Koran Lensa Indonesia Edisi 87

Klik website: http://www.lensaindonesia.com/

Edisi 87 18 - 24 Mei 2015

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

Fuad Amin

Fuad Amin Minta Disidang di Surabaya TERDAKWA Fuad Amin Imron (FAI) meminta agar sidang perkara dugaan suap yang menjeratnya digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jawa Timur, bukan di Pengadilan Tipikor Jakarta seperti selama ini.

Permintaan itu disampaikan Fuad melalui tim kuasa hukum saat pembacaan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/5).

Firman Wijaya selaku salah satu kuasa hukum Fuad menilai, Pengadilan Tipikor Surabaya paling berwenang menyidangkan perkara kliennya. Sebab, tempat kejadian salah satu sangkaan terkait suap berada di Bangkalan, Jawa Timur.

Selain itu, persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya juga demi efisiensi tempat dan waktu. Mengingat banyak saksi yang berdomisili di wilayah Jawa Timur.

Presiden mendukung langkah Menpora memberangus PSSI dan membuat kiamat persepakbolaan Indonesia.

KEPUTUSAN Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) membekukan PSSI memunculkan pro kontra. Mengapa Menpora berani mengambil langkah tegas itu? Tidak takutkah menpora terhadap sanksi FIFA yang bisa mengancam larangan bertanding bagi timnas Indonesia?

Sejak dipilih Presiden Joko Widodo untuk menduduki jabatan menpora, politikus PKB Imam Nahrawi mengatakan salah satu prioritasnya adalah membenahi karut marut pengelolaan sepak bola di Indonesia terutama kompetisi Liga Indone-

Hukuman Koruptor di Jabar Rata-rata Cuma Setahun

Baca: Hukuman... Hal 7

MEGA TAHU SIAPA SAJA MENTERI YANG DIROMBAK Politik

3

PROSTITUSI ARTIS, OGAH DIBAYAR UANG USAI NGESEKS Blitz

6

MENTERI SUSI DIBAYAR RP 5 TRILIUN UNTUK MUNDUR Nasional

9

SATPOL PP MAU BUNUH ANGGOTA DPRD SURABAYA Metropolis 16

www.lensaindonesia.com

sia. Tapi kini yang terjadi, sepakbola Indonesia malah berada di jurang kehancuran.

Banyak cara dilakukan Kemenpora untuk 'menambah' kisruh. Awalnya Kemenpora mempermasalahkan soal verifikasi klub dan operator liga, kemudian ganti BOPI memberi izin untuk ISL kickoff hanya diikuti 16 klub setelah Persebaya Surabaya dan Arema Cronus tidak dapat rekomendasi BOPI karena masalah status kepemilikan.

Baca: Sepakbola... Hal 7

6 Bulan Jadi Menteri, Puan dan Tjahjo Masih Berstatus Anggota DPR

Baca: Fuad... Hal 7

JAKSA Agung HM Prasetyo menyebut tindak pidana korupsi tetap menjadi salah satu fokus perhatiannya. Ini sudah menjadi komitmennya untuk memberantas kejahatan yang menyengsarakan rakyat tersebut.

“Perbuatan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) akan diberantas hingga akarnya,” demikian dikatakan HM.Prasetyo, saat kunjungannya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung, Selasa (12/5).

Kedatangannya ke Bandung dalam rangkaian peresmian kantor Kejari Bale Bandung-Baleendah Kabupaten Bandung.

Yang mengejutkan, Prasetyo menyebut sejumlah kasus korupsi yang ditangani Kejari, rata-rata hanya dituntut dan divonis satu tahun, dia menilai sudah sesuai fakta yuridis.

“Karena memang Kejaksaan menuntut berdasarkan fakta dan perbuatannya,” ucapnya.

ILUSTRASI: SOERYA

SEPAKBOLA INDONESIA KIAMAT

Puan Maharani

SEKITAR enam bulan setelah dilantik, dua menteri yang berasal dari PDI Perjuangan, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, masih berstatus sebagai anggota DPR. Setelah ditelusuri di Sekretariat Jenderal DPR RI, DPP PDIP belum mengirimkan surat pergantian antar-waktu untuk kedua anggotanya itu.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuning-

tyastiti mengaku belum tahu apakah PDI-P sudah menyerahkan surat PAW untuk menggantikan Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo. Dia meminta agar media bisa mengecek langsung ke bagian kepegawaian DPR. “Saya enggak tahu ya. Soal itu bisa dilihat langsung di bagian kepegawaian di lantai 4,” kata Win saat dihubungi, Selasa (13/5/2015).

Saat dicek ke bagian kepegawaian, sesuai kata Win, memang tak ada keterangan pengunduran diri dari Puan dan

Tjahjo. Salah satu pegawai di sana membuka komputer yang berisi data dan dokumen semua anggota DPR periode 20142019. Setelah itu, data ditujukan ke nama Puan dan Tjahjo.

Dalam database tersebut, tidak ditemukan surat pengunduran diri ataupun pergantian antar-waktu. Hanya ada surat pelantikan keduanya sebagai anggota DPR yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 September 2014.

Tjahjo Kumolo

Baca: 6 Bulan... Hal 7

Malaria Hentikan Pengabdian Dokter Muda Ini di Tanah Papua

PKS Dibuat ‘Kejang’ PSK Artis

DOKTER Dr. Dhanny Elya Tangke, biasa dipanggil Dhanny, rela mengorbankan nyawanya dalam pengabdian diri untuk kemanusiaan. Dokter muda lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin tahun 2012 meninggal dunia tanggal Rabu 13 Mei 2015 di RSUD Abeparu Jayapura.

Dhanny menderita malaria berulang dan terlambat dievakuasi dari Puskesmas tempat dinasnya beberapa hari karena kendala cuaca sehingga kondisi semakin memburuk saat sampai RS Abepura Jayapura. Akibatnya, saat Dhanny akan dievakuasi ke Makasar nyawanya tidak tertolong.

Dhanny adalah dokter PTT di Kabupaten Pegunungan Bintang, Propinsi Papua sejak tahun 2013.

Dia ditempatkan di daerah sangat terpencil di Distrik Weime

REAKSI Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sepertinya terlalu berlebihan dalam mengomentari anggota DPR menggunakan jasa PSK artis.

Bahkan Fahri seperti orang ‘kejang’ dan menantang balik si mucikari prostitusi artis, RA, untuk melaporkan siapa saja anggota DPR yang menggunakan jasanya.

sebuah distrik baru di daerah dataran rendah bagian utara pegunungan Bintang.

Kabupaten pegunungan Bintang sendiri menduduki peringkat 371 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) tahun 2013 dari 497 kabupaten di Indonesia. Berita meninggalnya seseorang dokter yang bekerja di daerah terpencil memang selalu berulang, baik karena sakit maupun kecelakaan.

Daerah distrik Weime memang terkenal dengan kasus malarianya. Risiko untuk seorang dokter bekerja di daerah endemis malaria adalah terjangkit malaria dan ini terjadi pada dokter muda yang mempunyai banyak mimpi-mimpi ini.

Kenangan Dr. Danny Elya Tangke.

Baca: PKS... Hal 7

Baca: Malaria... Hal 7

Fahri Hamzah

Aset 2,9 Juta Karyawan Diserobot Bos Tanah, Uang Negara Rp 24 M Terancam Hilang (Bagian 5)

Henry Gunawan Bangun Pergudangan Tanpa IMB, Bupati Sidoarjo Tutup Mata Saat ini semua orang sudah masuk perangkap mafia tanah. Sekecil apapun itu pasti dibela-belain sampai mati. Sebab, itu sudah kodrat Henry Gunawan.

SAAT ini tanah yang menjadi aset 2,9 juta karyawan Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) Jatim seluas 24 hektare di Pranti, Juanda, Jawa Timur, telah dibangun pusat pergudangan komersil oleh Henry Gunawan selaku bos PT Gala Bumi Perkasa. Sementara status lahan menurut BPN Kanwil Jatim masih statusquo.

Setelah jadi pergudangan, Henry Gunawan rencananya

akan menawarkan ke public dan menjadikannya pusat industri.

Betapa lucunya negeri ini.

Seorang mafia sekelas Henry Gunawan bisa dibiarkan mengambil tanah yang bukan haknya.

Lebih lucu lagi, pihak Henry hanya berbekal surat inkrach dari MA. Sementara Puskopkar Jatim yang memiliki bukti dokumen kepemilikan tanah malah didzolimi banyak pihak. Ketua

Tanah 24 hektar milik Puskopkar Jatim.

Puskopkar Jatim Tri Harsono menyebut, pendzoliman ini dilakukan secara sistematis, masif

dan terstruktur.

Kepada Lensa Indonesia, Jumat (14/5/2015), Tri menye-

but jika pihaknya telah membeberkan semua bukti dokumen yang tidak mungkin dimiliki pihak Hendry Gunawan. Bahkan, kata Tri, Puskopkar sudah meminta ijin untuk melakukan pemblokiran tanah tersebut ke BPN Sidoarjo.

Dasar yang digunakan Puskopkar untuk mengajukan pemblokiran adalah Surat Persetujuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo Nomor: 503/ 2408/404.51/94 tertanggal 21 Juli 1994 sebagai pelaksana relokasi Desa Pranti, Sedati.

Baca: Henry... Hal 7

EKBIS

2 Edisi 87/ 18 - 24 Mei 2015

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo.

Malaysia Siap Impor Beras dari Indonesia DUBES Kerajaan Malaysia untuk Indonesia Dato’ Seri Zahrain Mohamed Hashim memberi sinyal akan mengimpor beras dari Indonesia, khususnya dari Sulawesi Selatan. Menurutnya, Malaysia siap menerima beras asal Sulsel sepanjang ‘grade’ produk itu memenuhi persyaratan.

“Kami mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam selama ini, kalau ada beras dari sini dari sesuai dengan ‘grade’ di Malaysia, silakan dikirim, kami terbuka,” katanya seperti dilansir di Antara, Jakarta, Rabu (13/5).

Dia mengatakan, kebutuhan beras untuk konsumsi dengan lahan pertanian di Malaysia tidak berimbang, sehingga harus mendatangkan beras dari luar negeri. Menyikapi produksi beras Sulsel yang rata-rata mengalami surplus dari kebutuhan konsumsi lokal, dia mengatakan, dapat dikirim sesuai prosedur yang ada. “Begitu pula dengan hasil-hasil pertanian lainnya semisal kakao juga bisa,” katanya.

Terkait dengan produksi kelapa sawit di Sulsel, Dato’ mengatakan, akan dipikirkan upaya untuk membantu produksi produksi CPO. Apalagi dari segi lahan dan produksi sawit di Sulsel cukup besar, sementara pabrik pengolahan hanya ada dua unit.

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Sulsel diketahui sekitar 15 ribu hektare lahan produksi sawit, namun dengan dua unit pabrik CPO hanya mampu mengolah produksi sawit dari luas lahan 12 ha.

Sementara itu, Ketua Kadin Sulsel Zulkarnain mengatakan, Kadin selalu mendorong kegiatan usaha dalam hubungan antar lembaga baik dalam dan luar negeri. “Kami terus mendorong kegiatan sektor usaha ekonomi dengan memfasilitasi antarlembaga sesuai kebutuhan masing-masing,” katanya. idr

Reaktor Nuklir Mini akan Ditambah PEMERINTAH akan membangun lagi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir berukuran kecil untuk penelitian yang dapat menghasilkan tenaga listrik. ”Sekarang sedang uji tapak di Bangka, Jepara (Jawa Tengah) dan Kalimantan Timur. Rata-rata (pendapat banyak kalangan) selalu bilang, nuklir power yes, but not in my backyard,” kata Menteri Koor-

dinator Kemaritiman Indroyono Soesilo dalam acara bincang-bincang dengan wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa (12/5/2015).

Indroyono menekankan proses pembangunan reaktor nuklir mini sudah berdasarkan UU. ”Kapasitas (Pasokan listrik) per-KWHý yang paling murah adalah nuklir. Nuklir teknologinya sekarang amat aman,” ujarnya.

Dia menambahkan proyek tenaga nuklir mini sudah masuk dalam UU RPJPN jangka 25 tahun, yakni sejak tahun 2005-2030.

Indroyono menegaskan program edukasi ini harus disukseskan supaya Indonesia tidak ketinggalan dengan negara tetangga. “Bahkan Malaysia saja mau bikin juga di wilayah (perbatasan) Kalimantan,” ungkapnya.

Selama ini, kata Indroyono, Indonesia telah membikin reaktor nuklir berskala kecil di Bandung, Serpong, dan Yogyakarta.

“Kita tahun 1965 sudah bikin di Bandung. Pada tahun 1956-1957 kita kirim ahli kita belajar nuklir, pesawat terbang, kapal ke luar negeri. Mereka pulang, mikir. Kemudian roket kita muncul tahun 1962, sedangkan Ame sis/sua rika muncul 1959,” kata dia.

PETRAL BUBAR! PT Pertamina resmi membubarkan anak usahanya Petral.

Pembubaran ini dijamin tidak akan hanya ‘ganti baju’ semata semata.

AKHIRNYA PT Pertamina (Persero) Rabu (13/5/2015) memutuskan untuk membubarkan anak usahanya Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Keputusan tersebut diungkapkan langsung Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto.

“Pertamina mulai hari menghentikan kegiatan Petral.

Likuidasi Petral dan grupnya,” kata Dwi di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (13/ 5/2015).

Untuk langkah awal, Pembubaran Petral didahului dengan menyelesaikan masalah finansial dan legal diligence.

“Langkah tersebut didahului dengan penyelesaian financial dan legal diligence,” kata Dwi. Seperti diketahui, Pertamina punya alasan membubarkan Petral salah satunya sebagai langkah awal Pertamina menuju dunia.

“Petral tetap dibubarkan.

Aset akan diambil alih Pertamina langsung. Ini langkah Pertamina menuju dunia,” kata

Dwi saat peluncuran program jaringan gas rumah tangga di Jalan Serdang II, Kelurahan Thehok, Jambi, Sabtu (25/4/ 2015).

Ucapan singkat Dwi ditambahkan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Sudirman mengatakan, masalah Petral dibubarkan atau tidak itu adalah urusan Pertamina.

“Petral sudah saya katakan kewenangan penuh pada Pertamina. Kami menyambut baik agar suplai kepada Pertamina lebih efisien. Yang diuntungkan masyarakat juga dengan harga akan lebih murah,” tuturnya.

Lantas saat ditanya kembali alasan mengapa Petral dibubarkan, Sudirman enggan untuk menjawab. “Urusan gas masih banyak, jangan menyimpang-nyimpang. Maunya menyimpang terus,” ujarnya sambil tertawa.

Ada yang bilang, pembubaran ini hanya ‘ganti baju’ semata semata. Namun Sudirman membantahnya. “Ada

spekulasi yang berkembang, pembubaran Petral hanya bikin rumah baru atau ganti baju. Kami jamin itu nggak terjadi. Kami pastikan proses likuidasi benar-benar terjadi,” tegas Sudirman.

Sudirman menegaskan, sebagai perusahaan minyak keberadaan perusahaan minyak dan gas, Pertamina tentu membutuhkan anak usaha yang ditugaskan sebagai perusahaan trading. Namun, bila nanti dibentuk satu perusahaan baru yang berfungsi sebagai trading, harus diisi oleh orang-orang baru.

“Kalau ada yang baru nanti, harus disini orang-orang baru dan dijalankan secara good corporate governance (GCG) oleh pertamina,” tegasnya.

Tidak hanya membubarkan Petral, tapi juga dua anak usaha Petral yang berdomisili di Hong Kong dan Singapura. “Likuidasi seluruhnya Petral, termasuk 2 (dua) anak usahanya, semuanya akan dilikuidasi,” kata Menteri BUMN Rini Soemarno, di tempat yang sama.

Sementara Dwi menam-

bahkan, dua anak usaha Petral tersebut berdomisili di Singapura dan Hong Kong. “Yang Hong Kong dan Singapura juga dibubarkan, semuanya diaudit,” tegas Dwi. Seperti diketahui, Petral memiliki dua anak usaha yakni, Pertamina Energy Services Pte Limited, yang sebelumnya Petra Oil Services Pte Ltd (PES), berdiri di Singapura 1992 dengan bisnis perdagangan minyak mentah.

Kedua yakni, Zambesi Investments Limited (ZIL), yang didirikan di Hong Kong tahun 1979. ZIL mengurus bisnis investasi dan mengembangkan bisnis non minyak Petral.

Namun, ternyata keputusannya Pertamina seluruh Petral Group termasuk dua anak usahanya yang berdomisili di Singapura dan Hong Kong dibubarkan. “Semunya dibubarkan, termasuk yang di Singapura dan Hong Kong,” tutupnya.

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri menyebut, likuidasi Petral dan anak usahanya,

melebihi harapan dari tim anti-mafia migas itu.

“Yang dilakukan pemerintah itu melebihi dari ekspektasi kami. Setahu saya, yang (akhirnya) dibubarkan itu bukan hanya Petral, melainkan juga PES dan Zambesi.

Jadi, pembubarannya paripurna,” kata Faisal.

Faisal mengatakan, rekomendasi dari Tim Anti-Mafia Migas hanya sebatas pada pembubaran Petral. Pembubaran Petral ini dilakukan untuk menata pengadaan minyak sehingga lebih efisien.

Selain itu, lanjut Faisal, pihaknya merekomendasikan adanya rambu-rambu yang tidak memudahkan pemburu rente untuk masuk. Fungsi pengadaan minyak yang selama ini dilakukan oleh Petral digantikan oleh Integrated Supply Chain (ISC). Sementara itu, PES menjelma menjadi trading company PT Pertamina (Persero) di luar negeri. “Nah, ternyata tidak seperti itu; dan itu melebihi rekomendasi ka rrd/est mi,” imbuh Faisal.

Airbus A330-300.

Garuda Operasikan 11 Pesawat Usia Muda untuk Haji GARUDA Indonesia akan mengoperasikan 11 pesawat yang terdiri atas enam Airbus A330-300, empat Boeing 747 dan satu Boeing 777 untuk mengangkut jemaah haji Indonesia ke Arab Saudi tahun ini.

“Dalam pelaksanaan penerbangan haji 1436 H, Garuda Indonesia mengoperasikan 11 pesawat yang rata-rata berusia muda dan di antaranya diproduksi pada 2015,” kata Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Arif Wibowo dalam acara penandatanganan perjanjian pengangkutan udara jemaah haji Indonesia antara Kemenag dan PT Garuda Indonesia serta Saudi Arabian Airlines di Gedung Kemenag, Jakarta, Selasa (13/5).

Arif mengatakan Airbus A330-300 dapat mengangkut 360 penumpang sekali terbang, Boeing 747 sebanyak 455 penumpang dan Boeing 777 sebanyak 393 penumpang.

Garuda Indonesia, ujar dia, akan menerbangkan 83.175 jemaah Indonesia yang tergabung dalam 210 kelompok terbang dari sembilan embarkasi, yakni Banda Aceh dengan jemaah sebanyak 3.180 orang, Medan 6.673 jemaah, Padang 4.946 jemaah, Jakarta 17.723 jemaah, Solo 26.561 jemaah, Banjarmasin 4.190 jemaah, Balikpapan 4.284 jemaah, Makassar 11.972 jemaah dan Lombok 3.646 jemaah.

Sementara pada tahun sebelumnya, Garuda Indonesia mengangkut 82.961 jemaah yang tergabung dalam 206 kelompok terbang dari 10 embarkasi.

Arif menuturkan telah menyiapkan 484 orang awak kabin yang 70 persennya merupakan awak kabin yang berasal dari daerah-daerah embarkasi untuk mengatasi kendala komunikasi karena sebagian jemaah haji hanya dapat berbahasa daerah.

Untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi jadwal keberangkatan dan kepulangan penerbangan haji, ujar dia, Garuda Indonesia menyiapkan website www.haji-ga.com yang dapat diakses kapanpun.

Pelaksanaan kloter pertama keberangkatan haji tahun ini dimulai pada 21 Agustus hingga 3 September 2015 dengan tujuan Madinah, sedangkan kloter kedua keberangkatan dilakukan pada 4 September17 September 2015.

Untuk kepulangan, kloter pertama dijadwalkan dari Jeddah pada 28 September hingga 11 Oktober 2015, sedangkan kepulangan kloter kedua dari Madinah dijadwalkan pada 12 Oktober hingga 26 ans Oktober 2015. www.lensaindonesia.com

XL Raih Pendapatan Rp 5,5 Triliun PT XL Axiata Tbk secara resmi umumkan pencapaian kinerja perusahaan selama kuartal pertama tahun 2015. Seperti diketahui di tahun 2014, XL fokus pada upaya konsolidasi dan integrasi paska merger dengan Axis.

XL mengawali tahun 2015 gelar agenda transformasi fokus pada upaya penciptaan nilai (value creation) jangka panjang. Agenda transformasi tersebut mencakup tiga hal, yaitu memperbaiki bisnis inti selular (revamp), meningkatkan value bagi pelanggan (rise) serta menghasilkan bisnis-bisnis baru non selular (reinvent). Presiden Direktur XL, Dian Siswarini memimpin langsung agenda transformasi tersebut, didukung jajaran manajemen berpengalaman termasuk beberapa kepala unit (Chiefs) bisnis yang baru saja ditunjuk.

“Untuk merespon dinamika perubahan industri dan pasar yang demikian cepat, tentunya sangat penting bagi XL untuk segera berbenah dengan melakukan transformasi untuk dapat memperkuat kelangsungan bisnis perusahaan secara berkesinambungan di masa yang akan datang”, ujar Dian Siswarini, Presiden Direktur XL, Jum,at (08/05/2015).

Sesuai agenda transformasi yang dilakukan, perusahaan menerapkan strategi dual brand XL dan Axis untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar berbeda.

Pada kuartal pertama tahun 2015, XL raih pendapatan sebesar Rp. 5,5 Triliun dengan pertumbuhan relatif datar dibanding dengan periode tahun lalu, menyusul dilakukannya penjualan dan penyewaan kembali 3.500 menara di akhir tahun 2014. Pendapatan dari layanan seluler tumbuh 3% dari tahun lalu, sementara layanan Data terus tumbuh sebesar 29% dibanding tahun lalu. Pendapatan layanan Data memberikan kontribusi sebesar 32% terhadap total pemakaian pendapatan di-

bandingkan tahun sebelumnya sebesar 26%.

Dian menambahkan, pertumbuhan layanan Data yang signifikan didorong meningkatnya lalu lintas (traffic) penggunaan Data serta penetrasi penggunaan smartphone. Kini pihaknya fokus menyediakan layanan Internet lebih terjangkau sehingga dapat meningkatkan trafik penggunaan Data sebesar 92% dibandingkan tahun lalu. Selain itu, pihaknya juga terus menawarkan beragam layanan Internet yang di-bundling dengan ponsel dengan harga terjangkau.

Laba sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi (EBITDA) menurun 15% dari periode yang sama tahun lalu menjadi Rp. 1,9 Triliun dengan marjin EBITDA sebesar 34%.

Penurunan EBITDA ini merupakan dampak dari integrasi dengan Axis, dimana proses akuisisi selesai dilakukan pada tanggal 19 Maret 2014 yang lalu. Di kuartal pertama tahun lalu dampak tersebut belum nampak signifikan.

Sedangkan kerugian selama kuartal pertama 2015 sebesar Rp758 Milliar merupakan dampak dari melemahnya Rupiah di tanah air.

Tanpa memperhitungkan dampak dari transaksi Forex yang belum direalisasikan serta hasil pajak, maka XL hanya mencatat kerugian sebesar Rp79 Milliar saja.

XL juga mengalokasikan Rp. 769 Milliar untuk belanja modal memperluas infrastruktur layanan Data dan layanan mobile, dengan sumber dana berasal dari internal. Total hutang mengalami sedikit peningkatan menjadi Rp30.2 triliun dari Rp28.4 triliun di akhir kuartal empat tahun lalu, sehingga hutang bersih/ EBITDA sedikit berkurang dari sebelumnya 2.9x menjadi 2.8x.

Kini, jumlah pengguna smartphone XL telah mencapai 17,2 juta pelanggan dengan tingkat penetrasi sebesar 33% selama kuartal pertama tahun ini. eld

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Telkom dan Pelni.

Telkom Kembangkan IT di Atas Kapal Pelni PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TELKOM) melalui Direktur Enterprise & Business Service PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Muhammad Awaluddin didampingi Direktur Utama Telkomsigma Judi Achmadi, Direktur Utama Metrasys Refinaldi, Direktur Utama Infomedia Joni Santoso melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Direktur Operasional Pelni Capt.

Daniel E. Bangonan disaksikan Direktur Utama Pelni Sulistyo Wimbo S. Hardjito di kantor PT Pelni Surabaya, (11/05/2015).

Penandatanganan MOU tersebut menyepakati kerjasama di bidang pengembangan sistem teknologi informasi.

Awaluddin mengungkapkan, pengembangan Sistem Teknologi Informasi yang bakal diimplementasikan Telkom Group dan Pelni di antaranya layanan connectivity di atas kapal Pelni. Tahap awal, gelar pengembangan connectivity di 24 kapal penumpang PT Pelni di tahun 2015. Telkom Group (Telkom, Telkomsel, dan Patrakom) juga siap mendukung pencapaian strategi PELNI di 2015, yakni Operational Efficiency, Asset Optimation dan New Income Generator melalui penyediaan solusi Information & Communication Technology (ICT) yang terintegrasi.

“Semangat sinergi Telkom Group dan PT Pelni ini diharap-

kan mampu menjadikan Pelni dan Telkom Group bersamasama menjadi Bigger (Sales & Market Size), Broader (Business Scope) dan Better (Service Quality),” tandas Awaluddin.

Awaluddin juga berharap adanya ERP ini mampu mengembangkan performansi operasional maupun finansial Pelni serta layanan Telkom Group lain sebagai pengembangan lanjutan yang bakal bisa meningkatkan kualitas serta jaminan pelayanan Pelni terhadap masyarakat.

Dalam gelaran tersebut dihadiri Direktur Operasional Pelni Capt. Daniel E. Bangonan, Direktur Keuangan Pelni Wibisono, Direktur Komersial Pelni Elfien Goentoro, Direktur Umum & Personalia Pelni Datep Purwa S., Executive General Manager Divisi Enterprise Services (DES) Telkom Siti Choiriana, General Manager ESS Maritim & Logistic Services (MLS) Telkom Iman Pramudito, dan KaProbis MILES Telkom Natal Iman Ginting serta GM Telkomsel Nyoman Adiyasa.

PT Pelni merupakan salah satu partner bisnis strategis Telkom Group, sebab Telkom Group berkomitmen serius mendukung pemerintah membangun industri maritim Indonesia, termasuk PT Pelni selaku perusahaan BUMN yang bergerak di jasa pelayaran publik. eld

3

POLITIK

Edisi 86/ 11 - 17 Mei 2015

Siapa Menteri Dirombak, Hanya Mega Saja yang Tahu ANGGOTA DPR dari Komisi I TB Hasanudin mengatakan bahwa wacana reshuffle sepenuhnya hak Presiden. Hanya saja ia menilai, berdasar suara anggota Fraksi PDIP di DPR, pos yang pantas untuk diganti dengan sosok baru adalah di bidang Ekonomi.

“Detailnya bidang mana saja saya tidak tahu, tapi kalau yang lemah menurut banyak orang ya

di bidang ekonomi,” katanya.

Anggota Fraksi PDIP itu menjelaskan bahwa dari berbagai hasil penelitian yang ada, titik terlemah memang saat ini ada di pos ekonomi yang harus segera dibenahi. Karenanya ia berharap Jokowi mendengar aspirasi publik dan hasil berbagai riset serta survei terkait kinerja kabinetnya.

Namun ia menambahkan tid-

ak hanya menterinya yang harus dicermati untuk diganti. Tetapi strategi cara penanganan atau penguatan ekonominya juga yang harus diperhatikan.

Ketua DPD PDIP Jawa Barat tersebut juga membantah namanama menteri yang bakal diganti dan nama penggantinya yang beredar di berbagai media. Alasannya, bisa saja nama-nama terse-

but sengaja dibuat pihak tertentu.

“Itu saya tidak percaya. Itu kan bisa sengaja dibuat orang lain.

Yang tahu ya ibu ketua umum (Megawati Soekarnoputri), mana saja yang harus diganti,” kata Hasanudin di kompleks gedung DPR, jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2015).

Lanjut, ia menegaskan, bahwa PDIP sebaga partai pengusung

tidak bisa mendesak presiden untuk segera melalukan perombakan atau tidak. Karena menurutnya itu hak adalah hak preogatif presiden yang tidak bisa diganggu gugat.

“Reshuffle sah, tidak reshuffle juga sah. Terserah presiden saja.

PDIP selaku partai pendukung akan mendukung sepenuhnya keputusan tersebut,” ujarnya.

Kongres IV Partai Demokrat, Hanya SBY yang Mampu Menangi Pemilu 2019

Antasari Azhar

Jokowi Belum Terima Grasi Antasari Azhar TERPIDANA pembunuhan Antasari Azhar mengajukan permohonan grasi ke Presiden Joko Widodo. Tapi permohonan itu belum sampai ke tangan Jokowi hingga saat ini.

“Sampai detik ini belum sampai di meja saya.

Belum sampai di meja saya,” kata Jokowi di lokasi ground breaking pembangunan RS Ridwan Meuraksa, Pinang Ranti, Jakarta Timur, Rabu (13/ 5/2015).

Ditanya soal sikap yang nanti bakal diambil terkait permohonan Antasari, Jokowi tidak mau berandai-andai. Karena dia belum tahu apa yang menjadi pokok permohonan mantan Ketua KPK itu. ”Lah kan belum sampai di meja saya kok. Gimana kemungkinan. Jangan-jangan nggak sampai ke meja saya,” kata Jokowi yang berbicara dengan latar belakang ribuan prajurit TNI AD dari berbagai kesatuan.

Sebelumnya Antasari secara resmi sudah mengajukan permohonan grasi kepada Jokowi. Permohonan itu berdasarkan permintaan keluarga.

“Sebenarnya permintaan grasi ini adalah permintaan keluarga Pak Antasari. Saya sebagai kuasa hukum memfasilitasi,” kata kuasa hukum Antasari, Boyamin Saiman.

Boyamin sudah mengirimkan surat permohonan grasi kepada Presiden per Februari kemarin. Kemudian MA juga sudah melakukan telaah untuk memberikan pertimbangan.

“Tapi kan pertimbangan MA itu bisa tidak dipakai. Grasi itu kewenangan sepenuhnya Presiden,” ujar Boyamin.

Dalam permohonan grasi yang dikirimkan itu, Antasari memohon dua hal yang sifatnya alternatif.

Alternatif pertama, dia meminta pidana dihapuskan.

Jika alternatif pertama tak dikabulkan, maka dia meminta alternatif kedua yakni pengurangan masa hukuman.

“Kami mengajukan grasi karena merasa ada kejanggalan dalam kasus ini mulai dari penyidikan, sampai ke persidangan,” kata Boyamin.

Antasari divonis 18 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Dirut PT Putra Rajawali Banjaran Nazrudin Zulkarnaen. Sebelumnya, Antasari mengajukan kasasi, tetapi permohonan kasasi itu ditolak.

PK yang diajukan Antasari juga ditolak oleh MA. mok/bar

SDA Janji Beberkan Penyelewengan Kuota Haji MANTAN Menteri Agama Suryadharma Ali berjanji membeberkan sisa kuota ibadah haji yang diduga disalahgunakan saat dirinya memimpin kementerian.

“Nantilah, belum waktunya,” kata SDA begitu dia disapa usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Selasa malam (12/5).

Meski begitu dia enggan membeberkan secara rinci penggunaan kuota haji yang diperuntukkan bagi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). SDA berdalih, hal itu belum menjadi materi pemeriksaan dirinya oleh penyidik KPK. “Penyidik saja belum tanya,” kilah mantan ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

Diketahui, KPK menetapkan SDA sebagai tersangka pada 22 Mei 2014 saat masih aktif menjabat menteri. SDA yang kini mendekam di Rutan KPK cabang Pomdam Guntur Jaya dijadikan tersangka dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013.

Dalam pengembangannya, KPK juga mendapati dugaan korupsi yang dilakukan SDA terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2011.

Atas perbuatannya, SDA dijerat pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Uu 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat ysa 1 ke-1 junto pasal 65 KUHP.

TERPILIH SEBELUM GONG DITABUH SBY kembali terpilih sebagai ketum Partai Demokrat periode 2015-2020. Yang unik, SBY terpilih beberapa jam sebelum kongres digelar.

SUSILO Bambang Yudhoyono terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat hanya selang berapa jam setelah kongres dibuka, Selasa (12/ 5) malam. Proses yang sangat kilat ini lantaran semua DPC dan DPD Partai Demokrat bulat inginkan SBY kembali memimpin.

Pimpinan sidang kongres EE Mangindaan menjelaskan, sebenarnya malam ini tidak ada agenda pemilihan ketua umum. Agenda tersebut sedianya digelar hari Rabu (13/5).

Namun, hal itu berubah ketika dilangsungkan agenda penyampaian pandangan umum dari DPD seluruh Indonesia.

“Di samping pandangan umum, DPD juga menyampaikan semuanya mencalonkan kembali SBY untuk jadi ketum Demokrat periode 2015-2020,” kata Mangindaan di lokasi Kongres IV Partai Demokrat, Hotel Shangrila, Surabaya.

Untuk memastikan keabsahan aspirasi tersebut, Ma-

ngindaan mengaku sudah berulang kali mengkonfirmasi kepada para peserta kongres.

Hasilnya, ternyata para peserta kongres tetap kompak mendukung SBY “Kami berkali-kali cek, minta semua yang setuju (SBY jadi ketua umum) dan ingin langsung ketok (disahkan) berdiri,” ungkapnya.

Setelah mendapat konfirmasi, Mangindaan pun meninggalkan ruang rapat untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada SBY. Ketua umum incumbent itu menyanggupi dengan syarat semua peserta kongres harus berjanji untuk terus menjaga kebersamaan.

“Saya sudah tanyakan pada semua peserta sidang dan sudah sah. Maka kami ketok palu, ketua umum terpilih adalah SBY. Karena belum saatnya menentukan ketua umum, kami usulkan AD/ART jadi pemilihan ketua umum,” pungkasnya.

Ketua Forum Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat

(FKPD-PD) Ventje Rumangkang mendukung hasil Kongres IV yang menetapkan SBY sebagai ketua umum periode 2015-2020. Menurut Ventje, hanya SBY yang mampu membawa Demokrat meraup hasil maksimal saat menghadapi Pemilu 2019.

“Sudah tepat, hanya SBY yang dapat mempersatukan dan membesarkan partai,” kata Ventje di arena Kongres IV Partai Demokrat, di Hotel Shangri-La, Surabaya, Rabu (13/5/2015).

Karena itu, Ventje menjamin FKPD-PD mendukung seluruh agenda Partai Demokrat di bawah kepemimpinan SBY. Ia juga menyerahkan secara penuh pada SBY dalam menyusun kepengurusan, termasuk penunjukkan kader untuk dijadikan sekretaris jenderal.

Ventje menuturkan, dukungannya pada SBY memimpin demokrat karena merujuk kesuksesan pada Pemilu 2004 dan 2009. Ia yakin, pada Pemilu 2019 Demokrat akan kembali mengulang kemenangan. “Hanya SBY yang mampu, Demokrat pasti menang,” ujarnya.

mokrat di Surabaya merupakan paling lemah standarisasi kepesertaannya.

“Banyak peserta yang legalitas formalnya masih bermasalah. Ini bisa dibuktikan dengan banyaknya ketua DPC yang berstatus di PLT kan dengan menyalahi prosesur.

Sehingga mempengaruhi legalitas dan kesempurnaan kongres,” tandasnya dengan nada kecewa.

Senator DPD RI ini mengaku heran dengan aturan dan syarat yang diberlakukan oleh SC yang dinilainya aneh. “Ini aneh mana bisa kongres belum dibuka tapi pendaftaran sudah ditutup. Padahal gong belum ditabuh. Pada Selasa (12/5) pendaftaran dibuka dan ditutup jam 12 siang. Padahal tatib belum disahkan. Dengan syarat syarat yang memang sengaja hanya meloloskan Pak SBY. Jadi karena syarat itu sangat menjegal saya. Saya berani maju tapi syarat yang dibuat membuat saya tidak bisa maju. Lebih baik mundur untuk kehormatan, dari pada terpilih dengan cara tidak ind/ terhormat,” kata Pasek. dil/nang

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan sambutan dalam pembukaan Kongres IV Partai Demokrat di Hotel Shangri-La, Surabaya, Selasa 12 Mei 2015.

Peta NKRI 2015 Diperkenalkan, Batas Laut Teritorial Indonesia Bertambah BADAN Informasi Geospasial (BIG) bersama tim teknis antar-kementerian/lembaga yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dittop TNI AD, Dishidros TNI AL, serta Disurpotrud TNI AU telah menyepakati penyusunan revisi peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun 2015.

Dalam revisi peta NKRI edisi tahun 2015 tersebut terdapat sejumlah pembaharuan yang mencolok, seperti revisi perbatasan dengan negara tetangga dan perubahan atau penambahan toponimi batas administrasi.

Untuk perbatasan dengan negara tetangga, terdapat revisi berupa tambahan batas laut teritorial yang telah disepakati pada September 2014 antara Indonesia dan Singapura, serta perubahan batas landas kontinen.

Selain itu, kesepakatan juga mencakup persetujuan perubahan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Filipina, batas wilayah darat Indonesia dengan Timor Leste, dan perubahan tempat tulisan Laut Natuna di dalam peta.

Kepala Badan Informasi Geospasial Priyadi Kardono menjelaskan, proses revisi peta NKRI sudah dilakukan beberapa kali, termasuk untuk hal-hal yang awalnya belum terpikirkan, dan kini mulai diperbaiki.

Sejumlah kementerian ataupun lembaga terkait ikut mengidentifikasi perubahan peta tersebut.

“Sebelumnya, kami sudah melakukan rapat evaluasi. Semoga pengesahan peta NKRI terbaru ini, yang ditandatangani para pejabat

Pelaksanaan Kongres IV Demokrat telah menetapkan secara aklamasi Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua umum periode 2015-2020. SBY berwenang penuh menyusun kepengurusan partai.

Agenda kongres saat ini adalah sidang komisi yang membahas isu mengenai AD/ ART, program umum dan pemilu serta pilkada. Kongres ditutup pada Rabu (13/5/ 2015) malam.

Sementara Gede Pasek Suardika yang berambisi maju sebagai calon Ketum PD harus gigit jari tak bisa mendaftar sebagai calon orang nomer 1 di partai berlambang segitiga mercy ini.

“Saya ucapkan selamat kepada guru politik saya Bapak Profesor Doktor Susilo Bambang Yudoyono, Pak SBY Menjadi Ketua Umum Demokrat.

Saya yakin kebesaran nama SBY selama ini akan mampu memebesarkan Demokrat di seluruh tanah air,” ucap Pasek saat jumpa pers di Surabaya Selasa (12/5).

Meski memberi ucapan selamat, Pasek tetap menyindir pelaksanaan kongres De-

dari perwakilan kementerian ataupun lembaga terkait, bisa menjadi sejarah,” ucap Priyadi, Selasa (12/5/2015).

Priyadi menambahkan, proses revisi dari peta NKRI terdahulu perlu dilakukan, mengingat bumi yang terus mengalami pergerakan pada keraknya, serta perkembangan wilayah administrasi Indonesia, baik secara nasional maupun internasional.

“Misalnya, terkait batas wilayah yang setiap tahunnya mengalami perkembangan, terutama bila ada daerah yang baru terbentuk, otomatis akan ada perubahan pada batas administrasinya. Adapun untuk lingkup internasional, contohnya terkait perbatasan dengan negara tetangga Indonesia yang telah disahkan melalui perundingan-perundingan,” paparnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, proses revisi perubahan nama daerah atau penambahan kata dan huruf dalam peta perlu melalui kesepakatan bersama. Sebab, peta NKRI 2015 ini nantinya akan dipergunakan oleh semua orang di seluruh Indonesia.

“Nama-nama pulau harus disesuaikan dengan hasil verifikasi dan pembakuan. Karena itu, data dan informasi yang terkandung di dalamnya harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Priyadi.

Peta NKRI edisi 2015 merupakan revisi peta dari tahun sebelumnya yang menggambarkan wilayah kedaulatan NKRI, meliputi wilayah darat dan laut, baik berupa laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman, serta hak berdaulat Indonesia di Zona ram/ Tambahan, ZEE, dan landas kontinen. fid/kom

Penyidik TNI Masuk KPK Biar Polri Tidak Semena-mena KABAR mengenai perekrutan anggota baru dalam lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari golongan TNI, kini memang sangat kuat berhembus ke permukaan.

Hingga detik ini para prajurit yang masih terikat dengan TNI dan aktif di dalamnya, tidak diperbolehkan bekerja aktif di luar bidangnya.

Menurut Ketua Umum Garda Tipikor Indonesia (GTI), Panca Dwikora A. Soekarno, untuk merekrut anggota dari TNI, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh KPK agar prosesnya sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam UU KPK sebelumnya, tidak pernah ada anggota TNI di dalamnya, begitu pula dengan TNI. Prajurit TNI yang akan direkrut untuk menjadi bagian dari KPK, terpaksa harus melakukan pensiun dini karena belum ada UU yang menjelaskan terkait hal tersebut.

“Apabila KPK ingin merekrut pegawai dari TNI, terlebih dahulu KPK harus melakukan revisi UU. Karena TNI tidak mungkin melepas anggotanya jika tidak ada undangundang yang jelas,” ujar Panca di sekretariat DPP Garda Tipikor Indonesia, Cibubur, dalam rilisnya, Selasa (12/5/2015).

Menurutnya, mempekerjakan penyidik TNI ke KPK akan sulit dilaksanakan dalam

posisi sebagai TNI aktif. Karena itu akan dapat mengganggu upaya menjadikan TNI sebagai aparatus pertahanan negara.

Namun di sisi lain, fakta bahwa permintaan dari KPK ke TNI itu menunjukkan bahwa masalah konflik KPK vs Polri dinilai sudah sangat dalam. Panca menilai dapat dimaknai sebagai kegeraman banyak kalangan atas situasi yang berkembang antara KPK dengan Polri. Sebab hampir dalam empat bulan terakhir, perhatian warga masyarakat banyak disita oleh konflik KPK dengan polri. Bahkan pada tingkat tertentu, konflik itu terkadang sudah pada taraf pengabaian atas berbagai instruksi dan perintah presiden.

“Dukungan atas para pimpinan dan penyidik KPK dari para elite negara sangat lemah.

Maka kehadiran penyidik dari TNI setidaknya akan membuat polisi lebih bersikap hormat dan bersahabat sehingga tidak berbuat semena-mena,” jelas Panca.

Disamping itu, bantuan dari TNI itu bermakna dapat membantu KPK untuk tidak selalu tergantung kepada para penyidik dari Kepolisian. Terbukti setiap kasus yang menimpa oknum Kepolisian akan selalu menimbulkan ketegangan dua institusi negara itu. sia www.lensaindonesia.com

4

HUKRIM

Edisi 87/ 18 - 24 Mei 2015

Pesantren Desak Polisi Tindak Tegas Pelaku Prostitusi Artis PESANTREN sangat prihatin dengan terungkapnya sejumlah artis dan model yang diduga terlibat prostitusi. Para kiai mendesak agar pihak aparat kepolisian bersikap tegas terkait adanya prostitusi artis yang menjadi tren gaya hidup, Selasa (12/ 5/2015).

Seharusnya public figur

harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.

“Kami sangat prihatin dengan adanya temuan terhadap prostitusi yang melibatkan para public figur. Padahal ongkos tersebut mahal, mau masuk neraka aja mahal, tiket ke surga itu gratis tapi kok ga ada yang tertarik ya,” kata pengasuh Ponpes Tebu

Ireng, Gus Sholah, saat dikonfirmasi Lensa Indonesia.

Ia menjelaskan, sejak puluhan tahun pihak pesantren meminta agar masyarakat menjauhi dan menghindari praktik prostitusi. Sebab, selain dilarang oleh agama, prostitusi tersebut memberikan dampak negatif.

“Kami hanya meminta

aparat kepolisian bertindak tegas terkait adanya praktek prostitusi tersebut,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua MUI Jombang, Kiai Kholil Dahlan menanggapi jika prostitusi tersebut jelas dilarang oleh agama. Terungkapnya praktik prostitusi yang melibatkan kalangan artis.

“Kami pihak pesantren sangat mendukung upaya aparat penegak hukum. Semakin banyak yang terungkap, akan semakin mudah diberantas prostitusi di Indonesia,” katanya.

“Kami hanya meminta aparat penegak hukum bersikap tegas dalam melakukan penindakan. Kalau di-

biarkan begitu saja pasti akan merembet ke penyakit masyarakat lainnya. Pelaku maupun pemakai harus ditindak,” tegas Kiai Kholil, yang juga Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Jombang.

Seperti diketahui, Kasus prostitusi online artis mengemuka ketika petugas Ke-

polisian Resor Jakarta Selatan menangkap artis AA di sebuah hotel mewah di kawasan itu, Sabtu (9/5), bersama Robbie Abbbas selaku muncikarinya.

Robbie menyatakan artis AA yang merupakan model majalah dewasa dan pemain sinetron itu memasang tarif obi sekitar Rp 80-200 juta.

Cemburu, Suami Habisi Istri Terus Bunuh Diri Teguh menikam leher istrinya dengan pisau dapur. namun berhasil ditangkis sehingga sang suami menyerang lagi dan mengenai tangan dan kaki. Setelah itu, dia bunuh diri.

Handono didampingi tim kuasa hukumnya di PN Surabaya.

WARGA Jl Kendal Sari I, Rabu (13/5/2015) sekitar pukul 06.30 WIB, digegerkan dengan aksi percobaan pembunuhan dan bunuh diri yang dilakukan Pasutri yang sudah punya dua anak, Teguh (45) dan istrinya Sriatun (37) yang bermotif cemburu.

Informasi yang dihimpun

Lensa Indonesia, peristiwa bunuh diri bermula ketika terjadi cekcok hebat antara Teguh yang cemburu terhadap istrinya Sriatun yang diduga mempunyai pacar di tempat kerja.

Cekcok itu berujung tindakan nekat Teguh yang menikam leher istrinya dengan pisau dapur, namun berhasil

ditangkis sehingga sang suami menyerang lagi dan mengenai tangan dan kaki. Setelah itu, Teguh bunuh diri dengan menusuk perutnya. Para tetangga yang mendengar ada ribut-ribut segera berdatangan namun tak berani masuk dan mencampuri urusan rumah tangga Pasutri dua anak ini.

Mereka baru masuk setelah melihat Pawan (75) ibu kandung Sri Atun yang pingsan setelah melihat kedua korban kritis bersimbah darah dengan posisi saling tindih. Tetangga dekat korban, Misnatun (45), mengaku dirinya memang sering mendengar Pasutri ini

cekcok setiap hari.

“Mereka kalau berantem, memang sering ramai sampai teriak-teriak dan membanting perabotan yang ada. Kabarnya sih Sriatun mempunyai pacar yang diduga teman kerjanya di Pabrik sepatu di kawasan Tambak Asri Waru Sidoarjo.”

“Kalau yang saya dengar istrinya punya pacar, bahkan dia (Sriatun) sering pulang terlambat hingga malam hari.

Kalau ditanya suaminya langsung marah. Jadi kalau cekcok hampir setiap hari dengan teriak-teriak dan menangis,” papar Misnatun.

Dokter jaga ruang IRD RS

Oknum Kejaksaan Teror SMKN 1 Mejayan

Buron Kasus Penipuan Rp 40 Miliar Cuma Dituntut Tiga Tahun BURONAN kasus penipuan berkedok investasi dengan jumlah kerugian mencapai Rp 40 miliar, Handono alias Yohanes alias Yonathan Kristanto (45), warga Jl Kutisari Indah Barat III Surabaya, dituntut tiga tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam sidang yang digelar di ruang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (12/5/2015), dengan Ketua Majelis Hakim Manungku ini, Jaksa Yusuf dari Kejati Jatim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan.

“Meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara,” ujar jaksa Yusuf.

Menanggapi tuntutan ini, terdakwa kasus penipuan bersama kuasa hukumnya akan mengajukan pembelaan pada sidang selanjutnya.

Dalam dakwaan disebutkan, modus yang dilakukan Handono untuk melakukan penipuan dan mengelabui korbannya yakni mengaku mendapatkan surat kontrak kerja untuk pengadaan mesinmesin alat berat di sejumlah perusahaan.

Handono lalu mengajak banyak orang, termasuk beberapa tetangganya untuk mau investasi dengan iming-iming bunga yang cukup tinggi. Nilainya beragam, dari Rp 100 juta hingga miliaran rupiah.

Kasus ini dilakukan terdakwa yang sempat jadi buronan pada tahun 2010.

Handono dilaporkan dalam kasus penipuan dan penggelapan bermodus investasi dengan nomor laporan polisi: LPB 535/XI/2010/Jatim. Selain itu ada sejumlah laporan lain dengan kasus yang sama.

Sejumlah korban mulai curiga kepada pelaku pada September 2010. Ketika itu Handono diamdiam bersama keluarganya meninggalkan rumah dan kemudian tak lagi diketahui keberadaannya.

Sejumlah korban yang mencari keberadaannya panik karena pelaku menghilang tanpa jejak. Bahkan nomor handphone yang biasa digunakan juga tak aktif lagi.

Pelarian Handono terhenti dan akhirnya berhasil diringkus tim gabungan Polda Jatim dan Polres Balikpapan di rumah persembunyiannya di Balikpapan pada september 2014 lalu. ian

Haji Surabaya dr Fatimah mengatakan, saat dibawa ke rumah sakit, kondisi Teguh yang mengalami luka tusuk di perut sudah kritis.

“Si suami yang mengalami luka tusuk di perut dan banyak mengeluarkan darah tidak dapat diselamatkan lagi walau tim dokter sudah berusaha memberi pertolongan,” terang Fatimah.

“Sementara istrinya yang mengalami luka sayatan di bagian leher kiri, tangan dan kaki, saat ini masih berada di ruang operasi. Saat dibawa kesini tadi kondisinya stabil,” rofik tambahnya.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir Mattanete menunjukkan tersangka judi online berikut barang buktinya.

Jaringan Judi Online Dibekuk SINDIKAT judi online beromset miliaran rupiah, berhasil digulung Sat Reskrim Polrestabes Surabaya.

Tiga bandar judi, masing-masing Celvian warga Jl Puri Sentra Raya dan Dolfiandra Susanto Putra, warga Jl Taman Internasional Surabaya, serta Budi Putra Philips warga Gowa, Makassar, Sulsel, berhasil diringkus.

Pengkungkapan sindikat judi online berlevel nasional ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima petugas Sat Reskrim Polrestabes Surabaya.

Setelah dilakukan penyelidikan selama beberapa hari, polisi berhasil menangkap Celvian dan Dolfian sekitar pukul 08.00 WIB, di rumahnya masing masing. Dari keterangan keduanya, polisi mendapati nama Budi Putra Philips, yang merupakan bandar besar tinggal di Gowa Makasar.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir Mattanete mengatakan, setelah mengantongi nama bandar besar judi online tingkat nasional ini, pihaknya langsung melakukan pengejaran

terhadap Budi Putra Philips dan berhasil meringkusnya beserta sejumlah barang bukti.

“Penangkapan terhadap ketiga tersangka judi online ini merupakan keja keras anggota Jatanras Sat Reskrim Polrestabes Surabaya yang merespon laporan masyarakat tentang maraknya permainan Judi online dan Togel beromset miliaran rupiah,” terang AKBP Takdir Mattanete.

Menurutnya, setelah mendapat nama Budi Putra Philips yang merupakan bandar besar judi online, polisi langsung terbang ke Gowa Makassar dan berhasil menangkapnya saat dinihari. Di rumah tersangka Budi Putra Philips selain dijaga secara ketat, juga dilengkapi beberapa CCTV di beberapa titik, sehingga petugas harus masuk pada dini hari untuk menghindari tersangka lolos.

“Anggota harus masuk ke rumah tersangka pada dini hari sekitar pukul 02.00 WIB, guna mengantisipasi tersangka meloloskan diri karena di sekitar rumahnya dilengkapi beberapa CCTV,” imbuh

AKBP takdir Mattanete.

Hingga berita ini diunggah, Sat Reskrim Polrestabes Surabaya masih memburu satu orang bandar asal Jakarta yang identitasnya sudah dikantongi.

“Satu bandar lagi sudah kami dapat namanya. Dia adalah orang di atas Budi,” pungkas AKNP takdir Mattanete.

Dalam periksaan penyidik sat Reskrim Polresatabes Surabaya, Budi Putra Philips mengaku sudah menjalankan bisnis haramnya tersebut sekitar 1,5 tahun. Untuk menunjnag omset, dia punya 10 anak buah yang tersebar di beberapa kota. “Saya sudah 1,5 tahun menjalani bisnis judi onlie ini,” ucapnya singkat.

Selain menangkap ketiga bandar judi online itu, Sat Reskrim Polrestabes Surabaya juga mengamankan beberapa barang bukti.

Diantaranya, tiga Laptop, 12 unit HP, 6 key BCA, 1 Key BNI, buku rekap, 7 buku tabungan , 1 unit Ipad, dua bendel print out perjudian online situs www.ultra88.com dan uang tunai Rp 3,1 juta. rofik

DUA oknum Kejaksaan Negeri Mejayan, Kabupaten Madiun dan satu oknum kepolisian diduga melakukaan teror kepada Kepala SMKN 1 Mejayan.

Mereka membawa surat tugas yang diduga palsu dan tidak diketahui oleh Kepala Kejari Mejayan, datang ke se- Plt Kepala SMKN 1 kolah, Selasa (12/5).

Mejayan, Kabupaten Plt Kepala SMKN 1 Madiun.

Mejayan, Suwono, menceritakan tiga oknum terdiri dari satu wanita dan dua lelaki. “Mereka mengaku dari Kejaksaan Mejayan dan tipikor Polsek Mejayan,” katanya dikonfirmasi Rabu (12/5/2015).

Mereka datang untuk memeriksa urugan tanah yang ada di sekolah tersebut. Oknum tersebut juga menyampaikan pernyataan bernada teror bahwa akan dilakukan pemeriksaan bangunan sekolah.

“Ya saya temui dan saya juga bilang kalau saya disini hanya sebagai plt dan untuk mengetahui hal tersebut saya persilahkan ke Dinas Pendidikan karena disini saya tidak tahu apa apa mas,” jelas Suwono pada Lensa Indonesia.

Suwono menambahkan setelah didatangi dirinya segera melaporkan hal tersebut kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun.

Sementara itu, Kepala Kejari Mejayan Andi Sundari saat ditanyai mengenai pemeriksaan urugan tanah di SMKN 1 Mejayan merasa kaget.

Pasalnya, dia tidak pernah memerintahkan dan menandatangani surat pemeriksaan untuk SMKN 1 Mejayan. “Saya tidak pernah memerintahkan ataupun menandatangani surat pemeriksaan urugan tanah atau apapun juga terkait SMKN 1 Mejayan. Itu pasti oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Andi Sundari.

Andi Sundari akan memberikan sanksi tegas pada oknum tersebut jika terbukti menyalahgunakan jabatan. “Saya akan coba cari tahu siapa oknum tersebut, jika terbukti ada sanksinya itu jangan main main dengan hal itu,”tegas Andi. dhimaz_adi

Mantan Kabid Bina Marga DPU Ponorogo Dipenjara KEJAKSAAN Negeri (Kejari) menggelandang Sarnoto (61) mantan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Ponorogo menuju Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Ponorogo, Selasa (13/05/2015).

Sarnoto menjalani eksekusi atas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung RI kepadanya.

Ditetapkanya, warga Kelurahan Surodikraman menjadi terpidana, setelah pengadilan membuktikan perbuatannya tidak menyetorkan www.lensaindonesia.com

seluruhnya ke kas daerah hasil penjualan drum aspal bekas termasuk tindak pidana korupsi.

“Hari ini kami melaksanakan tugas eksekusi untuk saudara Sarnoto yang ternyata kalah saat melakukan banding dan kasasi. Setelah pekan lalu dia kami panggil dan ternyata cukup kooperatif, hari ini kita panggil lagi untuk kita masukkan ke penjara,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ponorogo Sucipto, Selasa (13/05/2015).

Vonis untuk Sarnoto terbit

pada 5 September 2012 lalu.

Namun surat itu baru diterima kejari Ponorogo pada April lalu. Dalam kutipan amar putusan MA tersebut, Sarnoto disebut secara sah dan meyakinkan melanggar pasar 3 juncto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Ponorogo Happy Al Habibie menyatakan, perkara yang menimpa Sarnoto terjadi saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga di Dinas

Pekerjaan Umum-Bina Marga Kabupaten Ponorogo. Perbuatan korupsi yang ditudingkan terjadi pada kurun waktu 2004 hingga 2006.

Dijelaskannya, saat itu Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum memiliki ribuan drum bekas aspal untuk pengerasan di berbagai ruas jalan di Ponorogo. Drum bekas ini kemudian dijual ke pihak yang mau membeli.

Pada 2004 DPU-BM menjual 1.065 buah drum bekas. Disusul tahun 2005 dengan 1.6 78 buah brum bekas dan pada

2006 sebanyak 4.441 buah drum bekas. Total drum bekas yang dijual selama tiga tahun tersebut adalah 7.184 buah.

Masing-masing penjualan dalam tahun-tahun itu menghasilkan uang sebesar Rp 7,65 juta, Rp16,78 juta dan Rp 44,41 juta. Totalnya mencapai Rp 68,84 juta.

“Nah, tiap tahun ada uang yang tidak disetorkan oleh Saudara Sarnoto ke pemerintah dalam hal ini ke kasda.

Uang itu masuk ke kantong pribadi, juga kawan-kawannya. Besarnya mencapai Rp

16,61 juta. Karena itu ia dianggap melakukan korupsi,” ujar Happy.

Sebenarnya, lanjut Happy, perkara ini sudah diputus Pengadilan Negeri Ponorogo pada Maret 2010. Saat itu, Sarnoto divonis hukuman sembilan bulan penjara dan denda Rp5 juta subsider dua bulan penjara. Namun Sarnoto banding. Di tingkat Pengadilan Tinggi Surabaya, Sarnoto kalah dan vonis PT Surabaya tanggal 27 Juli 2010 menguatkan vonis PN Ponorogo.

“Lalu terpidana ini mela-

kukan kasasi. Di Mahkamah Agung RI, ia kalah lagi. Dan ia divonis satu tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider dua bulan penjara,” ungkap Happy.

Vonis MA ini lebih tinggi dari vonis PN karena ternyata PN dinilai salah menerapkan pasal karena hukuman minimal pada pasal yang dijeratkan ke Sarnoto adalah satu tahun penjara dan denda Rp50 juta. Sarnoto sendiri telah melakukan pengembalian uang saat perkara ini ditangani. arso

SOROT

5 Edisi 87/ 18 - 24 Mei 2015

HEBOH PROSTITUSI ARTIS OGAH DIBAYAR UANG USAI NGESEKS Seorang mucikari membuat heboh jagat selebriti tanah air. Ia memasukkan artis dalam sindikat bisnis prostitusinya. Para pelanggan rata-rata dari kalangan kelas atas.

Tarifnya tidak mainmain. Bahkan, ada artis yang tidak mau dibayar uang.

JUMAT malam 8 Mei 2015 menjadi puncak dari terkuaknya berbagai kasus jaringan penjaja seks sesaat. Kali ini pengungkapan jaringan prostitusi ini bukan biasa. Sebab, jaringan tersebut melibatkan para artis ibukota.

Adalah mucikari berinisial RA yang selama ini menjadi jembatan para wanita cantik publik figur. Adapun tarif yang ditawarkan sangat fantastis untuk satu kali berhubungan badan.

Para gadis itu hanya diminta untuk mempersiapkan diri melayani para tamu. Sedangkan sang mucikari bertugas mencari pelanggan dengan cara membuka jaringan prostitusi. Setelah mendapatkan pelanggan, mucikari langsung melakukan transaksi sebelum pelanggan itu mendapatkan service seks sesaat.

Dalam kasus mucikari RA yang ditangkap polisi bersama seorang artis AA di hotel berbintang lima di Jakarta Selatan, lagi-lagi peran mucikari menentukan apakah seorang wanita penjaja cinta mampu menjerat hati para pria hidung belang berkantong tebal mampir sesaat di pelukan mereka.

Namun bedanya, mucikari RA tidak perlu mempromosikan. RA hanya mengandalkan kepopuleran wanita koleksinya untuk menyeret pria kaya dalam bisnis syahwatnya.

RA hanya menawarkan 200 wanita koleksinya kepada pria-pria yang mampu membayar transaksi secara tunai.

“Semua transaksi harus dibayar cash sebelum masuk kamar,” ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Wahyu Hadiningrat dalam gelar perkara Mapolres, Sabtu 9 Mei 2015 lalu.

Nilai uang yang diraup oleh jari-

ngan mucikari RA sangat besar. “Untuk setiap transaksi, mucikari RA memasang tarif Rp80 juta hingga Rp200 juta,” kata Kapolres Jakarta Selatan.

Prostitusi yang dijalankan mucikari RA, tidak bisa dipandang sebelah mata, karena dengan jaringan prostitusi yang telah dirintisnya itu, ia bahkan bisa mempromosikan wanita koleksinya untuk kencan di negara lain.

“Dari pengakuan RA, ia pernah melayani pesanan wanita untuk kencan di Boston di Amerika, Kuala Lumpur, Thailand dan negara lainnya,” ujar Kombes Pol Wahyu Hadinngrat.

PAKAI KODE PELAKU penjaja seks bukan hanya dari kalangan wanita miskin yang ingin mendapatkan uang untuk bisa membeli sesuap nasi saja.

Lebih jauh dari, kini para artis pun mulai berkecimpung di bisnis haram itu. Salah satunya adalah artis berinisial AA yang ditangkap bersama mucikari RA. Begitu juga dengan para pria pelanggannya, kini tak lagi didominasi sopir truk ataupun pekerja kasar.

Mereka yang berdasi dan memiliki harta melimpah seperti pejabat dan pengusaha kaya menjadi pelanggan rutin penjaja cinta.

Kebanyakan pelanggan dari RA adalah orang yang berduit, seperti orang luar negeri atau ekspatriat dan banyak juga konglomerat lokal berduit yang menyewa perempuan koleksi RA,” ujar Kasat Reskrim Polres Jaksel, AKBP Audie Latuheru, Minggu, 10 Mei 2015.

Fakta para pejabat menjadi pelanggan prostitusi di kalangan artis, diungkapkan mucikari RA. “Pokoknya dari kalangan menengah ke atas,” kata RA di Mapolres Jakarta Selatan.

Dalam menjalankan aksinya, mucikari RA selalu menggunakan kodekode tertentu. Kode-kode ini dipakai untuk menyamarkan proses transaksi prostitusi.

Istilah khusus itu terungkap dalam serangkaian percakapan RA dengan AA dalam pesan Blackberry Messenger (BBM) yang ditemukan penyidik Polres Jakarta Selatan. RA menyamarkan pemesanan layanan seks dengan

MELAMAR ARTIS BOOKINGAN SEMENTARA itu paska tertangkapnya RA, beredar belasan inisial nama artis dan kalangan selebriti Indonesia yang diduga terlibat dalam praktik prostitusi kelas kakap yang melibatkan artis AA tersebar luas di media sosial.

Dari penelusuran, ada sekitar 17 inisial nama artis ibu kota yang telah tersebar dalam sebuah daftar panjang yang diduga terlibat dalam jaringan prostitusi mucikari RA. Dalam daftar inisial nama artis itu, juga tercantum tarif untuk layanan kencan. Terkait hal ini, Polres Jakarta Selatan dengan tegas menyatakan tidak pernah menyebarluaskan inisial nama-nama artis yang

diduga terlibat dalam jaringan mucikari RA. “Itu bukan dari kami, saya malah belum tahu ada inisial nama artis,” ujar Kasat Reskrim Polres Jaksel AKBP Audi Latuheru, Senin 11 Mei 2015.

Audi juga mengaku terkejut dengan adanya daftar artis yang telah tersebar luas di masyarakat itu. “Dari mana itu asalnya?

Saya juga baru tau,” ujarnya.

Audi mengakui, selama pemeriksaan, memang tersangka menyebutkan memiliki 200 wanita koleksi yang siap dipromosikan untuk melayani pria hidung belang. Namun, semua nama wanita koleksi mucikari RA tidak pernah disebarluaskan.

kata “arisan”.

Seperti dalam salah satu isi percakapan BBM baru-baru ini.

“Ada arisan ke KL bsk sore yankk... bs gak?,” tulis RA. “Lagi dapet aku,”jawab AA. “Ooo.. lagi Haid yahh,, paling selesai 4-5 hariian ya yank..o,” balas RA sambil bertanya.

Diduga pesan dalam percakapan BBM ini adalah pesan RA menawarkan AA untuk melayani seseorang di Kuala Lumpur. Karena dalam pesan BBM itu, RA sempat menyebutkan inisial KL. Lalu, istilah arisan juga muncul di percakapan dalam sebuah transaksi seks lainnya.

“Shooting sayang sampai Jumat,” tulis AA. “Oaalahh shooting terus eymmm.

Padahal ada arisan jam 4-5 ini.. heheh,” jawab RA. “Kita emang sengaja calling sore karena banyak setnya night. Biasanya pagi sih,” tulis AA. “Ooww gitu.. Yowesss aku bilang orangnya yah…,” jawab AA. AA sendiri selama ini berprofesi sebagai artis dan model majalah dewasa. Ia ditangkap polisi saat melakukan transaksi seks dengan seorang pria yang tak lain adalah anggota polisi yang sedang melakukan penyamaran. AA ditangkap bersama RA. Namun, penyidik baru menetapkan RA sebagai tersangka.

Sementara model majalah pria dewasa Amel Alvi yang menjadi artis berinisial AA membantah terkait prostitusi yang dilakukan tersangka RA. Namun, sejumlah fakta menegaskan bahwa Amel terkait pria yang diduga sebagai muncikari sejumlah artis Tanah Air. Rekaman video yang memperlihatkan perempuan mirip Amel saat digiring polisi kala ketahuan sedang melakukan transaksi seks di salah satu hotel bintang lima di Jakarta, Jumat, 8 Mei 2015, juga terlihat jelas.

Meski tidak membenarkan, muncul sebuah foto yang memperlihatkan kedekatan Amel dengan sang germo.

Kedekatan itu terlihat di akun Instagram pribadi milik RA, @obieabbas.

Di salah satu foto yang pernah diunggahnya hampir setahun lalu, RA terlihat sedang berpose mesra dengan pemain film Pulau Hantu 3, Main Dukun dan Romeo+Rinjani itu.

RA bahkan dengan jelas menuliskan, “With amelalvie”, dijudul foto tersebut. Diduga, foto itu diambil saat

RA sendiri mengaku sudah mendengar informasi soal beredarnya inisial nama-nama artis yang diduga bagian jaringannya. Tapi RA tak secara tegas menjawab kebenaran informasi tersebut. “Itu bukan dari saya (beredarnya inisial nama-nama artis), tapi kisarannya begitu,” kata RA saat ditemui di Markas Polres Jakarta Selatan, Senin, 11 Mei 2015.

Berikut inisial sejumlah artis dan model yang beredar di masyarakat, beserta tarifnya jika dibooking. TB dengan tarif booking Rp 200 juta, JD (RP 150 juta), RF (Rp 60 juta), CS (Rp 60 juta), MT (Rp 55 juta), KA (Rp 55 juta), SB (RP 55 juta), CS (Rp 50 juta), PUA (Rp 45 juta), NM (Rp 40 juta), CT (Rp 40 juta), TM (Rp 40 juta), UJ (Rp 35 juta), LM (Rp 30 juta), DL (Rp 30 juta), BS

Tersangka RA.

(Rp 30 juta), AA (Rp 25 juta), dan FNP (Rp 20 juta).

Pengkuan RA, banyak artis yang ‘melamar’ untuk masuk dalam bisnis prostitusinya.

Namun RA memberi syarat khusus kepada selebritis yang ingin dijajakan olehnya.

“Kalau syarat tertentu dari perform-nya. Penampilan secara keseluruhan. Cara bicara juga. Standarnya ya wajah harus cantik pasti,” tutur RA. Menurutnya, PSK yang ada dalam jaringan bisnisnya memiliki berbagai model bentuk tubuh yang disesuaikan dengan permintaan pelanggan.

“Kalau spesifiknya nggak ada ya. Sesuai permintaan klien aja. Kita memenuhi kemauan klien. Bentuk tubuh nggak harus gimana-gimana. Ya, ada yang langsing, ada yang berisi juga,” tambah dia.

Komjen Buwas Bidik Pejabat Langganan PSK Artis KEPALA Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) mengaku geram dengan prostitusi artis yang marak selama sepekan ini. Karena itu pihaknya meminta penyidik Polres Jakarta Selatan yang menangani kasus prostitusi artis diusut tuntas.

Tidak hanya itu, Buwas juga meminta jajarannya untuk memeriksa semua pihak, tidak terkecuali pejabat negara yang menjadi pelanggan artis tersebut. Para pejabat negara itu akan diseret dengan bukti yang kuat, dan bukan berdasarkan keterangan dari mucikari.

keduanya sedang berada di dalam mobil yang sama.

Selain Amel, RA juga mengunggah banyak foto bersama sejumlah perempuan berwajah cantik. Salah satunya artis panas, Shinta Bachir.

Sejak RA ditangkap dan diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan, polisi memang belum mengungkapkan siapa wanita berinisial AA itu.

Saat dihubungi melalui telepon usai penangkapan, Amel membantah bahwa perempuan yang ditangkap polisi bersama RA itu adalah dirinya. Meski baju yang dipakai si perempuan sama seperti baju Amel yang pernah diunggahnya ke Instagram, Amel tetap menolak terlibat jaringan prostitusi yang dilakukan RA. Amel berdalih, saat polisi menangkap RA, dirinya sedang syuting sebuah judul film televisi (FTV). Amel juga menegaskan tidak pernah mengenal mucikari kelas kakap yang beroperasi hingga lintas negara itu. “RA? Saya nggak pernah kenal. Belum pernah ketemu,” kata Amel.

Jenderal bintang tiga ini mengatakan, pemberantasan praktik prostitusi merupakan salah satu program 100 Hari Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Dia mengklaim, keberhasilan Polres Jaksel merupakan salah satu contohnya. “Beberapa kepolisian di daerah lain juga berhasil mengungkap praktik prostitusi. Hanya saja tidak diberitakan besar-besaran,” katanya di Mapolres Jaksel, beberapa waktu lalu.

Untuk mengungkap kasus esekesek ini, Komjen Buwas, memberikan dukungan moral dan menyerahkan peralatan yang akan digunakan untuk penyidikan.bhr

Dalam daftar RA, PSK yang berasal dari dunia hiburan semuanya masih berstatus lajang.

“Nggak ada sih (permintaan pelanggan). Tapi memang di daftar saya semuanya lajang.

Nggak bersuami semua. Janda juga nggak ada,” ungkap RA. RA, mengungkapkan, selain pengusaha, ada pejabat negara yang kerap ngebooking artisnya. RA membenarkan ada pejabat yang kerap ngebooking artisnya. Tapi dia tidak tahu, pejabat itu dari kalangan eksekutif atau anggota DPR. “Pastinya ada pejabat yang suka ngebooking,” kata RA yang kini meringkuk di penjara Mapolres Jaksel.

Mengenai tarif artis yang bisa dibooking, bermacammacam. Mulai dari Rp 5 juta sampai ratusan juta. “Sesuai permintaan klien,” tuturnya.

Tak hanya menyediakan pekerja seks (PSK) kalangan artis saja. RA juga membina wanita-wanita cantik yang berprofesis sebagai pramugari, model, mahasiswa. Begitu juga dengan tarifnya, bervariatif.

Para wanita pemuas seks itu, lanjut RA, usianya mulai dari 22 sampai 35 tahun.

Ungkapnya, yang menentukan harga seorang PSK adalah faktor usia dan ketenaran.

“Kalau usianya masih muda, lebih mahal. Begitu juga de-

ngan popularitas artis, sangat menentukan. Harganya lebih mahal kalau diajak ke luar negeri,” imbuhnya.

RA mengaku hanya seorang diri mengelola bisnis ini. Dia cukup menawarkan “dagangannya” melalui BlackBerry Messenger (BBM) dan WhatsApp. Dari satu kali transaksi, fee yang didapat Robby cukup besar, yakni 20-30 persen.

Begitu harga telah disepakati, sang artis langsung menuju ke hotel atau tempat yang telah ditentukan. Untuk bisnis prostitusi ini, RA membantah dirinya bekerjasama mus/ dengan pihak hotel. bay/dim/irm

Moamar Emka: Ada Artis Tidak Mau Dibayar Uang ADA bahasa-bahasa atau kode-kode khusus untuk dapat menikmati layanan seks dari artis-artis cantik. Biasanya, para pejabat itu awalnya minta ditemani jalanjalan atau makan malam.

Penulis buku “Jakarta Undercover” Moamar Emka membeberkan, setelah jalan-jalan dan makan malam, selanjutnya artis itu diminta untuk menemani karaoke.

Nah, setelah itu berlanjut ke tempat tidur.

Walau sudah berhasil mengajak jalanjalan dan makan malam, bukan berarti artis tersebut bisa diajak ke kamar.

Pelanggan tetap harus koordinasi dengan mucikari. Begitu tarif telah disepakati dengan mucikari, pelanggan tersebut sudah diperbolehkan membawa sang artis ke tempat tidur.

Mucikari itu rupanya banyak dari kalangan terdekat artis tersebut. Misalnya, manajernya artis itu sendiri, atau pihak agency. Yang sangat mengejutkan, bayaran Rp 200 juta bukan yang terbesar.

Kata Emka lagi, ada artis papan atas Indonesia dibayar dengan rumah hingga mobil mewah. “Kalau untuk Grade A (artis papan atas), bukan duit lagi bayarannya. Bisa rumah sampai mobil mewah,” ungkap Emka.

Bedanya untuk kelas ini. Artis tersebut tidak hanya kencan semalam saja, tapi sudah jadi simpanan pria hidung belang yang berduit atau pengusaha dan pejabat negara.

Untuk artis-artis ini, mereka tidak membutuhkan jasa seorang mucikari lagi, non tapi sudah bekerja sendiri. www.lensaindonesia.com

BLITZ

6 Edisi 87/ 18 - 24 Mei 2015

Luna Maya Artis Inisial LM? Luna Maya sedikit kesal karena inisial LM yang beredar sebagai artis bookingan diasumsikan sebagai dirinya.

Catherine Wilson Pernah sih Begituan…

MODEL sekaligus bintang film Catherine Wilson mendadak jadi perbincangan lagi karena inisial namanya masuk dalam daftar artis yang disebutsebut bisa dibooking. Tentu saja wanita yang dikenal dengan sapaan Keket itu membantah kabar yang beredar dalam forum-forum di dunia maya itu.

Namun, perempuan 25 Februari 1981 mengakui bahwa dirinya memang pernah ditawari imbalan uang dan barang-barang mewah oleh pria hidung belang. Syaratnya adalah mau diajak kencan untuk bobok bareng.

“Pernah sih pernah, tapi ngapain kayak gitu,” katanya ketika ditemui di sebuah hotel di Jakarta, baru-baru ini.

Keket mengakui tawaran itu membuatnya tersinggung. Namun, dia tak mau menanggapinya secara emosional.

“Tapi kalau usil saya yakin semua kerjaan juga ada, bukan hanya artis. Dalam segala bidang pasti ada, tapi yang penting bagaimana cara kita bawa diri, iman kuat sama tahan godaan,” ungkapnya.

Keket memilih menolak ajakan itu secara halus tapi tetap tegas. Dengan demikian si pria hidung belang itu akan kapok.

“Tersinggung pastilah iya, tapi kita jawabnya dengan baik-baik aja. Kita harus tegas. Toh mereka chi akan mengerti dengan sendirinya,” paparnya.

Pesan Maia Estianty untuk Para Artis

LUNA MAYA tak luput dikaitkaitkan dengan daftar artis booking-an yang beredar. Dalam daftar tersebut Luna Maya disebut sebagai artis berinisial LM dengan tarif Rp 30 juta.

Bintang film ‘HI5TERIA’ itu pun mengaku sempat menerima daftar artis booking-an yang menyertakan inisial LM itu melalui broadcast (BC) di ponselnya.

“Sekalian saya luruskan ya buat kalian yang berasumsi LM itu Luna Maya, LM kan nggak saya doang. Ada yang kirim broadcast juga ke saya. Alhamdulillah sampai detik ini sampai ibu saya masih hidup nggak perlu ya bawa bawa nama Tuhan. Saya capek,” kisah Luna di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2015).

Luna mengaku capek karena terseret di kasus AA yang kepergok nyambi sebagai PSK. Ia meminta pihak-pihak yang menyebar rilis liar itu bertanggungjawab.

“Saya nggak ikut-ikutan. Saya minta pertanggungjawabkan yang nulis kalau LM itu Luna

Maya. Saya punya keluarga,” tuturnya.

Sebagai artis, Luna merasa profesinya tercemar lantaran kasus AA yang dimucikari oleh Robbi Abbas. Ia menegaskan, seorang artis sejati tak akan memiliki sidejob terselubung.

“Saya capek. Udah dari kapan nama saya diseret. Saya tidak pernah terima uang pakai begitu.

Ngapain lakukan hal gitu nama tercemar terus maaf ya itu bukan impian saya jadi artis buat gitu,” paparnya.

“Aku pikir masyarakat harus fair mengangkat inisial,” kata Luna.

Luna sebal karena namanya jadi terbawa-bawa lantaran kasus artis AA yang kepergok nyambi sebagai wanita penghibur. “Intinya terserah mau dianggap LM monggoh saya nggak ribet-ribet mending pusing sama kerjaan,” tuturnya.

Artis serba bisa itu merasa tak ada gunanya juga menanggapi list artis yang diduga terjerat di lingkaran pros-

Vitalia Shesya Sebut Tarif Rp 80 Juta Kemahalan

titusi. Ditambah list itu sendiri diyakini hanya asal muncul dari tangantangan iseng.

Pasca tertangkapnya artis AA dalam kondisi bugil di salah satu hotel di Kuningan, Jaksel, beredar nama-nama artis yang bisa dibooking. Berikut inisial sejumlah artis dan model yang beredar di masyarakat, beserta tarif nya jika dibooking. TB dengan tarif booking Rp 200 juta, JD (RP 150 juta), RF (Rp 60 juta), CS (Rp 60 juta), MT (Rp 55 juta), KA (Rp 55 juta), SB (RP 55 juta), CS (Rp 50 juta), PUA (Rp 45 juta), NM (Rp 40 juta), CT (Rp 40 juta), TM (Rp 40 juta), UJ (Rp 35 juta), LM (Rp 30 juta), DL (Rp 30 juta), BS (Rp 30 juta), AA (Rp 25 juta), dan FNP (Rp 20 juta). kmb

Nikita Mirzani Curigai Artis Baru Banyak Harta NIKITA Mirzani membantah dirinya kenal dengan sosok RA, pria yang diduga mucikari prostitusi kelas atas. Nama Nikita sendiri sempat disebut sebagai artis berinisial NM dengan tarif Rp 40 juta. Meski begitu, ia tak membantah kenal dekat dengan artis-artis yang menjadi anak buah pria bernama RA tersebut.

Menurutnya, ada berbagai alasan seorang artis nyambi sebagai PSK. Ia juga menaruh curiga kepada artis baru yang jarang masuk televisi tetapi punya harta banyak.

“Yang patut dicurigai itu adalah artis yang masuk televisi enam bulan sekali, tapi mobilnya udah punya lima. Kalau aku kan luntanglantung dari pagi sampai pagi, main film segala macam,” ungkapnya saat ditemui di Gedung Trans TV, Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2015).

Meski begitu, ia tak membantah kerap mendapat tawaran dari pria hidung belang. Biasanya, berbagai tawaran itu ditolaknya secara halus. “Niki cuma bilang, maaf nggak bisa. Nolak seca nu ra halus,” ujarnya.

HEBOH prostitusi artis berlanjut ke soal tarif. Banyak yang tak percaya dengan angka bookingan 80 juta. Polisi sukses besar menarik atensi masyarakat setelah mencuatkan kasus prostitusi artis usai menangkap AA dan mucikarinya, RA di sebuah hotel mewah, akhir pekan lalu.

Isu prostitusi artis kian heboh manakala AA disebut RA memasang tarif sekitar Rp 80-200 juta agar bisa di-booking pria hidung belang.

Sejatinya, artis atau model bisa “dipake” itu sudah menjadi rahasia umum.

Malah beberapa nama artis top dulu sudah sering disebut-sebut. Masalahnya, apakah “tarif ” artis sekelas Amel sampai Rp 80-200 juta?

Tarif kencan tersebut diragukan oleh Vitalia Shesya, model yang pernah dekat dengan Ahmad Fathanah.

“Aku nggak tahu, cuma kalau Rp 80 juta juga kayaknya mahal banget deh.

Kalau setahu aku katanya sih Rp 8 juta, Rp 7 juta. Tapi nggak tahu deh,” ujar Vitalia.

Ia tak menampik di lingkungannya bekerja banyak yang punya sampingan sebagai wanita penghibur. hrm

TERKUAKNYA prostitusi online yang diduga melibatkan oknum artis membuat musisi Maia Estianty miris.

Karenanya, mantan istri Ahmad Dhani itu mengajak para artis supaya bisa menjadi teladan bagi masyarakat Indonesia. “Kita jangan hanya jual tampang,” tegas Maia, saat berdiskusi membahas prostitusi online yang diduga melibatkan artis yang digelar Divisi Humas Polri, di Jakarta, Selasa (12/5).

Dalam diskusi ini turut hadir pula tokoh perempuan Indonesia seperti Dewi Motik, Tuty Alawiyah, Rini Wowor dan Kapolrestro Jakarta Selatan Kombes Wahyu Hadiningrat.

Dia mengatakan, kemampuan pribadi harus dioptimalkan supaya bisa menjadi contoh teladan. “Yuk sama-sama menjadi contoh yang baik,” kata Maia.

Ia tak menampik kemungkinan ada oknum artis yang hobinya melakukan perbuatan asusila. Sementara menjadi artis hanya sebagai kedok. Dia mengaku pernah mendengar gosip-gosip adanya oknum artis yang bisa dibooking. “Tapi saya tidak tahu kebenarannya,” beber Maia.

Namun, ia meyakini teman-teman dekatnya di kalangan artis tidak ada yang berprofesi seperti itu.

“Mereka berusaha dari nol,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, oknum yang diduga artis berinisial AA ditangkap saat bersama mucikari RA, di sebuah hotel kawasan Jaksel, Jumat pekan lalu karena tersangkut kasus prostitusi online. Belakangan AA dilepas karena berstatus saksi, sedangkan RA boy dijebloskan ke sel tahanan.

Roro Fitria Blak-blakan Soal Tarif Sewa Short Timenya KERAP pamer harta dan tak jelas rentetan pekerjaannya, membuat publik bertanya-tanya, apa sebenarnya yang menjadi ladang penghasilan artis Roro Fitria.

Terlebih, ketika inisial serta namanya masuk ke dalam daftar artis yang bisa ‘disewa’ dengan banderol tertentu untuk melayani pria hidung belang. Setelah inisial ‘RF’ beserta tarifnya Rp 60 juta per short time www.lensaindonesia.com

tersebar luas, Roro angkat bicara.

“Saya menggelar jumpa pers karena ada rumor yang kurang bagus, dilatarbelakangi karena inisial nama yang sama. Inisial RF yang berkembang bukan Roro Fitria,” tutur Roro ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2015) malam.

Wanita yang mengaku masih keturunan bangsawan keraton itu kesal de-

ngan kabar miring yang belakangan menghampirinya.

Apalagi, selama bergelut di dunia kerartisan, Roro sama sekali tak mengenal RA alias Obbie, tersangka mucikari yang memiliki jasa penjualan artis PSK. “Ini enggak nyaman, karena konteksnya enggak bagus (jual jasa pelayanan seks). Saya enggak kenal RA juga, enggak melakukan hal itu juga kok,” tegas Roro ed/tri kemayu.

7 Edisi 87/ 18 - 24 Mei 2015

Perintah...

Sambungan Halaman 1 Dari sinilah kisruh sepakbola nasional terus berlanjut. Layaknya sebuah grand design, Menpora memang sengaja ingin merusak persepakbolaan Indonesia. Terakhir, Menpora membekukan PSSI. Ini sungguh aneh. Sebuah organisasi dibekukan hanya dengan surat No. 0137 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan PSSI Tidak Diakui.

Atas keputusan Kemenpora itu, Ketum PSSI La Nyalla Mattalitti menyatakan tidak gentar.

"Saya tidak merasa dibekukan, jadi tidak apa-apa. PSSI tidak di bawahnya Menpora. PSSI di

bawahnya FIFA," ucap dia usai terpilih.

"Negara kita ini negara hukum. Jadi apapun yang dilakukan oleh Menpora, itu nanti akan kita sampaikan ke bagian hukumnya PSSI. Saya belum pelajari. Kita lihat nanti. Saya belum lihat suratnya," sambung La Nyalla.

Dia juga mengatakan akan bertemu langsung dengan Menpora Imam Nahrawi untuk menjelaskan persoalan ini. "Saya akan berurusan sendiri dengan Menpora," tutup Nyalla.

Sayangnya, meski sudah tiga kali diajak rembug, tetapi rupanya Menpora sengaja untuk

6 Bulan...

Sambungan Halaman 1 “Kalau surat sudah masuk, pasti datanya masuk ke sini semua,” kata pegawai yang enggan disebutkan namanya itu.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku bahwa partainya belum mengajukan pengganti antarwaktu untuk Puan dan Tjahjo sebagai anggota DPR. Padahal, saat ini Puan menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Tjahjo merupakan Menteri Dalam Negeri.

Hasto beralasan, penggantian antarwaktu tidak bisa dilakukan dengan mudah. “Partai harus menyiapkan diri dulu,” kata Hasto saat dihubungi, Rabu (13/5/2015).

Hasto menjelaskan, Puan yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Tengah V itu seharusnya digantikan dengan calon lain yang mendapat suara terbanyak di dapilnya, yakni Darmawan Prasodjo. Namun, Darmawan sudah ditunjuk se-

bagai staf kantor deputi kepresidenan.

Adapun Tjahjo, kata dia, akan digantikan oleh Tuti N Roosdiono. Namun, masih ada beberapa tahapan yang harus dilewati sehingga Tuti belum resmi tercatat sebagai anggota DPR yang menggantikan Tjahjo.

“Prinsipnya setelah kongres kami melakukan konsolidasi diri dan menyiapkan segala sesuatunya,” ucap Hasto.

Secara terpisah, Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno mengatakan, Puan adalah simbol partai sehingga perlu kehati-hatian dalam memilih penggantinya. “Mbak Puan ini kan ikon partai, ikon PDI-P,” kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan telah mengundurkan diri sebagai anggota DPR sejak dilantik menjadi menteri. Ia mengaku tidak tahu apabila hingga kini belum ada kader PDI Perjuangan yang ditunjuk

Malaria...

Sambungan Halaman 1 Dr. Ari F Syam, mantan dokter PTT daerah terpencil 1992-1995 di Propinsi Jambi dalam perbincangannya dengan rekan Dhanny mengatakan, "Saya mendapat info rencananya setelah menyelesaikan tugas di Propinsi Papua beliau memang akan kembali untuk melanjutkan pendidikan spesialis. Tetapi nasib berbicara lain, malaria telah mengubur cita-citanya dan harapan-harapan keluarganya," ungkap Ari, Kamis (14/5/2015).

Dhanny semasa mahasiswa merupakan salah satu aktivis kampus, aktif menjadi panitia berbagai kegiatan di kampus. Juga bergabung dengan Tim Bantuan Medis Calcaneus FK UNHAS, membuat beliau mencintai kegiatankegiatan sosial sampai akhirnya memilih menjadi dokter pegawai tidak tetap (PTT) di derah sangat terpencil di Kabupaten Pegunungan Bintang Papua. Tahun 2015 ini meru-

pakan tahun ketiga beliau mengabdikan diri menjadi seorang dokter di tanah Papua.

Adanya berita seorang dokter yang meninggal saat bertugas, kata Ari, mestinya bisa menjadi bukti bahwa seorang dokter kadang kala berada pada risiko yang tinggi dalam melaksanakan tugas tersebut.

"Dhanny sendiri tidak sendiri, bersama beliau ada ratusan dokter PTT yang ditempatkan di daerah terpencil dengan risiko nyawa sekalipun.

Sumpah dokter yang pertama memang menjadi patokan untuk seorang dokter melakukan profesinya. Lafal 1 sumpah dokter: Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan," kata Ari. Dhanny telah mengorbankan nyawanya untuk kemanusiaan. Siapa saja dokter atau petugas kesehatan lain yang berdinas di daerah terpencil di Indonesia ini yang memang endemis malaria akan berisiko

Henry...

Sambungan Halaman 1 Lalu Surat Persetujuan Prinsip dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo Nomor: 460.351.0-10.260 tertanggal 19 Oktober 1994 sebagai pelaksana pembebasan lahan tahan.

Bukti lain yang dibeberkan yakni Surat Keputusan Desa, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari masingmasing Kepala Desa kepada Puskopkar Jatim dan bukti pelunasan pembayaran uang ganti rugi baik atas tanah eks Tanah Kas Desa maupun Tanah Gogol tetap.

Berdasarkan bukti-bukti itu, maka satu-satunya yang berhak dan berwenang mengajukan permohonan atas tanah Desa Pranti adalah Puskopkar Jatim. Sayangnya, kata Tri, pihaknya telah didzolimi.

Yang paling mencolok adalah sikap tidak tegasnya Bupati Sidoarjo Saiful Illah. Sebagai bupati, Saiful Illah seolah tutup mata dan membiarkan tanah tersebut dikuasai mafia. “Sangat tidak mungkin sekelas bupati

tidak tahu jika tanah seluas 24 hektar itu dicuri,” kata Tri. Apalagi kata Tri, semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sudah menyebut jika aktivitas yang dilakukan Henry Gunawan dan PT Gala Bumi Perkasa dengan melakukan pengurukan dan pembangunan pergudangan tidak terdaftar.

Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo ini sudah jelas di depan mata. Tapi tak satu pun yang berani menindak.

Sebelumnya Kepala PU Bina Marga Sidoarjo Ir Sigit Setyawan menyebut pengurukan dan pembangunan yang dilakukan PT Gala Bumi Perkasa di Desa Pranti tidak ada ijinnya.

Satpol PP Kabupaten Sidoarjo sebagai penindak pelanggar perda melalui Kepala Satpol PP Mulyawan juga mengatakan, pihaknya akan menghentikan proyek pengurukan dan pembangunan pergudangan. Sebab, itu jelas melanggar aturan.

Kata Mulyawan, aktivitas yang tidak memiliki ijin apapun

menghindari dari PSSI. Sementara itu, keputusan pembekuan PSSI bisa membuat timnas Indonesia terancam sanksi FIFA. Apalagi FIFA juga sudah memberi sinyal akan memberi sanksi pada 29 Mei. Sebaliknya, Imam Nahrawi tidak gentar.

Kembali, kebodohan ditunjukkan Kemenpora melalui Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan, Gatot S Dewa Broto yang mengatakan jika sanksi dari FIFA terhadap Indonesia nanti bukanlah akhir dari sepakbola nasional. "Tentunya kami tidak berharap ada sanksi dari FIFA. Namun jika seandainya benar-benar jatuh sanksi, itu bukan akhir petaka dan kiamat bagi sepakbola Indonesia," ucapnya santai.

Ditambahkannya lagi, pem-

berian sanksi FIFA tersebut akan dimanfaatkan untuk memaksimalkan pembenahan sepakbola di Indonesia untuk ke depannya. "Tentunya akan dihadapkan pada pilihan jika sanksi jadi diberikan, kami fokus lakukan pembenahan," tuturnya.

Bahkan dengan bangganya, Menporo membentuk tim transisi. "Fungsi tim transisi ada empat, yakni menggantikan peran PSSI yang telah dibekukan, memastikan Indonesia mengikuti semua kompetisi, memastikan kompetisi berjalan dan memfasilitasi pembentukan PSSI baru melalui mekanisme FIFA. Kami (pemerintah) tidak akan campur tangan (dalam pembentukan anggota PSSI baru)," kata Gatot.

Gatot juga mengatakan tentang permintaan Kemenpora

DPP atau pimpinan Fraksi PDI-P untuk menggantikan posisinya di DPR. “Begitu dilantik sebagai menteri, saya langsung secara tertulis mengajukan mundur sebagai anggota DPR RI, baik kepada pimpinan fraksi DPR, Ketua DPR, pimpinan partai,” kata Tjahjo melalui pesan singkat, Rabu (13/5/2015).

Tjahjo pun berani membuktikan bahwa dirinya memiliki arsip surat yang berisi pengunduran diri tersebut.

Selain itu, Tjahjo mengatakan, setelah mundur dari anggota DPR, dia sudah tidak lagi menerima gaji sebagai anggota legislatif.

“Semua fasilitas, begitu saya dilantik sebagai pembantu Presiden, otomatis saya tidak terima apa-apa dari DPR. Kan aturan tidak boleh merangkap,” kata dia.

Ketua DPR Setya Novanto mengaku kaget saat mengetahui bahwa Puan dan Tjahjo masih berstatus sebagai anggota DPR. Dia mengaku baru mengetahui bahwa PDI-Perjuangan belum mengajukan surat penggantian antarwaktu untuk dua anggotanya itu.

“Saya malahan baru dengar tuh,” kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2015).

Novanto mengaku akan segera mengecek informasi itu ke bagian kesekjenan. Seharusnya, kata dia, partai harus segera melakukan penggantian antarwaktu terhadap setiap anggota DPR yang akan meninggalkan jabatannya.

“Saya harapkan, semuanya sudah sesuai prosedur yang ada,” ucap Politisi Partai Golkar itu.

Sementara Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berharap PDI-P segera menyelesaikan permasalahan ini. Menurut Taufik, pimpinan DPR sifatnya hanya menunggu dan menerima surat PAW. Sebab, PAW anggota DPR merupakan otoritas DPP partai dan fraksi yang bersangkutan.

Menurut Taufik, semua fraksi seharusnya memahami hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), serta Tata Tertib DPR. Aturan itu mengatur bahwa pergantian anggota harus dilakukan sesegera mungkin. dan/ihs

untuk terjangkit malaria.

Sebagian besar dokterdokter di Indonesia terutama yang mengikuti wajib kerja sarjana atau yang mengikuti kegiatan wajib dokter PTT, lanjut Ari, pernah melewati masa-masa sulit ketika mengabdikan diri untuk pelayanan kesehatan di masyarakat.

"Saya sendiri diawal menjadi dokter 25 tahun ditempatkan di daerah terpencil di propinsi Jambi dan di akhir masa tugas saya pun sempat menderita malaria dan sempat kambuh sampai 1 tahun ketika saya kembali sekolah pendidikan spesialis di Jakarta," kenangnya.

Ari menceritakan, hampir semua teman sejawatnya yang bekerja di Propinsi Papua pernah terkena malaria dari yang ringan sampai berat. Bahkan ada juga yang sampai mengalami malaria serebral dan bisa survive.

"Memang sebenarnya masyarakat harus melihat profesi dokter secara utuh. Dokter dalam bekerja terikat akan sumpah yang wajib dilafalkan setiap dokter saat dilantik menjadi dokter. Dalam bekerja

dokterpun terikat akan kode etik kedokteran," ungkapnya.

Kembali kepada kasus Dr. Dhanny, menurut Ari, harus ada penghargaan dari pemerintah atas pengorbanan beliau yang meninggal karena malaria. Sebab Dhanny telah mempertaruhakan jiwa raganya untuk tanah Papua. Mimpi-mimpinya untuk menjalani profesi di masa depan ini berakhir di tanah Papua karena terserang Malaria.

"Dr.Dhanny sudah meninggalkan kita semua. Beliau menunjukkan bahwa konsekuensi dalam melaksanakan profesi di daerah sangat terpencil adalah sebuah kematian. Terlepas orang lain peduli atau tidak peduli atas apa yang telah beliau perjuangkan. Saya yakin kepergian beliau tidak akan menyurutkan para dokter muda Indonesia lainnya yang siap berangkat ke daerah terpencil tetapi lebih memotivasi lagi para dokter muda untuk membantu mengatasi masalah kesehatan yang kompleks di derah terpencil tersebut. Selamat jalan teman sejawat. Selamat jalan Pahlawan Kemanusiaan," pungkas Ari. sam/sia

alasannya harus dihentikan karena itu sudah melanggar perda.

Hal senada juga diuraikan Kepala Badan Perijinan Terpadu Pemkab Sidoarjo Achmad Zaini yang mengatakan hingga saat ini, pihaknya belum mengeluarkan ijin untuk pengeringan lahan maupun ijin lokasi pada PT Gala Bumi Perkasa.

Menurut Zaini, pihak PT Gala Bumi Perkasa mengajukan ijin lokasi untuk pembangunan gudang di Desa Pranti, namun karena status tanahnya masih sengketa, maka pemkab tidak mengeluarkan ijin. “Jadi selama ini kita tak mengeluarkan ijin apapun baik itu ijin lokasi, IMB dan lainnya,” tegasnya.

Nah, permasalahan ini sebenarnya sudah jelas, bahwa PT Gala Bumi Perkasa tidak memiliki ijin untuk pembangunan tanah di Desa Pranti, tapi mengapa masih terus dibiarkan.

“Bagaimana mungkin bangun pergudangan tapi tidak ada IMB nya. Ini ilmu darimana,” kata Tri mempertanyakan sikap tegas SKPD Sidoarjo.

Saiful Illah sebenarnya bisa memerintahkan bawahannya untuk menertibkan aksi ‘maling’ Henry Gunawan di wila-

yah Sidoarjo. Tapi kenapa hal itu tidak dilakukan. Seorang bupati yang menjadi pengayom masyarakat malah tutup mata melihat aksi ‘pencurian’ di wilayahnya. Ini sangat aneh.

Puskopkar sangat menyayangkan sikap ‘diam’ Bupati Sidoarjo tersebut. “Seharusnya bupati mengambil tindakan tegas dengan menertibkan PT Gala Bumi Perkasa. Tapi ini kok malah dibiarkan,” kata Tri. Sementara penasehat hukum Puskopkar Jatim yang menangani kasus ini, Soehirman, SH, menuding ada sebuah konspirasi antara Pemkab Sidoarjo dan PT Gala Bumi Perkasa. “Kami punya bukti dokumen saat pembebasan tanah.

Sementara PT Gala Bumi Perkasa sama sekali tidak punya.

Pun ijin pembangunannya juga ilegal. Itu sudah menjadi bukti pelanggaran hukum. Tapi kok dibiarkan. Jika tidak ada apa-apanya tidak mungkin,” tuding Soehirman.

Karenanya, pihak Puskopkar Jatim mendesak agar Bupati Sidoarjo Saiful Illah membuka matanya terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan PT Gala Bumi Perkasa di wilayah Sidoarjo. nov

kepada PT Liga Indonesia untuk menjalankan komptisi Liga Super Indonesia (sekarang QNB League) di bawah arahan tim transisi. Namun, PT Liga Indonesia menolaknya.

Sebaliknya, PT Liga Indonesia bersama 18 klub Indonesia Super League telah sepakat untuk menggelar ISL 2015/16 pada September 2015 hingga Mei 2016. Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa di Jakarta, Rabu (13/5).

Selain menyepakati terkait kompetisi musim baru, PT Liga pun menetapkan untuk menggelar turnamen pramusim yang rencananya akan dimulai pada 27 Mei mendatang dan berakhir pada September 2015. Turnamen pun akan diikuti oleh seluruh tim ISL. Namun demikian, turnamen pramusim ini bukan berarti menghilangkan sanksi dari FIFA. Pada 29 Mei, FIFA tetap bisa memberi sanksi.

Direktur Organisasi PSSI, Budi Setiawan, bahwa pembentukan Tim Transisi lebih kepada keputusan melindungi Menpora Imam Nahrawi dari reshuffle oleh Presiden Joko Widodo.

"Yang lebih aneh lagi, semua anggotanya mau saja diperalat Imam Nahrawi. Jangan karena tidak mendapatkan posisi di Kementerian atau pensiunan sebuah instansi, lalu menggadaikan nama baik diri sendiri," ujar Budi.

Anggota Eksekutif Komite (Exco) PSSI, Djamal Azis, juga menilai hal yang sama. Mantan anggota DPR RI tersebut meminta pemerintah idealnya menyediakan infrastruktur dasar olahraga bukan malah membuat tim yang mengurusi sepakbola. "Bebaskan itu lahan-lahan yang jadi mal, perkantoran, dan lain-lain. Toh, juga selama ini publik memakainya juga tidak gratis alias bayar," tuturnya.

"Sebaiknya Pemerintah tidak usah ngurusin lembaga-lembaga begini. Masuk akal kalau Menpora ingin punya kendaraan politik. Sepakbola adalah penghimpun massa paling efektif di Indonesia, apalagi di Jawa Timur, termasuk juga di Jawa Barat," katanya.

Dalam kisruh sepakbola, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berbeda pandangan. Sebelumnya Wapres Jusuf Kalla pernah meminta Imam Nahrawi tidak lagi menunda-nunda kickoff Indonesia Super League (ISL) 2015.

JK menegaskan itu bukan tugas dari Imam Nahrawi selaku kepanjangan tangan dari pemerintah di bidang olahraga.

"Saya sudah bicara dengan Menpora agar jangan ditundatunda (ISL), harus jalan. Pemerintah tugasnya mendukung, mensupport, tidak perlu terlalu jauh mencampuri urusan internal liga dan macam-macam, tugas Pemerintah itu mengayo-

PKS...

Sambungan Halaman 1 Dengan begitu, kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), semuanya bisa menjadi lebih jelas dan tidak ada spekulasi.

Fahri menilai, prostitusi online yang dilakukan oleh RA ini memang suatu barang baru. Oleh karena itu, perlu diatur payung hukum baru agar pelakunya mudah dijerat.

Fahri pun mendorong dilakukannya revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk mengatur lebih jauh mengenai prostitusi online ini.

“Saya tidak tahu sudah ma-

suk prolegnas apa belum. Saya kira memang UU ITE perlu direvisi karena mengisi kekosongan hukum. Harus dilihat dampak negatif dari prostitusi online ini,” ucap Fahri.

Sebelumnya, RA yang ditangkap polisi pada ditangkap Jumat (8/5/2015) malam di sebuah hotel bintang lima di kawasan Jakarta Selatan. Bersama RA, ditangkap seorang wanita berinisial AA yang diduga artis sekaligus merangkap PSK. RA sempat menyebut pelanggannya datang dari berbagai kalangan, antara lain

Fuad...

Sambungan Halaman 1 “Rumusan untuk menentukan kaidah hukum tentang pengadilan negeri mana yang paling berwenang mengadili penggabungan perkara yang terjadi dalam berbagai pengadilan negeri adalah harus memperhatikan tempat tinggal sebagian besar saksi yang diperiksa, jauh lebih banyak di pengadilan negeri lain,” jelas Firman.

Kuasa hukum Fuad Amin mengklaim ada sekitar 313 saksi yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Sementara, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta hanya ada sekitar lima orang saksi.

Menurut Firman, bila permintaan itu tidak dihiraukan berarti pengadilan tidak mengacu kemudahan mendatangkan saksi yang hendak dipanggil. Hal itu dinilai tidak sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

“Karenanya, sangat beralasan hukum bagi majelis hakim dalam perkara untuk menyatakan menerima nota kebe-

ratan atau eksepsi ini dan menyatakan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara. Selanjutnya melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya,” jelas Firman.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa Fuad Amin Imron melakukan tindak pidana pencucian uang sebesar Rp 229,45 miliar. Fuad dinilai berbuat jahat dengan menempatkan, mentransfer, membawa ke luar negeri, atau menyembunyikan hartanya.

Menurut jaksa, politikus Partai Gerindra itu menempatkan uangnya hasil suap di penyedia jasa keuangan dengan saldo akhir Rp 139,73 miliar dan USD 326,091 (sekitar Rp 4,23 miliar). Dia juga membayar asuransi sejumlah Rp 4,23 miliar. Fuad menggunakan duitnya untuk membeli kendaraan bermotor sejumlah Rp 7,177 miliar, tanah, dan bangunan sejumlah Rp 94,9 miliar.

KPK menjerat ketua DPRD Bangkalan nonaktif itu dengan pasal 3 Undang-Undang Pen-

Hukuman...

Sambungan Halaman 1 Cuma, Jaksa Agung menyesalkan bahwa di daerah para koruptor hanya dijatuhi hukuman ringan. Hal itu terjadi di Kabupaten Bandung.

Prasetyo mengungkapkan, ada berbagai kasus korupsi dijatuhi hukuman ringan. Ini dinilai tak sebanding dengan dengan kerugian negara serta penderitaan rakyat.

Dia mencontohkan kasus Rizki Taufiq, mantan anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Demokrat itu hanya dihukum 1,6 tahun penjara.

Padahal, dia terjerat korupsi pengadaan fasilitas lapangan parkir di 31 SD menggunakan APBD Kabupaten Bandung 2013 sebesar Rp 1,5 miliar.

Termasuk orang tua (Ayah) Rizki Taufik, yakni Toto Suharto yang juga mantan Ketua DPRD pun sama, hanya dihukum 1

tahun penjara dengan kasus yang sama. “Padahal dia sebagai mantan Ketua DPRD cukup berperan dalam menyalahgunakan anggaran daerah,” ungkapnya.

Belum lagi hukuman ringan yang dijatuhkan terhadap Hilman Sukirman, mantan ketua KONI Kabupaten Bandung, oleh Kejari Bale Bandung dan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kota Bandung. “Hilman tersandung kasus korupsi dana hibah KONI sebesar Rp 10,6 miliar, dengan kerugian negara Rp 900 juta, namun divonis hanya 1 tahun penjara,” pungkas Prasetyo.

Saat ditanyakan kasus dana makan-minum (Mamin) Kabupaten Garut, Jaksa Agung belum bisa berkomentar lebih jauh, karena kasusnya belum

mi, melindungi bukan mengatur-atur segala," ujar JK. Sementara Presiden Jokowi justri tidak tegas menyingkapi hal itu. Ini ketiga kalinya Presiden menunjukkan ketidaktegasannya sebagai kepala negara. Sebelumnya, Presiden Jokowi tidak tegas dalam menyingkapi upaya kriminalisasi terhadap KPK. Kedua, presiden tidak tegas menyelesaikan persoalan dualisme di tubuh parpol PPP dan Golkar. Ketiga, PSSI. "Yang jelas saya dukung penuh apa yang sudah diputuskan oleh Menpora," kata Presiden Jokowi seusai meresmikan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Moh. Ridwan Meuraksa, di Pinang Ranti-Bambu Apus, Jakarta Timur, Rabu (13/5).

Ia bahkan menegaskan dukungannya hingga tiga kali meski mendapat pertanyaan berbeda namun berkaitan dengan kisruh sepakbola dan PSSI. Ketika wartawan menanyakan soal ancaman akan adaya sanksi FIFA, Presiden Jokowi kembali mengulangi kalimatnya tersebut.

"Saya dukung penuh apa yang sudah diputuskan Menpora," kata Presiden Jokowi.

Ketidaktegasan Presiden Jokowi ini sepertinya memang sengaja diciptakan. Ada upaya sistematis, masif dan terstruktur, untuk membubarkan PSSI sehingga sepakbola Indonesia berisap-siap untuk kiamat. dbs anggota DPR. Namun, dia enggan menyebutkan siapa anggota DPR tersebut. “ýKliennya ada, anggota DPR,” ujar Robbi saat ditanyai wartawan, apakah ada dugaan sejumlah pejabat atau anggota DPR yang menjadi kliennya di Mapolres Jaksel, Senin (11/5/2015).

Namun, RA buru-buru meralat ucapannya. “Eh, dari semua kalangan,” kata dia meralat.

Saat bertransaksi dengan para klien, Robbi mengaku melakukannya via komunikasi seluler. Dari lobi sana sani, barulah Robbi mengenalkan klien dengan sang artis. Harga yang disepakati pun bervariasi. Dari puhuhan juta hingga ratusan juta rupiah. rid cegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Fuad juga didakwa menerima suap Rp 18,5 miliar. Hal itu diduga terjadi sejak dia menjabat sebagai bupati Bangkalan periode 20032008 dan 2008-2013.

Uang itu diterima dari Direktur Human Resourch Development PT Media Karya Sentosa (MKS) Antonius Bambang Djatmiko, bersama-sama dengan Presiden Direktur PT MKS Sardjono, Managing Director PT MKS Sunaryo Suhadi, Direktur Teknik PT MKS Achmad Harijanto, dan Pribadi Wardojo. Pemberian itu karena Fuad telah mengarahkan tercapainya perjanjian konsorsium dan perjanjian kerja sama antara PT MKS dan PD Sumber Daya. Fuad juga memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco Energy Co Ltd, terkait dengan permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur.

Terkait sangkaan itu, Fuad Amin dinilai melanggar pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 junto pasal 64 ayat 1 KUHP. rus dia ketahui sudah masuk tahapan apa.

Sementara itu Kasi Penerangan dan Hukum Kejati Jabar, Suparman, SH saat dihubungi Lensa melalui teleponnya, ia juga belum mengetahui sejauh mana proses hukum mengenai kasus Mamin Kabupaten Garut.

“Ya saya belum tahu secara pasti tentang proses penyelidikan dan penyidikan kasus Mamin Garut, kalu sudah ada info nanti saya kabari,” ujar Suparman di ujung telepon.

Jika semua koruptor dihukum ringan, hal ini tentu akan membuka ruang bagi pelaku korupsi untuk semakin berani mengambil uang negara.

Bahkan saking kecewanya dengan proses hukum para koruptor, beberapa warga di Jabar menyindir, alangkah baiknya jika semua pelaku koruptor pindah ke Jabar saja karena hukumannya ringan. ronny/caca www.lensaindonesia.com

8

PEREMPUAN TANGGUH 2015

Edisi 87/ 18 - 24 Mei 2015

Tumbuhkan Jiwa Kewirausahaan Narapidana Wanita Melalui ‘Batik Girl’ Awal muncul ide untuk pemberdayaan napi perempuan di tahun 2012. Saat itu ia mengaku suka sekali menjenguk para napi.

SELALU ada orang-orang berhati mulia di sekitar kita. Orang yang peduli pada nasib orang lain dan mau terjun langsung untuk membantu. Salah satunya adalah Lusi Efriani. Sosok social-entrepreneur sukses ini punya jiwa sosial yang sangat tinggi.

Lusi Efriani terus berjuang untuk mengajarkan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini pada anak-anak asuh, single parent yang tidak mampu, anak jalanan, penyandang cacat, dan para narapidana.

Peraih penghargaan Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ini kini makin gencar mempromosikan Batik Girl dan Cinderella from Indonesia Center ke dunia. Apa itu Batik Girl dan sebenarnya apa saja sih yang dilakukan oleh wanita inspiratif ini?

“Saya sudah dari dulu suka berkegiatan sosial, sejak 11 sampai 12 tahun yang lalu. Lalu kemudian saya

mengikuti Experience Learning International Visitor Amerika Serikat, pada tahun 2011 selama dua bulan dan akhirnya setelah itu saya mulai mengajari para napi untuk berwirausaha,” demikian kata Lusi Efriani saat ditemui di kawasan Menteng Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Lusi menuturkan, awal muncul ide untuk pemberdayaan napi perempuan di tahun 2012. Saat itu ia mengaku suka sekali menjenguk para napi. Tidak sekedar menjenguk tapi juga memberi motivasi. “Di situ lama-lama saya pikir kok cuma motivasi aja ya. Saya ingin mereka itu bisa mandiri, bisa membiayai diri mereka sendiri,” ujarnya.

Lusi yang memiliki prinsip suka membantu orang dengan memberikan ilmu dibanding memberi uang ini lantas mengajari para napi membuat batik. “Para narapidana saya bekali bagaimana membuat baju boneka barbie dengan batik. Jadi

Gondok Beracun Kambuh Akibat Rokok Kepala Humas dan KIP UI, Rifelly Dewi Astuti, SE, MM menjelaskan disertasi Fatimah, bahwa penatalaksanaan penyakit Graves bertujuan untuk mengatasi gejala yang diakibatkan oleh hipertiroid dan mengurangi pembesaran kelenjar tiroid.

Upaya ini meliputi pemberian obat antitiroid, pemberian yodium radioaktif atau tindakan operasi tiroidektomi. Pemberian obat antitiroid merupakan pilihan yang pertama kali dilakukan karena mudah untuk dilaksanakan.

Pemberian obat antitiroid, disebutkan dalam disertasi Fatimah, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai remisi, yaitu selama 12-18 bulan. Pada kenyataannya lebih dari 50 persen pasien penyakit Graves yang sudah remisi dapat kembali kambuh mengalami gejala hipertiroid.

Faktor klinis yang diduga memengaruhi terjadinya kekambuhan setelah obat dihentikan adalah jenis kelamin, usia saat didiagnosis, adanya anggota keluarga yang juga menderita GD, merokok, derajat pembesaran kelenjar tiroid, derajat oftalmopati, jenis obat antitiroid

dr. Faimah Eliana SpPD-KEMD

yang digunakan, lamanya terapi antitiroid dan kadar Thyroid Receptor Antibody (TRAb).

Berbagai penelitian sebelumnya tidak selalu berhasil membuktikan hubungan antara faktor tersebut dengan risiko terjadinya kambuh. Penelitian di beberapa tempat juga belum dapat membuktikan hubungan antara faktor gen, terutama gen CTLA-4, gen tiroglobulin dan gen TSHR terhadap terjadinya kekambuhan.

“Peran sel T regulator dan sel T helper 17 pada patofisiologi penyakit GD telah diketahui dari berbagai penelitian baik secara in vivo maupun invitro, namun perannya pada proses remisi maupun kambuh belum dapat dibuktikan,” jelas Riffely lewat surat elektroniknya kepada Lensa Indonesia, Senin (11/5/15). licom

Fransiska Wuda, Wanita Pejuang Gizi Anak-Anak Indonesia WANITA memang selalu belajar dari pengalaman, terutama dalam hal mengurus anak-anak mereka. Ya, Fransiska Wuda salah satunya. Ia mengaku saat melahirkan anak pertama ia tidak tahu cara memberikan makanan yang bergizi. Sampai-sampai anaknya tumbuh dewasa dengan tubuh kurus dan kecerdasan yang masih kurang. Hal tersebut memberi pelajaran yang sangat berharga baginya.

Wanita berusia 40 tahun ini lalu mencari tahu dan belajar banyak mengenai cara pemberian makanan anak, sejak dalam kandungan sampai umur dua tahun. Hingga akhirnya sampai sekarang dirinya aktif sebagai kader Posyandu sejak tahun 1998. Serta dinobatkan sebagai kader terbaik versi Wahana Visi Indonesia tahun 2010.

“Karena dari pengalaman, saya pun jadi banyak belajar. Hingga akhirnya diutus oleh pemerintah desa untuk mengikuti beberapa pelatihan Pemberian Makanan Bayi dan Anak, menjadi konselor dan sebagainya,” kata Fransiska saat ditemui pada bincang-bincang acara Wahana Visi Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5/2015).

Selain itu wanita asal Nusa Tenggara Timur tersebut juga aktif mempromosikan pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan seorang anak di desanya, yakni Desa Tilang, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Flores, NTT. “Saya merasa senang dan bangga bisa membantu masyarakat walaupun secara sukarela. Kesulitannya, apa www.lensaindonesia.com

yang saya terapkan terkadang tidak dimengerti oleh ibu-ibu, terlihat belum punya kemauan,” ucap calon Kepala Dusun tersebut.

Menurutnya, kesadaran orang tua terutama ibu akan pentingnya pemberian makanan bergizi masih sangat kurang. Orang lebih cenderung memberi makanan instan yang cepat saji padahal tidak bagus, lebih baik memakai bahan-bahan lokal yang tidak ada pengawetnya.

“Setelah melakukan pelatihan dan merefleksi diri karena terangkat dari pengalaman pribadi, impian saya adalah ingin melihat anak bangsa ini hidup tumbuh sehat, cerdas dan mentalnya bagus. Itulah yang akan membuat Indonesia ke depannya menjadi lebih baik lagi,” tutup Fransiska optimis. vem/yun

mereka membuat rancangan sendiri busananya, aksesorisnya sampai hiasan di kepala barbie. Saya tidak menyangka bahwa sangat bagus sekali hasilnya,” urainya.

Lusi memilih batik karena memang senang mengenakannya. Sewaktu di Amerika Serikat, ia sering memakai batik sehingga temantemannya kerap menjulukinya Indonesian Doll. “Maka saya berpikir kenapa tidak memakaikan baju batiknya saja pada boneka ini. Karena

saya ingin kalau dijual di luar negeri, bisa sekalian mengenalkan batik dari Indonesia.”

Dalam mempekerjakan para napi wanita, Lusi memberi upah Rp 10.000 bila lolos quality control dari baju batik boneka yang mereka buat. Lusi kemudian memberi nama label pada boneka barbie ini dengan ‘Batik Girl’.

Untuk penjualan Batik Girl, Lusi mengaku di Indonesia dijual seharga Rp 100.000. “Kalau di luar negeri

Bikin Portal Pelaporan Masyarakat, Ayin Raih ESRI Young Scholars

dr. Fatimah Eliana SpPD-KEMD

DOKTER Fatimah Eliana SpPDKEMD dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) sukses menuntaskan disertasinya berjudul “Peran Gen Cytotoxic T LymphocyteAssociated Protein-4, Gen Tiroglobulin, Gen Thyroid Stimulating Hormone Receptor dan Sel T Regulator sebagai Faktor Risiko Kambuh pada Penyakit Graves”.

Fatimah memaparkan disertasinya itu pada Upacara pengukuhan gelar Doktor dalam Ilmu Kedokteran di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), di Ruang Senat drAkademik Fakultas, Lantai 2, FKUI Kampus Salemba, Selasa pagi ini (12/5/15).

Penyakit Graves atau penyakit gondok beracun, disebutkan dalam disertasi Fatimah, merupakan kondisi medis yang disebabkan oleh produksi hormon tiroid yang berlebihan pada kelenjar gondok. Penyakit ini dapat mengakibatkan keluhan cemas, berdebar-debar, banyak berkeringat dan berat badan yang semakin menurun. Penderita juga mengeluhkan adanya benjolan di leher dan matanya yang membesar (melotot).

Lusi Efriani dan Batik Girl buatan napi wanita.

seperti Malaysia, Singapura, Australia dan Amerika mereka justru nggak minta kembalian kalau ngasih $50. Kan saya buat produksi Batik Girl ini untuk sosial membantu para anak jalanan, narapidana, single parent, dan sebagainya,” ungkapnya.

Karya napi ini, lanjutnya, kemudian dipasarkan di Jakarta seperti di Rutan Pondok Bambu, Gado-Gado Boplo (Menteng), Bandung Saung Angklung Udjo, Batam Cinderella From Indonesia Center, dan melalui Online.

“Saya berharap mereka yang saya bekali ilmu ini dapat terus maju tanpa saya, ternyata mereka sangat senang bisa membuat sesuatu yang menghasilkan,” tutup Lusi.

Perlu diketahui Batik Girl merupakan nama label di pasaran boneka yang menyerupai barbie yang dibuat oleh para narapidana dengan bimbingan Lusi Efriani. Batik Girl ini baru diluncurkan April 2014 lalu dan targetnya akan memproduksi 1000-1500 boneka. Sedangkan Cinderella from Indonesia Center merupakan Yayasan Sosial yang didirikan Lusi bertempat di Batam. vem/nda

Fransiska Wuda

AULIANTYA Ayurin Putri, mahasiswa Jurusan Teknik Geodesi UGM berhasil memenangkan kompetsi ESRI Young Scholar Indonesia 2015 yang diselenggarakan pada 27 April 2015 di Jakarta.

Atas prestasinya itu, ia mendapat kesempatan untuk menghadiri ESRI International User Conference yang akan dihelat di San Diego, California, Amerika Serikat pada 20-24 Agustus 2015 mendatang.

ESRI Young Scholars Award merupakan kompetisi tahunan yang diadakan oleh ESRI Inc di sejumlah negara di berbagai belahan dunia. Kompetisi ini diperuntukkan bagi mahasiswa program sarjana maupun pascasarjana yang menekuni dunia geospasial dan informasi spasial lainnya.

Ayin, demikian biasanya ia disapa, mengatakan bahwa nantinya ia bersama dengan sejumlah pemenang ESRI Young Scholar Award dari negara lain akan berkumpul di San Diego mengikuti konferensi Internasional ESRI. Para pemenang akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan kembali hasil karyanya dalam pemanfaatan sistem informasi geografi di berbagai bidang.

“Ada sekitar 30-an pemenang ESRI dari berbagai negara yang

Auliantya Ayurin Putri memenangkan kompetisi ESRI Young Scholar Indonesia 2015.

akan hadir dalam konferensi tersebut dan melakukan presentasi di hadapan Jack Dangermond yang merupakan pendiri ESRI dan juga peserta konferensi lainnya,” tuturnya, Jum’at (8/5/ 2015) di Kampus UGM. Ayin tidak pernah menduga akan menjadi pemenang dalam kompetisi di tingkat Indonesia.

Awalnya ia hanya coba-coba mengirimkan karyanya yang berupa portal pelaporan bagi masyarakat untuk melaporkan sekolah maupun akses menuju sekolah yang rusak dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi geografi (GIS).

Namun, nyatanya karyanya “AyoLaporkan!-Protecting The Education with GIS” yang dibuat dalam waktu satu minggu ini terpilih menjadi pemenang menyisihkan dua peserta lainnya dari ITB dalam tahapan final kompetisi tersebut.

Portal pelaporan karya Ayin disusun dengan menggunakan platform ArcGIS online. Keunggulan dari portal ini adalah selain bisa menjadi wahana bagi masyarakat untuk melaporkan kondisi sekolah dan akses sekitar yang rusak juga dapat menyajikan informasi secara detail akan lokasi objek pelaporan dalam waktu singkat. sita

NASIONAL Edisi 87/ 18 - 24 Mei 2015

UU Pilkada dan UU Parpol Direvisi

KABINET kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) santer diterpa isu reshuffle. Sejumlah menteri yang dianggap tak berprestasi diminta diganti. Saat isu pergantian kabinet masih berhembus, Menteri Susi Pudjiastuti mengaku mendengar kabar ada yang meminta dia mundur dari kabinet.

Tak tanggung-tanggung orang yang meminta Menteri Susi mundur dari Kabinet Kerja Jokowi disebut akan memberikan imbalan sebesar Rp 5 triliun.

Susi sudah mendengar tawaran yang sangat besar ini. Bahkan Susi menganggap nilainya sangat besar bagi dirinya yang hanya lulusan Sekolah Menegah Pertama (SMP). Lalu apakah wanita asal Pangandaran, Jawa Barat, ini akan mundur setelah mendengar kabar ini?

“Saya dapat kabar (ada) Rp 5 triliun untuk saya walk away.

Nilai yang sangat banyak. Saya bangga tarif untuk seorang lulusan SMP begitu mahal,” kicau Susi dalam akun Twitter resminya seperti, Rabu (13/5/2015).

Susi pun menyertakan icon tersenyum dalam kicauannya tersebut.

Kicauannya ini di-posting sekitar satu jam lalu. Sampai saat ini sudah ada 126 orang yang me-retweet

ILUSTRASI: SOERYA

WAKIL Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, bahwa semua kelompok fraksi (Poksi) di Komisi II sudah sepakat UU Pilkada dan UU Parpol direvisi secara terbatas. Kata dia, persetujuan DPR ini lah yang akan menjadi bahan diskusi Mendagri dalam rapat internalnya.

Usai rapat internal, Mendagri akan menggelar rapat gabungan antara legislatif, eksekutif dan legislatif untuk memutuskan apakah revisi bisa dilakukan atau tidak.

"Kita harap ada keputusan bersamasama," kata Taufik di Jakarta, Selasa (12/ 05/2015).

Dia mengatakan bila keputusan rapat gabungan tersebut melarang revisi terbatas dilakukan, maka jalan satu-satunya adalah mendesak agar Mahkamah Agung turun tangan untuk mempercepat proses sidang di pengadilan maupun nanti di tingkat kasasi. Sebab, waktu normal penyelesaian sengketa memakan kurang lebih 81 hari.

Taufik menegaskan, langkah ini bukan untuk mengintervensi lembaga Yudikatif.

Tetapi, kata dia, MA memprioritaskan perkara sengketa PPP dan Golkar didahulukan. "Agar partai yang bersengketa itu selesai," jelas politisi PAN ini.

Untuk itu, kata dia saat ini tengah dilakukan pembahasan mengenai rencana revisi Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Menurutnya, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) masih meminta waktu untuk melakukan pembahasan secara internal. "Mendagri minta waktu untuk melakukan konsultasi," pungkasnya. endang

Beredar kabar ada pihak yang berani bayar Rp 5 triliun supaya Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti lengser dari jabatannya.

Kira-kira siapa yang menawarkan uang sebanyak itu?

Ada Menteri Jokowi Timbun Beras MENTERI di Kabinet Jokowi dikabarkan telah menjadi kaki tangan mafia. Ironisnya, menteri tersebut melakukan penimbunan beras. Kabar ini tentu cukup mengejutkan, pasalnya di saat Presiden Jokowi tengah gencar sosialisasi swasembada pangan ke petani, yang terjadi justru malah sebaliknya.

Disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, Firman Subagyo, menyebutkan, ada perusahaan pemborong beras itu ada yang terafiliasi dengan salah satu menteri.

Firman mengaku saat itu sedang berada di Mojokerto, Jawa Timur untuk mengecek informasi tentang adanya perusahaan milik salah satu menteri yang diduga ikut bermain beras.

“Perusahaan ini memborong beras dengan harga tinggi sehinga Bulog tak mampu bersaing. Mereka tahu beras lokal akan jadi salah satu cadangan dan andalan. Dengan tak ada impor, beras lokal melonjak. Makanya perusahaaan itu menimbun.

HPP (harga pembelian pemerintah) di Bulog terlalu rendah sehingga tak kan bisa membeli,” ungkap Firman, Senin (11/5).

Firman meminta Jokowi berhatihati dalam membaca data tentang beras nasional. Sebab, bukan tidak mungkin ada yang sengaja memberi data salah tentang kondisi beras nasional ke presiden demi keuntungan para mafia pangan. Menurutnya, Kementan telah mematok rata-rata produksi beras nasional maksimal di angka 7 juta ton.

Kata Firman, Bulog dalam sejarahnya belum pernah menyerap

“

Itu bagian dari skenario importir beras. Akhirnya ketika beras masuk gudang semua, begitu di lapangan dan pasaran habis, mau tak mau kan impor. Yang ditunggu cuma impor itu.”

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI Firman Subagyo

beras dari petani hingga 4 juta ton.

“Tertinggi 3,6 juta ton, sehingga surplus yang ada itu semu. Maka Kementan harus serius membenahi data soal produksi beras nasional kita. Karena data yang ada hanya data ABS (asal bapak senang, red) bisa jadi menterinya dibohongi anak buahnya,” ujar Firman.

Tidak hanya itu dia juga mengingatkan bahwa Jokowi tidak perlu membuka keran impor beras. Sebab pernyataan Jokowi itu justru membuat mafia pangan memborong beras dari petani dan menimbunnya untuk menciptakan kelangkaan sehingga memaksa pemerintah membuka keran impor.

“Itu bagian dari skenario importir beras. Akhirnya ketika beras masuk gudang semua, begitu di lapangan dan pasaran habis, mau tak mau kan impor. Yang ditunggu cuma impor itu,” kata Firman.

Karena itu Firman mendorong pemerintah konsisten menegakkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang memungkinkan penegak hukum menjerat para tengkulak ke proses pidana.

“UU ini sudah diundangkan sejak 2012, tapi nyaris tak ada pergerakan apa-apa oleh pemerintah. Padahal undang-undangnya sudah revoluisoner,” cetusnya.

Firman menegaskan, jika Jokowi memang serius ingin mewujudkan swasembada beras maka kuncinya adalah transparansi data. Sebab, jangan sampai Jokowi mendapat data yang salah.

“Kita minta kejujuran semua pihak. Seharusnya Pak Jokowi sudah diberikan data soal produksi beras nasional yang sesungguhnya. Saya kira ada missing link di data,” katan Politikus Golkar ini. in/jen

LIMA TRILIUN MUNDUR DARI MENTERI dan 29 menjadikannya tweet favorit.

Tak lama, wanita yang terkenal tegas itu pun mem-posting kicauan tambahan yang isinya masih menanggapi tawaran mundur dengan uang Rp 5 triliun tersebut.

“Nurani dan kebebasan saya tidak mungkin saya jual. Indonesia terlalu hebat untuk ribuan triliun (rupiah).

Kehormatan yang membawa saya ke jabatan ini,” kata Susi.

“If walk away is a part of honour I will do with all honour. But not because I sell my freedom of mind and my PRIDE, I cant life without it. (Jika mundur merupakan bagian dari kehormatan maka saya akan lakukan dengan hormat. Tapi bukan gara-gara saya menjual kebebasan berpikir dan harga diri. Saya tidak bisa hidup tanpa itu),” ujar Susi dalam postingan berikutnya.

Kabar ini beredar setelah wanita asal Pangandaran, Jawa Barat, itu memasang postingan di akun Twitter resminya sekitar dua jam lalu. Namun belum diketahui apakah uang tersebut ditawarkan langsung ke Susi atau ke pihak yang bisa melengserkan Susi.

“Yang bahaya, uang itu ditawarkan ke pihak untuk menurunkan saya,” kata ibu tiga anak ini.

Susi sendiri sudah mengambil sikap atas kabar yang menghebohkan ini.

Sampai saat ini belum jelas apakah uang sebesar Rp 5 triliun tersebut ditawarkan langsung ke mantan CEO Susi Air ini, atau kepada pihak yang sanggup melengserkan Susi dari kursi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Siapa yang menawarkan Rp 5 triliun agar Menteri Susi mundur?

Hasil sigi sejumlah lembaga survei menyebut bahwa Susi adalah salah satu menteri di kabinet Presiden Jokowi yang mendapat penilaian bagus.

Salah satunya lembaga survei Alvara yang melakukan riset tentang tingkat kepuasan rakyat terhadap kinerja menteri.

Hasilnya ada menteri kategori bintang lima sampai bintang dua menurut surveinya. Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 2.000 responden di 9 kota besar di Indonesia pada tanggal 23 Maret sampai 6 April 2015. Jumlah sampel 2.277 responden dengan margin of error 2,24 %.

Dengan menggunakan skala 1 (sangat tidak puas sekali) sampai 6 (sangat puas sekali), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendapat kepuasan publik yang paling tinggi (4,50), diikuti Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan (4,11), serta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (4,10). ang/wij

Aktivis Dukung Tyasno Sudarto jadi Kepala BIN KEPALA Badan Intelejen Negara (BIN) Marciano Norman dikabarkan tidak lama lagi akan meninggalkan kursi jabatan yang diduduki sejak era pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Sejumlah nama pun beredar jadi perbincangan di antara elite politik di tanah air. Bahkan, publik penasaran siapa yang bakal ditunjuk Presiden Jokowi untuk menduduki kursi amat vital perannya menjaga stabilitas negara ini.

Sejumlah aktivis dari beberapa organisasi aktivis di Indonesia Timur yang tergabung dalam Eksponen Lintas Aktivis SeKawasan Timur Indonesia (EKS KTI) ikut angkat bicara. EKS KTI menyebut figur Jend (Purn) Tyasno Sudarto yang paling layak menduduki posisi tersebut.

Alasannya, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini memiliki segudang pengalaman dan punya kemampuan.

Menurut Sekjend EKS KTI, Ahmad Husen, bahwa sosok Tyasno sangat layak, selain berbekal pengalaman sebagai mantan KSAD TNI, sosok Tyasno juga dikenal di kawasan Timur Indonesia sebagai tokoh yang mempunyai jiwa nasionalisme.

“Teman-teman di Kawasan Timur mendorong beliau agar menduduki posisi Kepala BIN. Sebab, beliau paham persis pendekatan dengan elemen di Wilayah Timur dan ini tidak akan menyulitkan langkah beliau kedepan dalam menjalankan tugas.

Apalagi, daerah di kawasan ti-

Tyasno Sudarto paling layak gantikan Marciano Norman.

mur dari dulu terkenal rawan dengan gerakan separatis dan harus ada figur yang tahu caranya mendekatkan diri dengan masyarakat disana” kata Ahmad di Ambon, Senin (11/5/2015).

Tak hanya EKS KTI, hal senada juga diungkapkan aktivis dari Makassar yang tergabung dalam Badan Pengurus Wilayah (BPW) Perhimpunan Simpul Aktivis Seluruh Indonesia (PERSIRA) Provinsi Sulawesi Selatan. Organisasi yang menghimpun jejaring aktivis di Sulsel itu menyatakan, sangat mendukung langkah Presiden Jokowi (jika) mau menunjuk Tyasno Sudarto sebagai Kepala BIN. Pasalnya, menurut mereka figur Tyasno Sudarto sangat terkenal dekat dengan aktivis. Sehingga, ini bisa memudahkan langkah beliau dalam menjalankan tugas kenegaraan.

“Pak Tyasno beberapa kali ke Makassar. Bahkan, dari dulu dan beliau sering diskusi soal nasio-

nalisme dengan teman-teman aktivis di Makassar. Beliau figur pendingin, sebab beliau memahami betul karakter aktivis Makassar dan karakter orang Indonesia Timur umumnya. Sehingga, menurut kami, beliau paling pantas menduduki posisi tersebut,” katanya.

Terpisah, Ketua Umum Persatuan Nasional Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Seluruh Indonesia (PENA ISMSI), Fuad Bachmid mengharapkan sebaiknya sosok Kepala BIN harus punya rekam jejak dan kemampuan dalam mengendalikan sebuah operasi. Sehingga, bisa meminimalisir gejolak apa saja yang akan terjadi di masyarakat, bahkan menurutnya ancaman paling serius yakni di daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang sebagian besar rawan.

“Khusus di KTI, ancaman paling serius bukan hanya teroris.

Tapi yang paling krusial, yakni masalah isu sara, agama dan konflik perebutan tanah adat yang berpotensi bisa lahirkan gejolak besar. Pendekatannya pun tidak boleh pakai senjata, tidak boleh kasar. Tapi, harus pendekatan persuasif. Dan, pendekatan itu hanya melekat pada diri Tyasno Sudarto, “ kata Fuad Bachmid di Jakarta.

Fuad menyatakan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya bersama sejumlah pimpinan organisasi akan mengirimkan petisi dukungan ke Presiden Jokowi untuk mengangkat Tyasno Sudarto sebagai Kepala BIN. licom_09

Buruh Outsourcing Relakan Menteri BUMN Diganti BURUH outsourcing BUMN berharap pemerintah segera menunjukkan keberpihakan nyata kepada mereka.

Koordinator Gerakan Bersama Buruh (Geber) BUMN Achmad Ismail menyebutkan, kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno, sangat mengecewakan buruh. "Alih alih mewujudkan BUMN bagi kesejahteraan bangsa, BUMN dibawa menuju kepentingan sempit korporasi," katanya, Selasa (12/5/2015).

Dia melihat, kebijakan-kewww.lensaindonesia.com

bijakan yang diambil Menteri BUMN lebih diarahkan bagi kepentingan ekonomis semata, sementara buruh outsourcing di BUMN tak kunjung mendapat kejelasan status perkerjaan.

"Bagi kami, BUMN mestinya bisa membantu negara khususnya dalam hal penyediaan pekerjaan yang layak bagi warga negaranya dan bukan sebaliknya, malah menghilangkannya," ujarnya.

Ais menerangkan, dalam kasus-kasus buruh outsourcing di BUMN, banyak pelang-

garan terjadi seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, tidak dibayarkannya hak-hak normatif buruh, hingga tidak kunjung diangkatnya buruh outsourcing sebagai karyawan tetap meski sudah bekerja bertahun-tahun.

"Pemerintahan saat ini mestinya tidak lagi melanjutkan kebijakan-kebijakan sesat dalam hal penanganan kasus outsourcing BUMN," tegasnya.

Menurutnya, seorang Menteri BUMN mestinya tahu apa yang dijanjikan Jokowi-JK ke-

pada buruh, yaitu pelarangan kebijakan alih tenaga kerja atau outsourcing di BUMN. "Soal siapa yang pantas menjadi Menteri BUMN, kami lebih menekankan pada profil anak bangsa yang bisa memegang teguh soal nasionalisme dan pro kerakyatan," tuturnya.

Hal ini menjadi penting di tengahsituasi global yang berorientasi pada keterbukaan batas batas ekonomi negara. "Sehingga sangat penting mempertahankan sendi sendi ekonomi negara bagi kesejahte-

raan rakyatnya," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN, Rini Soemarno, mengaku menyerahkan keputusan reshuffle kepada presiden.

"Tanggapan saya nggak ada, karena pada akhirnya yang menilai atasan saya, dalam hal ini Presiden," ujarnya di Jakarta, Kamis (7/5).

Dia mengklaim sudah melakukan banyak perubahan di institusinya. Terutama, dalam meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan BUMN. "Yang menilai saya tidak perform itu

Menteri BUMN, Rini Soemarno.

kan Presiden. Saya mau tanya, dilihat angle dari mana saya rendah dalam bekerja? Dari sisi apa? Ini perlu analisa mendalam, makanya kalau ini saya bilang no comment," paparnya.

Rini menekankan, kinerja

menteri dinilai sepenuhnya presiden, bukan pihak lain.

"Menteri ataupun semuanya yang punya tanggung jawab langsung kepada presiden, keputusan akhirnya ada di presiden," katanya. hrm

JAKARTA RAYA

10 Edisi 87/ 18 - 24 Mei 2015

Indonesia Tuan Rumah Kongres Dunia Kedokteran Militer ke-41 INDONESIA menjadi tuan rumah Kongres Dunia Kedokteran Militer yang ke-41 atau 41st International Committee of Military Medicine (ICMM) World Congress on Military Medicine. Kegiatan akan berlangsung pada tanggal 17 - 22 Mei 2015 mendatang, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC).

Kongres yang baru pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia ini akan dibuka secara resmi oleh Presiden Republik

Indonesia, Joko Widodo pada tanggal 18 Mei, dan diharapkan dihadiri oleh 750 peserta dari 114 negara anggota ICMM dan 6 negara observer.

Tujuan utama 41st ICMM World Congress on Military Medicine ini adalah kemitraan (partnership), interoperabilitas (interoperability), dan pertukaran pengetahuan dan ilmu kedokteran militer (sharing of knowledge and sciences of military medicine), baik dalam Operasi Militer Perang

(OMP) ataupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu akan menyampaikan Keynote Lecture bertajuk “Improving Military Medicine’s Knowledge, Skills and Competencies to Increase the Defensive Ability of the Country”.

Kongres Internasional ini tidak saja menjadi pertemuan ilmiah di bidang military medicine namun juga menciptakan momentum untuk mening-

katkan kontribusi dan perkembangan kedokteran militer terhadap kesejahteraan masyarakat. Sampai saat ini, tercatat 643 peserta dari 77 negara akan hadir pada Kongres tersebut.

Sementara itu, 145 pembicara internasional dan nasional akan memberikan pandangan-pandangannya sesuai dengan bidang keahliannya.

Selama Kongres berlangsung, diadakan Pameran Internasional Kedokteran Militer, Indonesia International Expo

on Military Medicine 2015, yang diikuti oleh pelaku pelaku industri bidang kedokteran militer, kesehatan (healthcare), rumah sakit, dan lain-lain.

Sampai saat ini 53 perusahaan telah memberikan konfirmasi keikutsertaan sebagai peserta pameran (exhibitor), dengan total 68booth. Exhibitor berasal dari antara lain dari Indonesia, Jeman, Inggris, Singapore, Belanda, Belgia, Itali, Polandia, Spanyol, Taiwan, dan Amerika. zul

Ilustrasi.

Wiih, Banyak Anggota DPRD DKI Terima Ajakan Seks PSK Artis Ahok berencana menjual 10 persen saham Bank DKI.

Ahok Mau Jual 10 Persen Saham Bank DKI ke Jepang GUBERNUR DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana untuk menjual 10 persen saham dari Bank DKI kepada pihak asing yakni Jepang.

Menurut Ahok, aladan dirinya memilih Jepang karena Pemprov DKI telah bekerjasama dengan Negeri Sakura dalam beberapa program unggulan, seperti mass rapid transit (MRT) dan rencana pembangunan light rail transit (LRT).

“Ini wacana saja, saya sedang hitung-hitungan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bagaimana kalau saham Bank DKI dibeli Jepang 10 persen saja, tidak usah banyak-banyak,” kata Ahok di Jakarta, Rabu (13/5).

Ahok menjelaskan, wacana penjualan saham Bank DKI adalah upaya untuk menakut-nakuti Direksi Bank DKI. Pasalnya, hal ini bisa dilaksanakan apabila Bank DKI telah mampu go public atau melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Sehingga nantinya Pemprov DKI hanya memiliki 90 persen sahamnya di Bank DKI,” kata mantan Bupati Belitung Timur ini.

Lebih jauh, Ahok mengharapkan wacana pembelian saham oleh Jepang ini dapat memacu kinerja Direksi Bank DKI agar bank mereka tidak dikuasai asing. “Dengan ini pasti akan lebih baik, karena kebiasaan orang kita (Indonesia) ini takut sama orang asing dan kalau sesama malah saling injak,” pungkas Ahok. prs

Disinyalir anggota DPR DKI banyak yang menggunakan jasa prostitusi artis.

Ada yang menolak tapi ada juga yang menerima.

JASA prostitusi artis disebut-sebut ramai dinikmati oleh kalangan pejabat. Konon, ratusan juta rupiah rela dibuang begitu saja untuk sekedar menikmati kesenangan duniawi ini.

Di mata anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Prabowo Soenirman, menggunakan jasa prostitusi adalah hak seluruh masyarakat, terutama anggota dewan. Namun ia tidak menampik tudingan Gubernur DKI Ahok banyak anggota dewan yang menggunakan jasa prostitusi artis.

“Memakai jasa PSK (pekerja sosial komersial) itu kan

keinginannya masing-masing boleh atau enggak. Biasanya yang dikatakan ahok benar juga,” katanya saat dihubungi, Rabu (13/5).

Ia sendiri tidak tahu siapa saja anggota dewan di Kebon Sirih yang kerap menggunakan jasa prostitusi artis. Alasannya sederhana, yakni tidak ingin ikut campur masalah pribadi orang lain.

Namun yang jadi pertanyaan adalah apakah Prabowo sendiri pernah menggunakan jasa prostitusi artis? Ia menjawab tidak. Hanya saja, Prabowo mengaku sering menerima pesan singkat berupa ajakan untuk menikmati jasa prostitusi.

“Waduh hampir tiap hari (mendapat pesan singkat melalui seluler). Respon saya ya di delete (hapus). Ada juga yang minta diinvite (pin blackberry dengan nomor sekiansekian, minta ketemu ya banyak ya saya delete,” katanya.

Tak hanya dia, lanjutnya, anggota dewan lainnya juga ternyata menerima pesan sing-

kat dengan ajakan serupa.

Menurutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika harus turun tangan menyelesaikan pesan singkat penawaran prostitusi lewan telepon seluler.

Meski demikian, ia tidak menampik ada saja anggota dewan yang merespon pesan singkat yang berindikasi nakal tersebut.

“Kalau temen yang iseng mungkin ada. Tapi kita ketawa-ketawa saja. Orang menawarkan diri caranya kok segala macem, ya ada juga bahkan yang kirim foto lewat sms dan mms ha-ha-ha,” katanya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Lulung) juga mengaku pernah ditawari jasa seks PSK artis. Tapi ia tidak pernah mencoba atau merespon pesan teman kencan yang dikirim kepadanya.

Menurut Lulung alasan dia tak merespon pesan tersebut, adalah karena takut bahwa pesan tersebut adalah penipuan.

“Takut penipuan, atau me-

www.lensaindonesia.com

(jajakan diri). Itu sih artis-artisan, kalau artis benar tidak mungkin seperti itu lah,” ujarnya.

Lebih lanjut Lulung menjelaskan, prostitusi saat ini penawarannya sudah canggih cukup dengan menyebar short message service (SMS).

Lulung mengaku dirinya, bahkan anaknya sekali pun sering mendapatkan SMS yang tidak tahu asal usulnya berisinya tawaran jasa prostitusi.

“Mereka mungkin asal menembak (nomor handphone) saja begitu. Ya harapannya semoga dapat (konsumen) mungkin. Anak saya saja sering (dapat tawaran jasa prostitusi melalui SMS). Guru ngaji dia juga sering kena,” tutur Lulung.

Sementara soal pejabat yang menjadi pelanggan tetap PSK artis, menurut Lulung hal itu dikarenakan iseng saja.

“Pejabat kan manusia juga.

Mungkin ada faktor segala macem, karena iseng barang kali he-he-he,” ujarnya diikuti tawa renyah. zul/prs/arp

DPR Minta Dana BOS Seluruh Indonesia Dicairkan

Anggota DPRD DKI Gelapkan Rp 18 Miliar ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto dilaporkan ke pihak kepolisian oleh salah seorang bernama Andy Randy Rivai. Wahyu dilaporkan atas tuduhan dugaan penggelapan uang Rp 18 miliar, dan penggelapan dalam jabatan.

Dalam salinan laporan, Andy melaporkan Wahyu pada tanggal 26 Maret 2015 ke Mapolres Metro Jakarta Selatan. Dalam laporannya, Andy menjelaskan terjadinya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Wahyu berawal pada 2 September 2013.

Saat itu, Andy dan Wahyu, serta dua orang, masing-masing bernama Hamad Saleh dan I Wayan Putra Wijaya sepakat untuk membentuk PT Tri Selaras Sapta, perusahaan yang bergerak di bidang jasa perhotelan. Mereka bersepakat menunjuk Wahyu sebagai Direktur Utama.

Menurut Andy, saat itu PT Tri Selaras Sapta berencana ingin membangun hotel di Bali. Sebagai modal, Wahyu kemudian dipersilakan untuk melakukan pinjaman ke Bank Mandiri dengan jaminan sertifikat tanah aset perusahaan yang berada di Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

“Uang yang cair dari jaminan sertifikat tanah berjumlah Rp 18 miliar. Dari jumlah itu 30 persen digunakan untuk membangun,” kata Andy, di Jakarta, Rabu (13/5/2015).

Namun, kata Andy, pada 18 Maret 2015 dirinya mendapat surat peringatan bahwa utang pinjaman dari PT Tri Selaras Sapta telah jatuh tempo. Menurut Andy, pihak Bank Mandiri sudah pernah melakukan pengecekan proyek pembangunan hotel pada 9 Maret 2015, namun mereka tidak menemukan ada aktivitas pembangunan proyek hotel yang rencananya akan diberi nama Yello Echo Beach itu.

“Inilah awal kami memutuskan melaporkan Wahyu ke polisi,” ujar dia.

Saat dikonfirmasi, Wahyu membantah tudingan yang dilontarkan Andy. Namun ia tak mau banyak berkomentar.

Sebagai informasi, Wahyu merupakan anggota DPRD DKI periode 2014-2019. Saat kasus ini berlangsung, ia belum menjabat sebagai legislator.

“Nanti saya jelaskan. Jangan kejebak, ini mau pembunuhan karakter,” ujar politisi Partai Hanura ini. als

reka pasti jablay kotor lah segala macam. Kalau jablay kan kotor, betul nggak? Merusak kita, kalau saya nggak pernah saya ladenin,” katanya, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (13/5).

Menanggapi prostitusi artis bernilai ratusan juta rupiah yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di media massa, Lulung pun mengambil sikap. Kata Lulung, istrinya sering berpesan agar berhati-hati terhadap PSK. “Kalau kita kaya gitu (menggunakan jasa PSK) kita pulang nyampur sama istri jadi kotor kan. Belum lagi dosanya kan,” katanya.

Lulung juga menyebut jika artis yang nyambi jasa seks sebenarnya bukan artis. “Saya kira bukan artis itu, baru figuran saja,” kata Lulung.

Menurutnya, bila betul-betul seorang artis yang profesional tentu tidak akan menjajakan dirinya sebagai seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) untuk meraup uang.

“Kalau artis tidak butuh

Salah seorang pria penumpang KRL Commuter Line tampak tertidur pulas di kursi prioritas saat ada seorang ibu hamil berdiri bergelantungan di depannya.

Situasi ini terjadi di dalam KRL rute Bogor.

Pria Penumpang KRL Ini Tidak Pedulikan Ibu Hamil SALAH seorang pria penumpang KRL Commuterline tampak duduk santai dan sesekali tertidur pulas di kursi prioritas saat ada seorang ibu hamil berdiri bergelantungan di depannya. Situasi ini terjadi di dalam KRL rute Bogor-Jakarta Kota, Rabu (13/5/2015) pagi.

Ibu hamil yang berdiri itu tampak pasrah, dan tidak berusaha membangunkan pria tersebut. Ia tetap berdiri dengan memegang gantungan yang ada di depannya. Padahal, ia mengaku sedang hamil tujuh bulan.

“Sudah enggak apa-apa, saya berdiri aja. Entar malah saya yang dimarahi,” kata dia pelan kepada penumpang lain yang ada di sebelahnya.

Perempuan yang tampak mengenakan daster putih dengan motif bungabunga itu mengaku hendak turun di Stasiun Kalibata. Ia mengaku sudah berdiri sejak naik dari Stasiun Citayam.

“Berdiri dari pas naik di Citayam tadi.

Enggak apa-apa berdiri, biar anak saya aja yang duduk,” ujar perempuan berusia sekitar 30 tahun, yang tampak membawa seorang anak balita itu.

Keadaan ini berlangsung sampai saat kereta tiba di Stasiun Pasar Minggu. Saat itu, ada seorang perempuan paruh baya yang baru masuk ke dalam kereta.

Saat melihat situasi tersebut, ia lang-

sung menegur penumpang pria tersebut.

Ia meminta agar pria itu berdiri dan memberikan tempat duduknya. Penumpang pria yang tampak mengenakan kemeja kerah warna hitam itu langsung berdiri dan memberikan tempat duduknya. “Bang, bangun, ini ada kakekkakek sama ibu hamil berdiri,” ujar perempuan tersebut.

Kursi prioritas merupakan kursi khusus yang diperuntukkan bagi penumpang dari golongan tertentu, meliputi ibu hamil, ibu yang membawa anak, warga lansia, dan penyandang disabilitas.

Pada layanan KRL Commuterline, kursi prioritas biasanya ditempatkan di pojok kereta.

Petugas informasi kerap rutin memperingatkan penumpang melalui pengeras suara agar memberikan kursi tersebut kepada kalangan yang memerlukannya.

Namun, rendahnya kesadaran penumpang membuat peringatan tersebut seakan jadi tak berarti. Sebagai perbandingan, di negara tetangga Singapura, kursi prioritas merupakan kursi yang “haram” diduduki oleh penumpang yang dalam kondisi normal. Kebanyakan warga tak akan menduduki kursi tersebut, meski dalam keadaan kosong. kom

KETUA Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah segera cairkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Hal ini karena dana BOS dari Kementerian Agama yang selama ini diterima selalu terhambat pencairannya.

Menurut Saleh dana BOS itu sangat penting terutama untuk menutupi kekurangan gaji guruguru honorer yang ada. Tidak ada alasan logis argumentatif pemerintah yang dapat diterima untuk menghambat pencairan dana BOS tersebut.

“Di Pamekasan ada kepala madrasah yang melelang motornya seharga 7,5 juta rupiah untuk menutupi pembayaran guru honorer di sekolahnya. Masa kepala madrasah lebih peka dibanding pemerintah?. Kasihan para guru honorer yang mengharap gaji pada kisaran 400 – 600 ribu dari dana BOS tersebut,” kata Saleh di Jakarta, Sabtu (09/05/2015).

Selain untuk membayar gaji guru-guru honorer, lanjut dia, dana BOS juga diperlukan untuk menutupi biaya operasional sekolah lainnya. Bagi madrasah-madrasah swasta di daerah pelosok, bantuan BOS itu nilainya sangat penting.

Setidaknya, madrasah-madrasah itu bisa memanfaatkan untuk membeli keperluan rutin sekolah seperti alat tulis, penghapus, spidol, dan lain-lain.

Tentang pencairan dana BOS ini, dinilai ada ketidakadilan. Pasalnya, kasus keterlambatan pencairan dana BOS tidak terjadi di sekolah-sekolah umum. Wajar jika kemudian pengelola madrasahmadrasah merasa dianaktirikan.

“Kalau mau jujur, peranan madrasah dalam mencerdaskan masyarakat cukup besar. Berapa banyak alumni madrasah yang sudah menjadi pemimpin di negeri. Mohon ini dijadikan sebagai pertimbangan,” ujarnya.

Kementerian keuangan diha-

rapkan lebih arif dalam menerapkan kebijakan terkait pencairan dana BOS untuk madrasah-madrasah yang ada. Pasalnya, keterlambatan itu diketahui terhambat karena adanya peraturan baru yang diterapkan kementerian keuangan. Karena aturan itu, kanwil dan kandepag di seluruh Indonesia tidak berani untuk mendistribusikannya ke sekolah-sekolah.

“Tadi sore, saya bicara dengan beberapa pejabat kementerian agama. Saya tadi menghubungi inspektorat jenderal, sekjend, dan bahkan dengan menteri agama.

Mereka memiliki jawaban yang seragam, terkendala karena aturan,” jelas politisi PAN ini.

Menurut kementerian agama, terlambatnya pencairan dana BOS bagi madrasah dikarenakan kementerian keuangan mengubah aturan pola pencairannya. Selama ini, dana BOS dicairkan melalui akun 57, sementara peraturan baru harus dicairkan melalui akun 52.

Aturan ini berimplikasi besar bagi proses pencairan dana.

Walaupun dananya sudah ada di daerah, para pejabat kemenag di daerah ternyata tidak berani mencairkannya karena takut terjadi kesalahan.

Dapat dipahami bahwa aturan itu dibuat karena khawatir ada penyalahgunaan. Jika ada kekhawatiran itu, semestinya bukan pencairannya yang dihambat, tetapi pengawasannya yang ditingkatkan. Dengan demikian, dana BOS itu tetap sesuai dengan peruntukannya.

“Aturan ini perlu dikaji ulang karena menyangkut peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Apalagi, ternyata, sekolah-sekolah di bawah naungan kemendikbud tetap mencairkan dana BOS meskipun telah ada aturan itu. Kalau begini, tentu akan menimbulkan persoalan baru. Setidaknya, terlihat lemahnya koordinasi antara kementerian lembaga yang ada,” pungkasnya. endang

JABAR SQUARE

11 Edisi 87/ 18 - 24 Mei 2015

Wali kota Bandung Ridwan Kamil didampingi Dirut PD BPR Bandung, Acep Heri Suhana, memberikan buku tabungan ke perwakilan pelaku UMKM di Bandung Trade Mall, Jalan Kiaracondong, Cicadas.rkan Kredit MELATI untuk Lawan Rentenir

Emil Gulirkan Kredit MELATI untuk Lawan Rentenir WALIKOTA Bandung, Ridwan Kamil meluncurkan program kredit melawan rentenir atau yang di singkat MELATI di Bandung Trade Mall, Jalan Kiaracondong, Cicadas, Rabu (13/5). Program MELATI ini sebagai upaya mempersempit ruang gerak rentenir dan membantu masyarakat pengusaha dalam meningkatkan modal.

Sasaran kredit Melati meliputi usaha mikro perdagangan, mikro bidang jasa dan mikro industri rumah tangga. Pinjaman dapat dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok dengan pinjaman kelompok minimal lima orang dan maksimal sepuluh orang. Besaran pinjaman mulai Rp. 500 ribu sampai Rp. 30 juta disesuaikan dengan kebutuhan dana dan jaminan yang diberikan.

“Sesuai RPJMD, kita ingin menuntaskan kemiskinan dan meninggikan wirausaha. Karena Bandung kota dagang, kita ingin motivasi orang banyak untuk berbisnis aja dan berwirausaha,”ujar Emil sapaan akrab Ridwan Kamil.

Menurut Emil, sasaran utamanya adalah kelompok masyarakat menengah bawah, karena kelompok ini yang paling rentan karena tingkat pendidikan dan aksesibilitas, sehingga mudah diperdaya oleh sistem keuangan informal yang namanya rentenir.

“Seolah-olah rentenir itu mudah padahal menjerat.

Akibatnya hidup mereka tidak berubah, seolah-olah berusaha tapi tidak ada peningkatan kesejahteraan.

Nah, karena itu kita lawan,” ungkapnya.

Dalam menjalan sistem kredit melati ini juga, emil mengharapkan agar marketing dari tim kredit melati harus sama sistem kerjanya dengan para rentenir yaitu harus mobile, bergerak berjalan kaki.

Emil menjelaskan, Kredit melati ini tanpa bunga, yang ada hanya biaya administrasi untuk biaya gaji pegawai yang berkerja. Selain itu juga, peminjaman kredit harus bisa cair dalam satu hari dengan persyaratan lengkap.

“Saya sudah titip ke seluruh tim penggerak PKK dan camat-camat mempromosikan. Sok Ibu-ibu buka warung dirumah masing-masing menambah keuangan keluarga. Sehingga sejahtera, supaya jangan terlalu banyak SKTM lagi karena tidak ada mekanisme ekonomi,” tutur Emil.

Kredit melati ini, lanjut Emil, akan melengkapi dua konsep lanjutan yang setelah program ini akan digarap adalah pasar-pasar tematik dan satu kampung satu produk. Karena pasar tematik akan butuh waktu tiga tahun sedangkan satu kampung satu produk sedang disiapkan dalam dua atau tiga bulan untuk dapat dilaunching.

“Satu RW mengerjakan produk yang laku oleh ekonomi lima triliun dari wisatawan. Mau gantungan kunci, jilbab itu terserah. Ini APBD Bandung yang dititipkan ke DPR sebagai permodalan. DPR mengelolanya sesuai sistem perbankannya.” tutupnya. arie

Polres Garut Selidiki Dugaan Korupsi Mamin KEPOLISIAN Resort (Polres) Garut tengah menyelidiki dugaan korupsi anggaran Makan Minum (Mamin) di lingkungan Setda Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2014, yang merugikan uang negara sebesar Rp 1 miliar lebih.

Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Dadang Garnadi menyampaikan penyidik Unit II Polres Garut yang membidangi Tindak Pidana Korupsi, kini sedang mengumpulkan data kasus yang belakangan mencuat karena rilis hasil kajian Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi beberapa waktu lalu.

Diduga, sejumlah pejabat Pemkab Garut terlibat masalah ini.

“Saat ini Unit II Polres Garut sedang mengumpulkan data-data. Sedang diselidiki,” katanya saat dihubungi Lensa Indonesia, Selasa (12/05/2015).

Dikatakannya, seajuh ini pihaknya belum melakukan pemanggilan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus Makan Minum (Mamin) tersebut. “Belum tahu siapa (pejabat) yang akan kita panggil nanti,” kata Dadang. Menurut Dadang, pihaknya merespon pihak hasil kajian CBA. Dimaa pihak CBA telah menemukan kejanggalan dalam penggunaan Anggaran Makan Minum dari total Rp2,8 miliar. Bahkan berdasarkan kajiannya ada Rp 1 miliar lebih kerugian uang negaranya.

“Berdasarkan kajian CBA terhadap hasil audit BPK semester 1 tahun 2014 menemukan ketidak samaan dalam penggunaan anggaran makan minum. Selaka penegak hukum kami perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut,” tandas Dadang.

Sementara LSM Sikat menuding penegak hukum di Garut mandul karena tak mau menindaklanjuti hal ini.

Sekretaris Jendral LSM Sikat Kabupaten Garut, Mahdar Hidayat, mengatakan belum diprosesnya kasus ini menandakan kalau proses penegakan hukum di Kabupaten Garut sekan-akan mati kutu. “Belum adanya proses pengusutan kasus mamin tahun 2014 ini oleh pihak penegak hukum, menandakan proses hukum di Garut mandul,” ujarnya, Selasa (12/5/2015).

Sebenarnya kasus dugaan indikasi korupsi mamin tahun 2014 sudah dilaporkan LSM Sikat pada pihak Kejaksaan Negeri Garut, pada bulan September 2014 lalu. Juga sudah melaporkan ke kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Namun sampai saat ini belum ada proses penindakannya. “Entah ada apa dengan Kejaksaan Garut,” katanya terheran-heran.

Informasi yang diperolehnya, kasus ini telah ‘diselesaikan’ Pemkab Garut. Yang mana, mengembalikan kerugian negara pada kas daerah. taufiq_akbar

Mantan Bupati Indramayu Dituntut 1,5 Tahun Yance tenang saja saat didakwa 1,5 tahun atas dugaan korupsi proyek PLTU Sumuradem.

POLITIKUS Golkar Jawa Barat, Irianto MS Syafiudin atau akrab dipanggil Yance – kini mantan Bupati Indramayu– akhirnya dituntut hukuman 1,5 tahun penjara penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan penjara.

Mendengar ini, yance yang didakwa melakukan korupsi proyek PLTU Sumuradem hanya senyum seolah ‘senyman dingin’ mengandung banyak arti, dan santai.

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan sebagai orang yang menyuruh, turut serta dan menguntungkan orang lain, sebagaimana dalam dakwaan subsider, pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Subhan dalam sidang pembacaan tuntutan Senin (12/5/15), di Pengadilan Tipikor PN Kelas 1A Khusus Bandung.

JPU Subhan menyatakan, hal yang memberatkan bahwa Yance tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, merugikan keuangan negara, dan tidak kooperatif. Kemudian yang meringankan yang bersangkutan (Yance) belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan.

Mendengar tuntutan hukuman yang disampaikan jaksa, Yance yang terlihat santai selama persidangan, dia mengatakan akan menyampaikan nota pembelaan. “Saya akan menyampaikan pembelaan,” ucap Yance singkat.

Di luar gedung PN Bandung, Jalan Martadinata, ratusan warga asal Kabupaten Indramayu, berorasi mendukung Yance. Aksi demo warga tersebut disampaikan dalam bentuk tulisan pada poster-poster yang intinya minta pihak Kejaksaan membebaskan Yance dari segala tuntutan.

Para pendemo menyampaikan aspirasinya, bahwa Yance banyak membantu warga di Indramayu. Terutama, adanya pembangunan PLTU Batubara Sumuradem. “Yance tidak bersalah atas pembangu-

Ini gaya Yance dalam setiap persidangan dugaan korupsi proyek PLTU yang kini sudah memasuki sidang tuntutan.

nan PLTU. Justru kami merasa terbantu dengan adanya PLTU tersebut,” ucap di antara pendemo disela kerumunan massa.

Sementara itu, Indi Ferdinand, Kordinator Masyarakat Peduli Jabar, mengatakan aksi tersebut sebagai bentuk duku-

ngan lantaran PLTU Sumuradem telah memberikan dampak positif bagi ketersediaan listrik di Pulau Jawa dan Bali. “Buktinya, berhasil menyumbang listrik hingga 1.000 Mega Watt (MW),” katanya singkat. ronny

KONI Jabar Diduga Selewengkan Anggaran

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Aos W. A. Bintang disaksikan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara saat menerima penghargaan Merit Award of E-Blusukan.

Bandung Raih Merit Award Of E-Blusukan KOTA Bandung meraih penghargaan Merit Award of E-Blusukan pada Indonesia Digital Society (IDSA) 2015 yang digelar oleh Jakarta Marketing Week 2015, di Casabllanca Mall, Jakarta, Rabu (06/05/15) malam. Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Aos W. A. Bintang disaksikan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.

Menurut Aos W. A. Bintang, Merit Award of E-Blusukan itu untuk pertama kalinya diraih oleh Kota Bandung dalam Indonesia Digital Society 2015. “ Kota Bandung dinobatkan sebagai Kota paling digital dalam memantau masyarakat dengan Bandung Command Center (BCC) nya. BCC sebagai terobosan baru pemerintah Kota Bandung sebagai teknologi yang mampu memantau dan merespon masalah publik secara cepat terutama dalam masalah lalu lintas dan emergency,” ujarnya.

Kriteria Penilaian IDSA didasarkan pada empat aspek yaitu Initiative, Leadership, Usership, dan, Benefit dan dilakukan pada lima pihak yaitu Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Pelayanan Kesehatan, Swasta terkait Sektor Pariwisata, serta Masyarakat.

Penilaian juga didasarkan pada pe-

ngukuran community impact atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat setempat atas inisiatif digitalitasi kota dan kabupaten oleh pemeritah kota, melalui survei Computer Aided Telephone Interview (CATI) yang dilakukan terhadap empat pihak yaitu lembaga pendidikan, lembaga pelayanan kesehatan, sektor terkait pariwisata, dan masyarakat di 110 daerah tingkat II. Survei ini juga melibatkan 11.250 responden.

“Syukur alhamdulillah Kota Bandung meraih penghargaan ini, semoga dengan Merit Award of E-Blusukan ini Pemerintah kota Bandung dapat lebih memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ucap Aos. Selain Kota Bandung, Kota Surabaya meraih The Best of The Best IDSA 2015, Sedangkan Kota Bekasi mendapat penghargaan sebagai The New Champion of IDSA 2015. Untuk kategori The Champion of E-Goverment diraih oleh Kota Surabaya, kategori The Champion of E-Tourism diraih oleh Kota Yogyakarta, kategori the champion of E-Education diraih oleh Kota Yogyakarta, Kategori The Champion of Health diraih oleh Kota Surabaya, dan Kategori Certificates of Appreciation diraih oleh Kota Ambon. arie

KOMISI V DPRD Jabar menggelar audiensi dengan KONI Jabar terkait dugaan pelanggaran keorganisasian dan penyelewengan anggaran. Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung, mengatakan beberapa poin telah dibeberkan Forum Penyelamat Olahraga Jabar. Hal tersebut dinilai Untung dalam rangka membangun Jabar, khususnya di bidang olahraga.

Untung berharap adanya dukungan bulat dari semua pihak membuat pelaksanaan PON 2016 akan berjalan dengan sukses. Pihaknya sampai saat ini belum bisa mengeluarkan rekomendasi karena harus melakukan pendalaman lebih jauh.

“Selanjutnya DPRD Jabar akan melakukan pertemuan dengan beberapa pihak terkait lainnya seperti Pemprov Jabar, KONI yang sekarang dan KONI pusat untuk mengelar acara dengar pendapat, kata politisi Partai Golkar ini.

Untung menyebut akan melakukan rapat internal terlebih dahulu, sebagai tindak lanjut dari hasil audiensi. Setelah rapat internal, Untung berjanji segera memanggil KONI Jabar untuk duduk bersama membahas permasalahan yang terjadi. Untung mengungkapkan alasan memanggil KONI pusat.

Menurut dia, KONI pusat telah mengeluarkan surat Musyawarah provinsi (Musprov) KONI Jabar pada Desember 2014 lalu. Tetapi di September 2014 dikeluarkan surat untuk menggelar Rapat Anggaran Tahunan (RAT).

“Yang menjadi persoalan kata dia bukan dari sisi internal organisasi karena sudah jelas

tertuang AD ART-nya. Namun, yang menjadi persoalan itu adalah menyangkut anggaran yang digelontorkan APBD Jabar,” pungkasnya.

Sementara itu perwakilan Forum Penyelamat Olahraga, Eka Santosa, mengaku Senin (11/5/ 2015) sengaja mendatangi Komisi V DPRD Jabar. Tujuannya agar KONI Jabar dikembalikan kepada konstitusinya, persoalan mendasar yang terjadi di tubuh KONI adalah pelanggaran konstitusi keolahragaan. Eka menyebut ada dua hal yang menjadi dugaan pelanggaran KONI Jabar periode 2010-2014, yakni tidak menyampaikan pertanggungjawaban, baik kinerja maupun keuangan yang diterima dari bantuan keuangan provinsi Jawa Barat. Kemudian melakukan sebuah rekayasa dan upaya dari (RAT) menjadi Musprov, kata Eka. Menurut Eka yang merupakan mantan Ketua DPRD Jabar, pada 2010-2014 ada anggaran yang disimpangkan yang bukan kewenangan KONI seperti pembangunan Sarana olahraga (SOR), katanya.

Usai pertemuan dengan DPRD Jabar, Eka Santosa selaku ketua Partai Nasdem wilayah Jabar, menyempatkan diri melihat ruangan Fraksi Restorasi – Fraksi Gabungan Partai Nasdem dan Hanura – kedatangannya disambut oleh Ketua Fraksi Restorasi H.M.Iqbal dan H.Rustandie.

Menurut Eka, kondisi ruangan kerja DPRD Jabar sekarang sudah cukup baik dan memadai, “ayeuna mah ruangan kerja anggota dewan sarae (sekarang ruangan kerja dewan bagus semua),” ujar Eka. ronny/caca

PDAM Tirtawening Jalin Kemitraan dengan Swasta PERUSAHAAN Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung menjalin kerjasama kemitraan pengelolaan tangki tinja dengan pihak swasta. Hal itu dilakukan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan air minum dan pengelolaan sarana air limbah.

“Saat ini pengelolaan air limbah PDAM bukan hanya On-Site System yaitu sistem pengelolaan air limbah domestik dari septik tank komunal atau septik tank individual, tapi juga Off-Site System pengelolaan air limbah domestik melalui jaringan perpipaan yang meliputi skala perkotaan, pemukiman dan kawasan,” kata Direktur Utama PDAM Tirtawening, Pian Sopian, di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Bojongsoang, Rabu (13/5).

Pengelolaan melalui system On-Site, lanjut Pian, membu-

tuhkan sarana berupa septik tank standar, armada kendaraan tanki penyedot yang layak jalan dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) untuk memisahkan lumpur dan cairannya.

“Masih banyak masyarakat yang mempunyai septik tank individual yang tidak standar, hal itu selain mengakibatkan kesulitan pada saat dilakukan penyedotan lumpur tinja dapat juga mengganggu kualitas air tanah,” jelas Pian.

Pian menjelaskan, sesuai Peraturan Walikota, tugas pokok PDAM Tirtawening bergerak di bidang pengelolaan air minum dan pengelolaan sarana air limbah. Hal itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan pelayanan umum.

“Dari itu ada segmen-segmen pasar yang tidak berlangganan air minum dan tidak

Direktur Utama PDAM Tirtawening, Pian Sopian.

berlangganan air limbah namun mempunyai septik tank dan itu juga harus kita la-

yani, kemampuan septik tank itu terbatas ada penuhnya, dan penuhnya itu oleh lumpur,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Pian, PDAM Tirtawening belum mempunyai IPLT yang merupakan bagian dari kebutuhan dalam pengelolaan lumpur tinja. Begitu pula dengan armada tangki tinja yang dimiliki hanya mempunyai 3 (tiga) unit kendaraan yang beroperasi melakukan penyedotan terjadwal bagi masyarakat pelanggan yang belum terlewati jaringan pipa air limbah.

Karena itu, kata dia, untuk menyiasati kekurangan armada tersebut, PDAM Tirtawening bekerjasama dengan pihak pengusaha tangki tinja swasta, “Pengusaha yang bekerja sama sebanyak 15 pengusaha dengan jumlah armada tanki tinja sebanyak 24 junit, sehingga jumlah keseluruhan dengan yang dimiliki PDAM

menjadi 27 armada,” jelasnya.

Kerjasama ini, kata Pian, prinsipnya saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Sehingga setelah penandatanganan MoU tersebut, para pengusaha diberi kepastian bahwa PDAM tirtawening dapat menerima buangan hasil penyedotan di titik-titik yang telah ditentukan sesuai standar baku mutu yang diijinkan masuk kedalam jaringan perpipaan.

“Dengan kerjasama ini kita harapkan bisa membuang air limbah dengan aman dan ramah lingkungan, para pengusaha ini ditunjukkan limbah mana yang tidak boleh disedot seperti limbah industri dan kemana hasil sedotannya bisa dibuang jadi tidak bisa dibuang sembarangan contohnya di sungai, kita siapkan lima titik manhole pembuangan yang akhirnya ke IPAL Bojongsoang,” terang Pian.a rie www.lensaindonesia.com

12

JATIM SQUARE

Edisi 87/ 18 - 24 Mei 2015

Siswa SMA/SMK Kota Malang Dilarang Konvoi

Antrian pemohon KTP-E di Dispendukcapil Madiun.

Permintaan KTP-E Melonjak, Pelayanan Dispendukcapil Madiun Lamban DINAS Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Madiun diserbu pencari Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E).

Jumlah permintaan pembuatan KTP-E mengalami lonjakan tergolong tinggi dibanding hari biasa.

Diperkirakan lonjakan permintaan KTP-E dikarenakan banyaknya warga yang membutuhkan untuk masuk Perguruan Tinggi (PT), melamar sebagai anggota TNI/Polri hingga mencari pekerjaan.

Apalagi, bagi calon mahasiswa, kini diisyaratkan harus memiliki KTP sebagai persyaratan masuk, tak pelak membuat lonjakan permintaan KTP-E alami peningkatan signifikan dibanding hari biasa.

“Jika pada hari biasa permintaan KTP-E mencapai 100-200 keping, sejak April menjadi naik hingga 300 keping per hari. Bahkan, ditaksir dalam bulan ini (Mei) bisa menembus hingga 400 keping per hari, sedangkan dengan peralatan hanya satu unit hanya mampu melayani maksimal hingga 80 keping per hari,” jelas Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Madiun Pudji Wahju Widodo pada Lensa Indonesia, Rabu (13/5/2015).

Dari pantauan di lapangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Madiun dengan peningkatan permintaan KTP-E itu tidak diimbangi dengan ketersedian mesin cetak.

Ini terbukti pihak Dispendukcapil tidak berani maximal dalam menggunakan mesin cetak KTP-E yang ada sesuai kapasitas mampu mencapai 100 keping per hari, sebab jika dipaksakan khawatir mesin cetak bisa cepat rusak. Makanya, dipilih pencetakan KTP-E hingga maksimal 80 keping per hari, daripada mengalami kerusakan sehingga pelayanan dapat terganggu atau terhenti.

Belasan purel yang terjaring razia.

Jelang Puasa, Belasan Purel Terjaring Razia DALAM rangka datangnya bulan Suci Ramadhan 2015, Polres Probolinggo Kota menggelar Razia Cipta Kondisi (Cipkon), Sabtu (9/5/15). Polresta melakukan razia di beberapa tempat hiburan malam di Kota Probolinggo. Dalam gelar razia tersebut petugas berhasil mengamankan belasan purel dari tempat hiburan malam dari Ayang Karaoke dan Heavent Cafe.

Selain mengamankan purel, polisi juga mengamankan salah seorang pengunjung di tempat karaoke karena membawa senjata tajam (sajam) berupa clurit. Belasan purel yang terjaring razia petugas lalu digiring ke Mako Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pendataan dan diberikan arahan lebih lanjut.

Sementara pengunjung cafe yang membawa clurit langsung diperiksa secara intensif oleh Petugas Penyidik Kepolisian. Barang bukti clurit disita petugas dan diamankan sebagai alat bukti.

Kabag Ops Polres Probolinggo Kota, Kompol Suparlan, selaku Perwira pengendali Operasi kepada wartawan mengatakan, “Razia ini adalah dalam rangka Operasi Cipta Kondisi menjelang datangnya bulan Suci Ramadhan 2015. Tujuannya agar masyarakat muslim dalam melaksanakan ibadah puasa tidak terganggu dengan adanya miras juga hiburan yang berbau maksiat,” ujarnya.

Kompol Suparlan menambahkan, “Sasaran razia adalah rumah kost dan tempat hiburan malam,” tambahnya. Dalam razia tersebut belasan purel selanjutnya digiring ke Mako Polres Probolinggo Kota untuk diberi arahan dan pendataan.

Dari hasil pendataan diketahui ada empat purel di bawah umur yang diamankan petugas dari Ayang Karaoke. Keempat purel tersebut selanjutnya diperiksa secara intensif terkait dugaan trafficking. an

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

KELULUSAN siswa SMA/ SMK di Kota Malang diumumkan secara serentak, Jumat (15/ 5/2015). Dinas Pendidikan Kota Malang melarang para siswa merayakan kelulusannya itu dengan cara melakukan konvoi.

“Kami sudah mengingatkan seluruh kepala sekolah agar para siswa tidak konvoi saat merayakan kelulusannya. Itu demi ketertiban dan keamanan mereka,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang, Suwarjana, Kamis (14/5/2015).

Dijelaskan dia bahwa ada

16.066 siswa ýSMA/SMK di Kota Malang yang mengikuti ujian nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US). ý Rinciannya, 6.681 siswa SMA dan SMK sebanyak 9.385 siswa.

Mereka diharapkan bisa lulus 100 persen pada tahun ajaran 2014/2015 ini. Sebab, kelulusan tersebut yang menentukan saat ini adalah pihak sekolah.

Sedangkan hasil ujian nasional (UN) kata dia tidak menentukan lagi sebagaimana sebelumnya.

Meski begitu, terang dia, UN tetap menjadi bahan pertim-

bangan bagi pihak sekolah untuk menentukan kelulusan siswanya. Selain itu, kata dia, kriteria standar kelulusan antara sekolah yang satu dengan lainnya tidak sama.

Namun, tegas dia, secara umum tidak berbeda jauh. Karena itu dia optimistis tingkat kelulusan siswa SMA/SMK tahun ini lebih baik dari sebelumnya. Para siswa yang lulus diharapkan dia tak melakukan konvoi di jalanan. Sehingga tidak mengganggu orang lain. aji_dewa_roisky

Konvoi siswa merayakan kelulusan.

BPJS di Kediri jadi Ajang Bisnis Sejumlah warga menuding BPJS Kediri telah melakukan banyak kecurangan dan kejahatan.

KESENJANGAN dalam jaminan kesehatan bagi warga di Kabupaten Kediri masih banyak terjadi. Ratusan warga yang tergabung dalam Kediri Bergerak melakukan aksi di kantor Pemkab Kediri dan juga kantor BPJS Kota Kediri, Rabu (13/5/2015). Aksi ini dilakukan bersama SBTK PPBI PT KSI, Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Relawan Kesehatan Indonesia KPW Jawa Timur dan Korak DKR. Dalam aksinya, warga menuntut kesejahteraan di bidang

Ratusan massa relawan kesehatan kepung Kantor BPJS Kesehatan Kediri, Rabu 13 Mei 2015.

kesehatan, dan menduga ada kecurangan yang terjadi pada BPJS. Dalam orasinya kordinator aksi, Arisandi mengatakan, bahwa BPJS semakin memperkeruh keadaan, dimana

kesehatan adalah hak rakyat dan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah.

Namun saat ini kesehatan dijadikan ajang bisnis dengan cara asuransi. “Semua itu sudah menghilangkan hak rak-

yat,” ungkap Arisandi.

Arisandi juga menganggap bahwa BPJS sudah mendiskriminasi rakyat, karena ada kelas-kelas tertentu dalam BPJS tersebut.

Di samping itu syarat administratif yang begitu sulit karena harus mempunyai rekening di bank dan semua nama yang tertera di KK harus didaftarkan BPJS, kartu BPJS baru bisa aktif setelah 7 hari dan masih banyak lagi.

“Dengan semua aturan yang ada menjadikan masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Untuk diketahui, massa mulai bergerak dari Simpang Lima Gumul (SLG) Kediri, menuju Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, kantor Pemkab Kediri, dan kantor BPJS Kediri. Massa menuntut pada Pemerintah Kabupaten Kedi-

ri, untuk menaikkan APBD Kabupaten Kediri di bidang kesehatan.

Selain itu, massa juga menuntut agar pemerintah membongkar kecurangan BPJS, Cabut Permenkes 28/2014, Jaminan Kesehatan gratis, berkualitas, manusiawi dan tanpa syarat untuk rakyat, khususnya rakyat kecil. Kemudian, massa juga meminta 11 verifikasi keluarga miskin.

“Mari satukan kekuatan perlawanan rakyat miskin, agar apa yang kita cita-citakan bersama yaitu Pemerintahan Rakyat yang sejati, terbangun,” tandasnya.

Ditambahkan, kehidupan yang baru, yang lebih adil, sehat, sejahtera, bisa nyata kita rasakan, selama kita mau berusaha, mau melawan, karena adalah pengkhianatan. andik kartika

Jelang WTN, Pengelola Parkir dan PKL Malah Kehilangan Omzet MENJELANG penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN) yang dilakukan pusat ke Kota Ngawi, Jawa Timur, setidaknya akan mempengaruhi penghasilan puluhan pengelola parkir dan pedagang kaki lima (PKL).

Betapa tidak, sesuai rencana penilaian WTN yang dilakukan mulai 24-29 Mei mendatang semua pengelola parkir, PKL maupun becak montor (bentor) dilarang operasi di ruas jalan nasional maupun jalan propinsi yang ada di Kota Ngawi. Sesuai datanya jalan yang dimaksudkan ini antara lain Jalan Ahmad Yani, PB Sudirman, Gubernur Suryo, Basuki Rahmat, Sukowati, DR Rajiman, Ngawi-Maospati, Ngawi-Caruban dan Ngawi-Mantingan.

Untuk itu puluhan petugas gabungan dari Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Ngawi melakukan sosialisasi kepada pengelola parkir maupun PKL dan bentor dengan memberikan surat peringatan untuk tidak melakukan aktifitas sebagaimana dalam isi surat. Broto Sanjoyo

Petugas gabungan melakukan sosialisasi keliling jelang WTN di dalam Kota Ngawi.

Kasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Ngawi mengatakan, pihaknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebelum penilaian WTN. “Bagi mereka yang meman-

faatkan trotoar atau bahu jalan untuk suatu usaha khususnya jalan Negara dan propinsi dilarang beroperasi,” tegasnya, Senin (11/05).

Imbuhnya, sosialisasi yang dilakukan dari petugas

gabungan sebenarnya masuk ranah Dinas Perhubungan Pemkab Ngawi. Adapun petugas lainya termasuk Satpol PP dan Satlantas Polres Ngawi merupakan bentuk back up agar memperlancar kegiatan

jelang WTN. Sementara Misri seorang perempuan paruh baya yang keseharianya berprofesi sebagai PKL mangkal di depan Masjid An-Nur Beran dirinya tidak keberatan terhadap penertiban yang dilakukan para petugas.

“Yang namanya penertiban kita harus taat dan pindah ke samping masjid itu hanya saja mungkin agak kuranglah penghasilanya,” singkat Misri.

Kemudian Bambang Lestari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi membenarkan penilaian penghargaan tentang tata tertib lalu lintas dan angkutan kota akan segera dilaksanakan oleh pusat.

Maka terkait operasi gabungan dibawah komandonya ini guna mempersiapkan penilaian tahap I berupa administrasi dan kelengkapan data dari semua lokasi yang akan dinilai utamanya didalam kota.

Jelasnya, terkait penertiban terhadap pengelola parkir maupun lainya di jalan Negara maupun propinsi memang sudah mendasar UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. pr

Jelang Muktamar ke 33 NU, Guru SKI se Jombang Perkenalkan “Islam Nusantara” MENJELANG muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, para aktivis muda NU dan guru semakin giat dalam mewacanakan Islam nusantara untuk Indonesia dan dunia internasional.

Nidaus’ Saadah, koordinator guru SKI (sejarah kebudayaan Islam) di Jombang, Rabu (13/ 5/2015), menganggap Islam nusantara bukan sekadar mengungkap kesejarahan Islam sebelum kaum asing menjajah sejumlah wilayah di Nusantara, tetapi juga mengungkap kaitan

ajaran Islam dengan tradisi lokal yang berbeda dengan tradisi Islam mainstream dari asalnya (Arab), terutama di Indonesia.

“Fakta akulturasi menunjukkan bahwa internalisasi Islam tidak perlu dilakukan dengan gerakan paramiliter, kekerasan, penindasan, atau bentuk radikalisme lainnya, sebagaimana fakta-fakta kekerasan yang mengatasnamakan agama di beberapa negara,” jelasnya.

Islam yang damai merupa-

kan fakta sejarah yang tak mudah dianulir dengan upaya penghilangan karakter maupun jejak sejarahnya. Keberadaan wali 9 dalam mengembangkan Islam di jawa maupun nusantara menjadi perekat dan pembentuk jaringan yang kelak menjadi embrio negara kesatuan RI. Ia juga menanggapi tentang penghilangan gelar khalifatullah itu sebenarnya juga bagian dari penghapusan jejak sejarah, mengingat berdirinya Mataram islam merupakan sebuah ko-

mitmen antara pendiri Mataram dengan para wali.

Maka dari itu, para guru SKI akan melakukan kegiatan seminar dengan tema “peran media dalam transformasi paradigma Islam nusantara” untuk menyongsong muktamar ke 33 NU di Jombang, pada Sabtu, 16 Mei 2015. Acara tersebut dihadiri pembicara M. Jadul Maula (LKiS, PP Kaliopak Yogya), salah satu tim perumus tema Islam Nusantara dalam acara muktamar ke 33 NU di Jombang, M Zahrul Azhar (penga-

mat komunitas), dan M Hakim Jaily (pegiat media).

Banyaknya ragam multi media seperti televisi dan sejenisnya, Facebook, Twitter maupun situs-situs yang memanfaatkan jaringan internet menjadi ruang terbuka tanpa sensor, yang bisa dipakai orang dengan mudah mengkampanyekan ideologi kekerasan.

“Menangkal gerakan-gerakan seperti ini menuntut kemampuan yang cerdas dalam memilah dan memilih wacana,” pungkasnya. obi

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri Biro Madiun Raya : Welas Arso (Kabiro), Demmas Adi K (Madiun), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), Biro Lamongan : Ali Muchtar (Kabiro), Sutarno, Nur Afit Santoso, Nur Hidayat (Bojonegoro), Andik Kartika (Kediri), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Roy Alexander, Katino, Nyoman (Nganjuk), Didik Purwanto (Ngawi), Nur Hasan (Bangkalan, Pamekasan), Joko Andi Setiawan (Probolinggo) Biro Sidoarjo : Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan; Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

JATIM SQUARE

13 Edisi 87/ 18 - 24 Mei 2015

Warga Ponorogo Diberi Raskin Berkutu Christian Gonzales saat menemui Ketua DPC Partai Gerindra Malang, Achmad Subhan.

Gonzales ‘Tolak’ Pinangan Gerindra jadi Calon Wabup Malang STRIKER Arema Cronus, Christian Gonzales menolak tawaran sebagai calon wakil bupati. Pasalnya, hingga masa pendaftaran dan pengembalian formulir bakal calon bupati dan wakil bupati Malang berakhir, ia tak kunjung datang.

Hingga pendaftaran ditutup, hanya ada tiga pelamar yang mengembalikan formulir pendaftaran Bacabup dan Bacawabup ke Kantor DPC Gerindra Kabupaten Malang.

Padahal, Gonzales dipinang langsung oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang, Ahmad Subhan ke rumahnya. Meski begitu, Gerindra tak patah arang.

“Sampai pendaftaran ditutup, Gonzales belum daftar sebagai Bacawabup. Tapi buat Gonzales masih terbuka, karena yang memutuskan nanti DPP di Jakarta,” kata Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Malang Awangga Wisnuwardana, Selasa (12/5/2015).

Sedangkan tiga orang yang mengembalikan formulir pendaftaran, kata Awangga, adalah Ahmad Subhan danZulham Mubarok yang mendaftar jadi calon bupati.

Satu pendaftar khusus Bacawabup, yaitu Zia Ulhaq, yang juga kader Gerindra.

Panitia penjaringan, kata dia, sudah membuat berita acara. Berita acara itu, menurut dia, akan dikirim ke DPD Gerindra Jatim untuk dilanjutkan ke DPP di Jakarta. ”Rekom turun pada siapa, nanti DPP yang menentukan,” jelasnya. aji_dewa_roisky

Tim survey dari PT Sumaplan Adicipta Perkasa didampingi Ali Imron Kepala UPTD Terminal Kertonegoro Ngawi.

Status Belum Jelas, Terminal Kertonegoro Dianggarkan Miliaran MESKIPUN mekanisme peralihan pengelolaan Terminal Kertonegoro Ngawi, Jawa Timur, dari daerah ke pemerintah pusat belum tuntas. Namun pemerintah pusat sudah mengambil start dengan berencana menggelontorkan anggaran miliaran buat rehabilitasi terminal yang mengantongi status type A tersebut.

Seperti diketahui pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan sudah turun tangan ke daerah dengan melakukan survey inventarisasi terhadap Terminal Kertonegoro. “Benar, ada tim survey yakni konsultan yang ditunjuk dari Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat sudah ada di terminal untuk melakukan inventarisir,” kata Ali Imron Kepala UPTD Terminal Kertonegoro Ngawi, Selasa (12/05).

Dikatakan dia, ada dua orang petugas bagian tim survey dari konsultan PT Sumaplan Adicipta Persada yang ditunjuk Dirjen Perhubungan Darat untuk melakukan inventarisasi dan desain perbaikan fasilitas terminal. Sedang untuk Terminal Kertonegoro dibawah kendalinya itu nantinya akan mendapatkan dana Rp 1,6 miliar bersumber APBN melalui Kementerian Perhubungan. Dana sebesar itu dimanfaatkan untuk rehabilitasi restroom atau toilet, papan petunjuk, lampu penerangan, fasilitas penyandang cacat dan pagar sterilisasi.

Namun di lain sisi, harap Ali Imron, pihak pemerintah pusat segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sehingga yang dia inginkan ada kejelasan menyangkut status terminal maupun menyangkut nasib 40 petugas termasuk diantaranya ada 28 orang PNS. Selain itu persoalan restribusi terminal bagian dari PAD Kabupaten Ngawi harus dituntaskan oleh pemerintah pusat dengan daerah. Karena selama ini Terminal Kertonegoro mampu menyumbang restribusi Rp 386 juta per tahun yang dijadikan salah satu sumber PAD Kabupaten Ngawi. “Pihak pemerintah pusat sejauh ini belum bisa memberikan jawaban memuaskan alasanya peraturan pemerintahnya belum ada,” terang Ali Imron.

Sementara Harli salah satu petugas survey dari PT Sumaplan Adicipta Persada yang ditunjuk Dirjen Perhubungan Darat menegaskan kewenangan pihaknya hanya sebatas survey tehadap kondisi terminal. Hasil survey yang dilakukan tersebut sebagai bahan rujukan rehabilitasi sesuai item yang tercantum guna mempersiapkan pelayanan maksimal terhadap penumpang terminal menjelang penyelenggaraan angkutan lebaran 2015.

Seperti diketahui adanya survey ini menindaklanjuti Dirjen Perhubungan Darat sehubungan program perbaikan pelayanan, ketertiban, kebersihan dan keamanan terminal penumpang khusus type A. Selain itu dimaksudkan terkait pekerjaan perumusan rancangan peraturan Menteri Perhubungan bidang LLAJ untuk tahap III atau in house consultant.

Dengan demikian perlu adanya survey inventarisasi dan desain perbaikan terhadap fasilitas terminal. Berkaitan diatas, Dirjen Perhubungan Darat menugaskan tim konsultan dari PT Sumaplan Adicipta Perkasa untuk melakukan survey keliling terminal type A khusus di Jawa termasuk Terminal Kertonegoro Ngawi. pr

Sebanyak 1365 kilogram raskin dibagi ke 91 KK. Sayangnya, raskin yang dibagi kualitasnya sangat buruk dan tidak layak.

Ditemukan juga banyak kutu.

WARGA Desa Bareng, Kecamatan Babadan Ponorogo menolak pembagian beras miskin (raskin) dikarenakan kondisi yang sangat buruk dan tidak layak untuk dikonsumsi, Rabu (13/05/2015).

“Kualitasnya sangat buruk mas, dari warna, bau dan rasa sudah gak layak, apalagi ditemukan banyak kutunya,” ucap Kepala Desa Bareng Makmur Khafid Rosidi kepada Lensa Indonesia saat ditemui di Balai Desa Bareng.

Dengan adanya droping raskin dengan kualitas sangat buruk ini Makmur mengaku

telah mengambil langkah dengan mengkonfirmasi pihak Bulog Divre XIII Sub Divre Ponorogo. Ia meinta agar Bulog mengambil kembali dan menggantinya dengan beras dengan kondisi lebih baik.

Dalam pendistribusian hari ini sejumlah 1365 kilogram beras raskin yang akan dibagi kepada 91 KK penerima.

Dikatakan Makmur, “Sebenarnya dari bulan-bulan kemarin sudah kecewa, tapi kita masih bisa toleransi, diantaranya banyaknya mrambut dan sebagainya, mas mbok tolong diperbaiki, tapi ini kok malah

tambah parah,” terangnya.

Awal diketahuinya beras raskin yang tidak layak ini ketika perangkat desa berusaha mengecek acak terhadap 5 karung dengan cara codos dan 10 karungg langsung dibuka.

“Kita secara acak mengambil sample, setelah mencodos 5 karung kondisinya sangat jelek, kemudian kita mencoba membuka 10 karung yang lain yang teryata juga kualitasnya sangat tidak layak untuk dikonsumsi,” urai Makmur.

Dengan kondisi beras yang tidak layak untuk konsumsi ini, Mamur langsung lapor ke pihak Bulog dan langsung ditanggapinya dengan menarik semua beras raskin yang telah didistribusikan ke Desa Bareng, untuk kemudian diganti dengan beras yang berkualitas lebih baik dan layak

Beberapa anak di Ponorogo menunjukkan raskin berkutu.

konsumsi.

“Ketika kita mendapatkan adanya laporan, kita berjanji untuk langsung menggati yang baru, dan itu tidak lebih dari 1X 24 jam,” ucap Kepala Bulog Divre XIII Sub Divre Ponorogo, Anton Herdianto.

Anton tidak menyangkal, jika tidak menutup kemung-

kinan adanya beras raskin dengan kualitas jelek, karena lamanya penyimpanan dan mungkin karena faktor kelembapan. “Ya mungkin karena kena air, atau bagaimana, sehingga kualitasnya jadi berubah, namun kita langsung menggantinya,” ucap Anton. arso

Santri Jombang Belajar Merakit Robot Motorik DI TENGAH perkembangan dunia informatika dan robot dalam pendidikan umum, pesantren juga tak mau ketinggalan, seperti yang dilakukan para santri di Jombang, Jawa Timur. Para siswa MTs Plus Bahrul Ulum Jombang ini terlihat antusias dalam memahami dan belajar cara membuat robot sederhana, Kamis(14/5/2015).

Novi, salah satu siswa Mts Plus Bahrul Ulum mengaku tidak mau ketinggalan dengan siswa di sekolah umum, dunia pesantren selain belajar kitanb kuning juga diberi materi informatika dan robotika.

“Kami sangat senang atas diberikannya pelatihan robotika oleh Mts Plus Bahrul Ulum. Jadi, kita tidak hanya belajar membaca kitab saja, belajar tentang media informatika dan robotika itu juga menambah pengalaman sendiri bagi kami para siswa yang belajar di lingkungan pesantren. Apalagi dalam mengisi libur panjang ini,” imbuh Novi yang juga santri pesantren Tambakberas Jombang.

Sementara itu Gus Diedin salah satu guru memberikan apresiasi pada para siswa

Para santri melihat robot motorik sederhana di lintasan.

MTs Plus Bahru Ulum. Menurutnya, para santri bukan hanya mampu membaca kitab kuning saja, akan tetapi mereka juga mau belajar tentang Teknologi seperti belajar

informatika dan robotika.

“Selama memang tidak ada materi pembelajaran tentang IT Robotika, memang baru kali ini,” terangnya.

Hal itu, kata Gus Diedin, bisa

Calon Penghuni Rusunawa Kota Blitar Dimintai Uang Jaminan SEKITAR 23 calon penghuni rusunawa (rumah susun sederhana sewa) Kota Blitar enggan menempati rusunawa yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Kota Blitar. Pasalnya, penolakan tersebut disinyalir karena para calon merasa keberatan dengan syarat yang diberikan oleh Dinas PU dan Perumahan.

Cintya Garuda, aktivis Kota Blitar mengatakan beberapa warga mengadu karena mereka merasa keberatan akan syarat tarikan uang jaminan sebesar Rp 500.000 untuk bisa menempati rusunawa Kota Blitar. “Ini yang menolak jatah rusunawa karena mereka merasa keberatan akan syarat uang jaminan tersebut,” ungkapnya.

Menurutnya, masalah persyaratan tersebut sangatlah membebani warga yang memang benar-benar memiliki pendapatan rendah. Pasalnya, dari sosialisasi yang diberikan oleh Dinas PU dan Perumahan Kota Blitar, bahkan hingga Walikota Blitar, Samanhudi Anwar, mengatakan jika pembangunan rusunawa tersebut bakal diberikan kepada empat Kelurahan secara gratis.

“Beberapa calon memang sudah banyak yang kecewa dengan Dinas terkait, ada kemungkinan hal itu menjadikan mereka enggan menempati,” imbuhnya.

Seperti yang diungkapkan, Jupri, warga Turi yang juga salah satu calon penghuni, ia mengaku keberatan dengan syarat tersebut. Pihaknya ingin jika pembangunan rusunawa Kota Blitar harusnya diberikan secara gratis. “Kami keberatan karena disosialisasinya tidak seperti itu, dan ini persyaratannya harus ada uang Rp 500.000 dulu untuk jaminan,” jelasnya.

Sebelumnya, pembangunan rusunawa yang berlokasi di Kelurahan Turi Kota Blitar memiliki kapasitas sebanyak 180 Kartu Keuarga (KK) dari empat Kelurahan di Kota Blitar yakni Turi, Karangsari, Tlumpu dan Sukorejo.

Sementara itu, untuk 23 calon penghuni yang sampai saat ini belum memberikan informasi akan menempati rusunawa tersebut, Bambang S Kartono, Kepala UPTD Rusunawa Kota Blitar mengatakan pihaknya bakal mencoret dari daftar penerima manfaat tersebut.

“Saat ini masih kita beri surat panggilan untuk segera menempati, jika tidak mereka bakal kami coret dari daftar dan akan kami ganti warga lain yang membutuhkan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, pihaknya sudah melakukan surat panggilan hingga tiga kali kepada para calon penghuni rusunawa tersebut. Tetapi setiap panggilan yang dilayangkan selalu tidak mendapat tanggapan dari para calon penghuni yang belum menempati rusunawa. “Kemungkinan kita akan membuka pendaftaran baru untuk menggantikan ke 23 calon penghuni tersebut. Sebab jika tidak segera ditempati, hal itu juga dapat merusak bangunannya,” ujarnya.

Sekedar diketahui, Rusunawa yang berlokasi di Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar sudah efektif ditempati oleh warga selama 3 bulan. Sayangnya, sejak (17/4/2015) lalu diketahui ruangan kamar pada rusunawa tesebut masih terisi sebanyak 65 Kepala Kelurga (KK) dari total ruangan sebanyak 88 ruangan. du/ andik kartika

untuk mengisi waktu libur para siswa agar bisa terpacu untuk dasar-dasar teknologi informatika dan elektronikanya.

“Dengan ini para santri di pesantren tidak harus minder.

Pasalnya dunia pesantren juga memberikan kepada para siswa tentang ilmu pengetahuan umum seperti informatika dan teknologi elektronika,” pungkasnya. obi

Elpiji Meledak, Seorang Bocah Tewas Tertimpa Tembok LEDAKAN tabung gas elpiji 3 kg di rumah warga Jl Bulak Banteng Lor IV, Surabaya, menewaskan seorang bocah, Putri (7), dan membuat tiga lainnya kritis akibat luka bakar serius, Rabu (13/ 5/2015) sekitar pukul 08.30 WIB. Ketiga korban yang mengalami luka bakar parah langsung dievakuasi ke rumah sakit adalah Salma (45), Kapiah (70) dan Dinar (8) tetangga korban. Sementara Putri ditemukan tewas di lokasi. Selain sebagian tubuhnya terbakar akibat ledakan, bocah malang ini juga tertimpa tembok yang runtuh.

Ketua RT setempat, Fatkur, mengatakan suara ledakan dari elpiji 3 kg tersebut memang sangat keras dan mengagetkan warga sekitar.

Warga langsung turun ke lokasi untuk membantu para korban dan menghubungi Polsek kenjeran diteruskan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

“Suara ledakannya sangat keras. Korban yang luka serius langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara Putri kami temukan sudah tak bernyawa akibat tertimpa tembok kamar yang ambruk. Di sekujur tubuhnya juga mengalami luka bakar sangat parah,” terangnya.

Wakapolres Pelabuhan

Tanjung Perak, Kompol Mustofa, yang turun langsung ke lokasi kejadian, mengatakan dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menyimpulkan ledakan dipicu kebocoran selang penghubung ke kompor.

“Kami temukan selang yang menghubungkan anatara tabung dan kompornya mengalami kebocoran. Akibatnya saat api menyala, gas tersebut menyambar dan membuat elpiji 3 kg tersebut meledak,” ulasnya.

“Mengenai kondisi para korban yang mengalami luka bakar serius, kami temukan ada sisa minyak di wajan dan sebgain tempe yang digoreng.

Ini menunjukkan bahwa saat kejadian korban sedang memasak. Namun untuk pastinya akan diperkuat hasil tes dari Labfor,” tambah Kompol Mustofa.

Untuk mempermudah proses penyelidikan dan agar tidak dimasuki orang yang tidak berkepentingan, polisi memasang garis polisi di lokasi terjadinya ledakan.

Sementara itu, hingga saat ini korban yang mengalami luka bakar mendapat perawatan di RS Paru Jl Karang Tembok. Sedangkan Putri, korban yang meninggal, dievakuasi ke kamar mayat RSU dr Soetomo. rofik www.lensaindonesia.com

BERANDA DAERAH

14 Edisi 87/ 18 - 24 Mei 2015

Pemkot Malang Terima Dana Pelebaran Jalan Rp 75 M PEMERINTAH Kota Malang mendapat kucuran dan Rp 75 miliar dari Provinsi Jawa Timur untuk proyek pelebaran jalan.

Kepala Dinas PU Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang, Djarot Edy Sulistyono mengatakan, anggaran tersebut dikucurkan tahun 2015 ini.

“Untuk pelebaran jalan kita dapat kucuran dan Pemprov Jatim. Itu sudah fix karena telah didok,” kata dia

saat didampingi Kabag Humas, M Nurwidianto, Jumat (08/05/2015).

Dia menjelaskan, anggaran diteriam tahun ini. Namun, pelaksanaan proyek baru bisa dimulai akhir tahun. Alasannya, anggaran tersebut masih belum bisa cair.

“Ini karena Pemkot Malang belum membuat rencana penggunaan anggaran. Sehingga, konsultan untuk menggunakan anggaran tersebut juga belum ditunjuk,” jelasnya.

Makanya, kata dia, pihaknya kini sedang membuat perencanaan pembangunan pelebaran jalan tersebut. ýRencana pelebaran jalan itu meliputi Kecamatan Klojen, Lowokwaru, Blimbing, Kedungkadang dan Sukun.

Sedangkan Dinas PU Provinsi Jawa Timur kata dia, kini sedang memperlebar jalan protokol di Kota Malang. Tepatnya di Jalan A Yani hingga Jalan Soekarno-Hatta. Peleba-

rannya berkisar 1-2 meter disesuaikan dengan kondisi jalan.

Proses pelebaran jalan itu diawali dengan penggalian dengan kedalaman setengah meter. Setelah itu dicor, baru diaspal. “Pelebaran di lima kecamatan nantinya seperti itu model aji_dewa_roisky nya,” terang dia.

Proyek pelebaran jembatan di Kota Malang, Jawa Timur.

Miris, Semua Petani Lamongan Belum Nikmati Bantuan Hand Traktor Anggota PPS saat menggelar Pilkada.

KPUD Kabupaten Kediri Tolak PPS Ditunjuk Kades KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kediri meragukan Peraturan KPU (PKPU) No.3 tahun 2015. Keraguan KPUD Kabupaten Kediri karena dalam PKPU itu pengangkatan PPS berdasarkan usulan kepala desa (Kades), lurah atau sebutan lain. Selain itu, PPS tidak diperbolehkan menjabat 2 kali.

Dengan berlakunya aturan itu, KPUD meragukan loyalitas dan kapasitas para PPS untuk dapat menyelenggarakan tugasnya dengan baik. Sebab, para PPS yang rata-rata fresh graduate, tidak memiliki cukup pengetahuan untuk penyelenggraan pemilu.

“Para PPS yang berangkatnya dari tunjukan Kades, kita khawatirkan akan lebih loyal terhadap Kades dari pada KPU. Padahal mereka merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemilu. Ini akan bisa merepotkan kita.

Apalagi mereka tidak memiliki cukup pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu,” jelas Syamsuri, anggota komisioner KPUD Kabupaten Kediri, Kamis (14/5/2015).

Syamsuri menambahkan, prosedur pelaksanaan Pilbub dan pencoblosan sudah baku termasuk aturan teknis dan batasan – batasannya. Untuk itu, dibutuhkan petugas yang loyal dan patuh terhadap tugas dan tanggungjawabnya.

“Jika para petugas di tingkat lapangan tersebut tidak loyak, akan menjadi celah untuk masuknya kepentingan kelompok tertentu,” lanjut Syamsuri.

Seharusnya, kata Syamsuri, Kepala desa tidak bisa turut campur dalam proses pencoblosan nantinya, baik untuk kepentingan pribadi maupun golongan ataupun kelompok. Pihak desa hanya memfasilitasi dan mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada.

“Celah ini kita khawatirkan akan dimanfaatkan kelompok tertentu melalui Kades,” pungkas Syamsuri. andik kartika

Dua Kepsek Lamongan Diduga Selewengkan Dana BSM DUNIA pendidikan di Kabupaten Lamongan kembali tercoreng. Dua oknum kepala sekolah di Desa Jabung, Kecamatan Laren, diduga telah menyelewengkan bantuan siswa miskin (BSM) dan BOS selama 3 tahun.

Salah satu orang tua siswa yang mendapat BSM yang meminta identitasnya tak dipublikasikan mengatakan, selama 3 tahun anaknya menuntut ilmu di Mts Thoriqotul Hidayah-Jabung Kecamatan Laren, tapi tak sekalipun menerima bantuan dari pemerintah tersebut. Padahal anak tersebut masuk dalam daftar sebagai penerima BSM. “Anak saya masuk daftar yang mendapatkan BSM, tapi tak pernah sepeserpun terima uangnya,” ujarnya.

Diduga, selama ini pihak kepala sekolah dan ketua komite telah menguasai dana BSM untuk memperkaya diri. Hal yang sama juga dilakukan kepala sekolah MI Thoriqotul Hidayah, karena kepengurusanya jadi satu lembaga di bawah naungan Departemen Agama Lamongan.

“Seharusnya bila bantuan itu dikelola sekolah, ya minimal ada pembicaraan terlebih dulu dengan orang tua murid. Supaya orang tua mengerti dan tidak timbul salah paham. Namun, dari pihak kepala sekolah maupun guru, tidak ada pembicaraan sebelumnya. Hal ini yang membuat orang tua kecewa,” jelasnya.

Subakir S.Pdi selaku kepala sekolah saat dimintai keterangan membenarkan bahwa selama kurun waktu 3 tahun ini bantuan siswa miskin untuk anak didiknya tak pernah diberikan. Namun dia beralasan dana tersebut digunakan untuk biaya tarikan siswa yang diminta oleh Depag Lamongan dalam setiap kegiatan.

“Seperti aksioma tiap siswa dikenakan biaya tarikan Rp 10 ribu per anak. Porskab kabupaten masing-masing siswa ditarik Rp 40 ribu dan panitia Rp 55 ribu selama 3 hari. Dan masih ada lomba-lomba dan kegiatan lain yang semua siswa dikenakan biaya. Bahkan saat pengajuan surat keterangan tidak mampu oleh kepala desa diwajibkan membayar pungutan jasa sebesar Rp 10 ribu tiap siswa. Semua pihak sekolah yang menangani sebab wali murid enggan mengurusnya,” ujar Subakir.

Disinggung pencairan dana BOS dan BSM yang tetap diterima sekolah sedangkan siswanya telah pindah ke lembaga pendidikan lain, Subakir tak menampik hal itu.

Sebab dia merasa bingung harus mengembalikan dana tersebut kemana. Apalagi dia dan ketua komite serta dewan guru terpaksa memalsu laporan pertanggung jawaban tentang data siswa yang sebenarnya telah pindah tersebut. Hingga berita ini diturunkan kepala sekolah MI Toriqotul Hidayah belum dapat ditemui dan terkesan menghindar.tarno/alimuhtar

Bantuan mesin pembajak dari pemerintah kepada petani harus ditebus dengan biaya mencekik. Akibatnya, setelah menebus alat langsung digadaikan. Hingga kini semua petani di Lamongan belum menikmati bantuan dari pemerintah tersebut.

CARUT marutnya bantuan hand tractor di Kabupaten Lamongan menjadi pergunjingan hangat di masyarakat, terutama petani penerima bantuan. Padahal selama ini pemerintah pusat maupun daerah mengintruksikan bantuan traktor tersebut murni tanpa ada ganti biaya bagi penerima.

Bahkan pemerintah sudah sering menggelontor bantuan sejumlah alat alat pertanian.

Sayangnya, hingga kini semua petani di Lamongan belum bisa menikmati bantuan mesin pembajak tersebut.

Karena selama ini petani tetap saja harus mengeluarkan biaya untuk menebus alat tersebut. Biaya inilah yang dirasa petani mencekik.

Hal tersebut terjadi karena dari awal penentuan Cp-Cl, pengajuan proposal hingga turunya bantuan alsintan, para kapoktan penerima program bantuan sudah banyak mengeluarkan biaya.

Tidak pasti uang itu mengalir kemana, yang jelas poktan penerima usai mendapat

bantuan rata-rata menggadaikan bantuan mesin pembajak tersebut dengan dalih pengganti uang tebusan yang mencapai Rp 5-6 juta.

Kelompok Tani Nabati yang diketuai Imam Subakir mencontohkan. Tahun lalu dia mendapat bantuan hand traktor dengan nilai tebusan Rp 6 juta. Setelah turun, traktor langsung digadaikan Rp 4 juta selama 2 tahun. Alasanya klasik, sebab saat realisasi dia harus menebus traktor kepada UPT Dispertahut Sambeng melalui PPL Wilbin desanya.

“Ya imbasnya, sampai sekarang seluruh anggota saya tak dapat merasakan manfaat dari bantuan yang digembar gemborkan demi kesejahteraan petani tersebut,” tutur Subakit.

Sementara Monahar mengaku saudaranya awal bulan Maret lalu dimintai uang tebusan traktor sebesar Rp 5 juta oleh Sokib dengan janji akan diberi bantuan traktor dari Jokowi diakhir bulan. Namun hingga kini traktor bantuan yang dijanjikan tersebut tak

Bupati Lamongan, H Fadeli saat menyerahkan bantuan hand traktor kepada petani beberapa waktu lalu.

Sayangnya, traktor itu hingga kini tidak bisa digunakan petani.

kunjung diterima.

Usut punya usut, mundurnya penerimaan tersebut karena menunggu program bantuan dari alokasi dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) bulan depan yang diajukan melalui Kelompok Tani Melati Subur Dusun Tambar yang diketuai Basori.

Mulyono, PPL Wilbin wilayah Desa Sidokumpul dikonfirmasi terkait hal ini membantah kalau dia menarik uang tebusan. Namun dia tak menampik kalau pernah ada permintaan dari Sokib kepadanya agar mengusulkan bantuan traktor melalui poktan yang diketuai Basori.

Dia juga menegaskan kalau bantuan untuk poktan melati subur ini akan mendapat 2 traktor sekaligus dari dana cukai bulan depan karena SK-

Temuan BPK Rp 3,6 Miliar Sudah Lunas, Ngawi Optimis Raih WTP

Siswanto (tengah) Setda Kabupaten Ngawi.

UPAYA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi dalam menata pengelolaan anggaran tahun 2014 lalu diyakini akan berbuah manis. Meskipun ada sedikit ganjalan yang harus dibayar guna meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Timur.

Siswanto Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Ngawi melalui via telepon angkat bicara, dia katakan denda dari hasil audit BPK terhadap pengelolaan puluhan proyek infrastruktur senilai Rp 3,6 miliar sudah dibayar lunas.

Denda miliaran rupiah tersebut diketahui oleh Pemkab Ngawi dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan BPK pada pekan lalu.

“Seminggu yang lalu denda Rp 3,6 miliar itu sudah dibayarkan secara lunas dengan dimotori oleh bapak bupati,” terangnya, Rabu (13/05).

Dia jelaskan, pada awalnya temuan BPK justru lebih dari denda yang dibayarkan saat ini yakni senilai Rp 4,9 miliar akibat dari kelebihan volume.

Kalau tidak akan menjadi

salah satu unsur penilaian yang dapat mempengaruhi gagalnya opini WTP yang akan diraih oleh Pemkab Ngawi. Namun sesuai perjalananya, temuan BPK senilai Rp 4,9 miliar bisa dikatakan margin of error atau tidak logis apabila dikaitkan dengan fakta lapangan. Sehingga rekanan maupun kontraktor yang terlibat pada proyek infrastruktur dipanggil oleh Bupati Ngawi untuk melakukan klarifikasi terhadap BPK. Hasil dari klarifikasi tersebut munculah angka perubahan sebesar Rp 1,3 miliar sesuai hitungan teknis antara kontraktor dengan BPK dimana dari Rp 4,9 miliar menjadi Rp 3,6 miliar.

“Artinya temuan BPK itu perlu diklarifikasi benar atau salah atau ada pertimbangan masing-masing dan sebagainya. Setelah itu ternyata ada penyusutan denda dari temuan awal dan setelah klarifikasi dan itu sudah dilunasi oleh kontraktor,” beber Siswanto.

Kemudian dia sendiri optimis opini WTP bakal diraih oleh Pemkab Ngawi dimana sesuai rencana penetapanya akan diketahui pada besok

Jum’at pekan ini. Meski demikian imbuhnya, dasar opini WTP ada di tangan tidak serta merta dari satu unsur sebagaimana di LHP seperti audit terhadap proyek infrastruktur. Melainkan ada item lain yang menjadi penilaian BPK antara lain kemampuan SDM yang ada di SKPD berikut tata administrasinya.

Sementara dari berbagai sumber disebutkan, Kabupaten Ngawi memang baru menerima satu kali opini WTP dari sebelumnya yang hanya menyabet Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Seiring waktu, Pemkab Ngawi selama dua tahun terakhir terus melakukan evaluasi internal agar semua SKPD tertib administrasi maupun kesiapan SDM nya.

Dengan demikian bukan mustahil lagi kalau toh opini WTP bakal diraih kembali sebagai apresiasi terhadap kinerja birokrasi dibawah besutan Bupati Ngawi Budi Sulistyono-Ony Anwar.

“Saya kira temuan BPK itu dan akhirnya ada penyusutan denda kalau boleh dikatakan tidak lebih dari kesalahan teknis sewaktu melakukan hitung-hitungan. Mungkin dasar yang dipakai berbeda antara satu dengan lainya,” ujar nara sumber yang enggan disebut namanya.

Mengenai prediksi opini WTP akan diraih atau tidak oleh Pemkab Ngawi, dia berkeyakinan apresiasi dari BPK itu didapat kembali. Alasan yang menguatkan imbuhnya, ada beberapa unsur dimana Pemkab Ngawi dari tahun ke tahun terus melakukan pembenahan internal dari beberapa kran program dari SKPD yang dianggap macet. pr

nya sudah turun, tinggal nunggu pembagian. Namun tetap ada biaya tebusannya 20 persen. Kalau harga per unit hand traktor Rp 22-23 juta, maka 20 persennya sekitar Rp 5 juta.

Disinggung terkait bantuan PUAP Desa Sidokumpul sejak tahun 2013 yang seolah ditutup-tutupi pengelolaannya hingga masyarakat desa khususnya petani tak tahu apapun tentang adanya bantuan langsung masyarakat tersebut, Mulyono membenarkan kalau memang dia bersama pengurus Gapoktan Sido Rukun sengaja mengelola dana bantuan langsung masyarakat berupa PUAP secara diam-diam. Dalihnya, untuk mengembalikan dana yang tercecer saat turunya bantuan. “Tapi kami berjanji bila nanti dana tersebut telah berkembang banyak,

masyarakat pasti akan merasakanya,” ungkap Mulyono, Selasa (12/05).

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Lamongan, Rudjito mengatakan bahwa tak pernah meminta biaya administrasi apapun atas bantuan traktor tangan yang bersumber dari dana DB-HCT. Pihaknya menegaskan bahwa bantuan traktor tangan yang disalurkan oleh pemerintah yang bersumber dari dana bagi hasil cukai tembakau pada hampir setiap tahunnya, gratis alias tanpa adanya pungutan.

Hanya saja dia mengajak kepada semua pihak agar ikut mengawasi penggunaan traktor tangan bantuan dari Pemerintah ini agar tak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi ketua poktan maupun ga tarno/alimuhtar poktan.

Belasan Hektar Tanaman Padi Diserang “Si Merah” KEKHAWATIRAN akan gagal panen menyelimuti petani di Desa Gandu Kepuh, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, pasalnya saat ini belasan hektare tanaman padinya yang baru berusia satu bulan batangnya memerah dan mengering.

“Tadinya sudah tumbuh hijau, subur. Tapi tiba-tiba jadi memerah batangnya. Kami khawatir ini tidak bisa teratasi dan panenan berkurang atau malah gagal panen,” kata Boiran, petani asal Dukuh Sekayu, Desa Gandu Kepuh, Kecamatan Sukorejo.

Boiran dan para petani yang tanamannya terserang penyakit sudah mencoba berbagai obat untuk menghilangkan gejala yang ditemui, namun masih saja batang padi memerah dan malah bertambah luas.

Dugaan petani setempat ‘si merah’ yang menyerang adalah akibat adanya xantomonas.

Hama ini biasanya menyerang lahan sawah yang tidak bisa dikurangi airnya alias selalu terendam.

“Sawahnya embak (terendam) susah dikurangi airnya,” ujar Mariono, petani lain di desa tersebut.

Hal ini terjadi karena saluran irigasi untuk pembuangan air tidak sempurna. Sehingga serangan xantomonas ini tidak terjadi di seluruh kawasan tersebut. Di satu bidang sawah, hanya beberapa kotak saja yang terkena penyakit.

Lainnya masih bisa tumbuh dengan baik karena bisa dikurangi airnya.

Boiran mengaku tak paham dengan penyakit tersebut.

Sebab dari berbagai obat, termasuk untuk xantomonas,

tidak ada yang bisa mengatasi penyakit ini. para petani pun mengaku belum melaporkan temuan ini ke petugas dari Dinas Pertanian setempat.

“Sudah habis ratusan ribu rupiah tapi belum terlihat perubahan. Nggak tahu lagi nanti, kami belum melaporkan ke dinas pertanian,” ujarnya.

Mariono menyatakan, serangan penyakit memang tidak merata. Di areal persawahannya tidak semua kotak sawah terkena penyakit. Ada juga tanaman yang masih hijau segar.

“Ini sudah langganan. Bagian sawah yang sulit ngesat(mengurangi air) biasanya kena begini. Dan tiap tahun kami juga kebingungan mencari obatnya. Kadang sembuh dengan sendirinya, kadang ya rusak dan tidak bisa panen,” ujarnya.

Sementara, Kepala bidang Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo Muhadi menjelaskan, “Hama xantomonas yang menyerang tanaman padi dikarenakan pengairan yang tidak bagus. Sehingga unsur hara tidak bisa di serap sempurna oleh tanaman. Langkah instan untuk mengatasi hal ini adalah dengan melakukan pengeringan dan diberi dolomite, sehingga PH tanah meningkat menjadi 5 sampai 7,” jelasnya.

Muhadi mengungkapkan, Dinas Pertanian juga tengah berupaya membantu petani setempat untuk jangka panjang, yaitu diusulkan pembuatan saluran pembuangan.

Langkah tersebut perlu dukungan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melaui APBD dan APBN. arso www.lensaindonesia.com

WISATA & KULINER

15 Edisi 87/ 18 - 24 Mei 2015

NEWS

Perangko Cara Efektif Promosikan Pariwisata Indonesia

Kementerian Pariwisata meluncurkan buku berjudul 'Indonesia Through Stamps 1945-2012' di Jakarta, Selasa 12 Mei 2015.

Menonton Petarung Cilik dari Pulau Sumbawa Kuda-kuda asal Sumbawa sangat sangat terkenal karena dulunya pernah menjadi tunggangan para raja, bangsawan, dan panglima perang.

PULAU Sumbawa di Nusa Tenggara Barat adalah tempat bagi kuda liar sumbawa yang kesohor. Tetapi sayangnya Sumbawa merupakan destinasi yang sering dilupakan.

Bagi wisatawan asing Sumbawa adalah tempat untuk transit dari Pulau Lombok ke Labuan Bajo (Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur).

Padahal Sumbawa punya banyak sekali destinasi wisata yang eksotis dan bahkan belum banyak orang tahu. Mendengar kata Sumbawa bagi para pelancong mungkin langsung teringat dengan Gunung Tambora. Ya Gunung Tambora ini memang destinasi favorit para pendaki gunung, tidak kalah dengan Gunung Rinjani di Pulau Lombok.

Gunung Tambora merupakan gunung yang eksotis karena punya cerita yang sangat menarik. Letusan Gunung Tambora pada tahun 1815 silam teramat dahsyat.

Diperkirakan sebanyak 100 ribu orang meninggal ketika

MENTERI Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mempromosikan pariwisata Indonesia melalui cara unik yakni menerbitkan buku “Indonesia Through Stamps: 1945-2012” yang memuat berbagai seri perangko yang diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan promosi bagi wisatawan yang akan ke Indonesia.

Menpar Arief Yahya di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Kantor Kementerian Pariwisata Jakarta, Selasa (12/5/2015), mengatakan promosi pariwisata dapat dilakukan dengan berbagai cara di antaranya melalui buku.

“Seperti halnya buku ‘Indonesia Through Stamps’ yang berisikan perjalanan prangko sebagai bukti telah melakukan pembayaran untuk jasa layanan pos Indonesia yang diterbitkan sejak tahun 1945 ini. Saya kira sangat efektif sebagai sumber informasi dan promosi pariwisata,” katanya.

Oleh karena itulah, Kemenpar

Tambora meletus. Akibat letusan Tambora, sebagian Eropa tertutup awan gelap.

Sejak abad ke 18 kuda sumbawa sudah sangat terkenal karena menjadi tunggangan para raja, bangsawan, dan panglima perang. Dalam kitab Negarakertagama yang ditulis Empu Prapanca disebutkan bahwa raja dan panglima perang dari Kediri, Singosari, hingga Majapahit menggunakan kuda asal Sumbawa untuk memperkuat pasukannya. Wajar sih, karena kuda inilah yang dikenal sebagai kuda liar, dan karena hidup di alam yang keras dan medan yang panas.

Kalau sekilas melihat kuda sumbawa tidak begitu besar namun ternyata terbilang tangguh, karena selain untuk sarana transportasi juga kuat membawa beban hasil panen. Selain itu, kuda sumbawa juga dikenal tahan cuaca panas dan jinak. Sayangnya saat ini fungsi kuda semakin lama semakin terkikis oleh zaman,

meluncurkan buku yang memuat informasi yang komprehensif tentang keanekaragaman budaya, keindahan alam, dan tempat-tempat bersejarah yang selama ini menjadi daya tarik pariwisata Indonesia.

“Peluncuran buku ini merupakan bagian dari Pesona Indonesia untuk mempromosikan pariwisata dalam upaya menarik kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang kita targetkan sebanyak 12 juta pada tahun ini dan 20 juta pada 2019 mendatang,” katanya.

Apalagi, lanjut Menpar, sektor pariwisata di masa mendatang menjadikan tulang punggung perekonomian nasional. “Target kita jangka panjang adalah menjadikan Indonesia sebagai pemimpin industri pariwisata di Asia,” kata Arief Yahya.

Menpar yakin buku bisa menjadi salah satu cara untuk mempromosikan pariwisata.

“Wisman yang berkunjung ke Indonesia berawal dari membaca bu-

apalagi perannya tergantikan oleh kendaraan bermotor yang jauh lebih praktis dan efisien.

Beruntung di Kota Bima, “Pacoa Jara” atau balap kuda tradisional masih dipertahankan, sehingga eksistensi kuda-kuda sumbawa ini tetap terjaga. Yang unik, para joki kuda ini adalah anak-anak berumur 5 sampai 10 tahun.

Pasalnya dari umur 3 tahun mereka sudah berlatih dengan kuda untuk balapan. Ketika usia di atas 10 tahun mereka sudah tidak dipakai lagi.

Pacoa Jara merupakan istilah Dompu untuk pacuan kuda (“pacoa” berarti pacuan dan “jara” berarti kuda) di mana telah menjadi olahraga favorit masyarakat Dompu dan Bima serta rutin digelar mulai dari skala lokal hingga nasional.

Pacoa Jara di Dompu masih berlangsung secara turun temurun. Kompetisi adu cepat berkuda tersebut digelar di berbagai waktu dan tempat

HOTEL

JAJAN

Harris Hotel Sediakan Free Charge di Area Swimming Pool

“Jaja Bali” Masih Primadona Hingga Kini

HARRIS Hotel Gubeng Surabaya yang usianya belum genap satu bulan, kini menawarkan fasilitas yang cukup menggugah minat untuk tinggal di sana. Hotel yang berkonsep life style ini memiliki 152 kamar yang dinaungi dalam bangunan total 14 lantai menawarkan fasilitas free charge untuk berbagai even di area kolam renangnya.

“Memang kebanyakan tamu hotel ini selalu kerasan dengan sajian fasilitas free even di area kolam renang ini.

Bahkan area swimming pool ini sering digunakan even seperti gelaran music akustik, party reunion, ulang tahun, gathering, barbeque, hingga pre wedding memperoleh fasilitas pendukung secara gratis.

Dan kesemuanya, kita berikan secara free tanpa ongkos sewa lagi, namun itu di luar dari menu kulinernya”, ujar Setiawan Nanang, Marketing Communications Manager

Suasana swimmig pool Harris Hotel Gubeng Surabaya bisa digunakan untuk berbagai momen even bisa dinikmati secara free charge.

HARRIS-POP! Hotels & Conventions Gubeng Surabaya.

Iwan (panggilan akrab) menambahkan, dari layanan yang ditawarkan tersebut dari sisi bisnisnya kontribusi dari total okupansi dari online travel agent sekitar 40 persen, sedangkan untuk F&B berikut kamar menyumbang kontribusi sekitar 60 persen. Untuk target okupansi bulan ini diharapkan mencapai 70 persen.

“Harris Hotel memiliki peringkat ke dua di jajaran online travel agent di Indone-

sia menurut versi “Trip Advisor”. Sebab di sana sudah banyak testimoni yang berkomentar tentang hotel kami ini yang kiranya bisa dijadikan referensi hotel cukup layak dikunjungi”, tandas Iwan.

Area swimming pool yang berada di lantai 5 pada Harris Hotel Gubeng Surabaya kali ini mengusung konsep outdoor. Di posisi lantai tersebut dipahami lebih tenang hembusan anginnya dibanding lokasi roof top.

Sebab hal ini sangatlah sesuai dengan konsep area party. eld

SOAL kuliner, Bali tak kalah dengan daerah lain. Kuliner khas daerah yang saat ini masih eksis adalah “jaja bali” atau jajan (kue) bali. Jaja bali bisa diperoleh dengan mudah, baik dijual di pasar, supermarket bahkan di penjualan kaki lima.

“Tiang (saya) sudah dari bajang (remaja) jualan jaja bali.

Dulu saya jualan di emperan toko, setiap pagi hingga siang.

Laris, soalnya kan buat ngopi pagi, jadi ya bayak yang beli.

Sekarang sudah tua, cukup jualan di rumah saja,” kata Ketut Wenten, di Denpasar, Bali.

Wenten menjelaskan, yang dinamakan jaja bali adalah jajan atau kue yang dijual di pasar seperti serabi kecil yang disebut laklak, giling-giling berbahan tepung kanji (di Jawa disebut cenil), ketan kukus, lukis (atau lupis yang terbuat dari ketan putih yang dikukus berbentuk segitiga) dan masih banyak jenis jajan lainnya. Jaja

BUDAYA

Prosesi kawin cai pada pembukaan roadshow 'Pesta Rakyat De Syukron' Hari Jadi Provinsi Jawa Barat Ke-70, tahun 2015 di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Meriahnya Pesta Rakyat De Syukron PADA tanggal 19 Agustus ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jawa Barat. Tahun 2015 ini, Jawa Barat berusia 70 tahun. Dalam rangka merayakan hari jadi Jawa Barat digelar ‘Pesta Rakyat De Syukron’ di beberapa kabupaten/ kota di Jawa Barat, di antaranya, di Garut, Bogor, Purwakarta, Cirebon dan Kota Bandung.

Garut dipilih sebagai tempat perdana digelarnya roadshow ‘Pesta Rakyat De Syukron’ Hari Jadi Jawa Barat Ke70, tahun 2015 ini. Sementara, puncak peringatan acara akan digelar di Kota Bandung.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar membuka secara resmi, Roadshow Hari Jadi

Provinsi Jawa Barat ke-70 di Halaman Kantor Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan W ilayah IV Priangan Jalan Ahmad Yani, di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (13/5/2015).

“Dengan mengucapkan bismillahirahmanirahim, kegiatan roadshow peringatan hari jadi Jabar ke 70 tahun 2015 ini secara resmi saya buka,” ucap Deddy membuka roadshow tersebut di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (13/5/2015).

Pembukaan berlangsung meriah dengan helatan ‘Gebyar Budaya Garut 2015’ yang menggelar sejumlah pertunjukan seni, budaya dan kea-

rifan lokal Kabupaten Garut, di antaranya, tari-tarian, kirab budaya Garut, karnaval budaya Garut yang ditampilkan oleh mojang-mojang cantik dan jajaka Garut. Kemudian, dodombaan diiringi Surak Ibra, performance seni tradisional rampak bedug, kawih, marawis dan juara silat dunia, prosesi pembukaan kawin cai, fashion show kostum etnik Garut “Garut Molek”, Kirab Congcot dan tumpeng lengkap dengan jampanan dan diiringi dengan parade seni budaya lainnya.

Selain itu, helatan gebyar budaya ini dirangkaikan dengan pameran industri kreatif berbau seni, budaya Jawa Barat, di antaranya festival kuli-

bali dinikmati dengan parutan kelapa dan siraman gula merah yang dikentalkan.

“Kalau tiang (saya) jualan, kelapa parutnya dikukus dulu biar awet. Jadi tidak cepat basi.

Semua jaja buatan tiang (saya) tidak cepat basi kok, tidak pakai pengawet, tapi cara membuatnya yang harus benar. Ini belajar dari orang tua dulu saat tinggal di Klungkung,” tambahnya.

Wenten juga bercerita, kalau dulu dia jualan jaja bali hanya Rp 500 per bungkus. Kini, karena perkembangan zaman dan harga bahan olahan bertambah mahal, maka sekarang dijual Rp 3.000-Rp 5.000 per bungkus atau per porsi.

Bakat membuat jaja bali diperoleh Wenten dari orang tuanya.

Kini bakat tersebut diturunkan ke anaknya nomor dua yang juga berprofesi sama. Bahkan, anaknya kini sering mendapat pesanan untuk hidangan kudapan di berbagai acara. sri

ner parahyangan, pameran produk Operasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat, pameran UMKM, pameran industri kreatif dan produk unggulan yang berasal dari berbagai kabupaten kota di Jawa Barat dan tak kalah penting pameran batu akik.

Gebyar Budaya Garut dengan dirangkaikan pameran industri kreatif ini berlangsung dua hari, mulai Rabu (13/5/2015 sampai dengan Kamis (14/5/2015). “Ini se-

bagai bentuk rasa syukur kita menyambut peringatan Hari Jadi Jawa Barat yang ke 70, merupakan wujud kepedulian, terhadap konten, dan potensi kearifan lokal, di mana pemerintah dan masyarakat bekerja sama melakukan unjuk kabisa menampilkan warisan-warisan budaya dan seni leluhur kita, dalam bentuk inovasi, kreatifitas, sosial, seni, dan budaya, maupun inspirasi di bidang ekonomi,” kata Deddy. rio

ku atau mencari informasi di media online. Kita berusaha tarik mereka agar lebih mengenal serta memahami apa yang menjadi keunggulan dari Indonesia dan kita sangat optimis target-target tersebut dapat terpenuhi dengan dukungan segenap warga Indonesia untuk turut mempromosikan, melestarikan dan mengembangkan produk-produk pariwisata Indonesia,” papar Arief.

Menurut dia, buku “Indonesia Through Stamps: 1945-2012” sebagai kreativitas warga Indonesia ini dapat diwariskan kepada masyarakat luas.

Buku itu juga diharapkan bisa menjadi sumber informasi wisman untuk mengenal lebih dekat tentang keanekaragaman budaya serta kreativitas bangsa Indonesia. “Dengan diluncurkannya buku ‘Indonesia Through Stamps’ diharapkan akan menjadi promosi yang efektif untuk menarik wisman dari berbagai negara,” katanya. mad

Pacoa Jara atau balap kuda tradisional masih dipertahankan di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat.

berbeda di Pulau Sumbawa.

Bukan hanya dari Dompu, peserta lomba juga datang dari berbagai daerah seperti Bima, Sumbawa, Taliwang, dan Lombok.

Pacoa jara pun digelar rutin setiap tahun untuk menyambut hari besar. Pacoa Jara diadakan 2 kali setiap tahun secara rutin. Lantas bagaimana turis atau fotografer yang

ingin mengambil foto mereka? Tenang, biasanya setiap Sabtu dan Minggu mereka berlatih bersama, sehingga setiap weekend bagi turis yang ingin melihat pacoa jara bisa menyaksikan. Uniknya pacuan kuda ini membuat acara ini sangat terkenal di kalangan wisatawan. Jika anda ke Bima, pacoa dara wajib untuk dikunjungi. barry

MENU

Dari namanya yang cukup seram, namun tak seseram rasa menu GRANDONG (Ikan Gurami Bakar Sambal Kedondong).

Singgasana Hotel Surabaya Sajikan GRANDONG SINGGASANA Hotel Surabaya kali ini kembali memanjakan penggemar kuliner olahan ikan dengan menyajikan IT’S ALL ABOUT FRESH WATER FISH dengan pilihan Ikan Gurami Bakar Sambal Kedondong (GRANDONG), Ikan Gurami Goreng Saus Telur Asin (GALORA) dan Ikan Gurami Tim Saus Pesmol (GAOEL).

“Menu varian ikan Gurami ini bisa dinikmati selama bulan April – Juni 2015 di Dharmawangsa dan Amandaru Restaurant Singgasana Hotel Surabaya dengan harga Rp. 65.000,- ++ per porsi termasuk nasi putih”, ujar W.Virtaloka, PR Manager i/c GA Secretary Singgasana Hotel Surabaya, kepada lensaindonesia.com Rabu, (13/05/2015).

Virta menambahkan, menu ini satu porsi idealnya memang untuk satu orang, namun bisa jadi dinikmati dua orang cukup menambahkan nasi dan sayurannya.

Dalam masa promo, menu kuliner olahan dari ikan gurami ini ditargetkan terjual 750 porsi dalam tempo promo tiga bulan tersebut.

Adapun cara pembuatan GALORA sangatlah mudah, yakni Gurami yang telah dicuci bersih di fillet dan dipotong kotak2 besar, dibumbui garam, merica dan jeruk nipis, lalu diamkan sebentar. Setelah itu masukkan ke dalam kocokan telur dan baluri dengan tepung kanji, lalu goreng hingga matang.

Lantas untuk sausnya, tumislah bawang putih dan masukkan telur asin yang telah dihaluskan terlebih dahulu. Kemudian tmbahkan kaldu, seledri dan daun bawang. Masukkan garam, merica dan gula, serta kanji untuk pengentalnya. Usai demikian siramlah saus tersebut diatas gurami yang telah digoreng.

Sedangkan untuk pembuatan GRANDONG, Gurami yang usai dicuci bersih di sayat-sayat punggungnya.

Bumbui dengan garam, merica dan jeruk nipis. Bakar setengah matang kemudian olesi kecap manis dan lanjutkan sampai matang. Setelah itu tambahkan sambal tomat dan parutan kedondong, menu siap disajikan. eld

www.lensaindonesia.com

METROPOLIS

16 Edisi 87/ 18 - 24 Mei 2015

Satpol PP Mau Bunuh Anggota DPRD Surabaya Anggota Satpol PP Surabaya mengancam akan membunuh Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Agustin Paulina saat penertiban PKL di Pasar Tembok.

SATPOL PP Surabaya kembali mendapat sorotan karena dianggap melakukan penganiayaan ringan terhadap Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana saat melakukan penertiban PKL di Pasar Tembok, Minggu (10/05/2015).

Berdasarkan informasi, saat itu Agustin Poliana bersama anaknya sedang berada di lokasi saat penertiban PKL di Pasar Tembok.

Karena ingin tahu lebih lanjut proses penertiban, Agustin yang melihat tindakan penertiban menganggap berlebihan dan bermaksud menegur. Namun, karena anggota Satpol PP tidak mengenalnya, terjadi adu mulut dan berujung pada tindakan penganiayaan ringan yang terhadap Agustin dan anaknya.

“Saya sudah mengaku sebagai anggota dewan, tapi malah ditarik-tarik sampai sakit,” kata Agustin ketika mediasi di Kantor Satpol PP Surabaya,

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha dan Ketua Komisi D Agustin Paulina (kiri) menemui Kepala Satpol PP Surabaya, Irvan Widyanto.

Senin (11/05/2015).

Bahkan, dirinya mengatakan ada kata-kata yang dilontarkan Agustin yang isinya melecehkan institusi DPRD Surabaya.

“Anggota DPRD taek, nek gak wedok tak pateni koen (Anggota dewan tai, kalau bukan perempuan sudah kubunuh kau) ,” tutur Agustin menirukan ucapan anggota Satpol PP kepada dirinya.

Bahkan, politisi yang

menjabat sebagai anggota dewan selama empat periode ini dibawa ke Markas Komando (Mako) Satpol PP Surabaya di Jl Jaksa Agung Suprapto bersama-sama pedagang lainya.

“Secara pribadi saya bisa memaafkan, tapi penghinaan terhadap institusi DPRD Surabaya sangat-sangat tidak bisa diterima. Bagaimana pembinaan yang dilakukan terhadap Anggota Satpol PP kok sampai begitu,” kata politisi PDIP yang akrab disapa Titin.

PDIP Kembali Usung Duet Maut Risma-Wisnu PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan akan mengusung duet Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana sebagai pasangan calon walikota-calon wakil walikota dalam Pilkada Kota Surabaya yang digelar Desember 2015 mendatang.

Kepastian tersebut ditegaskan langsung oleh Ketua DPD PDIP Jawa Timur Kusnadi. “Sudah pasti itu. Bu Risma calon wali kota dan Pak Wisnu wakilnya,” katanya disela uji kepatutan dan kelayakan calon kepala daerah yang diusung untuk 19 Pilkada serentak di Kantor DPD PDI-P Jatim di Surabaya, Sabtu (09/05/2015).

Kusnadi mengungkapkan, keputusan mengusung pasangan incumbent tersebut merupakan hasil rapat pimpinan PDI-P Jatim dengan Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto, sebelum membuka secara resmi tes uji kepatutan dan kelayakan.

Menurut Kusnadi, pihaknya sudah melaporkan ke DPP PDIP bahwa khusus Surabaya pihaknya sudah melakukan pemetaan, sekaligus memberitahukan dua nama yang men-

Abdul Sukur, alias Pak Dul.

Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana.

daftarkan diri sebagai calon Wali Kota Surabaya 20152020, yakni Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana.

“Sekjen sendiri yang bilang, nanti kewenangan DPP menggandengkan mereka kembali dengan rincian Rismaharini wali kota dan Wisnu Sakti wakilnya,” tuturnya.

Sementara itu, Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto membenarkan bahwa partainya tetap akan mengusung kembali duet Risma-Wisnu.

Alasanya, keduanya dinilai berhasil memimpin Kota

Bakal Calon walikota Surabaya, Antony Bachtiar Pilkada mengumpulkan dukungan KTP.

www.lensaindonesia.com

Mengharukan, Tukang Becak Tiap Malam Tambal Lubang Jalan Tanpa Dibayar

Pak Dul tiap malam menambal jalan di Surabaya dengan becak berisi batu aspal.

surabaya.

“Kalau bicara pribadi, kepemimpinan RismahariniWisnu Sakti memang sangat layak dipertahankan,” ujarnya.

Sementara itu, Wisnu Sakti Buana yang saat ini menjabat Wakil Walikota Surabaya mengaku siap menjalankan apa pun perintah partai dan di posisi manapun.

“Dari dulu saya bilang kalau selalu siap ditempatkan sebagai apa saja dan di mana saja, selama itu tugas ketua umum dan partai,” kata Ketua DPC PDI-P Surabaya itu. iwan

Bacawali Antony Bachtiar Mulai Kumpulkan Dukungan KTP

BAKAL calon walikota (bacawali) Kota Surabaya, Antony Bachtiar berupaya menggalang dukungan dari masyarakat melalui pengumpulan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Saat ini, Ketua DPC Persatuan Tionghoa Indonesia Raya (Petir) Partai Gerindra Surabaya itu berhasil mengumpulkan 2.000 KTP dari penduduk di Kecamatan Simokerto.

Pekan lalu, pria yang juga menjabat Direktur Investment Banking di PT Intifikasa Securindo Tbk itu resmi mendaftarkan dirinya sebagai bacawali Surabaya lewat Partai Gerindra.

Pengumpulan dukungan KTP ini bertujuan agar Partai Gerindra tidak melihat dia sebelah mata. Dengan adanya duku-

Sementara itu, Kasatpol PP Irvan Widyanto mengatakan membenarkan tindakan represif yang dilakukan anak buahnya. Bahkan, sejak tadi malam pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Agustin Poliana dan Ketua DPRD Surabaya untuk menjelaskan dan meminta maaf.

“Sebagai pimpinan, saya yang bertanggung jawab atas tindakan tadi malam. Sejak tadi malam saya sudah melakukan evaluasi terhadap anak buah saya,” kata Irvan Widyanto.

Pasca kejadian, para pimpinan DPRD pun

meluruk ke kantor Satpol PP Surabaya. Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha menyesalkan sikap berlebihan yang dilakukan oknum Satpol PP tersebut. Bahkan, pihaknya akan ada evaluasi lebih lanjut terhadap kinerja penegak Perda itu.

“Anggota dewan saja dilakukan seperti ini, apalagi masyarakat biasa. Jelas harus ada evaluasi menyeluruh terhadap Satpol PP Surabaya. Ini sudah keterlaluan,” kata politisi PKB di Kantor Satpol PP Surabaya.

Reaksi keras juga ditunjukkan Ketua Fraksi PDIP Sukadar. Ia mengecam argansi petugas Satpol PP terhadap anggotanya. Pihaknya menegaskan harus ada tindakan kongkrit terhadap Pimpinan Satpol PP karena tidak bisa mengatur anak buahnya.

“Kalau Pak Irvan Widyanto (Kasatpol PP) mewakili anak buahnya meminta maaf. Saya juga begitu, sabagai Ketua Fraksi (PDIP) saya jelas tidak terima ada perlakuan seperti itu terhadap anggota saya. Ini kan termasuk penganiayaan,” tegasnya dihadapan Kasatpol PP Irvan Widyanto.

Sementara itu, Sekretaris DPC PDIP Surabaya, Syafudin Zuhri juga secara langsung manyampaikan evaluasi terhadap Satpol PP Surabaya akan dilakukan secara khusus oleh Komisi A. “Kalau menendang itu kan ibaratnya dilakukan kepada penjahat atau apalah. Ini kan sudah mengaku Anggota Dewan Surabaya.

Seharusnya menjadi pengayom, bukan ber iwan tindak adigang-adigung,” ungkapnya.

ngan yang luas dari masyarakat, Antony Bachtiar ingin partai nanti bisa mengusungnya dalam Pilkada Surabaya pada Desember 2015 mendatang.

“Target saya bisa mengumpulkan sebanyak 50.000 KTP dari seluruh kecamatan di Surabaya. Saya kan ingin kelihatan bekerja di mata partai, tidak hanya menunggu saja untuk diusung,” katanya.

Alumnus Universitas Dr Soetomo ini mengungkapkan, meski Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dikabarkan akan diusung kembali oleh PDIPerjuangan, namun dia tidak gentar. Pihaknya meyakini masih ada sebagian masyarakat Surabaya yang meng-

hendakinya untuk menjabat sebagai walikota.

Menurut dia, masih banyak tugas-tugas walikota yang sekarang belum dituntaskan.

Misalnya persoalan banjir di Surabaya yang tiap tahun terus saja terjadi.

“Bu Risma (panggilan Tri Rismaharini) itu kan andalannya hanya taman-taman saja. Mbangun taman itu seharusnya bukan tugasnya walikota. Itu (pembangunan taman) diserahkan saja ke kepala dinas. Walikota harus fokus urus banjir,” paparnya.

Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon DPC Partai Gerindra Kota Surabaya, AH Thony mengatakan, partainya membuka pendaftaran bacawali mulai 518 Mei. Itu termasuk tahapan pengambilan dan pengembalian formulir. Selanjutnya akan ada verifikasi calon.

Usai verifikasi diteruskan dengan ajang Rapat Kerja Cabang Khusu (Rakercabsus).

Setelah itu hasilnya akan dikirim ke DPD dan DPP. Pihaknya juga akan berkirim surat ke DPP terkait dengan mekanisme penjaringan calon.

“Kami berharap, jika DPP memiliki calon yang diharapkan, kami minta untuk menyampaikannya ke DPC sece iwan patnya,” ujarnya.

SEORANG tukang becak bernama Abdul Sukur alias Pak Dul pantas menyandang sebagai pahlawan. Tinggal di Surabaya yang dikenal sebagai Kota Pahlawan, Pak Dul setiap malam selalu keluyuran sehabis melakukan tugasnya mengayuh becak.

Bukan sekedar keluyuran biasa, tetapi Pak Dul boleh dibilang sedang menjalankan aksi 'heroiknya'. Yah, seorang warga Surabaya bernama Himan Utomo memposting gambar Pak Dul di akun Facebooknya sedang menambal jalan berlubang di Kota Surabaya.

Status di Facebook itu diunggah Himan, Senin (11/5/2015), 18.45 WIB, dengan enam foto pendukung.

Himan mengisahkan, pada suatu malam, pukul 23.05 WIB, ia melihat seorang tukang becak lanjut usia yang menurunkan bongkahan aspal bekas di jalanan depan ITC, Gembong, Surabaya.

Lelaki itu selanjutnya meratakan bongkahan aspal bekas tersebut dengan godam sehingga jalan berlubang kembali

rata. Himan yang rupanya penasaran atas tindakan lelaki sepuh itu menghampiri.

Dalam perkenalannya dengan Himan, Pak Dul mengaku bukan pegawai ataupun orang suruhan Pemkot Surabaya. Pak Dul semata-mata tukang becak yang peduli dengan kota dan sesama warga kota.

"Setelah cari rezeki dengan menjadi tukang becak, malamnya saya selalu mencari bongkahan batu aspal, buat menutup jalan yang berlubang, ya hitung-hitung abdi saya sebagai warga Kota Surabaya," kata Pak Dul sebagaimana dikutip Himan dalam status Facebooknya.

Aksi Pak Dul ini sering mendapat olok-olok sesama tukang becak karena ia melakukan itu tidak dibayar, dan tidak pula akan dipedulikan Pemkot Surabaya.

Nyatanya ia bergeming.

"Kalau ada yang terkana lubang terus kecelakaan gimana? Iya kalau musim panas, terus kalau banjir kan gak kelihatan. Sudah tidak apa-apa, kalau jalannya

tidak berlubang semua yang lewat kan juga enak," ujarnya.

Jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya mendatangi Pak Dul di rumahnya, Jl. Tambak Segaran Barat Gang 1 Nomor 27 Kota Surabaya.

Bukan hanya berbekal ucapan terima kasih dari pemerintah kota yang dipimpin Wali Kota Tri Rismaharini, mereka juga menawarkan uang jasa, bahkan lowongan pekerjaan.

Nyatanya, Abdul Sukur menolak pemberian uang jasa atau tawaran pekerjaan dari Pemkot Surabaya. Pak Dul rupanya menambal jalan hanya karena peduli dengan keselamatan pengguna jalan lainnya tanpa pamrih.

"Kami sudah ke sana. Terus kami kasih imbalan jasa dan menawari ikut kerja di Dinas Pekerjaan Umum, tapi tidak mau," ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Erna Purnawati seperti dilansir Antara.

Komisi C Minta Penataan Pembangunan Hotel KOMISI C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya menilai maraknya pembangunan hotel di Kota Pahlawan yang selama ini lebih terpusat di tengah kota, membikin macet lalu lintas, selain tidak adanya pemerataan ekonomi.

“Kalau seperti ini, yang menikmati kue pertumbuhan ekonomi Surabaya hanya bagian pusat kota. Kawasan di pinggiran Surabaya juga harus dipikirkan agar bisa maju seperti Surabaya pusat,” katanya.

Menurut dia, sebaiknya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menghentikan perizinan hotel yang berdiri di pusat kota. “Kami mendorong agar hotel dibangun menjauh dari pusat kota seperti Surabaya barat, timur, utara maupun selatan,” katanya.

Sukadar mengatakan selama ini banyak hotel dibangun di pusat kota seperti di Jalan Basuki Rahmat, Jalan Embong Malang, maupun Jalan Tunjungan.

Dengan adanya penyebaran pembangunan hotel, kata dia, maka distribusi pembangunan ekonomi juga akan lebih merata. Untuk menunjang penyebaran hotel, infrastruktur khususnya jalan harus diperkuat.

Saat ini, lanjut dia, Pemkot Surabaya

sudah membangun akses jalan lingkar barat dan lingkar luar timur. Sayangnya, proyek ini masih belum dapat ditentukan kapan selesainya. Dia berharap tahun depan kedua proyek ini bisa dikerjakan secara lebih maksimal lagi.

“Infrastruktur jalan ini penting untuk memperlancar lalu lintas. Jika jalan lingkar luar timur maupun lingkar barat selesai dibangun, tentu pengusaha akan berbondong-bondong berinvestasi di kawasan tersebut,” ujarnya.

Terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Sukadar mengakui pertumbuhan bisnis hospitality tidak mampu diprediksi oleh Pemkot Surabaya. Sehingga wajar ketika ada bangunan hotel yang berdiri diatas lahan yang tidak masuk dalam RTRW. Namun, menurut dia, RTRW ini bisa diubah sesuai dengan perkembangan kota.

“Nantinya untuk perubahan RTRW ini, Pemkot bisa berkoordinasi dengan DPRD. Bisa kok RTRW itu diubah, yang penting asas kemanfaatannya jelas.

Misalnya, ketika RTRW diubah, tidak mematikan kegiatan ekonomi masyarakat setempat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)

Sukadar

Jawa Timur, M Sholeh, mengaku sepakat jika ada penyebaran hotel. Saat ini, jumlah hotel yang ada di pusat kota sudah berada di atas batas kewajaran.

Sudah seharusnya, lanjut dia, Pemkot menolak perizinan pembangunan hotel di Surabaya pusat dan mengalihkannnya ke daerah pinggiran Surabaya. “Sekarang kan banyak wilayah selain Surabaya pusat yang menarik.

Misalnya Rungkut di Surabaya timur.

Saat ini sudah mulai banyak hotel berdiri di sekitar kawasan tersebut,” katanya.

Sholeh mengatakan di Jatim sejak 2012 hingga kini tercatat sebanyak 100 hotel baru. Sebagian besar dibangun di pusat Kota Surabaya. adv/wan