Klik website: http://www.lensaindonesia.com/
Edisi 82 13 - 19 April 2015
TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)
Ibas Minta ke Presiden agar Demokrat Tidak di-Golkar-kan
KPK Balas Dendam, Suryadharma Ali Ditahan KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Menteri Agama RI, Suryadharma Ali, yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013. Suryadharma keluar gedung KPK sekitar pukul 18.58 WIB dengan mengenakan baju tahanan berupa rompi berwarna oranye. Suryadharma ditahan di rumah tahanan KPK cabang Pomdam Guntur selama 20 hari ke depan. Dalam kasus ini, Suryadharma diduga melakukan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Modus penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri, orang lain, Baca: KPK... Hal 7
Suryadharma Ali mengenakan baju tahanan KPK.
OKNUM PERWIRA POLDA JATIM JADI CALO BINTARA POLRI Hukrim
4
PESAN MEGAWATI UNTUK JOKOWI
PENUMPANG GELAP ISTANA Megawati mengatakan ‘penumpang gelap’ itu dapat menggoyang pemerintahan dan ingin menguasainya secara politik dan ekonomi. SUDAH menjadi rahasia umum jika hubungan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri renggang setelah Joko Widodo (Jokowi) sukses menang Pilpres 2014. Politikus PDIP kerap mengkritik dan mengecam Jokowi. Beredar kabar, jika orang-orang di lingkaran Istana yang membuat PDIP geram dengan Jokowi. Kebijakan-kebijakan Jokowi dinilai melenceng dari ideologi kerakyatan yang dimiliki PDIP sebagai partai pengusung orang nomor satu di Tanah Air. Pidato politik Megawati dalam pembukaan Kongres IV PDIP di Bali, Kamis (9/4), akhirnya sedikit membuka pertanyaan besar yang terjadi antara PDIP dan Jokowi selama ini. Megawati menyindir jika ada penumpang gelap yang ingin menguasai pemerintah dan menjauhkan Jokowi dari partai pengusung. Baca juga: Sakitnya Megawati Dikhianati hal 3
Dalam pidato politiknya, Megawati mengingatkan Presiden Jokowi untuk mewaspadai adanya “penumpang gelap” dalam pemerintahan. Megawati mengatakan penumpang gelap itu dapat menggoyang pemerintahan dan ingin menguasainya secara politik dan ekonomi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mantan Presiden RI itu pun mengkhawatirkan ada pihak-pihak yang tidak ikut berjuang dalam pemilu presiden, tiba-tiba hadir menjadi penumpang gelap di pemerintahan. “Saya mengkhawatirkan ada pihak-pihak yang tidak ikut berjuang
dalam pemilu presiden, tiba-tiba hadir menjadi penumpang gelap di pemerintahan,” kata Megawati dalam pidatonya. Demi mencegah adanya ‘penumpang gelap’ tersebut, Mega menyerukan agar Indonesia harus benar-benar tangguh di dalam melakukan negosiasi kontrak migas dan tambang, yang sebentar lagi banyak yang akan berakhir.
PARTAI Demokrat ketarketir melihat kisruh Partai Golkar yang semakin memanas hingga terbelah dua. Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono, mengatakan jelang kongres partainya terus melakukan antisipasi akan adanya upaya memecah partai berlambang bintang mercy ini. Bahkan, dia menyampaikan sebuah permintaan yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Tadi dalam rapat konsultasi, saya sampaikan kepada Pak Presiden Langsung. ‘Pak, kami minta tolong Demokrat jangan di-Golkar-kan’,” kata pria yang akrab disapa Ibas ini di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/4). Pernyataan Ibas disampaikan menyusul kongres Partai Demokrat yang sedianya digelar pada Mei mendatang di Surabaya. Ibas rupanya tidak ingin partainya mengalami nasib
Edhie Baskoro Yudhoyono
serupa Golkar dan PPP setelah gelaran kongres. Kedua partai Golkar dan PPP menjadi kisruh karena diintervensi oleh pemerintah. “Alhamdulillah beliau mengatakan, saya tidak punya pikiran seperti itu,” kata Ibas. Baca: Ibas... Hal 7
Baca: Penumpang... Hal 7
Tommy Soeharto
Kubu Agung Langsung KO Ditegur Tommy PANGERAN Cendana, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menegur politikus Partai Golkar kubu Agung Laskono yakni Yorrys Raweyai terkait peristiwa pencongkelan pintu ruang Sekretariat Fraksi Partai Golkar DPR, Senin 30 Maret lalu. “Saya mengecam keras perilaku Yorrys yang selama ini saya anggap teman tapi ternyata lebih pantas dianggap pecundang, perilaku Anda seperti anak kecil yang hendak belajar tawuran,” demikian kicau Tommy di akun jejaring sosial Facebook dan Twitter-nya, @HutomoMP_9, Rabu (1/3/2015). Baca: Kubu... Hal 7 ILUSTRASI: SOERYA
Aset 2,9 Juta Karyawan Diserobot Bos Tanah, Uang Negara Rp 24 M Terancam Hilang (Bagian 4) AYU AZHARI DINIKAHI BUPATI BANYUWANGI Blitz
6
AHOK BUKAN “TANDINGAN” BANG ALI DAN BANG YOS Jakarta Raya 10
SINYAL MEGAWATI UNTUK RISMA Metropolis 16 www.lensaindonesia.com
Pemalsu Akta Batal Tersangka, Polda Jatim ‘Menangkan’ Begal Tanah Polda Jatim terkesan tidak serius mengusut kasus tanah milik Puskopkar. Proses penyidikan terhadap ‘begal tanah’ dihentikan. Alasannya, tanah yang dipersengketakan masih belum diketahui kepemilikannya. POLDA Jatim menghentikan penyidikan kasus pelaporan Ketua Puskopkar (Pusat Koperasi Karyawan) Jatim Drs Ec Tri Harsono (pelapor) terhadap terlapor Renny Susetyowardhani atas dugaan pemalsuan akta notaris (pemalsuan surat), penyerobotan tanah dan memberikan keterangan palsu.
Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut dikeluarkan Direskrimum Polda Jatim pada 7 April 2015. Pihak penyidik menganggap kasus sengketa tanah yang melibatkan Reny selaku penjual tanah aset induk organisasi koperasi, Pus kopkar Jatim seluas 24 hektare di Pranti, Juanda, Jawa Timur
Reny Susetyowardhani
terhadap bos tanah Henry Gunawan (owner PT Gala Bumi Perkasa), bukan merupakan tindak pidana. Laporan hasil gelar perkara dengan nomor LPB/1169/ X2014/UM/JTM, tanggal 2 Oktober 2014, pada Jumat 27 Maret 2015 tersebut menyebutkan bahwa terlapor Reny tidak bisa dipidanakan dalam pasal 385, 263, dan 266 KUHP. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Awi Setiyono, Jumat (10/4/2015) melalui pesan singkat kepada Lensa Indonesia menyebut, kasus pelaporan Puskopar Jatim dan Reny Susetyowardhani tidak meme-
nuhi cukup bukti. Sehingga, pihak penyidik memutuskan untuk SP3. “Proses penyidikannya dihentikan karena tidak cukup bukti. Untuk menjerat terlapor dengan pasal 385 tidak memenuhi unsur-unsurnya,” teraang Awi. Awi menambahkan, hal-hal yang membuat penyidik menghentikan proses penyidikan karena tanah seluas 24 hektar tersebut belum ada kepemilikannya. “Sebab tanah yang dipersengketakan masih belum diketahui kepemilikannya,” sebutnya. Baca: Pemalsu... Hal 7