Koran Lensa Indonesia Edisi 85

Klik website: http://www.lensaindonesia.com/

Edisi 85 04 - 11 Mei 2015

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

JOKOWI DISEBUT PEMBUNUH ILUSTRASI: SOERYA

Sri Sultan Keluarkan Sabda Raja, Apa Isinya?

SRI Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan Sabda Raja. Penyampaian Sabda Raja ini terkesan mendadak dan tertutup, hanya untuk internal Kraton Yogyakarta.

Penghageng Parentah Hageng Keraton Yogyakarta, KRT Yudhahadiningrat, mengatakan posisi Sabda Raja dalam adat Kraton Yogyakarta lebih tinggi dari Sabda Tama.

“Sabda Raja kedudukannya lebih tinggi dari Sabda Tama dan hanya untuk internal kraton,” kata dia, Kamis (30/4/2015).

Berbeda dengan Sabda Tama yang sudah dikeluarkan Sultan Hamengku Buwono X sebanyak tiga kali – terakhir Sabda Tama dikeluarkan di Bangsal Kencana Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada Jumat (6/ 3/2015) – Sabda Raja baru sekali dikeluarkan Sultan.

“Sabda Raja baru sekali ini disampaikan Sultan Hamengku Buwono X. Tadi disampaikan di Siti Hinggil Kraton Yogyakarta.

Saya tidak tahu kenapa dipilih Siti Hinggil.

Itu kehendak Sultan,” kata dia.

Yudhahadiningrat mengatakan Sabda Raja bukanlah adat baru di Kraton Yogyakarta. Sabda Raja juga pernah dikeluarkan oleh Sultan-Sultan Kraton Yogyakarta sebelumnya.

Baca: Sri Sultan... Hal 7

20 MEI, JOKOWI ‘DIPULANGKAN’ KE SOLO Politik

3

MUKJIZAT DARI NUSAKAMBANGAN Sorot

Jokowi, saat awal menjabat presiden digambarkan sebagai “juru masak”. Kini oleh pers Australia, Jokowi disebut “pembunuh”. Sebuah lompatan karakter yang mencengangkan, bukan?

5

Baca: Polri... Hal 7

Surat Terbuka Mantan Istri Pecandu Narkoba untuk Anggun CS ANGGUN Cipta Sasmi (40), musisi asal Indonesia yang kini menetap di Prancis, mendapat surat terbuka dari seorang perempuan yang menyatakan dirinya bernama Ephie Craze.

Wanita ini mengaku mantan istri seorang pencandu narkoba. Surat itu dipublikasikan oleh Ephie melalui laman Facebook-nya pada Senin lalu (27/4/2015).

Surat tersebut sekaligus menentang keputusan Anggun C Sasmi yang membela terpidana mati kasus narkoba Serge Arezki Atlaoui yang telah dieksekusi mati pada Rabu dinihari (29/4/2015).

Sebelumnya Anggun juga mengirim surat terbukanya kepada Presiden Joko Widodo. Sejak itu sejumlah orang menyebut sikap Anggun

tersebut tersebut sebagai langkah yang tidak nasionalis.

Ephie memprotes Anggun yang ikut berdemo menentang hukuman mati atas terpidana mati kasus penyalahgunaan narkoba.

Wajar, jika Ephie menyebut selama ini hukuman mati atas terpidana mati kasus penyalahgunaan narkoba bisa menyelamatkan hidup banyak orang. Sebab, dalam suratnya, ia juga menjadi ‘korban’ yang amat tragis akibat barang haram tersebut, kendati dia bukan pemakai atau pengedar.

Berikut petikan surat yang diposting 27 April lalu dan dikutip langsung dari FB-nya: “Surat terbuka utk mbak Anggun C Sasmi. Saya hanyalah ibu rumah tangga biasa mbak..

Courier Mail, koran tertua di Australia, Jokowi digambarkan sedang memasak barbeque di tengah pesta pemimpin dunia. Tapi kini, pemandangan berbeda ditunjukkan koran yang berbasis di Brisbane itu saat menyingkapi eksekusi mati terhadap delapan terpidana narkoba, diantaranya dua warga negara Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Baca juga: Mukjizat dari Nusakambangan Hal 5 Baca: Jokowi... Hal 7

Ahok Mau Bangun Apartemen Khusus Prostitusi Tommy Soeharto: Sekalian Saja Sekolah Tinggi Ilmu PSK GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempunyai ide akan membangun apartemen khusus kegiatan prostitusi. Bagi mereka yang merasa suci dilarang masuk.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota, Senin (27/4/2015). “Idenya itu dari Pak Gubernur, adalah tower yang mana dilegalkan di situ untuk urusan-urusan (prostitusi) itu,” ujar Saefullah di Balai Kota, Senin (27/4/2015).

Namun, Saefullah mengatakan, Pemprov DKI belum menentukan lokasi apartemen tersebut. Pihak Pem-

prov DKI belum menentukan apakah apartemen yang digunakan bangunan yang sudah ada atau bangunan baru.

“Misalnya di Kepulauan Seribu, atau mungkin di pinggiran mana. Jadi, ini masih ide, masih jauh. Nanti akan bergulir terus. Respons-respons dari masyarakat akan tertampung,” ujar Saefullah.

Kata Saefullah, persoalan prostitusi sudah ada sejak lama di DKI Jakarta, tetapi baru mencuat setelah ada korban jiwa.

Dia mengacu kepada kasus Deudeuh Alfi Sahrin, yang tewas oleh pelanggannya di dalam kamar kos.

Baca: Ahok... Hal 7

Basuki Tjahaja Purnama

Baca: Surat... Hal 7

Anggota TNI Berpangkat Letkol Bunuh Diri Pakai Pistol

LUNA MAYA TAKUT GILA JIKA MENIKAH Blitz

PERLAKUAN tidak konsisten atau selalu berbeda ditunjukkan Australia. Awal Presiden Joko Widodo dilantik, media Australia menggambarkan Jokowi sebagai juru masak dengan memakai celemek. Akibatnya, ragam reaksi publik tak bisa dihindari. Ada yang menyebut itu penghinaan, namun ada juga yang mengklaim hal tersebut adalah sebuah penghargaan. Seru sekali kala itu.

Pada halaman depan The

6 Penyanyi Perancis Anggun C Sasmi menentang hukuman mati dan mendukung terpidana mati Serge Atlaoui yang dieksekusi di Indonesia.

PERISTIWA tragis terjadi di Makundam (Markas Hukum Kodam) XVII/Cendrawasih, Jumat (1/5/2015) pukul 13.45 WIB. Wakakundam Makundam XVII/Cendrawasih, Letkol CHK Abdul Rahman, diduga melakukan tindakan

bunuh diri dengan cara menembak dirinya di dalam ruangannya sendiri.

Informasi yang dihimpun Lensa Indonesia, sekitar pukul 13.00 WIB, Wakakundam Makundam XVII/Cendrawasih Letkol CHK Abdul Rahman

mendatangi Pos Piket dan memeriksa senjata yang digunakan. Selanjutnya pistol dan magazine berisi lima butir peluru dibawa masuk ke dalam ruangannya dan dikunci dari dalam.

Baca: Anggota... Hal 7

PN Surabaya Sepakat Putusan MK Soal Praperadilan Penetapan Tersangka

Penyidik Polri dan Jaksa yang Ngawur Harus Dipecat Putusan MK bisa menjadi pembelajaran bagi penyidik kepolisian maupun kejaksaan agar lebih berhati-hati dan tidak terlalu mudah menetapkan seseorang menjadi tersangka.

WALI KOTA KEDIRI DIGUGAT RP 10 MILIAR Jatim Square 12

www.lensaindonesia.com

PENGADILAN Negeri (PN) Surabaya merespon positif atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan ketentuan Pasal 77 KUHAP tentang obyek praperadilan dengan menambah penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai obyek praperadilan.

Humas PN Surabaya Burhanudin menilai putusan tersebut merupakan pembelajaran bagi

penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan agar lebih berhati-hati dan tidak terlalu mudah menetapkan seseorang menjadi tersangka.

“Bisa menjadi kontrol penyidik agar tidak seenaknya menetapkan tersangka, jangan karena memilik kewenangan sehingga merasa menjadi super body dan meninggalkan keprofesionalan dan sumpah jabatan-

pihaknya telah menerima 9 permohonan praperadilan. Dari jumlah tersebut, rata-rata menyinggung masalah penahanan dan penangkapan. “Kalau masalah penetapan tersangka memang belum ada, kan baru kemarin diputus MK,”ujarnya.

Menurut Burhanudin, tak menutup kemungkinan putusan MK tersebut akan berdampak bertambahnya jumlah pemohon praperadilan di PN Surabaya.

“Pastinya akan berdampak pada jumlah perkara yang masuk,” katanya.

Pengadilan Negeri Surabaya.

nya,” jelasnya di PN Surabaya, Kamis (30/4/2015).

Dijelaskan Burhanudin, sepanjang Januari-April 2015 ini,

Baca: Penyidik... Hal 7

EKBIS

2 Edisi 85/ 04 - 11 Mei 2015

Pertamina Naikkan Harga Pertamax Cs per 1 Mei Periode JanuariMaret 2015, klaim BPJS sudah tembus Rp 3 triliun.

PERTAMINA menaikkan harga jual Pertamax pada Mei 2015.

Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang menuturkan, seiring dengan tren kenaikan harga minyak dunia Januari-April 2015, harga keekonomian BBM harusnya naik.

PT Pertamina (Persero) mengikuti PT Shell Indonesia yang menaikkan harga produk BBM pada 28 April 2015. Mulai 1 Mei, Pertamina menaikkan harga BBM Pertamax, Pertamax Plus dan Pertamina Dex. Seperti dikutip akun resmi

twitter Pertamina @PertamaxIND, mulai 1 Mei 2015 Pukul 00.01 WIB harga baru Pertamax Cs di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya: “Harga Super-nya Shell kemarin naik dari Rp 8.700 per liter menjadi Rp 8.950 per liter. Jadi, mestinya harga keekonomian BBM naik,” kata Ahmad di Jakarta, Rabu (29/4/2015).

Bambang mengatakan, BUMN migas tersebut sudah menyampaikan kepada pemerintah tentang perkembangan harga minyak dunia. “Akan tetapi kan Pertamina milik pemerintah, dan pemerintah mempertimbangkan semua. Ya kita lihat, nanti pemerintah menyetujui (kenaikan) atau tidak,” ucap Bambang.

Hanya, Bambang mengatakan, dilema yang dihadapi Pertamina

Pertamina naikkan harga Pertamax.

saat ini adalah kemungkinan terjadinya migrasi pengguna dari Pertamax ke Premium. Migrasi bisa terjadi seandainya harga Premium tetap, tetapi harga Pertamax dinaikkan secara signifikan.

“Ya lari nanti konsumen Pertamax ke Premium. Makanya, kita butuh Pertalite untuk itu.

(Oleh karena itu), kami akan menaikkan Pertamax, meski tidak besar,” kata dia.

Saat ditanya kembali mengenai kisaran harga baru Pertamax, Bambang hanya mengatakan bahwa angka tersebut di bawah harga Super yang dijual Shell.

“Di bawah Shell. Sudah, sekarang selisihnya (dari Super) Rp 350 per liter. Ngisi aja sekarang.

Kalau perlu, dipenuhin,” tuturnya.

Saat ini harga Pertamax di Jakarta est/ris Rp 8.600 per liter.

BERIKUT DAFTAR HARGA PERTAMAX CS DI SPBU DI SELURUH WILAYAH INDONESIA, SEPERTI DIKUTIP DALAM AKUN RESMI PERTAMINA @PERTAMAXIND: HARGA PERTAMAX RON 92:

HARGA PERTAMINA DEX (DIESEL):

HARGA PERTAMAX PLUS RON 95:

Aceh Rp 10.550/liter Sumatera Barat Rp 10.450/liter Sumatera Utara Rp 10.350/liter Bangka-Belitung Rp 10.550/liter Bengkulu Rp 10.350/liter Jambi Rp 10.550/liter Lampung Rp 10.550/liter Sumatera Selatan Rp 10.550/liter Banten Rp 8.800/liter DKI Jakarta Rp 8.800/liter Jawa Barat Rp 8.800/liter Yogyakarta Rp 8.800/liter Jawa Tengah Rp 8.800/liter Bali Rp 9.300/liter Jawa Timur Rp 8.800/liter Nusa Tenggara Barat Rp 10.500/liter Nusa Tenggara Timur Rp 10.900/liter Kalimantan Selatan Rp 10.800/liter Kalimantan Tengah Rp 11.000/liter Kalimantan Utara Rp 10.900/liter Gorontalo Rp 11.500/liter Sulawesi Barat Rp 11.350/liter Sulawesi Selatan Rp 10.800/liter Sulawesi Tengah Rp 11.000/liter Sulawesi Tenggara Rp 11.100/liter Maluku Rp 11.950/liter Maluku Utara Rp 13.350/liter Papua Rp 12.750/liter Papua Barat Rp 12.250/liter

Kepulauan Riau Rp 12.400/liter Batam Rp 11.600/liter Riau Rp 12.950/liter Sumatera Utara Rp 12.400/liter Aceh Rp 12.900/liter Sumatera Barat Rp 12.600/liter Sumatera Utara Rp 12.400/liter Sumatera Selatan Rp 12.500/liter Bangka-Belitung Rp 14.000/liter Banten Rp 11.900/liter Jambi Rp 12.950/liter Lampung Rp 12.500 DKI Jakarta Rp 11.900/liter Banten Rp 11.900/liter Jawa Barat Rp 11.900/liter Yogyakarta Rp 12.300/liter Jawa Tengah Rp 12.300/liter Bali Rp 13.050/liter Jawa Timur Rp 12.300/liter Nusa Tenggara Barat Rp 13.100/liter Kalimantan Barat Rp 13.400/liter Kalimantan Selatan Rp 13.400/liter Kalimantan Tengah Rp 13.400/liter Kalimantan Timur Rp 13.400/liter Sulawesi Selatan Rp 14.050/liter Sulawesi Barat Rp 14.050/liter Maluku Rp 12.700/liter Papua Rp 21.700/liter

Kepulauan Riau Rp 10.850/liter Batam Rp 10.450/liter Riau Rp 11.350/liter Sumatera Utara Rp 10.850/liter Aceh Rp 10.900/liter Sumatera Selatan Rp 11.150/liter Banten Rp 10.050/liter DKI Jakarta Rp 10.050/liter Jawa Barat Rp 10.050/liter Yogyakarta Rp 10.050/liter Jawa Tengah Rp 10.050/liter Bali Rp 10.050/liter Jawa Timur Rp 10.050/liter Nusa Tenggara Barat Rp 10.900/liter Kalimantan Barat Rp 11.500/liter Sulawesi Selatan Rp 12.200/liter Sulawesi Barat Rp 12.200/liter Papua Rp 18.000/liter

Tol Terpanjang Trans Jawa Bertarif Rp 115.000 PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) melakukan groundbreaking dimulainya dan percepatan proyek Tol Trans Jawa, ruas Solo-Kertosono (Jawa Tengah-Jawa Timur). Tol ini termasuk ruas terpanjang di jaringan Tol Trans Jawa dengan panjang total 176,7 Km. Presiden tiba di Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, untuk meresmikan mega proyek ruas tol Solo-Kertosono.

Pada kesempatan tersebut Jokowi didampingi Kabinet Kerja seperti Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat Basuk Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. “Kuncinya bekerja itu ada target. Dan saya telah memberikan target

kepada Kementerian PU paling lama itu 2,5 tahun untuk menyelesaikan pekerjaan tol SoloKertosono,” tegas Jokowi, Kamis (30/04).

Dia mengingatkan pentingnya ruas tol Solo-Kertosono yang menjadi bagian dari tol trans Jawa yang seharusnya sudah dimulai tiga tahun lalu.

Jokowi juga memberikan ruang bagi swasta untuk mengerjakan ruas tol yang diyakini akan bermanfaat bagi peningkatan perekonomian. Kalau tidak, dia menghendaki untuk dikerjakan BUMN dan apabila kandas lagi langsung diserahkan ke Kementerian PU. Sementara Gubernur Jawa Timur Soekarwo melaporkan di hadapan Jokowi, selama ini proyek jalan tol yang ada di Jawa Timur sudah ada se-

Gara-gara Menteri Susi, AS, Eropa, dan Jepang Pesan Ikan ke RI DUNIA internasional memberikan apresiasi pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Apresiasi ini diberikan karena sukses menata ulang regulasi, dan penanganan terhadap perikanan dan keluatan RI. Misalnya penenggelaman kapal yang melakukan pencurian ikan (illegal fishing) dan pemulangan pemulangan ABK korban perbudakan di Benjima.

“Semua orang apresiasi kebijakan KKP. Pasar Susi Pudjiastuti sangat bereaksi positif tentang arah kebijakan, terutama penangkapan dan penenggalaman, pembakaran kapal. Kemudian penanganan perbudakan,” kata Irjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) KKP Saut P. Hutagalung ditemui di gedung Mina Bahari III, KKP, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2015).

Akibat langkah tegas pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan dan melakukan penindakan tersebut, membuat permintaan produk ikan asal Indonesia meningkat. Hal ini diceritakan oleh Saut pasca mengikuti pada acara European Tuna Conference di Brussel. “Permintaan produk perikanan Indonesia naik tajam. Bagaimana para eksportir manfaatkan momentum ini,” jelasnya.

Di dalam negeri, stok ikan laut makin banyak pasca dikeluarkannya regulasi dan aksi tegas oleh Menteri Susi. Di lain sisi, produsen ikan asal Filiphina dan Thailand yang selama ini memperoleh dan menangkap ikan dari perairan Indonesia, mengalami masalah dalam pasokan ikan. Akibatnya pembeli utama, yakni Amerika, Eropa, hingga Jepang memilih datang langsung ke Indonesia untuk memperoleh produk ikan. “Banyak buyer datang ke sini seperti dari AS feb/dt dan Eropa,” jelasnya. www.lensaindonesia.com

panjang 621 kilometer. Namun yang beroperasi baru mencapai 98,53 kilometer.

Sedangkan proyek tol Kertosono ini merupakan bagian dari Trans Jawa yang terbagi menjadi 2 ruas, SoloNgawi sepanjang 90,10 kilometer dan Ngawi-Kertosono sepanjang 87,02 kilometer dibawah pelaksana proyek PT Jasa Marga Tbk, dan PT Waskita Karya Tbk. Dijelaskan Soekarwo, pembebasan lahan untuk tol sendiri masih berjalan terus dan sesuai capaianya untuk Mantingan-Kertosono sudah 73 persen dan Kertosono-Mojokerto diatas 90 persen. “Dengan adanya groundbreaking semacam ini masyarakat Jawa Timur sangat bersyukur. Karena nantinya ini jadi secara oto-

matis meningkatkan perekonomian masyarakat terutama para petani,” terangnya.

Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Adityawarman mengatakan, tol yang terbagi dalam dua paket besar pengerjaan ini, bila sudah beroperasi akan dikenakan tarif sekitar Rp 650/km untuk kendaraan golongan I. “Tarif Rp 650/Km. Jadi kalau total tarif dikalikan panjangnya saja. Nanti juga tinggal dihitung masuk dari mana, keluar di mana tinggal dikalikan tarif nya saja,” kata Adityawarman di lokasi groundbreaking di Desa Klitik, Ngawi, Jawa Tengah, Kamis (30/4/2015).

Dengan perhitungan panjang total jalan tol mencapai 176,7 km, maka diperkirakan

tarif tol Solo-Kertosono untuk golongan I sekitar Rp 115.000 per kendaraan.

Ia menjelaskan, angka tersebut merupakan hasil penyesuaian terbaru di akhir 2014

Paul Norman Janelle, Presiden Direktur PT HM Sampoerna (kanan) menjelaskan prosentase pertumbuhan bisnis SKT (Sigaret Kretek Tangan) PT HM Sampoerna Tbk.

men yang berubah dengan cepat, terutama dalam segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT).

Sebab Sampoerna mengalami penurunan volume penjualan segmen SKT sebesar 22,9% di tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013.

“Kendati dibandingkan dengan volume penjualan SKT Sampoerna yang melemah di kuartal pertama 2014, volume penjualan SKT di kuartal pertama 2015 tetap menunjukkan tren penurunan sebesar 7,1% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Namun, portofolio Sigaret Kretek Mesin (SKM) kami tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan dengan peningkatan volume sebesar 9% di tahun 2014,” tandasnya.

Di tahun 2014 Sampoerna mampu bertahan dari tekanan pasar dan ekonomi makro dengan mempertahankan posisi sebagai pemimpin dan menghasilkan volume penjualan tahunan sebesar 109,7 miliar

terakhir tahun 2014. Jadi itu angka terbaru,” tuturnya.

Tol Solo-Kertosono terdiri dari dua bagian yaitu Solo-Ngawi 90,1 Km dan Ngawi-Kertosono 86,6 Km. didik_pr

Presiden Jokowi melakukan groundbreaking pembangunan tol di Ngawi.

PT Sampoerna Khawatir Penyalahgunaan Cukai PT HM Sampoerna Tbk mengkhawatirkan bakal banyak terjadi penyalahgunaan cukai dari perdagangan rokok.

Untuk itu, diharapkan pemerintah lebih efisien untuk membuat kebijakan terkait system pembayaran cukai tersebut.

Paul Norman Janelle, Presiden Direktur PT HM Sampoerna mengatakan, kini makin banyak memunculkan modus-modus pelanggaran pada sistem cukai. Hal ini dipicu oleh sulitnya pemberlakuan cukai, modus-modus yang muncul se tidaknya ada 3 model, di antaranya makin maraknya peredaran rokok tanpa cukai, produk rokok yang mengenakan cuaki palsu serta rokok yang tak sesuai dengan spesifikasinya.

“Sampoerna merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia, dan angka yang kami salurkan untuk cukai tersebut sekitar Rp 52 triliun per tahun. Maka dari itu, kami berarap keapda pemerintah lebih mempermudah atau mengefisienkan aturan cukai tersbut,” jelas Paul di tengah gelaran pemaparan pencapaian dan kinerja PT HM Sampoerna Tbk selama tahun 2014 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dan Paparan Publik Tahunan di Surabaya, Senin (27/04/2015).

Paul menambahkan, tahun 2014 merupakan tahun yang cukup menantang, hal ini ditandai oleh kompetisi semakin ketat serta preferensi konsu-

saat pihaknya bersama PT Waskita Karya melakukan penjajakan akuisisi tol tersebut dari PT Thiess Construction Indonesia (TCI), perusahaan asal Australia. “Itu perhitungan

batang dan pendapatan bersih sebesar Rp10,2 triliun. Sampoerna dan Philip Morris Indonesia juga mempertahankan peranannya sebagai salah satu kontributor pajak terbesar bagi Pemerintah Indonesia. Pada tahun 2014, Sampoerna dan Philip Morris Indonesia membayar pajak dengan total lebih dari Rp52 triliun, yang terdiri dari cukai, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan perusahaan, dan pajak daerah.

Selama kuartal pertama tahun 2015, Sampoerna melaporkan kenaikan pendapatan dan laba bersih lebih tinggi dibanding kinerja yang lemah di kuartal pertama tahun 2014.

Sampoerna menghasilkan penjualan berih sebesar Rp 21.6 triliun di kuartal pertama tahun 2015. Dan mengalami kenaikan 17,7% dari Rp 18,3 triliun di kuartal pertama tahun 2014.

Kemudian laba bersih tumbuh menjadi Rp 2,9 triliun dari Rp 2,8 triliun di periode yang sama pada tahun 2014.eld

Gaprindo: Peringatan Bergambar Kemasan Rokok Boleh Ditutupi Pita Cukai GABUNGAN Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) menegaskan peringatan dampak buruk merokok melalui peringatan kesehatan bergambar boleh ditutupi oleh pita cukai. Hal ini sesuai dengan aturan pemerintah yang memperbolehkan pita cukai menutupi peringatan bergambar karena penempelan pita cukai merupakan syarat mutlak peredaran rokok.

“Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengatur dan mengawasi implementasi peringatan kesehatan bergambar pada kemasan Rokok, serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mewajibkan penempelan pita cukai sebagai syarat mutlak peredaran rokok yang sah,” ujar Ketua Harian Gaprindo Muhaimin Moeftie dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (1/5/2015).

Dijelaskan, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kemenkeu dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 236 tahun 2009 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai. Dalam pasal 1 ayat 3 disebutkan, pita cukai wajib ditempelkan pada bagian kemasan yang bisa terobek pada saat kemasan dibuka, yaitu umumnya pada bagian atas kemasan rokok.

“Saat proses penyusunan Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2012 (PP 109/2012) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 (PERMENKES 28/2013) ber-

langsung, Kemenkes mengusulkan untuk mencetak Peringatan Kesehatan Bergambar pada bagian atas kemasan sisi bagian depan dan belakang. Saat itu Gaprindo telah menyampaikan bahwa Peringatan Kesehatan Bergambar tersebut akan tertutup oleh pita cukai.

Namun, Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa Peringatan Kesehatan Bergambar dapat tertutupi sebagian oleh pita cukai pada salah satu sisi (sisi belakang),” tegas dia.

Moeftie memaparkan, penempelan pita cukai pada kemasan rokok merupakan kewajiban setiap produsen rokok yang diatur melalui Permenkeu Nomor 236 tahun 2009. Demikian pula surat Kemenkes Nomor PK.03.01/2/5012/ 2013 yang menegaskan bahwa peringatan kesehatan bergambar dapat tertutupi sebagian oleh pita cukai.

“Gaprindo secara konsisten mendukung regulasi industri hasil tembakau yang efektif dan berimbang untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terkait permasalahan merokok. Kami berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, termasuk PP 109/2012 dan Permenkes 28/2013 sebagai peraturan pelaksana terkait Peringatan Kesehatan Bergambar. Untuk itu, sejak 24 Juni 2015, seluruh anggota Gaprindo telah memproduksi rokok dengan mencantumkan Peringatan Kesehatan Bergambar pada kemasannya,” pungkas Moefti. hus/ahl

3

POLITIK

Edisi 85/ 04 - 11 Mei 2015

20 Mei, Jokowi akan ‘Dipulangkan’ ke Solo Rhoma Irama

Yusril: Rhoma Irama Bisa Jadi Capres PBB Tahun 2019 KETUA Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, Rhoma Irama mungkin saja menjadi calon presiden dari PBB pada Pemilu 2019. Yang terpenting, raja dangdut itu harus ikut aturan main seperti aktif membesarkan partai.

“Mungkin saja Bang Haji jadi calon presiden yang kita usung, namun harus wajar dalam artian ikuti aturan main,” kata Yusril Ihza Mahendra dikutip dari Antara, Kamis (30/4).

Yusril mengatakan, kewajaran tersebut dalam artian harus masuk dan aktif terlibat dalam tubuh Partai Bulan Bintang untuk menggalang dukungan pada kalangan akar rumput.

“Jadi jangan nanti ketika mendekati 2019 dan bergaung baru terlibat. Ini kan susah, jangan seperti muktamar kemarin, enggak ada cerita mau masuk PBB namun tiba-tiba ada muktamar PBB mau jadi ketum,” ujarnya.

Kendati demikian, Yusril mengatakan, pada intinya Partai Bulan Bintang terbuka bagi sang raja dangdut, namun untuk jabatan struktural seperti majelis syuro, ketua, wakil dan sekjen PBB, namun harus melalui mekanisme pemilihan secara demokratis.

“Seperti yang Anda lihat, MS Kaban jadi ketua majelis syuro harus dipilih secara demokrasi. Yang pendiri partai saja harus dipilih, bagaimana yang baru masuk tiba-tiba ingin jadi ketum,” kata Yusril.

Hal senada disampaikan Ketua Majelis Syuro PBB periode 2015-2020 MS Kaban yang menyatakan sikap partainya tersebut terbuka bukan hanya pada Rhoma, namun juga tokoh lainnya. “Kita masih terbuka, saya bahkan Yusril sangat senang jika Bang Haji mau terlibat aktif dan bersama membangun PBB,” kata Kaban.

Bahkan saat Muktamar ke-IV PBB di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Kaban menyatakan, akan memberi jabatan apapun pada Rhoma Irama jika raja dangdut tersebut mau bergabung dan terlibat aktif di dalam parpol itu.

“Bang Haji Rhoma kalau mau bergabung, tinggal sebut di mana posisinya kita berikan nanti,” kata Kaban saat memberikan sambutan dalam Muktamar ke-IV PBB di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Saat itu, Kaban juga mengatakan, tidak akan menghalangi keinginan Rhoma Irama untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia dengan menggunakan PBB sebagai kendaraan partainya, namun terlebih dahulu harus masuk PBB. “Mau maju di Pemilihan Presiden 2019 silakan masuk PBB, nanti kita rumuskan bersama,” katanya. rnd/mr

Sekjen Partai Golongan Karya kubu Aburizal Bakrie, Idrus Marham, diperiksa Badan Reserse dan Kriminal Polri, Kamis 30 April 2015.

Kisruh Golkar, Bareskrim Periksa Idrus Marham KUBU Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie yakin Bareskrim Polri akan menangani kasus keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly terhadap konflik internal Golkar dengan baik.

“Saya percaya pada penyidik Bareskrim berkerja secara adil secara mandiri dan tidak diinterverensi oleh kekuasaan,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Idrus Marham, di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (30/ 4/2015).

Idrus yakin Polri bisa bersikap independen dalam menangani kasus Menkumham yang dilaporkan mengandung indikasi penyalahgunaan kewenangan.

“Saya hormat kepada Ka Bareskrimnya (Budi Waseso) karena pada waktu saya menyampaikan laporan tentang pemalsuan mandat itu Pak Buas (Budi Waseso) sudah memberikan satu jaminan Mabes Polri akan adil, Mabes Polri akan independen, Mabes Polri akan netral dan Mabes Polri menjamin tidak ada intervensi dari kekuasaan dan karena itu kami menghormati lembaga Kepolisian ini sebagai penegak hukum,” kata Idrus.

Idrus berharap Bareskrim dapat memutuskan secara tepat. “Itu para wewenang penyidik (yang menentukan Menteri Yasonna bersalah atau tidak), biarkan penyidik yang akan mengambil kebijakan keputusan dengan peningkatan status (Menkumham).

Tapi itu tergantung pada fakta-fakta dari keterangan saksi yang dipanggil penyidik,” kata Idrus. “Dan saya percaya pada penyidik bekerja secara adil, secara mandiri dan tidak di interferensi oleh kekuasaan.”

Kubu Aburizal melaporkan Yasonna ke Bareskrim karena menilai keputusan Yasonna tidak tepat. Mahkamah Partai Golkar, kata dia, tidak memenangkan satu pihak pun, baik kubu Aburizal maupun Agung Laksono. Tapi, Menkumham tetap mengesahkan kepengurusan kubu Agung dengan dasar keputusan mahkamah partai. sis/sua

20 Mei, para aktivis dan mahasiswa akan memulangkan Presiden Jokowi ke Solo. Jokowi dianggap tidak becus memimpin negara.

BANYAK pihak kecewa kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena dianggap tidak sanggup memimpin negara.

Penyebabnya, selama enam bulan memimpin Jokowi belum memberikan tanda-tanda perbaikan sedikitpun bagi kesejahteraan masyakat.

Yang menarik, kekecewaan itu ditujukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) asal tanah kelahiran Jokowi, Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo.

Mahasiswa punya rencana membentuk posko relawan penjemputan Jokowi ke Istana Presiden di Jakarta. Mereka akan memulangkan Jokowi ke Solo. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap Jokowi karena dinilai tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan di Indonesia.

Tidak hanya itu, pada 20 Mei 2015 mendatang, ribuan aktivis mahasiswa dari berbagai jaringan elemen kampus di daerah berencana menyerbu masuk Jakarta untuk menggelar aksi besar-besaran.

Aksi tersebut akan digelar secara besar-besaran di depan Istana Negara di Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Pihak aparat kepolisian diminta untuk tidak menghalangi.

“Sekitar seminggu sebelum tanggal 20 Mei, rekan-rekan mahasiswa dari berbagai daerah akan masuk Jakarta untuk bergabung dalam aksi besarbesaran di Istana Negara,” demikian pesan singkat yang disebarkan oleh Progres 98, Sabtu (21/3/2015).

Disebutkan bahwa perwakilan dari kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Pulau Jawa akan tiba di Jakarta pada 18-19 Mei 2015.

Aksi ini sebagai simbol bahwa suara kekecewaan rakyat secara perlahan mulai berembus dan menggugah kesadaran

mahasiswa di seluruh tanah air untuk bergerak dalam sebuah konsolidasi aksi nasional.

“Sudah saatnya seluruh potensi anak bangsa bersatu dan bergerak mengepung Istana Negara melalui aksi damai untuk mendesak Jokowi – JK diturunkan dari kekuasaan,” seruan Progres 98 melalui fan page http://www.facebook.com/ progres.98 Ketua DPP Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan, gerakan yang dimotori kaum intelektual (mahasiswa) tersebut merupakan puncak kekecewaan masyarakat Indonesia terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK. “Kekecewaan mereka ingin menjemput Jokowi dibawa kembali ke Solo atau dilengserkan, harus menjadi perhatian serius,” kata Arief di Jakarta Rabu (29/04/2014).

Oleh karena itu, kata Arief, gerakan jemput pulang Jokowi ke Solo tersebut perlu didukung dan diapresiasi.

Menurut Arief, hal itu menggambarkan betapa kesadaran mahasiswa yang tinggi terhadap carut-marutnya pemerintahan Jokowi-JK. Arief menilai, banyak kebijakan mantan Walikota Solo yang tidak pro rakyat dan bahkan lebih ke arah Neolib yang terkesan menganut paham pasar bebas tidak lepas dari Para debt collector yang mengelilingi Jokowi.

“Ada debt collector yang minta import BBM, perpanjangan izin eksploitasi dan izin ekspor hasil konsetrat tambang, serta debt collector yang meminta jabatan menteri dan posisi-posisi seksi di BUMN,” ungkapnya.

Lebih jauh, Arief meprediksi, bila nantinya Jokowi betul-betul dilengserkan oleh people power, sang wakil presiden Jusuf Kalla pun bukan orang yang mampu memimpin pemerintahan yang sudah kacau-balau.

Meski begitu, Koordinator Gerakan Pembela Trisakti dan Nawacita ini mengungkapkan, mayarakat juga harus mengapresiasi keberanian Jokowi dalam hal tekadnya melawan dominasi ekonomi barat yaitu menolak IMF, ADB dan Bank Dunia untuk menyelesaikan permasalahan Ekonomi di Indonesia.

“Ini harus didukung penuh oleh Mahasiswa dengan mela-

kukan Aksi pendudukan kantor kantor Perwakilan IMF, ADB dan Bank Dunia di Jakarta,” katanya.

Oleh Karena itu, Arief menyarankan, sebaiknya perjuangan mahasiswa lebih diperluas setidaknya untuk mengingatkan Jokowi agar konsisten dengan Trisakti dan Nawacita yang menjadi visi-misi Jokowi saat pilpres.

Fungsionaris Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Despen Ompusunggu yang notabene partai koalisi PDI Perjuangan juga mengingatkan banyaknya janji yang ditebarkan Jokowi saat mencalonkan diri sebagai presiden. Terhitung sekitar 300 lebih janji yang diakumulasikan dalam Nawacita Jokowi.

Despen mengatakan, enam bulan berjalan pemerintahan sejak Jokowi menjadi presiden, tak ada satupun janji yang mampu dipenuhi Jokowi. Bahkan, tiga kartu sakti Jokowi yang menjadi prioritas programnya menjadi tidak jelas nasibnya ke mana.

“Malah berubah jadi tiga kartu sabar,” ungkap Despen saat diskusi ý”Menagih Janji Trisakti, Menguji Nyali Jokowi” di kafe Gado-Gado Boplo, Bunderan HI, Jakarta, Kamis (30/ 4/2015).

Despen menambahkan Negara sebenarnya memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai program tiga kartu sakti Jokowi. Tapi anehnya, lanjut Despen, Jokowi tak bergeming ketika program tersebut diminta pembuktiannya oleh masyarakat.

“Jadi ratusan miliar tidak mampu biayai tiga kartu sakti Jokowi. Tapi Mampu menyelenggarakan ceremony peringatan KAA (Konferensi Asia Afrika) yang nggak jelas arahnya,” kata Despen.

Mestinya, kata Despen, Jokowi mengutamakan program prioritas yang berorientasi bagi masyarakat. Bukan sebaliknya buang-buang uang negara untuk acara pertemuan yang tidak pasti substansinya. “Buat apa kita bicara langit. Penuhi dulu janji yang fundamental,” ucapnya.

Politisi sekaligus anggota DPR RI PDIP Rieke Dyah Pitaloka juga menyatakan kekece-

Muncul Kaukus Penyelamat Partai Demokrat, Larang Transcorp Meliput DUA pekan menjelang kongres Partai Demokrat pada 11-13 Mei 2015. Isyarat konflik di partai berlambang Mercy ini semakin kentara.

Di Jakarta, pada Kamis (30/ 4/2015), telah dideklarasikan berdirinya Kaukus Penyelamat Partai Demokrat. Menurut deklarator, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Salatiga Iwan Sety Purbo, pembentukan ini untuk mencegah Demokrat dari pembajakan sekelompok orang.

Saat ini, kata Iwan, Demokrat sedang menuju kultus individu figur utama. Ada sekumpulan elite partai yang mengatasnamakan Susilo Bambang Yudhoyono dengan tujuan untuk menguasai partai untuk dirinya sendiri.

“Kami memegang teguh pesan SBY pada Kongres Luar Biasa di Bali, bahwa jangan sampai partai ini hanya bergantung pada satu figur. Partai modern adalah partai yang mampu mengembangkan sistem, bukan bergantung pada satu figur,” kata Iwan usai deklarasi di di Hotel Atlet Century, Jakarta.

Ia berasumsi, kini telah ada upaya sistematis untuk menggalang dukungan bermaterai dari ketua-ketua DPC untuk memilih kembali SBY sebagai ketua umum di Kongres Surabaya yang akan digelar Mei mendatang.

Penggalangan ini, kata Iwan, juga disertai tekanan

Ketum partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono didampingi ibu Ani saat menghadiri acara konsolidasi dengan DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta.

dan intimidasi bahwa jika tidak mematuhi maka hak suaranya akan dihilangkan.

“Sebagian kawan-kawan kami, para ketua DPC di berbagai daerah telah dipecat dan di-PLT (Pelaksana tugas) tanpa alasan dan dasar yang kuat sesuai AD/ART, tanpa ada verifikasi, dan tanpa diberi kesempatan untuk klarifikasi,” ujar Iwan.

Iwan mempertanyakan apakah hal-hal tersebut dilakukan atas perintah dan sepengetahuan SBY sendiri, atau apakah dilakukan oleh elite yang memanfaatkan nama SBY. “Sebagai kader yang telah 13 tahun dididik oleh SBY untuk menghargai proses demokrasi, kami sungguh ingin bertanya,” kata Iwan.

Iwan juga menyebut, dalam acara tersebut ternyata sempat beredar larangan meliput bagi media yang berasal dari Transcorp, yang jabatan

komisaris utamanya dikabarkan akan diisi oleh SBY dan media yang pemiliknya dinilai condong membela SBY. Larangan itu bertuliskan: “Wartawan/reporter/fotografer dari Trans TV, Trans 7, Detik.com, Majalah Detik.com, CNN Indonesia, maupun Net TV. Mohon maaf kami tidak mengundang anda serta mempersilakan anda masuk, karena media Anda terkait dengan SBY dan kroninya.”

Meski demikian, kertas bertuliskan larangan yang berada di pintu masuk itu kemudian menghilang entah ke mana.

Ketika dikonfirmasi, salah satu panitia yang tidak mau disebut namanya membenarkan adanya larangan tersebut.

“Memang benar, karena semua tahu pemberitaan di Detik itu nanti tidak berimbang. Nanti mereka malah lebih condong ke SBY,” ujar panitia tersebut. ren/vv

waan kepada Jokowi. Hal itu terungkap saat dia menghadiri konferensi pers yang digelar oleh Lembaga Badan Hukum (LBH) beberapa waktu lalu di Surabaya.

Dalam kesempatan itu, Rieke meminta maaf kepada seluruh buruh yang ada di seluruh Indonesia, karena dalam pilpres lalu mengajak mereka memilih Jokowi. Menurutnya, sebelum pilpres lalu dia telah mengadakan komitmen dengan Jokowi agar membuat hidup buruh menjadi layak.

“Tapi pada kenyataannya yang sekarang menikmati hidup layak hanyalah presiden, dan orang-orang di sekitarnya saja,”tuturnya dengan nada kecewa.

“Karena meskipun sudah dipimpin oleh Presiden Jokowi, tapi nasib buruh masih saja jauh dari kata sejahtera, dan memprihatinkan,” ucap perempuan yang kerap disapa Oneng ini.

Rieki mencontohkan, dalam kasus PHK terhadap para buruh, 90 persen di antaranya memenangkan perusahaan yang lebih memilih memecat mereka. Sehingga, Rieke merasa jika keberadaan PHI saat ini sama sekali tidak memiliki man-

faat untuk para buruh. “Kalau sudah seperti itu ya memang layak untuk dibubarkan saja,”tegasnya.

Selain itu, Rieke juga menolak adanya wacana untuk menaikkan UMK setiap lima tahun sekali. “Padahal setiap tahun itu kebutuhan pokok buruh selalu naik, tapi ini malah diusulkan setiap lima tahun,” ujarnnya Rieke juga mengkritik keras kebijakan Presiden Jokowi yang menyerahkan harga BBM pada harga pasar padahal jelas itu dilarang konstitusi. “Konstitusi jelas melarang harga BBM diserahkan harga pasar, dan ada itu keputusan Mahkamah konstitusi. Saya ingin Jokowi yang sepeeti saya kenal dulu,” ungkap Rieke.

Tidak hanya itu, Rieke mengingatkan agar kebijakan yang diambil Presiden Jokowi berpijak pada konstitusi, bukan karena opini publik yang di gulirkan oleh kelompok tertentu sehingga menyimpang dari konstitusi. “Saya harap Jikowi tidak jadi Presiden pelupa, bahwa rakyat berharap banyak agar Jokowi akan jadi angin perubahan,” pungkasnya. al/ iy/nang

Pangeran Cendana Tommy Soeharto Kian Eksis HUTOMO Mandala Putra alias Tommy Soeharto kian eksis. Setelah menghadiri pameran batu akik Great Stone Nusantara (GSN) di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada 18 April lalu, putra bungsu Presiden ke-2 Soeharto itu mendatang ke peringatan HUT ke-63 Kopassus di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Rabu (29/4/2015).

Tommy yang hadir mengenakan kemeja batik, duduk di barisan paling depan para tamu undangan. Tak lama setelah Tommy tiba, putra Presiden pertama Soekarno, Guruh Soekarnoputra pun hadir, dan mengambil tempat duduk di sebelah Tommy.

Di acara HUT pasukan elite TNI AD itu, Tommy juga menjadi ‘artis dadakan’ karena kerap kali diminta foto bersama oleh sebagian tamu undangan dan warga. Tommy yang mengenakan kacamata hitam, tersenyum saat menerima banyak permintaan foto bersama.

Tidak hanya tamu undangan, para prajurit Kopassus juga antusias mengantre demi berfoto dengan Tommy. Sedangkan, Guruh Soekarnoputra yang duduk di sebelah Tommy, tidak ada satu pun yang mengajaknya foto bersama Usai acara, Tommy enggan berkomentar soal kisruh Partai Golkar yang

Tommy Soeharto saat menghadiri HUT Kopassus.

belum berujung hingga saat ini.

Padahal, menurut kakaknya, Titiek Soeharto, adik bungsunya itu berniat maju menjadi calon ketua umum partai beringin jika digelar Munas Luar Biasa.

“Sudah yah saya enggak mau bahas,” ujar Tommy, sambil berlalu, usai menghadiri acara HUT Kopassus, di Cijantung, Jakarta Timur, Rabu (29/4).

Tommy juga sempat mengeluarkan ucapan bernada tinggi ketika dicecar pertanyaan yang sama. “Sudah akh, saya mau pulang,” ujar Tommy sewot.

Tak puas dengan jawaban tersebut, awak media pun terus mengikuti Tommy hingga masuk ke mobil. Namun jawaban serupa tetap keluar dari mulut mantan calon ketua umum Golkar di Munas 2009 ini. “Sudah yah, nanti saja.

Terima kasih yah,” tutup Tommy.

Kemunculan Tommy di pameran batu akik dan HUT Kopassus tak sampai berselang dua pekan. Hal ini cukup mencuri perhatian sejumlah pihak karena sang pangeran Cendana ini sebelumnya bak hilang di telan bumi, setelah upayanya mencalonkan diri sebagai capres 2014 gagal. rnd www.lensaindonesia.com

4

HUKRIM

Edisi 85/ 04 - 11 Mei 2015

Sengketa Tanah Triwung Kidul, Para Saksi ‘Masuk Angin’ KASUS tanah di Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo sudah masuk di persidangan beberapa kali. Namun hingga kini prosesnya belum selesai. Pasalnya, kasus dengan perkara perdata NO.1/Pdt.G/2015 PN Probolinggo itu melibatkan banyak pihak, dari mulai oknum kelurahan, kecamatan, kantor pajak dalam rekayasa perubahan buku leter C. Adapun obyek tanah yang disengketakan tercantum dalam buku leter C. NO. 341 Persil NO. 61 Klas S I Luas 558 da. Tanah tersebut dimiliki warga Desa Triwung Kidul bernama Suparti yang memiliki suami bernama P Djantoe alias Kardi (almarhum).

Dari perkawinan itu mereka dikaruniai 2 orang anak yang bernama Abdullah dan Abdul Rohim.

Namun entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba saja muncul nama B Sama dalam buku leter C yang sudah mengalami perubahan. Bahkan suami dari Suparti tidak pernah menerima tanah hibah dari B Misnaroen (alm) alias Ti yang tercantum dalam buku leter C tersebut. Diduga ada oknum yang sedang bermain.

Dalam buku leter C.NO.285 Persil NO.61 klas SI luas O ha 558da.yang sudah mengalami perubahan bila dibaca dengan teliti dan cermat dalam kolom sebabnya ditulis 18/3/2005. Kemudian dalam buku C NO 615 Persil NO 61 Klas SI luas 0 ha 0558 da atas nama B Sama dalam kolom sebabnya dan tanggal perubahan ditulis 22/6/1952 waris ke NO 615.

Di sini jelas sekali ada kejanggalan, bahwa hibah tahun 2005 dan waris tahun 1952. B Sama yang sesungguhnya adalah anak saudara kandung dari Djantoe anak dari Jarah alias Misnatun, namun B Sama hanya mengaku-ngaku sebagai anak dari P Djantoe dan Suparti. Obyek sengketa yang saat ini dikuasai Dzamzu alias H. Zaini yang kelahiran tahun 1942 ini adalah jelas perbuatan yang melanggar hukum. H Zaini adalah saudara kandung dari Djantoe alias Kardi.

Ia adalah anak ke 6 sedang Djantoe anak nomor 1.

Pada tahun 1976 H. Zaini menjadi kepala desa atau petinggi di Desa Triwung Kidul. Dengan kekuasaannya saat itu sebagai kepala desa ia bisa berbuat sesukanya. Tanggal 29 April 2015 di lokasi tanah sengketa dilakukan PS atau pembuktian di lokasi tanah sengketa. Sidang PN Probolinggo tersebut diketuai oleh Hakim Ketua Asep Sopian Sauri,SH.,MH. Tergugat 2 atau H Zaini didampingi oleh lawyer Anan SH. Penggugat 1 Supik didampingi oleh lawyer Marwoto,SH. Dalam sidang PS hari itu pihak Hakim Ketua meminta data yang berupa buku leter C kepada petugas dari kelurahan Triwung Kidul, namun pihak kelurahan diduga telah “masuk angin”. Buktinya dengan berbagai alasan mereka menolak menunjukkan buku leter C. Seperti pantauan Lensa Indonesia, ternyata Hakim Ketua tetap melakukan PS walaupun pihak petugas dari kelurahan Triwung Kidul secara jelas menolak untuk memberikan data yang dibutuhkan saat itu. Sidang PS diakhiri hingga pukul 10.00 WIB. Namun sidang akan dilanjutkan pada tanggal 07 Mei 2015 di PN Kota Probolinggo dengan menghadirkan para saksi. an

Janda Peras Anggota KPU Ancam Sebar Video Porno Seorang janda meminta uang Rp 250 juta kepada anggota KPU Jombang. Ia mengancam akan menyebarkan foto dan video mesum di media sosial.

HUBUNGAN pertemanan Rina Suherlina (46) seorang janda, warga Jl Wahid Hasyim Jombang dengan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jombang, Jakfar (50) warga Desa/Kecamatan Ngoro, harus berujung pada laporan ke kantor polisi, Sabtu (25/04/2015).

Janda tersebut dilaporkan oleh Jakfar dengan tuduhan pemerasan hingga jutaan rupiah. Wanita ini mengancam hendak menyebarkan video mesum jika Jakfar tak memberi uang.

“Memang benar ada laporan dari salah satu anggota KPU Jombang terkait pemerasan yang dilakukan oleh seorang wanita bernama Rina. Atas dasar keterangan pelapor, pelaku ditangkap di salah satu rumah makan di Jombang. Caranya dengan memancing pelaku bertemu dan memberi sejumlah uang yang diminta atas dasar ancaman penyebaran video,” ungkap AKP Harianto Rantesalu, Kasatreskrim Polres Jombang.

Harianto menjelaskan, awal mula hubungan pertemanan Jakfar dengan Rina dimulai sejak Agustus 2014 dan keduanya sering bertemu. Namun, sebulan kemudian, tiba-tiba Rina menelepon korban dan menyatakan kalau sedang dalam ancaman dari seseorang yang akan menyebarkan video mesum antara dirinya dengan korban.

Dari kabar ancaman tersebut, akhirnya diberi uang oleh Jakfar sebesar Rp 2 juta yang diserahkan kepada Rina agar video tersebut tidak disebar.

Namun dua bulan kemudian, terlapor kembali meminta uang Rp 10 juta. Dengan alasan terlapor merasa keselamatan hidupnya terancam. Lagi-lagi korban tidak bisa berbuat banyak, dia kembali memberikan uang kepada Rina sebesar Rp 5 juta.

Beberapa waktu kemudian, terlapor kembali meminta uang Rp 250 juta dengan ancaman serupa. Yakni, mengancam akan menyebarkan foto dan video mesum milik pelapor di media sosial.

Setelah sepakat, kedua pihak ini bertemu di salah satu rumah makan dan pelapor menyerahkan uang sebesar Rp 10 juta sebagai uang muka.

Merasa diteror dan dimanfaatkan terus-terusan Jakfar akhirnya melaporkan Rina ke Polres Jombang. “Saat ini pelaku sudah kami tangkap dan barang bukti berupa handphone milik pelaku

kami sita. Untuk sementara masih kita dalami kasus ini, sementara total kerugian korban sebesar Rp 17 juta dan pelaku kita jerat dengan pasal 369 KUHP dan 378 KUHP yakni pemerasan dan juga penipuan,” jelasnya.

Sementara itu, Nanang salah satu aktivis LSM Sigma meminta agar permasalahan ini tidak melebar kemana-mana. Pasalnya ini murni kasus pemerasan dan juga penipuan. Komisioner KPU tersebut diteror oleh pelaku yang akan menyebarkan video mesum dirinya.

“Video mesum yang digunakan menjadi alat sebagai pemerasan itu sebenarnya tidak ada karena kedua belah pihak memang mempunyai hubungan tapi hanya sebatas pertemanan biasa, dan itupun tidak lebih,” pungkasnya.

KPU Jawa Timur juga melakukan klarifikasi penyelidikan internal menyangkut kasus dugaan penipuan dan pemerasan dengan modus ancaman penyebaran video mesum, Rabu (29/04/ 2015).

Eko Sasmito, Ketua KPU Jatim menganggap persoalan yang menyangkut anggota komisioner KPU Jombang, harus ada klarifikasi internal di KPU Jombang. Hal itu sebagai langkah untuk mengetahui kebenaran dari video tersebut. Bisa jadi salah dan bisa jadi tidak bersalah apa yang dilakukan oleh anggota komisioner KPU Jombang.

“Kita masih menunggu klarifikasi dari temanteman KPU Jombang tentang kebenaran yang terjadi. Dan juga laporan dari elemen masyarakat mengenai apakah hal tersebut melanggar etik atau tidak. Jika memang kabar tersebut benar, dan yang berhak menyelidiki kasusnya itu komisi etik yakni dalam hal ini DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu),” kata Eko, di Kantor KPU Jombang, usai buka acara kursus singkat penyelenggara pemilu.

Sampai saat ini pihaknya masih menunggu kabar dari media juga laporan masyarakat tentang permasalahan salah satu anggota komisioner KPU Jombang. “Jika memang ada pelanggaran etik, maka akan kita undang untuk pemeriksaan oleh DKPP. Semua anggota KPU yang melanggar etik, akan dilakukan pemeriksaan oleh DKPP dan apapun keputusan DKPP harus dipatuhi oleh anggota KPU,” jelasnya.

Aan Anshari sekretaris LPBHNU mendukung upaya kepolisian membongkar kasus tersebut.

Komnas Perempuan juga harus ikut memantau.

Bukan tidak mungkin adanya kriminalisasi. Sebab, bisa jadi tersangka bertindak seperti itu karena merasa ada pihak yang ingkar janji. obi

Kasintel Agus Kurniawan periksa saksi untuk tersangka Yusuf Pribadi.

Kejari Panggil Pimpinan Bank Jatim Cabang Ponorogo KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Ponorogo mulai memanggil sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi alat peraga pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2012 dan 2013untuk memberikan keterangan terkait dengan tersangka ke 9 Yusuf Pribadi mantan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Ponorogo.

Dalam kasus yang telah menetapkan tujuh orang sebagai terdakwa dan sudah dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Surabaya ini, penyidik telah memeriksa belasan saksi yang berasal dari pihak Dinas Pendidikan (Dindik) dan guru olah raga Sekolah Dasar penerima bantuan alat peraga.

“Setelah melimpahkan tujuh terdakwa ke pengadilan Tipikor, kita melanjutkan lagi untuk satu tersangka atas nama YP,”ucap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ponorogo Sucipto , Kamis (30/ 04/2015).

Berdasarkan jadual tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo akan memanggil sekitar 50 saksi yang akan dimintai keterangan, termasuk ke 7 terdakwa dan satu tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersangka

atas nama Yuni Widyaningsih Wakil Bupati Ponorogo.

“Ya total nanti kalau dengan saksi seplitan atau saksi para tersangka dan para ahli sekitar limapuluhan orang yang kita mintai keterangan,”ucap Kasintel Kejari Ponorogo, Agus Kurniawan kepada Lensa Indonesia.

Agus menjelaskan, mereka dimintai keterangan terkait pengadaanya saja, sekalipun dalam kasus ini secara normatif Yusuf Pribadi tidak terkait langsung dengan pengadaan, namun dari perbuatan materiil ada hubunganya dengan 7 terdakwa dan tersangka ke 8 Yuni Widyaningsih.

“Karena itu dari dinas posisinya tidak ada keterkaitan dengan Pak yusuf, secara normatif ya pengadaanya, karena memang yang bersangkutan tidak terkait langsung dengan pengadaan, dan para saksi ini hanya dimintai keterangan seputar pengadaan barang saja, namun dari perbuatan materiil ada hubunganya dengan 7 terdakwa dan tersangka ke 8 Yuni Widyaningsih,” urainya.

Setelah para saksi selesai diperiksa maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi ahli dan kemudian baru dilakukan pemeriksaan arso tersangka.

Kasus Calo Bintara Polri, Aktor Intelektual Belum Tersentuh

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir Mattanete, menunjukkan foto dan barang bukti kejahatan bandit Curanmor yang ditembak mati.

Komplotan Curanmor Berjimat Diburu Polrestabes Surabaya SETELAH menembak mati dua bandit Curanmor yakni Mad Hasan (31) asal Dusun Besabe, Desa Bringin, Kecamatan Tambelang, Sampang, Madura dan Khoirudin (28) warga Jl Darmo Kali, saat ini anggota Crime Hunter Polrestabes masih memburu kelompok residivis ini.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir Mattanete, mengatakan dalam setiap aksinya bandit Curanmor ini selalu mengancam korbannya menggunakan pisau penghabisan yang selalu dibawanya dan tidak segan melukai bila korban bila melawan.

“Saat ini anggota Crime Hunter Polrestabes Surabaya masih melakukan pengembangan dengan memintai keterangan saksi saksi, serta memeriksa cctv yang ada di sekitar lokasi saat kedua bandit Curanmor itu beraksi,” terang AKBP Takdir Mattanete.

“Tersangka merupakan residivis kasus Curanmor yang sudah tiga kali masuk penjara dalam kasus yang sama. Mereka pernah ditembak kakinya dalam aksi sebelumnya. Namun setelah keluar dari penjara, keduanya tak pernah jera dan terus beraksi,” sambungnya.

AKBP Takdir Mattanete menambahkan, www.lensaindonesia.com

kedua bandit Curanmor yang selalu membawa Sajam dan jimat ini saat disergap melakukan perlawanan dengan menyerang petugas menggunakan pisau penghabisan.

“Mungkin karena percaya diri membawa jimat, kedua pelaku merasa percaya diri dengan menyerang petugas. Setelah dua kali tembakan peringatan tak digubris, maka tembakan anggota Crime Hunter Polrestabes berikutnya ke arah dada keduanya,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kedua bandit Curanmor yang terkenal sadis itu melakukan pencurian motor Yamaha Mio Soul Biru L 6787 TV sekitar pukul 03.00 WIB. Ketika itu korban Medya Aries Tamala (24) warga Dukuh Kupang Timur VI, sedang mengambil uang di ATM Bank Mandiri Jl Embong Wungu.

Barang bukti yang diamankan petugas Crime Hunter Polrestabes Surabaya dari kedua bandit Curanmor ini adalah dua bilah pisau penghabisan, motor hasil kejahatannya dan kunci T. “Petugas juga mengamankan tiga poket sabu di dompet tersangka Mad Hasan serta sebuah jimat terbungkus kain kafan hitam. rofik

PERSIDANGAN kasus percaloan Calon Bintara Polri 2014 dengan terdakwa AKBP Ernani Rahayu kembali berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (27/4/2015). Dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tining dan Sabetania menghadirkan saksi penyidik Yudi Sukamto.

Penyidik yang bertugas di Subdit Teroris Unit I ini dihadirkan untuk dilakukan konfrontir terkait perbedaan keterangan terdakwa AKBP Ernani Rahayu dengan keterangan Adi Wicaksono perihal selisih uang yang diterima.

Pada persidangan Percaloan Calon Bintara Polri sebelumnya, AKBP Ernani Rahayu hanya mengaku menerima Rp 700 juta, sedangkan pengakuan Adi Wicaksono telah memberi Rp 2,1 milliar sesuai dengan kwitansi. “Menurut pengakuan, Adi menyerahkan Rp 2,1 miliar sesuai bukti kwitansi,” terang Yudi dalam persidangan.

Namun saksi berpangkat Brigadir Kepala (Bripka) ini mulai kelimpungan saat Sudiman Sidabuke selaku pengacara terdakwa AKBP Ernani Rahayu yang mempertanyakan tidak disitanya 8 unit mobil yang dibeli terdakwa Adi dari hasil kejahatan kasus percaloan Calon Bintara Polri ini.

Selain itu, Sudiman juga mempertanyakan posisi Sri Hernanik yang tidak pernah diperiksa dan dinyatakan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

Sri Hernanik merupakan orang yang menerima setoran dari terdakwa Ernani. “Kami sudah panggil tiga kali tapi alamatnya tidak jelas atau tidak diketahui. “Sedangkan mengenai mobilnya memang tidak disita, karena mobilnya sudah diambil para korban,” sambung Yudi.

Usai mendengarkan kesaksian Yudi, persidangan kembali

Terdakwa penipuan Calon Bintara Polri, AKBP Ernani Rahayu.

dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa AKBP Ernani Rahayu. Dalam pemeriksaan, terdakwa yang pernah bertugas di Biddokes Polda Jatim ini membenarkan menjadi perantara percaloan Calon Bintara Polri. “Iya memang benar, tapi uang yang saya terima tidak sebesar yang disampaikan terdakwa Adi,” jelasnya.

Selain itu, AKBP Ernani Rahayu mengaku juga telah ditipu Sri Hernanik. Namun hingga kasusnya dibawa ke meja hijau, polisi tak menyeret keterlibatan Sri Hernanik. “Uang yang saya terima sebagian sudah saya serahkan ke Sri Hernanik,” terangnya.

Terkait adanya pengembalian uang ke korban bernama Karno sebesar Rp 300 juta, AKBP Ernani Rahayu membenarkannya. Pengembalian itu dilakukan hanya semata mata rasa iba. Padahal dalam peristiwa ini, terdakwa tidak pernah menerima dari korban. “Ini aneh, tidak pernah menerima dari korban kok malah anda kembalikan ke korban Karno,” tanya Jaksa Sabetania ke terdakwa Ernani.

Sementara di persidangan terpisah, Adi Wicaksono juga

menjalani pemeriksaan terdakwa. Dalam keterangannya, pria yang mengaku sebagai pengusaha jual beli mobil itu, tidak pernah menerima uang dari para korban melainkan menerima dari saksi Susan yang diakui sebagai kordinator para korban. Dari tangan Susan, Adi mengaku menerima uang Rp 3,5 miliar untuk meloloskan 20 calon Bintara Polri.

Dari jumlah itu, Rp 2,1 milliarnya diserahkan ke terdakwa AKBP Ernani Rahayu secara bertahap dan disertai dengan bukti kwitansi, sedangkan Rp 1,4 milliar digunakan terdakwa Adi untuk membeli delapan unit mobil yang dibelinya melalui proses lelang.

Tarif Rp 250 juta per orang dari para Calon Bintara Polri tersebut tidak ditentukan sendiri, melainkan kesepakatan bersama terdakwa AKBP Ernani Rahayu. Ironisnya, biaya untuk meloloskan para Calon Bintara Polri yang disetorkan ke Jakarta tersebut tak sebesar yang diminta Adi dan Ernani, yakni hanya Rp 100 juta per orangnya. “Saya serahkan secara bertahap, saya berani lakukan karena ada jaminan dari Bu Ernani,” jelasnya.

Diakui terdakwa Adi, delapan mobil yang dibeli dari uang percaloan Calon Bintara Polri itu memang sudah diambil oleh Gembong, suami dari saksi Susan, sebelum perkara ini dilaporkan ke Polda Jatim.

“Memang sudah diambil para korban melalui Gembong,” jelasnya.

Usai persidangan, Jaksa Sabetania saat dikonfirmasi terkait tidak disitanya 8 unit mobil tersebut mengakui, telah mempertanyakan ke penyidik, namun jaksa yang betugas di Kejati Jatim ini tak mau mempermasalahkan barang bukti itu. “Yang dimasalahkan kan uangnya bukan mobilnya,” ucapnya.

Sedangkan Sudiman Sidabuke menyatakan keprihatinannya atas tidak disitanya 8 unit mobil tersebut. Selain itu, pengacara senior ini juga menyesalkan penyidikan yang tidak tuntas dan terang dalam kasus ini.

Sudiman menilai, ada aktor intelektual dalam kasus percaloan Calon Bintara Polri ini yang tidak diusut secara tuntas oleh penyidik. “Karena sebuah keterangan bukanlah sebagai alat bukti, siapa yang mengambil bb itu dan siapa yang menyerahkan, ini harus jelas, karena pidana ini mengungkap kebenaran materiil, siapa tau korban itu juga sebagai pelaku,” katanya saat dikonfirmasi.

Tidak seriusnya penyidik mengungkap keterlibatan Sri Hernanik juga menjadi penyesalan bagi Sudiman.

“Makanya kami pertanyakan itu ke saksi Yudi, sudahkan penyidikan ini berjalan tuntas dan jelas, kan Anda yang menilainya keterangan saksi Yudi,” terang Sudiman.

Persidangan kasus percaloan Calon Bintara Polri ini akan kembali dilanjutkan satu minggu ke depan, dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa. ian

SOROT

5 Edisi 85/ 04 - 11 Mei 2015

MUKJIZAT DARI NUSAKAMBANGAN Delapan terpidana mati kasus narkoba telah dieksekusi. Di tengah pergunjingan dunia internasional pada Indonesia, ternyata ada satu mukjizat tersisa dari Nusakambangan.

JAWABAN PEMERINTAH JURU Bicara Kemlu Arrmanatha Nasir, mengaku Kemlu belum menerima informasi resmi terkait pemanggilan pulang dubes Australia. Tapi dia mengatakan langkah Australia dapat dimengerti.

“Kami bisa mengerti langkah yang dilakukan Australia. Namun demikian, kami tetap berharap bahwa hubungan bilateral antara Australia dengan Indonesia tetap baik,” ucapnya.

Arrmanatha mengatakan pemerintah memandang Australia sebagai negara penting dalam hubungan bilateral, begitupun Australia juga seharusnya memandang Indonesia sebagai negara yang penting di kawasan.

Sementara Jokowi menegaskan tentang kedaulatan soal pemanggilan dubes Australia. “Ini kedaulatan hukum kita. Saya tidak akan mengulang-ulang lagi. Jangan ditanya itu lagi,” katanya.

Jawaban yang sama kembali diucapkan Jokowi, menjawab pertanyaan tentang implikasi terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Australia. “Ini kedaulatan hukum kita,” ucapnya.

Berbeda lagi tanggapan Jaksa Agung. “Ah, itu reaksi sesaat dan menjadi urusan ranah diplomatik.

Nanti kami menyelesaikan,” kata Prasetyo. Lantas Wapres Jusuf Kalla, mengatakan tidak perlu khawatir dengan penarikan dubes Australia.

“Kita pernah menarik duta besar kita dari Australia, jangan lupa,” kata Kalla. Dia yakin ketegangan diplomatik hanya akan berlangsung sementara. “Satu atau dua bulan juga kembali (pulih) lagi.”

Dia mengatakan ketegangan tidak bakal mengganggu hubungan perdagangan, apalagi karena Indonesia selama ini menjadi konsumen. “Kita lebih banyak mengimpor dari Australia. Berarti kalau menghentikan perdagangan dia rugi,” kata Kalla.

Saat eksekusi mati pertama kali dilakukan pemerintahan Jokowi, pada Januari, Brasil memprotes keras eksekusi terhadap warganya melalui penarikan dubes. Juga beberapa sikap lain yang mengundang kecaman dari Indonesia.

Toto Riyanto yang ditunjuk untuk menjadi dubes baru RI untuk Brasil, memperoleh perlakuan tidak menyenangkan pada 20 Februari lalu, saat akan menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Brasil Dilma Rousseff.

Dilma menerima dubes negara-negara lain dan menyisihkan Toto, sehingga mengundang banyak reaksi keras dan kecaman dari Indonesia, yang kemudian menarik pulang Toto kembali ke tanah air.

Rousseff dikutip Wall Street Journal, 22 Februari 2015, mengatakan insiden penolakan dubes Indonesia tidak akan berdampak negatif, lantaran perdagangan Brasil dengan Indonesia hanya $4 miliar atau Rp51 triliun pada 2014.

Jumlah itu disebutnya tidak sampai 1 persen dari total perdagangan Brasil dengan negara-negara lain sebesar $454 miliar atau Rp 5.871 triliun. Terhentinya perdagangan dengan Indonesia, tidak akan banyak berpengaruh.

Pernyataan Rousseff dapat dianggap sangat meremehkan Indonesia. Reaksi dari Indonesia justru terkesan lebih baik. “Kami menganggap semua negara yang memiliki bilateral dengan kita negara penting, negara sahabat,” kata Arrmanatha, pada 25 Februari.

Dia menegaskan, Indonesia tidak akan membuat komentar yang memperkeruh keadaan. Kita tidak mau berspekulasi, apa yang harus kita lakukan ke depan,” katanya.

Sementara Kalla mengaitkannya dengan posisi Indonesia sebagai pihak yang lebih banyak mengimpor, disebutnya membuat Indonesia punya posisi tawar lebih baik ketimbang Brasil.

Ketika Indonesia menuai protes dari sejumlah negara terkait eksekusi mati terpidana kasus narkoba, sebaliknya pemerintah Amerika Serikat yang masih menerapkan hukuman mati, tak mau ikut berkomentar mengenai eksekusi mati di Indonesia.

“Kami tak banyak yang harus dikatakan soal ini, selain bahwa kami tahu mereka (Indonesia) telah mengeksekusi warga-warga asing terpidana perdagangan narkoba,” ujar Plt Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Marie Harf seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (30/4/2015).

“Seperti yang telah kami sampaikan, tak ada satu pun dari mereka warga Amerika,” imbuhnya.

Hal ini disampaikan Harf di tengah kontroversi yang berlangsung di AS mengenai metode suntikan mati yang dilakukan untuk mengeksekusi terpidana mati. Kontroversi mencuat setelah sejumlah negara bagian AS mulai menggunakan obat-obatan alternatif untuk menyuntik mati tahanan.

Obat-obatan alternatif tersebut tengah menjadi perdebatan, bahkan di tingkat Mahkamah Agung AS, dikarenakan anggapan telah menimbulkan penderitaan dan kesakitan bagi para terpidana mati.

Saat ini total 18 dari 50 negara bagian AS dan ibukota Washington, DC telah menghapuskan hukuman mati. Jumlah eksekusi mati telah menurun dalam beberapa tahun terakhir sejak hukuman mati kembali diberlakukan pada tahun 1976.

DELAPAN terpidana mati kasus narkoba telah diekskusi di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Rabu dini hari (29/04) sementara terpidana asal Filipina ditunda.

Mereka yang ditembak mati adalah Andrew Chan dan Myuran Sukumaran warga Australia anggota Bali Nine, tiga warga Nigeria masing-masing Raheem Agbaje Salami, Sylvester Obiekwe Nwolise dan Okwudili Oyatanze, seorang warga Ghana, Martin Anderson seorang warga Brazil Rodrigo Galarte dan seorang warga Indonesia, Zainal Abidin.

Terpidana warga Australia, Nigeria, Brasil, dan Indonesia dieksekusi oleh regu tembak setelah notifikasi pelaksanaan hukuman mati dikeluarkan pada akhir pekan.

Sesuai permintaan keluarga lima jenazah yang dieksekusi akan dikirim dan disemayamkan di Jakarta. Yakni jasad Chan dan Sukumaran dua gembong Bali Nine, kemudian jasad Nwolise warga Nigeria, jasadAnderson asal Ghana dan jasad Gularte asal Brasil.

Para terpidana mengajukan berbagai langkah hukum, termasuk menggugat keputusan Presiden Joko Widodo yang menolak memberikan pengampunan.

Menjelang eksekusi, terjadi perkembangan dramatis yang membuat terpidana asal Filipina, Mary Jane Veloso, tidak termasuk yang dieksekusi.

Informasi yang didapat wartawan di Cilacap menyebutkan penundaan eksekusi Mary Jane Veloso adalah atas permintaan pemerintah Filipina, menyusul perkembangan bahwa seseorang menyerahkan diri di negara tersebut dan mengklaim Mary Jane Veloso hanya sebagai kurir narkoba.

Pemerintah Indonesia menganggap perlu bagi Mary Jane Veloso untuk memberikan kesaksian dalam persidangan di Filipina. Eksekusi dilaksanakan meski muncul protes dari masyarakat internasional dalam beberapa waktu terakhir.

Pemerintah Australia, yang sejak awal meminta pembatalan eksekusi hukuman mati, memperingatkan akan ada konsekuensi dari eksekusi ini.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pemerintah Indonesia tidak ingin membuka sengketa dengan negara lain, eksekusi ini semata-mata untuk mencegah orang-orang m e nye lu n dupkan atau memper-

Delapan terpidana mati narkoba yang sudah dieksekusi.

dagangkan narkoba.

Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa Indonesia sudah mengalami darurat narkoba, di mana 18.000 orang meninggal dunia setiap tahun akibat narkoba ini, sementara puluhan ribu lainnya menderia di pusat-pusat rehabilitasi.

Ini adalah putaran eksekusi kedua setelah Januari lalu dilakukan eksekusi atas enam orang, juga dalam kasus narkoba.

Pasca eksekusi mati, Organisasi HAM Amnesty International (AI) mengkritik keputusan pemerintah Indonesia, yang bersikeras melaksanakan eksekusi mati terhadap delapan terpidana.

AI dalam pernyataan resmi, menyebut Indonesia tidak peduli terhadap proses hukum dan standar perlindungan HAM. “Eksekusi mati ini benarbenar cacat,” kata Rupert Abbott, Direktur Riset AI untuk Asia Tenggara dan Pasifik. Benarkah begitu?

“Filipina memohon untuk masalah kasus Mary Jane dikaji, akhirnya kita putuskan menghormati proses hukum. Baru presiden menyampaikan kepada jaksa eksekutor,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Dermaga Wijayapura, Cilacap.

Pernyataan Prasetyo, bahwa akhirnya diputuskan untuk meng-

hormati proses hukum, seakan menegaskan kebenaran tudingan AI, mengenai Indonesia tidak peduli terhadap proses hukum dan standar perlindungan HAM. Namun dengan prasangka positif, kalimat Prasetyo bukan berarti Indonesia tidak menghormati proses hukum.

Semua terpidana sudah diberikan kesempatan, untuk menempuh semua proses hukum yang dimungkinkan.

Tapi pernyataan Prasetyo bisa dimanfaatkan sebagai peringatan, bahwa komentar dari pejabat pemerintah harus disampaikan dengan baik, mempersempit kemungkinan untuk disalahartikan.

Penarikan duta besar oleh Australia, setelah sebelumnya dilakukan Belanda dan Brasil, bukti bahwa eksekusi mati warga negara asing adalah isu sensitif, yang dapat berdampak serius dalam urusan diplomasi.

Saat ini Indonesia tengah menjadi sorotan komunitas internasional, tekanan datang terutama dari negaranegara yang warganya dieksekusi dan terancam akan dieksekusi mati.

Indonesia tentunya harus menanggapi dengan baik tekanan dari luar.

Dampak negatif mungkin akan ada, apabila kesalahan-kesalahan ucap dan pemahaman, terjadi dalam upaya Indonesia membela diri.

Setiap pihak punya pendapat masingmasing, sekalipun sama ingin membela negaranya. Namun jika disampaikan dalam banyak versi dan cara yang kurang cermat, tentu berbahaya bagi citra Indonesia di mata dunia.

SENYUM DAN CANDA TERAKHIR SEPUPU terpidana mati kasus narkoba Myuran Sukumaran, Dharminie Mani, mengungkap sejumlah hal terakhir yang disampaikan Myuran kepada dirinya sebelum menjalani eksekusi mati, hari Rabu (29/4/2015). Mani adalah sosok yang mendampingi Myuran dan menemaninya berdoa jelang detikdetik terakhir kematiannya.

“Ketika saya berbicara dengan Myu (sapaan akrab Myuran Sukumaranred), ia mengungkap banyak hal yang bakal ia rindukan, seperti sekuel film Avengers yang baru, Batman vs Superman, Star Wars episode 7, serta pertarungan tinju antara Mayweather dan Pacquiao,” tulis Mani seperti dikutip oleh News.com.au.

“Air mata turun di wajah ibu dan bibi saya ketika Myu tersenyum dan bercanda untuk membuat mereka tetap ceria. Namun, ya itulah Myu, ia adalah teman yang selalu menempatkan dirinya untuk mendukung orang-orang di sekitarnya,” lanjut Mani.

“Ia menggenggam tangan saya dan adik perempuan saya lalu memberi nasihat yang akan saya ingat selamalamanya,” ujar Mani.

“Ia berkata kepada saya, kesuksesan itu kumulatif. Tak seorangpun lahir sudah sukses. Butuh kerja keras yang tidak bisa disaksikan orang lain. Itu dimulai saat kami menentukan tujuan, pastikan kamu melakukan sesuatu setiap hari,” kata Mani.

“Ia berkata kepada saya, bahwa saya hanya dibatasi oleh batasan-batasan yang saya tentukan sendiri. Jangan biarkan orang melarangmu, temukan jalan pintas,” kenang Mani.

Sementara Andrew Chan, lelaki rekan Myuran Sukumaran kini sudah terbujur kaku.

Usai kematiannya, terungkap bahwa Andrew amat menyesali pergaulannya dengan narkoba. Penyesalan itu diungkap dalam video dokumenter berjudul “Dear Me” yang dibuat Malinda Rutter, saat Andrew mendekam di Lapas Kerobokan, Bali, 2014 lalu.

Pesan itu, pada intinya, ditujukan kepada anak-anak muda, khususnya bocah-bocah Australia agar tidak berurusan dengan narkoba.

“Saya pernah di usia 15 dan 16 tahun. Saat itu saya masih di bangku sekolah. Saya mulai meracik narkoba pada usia yang cukup muda. Di usia itu, saya telah mengedarkan narkoba. Seperti kalian kebanyakan, saya mencoba me-

Andrew Chan dan Myuran Sukumaran 'Duo Bali' sebelum dieksekusi.

nyembunyikannya dari orangtua. Tapi akhirnya saya malah menjadi semakin tak terkendali,” ujar Andrew.

“Saya telah melakukan banyak hal yang tidak membanggakan dalam hidup saya. Saya banyak membuat keputusan yang sangat bodoh. Jika saja saya berpikir sebelum saya melakukan sesuatu, maka saya tidak akan duduk di dalam penjara seperti saat ini,” lanjutnya.

Sementara itu Malinda Rutter mengatakan bahwa Andrew Chan pada remaja kerap dibully karena berlatar belakang Asia. Lantaran itu dia memilih berurusan dengan narkoba.

“Dari 20 temannya yang terlibat narkoba, sembilan mati dan sisanya di penjara,” kata Rutter.

Namun, Malinda melanjutkan, di penjara Chan terkenal amat bersikap baik.

Dia juga kerap membantu merehabilitasi tahanan lain di dalam Kerobokan.

Sementara terpidana Zainal Abidin sebelumnya membuat wasiat kepada kedua anaknya yang berada di Palembang agar rajin sekolah. Meski tidak bertemu, Zainal menitipkan ýpesan untuk dua anaknya, Tiara dan Roy, agar rajin sekolah dan beribadah.

“Berpesan kepada anaknya agar rajin beribadah dan menuntut ilmu,” ujar Iwan Setiawan, adik Zainal Abidin, di Wijaya Pura, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (28/4/2015).

Menjelang eksekusi, Zainal juga meminta didoakan. Zainal selama ini menghabiskan waktu di dalam penjara dengan kegiatan keagamaan, seperti ber-

zikir dan mengaji. ý”Meminta didoakan agar amal ibadahnya diterima di sisi Allah,” kata Iwan.

Zainal mengaku memohon maaf apabila yang diperbuatnya selama hidup telah membuat orang lain marah, susah, ataupun tersinggung. Selama ini, Zainal, menurut Iwan, telah mencoba berbuat sebaik mungkin.ý Dalam wasiatnya, Zainal memberikan barang-barangnya kepada beberapa pihak. Barang-barang itu, yang dibawa pulang oleh pengacaranya, di antaranya jam tangan, pakaian, dan barang-barang pribadi.

“Dia ada jam tangan, diserahkan kepada anak-anaknya. Baju ke temantemannya dan anak-anaknya, perabotan masak sudah diserahkan ke juru masuk di dalam. Semua diserahkan kepada teman-temannya. Dia merasa itu yang bisa dia sampaikan,” ujar Ade Yuliawan, pengacara Zainal, usai keluar dari Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Ade juga mengungkapkan, Zainal diberi kesempatan untuk menghubungi keluarga melalui handphone. Tetapi tadi pas dihubungi tidak bisa disambungkan ke anaknya.

“Mungkin lagi sekolah. Untuk memberikan pesan-pesan terakhir, karena keluarganya jauh, jauh, jadi yang bisa hadir hanya adiknya,” tutup Ade. Terpisah, ibunda dari terpidana mati kasus narkotika asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso, akhirnya bisa menarik nafas lega. Sang putri, yang sedianya menjalani eksekusi bersama delapan terpi-

dana mati lain di Pulau Nusakambangan pada Rabu (29/4/2015), akhirnya lolos dari maut. “Mukjizat itu nyata,” kata ibunda Mary Jane, Celia Veloso seperti dikutip oleh radio DZMM Filipina.

“Kami amat bahagia, saya tidak percaya ini. Saya tak menyangka anak saya akan hidup,” kata Celia.

“Sebelumnya kami tidak lagi punya harapan. Anak saya yang lain sudah ada di pulau itu (Nusakambangan) untuk menunggu dan mengambil jenazahnya,” lanjut Celia.

“Kami amat bahagia. Anak-anak Mary Jane terbangun dan berteriak ‘Yes, yes, mama akan hidup!’ Aku akan bilang pada Mary Jane, bahwa apa yang ia katakan adalah benar, yakni bahwa Tuhan ingin kamu hidup, selama ada waktu tersisa, ia akan menyelamatkanmu. Mukjizat itu nyata,” kata Celia.

Lahir di tengah keluarga miskin asal Filipina, Mary Jane (30) adalah seorang orang tua tunggal dengan dua anak berusia enam dan dua belas tahun. Ia mengaku pergi ke Indonesia untuk mencari pekerjaan sebagai pembantu, namun dimanfaatkan oleh sindikat narkoba internasional.

Mary Jane ditangkap pada tahun 2009 bersama 2,6 kilogram heroin di dalam tasnya. Awalnya, Mary Jane mengaku ditawari kerja oleh seorang temannya di Malaysia, namun setibanya di sana, ia diminta pergi ke Indonesia.

Mary Jane mengaku tidak tahu ada heroin dalam tas yang ia bawa dari Malaysia. (CNA).

Seperti dikabarkan sebelumnya, eksekusi atas Mary Jane Veloso dibatalkan pada detik-detik jelang pelaksanaan.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony Tribagus Spontana, eksekusi Mary Jane (MJ) ditunda ýkarena permintaan Presiden Filipina Benigno Aquino III kepada pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Eksekusi Mary Jane ditunda karena ada permintaan dari Presiden Filipina terkait pelaku (gembong narkoba) yang diduga melakukan perdagangan manusia (telah) menyerahkan diri di Filipina.

Dan MJ diperlukan kesaksiannya,” ungkap Tony.

“Kami lega karena eksekusi terhadap Mary Jane Veloso tidak dilaksanakan malam ini,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Filipina, Charles Jose. “Tuhan menjawab doa-doa kami,” kata Jose. bbc/rub/umi/ar/dw/arb www.lensaindonesia.com

BLITZ

6 Edisi 85/ 04 - 11 Mei 2015

Talak Satu, Nassar Diisukan Suka Sesama Jenis

Jessica dan Ludwig Diminta Setor ‘Bagian Tubuhnya’ untuk Tes DNA

Keretakan rumah tangga Nassar dan Muzdalifah tak bisa diselamatkan lagi.

Konon, perpisahan itu disebabkan Nassar suka sesama jenis?

JESSICA Iskandar dan Ludwig Franz Willibald diperintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani tes DNA untuk membuktikan apakah El Barack Alexander anak mereka.

“Mereka harus menyerahkan bagian tubuhnya sendiri langsung ke muka sidang untuk tes DNA,” demikian kata kuasa hukum Jessica, Brian Praneda, usai sidang gugatan pembatalan nikah di PN Jakarta Selatan, Kamis (30/4/2015).

Menurut Brian, bagian tubuh itu penting untuk menjalani tes DNA, bisa berupa rambut atau darah.

“Dan pada prinsipnya, Jessica selaku pemohon sudah sangat siap,” ujarnya.

Jessica mengajukan permohonan tes DNA untuk membuktikan jika El merupakan anak biologis Ludwig. Setidaknya, kata Brian, hal itu bisa menjadi pertimbangan majelis hakim mengeluarkan putusan nanti. “Kita berharap gugatan Ludwig ditolak,” ucapnya.

Namun demikian, jadwal kehadiran Jessica, Ludwig, dan El, belum ditentukan waktunya oleh majelis hakim. Sementara sidang selanjutnya pada 20 Mei 2015 mendatang digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

Ludwig mengajukan gugatan pembatalan nikah di PN Jakarta Selatan karena merasa tak pernah menikah dengan Jessica. Sementara itu, gugatan pembatalan akta nikah yang diajukan Ludwig di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sudah ditolak majelis ha tom kim.

KEDUANYA mulai berkonflik sejak empat bulan lalu.

Nassar meninggalkan rumah mewah sang istri di kawasan Tangerang. Kisah rumah tangga Nassar dan Muzdalifah kembali memanas setelah jebolan ajang dangdut KDI itu mantalak satu sang istri beberapa waktu lalu.

Perceraian mereka sepertinya akan sulit dihindari karena seperti diketahui Nassar dan Muzdalifah hingga kini

Cottage, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (29/4/2015).

Nassar sendiri sesumbar tak akan kembali ke rumah istrinyah. Ia sudah bertekad untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Muzdalifah.

“Aku sudah nggak mau lagi ke sana (rumah Mus),” kata Nassar saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Nassar meninggalkan rumah mewah tersebut. Mereka tak tinggal seatap lagi. Nassar memilih untuk tinggal sendiri. Sayangnya, Nassar menolak membeberkan alasan penyebab keretakan rumah tangganya.

“Alasan banyak, nggak bisa disebutkan,” ucapnya. Ia pun

sudah pisah ranjang sekitar 4 bulan lebih.

Dimintai keterangan mengenai talak yang dilemparkan Nassar padanya, Muzdalifah sendiri tak mau banyak berbicara. Ia mengaku masih shock dan belum siap menghadapi hal tersebut.

“Aku no comment. Lebih baik nggak banyak cerita karena nggak mau (ditalak),” jawab Muzdalifah singkat ketika ditemui di Putri Duyung

tak peduli soal komentar miring yang menerpa soal konflik pernikahannya. “Terserah orang mau menilai apa,” ujar pedangdut berdarah Arab ini.

Pedangdut ini memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya. Ia sudah menjatuhkan talak secara agama ke Muzdalifah. Ia pun berniat membawa masalah ini ke pengadilan agama.

“Kita lihat nanti seperti apa. Kalau aku yang ajukan ke napa tidak,” tuturnya.

Namun yang unik, sempat beredar kabar lain yang menyebutkan jika presenter Duo Pedang itu itu merupakan pria penyuka sesama jenis. Muzdalifah tak terima suaminya

diisukan miring seperti itu. Ia hanya ingin melihat semuanya secara positif.

“Kita manusia, kita tak bisa saling membenci. Ada saja berita saling benci ya. Kita tak boleh hujat seperti itu (gay dan banci). Kita selalu berdoa supaya dia (Nassar) dapat hidayah, semoga apa yang dibicarakan tak seperti itu, berdoa yang terbaik saja,” sambungnya.

Ketika ditanya kemungkinan dirinya melakukan mediasi, Muzdalifah lagi-lagi menolak memberikan jawaban.

“Astaghfirullah. Banyak berita ya. Doain aku saja supaya sehat,” elak ibu 4 anak terse ase/hen but.

SMASH DIKABARKAN BUBAR

Bayangan Luna Maya Menikah Bikin Gila

Tessy Divonis 10 Bulan Tapi Tidak Dipenjara KOMEDIAN Kabul Basuki alias Tessy “Srimulat” divonis bersalah akibat mengonsumsi narkotika jenis sabu.

“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah menggunakan narkoba,” demikian ketua majelis hakim dalam amar putusannya di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat, Kamis (30/4/2015).

Tessy diganjar 10 bulan kurungan dipotong masa tahanan. Namun, karena hanya pengguna, maka dia diperintahkan menjalani rehabilitasi.

“Terdakwa menjalani hukuman melalui proses rehabilitasi yang biayannya ditanggung oleh keluarga sendiri,” lanjut hakim.

Tessy pun menanggapi putusan hakim. Dia mengaku puas dengan vonis tersebut. Di hadapan hakim Tessy mengaku menyesali perbuatannya. “Saya tidak akan mengulanginya lagi,” kata Tessy usai pembacaan putusan.

Keputusan ini sontak disambut suka cita oleh sahabat Tessy yang sengaja hadir di persidangan. Sebagian bahkan ada yang bertepuk tangan kegirangan. mad/sua

PARA personel SMASH sedang sibuk dengan proyek masing-masing. Karena itulah banyak yang mengatakan bahwa mereka bubar. Menanggapi hal ini, apa kata Rafael?

“Kalau Smashblast nggak pernah ngeluarin statment kalau kita bubar. Karena mereka juga tahu kita sering banget ketemu,” ujarnya dikutip dari KapanLagi.com, 27 April lalu.

“Kita berenam udah berkomitmen, meskipun kita sibuk masing-masing, kita nggak akan ngelupain SMASH. Karena awal karir bisa seperti ini dan punya kerjaan masing-masing, awalnya dari SMASH juga,” lanjutnya lagi.

Lalu bagaimana caranya untuk menjawab kerinduan para Smashblast? “Kita kayak nyabar-nyabarin mereka aja karena ngerti sih gimana perasaannya mereka, mungkin sudah terbiasa selama hampir 4 tahun selalu perform barengan, dan sekarang akhirnya terpecah-pecah sendiri,” ujarnya.

“Tapi, kita pun nggak hanya fokus de-

ARTIS dan model cantik Luna Maya mengaku belum siap untuk menikah, meski saat ini menjalin hubungan dengan pengusaha muda bernama Reino Barack.

Banyak hal yang ia pertimbangkan untuk menuju ke jenjang itu. Selain masih ingin fokus menekuni bisnis, Luna mengaku sering membayangkan hal-hal pahit, saat seseorang berumah tangga.

“Semua orang bilang, setahun pertama menikah gila.

It’s not going to be easy,” kata

Luna, saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Karena hal itu, saat ditanya sejauh mana kesiapan Luna untuk menikah, ia justru sulit memberikan jawaban yang pasti. “Nggak tahu. Soalnya, belum dipikirian. Kalau pengen punya keluarga iya. Kalau lihat orang lain, ya, insting mother hood-nya sudah ada,” katanya.

Luna mengungkapkan, selama menajalani hubungan dengan Reino, ia dan kekasihnya sering membahas soal

rencana pernikahan. Namun, masih banyak hal yang mereka takutkan untuk membangun biduk rumah tangga.

“Semua pasti mau ke arah yang sama. Orang menikah bisa cerai. Jadi, hidup itu pasti ada hambatan,” katanya lagi.

Diakui Luna, selama ini, hubungannya denga Reino tak pernah terganjal restu.

Tetapi, orangtua kedua belah pihak, masih ingin lebih mengenal satu sama lain. “Jadi, itu semua butuh proses,” asp ujarnya.

Jackie Chan Buka Rahasia soal Anak Hasil Selingkuhannya JACKIE Chan diam-diam membongkar rahasia dirinya. Ia mengaku mepunyai seorang putri dari hasil selingkuhannya denganElaine Ng. Kata Jackie Chan, putrinya kini sudah beranjak remaja. Namun yang disesalkan Jackie Chan, hingga kini ia belum pernah menemui anaknya itu sejak lahir. Padahal, anaknya itu sangat berharap bisa bertemu ayah kandungnya.

Kontan saja aktor laga ini menuai banyak kritikan. Jackie dijuluki pria berhati besi. Banyak publik yang penasaran, sebenarnya apa maksud Jac○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

kie Chan menyembunyikan rahasia anaknya.

Setelah puluhan tahun diam, mengapa pada akhirnya Jackie Chan berani angkat bicara soal anak di luar nikah tersebut.

Awak media bertanya kepada Jackie Chan, apakah ia akan mewarisi harta kekayaannya kepada anaknya tersebut? Jawaban Jackie terkesan mengejutkan.

“Saya percaya dia tak menginginkan warisan saya,” katanya seperti dilansir dari Lollipop. ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Aktor laga ini menyatakan bahwa putrinya adalah korban dan menjadi orang yang paling terluka dalam skandal perselingkuhannya. Namun, ketika disinggung apakah ia siap bertemu dengan putrinya? Jackie tak bisa menjawab secara pasti.

“Biarlah semua berjalan dengan apa adanya. Jika kami ditakdirkan untuk bertemu, mungkin akan bertemu,” tu fin tupnya. ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Jackie Chan bicara soal anak rahasianya.

www.lensaindonesia.com

ngan kegiatan sendiri-sendiri, SMASH ada beberapa jadwal sebulan minimal 1 atau 2 perform pasti ada,” kata Rafael.

Ketika ditanya apakah SMASH masih tetap kompak dan komitmen hingga sekarang, Rafael menjawab, “Nah itu dia sebenarnya, ini salah satu untuk mensiasati SMASH bakal tetap bergaung namanya,” kata Rafael.

“Karena kita jalan-jalan sendiri pun tetap pakai embel-embel kayak misalnya aku Rafael Tan SMASH, Rangga SMASH dan yang lainnya pun sama. Jadi walau jalan sendiri selalu membawa bendera SMASH,” terangnya.

“Karena kita nggak mau Smash-nya dilupain sama orang-orang dan memang kita cinta banget sih sama SMASH, berenam ini komitmen mau apa pun yang terjadi sampai tua pun kita tetap jadi SMASH. Ya siapa tahu kan udah tua nanti masih bisa kumpul dan perform bareng itu kayaknya jadi hal yang seru,” pung kasnya.

7 Edisi 85/ 04 - 11 Mei 2015

Jokowi...

Sambungan Halaman 1 Yah, dari gambar Jokowi sebagai juru masak, kini dibaratkan sebagai pembunuh oleh media Australia. Gambar Jokowi berlumuran darah itu dimuat The Courier Mail pada edisi Rabu (29/4/2015). Koran itu memuat judul Bloody Hands atau Tangan Berlumuran Darah dengan sub-judul yang tertulis ‘Edisi Spesial Pukul 4 Pagi: Suara tembakan regu penembak ramaikan pulau eksekusi’.

Tak hanya sampai di situ.

Bahkan dalam salah satu pengantar redaksinya ditulis bahwa Indonesia baru saja melaksanakan eksekusi mati yang kejam.

Dalam headline berita terpampang foto Jokowi menggunakan jas, berpeci, tersenyum, dengan telapak tangan berlumuran darah berlatar belakang bendera merah putih.

Dari digambarkan sebagai “juru masak” ke “seperti pembunuh” adalah sebuah lompatan karakter yang mencengangkan, bukan?

Di bagian isinya, The Courier Mail menggambarkan sosok

Jokowi sebagai contoh spektakuler dari munculnya demokrasi yang mekar di Indonesia kurang dari 20 tahun lalu. “Sebagai seorang pedagang mebel dari provinsi di Jawa, Widodo bukanlah bagian dari elite Jakarta dan tak punya pertalian dengan militer ataupun pusat kekuasaan lainnya,” tulis The Courier Mail.

Namun, disebutkan lagi, bahwasanya patron Jokowi dalam meraih kekuasaan adalah mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, yang tidak pernah menjadi teman bagi Australia serta berhaluan keras dalam hal kepolisian dan keamanan. “Ini sangat disayangkan, karena Australia dan Indonesia bisa makmur saat hubungan keduanya penuh persahabatan dan produktif,” tulis The Courier Mail.

Reaksi berlebihan juga diambil pers Australia lainnya.

Harian Guardian yang juga terbit dalam edisi Australia dan bertuliskan “Indonesia Membunuh Dua Orang Australia”, menuliskan bahwa selama ini

Surat...

Sambungan Halaman 1 Yang hanya menyimak berita di layar kaca dan layar HP saya.

Sampai pada hari ini anak saya mengomentari keikutsertaan mbak mendemo pemerintah Indonesia yang memutuskan hukuman mati warga negara Perancis yang menjadi pengedar narkoba di Indonesia.

Anak saya berkata, “orang salah kok dibela?”, ini yang membuat saya pilu. Oleh sebab itu, sy menulis surat terbuka ini untuk mbak renungkan.

Apakah mbak tau apa saja akibat buruk narkoba? Saya rasa sebagai wanita cerdas yang sudah melanglang buana pasti mbak tau pasti akan hal itu. Tapi apakah mbak tau akibatnya bagi orang-orang terdekat yang mencintai orang yang terlibat dengan narkoba?. Saya rasa mbak tak memahami hal itu.

Saya adalah mantan istri dari seorang pecandu narkoba. Saya seorang ibu dari 2 org anak. Apakah mbak tau rasanya saat menangis memohon pada suami mbak untuk berhenti mengkonsumsi narkoba?. Saya ketakutan mbak!. Anak saya masih kecil waktu itu, 5,5 thn dan bayi 4 bulan.

Apakah mbak tau rasanya saat saya dicemooh orang saat suami yang seorang aparat negara dijebloskan ke sel tahanan karena kasus narkoba dan kehilangan pekerjaan selama 15 tahun dijalaninya?. Saya rasa mbak tidak tau.

Apakah mbak tau rasanya setiap hari besuk ke penjara atau menghadiri persidangan yang menguras emosi dengan menggandeng balita dan menggendong bayi di tengah tatapan iba dan bahkan mengejek dari orang-orang sekitar?. Saya rasa mbak tidak tau itu.

Apa mbak pernah menghitung berapa biaya yang saya habiskan setiap hari untuk membeli 4 pak rokok untuk para petugas dan napi jaga saat saya membezuk suami? Apa mbak bisa menghitung berapa biaya mengirim makanan dan uang transportasi ke penjara setiap hari bagi masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah seperti kami?.

Apa mbak tau sedihnya saya saat bayi saya terkena tifus di RS sementara suami saya di penjara? Apa mbak tau berapa biaya RS yang saya keluarkan tiap kali suami OD? Apa mbak tau rasanya dijauhi sanak famili karena saya mempertahankan suami saya? Apa mbak tau perasaan anak-anak saya saat mereka melihat suami menghajar saya di depan mereka? Apa mbak tau rasanya saat suami memandang istrinya bagai musuh dan selalu mengancam membunuh?

Apa mbak tau rasanya kehilangan rumah, kendaraan, properti yang saya tabung dari kerja keras bahkan sejak sebelum saya menikah? Apakah mbak tau rasanya saat suami berpesta pora narkoba sana sini tanpa peduli tak ada makanan untuk anak istrinya di rumah?.

Apakah mbak tau rasanya dicurigai dan dituduh setiap hari oleh suami yang paranoid?

Apakah mbak tau rasanya diselingkuhi berkali-kali hanya karena mengejar kepuasan memakai narkoba? Apa mbak tau rasanya saat anak menggigil ketakutan dalam pelukan saya?

Apa mbak tau rasanya mendengar anak saya bercerita dengan detail bagaimana suami saya menyiapkan peralatan untuk memakai narkoba?

Penyidik...

Sambungan Halaman 1 Terpisah, pendapat berbeda dilontarkan Toba Siahaan, Advokat yang tinggal di Surabaya. Menurutnya, masuknya penetapan tersangka dalam obyek praperadilan sangatlah tidak tepat. Dia beralasan, permohonan praperadilan bukan berbicara masalah materi perkara, melainkan soal prosedur proses penanganannya.

“Bicara tentang tersangka berarti bicara tentang pembuktian dan itu tidak masuk materi perkara,” jelasnya di PN Surabaya.

Menurut Toba, untuk menjadikan seseorang tersangka membutuhkan sejumlah tahapan yang harus dilalui, melalui pemeriksaan dan bukti bukti. “Jika bukti tersebut dinilai cukup kuat barulah penyidik menetapkan orang tersebut menjadi tersangka,” sambungnya.

Selain merehabilitasi nama baik terdakwa, semestinya negara harus membayar besar, hal itu dilakukan supaya penyidik lebih berhati-hati dalam menetapkan tersangka.

“Karena masih banyak penyidik polisi dan jaksa yang dengan mudah menetapkan tersangka dan di P21 oleh jak-

sa, intinya mereka tidak mendahulukan pembuktian dulu.

Mereka beranggapan masalah pembuktian dibuktikan di pengadilan, itu yang menyebabkan hukum di negeri ini menjadi konyol,” terangnya.

Untuk memberikan efek jera, penyidik harus diberikan sanksi yang signifikan. “Bila perlu sanksi pemecatan,” tegasnya.

Seperti diketahui, penetapan tersangka masuk obyek praperadilan ini diputuskan hakim MK pada Rabu (23/4/ 2015). Putusan itu merupakan uji materi yang diajukan terpidana kasus bio remediasi Chevron. Dia mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Alhasil, permohonannya dikabulkan hakim MK melalui putusan dissenting opinion (pendapat berbeda) dan occurring opinion (alasan berbeda). Dari 9 hakim konstitusi, 3 hakim konstitusi yang mengajukan dissenting opinion yakni I Gede Dewa Palguna, Muhammad Alim, dan Aswanto.

Sementara 1 hakim kontitusi yang mengajukan concurring opinion yaitu Patrialis Akbar.

MK beralasan KUHAP tidak

bangsa mereka telah sedemikian sopan.

“Bukan karena mereka secara alami sopan, tetapi karena keputusan pragmatis ‘menghormati’ Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, menghormati sistem peradilan, menghormati pemimpin politik, adalah cara terbaik - satusatunya cara - untuk menyelamatkan dua warga Australia dari diambil di tengah malam dan ditembak mati.”

Dan selanjutnya, media itu menuliskan “kita bisa berhenti bersikap sopan. Akan ada katakata marah dan kesedihan yang tak terkatakan. Namun sesuatu tentang akibat kasus hukuman mati sebagaimana diprediksi.

Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengatakan akan ada “konsekuensi” untuk kematian ini, dan tidak ada yang mengkritik upaya tak kenal lelah untuk menyelamatkan nyawa orang-orang ini. Duta Besar Australia dipanggil langsung pada hari Rabu pagi, dan telah ada pembicaraan untuk membatalkan pertemuan dan menunda kerja sama militer. Pemerintah kecewa bahwa permohonan untuk grasi, atau setidaknya yang banding hukum habis sebelum eksekusi dila-

kukan, ditolak dengan penghinaan tersebut.”

Walau lebay, Australia tetap mengingat bahwa urusan ekonomi hal yang lainnya, mereka memandang secara pragmatis akan hubungan Australia dengan Indonesia berkaitan dalam hal ekonomi terlalu penting untuk dirusak oleh ini.

“Mari kita ingat bahwa hubungan yang baik dengan Indonesia sangat penting untuk negara ini dan apa pun mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan hubungan dengan Indonesia harus bertahan,” jelas Perdana Menteri Australia Tony Abbott.

Philip Flood, mantan duta besar untuk Indonesia, mengatakan kampanye untuk memboikot Bali juga “ide konyol”, yang ruginya lebih besar dari sisi orang Australia sendiri. Bahkan Flood mengakui bahwa mereka sejatinya punya sedikit pilihan untuk menghukum Indonesia.

Tidak hanya gambar “Jokowi disebut pembunuh” yang mengagetkan rakyat Indonesia.

Kini peristiwa foto atau gambar Jokowi di Australia juga disingkirkan dari sebuah pameran yang sedang berlangsung di negeri Kangguru itu.

Potret Presiden Joko Wi-

Itu mimpi buruk di kehidupan saya mbak! Itu hanya contoh-contoh kecil mbak. Itu bukan skenario sinetron di layar kaca.

Bukan juga cuma 1 atau 2 hari saja, tapi saya mencoba bersabar dalam 7 thn!. Bahkan dengan keadaan seperti itu saya masih bersyukur karena masih bisa mempertahankan kewarasan saya dan melindungi anak-anak saya.

Saya masih bersyukur karena bisa menutup mata, menulikan telinga, dan membungkam mulut demi anak-anak saya. Saya bersyukur masih bisa mengusap airmata dan mulai bekerja lagi.

Butuh bertahun-tahun bagi saya untuk merehabilitasi mental dan moral saya dan anakanak saya.

Janganlah mbak berpikir saya adalah orang yang kolot dan tak tau perkembangan dunia. Saya tau itu. Di Bali sudah terlalu sering saya melihat klien-klien saya berpesta apapun, di sebuah pulau di Indonesia dan di Amsterdam saya melihat muda-mudi menghisap ganja di tempat-tempat umum.

Saya tau itu.

Tapi hal itu bukan menjadi hal yang membuat saya akan menerima dan memakluminya.

Saya muak melihat Freddy si gembong narkoba berbicara dengan santainya dan menjelaskan bahwa dia masih menjalankan bisnis narkoba dari balik tembok penjara, saya muak mendengar bahwa para sipir terlibat dalam hal ini, dan terlebih lagi, saya muak membaca surat mbak kepada Presiden Indonesia untuk menentang hukuman mati kepada warga negara Perancis itu, Serge Atlaoui dan bahkan mbak menyebut dia tulus dan jujur.

Apa maksud mbak sebenarnya?. Dan sekarang, saya lebih muak lagi melihat mbak berdemo bersama mereka. Bahkan

menyebut kami kuno. Tapi bagi saya, modernisasi bukanlah seperti yang mbak pikir.

Mbak memang hebat, punya prestasi luar biasa sebagai artis internasional. Dulu, saya sangat bangga memandang mbak di layar televisi, seorang wanita dari Indonesia yang bisa ke luar negeri, bisa berbahasa Inggris dan Perancis dengan fasih, dan menghasilkan album lagu dgn suara merdu mbak.

Saat mbak memutuskan menjadi warga negara Perancis, saya mencoba mengerti. Tapi yang saya tidak mengerti, untuk apa mbak menyurati presiden kami dengan sepenggal bahasa jawa dengan permintaan seperti itu?.

Sekali saja pemerintah kami membatalkan hukuman mati itu, tak akan ada lagi negara lain yang menghormati hukum di negara kami. Jangan masuk dengan narkoba ke negara kami, kalau masih takut mati.

Sudahlah mbak, mbak sudah warga negara asing sekarang, sudah kehilangan nasionalismenya dengan menentang UU negara kami. Silahkan mbak berkoar-koar di negara mbak.

Biarkan kami melindungi negara kami. Melindungi anak cucu kami. Mungkin saat mbak mempunyai anak nanti, barulah mbak bisa menyadari ketakutan kami. Bagi saya, hukuman mati untuk dia akan menyelamatkan hidup banyak orang. Apabila mbak masih punya rasa cinta kepada Indonesia, kenapa mbak tidak kirimkan saja surat protes kepada negara yang menjatuhi hukuman mati kepada para TKI dan TKW Indonesia?

Bukankah mereka justru yang lebih membutuhkan pembelaan?. Salam dari Indonesia, yang dulunya negara mbak. Matur sewu sembah nuwun paringanipun kawigatosan dumateng kawulo.”

memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa ‘bukti permulaan‘, ‘bukti permulaan yang ‘cukup‘ dan ‘bukti yang cukup‘.

Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.

Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia).

Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang.

Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

Sementara dalam pranata praperadilan, meski dibatasi secara limitatif dalam Pasal 1

angka 10 jo Pasal 77 huruf a KUHAP. Namun, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang terbuka kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang oleh penyidik yang termasuk perampasan hak asasi seseorang.

Memang Pasal 1 angka 2 KUHAP kalau diterapkan secara benar tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun, bagaimana kalau ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka?

Sehingga penetapan tersangka menjadi bagian dari proses penyidikan yang dapat dimintakan perlindungan melalui pranata praperadilan. Alasannya bahwa pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Demikian pula, dalam putusan MK bernomor 65 /PUUIX/2011 yang menghapus keberadaan Pasal 83 ayat (2) KUHAP. Dalam pertimbangan putusan itu, disebutkan sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang oleh penyidik/penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. ian

dodo di dinding National Portrait Gallery di Queensland, Australia, mendadak dicopot, Kamis (30/4/2015). Setelah ditelusuri, motif pencopotan diketahui lantaran pengelola galeri takut terjadi pengerusakan gallerynya pasca pelaksanaan hukuman mati duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Fotografer Australia, Adam Ferguson mengaku kebingungan atas sikap yang dibuat pengelola galeri. Adam yang kini tengah berada di Nepal untuk meliput gempa di sana baru saja dihubungi pengelola galeri.

“Lebih baik hasil karya saya dirusak daripada harus dicopot, lantaran eksekusi mati pelaku penjahat narkotika,” ujar Adam dilansir Sydney Morning Herald, Kamis (30/4).

Foto Presiden Jokowi yang terpampang di tempat tersebut, merupakan satu dari karya finalis dalam ajang Fotografi Portrait Nasional, dan ditetapkan untuk dipajang setidaknya hingga 8 Juni 2015. Foto Presiden Joko Widodo merupakan sebagian dari foto-foto hasil karyanya yang diambil sebagai cover Majalah Times edisi ‘New Hope’.

Direktur galeri, Angus Trumble kepada Fairfax Media me-

ngaku pencopotan foto Presiden Joko Widodo, hanya bersifat sementara. “Adalah hal terbaik bagi saya mengurangi risiko kerusakan pada karya seni yang ada di gallery jika ada kerusuhan terkait pelaksanaan eksekusi mati penjahat narkotika duo Bali Nine,” Jelas Agus.

Seperti diberitakan, eksekusi mati terhadap delapan terpidana kasus narkoba dilakukan pada Rabu (29/4) dini hari, pukul 00.25. Kedelapannya adalah Andrew Chan (warga negara Australia), Myuran Sukumaran (Australia), Raheem Agbaje Salami (Nigeria).

Terpidana mati lainnya yang menjalani proses eksekusi adalah Zainal Abidin (Indonesia), Rodrigo Gularte (Brasil), Silvester Obiekwe Nwaolise alias Mustofa (Nigeria), dan Martin Anderson alias Belo (Ghana), Okwudili Oyatanze (Nigeria).

Terkait hal ini Pemerintah Australia pun memutuskan untuk menarik perwakilan Duta Besarnya untuk Indonesia.

Presiden Jokowi menilai penarikan Duta Besar yang dilakukan oleh Pemerintah Australia sebagai sesuatu hal yang wajar dan hanya merupakan bentuk protes karena Indonesia membuat suatu keputusan yang me-

Anggota...

Sambungan Halaman 1 Entah apa yang terjadi, sekitar pukul 13.45 WIB terdengar suara tembakan dari dalam ruang Wakakundam.

Petugas piket dan anggota lain yang mendengar itu segera berdatangan. Namun mereka tak bisa masuk karena pintu dikunci dari dalam.

Salah satu anggota Makundam XVII/Cendrawasih, akhirnya memecah kaca ruangan dan masuk. Di dalam ditemukan tubuh Wakakundam Letkol CHK Abdul Rahman sudah tewas dalam posisi terbaring di atas Velbed dengan darah keluar dari kepala dan pis-

Ahok...

Sambungan Halaman 1 Menurutnya, apartemen khusus pelacur tersebut digunakan agar praktik prostitusi tidak menyebar ke manamana. “Biar dia tidak nyebar ke mana-mana. Istilahnya Pak Gubernur, ini kan bagian dari keberadaan masyarakat. Beliau bilang ini sampah. Sepanjang manusia itu ada, perbuatan menyimpang itu pasti ada.

Ketimbang ngumpet-ngumpet, gimana ini dilegalkan,” ujarnya.

Selain membangun apartemen khusus lokalisasi pelacuran, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan memberikan sertifikasi kepada para Pekerja Seks Komersial (PSK).

“Jadi kalau memang profesinya itu (pelacur_red), maka dia punya sertifikat,” tegasnya.

Meski berjanji akan memberikan sertifikat kepada para pelacur, namun pihaknya mengaku belum secara detail menetapkan syarat dan ketentuan apa saja yang harus dipenuhi PSK untuk mendapatkan sertifikat tersebut.

Sementara itu Ahok menyebut, masyarakat boleh saja menolak wacananya untuk membangun apartemen khusus kegiatan prostitusi. Hanya saja jika apartemen itu jadi

dibangun, Ahok mengatakan akan menambahkan larangan masuk bagi pihak yang menentang ide tersebut.

“Mungkin nanti di (area) lokalisasi kita juga tulis begitu kok, yang merasa suci enggak boleh masuk, gitu loh. Enggak apa-apa, gitu loh. Ya kenapa tidak boleh?” ujar Ahok ini di Balai Kota, Senin (27/4/2015).

Ahok melontarkan ide tersebut untuk melihat reaksi masyarakat. Jika wacananya banyak ditentang, Ahok akan mengetahui apa pertimbangan pihak lain menentang idenya.

Meski membuat wacana membangun area lokalisasi, Ahok mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI tetap akan menindak tempat kos liar.

Hal tersebut perlu dilakukan sebagai antisipasi kegiatan prostitusi di berbagai wilayah. Akan tetapi, kata Ahok, usulan membangun apartemen khusus kegiatan prostitusi ini adalah solusi yang dia berikan untuk mengontrol pekerja seks komersial (PSK).

Apabila usulannya dianggap buruk, Ahok meminta pihak lain untuk memberikan solusi yang lebih baik.

“Saya katakan Anda hanya bilang melarang, solusi Anda

Sri Sultan...

Sambungan Halaman 1 Sama dengan Sabda Tama, Sabda Raja berlangsung singkat, kurang dari lima menit. Setelah selesai, kerabat Keraton Yogyakarta dan para abdi dalem meninggalkan Siti Hinggil dan menuju ke Kraton Kilen, kediaman Sultan, untuk mendapat penjelasan lebih lanjut tentang isi dan maksud Sabda Raja. “Soal isinya, saya belum bisa menyampaikan karena ini masih internal. Nanti pasti akan disampaikan ke publik, mungkin minggu depan,” kata Yudhahadiningrat.

Keluarga Sultan dan kerabat Kraton Yogyakarta pun belum bersedia membeberkan isi Sabda Raja.

Sabda Raja dihadiri oleh Istri Sultan, GKR Hemas dan putriputri Sultan, mayoritas kerabat Kraton Yogyakarta, dan para abdi dalem. Kerabat Kraton Yogyakarta yang tidak hadir, antara lain kedua adik Sultan, GBPH Prabukusumo dan GBPH Yudhaningrat. Dari informasi yang didapat, mereka tidak hadir karena sedang ada kegiatan lain.

Adik Sri Sultan HB X, GBPH

Prabukusumo saat dihubungi juga menolak berkomentar terkait isi Sabda Raja. “Enggak berani komentar saya,” ujarnya saat acara pembukaan Proseni Bank Pembangunan Nasional di UGM Yogyakarta, Jumat (1/5/2015).

Dia beralasan tidak mengetahui secara pasti isi dari Sabda Raja karena tidak hadir saat pembacaan Sabda Raja.

“Saya enggak tahu persisnya bagaimana kemarin, karena saya pamit pergi. Itu mendadak sekali (acaranya). Coba ditanyakan ke keluarga yang lain,” kata dia.

Selain itu, titah dari sang Sultan yang menyebutkan Sabda Raja hanya untuk pihak internal Keraton turut membuatnya bungkam. “Ini tidak bisa saya sampaikan karena sangat sangat sangat sensitif,” tutur Ketua KONI DIY ini.

Namun, dia membantah kedudukan Sabda Raja lebih tinggi dari Sabda Tama. “Saya enggak dong (mengerti) soal itu (Urutan sabda Tama dan Sabda Raja). Karena tidak ada aturannya di keraton Yog-

rugikan Australia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga memberikan komentarnya terkait hal ini. Menurut JK hal ini merupakan hal yang wajar, bahkan Indonesia juga pernah melakukan hal yang sama terhadap Australia beberapa waktu yang lalu saat Australia dianggap membuat suatu keputusan yang dianggap merugikan Indonesia.

“Iya, dalam hubungan diplomatik itu biasa saja. Kita juga pernah menarik duta besar kita dari Australia,” kata pria yang karib disapa JK itu.

JK juga sepaham dengan Presiden Jokowi yang menilai penarikan Duta Besar ini sebagai bentuk protes Australia akibat kebijakan Indonesia yang dianggap merugikan mereka, namun JK yakin hal ini hanya akan dilakukan beberapa bulan saja, dan percaya bahwa Australia akan kembali mengirimkan Duta Besarnya ke Indonesia.

“Itu biasanya cuma sementara 1 bulan 2 bulan, mereka kembali lagi. Itu selalu hanya menandakan protes. Kita juga sering begitu, kembalikan dubes dari Australia, dari Brasil, biasa saja. Hubungan diplomatis bukan sekali ini saja, itu biasa saja,” jelas JK. the/rol/nay

tolnya digenggam tangan kanan di depan dada.

Hingga berita ini diunggah belum diketahui penyebab pasti kematian Wakakundam Letkol CHK Abdul Rahman.

Kasus ini langsung diselidiki Pomdam Cendrawasih.

Pangdam dan Kasdam dikabarkan juga telah mendatangi TKP kasus dugaan bunuh diri ini untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. andiono apa? Saya punya solusi, tinggal Anda mau terima atau enggak.

Kita sama-sama saja, enggak usah caci maki. Anda jangan cuma ngomong, solusi Anda apa? Kalau Anda enggak setuju solusi saya, ya sudah enggak apa-apa, silakan Anda berpolemik. Saya juga enggak mungkin maksa kok,” ucap dia.

Terpisah, Hutomo Mandala Putra ikut bereaksi atas ide ‘gila’ Ahok yang ingin memberikan sertifikat untuk pekerja seks komersial (PSK). Bahkan Tommy Soeharto, sapaan akrabnya, menyindir Ahok agar membangun kampus khusus PSK. “Kenapa tidak bangun STIPSK Sekolah Tinggi Ilmu PSK, Kan sekalian ada ijazah S1 gelar SP Sarjana Pemuas :D,” kata Tommy melalui akun twitternya, Rabu (29/4/2015).

“Bagi ibu2 yang mendukung Kebijakan Gubernur atas legalitas Dan sertifikasi PSK, jangan lupa awasi dengan baik bapak2 nya,” tambah Tommy.

“Menangani bukan berarti melegal kan, bina bukan sekadar ajak ke kantor omelin lalu suru pulang, coba beri ketrampilan dan jaminan hidup”.

“Kalau mepet harus melegalkan jangan legal kan di tengah penduduk atau kota, Tempatkan saja di satu pulau yg hanya bisa dijangkau wisatawan,” saran Tommy. sia yakarta,” kata dia.

Sementara Sri Sultan enggan berkomentar perihal isi Sabda Raja. Sebab, isi Sabda Raja diperuntukkan internal keraton dan bukan untuk publik. “Itu untuk internal, bukan untuk pers,” ujarnya singkat seusai membuka Porseni ke-11 Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia di UGM Yogyakarta, Jumat (1/5/2015).

Sebaliknya, Sri Sultan tengah melaporkan isi Sabda Raja ke Menteri Dalam Negeri.

“Saya akan lapor ke kemendagri soal isinya karena ada nama yang berubah,” kata dia.

Gubernur DIY ini baru pertama kali mengeluarkan Sabda Raja. Namun berdasarkan kabar yang beredar isi Sabda Raja ada lima poin.

Pertama, penyebutan Buwono akan diubah menjadi Bawono. Kedua, tidak lagi menggunakan gelar khalifatullah. Ketiga, penyebutan kaping sedasa diganti Kaping sepuluh. Keempat, akan mengubah perjanjian antara pendiri Mataram Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pemanahan. Kelima, HB X akan menyempurnakan keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek dengan Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun. bob/mtr www.lensaindonesia.com

8

PEREMPUAN TANGGUH

Edisi 85/ 04 - 11 Mei 2015

TERIMA PENGHARGAAN DAN LIONTIN LASMININGRAT GARUT

10 Perempuan Tangguh Indonesia 2015 Versi Lensaindonesia.com Sepuluh tokoh wanita dinobatkan sebagai “Perempuan Tangguh Indonesia 2015 versi lensaindonesia.com.

SEBANYAK 10 tokoh wanita Indonesia dinobatkan lensaindonesia.com sebagai “Perempuan Tangguh Indonesia 2015”. Kesepuluh perempuan itu diantaranya, Rahmawati Soekarnoputri, sebagai sosok yang tangguh dalam menjaga dan meneruskan ajaran-ajaran Bung Karno. Kemudian Mooryati Soedibyo, perempuan tangguh memajukan jamu tradisional kecantikan khas dan berkarakter Indonesia. Lalu Dr. Yugianti Solaiman, yang merupakan sosok perempuan tangguh yang konsisten mendidik masyarakat pedalaman Papua dan mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik di Meraoke.

Selain itu ada Henriette Josephine Muskita (Mans Muskita), merupakan Gubernur Maluku dan

Papua pertama yang juga sebagai Ketua Kebudayaan Masyarakat Maluku di Jakarta dalam mempertahankan kebudayaan masyarakat Maluku.

Ada lagi Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, Guru besar Ilmu Hukum dan penggerak hukum dan kemanusiaan serta pembela kaum perempuan.

Selain itu, Tiara Savitri, seorang tokoh penggerak perempuan penderita penyakit autoimun yang hidupnya dengan Lupus (sysem lupus erythematosus) yang berhasil menaklukkan beberapa gunung tinggi Indonesia termasuk gunung tertinggi Malaya.

Prof. Dr. Tjut Nyak Deviana Daujsah, Guru Besar musik yang memperjuangkan dan mengharumkan nama Indonesia di dunia

Enam dari 10 tokoh wanita menerima penghargaan sebagai Perempuan Tangguh Indonesia 2015.

di bidang musik serta pendiri perguruan tinggi musik dengan standar kurikulum internasional pertama di Indonesia.

Hanna Gayatri, tokoh perempuan yang punya komitmen dan integritas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan gigih memer-

juangkan pemgembangan perekonomian di Sumatera Selatan.

Serta Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang dikenal sebagai tokoh yang getol mengajak kaum perempuan untuk menjadi mandiri dan survive serta tidak selalu mengandalkan pendi-

dikan formal.

Penganugerahan Perempuan Tangguh Indonesia 2015 tersebut dilangsungkan di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Rabu malam (29/04/2015).

Selain menerima piagam penghargaan, para wanita tangguh tersebut berhak mendapat liontin cinderamata dari Koperasi Lasminingrat Garut yang beberapa hari lalu bertindak sebagai penyedia sovenir untuk peserta Konverensi Asia-Afrika di Bandung.

Harga Liontin yang dipersembahkan oleh Koperasi Lasminingrat Garut ini berkisar antara Rp 1015 juta.

“Luar biasa. Saya tidak menyangka bisa menjadi salah satu dari sepuluh perempuan tangguh Indonesia. Bagus sekali,” ungkap Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, Guru besar Ilmu Hukum dan penggerak hukum dan kemanusiaan serta pembela kaum perempuan usai mene yuanto rima penghargaan.

Anggota DPR ke Garut Buktikan Liontin Anugerah “Perempuan Tangguh” BATU Garut Panca Warna Lasminingrat (edong), yang menjadi souvenir Konfrensi Asia Afrika (KAA), dan medali “Perempuan Tangguh Indonesia 20153 yang digelar lensaindonesia.com di Taman Ismail Marzuki (TIM), ternyata membuat penasaran Anggota DPR RI dari kalangan perempuan.

Siti Mufattahah Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat dari Jakarta, Rabu (29/4/15) meluncur ke Kabupaten Garut, Jawa Barat, mendatangi Galery Lasminingrat untuk memantau dari dekat batu akik Edong yang jadi Liontin Lasminingrat, dan belakangan booming pasca sebagai cindera mata kenegaraan kepada Ibu Negara para peserta Konferensi Asia Afrika (KAA Bandung. Apalagi, Koperasi Lasminingrat juga mempersembahkan kepada 10 Figur Perempuan Nasional yang dianugerahi “Perempuan Tangguh 2015 yang digelar lensaindonesia.com memasuki tahun kelima.

“Saya membaca berita dari berbagai media online liontin Pancawarna ini lagi booming.

Tadi pagi, saya juga baca lensaindonesia.com. Karena ada waktu, saya sempatkan meninjau (mendadak) ke sini,” kata anggota DPR dari Komisi IX membidangi kesehatan, tenaga kerja dan kesejahteraan sosial dan juga di Badan Urusan Rumah Tangga.

Politikus perempun Demokrat yang duduk di DPR karena dukungan masyarakat Jawa Barat di Dapil IX –termasuk Kabupaten Garut– ini dari Jakarta ke Kabupaten Garut, bukan hal yang sulit. Ia memang sudah terbiasa mengunjungi konstituennya di Jawa Barat.

Malahan, kali ini, wakil rakyat ini ke Garut tidak naik mobil pribadi atau mobil dinas DPR yang biasanya memakan waktu sekitar 3,5 sampai 5 jam, tergantung kelancaran lalu lintas. Ia nekad naik bus PATAS seorang diri berangkat setelah Subuh. Setibanya di Terminal Garut, ia naik taksi. Setibanya di Galery Lasminingrat Jalan Pataruman No 1 Kota Garut, Siti yang datang mendadak dan cukup mengejutkan itu disambut Ketua Koperasi Lasminingrat Yudi Nugraha.

“Saya sendirian saja, berangkat setelah Subuh,” kata Siti Mufattahah, yang datang di Garut sekaligus melakukan kunjungan kerja ke Puskemasmas Pembangunan dan Sekolah Tinggi Hukum Garut (STHG).

Siti pun mencermati bongkahan batu akik Pancawarna Edong bahan liontin dan cincin.

Kemudian, ia membuktikan bagaimana proses pembuatannya sampai jadi Liontin. Yudi Nugraha menjelaskan soal mempersembahkan liontin untuk penganugerahan Perempuan Tangguh Indonesia yang digelar lensaindonesia.com.

“Kami memang ikut memberikan penghargaan kepada 10 perempuan tangguh yang digelar lensaindonesia.com,” kata Yudi.

Politikus Demokrat ini menyempatkan mencermati aneka ragam dan bentuk batu akik Pancawarna Garut yang sudah diproses jadi liontin-liontin cantik dan elegan. Batu-batu liontin ini di display di Galeri Lasminingrat Gamesstones. “Wow, begitu banyak aneka ragam batu akik Garut, dan memiliki warna yang bermacam-macam,” komentar Siti, raut wajah tercengang.

Menurut Siti, batu akik Pancawarna Garut, memang layak dijadikan Ikon baru Kabupaten Garut, setelah Jaket Kulit dan Dodol Garut yang dulu terkenal.

“Tidak salah kalau Walikota Bandung Ridwan Kamil, menjadikan batu akik Panca Warna sebagai souvenir KAA, yang saat ini telah Go International,” katanya.

Sebagai Anggota DPR RI yang Dapilnya wilayah Garut, Kota Tasik dan Kabupaten Tasik, Siti berjanji akan ikut membantu mempromosikan batu akik Garut, keluar daerah bahkan ke Mancanegara.

Sebelum mengakhiri kunjungannya, Siti Mufattahah, membeli beberapa batu akik Garut, mulai dari liontin versi KAA, hingga cincin, meski pun mesti mengeluarkan koceknya sampai puluhan juta. Untuk menghilangkan kepanasarannya dan untuk mempromosikan di tempat kerjanya, dia membeli liontin dengan harga Rp15 juta dan cincin Panca Warna dengan harga Rp10 juta. taufiq_akbar

Siti Mufattahah menyebut batu akik pancawarna layak jadi ikon baru Kabupaten Garut setelah dodol dan jaket kulit.

www.lensaindonesia.com

Tahun ke-5 Lensaindonesia.com Sekaligus Mengenang Pahlawan RA Kartini

Lensa Indonesia Pilih "Perempuan Tangguh" untuk Hadapi Globalisasi Ekonomi MASIH dalam rangka merayakan tahun ke-5, portal berita lensaindonesia.com kembali menggelar penganugerahan "Perempuan Tangguh Indonesia 2015? di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki (TIM), Jalan Cikini, Jakarta, Rabu, 29 April 2005.

Penganugerahan yang juga mengenang Pahlawan Nasional untuk kaum perempuan RA Kartini ini juga melaunching forum Diskusi Indonesia.

Penganugerahkan perempuan tangguh Indonesia ini, menurut Ketua Penyelanggara Oddy Karamoy, selain ikut mengaktualkan semangat RA Kartini menghadapi globalisasi ekonomoni, juga untuk menghargai daya juang figur-figur perempuan yang mampu membuahkan value untuk eksistensi keindonesiaan, punya integritas, memiliki komitmen sebagai perempuan Indonesia dalam menghadapi gempuran globalisasi.

"Ada 20 nama figur personal maupun komunitas perempuan yang masuk kandidat tangguh di bidangnya, dan ketangguhannya layak menjadi inspirasi kaum perempuan versi lensaindonesia.com.

Setelah digodok tim, tinggal 10 nama yang diberi anugerah untuk tahun ini," jelas Ody, Minggu malam, Jakarta (27/04/15).

Diantara 10 nama yang akan mendapatkan anugerah, Ody menyebutkan nama Mooryati Sudibyo.

Ia seorang perempuan karier senior dan ibu rumah tangga yang

layak disebut perempuan tangguh lantaran perannya amat besar dalam memperjuangkan kemajuan jamu tradisional dan yang terkait kecantikan perempuan berkarakter keindonesiaan. Juga Mien R Uno, seorang ibu rumah tangga yang mengarungi karier sebagai pengusaha sekaligus pendidik masyarakat, dan mampu berkarya besar menularkan pengetahuan terkait penampilan dan etiket kaum perempuan Indonesia.

Lainnya, ada nama Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, SH, MH, APU. Ia perempuan penggerak pemberdayaan dana untuk membantu pendidikan anak-anak Aceh, Banten, Irian dan NTT, dan wilayah-wilayah seluruh Indonesia sejak 2001 sampai saat ini. Guru Besar yang mengajar pasca sarjana di beberapa universitas swasta Jakarta ini mengawali karier sebagai Hakim Muda di Pengadilan Negeri Ujung Pandang, dan pikiranpikiran akademisnya mewarnai bidang hukum di Indonesia maupun internasional. Ia juga menulis banyak buku di bidang hukum baik nasional maupun internasional. Di antaranya, buku Perlindungan Usaha Kecil dan Pembangunan Ekonomi dalam Penerapan WTO, Pelaksanaan Perdagangan Barang Secara Adil dalam Pelaksanaan Aturan Dumping /WTO, dan Perlindungan Pemajuan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.

Komitmen Jeane memperjuang-

kan kaum perempuan Indonesia, dibuktikan diantaranya intensitas terhadap Pembentukan Hukum dalam Penataran-Penataran Bidang Hukum baik masalah Pembangunan Ekonomi dan Globalisasi Perdagangan Dunia, juga Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dalam Penerapan Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Convention/Eliminasi terhadap Segala Bentuk Diskriminasi Perempuan, Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Perempuan dan Anak-Anak/The Elimination of Trafficking in Women and Children Dalam Kaitan Tindakan Pemerintah HAM RI, dan masih banyak lagi karya-karya profesor yang layak disebut figur perempuan tangguh ini.

"Prof Jeane, Bu Mooryati, dan Bu Mien R Uno serta para figur lainnya yang dapat anugerah Perempuan Tangguh ini direncanakan juga akan menjadi pembicara dalam forum launching Diskusi Indonesia mengangkat topik 'Peran Perempuan Indonesia sebagai Pengokoh NKRI'," kata Oddy seraya menambahkan acara mengenang RA Kartini ini sedianya diselengarakan selama tiga hari dari 27 sampai 29 April 2005 dengan rangkaian program yang puncaknya "Malam Penganugerahan" di Museum Galery Nasional Jakarta. Karena kendala teknis, sehingga acara dipadatkan hanya 29 April.

Penanggungjawab penganugerahan "Perempuan Tangguh 2015?, Joko Irianto Hamid, menjelaskan, alasan pemberian anugerah ini karena mempertimbangan bahwa menghadapi globalisasi ekonomi dibutuhkan figur-figur perempuan tangguh yang bisa menginspirasi dan menjadi spirit kaum perempuan. Ekses globalisasi ekonomi membuat jutaan perempuan di desa-desa menghadapi dua pilihan tidak mudah. Berimigrasi ke kota dengan kapasitas pas-pasan, atau bertahan di desa yang senantiasa akan dihadapkan kehadiran investor.

"Jika perempuan tidak tangguh akan terancam miskin lebih jauh.

Akibatnya, rentan kekerasan rumah tangga, tingkat kesehatan lebih buruk dan tingkat pertumbuhan anakanaknya pun akan dibawah standar.

Ekses lain, ancaman tren human traficking sangat mungkin sulit dihindarkan, " kata Joko, yang juga Pemred Pelaksana lensaindonesia.com.

"Itu akan jadi persoalan tidak sederhana. Apalagi keterwakilan perempuan di DPR tak memenuhi target UU yang berkuota 30 persen, tidak ada jaminan keberpihakan terhadap kepentingan perempuan.

Ironis lagi, Pemilu 2014 keterwakilan perempuan malah merosot jadi 14 persen dari Pemilu 2009 yang mencapai 18 persen. Jadi, Indonesia butuh bermunculan figur-figur perempuan tangguh yang lebih realistis, " pungkasnya. yuanto

Mans Mustika: Perempuan Indonesia Sudah Maju Tapi Banyak Negatifnya KETUA Lembaga Kebudayaan Maluku, Henriette Josephine Muskita mengungkapkan keresahanya terhadap kondisi yang banyak dialami perempuan Indonesia sampai saat ini. Utamanya soal rendahnya tingkat pendidikan.

Menurut putri sulung Pahlawan Nasional Indonesia Mr. Johannes Latuharhary ini, renahnya tingkat pendidikan tersebut memberikan dampak signifikan terhadap karier dan kelangsungan hidup wanita.

Problem wanita yang memiliki kemajuan teknologi dan era keterbukaan perempuan khususnya remaja kurang pas dalam menempatkan sesuatu dalam berkarier.

Mans Muskita juga menuturkan, berbagai problematika juga dialami

para wanita yang berpendidikan.

Pasalnya diera keterbukaan serta kemajuan teknologi seperti saat ini, banyak perempuan remaja yang kurang pas dalam menempatkan diri dalam berkarier.

"Wanita Indonesia sudah maju sekali, tapi majunya sudah negatif," ujar Mans Muskita dalam acara Diskusi dan Penerimaan Penghargaan Perempuan Tangguh Indonesia 2015 yang digelar lensaindonesia.com, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu (29/04/2015) malam.

Henriette Josephine Muskita yang biasa sapa Ibu Mans Mustika mengungkapkan, rendahnya tingkat pendidikan serta ditambah rendahnya tingkat ekonomi tersebut berpotensi membuat para perem-

puan salah langkah dan bahkan terjerumus ke hal-hal negatif.

"Kalau kita lihat di berita banyak wanita yang terjerumus dalam aktivitas negatif, tapi tidak semuanya.

Mungkin ingin cepat dapat duit, tapi caranya kurang pas," terangnya.

Dia berharap, keresahan ini menjadi keresahaan bersama dan keluarga bisa memberikan proteksi untuk membuat kondisi bangsa indonesia yang mempunyai karakter.

Peran pemerintah pun diharapkan aktif dalam membangun sumber daya manusia indonesia yang tangguh.

Mans Muskita adalah satu dari sembilan tokoh perempuan yang mendapatkan anugerah "Perempuan Tangguh Indonesia 2015? yang diselenggrakan oleh lensain-

donesia.com Perempuan berdarah Maluku ini memiliki kiprah dalam pengalamanya yang cukup tangguh sebagai juara golf PON IX dan penerjun payung wanita.

Dalam tekatnya, Mans Muskita memiliki keinginan yang besar terhadap kota kelahirannya Maluku yang ingin disamakan dan disetarakan dengan Provinsi lainya.

Muskitamengatakan perempuan tangguh adalah perempuan yang dapat memberikan semangat pada keluarganya dan berguna bagi masyarakat. "Perempuan tangguh itu perempuan yang dapat mendorong suami dan dapat memberi semangat, ya itulah perempuan yang tangguh," ujarnya. yuanto

NASIONAL Edisi 85/ 04 - 11 Mei 2015

Kasus 2012 Dimunculkan, Penyidik KPK Novel Baswedan Diciduk Polisi BARA perseteruan antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya belum padam.

Kali ini, di bawah perintah Wakapolri Komjen Budi Gunawan, giliran penyidik KPK Novel Baswedan, diciduk Jumat (1/5/2015) dinihari.

Plt Pimpinan KPK Johan Budi enggan menanggapi hal tersebut.

Johan tak berani memberi komentar dan malah menyarankan media meminta jawaban kepada Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha. “Silahkan mengkonfirmasi ke Priharsa Nugraha,” kata Johan kepeda wartawan, Jumat (1/5) dini hari.

Priharsa Nugraha mengatakan penangkapan Novel mengagetkan pimpinan dan jajaran KPK. Ia mengatakan pimpinan tak tinggal diam dan langsung berkoordinasi dengan pihak Polri. ”Saat ini pimpinan KPK sedang berupaya menanyakan dan

koordinasikan dengan Polri,” katanya.

Novel Baswedan dijemput paksa polisi pada Jumat (1/5) dini hari sekitar pukul 00.18 di rumahnya di kawasan Kepala Gading, Jakarta Utara.

Penyidik KPK itu sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Penangkapan Novel dilakukan berdasarkan Surat Perintah Nomori: SP.Kap/19/IV/2015/Dittipidum yang ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri AKBP Agus Prasetyono tertanggal 24 April 2015, atau dua hari setelah pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Wakapolri.

“Bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana, dan atau bagi pelaku pelanggaran yang telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak datang dengan alasan yang sah,” begitu tertulis dalam surat perintah penangkapan Novel.

Penyidik KPK, Novel Baswedan.

Novel sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Kasus Novel bermula saat ia menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Kota Bengkulu pada 2004.

Novel yang ketika itu berpangkat Iptu diduga menembak pencuri

Hapus Sistem Outsourcing dan Kontrak!

PAKAR hukum pemerintahan dan ketenagakerjaan dari Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Bali, Dr I Wayan Gede Wiryawan, menilai pemerintah hendaknya menghapus kebijakan sistem kerja alih daya atau outsourcing dan kontrak di Indonesia.

"Upaya ini dilakukan mengingat instrumen hukum terkait sistem kebijakan negara tentang outsourcing dan sistem kerja kontrak di Indonesia masih belum memadai sehingga dikhawatirkan dapat menjadi celah perusahaan tertentu untuk melawan aturan," ujar Gede Wiryawan, di Denpasar, Jumat (1/5/2015).

Ia menilai belum memadainya instrumen hukum di Indonesia terkait sistem kerja itu dikarenakan masih tingginya tuntutan kebutuhan dunia industri sehingga kebutuhan sistem kerja alih daya dalam perkembangan dunia bisnis modern cenderung meningkat.

Kebijakan pemerintah terkait sistem kerja alih daya saat ini diharapkan tidak dijadikan celah oleh perusahaan outsourcing untuk melangar aturan hukum berkaitan dengan dunia usaha, di antaranya perpajakan, regulasi perburuhan tentang status pekerja kontrak menjadi pekerja tetap.

"Saya mengharapkan agar sistem ini tidak merugikan buruh karena selama ini yang sering terjadi ditemukan adanya perusahaan yang melakukan pemotongan upah pekerja," ujarnya.

Oleh sebab itu, perlu adanya pembenahan hukum terkait sistem outsourcing tersebut untuk memutus mata rantai upaya melanggar aturan perburuhan.

Kemudian, terkait sistem kerja kontrak di Indonesia, Gede mengatakan pemerintah selaku penghubung dibidang industrial terkait perburuhan harus menjalankan perannya mengingat kedua belah pihak memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan ahl derajat kesejahteraan buruh.

Buruh demo peringati Mayday.

JK: Kabupaten-Kota Disuntik Rp100 miliar Tahun Depan PEMERINTAH berniat untuk memberi tambahan dana transfer daerah bagi Kabupaten/Kota sebesar Rp100 miliar rupiah tahun depan.

Namun, bukan perkara yang mudah untuk bisa mendapat dana tersebut. Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengingatkan selain indikator yang telah disebutkan Presiden Joko Widodo, masih ada prasyarat yang lebih untuk dipenuhi. “Tapi jangan lupa itu ada syarat pertumbuhan ekonominya harus 7 persen,” terang JK ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2015).

Artinya, dana tambahan dengan nilai fantastis tersebut belum bisa dicairkan bila angka 7 persen tidak bisa dicapai. Tidak sepele memang. Dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2016 yang diusulkan Bappenas saja, pertumbuhan naik tapi masih berkisar di 6,4-6,6 persen. Sementara angka yang diajukan Kementerian Keuangan lebih konservatif, yakni 5,8-6,6 persen.

“Kita lihat perkembangan dan keadaan ekonomi kita bagaimana ya. Tapi harus optimis, tahun depan capai itu kalau kerja keras,” ujarnya.

Sehari sebelumnya, Presiden Jokowi mengulang kembali pernyataan soal penambahan transfer untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp100 miliar. Dalam acara Musrembangnas Presiden Jokowi memaparkan beberapa indikator yang menjadi syaratnya.

“Indikator tata kelola, baik audit BPK, tingkat korupsi di Kabupaten/Kota, kemudian indikator pendidikan dan kesehatan akan kita lihat. Lalu luas wilayah dan jumlahh penduduk yang kecil dan besar berbeda dapat besarnnya,” jelas Jokowi. sur www.lensaindonesia.com

sarang walet. Kasus yang menjerat Novel telah diproses oleh kepolisian setempat namun kembali dimunculkan pada 2012 lalu.

Kasus Novel sengaja dimunculkan diduga karena saat itu dia menjadi inisiator dalam membongkar

kasus dugaan korupsi Simulator SIM di Korlantas Mabes Polri. Saat ini, Novel menjabat sebaga Wakil Ketua Satgas Tim Simulator.

Setelah lama berlalu, kasus Novel kembali mencuat pada tahun 2015 ini. Banyak pihak menilai kasus Novel sengaja dimunculkan terkait peran dia sebagai Ketua Tim Satgas yang membongkar kasus rekening gendut milik Komjen Budi Gunawan.

Menyikapi peristiwa ini, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti diminta untuk menjelaskan alasan penangkapan penyidik andalan KPK tersebut.

Anggota Tim Sembilan Jimly Asshiddiqie mempertanyakan langkah Bareskrim Polri atas penangkapan tersebut. Seharusnya, dengan konflik KPK-Polri yang sudah selesai, penangkapan tersebut tak perlu. “Ini isu lama, seharusnya masalah ini sudah selesai,” kata Jimly, di Jakarta.

Ia menyesalkan jika penangka-

pan Novel dilatari kasus yang menjerat Komjen (Pol) Budi Gunawan beberapa waktu lalu. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu meminta Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk turun tangan menjelaskan alasan penangkapan Novel.

Penjelasan dari Kapolri penting untuk menepis spekulasi keterkaitan penangkapan Novel dengan perseteruan antara KPK dengan Polri.

“Kalau memang ada masalah yang belum selesai, hubungan ini harus diperbaiki, harus bekerja sebagai tim dan jangan saling menerangkakan,” ujarnya.

Berbeda saat anggota Bareskrim menangkap Bambang Widjojanto, Novel tidak diborgol saat dibawa ke Bareskrim. Ia terlihat mengenakan kemeja putih dan berjalan diapit tiga orang. Setibanya disana, ia tampak tengah menjalani pemeriksaan kesehatan. sita/bbs

SOAL UTANG IMF

JOKOWI-SBY MEMANAS Jokowi menyebut Indonesia masih punya utang ke IMF, sementara SBY membantah utang Indonesia sudah dilunasi tahun 2006.

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) bicara blakblakan soal utang Indonesia kepala lembaga-lembaga keuangan internasional. Ia menyebut, utang Indonesia saat ini masih Rp 2.600 triliun, baik utang bilateral ke negara-negara lain, maupun ke World Bank dan Asian Development Bank (ADB) dan International Monetary Fund (IMF) “Ya kita blakblakan saja, memang itu. Yang paling penting dihitung. Sebetulnya utang itu juga tidak apa-apa kok, jangan terus kita alergi utang, nggak.

Utang itu tidak apa-apa asal dipakai untuk produktivitas, untuk hal-hal yang produktif,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Pencanangan Program Pembangunan Sejuta Rumah untuk Rakyat serta Menyambut Hari Buruh Internasional 2015, di Ungaran, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2015).

Menurut Presiden Jokowi, utang untuk membangun jalan boleh, untuk membangun jembatan boleh, untuk membangun perumahan boleh, untuk membangun pelabuhan, membangun bandara boleh, itu produktif. “Akan tetapi kalau kita pinjam, kemudian untuk subsidi BBM, itu yang saya ‘tidak,

tidak’, keliru kalau itu,” ujarnya.

Pernyataan Jokowi tersebut karuan membuat perdebatan panjang. SBY rupanya tidak sepakat dengan Jokowi. Perdebatan antara pemerintahan Jokowi dengan SBY soal utang Indonesia ke IMF jadi panjang. SBY mengklaim, semua utang ke IMF sudah lunas sejak 2006, saat dirinya memerintah. Tapi, pihak Istana menyanggah, bahwa saat ini Indonesia masih berutang ke IMF karena ada pinjaman pada 2009, saat SBY memerintah.

“Di 2006 tidak ada, tapi 2009 muncul lagi. (Utangnya) masih ada sampai hari ini,” ucap Seskab Andi Widjajanto di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Mendengar ini, SBY merasa terusik dengan pernyataan itu.

SBY menjelaskan secara rinci bahwa utang Indonesia ke IMF sudah lunas sejak 2006. SBY juga membuat pernyataan untuk menjelaskan kinerjanya selama meminta Indonesia dalam melunasi utang tersebut.

“Jika yang dimaksudkan Presiden Jokowi, Indonesia masih punya utang luar negeri, itu benar adanya. Utang Indonesia ada sejak era Presiden Soekarno,” tulis SBY. “Tetapi, kalau yang dimak-

sudkan Pak Jokowi bahwa kita masih punya utang kepada IMF, hal itu jelas keliru. Kalau hal ini tidak saya luruskan dan koreksi, dikira saya yang berbohong kepada rakyat, karena sejak 2006 sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa Indonesia tidak berhutang lagi kepada IMF.” Sejak bebas utang, menurut SBY, pemerintah bisa menunjukkan kewibawaan dihadapan pimpinan IMF. “Ketika para pemimpin IMF (Managing Director) satupersatu berkunjung ke Indonesia dan menemui saya di kantor Presiden, mulai dari Rodrigo de Rato (2007), Dominique Strauss-Kahn (2011) hingga Chistine Lagarde (2012), saya menerima kunjungan mereka dengan kepala tegak.”

Bahkan, lanjutnya, pemimpin IMF, dalam satu pertemuan pada 2012, meminta Indonesia untuk menaruh dananya di lembaga keuangan bentukan rezim bretton woods tersebut. Sebab, IMF kekurangan dana guna membantu negara mengalami krisis berat.

“Karena Indonesia telah menjadi anggota G20, dengan peringkat nomor 16 ekonomi besar dunia. Artinya, tangan kita tidak lagi berada di bawah, tetapi

sudah berada di atas.”

Sebaliknya, pihak Istana membantah semua penjelasan SBY itu. Posisi utang luar negeri Indonesia menurut kreditor dari statistik utang luar negeri Indonesia dari Kementerian Keuangan, di 2006 memang tidak memiliki utang dengan IMF, tapi muncul lagi tahun 2009. ”Besarnya 3 miliar dolar AS. Terus ada sampai hari ini,” jelas Andi.

Menurut Andi, pernyataan SBY bahwa utang Indonesia ke IMF lunas pada 2006 memang betul. “Tetapi data dari statistik utang luar negeri Indonesia, ya ada. ADB dan IMF ya ada di 2009,” jelasnya.

“Untuk saat ini, sisa utang tersebut tinggal 2,9 miliar dolar AS. Andi mengaku tidak tahu keperluan utang itu untuk apa.

Silakan ditanya Kemenkeu atau BI,” jelasnya.

Apa Presiden Jokowi ingin segera melunasi utang itu? Andi menjelaskan, “Untuk pembayaran utang selalu ada di APBN. Tapi kami menjaga rasio utang ke PDB, ada yang kita jaga antara 20-24 persen supaya tetap di level itu, tidak lebih dari itu,” tandasnya.

Giliran IMF terdorong memberikan penjelasan. “Sudah ada

sejumlah pernyataan terkait kewajiban Indonesia pada IMF,” kata Adviser IMF Benedict Bingham dalam keterangan pers, Rabu (29/4).

Dia melanjutkan, Indonesia saat ini tidak memiliki utang dengan IMF. Adapun utang tercantum dalam data statistik utang luar negeri Bank Indonesia itu merupakan kuota penyertaan modal Indonesia dalam bentuk mata uang khusus IMF, biasa disebut special drawing rights (SDR).

“Berdasarkan dokumen perjanjian, alokasi SDR kepada seluruh negara anggota disesuaikan dengan proporsi kuota mereka di IMF. Ini dalam rangka menyediakan likuiditas tambahan buat negara anggota.”

Saat ini, lanjut Benedict, kuota Indonesia sebesar SDR 1,98 juta atau setara USD 2,8 juta.

Berdasarkan standar akuntansi, penyertaan modal ini diperlakukan sebagai utang atau kewajiban luar negeri harus ditanggung Bank Indonesia.

“Sementara, kepemilikan SDR diperlakukan sebagai aset Bank Indonesia,” katanya. “Jadi, ketika SDR dialokasikan, itu tidak mengubah posisi utang negara anggota pada IMF.” yud/set/ rus

Jokowi-JK Sebaiknya Buru Pajak Raksasa Nestle dan Astra SAAT ini, di bawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, penerimaan negara anjlok: dari yang biasanya 20-25 persen menjadi 13 persen.

Kondisi ini membuat Indone-

sia mudah digoyang pasar.

Demikian disampaikan ekonom senior yang juga Chairman DW & Partners, Dradjad H Wibowo. Menurut Dradjad, dalam penerimaan negara,

sektor pajak menjadi hal yang paling berat.

Saat ini, Dradjad menjelaskan, wajib pajak orang pribadi (WP-OP) yang membayar pajak hanya sekitar 900 ribu orang, dari sekitar 10 juta yang memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).

Jumlah SPT dan juga jumlah orang pribadi yang NPWP yang sekitar 26 juta, sepertinya kelihatan cukup besar. Dan kalau yang 10 juta SPT itu rata-rata membayar Rp 3 juta saja setahun, atau Rp 250 ribu sebulan, maka sepertinya di atas kertas su_dah ada potensi ta m b a h a n pajak sekitar Rp 30 triliun.

Dari pernyat-

aan Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro soal wajib pajak, Dradjad menangkap kesan pemerintah juga akan mengejar yang di luar 900 ribu orang itu.

Tentu saja langkah ini merupakan langkah yang salah besar.

“Sebagian besar dari mereka itu PNS, pekerja, jurnalis, usaha rumahan kecil, staf-staf dan lain-lain. Memang mereka wajib bayar pajak. Jelas itu. Tapi mereka sekarang menanggung beban kenaikan harga BBM dan harga-harga lain. Rakyat bisa marah,” kata Dradjad Jumat, (1/5).

Dradjad menyarankan lebih baik pemerintah mengejar WP badan yang sekarang sedang diproses di pengadilan pajak dan WP Badan yang dicurigai curang pajak melalui transfer pricing. Contohnya Astra Internasional (ASII).

“Mereka punya kasus di pengadilan pajak senilai, kalau

tidak salah, Rp 2 triliun. Menariknya, beberapa hari lalu mereka mengangkat mantan Menkeu Chatib Basri dan juga Mari Pangestu sebagai komisaris independen. Nah pemerintah jangan ewuh pakewuh, dan harus bisa memastikan menang melawan ASII di pengadilan pajak. Demikian juga melawan Nestle, saya lupa Rp 600 atau Rp 800 miliar,” ungkap Dradjad.

Daripada energi dihabiskan mengejar-ngejar rakyat biasa, lanjut Dradjad, pemerintah lebih baik fokus menghadapi raksasa-rakasa tersebut.

Belum lagi ada laporan dari aparat pajak yang bekerja sama dengan aparat-aparat intelijen, yang menemukan kecurangan pajak dalam pengapalan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan CPO besar dengan nama-nama besar.

“Mereka ini yang harus dikejar secara hukum pajak,” demikian Dradjad. ysa

JAKARTA RAYA

10 Edisi 85/ 04 - 11 Mei 2015

Si Ahok Terlalu Banyak Bacot Daripada Kerja

Proyek Bantargebang Rugikan Negara Rp182 Miliar Eksyen model Jakarta Fashion and Food Festival.

Jakarta Fashion and Food Festival Bisa jadi Pusat Mode Asia WAKIL Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat berharap panyelenggaraan Jakarta Fashion and Food Festival (JFFF) tahun 2015 dapat membawa Jakarta menjadi pusat mode di Asia.

“Saya bilang Pemprov (Pemerintah Provinsi, red) DKI Jakarta tidak akan pernah bosan dan kapok untuk mendukung acara seperti ini, sebelum Jakarta bisa jadi pusat mode minimal di Asia, atau pusat kuliner,” kata Djarot, di Balaikota, beberapa waktu lalu.

Mantan Walikota Blitar ini mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan terus mendukung kegiatan JFFF ini. Bahkan dukungan tidak akan dihentikan sampai Jakarta bisa menjadi pusat mode di Asia.

Djarot juga memuji dengan banyaknya desainer terkemuka yang digandeng untuk memeriahkan acara ini. Hal itu menjadi salah satu cara untuk mengembangkan fashion di Jakarta. “Dengan menggandeng desainer terbaik, mungkin kita sulit mengejar Paris atau Roma, tapi untuk kawasan Asia, Indonesia bisa jadi rujukan pusat mode,” katanya.

Keyakinan Djarot, Jakarta bisa jadi pusat mode di Asia, lantaran berbagai kebudayaan yang dimiliki.

Contohnya seperti batik, tenun, dan lain sebagainya.

“Bukan hanya tangan terampil desainer, tapi juga kekayaan rakyat kita yang bisa membatik, menenun, dan menemukan bahan fashion luar biasa,” ucapnya.

Djarot menginginkan ada kejutan penyelenggaraan JFFF ini. Ia meminta kepada pihak panitia JFFF untuk menampilkan produk terbaik yang ada di Indonesia. Sehingga, kegiatan ini tidak hanya dikunjungi wisatawan lokal saja, tetapi juga wisatawan mancanegara.

“Saya berharap JFFF ini bisa menampilkan produk fashion dan kuliner terbaik di Indonesia, kita punya kekayaan luar biasa, baik di bidang fashion maupun kuliner. Kekayaan ini harusnya ditampilkan,” ucapnya.

Ketua Penyelenggara JFFF 2015, Soegianto Nagaria mengatakan, setidaknya ada sembilan desainer yang akan turut memeriahkan JFFF 2015, diantaranya Adji Notonegoro, Marga Alam, ISIS by Andrea Risjad & Amot Syamsuri Muda, Musa Widyatmodjo, Malik Moestaram, Harry Ibrahim, Tuty Cholid, Oscar Lawalata, dan Didi Budiardjo.

“Didi Budiardjo adalah model yang memulai karirnya di New York. Kami pilih Didi karena aspek brain dan behavior. Nantinya yang ditonjolkan adalah perpaduan batik,” katanya. bayune

Proyek Bantargebang diduga telah merugikan negara hingga Rp182 miliar. Yang patut dicurigai, dalam proyek itu ada addendum hingga empat kali.

DIREKTUR Centre For Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mendesak penyelidikan terhadap kerjasama Pemerintah Jakarta dengan PT. GTJ j.o PT.NOEI dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan dan pengoperasian TPST Bantargebang.

“Dimana PT. GTJ j.o PT.NOEI menawarkan metode pengelolaan dan pengoperasian sampah diantara untuk dijadikan produk yang bernilai ekonomis, meminimalisasi dampak lingkungan,” kata Uchok kepada Lensa Indonesia di Jakarta, Selasa (28/4/2015).

Menurut dia merehabilitas lahan TPA, menyatukan kegiatan pemanfaatan nilai ekonomis sampah (organik dan non organik) menjadi listrik kompos bahan daur ulang dan produk ekononi lainnya, dan memperpanjang usia pakai TPA Kemudian, dari kerjasama ini, pemda Jakarta atau dinas kebersihaan akan mendapatkan kompensasi dalam bentuk “tipping fee” yang dihitung dari pertonase sampah masuk di TPST Bantargebang.

“Dari kerjasama ini, maka teknologi yang ditawarkan adalah pengolahaan sampah dengan menggunakan sanitary landfil dan GALFAD,” jelasnya Dikatakan Uchok membangun 3 fasilitas pemilahan dengan masing masing kapasitas pemilahan adalah 1000 Ton/hari. Pemilahan I digunakan untuk pengomposan, pemilahan II untuk GALFAD, dan pemilahan III untuk sanitary landfill organik. Kemudian, fasilitas pemilahan I untuk pengomposan telah beroperasi, pemilahan II telah dibangun namun belum beroperasi dan pemilahan III belum dibangun, serta pengoperasian teknologi GALFAD belum dilakukan karena sarana thermal process/pyrolysis belum dibangun sehingga belum dapat mengurangi residu sampah.

“Padahal sesuai penawaran awal, GALFAD sudah seharusnya beroperasi pada akhir tahun 2011 dengan sampah kapasitas pemilahan 1000 ton/hari. Selanjutnya, alasan pihak PT. GTJ j.o PT.NOEI bahwa fasilitas II, pemilahan III, dan GALFAD belum beroperasi dikarenakan pemulung melakukan demo penolakan pembangunan fasilitas pemilahan, dan volume sampah yg masuk tidak sesuai dengan desain awal sehingga diputuskan untuk GALFAD dan landfill organik ditunda dengan mengajukan addendum,” ujarnya.

Alasan penundaan seperti diatas hanya akal akalan pihak perusahaan saja. Alasan yang masuk akal adalah PT. GTJ j.o PT.NOEI tidak punya modal untuk investasi dalam proyek ini. Lihat saja, proyek ini, perusahaan

Pemerintah Disarankan Bentuk Lembaga Keuangan BUMN ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Sarmuji menilai pentingnya dibuat lembaga keuangan khusus Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tujuannya agar mendorong BUMN menjadi maju, mengingat banyak perusahaan plat merah yang mengalami hambatan atau bahkan merugi.

“Pemerintah selama ini secara day by day tidak bisa mengawasi,” ujar Sarmuji dalam diskusi publik yang bertajuk ‘Memperbaiki tata kelola BUMN’ di Rumah Makan Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (29/04/2015).

Dijelaskan Sarmuji, era globalisasi saat ini Persaingan negara

harus menyediakan total pendanaan sebesar Rp700 miliar. Artinya, untuk membangun GALFAD dan landfill, PT. GTJ j.o PT.NOEI pada tahun 2010 harus punya Rp700 miliar.

Dalam laporan keuangan tahun 2010, PT. GTJ j.o PT.NOEI baru punya Rp93 miliar.

“Dan total pendanaan atau modal untuk investasi yang mereka punya pada tahun 2013, baru sebesar Rp497,7 miliar. Pada akhirnya, dinas kebersihan melakukan addendum (kontrak atau surat perjanjian). Artinya, dinas kebersihan ini Mau melakukan addendum ibarat tidak ada makan siang gratis,” kata dia.

“Apalagi addendum yang dilakukan sampai empat kali, dan hal ini merupakan kebodohan dinas kebersihan Jakarta. Padahal, perusahaan ini, mengajukan praktik addendum hanya untuk mengibuli pemerintah Jakarta, yang tujuannya untuk memundurkan jadwal investasi sarana prasarana baru tanpa mempertimbangkan struktur tipping fee, serta menghindari denda keterlambatan dan kalalaian atas pelaksanaan kerjasama ini,” jelasnya.

Selanjutnya, addendum ini, mengakibatkan dinas kebersihan mengalami kerugian sebesar Rp182,6 miliar. Dimana pada tahun 2013, pihak perusahaan harus membayar sebesar Rp94,9 miliar, dan pada tahun 2012 harus membayar sebesar Rp87,6 miliar yang berasal dari sanksi denda keterlambatan dalam kerjasama ini.

Centre For Budget Analysis meminta aparat hukum untuk melakukan penyidikan atas kerjasama antara dinas kebersihaan dengan PT.GTJ j.o PT. NOEI ini. Yang pertama dilakukan aparat hukum adalah, penting untuk dipanggil kepala dinas kebersihan Pemda Jakarta yang berani melakukan addendum tanpa adanya surat kuasa dari Gubernur Jakarta, dan addendum ini tidak disusun dengan prinsip saling menguntungkan.

“Artinya, tidak ada makan siang gratis menyetujui begitu saja kerjasama ini dengan melakukan addendum. Terakhir, perlu juga dipanggil Gubernur Ahok oleh aparat hukum karena gubernur Jakarta tidak melakukan pengawasan dan pengendalian yang optimal atas Surat perjanjian kerjasama yang menjadi wewenangnya. Maka si Ahok terlalu banyak bacot daripada kerja,” pungkasnya. endang

Direktur CBA Uchok Sky Khadafi.

adalah pertarungan korporasi antar negara. Di beberapa negara, sudah memiliki lembaga keuangan yang dapat mengontrol langsung keuangan negara secara efektif.

“Ada gejala baru pada negaranegara, semacam adanya sovereign wealth fund (SWF) sebagai kendaraan finansial unuk mengatur proyek dan investasi. Ini di kita belum ada, hanya cikal bakalnya yang ada dulu, lembaga keuangan ini nanti yang kemudian menyalurkan dana proyek BUMN, bagaimana proyek infrastruktur kita,” papar politisi muda dari Partai Golkar ini.

Selain itu, kata Sarmuji, dengan adanya funding keuangan dalam

mengembangkan BUMN, diharapkan lembaga keuangan ini secara hari per hari dapat mang-update dalam mengawasi terhadap perkembangan keuangan BUMN. Sarmuji pun mengingatkan, ketatnya pengawasan juga bisa menjadikan BUMN menjadi rendah dalam berinovasi.

“BUMN tidak siap jika bertarung di dunia global, maka SWF perlu dikaji lagi,” jelas Sarmuji.

Wacana ini, Sarmuji berharap, pemerintah perlu memikirkan tatanan keuangan dalam mengembangkan BUMN mampu bersaing dan berkembang dengan baik di era globalisasi. yuanto

Lulung Bongkar Anggota DPRD ‘Pemain’ UPS ABRAHAM Lunggana alias Haji Lulung siap membongkar rekannya di DPRD DKI Jakarta ýyang diduga terlibat kasus korupsi proyek pengadaan 25 paket Uninterruptible Power Supply (UPS) anggaran tahun 2014.

Hal itu disampaikan Lulung melalui kuasa hukumnya, Ramdan Alamsyah di Bareskrim Polri, Kamis (30/ 4/2014). Ramdan datang bersama timnya ke Bareskrim untuk mengkonfirmasi panggilan terhadap kliennya. ”Kami tegaskan, bang haji Lulung siap membuka seluruh data dan akses yang dibutuhkan penyidik supaya (kasus UPS) terang benderang siapa sesungguhnya anggota Dewan yang bermain. Atau siapa sesungguhnya anggota Dewan yang benar-benar tanda kutip korupsi atau merugikan negara,” kata Ramdan.

Ramdab mengatakan, kliennya siap diperiksa sebagai saksi dalam membongkar kasus tersebut. Dia mengklarifikasi pemberitaan di media massa yang mengabarkan Lulung ketar-ketir menghadapi perkara ini yang bisa menyeretnya sebagai tersangka.

“Beredar pemberitaan bang haji Lulung takut ke sini

(Bareskrim) dan terkesan menghindar. Itu tidak benar sama sekali. Pemberitaan seolah-olah sudah divonis akan jadi tersangka, tidak bisa begitu karena ini proses hukum,” ujarnya. ”Maka dari itu kami minta dan mohon sekali lagi, ayo sama-sama kita bangun Jakarta, ini pesan bang haji Lulung ya”.

Dalam keterangannya, Ramdan mengatakan kliennya memberikan keterangan sebagai saksi terkait tersangka atas nama Alex Usman. Alex adalah pejabat pembuat komitmen pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat.

“Kita sudah mempersiapkan data-data dan berkas yang dibutuhkan penyidik. Mudahmudahan ini mampu memberi jalan bagi penyidik untuk mengungkap apa yang didalilkan atau dilaporkan phiak terkait,” ujarnya.

Selain Alex, juga ada Zaenal Soelamn yang jadi tersangka.

Kasus korupsi ini merugikan negara sebesar Rp50 miliar.

Sementara itu, Lulung enggan memberikan keterangan pada media yang sudah menyanggongnya. “Nanti saja. sekarang diperiksa dulu dah,” pungkasnya. sita

Suasana kekeluargaan dua figur nasional yang 'lahir' dari sama-sama memimpin warga Ibu Kota Indonesia ini seolah tak terpengaruh dinamika empati publik pada ketokohan masing-masing.

Ahok jadi “Bintang Selfie” Ungguli Presiden Jokowi SOSOK Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang berani dan tegas, ternyata masih menjadi “gunjingan” lantaran jadi “bintang selfie” dan perhatian peserta Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di ruang pertemuan Birawa, Hotel Bidakara, Jl Jenderal Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan.

“Hebat Pak Ahok, tegas dan berani. Saya kagum dengan beliau,” kata Daniel, salah seorang peserta dari salah satu pemerinta darah.

Ahok selama menghadiri Musrenbangnas, Rabu (29/ 4/15), memang menjadi “bintang selfie” mirip artis idola. Banyak yang meminta foto bareng orang nomor satu di ibu kota negara itu. Sekilas, mengesankan pesona Ahok seperti mengungguli Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang hadir di acara itu.

Pantauan Lensa Indonesia, saat Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa Ahok ini mengantar Presiden Jokowi meninggalkan tempat acara, situasi biasa-biasa.

Tapi, begitu Ahok usai mengantar Presiden Jokowi, ia

kontan diserbu tidak sedikit peserta. Mereka secara bergantian mengajak foto ‘selfie’ bersama.

Mantan Bupati Belitung Timur ini seperti bak figur artis diburu fans. Para peserta Musrenbangnas yang berasal dari pemerintah daerah (pemda) se-Indonesia, berupaya mendekati meski cuma ingin foto bareng.

Bapak tiga orang anak yang saat itu mengenakan batik lengan panjang dengan warna dominan cokelat itu, malah diburu penggemarnya sejak baru tiba di lokasi acara.”Pak senyum dong, ayo selfie,” ucap Dewi (32) salah satu delegasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.

Tak hanya wanita, namun banyak pula pria yang minta foto bareng. Ahok lagi-lagi mirip artis yang tak ingin mengecekan fans. Dia terlihat sabar, melayani mereka yang minta foto bareng. Saking banyaknya yang menyerbu, Ahok saat akan meninggalkan lokasi dan menuju mobilnya sangat sulit.

Maklum, yang minta foto terus berdatangan. bayune

Tersangka Korupsi UPS Alex Usman Dijemput Paksa dari RS Siloam Tersangka kasus korupsi pengadaan UPS Alex Usman (tengah) sedang berjalan menuju ruang penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kamis 30 April 2015 malam.

www.lensaindonesia.com

PENYIDIK Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri resmi menahan tersangka dugaan korupsi melalui pengadaan uninterruptible power supply (UPS), Alex Usman.

“Kita tahan untuk 20 hari ke depan. Surat penahanan sudah ditandatangani,” ujar Kepala Subdirektorat V Tipikor Bareskrim Polri Kombes Muhammad Ikram melalui pesan singkat, Jumat (1/5/ 2015).

Ikram mengatakan, alasan penahanan Alex adalah lantaran yang bersangkutan ternyata dalam keadaan sehat dan tidak sakit seperti yang diungkapkan kuasa hukum.

Apalagi, penyidik membutuhkan keterangan Alex soal pengadaan UPS. Jadi, Alex hanya pura-pura sakit. “Apalagi yang bersangkutan telah tiga kali tak hadir saat dipanggil untuk diperiksa,” lanjut Ikram.

Alex adalah tersangka ka-

sus dugaan korupsi pengadaan UPS di dalam APBD Perubahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014. Penyidik telah memanggil Alex tiga kali, tapi Alex tak pernah datang atas alasan kesehatan.

Pada Kamis (30/4/2015) sekitar pukul 19.00 WIB, penyidik mengecek keberadaan Alex di Rumah Sakit Siloam, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Penyidik pun menilai Alex laik untuk dijemput paksa.

Saat sampai ke gedung Bareskrim, Alex tidak mau berkomentar sedikitpun soal kasusnya.

“Tadi kita bawa dokter dari polisi juga, dicek ternyata kondisinya sudah memungkinkan untuk kita bawa dan kita tahan,” ujar Ikram.

Alex diduga melakukan korupsi pengadaan UPS saat menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakar-

ta Barat.

Selain Alex, rekannya bernama Zaenal Soleman juga ditetapkan tersangka.

Zaenal diduga bersamasama melakukan korupsi ketika menjadi PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.

Keduanya dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP. fab/wrt

JABAR SQUARE

11 Edisi 85/ 04 - 11 Mei 2015

Ratusan buruh di Purwakarta menggelar aksi donor darah di Cafe Star, Jalan Cikopo Purwakarta.

Buruh Purwakarta Gelar Donor Darah Rayakan May Day RATUSAN buruh di Purwakarta menggelar aksi donor darah di Cafe Star, Jalan Cikopo Purwakarta, Jumat (1/5). Aksi itu sebagai bagian dari perayaan May Day atau kerap disebut Hari Buruh Sedunia.

“Kami dari SPSI Purwakarta di PT Indofood Sukses Makmur merayakan May Day dengan menggelar istigosah dan donor darah,” kata Muhammad Uding selaku Ketua Panitia acara tersebut di sela acara.

Ia mengatakan donor darah itu diikuti oleh 200 buruh. Selain donor darah, mereka juga memberikan uang santunan untuk keluarga tidak mampu dan anak yatim.

“Ada 200 pendonor yang menyumbangkan darahnya. Kami juga memberi santunan kepada mereka yang berhak,” ujar Uding.

Rangkaian May Day, kata dia, sudah diawali sejak dua bulan lalu dengan menggalang dana sumbangan dari setiap buruh di perusahaan itu.

Ia menjelaskan pihaknya tidak menggelar unjuk rasa di jalanan. “Kami ingin ubah paradigma, perjuangan buruh tidak hanya bisa dilakukan di jalanan karena itu upaya terakhir dan kami lebih mengedepankan negosiasi,” ujar Uding. men

Pengelolaan PBB Perlu Basis Data yang Akurat PENGELOLAAN Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh pemerintah daerah merupakan pemantapan kebijakan desentralisasi fiskal, guna membangun hubungan keuangan pusat dan daerah yang lebih ideal.

Sejalan dengan dinamika perubahan fisik dan sosial kota, pengelolaan PBB memerlukan basis data yang akurat, sehingga perlu pemutakhiran yang meliputi kegiatan pendaftaran, pendataan, serta penilaian obyek dan subyek pajak.

Demikian dikatakan sekretaris daerah kota Bandung, Yossi Irianto pada acara diseminasi pemutakhiran basis data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun anggaran 2015 yang digagas Dinas Pelayanan Pajak kota Bandung di Tjendana Bistro Bandung, (28/4/2015).

“Sektor pajak memberikan kontribusi terhadap sektor-sektor pembangunan fisik maupun non fisik, kontribusi non fisik misalkan mengenai pelayanan kesehatan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dari 9 mata anggaran pajak, PBB lah yang paling berat, PBB itu tidak beririsan dengan kepentingan individunya, seperti halnya KTP, KTP retribusinya cuma dua miliar, KTP digratiskan secara politis akan menguntungkan, tapi jika PBB digratiskan pemerintahan kabupaten dan kota akan terkena dampak,” ujarnya.

Menurut Yossi, PBB masih menjadi primadona dibandingkan dengan pajak lain, terlebih lagi PBB yang 425 miliar tersebut beririsan dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan {DPHTB), karena tingkat kemampuan daya beli kota tinggi, sehingga perlu kearifan dan perlu keadilan dalam menetapkan tarif.

“Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan semua aktivitas administrasi PBB ke dalam suatu wadah agar dalam pelaksanaannya dapat lebih seragam, sederhana, cepat dan efisien. Nantinya juga diharapkan pengenaan pajak lebih adil dan merata, peningkatan realisasi potensi, tertib administrasi dan peningkatan penerimaan PBB, juga memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. pemutakhiran juga untuk mengimbangi besarnya jumlah obyek pajak serta beragamnya tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak,” katanya.

Ia menekankan bahwa tidak ada pilihan lain, disamping diseminasi yang sekarang dilakukan, memang perlu ada progres yang terukur berkaitan dengan database PBB. Selanjutnya ia berharap, nantinya agar masyarakat lebih bisa memahami pentingnya membayar pajak. arie

Bandung Dijadikan Contoh Road Safety World Bandung terpilih menjadi kota percontohan sebagai kota teraman lalu lintas di dunia.

KOTA Bandung terpilih menjadi satu dari sepuluh kota di dunia sebagai percontohan Road Safety World atau kota di dunia yang aman berlalu lintas.

Kota lainnya kebanyakan berasal dari kawasan Amerika Selatan, Afrika dan Asia. Diantaranya kota Accra, Ghana, Addis Ababa, Ethiopia, Bangkok, Bandung, Bogota, Fortaleza, Brazil, Ho Chi Minh, Vietnam, Mumbai, India; Sao Paulo, Brazil dan Shanghai, China.

Menurut Wali kota Bandung, Ridwan Kamil, terpilihnya Bandung dari kota yang ada di Indonesia untuk menjadi percontohan kota aman lalu lintas dunia dikarenakan Bapedda telah mengirimkan proposal kepada Bloomberg yang isinya

sangat lengkap dan detail.

“Kita mengajukan proposal dan proposal dari Bappeda Bandung salah satu paling detail dan lengkap, termasuk komitmen dari kepol isian yang dianggap paling serius,” ujar Ridwan Kamil seusai menghadiri Bloomberg Initiative For Global Road Safety Kick Off di Hotel Savoy Homan. Senin (27/4).

Ia juga mengucapkan rasa terima kasih kepada Kapolrestabes Bandung, Kombespol A.R Yoyol yang hadir pada acara tersebut karena telah membuat kualitas lalu lintas yang baik.

“Karena di zaman pak Yoyol ini kualitas lalu lintas baik dengan standar dunia. Programnya lama, dibantunya baru lima tahun, jadi bukan program instan. Programnya itu masuk dalam program pemerintah dan ada dukungan dana juga dari Bloomberg Foundation,” ungkapnya.

Pria yang disapa Emil ini juga menjelaskan bahwa pihak dari Bloomberg akan datang ke

Wali kota Bandung, Ridwan Kamil didampingi utusan dari Bloomberg Foundation memberi paparan pada acara Bloomberg Initiative For Global Road Safety Kick Off di Hotel Savoy Homan, Senin 27 April 2015.

Bandung untuk memberikan edukasi lalu lintas dengan standar-standar mulai dari aspek pendidikan, kesehatan dan yang lainnya.

“Mereka akan mengirimkan staffnya untuk monitor di Bandung dengan nantinya ada perbaikan mulai dari pendidikan, kampanye sosial, perbaikan

infrastruktur, kesiapan teknologi dan lainya yang tentunya masuk dalam level dunia dan standar mereka,” jelasnya.

Kata Emil, Bloomberg memberikan waktu ke Bandung selama tiga bulan untuk membuat sebuah masterplan dan nantinya setelah waktu tersebut berakhir, konsep master-

Jalan Kawasan Cirebon Sedot Rp5,5 M Tetap Hancur, BPJ VI Diduga Korup

Kondisi Jalan Cikumarang, Jawa Barat rusak berat.

DUGAAN korupsi dana anggaran peningkatan maupun pemeliharaan jalan di lingkungan Balai Pemeliharaan Jalan (BPJ) wilayah VI Cirebon, perlu perhatian serius pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Pasalnya, penyimpangan proyek bernilai Rp5,5 Miliar diduga dilakukan petinggi BPJ VI yang menyeret rekanan pelaksana proyek dinilai cukup bukti.

Fakta di lapangan, ruas jalan Jangga-Cikamurang, sepanjang 2 kilometer dan ruas jalan Bts. Majalengka/Indramayu - Jatibarang, sepanjang 4 kilometer, saat ini dalam kondisi rusak parah. Seperti retak, pecah, bergelombang dan berlobang. Keduanya jalan vital untuk infrastruktur pertumubuhan perekonomian Jawa Barat.

Yoshefin sebuah LSM di Bandung, menyebut proyek di lingkungan Bina Marga Jabar, baik proyek peningkatan maupun pemeliha-

raan jalan di wilayah Jabar, selalu menjadi krusial. Mengingat, dana yang digelontorkan untuk proyek tersebut miliaran rupiah. Dan yang menjadi sensitif dalam penggunaan anggaran yang besar diduga digerogoti.

Yoshefin penggiat pemberantasan korupsi ini meminta agar pihak Kejati Jabar, tetap kooperatif terhadap data dan informasi serta harus serius dalam melakukan pengusutan terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi oleh pejabat Bina Marga atau pihak rekanan swasta.

"Sekarang, kami memberikan apresiasi dan ajungan jempol kepada pihak Kejati Jabar atas tindaklanjut terkait kasus yang terjadi di lingkungan Bina Marga Jabar, khususnya BPJ. Wil III Bandung," ujar Yoshefin. Diketahui, kasus dugaan korupsi proyek jalan wilayah ini kini ditangani serius.

Pemantauan di lapangan, ruas jalan wilayah BPJ IV tersebut selain kerusakan pada badan jalan, terdapat juga kerusakan bagian bahu jalan. Banyak titik bahu jalan yang sudah hancur. Diduga dikarenakan sistem pemadatan atau perkerasaannya serta pemakaian batu perkerasnya tidak maksimal.

Ironis lagi, sampai saat ini tidak terlihat tanda-tanda untuk segera diperbaiki. Padahal, masih dalam masa pemeliharaan.

Dana yang digelontorkan untuk ruas jalan tersebut masing-masing bernilai kontrak Rp5,5 miliar.

Sebagaimana diketahui, perusahaan pelaksana kegiatan untuk ruas jalan Jangga-Cikamurang, dikerjakan PT. WIRALOKA SEJATI, dengan nomor kontrak: 622/453/ KTR/BPJ. WIL.pel VI/2014.

Untuk ruas jalan Bts.Majalengka/ Indramayu-Jatibarang, dikerjakan PT CAHAYA PURNAMA INDAH, nomor kontrak: 622/456/KTR/ BPJ.pel.VI/2014.

Sejauh ini, Lensa Indonesia belum dapat mengonfirmasi kedua perusahaan (PT) tersebut. Kepala BPJ VI, Bambang saat dihubungi melalui telepon selulernya terkesan menghindar karena selalu tidak aktif. Begitu pula Kepala Dinas Bina Marga Jabar, HM Guntoro saat akan dikonfirmasi di kantornya, Jalan Asia-Afrika Kota Bandung juga sama, selalu tidak di tempat.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jabar, Suparman, SH, MH saat dihubungi via teleponnya belum bisa berkomentar. ronny

Pabrik Sepatu Garut Milik Investor Asing Sembunyikan Masalah?

PWI Pidanakan PT Chang Shin Korea, Halangi Wartawan Meliput Menteri BERBUNTUT tanda tanya besar, wartawan Garut dilarang melakukan peliputan kunjungan Kerja Menteri Perindustrian, Saleh Husen saat peresmian Pabrik sepatu PT. Chang Shin Reksa Jaya (CRJ), milik investor Korea di Kecamatan Leles, Garut Jawa Barat, Senin lalu (27/4/15).

Akibatnya, wartawan Garut dari berbagai media masa yang tergabung Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), melaporkan PT Changsin ke Polres Garut, selaku pihak yang melarang wartawan bertugas tersebut.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Garut, Aep Hendy, mengakui langkah pidana yang diambil para wartawan yang dihalangi pengusaha asal Korea saat melakukan tugas jurnalistik itu lantaran bertentangan

plan itu akan dikerjakan dengan sebagian dukungan dana dari mereka.

Emil juga berharap agar dengan adanya konsep ini, Kota Bandung bebas dari kecelakaan berlalu lintas, kemudian juga kotanya nyaman dengan transportasi publik yang sudah dibentuk. arie

dengan Undang Undang.

“Kami resmi melaporkan perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan karena menghalangi peliputan kunjungan Menteri Perindustrian yang sekaligus meresmikan Pabrik Sepatu itu,” kata Aep terkait laporannya secara resmi di Kepolisian Resort (Polres) Garut.

Dijelaskan Aep, yang juga wartawan Kabar Priangan, larangan melakukan peliputan tersebut juga dialaminya sendiri. Saat itu, dirinya hendak masuk ke lokasi peresmian Pabrik Sepatu itu. Namun, dihadang Satpam perusaahaan tersebut dan melarang masuk. Padahal, dirinya sudah menunjukkan identitas dari media maupun kartu keanggotaan PWI. Ternyata, wartawan media cetak lain asal Garut juga mengalami hal yang sama. Bahkan, wartawan telivisi nasional yang

sudah mendapatkan ijin kementerian pun ikut dilarang meliput.

“Jelas kami merasa kecewa, dan ini pelacehan insan pers,” tegasnya, heran.

Akibat larangan itu, para wartawan di Garut bertanya-tanya ada apa pabrik yang didirikan investor asing tersebut melarang wartawan meliputu kehadiran Menteri . Tidak diperoleh alasan pasti kenapa pabrik yang saat berdiri mendapat pertentangan keras dari warga itu tidak menghendaki didekati wartawan Garut. Seolah ada hal-hal yang disembunyikan dan tidak ingin diketahui publik.

Ditegaskan Ketua PWI Garut, tindakan PT Changsin Reksa Jaya itu jelas melanggar Undang-undang RI nomor 40 Tahun 1999, tentang Pers. Undang Undang tersebut menyebutkan, jika menghalangi-halangi tugas

Pabrik Sepatu milik investor Korea, PT Changsin Reksa Jaya Garut menutup diri diliput wartawan setempat.

peliputan insan pers bisa dikenakan kurungan 2 tahun penjara serta membayar denda sebesar Rp500 juta.

“Setiap wartawan dalam melakukan tugasnya dilindungi Undang-undang. Makanya, kami merasa dihina dan dilecehkan,” tegasnya lagi. Rupanya wajar, jika awak media curiga ada sesuatu yang disembunyikan investor

asal Korea tersebut.

Kepala Unit Idim I Tipiter, Polres Garut, Iptu Adnan Mutaqien, membenarkan adanya laporan resmi dari pihak PWI dan IJTI. Pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan tersebut.

“Kami akan segera menindaklanjutinya dan melakukan penyelidikan lebih lanjut,” katanya. taufiq_akbar

Sekretaris daerah kota Bandung, Yossi Irianto saat memberikan sambutan pada acara diseminasi pemutakhiran basis data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun anggaran 2015.

Pengelolaan PBB Perlu Basis Data yang Akurat PENGELOLAAN Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh pemerintah daerah merupakan pemantapan kebijakan desentralisasi fiskal, guna membangun hubungan keuangan pusat dan daerah yang lebih ideal.

Sejalan dengan dinamika perubahan fisik dan sosial kota, pengelolaan PBB memerlukan basis data yang akurat, sehingga perlu pemutakhiran yang meliputi kegiatan pendaftaran, pendataan, serta penilaian obyek dan subyek pajak.

Demikian dikatakan sekretaris daerah kota Bandung, Yossi Irianto pada acara diseminasi pemutakhiran basis data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun anggaran 2015 yang digagas Dinas Pelayanan Pajak kota Bandung di Tjendana Bistro Bandung, (28/4/2015).

“Sektor pajak memberikan kontribusi terhadap sektor-sektor pembangunan fisik maupun non fisik, kontribusi non fisik misalkan mengenai pelayanan kesehatan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dari 9 mata anggaran pajak, PBB lah yang paling berat, PBB itu tidak beririsan dengan kepentingan individunya, seperti halnya KTP, KTP retribusinya cuma dua miliar, KTP digratiskan secara politis akan menguntungkan, tapi jika PBB digratiskan pemerintahan kabupaten dan kota akan terkena dampak,” ujarnya.

Menurut Yossi, PBB masih menjadi primadona dibandingkan dengan pajak lain, terlebih lagi PBB yang 425 miliar tersebut beririsan dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan {DPHTB), karena tingkat kemampuan daya beli kota tinggi, sehingga perlu kearifan dan perlu keadilan dalam menetapkan tarif.

“Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan semua aktivitas administrasi PBB ke dalam suatu wadah agar dalam pelaksanaannya dapat lebih seragam, sederhana, cepat dan efisien. Nantinya juga diharapkan pengenaan pajak lebih adil dan merata, peningkatan realisasi potensi, tertib administrasi dan peningkatan penerimaan PBB, juga memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. pemutakhiran juga untuk mengimbangi besarnya jumlah obyek pajak serta beragamnya tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak,” katanya.

Ia menekankan bahwa tidak ada pilihan lain, disamping diseminasi yang sekarang dilakukan, memang perlu ada progres yang terukur berkaitan dengan database PBB. Selanjutnya ia berharap, nantinya agar masyarakat lebih bisa memahami pentingnya membayar pajak.

“Diseminasi kali ini menjadi momentum penting untuk peningkatan kualitas pelayanan PBB yang mudah mudaham berdampak positif terhadap kemampuan daerah dan menjadi energi tambahan, dalam memenuhi hak hak publik di bidang pendidikan kesehatan dan kemampuan ekonomi,” pungkasnya. arie www.lensaindonesia.com

12

JATIM SQUARE

Edisi 85/ 04 - 11 Mei 2015

Wali Kota Kediri Digugat Pemilik Panti Pijat Rp 10 Miliar Minimarket ini nekad beroperasi meski izinnya belum ada.

Payah, Satpol PP Madiun Buka Segel Minimarket yang Tak Berijin KETEGASAN Satpol PP kabupaten Madiun ditertanyakan. Meski telah disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Kabupaten Madiun karena belum mengantongi ijin operasional, salah satu minimarket Alfamart ini tetap beroperasi dengan alasan surat ijin masih dalam tahap proses.

Legal Supervisor Alfamart, Joko membenarkan bahwa Alfamart yang berada di jalan Panglima Sudirman tepatnya di desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Jawa Timur ini pada minggu pertama di bulan April disegel oleh satpol PP namun karena pihaknya bisa menunjukkan berkas surat perijinan yang baru tahap proses membuat pihak satpol PP membuka sendiri segel yang dipasangnya.

“Yang memang disegel sama satpol PP, saya lupa tanggalnya kalau tidak salah minggu pertama bulan April tapi ini yang buka segelnya satpol pp sendiri mas karena kita menunjukkan bukti berkas kalau ijin masih dalam proses,” kata Joko pada Lensa Indonesia, Selasa, (28/4/2015).

Joko menuturkan bahwa pihaknya sudah mulai mengajukan ijin mulai Januari 2015 dan untuk saat ini yang sudah keluar ijin SIUP dan TDP. “Kalau ijin operasional untuk SIUP, TDP sudah keluar mas ya baru kemarin tanggal 22 April 2015,” jelas Joko.

Namun lain halnya saat Lensa Indonesia konfirmasi ke Kepala Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu Kabupaten Madiun, Moch Arifin mengatakan Alfamart yang disegel oleh satpol PP tersebut baru mengajukan izin sekitar dua minggu setelah penyegelan.

“Jadi begini, memang setelah penyegelan mereka mengajukan berkas untuk diproses perijinannya dan sepanjang ini mereka sudah melengkapi dan tinggal menunggu rekomendasi skpd skpd terkait,” terang Moch Arifin pada lensaindonesia, selasa (28/4/2015).

Saat ditanya ketika surat ijin operasional belum keluar dan Alfamart sudah beroperasional, Arifin mengatakan pada prinsipnya tidak boleh operasional dulu. “Ya prinsipnya ketika izin operasional itu belum keluar harus tidak boleh beroperasi dulu, tapi kebanyakan pengusaha ya begitu mereka mendahului start dan itu wewenang dari satpol PP mas yang memberi tindakan,” pungkas Arifin.

Sementara itu Kasi Trantib Satpol PP Kabupaten Madiun Toni Agus Purnomo saat dihubungi melalui ponsel selulernya tidak diangkat begitu juga saat dihubungi melalui pesan pendek (SMS) juga tidak ada balasannya. dhimaz_adi

Kota Malang Raih Penghargaan “Emas Hitam Di Balik Tumpukan Sampah” KOTA Malang meraih penghargaan “Emas Hitam di Balik Tumpukan Sampah”. Penghargaan tersebut diterima Wali Kota Malang, HM Anton saat mengikuti Musrenbangnas bersama Presiden Joko Widodo di Jakarta, Rabu(29/4/2015/2015). “Penghargaan ini diraih Kota Malang berkat inovasi pengelolaan sampah. Sebab, sampah yang kita olah dinilai merupakan inovasi dalam pelayanan publik,” kata Wali Kota Malang, HM Anton lewat Kabag Humas Pemkot Malang, M Nurwidianto.

Dijelaskan dia, selama ini sampah memang dianggap menjijikkan dan menjadi sumber penyakit. Padahal, kata dia, kalau diolah bisa memberikan manfaat luar biasa. Dia contohkan sampah diolah menjadi pupuk kompos, briket arang sampah, makanan ternak.

Selain itu, jadi bahan daur ulang, sumber pembangkit listrik, material reklamasi pantai, media budidaya jamur, bahan pembuatan pestisida organik, batako, sumber biogas, bahan bioplastik dan biodiesel, media produksi vitamin, penyubur plankton, dan lain-lain.

Makanya, kata Nurwidianto, jangan anggap remeh sampah. “Sebab, ada harta terpendam di dalamnya,” tegas mantan Kasi di Dispenda itu.

Untuk itu, dia mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi, membuang sampah ke kali atau saluran air seperti gorong-gorong atau drainase. Alasannya, selain penyebab banjir juga bisa menjadi sumber penyakit. Makanya, kata dia, sampah harus dikelola agar memberikan manfaat.

Kota Malang dinobatkan sebagai Top 25 Inovasi Pelayanan Publik 2015. Sebab, pengelolaan yang baik itu dinilai sebagai inovasi. Sehingga, Kota Malang meraih “Emas Hitam Di Balik tumpukan Sampah”.

Perhargaan tersebut menurut pria yang akrab disapa Wiwid ini, sangat membanggakan. Alasannya, itu diraih lewat ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015. Kompetisi itu merupakan program “One Agency, One Innovation” yang melibatkan seluruh kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten dan Kota. Mereka wajib menciptakan inovasi pelayanan publik setiap tahunnya. Karena itu, menurut dia, Kota Malang bakal melaju ke ajang internasional. “Kita akan mengikuti kompetisi yang diselenggarakan PBB, yaitu United Nation Public Services Award (NNPSA) Tahun 2015,” katanya. aji_dewa_roisky

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

Pemilik panti pijat nekat menggugat Wali Kota Kediri karena merasa dicemarkan.

Tidak tanggung-tanggung, penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp10 miliar.

SELAIN digugat Rp10 miliar di Pengadilan Negeri (PN ), Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar juga dilaporkan ke polisi.

Pelapornya adalah orang yang sama yaitu Tjujut Suliyatno, pemilik usaha rumah Pijat Bunga Bali dan juga seorang Advokat.

Wali Kota dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik. Tjujut mengatakan bahwa Walikota Kediri dan juga kepala Satpol PP, telah mempermalukan dirinya di media.

“Saya malu mas di depan teman sesama advokat, semua orang dan juga klien saya atas pencemaran nama baik yang mengatakan bahwa tempat usaha saya yang notabene hanya memijat capek-capek dikatakan sarang prostitusi dan sudah saya laporkan ke Polresta Kediri terkait pencemaran nama baik dan bukti laporannya juga ada tertera tanggal 9 april 2015 lalu,” kata Tjujut.

Dalam keterangannya Tjujut akan melawan walikota karena menutup tempat usahanya

yang sudah berijin yang berada di Jalan Suparjan Mangun Wijayan Kota Kediri.

“Saya akan lawan Wali Kota Abu Bakar karena menutup tempat usaha saya yang katanya tidak berijin. Mari kita buktikan di pengadilan,” tantang Tjujut saat berada di Ruangan panitera PN Kota Kediri.

Ia membantah bila bisnisnya dikatakan sebagai sarang prostitusi lantaran kamar memijat tidak terkunci dan hanya memakai kelambu. Sehingga tak masuk akal untuk dijadikan lokasi prostitusi.

“Makanya saya sendiri juga bingung dengan Satpol PP yang dengan aroganya menutup serta merantai tempat usaha saya.

Tempat usaha saya kan bukan aset pemkot namun rumah saya kenapa dirantai, sedangkan lingkungan sekitar tempat usaha saya juga tidak ada yang mempermasalahkan, namun kenapa pihak Pemkot melakukan penyegelan,” ujarnya kesal.

Masih dikatakan Tjujut,

Tjujut saat menunjukkan surat gugatan ke PN Kota Kediri.

kalaupun bicara masalah ijin, pihaknya memastikan sudah lengkap bahkan terdaftar di Pengadilan Negri Kota Kediri.

“Kalau bicara masalah ijin kesehatan lha wong kita melayani orang capek dan bukan memberikan kesehatan pada orang sakit. Ibaratnya pabrik rokok dengan penjual rokok di jalan itu lain dan berbeda,” ketus Tjujut yang menantang Walikota agar mau hadir dalam persidangan nanti.

Tjujut juga menambahkan apabila walikota tidak hadir pihaknya tidak mau dilakukan sidang walauupun pihak walikota ada penasehat dan wakilnya.

Sementara itu Udin Mahyudin Wakil Panitera PN Kota Kediri, membenarkan adanya gugatan yang dilayangkan Tjujut. Ada dua yang digugat oleh pemohon yaitu Kepala Satpol PP dan juga Wali Kota Kediri.

“Dan pihak penggugat menggugat walikota sebesar Rp10 miliar,” kata Udin.

Lebih lanjut Udin menerangkan, kemungkinan akan dilakukan sidang pada 10 hari kedepan. Dalam gugatannya Tjujut telah mempunyai ijin untuk mendirikan panti pijat capek-capek sejak tahun 2010.

Dan karena dianggap tidak berijin dan dirugikan secara in-

materil dan juga materil, pihak penggugat akhirnya meminta kerugian sebesar Rp10 miliar.

Terpisah saat dikonfirmasikan pada Kepala satpol PP Ali Muklis tidak pernah memberikan tanggapan terkait laporan tersebut. Namun pihak Pemkot Kediri melalui Kabag Humas Apip Permana mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan dan menanggapi dengan hukum yang ada.

“Kita akan memakai sesuai hukum yang ada kalaupun pihak pemilik panti pijat tidak terima terkait dengan penutupannya,” kata Apip saat ditemui wartawan.

Seperti diberitakan sebelumnya penutupan panti pijat Bunga Bali yang ada di jalan Mangun Suparjan dengan pemiliknya adalah Tjujut S. memilih menggugat pihak Pemerintah Kota Kediri dan juga Kepala satpol PP karena dirasa arogan dalam melakukan penutupan serta mencemarkan nama baik pemilik rumah pijat.

Dalam laporan yang dilayangkan oleh Tjujut pada kepolisian menyebutkan, bahwa Walikota Abdullah Abu bakar dan juga Kepala Satpol PP menyalahi pasal 310 ayat 1 KUHP. andik _kartika

Antisipasi Prostitusi Liar, Satpol PP Razia Tempat Kos PULUHAN anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, melakukan operasi penertiban terhadap tempat kos dibeberapa tempat dilingkup kota.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi prostitusi liar serta pendatang gelap yang tidak mempunyai identitas sama sekali.

“Utamanya dari operasi ini untuk mencegah jangan sampai tempat kos dijadikan tempat yang tidak semestinya seperti tempat esek-esek. Selain itu untuk menertibkan bagi siapa saja yang tidak mempunyai identitas saat tinggal ditempat kos,” terang Broto Sanjoyo, Kasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Ngawi, Selasa (28/04).

Dia menjelaskan, operasi yang dilakukan jajaranya ini menggandeng Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Ngawi mendasar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2014 tentang rumah kos.

Dari penyisiran dapat dike-

Satpol PP Ngawi melakukan operasi terhadap rumah kos sekaligus penghuninya.

tahui ada sekitar 100 tempat kos yang tersebar didalam kota yang masuk Kecamatan Ngawi Kota seperti di Kelurahan Ketanggi, Margomulyo dan Desa Beran.

Saat dilakukan pendataan baru sekitar 14 tempat kos yang mengantongi perijinan dari BPMPPT setempat lainya masih

dinyatakan bodong.

“Dari pendataan tadi kita himbau bagi pemilik kos untuk melengkapi persyaratan sebagaimana ketentuan yang dikeluarkan BPMPPT. Memang masih banyak yang belum berijin dan itu menjadi peringatan kepada mereka,” tambah Broto

Sanjoyo.

Selain itu tandasnya, mayoritas tempat kos memang ditempati para gadis yang notabene sebagai pemandu lagu (PL) yang bekerja di beberapa café karaoke.

Dengan adanya fakta yang demikian ini menjadi rujukan

pihaknya untuk lebih memperketat pengawasan terhadap tempat kos terlebih banyak penghuninya berasal dari luar daerah Ngawi.

Dia juga mengakui saat operasi ditemukan penghuni dibawah umur terutama cewek yang tinggal di salah satu tempat kos.

Untuk sementara waktu kepada bersangkutan kata Broto, dikasih tegoran untuk segera mengurus identitas diri kalau sudah berumur sesuai persyaratan di dalam KTP. Sedangkan data dari BPMPPT Kabupaten Ngawi diketahui kesadaran pemilik kos untuk mengurus perijinan masih jauh yang diharapkan.

Hal ini membuktikan perlu adanya sosialisasi kepada para pemilik tempat kos yang tersebar dibeberapa tempat.

“Kalau masalah penyalahgunaan tempat kos itu ranahnya Satpol PP. Sedang pihak BPMPPT sendiri memperingatkan terhadap pemilik kos segera mengurus perijinan apabila belum mengantonginya,” kata Heny Sulistyanti salah seorang petugas BPMPPT Kabupaten Ngawi. didik_pr

Pilkada Serentak, KPU Ponorogo Ngutang Dulu KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo kesulitan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Ponorogo tahun 2015.

Penyebabnya adalah masih belum ada kesepakatan dalam pembahasan dengan tim anggaran pemerintah daerah sehingga sama sekali belum ada anggaran yang turun ke KPU. “Sampai saat ini anggaran dari Pemkab belum turun, sementara kita sudah membutuhkan anggaran sosialisasi baik melalui media dan banner serta pamplet. Karena belum ada anggaran maka kami masih ngutang dulu,” ucap ketua KPU Kabupaten Ponorogo Ikhwanuddin Alfinanto, kepada Lensa Indonesia.

Ikhwanudin menjelaskan, tahapan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Ponorogo tahun 2015 sudah mulai. Yang paling awal adalah persiapan dan penyusunan anggaran yang telah dimulai tangal 19 lalu.

Selain itu KPU juga sudah mulai memasuki proses pen-

daftaran untuk badan penyelenggara seperti panitia pemilih Kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa.

Lebih lanjut dijelaskannya, beberapa kali KPU sudah melakukan koordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah terkait dengan tambahan biaya kampanye sebagai mana diamanatkan dalam UU no 8 tahun 2015 tentang Pilkada. Namun saat ini masih dilakukan reis atas angaran yang diajukan ke Pemkab untuk dilakukan perampingan.

“Dalam UU itu terlebih yang paling memberatkan anggaran kampanye yang ditanggung Pemda. Karena memang ada beberapa hal yang dibiayai oleh pemerintah. Diantaranya APK seperti umbul-umbul, baliho dan spanduk. Kemudian poster leaflat dan brosus, ini diabiayai pemerintah. Ini yang memakan biaya kampanye paling besar karena dicetak berdasarkan KK,” jelasnya.

Karena dicetak berdasarkan jumlan KK seluruh Kabupaten

Ikhwanudin Alfianto, ketua KPU Kabupaten Ponorogo.

Ponorogo yang jumlahnya mencapai 320 ribu KK, maka sesuai dengan amanat UU masing-masing KK akan mendapat poster, leaflet brosur.

Diakuinya, KPU sudah mengajukan anggaran ke Pemkab dengan total keseluruhan termasuk anggaran pelaksanaan dan biaya kampanye mencapai Rp 34 milliar, yang terbagi Rp 11 milliar untuk biaya kampanye dan Rp 23 milliar untuk

semua tahapan sampai dengan nanti pelaksanaan.

“Tapi karena oleh tim anggaran dinilai terlalu besar dan diminta untuk mengurangi, karena ada permintaan itu maka kami masih mengurangi biaya itu. Saat ini masih proses pengurangan-pengurangan karena terpaksa harus ada yang kami kurangi karena menyesuaikan dengan kemampuan daerah. Namanya proses makanya akan kami buat sesuai dengan ukuran yang ideal.

Yang jelas kami masih menyesuaikan kemapuan daerah untuk poin poin yang bisa dikurangi maka kami kurangi,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan Pilkada serentak ini, konsekuensinya memang harus ditanggung oleh daerah. Maka, jika ada anggaran yang tidak tercover dari APBD akan dialihkan nanti saat perubahan anggaran keuangan (PAK). Jika sudah ada kesepakan dengan tim anggaran akan ada MOU atau MPHD dengan Pemda tentang hibah daerah.

Sementara itu, belum ada-

nya deal anggaran dengan KPU diakui Agus Paromono Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo yang mengaku tahun ini beban berat anggaran belanja (APBD), bahkan sampai ke Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Yang paling berat ada di Pilkada. Semua pengeluaran untuk Pilkada pemerintah daerah yang menanggung. Yang terbaru adalah dana kampanye yang harus ditanggung oleh Pemkab, besarnya diajukan sekitar Rp 11 milliar.

“Tambahan anggaran miliar rupiah ini menjadi beban tersendiri bagi APBD Ponorogo sebab jelas terjadi pembengkakan angggaran dari rencana semula. Pada Pilkada tahun ini, Pemkab awalnya telah menyiapkan dana sebesar Rp 16 miliar untuk pelaksanaan Pilkada yang sisanya dimasukan PAK. Nah, sekarang ada pembahasan baru, dan itu belum final, yang menyebut dana kampanye itu harus ditanggung pemkab. Saya hanya berharap bisa lebih diefisienkan lagi,” ujar keponakan Gubernur Jatim ini. arso

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri Biro Madiun Raya : Welas Arso (Kabiro), Demmas Adi K (Madiun), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), Biro Lamongan : Ali Muchtar (Kabiro), Denny Bagus F, Nur Afit Santoso, Nur Hidayat (Bojonegoro), Andik Kartika (Kediri), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Roy Alexander, Katino, Nyoman (Nganjuk), Didik Purwanto (Ngawi), Nur Hasan (Bangkalan, Pamekasan), Joko Andi Setiawan (Probolinggo) Biro Sidoarjo : Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan; Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Percetakan: PT. Temprina Media Grafika Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

JATIM SQUARE

13 Edisi 85/ 04 - 11 Mei 2015

Kepala BKD Kabupaten Ponorogo, Syaifur Rahman.

KemenPAN-RB Beri Kesempatan Honorer Eks K2 Ikut Tes Lagi KABAR gembira bagi para tenaga honorer eks Kategori dua (K2). Sebab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memberi kesempatan kembali dengan membuka tes penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Ponorogo, Syaifur Rachman mengatakan, tes penerimaan PNS tersebut akan dilakukan secara serentak pada pertengahan 2015 ini. “Eks K2 yang di beri kesempatan ini adalah mereka yang memenuhi persyaratan,” katanya kepada Lensa Indonesia, Rabu (28/04/2015).

Tes dilakukan secara serentak agar tidak ada kesempatan untuk melakukan manipulasi. Selain itu, honorer Eks K2 juga diwajibkan melengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing daerah.

Di Kabupaten Ponorogo 326 orang tenaga honorer eks K2. Tes yang akan dilakukan pertengahan tahun 2015 atau paska lebaran ini.

Syaifur Rachman menjelaskan tes ini merupakan tes terakhir dan kesempatan terakhir untuk menjadi PNS bagi eks K2. “Untuk itu, mereka di minta belajar keras agar bisa memenuhi passing great nilai yang di tentukan oleh pusat,” ujarnya.

Bila pada tes ini tidak lulus maka oleh pusat di serahkan kepada daerah masing-masing. “Terserah kepada daerah, mau di apakan, tetap di pekerjakan atau dikeluarkan.

Keputusan tersebut di serahkan kepada satker atau para kepala sekolah,” urai Syaifur.

Mengingat SK para eks K2 ini di keluarkan oleh para kepala sekolah, Syaifur Rahman berharap mereka belajar lebih keras sehingga bisa memenuhi nilai pass great yang ditentukan oleh pusat. Dan semua peserta tes bisa diterima menjadi PNS. arso

Pincuk Pecel Terbesar Dunia Diciptakan di Madiun

Rekor pincuk pecel Madiun terbesar sedunia di Madiun.

Pincuk pecel terbesar sedunia yang diciptakan di Madiun memecahkan rekor dari Leprid.

DENGAN bertajuk “Pecel Pincuk spektakuler” hotel Aston Madiun pecahkan rekor Lembaga Prestasi IndonesiaDunia (Leprid) yakni Pincuk pecel terbesar, acara yang digelar di halaman parkir hotel Aston Madiun itu disaksikan ratusan masyarakat kota Madiun, Minggu (26/4/2015).

Paulus Pangka, SH Direktur LEPRID mengatakan, acara yang dilakukan oleh hotel Aston telah berhasil membuat nasi pecel picuk terbesar di Dunia dan menurutnya ini merupakan keberhasilan dalam bidang ekonomi kreatif dan ketahanan

pangan dengan ukuran panjang 3,72 meter dan lebar 3,5 meter serta berat 400 Kg. “Saya selalu mengatakan kegiatan ini sangat baik karena dalam rangka perdagangan bebas Asean dimana kearifan kerifan lokal yang ada termasuk termasuk kuliner, harus ditunjukkan dan diperkenalkan pada dunia, agar dunia tahu bahwa didaerah daerah di Indonesia memiliki masakan khas dan termasuk makanan pecel pincuk yang ada di Madiun ini,” kata Paulus pada Lensa Indonesia, Minggu (26/4/2015).

Sementara itu, GM Hotel

Aston Madiun Andik Kuswandik menjelaskan acara pemecahan rekor Lemprid pecel pincuk terbesar ini merupakan kegiatan hotel Aston Madiun untuk mengangkat kearifan kearifan lokal khususnya kuliner yang ada di Madiun untuk diperkenalkan pada Nasional dan Dunia.

“Kegiatan ini selain untuk pemecahan rekor pihak kami juga ingin mengangkat kerifan lokal yang ada diMadiun khususnya untuk bidang Kuliner nah di Madiun ini yang terkenal adalah pecelnya, ini kemudian kita perkenalkan pada nasional dan Dunia, karena setiap orang yang menginap di Aston selalu mencari apa sih yang khas dari kota ini, khan setiap kota pasti mempunyai ciri khas sendiri dalam kuliner dan kedepan kita akan cari ide ide baru lagi untuk bisa meningkatkan hubungan antara kota Madiun dengan Aston,” terang Andik pada Lensa Indonesia.

Menurut informasi, pembuatan pecel pincuk terbesar dengan ukuran 3,72 meter x 3,5 meter ini membutuhkan daun pisang sebanyak 50 Kg, serta menghabiskan beras 150 Kg, dan daging 70 Kg, telur 25 Kg, Sayur serta lalapan 50 Kg dan sambal pecelnya 25 Kg. dhimaz_adi

Ngawi di Bawah Besutan Kanang-Ony MENJELANG purna tugas lima tahunan kepemimpinan Bupati Ngawi Budi Sulistyono (Kanang)-Ony Anwar yang bakal berakhir pada 27 Juli 2015 mendatang setidaknya ada penilaian plus minus dari DPRD setempat.

Merujuk hal tersebut Sarjono Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi mengatakan banyak mengantongi nilai yang proporsional baik dari sisi kesuksesan maupun sebaliknya.

Saat ditemui di ruang kerjanya wakil rakyat dari partai Golkar ini tidak sedikit memberikan apresiasi positif demikian pula koreksi terhadap laju pemerintahan dibawah besutan Kanang-Ony. “Tentunya penilaian itu sesuai peran serta kapasitas kita

sebagai legislative yang notabene sebagai lembaga kontrol serta pengawasan terhadap pemerintahan. Jadi sejalan hal itu yang diawasi dalam perjalananya sangat mendasar kepada peraturan daerah (Perdared) maupun anggaran belanja daerah (APBD-red),” terang Sarjono, Rabu (29/04).

Paparnya, secara umum dilihat dari penghasilan asli daerah (PAD) Kabupaten Ngawi dari tahun 2010 hingga 2014 mengalami peningkatan secara signifikan. Sesuai angkanya pada awal pemerintahan KanangOny, PAD baru menyentuh Rp 27 milyar lebih atau 3,10 persen sedangkan pada 2014 terjadi peningkatan sampai 10,05 persen atau Rp 169 milyar lebih. Kemudian dari sisi regulasinya

sendiri selama lima tahun antara pemerintah kabupaten (Pemkab) bersama DPRD tercipta sinergitas terutama membuat suatu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2010-2015.

Sehingga visi misi yang digaungkan Kanang-Ony secara otomatis mampu menyesuaikan RPJMD demi terwujudnya Ngawi sejahtera dan berakhlak dengan berbasis pembangunan agraris pedesaan.

“Visi misi dari bupati bakal tercapai tentunya regulasinya harus tertata dan itu sudah bisa dilakukan antara Pemkab bersama dewan selama lima tahun terakhir ini. Meski masih ada hal tertentu yang perlu kita koreksi lagi sebagai bahan kebijakan menuju kesuksesan pembangu-

nan di Ngawi,” imbuhnya.

Sarjono juga menyinggung mengenai realisasi plus dari pembangunan infrastruktur khususnya jalan selama lima tahun di Kabupaten Ngawi dengan panjang tidak kurang dari 600 kilometer yang tersebar di 19 kecamatan. Mengenai hal ini tandasnya, Kanang-Ony mampu memberikan perhatian ekstra dengan memberikan pos anggaran lebih terhadap rehabilitasi jalan. Dengan konsep yang terarah demi mengadopsi kepentingan peningkatan perekonomian baik mikro maupun makro.

Tentunya bisa dikatakan dari tahun 2010-2015 menjelang masa akhir pemerintahan Kanang-Ony kondisi jalan di Kabupaten Ngawi hampir 85 persen sudah mengalami per-

baikan. “Bicara rehabilitasi jalan dibanding tahun 2010 dengan sekarang ini dari berbagai sudut pandang boleh dikatakan sukses. Akan tetapi kita wajib tahu bagaimana kondisi kultur tanah di wilayah Ngawi yang selalu bergerak hal itu sangat memungkinkan terhadap ketahanan pengerasan jalan dan itu harus kita maklumi,” beber Sarjono.

Mendasar pembangunan sarana dan prasarana jalan dikatakanya lagi, sangat berpengaruh pada indeks peningkatan perekonomian di Kabupaten Ngawi. Bahkan secara agregat pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Ngawi hanya terpaut sepersekian persen dibanding pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. didik_pr

wujudnya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Jombang, Jumat (01/05/2015).

Para buruh yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Jombang, dalam memperingati May Day mengajak masyarakat

bersama perkuat persatuan dalam gerakan dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

“Berikan jaminan keadilan hukum bagi rakyat untuk memperoleh hak dasar rakyat, demi terwujudnya keadilan sosial dan kese-

Pedagang Buah Pasar Gotong Royong Geruduk Kantor Sat Pol PP PAGUYUBAN pedagang buah Pasar Gotong Royong Kota Probolinggo yang dikordinir oleh Hj. Juariyah, Rabu (29/4/15) rame-rame mendatangi Kantor Sat Pol PP Probolinggo di Jalan Hayam Wuruk. Mereka datang dengan membawa buah busuk.

Sayangnya Kasat Pol PP maupun Kasi Ops Sat Pol PP tidak ada di tempat. Kedatangan pedagang buah lantas diterima oleh petugas Provos Sat Pol PP. Kedatangan para pedagang buah Pasar Gotong Royong tersebut meminta Petugas Sat Pol PP selaku penegak perda untuk menertibkan pedagang buah dari luar Kota Probolinggo maupun dari dalam Kota Probolinggo yang berjualan buah secara liar dengan menggunakan motor gerobak, mobil, maupun motor di pinggir-pinggir jalan, di depan pertokoan, di depan pabrik, dan di tempattempat yang strategis di Kota Probolinggo.

Juariyah kepada wartawan mengatakan, “Kedatangan kami pedagang buah Pasar Gotong Royong ke kantor Sat Pol PP ini meminta agar pedagang buah yang berjualan secara liar itu ditertibkan. Karena keberadaannya membuat jumlah pembeli buah di Pasar buah Gotong Royong menurun secara drastis, bahkan selama satu bulan ini kami mengalami kerugian hingga Rp 20 juta,” ungkapnya.

Juariyah menambahkan, “Jujur kami sangat dirugikan dengan keberadaan mereka, karena kami ini berjualan punya ijin dan dikenakan restribusi, sedangkan mereka berjualan secara liar, tidak punya ijin dan tidak dikenakan restribusi,” ujarnya.

Juariyah juga menuding petugas Sat Pol PP tidak punya nyali untuk menertibkan mereka. Pihaknya mengancam kalau Sat Pol PP tidak segera menertibkan, pihaknya akan menghadap langsung kepada Wali Kota.

Dalam mediasi di kantor Satpol PP, Kamis (30/4/ 2015), salah satu pedagang juga mengatakan, “Mereka itu bukan warga kota, ada yang dari Pasuruan, Lumajang, kok berdagangnya disini, kami yang punya lapak jadi tidak laku, buah banyak yang busuk, mereka itu kan tidak punya izin,” ujar Faisol dalam mediasi tersebut.

Ketua paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Probolinggo, Alifurahman juga datang ke kantor Satpol PP, dan ikut dalam mediasi. Kepada Pedagang, Alif mengaku tidak bisa menindak karena tidak punya wewenang.

“Kalau tindakan itu kewenangan Satpol PP, saya dan teman di Paguyuban sudah menasehati mereka agar tak jualan di tempat tersebut,” ujarnya.

Sementara itu Sanusi, Eko Cahyono, dan Fadol Petugas Provos Sat Pol PP kepada wartawan mengatakan, pihaknya sudah berkali-kali melakukan penertiban kepada para pedagang buah liar.

“Mereka sudah pernah kami panggil ke kantor, kami kumpulkan dan diberi pengarahan. Bila setelah diberi pengarahan masih mengulangi lagi, dagangannya akan kami ambil dan KTP kami tahan. Namun beberpa hari kemudian sudah muncul lagi pedagang yang lainnya.

Dalam hal ini yang punya wewenang mengeluarkan izin adalah Koperindag, sedangkan Sat Pol PP hanya punya tugas penertiban saja,” terangnya. an

SEJUMLAH TUNTUTAN AKSI BURUH DAN MASYARAKAT JOMBANG DALAM MEMPERINGATI HARI BURUH (MAY DAY):

Peringati May Day, Buruh Jombang Tuntut Hak Dasar Rakyat RATUSAN buruh Jombang gelar aksi May Day (1 Mei) dengan longmarch dari Taman Kota Kebon Rojo menuju kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang.

Mereka menuntut pemenuhan hak-hak dasar rakyat demi ter-

Para Pedagang mendatangi kantor Satpol PP Kota Probolinggo sembari membawa buah busuk.

1. Turunkan harga sembako 2. Tolak kenaikan upah 2 tahun sekali (RPP tentang sistem pengupahan) 3. Hapus inpres no. 9 th 2013

jahteraan bagi seluruh masyarakat Jombang. Pemerintah wajib melindungi hak-hak normatif buruh, dan tindak tegas pengusaha yang melanggar hak normatif buruh,” kata Bagus Santoso, dalam orasinya di depan ratusan buruh. obi

4. Tutup segera minimarket bodong 5. Berikan hak atas tanah bagi petani wonomerto-wonosalam 6. Hapus outshourching 7. Angkat segera pegawai honorer (K2) menjadi PNS 8. Berikan jaminan kebebasan berserikat

Prioritaskan Rakyat Kecil, Bupati Kediri Salurkan Dana Bantuan PSKS PEMERINTAH Kabupaten Kediri kembali menyalurkan dana bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) untuk masyarakat kurang mampu, khususnya warga Kabupaten Kediri.

Bantuan yang disalurkan dapat diambil mulai tanggal 19 s/ d 28 April 2015 di kantor pos tempat ia terdaftar sebagai penerima bantuan sesuai jadwal yang ditentukan.

Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno dalam keteranganya beberapa waktu lalu mengatakan, agar pelayanan dan penyaluran segala macam bantuan sosial kepada keluarga masyarakat kurang mampu di Kabupaten Kediri harus diprioritaskan dan berjalan lancar dan tertib.

Untuk itu Dinas Sosial harus bekerja keras dan meningkatkan pelayanannya dalam memfasilitasi, mengawal serta memantau

bantuan ke masayarakat tersebut.

“Dengan demikian beban ekonomi masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Kediri dalam menghadapi harga-harga kebutuhan yang meningkat dapat terkurangi dan tidak terlalu berat,” tegas dr. Hj. Haryanti Sutrisno.

Eko Setiyono, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri saat ditemui mengatakan, bahwa ketentuan dan syarat pengambilan penerima PSKS antara lain diberikan kepada pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Bantuan PSKS adalah dalam bentuk simpanan/tabungan giro pos, serta pencairan dana hanya diberikan kepada para pemilik rekening giro pos (kepala keluarga).

“Warga juga diminta membawa KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) ke kantor pos yang ditunjuk sesuai jadwal. Sedangkan bagi warga yang belum memiliki

Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno menyalami rakyat.

KKS masih bisa menggunakan KPS untuk mendapatkan bantuan simpanan giro pos. Hal itu karena KPS secara bertahap pada Tahun 2015 ini akan berganti menjadi

KKS (Kartu Keluarga Sejahtera),” ungkap Eko. Selain itu BSM (Bantuan Siswa Miskin), dan Jaminan Kesehatan Nasional juga akan berganti

nama. “Nantinya BSM menjadi Program Kartu Indonesia Pintar.

Selanjutnya JPS atau BPJS akan menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP),” jelas Eko. PSKS selanjutnya untuk masyarakat yang Kartu KPS-nya hilang maka dapat mengurus kembali ke desa setempat dan mengajukan rekomendasi melalui Dinas Sosial setelah itu baru bisa diajukan kembali ke Kantor Pos setempat.

Untuk rekomendasi Dinas Sosial siap melayani meskipun hari libur atau hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 07.00 sampai 20.00 Wib. “Petugas terus kami siapkan dan jadwalkan serta prioritaskan untuk melayani masyarakat yang kurang mampu,” tutur Eko. Sementara untuk pemegang kartu KPS yang meninggal maka juga dapat diurus sepanjang ahli waris tersebut namanya tercan-

tum dalam KPS. Perlu diketahui meskipun dalam KPS tercantum tahun pemberlakuannya hanya sampai dengan Tahun 2014 tetapi sebelum ada penggantian KPS baru pada Tahun 2015 maka bisa dipergunakan.

Perlu diketahui bahwa untuk masyarakat yang kurang mampu maka satu keluarga bisa memperoleh beberapa program kartu di antaranya KIP (jika masih memiliki tanggungan anak sekolah), KIS, PSKS dan Raskin.

“Penyaluran bantuan sosial PSKS kepada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Kediri pada awal Tahun 2015 ini berjumlah 112.968 RTSM dari 26 Kecamatan dan 343 Desa serta 1 Kelurahan. Setiap RTSM akan menerima bantuan per bulannya 200 ribu yang diterimakan tiap 3 bulan sekali yaitu 600 ribu,” tutup Eko. andik kartika/adv www.lensaindonesia.com

BERANDA DAERAH

14 Edisi 85/ 04 - 11 Mei 2015

Sejumlah Proyek Jalan di Lamongan Amburadul PROYEK peningkatan jalan di wilayah Kabupaten Lamongan bagian Selatan amburadul. Seperti yang ditemukan Lensa Indonesia, Kamis (30/04), proyek peningkatan jalan tersebut berada Kedungpring – Sukobendu.

Proyek itu sejatinya menggunakan anggaran dari APBD Kabupaten Lamongan tahun 2014 sebesar Rp. 2.780.801.000. Sayangnya, kini kondisi jalan sudah rusak parah kendati belum genap 6 bulan setelah pengerjaannya.

Seperti yang terpampang di papan informasi mengenai proyek tersebut, ternyata proyek peningkatan jalan itu baru kelar pada bulan Oktober tahun lalu. Dalam hal ini PT. Pandan Arum sebagai pemenang lelang proyek juga sebagai pelaksana proyek tersebut.

Sugiono (45) warga setempat mengungkapkan bahwa kerusakan di jalan tersebut sudah lama dan selama ini perbaikan dilakukan oleh warga setempat dengan menggunakan batu kapur (pedel) untuk menutupi

lubang di badan jalan yang sangat membahayakan pengguna jalan.

Jalan yang menjadi akses warga Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan menuju Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan itu memiliki panjang sekitar kurang lebih 3 KM dan lebar 4 harusnya menjadi perhatian pihak PU Bina Marga Kabupaten Lamongan yang selaku satker dalam proyek ini.

Kuat dugaan oknum pejabat di lingkungan PU Bina Marga Kabupaten Lamongan menerima uang

pelicin di setiap ada proyek yang berkaitan dengan instansi tersebut dari CV maupun PT yang memenangkan lelang.

Kendati proses lelang saat ini sudah melalui mekanisme online tapi dilihat dari hasil pengerjaan proyek menunjukkan bahwa dana pembangunan “disunat” oknum oknum nakal sehingga wajar jika proyek acapkali amburadul. Sampai berita ini diterbitkan PU Bina Marga Kabupaten Lamongan belum bisa dikonfirmasi. danu/afit

Jalan yang menghubungkan Kedungpring dan Sukobendu rusak, padahal baru 6 bulan pengerjaannya.

Proyek Irigasi Senilai Miliaran Dikerjakan Tanpa SPK Asin Kabid Pendidikan Dasar Dispendik Kota Probolinggo.

Soal Unas Tingkat SMP Lengkap, Waspadai Bocor!

SOAL Ujian Nasional (Unas) untuk SMP di Kota Probolinggo, Rabu (29/4/2015) dipilah di ruang Rupatama Mapolres Probokinggo Kota. Dalam pemilahan soal yang dimulai pukul 13.00 WIB hingga sore, jumlah soal dinyatakan lengkap.

Asin Kabid Pendidikan Dasar Dispendik Kota Probolinggo mengatakan, “Sampai akhir pemilahan soal tidak ada yang kurang. Alhamdulillah semuanya lengkap,” katanya.

Asin yang pernah menjabat Lurah Pakistaji ini berharap pelaksanaan Unas yang digelar mulai SeninKamis (4-7/5) lalu tersebut tanpa kendala.

Dalam pelaksanaan pemilahan soal, berjalan lancar, Dispendik setempat mengundang seluruh kepala sekolah dan guru untuk melakukan pemilahan.

Tujuannya memudahkan distribusi soal saat Unas.

Senin depan, Unas sudah dilaksanakan dan di hari pertama akan dilangsungkan Unas mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari kedua, Matematika. Hari ketiga, Bahasa Inggris. Dan hari Kamis, IPA. Menurut Asin, teknis pendistribusianya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. “Pukul 06.00 sekolah penyelenggara mengambil di Mapolresta,” ujarnya.

Dalam pendistribusian soal nanti dikawal oleh anggota kepolisian, dan polisi hanya mengawal sampai di sekolah dan tidak ikut standby di sekolah, setelah Unas selesai hari itu juga lembar jawaban Unas langsung diantarkan kurir masing-masing sekolah penyelenggara ke kantor Dinas Pendidikan. “Hari itu juga kami antar ke Surabaya,” ujar Asin menambahkan.

Terkait dengan peredaran kunci jawaban saat Unas SMA beberapa waktu yang lalu, Asin berharap itu tidak terjadi saat Unas SMP karena ia mengaku meningkatkan kewaspadaan jelang pelaksanaan Unas serta meminta kepada seluruh sekolah melakukan pengawasan lebih ketat.

Unas tingkat SMP tahun ini diikuti oleh 10 SMP negeri dan 13 SMP swasta sekota Probolinggo. Bahkan untuk Unas Paket B diikuti lebih dari 300 peserta. Unas paket B tersebut pelaksanaannya diadakan di SDN an Sukabumi 2 Kota Probolinggo.

Dispenda Kota Malang jadi Pilot Project Zona Bebas Korupsi DINAS Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang ditetapkan menjadi pilot project ýzona bebas korupsi.

Penetapan itu dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) bersama Ombudsman RI dan Inspektorat Pemkot Malang, Selasa (28/4/2015).

Kepala Dispenda Kota Malang, Ade Herawanto menyikapi santai penunjukan itu. “Ya saya tidak tahu kenapa. Saat ditunjuk dan disuruh tanda tangan, saya ikut saja,” kata dia saat didampingi Kabag Humas Pemkot Malang, M Nurwidianto.

Dijelaskan Nurwidianto, bahwa Dispenda dinilai lebih siap dibandingkan SKPD lainnya. Apalagi, kata dia, Dispenda selama ini banyak melakukan terobosan baru terkait dengan pelayanan publik. Makanya, tandas dia, Dispenda bersama Dispenduk Capil dan Kecamatan Klojen ditunjuk menjadi pilot Project Layanan publik di lingkungan Pemkot Malang. “Tiga SKPD itu diharapkan bebas dari praktik korupsi,” jelasnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan PAN RB, Didid Noordiatmoko menegaskan akan terus memantau tiga SKPD tersebut. Pemantauan itu dilakukan minimal enam bulan ke depan.

“Pemantauan itu kami lakukan lewat kerja sama dengan tim internal, inspektorat. Itu untuk memastikan pelayanan publik di Malang benar-benar bebas dari korupsi,” tegas Didid.

Untuk itu, kata dia, Kemenpan melakukan survei langsung ke masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui kualitas layanan. Dijelaskan dia, bila hasil survei menemukan pelayanan beraroma korupsi, praktis status pencanangan dan pilot project itu langsung dicabut.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI di Jatim, Agus Widiyarta juga menegaskan mengawasi secara intensif.

“Kami lakukan on motion investigation,” jelasnya.

Setelah itu, ungkap dia, mengevaluasi bersama Menpan dan KPK. “Itu untuk mengetahui pelayanan publik di Kota Malang bebas dari korupsi,” pungkasnya. aji_dewa_roisky

Diduga proyek irigasi Dinas PU Kabupaten Ngawi disinyalir dikerjakan tanpa adanya SPK. KEGIATAN rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan, Pertambangan, dan Energi Ngawi diduga salahi aturan.

Ini menyusul kegiatan fisik dengan total anggaran sebesar Rp 10 miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) disinyalir dikerjakan sebelum adanya Surat Perintah Kerja (SPK).

Hal tersebut mendasar pada rencana umum pengadaan (RUP) yang tidak sesuai dengan kondisi rill di lapangan.

Pekerjaan di paket tersebut nyaris 100 persen sudah selesai dikerjakan.

Hasil investigasi media di lokasi menyebutkan, ada beberapa 3 paket kegiatan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi yang tersebar di wilayah Ngawi.

Ketiga proyek tersebut berada di Desa Purwosari, Kecamatan Kwadungan, Desa Pohkonyal, Desa Sumber, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Di lokasi tersebut pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi

Proyek Siluman irigasi di Desa Sumber, Kecamatan Pangkur, Ngawi.

sumur dalam sudah dikerjakan hampir 100 persen. Padahal sesuai data yang ada di sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP), pekerjaan dengan pagu Rp 105,5 juta itu seharusnya dilaksanakan 1 Mei 2015 atau bulan depan.

Salah satu warga setempat yang enggan disebut namanya mengatakan, jika proyek jaringan irigasi sumur dalam di desanya sudah lama dikerjakan. Namun,

pihaknya tidak mengetahui secara detail siapa pelaksana pekerjaan tersebut.

Termasuk, kapan tepatnya pekerjaan yang seharusnya masih dalam proses pengadaan tersebut mulai dikerjakan.

“Setahu saya memang sudah lama dikerjakan. Tapi tidak tahu itu sesuai prosedur atau tidak,” ungkapnya, Selasa (28/04).

Menurutnya, kegiatan fisik rehabi-

litasi saluran irigasi tersier tersebut sudah selesai dikerjakan sejak awal April lalu. Hitungannya, panjang saluran air yang dibangun di desanya tersebut sekitar 50 meter dan lebar kurang lebih satu meter. Sejak dibangun, kata dia, saluran tersebut belum berfungsi maksimal.

“Yang saya tahu ya hanya itu. Yang lainnya saya kurang paham,” terangnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi Dinas PU Pengairan Pertambangan dan Energi Ngawi Moch Tarom saat dikonfirmasi enggan memberi komentar soal proyek yang disinyalir menelikung prosedur pelaksanaan tersebut.

Pihaknya meminta wartawan langsung mengkonfirmasi Kepala Dinas PU Pengairan Pertambangan dan Energi Purwono Broto Wasisto. “Langsung ke pak kadin (Purwono-red) saja ya mas,” kilahnya.

Sementara Kepala Dinas PU Pengairan Purwono Broto Wasisto saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa tidak ada proyek fisik di dinasnya yang dikerjakan mendahului Surat perintah Kerja (SPK).

Menurutnya, sejumlah pekerjaan yang ada sudah dikerjakan sesuai prosedur yang ada. “Tidak ada yang mendahului SPK, semuanya sudah sesuai prosedur yang ada,” katanya singkat. didik_pr

Persinga Harapkan Kisruh PSSI Vs Kemenpora Segera Berakhir PASCA PSSI dibekukan Kemenpora mempunyai efek domino bagi klub sekelas Divisi Utama (DU) seperti halnya Persinga. Melalui Dwi Rianto Jatmiko selaku manajer Persinga mengatakan pihaknya meminta pihak-pihak yang berkompeten terutama PSSI dan Kemenpora secepatnya ada titik temu.

Kalau tidak, secara otomatis selain berdampak pada kompetisi ISL/QNB juga berakibat fatal pada kompetisi DU dibawah PT Liga Indonesia dibuat menggantung tanpa kepastian.

“Kita upayakan secepatnya ada kejelasan baik dari PSSI maupun Kemenpora. Karena apa kalau terus tidak ada kejelasan seperti ini tentunya pi-

Dwi Rianto Jatmiko, manajer Persinga.

hak klub yang rugi,” kata Antok demikian panggilan akrabnya, Senin (27/04).

Dia meminta segera dimunculkan regulasi jelas apabila kompetisi DU diambil alih tim transisi dibawah bendera Komite Olimpiade Indonesia (KOI) bentukan Kemenpora. Selain itu internal PSSI sendiri secara intens memberikan komunikasi terhadap klub-klub dibawah naunganya baik klub ISL maupun DU. “Dalam waktu dekat kita akan melakukan komunikasi internal antar klub khususnya di Jawa Timur untuk membicarakan hal itu. Paling tidak tanggal 30 April mendatang sudah ada informasi kejelasan terkait kompetisi DU,” bebernya lagi.

Terkait dengan Persinga, Antok mengakui, merujuk

pada pembatalan laga tandang/ away dengan Persiba Bantul pada 26 April berakibat pembatalan kompetisi DU seterusnya termasuk dengan PSS Sleman yang rencanaya digelar 30 April mendatang.

Dengan demikian, seluruh pembatalan laga yang dianulir pihak kepolisian dampak pembekuan PSSI jelas mempengaruhi nasib klub. Seperti diterangkan Antok, adanya MoU dengan sponsorship namun tidak bisa direalisasikan disisi lain hak para pemain harus terpenuhi.

“Apalagi Persinga ini sebagai klub yang baru naik tahta dari Divisi Satu ke Divisi Utama.

Naiknya peringkat tersebut

tentunya bukan barang mudah,” ulas Antok.

Dari sederet keluhan tersebut tandasnya, pihak Persinga ada sedikit celah bernafas yakni diuntungkan belum menggelar laga home. Hal senada juga diungkapkan Gembong Pranowo sekretaris Persinga, dia menegaskan kalau toh laga dipaksa digelar bisa berakibat fatal terhadap semua pihak terutama pemain karena tidak adanya pengakuan legal tanding.

“Bagi kita secepatnya Kemenpora memberikan kepastian terhadap PSSI jangan sampai permasalahan itu terus bergulir tanpa closing yang memberikan angin segar bagi kita,” pungkasnya.didik_pr

Wujudkan Swasembada Pangan, Bupati Serahkan Bantuan Alsintan ke Petani PROGRAM Swasembada Pangan Presiden Jokowi memberikan bantuan Alsintan (Alat Mesin Pertanian) melalui Departemen Pertanian Republik Indonesia berupa hand tracktor dan mesin pompa air kepada kelompok tani (Poktan) dan Himpunan Petani Pengguna Air (HIPPA) Kabupaten Kediri.

Penyerahan bantuan secara simbolis diberikan Bupati Kabupaten Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno bertempat di Dinas Pertanian Kabupaten Kediri, pada bulan Maret lalu.

Bantuan alsintan sebanyak 49 hand tracktor dan 14 mesin pompa air ini diterima oleh perwakilan dari 25 kecamatan.

Bupati Kediri menjelaskan, program ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan khususnya beras, jagung, kedelai dan gula pada tahun 2019. Usaha yang dilakukan di antaranya dengan mendorong penyuluhan, pembangunan infrastruktur pertanian, pengawasan terhadap penimbunan, pengawasan distribusi pupuk dan pelengkapan alatalat pertanian.

“Pemerintah berkomitmen tidak mengimpor dari luar negeri. Sebab ini

menjadi keprihatinan presiden kita setiap bertemu kepala negara lain selalu ditawari untuk impor pangan.

Padahal menurut beliau lahan dan kemampuan pertanian kita mampu. Di sinilah tergerak untuk swasembada pangan yang ditarget tahun 2019 untuk beras, jagung, kedelai dan gula,” jelas dr. Hj. Haryanti Sutrisno.

Dalam penyerahan bantuan, turut hadir Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol Inf. Purnomosidi, SIP. yang diwakili Kasdim Mayor Inf. Suko Edi Winarto.

Dalam sambutannya, Soko Edi menyampaikan bahwa segenap Aparat TNI di bawah jajaran Kodim 0809 siap bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam mewujudkan program swasembada pangan mulai dari perbaikan irigasi, penyaluran pupuk, panen serta dalam mencegah permainan tengkulak dan penimbunan hasil panen oleh pengusaha nakal.

“Sudah menjadi komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Kediri dengan aparat TNI siap mendukung swasembada pangan dengan melaksanakan tugas membantu, mengawal dan mengawasi mulai perbaikan irigasi, penana-

Bupati Kediri saat memberikan bantuan secara simbolis.

man, penyaluran pupuk dan hasil produksi pertanian. Untuk itu Bintara Pembina Desa (Babinsa) telah melakukan pelatihan pertanian bersama Dinas Pertanian Kabupaten Kediri untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam menjalankan tugasnya,” jelas Suko Edi. Traktor para petani yang mendapat bantuan alsintan menyambut gembira, seperti disampaikan oleh Fathurahman, Ketua Kelompok Tani Bahagia Desa Mukuh, Kecamatan Kayen Kidul yang mendapat Hand Tracktor, dirinya sangat senang dengan bantuan ini.

Program ini menjadi jawaban atas kebutuhan petani di wilayahnya.

“Selama ini traktor kan harus sewa dan menunggu giliran jadwal petani lainnya, dengan ini bisa kebutuhan

kami teratasi,” ungkap Fathur.

Begitu juga dijelaskan Sri Wiyono Ketua Kelompok Tani Sari Tani Desa Bedali, Kecamatan Ngancar, yang mendapat bantuan mesin pompa air menerangkan pemberian bantuan ini sebagai solusi atas masalah air yang ada di wilayahnya. “Dengan bantuan pompa air ini menjadi solusi soal air di sawah kami mas,” kata Sri Wiyono kepada Lensa Indonesia.

Sebetulnya sumber air (sumur) ada, akunya, tapi dikerjakan secara manual untuk mengairi sawah. Kalau memakai mesin harus menggunakan biaya yang tidak sedikit. “Terima kasih banyak kepada Bu dr. Hj. Haryanti Sutrisno atas bantuan pompa air ini,” ujar Sri Wiyono mewakili kelompoknya sambil tersenyum. andik kartika/adv

www.lensaindonesia.com

WISATA & KULINER

15 Edisi 85/ 04 - 11 Mei 2015

Serunya Berpetualang di Perkebunan Teh Dewata Belanda memiliki sejarah panjang untuk perkebunan teh di Indonesia. Khusus di Bandung, teh merupakan warisan budaya.

Keberadaan sudah ada sejak 5.000 tahun lalu.

PERKEBUNAN Teh Dewata berada di kawasan Cagar Alam Gunung Tilu. Tanaman-tanaman holtikutura khas dataran tinggi memenuhi sudut-sudut tanah perkampungan. Kebun-kebun dipenuhi daun bawang, seledri, dan kol yang tumbuh segar. Sementara para petani mulai berkelana dengan memikul cangkul menuju kebun.

Perkebunan Teh Dewata berjarak kurang lebih 40 kilometer

dari Jalan Ciwidey-Rancabali.

Wilayah perkebunan ini telah berdiri di sejak masa Hindia Belanda, 1932. Dahulu, Perkebunan Teh Dewata dibeli oleh almarhum Badruddin pada tahun 1956 dari sebuah perusahaan Belanda Tiedeman van Kerchem. Kemudian, sang anak, Rachmat Badruddin mengambil alih manajemen pada tahun 1990 ketika ayahnya meninggal.

Belanda memiliki sejarah pan-

jang untuk segi perkebunan teh di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Ketua Umum Dewan Teh Indonesia, Rachmat Badruddin mengatakan Belanda mengkonsentrasikan penanaman teh di Jawa Barat karena melihat ketinggian wilayah, tenaga kerja, dan topografi alam yang cocok untuk membudidayakan tanaman teh.

Rachmat menjelaskan dalam Presentasi “Edukasi Kebaikan Teh Hijau”, Selasa (28/4/2015) di Bandung bahwa teh merupakan warisan budaya. Keberadaan sejak 5.000 tahun yang lalu, mengungkapkan bahwa teh merupakan sejarah kekayaan budaya. Juga, data menyebutkan bahwa konsumsi teh secara global melonjak 60 persen dari tahun 1993 ke 2010.

Tampak di sisi kiri saung, sembilan pemetik teh sedang bekerja. Dengan topi caping dan

menggendong keranjang, tangantangan para wanita tersebut dengan lincah memetik pucuk daun teh. Kemudian, mereka memasukkan ke dalam keranjang yang ada di punggung. Salah satu wanita pemetik teh tersebut bernama Fitri (45) menceritakan kesehariannya.

“Setiap hari saya metik teh dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang.

Dalam sehari, saya bisa metik sampai 50 kilo, Jang. Sudah 20 tahun kerja metik teh. Kalau rumah, saya tinggal di daerah Apdelling atas,” tuturnya dengan bahasa Sunda yang kental.

Pelajaran selanjutnya adalah memetik daun teh. Pak Jaja, pegawai Perkebunan Teh Dewata mengajarkan cara memetik daun teh. Yang pertama adalah dengan memetik pucuk paling atas yang belum mekar dan diikuti oleh tiga

Gedung pabrik tempat pengolahan daun pucuk teh dari Perkebunan Teh Dewata, Gunung Tilu, Ciwidey, Jawa Barat.

helai daun muda di bawahnya lalu dipetik dari ruas tangkai daun.

Yang kedua adalah dua pucuk daun muda yang berada paling atas yang tidak tumbuh pucuk daun yang belum mekar.

“Yang pucuk dua biasa disebut burung muda. Daun teh dipetik setiap 16 hari sekali sejak tumbuh,” ujarnya sambil mencontohkan cara memetik teh.

Setelah dipetik barulah dibawa ke tempat pengolahan teh. Di sana ada tulisan “Dewata Anno 1932” berwarna merah terpampang di dinding. Tulisan tersebut berarti Dewata (pabrik teh) telah berdiri sejak tahun 1932.

Untuk dapat memasuki pabrik, harus benar-benar steril dari kuman-kuman. Setiap orang yang masuk harus mencuci tangan dan memakai perlengkapan layaknya dokter yang ingin melakukan operasi bedah. Lengkap pula dengan penutup mulut. Memasuki pintu bertiraikan plastik, perjalanan dimulai.

Lantai dasar adalah ruang manajemen pabrik. Foto-foto rencana pengembangan terpampang.

Juga satu kalimat untuk mengenang bencana longsor tahun 2010 lalu tertulis “Korban jiwa dan harta benda jangan sampai sia-sia, jadikanlah Dewata is the best”.

Pucuk-pucuk teh memenuhi meja-meja yang membentuk lorong. Para pekerja sibuk memindahkan ke mesin yang ber-

Hotel Salak The Heritage Menyimpan Situs Sejarah Kuno HOTEL Salak The Heritage yang dibangun pada tahun 1856 dengan nama Hotel Dibbets. Dibbets merupakan nama pengusaha asal Belanda yang memiliki hubungan dengan pejabat-pejabat di Istana Bogor. Pada awalnya, hotel tersebut dibangun untuk khusus untuk tamu-tamu istana dan kebun raya sehingga mereka bisa menikmati jamuan spesial Buitenzorg.

Nah, Buitenzorg sendiri merupakan nama Kota Bogor di jaman kolonial Belanda. Karena saking pentingnya kualitas makanan pada jaman itu, maka Hotel Salak The Heritage memegang motto “ Lemand kan niet goed nadenken, goed liefde en goed slapen zonder goed eten”.

Jika di dalam bahasa Inggris bearti “Someone cannot think well, love well, sleep well if not

Hotel Salak The Heritage.

eat well” Seseorang takkan bisa tenang atau nyaman, menyukai dengen sepenuh hati, dan tidur dengan tenang jika makan tak enak.

Hotel Dibbets berada di Jl. Pos yang sekarang bernama Jl. Ir. H. Juanda. Di sebelah kiri dan belakang Hotel Salak adalah jalan Gedong Sawah yang artinya gedung di tengah tengah sawah. Gedung itu adalah

Hotel Dibbets.

Seiring berjalannya waktu, Hotel Dibbets kemudian berganti nama nenjadi Hotel Salak di tahun 1948 setelah Indonesia merdeka. Namun peran Hotel Salak tak berubah hingga saat ini yang menyandang sebagai landmark kota Bogor.

Hotel tersebut direnovasi dan diremajakan kembali di tahun 1998 sehingga hotel ini

memiliki fasilitas luxury dengan teknologi yang modern.

Akhirnya Hotel Salak kini berganti nama Hotel Salak The Heritage untuk mengingat momen yang sangat penting untuk bangsa Indonesia.

Bangunan fisik Hotel Salak The Heritage kini merupakan perpaduan dengan nilai sejarah, teknologi modern serta keindahan yang luxurious. Hotel ini saat ini memiliki 14 ruang rapat modern yang dilengkapi akses internet berkecepatan tinggi. Setiap kamarnya termasuk kamar superior memiliki bathtub. Tiada lain fasilitas ini untuk memanjakan para tamu untuk berendam air hangat setelah seharian rapat atau jalan-jalan di kebun raya sambil wisata kuliner yang tersebar di sekitar lokasi hotel.

Point of interests yang terdekat dari hotel ini adalah

Istana dan Kebun Raya Bogor.

Seperti diketahui Istana Bogor merupakan istana yang terbesar, terlengkap, dan termegah dibandingkan istana-istana lain yang ada di Indonesia.

Kebun Raya Bogor memiliki bunga yang sangat terkenal yakni bunga Raflesia Arnoldi.

Kebun Raya Bogor juga merupakan tempat outbound yang paling sempurna di Indonesia karena keindahan, luas lahan, dan lokasinya.

Bagi yang menginap di Hotel Salak The Heritage, di pagi hari bisa menyeberang dan memberi makan wortel kijangkijang istana yang cantik sibuk berkeliaran. Pengunjung juga bisa meminjam sepeda hotel untuk keliling berolah raga di sekitar Kebun Raya dan Israna.

Penasaran? tak perlu ditunda untuk menjajaki tempat indah nan eksotis ini. eld

TRAVEL STORY

PARADE

Taman Buah Mekarsari Hadirkan Wahana Dunia Telur

Wisata Religi Dongkrak Kunjungan Wisatawan ke Surabaya

TAMAN Buah Mekarsari di bulan April 2015 bakal hadirkan event bertema dunia telur (World of Eggs). Pengunjung disuguhi berbagai macam wahana hiburan terkait dunia telur dikemas secara edukatif dan menyenangkan.

Firman Setiawan, Marketing Communication Manager Mekarsari mengatakan, beberapa wahana yang disajikan antara lain Park’n Amusement yakni wahana taman dengan berbagai dekorasi bertemakan telur dan ankea tanaman hias serta ornament dekoraif dengan tata landskap yang menarik seperti Egg Tree, Giant & Dino Eggs, dan Egg Basket. Kemudian, Egg Science berupa wahana pengetahuan dan informasi serta keunikan dan fakta-fakta menarik tentang dunia telur.

“Kami mengadakan lombalomba menarik seperti melukis telur dan mencari telur, serta hiburan musik, tarian dan sajian

Pengunjung Taman buah Mekarsari.

kuliner khas Indonesia yang akan diadakan dari tanggal 3 – 5 April 2015,” ungkap Firman dalam keterangan pers kepada Lensa Indonesia di Jakarta.

Dijelaskan Firman, moment yang pas dengan Hari Bumi (Earth Hour) di bulan April 2015, pihaknya mengajak pengunjung untuk berperan serta dalam kegiatan “Mekarsari untuk Bumi” untuk mengkampanyekan gaya hidup cinta lingkungan dengan tujuan meningkatkan kesadaran pengunjung agar lebih memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

“Kampanye Mekarsari untuk Bumi menghadirkan programprogram seperti Kemah Alam dan Tanaman untuk Keluarga yang dikemas khusus agar pengunjung dapat lebih jauh memahami dan tertarik dengan gaya hidup cinta lingkungan, kursus menanam gratis dan belajar mencintai bumi melalui informasi yang bernilai edukatif,” kata Firman. rudi

DINAS Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya tahun ini menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mencapai 18.110.200. Target tersebut naik sebesar 15% dari capaian tahun lalu sebesar 15.393.670. Target 18.110.200 wisatawan itu terdiri atas 860.200 untuk kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan 17.250.000 wisatawan domestik.

Kepala Disbudpar Kota Surabaya, Wiwiek Widayati mengatakan, guna merealisasikan target tersebut, pihaknya akan mengoptimalkan sejumlah destinasi wisata yang sudah ada. Diantaranya, Makam Sunan Ampel, Pasar Pabean dan juga Museum House of Sampoerna (HoS).

“Jumlah total destinasi wisata di Surabaya itu ada sekitar 30-an. Sejauh ini kami belum berencana untuk menambah destinasi wisata yang baru. Kami lebih fokus untuk mengoptimalkan wisata yang ada dulu,” ujarnya.

Wiwiek menambahkan, daya tarik Makam Sunan Ampel sangat tinggi. Ini terbukti, makam ini tidak hanya dikunjungi dari wisatawan domestik, tapi juga mancanegara. Misalnya dari Malaysia dan Brunei Darussalam.

Setidaknya, dari total jumlah kunjungan wisatawan ke Surabaya, sekitar 25% diantaranya berwisasata ke Makam Sunan Ampel.

“Untuk mengoptimalkan jumlah kunjungan wisatawan ke Makam Sunan Ampel, kami telah bekerjasama dengan sejumlan agen travel. Kemudian sejumlah tukang becak yang beroperasi di sekitar makam juga diberi edukasi pelayanan terhadap wisatawan,” paparnya.

Untuk Pasar Pabean, lanjut Wiwiek, pihaknya akan menyediakan area parkir yang luas agar pengunjung bisa nyaman datang ke bangunan cagar budaya tersebut.

Beberapa aktifitas yang menjadi daya tarik wisatawan adalah adanya transaksi jual beli dengan sistem tawar menawar.

jalan menuju proses selanjutnya.

“Kalau teh hijau, proses oksidasi malah dicegah. Berbeda dengan teh hitam. Pada Proses fixing, kadar air masih 65 persen.

Setelah tahap pengeringan, kadar air maksimal 3 persen,” kata Asisten Manajer Produksi PT Chakra, Ade Hendrayana.

Yang terakhir adalah tempat penyortiran dan pengemasan. Di tempat ini, proses pengolahan daun teh berakhir. Proses ditandai dengan mesin penyaringan hasil daun pucuk kering sebelum dikemas menggunakan karung.

Satu karung berisi 40 kilogram pucuk daun teh kering siap konsumsi. Dalam sehari, Ade mengatakan dapat menghasilkan 4,5 ton daun teh kering dari 17 ton daun teh basah.

Perjalanan wisata edukasi yang dapat dilakukan secara berkelompok ini dapat dilakukan oleh wisatawan. Pihak perkebunan juga senang hati menerima wisatawan yang ingin mengunjungi pabrik.

PT KBP Chakra pernah menerima murid-murid sekolah untuk belajar di kawasan perkebunan.

“Silakan hubungi kami, jika ingin mengunjungi. Kami utamakan kelompok. Nanti mudahmudahan bisa kami fasilitasi.

Kami juga ingin coba mengedukasi para peminum teh Indonesia agar dapat mengenal dan meminum teh lebih baik,” tutupnya. wah/kom

MENU Ragam kuliner khas negeri ginseng Korea kini tersaji di hotel Garden Palace Surabaya melalui gelaran “Taste Of K-Food Korean Food Fetival”.

Garden Palace Surabaya Gelar Pekan Kuliner Korea KINI Korea kian merambah di dunia internasional melalui distribusi produk budaya, film, musik, fashion, gaya hidup, hingga produk-produk industri, hingga sisi kuliner negeri ginseng ini pun mulai digemari di Indonesia khususnya Surabaya.

Garden Palace Hotel Surabaya, selama dua pekan kedepan mulai 30 April – 13 Mei 2015 akan memanjakan pecinta kuliner untuk bisa mencicipi berbagai makanan Korea, khususnya di ajang event Food Promotion “Taste Of K-Food – Korean Food Fetival” yang digelar di Green House Kitchen Bistro.

Berbagai resep asli Korea bakal dihadirkan oleh Chef Tamu bernama Lee Bok Hee datang dari Korea langsung.

Kuliner khas Korea kali ini memang kaya akan rempah dan didominasi sayuran sangat sehat serta nikmat.

“Dalam Food Promotion kali ini kami tidak hanya menghadirkan satu menu saja, tapi layaknya festival para pecinta kuliner akan dimanjakan oleh berbagai pilihan menu dalam kemasan ALL YOU CAN EAT olahan dari Chef Lee BokHee dari Korea. Dan jangan kawatir dengan harga, untuk All You Can Eat buffet Dinner kami sudah mengemas agar dapat dinikmati dengan harga yang terjangkau bagi warga Surabaya yaitu : Rp. 215.00++”, ujar Nazri Gallyot selaku Food and Beverage Manager dari Garden Palace Hotel Surabaya. eld

Kedai Tua Baru Usung Sajian Konsep Pasar

Seorang jamaah beraktivitas di dalam Masjid Ampel Surabaya.

Kemudian aktiftas para kuli panggul ikan.

Yang juga tak kalah menarik adalah aktifitas para perempuan yang mengupas bawang.

“Bagi wisatawan, khususnya mancanegara, semua aktifitas yang ada di pasar ini menarik,” paparnya.

Disisi lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ada Minggu (3/5) mendatang akan menggelar agenda parade budaya dan pawai bunga. Hingga kemarin, sudah ada 85 peserta yang memastikan ambil bagian di acara yang menjadi rangkaian untuk menyambut Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) Surabaya ke-722 itu. Selain mobil berhias bunga, juga akan ditampilkan budaya lokal khas Surabaya seperti Manten Pegon.

“Hingga hari ini pesertanya sudah ada 85 peserta. Ada kenaikan cukup banyak dibanding tahun lalu. Tidak hanya dari dalam kota, juga banyak peserta dari luar kota. Termasuk juga komunitas,” tambahnya. wan

UNTUK memenuhi kebutuhan kuliner berkonsep tradisional, kini Restoran Kedai Tua Baru perdana hadir di Surabaya dengan mengusung konsep pasar dengan menu makanan rumahan berharga miring berikut langsung bisa menyaksikan live cooking.

Irwan Susanto, Direktur PT Mitra Kuliner Internasional pengelola Kedai Tua Baru mengatakan, pengunjung restoran ini pun bisa bebas menyaksikan dan memesan menu sesuai keinginannya. Semisal, pelanggan menginginkan masakan olahan ayam, mereka pun bisa memilih ayam dengan ukuran atau jenis yang diinginkan untuk dimasak sesuai menu masakan yang diinginkan.

"Untuk mencapai professionalitas restoran ini, pihak kami menginvestasikan dana Rp 5 miliar yang mana kami menargetkan omset hingga Rp 1miliar perbulan. Resto ini tak hanya menawarkan menu masakan Indonesia saja, namun konsep masakan Indonesia peranakan Malaysia mengingat di Indonesia ini masih banyak penduduknya keturunan melayu", ujar Irwan saat ditemui Lensaindonesia.

"Restoran ini memang beragam menu masakan, namun konsepnya sekali lagi bukan seperti food court karena di sini dikelola oleh satu pihak saja. The Story About Good Food itu semuanya itu berasal dari pasar atau disajikan secara fresh, karena lebih nyaman dengan suasana, dengan sajian makanan beragam sesuai keinginan itulah yang selalu dicari konsumen,"tandas Irwan.

Resto Kedai Tua Baru ini dibangun di kawasan JL. Tegalsari Surabaya berdaya tampung 150 orang ini terbagi dalam dua lahan, bangunan utama di depan, konsep outdoor berada di belakang, dikombinasi konsep atmosfer garden space. Berikut dilatar belakangi tumbuhan hijau mengelilingi lahan bagian belakang tersebut. Dan menu di resto ini berkisar mulai dari harga Rp 10.000 hingga Rp 40.000. eld

www.lensaindonesia.com

METROPOLIS

16 Edisi 85/ 04 - 11 Mei 2015

Di Balik Arogansi Plt Dirut KBS yang Melarang Wartawan Meliput

Satwa Mati Harus Diberitakan Positif Plt PDTS KBS, Aschta Nita Boestani Tajudin.

Pendiri KBS adalah jurnalis pecinta satwa.

Tetapi kini para jurnalis di Surabaya malah dilarang meliput satwa yang sakit atau mati. Pihak manajemen hanya mau diliput berita yang positifpositif saja.

PLT Direktur Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS), Aschta Nita Boestani Tajudin, mengeluarkan aturan baru terkait peliputan jurnalis di kebun binatang kebanggaan warga Surabaya tersebut.

Mantan Direktur Operasional PDTS KBS itu membatasi peliputan jurnalis, khususnya dari wartawan televisi. Dalam aturan itu menyebutkan, jurnalis televisi dilarang melakukan peliputan tanpa mendapat ijin manajemen Kebun Binatang Surabaya. Jika ingin melakukan kegiatan peliputan, yang bersangkutan harus mengirim surat ijin peliputan ke direksi KBS. Nantinya, surat tersebut akan diproses selama tiga hari sejak surat itu diserahkan.

Kemudian ketika ada undangan jumpa pers, Direksi KBS hanya akan mengundang dua media saja yang dianggap memberitakan hal positif terkait Kebun Binatang Surabaya. Tak hanya itu, kebijakan ‘nyeleneh‘ itu juga terjadi kepada salah satu reporter TV9 yang naskahnya direvisi dan harus menayangkan pemberitaan sesuai yang dikeluarkan Direksi KBS. “Itu hak prerogatif saya sebagai Direktur. Media mana saja yang saya undang itu terserah saya. Saya punya hak prerogatif untuk itu. Saya yang bikin isu,” cetus Aschta Nita Boestani Tajudin dengan arogan yang direkam awak media pada Rabu (29/4/ 2015) lalu.

Saat itu, para wartawan hendak meliput seekor simpanse yang diduga menga-

lami stroke di Kebun Binatang Surabaya.

Arogansi Aschta Nita Boestani Tajudin ini dikeluhkan para jurnalis. Salah satu jurnalis televisi nasional, Samsul Huda mengaku sangat kecewa dengan aturan Plt dirut BUMD tersebut. Menurutnya, sangat tidak tepat membatasi wartawan melakukan peliputan. Terlebih KBS merupakan badan usaha milik Pemkot, dimana pengelolaannya menggunakan uang negara.

“Kami meliput itu untuk mengetahui kondisi seperti apa di KBS itu. Masyarakat kan harus tahu. Kalau ada pembatasan informasi seperti itu, pasti ada yang ditutup-tutupi di KBS,” katanya.

Pria berkacamata ini menduga, pembatasan peliputan, khususnya untuk wartawan

televisi merupakan upaya KBS untuk menutupi kebobrokan di KBS. Dia mencontohkan, ketika ada salah satu satwa yang mati, maka wartawan tidak akan bisa langsung melakukan peliputan.

Tapi harus menunggu tiga hari kemudian setelah si wartawan mengajukan surat ijin peliputan. “Bisa jadi, kami akan diatur juga, mana-mana yang boleh diliput dan tidak,” keluhnya.

Tak terima arogansi Aschta Nita Boestani Tajudin, puluhan wartawan dari media cetak, elektronik dan juga online mendatangi gedung DPRD Surabaya. Mereka diterima Ketua DPRD Surabaya, Armuji.

Setelah sejumlah wartawan menjelaskan sikap Aschta Nita Boestani Tajudin tersebut, Armuji lantas meng-

hubungi alumnus salah satu kampus di luar negeri itu melalui telepon selular. Armuji berencana mendatangi KBS. Namun Aschta mengaku sedang berada di Jawa Tengah (Jateng).

“Rencananya, Senin (4/5/ 2015) nanti, dia (Aschta) siap bertemu di KBS,” kata Armuji usai berbincang sebentar melalui telepon selular dengan Aschta.

Armuji menilai, aturan Aschta yang membatasi peliputan suatu langkah kemunduran. Sebagai pimpinan BUMD, Dirut seharusnya dapat menunjukkan sikap yang lebih terbuka. Apalagi melihat sejarah berdirinya KBS adalah hasil dari perkumpulan orang-orang media.

“Sekarang ini eranya keterbukaan. Media harus bebas melakukan peliputan se-

mua aktifitas KBS agar dapat diketahui semua masyarakat,” terangnya.

Politikus dari PDIP ini menegaskan, dia secepatnya akan melakukan inspeksi mendadak (Sidak). Dia juga akan menyoroti proses pengangkatan Plt Dirut KBS tersebut. Pasalnya Armuji mengaku, sejak dirut KBS sebelumnya, Ratna Achjuningrum, mengundurkan diri, belum ada komunikasi lebih lanjut dari Pemkot Surabaya terkait pengisian jabatan tersebut.

“Jangan lupa pendiri KBS itu dulunya para jurnalis pecinta satwa. Kalau ada pembatasan peliputan, pasti ada yang ditutup-tutupi. Walikota Surabaya harus mengambil tindakan tegas untuk mengatasi masalah ini,” pinta iwan nya.

May Day, Dua Mahasiswa Papua Bawa Poster Bintang Kejora

Sengketa THR Bisa Libatkan Arbitrase Internasional

PERINGATAN Hari Buruh alias May Day pada 1 Mei 2015 di Surabaya diwarnai aksi penangkapan dua pendemo dari Aliansi Mahasiswa Papua di depan Gedung Grahadi. Aksi Mahasiswa Papua ini sama sekali tak berkaitan dengan buruh dan mengusung tema sendiri, yakni menuntut pembebasan Papua dengan membawa poster bergambar bintang kejora.

Akibatnya usai melakukan orasi, polisi langsung menangkap dua mahasiswa yang sempat mengibarkan poster bintang kejora tersebut.

Mahasiswa Papua awalnya juga berdiam diri. Namun ketika polisi hendak menangkap Korlap, mereka mulai melindungi korlapnya hingga terjadi aksi dorong. Polisi pun langsung bergerak langsung mengamankan mahasiswa agar tidak terjadi keributan sebelum buruh datang melakukan aksi. Mobil dan bendera pun disita polisi.

"Kami mengamankan dua mahasiswa karena membentangkan kertas karton bergambar bendera bergambar bintang kejora. Mereka kami amankan ke Polrestabes Surabaya." terang Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Takdir Mattanete, Jumat (1/5/ 2015) di depan Gedung Grahadi.

POLEMIK yang terjadi terkait pembubaran PT Star Remaja sebagai pengelola Taman Remaja Surabaya (THR), bisa berbuntut pada masalah hukum Internasional.

Diketahui, PT Star Remaja merupakan perusahaan patungan antara Pemkot Surabaya sebagai pemilik lahan dengan Farn East Organization (FEO) sebagai penyedia wahana dan prasarana di Taman Remaja Surabaya.

Saat ini, Pemkot Surabaya menghendaki PT Star Remaja dibubarkan karena nilai tanah yang menjadi aset semakin meningkat daripada sarana dan prasarana yang ada. Berdasar hasil appraisal terakhir pada Januari lalu, harga tanah Pemkot seluas 1,7 hektare yang ditempati Taman Remaja Surabaya senilai Rp 161 miliar, sedangkan aset di atasnya sekitar Rp 11 miliar.

Dengan penilaian seperti itu, Pemkot Surabaya ingin mendapatkan saham lebih besar. Padahal, saat ini Pemkot hanya mendapatkan pembagian dividen sebesar 37,5 persen dan sisanya miliki Farn East Organization yang diketahui memiliki home base di Hongkong dan terdaftar di Panama.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Rio Pattielano, mengatakan kedua belah pihak harus segera menemukan titik temu sebagai jalan keluar. Hal ini dikarenakan permasalahan ini menyangkut hubungan dua lembaga di lain negara.

“FEO diketahui memiliki homebase di Hongkong, kalau memang dipermasalahkan ya harus melalui Badan Arbitrase Internasional.

Kalau sudah begini urusannya makin panjang,” terangnya saat

Aliansi Mahasiswa Papua di Surabaya.

AKBP Takdir Mattanete menegaskan bahwa aksi unjuk rasa Mahasiswa papua itu sebenarnya tidak bermasalah karena punya ijin.

Namun karena diantara mereka ada yang membawa poster gambar Papua, akhirnya polisi bertindak tegas dengan melakukan pengamanan. "Kita hidup ini di Indonesia.

Negara kita, negara hukum. Jadi tidak boleh mengibarkan bendera selain bendera Indonesia," tegasnya.

Selanjutnya, dua Mahasiswa Papua itu dibawa ke Mapolrestabes Surabaya untuk kita mintai keterangan.

"Rekan-rekan mereka meminta mendampingi kedua rekannya untuk pergi ke Mapolrestabes Suraba-

ya. Kami tidak ada masalah dengan yang lain. Kami hanya akam memeriksa dua pendemo tersebut termasuk koordinator aksi," pungkasnya.

Tak lama, aksi penangkapan tersebut mendapat protes dari massa demonstran. Terjadilan mediasi antara perwakilan Mahasiswa Papua dengan Kasatreskrim Takdir Mattanette. Akhirnya disepakati seluruh Mahasiswa Papua menuju Polrestabes Surabaya untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan dua temannya. "Silahkan ke Polrestabes. Kami memang sedang melakukan pemeriksaan beserta mobil dan barang bukti lainnya," pungkas AKBP Takdir Mattanete. iwan

Komisi B Kritisi Sikap Pemkot Surabaya Terkait Pasar RAPERDA tentang pasar tradisional yang sedang dibahas Komisi B DPRD Surabaya akan memisahkan antara pasar grosir dan tradisional.

Rencana ini dilakukan karena kedua jenis pasar tersebut sangat berbeda.

Usulan itu terlontar dalam pembahasan yang dilakukan dengan Pemkot Surabaya, Senin (27/4/2015).

Menurut Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mazlan Mansyur, dalam draft pembahasan memang Pemkot Surabaya tidak mencantumkan usulan tersebut. Pihaknya mengkritisi kinerja Pemkot yang tidak memisahkan antara pasar grosir dengan pasar ritel (eceran) yang disebutkan di dalam draft pasar tradisional. Sebab menurutnya, jika tidak ada pemisahan antara pasar grosir dengan pasar ritel, ditakutkan akan timbul masalah.

“Ini berbeda dengan yang dima-

www.lensaindonesia.com

sukkan pertama kali, kalau ini tidak tegas memklasifikasikannya. Takutnya nanti akan ricuh di lapangan.

Karena ini tidak bisa disamakan dengan toko swalayan, kita harus bisa pisahkan mana yang pasar ritel dan mana yang grosir. Untuk sistematisnya nanti kita akan bahas kembali,” ungkapnya Mazlan Mansyur.

Hal senada dilontarkan Wakil Ketua Pansus Raperda Pasar Tradisional, Khusnul Khotimah. Politisi asal fraksi PDIP tersebut mengatakan, memang dalam pembahasan Raperda pasar tradisional masih banyak data yang belum dimasukkan. Misalnya, seperti definisi pasar grosir yang masih belum dijelaskan.

“Jadi ini kami akan bahas mulai awal lagi. Kalau dalam 30 hari kerja belum selesai, ya akan diperpan-

jang lagi. Jadi ada lima isu. Pertama, revitalisasi, sosial ekonomi, pemisahan pasar grosir, persetujuan pimpinan DPRD, dan perencanaan pemerintah kota,” tegasnya.

Sementara itu, bagian hukum Pemkot Surabaya, Risky G Bastian menjelaskan, jika Pansus Raperda pasar tradisional menginginkan ada pemisahan antara pasar grosir dengan pasar tradisional, itu sah saja. Namun, yang harus diperhatikan sekarang adalah mengatur letak lokasinya.

“Kalau memang keinginan dewan seperti itu, ya berarti yang nanti yang harus dipikirkan adalah mengatur lokasinya. Karena kalau tidak begitu kasiha pedagang yang berjualan secara eceran, karena nanti konsumen larinya akan ke pasar induk semua,” pungkasnya. iwan

ditemui Lensa Indonesia, Kamis (30/4/2015).

Berdasarkan perkembangan terakhir, PT Star Remaja sudah menawarkan beberapa opsi yang memungkinkan untuk penyelesaian persoalan Taman Remaja Surabaya bukan hanya pemutusan kerja sama. Tapi, bisa jadi malah akan memperkuat kerjasama antara Pemkot Surabaya dan Farn East Organization.

Opsi pertama adalah tetap mempertahankan kerjasama dengan PT Star Remaja dan memperkuat dasar kerjasama. Sebab, soal perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pemakaian Lahan (HPL) itu belum ada aturannya. Perpanjangan tersebut harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke tiga Kementerian. Yakni, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Opsi kedua dipakai dengan asumsi kerjasama tetap diperpanjang. Nah, perpanjangan perjanjian itu harus mempertimbangkan perimbangan persentase saham.

Opsi ketiga, bisa saja Pemkot Surabaya membuat perjanjian baru dengan Farn East Organization. Tanah yang digunakan untuk Taman Remaja Surabaya harus dikembalikan sepenuhnya kepada Pemkot. Lantas, Pemkot menerbitkan surat izin pemakaian tanah (IPT). Jadi, PT Star Remaja nanti menyewa kepada Pemkot. Bila tiga opsi itu tidak bisa dijalankan, sangat mungkin Pemkot Surabaya menempuh opsi terakhir. Yakni, pembubaran perusahaan. Memang, ada konsekuensi Farn East Organization tidak akan menerima dan menggugat.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan (DPTB) MT Ekawati Rahayu mengungkapkan, Pemkot Surabaya saat ini masih membahas aturan dalam mengeluarkan HGB di atas HPL sebagai penyertaan modal.

Mereka juga sudah berkoordinasi dengan anggota dewan terkait dengan persoalan tersebut. “Kami tahu di dewan ada pro dan kontra mengenai masalah ini. Tapi, yang jelas kami juga perlu solusi segera dari dewan,” ujarnya. iwan