Koran Lensa Indonesia Edisi 86

Klik website: http://www.lensaindonesia.com/

Edisi 86 11 - 17 Mei 2015

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

PERINTAH JOKOWI

28 Mei, Arah Kiblat Berubah ARAH kiblat bisa berubah pada 28 Mei 2015 mendatang, tepat pukul 16.18 WIB. Kejadian ini akan menjadi fenomena unik, sebab saat itu matahari akan berada tepat di atas Mekkah, Arab Saudi.

Disampaikan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Thomas Djamaluddin, fenomena berubahnya arah kibat, dapat digunakan sebagai rujukan arah kiblat bagi masjid-masjid di Indonesia.

“Saat kejadian matahari menjadi menara tinggi yang bisa dilihat dari penjuru dunia.

Sehingga ini bisa digunakan sebagai rujukan arah kiblat,” ujar Thomas, Rabu (6/5).

Reformasi PSSI Harus Dahsyat

Baca: 28 Mei... Hal 7

TKI Bawa Batu Akik Dihukum Mati di Arab Saudi SAAT ini total TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang mendapat hukuman mati di luar negeri berjumalah 228 orang. Mereka dijatuhi hukuman mati oleh negara tempatnya bekerja dengan bermacam-macam kasus.

Nusron Wahid Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengatakan saat ini pemerintah Indonesia berupaya melakukan negosiasi dengan negara-negara yang menjatuhi hukuman mati TKI. Upaya tersebut dilakukan dengan mengirim lawyer yang handal, membuat nota diplomatik, dan mengirim duta-duta yang disegani di wilayah tersebut.

“Termasuk Presiden RI turun tangan langsung berupaya melobi negara tersebut agar TKI tidak dihukum mati. Upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI yang bekerja di berbagai negara tujuan TKI,” kata Nusron usai pelantikan pengurus PC GP Ansor Jombang, di Gedung Dinas Sosial Jawa Timur, Minggu (03/05/2015).

Ia menjelaskan semua negara pengirim tenaga kerja pasti banyak yang mengalami hal seperti itu. Di Indonesia saat ini masih jauh jika dibandingkan dengan negara seperti Bangladesh dan Pakistan.

Baca: TKI... Hal 7

RESHUFFLE BERPELUANG ‘GUSUR’ LUHUT PANDJAITAN Politik

3

ILUSTRASI: SOERYA

Nusron Wahid

Yang mengejutkan, Presiden Jokowi ternyata mendukung langkah Kemenpora membekukan PSSI. Presiden meminta Menpora untuk terus melakukan perubahan yang lebih dahsyat lagi.

KEPUTUSAN Menpora membekukan PSSI per tanggal 18 April 2015 mengungkap kembali memori kelam kisruh yang pernah menerpa sepakbola nasional 3 tahun lalu. Situasi sepakbola nasional menjadi tidak kondusif lagi.

Insan sepakbola nasional pun merana. Padahal,

banyak pelaku sepakbola yang mencari nafkah di sana, dari pemain, pelatih sampai agen pemain khawatir gonjang ganjing akan berulang dan berimbas pada keberlangsungan kompetisi.

Ancaman sanksi FIFA pun terus membayangi sepakbola Indonesia karena kisruh yang tidak kunjung selesai. Harapan suporter menikmati sajian kompetisi ISL yang berubah menjadi QNB (Qatar National

Biadab, 21 Kakatua Jambul Kuning Dimasukkan Botol Mineral BURUNG kakatua berjambul kuning yang sudah hampir punah berhasil diselamatkan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Jawa Timur yang diselundupkan lewat kapal KM Tidar tujuan Papua-Ambon-Makasar-Surabaya-Jakarta. Bagaimana Mulyono, yang kini sudah jadi tersangka, mendapatkan satwa super langka itu?

Sebagai akses keluar masuk via laut, Polres Tanjung Perak Surabaya sering menangani kasus penyelundupan.

Baca: Biadab... Hal 7

Blitz

6

SKK MIGAS JADI BUMN KHUSUS Nasional

9

deng maju sebagai calon wabup.

Rencananya, Gonzales akan dipasangkan dengan Ketua DPC Gerindra, Ahmad Subhan, yang sudah menyatakan diri running dalam Pilkada Malang.

Dikonfirmasi ini, Subhan

membenarkan adanya wacana tersebut. Nama Gonzales sempat jadi bahasan saat DPC Gerindra melakukan persiapan pendaftaran.

Baca: Christian... Hal 7

Baca: Tommy... Hal 7

Aset 2,9 Juta Karyawan Diserobot Bos Tanah, Uang Negara Rp 24 M Terancam Hilang (Bagian 5)

SP3 Polda Jatim Muluskan Jalan Henry Gunawan Menjadi ‘Maling Tanah’ Saat ini semua orang sudah masuk perangkap mafia tanah. Sekecil apapun itu pasti dibela-belain sampai mati. Sebab, itu sudah kodrat Henry Gunawan.

PANGLIMA TNI TERIMA PENGHARGAAN TRMOTRP Jakarta Raya 10

www.lensaindonesia.com

Baca: Perintah... Hal 7

Tommy Soeharto Seleksi Calon Istri, Artis-artis Cantik Ngantre

HUTOMO Mandala Putra alias Tommy Soeharto disebut-sebut akan bertarung di Pilpres 2019.

Selain berupaya mendapat dukungan dari partai politik, dia juga berencana akan menikah kembali. Wanita itu akan dijadikan Ibu Negara, jika dia terpilih sebagai Presiden.

Seorang yang dekat dengan Tommy Soeharto dan enggan disebutkan identitasnya mengatakan, untuk persoalan wanita, bukan hal yang sulit bagi Tommy.

Penyelundupan puluhan Kakatua Jambul Kuning dalam botol mineral berhasil diamankan petugas.

Christian Gonzales Maju di Pilbup Malang PARTAI Gerindra secara resmi membuka pendaftaran bakal calon bupati (Bacabup) Malang untuk Pilkada 2015. Nama striker Arema Cronus, Christian Gonzales mencuat untuk jadi salah satu kandidat untuk digan-

singkat yang berujung pada keluarnya surat pembekuan PSSI oleh Menpora, sehari jelang KLB PSSI di Surabaya, akhir pekan lalu.

Dalam surat tersebut, Menpora menyatakan tidak mengakui PSSI dan akan mengalihkan pengelolaan kompetisi kepada KONI. Namun, PSSI tetap pada pendiriannya.

Bahkan, PSSI menggugat surat pembekuan oleh Menpora ke PTUN. Alhasil, kisah kelam tiga tahun lalu seperti berulang.

Bedanya, kali ini bukan dualisme kompetisi, melainkan dualisme pengelola kompetisi yang membuat pelaksanaan kompetisi diprediksi akan terhambat.

Buat Modal Maju Sebagai Capres 2019

Fans Pesepakbola Arema Cukup Banyak RORO FITRIA TAJIR HASIL PESUGIHAN?

Bank) League sebagai sponsor utama kompetisi musim ini harus pupus. Menpora melalui BOPI coba ikut campur dalam proses verifikasi klub yang seharusnya jadi wewenang PT. Liga Indonesia.

Puncaknya, ketika BOPI tidak merekomendasikan dua klub bersejarah, Arema Cronus dan Persebaya Surabaya, karena dianggap tidak memenuhi sejumlah persyaratan.

Namun, PT Liga tetap mengikutsertakan kedua klub tersebut dalam kompetisi. Arema dan Persebaya harus ikut kompetisi karena memiliki saham di Liga, seperti halnya klub-klub peserta lainnya.

Langkah ini membuat Menpora dan BOPI berang.

Mereka lalu menerbitkan tiga surat peringatan dalam waktu

PENGHENTIAN kasus penyidikan kasus pelaporan Ketua Puskopkar (Pusat Koperasi Karyawan) Jatim Drs Ec Tri Harsono (pelapor) terhadap terlapor Renny Susetyowardhani atas dugaan pemalsuan akta notaris (pemalsuan surat), patut dipertanyakan.

Pasalnya, Polda Jatim tidak bisa serta merta menghentikan kasus tersebut atau istilahnya Su-

rat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Direskrimum Polda Jatim pada 7 April 2015.

Jika pihak penyidik menganggap kasus sengketa tanah yang melibatkan Reny selaku penjual tanah aset 2,9 juta karyawan Puskopkar Jatim seluas 24 hektare di Pranti, Juanda, Jawa Timur terhadap bos tanah Henry Gunawan (owner PT Gala

Henry Gunawan

Bumi Perkasa), itu sama saja Polda Jatim membodohi diri

sendiri.

Laporan hasil gelar perkara dengan nomor LPB/1169/ X2014/UM/JTM, tanggal 2 Oktober 2014, pada Jumat 27 Maret 2015 tersebut menyebutkan bahwa terlapor Reny tidak bisa dipidanakan dalam pasal 385, 263, dan 266 KUHP. Apalagi, alasan Polda Jatim yang disampaikan terkait SP3 tidak tepat. Sebelumnya pada Jumat (10/4/2015), Polda Jatim melalui Kabid Humas Kombes Pol Awi Setiyono menyebut, kasus pelaporan Puskopar Jatim dan Reny Susetyowardhani tidak memenuhi cukup

bukti. Sehingga, pihak penyidik memutuskan untuk SP3.

“Proses penyidikannya dihentikan karena tidak cukup bukti. Untuk menjerat terlapor dengan pasal 385 tidak memenuhi unsur-unsurnya,” teraang Awi. Awi menambahkan, hal-hal yang membuat penyidik menghentikan proses penyidikan karena tanah seluas 24 hektar tersebut belum ada kepemilikannya. “Sebab tanah yang dipersengketakan masih belum diketahui kepemilikannya,” sebutnya.

Baca: SP3... Hal 7

EKBIS

2 Edisi 86/ 11 - 17 Mei 2015

Ini Dia Pelayaran ‘Tol Laut’ Pertama KMP Mutiara Persada III MENTERI Perhubungan Ignatius Jonan meresmikan KMP Mutiara Persada III sebagai kapal jalur tol laut perdana di Pelabuhan Panjang, Rabu (6/5/2015) petang.

Kapal ro-ro (roll on roll off) yang melayani trayek tetap pelayaran Pelabuhan PanjangTanjung Perak Surabaya itu, akan beroperasi setiap tiga hari satu kali perjalanan.

“Ini untuk mengurangi beban jalan raya, bahwa biaya logistik harus turun, salah satunya kalau diterjemahkan

bisnis multi moda. Yakni menggunakan darat, Laut, udara, dan kereta api,” kata dia.

KMP Mutiara Persada III diproduksi di Jepang tahun 1991 dengan panjang 151 meter memiliki daya tampung 200 truk dan kecepatan kapal ini mencapai 16 knot di laut lepas. Jalur laut dari Lampung ke Surabaya bisa dipersingkat hanya dalam jarak tempuh sekitar 40 jam.

Meski jalur ini masih bersifat sementara, Ignatius berharap ke depan bisa menjadi

jalur penyebrangan barang dan kapal secara rutin (linier). “Mudah-mudahan ini jadi linier jadi ada jadwal yang tetap. Karena jadwal penyeberangan makin tidak tetap, makin sulit dengan kompetisi dengan moda lain,” ujarnya.

Adapun tarif jasa pelayaran, untuk penumpang manusia berkisar antara Rp 250. 000 Rp 500.000 per penumpang.

Adapun untuk kendaraan pengangkut barang berkisar antara Rp 3,5 juta hingga Rp 10 juta tergantung panjang dan

berat beban.

Jonan mengatakan, pengelolaan kapal pada jalur tol laut ini sepenuhnya dijalankan oleh pihak swasta, yaitu PT Atosim Lampung.

Diharapkan sistem moda angkutan laut Short Sea Shiping ini akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa dan Sumatera, serta dapat menurunkan beban kendaraan yang melalui jalur darat dari Lampung.

Menhub menegaskan bahwa cara baru transportasi

melalui laut ini merupakan tol laut yang pertama beroperasi di Indonesia.

Menurut dia, tantangan paling besar melaksanakan program tol laut ini adalah masalah jadwal pelayaran yang harus semakin sering dan cepat dibandingkan jalur darat, sehingga pengelolaannya harus memperhatikan pengaturan jadwal penyeberangannya. eni/kom

KMP Mutiara Persada III.

Cara Pengganti Petral Lakukan Tender BBM Impor Pertamina

Jokowi Anggap Petral Sudah Tak Diperlukan Lagi Tender BBM impor yang dilakukan ISC menjamin proses yang transparan.

Karena itu Presiden Jokowi menganggap Petral sudah tidak dibutuhkan lagi.

Acara roadshow XL Future Leaders dan peluncuran portal modul belajar “Mobile Academy” di Jakarta.

XL Mobile Academy Layanan Permudah Gali Potensi Diri PT XL Axiata Tbk kembali meluncurkan situs edukasi terbaru “XL Mobile Academy”. Perkenalan layanan edukatif ini berlangsung bersamaan dengan sosialisasi XL Future Leaders oleh Presiden Direktur XL Dian Siswarini di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (06/05/2015).

“Layanan internet dan teknologi digital menawarkan banyak sekali manfaat bagi kita. Jika kita bisa mendapatkan manfaat tersebut, akan banyak hal positif yang bisa kita raih, termasuk dalam meningkatkan kualitas hidup kita dan masyarakat luas.

Kami juga ingin menunjukkan kepada masyarakat luas bagaimana menggali manfaat positif dari layanan internet dan digital. Peluncuran “XL Mobile Academy” ini adalah bagian dari upaya kami dalam ikut menyiapkan masyarakat Indonesia memasuki era digital,” ucap Dian.

Dian menambahkan, XL Mobile Academy menyajikan 70 materi modul belajar berbagai pengetahuan dan skill, antara lain pelajaran bahasa (Inggris, Arab, Spanyol, Perancis), training kepemimpinan, kepercayaan diri, pelajaran hingga materi pembuatan presentasi. Dengan program modul tersebut, diharapkan semua kalangan masyarakat memperoleh manfaat dari layanan ini.

Untuk mempermudah memilih materi belajar, layanan ini juga mengkategorikannya berbagai tingkatan keahlian. Tersedia sejumlah format bahasa, Indonesia, Inggris, dan Arab, selain juga modul dilengkapi dengan materi video dan audio.

Tak hanya itu, semua pelanggan XL akan mudah mengakses layanan ini karena Mobile Academy tersedia dalam format html untuk smartphone, dan WAP untuk ponsel non smartphone (feature phone).

Pelanggan cukup daftar melalui SMS dengan mengetik REG (spasi ) LEARN kirim ke 99212, setelah itu pelanggan memperoleh link khusus untuk masuk ke dalam portal modul belajar. Tarifnya pun sangat terjangkau, hanya Rp 2.000/hari. eld

Pertalite Batal Diluncurkan Mei PT Pertamina (Persero) batal meluncurkan bahan bakar minyak (BBM) varian baru dengan kandungan oktan 90, yaitu Pertalite, pada Mei 2015.

“Kita harus menyiapkan, uji semua. Belum akan Mei,” terang Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, ditemui di sela-sela Pelantikan Pejabat Pratama dan Madya, Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (7/5/2015).

Dwi mengatakan, meski pengujian sudah sukses namun tentu saja Pertamina harus berdiskusi terlebih dahulu dengan seluruh pemangku kepentingan. “Seluruhnya harus clear sebelum ini betulbetul dimulai, agar tidak ada hal negatif saat hal ini (Pertalite) diluncurkan,” kata mantan bos Semen Indonesia itu.

Sayangnya, Dwi tidak mau berspekulasi kapan seluruh persiapan rampung, dan Pertalite bisa dirilis.

“Nanti akan kita infokan,” tandas Dwi. Sebelumnya diberitakan, Mei ini Pertamina akan meluncurkan bahan bakar bensin jenis baru yakni Pertalite dengan kisaran angka oktan antara 88 hingga 92 pada bulan depan.

“Kami akan mengeluarkan produk bensin baru dengan RON 90 pada bulan depan di Jakarta, Surabaya, Semarang, dan kota besar lainnya di Jawa,” kata Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang di Jakarta, Kamis (16/4/2015). nest/kom www.lensaindonesia.com

INTEGRATED Supply Chain (ISC) mengambil alih pekerjaan Pertamina Energy Limited (Petral) untuk melakukan impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) ke Indonesia. ISC menjamin proses tender dilakukan transparan.

“Kita punya vendor list (trader). Seperti tender 22 Januari lalu untuk kebutuhan crude pada April 2015. Kita undang 62 supplier atau vendor baik dari perusahaan yang punya minyak maupun yang hanya pedagang di seluruh dunia, itu kita undang,” kata Vice President ISC Daniel Purba, ditemui di Kantor Pusat Pertamina, Jalan Medan Merdeka Timur 1A, Kamis (7/5/2015).

Seluruh vendor yang diundang melalui email untuk ikut dalam tender minyak dan BBM yang dibutuhkan Pertamina. Ketika tender dilakukan,

kata Daniel, seluruh perwakilan vendor yang hadir mengikuti tender dikumpulkan dalam satu ruangan.

“Dalam ruangan itu, hanya disediakan alat tulis, seluruh berkas penawaran yang diperlukan sudah di meja masingmasing, tinggal bagaimana menyepakati hasil tender. Siapa yang memenuhi persyaratan dari harga, kesiapan volume di tanggal yang kita perlukan,” ungkap Daniel.

“Semua berlangsung transparan, semua data terbuka di ruangan itu. Kemudian orang tidak keluar masuk ruangan, untuk menghidari komunikasi ke pihak luar dan menghindarkan dari pengaruh dan tekanantekanan,” tambahnya.

Daniel juga memastikan, semua proses direkam, dan bisa diaudit oleh auditor termasuk pemerintah.

“Hanya ada satu keputusan

yang ada. Dan keputusan itu disepakati dalam berita acara, dan ditandatangani semua orang yang hadir. Semua proses terekam sehingga bila di kemudian ada audit-audit riwayat tender bisa dibuka lagi.

Dari sisi governancenya sangat clear. Recording sangat jelas. Kalau kita bilang tutup jam 10, lewat dari itu akan diskualifikasi semuanya,” tutup Daniel.

Sementara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah memiliki sikap sendiri terhadap Petral.

Presiden Jokowi, kata Rini, memandang eksistensi Petral dinilai sudah tidak perlu untuk mendukung aktivitas bisnis Pertamina. Alasannya Pertamina sudah mampu melakukan pembelian langsung minyak mentah dari negara atau produsen BBM di luar negeri.

“Sejak awal, Bapak P r e s i de n melihat Pertami-

na, bisa melakukan pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan Pertamina di Indonesia, sehingga Petral dinilai tidak perlu,” kata Rini saat berdiskusi di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/5/ 2015).

Rini menjelaskan, Direksi Pertamina sedang melakukan kajian mendalam untuk proses penutupan Petral. Pertamina diminta melaporkan setiap temuan dan hasil analisa terkait Pertal kepada Menteri BUMN dan Dewan Komisaris secara berkala.

“Direksi sedang kaji secara mendalam persiapan, proses korporasi. Bila direksi lihat ABC. Laporkan ke Dewan Komisaris dan Kementerian BUMN ABC juga,” ujarnya.

Sebelumnya Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, kepastian soal keputusan nasib anak usaha perseroan tersebut akan diputuskan pekan depan.

“Minggu depan keputusannya,” kata Dwi singkat usai acara pelantikan eselon I di Kementerian ESDM. Namun Dwi tak menegaskan secara langsung keputusan apa yang akan dilakukan terhadap Petral, termasuk apakah soal opsi pembubaran.

“Minggu depan akan diumumkan Petral akan dijadikan apa,” dan/feb/dt katanya.

PT KAN Kenalkan Rumah Kokoh Seharga Rp 197 Juta

Gubernur Jatim Soekarwo bersama Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid (kemeja putih) meresmikan LPTSA-P2TKI.

Jatim Permudah Perizinan TKI Lewat LPTSA PEMPROV Jawa Timur mulai menertibkan perizinan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja keluar negeri.

Di antaranya dengan menyediakan Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap (LPTSA) – Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P2TKI).

Gubernur Jatim, Soekarwo mengatakan, LPTSA-P2TKI in untuk memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat, terutama pada proses-proses yang menyangkut tentang permasalahan Dan kemudahan proses perizinan TKI yang akan bekerja di luar negeri.

“Kami menyambut baik atas diluncurkannya LPTSA-P2TKI. Prinsip dasarnya adalah jangan mempersulit masyarakat kecil dalam hal pelayanan publik,” ujar Soekarwo usai meluncurkan LPTSA-P2TKI di Kantor Disnakertransduk Jatim, Jalan Jagir Wonokromo Surabaya, Kamis (7/5/ 2015).

Karena telah dipermudah, maka ia berharap agar TKI tak lagi mengurus perizinan lewat calo. Pasalnya tidak sedikit para TKI yang pernah tertipu oleh para calo.

Selain itu, TKI yang akan melakukan proses perizinan juga dipermudah mulai syarat yang tegas, biaya yang jelas, murah dan terjangkau.

“Ada suasana baru terhadap pencari kerja, yang akan dilayani pada satu tempat dengan proses yang semakin cepat dan terpercaya, karena mereka akan dilayani dengan sistem,” terangnya.

Pakde Karwo sapaan akrabnya mencontohkan, LPTSA-P2TKI memiliki database yang lengkap dan terkoneksi dengan data kependudukan di seluruh Indonesia. TKI yang berasal dari luar Jatim seperti NTT dan Kalimantan tidak bisa lagi memalsukan KTP dari luar, untuk berangkat dari Jatim.

Selain itu, dalam sistem LPTSA-P2TKI ini juga dapat mendeteksi calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri apakah memiliki permasalahan dengan hukum maupun tindakan kriminal lainnya.

“Semua data dan track record dari calon TKI dapat terdeteksi dan terkoneksi dengan Mabes Polri hingga data kependudukan di Kementrian Dalam Negeri. Semua ini, adalah cara pemerintah untuk memberi perlindungan kepada calon TKI sebelum bekerja di luar negeri,” imbuhnya.

Sementara, dalam acara tadi juga dihadiri Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid, Ketua Komisi E DPRD Jatim Agung Mulyono dan Kadisnakertrans sarifa duk Jatim, Edi Purwinarto.

TERKAIT kebijakan pemerintah tentang Program Sejuta Rumah yang telah diresmikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengundang kontroversi persepsi bagi para pengembang properti.

Hal ini ditanggapi oleh Kan Eddy, Direktur PT Kokoh Anugerah Nusantara (KAN) di gelaran pameran Jatim Properti Expo di Jatim Expo Surabaya, Kamis (7/5/2015). Menurutnya, untuk realisasi sejuta rumah cukup sulit mengingat tenggat waktu yang dimiliki pengembang terbatas.

“Program pemerintah tersebut sejujurnya sangat bagus namun waktu hanya setengah tahun itu apakah realistis untuk merealisasikan sejuta rumah? Menurut saya program tersebut hanya bisa ditargetkan namun tak mungkin terpenuhi,” ujar Eddy.

Sebab menurut pengalamannya, membangun rumah hingga proses perolehan IMB serta perijinan lainnya butuh waktu enam bulan belum lagi ribet nya birokrasi yang harus dilalui. “Bisa saja dalam tenggat waktu setengah bulan merealisasikannya ,namun sayangnya pihak kami tak mau menjamin kualitas rumah tersebut. Menurut saya, pemerintah tak perlu membuat kebijakan yang tak

bisa diwujudkan,”tegas Eddy.

Dari sisi bisnis, Eddy cenderung membangun rumah murah tanpa ada subsidi dari pemerintah. Pihaknya juga menginvestasikan dana sekitar Rp 15 miliar untuk teknologinya, sedangkan untuk pembangunannya mencapai sekitar Rp 25 miliar.

“Untuk tahun ini kami menargetkan 150 unit yang bakal terjual di tahun ini, dan yang telah terjual 60 unit lalu yang sudah kami bangun sudah 30 unit. Untuk harganya pun lebih murah 20 hingga 30 persen dari perumahan yang ada di daerah sekitar. Cukup Rp 197 juta hingga Rp 225 juta dengan kualitas yang lebih baik dari harga Rp 300 juta, dan ini lah rumah murah berkualitas kelas dunia,” pungkas Eddy.

Rumah murah “ Puri Kokoh” yang merupakan pilot project PT Kokoh Anugerah Nusantara ini dibangun di atas tanah seluas 1,8 Hektar yang berada di kawasan Dusun Trenggumung, Desa Tambakagung, Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Spesifikasi andalannya anti rayap, tahan gempa hingga 8 skala richter, dipayungi rangka galvalum beralas genteng metal berkonsep kluster dan telah diuji oleh tim UGM (Universitas Gajah Mada). eld

Kan Eddy (kanan) Direktur PT Kokoh Anugerah Nusantara di ajang Jatim Properti Expo di Jatim Expo Surabaya.

3

POLITIK

Edisi 86/ 11 - 17 Mei 2015

Reshuffle Kabinet Berpeluang ‘Gusur’ Luhut Pandjaitan

xxxxxxxxxxxxxxx

WACANA Perombakan Kabinet juga berpeluang menimpa Kepala Staf Presiden Luhut Pandjaitan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Yang diangkat oleh Presiden bisa diganti oleh Presiden, itu saja rumusnya,” kata JK di Hotel Luwansa usai menghadiri acara Seminar Proteksi & Monetisasi Hak Kekayaan Intelektual untuk

Undang KMP dan KIH, PAN Jalankan Politik Kebangsaan KETUA DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga mengatakan PAN menjalankan politik kebangsaan dengan mengundang Presiden JokowiJK ke pelantikan DPP dan Rakernas pada 6 Mei mendatang.

“PAN menjalankan politik kebangsaan, berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat, jadi tidak tersekat oleh perbedaan suku, agama kelompok, termasuk perbedaan pada arah politk,” kata Viva Yoga di Jakarta, Kamis (7/5/2015).

Menurutnya parpol harus memfungsikan otoritas dia sebagai parpol, penyalur aspirasi, meningkatkan kualitas demokrasi, pengkaderan.

“PAN ingin memaksimalkan itu tanpa tersekat oleh blok-blok politik. Alasan kedua, sikap PAN itu bukan dalam rangka untuk minta jabatan, PAN menjalankan politik kebangsaan dalam rangka melakukan check and balances politik,” kata dia.

Saat ditanya posisi PAN di KMP akan berubah, Viva menjelaskan tidak ada penawaran dan tidak ada permintaan.

“Kan sudah jelas, yang diundang (dalam rakernas PAN) adalah Ical (Ketua Umum Golkar versi Munas Bali, red), bukan Agung (Agung Laksono, red). Yang diundang juga Djan Faridz (Ketua PPP versi Muktamar Jakarta, red) bukan Romi (Romahurmuziy,red). Di rakernas, dibahas target pilkada, 30 persen, dan bahas isu politik terkini,” pungkasnya. endang

Industri Film Indonesia, di Jakarta, Rabu (6/5).

Kendati demikian, JK enggan memastikan waktu perombakan kabinet. JK hanya meminta publik bersabar dan menunggu hasil penggodokan yang diyakini kelak bisa mengoptimalkan kinerja Jokowi-JK. Sebelumnya, JK mengindikasikan bakal ada perombakan kabinet dalam waktu

dekat. “Ya, tentu dalam waktu ke depan,” kata JK JK mengatakan bahwa perombakan dilakukan menimbang beberapa pos kementrian yang dirasa tak mengoptimalkan kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Berdasarkan informasi perombakan kabinet akan dilakukan dalam waktu dua hingga tiga bulan kedepan.

Sejauh ini laporan kinerja se-

Apa Urgensinya SBY jadi Ketum Demokrat Lagi

WALI Kota Bandung Ridwan Kamil dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini digadanggadang bakal menjadi pesaing kuat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 2017.

Hal itu berdasarkan lembaga survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang melakukan kajian terhadap sosok-sosok pesaing Ahok.

Jajak pendapat yang dilakukan CSIS dilakukan 23-27 April 2015. Hasilnya, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjadi pesaing kuat Ahok.

Bahkan bila dispesifikan, justru Risma yang menjadi lawan tangguh Ahok.

Menurut pengamat politik CSIS, Philip Vermonte, Risma adalah wali kota berpengalaman. Ia menjadi lawan terkuat bagi Ahok jika maju dalam pilgub 2017.

Kata Philip, Risma pada dasarnya mempunyai karakter sama dengan mantan Bupati Belitung Timur itu. “Yang lebih ramai lawan Ahok adalah Risma. Dia sudah hadapi aspek politik dan tata kota. Itu karena dia berpengalaman,” kata Philip dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (7/5/2015).

Philip melanjutkan, konsep

UPAYA membubarkan KPK mulai dilakukan 10 tahun lalu. Tapi sekarang makin meluas dan makin intensif. Ini ujian bagi KPK dan dukun-gan publik. Apabila tetap kon-sisten mempertahankan KPK, maka pemberantasan korupsi terus berlanjut walau melemah untuk sementara.

Bekas Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan, berlanjutnya proses hukum terhadap Ketua KPK non aktif Abraham Samad, Wakil Ketua KPK non aktif Bambang Widjojanto dan pe-nyidik KPK Novel Baswedan merupakan ujian berat bagi KPK. “Dalam situasi seperti ini, pimpinan KPK harus solid dan kompak dan terus menjaga kredibilitasnya agar tetap didu-kung publik,” paparnya.

Dua nama muncul menjadi pesaing kuat Ahok, yakni Risma dan Ridwan. kota cerdas diusung Ahok sebenarnya sudah lebih dulu dilaksanakan Risma di Surabaya. Bahkan ada kebalikan konsep dan pikiran dari kedua sosok tersebut. Jika Risma berani melakukan gebrakan menggusur lokalisasi prostitusi terbesar di Asia Tenggara Dolly, di sini Ahok justru melakukan sebaliknya yakni membangun apartemen khusus prostitusi.

“Apa yang dibangun di masing-masing itu menjadi ukuran. Konsep smart city itu justru lebih maju Surabaya. Sebaliknya Jakarta belum banyak yang ikut selain gebrakan politiknya

Presiden Jokowi minta Polri untuk membebaskan Novel Baswedan, tapi belum diwujudkan Polri, ini bagaimana?

Seharusnya ini koreksi bagi kelompok petinggi Polri yang harus berfikir secara jernih. Anggap ini koreksi dari atasan, sehingga dipatuhi. Tapi nggak dipatuhi, terserah Polri saja. Itu bukan intervensi, itu koreksi kepada institusi lembaga negara di bawah Presiden. Kalau Presiden mengatakan seperti itu berarti Presiden akan bertanggung jawab dan proses hukum dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Erry Riyana Hardjapamekas

PENELITI politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes menyatakan tidak ada urgensinya mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali memimpin Partai Demokrat (PD) untuk lima tahun ke depan.

“Saya rasa, tidak ada urgensinya SBY kembali memimpin Partai Demokrat. Kalau hanya sekadar membesarkan partai, kan tidak harus jadi ketua umum,” kata Arya Fernandes, di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (7/5).

Justru kalau SBY tidak jadi ketua umum partai, Arya melihat banyak peluang SBY berkontribusi untuk membantu penyelesaian masalah bangsa dan negara ini.

“Kalau tidak terikat dengan partai politik, banyak hal yang bisa dilakukan SBY untuk melobi berbagai pihak agar Indonesia lebih baik,” sarannya.

Sebaliknya, kalau jadi ketum tidak ada jaminan SBY efektif di partai sementara urusan yang lebih besar tidak bisa SBY bantu.

“Kami mencatat, semenjak tahun 2004, SBY adalah sosok yang mendorong demokrasi dan profesional. Ini dengan sendirinya jadi utang pribadinya.

Makanya tidak bermanfaat kalau SBY di partai po fas litik,” pungkasnya.

pahaman sistem komunikasi.

Salah satunya munculnya keselahan komunikasi adalah terkait Peraturan Presiden soal penambahan uang muka mobil pejabat, menurut Ketua Tim Ahli Wapres Sofyan Wanandi. kesalahpahaman ini memaksa Jokowi mengevaluasi komunikasi antara Presiden dan Menteri. ”Teknisnya (evaluasi) dibahas berdua (Jokowi-JK),” ded kata Sofyan.

Risma Tantang Ahok di Pilgub DKI 2017

Erry Riyana Hardjapamekas: Serangan ke KPK Sistematis

SBY menjadi Ketum Demokrat

tiap menteri sudah mulai dicatat secara khusus oleh Jokowi dan JK. Wacana perombakan kabinet mencuat setelah beberapa target program pemerintahan tak tercapai di bawah pemerintahan. Misalkan, pertumbuhan ekonomi yang stagnan dikisaran 4 persen, padahal Jokowi inginkan capaian 7 persen selama lima tahun. Ditambah lagi, banyaknya kesalah-

Berikut kutipan selengkapnya: Kasus pimpinan KPK non aktif dan penyidik KPK ter-us dilanjutkan, tanggapan Anda?

Ini batu ujian yang bagus untuk KPK, supaya KPK lebih kuat. Untuk itu KPK harus solid dan kompak. Jangan ada pikiran macam-macam, semuanya fokus pada pekerjaan dan memberikan dukungan moral dan dukungan lainnya kepada mereka. Anggap ini sebagai ujian untuk KPK yang lebih kuat.

Plt Wakil Ketua KPK Indrianto Seno Adji dan Johan Budi siap mundur bila Novel tetap ditahan?

Itu bagus sekali. Ini menunjukkan tanggung jawab sebagai pimpinan yang ti-

dak mampu melindungi anak buah. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa me-mang ini tantangan. Saya kira tidak perlu mengundurkan diri.

Sebab, ada kepentingan yang lebih besar.

Apa yang Anda tangkap dari kasus ini?

Serangan kepada KPK ini sistematis sekali. Menghadapi situasi ini jangan sampai pimpi-nannya terpecah.

Apa ini sinyal kuat ada yang ingin melemahkan atau bahkan membubarkan KPK? Ada keinginan untuk membubarkan KPK itu pasti. Sejak 10 tahun lalu upaya itu sudah ada. Tapi selalu kandas karena publik mendukung KPK.

Bagaimana kredibilitas KPK ke depan?

Ada kekhawatiran gerakan pemberantasan korupsi tidak berlanjut. Ini akan berdampak buruk bagi kita semua. Kekhawatiran lainnya, bagaimana KPK menjaga kredibiltas dan integritasnya agar dukungan publik tetap seperti semula atau bahkan lebih kuat lagi. Dukungan publik itu termasuk dukungan media ya. Media mendukung sambil mengawal dan mengawasi. Jangan sam-pai kredibiltas KPK terganggu hanya karena ulah yang tidak perlu.

Kalau Polri bagaimana?

Ke depan harus ada komunikasi dan koordinasi yang baik sesama penegak hukum.

Selain itu, Polri perlu membenahi aparatnya. Kita semua cinta Polri. Kita kan tidak memusuhi Polri, tapi sebagai lembaga wajib kita kritisi hrm dengan konstruktif.

selama ini,” papar Philip.

Lain Risma, lain pula Ridwan Kamil. Menurut Philip, jika seandainya Ahok dan Ridwan bertarung dalam pilgub nanti, keduanya juga bakal mendapat dukungan.

Namun yang menarik, lanjut Philip, Ridwan mempunyai peluang menggalang dukungan dari kaum muslim konservatif, sedangkan dukungan kaum muda menjadi persaingan ketat. Apalagi selama ini Ridwan dikenal sebagai walikota kreatif dan cerdas.

“Ahok lawan RK itu juga rame. RK lebih mudah ambil pemilih Islam konservatif, tapi lebih kompetitif di pemilih

Menteri Puan Kerjanya Hanya Copas KOMISI VIII DPR menilai kinerja Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, kurang mumpuni. Karenannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selayaknya mengevaluasi kinerja putri Megawati Soekarnoputri itu.

Diketahui, sebagai menko Puan membawahi kementerian yang jadi mitra kerja komisi VIII, antara lain Kementerian Agama, Kementerian Sosial, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA).

“Bu Puan juga saya kira perlu dievaluasi ya. Dia sebagai koordinator harusnya

kaum muda. Mungkin bisa perang di media,” ujar Philip.

Ketika disinggung siapa bakal menjadi tandingan kuat Ahok, Philip mengaku lebih memilih Risma. Philip mendasarkan pilihannya karena Risma memiliki dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan rekam jejaknya yang apik selama menjadi Walikota Surabaya.

“Perlawanan RK itu media sosial untuk menggalang dukungan, tapi Risma itu soal pencapaian. Saya lebih pilih Risma karena faktor dukungan PDIP dan track recordnya. Tapi kalau RK belum terlihat,” tandas Phi ary/mer lip.

bisa menggerakkan bawahannya membuat konsep yang mengggebrak, tapi ini malah tidak ada,” kata Wakil ketua komisi VIII DPR dari Fraksi Gerindra, Sodik Mudjahid ,saat dihubungi di Jakarta, Kamis (7/5).

Anak buah Prabowo Subianto ini menilai Puan beruntung menduduki jabatan menko. Alasannya, sejumlah menteri yang dikoordinirnya sudah berkinerja baik, seperti Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

“Untung saja menterimenterinya sudah biasa bekerja kayak Menag dan Mensos. Coba lihat Menteri PPA, ya begitu jadinya hanya copas program saja jadinya,” jelas Sodik.

Itupula yang membuat Sodik merekomendasikan kepada Presiden Jokowi mereshuffle Yohana Yambise sebagai Menteri PPA. Kalau tidak Menteri PPA akan menjadi titik kelemahan dalam evaluasi pemerintahan nfat Jokowi.

Puan Maharani

www.lensaindonesia.com

4

HUKRIM

Edisi 86/ 11 - 17 Mei 2015

WNA Belanda Penyelundup Kiloan Sabu Terancam Hukuman Mati ALI TOKMAN, terdakwa kurir sabu kiloan jaringan Narkoba Internasional asal Belanda akhirnya didudukan di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (6/5/2015).

Dalam sidang perdana di ruang Kartika PN Surabaya ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rahmat Hary Basuki dari Kejati Jatim menjerat kurir sabu Ali Tokman dengan jeratan pasal 113 ayat 2 sub-

sider pasal 114 ayat 2. Selain itu anggota jarirngan Narkoba internasional ini juga dijerat pasal 112 ayat 2 jo pasal 132 UU No 35 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman mati.

Dalam dakwaan jaksa disebutkan, Ali Tokman ditangkap aparat gabungan Bea dan Cukai serta Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur di Bandara Juanda Surabaya 12 Desem-

ber 2014.

Anggota jaringan Narkoba internasional itu ditangkap usai menumpang pesawat Singapore Airlines dari Singapura menuju Surabaya.

Saat dilakukan diperiksa di Bandara Juanda, di dalam koper warna hitam yang dibawa Ali Tokman ditemukan kotak hitam yang diakui sebagai clumping cat litter untuk pembuangan kotoran kucing. Namun, saat diperiksa

ditemukan bubuk berwarna coklat yang ternyata Methylenedioxy methamphetamine seberat 6,1 kilogram atau senilai Rp 17 miliar.

“Modus yang digunakan dengan menyembunyikan barang itu di dalam kemasan clumping cat litter atau pasir buatan untuk membuang kotoran kucing dan dimasukkan dalam koper,” ujar jaksa Hary.

Selain menangkap terdak-

wa aparat juga meringkus jaringan kurir sabu yang merupakan warga negara Indonesia, yakni A, R dan F (berkas terpisah). Mereka ditangkap berdasarkan hasil pengembangan terhadap Ali ian Tokman.

Ali Tokman didampingi penerjemahnya jelang persidangan di PN Surabaya.

Staf Kelurahan Tilep Uang Sewa Desa Setengah Miliar Suasana mediasi di dalam kantor Auto 2000 cabang HR Muhammad.

Marketing Auto 2000 Gelapkan Uang Pesanan Customer DEALER Auto 2000 cabang Jl HR Muhammad Surabaya, Kamis (7/4) malam didatangi dua customer yang merasa dirugikan karena mobil Toyota Fourtuner yang dibelinya seharga Rp 440 juta, tak kunjung dikirim.

Customer yang merupakan anggota Marinir tersebut, meminta agar Toyota Fortuner pesanannya segera dikirim karena merasa sudah melakukan pembayaran secara cash terhadap marketing Auto 2000 bernama David. Namun setelah dicroscek, uang tersebut tidak ditransfer ke rekening perusahaan, melainkan ke rekening pribadi David.

Pertemuan segera dilakukan antara manajemen, customer (dua anggota Marinir) dan David. Namun karena tak ada titik temu, manajemen melarang David meninggalkan ruangan. Namun sang marketing malah mengirim kabar ke keluarganya bahwa dirinya disekap dan dipukuli dua customer dari oknum TNI yang mendatangi Auro 2000 tempatnya bekerja.

Kepala Cabang Auto 2000 HR Muhammad, Faris Hengky Irawan mengatakan bahwa pertemuan yang dilakukan hingga Jumat (8/5/2015) pukul 01.30 WIB, itu dilakukan untuk mediasi untuk mencari solusi dan mengakui bahwa David tidak menyetorkan uang customer ke perusahaan.

“Tadi customer kami meminta pengiriman mobil Toyota Fortuner yang dibelinya secara cash. Namun sesuai prosedur, unit baru bisa kami kirim bila customer sudah memenuhi kewajibannya. Kenyataannya, uang yang sudah dibayar ke rekening pribadi David itu tidak disetorkan ke perusahaan,” terang Faris Hengky Irawan.

“Tadi kami sudah sepakat bahwa David akan menjaminkan mobil berikut BPKB pribadinya paling lambat Jumat pukul 18.00 WIB sebagai bentuk pertanggungjawabannya,” tambah Kepala Cabang Auto 2000 cabang HR Muhammad ini.

Disinggung mengenai sanksi yang akan diambil pihak Auto 2000 terkait dugaan penggelapan uang pesanan Toyota Fortuner itu, Faris Hengky Irawan mengaku akan mengambil langkah pemecatan. “Nanti kami akan rapatkan secara internal dan selanjutnya bisa juga ada pemecatan,” tegasnya.

Sementara itu, petugas Polsek Manunggal yang sempat mendapat kabar adanya penyekapan yang dilakukan oknum Marinir, langsung mendatangi kantor Auto 2000 cabang HR Muhammad guna mencari tahu apa yang terjadi.

Bahkan anggota Intel dan Garnisun juga terjun ke lokasi untuk melakukan kroscek. “Tadi saya dihubungi melalui SMS oleh istri David yang isinya begini `Pak tolong saat ini David disekap dan dipukuli oleh orang yang datang ke kantornya. Tolong saya pak, saya takut David dibawa dan terjadi apa apa`,” terang Jasman kuasa hukum David, membacakan bunyi SMS tersebut.

Namun saat datang langsung ke kantor Dealer Auto 2000, dirinya langsung membantah telah terjadi penyekapan dan pemukulan terhadap kliennya. “Karena sms ini, makanya saya datang kesini. Kalau tidak, gak mungkin saya datang. Mungkin karena istrinya panik, sehingga dia sms seperti ini,” bantahnya.

Sementara Faris Hengky Irawan, mengaku tidak mengetahuinya selama proses mediasi. “Selama terjadi mediasi, saya pribadi tidak melihat ataupun mengetahui adanya penyekapan maupun pemukulan terhadapnya (David). Kami disini tadi berdikusi secara kepala dingin,” ucap Hengky. rofik

Guru SMP Tewas Saat Ujian Nasional

PELAKSANAAN Ujian Nasional (UN) untuk SMP sederajat di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, pada hari ketiga membawa korban jiwa. Endang Puji (57) seorang guru pengawas UN SMPN 1 Mantingan, Kecamatan Mantingan, ditemukan tewas di halaman sekolah setempat dengan posisi duduk bersandar disamping mobil.

“Tadi dia turun dari bus dan berjalan masuk sekolah tapi baru sampai di halaman dan terlihat sedikit tertelungkup

www.lensaindonesia.com

Disinyalir ada kelurahan lain mirip Kelurahan Pesantren yang menilep uang sewa tanah kas desa.

PENYIDIK Unit Tipikor Polres Kediri Kota, menaikkan status hukum dugaan korupsi lelang sewa eks Tanah Kas Desa (TKD) milik Kelurahan Pesantren tahun 2012-2013. Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial DP sebagai terlapor yang diketahui adalah bendahara Kelurahan Pesantren. Dia diduga menggunakan uang lelang aset bekas milik Kelurahan Pesantren itu sebesar Rp 491 juta. Dana tersebut seharusnya disetorkan ke kas daerah.

Kasat Reskrim Polres Kediri Kota AKP Made Yogi Purusa Utama mengatakan, dari penyelidikan kasus ini pihaknya sudah meningkatkan ke penyidikan, namun belum ditentukan tersangkanya.

“Sudah ada 12 belas saksi yang kita mintai keterangan,

kita gelar dulu dan selanjutnya yang bersangkutan kita periksa, yang jelas kasus ini sudah pasti ada tersangkanya.

Setelah ada 2 alat bukti cukup, baru kita tetapkan, “ kata AKP Made Yogi Purusa, beberapa waktu lalu Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dan ditindak lanjuti oleh polisi. Dari informasinya terlapor dari kasus ini adalah DP seorang PNS yang bekerja sebagai staf di Kelurahan Pesantren Kota Kediri.

Peristiwa bermula pada bulan Oktober 2012 dan mulai bulan Oktober 2013 saat dilaksanakan lelang sewa aset bekas milik Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.

Dari pemenang lelang sewa tanah tahun 2012 dan 2013 telah membayar uang lunas dan dibayarkan kepada bendahara lelang yang dijabat oleh pelaku.

Tetapi oleh pelaku uang hasil lelang tersebut tidak semuanya disetorkan kepada kas daerah yang mengakibatkan Negara mengalami kerugian lebih dari

Rp 491 juta. Diduga pelaku menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

Pemkot Kediri berpotensi mengalami kerugian mencapai miliaran rupiah menyusul adanya temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tentang banyaknya aset pemkot di beberapa kelurahan yang tak dimasukkan kas daerah (Kasda) Kota Kediri.

Sementara itu dari data temuan BPK tercatat pada tahun 2011 – 2012 di Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren saja mengalami kerugian mencapai Rp 102.194 juta. Ini dihitung dari selisih lelang sewa TKD dari tahun 2011 hingga 2012 sudah bermasalah.

Sementara nilai lelang tanah bekas asset Kelurahan mencapai Rp 445.958 juta, sedangkan yang disetor ke kas daerah hanya Rp 343.764 juta untuk tahun 2011 – 2012.

Pada tahun 2013 – 2014 semuanya diduga tidak disetorkan. Dari angka kerugian jika dikalikan jumlah kelurahan yang mengadakan lelang se-

kitar 20 kelurahan maka kerugian Pemkot sudah mencapai miliaran rupiah.

Sumber yang dihimpun Lensa Indonesia, dari hasil temuan BPK, tidak menutup kemungkinan terjadi penyelewengan di beberapa kelurahan yang ada di Kota Kediri yang juga menangani lelang hingga ratusan juta rupiah, seperti di Kelurahan Bawang, Kelurahan, Blabak, Kelurahan Tempurejo, Kelurahan Bandar Lor, Kelurahan Mrican yang mempunyai nilai lelang hingga ratusan juta pertahun.

Sementara itu pasca terjadinya penyimpangan di tingkat Kelurahan, mulai 2014 pihak pemerintah Kota Kediri melalui DPPKA mengambil alih pelelangan eks TKD. “Untuk tanah eks TKD mulai tahun 2014 ditangani DPPKA,” ungkap Bagus Alit yang menjadi Plt Kepala DPPKA Kota Kediri.

Dikonfirmasi berapa luas eks Tanah Kas Desa yang ditangani oleh pihak DPPKA, Bagus alit mengaku tidak hafal. “Kalau luasnya ga hafal

mas, coba ke kantor saja,” pungkas Bagus.

Seperti diberitakan sebelumnya, modus penyelewengan asset tersebut disinyalir paling rawan berada di tiap Satker Kelurahan di Kota Kediri. Sebab, penyelewengan aset Pemkot di tiap Kelurahan Kota Kediri kebanyakan dilakukan dengan pelelangan untuk pengelolaannya.

Dengan pelelangan itulah yang sering dimanipulasi oleh beberapa Kelurahan di Kota Kediri yaitu jumlah dana lelang tersebut. Rata-rata pelelangan aset Pemkot di tiap kelurahan rawan diselewengkan. Sebab, nilai hasil lelang tersebut dengan yang disetorkan ke Kas Daerah kemungkinan jumlahnya akan berbeda.

Data yang berhasil dihimpun menyebutkan ada dugaan tanah seluas 327.054,6 m2 eks Tanah Kas Desa hingga saat ini masih belum bersertifikat.

Sementara hingga saat ini tanah eks Tanah Kas Desa yang sudah bersertifikat masih 9.846.

687,4 m2. andik kartika

Wabup dan Mantan Sekda Ponorogo Disidang Bareng Para tersangka penggelapan mobil rental.

Sindikat Penggelapan Mobil Rental Ditangkap KEPOLISIAN Resort (Polres) Ponorogo mengamankan NY (35) warga Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun dan MD(42) warga Kenongorejo, Kecamatan Saradan, Madiun, dua pelaku penggelapan belasan mobil dengan modus sewa beserta 16 mobil dari 19 mobil yang digelapkan berhasil diamankan sebagai barang bukti.

“Ketiga orang ini modusnya adalah menyewa mobil para korban. Lalu digadaikan, besarannya berkisar antara Rp15 juta sampai Rp 30 juta per unitnya. Uangnya ada yang dibayarkan sebagai sewa ke pemilik mobil atau para korban, ada juga yang dibagi-bagikan.

Maka kami jerat dengan tindakan penipuan dan penggelapan,” ungkap Kapolres Ponorogo AKBP Ricky Purnomo kepada Lensa Indonesia, Rabu (06/05/2015).

Keduanya diamankan petugas Polres Ponorogo dari rumahnya masing-masing sekitar tiga pekan lalu setelah adanya laporan dari para korbannya yang merupakan warga Ponorogo.

dengan posisi duduk samping mobil itu. Saya kira pingsan setelah itu saya tanya bu bu tapi tidak menjawab kemudian oleh rekan-rekan langsung dibawa ke Puskesmas,” terang Suprapto guru SMPN 1 Mantingan, Rabu (06/05).

Tambahnya lagi, Endang Puji yang beralamatkan Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, saat dibawa ke Puskesmas dirinya tidak mengetahui apakah pingsan ataupun sudah tewas. Namun

Sedangkan satu orang dengan inisial UD saat ini masih dalam pengejaran polisi.

Saat mendampingi Kapolres AKBP Ricky Purnama, Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Hasran menyatakan, dari pemeriksaan terhadap para pelaku, mobil yang digelapkan sudah mencapai 19 unit. Mobil-mobil tersebut berasal dari Ponorogo, Madiun, Magetan dan Ngawi.

Kemungkinan, jumlah korban dan mobil yang digelapkan lebih dari yang diakui. Karena itu, polisi masih terus mengembangkan kasus ini dan memburu pelaku yang masih buron.

“Yang bisa kami lacak dan amankan sampai saat ini adalah 16 unit. Totalnya mungkin lebih, sebagian ada juga korban yang dari Solo (Jateng) juga. Yang tiga akan kami cari juga sambil mengejar UD,”urai A KP Hasran.

Ke 16 mobil yang berhasil diamankan polisi tersebut, sudah diserahkan kepada pemiliknya untuk pinjam pakai barang bukti. Nanti ketika sidang, akan diserahkan kembali sebagai kelengkapan barang bukti. “Jadi semua mobil yang berhasil kita amankan tersebut kita serahkan dulu ke pemiliknya untuk pinjam pakai dan diserahkan lagi disaat sidang untuk melengkapi barang bukti,”trang AKP Hasran.

Sementara itu, satu tersangka NY, disebut-sebut sering mengaku sebagai wartawan. Entah berhubungan langsung dengan modusnya atau tidak, tapi NY sering menyebut dirinya sebagai kuli tinta. Bahkan, salah satu wartawan senior di Madiun sempat menjadi korban penggelapan mobil oleh NY namun enggan melapor. arso

setelah mendapatkan perawatan kurang dari 15 menit guru yang diketahui masih lajang ini tidak tertolong meskipun sudah diusahakan penyelamatan oleh tim medis.

Kemudian untuk penyebab tewasnya guru perempuan tersebut hingga kini belum diketahui pasti. Hanya saja dari prediksi sementara dari berbagai versi disebutkan tewasnya Endang Puji yang merupakan guru SMPN 2 Widodaren, Kecamatan Widodaren, akibat sera-

ngan jantung.

Secara terpisah Sucipto Kepala SMPN 1 Mantingan menerangkan, beberapa hari terakhir memang dia dalam kondisi sakit seperti informasi yang didapat dari keluarga.

“Sesuai kabar dari pihak keluarga memang Bu Endang itu sebelumnya sudah sakit.

Tapi mengenai sakitnya apa saya sendiri kurang tahu.

Untuk lebih jelasnya bisa konfirmasi ke dokter maupun kepolisian,” kata Sucipto. pr

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Ponorogo berencana untuk menyidangkan Wakil Bupati Yuni Widyaningsih salah satu terdakwa dugaan kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012 dan 2013 berbarengan dengan Yusuf Pribadi yang merupakan tersangka ke sembilan.

Yusuf Pribadi mantan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo saat ini masih berstatus tersangka dan masih menjalani pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik Kejari.

“Ya mungkin nanti akan dibarengkan persidangan untuk bu Wabup dengan yang satu ini, si Pak Yusuf Pribadi, yang mantan Plt Sekda. Berkasnya bu Wabup sudah lengkap, sudah jadi, tinggal melimpahkan.

Yang Pak YP masih dilengkapi.

Dan sepertinya, nanti masih ada lagi yang terlibat dan harus jadi tersangka, lalu kita sidangkan juga,” ujar Kepala Kejari Ponorogo Sucipto, Kamis (07/05/2015).

Dikatakan Sucipto, sengaja untuk keduanya disidang bareng dengan pertimbangan keamanan dan efisiensi kerja para jaksa penuntut umum (JPU) yang ditugaskan.

Sucipto enggan menjelaskan bentuk keamanan untuk para jaksa maupun terdakwa yang sempat dilontarkannya.

Namun menurutnya, akan ada resiko bila para jaksa dan terdakwa jika terlalu sering bolakbalik Surabaya-Ponorogo untuk bersidang. Apalagi saat ini para jaksa yang efektif bertugas jumlahnya minim tetapi sidangnya banyak.

Disebutkannya, untuk sidang DAK saja, ada dua rombongan yang saat ini sepekan sekali bersidang. Yaitu rombongan para birokrat dari Dindik Ponorogo yang bersidang tiap Selasa dan rombongan CV Global yang bersidang tiap Senin.

“Ya dipecah-pecah biar lebih efektif lah. Jaksanya tidak di Surabaya terus. Jangan sampai di sini terlantar. Kami masih punya 17 perkara ko-

Kajari Ponorogo, Sucipto.

rupsi yang harus ditangani .

Hutang 2014 dan temuan di 2015 ini,” ujarnya.

Sementara itu soal upaya penahanan Wabup Ida, Sucipto menyatakan pihaknya masih menunggu kabar soal izin penahanan yang pernah diajukannya ke atasannya sejak Desember lalu. Ia menyatakan pihak Kejari Ponorogo harus tunduk para hirarki atau tingkatan kedinasan.

“Kami di sini masih menunggu kabar. Dari Kejaksaan Agung, yang berhubungan langsung dengan Kemendagri, belum ada pemberitahuan apapun. Begitu ada kabar, akan saya tahan. Tidak perlu menunggu terdakwa yang lain sidang, ada izin saya tahan,” ujarnya.

Kasi Pidsus Kejari Ponorogo Agus Kurniawan menyatakan, saat ini pemeriksaan saksi untuk YP sudah mencapai lebih dari separuh. Dari sekitar 50 orang yang disiapkan, sekitar 25 orang sudah diperiksa. Tingga saksi dari Semarang yaitu dari CV Ulfa Ananda dan saksi split yaitu para terdakwa kasus ini sebanyak tujuh orang.

“Kemungkinan YP bisa selesai berkasnya akhir bulan Mei ini. Penginnya kami, Juni bisa syukur-syukur bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

Untuk pemeriksaan berkas dan melengkapi kekurangannya kita percepat sekarang ini.

Kalau bisa cepat selesai ya kita limpahkan bareng (berkas terdakwa Wabup Ida dan YP),” ujar Agus Kurniawan. arso

SOROT

5 Edisi 86/ 11 - 17 Mei 2015

Uang haram juga mengalir ke PMII, GP Ansor, HMI, BEM, Paspampres.

MANTAN Sekretaris Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Waryono Karno, didakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi oleh Jaksa Penuntut Umum pada KPK. Jaksa mendakwa Waryono telah memerintahkan pengumpulan dana untuk membiayai kegiatan pada Sekretariat Jenderal KESDM yang tidak dibiayai APBN dan melakukan pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan umum.

Pemecahan paket dilakukan Waryono pada Kegiatan Sosialisasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Bahan Bakar Minyak Bersubsidi tahun 2012, Kegiatan Sepeda Sehat dalam Rangka Sosialisasi Hemat Energi tahun 2012 dan Perawatan Gedung Kantor Sekretariat ESDM tahun anggaran 2012.

Jaksa menuturkan, awalnya Waryono pernah meminta Kepala Biro Perencanaan, Rida Mulyana; Kepala Biro Keuangan, Didi Dwi Sutrisnohadi; Kepala Biro Umum, Arief Indarto; Kepala Biro Hukum dan Humas, Susyanto; Kepala Biro Kepegawaian, Indriyati; Kepala Pusat Data dan Informasi, Ego Syahrial; Kepala Pusat PPBMN, Agus Salim serta Sri Utami untuk mencari dana yang diambilkan dari hasil pengadaan barang jasa kegiatan-kegiatan di lingkungan Biro dan Pusat, yang pelaksanaannya di bawah koordinator Sri Utami.

Sri Utami lalu diangkat Waryono sebagai Koordinator Kegiatan Satker Setjen Kementerian ESDM. Salah satu tugasnya adalah menerima pengumpulan dana tidak sah dari biro-biro dan pusat yang diambilkan dari pengadaan barang dan jasa kegiatan di lingkungan Biro dan Pusat KESDM. Waryono berdalih penyerapan anggaran yang selalu rendah dan banyak kegiatan Sekjen KESDM yang tidak dibiayai APBN. Padahal, hal tersebut bertentangan

STAF SBY HINGGA WARTAWAN KECIPRATAN UANG ‘TUHAN’ ESDM

Mantan Sekretaris Jenderal ESDM, Waryono Karno, menjadi tersangka dalam kasus korupsi

dengan peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Terkait Kegiatan Sosialisasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Bahan Bakar Minyak Bersubsidi tahun 2012, Biro Hukum dan Humas Setjen KESDM mendapat alokasi anggaran sebesar Rp5,3 miliar.

Namun, Waryono memerintahkan Kepala Biro Hukum dan Humas, Susyanto

untuk mengajukan revisi anggaran dan melakukan pemecahan paket pekerjaan.

“Untuk menghindari lelang dan dapat dilakukan penunjukkan langsung,” kata Jaksa Fitroh Rochyanto.

Susyanto kemudian mengajukan perubahan dengan meminta 16 paket kegiatan dengan nilai anggaran mulai dari Rp415 juta hingga Rp755 juta, diubah menjadi 48 paket kegiatan dengan

Anggota DPR pun Kepincut

JAKSA Penuntut Umum juga mendakwa Waryono Karno, telah memberikan uang sebesar 140.

000 dolar Amerika Serikat kepada Sutan Bhatoegana.

Menurut Jaksa, uang yang diberikan melalui Iryanto Muchyi itu bertujuan agar Sutan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya selaku Ketua Komisi VII DPR. “Guna mempengaruhi anggota Komisi VII terkait pembahasan dan penetapan asumsi dasar migas APBN-P TA 2013, pembahasan dan penetapan asumsi dasar subsidi listrik APBN-P TA 2013, pembahasan dan pengantar pembahasan RKA-KL APBN-P TA 2013 pada Kementerian ESDM dalam rapat kerja antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR,” kata Jaksa Fitroh Rohcahyanto, saat membacakan surat dakwaan Waryono, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 7 Mei 2015.

Jaksa menuturkan, awal bulan Mei 2013, ESDM mengusulkan ang-

garan perubahan terkait RAPBN-P Tahun Anggaran 2013 yang nantinya akan dibahas dalam forum rapat kerja dengan Komisi VII DPR. Pada tanggal 27 Mei 2013, sehari sebelum rapat kerja, Waryono mendapat telepon dari Sutan untuk bertemu membahas agenda rapat kerja di Restoran Edogin, Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Pada pertemuan itu, Waryono meminta Sutan selaku pimpinan rapat agar rapat kerja dapat berjalan lancar, tidak berlangsung lama dan tidak berteletele. Hal tersebut kemudian disanggupi oleh Sutan dan dia meminta kalau ada urusan lain melalui Iryanto Muchyi.

Keesokan harinya, Waryono Karno memerintahkan Didi Dwi Sutrisnohadi agar menyiapkan uang untuk Sutan, namun tidak disanggupinya. Waryono lantas menyuruh Ego membantu Didi menghubungi Wakil Kepala SKK Migas, Hardiono sambil mengatakan ‘ini buka gendangnya di sini’.

Didi lalu menghubungi Hardio-

no dan mengatakan Waryono Karno ingin berbicara sambil menyerahkan telepon. Setelah itu Waryono meminta Didi Dwi Sutrisnohadi agar menerima uang yang akan diantar oleh orang SKK Migas.

Pada saat bersamaan, kepala SKK Migas ketika itu, Rudi Rubiandini, menyuruh Tri Kusuma Lydia menyerahkan uang yang telah dimasukan ke dalam paper bag silver bergambar BP Migas kepada Waryono melalui Hermawan.

Hermawan yang datang ke KESDM lalu menitipkan uang tersebut kepada Hardiono yang kemudian diserahkan kepada Didi Dwi Sutrisnohadi. Uang-uang tersebut kemudian dirinci sebesar US$140 ribu yang akan diserahkan kepada Sutan.

Rinciannya antara lain untuk empat pimpinan Komisi VII masing-masih sejumlah US$7.500, untuk 43 anggota Komisi VII masing-masing sejumlah US$2.500, serta untuk Sekretariat Komisi VII sejumlah US$2.500.

Setelah selesai dihitung, uang kemudian dimasukan ke dalam sejumlah amplop warna putih dengan kode di bagian pojok kanan atas yakni huruf “P” untuk pimpinan, “A” untuk anggota, serta “S” untuk sekretariat. Amplop-amplop tersebut dimasukan ke dalam satu paper bag.

“Terdakwa kemudian memerintahkan Didi Dwi Sutrisnohadi menyerahkan uang tersebut kepada Sutan Bhatoegana sebagai pemberian tahap I atau dengan istilah ‘buka gendang’ terkait rapat kerja antara KESDM dengan Komisi VII DPR,” kata Jaksa.

Didi kemudian menyerahkan uang kepada Iryanto Muchyi yang kemudian menitipkannya kepada asisten pribadi Sutan, Muhammad Iqbal Perkasa Miraza. Iryanto lantas menghubungi Sutan untuk mengabarkan mengenai uang tersebut. Namun Sutan meminta uang ditaruh di mobil Toyota Alphard miliknya.

nlai anggaran per kegiatan berkisar Rp100 juta.

Waryono lalu menyetujui perubahan itu sehingga kegiatan sosialisasi dapat dilakukan dengan penunjukkan langsung, yang pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada Sri Utami selaku Koordinator Kegiatan.

Sri lantas memerintahkan bawahannya, Poppy Dinianova, Jasni, dan Teuku Bahagia untuk membuat administrasi

pertanggungjawaban seolah-olah kegiatan sosialisasi tersebut telah dilaksanakan.

Mereka juga disuruh untuk mencari pinjaman perusahaan, guna dijadikan sebagai rekanan yang seolah-olah melaksanakan kegiatan dengan imbalan sebesar 2-5 persen dari nilai pekerjaan.

Mereka lantas mengajukan pencairan dana ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas pembayaran

total nilai 48 pekerjaan sebesar Rp4.692.048.500, namun hanya dicairkan sebesar Rp4.180.188.669 setelah dipotong PPN dan PPh. Mereka lalu mendatangi satu persatu perusahaan untuk menarik uang pembayaran secara tunai dan sebagai imbalan, mereka memberikan fee sebesar 2 sampai 5 persen. Total uang yang ditarik oleh keempat orang tersebut mencapai Rp2.964.080.536 dan disetorkan kepada Sri Utami melalui Eko Sudarmawan.

Dari total uang tersebut, sebesar Rp1.465.650.000 digunakan untuk kegiatan Sekretaiat Jenderal KESDM yang tidak dibiayai APBN. Sejumlah pihak juga tercatat kecipratan uang dari hasil kegiatan fiktif itu.

Tercatat di antaranya kepada LSM Hikmat Rp150 juta, PMII Rp70 juta, GP Anshor Rp50 juta, Aliansi BEM Jawa Barat Rp15 juta, LSM Laksi Rp25 juta serta HMI Rp10 juta.

Tidak hanya itu, ada juga uang yang diberikan kepada mantan Staf Khusus Presiden, Daniel Sparingga, sebesar Rp185 juta.

Selanjutnya, biaya makan malam sekretariat jenderal KESDM Rp35 juta, uang ketupat lebaran yang diberikan melalui Sri Utami dan Vanda Rp247 juta. “Diberikan kepada Paspampres melalui Sri Utami sebesar Rp25 juta,” kata Jaksa.

Selain itu, uang juga mengalir ke TU Pimpinan Rp88.150 juta, diberikan buat Haris Darmawan Rp3 juta, THR Nuraini dan Jendral Rp5 juta, membeli paper bag acara buka bersama Rp1.5 juta.

Selain itu, uang diberikan pada 83 wartawan dengan masingmasing Rp650 ribu sejumlah Rp53.950.000, kepada Riky untuk biaya organ tunggal Rp7,5 juta, office boy Rp7,5 juta, kepada kepala biro 7x Rp105 juta, operasional setjen Rp159.350 juta serta diberikan pada Ibnu Rp1,5 juta.

Kemudian, digunakan untuk partisipasi Porseni Rp15 juta,

Uang suap sebagai ‘kado Tuhan’ WARYONO KARNO menampik dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada KPK terhadap dirinya. Waryono diketahui didakwa Jaksa dengan dakwaan berlapis.

Salah satu yang disoroti oleh Waryono Karno adalah terkait dakwaan gratifikasi uang sebesar US$284.862. Waryono berkilah bahwa uang tersebut adalah pemberian dari tuhan.

“Anda baca nih. Nih Anda baca ya US$284.862 ini uang dari Tuhan. Masa Tuhan gratifikasi ke saya. Enggak ada. Dari siapa?” kata Waryono, saat dikonfirmasi setelah sidang, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 7 Mei 2015.

Terkait adanya aliran uang yang berasal dari kepada sejumlah pihak terkait kegiatan Sekretariat Jenderal ESDM yang tidak dibiayai APBN, Waryono mengaku tidak mengetahuinya.

Pada surat dakwaan, tertulis uang yang nilainya bervariasi tersebut diberikan pada sejumlah pihak, di antaranya mantan Staf Khusus Presiden, Daniel Sparingga, Paspampres hingga wartawan. “Kita enggak tahu sama sekali,” kata dia.

Diketahui, Waryono Karno didakwa dengan tiga dakwaan. Pada dakwaan pertama, Jaksa mendakwanya telah memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi. Atas perbuatannya itu, dia didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp11.124.

736.447 (Rp11,1 miliar).

Terkait perbuatannya, Waryono diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Sementara pada dakwaan kedua, Waryono didakwa telah memberikan suap sebesar US$140 ribu kepada Sutan Bhatoegana selaku Ketua Komisi VII DPR, perbuatan Waryono tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a subsdair Pasal 13 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.

Pada dakwaan ketiga, Waryono didakwa telah menerima gratifikasi berupa uang sebesar US$284.862 dan US$50.000.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 B Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ase/sya/ben/vv

www.lensaindonesia.com

BLITZ

6 Edisi 86/ 11 - 17 Mei 2015

Olga Syahputra

Bagi-bagi Sembako 40 Hari Olga Ricuh PEMBAGIAN sembako di 40 hari meninggalnya Olga Syahputra berlangsung rusuh. Warga marah lantaran keluarga hanya membagi-bagikan 500 kupon sembako dari 1.000 kupon yang dijanjikan.

Banyak warga yang kecewa karena tidak mendapatkan kupon sembako dari keluarga Olga. Padahal, mereka sudah mengantre dari pagi bahkan menginap sehari sebelumnya. Keluarga Olga Syahputra yang berjanji menyediakan 1.000 kupon ternyata ingkar. Karena pertimbangan lain, mereka memutuskan hanya membagikan 500 kupon kepada warga.

Mulai dari hari Senin (4/5) hingga Rabu (6/5), sudah terlihat antrian yang didominasi oleh kaum ibu. Mereka berharap bisa mendapatkan kupon yang nantinya bisa ditukar dengan bingkisan dan sembako.

Beberapa warga pun banyak yang tidak kebagian kupon yang bisa ditukar dengan paket sembako itu. Padahal mereka sudah antre sejak pukul 08.00 WIB. “Baru dibagiin masa sudah habis? Saya kan berdiri di depan, kok bisa nggak kebagian?” teriak seorang wanita sambil menggendong anaknya.

“Itu 1000 kupon katanya udah abis. Ibu-ibu yang dari luar daerah pada nginep di masjid samping rumah Olga. Kita mah rumahnya deket, pulang, malah nggak kebagian,” cerita Ipong (37), di rumah Olga, Kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu (6/5).

Ipong hanya satu dari ribuan ibu-ibu yang rela bolak-balik ke rumah Olga dari Senin, demi kupon sembako. Rencananya, acara tahlilan 40 hari akan dimulai habis magrib.

“Yang dibagi sekarang 500 (lembar), 500 lagi khusus buat warga sini,” jelas Wakil Kepala Polsek Duren Sawit, AKP Wasito di rumah Olga, di Kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu (6/5).

Panitia berusaha membuat warga tetap tenang.

“Mohon maaf ibu, buat yang nggak dapat kupon, silakan tetap datang nanti malam. Kita sama-sama doakan almarhum Olga. Ibu-ibu sayang sama Abang Olga kan? Nggak pamrih kan?” ujar Wasito.

Kekesalan warga berangsur menghilang. Kehadiran sahabat Olga seperti Edric Chandra membuat suasana lebih cair. Terlihat Edric menghampiri para ibu-ibu yang tidak masuk area tahlilan.

Pembagian sembako di 40 hari meninggal Olga mendapatkan kritikan. Keluarga Olga disebut-sebut melakukan riya dalam pembagian sembako. Menanggapi hal ini, adik Olga, Billy Syahputra membantahnya. “Sebenernya Bang Billy maunya orang yang datang ke sini ikhlas, semata-mata mendoakan Olga.

Jangan semata-mata karena ada sesuatu,” ucap Billy.

Lebih lanjut, Billy mengungkapkan keluarganya hanya berniat untuk berbagi rezeki. Billy pun tak menyangka antusiasme warga sekitar sangat besar. Bahkan sampai ada yang menginap selama tiga hari, di masjid samping rumahnya. “Tujuan kita semata-mata hanya untuk almarhum, nggak ada niat adt riya. Nggak ada sama sekali,” ungkap Billy.

Jackie Chan Dukung Hukuman Mati Pemasok dan Pengedar Narkoba AKTOR laga Jackie Chan sangat mendukung hukuman mati bagi pemasok dan pengedar narkoba. “Untuk beberapa kasus, saya jelas mendukung hukuman mati,” kata Jackie Chan.

Jackie Chan menyebut, bahaya narkoba saat telah merasuki semua tempat, dari lingkungan pergaulan hingga keluarga. “(Anak-anak muda mengatakan) tak masalah dengan narkoba, ini seperti rokok. Saya tak sependapat dengan pandangan tersebut .... (Narkoba) tak boleh masuk ke keluarga saya,” kata Duta besar antinarkoba Singapura yang baru ini.

Jaycee (32), anak Jackie Chan, bahkan pernah terjerumus barang haram tersebut. Ia harus menjalani hukuman penjara enam bulan di China karena memiliki obat-obatan terlarang dan menampung beberapa pengguna narkoba yang lain.

Jackie Chan tidak hanya marah tapi juga malu mengetahui anaknya terlibat narkoba. Ia mengatakan, dirinya tak pernah membayangkan anggota keluarganya akan terlibat kasus narkoba.

Jackie Chan adalah selebriti pertama yang diangkat menjadi duta antinarkoba oleh Pemerintah Singapura, setelah kepolisian China mengangkatnya untuk peran yang sama pada 2009.

Baik Singapura maupun China menerapkan hukuman mati untuk penyelundup dan pengedar obat-obatan terlarang. Negara Asia Tenggara lain yang menerapkan hukuman mati termasuk Indonesia dan Malaysia.

Pernyataan Jackie Chan ini menyusul eksekusi delapan orang terpidana narkoba yang dilakukan akhir April lalu di Nusakambangan yang menuai kritikan internasional. bbc

www.lensaindonesia.com

Roro Fitria Tajir Hasil Pesugihan?

Masih melakukan berbagai ritual Kejawen. Katanya sih bisa tajir karena pintar manajemen cash flow, bukan pesugihan.

RORO Fitria men-gaku tidak bermaksud riya. Nyatanya artis berpayudara jumbo ini kian eksis memamerkan kekayaannya di berbagai acara. Roro mengaku memiliki be-berapa mobil sport berharga miliaran, perhiasan, berlian, apartemen mewah.

Percaya atau tidak, tajir melintir, Roro mengklaim nominal kekayaannya sentuh angka triliun rupiah.

Saat ditanyakan lagi perasaannya dilabeli artis miliuner, Roro menjawab, “Alhamdulillah, sebenarnya biasa-biasa saja. Kalau teman-teman ada statement predikat gitu, selalu gunakan barang mewah, aku selalu positif, nggak pernah memikirkan yang nggak pernah menyenangkan, yang positif saja.”

Publik kian penasaran dari mana Roro bisa setajir itu. Toh sebelumnya, ia diketahui hanya menjalani pemotretan syur dan main beberapa judul film horor esek-esek.

“Kalau ditanya dari mana, ya dari mama, hehehe. Yang bisa aku jawab ya berbagai source atau sumber. Aku pintar sekali manajemen cash flow,” ucapnya.

Roro juga menjawab tudingan ia memiliki harta segunung berbentuk deposito berjangka, reksadana, dan tabungan karena hasil ritual pesugihan.

“Nggak komentar miring. Kalau iya, berhubungan dengan Islam Kejawen aku. Ritual-ritual aku. Naudzubillah, ada yang bilang pesugihan, aku sampaikan nggak ada hubungan apa pun. Segala hajat aku Alhamdulillah diridhoi dan dilancarkan Allah,” jelasnya pede.

Dalam sebuah wawancara sebelumnya, Roro memang mengaku masih melaku-kan berbagai ritual Kejawen. Seperti puasa ngapit weton, puasa mutih dan berbagai ritual Kejawen lain yang tak pernah ia tinggalkan. “Sejak kecil aku besar dan diajarkan budaya Jawa yang sangat kental oleh keluargaku,” ungkap Roro.

“Semua itu memang dari kesadaran dan hati aku sendiri.

Aku sangat menyukai budaya Jawa dengan segala tradisi dan ritualnya,” ungkap wanita kelahiran Yogyakarta, 29 Desember 1987 ini.

Pemain film Bangkitnya Suster Gepeng, Bangkit Dari Lumpur dan Misteri Petu-alangan Ki Joko Bodo ini tak setuju kalau apa yang dilakukannya disebut musyrik. “Tolong digarisbawahi, budaya berbeda dengan musyrik,” tegasnya. “Aku hanya ingin melestarikan budaya leluhur asli aku sendiri, sehingga tidak hilang dimakan kemajuan zaman.”

Keinginan mempertahankan budaya leluhur ini semakin mantap dilakukannya, setelah melihat kenyataan pahit yang terjadi.

“Insya Allah akan terus melestari-kannya hingga ke anak, cucu dan cicit. Sehingga keturunanku kelak tidak akan kehilangan jati diri, asal-usul, dari mana dan di mana leluhurnya berada di muka bumi ini,” terang Roro.

Akhir pekan lalu, Roro merasa tidak bermaksud riya di balik aksi pamer kekayaannya belakangan ini. “Apa yang aku punya ya yang aku bawa. Nggak lebih-lebihin, malah sebenarnya masih banyak di safety box yang belum aku bawa, seperti diamond, mutiara serta surat-surat penting dan berharga lainnya,” terangnya.

“Yang namanya kontroversi pasti ada. Ribet juga ya jadi artis ha ha ha. Tapi aku tanggepin secara positif aja, legowo.

Aku lagi mempersiapkan film terbaru, karya mas Rudi Soedjarwo, Insya Allah Mei tayang. Soal single, aku udah punya empat. Yaitu Bawa Aku Melayang, Come To Baby, Jedag Jedug dan Culik Aku,” jabarnya lagi.

Sepertinya Roro coba meyakinkan kalau hartanya yang segunung itu hasil kerja keras, banting tulang sampai mandi keringat. “Aku kaya dari awal sih, dari keluarga. Semacam warisan dari keturunan, semen-tara aku belum ada suami, ya hrm jadi aku nikmatin (kekayaan) sendiri.”

Rumah Alm Pepeng.

Meninggal, Pepeng Jadi Trending Topic di Twitter INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI ROJIUN...

Dunia hiburan Tanah Air kembali berduka. Komedian sekaligus presenter kondang, Ferrasta Soebardi atau Pepeng, meninggal dunia karena komplikasi penyakit di Rumah Sakit Puri Cinere, Depok, Jawa Barat, Rabu (6/ 5) pagi.

"Iya (komplikasi) Papa sudah lama dan banyak penyakitnya. Ada jantung juga," kata Gerimio, putra kedua Pepeng di rumah duka, Jalan Bumi 18 No. C 98, Komplek Bumi Pusaka Cinere, Depok, Jawa Barat.

Menurut Gerimio, sang ayahanda meninggal sekitar pukul 10.00 WIB pagi. "Sekitar jam 10 lebih," imbuhnya.

Berpulangnya Pepeng langsung ramai dibicarakan di media sosial. Nama Pepeng menjadi trending topic nomor satu di Indonesia. Netizen mencuitkan rasa duka atas kematian pelawak yang terkenal lewat program televisi Jari-Jari itu.

Dari warga biasa hingga selebriti mengucapkan duka cita di Twitter atas meninggalnya Pepeng. "Turut berdukacita atas berpulangnya Ferrasta Soebardi (Pepeng). Salut untuk karya, dedikasi & semangat alm. Semoga diterima di sisiNYA. #RIP," tulis motivator Andrie Wongso di akunnya, @AndrieWongso.

Pun demikian dengan kalangan selebritis yang tak mau ketinggalan untuk menyampaikan ucapan belasungkawa untuk Pepeng.

"Turut duka cita mendalam to alm.mas pepeng-legend-besar dg 'Karya'!! Bukan sperti saat ini(dgn 'Sensasi') smoga diberikan tmpt terbaik!," tulis artis Rico Ceper dalam akunnya @rico_cepero. "RIP Mas Pepeng .. (with Indra)," cuit pembawa acara Indy Barends di @indybarends.

Seperti diketahui, Pepeng sudah lama melawan penyakitnya. Ia selama ini juga menderita Multiple Sclerosis, penyakit yang menyerang sistem syaraf pusat. Lantaran penyakitnya itu, Pepeng mengalami kelumpuhan.

Pada 2013 lalu, bintang film 'Samasama Enak' itu juga terkena serangan jantung. Pepeng meninggal dunia di usia 60 tahun. Ia meninggalkan seorang adt istri dan empat anak.

Kerap Pamer Harta, Bella Shofie Diberi Kain Keranda BELLA Shofie seminggu ini jadi sorotan karena kerap pamer harta di acara televise. Bella kembali hadir di acara talkshow.

Tapi ada yang unik dari acara tersebut. Bella yang membawa mobil Porsche Boxster-nya itu sempat diberi kain keranda jenazah oleh Dorce Gamalama. Hiii..!

“Awalnya aku nggak tahu penutup keranda setelah aku tahu aku kaget banget. Apapun kita hidup sekarang kita akan kembali ke atas, nyediain aja, misalkan ada yang kurang mampu meninggal buat disumbangin,” terang Bella di Jakarta Barat, Kamis (7/5/2015).

Ternyata maksud Dorce memberi kain itu tak lain sebagai simbol agar Bella selalu ingat akan akhirat. Bella sendiri berterimakasih atas pemberian Dorce tersebut.

Menurut Bella, Dorce juga memberi wejangan soal dirinya yang di-bully haters karena pamer harta di media sosial. “Dikasih masukan kata bunda Dorce, haters nggak usah ditanggepin,” ujarnya.

Meski kerap pamer

ke_glamoran, Bella kerap menegaskan ia akan menepi dari gaya hidup mewah pada waktunya.

Kapan?

“Aku udah sedikit cooling down, mungkin 4 tahun lagi aku bersuami. Aku lagi menikmati masa masa muda aja. Kita nggak akan pernah tahu ke depan seperti apa, tapi aku berprinsip tidak kmb akan menyakiti orang lain,” paparnya.

7 Edisi 86/ 11 - 17 Mei 2015

Perintah...

Sambungan Halaman 1 Apalagi surat terbaru FIFA kepada PSSI yang ditandatangani Sekjen FIFA, Jerome Valcke, pada 4 Mei 2015 menyebutkan, FIFA dengan tegas memberikan batas waktu kepada PSSI untuk segera menyelesaikan konfliknya dengan Menpora Imam Nahrawi. Jika tidak, maka sanksi akan dijatuhkan induk organisasi sepakbola dunia tersebut. FIFA pun memberi batas waktu hingga 29 Mei. “Semua tindakan yang diambil Menpora dan atau KONI telah menempatkan PSSI melanggar pasal 13 dan 17 statuta FIFA. Jika tidak ditarik hingga 29 Mei 2015, maka kami tidak ada pilihan lain selain mengajukan hal ini kepada badan FIFA yang berwenang agar diberikan sanksi,” demikian bunyi surat tersebut.

Organisasi pimpinan Sepp Blatter itu pun meminta pertemuan PSSI dan Menpora bisa memunculkan solusi terbaik.

Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mahmud Mattalitti berharap dengan adanya surat tersebut, Menpora bisa berpikir jernih dan melihat permasalahan secara baik. Dengan demikian, sanksi dari FIFA tidak turun.

“Jika permasalahan tidak kunjung selesai dimata FIFA, kita dipastikan tidak bisa terlibat di dunia internasional.

Baik itu perhelatan SEA Games, AFC Cup U-16, U-19, perhelatan Pra Piala Asia dan lainnya,” terang La Nyalla.

PSSI pun melakukan langkah cepat. La Nyalla berusaha menyambangi kantor Menpora. La Nyalla ditemani oleh acting Sekjen PSSI, Azwan Karim, dan anggota tim hukum PSSI. “Kehadiran kami untuk menyampaikan surat dari FIFA

kepada Pak Menteri. Isinya, FIFA memberikan peringatan sampai batas waktu 29 Mei. Intinya, Menpora harus duduk sama kami dan mencabut pembekuannya untuk memajukan sepakbola Indonesia,” lanjut La Nyalla di kantor Kemenpora.

Sayangnya, Ketum PSSI ini tak bisa bertemu langsung dengan Menpora. Surat FIFA pun hanya diserahkan kepada Asisten Deputi Bidang Organisasi Keolahragaan, Doddy Ismadi.

“Di dalam surat itu, kami disuruh bertemu Menpora. Tapi, teman-teman sudah tahu sendiri, saya sudah tiga kali kemari dan saya tidak akan bosan-bosan. Mungkin ada ketiga, keempat sampai kami ketemu sama Menpora. Intinya, kami sudah punya niatan baik. Tapi, PSSI tetap memegang prinsip untuk berpegang teguh kepada Statuta FIFA dan PSSI,” ungkapnya.

La Nyalla kembali menegaskan jika pihaknya tetap tak bisa duduk bersama dengan Menpora, maka sanksi berat bakal dijatuhkan oleh FIFA. “Setelah tanggal 29 Mei tidak ada titik temu, Indonesia pasti di-suspend,” tuturnya.

“Menpora bisa berpikir jernih tidak dengar bisikan dari kanan-kiri. Jangan sangkut pautkan permasalahan pribadi. Untuk itu, saya minta Menpora mencabut surat pembekuan PSSI, dan kami bisa langsung menggulirkan kompetisi, dan sanksi FIFA bisa dihindari,” pungkasnya.

Sidang gugatan PSSI terhadap keputusan Menpora di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur, juga bergulir, Kamis, (7/5/2015). Kali ini, PSSI yang diwakili oleh kuasa hukumnya menyerahkan se-

jumlah bukti kepada majelis persidangan.

Sidang kedua ini berlangsung tertutup. Sebanyak 22 bukti diserahkan oleh kuasa hukum PSSI kepada majelis hakim. Beberapa di antaranya berupa bukti keikutsertaan Timnas di SEA Games 2015, Persipura dan Persib di AFC Cup, serta beberapa rangkuman artikel negara-negara yang dikenai sanksi oleh FIFA. “Hari ini kami memberikan semua bukti dengan sempurna. Bukti ini untuk menggambarkan bagaimana gentingnya situasi persepakbolaan nasional,” kata Aristo Pangaribuan, anggota tim kuasa Hukum PSSI usai sidang.

Sebenarnya banyak pihak yang mengharapkan Presiden Joko Widodo turun tangan untuk memperbaiki persepakbolaan serta mengevaluasi kinerja Menpora. Akan tetapi, yang diharapkan justru tidak kunjung datang. Jokowi yang dianggap banyak klub, pemain, dan suporter sebagai ‘juru selamat’ kisah sepakbola Indonesia, justru mendukung langkah Menpora.

Imam Nahrawi mengaku pihaknya baru bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6 /5/2015). Dalam pertemuan itu, kata Imam, Jokowi meminta agar dia segera melakukan langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan sepakbola nasional ini.

“Presiden minta ke saya untuk terus melakukan perubahan yang lebih dahsyat lagi terhadap terkait dengan tata kelola sepakbola ini, tidak boleh berhenti, dengan step yang jelas, dengan blueprint yang jelas. Presiden sangat konsen dengan perubahan tata kelola sepakbola,” ujar Imam usai bertemu Jokowi.

Kemudian, Imam menjelaskan bahwa pihaknya telah

melakukan upaya teknis dan strategis terkait struktur dan kompetisi. Termasuk membentuk tim transisi. Jokowi juga meminta agar segala hal yang menjadi penyebab terhentinya kompetisi untuk segera diselesaikan, termasuk bila PT Liga tidak bersedia untuk melanjutkan kompetisi.

“Itu yang penting. Kalau memang operator sekarang bersedia dan siap melaksanakan kompetisi silakan dilanjut.

Kalau tidak bersedia maka harus dicari operator baru. Itu arahan presiden,” kata Imam.

Yang mengejutkan para insan sepakbola, kata Imam, Jokowi justru mendukung langkah Kemenpora membekukan PSSI. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu membeberkan bahwa Presiden juga memiliki perhatian kepada hiruk pikuk sepakbola nasional.

“Ya, yang terpenting Presiden minta ke saya untuk terus melakukan perubahan yang lebih dahsyat lagi terkait dengan tata kelola sepakbola ini,” ucap pria asal Bangkalan Madura itu.

“Beliau (Presiden) ingin melihat bahwa orang-orang yang ada di Tim Transisi nanti betul-betul bisa melaksanakan tugas dengan baik. Bahkan, sebisa mungkin harus segera bergerak,” tuturnya.

Imam mengatakan bahwa Kemenpora sudah mengirim surat ke PT Liga, paling lambat 9 Mei 2015 segera dilakukan pertandingan awal. Namun, dia belum mendapat jawaban dari PT Liga.

“Harapan saya semoga PT Liga mau. Kalau tidak mau kita tidak boleh korbankan klub.

Kita tidak boleh korbankan kompetisi. Kompetisi harus jalan berarti kita akan lakukan open bidding bagi calon operator baru. Semua akan kita lakukan transparan dan terbuka,” kata dia. muc/one/sia

Tega banget,” kata Siti Nurbaya saat dimintai tanggapan oleh detikcom, Kamis (7/5/2015).

Menurut Siti, kemungkinan besar kakatua itu dibius selama perjalanan berada di dalam botol. Begitu sampai di tempat tujuan, burung-burung itu baru dimasukkan ke kandang.

Siti mengatakan, dari informasi yang dia dapatkan, satwa langka itu didapatkan dari wilayah Tual, Maluku dan hendak diboyong ke Jakarta.

“Menurut informasi datang dari Tual Maluku dan akan dibawa ke Jakarta,” katanya.

Burung tersebut biasanya didapatkan dari hasil penangkapan warga setempat juga.

Untuk menghindar endusan petugas, satwa langka ini lazimnya dibawa dengan kapal laut penumpang dengan ukuran besar.

“Mereka bawanya dengan kapal laut kapal penumpang KM Tidar kapal besar yang banyak lorongnya sehingga tidak terkontrol ketat,” beber Siti.

Modus menyimpan di dalam botol tersebut dilakukan untuk menghindari pemeriksaan petugas. Dengan berada di dalam botol, burung-burung

tersebut tak bersuara dan dapat disembunyikan di tas atau kantong besar.

Kondisi ini membuat miris dunia. Populasi kakatua jambul kuning yang tersisa kini tak lebih dari 7.000 ekor. Kakatua berjambul kuning sudah ditetapkan dunia sebagai hewan terancam punah sejak tahun 2007. Perburuan dan perdagangan liar membuat jumlahnya terus berkurang setiap tahun.

Terlebih lagi, kakatua jambul kuning hanya bisa bertelur dua-tiga butir setiap tahunnya.

Polisi sendiri sudah menetapkan Mulyono sebagai tersangka penyelundupan kakatua jambul kuning. Tapi jangan kaget jika hukuman yang nanti dijalani Mulyono terbilang singkat.

Siti Nurbaya punya data yang cukup bikin mengelus dada. Jika para tersangka ini akhirnya diadili, hukuman maksimal yang pernah tercatat hanya delapan bulan saja.

Padahal kejahatan mereka merusak ekosistem. Karena mereka jugalah satwa langka ini kelak bisa hanya tinggal cerita belaka yang wujudnya tidak lagi bisa ditemukan. mok/det

Harun pernah menikah, dan memiliki tiga orang anak dari hasil pernikahan itu.

Selain Sandy Harun, Catherine Wilson dan Andi Soraya yang mengaku dekat dengan Tommy Soeharto. Beberapa nama artis cantik lainnya yang pernah digosipkan dekat di antaranya, Manohara Odelia Pinot, artis senior Ita Mustafa, penyanyi senior Maya Rumantir, dan Nia Zulkarnaen.

Gosip kedekatan Tommy Soeharto dengan wanita cantik mereda setelah menikah dengan Tata, wanita yang masih keturunan ningrat.

Pada tahun 2006, pasangan ini resmi bercerai.

Pisah dari Tata, Tommy sempat digosipkan memiliki hubungan khusus dengan ar_tis berdarah indo, Tamara Blezskinsky dan Nadine Candrawintara. Menanggapi gosip itu, Tommy hanya menjawab dengan senyuman.

Lalu bagaimana dengan dukungan politik yang didapat Tommy Soeharto untuk maju sebagai Calon Presiden 2019 mendatang. Beberapa terakhir ini dia kerap tampil di publik dan berceloteh di jejaring sosial, Twitter.

Konflik yang terjadi di internal Partai Golkar dijadikan awal dirinya eksis kembali.

Dia mengusulkan agar konflik itu selesai, digelar Musyawarah Luar Biasa (Munaslub).

Usulannya itu disambut antusias oleh kader Golkar di beberapa daerah dan tokoh senior Golkar, Akbar Tandjung.

Bahkan ada yang menginginkan, Tommy menjadi Ketua Umum daripada Aburizal Bakrie atau Agung Laksono.

Bendahara Partai Golkar Jawa Tengah Sasmito berpendapat, sangat dimungkinkan hasil Munaslub akan menunjuk Tommy Soeharto sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru. ”Mas Tommy sudah semakin dewasa dan matang kok untuk menjadi memimpin partai ini,” ujarnya.

Dukungan dari beberapa pengurus Golkar di daerah kepada Tommy untuk menjadi ketua umum diungkapkan juga oleh kakaknya, Siti Hedijati Harijadi. Wanita yang akrab dipanggil Mbak Titiek ini mengklaim, beberapa kader di daerah menginginkan keluarganya mengambil alih Golkar, karena konflik yang terjadi tak kunjung selesai.

“Kader di daerah gerah melihat konflik di internal Golkar tak kunjung selesai.

Lalu mereka meminta keluarga Pak Harto mengambil alih,” kata Titiek. bhr

28 Mei...

Sambungan Halaman 1 Peristiwa ini, kata Thomas, hanya terjadi dua kali dalam satu tahun. Peristiwa ini akan terulang lagi pada 16 Juli 2015 mendatang di mana matahari berada di atas Mekkah mulai terjadi pada 26-30 Mei

pada sekitar pukul 16.18 WIB. “Ada plus minus dua hari sebelum dan sesudah tanggal 28 Mei, sehingga peristiwa tepat berada di atas Mekah ini terjadi mulai 26 Mei hingga

TKI...

Sambungan Halaman 1 Jumlah TKI yang mendapat hukuman mati di luar negeri ada 228 orang. Dari jumlah tersebut kasus hukum yang dialami TKI bermacam-macam seperti pembunuhan, pemerkosaan, perzinahan, pencurian, dan syirik.

Ia mencontohkan, jika TKI

yang masih bisa diselamatkan yakni yang tidak terlibat perkara pembunuhan seperti syirik perzinahan, dan pencurian. Kategori syirik di Arab Saudi misalnya kebiasaan membawa jimat seperti batu akik yang dianggap memiliki tuah. Padahal di Arab Saudi

Christian...

Sambungan Halaman 1 “Ya, memang ada kader yang sempat menyebut nama Christian Gonzales. Kader itu mengusulkan nama pemain Arema itu masuk bursa pencalonan,” jelas Ketua DPC Gerindra, Ahmad Subhan, Kamis (7/5/2015).

Menurut Ahmad Subhan, yang kini juga menjabat Wabup Malang, usulan tersebut sah-sah saja. Sebab, kata dia, partai yang lahirnya dibidani Prabowo Subianto ini membuka pintu lebar-lebar bagi siapa saja yang ingin mencalonkan jadi Bupati Malang peiode 2015-2020.

Sedangkan Christian Gonzales diusulkan, kata dia, kare-

na memiliki fans cukup banyak. Khususnya dari kalangan Aremania. Makanya, kata dia, bagi siapa saja yang minat, termasuk Christian Gonzales, bisa daftar lewat Gerindra.

Subhan pun mengaku siap untuk mengikuti penjaringan Bacabup lewat Gerindra. “Saya akan ikut penjaringan karena saya yakin bisa mengalahkan incumbent,” jelasnya.

Meski begitu, dia mengakui bila Gerindra tidak bisa maju sendiri. Sebab, untuk bisa mengusung Bacabup dan Bacawabup harus berkoalisi dengan partai lain. Karena itu dia menegaskan bila selama ini

SP3...

Sambungan Halaman 1

Biadab...

Sambungan Halaman 1 Penemuan burung kakatua jambul kuning yang langka awal pekan ini, bukan kejadian pertama. Sebelumnya, mereka memergoki burung diselundupkan dengan cara dimasukkan paralon.

“Ada 33 kakatua yang dimasukkan paralon,” kata Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Aldy Sulaiman kepada wartawan, Rabu (6/5/2015).

Sebelum pengungkapkan aksi sadis itu, polisi membongkar penyelundupan satwa yang melibatkan ABK. Ada ratusan burung cendrawasih, kakatua, hingga kadal diselundupkan. Semua sudah diproses secara hukum. “Itu kejadian tahun ini. Sebelum-sebelumnya juga banyak,” ungkap Aldy.

Polres Pelabuhan Tanjung Perak terus mengintensifkan razia. Terutama bagi kapal dari Indonesia Timur.

Sebagaimana diketahui, dalam razia, Senin (4/5) lalu, polisi mengamankan Mulyono (36)

yang kedapatan membawa burung bayan dan kakatua jambul kuning. Ada juga 21 kakatua yang dimasukkan dalam botol mineral ukuran 1,5 liter. Mulyono mengaku tak tahu menahu terkait ke21 burung tersebut.

21 Burung yang tak diakui Mulyono diamankan ke Balai Karantina Maharani Lamongan. Karena diperlakukan secara sadis, 11 satwa yang dipelihara karena suaranya itu mati.

Polisi sendiri menemukan kakatua berjambul kuning ini sudah dimasukkan dalam botol air mineral dalam keadaan hidup. Mirisnya, media-media asing menyoroti kasus penyelundupan ini. Telegraph dan Daily Mail menyebut, apa yang dilakukan oleh para penyelundup itu sangat menyedihkan.

Penyelundupan dengan cara dijejalkan ke dalam botol mineral membuat sebagian hewan langka itu mati. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar pun geram. “Iya itu biadab tuh.

Tommy...

Sambungan Halaman 1 “Cewek mana yang nggak mau jadi istrinya Mas Tommy.

Artis saja banyak yang antre untuk dekat sama dia,” katanya.

Selain berwajah ganteng, katanya lagi, Tommy memiliki kharisma dan jiwa pemimpin yang diturunkan dari mendiang ayahnya, Presiden ke-2 RI Soeharto. “Kharismanya yang membuat kaum wanita tergila-gila dengan dia,” tukasnya.

Mengenai kabar Tommy sedang mencari calon istri, ia tidak mengetahui itu. Namun jika memang benar, dia mendukung keinginan bosnya itu.

“Setiap laki-laki normal pasti ingin punya istri. Begitu juga dengan Mas Tommy,” ujarnya.

Ia meminta, jika ada perempuan yang akan dijadikan istri oleh Tommy Soeharto agar tidak dipolitisasi dan tidak disangkutpautkan dengan aktivitas Tommy di dunia politik.

Putra bungsu Soeharto ini memang kerap digosipkan dekat dengan beberapa wanita cantik. Bahkan, model Catherine Wilson pernah bertengkar

dengan Andi Soraya untuk membuktikan kedekatan mereka dengan pria tersebut.

Tak hanya itu, model senior Sandy Harun pernah mengaku anak ketiganya, Putri Mudiyanti Marimby, merupakan hasil hubungannya dengan Tommy Soeharto.

Tommy sendiri saat itu masih berstatus sebagai suaminya Ardhia Pramesti Regita Cahyani, yang akrab disapa Tata. Dari pernikahannya dengan Tata, Tommy dikaruniai dua anak, Pernyataannya Sandy Harun itu dibantah oleh Seno Adjie, adik dari pengusaha Setiawan Djody. Tegasnya, Putri Mudiyanti Marimby adalah anaknya sang kakak.

“Tidak benar Putri Mudiyanti Marimby adalah anak dari Tommy. Anak itu anak ketiga kakak saya,” jelas Seno Adjie saat itu.

Untuk memperkuat pernyataannya, Seno memastikan anak itu tercatat dalam catatan sipil Jakarta Timur, dengan tanggal lahir 8 Februari 1998.

Setiawan Djody dan Sandy

Tidak hanya itu, Awi menambahkan, aset 2,9 juta karyawan dan anggota Puskopkar yang menjadi jaminan kredit Bank BTN senilai Rp 24 miliar dan telah diserobot Henry Gunawan, saat ini masih dalam gugatan perdata. Alasan inilah yang membuat Polda Jatim tidak melanjutkan perkara tersebut.

“Dalam pasal 263 dan 266 tidak ditemukan alat bukti yang mendukung untuk menjerat Reny (obyek masih dalam gugatan perdata/vide perma no 1 tahun 1956),” demikian Awi. Nah, alasan terakhir inilah yang sering disalahtafsirkan.

Penasehat hukum Puskopkar yang menangani kasus ini, Soehirman, SH membeberkan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 1956 yang biasa disebut sebagai peraturan kuno ini mengatur bila ada perkara perdata dan pidana diajukan berbarengan, maka perkara pidananya harus berhenti dahulu. Sampai adanya putusan perdata. “Ingat, berhenti (sementara) bukan dihentikan. Itu diatur dalam pasal 1,” terang Soehirman, Jumat (8/5/2015).

Soehirman menjelaskan, dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, bukanlah hal yang janggal apabila suatu sengketa yang pada dasarnya masuk dalam ranah hukum keperdataan kemudian dibawa kedalam ranah hukum pidana.

Dan, hampir sebagian besar Laporan Polisi yang mengarahkan sengketa keperdataan ini didasarkan pada penggunaan Pasal 372 jo Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dan/atau penipuan.

Dalam proses penegakan hukum, pada dasarnya pengaturan tentang hal ini telah ditemukan pada Pasal 81 KUHP yang berbunyi: “Penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan prayudisial, menunda daluwarsa”.

Ketika memperhatikan ketentuan Pasal 81 KUHP merupakan pasal lanjutan dan satu kesatuan Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 KUHP, dimana maksudnya tenggang daluwarsa penuntutan tertunda atau tertangguhkan (geschorst) apabila ada perselisihan pra yudisial, yaitu perselisihan menurut hukum perdata yang terlebih dulu harus diselesaikan sebelum acara pidana dapat diteruskan. Dalam hal ada penundaan/pertangguhan (schorsing) maka tenggang waktu yang telah dilalui, sebelum diadakannya penundaan, tetap

diperhitungkan terus. Hanya saja selama acara hukum perdata berlangsung dan belum selesai, tenggang daluwarsa tuntutan pidana, dipertangguhkan. Hal ini tentunya dimaksudkan agar terdakwa tidak diberi kesempatan untuk menunda-nunda penyelesaian perkara perdatanya dengan perhitungan dapat dipenuhinya tenggang daluwarsa penuntutan pidana.

“Cuma perma itu juga rawan disalahgunakan oleh penyidik.

Biasanya polisi selalu menggunakan perma pasal 2 yang bunyinya, penangguhan pemeriksaan perkara pidana ini dapat sewaktu-waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi,” terang Soehirman.

Sayangnya, kata-kata “apabila dianggap tidak perlu lagi” ini sering menjadi senjata pamungkas tiap penyidik. Padahal jika dilihat dari urgensinya, lanjut Soehirman, perkara sengketa tanah Puskopkar dan Reny merupakan persoalan pelik yang harus ditangani serius. Apalagi, permasalahan ini melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini Henry Gunawan yang tiba-tiba masuk dan lantas menyerobot tanah tersebut.

“Bagaimana mungkin kasus tanah yang melibatkan jutaan orang dan tanahnya dikuasai begal, dianggap ‘tidak penting’ oleh penyidik Polda Jatim. Ini sangat keterlaluan. Mereka itu (Henry Gunawan) jelas-jelas telah merampas tanah rakyat.

Tapi kok sama kepolisian dibiarkan. Di sini polisi seolaholah membenarkan adanya perampasan tanah tersebut,” ungkap Soehirman.

Sementara itu Tri Harsono menyebutkan, sejak penyidik memberi SP3 terhadap kasus Puskopkar, kini Henry Gunawan makin berani dan gencar melakukan kegiatan pembangunan di lahan bersengketa.

Polisi memberi angin segar pada ‘maling’ untuk bebas menguasai tanah yang bukan menjadi haknya.

“Saya lihat Henry Gunawan kembali melakukan pembangunan di Juanda. Tapi pembangunannya dilakukan secara diam-diam,” kata Tri. Namanya juga maling, jika sudah kepepet pasti akan berhati-hati mengambil barang orang lain. Tri pun menyindir, inilah hebatnya negeri kita.

Semua orang sudah masuk dalam perangkap mafia tanah.

Yang namanya mafia tanah, sekecil apapun pasti akan dibela-belain sampai mati, itu sudah kodratnya Henry Gunawan. Saat ini dia merasa menja-

30 Mei. Lalu waktunya plus minus lima menit dari pukul 16.18 WIB,” jelasnya.

Thomas mengatakan, pencocokan arah kiblat melalui fenomena ini bisa dilakukan di Indonesia bagian barat dan bagian tengah saja.

“Sedangkan kalau Indonesia bagian timur sudah terbenam mataharinya,” ucapnya. ded hukumnya haram, sehingga patut dijatuhi hukuman mati.

Pemerintah Indonesia akan berupaya maksimal melakukan perlindungan terhadap TKI. Bagi TKI yang sudah nyaman di Arab Saudi juga tetap mendapat perlindungan.

“Tetapi bagi TKI yang bermasalah di Arab Saudi maupun di negara lainnya akan kita pulangkan,” pungkasnya. obi

sudah melakukan pendekatan dengan partai lain.

Dia berharap pendekatan untuk berkoalisi itu membuahkan hasil positif. Sehingga, Gerindra bisa mengusung jagonya sendiri. Partai Gerindra berencana berkoalisi dengan PPP, Partai Hanura dan Partai Demokrat.

“Gerindra akan koalisi dengan PPP, Hanura dan Partai Demokrat. Karena Gerindra hanya punya tujuh kursi. Karenanya harus berkoalisi untuk memenuhi syarat,” kata Subhan.

Selain Cristian Gonzales, nama Angel Lelga juga kemungkinan akan maju lewat Partai Gerindra. Angel, yang juga politikus PPP, itu diajak Subhan untuk berkoalisi jadi pasangan cabup-cawabup. aji_dewa_roisky di ‘raja tanah’. Semua orang bisa dibelinya. Tapi dia tidak paham jika tanah yang dikuasainya adalah milik rakyat.

“Merampas yang bukan haknya suatu hari nanti pasti ada karmanya,” imbuh Tri yang baru meresmikan kantor baru Puskopkar Jatim.

Karena itu Tri Harsono dan penasehat hukumnya Soehirman akan mengadukan persoalan tersebut ke Propam Mabes Polri. “Kami melihat penyidik tidak serius menangani kasus tersebut. Kami akan mengadu ke Mabes Polri. Di Surabaya dan Sidoarjo kami tidak mendapat jaminan hukum.

Padahal semua data sudah kami lampirkan untuk jalannya penyidikan. Kami juga telah menjelaskan secara terperinci bukti kepemilikan tanah tersebut, hingga bukti yang dijaminkan ke BTN. Bahkan hingga saat ini masih ada sisa Kredit dan Puskopkar yang membayar. Sayangnya, pihak penyidik tidak tergugah untuk mencermati kasus tersebut,” ungkap Tri. Jika penyidik sebelumnya berkata bahwa tanah tersebut berstatusquo (tanpa kepemilikan), lalu mengapa sekarang pihak PT Gala Bumi Perkasa bisa leluasa melakukan aktivitas pengurukan di lokasi sengeketa. Sebagian tanah bahkan sudah jadi pergudangan dan siap dipasarkan.

Pernyataan Polda bahwa “tanah masih dipersengketakan karena belum diketahui kepemilikannya” menunjukkan betapa lemahnya penyidik Polda Jatim mengusut kasus Puskopkar. Pihak penyidik Polda selama ini telah mengesampingkan bukti-bukti yang ada. Polda Jatim bukan saja ‘memenangkan’ begal tanah, tapi juga membiarkan uang negara BTN senilai Rp 24 miliar terancam hilang.

“Coba penyidik cek saja di sana. Apa benar PT Gala Bumi Perkasa punya sertifikat tanah, punya ijin pembangunan, kami jamin pasti tidak ada. Itu sudah menjadi bukti pelanggaran hukum karena membangun tanah di lahan bersengketa,” tambah Tri. Sementara itu Bupati Sidoarjo Saiful Illah ketika dimintai komentar terkait kinerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di wilayahnya, dalam hal ini Satpol PP dan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo yang melempem menegakkan perda, belum berhasil dihubungi.

Diduga, Bupati Saiful Illah sebenarnya telah mengetahui permasalah tersebut. Sayangnya, bupati selama ini terkesan tutup mata membiarkan ‘maling’ masuk di wilayahnya. nov www.lensaindonesia.com

8

PEREMPUAN TANGGUH 2015

Edisi 86/ 11 - 17 Mei 2015

Calon Raja Perempuan Pertama Kraton Yogyakarta

GKR PEMBAYUN Keraton Yogyakarta hingga kini belum memiliki raja perempuan. Tapi sebentar lagi budaya tersebut bakal berubah.

SEBUAH tradisi baru di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sri Sultan Hamengkubuwono X menunjuk putrinya, GKR Pembayun sebagai Puteri Mahkota dan mendapatkan gelar baru menjadi GKR Mangkubumi.

Gelar tersebut menandakan ia menjadi Puteri Mahkota Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sebuah tradisi yang tak pernah terjadi selama ratusan tahun keraton Ngayogyakarto.

Sri Sultan Hamengkubuwono X memang tak memiliki seorang putra. Lima putrinya adalah GKR Pembayun, GKR Condrokirono, GKR Maduretno, GKR Hayu, dan GKR Bendoro.

Menanggapi hal ini, GKR Pembayun sangat berhati-hati menjawab amanah yang diberikan ayahnya. Gelar tersebut Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi artinya calon raja, Hamemayu Hayuning Bawono.

“Saya akan mempelajari lebih jauh makna dari tersebut,” ungkap GKR Mangkubumi mengutip krjogja.com, Rabu (6/5/2015).

GKR Mangkubumi dilahirkan di Bogor tanggal 24 Februari 1972, dibesarkan di Yogyakarta hingga usia SMA.

Dia sekolah di SMA BOPKRI 1 Yogyakarta sebelum akhirnya pindah sekolah ke Singapore di International School of Singapore. Setelah Lulus SMA, dia melanjutkan pendidikan di beberapa college di California sebelum akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Griffith University Brisbane, Queensland, Australia.

Pernikahannya dengan KRT Wironegoro pada 28 Mei 2002 dikaruniai 2 anak, yakni Raden Ajeng Artie Ayya Fatimasari dan Raden Mas Drasthya Wironegoro. Aktivitas di bidang seni tari membuatnya sering tampil dalam pentas seni di Kraton. Saat ini, GKR Mangkubumi duduk sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DIY, setelah sebelumnya menjadi Ketua FK Karang Taruna DIY. Selain aktif dalam berbagai organisasi sosial dan kemasyarakatan, GKR Mangkubumi menjabat sebagai Direktur PT Yogyakarta Tembakau Indonesia (perusahaan rokok kretek yang dibangun untuk mengurangi angka pengangguran di Bantul) dan PT Yarsilk Gora Mahottama, serta Komisaris Utama PT Madubaru.

Aktivitas di dunia pelestarian satwa ditunjukkan dengan ikut dalam pengembangan Pusat Penyelamatan Satwa Jogya (PPSJ) Kulonprogo, Yogyakarta,

WINDA DAN AMANDA

Dua guru cantik, Amanda dan Winda rela berjauhan dari rumah demi mengajar anak-anak TKI.

www.lensaindonesia.com

GKR Pembayun bakal menjadi raja perempuan pertama Keraton Yogyakarta.

SUPRA WIMBARTI, M.SC., PH.D.

Perpanjang Kontrak Demi Mengajar Anak TKI

AMANDA, seorang guru lain yang mengajar di ladang terpencil di Temanggong Sabah juga mengatakan hal yang sama.

Amanda yang lulusan universitas tahun 2012 mengatakan menyukai pekerjaannya mengajar anak-anak, terlebih anakanak TKI di ladang sawit yang memang memerlukan perhatian yang lebih besar daripada anakanak lain yang tinggal di kota.

“Anak-anak itu sedang memiliki “power” yang besar yang memerlukan penyalurannya.

Dengan diberikan pendidikan, power besar itu dapat diarahkan kepada hal yang positif untuk masa depannya. Para TKI ladang sawit, orang tua dari anak-anak itu menaruh harapan kepada kami para guru agar anak-anak mereka diberikan bekal pengetahuan untuk masa depannya agar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi daripada mereka yang hanya peladang sawit,” demikian kata Amanda dara asal Bandung itu.

Winda, seorang guru yang mengajar di sebuah ladang sawit di Tawau menyatakan masih mau memberikan tenaganya untuk mengajar anak-anak TKI. Pasalnya, selain menyenangkan, mengajar di CLC Sabah yang be-

untuk menyelamatkan satwa, khususnya orangutan.

Sebelumnya juga dipercaya menjadi Ketua Asosiasi Masyarakat Persuteraan Alam Liar Indonesia (2006-2010) dan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia DIY 2006-2013 serta sejumlah organisasi lainnya.

Salah satu menantu Sultan, yaitu KPH Purbodiningrat mengungkapkan sabdaraja Sultan akan dijelaskan dalam waktu dekat. “Nanti minggu-minggu ini dari Kraton akan menyampaikan langsung pada rekan wartawan, ditunggu saja,” katanya.

Sabdaraja kedua Sri Sultan HBX dilaksanakan Selasa (5/5/2015) siang dan mendapatkan reaksi keras dari para adik-adiknya. Melalui GBPH Prabukusumo, keluarga akan melakukan rapat secepatnya atas sabdaraja yang dianggap menyalahi paugeran (aturan keraton) tersebut. Apalagi, pihak adikadik menilai apa yang dilakukan Gubernur DIY tersebut adalah keinginan pribadi.

“Kami akan rapat dahulu bersama keluarga semua, kemudian Kamis mendatang kami akan ke Imogiri untuk ziarah dari HB I sampai IX, kami akan adakan jumpa pers di sana,” ungkapnya pada wartawan melalui sambungan telpon. sita

rada di ladang-ladang sawit memberikan pengalaman yang baru.

“Saya graduate dari UPI Bandung dan memang ingin mengajar. Di Sabah ini, disamping mendapatkan pengalaman berpraktek mengajar, saya juga sedang merintis usaha untuk mendirikan sebuah sekolah di kampung saya selepas kontrak mengajar disini,” demikian kata Winda dara lajang cantik berkacamata ini.

Sebanyak 54 orang guru CLC yang mengajar di Ladang-ladang Sawit Sabah, menandatangani kontrak perpanjangan kedua selama dua tahun lagi sampai dengan bulan Mei tahun 2017, di Konsulat Jenderal RI di Kota Kinabalu, Sabah, beberapa waktu lalu.

Konsul Jenderal RI di Kota Kinabalu Sabah, Akhmad DH. Irfan menyampaikan rasa gembira dan penghargaannya kepada para guru yang masih mau memperpanjang kontraknya dan mengajar para anak-anak TKI di Ladang Sawit Sabah.

Saat ini total terdapat 469 orang guru yang berasal dari lima angkatan. Para guru itu mengajar anak-anak TKI di CLC berjumlah 24 ribuan anak di perladangan sawit di seluruh Sabah. sita

Satu-satunya Dekan Perempuan di UGM PEREMPUAN memiliki kesempatan yang sama menjadi pemimpin baik di ormas, pemerintahan maupun politik. Salah satunya adalah prestasi yang ditorehkan oleh Supra Wimbarti, M.Sc., Ph.D., Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.

Terakhir kali perempuan memegang posisi Dekan Fakultas Psikologi adalah 22 tahun lalu. Bahkan ia menjadi satu-satunya Dekan perempuan dari 18 orang Dekan dari 18 fakultas yang ada di UGM. Meski menjadi satu-satunya wanita yang menjabat sebagai dekan, ia tidak pernah diperlakukan secara berbeda oleh para dekan lainnya. Bahkan seringkali dianggap seperti para dekan pria lainnya. “Saya menikmati bekerja dengan bapak-bapak Dekan, bahkan seringkali mereka lupa kalau saya itu wanita. Mungkin dikiranya saya juga laki-laki,” katanya sembari tertawa, belum lama ini.

Sebelum jadi Dekan, Supra sempat menduduki sejumlah jabatan penting di Kantor Pusat UGM yakni Sekretaris Eksekutif, Direktur SDM, serta senator. Pengalaman tersebut dirasa Supra sangat membantunya dalam menjalankan tugas sebagai Dekan.

Selain itu ia juga terbantu dengan pengalaman menjadi reviewer Dikti dan reviewer World Bank. Sebagai reviewer ia banyak mendatangi universitas dan berbagai fakultas di seluruh Indonesia memberikan saran pengembangan serta mereview proposal serta capaian dari tahun ke tahun.

Di Fakultas Psikologi, Supra mulai melakukan sejumlah terobosan dalam berbagai bidang antara lain melakukan perbaikan kurikulum program sarjana dan pascasarjana dan akreditasi program magister psikologi profesi. Selain itu juga mempersiapkan pembukaan International Under Graduate Program. Bahkan jurnal ilmiah milik fakultas Psikologi mendapat pangakuan akreditasi.

“Saya cukup senang karena jurnal kami terakreditasi lagi sejak 3 tahun lalu dan menjadi salah satu dari dua jurnal psikologi

di Indonesia yang terakreditasi,” ujarnya.

Sementara di bidang kemahasiswaan ia membangun College Life untuk menampung berbagai persoalan mahasiswa baik akademis maupun nonakademis. Selain itu ia juga gencar mendorong mahasiswa dan dosen untuk berprestasi dan berpartisipasi di kancah nasional dan intrenasional serta melakukan publikasi dan ko-

laborasi internasional dalam penelitian.

Kendati memiliki tugas seabrek sebagai dekan, Supra tidak pernah melupakan kewajibannya mengurus keluarga. Ia berusaha untuk tetap menyeimbangkan antara keluarga dan pekerjaan. “Sejak awal suami mendukung saya berkarir dan membantu dalam mengasuh anak tunggal kami. Anak sudah lulus S2 dan menikah sekarang

tinggal di Jakarta,” terang wanita yang hobi mendengarkan musik ini.

Supra mengaku tidak pernah sekalipun mendapatkan keluhan dari suami. Justru dukungan kuat untuk terus berkarya diberikan oleh sang suami kepadanya. “Suami tidak pernah complain, hanya sering mengingatkan untuk selalu jaga kesehatan,” jelasnya.

Padatnya kesibukan sebagai dekan dan mengajar ternyata tidak membatasi niatnya untuk terus menulis dan melakukan penelitian. Disela-sela berbagai kegiatannya Supra meluangkan waktu untuk menghasilkan tulisan di jurnal atau buletin dan melakukan penelitian setiap tahun.

Berbicara tentang sosok perempuan saat ini, Supra memandang penting bagi wanita untuk bisa mandiri. Tidak hanya mandiri dalam hal pendidikan dan ekonomi saja, melainkan mandiri secara kesehatan serta psikologis. “Saya rasa semangat kartini selain maju dalam pendidikan dan ekonomi juga harus maju secara psikologis,” urai sita Supra.

NASIONAL Edisi 86/ 11 - 17 Mei 2015

Buwas Sembunyikan Harta Kekayaannya

Budi Waseso

Dipecat, Dirut PT Pos Indonesia jadi Tersangka Korupsi DIREKTUR Utama PT Pos Indonesia Budi Setiawan dipecat setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek bersama PT Datindo Infonet Prima untuk pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) tahun 2013 senilai Rp 10,5 miliar.

Pemecatan itu tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-61/MBU/05/2015 tertanggal 7 Mei 2015. Tidak hanya dipecat, Menteri BUMN Rini Soemarno juga memberhentikan Budi Setyawan dari jabatannya sebagai Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan.

Dan sebagai gantinya, Dewan komisaris PT Pos Indonesia resmi menunjuk Poernomo sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PT Pos Indonesia dan Febriyanto Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan.

Sebelum menjabat Plt direktur utama, Poernomo merupakan Direktur Keuangan di PT Pos Indonesia. Sedangkan Febriyanto sebelumnya menjabat sebagai direktur SDM dan umum.

Seperti diketahui, akhir tahun lalu Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi di PT Pos Indonesia. Salah satu yang ditahan adalah Budhi Setyawan.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan lima tersangka sejak Oktober hingga November 2014; Direktur Utama PT Pos Indonesia, Budi Setiawan, SVP Teknologi Informasi PT Pos Indonesia, Budhi Setyawan (BdS), karyawati PT Datindo Infonet Prima, Sukianti Hartanto, pegawai PT Pos Indonesia, Muhajirin dan Direktur PT Datindo noe Infonet Prima, Effendy Christina.

Budi Setiawan

Alex Noerdin: Golkar Bisa-bisa Jadi Partai Gurem ALEX NOERDIN tidak ingin konflik Partai Golkar ditingkat pusat sampai ke daerah. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar Sumsel itu tak ingin konflik bikin partai beringin pecah.

Alex Noerdin mengaku akan tetap netral sampai adanya keputusan tetap mengenai kepengurusan Partai Golkar di tingkat pusat mempunyai aturan hukum.

“Kalau di Sumsel, sikap saya adalah kalau ada konflik dipusat jangan dibawa ke daerah. Jadi, selesaikan di pusat, daerah nanti siapapun yang akan ditentukan oleh aturan akan memimpin partai ini kita nurut. Mengapa, jangan dibawa ke daerah. Sebab, kalau dibawa kedaerah bakal pecah, pasti terbelah, karena masing-masing punya mata pilih dan kekuatan,” tegasnya di Sumsel, Kamis (7/5).

Kata dia, apabila ditingkat daerah sendiri sampai terbelah hal itu akan membuat partai berlambang beringin menjadi seperti “gurem”. Karenanya, pihaknya belum dapat membuat keputusan apapun, dan menunggu keputusan dari pusat.

“Mata pilih itu didaerah. Apa akibatnya kalau terpecah, (Golkar) bisa-bisa jadi partai gurem nanti. Biarlah yang dipusat, kami tunggu saja. Khusus yang di Sumsel ya, jadi tidak ada yang boleh mecahbelah,” tambahnya.

Dia menambahkan, DPD Partai Golkar di daerah lain telah menentukan sikap untuk mendukung salah satu pemimpin partai Golkar. Apakah dari hasil Munas Bali, atau dari Munas Ancol.

“Kalau DPD lain macam-macam. Kalau saya, menjaga yang di Sumsel. Kami menunggu keputusan akhirnya bagaimana PTUN dan PN kan belum,” sam ungkapnya. www.lensaindonesia.com

HARTA kekayaan Komjen Budi Waseso masih misteri. Sebab, hingga kini ia belum juga melaporkan harta kekayaannya ke KPK sejak menjabat sebagai Kepala Bareskrim.

Menanggapi hal ini, mengaku tidak masalah lantaran tidak melanggar pidana. “Biar saja toh. Bukan pelanggaran pidana ini kan?” ujar Budi di kompleks Mabes Polri, Ja-

karta, Rabu (6/5).

Meski demikian, Budi berjanji akan segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Namun, ia enggan menjelaskan mengapa LHKPN tidak kunjung diserahkan.

“Tenang saja, pasti akan saya serahkan. Jangan khawatir,” ujar Budi.

Dilansir dari situs acch. kpk.go.id, hasil pencarian

LHKPN atas nama Budi Waseso nihil. Hal tersebut menyatakan bahwa selama menjadi penyelenggara negara, Budi belum pernah melaporkan harta kekayaannya.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha sebelumnya mengatakan, Kabareskrim tergolong penyelenggara negara sehingga melekat kewajiban untuk melaporkan

harta kekayaan.

Kewajiban penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Priharsa mengatakan, idealnya laporan harta kekayaan tersebut diserahkan dua bulan setelah penyelenggara ne-

gara tersebut menjabat. Budi resmi menjabat Kabareskrim pada 19 Januari 2015.

Tidak ada sanksi hukum yang mengikat jika penyelenggara negara tidak melaporkan harta kekayaannya.

Namun, ia bisa dikenakan sanksi administratif.

“Kalau berdasarkan undang-undang, ada sanksi administratif oleh atasan,” kata ded Priharsa.

SKK MIGAS JADI BUMN KHUSUS SKK Migas saat ini tengah menjadi sorotan. Hal ini terjadi karena banyaknya kasus pencucian uang dan dugaan korupsi di lembaga yang mengelola sektor hulu migas di Indonesia tersebut.

SALAH satu rekomendasi tim reformasi dan tata kelola migas, mengubah status Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus. Apalagi SKK Migas menjadi pengelola lapangan minyak di Indonesia yang menyumbang hampir Rp 300 triliun per tahun.

Namun Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan status BUMN Khusus tidak tercantum dalam Undang-undang BUMN sebagai dasar pembentukan perusahaan BUMN. Dengan begitu, BUMN Khusus bukan menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN. “Pendirian BUMN ini didasari atas Undang-Undang BUMN, nah di dalam Undang-Undang itu tidak ada BUMN khusus, berarti kalau ada BUMN khusus bukan di bawah kita, makanya tanyakan itu ke Pak Menteri (ESDM),” ujar dia di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/5).

Menteri Rini menegaskan, perubahan status SKK Migas

menjadi BUMN khusus hanya bisa dilakukan dengan undang-undang baru. Pembentukan UU sendiri harus melalui proses panjang.

“UU BUMN tidak ada BUMN Khusus kecuali ada UU sendiri. Artinya tidak bisa. Dia berdiri karena undang-undang,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dalam rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disinggung mengenai rencana SKK Migas yang kabarnya bakal dibuat menjadi BUMN khusus. Rini tidak menampik bahwa usulan itu memang sedang digodok.

“Sedang diwacanakan kami sedang mengkaji,” kata Rini di Jakarta, Kamis (23/4).

Sayangnya Rini enggan menjabarkan mengenai rencana perubahan SKK Migas menjadi BUMN khusus tersebut kepada publik. Rencana itu disimpannya rapat-rapat.

Meski begitu, Rini menegaskan bakal memberikan jawaban tertulis kepada Komisi VI DPR soal rencana mengubah

SKK Migas menjadi BUMN. Selama ini sektor migas memang sangat menggiurkan.

Hal tersebut terlihat dari sumbangannya ke penerimaan negara yang mencapai Rp 300 triliun per tahun. Sektor migas menjadi nomor dua dalam hal penerimaan negara di bawah sektor perpajakan.

Perputaran uang dari sektor migas pun bisa dibilang sangat besar. Sektor migas dapat mengelola dana hampir mencapai Rp 1 triliun per hari. Dengan begitu, wajar apabila sektor migas menjadi ladang basah permainan uang ‘panas’.

Kasus pertama yang mencuat yaitu kasus suap mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini yang mencapai Rp 7 miliar. Rudi diduga menerima dana tersebut terkait penjualan minyak mentah dan kondensat kepada PT Kernel Oil. Padahal awalnya, Rudi berniat membersihkan SKK Migas dari praktik-praktik penyelewengan uang ‘panas’ tersebut. Namun, belum sempat melakukan pembenahan, Rudi dicokok di rumah dinasnya. Atas kasus itu, SKK

Migas sempat goyah bahkan muncul petisi untuk bubarkan SKK Migas.

Kasus ini kemudian menjadi titik terang perputaran uang ‘panas’ di Kementerian ESDM. Bahkan, Sekjen ESDM Waryono Karno dan Anggota DPR RI Sutan Bhatoegana ikut terjerat dalam kasus tersebut.

Keduanya ikut masuk bui karena rentetan kasus tersebut. Kementerian ESDM diduga mengumpulkan dana untuk memberi hadiah kepada DPR melalui Waryono dan Sutan.

Sebelumnya, Bareskrim Mabes Polri pun menggeledah kantor SKK Migas di Wisma Mulia, Jakarta. Penggeledahan tersebut atas kasus dugaan korupsi penjualan kondensat Senipah pada 2009 lalu yang merugikan negara hampir mencapai Rp 2 triliun.

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas mengatakan kasus-kasus yang pernah terjadi di SKK Migas tersebut lantaran banyaknya peran atau kewenangan yang diambil pengelola hulu migas itu. Mulai dari penetapan wilayah kerja

(WK) migas, penetapan pemenang tender, penentuan pengadaan barang dan jasa kontraktor hingga penjualan minyak mentah bagian negara.

“Paling tidak, kewenangan tadi itu bisa jadi ada indikasi penyalahgunaan kewenangan atau standar yang menyebabkan kewenangan negara,” ujar Firdaus di Jakarta, Rabu (6/5).

Firdaus menduga, kewenangan yang besar tersebut banyak dipakai untuk kepentingan pribadi semata. Padahal, kewenangan itu seharusnya menghasilkan penerimaan negara yang mencapai Rp 300 triliun per tahun. Kewenangan tersebut kemudian diubah menjadi pemberian uang suap ataupun gratifikasi serta korupsi yang menggerogoti SKK Migas.

“Kewenangan itu kan bisa menjadi macam-macam seperti suap atau gratifikasi dan bisa mengakibatkan kerugian negara. Tetapi bukan kewenangan SKK Migas yang dirubah, seharusnya mereka menjalankan aturan dan standar yang berlaku di Indonesia,” pung idr/noe/mrk kasnya.

Sultan Balas Kritik Adik-adiknya yang Protes Sabda Raja

Indonesia Ditawari Aktif Lagi di OPEC

GUSTI Bendara Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo mengaku sangat prihatin terhadap isi sabda raja. Ia mengatakan, salah satu isinya, kata ‘Assalamu’alaikum’ tidak boleh digunakan di dalam Keraton Yogyakarta. Selain itu, juga menghilangkan gelar Khalifatullah pada Sultan.

Hal itu diungkapkan GBPH Prabukusumo saat berziarah di makam raja-raja Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (6/5), dengan didampingi adik-adik Sultan yang berasal dari luar kota.

Ziarah ini, kata Prabukusumo, dimaksudkan untuk memintakan maaf kesalahan Sri Sultan Hamengku Buwono X yang telah mengelua-

INDONESIA pernah menjadi anggota penting OPEC dan kini jadi pengimpor murni BBM. Namun begitu, OPEC menawari lagi Indonesia untuk kembali aktif di organisasi negara pengekspor minyak itu.

Menteri ESDM, Sudirman Said, di Jakarta, Kamis (7/4), mengatakan, meski sudah menjadi negara pengimpor BBM dalam jumlah jauh lebih besar ketimbang produksi dalam negerinya, Indonesia tetap berkepentingan dengan keberadaan OPEC. “Sebagai pembeli, Indonesia tidak boleh jauh-jauh dari penjual, karena bakal tidak bisa ambil keuntungan. Kalau kita bergaul dan bertemu secara teratur, maka kita makin dekat dengan pasar,” katanya.

Menurut dia, kedekatan dengan pasar juga menghilangkan peran mafia migas yang memanfaatkan celah antara pembeli dan penjual yang cukup lebar.

Said mengatakan, Indonesia sudah ditawari aktif kembali di OPEC. Mungkin, kata dia, Indonesia memilih menjadi peninjau OPEC. “Jadi, kita hadir dalam pertemuan mereka. Paling penting, kita bisa interaksi secara dekat dengan pasar,” katanya.

Dirjen Migas Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja, menambahkan, In-

rkan sabdaraja yang dinilai melenceng dari paugeran Keraton Yogyakarta.

Upaya ini diharapkan agar Sultan HB X mencabut sabda raja yang membolehkan penggunaan kata ‘Assalamu’alaikum’ di dalam keraton dan mengembalikan gelar khalifatullah kepada Sultan.

Sementara Sultan HB X mengkritik balik adik-adiknya yang memprotes dua Sabda Raja. Sultan mengaku telah dua kali mengundang adik-adiknya untuk menjelaskan isi titah utama yang dia sabdakan, tetapi tak ada satu pun yang datang.

Sikap menolak hadir itu, kata Sultan, telah menimbulkan kesalahpahaman di kalangan keluarga besar Keraton Yogyakarta. Pasalnya, adik-adik Sultan tak mengetahui persis isi dua Sabda Raja tersebut. Mereka hanya mengetahui isi titah itu dari media massa dan sejauh ini Sultan belum menjelaskan secara detail isi Sabda Raja.

“Bagaimana saya mau menjelaskan dan bagaimana mereka tahu isi Sabda Raja, sementara isi sabda yang dimuat di media itu salah,” kata Sultan kepada wartawan di Yogyakarta, Kamis, (7/4/ 2015).

Sultan tak mempermasalahkan pertemuan adik-adiknya yang membahas polemik Sab-

da Raja. Dia menganggap pro dan kontra itu adalah hal yang wajar. Tetapi pada saatnya nanti Sultan akan menjelaskan secara khusus tentang Sabda Raja itu kepada adik-adiknya.

“Yang jelas, saya selama ini menghindari dengan pers, dengan harapan adik-adik saya tidak tahu (isi Sabda Raja sampai dijelaskan secara langsung), dan komentar mereka salah,” katanya menambahkan.

Sultan juga menepis pendapat sebagian kalangan yang menilai Sabda Raja adalah saran dari tokoh spiritual semacam dukun atau paranormal.

Sultan secara tegas mengatakan bahwa dia tak pernah meminta saran atau pertimbangan orang luar Keraton, apalagi dukun.

“Saya ini tidak punya dukun,” ujarnya membantah.

Dia hanya mengakui memang mendatangi makam leluhur, terutama tiap akan membuat keputusan penting. Soalnya mendatangi makam leluhur raja-raja Mataram itu adalah perintah ayahnya, Sultan Hamengku Buwono IX, sejak dia kanak-kanak.

“Kami diminta karena beliau (Sultan Hamengku Buwono IX) banyak di Jakarta (sebagai Wakil Presiden Indonesia tahun 1973 sampai 1978). Saya bicara spritual sejak dari dahulu.”

donesia akan mengajukan aktif kembali sebagai peninjau di OPEC, pada Juni 2015.

“Dengan jadi peninjau, maka akses ke negara produsen minyak menjadi lebih luas dan teman lebih banyak. Kita bakal diikutkan kalau ada pertemuan penting,” ujarnya.

Selain itu, menurut Wiratmaja, kepentingan masuk OPEC adalah memperbanyak pembelian minyak dengan skema kontrak jangka panjang dan tidak melalui pasar sewaktu-waktu.

Indonesia pernah menjadi anggota OPEC sejak 1962. Saat itu, produksi minyak Indonesia melebihi kebutuhan dalam negeri. Bahkan Menteri Pertambangan (saat itu), Subroto, menjadi sekretaris jenderal OPEC yang berwibawa.

Namun, pada Januari 2009, Indonesia memutuskan membekukan keanggotaaannya di OPEC, mengingat sudah bukan lagi sebagai negara pengekspor besar dan menjadi importir murni.

Indonesia pernah sekali menjadi negara peninjau saat Konferensi OPEC ke-155, di Angola pada 2009.

OPEC didirikan pada 1960 oleh sejumlah negara pengekspor minyak produser minyak utama dunia, yakni Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. kel/ans

JAKARTA RAYA

10 Edisi 86/ 11 - 17 Mei 2015

Panglima TNI Terima Penghargaan “The Right Man on The Right Place” dari Lensaindonesia.com PANGLIMA TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko menerima sertifikat dan piagam penghargaan “The Right Man on The Right Place’’ (TRMOTRP) kategori Guard The Unity and Integrity of The Nation dari Joko Irianto selaku Pemimpin Redaksi Lensaindonesia.com dan Karyono Wibowo selaku Direktur Indonesian Public Institute (IPI) yang juga tim penilai The Right Man on The Right Place, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (4/5/2015).

Pada peneriman penganugerahan tersebut Panglima TNI didampingi oleh Aster Panglima TNI Mayjen TNI Ngakan Gede Sugiartha, Asintel Panglima TNI Mayjen TNI (Mar)

Faridz Washington dan Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya.

Pemberian penghargaan kepada Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didasarkan atas penilaian dedikasi dan kemampuan menjaga stabilitas keamanan nasional selama masa transisi pemerintahan dari Susilo Bambang Yudhyono kepada Presiden RI Joko Widodo.

Mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Panglima TNI dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara, memelihara kesatuan persatuan bangsa serta mampu menjaga integritas bangsa pada saat Pemilu, terutama dapat menjaga netralitas TNI.

Dalam kesempatan tersebut Panglima TNI juga menyampaikan apresiasinya atas pemberian penganugerahan penghargaan yang merupakan suatu terobosan baik untuk dikembangkan bagi adanya inovasi-inovasi lainnya di masa depan, sehingga akan lebih banyak yang berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia.

“Saya selaku Panglima TNI mengucapkan terima kasih atas pemberian penganugerahan ini, yang juga adalah keberhasilan prajuritprajurit TNI kita. Hal ini merupakan sebuah terobosan yang bagus untuk dikembangkan, karena pada dasarnya inovasi-inovasi seperti ini

Joko Irianto selaku Pemimpin Redaksi Lensaindonesia.com menyerahkan penghargaan TRMOTRP kepada Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko.

akan bagus kedepannya, bagi saya dan orang-orang lainnya yang selalu berbuat baik sehingga semakinbanyak dari bangsa ini untuk berkontribusi,” ujar Jenderal TNI Moeldoko.

“Bagi saya secara pribadi yang

terpenting adalah kita tempatkan anugerah ini sebagai tantangan.

Karena itu sudah menjadi tugas kami untuk berbuat yang terbaik sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat,” ujar Moeldoko yang mengaku tidak menyangka dapat

penganugerahan seperti ini.

Lebih jauh, Panglima TNI Jenderal Moeldoko berjanji akan menjadikan spirit untuk mengatasi tantangan ke depan dan menjalankan tugasnya lebih baik. “Itu memberikan spirit bagi saya dan prajurit, ke depan akan menjadi tantangan dalam menjalankan tugas-tugas,” paparnya.

Panglima TNI pun berharap, hasil karya kerja keras yang diberikan prajurit patut mendapatkan apresiasi guna menjadi penyemangat dan terus dikembangkan. “Penganugerahan seperti ini adalah sebuah program yang bagus untuk terus dikembangkan. Pada dasarnya sebuah inovasi akan membuahkan hal yang baik ke depan,” terang Panglima TNI. “Pasti acara ini akan memberikan inspirasi. Melalui penganugerahan seperti ini kita berharap semakin banyak bangsa ini akan memberikan kontribusi yang positif,” imbuh Jenderal Moeldoko. sita/yuanto

Juni Datangkan Ratusan Busway ‘Scania’

Ahok Balik Ancam Bus APTB

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama balik mengancam bus APTB.

Ahok gerah dengan ancaman bus APTB. Bahkan pihak Pemprov DKI akan mendatangkan busway ‘Scania’ Juni mendatang. Sementara organda meminta agar bus APTB hanya diijinkan operasi sampai perbatasan Jakarta.

GUBERNUR DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama gerah menghadapi desakan Organda yang minta bus APTB (Angkutan Perbatasan Terintegrasi

Busway) beroperasi selain di jalur busway sampai perbatasan Jakarta. Dan akhirnya, permintaan itu diluluskan.

Menurut Ahok–sapaan populer

Gubernur DKI–ini, para pengusaha APTB maupun operator bus APBT senantiasa mengancam Pemprov DKI jika permintaan tidak dipenuhi.

Karena Pemrov DKI Jakarta sampai saat ini belum bisa menyediakan jumlah unit bus nyaman sesuai kebutuhan warga, sehingga dengan terpaksa melibatkan pihak swasta untuk menyediakan bus.

“Ya, itu memang pilihan mereka.

Makanya, saya bilang ketika kita (Pemprov DKI) belum punya bus yang cukup, dia (swasta) pasti ngerjain kami. Kenapa mereka berani ngancam? Karena kami enggak cukup bus. Mereka teriak, bus Transjakarta enggak cukup nih,” ungkap Ahok di Balai Kota, Rabu (6/5/2015).

Walau begitu, Ahok janji Bus Transjakarta (Busway) segera ditambah, bahkan akan tiba di Jakarta Juni mendatang. PT Transjakarta membeli ratusan bus bermerek Scania.

Lebih lanjut, Ahok mengakui, Pemprov DKI memang memberi opsi yang menguntungkan bagi operator APTB untuk beroperasi dalam kota Jakarta. Diantaranya, dibebaskan melintas di jalur Transjakarta (Busway).

Lantaran ini menguntungkan pihak APBT, maka Pemprov DKI minta

Taufik Tak Gentar Kasus UPS Seret Banyak Anggota DPRD DKI WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik bergeming menghadapi anggapan bahwa banyak anggota DPRD DKI akan terseret kasus pengadaan alat UPS (Uninterruptible power Supply), yang kini ditangani Bareskrim Mabes Polri.

Taufik menegaskan, dirinya memaklumi munculnya rumor menyebut bahwa banyak anggota DPRD akan terseret. Tapi, dia percaya bahwa yang berhak dan berwenang menentukan siapa saja terkait kasus yang menyeret Wakil Ketua DPRD H Lulung diperiksa tiga kali itu, adalah penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.

“Jadi gini ya, saya kira itu kewenangan penyidik. Orang boleh aja ngomong, banyak anggota DPRD DKI Jakarta yang terlibat, tapi kan penyidik yang menentukan,” kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/15).

Taufik mengaku prihatin jika nantinya benar banyak anggota DPRD DKI Jakarta terseret kasus ini. Kendati begitu, Taufik berkeyakinan status anggota Dewan pada kasus ini hanya sebagai saksi dan belum tentu jadi tersangka.

Dia juga meluruskan kalau pun ada anggota DPRD DKI yang terlibat, itu pun bersifat individu. Bukan keterlibatan instansi atau partai. Karenanya, Taufik mengimbau seluruh anggota DPRD agar bersikap kooperatif, apabila dipanggil penyidik.

“Sebagai anggota Dewan yang taat hukum, wajib hukumnya kooperatif atas pemanggilan yang dilakukan Bareskrim,” tambahnya.

Taufik juga mengingatkan anggota Dewan lain agar tidak takut menghadapi situasi seperti ini.

Sebab, dia berkeyakinan anggota Dewan tidak bersalah, karena suwww.lensaindonesia.com

dah melakukan proses pembahasan sesuai prosedur.

“Kalau Anda tidak terlibat, kenapa harus ketar-ketir?”, kata Taufik, mengingatkan.

Sebelumnya, kuasa hukum Alex Usman, Eri Rosatria, menyebut bahwa banyak anggota DPRD DKI Jakarta yang terlibat kasus pengadaan UPS. Hal itu diketahuinya dari ucapan Alex Usman.

“Bapak bilang di kasus ini banyak melibatkan anggota DPRD DKI,” kata Eri seusai mengunjungi kliennya di tahanan Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (4/5/2015).

Meski begitu, Eri tidak menyebut siapa saja anggota DPRD DKI Jakarta yang terlibat kasus itu. Dan, Mabes Polri menyatakan tindak pidana korupsi pengadaan UPS bagi 49 sekolah di Jakarta Pusat dan Barat itu, mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 50 miliar lebih.

Sampai saat ini, Subdit Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri baru menetapkan dua tersangka kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan UPS dalam APBD Perubahan DKI 2014. Mereka yaitu, Alex Usman selaku PPK Suku Dinas Pendidikan Menengah (Dikmen) Jakarta Barat dan Zainal Soleman yang merupakan PPK Sudin Dikmen Jakarta Pusat.

Keduanya dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 51 ayat (1) ke 1 KUHP. Seperti diketahui, Bareskrim memanggil dan memeriksa Lulung yang saat itu –pada tahun 2014– menjabat Koordinator Komisi E yang membidangi pendidikan.

Begitu pula anggota DPRD DKI, Fahmi Zulfikar menjabat sebagai Sekretaris Komisi E. bayune

kompensasi bahwa APTB wajib tidak lagi menarik biaya kepada penumpang yang sudah menggunakan Transjakarta.

“Masa orang manfaatin (jalur busway), antar halte harus disuruh bayar Rp6 ribu sampai Rp7 ribu? Enggak pantas kan. Orang sudah masuk ke loket Transjakarta bayar Rp3.500.

Sekarang, kalau kamu (APTB) mau numpang lewat di kami (jalur Transjakarta) drop (menurunkan) orang Anda (APBT) atau mau ambil penumpang ya, silakan. Tapi, untuk antar halte harusnya jangan bayar lagi, dong,” tegas Ahok.

Sehingga, lanjut Ahok, Organda memilih opsi kedua, yakni dengan mengoperasikan bus APTB hingga perbatasan Jakarta saja. Sebab, Organda memandang opsi pertama yang diberikan Pemprov DKI tidak menguntungkan.

Ahok pun meminta operator APTB untuk mengikuti lelang tender bersama Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta dalam menetapkan nilai rupiah per kilometer. Dengan demikian, operator bergabung dalam manajemen PT Transjakarta. “Makanya, operator ikut saja,” kata Ahok. bayune

Jakarta seperti diserang virus demam batu akik. Di ganggang perkampungan kumuh sampai komplekskompleks perumahan bermunculan konter-konter batu akik.

Walikota Jaktim Ijinkan Halaman Pemkot untuk Jualan Batu Akik BOOMING batu akik di Jakarta yang semakin ‘menggila’. Tidak hanya membuat gang-gang perkampungan warga diwarnai munculnya konterkonter usaha kecil menengah (UKM) batu akik. Bahkan, tidak sedikit trotoar di Jakata juga diwarnai konter pedagang kaki lima (PKL) merangkap tukang poles batu yang belakangan semakin digandrungi warga.

Di wilayah Jakarta Timur, misalnya, paling mencolok di sepanjang trotoar Jalan Bekasi Barat 1, Rawabunga, Jatinegara. Lokasi ini merupakan luberan dan pedagang akik di dalam pasar yang belakangan seperti menjadi bursa terbesar pedagang dan tukang poles batu akik –aneka batu mulia hasil Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia– di wilayah Jakarta. Akibatnya, kemacetan lalu lintas cukup parah.

Lantaran jumlah PKL terus bertambah hingga meluber di depan rumah-rumah warga, para konsumen pun meningkat. Buntutnya, kondisi parkir kendaraan pengunjung semakin semrawut.

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Timur, akhirnya mengeluarkan kebijakan penertiban. Seluruh PKL batu akik di sepanjang trotoar jalan itu akan ditata. Alasan Pemkot, agar situasi kemacetan tidak

terus menerus mengganggu kelancaran lalu lintas, termasuk menghambat arus transportasi para pekerja pada jam-jam berangkat dan pulang kantor.

“Rencananya mulai tanggal 24 Mei, PKL batu akik di Jalan Jatinegara Barat 1 sudah tidak ada,” kata Walikota Administrasi Jakarta Timur, Bambang Musyawardhana, Rabu (6/5/2015).

Tindakan penertiban, bukan berarti tanpa memberi solusi. Lantaran booming batu akik dianggap identik pemberdayaan ekonomi kreatif warga kelas bawah Jakarta, Walikota Jaktim membuat terbosan berani.

“PKL batu akik akan kita masukkan ke halaman kantor walikota.

Terutama, untuk Sabtu dan Minggu,” kata Bambang.

Terkait kebijakan itu, kini Pemkot Jakarta Timur mempersiapkan tempat khusus bagi PKL batu akik itu di halaman Kantor walikota Jalan Sentra Timur, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur.

“Jika hasilnya sangat bagus dan dapat meningkatkan kesejahteraan para PKL batu akik, maka kebijakan ini akan diteruskan. Karena itu, sekarang juga sedang dilakukan kajian dan membuat perencanaan strategis untuk kelangsungan pedagang,” tambah Bambang. bayune

Ahok dan Lulung.

Ahok Ajak Lulung Maju jadi Calon Gubernur DKI Jakarta GUBERNUR DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengajak Abraham Lunggana atau Lulung untuk maju dalam pemillihan gubernur DKI Jakarta bakal digelar 2017 mendatang. Selain Lulung, Ahok juga mengajak Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini untuk berebut kursi DKI 1.

Menurutnya, masyarakat Jakarta akan mendapatkan pilihan calon-calon yang kompeten. Ia pun meminta warga DKI untuk tidak memandang rendah kepala daerah lain pimpin Ibu Kota. Sebagai bukti, Joko Widodo yang sebelumnya Wali Kota Surakarta bisa menjadi Gubernur DKI dan kini menjabat Presiden RI ketujuh.

“Enggak apa-apa. Saya kan selalu bilang kalau ada yang lebih baik dari saya (jadi gubernur), berarti bagus dong saya enggak usah jadi gubernur. Ngapain capek-capek sampai sore jam segini jam segitu (masih di kantor),” kata Basuki, di Balai Kota.

Ia juga mengatakan publik Jakarta juga tak perlu memilihnya lagi bila dianggap tak layak dan ada kandidat yang lebih jujur dan kompeten. Pernyataannya menanggapi survey Cyrus

Network yang hasilnya Ahok mendapatkan 42,8 per-sen pemilih, sedangkan Risma mendapatkan 37,2 persen. Sisanya, 14,3 persen ragu-ragu dan 5,7 persen tidak menjawab.

Survei tersebut diselenggarakan pada 23 April-27 April 2015. Metode yang dilakukan adalah multistage random sampling.

Responden tersebar secara proporsional di seluruh wilayah kelurahan DKI Jakarta dengan umur minimal 17 tahun.

Responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka. Jumlah responden sebanyak 1.000 orang dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error kurang lebih 3,1 persen..

Lebih lanjut, masyarakat Jakarta tak perlu alergi dengan kandidat luar ibukota. Ia sendiri bukan merupakan warga asli Jakarta, melainkan mantan Bupati Belitung Timur.

“Kita enggak bisa menganggap remeh orang. Dulu orang bilang mana bisa Ahok Bupati Belitung Timur pimpin Jakarta, Jokowi juga Wali Kota Solo mana bisa jadi Gubernur.

Tetapi buktinya sekarang dia bisa jadi Presiden,” kata Basuki.sita/ kmp

EO Pesta Bikini Siswa Jakarta Diminta Meminta Maaf Secara Terbuka MASIH ingat rencana pesta bikini dengan peserta para siswa SMA yang baru selesai ujian nasional? Kepala SMA yang namanya dicatut dalam undangan tersebut mendesak penyelenggara, Divine Production melakukan permintaan maaf secara terbuka di media massa dan sosial.

“Kami sepakat permohonan maaf secara terbuka, itu yang kami inginkan,” ujar Kepala SMAN 29 Jakarta, Ratna Budiarti, di Mapolda Metro Jaya, Selasa (5/5/2015).

Ia menambahkan permintaan maaf dari pihak Divine dilakukan secara bersamaan, bukan satu per satu. Dan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta. “Kami punya atasan, kami ingin diundang di kantor atasan kami (Disdik DKI Jakarta). Lakukan permohonan maaf secara terbuka,” ungkapnya.

Selain itu, permintaan maaf juga harus dipublikasikan lewat media cetak, elektronik dan YouTube. Dengan demikian, masyarakat akan tahu bahwa

pihak sekolah tak mengizinkan even pesta bikini tersebut.

“Kembalikan nama baik kami seperti semula. Semoga pihak Divine merespon,” ujarnya.

Menyoal apakah setelah permohonan maaf dilakukan pihak Divine, laporan polisi akan dicabut, Ratna enggan memastikannya. “Kami minta secepatnya lakukan itu (permintaan maaf). Buktikan dulu,” tandasnya.

Diketahui, sebuah undangan pesta tersebar di dunia maya seperti Twitter dan situs berbagi video You Tube. Dalam undangan itu, disebutkan sejumlah sekolah mendukung acara ini antara lain, SMA 8 Bekasi, SMA 12 Jakarta, SMA 14, SMA 38, SMK 50, SMA 24, SMK Musik BSD, SMA 31, SMA 109, SMA 53, SMA Muhammadiyah 11 Rawamangun, SMA 44, SMA Alkamal, SMA 29, SMA 26, dan SMA 31.

Pesta bikini itu diselenggarakan usai pelaksanaan UN SMA di Hotel Media and Towers, Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 3, Jakarta Pusat, pada Sabtu (25/ sita 4/2015) lalu.

JABAR SQUARE

11 Edisi 86/ 11 - 17 Mei 2015

Oknum Guru SMKN PU “Nyambi” Staf Dikmenti Disdik Jabar Seorang guru PNS di Jabar diketahui rangkap jabatan.

Selain menjadi guru teknik mesin di SMKN PU, ia juga menjadi staf di Dikmenti Disdik Jabar.

Presiden RI Joko Widodo membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Indonesia City Expo (ICE) ke-13 tahun 2015, di kota Ambon, Kamis 7 Mei 2015.

Presiden Janji Injeksi Rp 100 Miliar Bagi Kota-kota Berpotensi SETIAP kota di Indonesia berbeda-beda dengan keunggulannya masing masing, maka kota-kota di Indonesia haruslah mempunyai identitas yang dapat ditonjolkan. Hal ini dikatakan Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Indonesia City Expo (ICE) ke-13 tahun 2015, di kota Ambon, Kamis (07 /05/2015).

“Setiap kota di Indonesia haruslah mempunyai identitas dari kelebihan yang ditonjolkan kota masing-masing, sehingga menjadi kota heritage, menjadi kota maritim, kota smartcity, dan lainnya,” ujar Jokowi.

Rakernas dengan tema “optimalisasi kemaritiman nasional dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur kota dan kota pantai”, itu, dilaksanakan mulai tanggal 6 - 10 Mei 2015 di di The Natsepa Resort and Conference Center, Jalan Natsepa Raya No.36, Suli Salahutu - Maluku Tengah, Ambon.

Presiden menjanjikan akan memberikan sekitar Rp 100 milyar setiap tahun bagi setiap kota untuk mendorong pembangunan yang akan diberikan melalui inpres-inpres berdasarkan usulan dari kota.

“Kurang lebih seratus milyar akan diberikan untuk Kota-kota untuk menginjeksi potensi kota itu,” kata Jokowi.

Wali Kota Bandung, M Ridwan Kamil sebagai ketua Komwil III Apeksi menyambut baik rencana Presiden tersebut. “Indonesia bisa hebat jika walikota- walikotanya kompak, ditambah lagi bapak presiden tahu betul permasalahan yang dihadapi kota karena mantan walikota, dan berita baiknya presiden akan memberikan bantuan untuk kota seratus milyar tiap tahunnya, ini akan sangat membantu banyak kotakota yang pendapatannya biasanya habis untuk belanja pegawai,” kata Ridwan Kamil dalam siaran persnya, Kamis lalu.

Sementara itu, berkaitan dengan kolerasi tema Rakernas yang membahas soal kemaritiman, Asisten Pemerintahan Pemkot Bandung, Meivy Adha Krisnan mengatakan bagi kota yang tidak punya laut, dibahas tentang bagaimana perbaikan infrastrukturnya, yang mana kota yang mempunyai laut dapat terhubung dengan kota yang tidak mempunyai laut.

“Untuk Kota Bandung dampaknya hasil-hasil olahan laut untuk sampai di kota-kota membutuhkan infrastruktur yang harus dibangun, Bandung salah satu kota besar yang menjadi tujuan kemaritiman tersebut dan medistribusikan ke daerah sekitar, dan hasil dari rakenas ini akan betul-betul kita manfaatkan,” ujarnya. arie

MUNGKIN bagi Dadang Iskandar merangkap jabatan tugas adalah hal biasa. Namun sebagian orang yang menceritakan kepada Lensa Indonesia menilai Dadang agak luar biasa.

Mengingat tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dadang, saat ini masih tercatat sebagai guru bidang teknik mesin di SMKN PU (Pekerjaan Umum) Kota Bandung.

Namun sejak 2011 lalu Dadang menjadi staf di bidang

pendidikan menengah dan tinggi (Dikmenti) Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, khusus pada seksi pembinaan SMK. Di lingkungan Dikmenti ini tentu saja Dadang mendapatkan honor kerja, selain gaji tetap sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Terkait informasi rangkap jabatan itu saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (6/5) Dadang mengakui, namun hal tersebut menurutnya adalah hal yang biasa. Artinya tugas yang dia jalankan adalah kewenangan pimpinan atau Kepala Disdik Jabar, sewaktu dijabat oleh Dr. H. Moh. Wahyudin Zarkasyi, CPA. Bahkan setiap tahun Dadadang selalu memperbaharui surat tugasnya, imbuhnya.

“Ditugaskannya saya diseksi pembinaan SMK ini adalah atas permintaan Kepala Dinas, sebagaimana surat tugas yang diberikan kepada saya,” ucap Dadang.

Dikatakannya pada 2011 la-

Di gedung Disdik Jabar ini Dadang menjadi staf, selain ia juga menjadi guru di SMKN PU.

lu, dirinya sudah mengajukan surat permohonan pindah tugas, dari SMKN-PU ke Disdik Jabar. Namun hingga saat ini permohonan pindah itu belum direkomendasi atau dikabul.

Alasan lainnya tambah Dadang, bahwa di SMKN-PU, ia menjadi

Selepas Peringatan KAA, Gedung merdeka menjadi tempat favorit untuk dikunjungi warga para wisatawan asing.

Buang Sampah di Kawasan Asia Afrika Denda Rp 250 Ribu WARGA yang kedapatan membuang sampah di kawasan Alun-alun dan Asia Afrika akan dikenakan denda Rp.250 ribu.

Denda paksa itu diberlakukan agar warga tidak membuang sampah sembarangan.

“Mau tidak mau kita akan melakukan pengenaan biaya paksa. Agar kita bisa mengingatkan kepada masyarakat untuk kesadaran dalam membuang sampah,” ujar Ahmad di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Selasa (5/5/2015).

Lebih lanjut Ahmad menjelaskan, pengenaan biaya paksa ini berkisar Rp 250 ribu jika warga tertangkap langsung membuang sampah sembarangan.

“Kita tahu ketika ada keramaian pasti banyak orang. Sentra-sentra keramaian kita harus awasi. Jika tertangkap tangan membuang sampah kita akan terapkan denda,” jelasnya.

Menurut Ahmad, jika nanti yang melakukan kesalahan tersebut adalah anak di bawah umur, hal itu akan dibebankan langsung kepada orang tuanya. Namun sebelumnya pihaknya akan lebih dulu melakukan sosialiasi ke sekolah-sekolah tentang penegakan perda tersebut.

“Jadi kita yakin terhadap anak-anak kita, Insya Allah tidak seperti itu (buang sampah sembarangan,” tandasnya.

Untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap PKL, Satpol PP melakukan sistem penjagaan floating yang dibantu oleh di Linmas di empat titik. Yaakni, Dalem Kaum, sekitaran Mesjid Raya Bandung, Asia Afrika, Cikapundung Timur dan Kapatihan.

“Siang dan malam kami melakukan penertiban. Karena ini harus dilakukan dengan ekstra ketat. Ini betul-betul harus diawasi dengan baik,” ujar Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Bandung Kurnaedi.

Untuk menjaga keindahan dan kenyamanan dari empat titik itu, Satpol PP juga bekerjasama dengan Distankam agar tata ruang keindahan dari kawasan yang sedang popular di Bandung ini tetap terjaga. Menurutnya juga, masalah di tempat tersebut bukan hanya PKL saja melainkan juga parkir yang tidak tertib.

“Untuk personil sendiri, kita di Satpol PP melibatkan 100 orang untuk menempati titik-titik tersebut. Jadi kita posisinya floating dan mobile. Penjagaan weekend dan long weekend sendiri, tentu saja kita sikapi dengan spesial dan tentunya kami sudah mempersiapkan dan sangat siap di hari-hari itu dengan personil yang ada,” katanya. arie

guru bidang/kejuruan teknik mesin sedangkan di sekolah tersebut (SMKN-PU) hanya ada satu kelas jurusan teknik mesin sementara jumlah guru teknik mesin sebanyak 16 orang guru.

Kemudian untuk kegiatan praktek bidang mesin tidak dilak-

Mantan Pejuang Berumur 100 Tahun Tagih Bantuan PSKS KECEWA tidak terdaftar sebagai penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Agus Salim, seorang pejuang berumur 100 tahun mendatangi kantor DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (07/05/2015).

Kedatangan warga Kampung Sukarame Desa Karangmulya, Kecamatan Karangpawitan ke gedung DPRD tersebut untuk mempertanyakan penerima bantuan PSKS sebagai kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Kedatangan Agus Salim mengudang perhatian sejumlah orang yang ada di gedung dewan. Pasalnya pejuang kemerdekaan itu datang ke gedung DPR berjalan kaki dari rumahnya yang jaraknya berkilo-liko meter dengan membawa senjata bambu runcing yang ujungnya dicat warna merah putih.

Hal itu dilakukan agar para wakil rakyat tahu jika dirinya peju-

sankan setiap hari karena sudah terjadwalkan.

“Itu artinya hampir dipastikan guru-guru bidang teknik mesin banyak yang nganggur disekolah tersebut,” ujar Dadang.

Menampik kabar yang beredar bahwa Dadang mendapat dua sumber pendapat (gaji) sebagai guru di SMKN-PU maupun staf di seksi pembinaan SMK Disdik Jabar. Menurutnya masalah gaji bulanan ia tetap mendapat gaji dari statusnya sebagai PNS, pungkasnya.

Sementara itu Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan SMK Disdik Jabar, Lilis Rosita, M.Si, saat akan dikonfirmasi sedang tidak berada di ruangannya. Dihubungi melalui telepon selulernya tidak ada jawaban. Begitu juga dengan Kepala SMKN-PU Kota Bandung saat ditemui sedang tidak ada diruangannya, dihubungi melalui telepon selulernya juga tidak ada jawaban. ronny/caca

ang yang dilupakan oleh pemerintah. Setibanya di DPRD, Agus Salim langsung masuk ke ruang lobi.

Kepada wartawan, lelaki renta tersebut mengatakan, kedatangannya ke gedung wakil rakyat hanya ingin menyampaikan keluhan kalau dirinya tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah, mulai dari Bantuan Langsung Tunai, sampai dengan dana PSKS. “Selama ada program pemerintah untuk masyarakat miskin sayah tidak pernah tercantum sebagai penerima. Bahkan rumah yang didiaminya masuk dalam criteria penerima,” ungkapnya tegas.

Sayang niat Agus Salim menemui anggota DPRD tidak terwujud, karena tidak ada satupun anggota dewan yang mau menerimanya, kendati ada beberapa anggota DPRD terlihat sedang bertugas. Bahkan, pihak Sekretariat Dewan mengatakan kalau orang yang mau dtemuinya sedang tidak ada ditempat.

Agus Salim mengaku sangat kecewa terhadap para wakil rakyat yang tidak mau mendengarkan keluhan warganya, terlebih hal ini menyangkut dengan isi perut. Entah sedang apa yang sedang dikerjakan Wakil Rakyat tersebut, sampai-sampai tidak mau menemuinya. Padahal untuk bisa sampai Gedung DPRD Garut, dirinya harus berjalan kaki dengan tergopohgopoh hanya dibantu oleh bamboo runcing, yang digunakan dahulu untuk berjuang. taufiq_akbar

Agus Salim mantan pejuang berumur 100 tahun saat beristirahat di Kantin DPRD Kabupeten Garut.

LAPORAN KHAS LENSA INDONESIA – JAWA BARAT (BAG. 1) Kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung Diduga Terkorup di Indonesia

Formas–Pekape Desak KPK Tangkap Trisasongko HAMPIR dipastikan 4 paket proyek yang ada di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung yang beralamat kantor di Cirebon, terindikasi korupsi. Anehnya dari sekian banyak proyek yang ada di BBWS-Cimanuk Cisanggarung itu, tidak satupun yang menjadi target penyelidikan pihak penegak hukum.

“Untuk itu kami selaku pengurus Forum Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah (Formas Pekape) meminta kepada aparat penegak hukum terutama pihak komisi pemberantasan korupsi (KPK) untuk meyelidiki dugaan korupsi anggaran, terkait beberapa proyek yang ada di BBWS-Cimanuk Cisanggarung,” demikian dikatakan oleh Asmadi MA, wakil ketua Formas Pekape kepada Lensa Indonesia, di Bandung, Kamis (7/5).

Beberapa paket proyek yang ada di BBWS Cimanuk Cisanggarung, menjadi “ladang korupsi” yang diduga dilakukan Ir. Trisasongko Widanto, Dipl, ME, kepala BBWS-Cimanuk Cisanggarung yang notabene selaku KPA/ PA. Dugaan itu menurut Asmadi, cukup beralasan ketika Tim Formas Pekape, melakukan investigasi lapangan beberapa waktu.

Salah-satunya pengerjaan proyek Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku, berlokasi di Cideres Kabupaten Majalengka, yang terkesan asal-asalan.

Sebagaimana diketahui saat ini pipa transmisi sudah banyak yang bocor dan pecah. Padahal pengerjaan proyek tersebut menelan dana sebesar Rp 3,2 miliar yang bersumber dari APBN 2014. Sebagaimana diketahui saat ini pipa transmisi sudah banyak yang bo-

cor dan pecah.

Lebih lanjut dikatakan Asmadi, hasil investigasi itu ditemukan berbagai kejanggalan, sehingga dalam pelaksanaannya cenderung tidak mengacu pada speck dan RAB. Sehingga dari dana yang digelontorkan pemerintah pusat itu, berpotensi merugikan keuangan negara ratusan juta rupiah.

Melihat kondisi ini kata dia, terkesan adanya pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pengerjaan proyek tersebut, terutama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengawas lapangan tidak memperhatikan masalah kualitas serta kuantitas pengerjaan. Sehingga pada saat PHO dan FHO diduga terjadi rekayasa baik dilakukan langsung maupun tidak. Dengan kata lain diduga PPK hanya sekedar menerima progress pekerjaan (lapo-

ran) dari pihak pelaksana (kontraktor), tanpa mengadakan pemeriksaan langsung, jelas Asmadi.

“Ini mencerminkan adanya dugaan bahwa antara pihak yang bertanggung jawab pada kegiatan tersebut (PPK) dengan pihak pelaksana pekerjaan (kontraktor) secara bersama melakukan penyelewengan keuangan negara,” ujarnya.

Sementara hasil kajian dan penelitian di lapangan pada proyek tersebut didapati bahwa kedalaman galian pemasangan pipa paralon yang dirasa kurang maksimal atau hanya 20 - 30 cm. Ukuran pipa paralon yang terpasang dari penampungan hanya 4 inci, kemudian pipa yang dipasang untuk kepermukiman 2,5 inci dan untuk kependuduk hanya menggunakan pipa paralon ukuran 0,5 inci. Selain itu pada pemasangan pipa diketahui tidak memakai bantalan

sehingga dikawatirkan pipa-pipa tersebut akan cepat patah.

“Padahal terhadap speck teknik material ini sudah pernah didemo oleh masyarakat setempat, namun pihak BBWS Cimanuk Cisanggarung tak bergeming,” urai Asmadi.

Atas beberapa informasi serta hasil investigasi itu, Formas Pekape sudah melayangkan surat konfirmasi kepada PPK proyek penyedia air baku dengan nomor surat 255/Koord/Formas-Pekape/JKT/II/2015, hingga saat ini tidak ada jawaban. Dan dalam beberapa waktu nanti rencananya tim Formas Pekape, akan menyampaikan laporan hasil investigasi dan data yang ada kepada pihak KPK, kata Asmadi. ronny

Pipa saluran air baku dalam kondisi rusak (pecah dan bocor).

Kepala BBWS Cimanuk, Cisanggarung.

www.lensaindonesia.com

12

JATIM SQUARE

Edisi 86/ 11 - 17 Mei 2015

Bupati Blitar Terbitkan Perbup Pengangkutan Galian

Para panitia Voli Pantai Tingkat Nasional Seri I Tahun 2015.

40 Tim Voli Pantai Siap Berlaga di Sirkuit Pantai BJBR LAGA Voli Pantai Tingkat Nasional Seri I Tahun 2015 dilaksanakan di Sirkuit Nasional Voli Pantai BJBR di jalan Pelabuhan Pantai Perikanan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo dimulai 7-10 Mei 2015.

Terkait even tersebut, Agus Efendy selaku Ketua panitia lomba mengatakan, laga Voli Pantai Tingkat Nasional ini sponsor utamanya adalah Bapak Benyamin owner BJ Group yang sekaligus penyedia Sirkuit Voli Pantai BJBR. Menurut Agus, “Maksud dan tujuan even ini dilaksanakan, untuk mengenalkan dan mengembangkan voli pantai di Kota Probolinggo, juga sebagai upaya mencari bibit-bibit atlit voli pantai. Selain itu juga sebagai hiburan masyarakat dan mempromosikan kuliner wisata Kota Probolinggo,” ujarnya.

Lebih lanjut Agus, laga ini pesertanya juga berasal dari para atlit voli pantai tingkat nasional. “Even ini sekaligus juga sebagai ajang uji coba sparing antar tim,” ucapnya.

Sementara Benyamin, Owner BJ group, penyedia sirkuit dan sponsor utama even mengatakan, “Sirkuit voli pantai dibuat atas biaya sendiri dengan mendatangkan pasir putih dan berkualitas dari Tuban sebanyak 380 meter kubik. Kami membuat dua sirkuit masingmasing Sirkuit luasnya 30×42 meter, ketebalan pasir putihnya 55 cm. Sirkuit voli pantai ini sudah memenuhi standar International dan layak untuk menyelenggarakan laga kejuaran voli pantai tingkat nasional,” terangnya.

Benyamin menambahkan, pihaknya membangun sirkuit olahraga voli pantai dan tempat hiburan wisata BJBR di lahan Pantai Mangrove seluas 89 ha. “Ini dapat ijin dari Pemkot Probolinggo dengan tujuan untuk menciptakan ikon baru Kota Probolinggo,” kata Benyamin.

Benyamin berharap dengan adanya sirkuit voli pantai berstandar internasional ini, diharapkan dapat memunculkan atlet-atlet berbakat dari Kota Probolinggo.

Sementara itu Slamet Mulyanto dari PBVSI Pusat cabang Voli Pantai menjelaskan, “Laga Voli Pantai Tingkat Nasional Seri I/2015 ini diikuti 24 Tim Putra dan 16 Tim Putri dari berbagai daerah di indonesia, diantaranya dari NTB, Sultra, dan Sumatra, Sulawesi, Jakarta. Untuk pelaksanaan laga akan dilaksanakan di Painan Sumatra Barat,” terangnya.

Di Kota Probolinggo, kata Slamet Mulyanto, laga voli pantai tingkat nasional ini baru pertama kalinya dilaksanakan. Diikuti oleh para atlet Voli Pantai tingkat Nasional dan Asia Pasific. Di antaranya atlit putri seperti Dita dari Bima dan Putut dari Lombok. Sedang atlet putra tingkat nasional di antaranya, Dian Putra Santoso, Agus Salma, dan Andi Frediansah.

Voli pantai ini, kata Slamet, sebelumnya sudah diselenggarakan di beberapa daerah, seperti Bali, Sultra, NTB, Lombok, Bima, dan masih banyak lagi. Bagi daerah-daerah yang mau menyelenggarakan pihaknya siap untuk membantu. “Voli Pantai sekarang ini sudah menjadi sport industri dan sarana promosi turisme,” pungkasnya. an

BUPATI Blitar Herry Noegroho terus melakukan berbagai cara dalam menertibkan penambangan liar yang terjadi di wilayah Kabupaten Blitar.

Pasalnya, dampak yang ditimbulkan sangatlah besar dan dapat merusak infrastruktur sungai.

“Kita bersama Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) tidak bisa ditawar lagi. Penertiban penambangan liar harus

segera dilakukan,” ungkapnya.

Sebelumnya, semua pimpinan daerah di Kabupaten Blitar telah sepakat jika penambangan liar tidak berijin ditertibkan mulai awal April lalu. Penertiban tersebut sudah berlangsung dengan melibatkan jajaran Polresta Blitar, Polres Blitar, Satpol PP, serta SKPD seperti Dishubkominfo Kabupaten Blitar, Dinas PU Kabupaten Blitar.

Menurut Bupati, selama ini beberapa penambangan yang tidak terkontrol tersebut sudah mengakibatkan kerusakan lingkungan kawasan pertambangan hingga kerusakan infrastruktur jalan, serta infrastruktur sungai seperti tanggul, cekdam dan pondasi jembatan.

“Mereka (para penambangred) yang tidak terdata selain dapat merusak lingkungan juga merugikan terhadap keu-

angan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD),” imbuhnya.

Oleh karena itu, Herry Noegroho, dalam waktu dekat demi menyelamatkan aset negara segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub) yang mengatur tentang pengangkutan galian.

“Melalui Perbub ini nanti kendaraan pengangkut hasil tambang akan dibatasi operasionalnya hanya siang hari. Se-

SMK Mini Khusus TKI ala Pakde Karwo Pakde Karwo akan mendirikan SMK Mini yang diperuntukan bagi para calon TKI di Jawa Timur.

KEPALA Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan (BNP2TKI), Nusron Wahid mengaku tertarik dengan konsep pendirian sekolah menengah kejuruan (SMK) Mini untuk para calon TKI yang sudah berjalan di Jawa Timur.

Karena itu pihaknya akan mengaplikasikan SMK Mini serupa di sejumlah wilayah di Indonesia.

Menurut dia, hal ini untuk menunjang kualitas tenaga kerja Indonesia (TKI). Ke depan pihaknya berencana akan mendirikan SMK Mini. Seperti

di Jatim akan ditambah 100 SMK Mini, Jateng 100 SMK Mini, Banten 50 SMK Mini dan Lampung 30 SMK Mini.

“SMK Mini ini sudah berjalan dan sangat bagus di Jawa Timur. Presiden sudah setujui untuk mengembangkan SMK Mini ini di beberapa daerah di Indonesia seperti di Jawa Tengah, Banten, Lampung. Untuk Jawa Timur akan ditambah,” kata Nusron saat Launching Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan Perlindungan TKI Jawa Timur di Surabaya, Kamis (07/05/2015).

Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor ini mengatakan, dengan dibangunnya SMK Mini akan membuat sumber daya TKI semakin meningkat.

Terlebih lagi juga menggandeng lembaga sertifkasi international menjadi TKI sebagai tenaga trampil yang formal.

Konsep SMK Mini, lanjutnyam sudah berjalan di Jawa Timur dan merupakan ide dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

“100 SMK Mini lagi dari pusat akan dijadikan sebagai pilot project. Kemudian diusulkan bagaimana BLK (balai

Nusron Wahin saat bertemu dengan Gubernur Jatim, Pakde Karwo soal konsep SMK Mini yang ada di Jatim, di Surabaya, Kamis 7 Mei 2015.

latihan kerja) juga dibiayai oleh pemerintah. Sehingga, TKI yang akan berangkat ke luar negeri tanpa harus berada di penampungan dengan alasan pelatihan. Selain biayanya mahal dan akan memperburuk keadaan,” tambah Nusron.

Untuk Jawa Timur sendiri, berdasarkan data yang dimiliki oleh BNP2TKI terdapat 82 ribu hingga 87 ribu orang Jawa Timur yang pergi keluar negeri menjadi TKI dan paling banyak

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

berangkat ke Taiwan. Tentunya, jumlah tersebut adalah potensi untuk mengasilkan uang masuk ke dalam negeri.

“Indonesia sangat berpotensi. TKI dan investor samasama mendatangkan uang.

Kenapa Investor diberikan fasilitas yang penuh, sedangkan TKI sangat minim fasilitas. Ke depan penataan terus dilakukan dan memangkas hal-hal yang tidak perlu. Termasuk dengan online sistem dalam remiten,” pungkasnya. sarifa

Pemkab Nganjuk Perlu Perda Perlindungan Perempuan dan Anak

OJK Malang: MMM Tawarkan Investasi Bodong OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) memblokir website MMM (Manusia Membantu Manusia). Sebab, lembaga investasi bernama MMM itu dinilai bodong.

“Kami mengkategorikan merupakan investasi yang ditawarkan bodong karena ada indikasi pemberian keuntungan yang tidak masuk akal. Keuntungan yang ditawarkan 30 persen,” kata Kepala OJK Malang, Indra Kresna, Selasa (5/5/2015).

Dia menjelaskan, keuntungan investasi itu yang rasional maksimal 10 persen. Lebih dari itu tidak rasional. Sedangkan MMM menurut dia sudah melebihi, karena mencapai 30 persen.

Menurut dia, indikasi lain bahwa MMM bodong, karena banyak nasabahnya yang mengadu. Dia mengungkapkan, pengaduan dari masyarakat yang masuk ke OJK lebih dari 25 kasus. Mereka mengaku, merasa dirugikan oleh MMM itu. “Sayangnya para pengadu enggan membuat laporan resmi. Mereka ogah jika dijadikan saksi di pengadilan,” kata dia.

Padahal, kata dia, kalau diadukan secara resmi, OJK bisa mendampingi menggugat atau melaporkan pengelola MMM itu lewat pengadilan. Namun, jika tidak ada saksi dikatakan dia akan susah untuk diproses secara hukum. Menurut dia, orang-orang yang mengaku korban MMM ituý tidak hanya orang awam. Namun, ada juga dari kalangan akademisi seperti dosen.

Makanya, dia mengimbau masyarakat agar tidak mudah percsya terhadap iminging-iming investasi dengan keuntungan yang sangat besar. Sebab, kalau keuntungan yang dijanjikan sangat besar, risiko bodongnya juga besar. Karena itu, OJK juga melakukan antisipasi secara dini sebelum memakan korban lebih banyak lagi.

Sebab, OJK melakukan pemblokiran terhadap websit MMM itu. Pemblokiran itu, kata dia diajukan kepada pihak yang berwenang. “Harapannya agar gerak langkah MMM yang sudah banyak dikeluhkan masyarakat itu bisa dipersempit,” pungkasnya. aji_dewa_roisky

bab, faktanya selama ini penambang selalu melakukan kegiatanya selama 24 jam,” jelasnya.

Sekedar diketahui, sungai di wilayah Kabupaten Blitar yang terdapat kegiatan penambangan pasir atau batu yaitu, Sungai Lekso sekitar 8 lokasi, Sungai Semut 10 lokasi, Sungai Jari 7 lokasi, Sungai Putih 11 lokasi, dan Sungai Badak sekitar 16 lokasi. du/ andik_kartika

Papan reklame rokok di Ngawi yang masih terpampang di sembarang tempat.

Papan Reklame Rokok Masih Diumbar PEMERINTAH Kabupaten Ngawi terkesan tutup mata terkait pemasangan reklame atau baliho iklan rokok yang melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Terbukti, masih banyak iklan luar ruang berisi produk rokok itu yang tetap terpasang. Bahkan di beberapa sudut jalan, malah banyak iklan yang baru dipasang.

Padahal, Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 109 tahun 2012 mengatur tentang tata cara pemasangan iklan rokok yang tidak boleh dipasang di dekat sekolah, rumah sakit, dan rumah ibadah.

Selain itu, papan reklame juga tidak boleh dipasang melintang badan jalan. Sesuai pantauan koran memo di beberapa lokasi menyebutkan, masih banyak reklame iklan rokok raksasa

yang terpampang di jalan protokol Kabupaten Ngawi, selain itu juga ada reklame iklan rokok yang terpampang didepan SMKN I Ngawi, bahkan di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soeroto Kabupaten Ngawi.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Yusuf Rosyadi saat dikonfirmasi menjelaskan, bahwa pihaknya sudah meminta kepada para pemasang iklan reklame rokok untuk mencopot iklan yang masuk lokasi larangan tersebut.

“Terutama yang ada didekat sekolah dan pelayanan kesehatan sudah kami minta untuk mencopot. Kalau memang masih ada, nanti akan kita beritahu Satpol PP agar secara bertahap disesuaikan dengan peraturan,” katanya, Selasa (05/05).

Menurut Yusuf, banyak papan reklame rokok yang belum dicopot tersebut merupakan wewe-

nang pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Selain itu, kata dia, pihaknya tidak mengetahui secara pasti jumlah reklame maupun baliho iklan rokok yang melanggar aturan PP nomer 109 tahun 2012 tersebut akan segera dilaporkan kepada yang mempunyai wewenang. “Yang punya data sekaligus mempunyai kewenangan membongkar ya Satpol PP,” kilahnya.

Yusuf menyebut pihaknya sebatas melayani perizinan reklame yang berada di tanah pemkab. Sedang, perizinan pemasangan di pinggir jalan provinsi menjadi kewenangan pemerintah daerah tingkat (dati) satu.

Yusuf menegaskan pembongkaran seharusnya dilakukan pemasang reklame bersangkutan.

“Pembongkaran dilakukan kalau papan reklame sudah tidak ada izin atau sengaja dibiarkan oleh pemiliknya,” pungkasnya. pr

SECARA umum sebenarnya sudah ada UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maupun UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya masing-masing daerah segera menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah.

Hal itu penting karena produk Peraturan Daerah jelas sudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah setempat. Karena pada dasarnya tanggung jawab masa depan dan bimbingan terhadap anak adalah tanggung jawab antara orang tua, keluarga, masyarakat dan juga negara.

Hak-hak itu diantaranya adalah hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, terhindar dari perlakuan salah. Anak juga berhak mengeluarkan pendapat dan didengar suaranya.

Sementara Ketua WCC Hj Mutiatun ketika dihubungi juga menyinggung bahwa kasus yang melanda anak di Nganjuk sebenarnya cukup memprihatinkan. Kasus anak korban kekerasan tahun 2015 mencapai 30 anak.

Kasus anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan ada 31 anak. Belum lagi anak terlantar, anak jalanan yang kesemuanya perlu perhatian.

Di Kantor Woman Crysis Center (WCC) Jl. Kapten Tendean Nganjuk yang selama ini menjadi mitra kerja pemerintah dalam hal ini Dinas PPKBS Nganjuk dan sudah banyak melakukan penanganan kasus, termasuk advokasi bantuan hukum bagi perempuan dan anak.

Sejak berdiri hingga saat ini tahun 2009 sudah berhasil diselesaikan 444 kasus. Tentang keberadaan WCC tersebut menurut Mutiatun akan sangat mendukung keberhasilan Nganjuk sebagai kota yang nyaman dambaan anak dan perempuan.

Sebab di Nganjuk sendiri sudah ada kelembagaannya, pendanaan, serta fasilitas yang mendukung misalnya taman, maupun sarana transportasi jalan yang mendukung.

Karenanya dalam tim advokasi juga ada unsur Dinas Perhubungan Daerah, lanjutnya Begitu pula setelah melihat kondisi yang ada di lokalisasi, menurut Mutiatun hal itu perlu menjadi perhatian semua pihak. Sebab, apabila dalam lingkungan tersebut ternyata juga ada anak-anak yang sedang tumbuh, tentu akan berpengaruh dalam perkembangan psikologis. roy

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri Biro Madiun Raya : Welas Arso (Kabiro), Demmas Adi K (Madiun), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), Biro Lamongan : Ali Muchtar (Kabiro), Denny Bagus F, Nur Afit Santoso, Nur Hidayat (Bojonegoro), Andik Kartika (Kediri), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Roy Alexander, Katino, Nyoman (Nganjuk), Didik Purwanto (Ngawi), Nur Hasan (Bangkalan, Pamekasan), Joko Andi Setiawan (Probolinggo) Biro Sidoarjo : Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan; Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Percetakan: PT. Temprina Media Grafika Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

JATIM SQUARE

13 Edisi 86/ 11 - 17 Mei 2015

Tol Jombang–Kertosono Masih Sepi Tol Mojokerto–Jombang Tersendat Manajer Persedikab Kediri, Sony Sandra (kanan) saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Persedikab Kediri Rugi Rp 500 Juta Akibat Manuver Menpora KLUB sepakbola Persedikab Kediri merugi hingga Rp 500 juta akibat keputusan Menpora Imam Nahrawi membekukan PSSI sehingga semua kompetisi terhenti.

Manajer Persedikab Kediri Sony Sandra mengatakan kerugian terjadi karena pihaknya sudah terlanjur mengontrak 27 pemain untuk berlaga di Divisi I musim kompetisi ini.

“Kerugianya sekitar 500 juta, itu untuk biaya operasional, termasuk untuk kontrak 27 pemain,” ungkap Soni saat ditemui lensaindonesia.com di Kediri, Kamis (07/ 06/2015).

Karena tidak ada kompetisi, saat ini Persedikab terpaksa meliburkan 27 pemainnya. “Pemain terpaksa kita liburkan, tetapi tetap latihan tiga hari sekali,” ungkapnya.

Soni berharap kompetisi musim 2015 bisa segera dilanjutkan sehingga solusi untuk mengganti kerugian akibat manuver Menpora membekukan PSSI kepengurusan La Nyalla Mattalitti. andik_kartika

Tol terbesar di Jawa meleset dari perkiraan. Jika sebelumnya diprediksi kendaraan yang melintas bisa mencapai 10 ribu per bulan, tapi yang terjadi justru hanya 800 kendaraan saja yang melintas per bulan.

PEMBANGUNAN proyek tol Trans Jawa yang berada di jalur Mojokerto - Kertosono masih terkendala pembebasan lahan. Pengerjaaan proyek Tol seksi II yang melintasi Kecamatan Tembelang sampai Kecamatan Gedek Mojokerto sepanjang 19,9 kilometer masih tersendat.

Syamsul Choir, Pimpro Pembangunan Tol Seksi II, Senin (04/05/2015), mengakui jika pembangunan tol seksi II masih tersendat. Masih terganjal oleh pembebasan lahan dan juga intensitas curah hujan yang masih tinggi. Sehingga menyebabkan proses

pengerjaan pengurukan terkendala.

Menurut Syamsul pengerjaan ditergetkan selesai pada tahun ini. Namun, masih ada lahan yang hingga kini belum selesai dibebaskan sekitar 16,5 hektar. Menjadi penyebab berhentinya proses pengerjaan di seksi II, apalagi lahan terebut terpencar dibeberapa wilayah di kecamatan Tembelang, Peterongan dan Kesamben. Sampai saat ini pengerjaan tol Mojokerto - Kertosono di seksi II pengerjaan fisik masih 48 persen. Pembangunan fisik ini masih tergantung pada pem-

bebasan lahan, kalau sudah dibebaskan proyek akan berlanjut dan bisa selesai tepat waktu.

“Kami sendiri belum bisa menargetkan kapan proyek tol ini bisa selesai, karena pembebasan lahan sangat berpengaruh pada selesainya pengerjaan yang dilakukan,” jelasnya.

“Kami berharap agar pemerintah segera menyelesaikan pembebasan lahan tol yang belum kelar. Agar ruas jalan tol sepanjang 40,5 kilometer antara seksi I dan seksi II bisa tersambung. Dengan demikian mampu menjadi solusi bagi kepadatan arus

kendaraan yang melintas perbulan hanya 800 mobil.

“Padahal kami menargetkan sebulan rata-rata bisa sampai 10 ribu kendaraan.

Belum terhubungnya seksi I dengan ruas tol seksi II menjadi penyebab sepinya kendaraan yang melintas, bahkan belum juga terhubung dengan Tol Sumo (Surabaya - Mojokerto),” pungkasnya. obi Lahan Tol Seksi II di Desa Tegaran Kecamatan Peterongan yang terkendala pembebasan lahan.

Gara-Gara RSBI Dihapus, SMPN 1 Kota Probolinggo Ngutang Rp 731 Juta

Petani Lamongan Tebus Hand Traktor Rp 6 Juta AKIBAT kelakuan UPT Pertanian di sejumlah wilayah Selatan yang menerapkan kebijakan kurang manusiawi, para petani di sejumlah wilayah akan menarik dukungan dalam Pemilukada 2015 terhadap Bupati Fadeli. Pasalnya, sejumlah UPT Pertanian sudah berani minta tebusan bantuan hand traktor per unit Rp 6 juta.

Hal ini dialami kelompok tani (poktan) di Dusun Kedung Kidang, Desa Baru Rejo, Kecamatan Sambeng tahun lalu dijual oleh ketua poktan kepada warga desa setempat.

Berdasarkan pantauan Lensa Indonesia di lapangan, traktor yang dijual tersebut akibat tingginya biaya tebusan (pungli) yang diminta pihak UPT-Dispertahut Kecamatan Sambeng mencapai Rp 6 juta per penerima hand traktor.

Menurut Kapoktan melalui Kepala Desa Barurejo Bibit, seharusnya bantuan hand traktor dapat dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh anggota kelompok tani dalam pengolahan lahan dan meminimkan pengeluaran biaya tanam sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktifitas hasil pertanian.

Tetapi di saat turunya bantuan, Kapoktan harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 6 ju kepada Ka-Upt Pertanian Sambeng melalui Ppl Ida. Karena terlalu berat pungutann yang dilakukan pihak UPT Sambeng, maka traktro tersebut dijual kepada H.Tohir yang juga warga desa setempat.

“Traktor bantuan untuk poktan Sumber Tani Dusun Kedung kidang memang dijual, sebab saat turunya bantuan Pak Sujak meminjam uang istrinya untuk nebus traktor sebesar Rp 6 juta yang diberikan pada bu Ida (Ppl Wilbin) Desa Baru Rejo. Dana tebusan itu disetorkan sesuai permintaan UPT-Dispertahut.

Pertama saat pengajuan proposal dimintai biaya Rp 500, kemudian Rp 4 juta sebagai tebusan dan Rp 1,5 juta untuk biaya administrasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan. Setelah beberapa bulan berjalan akhirnya traktor tersebut dijual seharga Rp 8 juta kepada H.Tohir. Hasil penjualan itu selanjutnya dipakai Sudjak untuk menutup utang tebusan traktor dan sisanya Rp 2 juta sesuai kesepakatan rapat dibelikan genset lampu makam desa setempat,” ungkap Kades.

Budi Harnowo selaku Ka-upt Sambeng saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa dia tidak tahu menahu soal penjualan traktor itu karena selama manjabat di Sambeng hingga pindah ke UPT Dispertahut Ngimbang, unit traktor bantuan tersebut masih utuh.

“Kalau penjualan traktor tersebut dilakukan setelah saya pindah tugas itu bukan tanggung jawab saya. Kalau soal biaya tebusan tersebut saya tidak pernah meminta ataupun mengondisikan poktan yang mendapat program bantuan tapi kalau diberi saya terima, dan saya gak mematok sumpah mas,” katanya.

Kepala UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Sambeng yang baru, Samsul S.p.Mm. saat dimintai tanggapanya tentang hal ini menyatakan, kasus tersebut telah ditangani oleh Ppl Ida bersama Ppl Sahid yang diperintahkan berkoordinasi dengan kades setempat serta kapoktan.

“Ppl wilbin desa setempat(Ida) didampingi sahid Ppl wilbin lain telah saya perintahkan berkoordinasi dengan Kepala Desa serta Sujak selaku Ketua Poktan Sumber Tani dusun Kedungkidang agar segera mengupayakan traktor yang telah terlanjur dijual tersebut dibeli lagi oleh yang bersangkutan, bagaimanapun caranya, biar tidak terjadi masalah,” jawab Samsul.

Disinggung tentang tingginya pungutan biaya tebusan yang memicu terjualnya traktor bantuan di wilayah binaanya, Samsul berkilah. “Saat itu bukan saya yang menjabat kepala Upt Dinas Pertanian Kecamatan Sambeng, bahkan di tempat tugas saya yang lama biaya tebusan bantuan hand traktor untuk poktan juga tak sebesar itu,” pungkasnya. tarno/alimuhtar

lalu lintas di wilayah Jombang - Mojokerto,” katanya.

Sementara itu, tol seksi I yang menghubungkan kecamatan Tembelang sampai Kertosono masih terbilang cukup sepi. Padahal sudah dibuka pada bulan Oktober 2014 lalu oleh Menteri PU. Sampai saat ini pengguna jalan yang melintasi tol tersebut dalam sebulan hanya berkisar 800 kendaraan. Hal itu meleset dari perkiraan yang dilakukan oleh PT MHI yakni, sepuluh ribu kendaraan per bulan.

Yanuar, Pimpro Pembangunan Tol Seksi I menambahkan hingga saat ini sejak dibuka dari Oktober 2014,

Sakit typus siswi SMP di Paron Unas di Puskesmas.

Tiga Napi Cabul Ikuti UN Paket B, Dua Siswi SMP Unas di Puskesmas MESKI menyandang status narapidana (napi) tidak menyurutkan untuk memperoleh ijasah SMP melalui kejar paket B yang dilaksanakan didalam lembaga pemasyarakatan (Lapas). Seperti yang dilakukan tiga napi Lapas II B Ngawi tengah mengikuti Ujian Nasional (UN) program penyetaraan ijasah SMP melalui kejar paket B. Sejak awal dimulainya UN sekitar pukul 14.00 WIB dengan bidang studi Bahasa Indonesia, ketiga napi akibat kesandung kasus pencabulan mencermati satu persatu materi soal yang disuguhkan oleh panitia.

“Ketiga napi tersebut semuanya tersandung kasus perlindungan anak atau pencabulan. Dan yang dua orang itu murni paket B dan satunya lagi merupakan protolan SMP,” kata Mas Indra Prawoto, Kasi Binaker Lapas Kelas II B Ngawi, Senin (04/05).

Jelasnya, ketiga napi sebelum mengikuti UN memang tercatat sebagai siswa di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Pengayoman atau Lapas II B Ngawi. Dimana setiap minggunya dilakukan pertemuan sebanyak 4 kali dengan berbagai materi pelajaran melalui tutor yang diambilkan dari Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ngawi.

Meski hanya tiga napi dalam kejar paket B ini semuanya menjalankan persiapan UN dengan maksimal seperti melakukan evaluasi lagi terhadap semua pelajaran yang pernah diterimanya. “Sangat kita apresiasi terhadap mereka dimana semangatnya belajar itu luar biasa. Dan ini memberikan ruang positif bagi kehidupanya setelah keluar dari lapas nanti,” terang Mas Indra.

Tambahnya, para napi yang dimaksudkan tersebut rata-rata telah menjalani masa hukuman diatas satu tahun.

Satu sisi dari para napi meski usianya sudah ada yang menginjak 30 tahun namun terli-

Para napi lapas kelas II B Ngawi mengikuti UN.

hat keseriusanya memperoleh ijasah SMP. Terbukti, setiap materi pelajaran yang diberikan tutor lewat PKBM selalu disimak seksama.

Sementara di tempat terpisah, Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk SMP sederajat kali ini harus dilaksanakan di tempat berbeda dari biasanya. Akibat penyakit typus dua orang siswi SMP dari Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, terpaksa mengerjakan soal UN di Puskesmas Paron.

Femmi Arnita siswi SMPN 2 Paron dan Titik Ekaningrum siswi SMP Al-Azhar Jambangan keduanya harus mendapatkan perawatan intensif akibat penyakit typus yang diderita jelang UN. Dengan jarum infus di tangan sebelah kiri, kedua siswi harus mengerjakan soal UN pada hari pertama dengan bidang studi Bahasa Indonesia. Dari pantauan dilokasi kedua siswi memang kondisinya berbeda meski sama-sama menderita penyakit typus.

Diketahui Titik Ekaningrum masih bisa mengerjakan soal UN dengan posisi duduk dikursi. Namun berbeda dengan Femmi Arnita, siswi yang satu ini kondisinya lemas terpaksa kerjakan soal UN dengan posisi tidur diluar ruangan perawatan.

Menurut Tri Lukitaningsih salah satu guru pengawas UN yang ada di Puskesmas Paron, kedua siswi sejak dirawat memang belum mendapatkan ruang perawatan lan-

taran semuanya penuh.

“Sebenarnya pihak sekolah dan puskesmas tadi berusaha mencarikan ruangan untuk perawatan kedua siswi ini. Karena penuh terpaksa harus dirawat diluar ruangan sambil mengerjakan soal UN,” terangnya, Senin (04/05).

Dikatakannya, khusus untuk Femmi kemungkinan kurang konsentrasi saat mengerjakan soal UN lantaran harus dikerjakan diluar ruangan yang kondisinya ramai.

Sedangkan Titik yang kondisinya masih bisa duduk diminta mengerjakan soal UN disalah satu ruang perawat.

Kemudian Harri Supriyono Kepala SMPN 2 Paron menjelaskan, secara teknis pelaksanaan UN yang dilakukan Femmi maupun Titik sama dengan peserta lainnya. Kedua siswi tetap diawasi pengawas silang yang berasal dari sekolah lain.

“Kalau Titik yang berasal dari SMP Al-Azhar itu memang UN nya bergabung dengan kita SMPN 2 Paron.

Meski sakit baik Femmi maupun Titik pada hari ini tetap mengerjakan soal UN dengan waktu 120 menit,” katanya.

Tambah Harri, pihaknya tetap memberikan toleransi kepada siswi yang sakit untuk mengerjakan UN di Puskesmas sampai kondisinya dinyatakan sehat oleh dokter. Selebihnya pelaksanaan UN di hari pertama untuk SMPN 2 Paron diikuti 174 siswa sedangkan SMP Al-Azhar yang tergabung di pihaknya ada 22 siswa. pr

SMPN 1 Kota Probolinggo hingga saat ini masih menyisakan masalah dan menjadi blunder RSBI dengan punya tanggungan utang Rp 713,4 juta. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus RSBI (Rintisan Sekolah Bertahap Internasional) pada 8 januari 2013 lalu. Kini, SMPN 1 Kota Probolinggo punya hutang pada bank dan rekanan untuk membangun infrastruktur kelengkapan saat masih berstatus RSBI. Semua itu terungkap saat rapat dengar pendapat yang digelar Komisi A DPRD setempat bersama Komite Sekolah Rabu (6/5/15). Saat itu Kepala sekolah yang masih dijabat oleh Hartono yang kini menjadi Kabid ketenagaan Dispendik dan kini Kepala SMPN 1 dikepalai oleh Nurcholis, serta Ketua komite adalah Djoko Hardijo.

“Kami kelimpungan karena ternyata kemudian RSBI dihapus, di mana kami tidak bisa lagi melakukan pungutan investasi ke siswa,” katanya di hadapan anggota dewan.

Karena itu pihaknya meminta saran kepada Komisi A terkait solusi mengenai utang tersebut.

Saat itu pihaknya memutuskan pinjam ke bank karena yakin tanggungan tersebut bisa tertutupi melalui investasi kesiswa setiap tahun ajaran baru. “Setiap tahun kami bisa mengumpulkan dana investasi sampai Rp 500 juta, karena itu kami berani pinjam,” terangnya.

Keputusan pinjam itu bermula dari niat baik komite membantu sekolah untuk mewujudkan masterplan SMPN 1 terkait RSBI. Semula pihaknya ingin mengagunkan sertifikat sekolah, tetapi pihak bank menolaknya. Karena itu bendahara komite yakni Suhartono lantas mengagunkan lahan dan bangunan pribadinya dan akhirnya pada 21 desember 2012 bank menyetujui pinjaman sebesar Rp 500 juta de-

ngan jangka waktu satu tahun serta bunga dibayar setiap bulan. Bank memudahkan dengan memberikan perpanjangan pinjaman sampai utang tersebut lunas.

Namun harapan mereguk investasi dari siswa akhirnya pupus karena MK memutuskan untuk menghapus RSBI. Sejak saat itu sekolah dan komite kelimpungan. “Jangan kan membayar utang pokoknya, bunganya saja kami ngosngosan, kadang Rp 5 juta itu kami ambilkan sisa dana operasional dari SPP,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Komisi A tidak memberikan rekomendasi apa-apa dalam hearing tersebut. Ali Muhtar menyebutkan persoalan tersebut terlalu pelik. “Apalagi dalam perjanjian antara komite dengan sekolah tersebut dilakukan secara pribadi, yakni antara bendahara dengan pihak bank. Dalam perjanjian itu juga tidak disebutkan jika ada wanprestasi siapa yang bertanggung jawab,” katanya.

Sekretaris Komisi A Rano Cahyono meminta persoalan ini tidak membebani wali murid, sebab ia melihat komite akan mengambil salah satu alternatif yakni membebani wali murid dengan pungutan untuk melunasi utang-utang tersebut.

“Ingat sampai saat ini kami dan dinas belum membuat keputusan soal dana instidentil,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Terpisah Kepala Dinas Pendidikan Zainullah mengaku belum bisa memberikan keputusan apa-apa terkait polemik tersebut. “Saya memang pernah bertemu salah seorang komite, tapi karena saya harus mempelajari dulu persoalannya seperti apa, jadi pesan saya agar persoalan ini dibicarakan baik-baik dengan wali murid,” jelasnya meski demikian mantan kepala Diskoperindag ini tidak membenarkan jika melakukan pungutan pada wali murid. an

SMPN 1 Kota Probolinggo.

www.lensaindonesia.com

BERANDA DAERAH

14 Edisi 86/ 11 - 17 Mei 2015

Tarif Naik 400 Persen, Penumpang KA Jombang Curhat ke DPR RI KENAIKAN tarif kereta api (KA) Ekonomi per 1 April 2015 sebesar 150 sampai dengan 400% dikeluhkan oleh masyarakat Jombang. Asosiasi penumpang kereta api Jombang juga meminta sistem penjualan tiket oleh kereta api dibenahi.

Melalui anggota dewan DPR RI komisi V, Sadarestuwati masyarakat Jombang mengeluh atas kebijakan PT Kereta Api yang menaikkan tariff tersebut. Padahal mereka setiap hari berangkat kerja ke

Surabaya dan sekitarnya menggunakan transportasi yang digembargemborkan murah meriah, Senin (04/05/2015).

Susanto koordinator penumpang kereta api Jombang mengeluhkan adanya kenaikan tarif tersebut, pasalnya untuk KA Tumapel naik 150% dari Rp 4000 menjadi Rp 10.000. Sedangkan kereta api Penataran - Dhoho naik hingga 173% Rp 5500 menjadi 15000, dan KRD, komunitas pengguna KA

Bupati Nganjuk Drs. H. Taufiqurrahman.

Bupati Nganjuk Diduga KKN Pengadaan Pakaian Dinas PNS PENGADAAN seragam pegawai di lingkungan Pemkab Nganjuk senilai Rp14 miliar diduga tanpa tender. Anggota Komisi C DPRD Nganjuk Fauzi Irwana menduga Bupati Nganjuk terlibat kasus penyelewengan dana pengadaan pakaian dinas PNS. “Sesuai Keppres No. 18 tahun 2000 tentang pedoman pengadaan jasa dan barang pemerintah tender yang berbau KKN harus dibatalkan,” kata Fauzi, Kamis (07/5).

Ditambahkan Fauzi, hal itu juga melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Menurut Fauzi, pihaknya menemukan indikasi permainan sesama rekanan tender pengadaan pakaian dinas di mana peserta tender telah buat kesepakatan untuk memberikan kesempatan pada seorang tender.

Tender pengadaan seragam atau pakaian dinas, lanjut Fauzi, terpaksa harus dibatalkan karena sudah menyimpang dengan berbagai peraturan pengadaan barang dan Peraturan Daerah.

Dari keterangan di lapangan, hal itu disebabkan ulah salah seorang peserta tender yang menggunakan jasa preman untuk mengancam peserta tender lainnya nyoman agar tidak menyerahkan SPH.

Penataran-Dhoho ( eks KTB ) mengalami kenaikan yang sama.

“Apalagi KRD kereta api lokal yakni Kertosono - Surabaya mengalami kenaikan harga dari Rp 2000 menjadi 10000, secara otomatis masyarakat yang bekerja di Surabaya dan menggunakan jasa kereta api tersebut sangat keberatan. Padahal transportasi tersebut digembar-gemborkan memihak terhadap rakyat,” cetusnya.

“Kami berharap adanya anggota

dewan DPR RI dari dapil VIII Sadarestuwati bisa menyerap aspirasi kami. Kami juga meminta agar penjualan tiket kereta api dibenahi, pasalnya kami sangat kesusahan jika membeli tiket jauh-jauh hari dan tidak bisa secara langsung,” pungkas Susanto di posko penumpang KA, obi Desa Candimulyo, Jombang.

Penumpang KA Jombang saat curhat ke anggota dewan.

Kades, Satpol PP dan Oknum Polsek Bekingi Galian C Akibat kegiatan liar galian C, banyak warga mengeluhkan jalan rusak.

Sementara pihak kades, Satpol PP dan polsek, terkesan tutup mata. Diduga, mereka telah menerima fee.

WARGA Dusun Tingan, Desa Ganggang Tingan, Kecamatan Ngimbang, Lamongan, mengeluhkan rusaknya akses jalan menuju Desa Mendugo akibat pengerukan tanah tanpa ijin.

Dinas Perijinan dinilai mandul dengan maraknya galian C di sejumlah wilayah di Kabupaten Lamongan. Begitu pula pihak Satpol PP dan Polsek Ngimbang diduga telah bermain dalam kegiatan Galian C tersebut.

Dari sekian galian C selama ini berdampak terhadap lingkungan bisa dilihat kondisi jalan yang rusak parah. Namun hingga detik ini tidak ada tindakan apapun dari dinas terkat.

Bahkan galian C terkesan dimainkan oleh oknum tertentu.

Satpol PP dan Polsek Ngimbang diduga menjadi beking untuk dapat fee sehingga kegiatan tersebut membabi buta dan mengakibatkan rusaknya jalan.

Dampaknya, perekonomian masyarakat terhambat. Warga kemudian meminta pemerintah menutup tambang galian C yang berada di lingkungan tersebut.

Eksploitasi bahan tambang C (tanah urug) itu dinilai warga setempat semakin merusak lingkungan. Di samping itu truk-truk pengangkut padel juga merusak jalan desa dan mengancam rumah warga desa dari ancaman banjir.

“Warga minta penambangan galian C itu ditutup karena selama ini warga juga tidak diuntungkan dari penambangan galian C itu. Jalan desa yang sudah dipaving stone rusak dan tidak ada yang memperbaiki,” ujar salah satu warga yang kesulitan saat melewati jalan tersebut menuju lokasi sawahnya, Senin (04/05/ 2015).

Kondisi jalan yang rusak parah akibat proyek galian C di Dusun Tingan, Desa Ganggang Tingan.

Pantauan Lensa Indonesia, penambangan tanah urug atau padel milik Yono sudah berbulan-bulan meresahkan warga.

Selain merusak lingkungan, galian C juga menyebabkan merusak jalan desa rusak, lahan pertanian dan rumah rusak akibat lalu lalang truk. Apalagi jalan tersebut merupakan akses satu-satunya warga untuk mengangkut hasil panen. “Setiap hari lebih dari seratus truk melintas. Semua truk yang melewati desa itu ngebut dan

UPT Sambeng ‘Bancakan’ Dana PUAP PROGRAM Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang disalurkan pemerintah melalui bantuan langsung masyarakat kepada gapoktan bertujuan mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Sayangnya, dana PUAP yang digulirkan untuk memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan itu justru dibuat bancakan oknum UPT Dinas Pertanian, Kecamatan Sambeng, Lamongan.

Gapoktan Sido Rukun Desa Sidokumpul yang diketuai Imam Subakir sudah cukup lama mendapat bantuan PUAP yang nilanya mencapai ratusan juta rupiah.

Diduga pihaknya menjalin kerjasamadengan oknum UPT Pertanian Sambeng untuk ‘bancakan’.

Penelusuran Lensa Indonesia, di desa tersebut tidak pernah ada kegiatan apapun atas turunnya bantuan masyarakat pedesaan.

Sejak menerima bantuan PUAN tahun 2013 lalu, nyaris tak satupun petani yang tahu. Di samping petani juga tidak pernah mendapat sosialisasi. Ketua Gapoktan beserta anggota Poktan lain terkesan menutup-nutupi cairnya bantuan penguatan modal kelembagaan tersebut.

Yang pasti pengelolaan dana bansos tersebut kurang transparan dan diduga dinikmati oleh gapoktan beserta pengurusnya termasuk oknum UPT Pertanian Sambeng.

Menurut salah satu tokoh masyarakat yang namanya minta dirahasiakan, mestinya dana bantuan tersebut dikelola bersama-sama. Namun karena saat turun, dana tersebut telah disunat sana-sini dan tak utuh lagi. Sementara Ketua Gapoktan beserta anggota pengurus sepakat tak memberitahukan hal ini pada petani, biar tak terjadi polemik sesuai perintah Kepala UPT Pertanian Sambeng.

Akibatnya, banyak petani kurang mampu justru dibiarkan tak diberi pinjaman. Padahal sesuai rencana usaha bersama (rub), bantuan tersebut justru digunakan untuk usaha yang tidak tak jelas.

Saat salah satu petani nekat menanyakan bantuan tersebut dan hendak meminjam pupuk. Yang terjadi justru Ketua Gapoktan yang merangkap Ketua Poktan Dusun Tambar ini berkilah kalau tak dapat bantuan PUAP. Dia selalu lihai menghindar bila hendak dimintai keterangan, termasuk ketika dikonfirmasi wartawan.

Budi Harnowo mantan Kepala UPT Sambeng mengatakan bahwa dana PUAP untuk desa Sidokumpul sudah berkembang baik, dengan usaha pengadaan pupuk bersubsidi kelompok.

“Bantuan PUAP Desa Sidokumpul sangat bagus.

Ketua Gapoktan beserta anggota pengurus kompak sejak setahun lalu. Kini dananya menjadi Rp 115 juta. Sesuai rencana usaha kegiatan kelompok dibelanjakan untuk pupuk dan dipinjamkan dengan bungga entah berapa persen, yang pasti sudah berkembang,” terang Budi.

Disinggung adanya potongan dana PUAP, dia menyatakan tidak ada potongan. Menurutnya semua Gapoktan terima utuh. Andai kata ada potongan, maka yang patut disalahkan adalah oknum (Dinas Pertanian Lamongan).

Segala bantuan kalau sudah turun ke bawah tidak utuh karena ada berbagai biaya yang meski ditanggung kelompok tani penerima.

“Anda tahu sendiri semua bantuan baik dari pusat maupun daerah yang melalui Dinas Pertanian selalu tidak utuh,” katanya. tarno/alimuhtar

Wabup Kupang saat melihat tanaman ketela di Kediri.

Kabupaten Kupang Puji Suburnya Ketela Pohon di Kediri PEMERINTAH Kabupaten Kediri terima kunjungan dari Pemerintah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Rombongan Pemkab Kupang yang dipimpin Wakil Bupati Kabupaten Kupang Drs. Corinus Masneno didampingi Staf Ahli Pembangunan Asissten II, Kepala BKP3, Dinas Pertanian dan Instansi terkait, ingin belajar menanam dan mengelola Ketela Pohon.

Rombongan Pemkab Kupang diterima langsung oleh Wakil Bupati Kediri Drs. H. Masykuri, MSi. di ruang Grahadi Pemkab Kediri. Selasa (05/05).

Wakil Bupati Kediri Masykuri langsung memberikan gambaran lokasi dan potensi Kabupaten Kediri yang memiliki 35 persen lahan sangat subur dikarenakan di tengahnya dibelah Sungai Brantas dan diapit dua gunung sebelah timur Gunung Kelud yang masih aktif dan eksotis serta sebelah barat Gunung Wilis yang sangat indah.

Menurut Masykuri, ketela pohon adalah salah satu komoditas tanaman pertanian yang banyak dikembangkan masyarakat setelah komoditas padi, jagung dan tebu. Berdasar data tahun 2014, luas lahan ketela pohon berjumlah 2.164,72 Ha. dengan potensi hasil panen sekitar 129.082 ton ketela pohon basah.

"Beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Kediri yang telah membudidayakan ketela pohon secara intensif adalah Kecamatan Kandat, Ringinrejo, Mojo, Semen, Ngancar, Wates, Kandangan, Ngadiluwih, Gurah, Banyakan, Grogol dan Tarokan," terangnya.

Masykuri menjelaskan, ketela pohon di Kabupaten Kediri merupakan salah satu diverifikasi pangan non padi yang banyak didukung oleh home industri yang memproses bahan ketela tersebut menjadi tepung dan bahan makanan lainnya.

"Bahkan banyaknya permintaan dari luar daerah terhadap produk-produk ketela pohon tersebut sehingga bahan ketela pohon juga didatangkan dari daerah lain seperti Tulu-

ngagung, Trenggalek, Blitar, Malang dan Lumajang," ungkap Masykuri.

Masykuri menambahkan, hasil panen ketela pohon di Kabupaten Kediri merupakan salah satu diversifikasi pangan yang banyak diolah menjadi bahan industri makanan seperti mocaf, tapioka, krupuk atau makanan ringan seperti kripik, getuk, tiwul, krupuk asin dan makanan lainnya.

Sementara itu menurut Wakil Bupati Kabupaten Kupang Korinus Masneno, mengatakan Kabupaten Kupang memiliki luas 500 km2 dan penduduk berjumlah 328.000 jiwa. Kabupaten Kupang merupakan bagian paling timur dari Negara Republik Indonesia dengan berbatasan darat langsung dengan negara Timor Timur dan berbatasan laut langsung dengan negara Australia.

"Produktifitas Kabupaten Kupang masih rendah baik teknologi maupun sumber daya alamnya karena memang wilayahnya jauh dari pasar. Untuk itulah kami melakukan studi banding untuk belajar segala kekurangan yang ada di NTT. Tidak rugi membawa rombongan dari Kabupaten Kupang mengunjungi dan belajar banyak tentang pertanian di sini," kata Korinus.

Selanjutnya rombongan studi banding Kabupaten Kupang juga melaksanakan kunjungan lapangan ke pusat penanaman ketela pohon dan home industri di Desa Purworejo, Kecamatan Kandat serta home industri pengolahan tepung dan krupuk di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan.

Dalam kunjungannya, Korinus mengungkapkan kegagumannya terhadap suburnya tanah dan produksi serta hasil olahan Ketela Pohon yang ada. "Woouw tanaman ketela pohon di Kabupaten Kediri sangat subur dan tinggi besar. Dari tanaman ini tidak ada yang dibuang sia-sia, hasil tepung untuk bahan makanan dan camilan, daun, kulit dan sisa limbah tepung bisa untuk pakan ternak serta bonggol ketela untuk pupuk tanaman," ujar Korinus tersenyum puas. andik_kartika

ugal-ugalan,” kata Supardi, warga setempat.

Dari informasi Pemkab Lamongan, di wilayahnya ada sekitar puluhan tambang galian C. Dari jumlah itu hampir seluruhnya beroperasi secara liar.

Ironisnya, Satpol PP yang notabene penjaga perda tidak berkutik. Demikian juga Dinas Perijinan diduga terima fee dari galian seakan tutup mata dengan penambangan yang lebih mengarah pada kerusakan lingkungan.

Sementara Kepala Desa Ganggang Tingan, Sugeng ketika dikonfirmasi membenarkan adanya pengerukan tanah di wilayahnya. Sayangnya, kades berkilah kalau dirinya ikut andil dalam penambangan tersebut. Padahal lokasi penambangan jelas-jelas dilakukan di depan matanya.

“Pengerukan itu penanggung jawabnya Yono dan Narto.

Saya tidak tahu apa-apa. Kalau soal jalan yang rusak akibat truk-truk pengangkut padel itu tidak jadi soal, karena sebentar lagi jalan tersebut mendapat proyek perbaikan dari pemerintah sebesar Rp 500 juta,” ungkap kades.

Pernyataan kades ini tentu sangat disayangkan warganya.

“Seharusnya kepala desa tidak punya pikiran demikian. Sebab masyarakat saat ini tidak bisa melalui jalan tersebut. Jalan itu memang sengaja dibiarkan rusak. Kami menduga kepala desa juga bermain dalam galian C ini,” keluh warga lain yang menolak menyebutkan nama.

Sedangkan Kapolsek Ngimbang hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. tarno/alimuhtar

Najib Kirim Surat Minta Maaf, PDIP Kekeuh ‘Polisikan’ TERLAPOR kasus perbuatan tidak menyenangkan terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP), Najib Susilo menempuh berbagai cara agar laporan DPC PDIP Ponorogo dicabut dari kepolisian.

Setelah meminta maaf secara lisan kepada jajaran pengurus, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas Pemdes) Kabupaten Ponorogo itu megirim surat permohonan maaf kepada DPC PDIP dengan tembusan ke DPD PDIP Jatim dan DPP PDIP. Namun permintaan maaf itu tidak serta merta membuat jajaran partai banteng bermoncong putih itu bergeminng. Laporan ke Satreskrim Polres Ponorogo Rabu (22/4) lalu, tidak akan dicabut. Sebab kasus itu secara organisasi dianggap sudah sangat merugikan, dan bukan atas nama orang perorangan lagi.

“Pak Najib kirim surat kepada kita DPC PDIP Ponorogo dan tembusan kepada DPD dan DPP. Surat permintaan maaf yang diantar pak Najib sendiri ke kantor DPC PDIP Ponorogo sudah kami laporkan ke DPD PDIP Jawa Timur.

Karena secara organisatoris kasus ini langsung perintah dari ketua DPD PDIP Jatim,” terang Agus Widodo, ketua DPC PDIP Ponorogo.

Dalam surat bermaterai tertanggal 28 April itu, Najib menyatakan menyesal dan mengakui kesalahan serta kekhilafannya. Dia juga meminta agar dimaafkan dan kasusnya dianggap selesai. Bahkan terlapor bersedia melakukan permintaan maaf terbuka di akun facebook, di mana penistaan terhadap PDIP di akun atas Najib Susilo itu dilakukan.

“Saya Najib Susilo pemilik akun facebook Najib Susilo,dengan ini mengakui kekhilafan dan kesalahan saya dalam

Ketua DPC PDIP Ponorogo, Agus Widodo tunjukan surat permohonan maaf Najib Susilo.

membuat satus/share di facebook. Untuk itu saya bersedia mohon maaf dan mengunggah permohonan maaf saya di akun facebook dan media massa lokal . Selanjutnya dengan permohonan maaf ini, saya mohon persoalannya dianggap selesai,” kata Najib dalam suratnya sebanyak dua lembar.

Tak pelak permintan Najib untuk menutup kasus itu memantik reaksi keras di kalangan bawah PDIP Ponorogo. Pengurus Anak Cabang ( PAC) PDIP se Kabupaten Ponorogo secara tegas juga menolak kasus itu dihentikan. Sebanyak 21 PAC yang tersebar di 21 kecamatan di Ponorogo bahkan sudah menyiapkan anggotanya. Sebab bagaimanapun kasus itu sudah masuk ranah hukum.

PAC mengancam’Najib agar mentaati proses hukum yang berlaku. Bahkan PAC pasang badan agar DPC maupun DPD PDIP Jatim tetap meneruskan kasus itu dengan mendesak Polisi agar segera memprosesnya. arso www.lensaindonesia.com

WISATA & KULINER

15 Edisi 86/ 11 - 17 Mei 2015

Di Bima Ada Laut ‘Belah’ Ala Kisah Nabi Musa Pesona pantai di Indonesia memang tidak ada habisnya, termasuk Pantai Lariti. Pantai di Bima, NTB ini punya fenomena yang tak biasa. Di sana terdapat keajaiban alam dimana lautan bisa ‘terbelah’ seperti kisah Nabi Musa.

SATU lagi keindahan pantai yang unik di NTB. Ada Pantai Lariti di Kecamatan Lambu Sape, Kabupaten Bima. Pantai ini terletak tidak jauh dari Pelabuhan Sape, gerbang laut menuju Pulau komodo di NTT. Kalau dari Bandara M Salahuddin, Pantai Lariti bisa ditempuh dengan berkendara sekitar 45 menit.

Dari atas bukit sebelum turun menuju pantai, terlihat sebuah pulau kecil. Jaraknya kira-kira 250 meter dari bibir pantai.

Pulau tersebut terpisahkan oleh air laut.

Namun saat surut, ada fenomena alam yang menakjubkan. Sebuah jalan setapak seperti jembatan pasir putih yang seolaholah membelah laut, akan muncul di antara pulau kecil dan bibir pantai.

Jembatan pasir ini lebarnya sekitar 5 meter dengan panjang kurang lebih 250 meter. Lewat jembatan ini, wisatawan bisa jalan kaki ke pulau kecil di seberang. Tak ada lagi air laut yang memisahkan, sekejap lara pun sirna.

Sungguh menyenangkan ketika melihat air laut ada disamping kiri dan kanan. Seolah-olah menjadi pagar air bagi jembatan tersebut. Sungguh unik ketika tapak kaki menyentuh pasir putih lembut dan basah.

Sesampainya di pulau kecil, wisatawan bisa mendakinya. Pada bagian paling atas pulau, silahkan memanjakan mata Anda. Ada

BATU mulia, terutama batu akik, kini semakin digemari masyarakat Indonesia.

Bagai dejavu, fenomena tersebut serupa dengan yang pernah terjadi pada tren ikan Lou Han atau tanaman anthurium beberapa tahun lalu. Hal itu membuktikan, masyarakat rela berinvestasi dengan harga yang tidak murah demi sebuah hobi mengoleksi maupun sekadar mengikuti tren.

Tanpa disadari, hobi mengoleksi batu mulia sebetulnya adalah tren lama. Jika menengok sejenak ke masa lalu, banyak leluhur kita di Indonesia telah menggunakan batu tersebut. Kaum laki-laki biasanya menggunakannya sebagai aksesori cincin di jari mereka atau dikenal dengan batu akik. Sementara itu, kaum perempuan lebih senang menggunakannya sebagai liontin atau anting.

Biasanya mitos di balik batu mulia menjadi daya tarik para kolektornya. Macam-macam jenis batu seperti batu bacan sering menjadi bahan serbuan dan perbincangan. Bahkan, Presiden AS Barack Obama dikabarkan menjadi salah satu penggemarnya.

Saat ini, selain batu yang berasal dari Pulau Halmahera tersebut, Batu Topaz juga bisa menjadi pilihan bagi para pengkoleksi batu

Mancing Pakai Janur Bisa Dapat 2 Ton Ikan MUNGKIN ini cara menangkap ikan paling keren di Indonesia. Hanya dengan janur alias daun kelapa, bisa 2 ton ikan yang didapat. Mantap!

Berawal dari kelaparan hebat yang menimpa penduduk di Kepulauan Talaud. Legendanya, ada dua orang berdiri di Pulau Kokorotan. Mereka mengibas-ngibaskan janur dan banyak ikan yang datang.

Melihat itu, warga mendatangi kedua orang tersebut untuk meminta alat (janur). Setelah diminta, orang itu hilang begitu saja. “Menurut kisah dari tetua, dari situlah hadir tradisi Mane’e,” kata

Mancing pakai janur.

Ketua Umum Panitia Mane’e, Yeti Puluh kepada detikTravel, undangan dari PELNI Lets Go Mane’e, di Pulau Intata, Kamis (7/5/2015).

Dimulai pada pagi hari, puluhan nelayan menarik janur hingga sekitar 5 km ke laut. Prosesi hanya dilakukan oleh nelayan setempat. Karena jika tidak, ikan dipercaya tak mau datang lagi tahun depan.

Selama prosesi, tidak ada yang boleh berisik. Juga, tak boleh memakai baju

warna merah. Selesai digiring dengan janur, ikan-ikan terjebak di area berair.

Beragam ikan mulai dari ikan fugu hingga bawal ada di sini. Yang paling banyak adalah ikan soka. Bentuknya panjang dengan mulut lancip.

Ada yang menangkap dengan jaring, ada juga yang menangkap dengan tangan kosong. Selesai ditangkap, ikanikan dibawa pulang atau dibakar untuk dinikmati langsung bersama keluarga dan kerabat. fae

TRAVEL STORY

Benteng Van Den Bosch Jadi Wisata Alternatif

Pantai Lariti.

pemandangan laut yang terbentang luas dengan berbagai degradasi warna air.

Fenomena laut ‘belah’ ternyata ada juga di Pulau Jindo, Korea Selatan. Fenomena ini hanya terjadi dua kali dalam setahun.

Tidak cuma Pantai Lariti yang memiliki lansekap alam Bima. Ada satu lagi pantai yang masih alami dan indah laksana surga, yaitu Pantai Oi Sai. Cantiknya sunset di pantai ini memang tiada dua.

Pantai Oi Sai, yang terletak tak jauh dari Pantai Kolo merupakan pantai yang masih jarang dijamah oleh para wisatawan. Karena itu, pantai ini merupakan spot yang sangat bagus untuk sekedar menghabiskan sore menikmati sunset.

Di Desa Oi Sai ini sebagian besar penduduknya menjadi nelayan untuk menghidupi keluarganya. Suasana kampung nelayan yang sangat sederhana ini menjadikannya lebih menarik lagi, karena tak hanya pantainya yang bersih, penduduk desa ini pun sangat ramah.

Pantai Oi Sai ini hanya berjarak kurang lebih 8 km dari Pantai Kolo. Dari Pantai Kolo kita hanya tinggal menyusuri jalanan aspal hingga ujung aspal habis dan berganti dengan tanah liat. Anda akan menemukan pantai Oi Sai ini di ujung jalan tersebut.

Pantai Oi Sai ini cocok untuk Anda masukkan dalam daftar destinasi impian yang harus Anda kunjungi satu saat nanti. Sayang jika pantai secantik ini Anda lewatkan begitu saja.

Pantai ini semakin membuat saya yakin bahwa Indonesia adalah negeri yang paling indah dibandingkan dengan negara lain.

Pokoknya, Indonesia itu Indah! ami/dt

DESTINASI

Batu mulia Topaz.

TRIK

Gratis Berburu Topaz, Si “Akik” Tercantik mulia. Batu Topaz biasanya berwarna jernih dan transparan. Topaz memiliki skala kekerasan 8,0 Mohs. Dengan skala tersebut, Topaz berada di urutan keempat dari semua batu-batu mulia lainnya setelah batu intan, corundum, dan chrysoberyl.

Namun demikian, Topaz memiliki kelemahan rentan dengan perubahan suhu yang mendadak. Apabila berada di suhu sangat ekstrim, batu yang juga dikenal dengan nama Ratna Cempaka itu bisa rusak atau retak.

Keindahan Topaz membuat Anda harus merogoh kocek hingga jutaan rupiah untuk memilikinya. Harga batu mulia tersebut berkisar Rp 100.000 hingga Rp 2.000.000.

Namun, di Pulau Flinders, Australia, Anda bisa berwisata menyusuri Pantai Killiecrankie untuk mencari batu transparan nan cantik ini. Bahkan, kegiatan ini menjadi salah satu daya tarik wisata setempat sehingga Topaz dijuluki sebagai “Intan Killiecrankie”.

Untuk mencapai Pulau Flinders, Anda hanya perlu melakukan penerbangan selama 45 menit dari Launceston atau Melbourne.

Hanya bermodalkan sekop, Anda sudah bisa menikmati alam pantai perawan ini sambil berburu batu ini. mag/kom

LIBURAN akhir pekan sebagian sebagian warga memilih mengunjungi heritage Benteng Van Den Bosch atau biasa dikenal dengan sebutan Benteng Pendem.

Seperti diketahui setiap momen liburan benteng bersejarah peninggalan Kolonial Belanda yang berlokasi di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi Kota, Ngawi, Jawa Timur, menjadi jujukan para pelancong.

“Ya sejak benteng ini dibuka untuk umum dalam arti dijadikan tempat wisata tentunya menjadikan kami sekeluarga penasaran makanya datang kesini untuk melihat dari dekat,” terang Tony seorang pelancong asal Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (8/5/2015).

Bahkan dia mengakui mengenal Benteng Van Den Bosch sesuai seluk beluknya hanya sebatas dari referensi beberapa buku sejarah yang pernah dibacanya. Namun, secara langsung melihat lebih detail apalagi mendengar ceritanya dari orang sekitar benteng sama sekali belum.

“Hari ini sengaja sekeluarga termasuk anak-anak datang kesini biar mereka tahu seperti apa perjuangan para pahlawan dulu. Dan tentunya me-

ngenal seperti apa kekejaman Belanda terhadap pribumi tujuanya seperti anak-anak itu supaya timbul jiwa nasionalisme yang kuat,” beber Tony.

Secara terpisah, ungkap beberapa warga sekitar Benteng Van Den Bosch, setiap liburan maupun hari besar sejak dibuka untuk umum pada 2011 lalu memang dijadikan wisata alternative bagi pelancong dari luar kota maupun luar Jawa.

Seperti dikatakan Yudi, meskipun penataan wisata Benteng Van Den Bosch sejauh ini belum maksimal setidaknya sudah mampu menyedot animo masyarakat sebagai salah satu tempat refreshing bagi keluarga.

“Mengapa saya katakan sebagai wisata alternative dari benteng ini karena penataanya sebagai lokasi wisata boleh dikatakan sangat kurang dari berbagai segi penunjangnya.

Seperti tempat parkir maupun guide yang mampu menterjemahkan histori dari benteng pendem itu sendiri,” katanya.

Akhir-akhir ini keberadaan Benteng Van Den Bosch dikabarkan bakal digerojok anggaran senilai Rp 25 miliar dari Dirjen Kementerian Kebu-

HOTEL

Nikmati Sensasi Stone Massage di Hotel Mercure Surabaya HOT stone massage merupakan salah satu jenis pijat relaksasi yang menggunakan media batu yang dihangatkan terlebih dahulu. Relaksasi jenis ini belakangan mulai menjadi trend di tengah publik.

Kini, giliran Hotel Mercure Surabaya menghadirkan paket Hot Stone Massage untuk para tamu yang stay di hotel maupun tamu dari luar. Se tidaknya dengan adanya layanan ini akan mampu memanjakan para tamu hotel untuk menikmati fasilitas relaksasi di tengah rutinitasnya.

“Arena treatment membuat otot-otot akan kembali relaks, berikut membuat suasana hati pun jadi tenang. Karena prinsip dari hot stone massage yakni untuk pemulihan tubuh, pikiran dan raga.” ujar Anna, Assistant Vous & WellBeing Spa & Fitness Mercure Surabaya.

Dalam prosesnya, pemijatan ini berawal dengan merendam kaki dalam air hangat yang berisi garam antiseptic.

Tahap rendaman kaki tersebut diharapkan menghilangkan rasa penat berganti de-

ngan fresh sembari menunggu batu sebagai media untuk memijat yang dipanaskan dengan heating. Jika usai melewati tahapan tersebut, maka punggung yang dipijat dikompres dengan kain hangat.

Pemijatan tanpa minyak sebagai pemijatan awal. Pemijatan awal ini bertujuan melemaskan otot-otot kaku. Ketika memijat, batu pun mulai panas. Lalu mulailah peletakan batu pada punggung dan telapak tangan. Batu pun telah di lumuri oleh oil massage. Sementara tangan dan punggung akan teras rileks dengan panas nya batu, terapis dimulai dengan memijat kaki dengan batu lalu kembali ke punggung. Pemijatan yang dilakukan mengarah pada titik -titik akupresure.

Cukup Rp. 300.000,- pengunjung Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya bisa menikmati terapi ini selama 1.5 jam ditambah perawatan totok wajah. Tak hanya manfaat relaksasi yang diperoleh, terapi ini juga bermanfaat untuk kecantikan kulit wajah. eld

Benteng Van Den Bosch Ngawi dipadati pengunjung.

dayaan Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemenbud Dikdasmen). Tetapi dana puluhan miliar tersebut bukanya tanpa syarat, yakni harus melalui nota kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemkab Ngawi dengan TNI. Sebelumnya, Anwar Rifai Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Olahraga (Disparyapura) Kabupaten Ngawi mengatakan sampai saat ini masih dalam proses MoU dengan TNI.

Kata dia, anggaran itu bakal dipergunakan untuk penataan atau face-off Benteng Pendem secara total. Mulai dari pilar, ornamen hingga colosseum bergaya khas Eropa.

Penataan itu untuk mengembalikan kemegahan benteng yang dibangun tahun 1839 oleh Jenderal Johannes Graaf Van Den Bosch. Bahkan nantinya antara Pemkab Ngawi dan Dirjen Kemenbud Dikdasmen akan bersamasama mencari blue print ke Belanda. pr

MENU

Tampilan pizza Italia yang dimasak dalam tungku disajikan dalam suasana outdoor tepatnya di area kolam renang Hotel Novotel Surabaya.

Gurihnya Pizza Masak Dari Tungku Berkonsep Outdoor HOTEL Novotel Surabaya menyuguhkan pizza Italia dengan suguhan menarik. Kali ini tungku pembuatan pizza tersebut ditampilkan secara outdoor, tepatnya di area kolam renang. Pengunjung pun bisa berinteraksi langsung dengan koki handal Novotel Surabaya selama proses pembuatan pizza tersebut.

Tungku pizza tersebut berada di outlet Splash Bar yang memang khusus menyajikan menu utama Italia.

Sajian tersebut mulai digelar jam 10 pagi hingga 10 malam.

Pizza yang dimasak dalam tungku akan menghasilkan pizza yang gurih (crunchy). Bahkan, proses pembakaran menggunakan kayu bakar tak menyebabkan bau menyengat, sebab menggunakan kayu khusus yakni kayu buah yang memberikan aroma sedap. Waktu pembakaran hanya 8-10 menit saja.

Jika menggunakan oven biasa bisa mencapai 10-15 menit bahkan lebih.

Menu baru Pizza Splash Bar yang disuguhkan adalah Pizza Volcano, berbentuk cembung dibagian tengah menyerupai gunung dengan isian daging dan keju. Pizza Calzone, tampilannya menyerupai bulan sabit. Harga yang dipatok pun tak mahal, mulai Rp 55.000,- ++, sebanding dengan cita rasa yang dihasilkan disetiap gigitannya.

Khusus di bulan Mei, Splash Bar gelar Promo Pizza & Beer, di setiap pembelian pizza dengan harga mulai Rp. 100.000,- ++ memperoleh 1 botol beer gratis.

Kolaborasi kudapan yang pas, menikmati lezatnya Pizza Italia ditemani beer segar di sisi kolam renang Novotel Surabaya. eld

Salah satu tamu Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya menikmati fasilitas relaksasi terapi Hot Stone Massage.

www.lensaindonesia.com

METROPOLIS

16 Edisi 86/ 11 - 17 Mei 2015

Risma dalam Cengkraman PDIP dan Gerindra PDIP belum tentu mengusung Risma maju dalam Pilkada Surabaya 2015. Sementara itu Gerindra sudah menyiapkan strategi dengan membentuk koalisi besar untuk menghadang langkah Walikota Surabaya tersebut.

PERTARUNGAN dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya tahun 2015 nampaknya mulai terlihat. Tri Rismaharini sudah disebut bakal diusung oleh PDIP dalam Pilwali Surabaya oleh sejumlah elite DPP. Namun, hingga kini DPC PDIP Surabaya belum menyerahkan bakal calon kepala daerah ke DPD PDIP Jatim.

Sekretaris DPD PDIP Jatim, Sri Untari mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mulai melakukan fit and proper test kepada setiap bakal calon kepala daerah yang telah diajukan oleh sebagian DPC

Tri Rismaharini

PDIP se-Jatim.

“Tanggal 3 Mei kemarin kita sudah lakukan fit and proper test. Dari 38 DPC tinggal 9 DPC yang belum mengumpulkan calon, termasuk DPC PDIP Surabaya,” ujarnya, Rabu (6/5/2015).

Ditanya target penyelesaian tes lewat DPD, ia belum bisa memberikan jawaban pasti. “Insya Allah segera lah dalam minggu-minggu ini semua beres, baru kemudian kami setahkan ke DPP untuk dites lebih lanjut,”

pungkas Untari.

Dengan belum diserahkannya nama calon kepala oleh DPC PDIP Surabaya, maka nama Tri Rismaharini (Risma) yang juga Walikota Surabaya ini belum pasti akan kembali diusung oleh PDIP dalam Pilwali Surabaya nantinya.

Sebelumnya, DPC PDIP Surabaya menegaskan hanya akan mengusung bakal calon walikota (Bacawali) dari kader sendiri dalam Pilwali mendatang.

Ketua Pelaksana Rakercab, Budi Lek-

Fraksi DPRD Jatim Setujui Rekomendasi Pansus LKPJ Gubernur PEMBAHASAN Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun 2014 selesai. Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur telah menyampaikan sejumlah rekomendasi, yakni mengenai penyajian kualitas LKPJ 2014, pengelolaan keuangan daerah, capaian 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Anggota Pansus LPKJ, Kodrat Sunyoto mengatakan, berdasarkan evaluasi Pansus LKPJ, maka diharapkan Pemprov Jawa Timur dapat mengambil langkah strategis untuk memperbaiki kondisi yang dirasa kurang baik. Ia lalu mencontohkan, bahwa lebih dari 60 persen penduduk miskin di Jatim berada di wilayah pedesaan.

"Karena itu percepatan penurunan angka kemiskinan harus bertumpu pada sektor pertanian. Jika pertumbuhan sektor pertanian bagus jumlah kemiskinan yang ada di pedesaan akan cepat turun," jelas politisi asal Fraksi Partai Golkar ini, Jumat (8/5/2015).

Hal lainnya, yakni subsidi pupuk dan listrik pada tahun 2014 dikurangi sehingga mengakibatkan kenaikan harga.

Disini, lanjut dia, fungsi APBD Jatim sebagai instrumen distribusi ekonomi harus mampu bekerja secara maksimal.

Diharapkan pada APBD 2015 nantinya sudah seharusnya mengutamakan pentingnya fungsi distribusi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, baik antar penduduk maupun antar sektor ekonomi/wilayah.

"Dan yang penting soal bidang pendapatan diketahui bahwa pada tahun 2014 terdapat tunggakan pajak daerah sekitar Rp 1 triliun. Ini menurut Pansus termasuk tunggakan pajak yang masih tinggi. Adanya Perda Nomor 1 Tahun

Pembahasan (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun 2014.

2010 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa juga tak berfungsi dengan baik. Ke depan Pemprov kami minta agar menjankan betul agar tunggakan pajak di masyarakat biar bisa terbayarkan," tegas Kodrat.

Sementara menanggapi rekomendasi Pansus LKPJ gubernur tersebut, seluruh fraksi di DPRD Jawa Timur menyatakan setuju, namun juga memberikan sejumlah catatan penting. Seperti Juru Bicara Fraksi PKB, Fatchullah menilai proses pembahasan LKPJ gubernur tidak dapat dimaknai sebagai formalitas belaka. Tapi harus dibangun agar tetap kritis dan konstruktif.

"Untuk pengelolaan keuangan daerah terkait dengan rendahnya serapan anggaran belanja daerah masih tidak memadai," tegasnya saat Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi DPRD Jatim terhadap Pansus LKPJ Gubernur Jatim, Senin (4/5/2015).

Pihaknya menilai rendahnya realisasi belanja daerah. Namun ketika Pemprov Jatim mampu mereali-

sasikan 100 persen anggaran belanja, maka capaian kinerja pemerintahan selama tahun 2014 akan lebih baik daripada capaian saat ini.

"Menurut Fraksi PKB secara keseluruhan pengelolaan keuangan daerah, baik dari rendahnya realisasi belanja dan ketimpangan relisasi belanja di triwulan satu, dua dan tiga menjadi bukti rendahnya performance dan kinerja Pemprov Jatim," imbuhnya.

Senada dengan itu, Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Hasan Irsyad menambahkan bahwa penyerapan anggaran tahun 2014 pada beberapa SKPD di lingkungan Pemprov Jatim belum optimal. Penjelasa Gubernur Jatim, Soekarwo secraa argumentatif juga cukup jelas dengan banyaknya alasan mulai gagal lelang, efisiensi, keterbatasan waktu proyek, dan lainnya.

Namun demikian secara normatif akumulasi dana Silpa yang cukup besar menunjukkan perencanaan yang kurang cermat. "Ini harus mendapat perhatian serius dari pimpinan SKPD agar ke depan penggunaan anggaran lebih efektif," tukasnya. adv/sarifa

sono mengatakan, dalam pencalonan walikota melalui partai harus mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP. Sementara Risma hingga saat ini masih belum mempunyai KTA PDIP, ia disebut-sebut tak mau masuk PDIP lantaran enggan melepas status sebagai PNS di lingkungan Pemkot Surabaya.

Terpisah, DPC Partai Gerindra Surabaya justru membuka kemungkinan terjadinya poros koalisi untuk melawan dominasi Risma—baik ketika maju dengan diusung PDIP atau lewat jalur independen.

Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Partai Gerindra, AH Thony mengaku sampai saat ini memang sudah ada pertemuan dengan beberapa partai besar terkait Pilkada Surabaya 2015. Beberapa diantaranya dari Golkar, PAN, PKS, dan PKB. “Yang terakhir PKB sudah merapat untuk berkomunikasi. Kita tunggu saja perkembanganya,” kata AH Thony.

Namun, mantan anggota DPRD Surabaya ini mengaku bergabungnya koalisi partai besar ini bukan untuk menjegal atau melawan kekuatan Tri Rismaharini yang selama

ini dianggap calon terkuat.

Menurutnya, saat ini pihaknya menganggap harus ada calon yang figurnya lebih baik dan bisa membangun Surabaya lebih pesat dari saat ini. “Kepemimpinan bu Risma semua orang bilang bagus. Namun, pasti ada yang lebih baik lagi untuk Surabaya. Tujuan kita itu, bukan semata-mata untuk menjegal,” kata Thony.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Surabaya, Samsul Arifin mengatakan beberapa waktu lalu membenarkan akan ada pertemuan dengan Partai Gerindra terkait koalisi jelang Pilkada Surabaya. Namun, pihaknya sampai saat ini belum ada keputusan resmi dan hanya bersifat komunikasi politik.

“Iya benar kita ada pertemuan dengan Gerindra. Tapi keputusan resminya belum ada, ini sifatnya komunikasi,” kata Samsul.

Dirinya meyakinkan, dalam Pilkada nanti PKB Surabaya merupakan salah satu kekuatan yang harus diperhitungkan. Bahkan, dirinya berani menjamin PKB akan menjadi kunci kemenangan. “Kalau ingin menang, kuncinya harus kolalisi dengan PKB,” cetus iwan/sarifa Samsul.

Komisi A Minta Bagi Hasil Terminal Purabaya Diselesaikan Tahun Ini KOMISI A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya meminta persoalan bagi hasil pengelolaan Terminal Purabaya antara Pemot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo segera diselesaikan pada tahun ini.

Wakil Ketua Komisi A Adi Sutarwiyono mentatakan polemik persoalan bagi hasil antar dua pemerintah daerah tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun sejak Wali Kota Surabaya dijabat Bambang Dwi Hartono.

"Kita ingin polemik ini selesai 2015, karena polemik ini sudah berlangsung bertahun tahun," katanya.

Sebenarnya, lanjut dia, komisi A beberapa bulan lalu telah memberikan rekomendasi agar pemerintah kota berperan aktif untuk menuntaskan persoalan terminal tersebut.

"DPRD melalui Komisi A pada 9 Februari lalu sudah merekomendasi ke pemerintah kota untuk berperan aktif," katanya.

Ia khawatir jika tidak ada perundingan, maka review Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan percuma. Padahal, menurutnya posisinya sudah jelas DPRD Sidoarjo menginginkan pembagian bruto 80 persen untuk Surabaya sedangkan 20 persen Sidoarjo. Sedangkan DPRD Surabaya mengharapkan proporsi pembagian 90 : 10. "Posisinya sudah jelas tinggal titik temu saja," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi A, Adi Sutarwijono.

Adi mengatakan, berkaitan metode yang digunakan, dari keterangan BPKP netto atau bruto samasama sah secara hukum.

"Menurut BPKP netto atau bruto sah secara hukum asal disepakati kedua pihak," tegasnya.

Ia mengungkapkan, sebenarnya ada sejumlah simulasi yang dikenalkan, tapi belum bisa dipublikasikan apakah netto atau bruto yang dipakai. Perundingan kembali soal bagi hasil dilatarbelakangi kedua pihak, yakni Pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo merasa rugi dengan proporsi sebelumnya.

"Sidoarjo berkaitan dengan dampak lingkungan, polusi dan sebagainya. Sedangkan Surabaya, dari sisi anggaran rugi karena besarnya biaya operasional," katanya.

Anggota Komisi A lainnya, Lutfiyah, mengatakan, jika legislatif Sidoarjo masih bersikukuh minta bagi hasil menggunakan 80:20, dia mengusulkan, agar perte-

muan hanya dilakukan di tingkat eksekutif tanpa melibatkan legislatif.

"Kalau DPRD sana masih ngeyel, biarkan antara Pemkot Surabaya dengan Pemkab Sidoarjo saja yang bertemu tanpa melibatkan legislatif. Karena Surabaya ini sudah berkorban dan mengeluarkan banyak modal," tandas Lutfiyah.

Sementara Bagian Kerja Sama Pemkot Surabaya, Dewi Wahyu Wardani, mengatakan akan segera kembali melakukan pertemuan dengan tingkat eksekutif Sidoarjo. Hal ini dilakukan untuk membahas bagi hasil dengan tetap menggunakan pedoman hasil review BPKP, yakni menggunakan asas Netto.

"Kami secepatnya berusaha bilang sama pihak Sidoarjo dan akan tetap bersikukuh berpedoman hasil review BPKP. Makanya dari hearing kali ini, kami akan menggelar rapat secepatnya untuk dilakukan pembahasan dengan pihak Sidoarjo," ujarnya. adv/wan

Pakde Karwo Siap Hadapi MEA 2015 dengan Strategi Jatimnomics GUBERNUR Jawa Timur, Soekarwo mengaku punya strategi menghadapi dan memenangkan persaingan di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), yaitu Jatimnomics yang merupakan trisula strategi pembangunan yang terdiri dari produksi (UMKM), sistem pembiayaan dan perdagangan.

Pemikiran dan konsep Pakde Karwo (sapaan akrab gubernur) dipaparkan di depan akademisi dalam bentuk workshop bertajuk "Strategi Jatim dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas" di Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Airlangga Surabaya, Rabu (6/5/2015) sebagai rangkaian pengukuhan gelar Doktor Honoris Causa Bidang Ekonomi.

Ia mengungkapkan, konsep tersebut telah diimplementasikan mulai awal kepemimpinannya sebagai gubernur dalam dua periode ini. "Strategi jitu dengan konsep Jatimnomics ini adalah membangun produksi, baik industri besar, maupun industri kecil, khususnya UMKM. Pasalnya UMKM merupakan penyumbang terbesar PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

www.lensaindonesia.com

Jatim tahun 2014, sebesar Rp 1.100 triliun," ujarnya.

Selain itu, jumlah UMKM di Jatim kini telah mencapai 11,5 juta dan menyerap sebanyak 95% tenaga kerja di Jatim. Karena itu pihaknya bertekad akan terus meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM. Pakde Karwo menggunakan cara pembangunan secara partisipatoris. Artinya, UMKM diajak bicara untuk mengusulkan/merencanakan dan memutuskan solusi terhadap masalah yang dihadapi, utamanya, masalah Sumber Daya Manusia (SDM), maupun permodalan.

"Seperti pemenuhan kualitas produksi, pengembangan SDM UMKM di Jatim dilaksanakan melalui laboratorium inkubator bisnis dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi ITS Surabaya dan Brawijaya Malang. Sasarannya lulusan perguruan tinggi yang berprestasi maupun yang berminat untuk berwirausaha, mereka digembleng dan didorong untuk menjadi entrepreneur muda," tegasnya.

Upaya lain untuk meningkatkan kualitas SDM adalah dengan standarisasi keterampilan. Karena itu, Pemprov getol membangun SMK Mini. Sejak 2014, Pemprov

Gubernur Jatim Soekarwo saat memaparkan ide Jatimnomics untuk hadapi MEA.

Jatim telah imendirikan SMK Mini dengan bekerjasama dengan Jerman (negara dengan standarisasi produk paling tinggi) dan Jepang.

Strategi kedua adalah skema pembiayaan, untuk segmen industri besar skemanya dengan difasilitasi melalui business forum dan diplomasi ekonomi (dalam dan luar negeri). Kemudian pemerintah memberikan jaminan kemudahan investasi (government gua-

rantee). Mulai dari ketersediaan listrik, pengadaan lahan, keamanan/demo buruh kondusif, buruh yang berkualitas, serta kemudahan perijinan.

Sedangkan untuk industri kecil, khususnya UMKM, skemanya adalah stimulasi permodalan. Untuk mendapat akses modal, UMKM terkadang mengalami ketidakadilan jika dibanding perusahaan besar.

Gubernur melakukan interven-

si untuk membela UMKM, salah satunya regulasi agar Bank Jatim menjadi APEX Bank untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jatim dengan suku bunga yang lebih rendah dari perbankan umum, yaitu BPR sebesar 9% setahun.

Sedangkan Bank UMKM hanya sebesar 6% setahun. Dengan begitu, UMKM akan lebih mudah mengakses dan mendapatkan stimulasi modal usahadengan bunga ringan. "Khusus untuk wong cilik, harus ada diliberalisasi karena mereka ada di posisi yang lemah jika dipaksa ikut liberalisasi. Jadi UMKM harus diintervensi oleh pemerintah agar produknya lebih baik, lebih murah, dan cepat," kata suami Nina Kirana Soekarwo ini.

Sementara strategi ketiga adalah perdagangan/pasar. Pakde Karwo mengatakan, penguatan perdagangan yang paling penting adalah pasar dalam negeri. Pasalnya pasar dalam negeri tidak tergantung kepada fluktuasi nilai tukar (kurs) mata uang asing, serta lebih efisien didalam konektivitas (shipping) antar pulau, dan menguntungkan bangsa sendiri.

Sejak 2010, Pakde Karwo mulai membangun dan mengembang-

kan Kantor Perwakilan Dagang (KPD) dalam negeri. Hingga kini, total KPD Jatim sebanyak 26 kantor di 26 provinsi di Indonesia.

Hasilnya sungguh luar biasa, Jatim menjadi pusat logistic and connectivity Indonesia bagian Timur.

"Banyak yang mengira jika perdagangan dalam negeri itu pusatnya di Jakarta. Itu keliru, di Jakarta hanya 19% sedangkan di Jatim itu 27,9%. Pada 2014, barang dari provinsi lain masuk ke Jatim (impor) itu sebesar Rp 325,548 triliun, sedangkan barang dari Jatim yang keluar (ekspor) sebesar Rp 415,876 triliun.

Jadi ada surplus sebesar Rp 90, 328 triliun. Penyumbang terbesarnya adalah barang-barang UMKM," tambah Soekarwo.

Tiga strategi itulah yang dinamakan konsep Jatimnomics, sebagai basis pasar nasional untuk meneguhkan semangat Indonesia Incorporated. "Dimana dalam menghadapi era MEA, kita perlu menggenjot multisinergi antara sektor pemerintah dengan sektor korporasi dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan ekonomi dalam negeri yang saling terintegrasi," pungkasnya. adv/sarifa