapaan akrabnya, deklarasi pembentukan ustadz gaul ini akan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Jatim, Polda Jatim dan Kodam V/Brawijaya pada 7 April 2015 di Malang.

“Sejumlah tokoh nasional seperti Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din

Syamsuddin, Syafi’i Ma’arif, serta kiai sepuh lainnya akan diundang dan kami ajak koordinasi sekaligus memberikan gambaran seperti apa nantinya,” tegas gubernur.

Nantinya, para ustadz yang ditunjuk juga akan diwajibkan mengikuti diklat terlebih dahulu terkait teknis kinerja nantinya seperti apa, termasuk pemetaan wilayah di bawah arahan langsung Densus 88.

“Ustadz-ustadz ini nantinya berputar dari satu daerah ke daerah lain dan meyakinkan ke masyarakat, bahwa jika ingin bergabung dengan ISIS lebih banyak menyesalnya. Terbukti kan sudah ada beberapa orang yang kembali ke Tanah Air karena ternyata tidak sesuai yang diharapkan,” tandasnya. sarifa

Di Jombang Hanya Satu Minimarket Kantongi Izin MENJAMURNYA minimarket di Jombang, Jawa Timur ternyata banyak yang belum mendapat penerbitan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar (Disperindagpas) Kabupaten Jombang, Selasa (31/03/ 2015).

“Hanya ada satu toko modern atau minimarket yang memiliki IUTM dan padahal prosesnya dimulai dari rekomendasi yang dibuat oleh pihak Disperindagpas. Selama satu tahun ini, hanya ada satu rekomendasi yang kita keluarkan,” tegas Masduqi Zakaria, Kepala Disperindagpas.

Ia menjelaskan, bahwa rekomendasi ini akan diteruskan untuk penerbitan pendirian toko modern. Padahal selain IUTM pendirian minimarket juga wajib memiliki rekom dari pihak Dinas PU Cipta Karya untuk penerbitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) untuk penerbitan HO atau izin gangguan terhadap lingkungan.

Namun disinggung mengenai berapa banyak minimarket yang berizin dari tahun 2014 sampai 2015. Masduki, mengaku tak memiliki data berapa jumlah minimarket yang berdiri yang juga belum memiliki IUTM. Pasalnya, jumlah minimarket hanya diketahui lewat rekomendasi yang dikeluarkan pihaknya.

Sebelumnya satpol PP Kabupaten Jombang hanya

menggelar konfirmasi terkait izin di lapangan. Dan sampai hari ini juga belum ada ketegasan penertiban, sehingga membuat Pemerintah Kabupaten Jombang banyak menuai kecaman dari kalangan masyarakat.

Sementara itu, Elok Aprianto aktivis IKPPI (Institut Kajian Pengawasan Pengadaan Indonesia) mengatakan banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik toko modern.

Menjamurnya minimarket tak berizin dan tidak tegasya aparat satpol PP menindak.

Maka secara nyata martabat Pemerintah Jombang direndahkan oleh para pengusaha minimarket yang tidak berizin.

Mereka bisa seperti itu karena aturan Perda sendiri yang direvisi banyak melanggar ketentuan misal minimarket boleh berdiri dari pusat kota nol km, maka secara otomatis perda ini akan bertentangan dengan Permendag no 70/M-DAG/ PER/12/2013 bab II pasal 2 ayat (1) tentang tata ruang.

Dan Perpres nomor 112 tahun 2007 pasal 1 point 12 dan 11 tentang pengelolaan dan perizinan.

“Minimarket juga harus bekerjasama dengan UMKM, jika lebih dari 150 merk dagang. Kenyataan di lapangan justru UMKM membayar kontrak Rp 300ribu sampai Rp 600ribu. Dan itu jelan melanggar Permendag no 70 tahun 2013 IV tentang kemitraan,” jelasnya. obi

Pemimpin Redaksi : Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri Biro Madiun Raya : Welas Arso (Kabiro), Demmas Adi K (Madiun), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), Biro Lamongan : Ali Muchtar (Kabiro), Denny Bagus F, Nur Afit Santoso, Nur Hidayat (Bojonegoro), Andik Kartika (Kediri), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Roy Alexander, Katino, Nyoman (Nganjuk), Didik Purwanto (Ngawi), Nur Hasan (Bangkalan, Pamekasan), Joko Andi Setiawan (Probolinggo) Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 0318410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan; Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

JATIM SQUARE

13 Edisi 81/06 - 12 April 2015

Peluang Pemkab Kecil Selamatkan Eks Kepatihan NGOTOTNYA Pemkab Ngawi untuk membeli lahan berikut bangunan eks Kepatihan di Jalan Patiunus, Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi Kota, bakal tidak mulus seperti yang diperhitungkan sejak awal.

Lantaran salah satu ahli waris Raden Ajeng (RA) Sri Hartati menyebutkan sampai sejauh ini belum ada kesepakatan dengan pihak Pemkab Ngawi.

“Kalau sebatas tawar menawar memang sejak setahun lalu itupun belum ada kesepakatan harga pasti,” terangnya, Selasa (31/03).

Namun, pernyataan tersebut tidak sejurus dengan penjelasan pihak pemkab sendiri beberapa waktu sebelumnya. Dimana saat ini Pemkab Ngawi mengklaim sudah ada rambu hijau kesepakatan mengenai harga yang ditetapkan pihak ahli waris guna membeli semua asset eks Kepatihan.

Sejalan keinginan pemkab saat ini dibuktikan Budi Sulistyono (Kanang) Bupati Ngawi mengintruksikan dana Rp 17 milyar untuk membebaskan eks Kepatihan yang syarat nilai historis dari dana APBD 2015 melalui Disparyapura. Kepada wartawan, RA Sri Hartati menjelaskan dua saudaranya, yakni RM Sungkono dan RA Sri Sumarti belum sepakat soal rencana pemkab tersebut. Menurutnya, harga yang ditawarkan pemkab terlalu kecil dibanding dengan permintaan keluarganya.

Dijelaskan, pihak keluarga keturunan RM Pangkat tersebut memasang banderol Rp 25 milyar untuk menyerahkan tanah yang diyakini seluas 2 hektar lebih ini. “Kemarin itu pemkab hanya menawar Rp 16 milyar bukan lebih dari itu,” kupasnya.

Nenek 67 tahun yang tinggal sendiri di rumah peninggalan kolonial itu mengatakan pihak keluarga sudah berkali-kali berkoordinasi soal rencana pemkab itu. Terakhir, kata dia, adiknya yakni RA Sri Sumarti tetap tidak setuju jika rumah dan lahan peninggalan keluarganya tersebut dijual dengan harga dibawah Rp 25 miliar. ‘’Kalau tidak segitu (Rp 25 miliar) kemungkinan tidak akan dijual,’’ tegasnya.

Di sisi lain, Sri mengaku kurang sreg dengan penawaran pemkab menjadikan kompleks yang sudah ditinggalinya selama berpuluh-puluh tahun itu menjadi cagar budaya. Menurutnya, di rumah joglo kuno tersebut hanya ada satu benda bersejarah yang memiliki keterkaitan dengan sejarah Ngawi. Yakni, tombak pusaka milik Patih Pringgokusumo berusia ratusan tahun yang kini ditaruh di ruang tamu. pr

Pemkab Madiun Tolak Danai Jembatan Warga yang Putus

Kondisi Jembatan yang menghubungkan Dusun Sukorejo dan Dusun Kedondong yang putus akibat diterjang banjir

AKIBAT banjir beberapa waktu lalu mengakibatkan jembatan yang menghubungkan Dusun Sukorejo dan Dusun Kandangan, Desa Kedondong, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, putus total.

Kepala Desa Kedondong Nur Sodiq mengatakan, jembatan yang dibangun pada tahun 1981 tersebut sudah diusulkan untuk segera dibangun kembali pada acara musrenbang beberapa waktu lalu. Karena putusnya jembatan maka warga harus putar balik sepanjang tiga hingga empat kilometer, dan segala akses baik itu pendidikan, perekonomian dan sosial semuanya terganggu.

“Sebelum putus total sebelumnya jembatan ambles kemudian waktu banjir bersamaan bencana di desa mendak di dagangan kemarin jembatan ini putus total, ya akibatnya seluruh akse terganggu mas baik itu pendidikan, perekonomian dan sebagainya karena warga harus putar balik sepanjang tiga hingga empat kilo,” kata Nur Sodiq pada Lensa Indonesia, Selasa (31/3).

Meski sudah diusulkan, Nur Sodiq mengaku hingga saat ini belum ada kejelasan dan tanggapan dari pihak pemkab Madiun untuk segera membangun kembali jembatan putus tersebut. Namun dirinya pernah mencoba menagih janji ke pihak PU namun

BLH Kota Probolinggo Menuju Mandiri Sejahtera ala Bank Sampah

DPRD Ponorogo Godog Perda TKI

Kasus TKI Minta Cerai Marak

Banyaknya TKI yang pulang dan meminta cerai pasangannya, membuat DPRD Kabupaten Ponorogo pusing. Karena itu perlu diatur Perda soal TKI yang kerja di luar negeri.

Personel Satpol PP menindak panti pijat IIN

Satpol PP Kediri Tindak Tegas Panti Pijat Tak Berijin TIGA panti pijat yang tidak mempunyai ijin dari Kementrian kesehatan, disegel oleh Badan Penanaman Modal (BPM) Kota Kediri. Penyegelan dilakukan bekerjasama dengan Satpol PP Kota Kediri, Rabu (1/4/ 2015). Tiga tempat panti pijat yang disegel tersebut adalah AKeno yang ada di Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren; Bunga Bali yang ada di kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto; dan IIN Spa yang berlokasi di jalan Penangungan Kecamatan Mojoroto.

Diduga ketiga panti pijat tersebut tidak memiliki izin prinsip dan Surat Tanda Pengobatan Tradisional (STPT) yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan.

“Kita bekerja sama dengan Satpol PP Kota Kediri selaku penegak perda untuk melakukan penutupan panti pijat itu, karena tidak mempunyai STPT, “ kata Kutut Kepala BPM kota Kediri pada wartawan.

Menurut Kutut, penutupan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 8 tahun 2014, tentang usaha panti pijat.

Menurutnya saat ini ada 9 panti pijat yang beroperasi di kawasan Kota Kediri, hanya dua yang memiliki izin resmi. Sementara yang tujuh lainnya tidak memiliki izin resmi. Untuk itu pihak BPM memastikan akan menutup tujuh lokasi panti pijat ini.

Sementara Nur Khamid selaku Trantib Satpol PP Kota Kediri mengatakan keberadaan panti pijat ini sudah sering diperingatakan terkait izin. “Kita sudah memberikan peringatan namun tak digubris. Terpaksa kita tutup tempat ini,” terangnya. andik kartika

KOMISI D DPRD Kabupaten Ponorogo menggodok Perda yang mengatur tingginya angka perceraian di kalangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Ponorogo.

Kabupaten Ponorogo yang dikenal sebagai kantong terbesar kelima se Indonesia dalam pengiriman TKI ke luar negeri, banyak dijumpai TKI yang baru pulang ke kampung atau saat masih di luar negeri, sudah minta cerai atau menceraikan pasangannya.

“Yang memprihatinkan adalah masalah perceraian di luar negeri. Tapi kita koordinasi dengan Kantor Kementrian Agama (Kemenag) tentang aturan boleh (menceraikan dari luar negeri) dengan syarat tertentu. Kita coba cover untuk cari landasan untuk mengeliminir perceraian itu. Calon TKI yang akan berangkat harus tandatangani kontrak bahwa tidak akan cerai selama jadi TKI. Dan Pemda dalam hal ini punya kewajiban untuk monitor,” kata Budi Purnomo, anggota Komisi D dari Fraksi PDI Perjuangan.

Sementara menurut Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Sukirno pemerintah perlu membuat suatu regulasi yang mengatur kontrak TKI sebelum berangkat ke luar negeri. Perjanjian itu adalah tidak minta minta cerai atau menceraikan pasangannya. Dengan demikian diharapkan tidak mudah terjadi kawin cerai di kalangan TKI yang bekerja di luar negeri.

Sukirno menyatakan, banyak aturan yang dimasukkan dalam Perda perlindungan TKI, setelah selesai digodog. Perda yang akan diserahkan dalam rapat paripurna DPRD itu, mengatur tentang perlindungan pra pemberangkatan TKI. Sebab pengawasan dan perlindungan TKI selama di luar negeri dan pengirimannya adalah ranah dari pemerintah pusat.

jawabannya sedang tidak ada dana dan terserap semua ke perbaikan di kecamatan dagangan yang juga beberapa waktu mengalami bencana.

“Saya sudah sering kali menghubungi pihak terkait terutama PU namun jawabannya saat ini sekarang belum ada dana dan masalah jembatan ini mungkin diusulkan untuk tahun depan,” pungkas Nur Sodiq.

Lain halnya dengan Agus Suwito (50) warga Dusun Sukorejo Kedondong berharap pihak pemerintah segera membangun kembali jembatan yang roboh akibat diterjang banjir, karena menurutnya gara gara jembatan roboh aktivitas dari para penduduk sangat terganggu dan warga Desa Kedondong memahami jika hanya desa yang memperbaiki tidak akan sanggup karena terkait dana yang sangat besar.

“Ya sebagai rakyat kecil kami mohon kepada pemerintah khususnya Pak Bupati untuk memperhatikan kebutuhan masyarakatnya, karena jemabatan roboh aktifitas sehari hari jadi terganggu,” kata Wito.

Untuk diketahui, berdasarkan data di Desa Kedondong, sebetulnya ada sembilan jembatan namun dua di antaranya sudah hilang (sudah tidak ada jembatannya) dan lainnya kondisinya cukup memprihatinkan. dhimaz_adi

Budi Purnomo, anggota Komisi D DPRD Ponorogo

Pemberangkatan TKI ini diatur oleh 3 kantor yaitu langsung menempatkan TKI di luar negeri, kantor cabang yang membantu rekrutmen pusat, dan kantor perwakilan yang pemiliknya di Propinsi Jatim.

“Yang bisa kita lakukan adalah memberikan perlindungan dan pendampingan sebelum mereka berangkat. Artinya anak-anak calon TKI ini harus mendapat kepastian tentang aturan dan regulasi, sehingga mereka aman selama kerja di luar negeri. Eksekusinya nanti memang pemerintah daerah. Makanya pemerintah daerah bisa kerjasama dengan pemerinah pusat,” terang wakil rakyat dari Partai Golkar ini.

Seperti diketahui, di Ponorogo kasus perceraian sangat tinggi pasca lebaran Idul Fitri. Pasca Idul Fitri 2014 lalu. Tercatat 275 kasus perceraian dalam sebulan setelah Idul Fitri Agustus lalu.

Sebagian besar kasus perceraian dilakukan oleh pihak perempuan (gugat cerai). Dan pelakunya adalah mereka yang menjadi TKW di luar negeri. Kesempatan libur hari raya dijadikan momen menggugat suami.

Proses itu dilalui dengan menggunakan jasa seorang pengacara. Sehingga menjadi pemandangan lumrah, bila banyak pengacara berseliweran di PA Ponorogo untuk mengurus kasus perceraian. Sedangkan klien mereka tidak pernah datang. arso

PROBOLINGGO menggelar dialog bersama menuju Probolinggo mandiri dan sejahtera ala Bank Sampah dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) di ruang pertemuan Puri Manggala Bhakti Pemkot Probolinggo. Acara yang digagas oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) ini dibuka oleh Walikota Hj.Rukmini.

Walikota hadir bersama sejumlah pejabat yaitu, Sekda Drs.H. Johny Haryanto, M.si, asisten perekonomian dan Pembangunan Ir. Budi Krisyanto, M.si, Asisten Pemerintahan Drs. EC Sunardi, M.si, dan Asisten Adminitrasi Umum Drs. Teguh Bagus Sujawanto M.pd.

Dialog digelar bukan hanya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, namun sekaligus untuk mendayagunakan sampah menjadi barang bekas yang memiliki nilai ekonomis. Dalam dialog ini juga telah dihadiri sejumlah kepala SKPD, Camat, Lurah, ketua TP PKK, ketua Dharma Wanita, serta ketua Pokja III, tak lupa hadir sejumlah pengurus bank sampah sekota Probolinggo, dan Pokmas hingga 155 RW sekota Probolinggo yang belum punya bank sampah.

Dalam kesempatan tersebut Walikota Rukmini menyampaikan, “Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan tak hanya tampak karena

masih banyaknya sampah yang dibuang Di sungai dan selokan,” katanya.

Pasalnya, baru dua minggu lalu Walikota Rukmini bersama BLH membersihkan Kali Banger bersama seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, namun Rabu (1/ 4/15) volume sampah di Kali Banger sudah menumpuk lagi.

Namun dalam menangani sampah yang selalu menumpuk di setiap saat, walikota melalui BLH tidak pernah lelah memantapkan wawasan masyarakat dan kelompok masyarakat tentang pemilihan dan pengolahan sampah, sebagai upaya membina masyarakat untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Dialog bertema “Menuju Kota Probolinggo Mandiri Sejahtera ala Bank Sampah dan Kelompok Masyarakat (pokmas)” ini bertujuan juga untuk memberikan wawasan lingkungan yang bersih dan sehat.

Kepala BLH Drs. Tutang Heru Ariwibowo, M.si, juga menyampaikan, “Dengan adanya bank sampah ini dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis, sehingga dapat menciptakan peluang pekerjaan. Dengan demikian kemandirian melalui bank sampah dan pokmas dapat dibangun,” katanya. an

Dialog bersama BLH Probolinggo

HUT Kota Malang, Lestarikan Bahasa Ngalam dan Gagas Infrastruktur Terpadu ULANG tahun Kota Malang yang jatuh pada 1 April 2015 berlangsung meriah. Tak hanya acara seni seperti reok yang membuat suasannya semarak. Kehadiran banyak tokoh ýcentral Malang Raya juga memberikan suasana yang sangat menggairahkan.

Di antara para tokoh tersebut dari Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Malang Raya, mantan Wali Kota Malang, Suyitno, mantan Sekda Kota Malang, Maschut, dan mantan Sekda Kota Malang, Bambang Suyono. Bahkan, Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko juga ikut hadir dalam acar Ultah Kota Malang yang ke-101 tahun itu. Pada kesempata itu, pria yang akrab disapa ER ini mengungkapkan dua hal penting.

Dua hal itu terkait identitas Kota Malang dan pengembangan pariwisata secara terpadu. “Dua hal itu menurut saya sangat penting,” jelas dia.

Menurut dia, salah satu satu iden-

titas Kota Malang itu adalah bahasa Ngalam (Malang) atau walikan. Bahasa khas arek Malang itu dinilai dia kini berangsur mulai hilang.

“Untuk itu saya berharap pemerintah sekarang ini bisa menumbuhkan kembali bahasa Ngalaman. Sebab, bahasa walikan itu menjadi salah satu identitas Kota Malang,” kata Eddy.

Dijelaskan ER yang asli arek Ngalam ini, bahwa ketika masih muda dulu, bahasa Ngalam itu sangat populer di Kota Malang. Baik itu di kalangan remaja maupun orangtua.

“Mereka selalu menggunakan bahasa walikan itu dalam berkomunikasi. Tetapi, sekarang secara berlahan bahasa walikan mulai dilupakan,” tegasnya.

Makanya, dia berharap bahasa Ngalam yang merupakan identitas Kota Malang jangan sampai punah. ý”Identitas itu tetap harus dilestarikan. Sebab, bahasa Ngalaman itu

Peringatan HUT Kota Malang 101

sebagai ciri khas Malang,” tegasnya.

Menyinggung soal pengembangan sektor pariwisata, menurut dia harus ada sinergi antara Kota Malang dan Kota Batu.Sehingga, pengembangannya terpadu.

Untuk itu, kata ER, pembangunan infrastruktur dan sarana

yang terpadu. “Saya ingin tidak ada batas dalam pengembangan sektor pariwisata di Kota Malang dan Kota Batu. Wisatawan yang ke Kota Malang berarti juga ke Batu dan sebaliknya,” harapnya.

Demi mewujudkan hal itu, infrastruktur maupun prasarana dan sara-

na lainnya harus terpadu.ý Menurut dia, selain konsep tempat wisata muapun hotel yang dipadukan, perlu ada infrastruktur jalan yang memperlancar kendaraan wisatawan dari Kota Malang dan Kota Batu. “Ini supaya wisata di Malang Raya terus tumbuh maju,” papar dia.

ER ingin membangun jalan tembus dari Tidar (Kota Malang) menuju Dadaprejo (Kota Batu). “Itu kalau kita ingin memadukan sektor pariwisata bersama. Pembangunan jalan harus terhubung jangan sampai putus,” ujarnya.

ER menjelaskan, Pemkot Batu masih mematangkan rencana tersebut. Sebab, secara resmi, ia mengaku belum berkomunikasi dengan Wali Kota Malang, HM Anton. Rencana itu harus dimatangkan. Sebab, kata dia, jalan tembus itu bisa mengurangi kemacetan di jalur utama Kota Malang ke Kota Batu.

Menyikapi hal tersebut, Wali

Kota Malang, HM Anton menyambut positif. ý Menurut HM Anton, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang juga sedang membuat rencana pembangunan infrastruktur jalan terpadu di Malang Raya.

“Kami dalam waktu dekat, ingin mengumpulkan kepala Bappeda di Malang Raya. Itu untuk membahas rencana itu,” kata Abah Anton.

Dikatakan dia, Pemkot Malang sudah melihat pemaparan master plan pembangunan jalan terpadu di Malang Raya dari Universitas Brawijaya (UB). Di master plan itu, tergambar rencana pembangunan jalan bersama di Malang Raya.

Hal itu, kata dia, meliputi jalan lingkar timur, jalan lingkar utara, jalan lingkar barat, dan jalan lingkar selatan. “Master plan ini akan kami perpres-kan. Sehingga, anggaran pembangunannya bisa didanai pemerintah pusat,” pungkasnya. aji_dewa_roisky ý www.lensaindonesia.com

BERANDA DAERAH

14 Edisi 81/06 - 12 April 2015

Fadeli Gagas Perluasan Demplot Skala Rakyat PEMBUATAN demplot komoditas padi oleh pemerintah daerah terbukti mampu meningkatkan produktivitas hingga diatas 8 ton per hektar. Meski sudah ada contoh melalui demplot, petani nampaknya masih enggan menerapkan pola tanam dan perlakuan seperti dalam demplot.

Fakta itulah yang memantik Bupati Fadeli untuk memperluas pembuatan demplot, namun dengan skala rakyat. Bagi petani yang tertarik membuka demplot sendiri, akan mendapatkan bantuan bibit unggul. Dengan syarat petani harus mau menerapkan semua petunjuk dari penyuluh pertanian.

Itu disampaikan Fadeli kala berdialog dengan petani dari Desa Durikulon Kecama-

tan Maduran, Mundakir, seusai panen padi varietas IPB 3S dan 4S di Desa Jotosanur, Kecamatan Tikung, beberapa waktu lalu.

“Saya tawarkan untuk membuka lahan demplot kepada semua petani yang mau.

Nanti akan kami bantu dengan bibit unggul,” ujarnya menanggapi pernyataan Mundakir yang menyebutkan produksi sawahnya hanya mencapai 6 ton per hektar.

Namun syaratnya, lanjut Fadeli, petani yang akan membuka demplot harus mau mematuhi semua petunjuk dari penyuluh pertanian.

Mulai dari penerapan pupuk berimbang, pemberian nutrisi sesuai umur tanaman dan perlakukan tanaman yang juga harus sesuai umur.

“Petani selama ini mengolah pertanian

berdasarkan kebiasaaan. Meski mengetahui ada demplot yang mampu berproduksi banyak, mereka masih enggan meninggalkan kebiasaan lama. Karena itu saya tawarkan pembukaan demplot plus pendampingan intensif dari penyuluh pertanian,” kata Fadeli.

Padi varietas IPB 3S dan 4S sendiri berasal dari temuan Intitut Pertanian Bogor.

Kedua varietas ini-rata produksinya 7 ton perhektar dengan potensi bis amencapai 10,5 ton perhektar. Keunggulannya, tahan terhadap tungro, agak taha hawar bakteri daun bakteri prorotype III, dan baik untuk ditanam di lahan irigasi dan tadah hujan antara 0 hingga 600 meter diatas permukaan laut. afit/deni

Bupati Fadeli panen bareng petani

Baru 4 Tahun, Semua Indikator Lampaui Target

Bupati Fadeli Sampaikan LKPJ 2014

Bupati Fadeli meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di TPA Tambakrigadung

Kelola Sampah Tanpa APBD, Fadeli Disebut ‘Nyeleneh’ OLEH Deputi Persampahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sudirman, Bupati Lamongan Fadeli disebut sebagai pemimpin yang nyeleneh. Itu disampaikannya seusai meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di TPA Tambakrigadung, belum lama ini.

Menurut dia, Bupati Fadeli adalah seorang profil pemimpin yang nyeleneh. “Lamongan saat ini menjadi pionir dalam pengelolaan sampah. Karena memiliki pemimpin yang pionir pula,” kata Sudirman seusai menghadiri peluncuran Lamongan Green and Clean (LGC) 2015 di GOR Lamongan.

“Seorang pemimpin memang harus bisa memiliki pemikiran yang extraordinary, nyeleneh dalam arti positif, agar daerahnya bisa maju,” sambung Sudirman.

Upaya lebih dari Lamongan ini, menurut Sudirman akan dibackup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan memberikan bantuan pembangunan TPS dengan system 3 R (reduce, reuse, recycle) berskala besar.

Saat di PLTSa, Sudirman bersama

Bupati Fadeli secara simbolis membuka valve sebagai tanda sudah mulai operasionalnya PLTsa yang mampu menghasilkan listrik 25 KNA hingga 35 KVA tersebut. Dia juga meninjau pengelolaan sampah dengan sistem sanitary landfill.

PLTSa itu sendiri nantinya operasionalnya tidak akan menggunakan dana APBD. Karena menggunakan dana dari penjualan pupuk kompos hasil pemilahan dari PLTSa yang memakai sistem thermo mechanical tersebut.

Yakni dengan penggunaan panas suhu tinggi untuk menghasilkan listrik dari pengolhan 64 meter kubik sampah setiap harinya. Uap dan air panas sebagai emisi dari PLTSa tersebut bahkan masih bisa dimanfaatkan untuk industri rumah tangga tempe dan tahu.

Saat di GOR Lamongan, Fadeli menyebut target bisa meraih Adipura Kencana sebenarnya didesain baru bisa terlaksana LGC ke 5. Namun nayatanya dengan peran serta masyarakat, sudah bisa meraih Adipura Kencana pertama di LGC ke 3, kemudian berlanjut meraih yang kedua di LGC ke 4. ali_muhtar

Bupati Fadeli menyampaikan LKPJ Kepala Daerah di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamongan. Menurut Fadeli, pembangunan di Lamongan bisa tercapai berkat berbagai langkah inovasi, percepatan dan kerja bareng semua pihak.

MASA pemerintahan Bupati Lamongan Fadeli baru memasuki tahun keempat, namun hampir semua indikator sudah terlampaui. Padahal capaian tersebut seharusnya baru bisa dicapai dalam masa waktu lima tahun.

Hal itu terungkap saat Bupati Fadeli menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Selasa (31/3). Itu menurut Fadeli bisa tercapai berkat berbagai langkah inovasi, percepatan dan kerja bareng semua pihak.

Mulai dari legislatif, para alim dan ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat serta didukung keguyuban masyarakat Lamongan.

Dia kemudian menyebutkan indikator bidang pekerjaan umum yang semua targetnya bisa dilampaui. Untuk jalan kabupaten dengan total panjang 346, 732 kilometer yang ditargetkan bisa tercapai kondisi baik di tahun 2015 sebesar 83,78 persen, di akhir tahun 2014 sudah mencapai 92,75 persen atau sepanjang 321,611 kilometer.

Kemudian untuk jalan poros desa strategis yang total panjangnya mencapai 168,8 kilometer, kini sudah tercapai dalam kondisi baik mencapai 150,67 kilometer atau 88,96 persen. Padahal targetnya, bisa mencapai kondisi baik sebesar 87 persen baru di tahun 2015.

Kondisi jalan poros desa sepanjang total 762,34 kilometer juga semakin baik. Dari target di tahun 2015 yang diharapkan bisa tercapai kondisi baik sebesar 79,41

persen, saat ini sudah tercapai 689,807 kilometer atau 90,49 persen. Bahkan untuk jalan lingkungan dalam kondisi baik saat ini mencapai 139,303 kilometer Meski sudah menuntaskan target, Pemkab Lamongan tahun ini masih menyiapkan anggaran hingga sebesar Rp 174 miliar untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan serta tembok penahan tanah (TPT). Dengan besarnya anggaran yang disiapkan, maka tahun ini diharapkan infrastruktur di Lamongan bisa tercapai 100 persen dalam kondisi baik.

Diluar itu, juga sudah disiapkan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk merehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT). Sehingga mempermudah akses petani untuk membawa hasil produksi dari sawah.

Sedangkan di bidang kesehatan, posyandu aktif saat ini sudah mencapai 70,14 persen, sedangkan targetnya di 2015 adalah 54 persen. Bahkan cakupan desa siaga aktif dari target 59 persen, kini mencapai 96,62 persen. Dan angka harapan hidup di Lamongan saat ini mencapai 68,65 tahun.

Itu tidak terlepas dari kebijakan Bupati Fadeli yang memberi perhatian lebih di bidang kesehatan. Seperti dengan meluncurkan program mobil sehat dan pemberian bantuan 1.735 unit sepeda sehat kepada kader posyandu. Juga menggratiskan biaya rawat inap di ruang kelas III jauh sebelum pemerintah pusat menerapkannya melalui Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Penandatanganan MoU Bupati Fadeli dan dari lapas oleh Kalapas Slamet Supartono Penyerahan LKPJ Kepala Daerah Fadeli kepada Ketua DPRD H Kaharudin

Suasana yang kondusif juga berdampak positif bagi perkembangan investasi serta koperasi dan usaha kecil menengah.

Kenaikan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang hanya ditarget sebesar 5 persen, saat ini melejit hingga 84,97 persen. Jumlah koperasi yang aktif saat ini mencapai 92, 16 persen, melampaui targetnya yang sebesar 79,50 persen.

Kebijakan Bupati Fadeli melakukan modernisasi di bidang pertanian, bahkan jauh sebelum ada program serupa dari pemerintah pusat, kini berdampak positif. Dia menyebut akan terus berkomitmen untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan mapun potensial melalui berbagai program inovatif seperti Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaa (Gemerlap).

Sehingga akselerasi potensi-potensi ekonomi desa bisa terwujud, menurunnya kesenjangan antar wilayah dan terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Di bidang pertanian, terjadi peningkatan produksi padi dari 967.497 ton gabah kering giling (GKG) di tahun 2013 menjadi 1.028.254 ton GKG di tahun 2014.

Produksi perikanan di tahun 2014 juga tembus hingga 116.972 ton, sementara di tahun 2013

produksinya sebesar 112.384 ton.

Untuk mendukung bidang pertanian, Pemkab Lamongan di tahun 2015 menyiapkan anggaran sebesar Rp 38.742. 438.000 untuk melakukan normaliasi sungai dan waduk. Harapannya, anggaran sebesar itu dapat mengurangi potensi banjir dan menambah kapasitas daya tamping air untuk pertanian.

“Keberhasilan dan kesuksesan jalannnya pemerintahan dan pembangunan tentunya tidak lepas dari dukungan seluruh pimpinan dan anggota DPRD, seluruh jajaran Forum Pimpinan Daerah serta adanya kebersamaan dan partisipasi para ulama, tokoh masyarakat, para wartawan dan segenap komponen masyarakat yang telah membantu dan mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,” ucap Fadeli.

Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Lamongan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat juga tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Secara umum IPM Kabupaten Lamongan meningkat dari tahun 2010 sebesar 69,63 meningkat menjadi 71,81 pada tahun 2013 atau meningkat 2,18. ali_muhtar

Bekali Ketrampilan Napi, Lapas Lamongan Gandeng 9 SKPD LEMBAGA Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Lamongan menggandeng sembilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lamongan untuk memberikan bekal ketrampilan pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Itu tertuang dalam Nota Kesepahaman Bersama antara Pemkab dan Lapas Kelas IIB Lamongan tentang pelaksanaan pembinaan di Lapas.

Dari Pemkab Lamongan, Nota Kesepahaman Bersama itu ditandatangani Bupati Fadeli dan dari Lapas oleh Kalapas Slamet Supartono. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jatim I Wayan K Sudak bersama Kalapas dari Kabupaten Jombang, Tuban, Bojonegoro, Gresik dan Mojokerto juga turut menyaksikan penandatangan tersebut.

Sudak berharap Lapas Lamongan bisa menggulirkan embrio, menjadikan Lapas menjadi pesntren bagi WBP. “Selain pembinaan ketrampilan, berikan juga pembinaan kepribadian kepada warga binaan sehingga bisa kembali ke masyarakat sebagai manusia baru,” kata dia.

Bupati Fadeli di kesempatan itu menyatakan siap memfasilitasi dengan memberikan pelatihan ketrampilan di berbagai bidang kepada warga binaan.

Karena itu, dia sudah memberi perin-

tah kepada SKPD terkait agar segera melakukan kordinasi dengan Lapas sehingga kerjasama tersebut bisa segera diimplementasikan.

“Kerjasama ini merupakan bagian dari bentuk pemenuhan rasa kemanusiaan dan keadilan dari kita semua kepada warga binaan. Sehingga ketika mereka memiliki bekal ketrampilan dan kepribadian yang cukup, tidak akan kembali lagi terjerumus untuk melakukan tindak kejahatan,” pesan Fadeli.

Sembilan SKPD yang digandeng untuk memberi bekal ketrampilan kepada warga binaan Lapas Kelas IIB Lamongan itu adalah di Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Pendidikan.

Kesembilan SKPD itu diantaranya akan memberikan ktrampilan pembentukan kader lingkungan, pelatihan penanggulangan kebakaran, pembinaan budi daya ikan lele, kegiatan pengolahan hasil peternakan dan pembentukan koperasi di Lapas. Kemudian juga pelatihan pembibitan tanaman, pelayanan kesehatan gratis seminggu sekali. ali_muhtar

Wajib Pajak Lamongan Didominasi Karyawan DARI sejumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar Lamongan yang mencapai sebanyak 75.800 WP, sebagian besar masih didominasi karyawan.

Sementara sebagian kecilnya adalah usahawan dan badan usaha.

Data tersebut dingkapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lamongan Deddy Perwira.

Dia menyebut dari total 75.800 WP tersebut, sebanyak 64.000 WP adalah Orang Pribadi (OP) karyawan, kemudian sebanyak 6.500 OP usahawan dan selebihnya adalah 5.300 WP badan usaha.

Ditambahkan olehnya, tahun ini KPP Pratama Lamongan menargetkan penerimaan pajak bisa men-

capai sebesar Rp. 337.465.000.000. Besaran tersebut naik dari target tahun 2014 sebesar Rp. 208.189.000.000 yang bisa terealisasi melebihi target.

Yakni mencapai 108,38 persen atau Rp. 225.643.000.000.

Untuk mengejar target pajak tersebut, KPP Pratama menggandeng berbagai pihak termasuk Bupati Fadeli dan Sekkab Yuhronur Efendi. Keduanya member teladan menyampaikan SPT PPh Tahun 2014 di KPP Pratama, Senin (30/03).

Selain itu, menurut Deddy, wajib pajak bisa menyampaikan laporan SPT Tahunan melalui berbagai media yang sudah disediakan. Sep-

erti melalui drop box yang tersedia dan melalui kantor pos.

Tak hanya itu, penyampaian SPT Tahunan juga bisa disampaikan melalui media internet dengan sistem eFilling. e-Felling merupakan suata cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).

“Apalagi Kabupaten Lamongan telah menerima penghargaan eGoverment sejak tahun 2012 dari Kemenkominfo. Serta pencanangan Lamongan Digitak Society yang memudahkan mengakses internet sehingga keberadaan e-Fill-

ing sangat membantu kemudahan pelaporan SPT Tahunan,” sebut Deddy.

Dia menyebut Lamongan pada dua hingga tiga tahun kedepan bakal menyaingi Gresik sebagai wilayah industri. Indikasi itu dapt terlihat dari terdapatnya sekitar 1.500 penusahaan besar dan kecil di Lamongan dengan 15 perusahaan diantaranya berskala besar.

Fadeli saat di KPP Pratama Lamongan menyampaikan harapannya agar investor yang masuk Lamongan mau menggunakan NPWP domisis Lamongan. Sehingga pajaknya bisa masuk ke daeerah dan digunakan untuk melaksanakan

KPP Pratama Lamongan menyampaikan SPT Tahunan dengan sistem e-Filling

berbagai kegiatan pembangunan.

“Jangan sampai dengan membludaknya investor yang masuk ke Lamongan hanya mencari peng-

hasilan saja di Lamongan. Namun pajaknya lari ke kantor pusatnya di Surabaya atau di Jakarta,” kata Fadeli. afit/deni www.lensaindonesia.com

INSPIRASI

15 Edisi 81/06 - 12 April 2015

Ajak Eks PSK Dolly jadi Pengusaha Batik Ide yang terpikirkan olehnya adalah menjadikan Dolly sebagai kawasan wisata sejarah dengan menjadikan sejumlah titik di Dolly sebagai wahana wisatanya.

BAGI Dalu Nuzlul Kiram, nilai keberhasilan bisnis adalah seberapa besar bisnis itu bermanfaat bagi orang banyak. Dalu tak mendirikan usaha sendiri, pria 26 tahun ini justru sibuk mendorong warga yang tinggal di Gang Dolly, Surabaya, Jawa Timur untuk berwirausaha bersamanya.

Dari laman detikFinance, Selasa (31/3/2015), Dalu mengungkapkan, ide awal bisnisnya adalah untuk membangkitkan kembali kawasan Dolly yang sempat terpuruk pasca ditutup.

“Idenya adalah memberdayakan masyarakat untuk memiliki sumber pendapatan baru yang tidak berbenturan dengan nilai sosial. Jadi masyarakat tidak lagi bertumpu pada bisnis itu (seks komersial) tetapi pada bisnis ini (Usaha UMKM),” kata Dalu.

Idenya tersebut direalisasikan lewat organisasi yang dipimpinnya langsung bernama Melukis Harapan.

Tahap awal, pria yang akrab disapa Dalu Dolly ini menggandeng sejumlah warga yang terdampak penutupan lokalisasi hingga eks PSK yang semula menggantungkan hidupnya pada bisnis gelap tersebut.

“Warga ada banyak, kalau ditotal sekitar 4 rukun tetangga (RT) termasuk orang dewasa, ibu-ibu, dan anakanak. Ada juga eks PSK, tapi baru 5 orang yang mau kita ajak,” tuturnya.

Untuk memulai usahanya ini, Dalu hanya bermodal kepercayaan dari pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat tersebut lewat berbagai kegiatan pembinaan usaha yang nilai investasi tak terhingga.

Kepercayaan yang dibangunnya berbuah donasi, dan bantuan peralatan hingga bahan baku untuk melancarkan kegiatan pemberdayaan warga terdampak, dan eks PSK. Para eks PSK dan warga memulai usaha mikro kecil dan menengah yang dirintis oleh mereka sendiri.

“Kalau ditanya nilainya, saya bilang tidak terhingga. Karena ini bentuknya bantuan peralatan, pelatihan dan donasi yang disalurkan langsung

ke warga binaan. Dananya dari instansi maupun perusahaan. Jadi bisa dibilang modal kami hanya kepercayaan,” tutur Dalu dengan logat Jawa yang kental.

Usaha nyata yang sudah dimulainya sejak akhir Juni 2014, atau sekitar 1 minggu sejak ditutupnya lokalisasi Dolly pada 18 Juni 2014.

Kini usaha kerasnya mulai membuahkan hasil.

Warga terdampak bahkan eks PSK yang semula kehilangan sumber pendapatan kini mulai bernafas kembali dengan sumber pendapatan barunya. Contohnya, ada seorang eks PSK binaannya yang mampu memproduksi kain batik dengan nilai ekonomis yang tinggi.

“Mereka punya produk batik namanya batik Jarak (diambil dari nama tempat yang masih di sekitar Dolly), itu laku sampai Rp 300.000 per potong. Ternyata kalau diberdayakan mereka bisa mengeluarkan bakatnya. Sayang sebelumnya mereka dijerumuskan orang tidak bertanggung jawab,” keluhnya kesal.

Selain produk kain batik, kegiatan usaha level UMKM yang berhasil dilakoni warga sekitar pun semakin bervariasi, yang paling banyak adalah produk panganan dan kerajinan kesenian. Kegiatan lain yang dilakukannya pula adalah dengan melakukan pengemasan ulang produk-produk yang dihasilkan warga terdampak ini, agar lebih menarik dan mudah menarik minat pembeli.

Dari kegiatan usahanya ini, setiap kelompok warga binaan bisa mendapat omzet hingga Rp 5 juta per bulan. “Belum besar, tetapi itu masih bisa meningkat lebih besar lagi, bila kita konsisten memberi motivasi,” tuturnya bangga.

Dari hasil penjualan dan keuntungan usaha, Dalu mengembalikannya lagi ke pada warga binaan untuk dimanfaatkan kembali sebagai tambahan modal usaha.

Kerja keras yang ditekuninya selama kurang lebih 10 bulan ini pun diganjar buah manis. Dalam ajang Wirausaha Muda Mandiri 2015

yang diselenggarakan PT Bank Mandiri (Persero), Dalu bersama Organisasi Melukis Harapan diganjar penghargaan sebagai salah satu pemenang.

Ia pun dipercaya untuk meraih tambahan modal langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp 100 juta, yang juga membagikan sekitar Rp 500 juta kepada 5 orang pengusaha muda yang dianggap kegiatannya paling berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Sehingga, dari acara itu saja, Dalu berhasil membawa pulang dana segar hingga Rp 200 juta. Besarnya uang yang dibawa pulang tidak dianggapnya sebagai hadiah yang membahagiakannya.

“Justru kepercayaan mitra dan warga binaan yang semakin besar adalah hadiah terbesar untuk saya dan Melukis Harapan. Karena, berkat kemenangan ini kepercayaan berbagai pihak kepada kami pun semakin meningkat,” tuturnya dengan suara serak menahan haru.

Konsisten dengan ide bisnisnya semula, Dalu pun kembali menginvestasikan dana hasil kemenangannya tersebut untuk dijadikan modal tambahan oleh para warga binaannya.

Dari kemenangan ini, dirinya akan mengajak warga binaannya ini untuk melakukan sebuah lompatan bisnis dari yang semula hanya bersifat sosial menjadi lebih profesional.

“Keterampilan sudah mereka miliki, kemampuan menjalankan usaha juga sudah mereka kuasai. Sekarang

tinggal kita mengajak untuk melakukan sebuah lompatan besar dalam sejarah usaha mereka untuk dikelola lebih profesional,” paparnya.

Ia akan mengembangkan kawasan Dolly menjadi kawasan wisata terintegrasi yang bisa melibatkan lebih banyak bidang usaha di dalamnya. Ia menyebut, ide yang terpikirkan olehnya adalah menjadikan Dolly sebagai kawasan wisata sejarah dengan menjadikan sejumlah titik di Dolly sebagai wahana wisatanya.

Untuk merealisasikannya, akan dimanfaatkan gedung-gedung wisma eks lokalisasi sebagai titik wahana wisatanya. Dalam hal ini Dalu mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah setempat.

Pemerintah Kota Surabaya telah membeli 12 wisma bekas lokalisasi Dolly. Pemerintah Kota Surabaya sebelumnya juga telah membeli satu wisma terbesar di Dolly, yakni Wisma Barbara. “Jadi ini akan dikembangkan jadi kota wisata edukasi sejarah. Bangunan-bangunan wisma dijadikan wahana yang bisa difungsikan jadi semacam museum atau menjadi pusat kuliner dan oleh-oleh. Begitu ide besarnya nanti,” sebut dia.

Dengan demikian, nantinya akan lebih banyak kegiatan usaha yang bisa dilakoni masyarakat. Dari semula industri yang berbasis produksi dan perdagangan bisa bertambah ke sektor industri yang berbasis jasa. “Misalnya jasa pemandu wisata atau transportasi. Kalau sudah jadi kota wisata, bidang usahanya pasti akan semakin banyak,” katanya. hen/dnl/dt

Dalu Nuzlul Kiram

Alexa Von Tobel, Ratu Asisten Keuangan Populer SUDAH cantik, pintar berbisnis, kaya dan pintar mengatur keuangan.

Alexa Von Tobel adalah contoh yang pemimpin wanita yang diakui dunia.

Alexa merupakan pendiri dari LearnVest. Sebuah asisten finansial pribadi berbasis web atau mobile, gratis.

Visi dari Alexa cukup sederhana, yaitu semua orang memiliki hak untuk mendapatkan jasa keuangan gratis. Kenapa gratis? Karena tidak semua orang dapat membayar untuk konsultasi keuangan, apalagi mempunyai asisten finansial sendi-

ri. Pemikiran yang sangat sederhana bukan?

Alexa mendapatkan ide untuk membuat LearnVest ketika melamar di Morgan Stanley, waktu itu dia hanya mempunyai ijazah jurusan psikologi Harvard. Morgan Stanley adalah perusahaan finansial, sehingga dia harus belajar finansial lagi karena finansial tidak ada kaitannya sama sekali dengan psikologi.

Dan pada saat Alexa membaca buku finansial, kebanyakan buku tersebut ditulis oleh orang-orang

Alexa Von Tobel

yang sudah berumur dan bukan lulusan baru. Dari situlah dia mendapatkan ide untuk membuat LearnVest.

Menjadi pakar finansial bukan berarti harus menjadi tua terlebih dahulu.

Setelah belajar finansial selama dua tahun di Morgan Stanley, pada tahun 2008 dia masuk Harvard Business Scholl pada tahun 2008. Tetapi karena merasa sia-sia, Alexa lebih memilih untuk mengembangkan LearnVest. Karena sadar dia tidak mempunyai modal, akhirnya mendaftarkan LearnVest untuk mengikuti kompetisi bisnis.

Pada tahun 2009 dia berhasil mendapatkan investor untuk LearnVest, total pendanaan LeanVest pada saat itu adalah 1.1 juta dolar. Pada akhir 2009, akhirnya LearnVest diliuncurkan.

Siapa sangka ternyata peminat dari LearnVest sangat banyak. Mereka mencoba fitur-fitur yang ternyata sangat membantu orang-orang yang ada di LearnVest.

Yang membuat orang bertanyatanya adalah, dari mana keuntungan yang didapat jika website tersebut mempunyai fitur yang semuanya

gratis. Ternyata Alexa hanya mengandalkan dari iklan dan pendanaan.

Pada bulan pertama, sudah ada 100 ribu member yang terdaftar di LearnVest. Pada April tahun 2011, Alexa mendapatkan investasi sebesar 4.5 juta dolar dari Accel Partners. Dan bukan kebetulan, Accel Partners adalah yang juga menginvestasi Facebook untuk pertama kalinya. Ditambah, ternyata Alexa juga tinggal di asrama yang sama yang pernah ditinggali oleh Mark Zuckerberg saat pertama kali membuat Facebook.

Sekarang, LearnVest terus memperbaiki fitur finansial yang ada disana. Sekarang baru ada 2 fitur, pertama fitur untuk mengatur keuangan, jadi Anda bisa berhemat. Misalnya Anda mempunyai penghasilan beberapa ratus dolar dalam sebulan, dengan LearnVest Anda bisa mengetahui seharusnya pengeluaran harian sampai mingguan. Lalu fitur kedua adalah fitur planning. Jadi disini Anda bisa menghitung berapa tabungan Anda dan investasi yang baik itu seperti apa. Tetapi sayangnya, fitur ini masih hanya ada dalam hitungan dolar. stu

Hendra Wijaya saat mengikuti lomba lintas alam ekstrem Likeys 6633 Ultra 2015 sejauh 566 kilometer di Kutub Utara, 20-28 Maret

Orang Indonesia Pertama Berlari di Kutub Utara PELARI ultra-trail (lari lintas alam dalam kondisi ekstrem) Indonesia, Hendra Wijaya, mengisahkan perjalanannya akhir pekan lalu yang sulit dilakukan manusia biasa umumnya. Laki-laki berumur 49 tahun itu berlari menempuh jarak 352,64 mil (566 kilometer) di Kutub Utara.

Pelari trail dari Bogor itu menuntaskan lomba selama delapan hari dari Eagle Plains, Yukon, ke ujung Samudra Arktik nonstop di Tuktoyaktuk, Alaska, dalam ajang Likeys 6633 Ultra 2015 pada 20-28 Maret. Hendra menjadi orang Indonesia pertama yang melintasi Kutub Utara sejauh 566 kilometer dengan berjalan/ berlari. “Lomba ini hanya untuk mereka yang benar-benar ’gila’,” demikian penyelenggara mengingatkan soal lomba itu.

Likeys 6633 Ultra adalah salah satu ajang lari lintas alam paling ekstrem di dunia. Semua peserta harus mampu bertahan berlari dalam kondisi hamparan es Kutub Utara yang bersuhu hingga minus 15 derajat sampai minus 20 derajat celsius. “Bahkan, angka tersebut bisa di bawah minus 20 derajat celsius hingga minus 32 derajat celsius,” kata Hendra, Rabu (1/4/2015), yang sedang dalam perjalanan pulang di Bandara Whitehorse menuju Vancouver, Kanada.

Aklimatisasi Beberapa hari sebelum lomba, dia sudah tiba untuk berlatih dan menyesuaikan diri (aklimatisasi) dengan iklim setempat.

Sejauh mata memandang, hanya ada hamparan es yang membeku. Kosong, hanya horizon berbatas langit, yang terdengar hanya deru napas dan suara sledge, gerobak es yang diseret di belakang. Dimensinya lebar 60 cm x panjang 150 cm x tinggi 40 cm. Di dalamnya ada barang-barang kebutuhan selama lomba sekitar 40 kilogram.

Berlari ultra-marathon di Kutub Utara merupakan pengalaman pertama “Hyperman Indonesia” itu, mungkin juga bagi bangsa Indonesia. Hendra pernah berlari di sejumlah lomba lari ultra-internasional, termasuk Ultra-Trail du Mont Blanc (168 km) di Perancis hingga lari lintas gurun pasir di Trans- Omania 300 km, Hyperman (berenang 10 km, bersepeda 300 km, dan berlari 100 km) di Hongkong, serta Tor Des Geants Endurance Trail Run di Italia 332 km.

Selain lari sejauh 566 km yang diikuti Hendra, juga dilombakan lari kategori 120 mil (193,12 km).

Setiap peserta membayar biaya pendaftaran sekitar Rp 58 juta. Itu belum termasuk pengeluaran untuk perlengkapan dan logistik karena lomba ini merupakan lomba lari mandiri dan setiap peserta harus membawa logistik sendiri.

Sebanyak 27 atlet yang datang dari 12 negara mengikuti lomba dalam dua kategori. Pe-

serta umumnya berdatangan dari negeri empat musim, kecuali Hendra dan Than Juang dari Thailand. Mereka berada di antara 19 atlet yang berlomba di kategori 566 km. Hanya delapan peserta, termasuk Hendra dan Than, yang berhasil menyelesaikan lomba hingga garis finis. Sisanya gagal karena berbagai sebab, termasuk cuaca yang sangat dingin, kelelahan, hingga cedera.

Peserta dapat beristirahat di lokasi pengecekan (check point) di sepanjang rute. “Shalat kadang berdiri, kadang duduk dalam bivvy (mirip kantong tidur),” kata Hendra.

Saat itulah dia bisa istirahat dan mengisi perut. Pengusaha garmen itu membekali diri dengan makanan berupa power bar atau cokelat batangan. “Celakanya, pas mau dimakan cokelat itu jadi keras sekali, enggak bisa digigit. Saya mau siram air panas, tetapi tutup termos enggak bisa dibuka karena beku. Jadinya seperti membuka mur yang sudah berkarat. Kadang saya menahan minum sampai 30 km,” ujar Ketua Harian Persatuan Bola Basket Indonesia Kota Bogor 2006-2008 itu.

Kecepatan rata-rata berlari/ berjalan Ketua Umum Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Kota Bogor 20102014 itu sekitar 5 km per jam. ”Padang mahsyar” Kehadiran orang Indonesia dalam ajang Likeys 6633 Ultra 2015 sempat diragukan penyelenggara lomba. Mereka memperkirakan hyperman pertama Indonesia itu tidak akan sanggup menyelesaikan lomba. “Mungkin karena tampang saya enggak ganas, minimalis, kecil, dan tenang. Saat awal lomba, saya pun berlari pelan,” katanya.

Setelah melalui hari kedua, Hendra menunjukkan kelasnya dan terus melangkah tanpa menyerah. Belakangan dia dijuluki “Duracell Bunny”, merujuk ke sebuah iklan batu baterai yang menggambarkan seekor kelinci yang tak pernah lelah dan terus melangkah.

Walaupun mengaku tidak pernah berputus asa, Hendra menilai, lomba di Kutub Utara ini sesuatu yang luar biasa.

Sering kali saat berlari dia merasa tidak fokus, mengantuk, capai, dan lapar. “Saya terus berlari atau berjalan. Kalaupun pingsan, toh, nanti akan siuman kembali. Saya biasakan menuntaskan lomba hingga check point, tetapi makin ke ujung, suhu makin dingin dan lomba makin susah dijalani,” ujarnya.

Perjalanan di Kutub Utara mendekati 70 km menuju Tuktoyaktuk di Titik 0 Samudra Arktik sudah tidak ada lagi matahari. “Semua tertutup awan, serba putih.

Saya sempat merasa sedang berada di padang mahsyar. Di Kutub Utara saja sudah menyeramkan berjalan atau berlari sendirian,” katanya. agus_hermawan/kom

Google dan Facebook Rebutan Gaet Anak Umur 15 Tahun BEN Pasternak, anak usia 15 tahun ini sudah membuat aplikasi terlaris dan menjadi rebutan Google dan Facebook. Ceritanya Ben bosan dengan pelajaran yang ada di kelas, lalu iseng membuat aplikasi game untuk iPhone. Kemudian game yang bernama Impossible Rush tersebut sekarang sudah didownload 300 ribu kali dan menjadi peringkat teratas di beberapa negara. Karuan, Google dan Facebook berebut ‘tandatangan’ anak asal Australia tersebut.

Sebenarnya, Ben Pasternak ini

tidak membuat aplikasi sendirian. Dia dibantu temannya yang bernama Austin Valleskey berasal dari Chicago Amerika Serikat dan juga masih berumur 15 tahun.

Jadi, Ben mengembangkan aplikasi ketika malas dengan pelajaran sekolahnya. Ketika itu pelajarannya adalah science.

Karena takut dengan gurunya karena terlalu fokus dengan laptopnya, Ben mengirim email kepada Austin untuk mengembangkan game ini bersama-sama.

Tetapi karena masih anak-anak,

Ben Pasternak

Austin menyarankan aplikasi tersebut untuk dipasarkan oleh pihak ketiga. Setelah itu Austin menghubungi Fairfax Media. Fairfax Media memberikan 200 dolar kepada mereka dan setuju untuk memasarkan Imposssible Rush tetapi tetap menulis Ben dan Austin sebagai pengembang aplikasi.

Setelah diluncurkan, ternyata game tersebut sangat sukses di pasaran. Bahkan Fairfax Media sampai mendapatkan 1500 dolar per hari dari iklan. Lalu bagaimana sikap Austin dan Ben ketika

mengetahui game-nya tersebut mendapatkan keuntungan cukup lumayan.

Ibu dari Ben mengatakan bahwa anak-anak tersebut tidak mempersalahkan tentang keuntungan yang didapat, tetapi mereka memikirkan tentang bagaimana menjadi aplikasi nomor 1 di dunia. Tentu itu adalah hal yang sangat membanggakan, tidak mengincar keuntungan semata.

Karena prestasinya itulah Ben dihubungi oleh beberapa perusahaan teknologi besar asal Ameri-

ka Serikat, termasuk Google dan Facebook. Kedua raja teknologi tersebut menawarkan Ben untuk magang. Bahkan beberapa waktu yang lalu, Ben diundang ke California untuk mengikuti sebuah hackathon yang diadakan oleh Google.

Beberapa media terkenal di Amerika Serikat pun ramai-ramai memberitakan tentang Ben. Sampai ada salah satu artikel yang menulis bahwa Ben adalah calon penerus dari Mark Zuckerberg. www.lensaindonesia.com

16

METROPOLIS

Edisi 81/06 - 12 April 2015

Hotel Pusat Kota Menjamur, Muncul Perang Tarif KOMISI C DPRD Surabaya mendesak agar Pemkot Surabaya menghentikan perijinan hotel yang berdiri di pusat kota. Selanjutnya, komisi yang membidangi pembangunan itu mendorong agar hotel dibangun menjauh dari pusat kota dan agak menepi di wilayah Surabaya barat, timur, utara maupun selatan.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Sukadar, mengatakan selama ini banyak hotel dibangun di pusat kota seperti di Jl Basuki Rahmat, Jl Embong Malang maupun Jl Tunjungan.

Selain mengakibatkan dampak terhadap kemacetan arus lalu lintas, kondisi ini menyebabkan tidak ada pemerataan ekonomi di Surabaya. “Kalau seperti ini, yang menikmati kue pertumbuhan ekonomi Surabaya hanya pusat saja.

Nah, kawasan-kawasan pinggiran Surabaya juga harus dipikirkan agar bisa maju juga seperti Surabaya pusat. Salah satu caranya, hotel-hotel itu dibangun di pinggiran kota,” terangnya.

Menurut Sukadar, dengan adanya penyebaran pembangunan hotel, maka distribusi pembangunan ekonomi juga akan lebih merata.

Untuk menunjang penyebaran hotel, infrastruktur khususnya jalan harus diperkuat.

Saat ini, Pemkot Surabaya sudah membangun akses jalan lingkar barat dan lingkar luar timur.

Sayangnya, proyek ini masih belum dapat ditentukan kapan selesainya. “Mudah-mudahan tahun depan kedua proyek ini bisa dikerjakan lebih maksimal lagi. Infrastruktur jalan ini penting untuk memperlancar lalu lintas. Jika jalan lingkar luar timur maupun lingkar barat selesai dibangun, tentu pengusaha akan berbondongbondong berinvestasi di kawasan tersebut,” sambung Sukadar.

Terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Sukadar mengakui bahwa pertumbuhan bisnis hospitality tidak mampu diprediksi Pemkot Surabaya. Sehingga wajar ketika ada bangunan hotel yang berdiri di atas lahan yang tidak masuk dalam RTRW. Namun menurutnya, RTRW ini bisa diubah sesuai dengan perkembangan kota.

“Nantinya untuk perubahan RTRW ini, Pemkot bisa koordinasi dengan DPRD. Bisa kok RTRW itu diubah. Yang penting asas kemanfaatannya jelas. Misalnya, ketika RTRW diubah, tidak mematikan kegiatan ekonomi masyarakat setempat,” pungkas anggota Komisi C DPRD Surabaya dari PDIP ini.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur (Jatim), M Sholeh mengaku sepakat jika ada penyebaran hotel. Saat ini, jumlah hotel yang ada di pusat kota sudah berada diatas batas kewajaran. Sudah seharusnya Pemkot menolak perijinan pembangunan hotel di Surabaya pusat dan mengalihkannnya ke daerah pinggiran Surabaya.

“Sekarang kan banyak wilayah selain Surabaya pusat yang itu menarik. Misalnya Rungkut di Surabaya timur. Saat ini sudah mulai banyak hotel berdiri di sekitar kawasan tersebut,” katanya.

M Soleh mengungkapkan, di Jatim sejak 2012 hingga saat ini ada sebanyak 100 hotel baru.

Sebagian besar dibangun di Surabaya. Rata-rata dibangun di pusat kota. Tak hanya menghentikan pembangunan hotel, khusus yang bujet, Pemkot juga harus membentuk zonasi hotel. Artinya harus ada penyebaran pendirian hotel.

“Saat ini sudah terjadi perang tarif antar hotel.

Persaingan sekarang sudah tidak sehat. Maka saya minta campur tangan Pemkot Surabaya untuk mengatasi masalah ini,” pintanya. iwan

Proyek Jembatan THP Kenjeran Tanpa Dokumen Proyek pembangunan jembatan THP Kenjeran ditargetkan selesai akhir tahun 2015. Sayangnya, pembangunannya ada yang tidak beres.

PROYEK pengerjaan Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran yang dikerjakan PT Hutama Karya diduga sarat permainan dan persoalan. Pasalnya, proyek senilai RP 207 miliar ini sudah mulai dilaksanakan tanpa perencanaan yang lengkap karena belum adanya Detail Engineering Design (DED) yang lengkap.

Padahal sesuai peraturan yang ada, Perka LKPP no 14 tahun 2012 merupakan Petunjuk Teknis Perpres no 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa salah satu persyaratan lelang pekerjaan konstruksi adalah didukung dengan adanya dokumen gambar-gambar kerja yang lengkap dan jelas.

Temuan ini nampaknya menjadi catatan khusus terkait proyek pembangunan jembatan THP Kenjeran yang ditargetkan selesai akhir tahun 2015 ini.

“Sampai sekarang rencana gambar perencanaanya sampai dimana? Terus proses lelangnya bagaimana jika tanpa DED yang jelas,” cetus Syaifudin Zuhri Ketua Komisi C DPRD Surabaya.

Dirinya mengakui sampai saat ini belum mendapat laporan terkait gam-

Gambar rencana jembatan THP Kenjeran

bar perencanaan jembatan THP Kenjeran tersebut. Hal ini tentunya memunculkan indikasi adanya proses lelang yang tidak beres sebelum membangun.

Bahkan, informasi yang didapat di lapangan, saat tender memakai gambar DED yang diupload Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) tanpa pen-

jelasan detail di shop drawingnya.

Nantinya, shop drawing itu perlu persetujuan dari konsultan dan Pemkot.

“Kalau gambar kerja itu didahului pengerjaaan, itu bukan gambar kerja.

Itu namanya gambar yang dikerjakan sambil jalan,” kata politisi PDIP ini.

Saat ini, progres pengerjaan proyek

jembatan THP Kenjeran yang mulai dibangun sejak Januari 2015 sudah pada tahap pemasangan tiang pancang dan penimbunan. Nantinya, jembatan sepanjang 780 meter dan lebar 16 meter itu akan menghubungkan dua Kelurahan, yakni Kelurahan Sukolilo dengan Kelurahan Kenjeran. iwan

Partai Tak Mau Digeser Calon Independen SALAH satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah dalam Pilkada 2015 yang berangkat dari jalur independen adalah mendapatkan 6,5 persen dukungan dari jumlah pemilih, sebagaimana yang diatur dalam UU No 1/2015 tentang Pilkada.

Hal ini dianggap realistis oleh beberapa pihak. Namun, kenaikan prosentase dukungan yang dari sebelumnya 4% menjadi 6,5% dukungan ini disikapi oleh Sulton, pengamat politik yang juga Rektor Universitas Muhammadyah Ponorogo. Menurutnya, kenaikan ini semakin memberatkan bagi pasangan dari jalur non parpol tersebut.

“Kemungkinan naiknya syarat itu, dari kawan yang punya partai tidak ingin kesem-

pataannya tergeser calon oleh independen. Terlebih yang memutuskan keputusan normatif ini dari kawan-kawan partai.

Termasuk menetapkan undang-undang, sehingga tidak mungkin akan membuat syarat yang lebih berat bagi,” kata Sulton saat ditemui Lensa Indonesia di kampus Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Ponorogo, Selasa, (31/03/ 2015).

Menurutnya, norma-norma yang lebih berat selalu dicari oleh parpol agar independen sulit masuk dalam pertarungan demokrasi di daerah. Karena jika melihat dari wilayah normatif dan wilayah politik sangat berbeda.

“Seperti misalnya jika wilayah normatif untuk jadi bupati/walikota atau presiden

jangan dari lulusan SMA, paling tidak S1 kalo perlu memiliki pengalaman atau diklat lainnya, itu asumsi normatif tapi asumsi politik tidak seperti itu,” tandasnya.

Lebih lanjut dijelaskanya, hukum dan ketentuan dalam pembahasan itu dibuat oleh teman-teman dari partai jadi syarat dibuat lebih berat dari 4% menjadi 6,5% itu dimungkinkan bisa terjadi. Dengan naiknya jatah dukungan itu dimungkinkan bisa akan lebih memberatkan calon dari jalur independen untuk pertarungan Pilkada.

“Ini kan jatahnya orang politik, kalau kemudian dimasuki orang non politik, ya silakan tapi harus bisa ikut syarat yang telah disepakati. Kalau bisa ya silahkan. Bagaimana kita men-

Sulton, Rektor Universitas Muhammadyah Ponorogo

gukur syarat ini menjadi normatif gak bisa karena yang buat mereka dari politik,” ungkapnya.

Jika melihat peta demokrasi saat ini, menurutnya, orang yang bisa masuk menjadi wakil rakyat itu hanya orang dari partai, padahal seharusnya untuk bisa masuk dalam wakil

rakyat itu bisa dari berbagai elemen, karena mereka bisa dikatakan benar perwakilan dan representasi dari masyarakat.

“Demokrasi itu harusnya bisa menampung dan mewadahi seluruh komponen masyarakat.

Harusnya ini bukan hanya tiketnya orang partai saja,” pungkasnya. arso

Thailand Ngebet Kerjasama dengan Pengusaha Jatim PEMERINTAH Thailand berminat menjalin kerjasama dengan pengusaha asal Provinsi Jawa Timur, khususnya pengusaha UMKM. Cara bermitra dengan pengusaha UMKM asal negara gajah putih itu.

Pemerintah Thailand yang diwakili Kementerian Perdagangan Thailand membuka pintu seluas-luasnya dalam rangka menjalin kerjasam ini.

Staf Profesional Senior Biro Pencapaian Usaha, Kementerian Perdagangan Thailand, Tipasuk Jaratjassada menegaskan, pemerintahannya siap bekerjasama dalam berbagai bidang usaha.

“Kerjasama bisnis di bidang apa saja, bagi kami itu peluang besar jika ada pengusaha Jatim yang mau bekerja sama dengan pengusaha kita,” ujar Tipasuk saat menerima kunjungan Biro Humas Pemprov Jatim di Bangkok, akhir pekan lalu.

Dijelaskan, UMKM Thailand di berbagai bidang belakang ini terbilang lesu karena mahalnya bahan-bahan baku.

“Karena biaya produksinya tinggi, mereka pun menjual produk-produknya di pasaran dengan harga yang tinggi pula.

Akibatnya produk UMKM Thailand kalah bersaing di pasar dunia,” ungkap dia.

Tipasuk meyakini problematika yang sama juga dirasakan oleh pengusaha UMKM di Indonesia, asal Jatim khususnya. “Saya kira problematika mahalnya biaya produksi ini tidak hanya terjawww.lensaindonesia.com

di di Thailand dan Indonesia saja, tapi di negara-negara ASEAN lainnya juga merasakan hal yang sama,” katanya.

Dengan adanya kerjasama bisnis yang intensif antara pengusaha Indonesia dan Thailand, lanjut dia, maka hal itu bisa menjadi solusi dalam membangkitkan gairah bisnis kedua negara. Terlebih langkah ini dibutuhkan dalam persiapan menyambut ASEAN Economic Community (AEC) atau biasa disebut MEA pada akhir tahun 2015 ini.

“Kita harus saling melihat potensi dari masing-masing negara. Semisal Indonesia melihat ada material untuk bahan baku produksi di bidang apa yang sekiranya murah di Thailand, maka kami persilahkan untuk langsung melakukan kerja sama bisnis dengan pengusaha Thailand yang bersangkutan,” tegas Tipasuk.

Diharapkan pula dalam proses kemudahan kerjasama, Pemprov Jatim berkenan memfasilitasi pengusaha asal Jatim yang akan bekerja sama dengan pengusaha Thailand.

“Nanti pihak Pemprov Jatim bisa menghubungi saya dan selanjutnya akan langsung saya sambungkan dengan pengusaha lokal di sini (Thailand). Percayalah, daripada pengusaha Indonesia bekerja sama dengan Malaysia, Vietnam, atau negara-negara ASEAN lainnya, mending bekerja sama dengan kita saja,” rayunya.

Di sisi lain, pihaknya juga khawatir kalau tidak dilakukan

kerjasama bisnis seperti ini, UMKM Indonesia dan Thailand akan selalu kalah bersaing dengan produk-produk dari Cina. “Di Cina segala sesuatunya murah. Dari bahan produksi hingga penjualannya di pasaran semuanya murah.

Kita harus kalahkan Cina dengan kerjasama bisnis antar pengusaha Indonesia dan Thailand ini,” tegasnya.

Negara Thailand mempunyai banyak UMKM, jumlahnya mencapai 10 juta UMKM dengan melibatkan sekurangnya 33 juta tenaga kerja. Padahal jumlah penduduknya hanya sekitar 67 juta penduduk, ini artinya hampir separuh masyarakatnya bekerja di sektor UMKM. Sementara untuk produk andalannya yang masih bisa bersaing di tingkat dunia hanya ada dua, yakni produk elektronik dan chemical seperti plastik yang juga masuk ke pasar Indonesia. Kini, Thailand tak punya andalan produk lainnya lagi sebab kalah bersaing dengan negara lain.

“Bahkan produk-produk agrikultural kita, yang salah satunya dulu berhasil ekspor beras ke Indonesia, kini sudah kalah bersaing dengan produk-produk agrikultural dari Kamboja dan Vietnam.

Beras kita sudah lama tidak ekspor lagi ke Indonesia,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Biro Humas dan Protokoler Pemprov Jatim, Supratomo, menyambut baik ajakan kerjasama pemerintah Thailand ini.

Meski diakuinya, ajakan kerjasama antar pengusaha Indonesia dan Thailand ini nantinya bisa jadi terkendala bahasa sebagai alat komunikasinya.

“Memang tak banyak masyarakat Thailand yang bisa berbahasa Inggris. Pengusaha UMKM Indonesia yang bisa berbahasa Inggris juga sedikit. Kita juga masingmasing tidak bisa bahasa Indonesia dan Thailand. Kendala bahasa ini harus kita pecahkan terlebih dahulu,” cetus Tom (sapaan akrab Supratomo). sarifa

Kementerian Perdagangan Thailand, Tipasuk Jaratjassada saat menerima kunjungan Biro Humas Pemprov Jatim di Bangkok