Koran Lensa Indonesia Edisi 88

Klik website: http://www.lensaindonesia.com/

Edisi 88 25 - 31 Mei 2015

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

SURAT TERBUKA KETUM PSSI UNTUK MENPORA

LA NYALLA: KEJAHATAN APA YANG SUDAH SAYA LAKUKAN ?

“Saya jadi bertanya. Kejahatan luar biasa apa yang sudah saya lakukan sebagai Presiden PSSI? Sehingga PSSI diperlakukan seolah organisasi terlarang yang harus dibinasakan dari bumi pertiwi ini?” (Ketum PSSI La Nyalla Mattalitti, Jumat 22 Mei 2015) BELUM meredanya kisruh antara PSSI dan Kemenpora membuat La Nyalla Mattalitti selaku Ketua Umum PSSI mencoba mengambil jalur diplomasi. La Nyalla yang terpilih menjadi Ketua Umum PSSI hasil Kongres Luar Biasa (KLB) membuat surat terbuka tertanggal 22 Mei 2015 yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI Imam Nahrawi.

BERAS PLASTIK MOMOK BARU JELANG PUASA Ekbis

2

Salah satu isi surat tersebut menjelaskan bahwa La Nyalla menolak tentang stigma kotor persepakbolaan yang seolah ditujukan padanya selama ini.

Dalam surat tersebut ada beberapa hal yang disampaikan oleh La Nyalla. Di antaranya, mengenai kiprahnya di PSSI dan apa saja yang telah dilakukannya selama menjadi pengurus PSSI. Termasuk cara-cara yang dilakukannya dalam memera-

Jaksa Tanjung Perak Terekam CCTV Kuras ATM Terdakwa KASUS pencurian uang di ATM milik Dermawan, terdakwa kasus penggelapan yang dilakukan Jaksa Kejari Tanjung Perak Rahmat Wirawan (RW) terkuak.

Hal ini setelah adanya temuan bukti baru berupa Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) saat sang jaksa mengambil uang di bilik ATM. Informasi dari Kejari Tanjung Perak, rekaman CCTV itu sudah berada di tangan pengawas Kejati

Jatim. Dari rekaman CCTV, diketahui pencurian dilakukan pada 19 Februari 2015, lima hari setelah proses penyerahan tahap dua perkara tersebut dari polisi ke kejaksaan.

Dalam rekaman itu, terlihat suasana di sebuah bilik ATM di Surabaya yang terekam 19 Februari 2015, pukul 22.16 WIB sampai pukul 22.21 WIB. Baca: Jaksa... Hal 7

KEBENARAN MENANG, GOLKAR AGUNG DIBATALKAN Sorot

5

ngi mafia judi dan match fixing di sepakbola Indonesia.

Di samping itu, La Nyalla juga mempertanyakan sikap Menpora yang membekukan PSSI. Dan kini, sanksi Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) sudah menunggu di depan mata, yakni 29 Mei. Tentu apa yang dilakukan La Nyalla merupakan upaya agar Indonesia terhindar dari sanksi tersebut.

Hal tersebut karena PSSI adalah salah satu anggota badan sepak bola dunia itu, yang juga memiliki aturan-aturan dan fungsi supervisi dalam penyelenggaraan kegiatan sepak bola di seluruh dunia.

Hampir seluruh negara di dunia saat ini adalah anggota FIFA, sehingga mereka bisa mengikuti berbagai pertandingan atau turnamen internasional yang masuk dalam kalender kegiatan organisasi sepak bola dunia itu.

Mulai dari yang Piala Dunia dengan rangkaian pertandingan babak kualifikasi, kejuaraan tingkat benua dan kawasan, kejuaraan antarklub, hingga kejuaraan internasional tingkat junior, semuanya masuk dalam kalender

resmi FIFA. Bahkan kegiatan sepak bola resmi di dalam negeri, termasuk kompetisi Liga Indonesia harus juga harus tunduk pada aturan-aturan standar yang telah ditetapkan FIFA. Sanksi diberikan FIFA kepada PSSI apabila melanggar salah satu statuta FIFA. Pasalnya, kewajiban PSSI sebagai anggota FIFA harus independen dari intervensi pihak ketiga, kalau tidak mampu menjaga independensi ada sanksi.

Baca: La Nyalla... Hal 7

Jokowi Kayaknya Mau Pilih Ketua KPK Perempuan Tanda-tanda Kiamat atau Terobosan?

PRESIDEN Jokowi telah memilih sembilan nama anggota Panitia Seleksi (Pansel) pimpinan KPK. Mereka terdiri dari berbagai macam ahli. Apa ini pertanda, Ketua KPK mendatang adalah seorang perempuan?

Sembilan perempuan yang dipercaya menduduki Pansel KPK, yaitu Destry Damayanti, Ahli Ekonomi Keuangan dan Moneter, Enny Nurbaningsih (Pakar Hukum Tata Negara Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional), Baca: Jokowi... Hal 7

Hakim Agung Ngaku Perjaka Tapi Istrinya Tiga Terdakwa Dermawan kasus penggelapan yang rekening pribadinya dikuras Jaksa Kejari Tanjung Perak Surabaya, Rahmat Wirawan.

SEGALA cara dilakukan Sophian Martabaya untuk bisa menikahi istri ketiganya.

Demi mengikat tali perkawinan, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung berusia 62 tahun itu mengaku masih bujangan.

Tapi Sophian tak menyangka perbua-

tannya itu berujung pada kon_sekuensi yang serius. Tidak hanya itu, Sophian juga kedapatan melakukan pertemuan dengan orang berperkara dalam kasus korupsi, Indra Iriansyah.

Baca: Hakim... Hal 7

Aset 2,9 Juta Karyawan Diserobot Bos Tanah, Uang Negara Rp 24 M Terancam Hilang (Bagian 7)

Bupati Sidoarjo jadi ‘Beking’ Mafia Tanah, Komisi A Siap Panggil Henry Gunawan BELLA SHOFIE TERNYATA NIKAHI SUAMI ORANG Blitz

6

SURYA PALOH DAN IMPOR MINYAK ANGOLA Nasional

www.lensaindonesia.com

9

Ketegasan Bupati Sidoarjo dipertanyakan, mengapa begitu ‘loyo’ menertibkan pelanggar perda di wilayahnya. Sementara Komisi A DPRD Jatim siap memanggil Puskokar dan Henry Gunawan.

BUPATI Sidoarjo Saiful Illah seharusnya disorot dalam kasus sengketa tanah antara Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) Jatim seluas 24 hektare di Pranti, Juanda, Jawa Timur, melawan PT Gala Bumi Perkasa yang dikomandoi Henry Gunawan.

Bagaimana tidak, sebagai pemimpin incumbent yang akan maju lagi dalam Pilkada Sidoarjo akhir Desember 2015, Saiful

Illah dianggap tidak tegas dalam mencermati persoalan hukum di wilayahnya. Bahkan, Saiful Illah telah mengabaikan pelanggar peraturan daerah (perda).

Entah ada apa dengan hukum di negeri ini sampai-sampai Saiful Illah menjadi tumpul dalam menertibkan pelanggaran perda.

Sudah jelas bahwa Henry Gunawan bebas membangun pergudangan di lahan kosong (berseng-

Lahan milik Puskopkar kini dibangun pergudangan secara ilegal oleh PT Gala Bumi Perkasa.

keta) yang menurut BPN Kanwil Jatim masih statusquo, tapi Saiful Illah dan jajarannya malah melem-

pem dan terkesan tutup mata.

Faktanya, semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sudah

“berteriak” bahwa aktivitas pengurukan dan pembangunan gudang di Desa Pranti oleh PT Gala Bumi Perkasa tidak ada ijinnya, tetapi sikap bupati justru “adem ayem”.

Sampai saat ini tidak ada ketegasan dari Bupati Saiful Illah untuk menegakkan keadilan terhadap aset 2,9 juta karyawan Puskopkar yang telah diserobot Henry Gunawan.

Sebelumnya, Kepala PU Bina Marga Sidoarjo Ir Sigit Setyawan sudah “berteriak” bahwa pengurukan dan pembangunan yang dilakukan PT Gala Bumi Perkasa di Desa Pranti tidak ada ijinnya.

Baca: Bupati... Hal 7

EKBIS

2 Edisi 88/ 25 - 31 Mei 2015

Bakrie Punya Pabrik Baru Pipa Baja Rp 1,5 Triliun di Bekasi MENTERI Perindustrian (Menperin) Saleh Husin meresmikan pabrik baru pelapisan pipa baja PT Bakrie Pipe Industries di Bekasi, Jawa Barat. Pabrik coating plant (pelapisan pipa baja) tersebut untuk sampai tahap pengembangan berikutnya senilai total Rp 1,5 triliun dikelola oleh anak usaha PT Bakrie & Brothers Tbk. Saleh Husin mengatakan, dibangunnya pabrik pelapisan pipa baja ini merupakan

salah satu industri prioritas dan memegang peranan penting bagi pengembangan industri lainnya di Tanah Air. “Mengingat besi dan baja adalah bahan baku dasar bagi industri lainnya, mengingat besi dan baja adalah bahan baku dasar bagi industri lain,” kata Saleh di acara Peresmian Pabrik PT Bakrie Pipe Industries di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (21/5/2015).

Selain meresmikan lini produksi dari pabrik di kom-

pleks seluas 21 hektar ini, hari ini pun diresmikan laboratorium pabrik pelapisan baja. Ditandai dengan memukul kendang di atas podium, Saleh ýyang memakai batik, secara resmi membuka beroperasinya pabrik pelapisan pipa baja ini.

Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Tbk Bobby Gafur Umar menuturkan, pembangunan pabrik ini merupakan tahap pertama dari total investasi yang direncanakan

perusahaan di sektor minyak dan gas (migas).

“Total investasinya sekitar Rp 1,5 triliun, dan kami akan ekspansi lagi,” tuturnya.

Pabrik yang terletak di kawasan Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat ini mampu memproduksi 800.000 meter persegi lapis baja per tahunnya, dengan menggunakan sistem fusion bonded epoxy (FBE), three layer polyethylene (3PLE) dan three layer polypropylene (3LPP).

Mesin tersebut juga mampu melapisi pipa mulai dari ukuran 4 inchi hingga 48 inchi.

“Kami bangun fasilitas ini untuk memenuhi kebutuhan pipa bagi penggunaan di daratan (on shore) dan bawah laut, juga mendukung rencana pemerintah membangun jaringan pipa dalam program konversi BBM ke gas,” tuturý CEO PT Bakrie Pipe Industries Mas Wigrantoro Roes. zul/hen

Karyawan pabrik pelapis pipa baja Bakrie.

Beras Plastik Momok Baru Jelang Bulan Puasa Pertemuan Presiden Jokowi dengan Bank Dunia.

Bank Dunia Tawarkan Pendanaan USD11 Miliar untuk Indonesia DELEGASI yang dipimpin oleh Presiden Kelompok Bank Dunia Jim Yong Kim menawarkan dukungan pendanaan hingga 11 miliar dollar AS untuk pendanaan baru selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun bagi Indonesia. Tawaran ini disampaikan oleh Presiden Kelompok Bank Dunia Jim Yong Kim saat menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/5) pagi.

“Kelompok Bank Dunia berkomitmen untuk membangun kemitraan erat dengan Indonesia, kemitraan yang telah berlangsung selama enak dekade,” kata Kim dalam siaran pers Bank Dunia.

Dari rencana pendanaan sebesar 11 miliar dollar AS itu, 8 miliar dollar AS diantaranya berasal dari Bank Dunia melalui International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), dan 3 miliar dollar AS lagi berasal dari Multilateral Invesment Guarantee Agency (MIGA).

Menurut Kim, Bank Dunia ingin mewujudkan komitmen pendanaannya yang terbesar di Indonesia melalui perwakilan Bank Dunia di Jakarta. “Kami ingin berbagi dengan Indonesia akan pengetahuan global dan keahlian teknis di berbagai sektor seperti energi, kesehatan, pendidikan, ekonomi, maritim, sampai ke pelayanan masyarakat di daerah,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Kim memuji pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata mencapai 6 (enam) persen dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. Indonesia juga berhasil memangkas separuh jumlah penduduk miskin dalam 15 tahun terakhir ke angka 11,3 persen saat ini.

“Membantu 25 juta orang keluar dari kemiskinan dalam kurun waktu kurang dari satu generasi adalah sebuah pencapaian besar,” puji Kim. sita

Pemerintah diminta melakukan langkah antisipasi yang maksimal terhadap peredaran beras palsu.

MASUKNYA beras palsu ke Indonesia menunjukkan pemerintah lalai dalam mengawasi perizinan impor beras. Kasus ini bertentangan dengan semangat Program Ketahanan Pangan yang menjadi salah satu visi Presiden Joko Widodo.

Anggota DPR dari Fraksi PKS Rofi Munawar meminta pemerintah melakukan langkah antisipasi terhadap masuknya beras plastik yang diduga dari Cina, baik melalui mekanisme impor pengadaan beras tujuan khusus (restoran, hotel dan industri pariwisata) maupun dalam rencana impor untuk stok pemerintah.

Selain itu, Rofi juga meminta masyarakat tetap berhati-hati dalam mengonsumsi beras yang beredar dengan mengenali tekstur dan lebih teliti dalam membeli.

“Pemerintah harus melakukan langkah antisipasi yang maksimal terhadap kemungkinan peredaran beras palsu, di antaranya dengan melakukan monitoring secara serius di sentra-sentra be-

ras, menutup celah impor beras ilegal, mengintensifkan koordinasi antar lembaga, dan memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang mengkonsumsinya,” kata Rofi Munawar dalam pernyataan tertulis, Kamis (21/5/2015).

Berdasarkan dari keterangan media Singapura, Cina sedang memproduksi beras palsu. Beras palsu sudah didistribusikan di Taiyuan, Provinsi Shaanxi. Bahkan dikabarkan juga diekspor ke beberapa negara tetangga.

Beras palsu terbuat dari gabungan kentang, ubi jalar, dan limbah plastik yang direkayasa sedemikan rupa sehingga berbentuk menyerupai beras.

Rofi mengingatkan, disinyalir produsen beras palsu menambahkan resin sintetis industri dalam komposisi.

Seperti diketahui bahwa resin sintetis akan sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh tubuh manusia, bahkan di antaranya bisa memicu kanker.

Rofi mengatakan ada baiknya pemerintah memberikan penjelasan dan sosialisasi yang maksimal kepada masyarakat terkait keberadaan beras palsu ini, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia konsumsi utamanya beras. Pelaku yang menyebarluaskan bisa dijerat hukuman berdasarkan Undang-Undang Pangan, UU tentang perlin-

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memegang beras saat konferensi pers beras palsu.

dungan konsumen maupun peraturan lainnya, karena telah mengedarkan bahan pangan berbahaya.

“Produksi dan beras palsu ini ternyata bukan permasalahan baru, mengingat keluhan mengenai produk asal Cina ini sudah dilaporkan di tahun 2011. Sebagaimana diketahui, Cina merupakan salah satu negara yang mengimpor berasnya ke Indonesia, selain Thailand dan Vietnam, tercatat sepanjang tahun 2012, Indonesia pernah impor beras dari Negeri Tirai Bambu, Cina sekitar 496,6 ton dengan nilai 1,8 juta dolar (Rp16,2 miliar),” kata Rofi.

Di tengah melonjaknya harga beras di pasaran, keberadaan beras palsu harus diwaspadai. Selain sangat sulit dibedakan dengan beras asli, harganyapun lebih murah.

Pegadaian Bagi-bagi Emas PT Pegadaian (Persero) membagikan hadiah emas kepada seluruh nasabah yang melakukan transaksi selama periode 1 Januari 2015 hingga 31 Maret 2015.

Demikian disampaikan oleh Direktur Utama PT Pegadaian Riswinandi dalam acara pengundian hadiah Kemilau Emas Pegadaian di salah satu mall di Jakarta, Rabu (20/5/2015).

“Sesuai dengan slogan ‘Mengatasi Masalah Tanpa Masalah’ kami terus melakukan inovasi agar selalu dapat memenuhi kebutuhan finansial masyarakat.

Selain memenuhi kebutuhan dana masyarakat dengan sistem gadai dan fidusia, kami juga memfasilitasi nasabah yang memiliki kelebihan dana dengan investasi emas,” ujar Riswinandi.

Lebih lanjut Riswinandi mengatakan, pemberian hadiah berupa emas logam mulia karena lebih dari 90% barang jaminan yang masuk di Pegadaian berupa emas baik berupa perhiasan maupun emas batangan. Sekaligus sebagai edukasi bagi masyarakat mengenai emas sebagai alternatifinvestasi.

“Dengan memberikan hadiah berupa logam mulia dan ibadah umroh diharapkan meningkatkan loyalitas nasabah terhadap Pegadaian. Selain itu juga diharapkan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menjadi nasabah Pegadaian,” katanya.

Untuk penarikan tahap kedua 2015 akan dilakukan pada bulan Agustus 2015 untuk periode transaksi 01 April 2015 sampai dengan 30 Juni 2015. Penarikan undian tersebut disaksikan oleh Jajaran Direksi, Pejabat Kementerian Sosial, Notaris, Pihak Kepolisian, serta perwakilan nasabah dari wilayah Jabodetabek. Jumlah nasabah aktif pemilik poin yang diundi pada periode ini sebanyak 6.842.441 orang seluruh Indonesia.

Dari hasil pengundian terpilih pemenang hadiah utama untuk Pegadaian konvensional berupa satu keping logam mulia seberat 500 gram adalah Ibu Ipah Musyarifah nasabah UPC Ancaran, Cabang Kuningan.

Sedangkan pemenang hadiah utama untuk Pegadaian Syariah (Rahn) berupa satu keping logam mulia seberat 250 gram adalah Ibu Damayantinasabah UPS Srengseng Sawah Cabang Syariah Margonda, Depok.

Para pemenang tidak dikenai biaya apapun dan akan dihubungi oleh pihak Pegadaian. Pada pengundian ini Pegadaian memberikan hadiah utama untuk produk Gadai KCA, Krasida, dan Pembiayaan Investasi Emas untuk outlet Pegadaian konvensional berupa 1 keping emas batangan seberat 500 gram, hadiah kedua 250 kepingemas batangan 10 gram, dan hadiah ketiga 750 keping emas batangan masing-masing dengan pecahan 5 gram. dem www.lensaindonesia.com

Oleh karenanya pemerintah harus mengingatkan dan menindak tegas distributor maupun pedagang yang melakukan penjualan beras plastik.

Sementara Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan mengungkapkan temuan beras plastik di Kota Bekasi, Jawa Barat, telah menjadi sorotan internasional.

“Beredarnya beras sintetis atau beras berbahan baku plastik di pasar internasional telah menjadi sorotan dan kecaman dari berbagai belahan dunia.

Beras plastik ini pertama kali ditemukan dan dijual di pasar Cina, terutama di Taiyuan di Provinsi Shaanxi yang sudah ada kurang lebih sejak tahun 2008 yang lalu,” kata Heri, Kamis (21/5/2015).

Heri mengatakan temuan beras plastik merupakan masalah serius karena merupa-

kan kebutuhan sehari-hari dan terkait dengan kesehatan masyarakat.

Itu sebabnya, kata Heri, Pemerintah harus serius menanggapi kasus tersebut. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran beras, terutama yang mengandung plastik.

Pemerintah juga diminta tidak melempar tanggungjawab. Masyarakat, katanya, tidak butuh sekedar klaim Kementerian Perdagangan versus Kementerian Pertanian sebagai pihak yang paling benar dan paling bertanggungjawab.

Sikap saling lempar tanggung jawab dan menyalahkan, katanya, justru semakin meresahkan masyarakat dan tidak memberikan solusi apa-apa.

“Kemudian, harga beras yang saat ini terus naik dan tidak menentu akan menjadi pintu masuk produk berbahaya yang dijual murah. Buktinya, peredaran beras plastik semakin marak di pasaran dengan harga yang sangat terjangkau. Modusnya, beras tersebut dicampur dengan beras asli,” kata dia.

Heri menambahkan peran Bulog dalam mengantisipasi penimbunan beras oleh tengkulak yang telah mendistorsi pasar beras juga menjadi salah satu alasan beredarnya beras plastik melalui kebijakan im sua por.

Gandeng Ascendas, MKD Indonesia Kembangkan Proyek Mixed-Use

Pesawat Airbus tipe A330-300.

Garuda Permak Enam Airbus A330-300 jadi Kelas Ekonomi Buat Mudik Lebaran PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melakukan perombakan kompartemen untuk enam unit pesawat Airbus tipe A330300 menjadi kelas ekonomi. Lang-kah ini dilakukan untuk mengan-tisipasi lonjakan mudik Lebaran 2015.

Direktur Utama Garuda Indo-nesia M Arif Wibowo mengatakan, enam pesawat Airbus A330-300 tersebut sebetulnya diperuntukkan bagi rombongan jamaah haji musim 2015. Na-mun akan dimanfaatkan lebih dulu untuk Lebaran.

“Sebetulnya, pesawat itu diprioritaskan untuk haji, tapi sebelum masuk haji bisa dipakai sebagai cadangan mengantisi-pasi lonjakan pada arus mudik Lebaran,” kata Arif.

Garuda, lanjutnya, juga akan menambah penerbangan (ex-tra flight), baik untuk rute-rute mudik, maupun rute-rute liburan, mulai dari H-10 hingga H+10 Lebaran 2015.

Rute-rute untuk yang dita-mbah penerbangannya untuk mudik, meliputi Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Me-dan, dan

Makassar, sementara untuk liburan, yakni Denpasar dan Singapura.

“Kami prediksi akan ada lon-jakan penumpang di Leba-ran tahun ini. Pasalnya, Leba-ran bertepatan dengan musim liburan sekolah. Hitungan kami, bisa 10-15 persen kenaikannya,” ujarnya.

Untuk mencukupi kebutuhan Lebaran, perseroan juga melaku-kan penambahan kapasitas, baik Garuda maupun Citilink.

“Tahun ini, Garuda akan mendatangkan 18 pesawat, di antaranya berbadan sem-pit tujuh pesawat B737-800, tiga CRJ1000, ATR72-600, tiga B777-300 ER dan dua A330300. Dua unit datang kuartal ini, bulan depan sudah mulai masuk Boeing-777 yang ketujuh,” katanya.

Terkait harga tiket, Arif men-gatakan, ada kenaikan, namun tidak akan melampaui tarif batas atas. “Kalau angkutan darat ada tuslah, kita enggak ada tuslah, kita main di subclasses saja sampai batas atas maksimal,” pungkasnya. hrm

PENYEDIA solusi ruang usaha unggulan Asia, Ascendas Group (Ascendas) menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Metropolitan Karyadeka Development (MKD) Indonesia untuk mengembangkan proyek mixeduse seluas 9.7 hektar berlokasi di Tangerang.

Ascendas dan MKD masingmasing akan memegang saham dengan persentase yang seimbang dalam kerjasama ini. MKD adalah perusahaan hasil kerjasama PT Metropolitan Permata Development, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki pengembang properti terkemuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia PT Metropolitan Land Tbk, dan kelompok usaha swasta Karyadeka Group.

Terletak di dalam Metland Cyber City, proyek pengembangan mixed-use seluas 9.7 hektar ini akan terdiri dari gabungan perkantoran, apartemen, ritel dan fasilitas pendukung lainnya. Seluruh pembangunan diharapkan dapat memperkuat Metland Cyber City sebagai tujuan utama untuk bisnis dan komunitas gaya hidup dinamis yang tinggal di wilayah sekitar Jakarta.

Fase 1 proyek ini, yang akan dikembangkan pada lahan seluas 1,3 hektar, terdiri atas apartemen perumahan dan ruang kantor dengan fasilitas pendukung, menyediakan total gross-floor area sekitar 130.000m2. Pembangunan Tahap 1 diharapkan akan dimulai pada tahun 2016.

Manohar Khiatani, CEO dan

Presiden Grup Ascendas mengatakan joint venture ini menandakan gebrakan pertamanya di Indonesia yang terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat dan urbanisasi yang pesat. Dengan meningkatnya jumlah kelas menengah dan ekspansi bisnis di luar pusat kota, muncul permintaan yang kuat untuk pengembangan proyek mixed-use yang berkualitas di area Jakarta dan sekitarnya demi mendukung perkembangan industri.

“Kami tertarik untuk ikut berperan sebagai katalis dalam pertumbuhan bisnis dan masyarakat yang terus berkembang di Tangerang, juga kami menantikan peluang-peluang selanjutnya di Indonesia,” kata Manohar kepada Lensaindonesia.com pada acara press conference di Ciputra World 1, Jakarta, Rabu (20/5/2015).

Sementara, William Tay selaku CEO Ascendas Asia Tenggara, mengatakan terletak di pusat komunitas sub-urban yang mandiri, pengembangan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai industri yang berasosiasi dengan pertumbuhan Indonesia menuju tahap selanjutnya.

“Kami merasa senang dapat bermitra dengan MKD untuk pengembangan proyek terbaru kami di wilayah ini. Dengan memanfaatkan pengetahuan dan wawasan lokal MKD yang mendalam, kamu dapat merancang proyek pengembangan ini sesuai dengan kebutuhan bisnis dan komunitas di Tangerang,” tutur William sumringah. rudi

3

POLITIK

Edisi 88/ 25 - 31 Mei 2015

Mangindaan Ungkap Syarat jadi Sekjen Partai Demokrat POLITISI Partai Demokrat, EE Mangindaan, mengatakan partainya baru menyelesaikan pembentukan formatur. Sedangkan untuk menyusun kepengurusan periode 2015-2020, formatur tinggal melaksanakan rapat.

“Formatur belum melakukan rapat itu. Rapat itu kan dua-tiga hari bisa langsung memutuskan, tidak lama,” kata Mangindaan di

gedung DPR, Jakarta, Kamis 21 Maret 2015.

Mengenai jabatan strategis seperti sekretaris jenderal, Mangindaan mengungkapkan bahwa semua kader senior mempunyai peluang menduduki jabatan tersebut. Selain senior, kader juga harus mempunyai pengalaman dalam dan ikatan batin sejak lama.

Saat ditanya apakah anggota formatur bisa diangkat menjadi sekretaris jenderal di partai berlambang bintang mercy ini, Wakil Ketua MPR itu menjawab kemungkinan itu besar karena anggota formatur memenuhi kriteria.

“Saya anggota tim formatur juga. Dan memang bisa saja anggota tim formatur jadi sekjen.

Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie menyampaikan sambutan dalam pembukaan Musyawarah Nasional Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, Minggu 30 November 2014.

rahkan ke ketua umum, dan kriterianya tentu sama saja dengan sekjen di partai lain," tuturnya.

Kongres Partai Demokrat di Surabaya memilih Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua umum secara aklamasi. Selanjutnya, SBY bersama tim formatur akan menentukan kepengurusan baru partai tersebut. sya/ek/vv

PDIP Tetap Tolak Revisi UU Pilkada

Ical Siap Islah dan Mengalah KETUA Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan dengan keluarnya keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah membuat Partai Golkar otomatis terjadi islah.

“DPP hasil Munas Riau 2009 yang sah sesuai dengan putusan yang jelas, itu adalah suatu islah otomatis.

Karena kepengurusan DPP PG 2009-2015 hasil Munas Riau, di situ ada Agung Laksono sebagai wakil ketum, dan Priyo Budi Santoso sebagai Ketua DPP,” kata Ketum DPP PG Munas Bali Aburizal Bakrie saat membuka Munas X Soksi di Cilegon Banten, Kamis (21/5).

Sebelumnya PTUN telah mengabulkan gugatan Aburizal Bakrie dan menyatakan surat keputusan Kemenkumham tidak sah. PTUN juga memerintahkan kepada menkumham untuk mencabut SK tersebut.

Lebih lanjut Ical juga menyatakan bersedia jika akan terjadi islah. “Pak Jusuf Kalla selaku senior Partai Golkar sedang usahakan untuk bisa islah meskipun sementara agar PG bisa ikut pilkada. Walaupun saya harus mengalah demi kepentingan Partai Golkar,” katanya.

Ia menyadari Partai Golkar bukan partai penguasa, dan akan tetap hormati hukum. “Saya sadar waktunya tidak cukup, kalau kita harus melawan, karena itu saya siap kalau harus berkompromi untuk kepentingan Partai Golkar dan untuk kepentingan Indonesia, tapi pengadilan jalan terus,” kata Aburizal.

Ia juga menjelaskan berdasarkan UU parpol yang disebutkan terjadi sengketa atau dualisme kepengurusan parpol jika ada pertentangan dari 3/4 peserta dalam munas yang sama. Sementara tambah Aburizal Bakrie di Munas Bali tidak ada pertentangan. ans

Formatur itu kan jelas adalah orang yang berpengalaman, yang punya ikatan batin dengan partai sejak lama,” ujarnya.

Meski mempunyai peluang menjadi menduduki kursi sekjen, mantan Menteri Perhubungan itu enggan mengklaim dia akan menduduki jabatan bergengsi tersebut.

"Yang jelas soal sekjen dise-

Arief Wibowo

Tidak ada urgensi yang bersifat nasional dalam usulan revisi UU Pilkada. Sehingga, Fraksi PDIP memutuskan menolak wacana tersebut.

PANDANGAN Komisi II DPR soal urgensi usulan revisi Undang-undang (UU) Pilkada terbelah. Sejumlah fraksi partai politik pendukung pemerintah secara bulat menolak usulan revisi tersebut.

Salah satunya adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (PDIP).

Politikus PDIP Arif Wibowo mengatakan, tidak ada urgensi yang bersifat nasional dalam usulan revisi UU Pilkada. Sehingga, Fraksi PDIP memutuskan menolak wacana tersebut.

“Silakan anggota fraksi usulkan perubahan UU. PDIP

sampai sekarang satupun anggotanya belum ada yang tanda tangan. Kita masih dalam pendirian, tidak ada urgensi,” ujar Arif di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (21/5/ 2015).

Lebih lanjut, Arif menegaskan, pandangan PDIP ini juga didasarkan atas pandangan pemerintah yang juga secara terang menolak usulan merevisi UU Pilkada. Selain itu, lanjut Arif, faktor waktu pelaksanaan pilkada yang sudah mepet juga menjadi pertimbangan.

“PDIP tetap dalam posisi tidak setuju. Selain karena faktor waktu, lalu pandangan pemerintah juga jadi dasar. Dari aspek legislasi, (usulan revisi UU) harus lewat Baleg. Tetap harus ada persetujuan DPR dan pemerintah,” jelas Arif.

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat juga tegas menolak wacana Pimpinan Komisi II DPR RI yang mengarahkan Rapat Penjadwalan Komisi II untuk merevisi UU Pilkada. Pasalnya, politikus PDIP menilai tujuan revisi UU Pilkada tidak berdasarkan alasan mendesak.

“Bahkan, keinginan merevisi UU Pilkada bukan atas

kehendak sebagian besar rakyat, melainkan (itu) kepentingan dari para elit politik yang sedang bersengketa dalam internal partainya. Ditambah lagi, mereka yang berkonflik belum melakukan islah atau rekonsiliasi,” ujar Henry dalam keterangan persnya, di Jakarta, belum lama ini.

Diketahui, dalam Revisi UU No 1 Tahun 2015 Pasal 42 A Ayat (2) menekankan kepengurusan parpol yang bisa mengajukan pasangan calon kepala daerah adalah kepengurusan Partai Politik yang menjalankan islah (perdamaian) sebelum pendaftaran pasangan calon.

Henry yang juga Ketua Umum Ormas DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) menyebut, islah itu baik menurut Konstitusi, bahkan menurut agama dan praktik Peradilan Sipil.

“Islah atau rekonsiliasi mempunyai tempat yang sangat istimewa. Artinya, menggunakan hati dan pikiran dengan mengedepankan prinsipprinsip musyawarah dan mufakat. Bahkan dalam sengketa di peradilan sekalipun, hakim punya kewajiban memberikan kesempatan agar dilaku-

kan perdamaian yang dikenal dengan mediasi, dalam tenggang waktu 40 hari, bahkan bila para pihak masih membutuhkan perpanjangan waktu maka hakim wajib memberikan perpanjangan waktu yang dimintanya,” ungkap Henry.

Islah, tambah Henry, dapat mengalahkan putusan apa pun yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, putusan-putusan peradilan dapat dikesampingkan atau tidak dilaksanakan, dan yang berlaku adalah keputusan yang diambil para pihak dalam rekonsiliasi.

Kembali ke persoalan Pimpinan dan beberapa Anggota Komisi II yang atas perintah partainya menginginkan agar dilakukan Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 yang baru ditetapkan tahun ini dan belum digunakan, Henry menyarankan kepada mereka yang mendesak untuk merevisi UU Pilkada, agar menggunakan Hak Inisiatif Anggota DPR. “Jika ingin mengusulkan Revisi UU Pilkada, sebaiknya gunakan Hak Inisiatif Anggota Dewan, dan tidak memaksakan Revisi UU Pilkada untuk diajukan oleh Komisi II DPR RI,” demikian Henry Yoso. licom

Jimly Asshiddiqie: Negara Nggak Boleh Terganggu Dengan Konflik Dua Partai Politik PRESIDEN Jokowi tidak setuju dengan revisi Undang- Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Tapi Komisi II DPR tetap ngotot membahasnya. Padahal, untuk mengubah undang-undang, pemerintah dan DPR harus setuju. Apa sebe-narnya terjadi di balik itu? Apa ada kesepakatan terselubung antara pemerintah dan DPR? Keinginan DPR mengubah Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol) dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) karena KPU tidak menerima rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR. Berdasarkan Peraturan KPU, parpol yang berhak mengikuti pilkada yang terdaf-tar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Bila terjadi gugatan, KPU mengharuskan putusan pengadilan bersikap final dan mengikat. Sedangkan rekomendasi Panja Komisi II DPR berdasar-kan putusan pengadilan terakhir meskipun belum final. Bagaimana tanggapan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengenai kemelut itu? Berikut kutipannya:

Bukankah saat ini tahapan pilkada sudah mulai ber-jalan?

Saya rasa bisa dicarikan jalan.

Kalau mau ya.

Bagaimana caranya?

Misalnya, tahapan terus. Khusus untuk yang lagi konflik bisa diberi kesempatan mendaf-tar belakangan.

Misalnya be-gitu.

Apa Anda setuju dengan DPR merevisi UU Pilkada dan UU Parpol?

Itu terserah DPR, tapi untuk mengubah undang-undang pe-merintah harus setuju. Kami nggak ikut-ikutan.

Tapi menurut Anda, apa masih mungkin dilakukan?

Kalau Presiden dan DPR bisa menemukan jadwal yang tepat, bisa saja.

Bagaimana dengan jadwal kampanye?

Mengurangi jadwal kampa-nye, misalnya begitu ya. Bisa saja itu.

Jimly Asshiddiqie

Apa itu tidak mengganggu jadwal dan tahapan pilkada yang sudah ditetapkan?

Mekanisme pendaftarannya bisa dibuka. Tidak kaku, mi-alnya tanggal

sekian sampai tanggal sekian. Sudah masuk tahapan penetapan, masih ada partai yang belum mengajukan karena alasan hukum.

sudah ditetapkan?

Tidak akan mengganggu jad-wal yang lain. Jadwal pendaft-arannya saja. Itu misal.

Artinya masih bisa diperpanjang masa pendaftaran?

Itu misalnya. Tapi diperpan-jang khusus. Ada pertimbangan khusus, maka diperpanjang. Khusus untuk partai yang ber-sengketa.

Cara lain?

Cara lain, kita berharap putu-san pengadilan itu agak cepat.

Bagaimana dengan ketentuan yang dipakai KPU? Nah ketentuan yang memungkinkan diperpanjang itu, dimuat sedikit satu kalimat di undang-undang, ya jadi. Tidak meng-ganggu.

Anda yakin ini tidak berdampak terganggunya tahapan atau jadwal lain yang

Apa bisa jadwal Pilkada serentak diundur?

Itu tidak bisa lagi. Kan sudah ada Undang-Undangnya. Jadwal 9 Desember 2015, itu sudah jadwal kenegaraan, resmi. Jangan gara-gara konflik dua parpol, seluruh warga negara kita bertengkar, yang sifatnya pertengkaran privat. Masak karena konflik itu mengganggu jadwal dan agenda kenegaraan. Itu nggak boleh. Negara nggak boleh terganggu oleh konflik yang bersifat privat. hrm

Ridwan Hisjam: APBD untuk Pendidikan Rp400 T Harus Dikoreksi Lagi

DPR Minta Bongkar Jual Beli Ijazah Palsu di 18 Kampus Jabodetabek WAKIL Ketua Komisi X DPR RI, Ridwan Hisjam mengaku prihatin masalah dugaan jual beli ijazah palsu di 18 kampus yang tersebar di Jabodetabek dan Kupang NTT. Dia meminta Pemerintah dan aparat penegak hukum segera merespon cepat masalah ini.

Sebelumnya, Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi M Nasir membeberkan adanya laporan ijazah palsu itu diterimanya beberapa pekan lalu. Pihaknya langsung membentuk tim investigasi untuk menelusuri kasus tersebut. Ditengarai, sudah ada ratusan mahasiswa yang menggunakan ijazah palsu. Angka yang cukup miris bagi dunia pendidikan nasional.

Terkait informasi 18 kampus ini, Menteri Ristek dan

Dikti M Nasir mengaku menerima laporan dari masyarakat. Sebanyak 17 Kampus di antaranya tersebar di Jabodetabek, dan satu lainnya berada di Kupang, NTT. Kampus-kampus yang ada di Jabodetabek disebut menjual ijazah S1 dengan harga tertentu. Mahasiswa hanya perlu kuliah setahun atau dua tahun, ijazah sarjana sudah bisa diterbitkan dengan menyetor sejumlah uang. Sedangkan kampus yang ada di Kupang diduga malah menerbitkan ijazah palsu.

Menurut Ridwan Hisjam, bahwa kasus ijazah palsu itu merupakan tanggungjawab Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Ia juga mempertegas pelaku bisa dijerat hukuman pidana. Polisi bisa langsung bertindak untuk menyelidiki dan menyidiknya.

“Kepolisian bisa langsung melakukan action dengan penyelidikan dan penyidikan. Perguruan Tinggi mana saja yang terlibat kasus pemalsuan ijazah. Karena kalau ini sudah menjadi pemberitaan dan konsumsi publik, saya khawatir dunia pendidikan kita diragukan keabsahannya. Ini kan perguruan tinggi swasta,” kata Ridwan di Jakarta, Kamis (21/5/15).

Padahal, lanjut Ridwan, jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia sangat banyak, dan jumlahnya mencapai ratusan.

“Jangan sampai mencoreng dunia pendidikan tinggi kita,” tegas Ridwan, yang komisinya juga membidangi masalah pendidikan ini di Jakarta.

Ridwan Hisjam berharap, pemerintah dan penegak hukum pro aktif dan segera ber-

tindak untuk memberantas pemalsuan ijazah ini. Komisi X DPR pun menekankan kepada Kementerian Ristek dan Dikti khususnya Dirjen Dikti untuk lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan kepada Perguruan Tinggi swasta.

Selain itu, lanjut Ridwan, terpenting Perguruan Tinggi swasta melaporkan ke Dirjen Dikti untuk setiap semester.

Itu terkait berapa jumlah mahasiswa dan berapa jumlah kelulusan pada semester tersebut.

“Dengan pengawasan dan pelaporan yang ketat, maka akan bisa dimonitor perkembangan Perguruan Tinggi swasta. Nah, kalau ada gejalagejala yang tidak beres di Perguruan Tinggi tersebut, maka menurut saya, pemerintah wajib memberikan pembina-

an yang baik dan berkesinambungan,” kata Ridwan.

“Saya tidak setuju kalau dibubarkan, karena tidak mudah mendirikan sebuah Perguruan Tinggi. Justru saya khawatir kalau dibubarkan, Perguruan Tinggi tersebut akan ganti nama dan baju saja, tetapi isinya masih sama,” tegas Ridwan.

Lebih jauh, dijelaskan politisi Golkar ini, jika dikemudian hari ada Perguruan Tinggi yang melanggar hukum, maka Perguruan Tinggi tersebut tidak diberikan sanksi pembubaran. Namun, oknum- oknum yang melanggar hukum tersebut yang harus dipidanakan.

“Yang penting lagi adalah masalah anggaran pendidikan 20% dari APBN, yang berarti Rp400 Triliun. Harus diperhatikan adalah angka

Rp400 Triliun tersebut, apakah kegunaannya sudah optimal sebesar itu? Jangan sampai anggaran pendidikan Rp400 Triliun, tetapi dipakai kemana- mana. Sehingga yang untuk pendidikan justru tidak sebesar itu, maka harus diteliti kembali,” terangnya.

“Seakan- akan anggaran pendidikan besar, tetapi karena banyak unsur-unsur belanja yang dimasukkan dalam anggaran pendidikan, sehingga sebenarnya tidak sebesar itu. Kita masih setengah hati menganggarkan Rp400 T untuk pendidikan.

Kalau memang kita konsen pada dunia pendidikan, ya serahkan betul Rp400 T untuk pendidikan Indonesia, agar dunia pendidikan kita menjadi nomor satu,” pung yuanto kas Ridwan.

Ridwan Hisjam

www.lensaindonesia.com

4

HUKRIM

Edisi 88/ 25 - 31 Mei 2015

Mantan PSK Dolly jadi Pengedar Sabu ERNI Parwati (34) warga Jl Putat Jaya Timur III C yang menjalankan bisnis pengedar sabu atas perintah suaminya yang mendekam di Lapas Medaeng, harus menyusul pasangan hidupnya itu setelah setelah Anggota Sat Reskoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak membekuknya.

Saat digerebek Anggota Sat Reskoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak di rumahnya, mantan PSK Dolly ini sedang tertidur usai pesta Narkoba bersama Daniel Perdana (23) warga Jl Wonorejo III, yang juga menjadi kurir sabu. Dalam peng-

geledehan ditemukan sabu seberat 4,3 gram beserta alat hisapnya.

Mantan PSK Dolly yang kini berprofesi wanita panggilan ini mengaku dirinya menjalankan bisnis pengedar sabu sudah satu bulan dan berhasil menjual 150 gram sabu.

“Barang ini milik suami dan saya menjalankan karena untungnya lumayan. Yang mengambil dari sana (Lapas) adalah Daniel,” terang Erni kepada penyidik Sat Reskoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Kasubbag Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Lily Djafar mengatakan, setelah sang suami

Sabu-sabu 10 Kg Dimusnahkan KAPOLDA Jawa Timur Irjen Pol Anas Yusuf, Selasa (19/5/2015) memimpin langsung pemusnahan barang bukti Narkoba Jenis Sabu seberat 8,10 kg tersebut.

Pemusnahan ini disaksikan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Yan Fitri Halimansyah, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini serta intasnsi terkait diantaranya BNNP Jatim, BNNK Surabaya dan Kejaksaan Negeri Surabaya.

Pemusnahan yang dilakukan di lapangan Apel Mapolrestabes Surabaya tersebut, dilakukan oleh pihak kepolisian, setelah terdapat kekuatan hukum terhadap ketiga tersangka Yakni Andik Ansori (24) warga Jl Tanah Merah Gg Kemangi dan Taufik (31) warga Jl Tanah Merah Gg Seledri, serta seorang bandar Narkoba Budiman alias Sinyo (38) warga Jl Kapasari III DKA yang tinggal di Desa Panggul Gedangan Sidoarjo.

Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf mengatakan, acara pemusnahan merupakan salah satu kegiatan untuk mendukung program 100 hari Kapolri, yang tujuan utamanya adalah sebagai implementasi dari program pemerintah pusat nawacita.

"Saya apresiasi Polrestabes Surabaya, karena hari ini memusnahkan sabu seberat 8 kilogram," terang Anas kepada sejumlah wartawan, Selasa (19/5/ 2015).

Menurut Anas, Polda Jatim beserta jajarannya telah membentuk satuan tugas (satgas) di masing-masing unit, termasuk satgas premanisme, kejahatan jalan serta satgas Narkoba. Kedua satgas ini termasuk paling banyak mengungkap kasus, sehingga Anas mengaku apresiasi terhadap kedua satgas tersebut.

Dalam acara pemusnahan sabu, polisi juga memamerkan hasil ungkap satgas premanisme, kejahatan jalan serta penggelaran barang bukti 10 unit mobil bodong hasil cipkon periode tanggal 20 April sampai 18 Mei 2015. 10 unit mobil bodong itu diantaranya satu unit suzuki swift, satu unit Suzuki Karimun, satu unit Suzuki Ertiga, satu unit Nissan Livina, satu unit honda jazz, satu unit Dhaihatsu Ayla, dan empat unit Avanza.

Sementara pengungkapan kasus dari satgas premenisme, kejahatan jalanan yaitu terdapat pencurian dengan pemberatan (Curat) sebanyak 51 kasus dengan 54 tersangka dan sudah ditahan, pencurian dengan kekerasan (Curas) sebanyak tujuh kasus, dengan 12 tersangka dan sudah ditahan, selanjutnya pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) sebanyak 46 kasus dengan 41 tersangka dan sudah ditahan.

Sedangkan kasus perjudian sebanyak 55 tersangka dan sudah ditahan, pencurian dengan kekerasan (Curas) sebanyak tujuh kasus, dengan 12 tersangka dan sudah ditahan, selanjutnya pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) sebanyak 46 kasus dengan 41 tersangka dan sudah ditahan.

Sedangkan kasus perjudian sebanyak 30 kasus dengan 55 tersangka dan sudah ditahan, dan kasus premanisme sebanyak 848 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 859, yang ditahan 23 orang, dibina 720 orang dan tipiring sebanyak 116 orang.

"Jumlah total kasus yang diungkap sebanyak 982 kasus, dengan 1.021 tersangka, yang sudah ditahan 185 orang, dibina 720 orang dan tipiring 116 orang," pungkasnya. rofik

Dua Staf Kejari Pasuruan Curi Uang Barang Bukti Kasus Korupsi DUA Staf Kejari Pasuruan dipidanakan Kejati Jatim lantaran menggelapkan barang bukti kasus korupsi berupa uang. Dua pegawai PNS itu ialah, HN dan SR. Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Mohammad Rohmadi, mengungkapkan, kasus ini bermula ketika TR selaku bendahara kejaksaan mendatangi petugas pemegang brankas untuk meminta kunci.

Ia beralasan akan mengambil uang barang bukti untuk kepentingan penyidikan.

Setelah kunci diterima, TR lalu mengambil uang di brankas sebesar Rp600 juta. Uang tersebut merupakan barang bukti perkara korupsi dengan tersangka Ridwan Amin tahun 2014 lalu. “Nah, Karena ada HN yang sedang piket dan ketahuan akhirnya mereka membagi uang tersebut,” jelas Rohmadi, kemarin (19/5/2015).

Sayangnya, aksi keduanya terungkap saat ada pergantian Kepala Kejari. “Saat penyerahan berita acara itu Kajari mengetahui ada barang bukti uang korupsi yang hilang,” tambah Rohmadi.

Setelah ketahuan, kasus ini lalu diusut pengawasan Kejati. “Setelah jelas tersangkanya dan dilaporkan Kejagung. Kejagung setuju keduanya dipidanakan,” pungkasnya. ian www.lensaindonesia.com

(Julius Winarno) ditangkap petugas, Erni yang mengambil alih bisnis pengedar sabu. Para pelanggannya bahkan ada yang dari luar pulau.

“Jaringan Narkoba tersangka dan suaminya ini cukup luas, hal tersebut terbukti dari sms yang masuk ke Ponselnya, ada pelanggan yang dari Sumbawa NTB,” terangnya.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mantan PSK Dolly dan kaki tangannya itu dijerat pasal 114 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan diancam hukuman rofik 15 tahun penjara.

Kasubbag Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Lily Djafar menunjukkan barang bukti dan tersangka pengedar sabu.

Pembunuh Sadis di Jombang Divonis Hukuman Mati Vonis hukuman mati tersebut dijatuhkan terhadap terdakwa setelah terbukti secara sah melakukan pembunuhan secara berencana dengan menghabisi tiga orang dalam satu keluarga.

MAJELIS hakim Pengadilan Negeri (PN) Jombang akhirnya menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap pembunuh satu keluarga, Ikhsan Pratama (20). Dalam sidang sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga mengajukan hukuman mati dalam persidangan yang digelar di PN (Pengadilan Negeri) Jombang.

Ikhsan Pratama adalah pelaku pembunuhan satu keluarga di Perumahan Sambong Permai Blok E-11, Desa Sambongdukuh, Kecamatan Jombang. Atas perbuatannya majelis hakim pengadilan Jombang menvonis hukuman mati, Senin (18/5/2015).

Vonis hukuman mati tersebut dijatuhkan terhadap terdakwa setelah terbukti secara sah melakukan pembunuhan secara berencana dengan menghabisi tiga orang dalam

satu keluarga, sedangkan satu orang lagi menderita luka berat. Barang bukti yang disita berupa pedang, pisau kecil, sangkur, sabit, obeng, kerpus, jaket warna hitam, serta kaos penuh bercak darah.

Hakim I Putu Agus Adi Antara SH, dalam persidangan membeberkan sejumlah fakta di mana terdakwa dinilai melanggar sejumlah pasal antara lain Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), Pasal 338 KUHP (merampas nyawa orang lain), Pasal 351, dan 353 KUHP (penganiayaan dan nganiayaan berencana).

“Terdakwa juga dijerat UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (karena dua korbannya masih anak-anak), serta UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 (kepemilikan senjata tajam),” ungkapnya.

Sementara itu, seusai per-

Ikhsan Pratama saat mendengarkan vonis hakim.

sidangan pembacaan vonis, terdakwa melalui pengacaranya M Saifudin SH, akan berfikir terlebih dahulu dengan pihak keluarga terdakwa.

“Kita akan melakukan kordinasi terlebih dulu. Dan terdakwa juga masih punya hak secara hukum, kita akan koor-

Jadi Purel Diam-diam, Dihajar Suami Hingga Pingsan NANIK MUTIANI (35) warga Desa Sukapura, Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, terbaring tidak berdaya di Kamar Bogenvil Klas II wanita RSUD. Dr. Moh Saleh Kota Probolinggo dengan kondisi wajah babak belur.

Ibu dua anak yang berprofesi sebagai pemandu lagu (Purel) di tempat Karaoke Ayang, jalan Mastrip Kota Probolinggo, itu baru saja dihajar Ribut Pitono (suami sirinya) warga Sumberwetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo.

Nanik dihajar hingga pingsan pada Jumat (15/5) di tempat kos jalan Plamboyan No. 48, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan sepulang

Nanik Mutiani.

dari Pop City (PC) Karaoke jalan Dr. Sutomo Kota Probolinggo.

Saat dikunjungi sejumlah wartawan, Senin (18/5/15), Nanik mengisahkan waktu itu Ribut marah karena mendapat omongan dari temantemannya kalau dirinya bekerja sebagai pemandu lagu di tempat Karaoke Ayang dan sering digoda serta diboking laki-laki.

Nanik mengatakan, “Dia (suaminya) cemburu dan saat masih berada di PC dia sudah marah dan memukuli saya hingga pulang ke tempat kos. Kepala dan wajah saya dibogem berkali-kali hingga saya jatuh terjengkang sampai pingsan,” ungkapnya.

Korban kemudian dito-

long oleh teman kerjanya bernama Windi yang juga sebagai seorang pemandu lagu di tempat karaoke dan dibawa ke rumah sakit.

Nanik mengatakan kalau dirinya bekerja sebagai pemandu lagu baru 1 (satu) tahun. Sementara ia sudah 4 tahun menikah siri dengan Ribut Pitono. “Dua anak saya itu merupakan anak dari suami saya dulu,” ucapnya.

Selama 4 tahun menikah siri, Nanik sering kali dipukul Ribut. Penyebabnya, juga cemburu.

“Namun kali ini saya tidak terima mas. Saya sudah melaporkan dia ke Polres Probolinggo Kota, dan saya minta dia diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya. an

dinasi dengan keluarga untuk upaya hukum selanjutnya.

Diketahui, kasus pembunuhan sadis itu terjadi pada 21 Oktober 2014. Pelaku telah membunuh Delta Fitriani (34), istri Handriadi dan kedua anaknya, Rivan Hernanda (9) dan Yoga Saputra (7). Pe-

laku juga melukai Hendriadi dengan sejumlah luka bacok dan tusukan oleh senjata tajam Ikhsan Pratama. Pembunuhan dilakukan dan direncanakan oleh terdakwa lantaran dendam telah dituduh mencuri oleh Hendriadi saat menjadi peker obi ja di toko miliknya.

Korupsi RSUD dr Harjono, Perusahaan Nazaruddin Kembalikan Uang Rp 3,5 M PT Anugerah Group milik mantan Bendum Partai Demokrat Nazaruddin telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp 3,5 miliar ke kas negara dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD dr Hardjono Ponorogo.

Pengembalian kerugian negara tersebut seiring dengan penyidikan terhadap lima tersangka baru.

Uang tersebut telah ditransfer ke kas negara sejak satu bulan lalu bertepatan dengan dilaksanakannya penuntutan terhadap terdakwa Yuni Suryadi oleh jaksa penuntut umum Kejari Ponorogo.

Pengembalian uang ke kas negara melalui rekening giro milik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo dilakukan pada 27 April lalu akan menjadi barang bukti dalam persidangan nanti.

“Saat kasus korupsi RSUD sampai pada tahap penuntutan Yuni Suryadi (mantan Dirut RSUD), telah ada pengembalian kerugian negara yang masuk rekening giro kejaksaan. Hal ini kami sampaikan ke teman-teman penyidik (Polres) secara secara tertulis agar dapat dijadikan barang bukti perkara yang lain agar bukti disita,” ungkap Kasi Intel Kejari Ponorogo, Agus Kurniawan.

Menurutnya, hasil persidangan nanti juga akan diketahui uang tersebut dibebankan atas nama siapa sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam persidangan. Pengembalian uang negara ini merupakan upaya dari terdakwa Yuni Suryadi namun dilakukan oleh PT. Anugerah Grup

yang masih satu grup usaha dengan PT Duta Graha Indah (DGI) milik mantan bendahara umu Partai Demokrat, Nazaruddin.

“Setidaknya bisa jadi pertimbangan. Ini upaya Pak Yuni yang oleh pihak yang terlibat dalam perkara yang ditangani oleh KPK karena sudah diproses di sana (KPK). Memang saran dari KPK agar dikembalikan dengan dasar akan jadi bahan pertimbangan dari grup PT. Anugrah dan PT. DGI,” terang Agus.

Sementara di Mapolres Ponorogo, penyidik memeriksa satu lagi tersangka kasus RSUD episode II. Yaitu Praminto Nugroho yang merupakan pengawas barang dalam kepanitiaan proyek tersebut.

Penasehat Hukum Praminto, Darusman menyatakan, kliennya disodori 10 pertanyaan. “ Hanya mengenai tugas dan kewenangan panitia.

Klien saya hanya membantu, begitu tuduhannya,” ujar Darusman.

Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Hasran menyatakan, pemeriksaan terhadap para tersangka akan dilakukan secara maraton. Satu demi satu akan diperiksa. Berkas yang sudah selesai akan segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk diteliti lalu disempurnakan oleh penyidik.

“Pokoknya tiada hari tanpa pemeriksaan. Kemarin satu direktur RSUD, sekarang pemeriksaan lagi. Yang lain masih dalam pendalaman .

Selesaikan berkas perkara, limpahkan, diteliti, kirim untuk penyelesaian berkas perkara,” terang AKP Hasran. arso

SOROT

5 Edisi 88/ 25 - 31 Mei 2015

KEBENARAN MENANG GOLKAR AGUNG DIBATALKAN Menkumham diwajibkan menarik SK yang mengesahkan kubu Ancol. Menkumham juga dianggap telah mengacaukan demokrasi.

PERSELISIHAN dua kepengurusan Partai Golkar berakhir. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur mengabulkan gugatan Aburizal Bakrie atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM pada Senin 18 Mei 2015.

Majelis hakim pengadilan tingkat pertama itu memutuskan membatalkan keputus-

an Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang mengesahkan kepengurusan pusat Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) di Ancol, Jakarta, dengan Ketua Umum Agung Laksono. Artinya, kepengurusan kubu Agung Laksono batal demi hukum.

“Menyatakan eksepsi tergugat tak dapat diterima untuk

seluruhnya. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Menyatakan batal Surat Keputusan Menkumham.

Mewajibkan tergugat mencabut pengesahan AD/ART dan komposisi personalia Partai Golkar,” demikian amar putusan Pengadilan sebagaimana dibacakan Ketua Majelis Hakim, Teguh Satya Bhakti.

Selain membatalkan Surat Keputusan Menkumham, pengadilan juga memutuskan kepengurusan pusat Partai Golkar hasil Munas VIII di Pekanbaru, Riau, tahun 2009, dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham, masih berlaku.

Menurut hakim, putusan yang menyatakan kepengu-

rusan hasil Munas Pekanbaru masih berlaku demi mengisi kekosongan, sebagai akibat objek putusan Menkumham yang dibatalkan. Putusan diberikan sebagai perlindungan hukum dan kemungkinan intervensi pemerintah.

Pengadilan, hakim menyatakan, tidak boleh membiarkan hak partai politik mengikuti

agenda politik nasional dirampas oleh negara, terutama untuk mengikuti pilkada.

Majelis Hakim, yang meliputi hakim Teguh Satya Bhakti, Subur, dan Tri Cahya Indra Permana, mewajibkan tergugat, yakni Menkumham, menarik Surat Keputusan yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar di bawah kepe-

mimpinan Agung Laksono.

Hakim juga memerintahkan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly dan Agung Laksono membayar biaya perkara pengadilan.

“Mewajibkan tergugat (Menkumham) dan tergugat intervensi (Agung Laksono) tanggung renteng biaya pengadilan Rp384.000.”

SIAP-SIAP PILKADA

Ketua Majelis Hakim, Teguh Satya Bhakti.

MENGACAUKAN DEMOKRASI Ada beberapa pertimbangan Majelis Hakim memutuskan hal itu.

Pertama, Menteri Yasonna dinilai telah mencampuri urusan internal Partai Golkar, dengan cara menerbitkan keputusan menteri yang mengesahkan kepemimpinan kubu Agung Laksono.

Menurut Hakim, langkah menteri mengesahkan kepengurusan kubu Agung Laksono berdasarkan penafsiran atas keputusan Mahkamah Partai Golkar adalah kebijakan memaksakan kehendak. Sebab, keputusan Mahkamah Partai Golkar belum final dan mengikat, alias masih terjadi perselisihan.

Majelis menyatakan: “Menkumham bukanlah penafsir putusan.”

Lembaga yang berhak memberikan tafsiran sesuai Undang-undang Dasar 1945 adalah pengadilan. Sedangkan tergugat, yakni Menkumham, hanya menetapkan AD/ART dan perubahan susunan kepengurusan parpol, ketika parpol dalam keadaan tidak berselisih.

“Namun, ketika parpol mengalami perselisihan internal, tergugat tidak boleh melakukan tindakan apa pun, sehingga mekanisme perselisihan parpol sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Parpol telah selesai dilaksanakan,” ujarnya.

Seharusnya, menurut Hakim, Menkumham lebih dahulu menyempurnakan partai politik sampai ada kepengurusan yang sah dan tunggal. Dalam hal ini, Menkum-

ham seharusnya tidak mengeluarkan keputusan menteri sebelum perselisihan Partai Golkar berakhir.

“Tergugat telah mengintervensi Menkumham untuk mencampuri internal partai,” Hakim Teguh membacakan putusan.

Menkumham diharuskan turut menjaga kehidupan demokrasi dan sistem politik berdasarkan asas hukum. Menkumham adalah bagian integral dalam sistem politik yang demokratis. Tanpa penetapan yang sah dan baik oleh Menkumham, maka penetapan dan penyempurnaan parpol dalam pilar demokrasi, guna mewujudkan sistem demokratis, sulit dilaksanakan.

“Karena itu, tindakan tergugat yang menerbitkan keputusan objek sengketa dapat dipastikan sebagai intervensi pemerintah melalui Menkumham yang berkedok penetapan, guna mencampuri demokratisasi internal Partai Golkar,” ujarnya.

Majelis Hakim juga menilai bahwa tindakan Menkumham dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang, khususnya mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 Ayat 2 huruf C jo pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi.

Tindakan itu bertentangan pula dengan tujuan dan wewenang yang diberikan undang-undang tentang Partai Politik kepada Menkumham.

“Yang seharunya mewujudkan sis-

tem politik yang demokratis, namun pada kenyataannya justru merusak dan mengacaukannya.”

Pertimbangan lain Majelis Hakim adalah Agung Laksono dinilai telah melakukan perbuatan melanggar wewenang, karena tidak mematuhi aturan hukum pengadilan. Hakim menganggap, putusan atas sengketa Partai yang diterbitkan Mahkamah Partai Golkar tidak sepenuhnya bulat. Putusan itu multitafsir berdasarkan pendapat sejumlah saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan sebelumnya.

Majelis Hakim menyatakan: “Dengan demikian, hasil putusan Mahkamah Partai Golkar dianggap tidak mampu menyelesaikan perselisihan internal di Partai Golkar.

Tergugat tidak bisa menjadikan dasar penerbitan Mahkamah Partai Golkar sebagai keputusan objek sengketa.”

Atas dasar itu, menurut Majelis Hakim, kubu Agung Laksono tidak berhak menerbitkan rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, serta kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat, sebelum perselisihan diselesaikan secara internal.

“Dalam hal ini, pengadilan yang punya wewenang menyelesaikan perselisihan partai di atas jalur hukum. Tergugat tidak boleh menyelesaikan apa pun, setelah perselisihan diselesaikan secara internal,” begitu pertimbangan Majelis seperti dibacakan Hakim Teguh.

Putusan itu disambut gembira kubu Aburizal Bakrie (ARB).

Sejumlah kader langsung mengucap syukur atas atas putusan itu.

Kader yang hadir menjunjung Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid. Beberapa di antaranya juga terlihat menangis terharu dan langsung bersujud syukur atas putusan hakim.

Hakim menyatakan bahwa putusan majelis PTUN terhadap gugatan itu sah dan berlaku sampai ada putusan tetap. Majelis memberikan kesempatan kepada tergugat satu dan kedua intervensi untuk melakukan upaya hukum bila keberatan. Mereka diberikan kesempatan selama 14 hari, sejak putusan dibacakan pada 18 Mei 2015.

ARB menilai bahwa pengadilan telah memutuskan berpihak pada kebenaran. “Alhamdulillah, kebenaran akhirnya menang,” katanya melalui akun Facebook-nya, Facebook.com/ aburizalbakriepage.

ARB memastikan mematuhi perintah Majelis Hakim PTUN yang mengembalikan kepengurusan Partai Golkar sesuai hasil Munas di Pekanbaru tahun 2009.

“Kami akan jalankan kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Pekanbaru, Riau, sambil menunggu keputusan yang final.”

Dia berharap, Agung tidak mengajukan upaya banding terhadap putusan PTUN dan memilih jalan damai, sehingga bisa bersama-sama membesarkan Partai. Tetapi, kalau Agung memaksa untuk mengajukan banding, ARB tetap menghormatinya karena itu adalah hak.

Sedangkan Agung Laksono berkomentar ringkas ketimbang ARB. Dia mengaku belum me-

mutuskan menerima, atau mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim. “Lihat saja nanti,” katanya kepada wartawan sesaat, setelah sidang ditutup.

Kuasa hukum tergugat Menkumham, Lawrence Siburian, berkilah bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menkumham adalah final dan sudah memutuskan. “Beliau (hakim) juga menyatakan Kemkumham harusnya enggak menerbitkan, karena masih bersengketa. Padahal, kalau diperhatikan, sengketa sudah diputus. Kalau sudah diputus, berarti final.”

Menteri Yasonna bersikap serupa Agung Laksono. Dia belum memutuskan menerima, atau mengajukan banding. Dia mengaku masih akan mempelajari putusan PTUN itu, karena ada ultra petita, yaitu tentang kepengurusan pusat Partai Golkar hasil Munas di Pekanbaru yang masih berlaku.

Ultra petita didefinisikan sebagai hakim menjatuhkan suatu putusan atas perkara melebihi dari yang dituntut, atau diminta.

Sementara itu, kuasa hukum Partai Golkar, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa putusan itu berlaku mengikat dan memiliki kekuatan hukum setara dengan undang-undang. Maka, putusan itu wajib dipatuhi dan mengembalikan kepengurusan Partai Golkar kepada hasil Munas di Pekanbaru, dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.

Berdasarkan putusan itu pula, kata Yusril, sudah sepatutnya Komisi Pemilihan Umum mengesahkan kepengurusan kubu ARB sebagai peserta Pilkada pada 2015.

“(Karena itu) kalau ada kandidat bupati, wali kota, dan gubernur yang ingin ikut pilkada, silakan hubungi Pak Aburizal Bakrie dan Sekjend Idrus Marham,” ujar Yusril.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Theo L Sambuaga, meminta Agung bersama-sama membesarkan Partai dan tak mengajukan banding. Menurutnya, putusan itu adalah momentum terbaik bagi Golkar untuk bersatu lagi, terutama menghadapi agenda politik dalam waktu dekat, yakni Pilkada serentak pada Desember 2015.

Sebenarnya, kata Theo, persoalan perselisihan Partai Golkar hanya terjadi di pusat dan tidak terjadi di daerah. Maka, setelah putusan PTUN posisi Golkar kembali seperti semula.

“Mari, kita terima ini sebagai putusan yang terbaik. Saya mengajak teman-teman saya yang masih di kubu Pak AL (Agung Laksono) mari kita bersatu kembali, kompak kembali, kita berusaha meningkatkan kinerja Golkar dan meningkatkan kontribusi Golkar bagi bangsa dan negara,” ujarnya.

Pengadilan telah memberikan dasar hukum bagi Partai Golkar, dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham untuk menjadi peserta dalam Pilkada 2015. “Hal demikian harus dilakukan pengadilan, guna memberikan kepastian hukum bagi Partai Golkar mengikuti pilkada serentak,” dikutip dari putusan itu.

Majelis Hakim bulat berpendapat bahwa tidak boleh pejabat negara membuat keputusan yang mengakibatkan partai politik tidak bisa mengikuti pilka asp/vv da.

Menkumham Yasonna Laoly didesak segera menarik SK pengesahan kubu Ancol.

www.lensaindonesia.com

BLITZ

6 Edisi 88/ 25 - 31 Mei 2015

BELLA SHOFIE TERNYATA NIKAHI SUAMI ORANG Angel Pieters Dituding Raih IMA 2015 dengan Curang VOKALIS Angel Pieters mengaku shock akibat menerima berbagai kecaman di media sosial terkait lagu “Indonesia Negeri Kita Bersama” yang diciptakan Komisaris RCTI, Liliana Tanoesoedibjo, dan dinyanyikannya untuk lagu tema film Di Balik 98. Lagu itu dinilai kontroversial sebagai Soundtrack Terfavorit versi Indonesian Movie Awards 2015.

“Jujur aku shock, sedih banget karena tiba-tiba di Twitter heboh. Orang-orang beropini (buruk) atas kemenangan aku,” ujar Angel dalam jumpa pers di Gedung Annex RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (21/5/2015) tanpa didampingi official RCTI. Angel mengaku telah mengetahui kabar bahwa dirinya tercatat sebagai nomine Soundtrack Terfavorit pada April 2015. Saat itu, dia mendapatkan telepon dari manajernya, Erick. “Saya exited dan senang.

Seluruh keluarga dukung,” katanya.

Namun, kegembiraan Angel langsung pupus setelah beberapa nomine lainnya dalam kategori tersebut, antara lain Anggun C Sasmi, Glenn Fredly, Pongki Barata, dan Saint Loco, berkomentar cukup pedas untuk mengkritik kemenangan “Indonesia Negeri Kita Bersama” yang sebelumnya tidak pernah diumumkan secara resmi sebagai nomine Soundtrack Terfavorit.

“Jujur aku sedih. Aku nge-fan sama Mas Pongki, Glenn, apalagi Anggun. Saya sedih mereka beranggapan seperti itu,” ucapnya.

Padahal, ketika mendapatkan penghargaan tersebut, Angel merasa senang. Bahkan, Angel mengumumkan kemenangannya itu di gereja tempat dia beribadah. “Temen-temen yang SMS saya. Itu yang buat saya sedih,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, daftar nomine kategori Soundtrack Terfavorit IMA 2015 yang diumumkan pada 5 Mei 2015 tidak menunjukkan adanya lagu “Indonesia Negeri Kita Bersama” (lagu pengiring film Di Balik 98). Yang ada hanyalah lagu-lagu “Tinggikan” (dibawakan oleh Glenn Fredly untuk Cahaya dari Timur: Beta Maluku), “Di Balik Pintu Istana” (disajikan oleh Saint Loco untuk Di Balik 98), “Fly My Eagle” (disuguhkan oleh Anggun C Sasmi untuk Pendekar Tongkat Emas), “Immortal Love Song” (dibawakan oleh Mahadewa untuk Runway), dan “Seluas Itu” (dinyanyikan oleh Pongki Barata untuk Nada untuk Asa).

Namun, secara tiba-tiba, pada pergelaran IMA 2015 di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, pada 18 Mei 2015, lagu berjudul “Indonesia Negeri Kita Bersama” diumumkan menjadi pemenang Soundtrack Terfavorit IMA 2015. Hal itu lantas menjadi perbincangan di media sosial Twitter.

Angel mengklarifikasi jika dirinya tahu menahu terkait kisruh ini. Menurutnya, keputusan ada di panitia. Dia merasa sah sebagai nominator kategori soundtrack terfavorit setelah dikabarkan pihak IMA pada April lalu. Sementara Glenn geram tak karuan.

Lewat akun Twitter pribadinya, @GlenFredly, beberapa kata-kata pedas nan frontal ia layangkan pada pihak stasiun televisi yang ia pengecut.

“Woiiii @OfficialRCTI pengecut kalian! Kenapa artisnya yang harus konfirmasi dan jadi tameng buat klarifikasi #IMA2015? Kalian undang musisi hadir di #IMA2015, kami datang menghormati undangan kalian. Saat kontroversi terjadi kalian bungkam @OfficialRCTI,” tulis pria yang tengah dikabarkan dekat dengan Aura Kasih itu.

Berbagai macam komentar pun membanjiri tulisan Glenn di atas. Ada yang mendukung pelantun lagu Akhir Cerita Cinta itu, namun tak sedikit pula yang malah memanaskan situasi dengan caci-maki mereka pada Glenn. “Hati-hati bang, nanti abang dan Trio Lestari diboikot sama pihak RCTI. Nanti dilarang manggung di situ!” tulis seorang fans yang mengingatkan baik-baik.

Situasi makin panas ketika Pongki Barata membeberkan fakta mengejutkan soal situasi pelik ini. Pongki yang juga masuk dalam nominasi Soundtrack Terfavorit, memang nampak berapi-api pasca nama Angel Pieters diumumkan menjadi jawara atas lagunya.

Suami Sophie Navita ini juga geram dengan pemberitaan media di televisi terkait yang seolah memojokkan dirinya dan nominator lain. Pongki pun mengaku bahwa ia punya rahasia di balik kekisruhan yang terjadi di balik ajang IMA 2015.

Lewat kicauannya, sebenarnya ia ingin membuka semua fakta nyata yang ada, namun ia merasa hal ini adalah sepenuhnya tanggung jawab penyelenggara acara. Sampai hari ini, ia dan para nominator kategori tersebut masih menanti datangnya jawaban dari televisi terkait.

“Kalo saya ceritakan dibalik layar yg saya tau resmi dari dlm pasti akan lebih seru, tapi saya ingin inisiatif ini dtng dari penyelenggara,” tulisnya dalam akun dbs @pongkibarata.

PERNIKAHAN Bella Shofie dengan pengusaha kaya asal Papua, Suryono pada 10 Mei lalu memang banyak mengundang tanda tanya. Pernikahan tersebut terkesan terburu-buru dan seakan-akan ingin menutupi kabar tak sedap soal Bella Shofie yang diduga terlibat dalam prostitusi artis.

Secara mengejutkan, Bella mengaku telah menikah dengan Suryono, kekasih yang dipacarinya sejak hampir 1,5 tahun lalu. Tepatnya pada 10 Mei 2015, pernikahan tersebut sah dilaksanakan di KUA Kebon Jeruk. Resepsi pernikahan pun berlangsung mewah di Hotel Mulia Nusa Dua Bali pada 16 Mei 2015.

Tetap saja, pernikahan tersebut masih menyisakan banyak tanda tanya. Banyak yang tak percaya pernikahan tersebut benar-benar terjadi dan tak sedikit yang yakin bahwa pernikahan itu hanya setingan alias rekayasa.

Penghulu KUA Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Nusirwan membenarkan adanya pernikahan Bella Shofie dengan Suryono.

“Untuk daftar nikahnya masuk itu tanggal 6 Mei. Mereka sudah memenuhi syarat-syarat perizinan untuk pernikahan. Barulah 10 Mei mereka menikah,” terang Nusirwan, saat ditemui di kantornya di KUA Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (20/ 5/2015).

Menurut Nusirwan, Bella Shofie mengurus pernikahannya dari tempat ia berdomisili di Medan pada 1 April 2015. Sedangkan Suryono mengurus surat di KUA Wamena sejak

27 April 2015. “Jadi mereka sudah ada rencana untuk menikah dan nggak dadakan,” sambung Nusirwan.

Sebagai penghulu pernikahan Nusirwan mengatakan, pernikahan Bella dan Suryono dilakukan sah secara hukum agama dan negara. Apalagi segala berkas-berkas yang diperlukan untuk menikah. “Surat-suratnya lengkap dan mereka bisa untuk melakukan pernikahan,” jelas Nusirwan.

Sementara itu salah satu kerabat Suryo menyebutkan bahwa Bella Sophie sebenarnya telah menikah dengan suami orang. Suryo disebutsebut telah meninggalkan istri dan dua anaknya demi menikahi Bella.

Hal itu dikatakan oleh salah satu kerabat Suryo saat diwawancarai Obsesi yang tayang Kamis (21/5/2015).

Menurutnya, Suryo saat menikah dengan Bella statusnya masih beristri dan sudah punya dua orang anak.

“Dua orang anak yang ditinggalkan itu mau dikemanakan? Itu yang salah (Suryo bukan lajang),” ujar kerabat Suryo itu.

Dikabarkan, Suryo menikah perempuan bernama Ridowati pada 17 September 2005. Berbanding terbalik dengan pernyataan Tata Liem, manajer Bella, yang mengatakan jika Suryo yang katanya berprofesi sebagai pengusaha di Papua itu berstatus duda.

“Suryo sekarang single. Tapi kemarin pernah berkeluarga,” ungkap Tata kepada media pada 13 Mei lalu.

Kata Tata lagi, Suryo menemui Sophie jika sedang liburan. Sebaliknya, Bella mengunjungi Suryo di Papua jika tidak ada syuting. tom/sap

Krisna Mukti Tak Pernah ‘Sentuh’ Istri, kok Bisa Hamil?

Selama menikah, Krisna Mukti tidak pernah berhubungan badan dengan istrinya. Lha kok bisa hamil?

DEVI NURMAYANTI telah melaporkan suaminya, Krisna Mukti, dan sang asisten Astrid ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SKPT), Polda Metro Jaya, Rabu (20/5/2015).

Langkah ini Devi dilakukan karena merasa aib dia sebagai wanita telah ternodai dan dia pun tak gentar untuk melangkah ke tahap berikutnya.

“Kemungkinan kami akan ke DPR. Saya akan mengajukan surat laporan untuk bisa melangkah ke DPR,” ungkap Afdal Zikri, selaku kuasa hukum Devi, di SKPT, Polda Metro Jaya.

Hal itu akan ditempuh karena sebelumnya Devi telah mengungkapkan bahwa pascamenikah, Krisna pernah minta foto copy KTP. Ternyata, kata Devi, hal itu dilakukan Krisna untuk mendapatkan tunjangan istri dan rumah dinas sebagai anggota DPR. Sementara, sejak awal pernikahan hingga saat ini Devi tidak pernah diajak Krisna untuk tinggal satu rumah. Devi juga mengaku tak pernah diberi nafkah lahir dan batin.

“Saya hanya dua kali ditransfer uang Rp1 juta pada Juli dan Agustus 2014. Setelah itu

tidak ada lagi,” kata Devi.

Devi juga membeberkan, sejak dinikahi pada 23 Juni 2014 lalu, dirinya mengaku tak pernah sekali pun disentuh sang suami. Bahkan saat malam pertama, Devi malah di’anggurin’ dan tidur sendirian di ranjang.

“Sejak menikah, tak sekali pun kami tidur seranjang.

Bahkan pas malam pernikahan, Mas Krisna malah pergi ke lokasi syuting,” kata Devi saat jumpa pers di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, .

Tidak ada air mata, atau pun emosi yang meluap-luap. Devi terlihat santai dan tegar saat mengung-kapkan soal kisruh rumah tangganya. Sesekali dia malah sibuk membenarkan rambut panjangnya, dan terus bercerita secara gantian dengan sang pengacara.

“Itu (nikah) cuma pencitraan bagi dia. Tapi bagi aku ya aku mau hidup yang wajar.

Lebih baik aku sendiri,” tegasnya.

Tidak heran, bila usai menikah, tidak ada yang berubah dalam hidup Devi. Mereka juga tidak terlihat seperti sepasang suami-istri. “Jalan bareng aja nggak pernah,” tuturnya.

Krisna Mukti dan Istrinya, Devi Nurmayanti.

Lantas punya anak dari mana? “Memang benar pas menikah dengan Mas Krisna aku sedang ber-badan dua,” ungkap Devi.

Namun Devi membantah tentang pernyataan artis lawas itu kalau dirinya memohonmohon untuk dinikahi. Menurut Devi, justru ia sempat berpikir dua kali sebelum menerima tawaran Krisna untuk menikah.

“Aku lihat pernyataan Mas Krisna ada yang tidak benar.

Kami memang menikah bukan seperti pernikahan umum. Cuma perkataan Mas Krisna yang bilang aku berteriak histeris (memohon dinikahi), itu tidak benar,” jelasnya.

Sebelumnya Krisna Mukti sempat membeberkan aib Devi Nurmayanti. Ini karena anggota DPR yang juga selebriti itu tidak kunjung men-

dapat penjelasan dari istrinya soal gugatan cerai ke Pengadilan Agama (PA), Depok, Jawa Barat, itu.

Krisna menyebut jika pernikahan yang dijalaninya selama setahun tersebut karena belas kasihan. “Hampir satu setengah tahun yang lalu, Astrid (managernya) bilang ke saya. Dia harus menolong saudaranya. Saudaranya yang bernama Devi. Devi memohon sama saya melalui Astrid untuk meminta tolong kepada saya agar saya menikahi dia.

Karena hamil. Nah yang menghamili Devi tidak bertanggung jawab,” ujar Krisna di rumah dinasnya, Sabtu (16/ 5/2015) malam.

Krisna menikahi Devi tanpa pesta besar seperti selebritis lainnya. “Dan saya juga jujur mencari seorang pendamping dalam hidup saya.

Jupe Putusin Satpam, Kangen Bule ya…

JUPE sudah resmi memutuskan hubungannya dengan Mumu-pang-gilan sayangnya kepada Mukhlis. Lelaki yang sempat dijulukin seba-gai lelaki ganteng itu ternyata bukan pria idaman Jupe.

“Ketika saya jatuh, dia (Mukhlis) diam aja. Lebih baik saya cuci tangan. Buat siapa aja yang deket sama saya, saya lagi egois, saya butuh lelaki yang bisa support saya 100 persen, 1.000 persen, satu juta persen,” kata Jupe saat ditemui baru-baru ini.

Pelantun lagu Rapopo ini tidak menampik, bila Mumu adalah lelaki baik. Tapi sayang, kebaikannya tak cukup untuk menenangkan kegelisahan hati Jupe www.lensaindonesia.com

yang sedang tertimpa beberapa masalah seka-ligus.

Jupe mengaku telah salah memberi harapan kepada Mukhlis. Meski baik, lelaki tersebut tidak bisa mendukungnya dalam keadaan terpuruk. “Tapi ternyata dia nggak bisa beri apa yang saya mau. Lebih baik saya sendiri daripada saya stres. Bukan tidak dibalas cintanya. Dia pendiam, saya bingung masa saya harus mengajarkan seorang laki-laki,” ujar janda Damien Perez ini.

Perempuan yang memiliki nama asli Yuli Rachmawati butuh laki yang agresif, bukan pendiam.

“Un-tuk menyayangi seseorang kamu nggak harus diam. Saya jatuh itu sahabat,” tuturnya.

Jupe akhirnya menceritakan awal mula kekesalannya pada Mumu yang dianggapnya tak memberikan pembelaan. Jupe bilang, belakangan ini dirinya memang tengah dirundung banyak masalah. Tak sedikit, dia kerap menjadi hujatan dari para netizen.

“Pas iseng-iseng saya baca Instagram, saya sedih, saya senewen baca komen yang negatif.

Dia (Mumu) nggak belain saya.

Saya harapkan dia, ternyata nggak ada dia,” ungkap bekas pacar Gaston Castano ini.

Jupe membenarkan, bila Mumu memang sudah meminta maaf pada dirinya. Tapi, permintaan maaf itu dirasa belum

cukup buat Jupe. “Sa-habat yang benar, ketika sahabatnya terluka dia pasti akan memeluk dan menjaga. Break dulu sama Mumu.

Ketemu mah biasa aja tapi ada batasannya,” sambung perempuan berpayudara jumbo ini.

Sekarang, bintang film horor ini tak mau lagi menuntut banyak Mumu. Jupe lalu menantang semua pria yang ingin memenangkan hatinya untuk memenuhi kriteria yang ia ajukan.

“Saya lagi butuh disupport.

Mau dia sebajingan apa pun, kalau dia bisa support saya, saya akan peluk dia juga,” tandas Jupe.

Usai bercerai dengan Demian Perez pada 2009 lalu, perjalanan cinta Jupe berkali-kali jatuh-ba-

ngun. Sejumlah pria pernah merasakan pelukan hangat dari pemilik tubuh seksi. Mulai dari Gaston hingga Diego Michiels, bule yang juga berprofesi sebagai pesebakbola.

Terakhir selama beberapa bulan ini, Jupe dekat dengan Mumu, pria tulen asli Indonesia yang berprofesi sebagai satpam.

Lantas siapa lagi berikutnya yang bakal meluluhkan hati wanita yang sempat berkonflik dengan Dewi Per-sik ini? Yang pasti, dulu Jupe sempat berujar bila pria bule merupakan tipikal hrm cowok impiannya.

Saya pikir apakah ini memang skenario Allah. Memberikan jodoh kepada saya dengan cara seperti ini. Akhirnya, terjadilah pernikahan itu. Makanya, saya tidak bilang-bilang kepada masyarakat. Juga kepada kawan-kawan wartawan.

Karena sebetulnya saya sedang menutupi aib dari seseorang,” tegas Krisna sembari menghirup napas panjang.

Hal ini diamini oleh Ramdan Alamsyah, kuasa hukum Krisna. “Lho, bagaimana mau disentuh? Pas nikah, perempuannya (Devi) sudah hamil empat bulan. Diajak tinggal bareng di rumah dinas, dia juga enggak mau,” kata Ramdan, Kamis (21/5).

Ramdan juga mengatakan bahwa Krisna meminta foto copy KTP Devi untuk persyaratan tunjangan anak dan istri yang berlaku untuk semua anggota DPR. Namun, lagi-lagi, hal itu diabaikan oleh sang istri.

“Jadi, Krisna enggak pernah sentuh Devi karena memang sadar kalau perempuan hamil enggak boleh berhubungan badan. Setelah lahiran pun, Desember, kan ada yang namanya nifas untuk perempuan. Nifas sembilan puluh hari, itu jadinya Desember, Januari, Febuari, Maret. Masih enggak bisa buat hubungan ash/ suami istri,” kata dia. mg/jn

7 Edisi 88/ 25 - 31 Mei 2015

Perintah...

Sambungan Halaman 1 Sanksi pertama, bisa berupa pelarangan aktivitas sepak bola Indonesia di dunia internasional di bawah FIFA. Kepengurusan PSSI masih ada tetapi tidak boleh beraktivitas seluruh kegiatannya di dunia internasional yang di bawah FIFA. Misalnya Persipura dan Persib yang main di AFC tidak boleh, wasit-wasit Indonesia yang di internasional juga tidak boleh.

Selain itu juga kemungkinan Indonesia tidak bisa tampil pada event-event sepak bola seperti pada SEA Games 2015, dan juga pada Piala AFC U-16 dan Piala AFF U-19 di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah.

Dalam kasus yang berkembang dalam persepakbolaan Indonesia saat ini, yang berujung pada pembekuan organisasi PSSI oleh Menpora, memang ada ruang bagi FIFA untuk menggunakan wewenangnya.

Dalam Statuta atau peraturan FIFA pasal 13 butir 3 dan pasal 17 para anggota FIFA harus mengelola urusan mereka secara independen dan tanpa pengaruh dari pihak ketiga.

Bahkan dalam hal menetapkan persyaratan klub-klub liga yang berkompetisi di suatu negara anggota, juga ada aturan FIFA bahwa yang berwenang adalah asosiasinya.

Pada 10 April lalu, FIFA melayangkan surat kepada Kemenpora yang intinya mengingatkan agar pihak pemerintah tidak terlalu mencampuri urusan PSSI, terkait penetapan jumlah klubklub peserta kompetisi.

Di Indonesia, di mana sebagian besar warganya adalah penggemar sepak bola, tentunya banyak yang tidak ingin sepak bola Indonesia terlempar dari pergaulan internasional.

Betapa pun buruknya prestasi tim nasional Indonesia, harapan masyarakat untuk

menang dalam pertandinganpertandingan internasional seolah tidak pernah pupus.

Mereka tetap mengelu-elukan penampilan Evan Dimas dan kawan-kawan di setiap pertandingan. Inilah yang diperjuangkan Ketum PSSI La Nyalla.

Berikut isi lengkap surat terbuka dari pria yang juga menjabat ketua Kadin Jawa Timur itu, yang dirilis kepada wartawan: Kepada Menpora Imam Nahrawi Bismilahirrohmannirrohim, Assalamu’alaikumWr. Wb, Yang saya hormati Menteri Pemuda dan Olahraga, Saudara Imam Nahrawi. Saya, La Nyalla Mahmud Mattalitti, Presiden PSSI masa bakti 2015-2019.

Saya tidak perlu memperkenalkan lebih jauh, karena kita tentu sudah saling mengenal, jauh sebelum Anda menjadi menteri.

Saya hanya akan menceritakan sedikit latar belakang saya di PSSI. Saya diberi amanat menjadi Wakil Presiden PSSI saat FIFA menyelesaikan dualisme kompetisi-PSSI yang terjadi sejak tahun 2010 hingga 2013. Tepatnya pada Kongres unifikasi bulan 17 Maret 2013. Sejak saat itu, saya mulai menjabat sebagai Wakil Presiden PSSI. Kemudian bulan April 2013 saya diminta oleh Komite Eksekutif PSSI untuk mengurus Tim Nasional. Dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama peringkat Timnas kita berhasil merangkak naik dari 172 hingga ke 159 FIFA ranking.

Sejak saya di PSSI tahun 2013, saya memutuskan PSSI tidak lagi meminta dana APBN untuk Timnas. Sehingga tidak ada dana APBN yang masuk ke Badan Tim Nasional. Semua murni dari sponsor dan hak siar televisi.

Karena saya menyadari betapa terbatasnya anggaran di Kemenpora apabila harus membantu

Jaksa...

Sambungan Halaman 1 Di situ ada seseorang yang diduga jaksa RW melakukan transaksi. Dia mengenakan jaket dan topi di kepala.

Dari rekaman CCTV terlihat, ada delapan kali proses penarikan uang secara tunai dari ATM yang dibawanya.

Hal ini juga sesuai dengan informasi yang dihimpun di Kejati Jatim. Bahwa ada tiga cara yang dilakukan Jaksa RW untuk menguras ATM terdakwa dengan melakukan penarikan delapan kali, pada tanggal dan jam yang sama, yakni dipindahkan ke rekeningnya sendiri, dipindahkan ke rekening atas nama seorang pegawai Kejari Sidoarjo dan dicairkan secara tunai.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto hanya menjawab bahwa perkara tersebut masih didalami oleh Aswas

Kejati Jatim.

“Tentang materi pemeriksaan, itu sangat teknis. Yang jelas, perkara ini sedang diusut oleh Aswas Kejati Jatim,” jawab Romy, Kamis (21/05/2015).

Kasus dugaan penggelapan uang milik terdakwa oleh oknum jaksa RW mencuat ke permukaan pekan lalu. Bersama IM, jaksa RW untuk menangani perkara penggelapan dalam hubungan kerja (Pasal 374 KUHP) yang menjerat Dermawan, pengusaha asal Bekasi, sebagai terdakwa. RW ditunjuk sejak berkas perkara dilimpahkan penyidik kepolisian hingga sidang sekarang.

Berkas kasus Dermawan dilimpahkan penyidik Polsek Asemrowo ke Kejari Perak awal Januari 2015. Bulan berikutnya, berkas dinyatakan P21 dan penyerahan tahap dua (tersangka dan barang bukti) dilakukan.

Bupati...

Sambungan Halaman 1 Demikian juga Kepala Satpol PP Mulyawan Kabupaten Sidoarjo mengatakan, pihaknya akan menghentikan proyek pengurukan dan pembangunan pergudangan oleh Henry Gunawan. Sebab, itu jelas melanggar aturan. Kata Mulyawan, aktivitas yang tidak memiliki ijin apapun alasannya harus dihentikan karena itu sudah melanggar perda.

Hal senada diuraikan Kepala Badan Perijinan Terpadu Pemkab Sidoarjo Achmad Zaini yang mengatakan hingga saat ini, pihaknya belum mengeluarkan ijin untuk pengeringan lahan maupun ijin lokasi pada PT Gala Bumi Perkasa. Menurut Zaini, pihak PT Gala Bumi Perkasa mengajukan ijin lokasi untuk pembangunan gudang di Desa Pranti, namun karena status tanahnya masih sengketa, maka pemkab tidak mengeluarkan ijin. “Jadi selama ini kita tak mengeluarkan ijin apapun baik itu ijin lokasi, IMB dan lainnya,” tegasnya.

Sayangnya, “teriakan” para SKPD ini tidak digubris oleh sang bupati. Mereka juga kemungkinan menunggu perin-

tah dari atasan. Tapi yang ditunggu tak kunjung mengeluarkan perintah. Jadinya, Henry Gunawan dengan leluasa melakukan pengurukan dan pembangunan gudang.

Dari pantauan Lensa Indonesia di lapangan, Jumat (22/ 5/2015), saat ini hampir 5 hektar tanah yang menjadi sengketa telah “disulap” menjadi pergudangan. Untuk menutupi aktivitasnya dan pantauan media, pihak PT Gala Bumi sempat menurunkan ritme aktivitas. Sehingga kegiatan di lahan milik Puskopkar tersebut mengesankan tidak ada aktivitas atau berhenti.

Ketua Puskopkar Jatim Tri Harsono mengatakan, “Sekarang aktivitas pembangunan berkurang. Tapi bukan berarti tidak ada aktivitas. Sekarang pengerjaan dialihkan ke dalam,” kata Tri. Tapi kenyataan di lapangan, pengusaha “nakal” seperti Henry Gunawan justru mengabaikan proses perijinan seperti Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ataupun Ijin Gangguan (HO) pada saat bangunan ini sudah dikerjakan. Lebih lucu lagi, pihak Henry hanya ber-

pembiayaan Timnas sepakbola yang prestasinya masih belum gemilang.

Apalagi saya meyakini, pembinaan sepakbola Indonesia menuju prestasi gemilang tidak bisa instan tanpa pondasi yang kokoh di tingkat usia dini. Karena itu, setelah saya dipercaya anggota untuk menjadi Presiden PSSI melalui Kongres di Surabaya 18 April 2015 lalu, saya memutuskan untuk concern di pembinaan sepakbola usia dini.

Tentu hasilnya nanti akan kita lihat di masa yang akan datang.

Saudara Menpora yang saya hormati, Di bulan Desember 2014, saya baca di media massa Anda membentuk Tim 9, yang bertugas membenahi sepakbola Indonesia.

Dan setelah itu, tercatat di beberapa media, Tim 9 menyampaikan banyak tudingan dan tuduhan, bahwa PSSI sarang mafia sepakbola, sarang pengatur skor, sarang koruptor, bahkan klub anggota PSSI dituding melakukan praktek pencucian uang, dsb. Ironisnya, sampai Tim 9 dibubarkan bulan April lalu, tidak satupun tuduhan dan tudingan itu dibuktikan.

Saya sudah berulang kali menyatakan, PSSI sangat berterima kasih bila ada pihak, siapapun, yang membantu memerangi praktek match fixing. Bantu saya untuk memberantas. Bukan sebaliknya, justru seolah memberi stigma, kami atau sayalah pelakunya. Sejak saya menjabat Wakil Presiden PSSI, Demi Allah, saya sudah bertekad memerangi hal itu di kepengurusan saya.

Saya minta Komisi Disiplin untuk tegas menghukum siapapun keluarga besar sepakbola yang terbukti melanggar kode disiplin PSSI. Saya mendukung upaya PSSI bekerjasama dengan Sport Radar, untuk memerangi match fixing. Saya mendukung terbentuknya departemen integritas di PSSI. Bahkan saat kongres tahunan Januari 2015 lalu, kami dan peserta Kongres menandatangani pakta integritas sebagai upaya untuk memerangi match fixing.

Tentu semua yang dilakukan

PSSI sebatas yang bisa dijangkau oleh PSSI. Para pelaku judi, atau pengatur skor yang di luar keluarga besar PSSI, atau orangorang asing, tentu menjadi kewenangan kepolisian dan Interpol.

Saya juga memastikan bahwa tidak ada satu kalimat pun di dalam regulasi Liga Indonesia bahwa klub boleh tidak membayar kewajiban terhadap pemainnya. Debt is debt. Tentang skema penyelesaian hutang telah diatur melalui beberapa mekanisme yang telah disediakan.

Ini semua upaya yang serius dilakukan PSSI dalam masa kurang dari dua tahun setelah didera konflik dan dualism kompetisi. Sehingga FIFA member apresiasi dengan meluncurkan beberapa program asistensi untuk PSSI. Di antaranya FIFA Performance Program, FIFA Goal Project, FIFA Financial Assistance Program dan lain-lain.

Tapi semua itu seolah tidak ada artinya di mata Anda.

Anda melalui BOPI justru memaksa PSSI untuk “menelantarkan anak” (anggota) kami. Persebaya dan Arema untuk tidak boleh berkompetisi dengan alasan yang tidak subtansif. Padahal pemaksaan BOPI kepada PSSI terkait hal itu adalah jelasjelas pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2015 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Statuta PSSI serta Statuta FIFA. Sehingga sejatinya BOPI memaksa PSSI untuk melakukan pelanggaran hukum dan Statuta. Bahkan FIFA sampai bersurat bahwa BOPI atau siapapun di luar Member Association dilarang ikut menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh mengikuti kompetisi atau berapa peserta kompetisi.

Karena itu domain Member Association. Bukan pihak ketiga.

Puncaknya Anda malah mengeluarkan keputusan sanksi administrative dengan tidak mengakui aktivitas keolahragaan PSSI dengan alasan karena Persebaya dan Arema tidak dilarang oleh PSSI untuk mengikuti kompetisi. Lalu dengan menggunakan semua instrumen kekuasaan, Anda meminta semua

Saat itu, barang bukti yang diamankan dari Dermawan ialah satu mobil, dua truk, tiga buku rekening, dan dua ATM atasnama Dermawan. Satu ATM berisi uang Rp 1,5 miliar, satunya lagi Rp 170 juta. Diduga, RW menguras uang dari ATM yang berisi Rp 1,5 miliar.

Sebelumnya Terdakwa Dermawan mengaku ATM-nya yang menjadi barang bukti (BB) dikuras aparat penegak hukum “rakus’. Dia meyakinkan di depan hakim bahwa yang tahu PIN ATM-nya hanya penyidik dan jaksa yang menyidangkan perkaranya.

Hal itu diungkapkan Dermawan saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (20/5/ 2015). “Yang tahu (diminta) nomor PIN ATM saya ada dua.

Penyidik (polisi) dan jaksa.

Uang di dua ATM saya ada Rp 1,5 miliar dan p 180 juta. Diambil berapa (oleh jaksa) saya tidak tahu,” jawab Dermawan.

Terdakwa juga mengaku nomor PIN ATM-nya diminta

Jaksa RW saat dirinya dikirim ke Rutan kelas 1 Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. Setelah itu, dia pernah berpesan titip diambilkan uang untuk keperluan sehari-hari. “Saya cuma dikasih Rp21 juta. Sisanya kemana, saya tidak tahu,” timpalnya.

Dermawan sendiri adalah pelaku penggelapan. Dia menjual atap esbes sebanyak 180.

000 lembar bernilai sekitar Rp4 miliar. Uang itu, sebagian sudah dibelikan rumah, beberapa mobil, truk dan semua telah disita sebagai barang bukti.

Termasuk, uang di rekening sebanyak Rp1,5 miliar dan Rp 180 juta juga sudah disita.

Jaksa Imron yang baru pertama menyidangkan perkara ini sempat gelagapan, lantaran Majelis Hakim menanyakan dimana barang bukti tersebut.

Pasalnya, sebagian barang bukti itu diduga telah dikuras oleh jaksa RW. “Minggu depan kami hadirkan barang buktinya Pak hakim,” jawab Jaksa Imron, gelagapan. ian

bekal surat inkrach dari MA untuk menguasai lahan dan membangun pergudangan.

Padahal sudah jelas dalam Perda nomor 16 tahun 2008 tentang IMB dan Perda nomor 26 tahun 2001 disebutkan tentang HO. Tapi nyatanya, Dinas Perijinan dan Sat Pol PP Kabupaten Sidoarjo tidak berusaha menegakkan dan mengamankan perda tersebut. Bahkan, meskipun sudah dilapori, pihak pemkab tetap diam membisu.

Sebagian pihak menilai, tidak berkutiknya Bupati Saiful Illah dan jajarannya dikarenakan pengusaha “nakal” seperti Henry Gunawan telah menyiasati besarnya pajak sehingga pengurusan ini terkesan diulur-ulur. Namun jika hal ini dibiarkan, sama saja bupati menjadi ‘beking’ mafia tanah.

“Seharusnya bupati mengambil tindakan tegas dengan menertibkan PT Gala Bumi Perkasa. Tapi ini kok malah dibiarkan,” kata Tri. Sementara, sampai detik ini DPRD Jatim terus memantau perselisihan lahan Puskopkar Jatim yang telah diserobot PT Gala Bumi Perkasa.

Anggota Komisi A DPRD Jatim Miftachul Ulum menyatakan pihaknya bersedia membantu dalam menyelesaikan kasus itu. Namun langkah awal

harus ada laporan tertulis secara resmi dari Puskopkar kepada komisi bidang hukum dan pemerintahan ini.

“Kami memang sudah memantau kasus itu, tapi sampai sekarang belum ada laporan resmi dari Puskopkar yang masuk ke kami (Komisi A). Silahkan buat laporan ke kami agar kasus ini bisa ditindaklanjuti,” ujarnya, Jumat (22/5/2015).

Dijelaskan politisi asal Fraksi PKB ini, dalam menindaklanjuti suatu persoalan, pihaknya harus mempunyai bukti awal dan laporan resmi dari yang bersangkutan. “Kalau memang mereka perlu bantuan, silahkan langsung saja kirim surat resmi kepada kita nanti akan kita panggil satu per satu yang bersengketa itu (termasuk Puskopkar dan Henry Gunawan),” tegasnya.

Jika nantinya setelah ada laporan resmi, Komisi A akan mempelajari secara detil dan sejauh mana kasus itu bisa dilakukan pembahasan selanjutnya.

“Intinya kami siap membantu menjadi penengah, syaratnya ya itu tadi harus ada laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pasti kalau memang sesuai dengan kewenanagan kami, akan kami tindaklanjuti,” pungkas pria yang akrab disapa Gus Ulum ini. nov/sarifa

institusi pemerintahan dan alat negara, mulai dari kepolisian, imigrasi hingga kepala daerah se-Indonesia untuk tidak melakukan pelayanan publik kepada PSSI. Luar biasa semangat Anda untuk menghentikan sepakbola di Indonesia.

Karena Indonesia negara hukum, bukan monarki absolut, maka kami terpaksa menguji keputusan Anda dalam menggunakan kekuasaan melalui PTUN. Apalagi dari pasal-pasal pelanggaran yang Anda gunakan dan tuduhkan, tidak satupun yang dilanggar PSSI. Kami juga terpaksa mengadukan secara langsung aksi Anda ke DPR RI hingga ke Wakil Presiden. Bahkan kepada Presiden melalui surat. Karena ingat, Negara ini bukan hanya pemerintah. Tetapi Negara ini diisi oleh eksekutif, legislatif, yudikatif dan rakyat. Anda pemerintah, saya rakyat. Dan kelak Anda juga akan menjadi rakyat.

Saya sudah berusaha menemui Anda di kantor Anda tiga kali. Tetapi tidak berhasil bertemu. Saya berniat untuk duduk dan berbicara dengan Anda.

Tentang keputusan Anda yang bisa berakibat fatal bagi sepakbola Indonesia bila FIFA sebagai induk sepakbola dunia member sanksi. Deadline sudah disampaikan FIFA melalui suratnya.

Tanggal 29 Mei 2015.

Ini bukan soal harga diri

bangsa yang takut terhadap FIFA. Ini soal pergaulan dan komitmen internasional. Sama persis dengan pemerintah yang mematuhi aturan penerbangan internasional. Sama persis dengan pemerintah yang meratifikasi perjanjian internasional menjadi peraturan perundangan. Sama persis dengan ketaatan pemerintah terhadap sejumlah protokol internasional. Apakah itu protokol Kyoto atau perjanjian WTO misalnya. Tentu saya tidak perlu memberi tahu Anda soalsoal yang seperti ini. Karena Anda pasti lebih tahu.

Tetapi yang terjadi tetap saja Anda bersikukuh. Membentuk Tim Transisi yang dalam konteksnya akan mengambil alih peran dan fungsi PSSI. Bahkan untuk membentuk kepengurusan PSSI yang baru.

Saya jadi bertanya. Kejahatan luar biasa apa yang sudah saya lakukan sebagai Presiden PSSI? Sehingga PSSI diperlakukan seolah organisasi terlarang yang harus dibinasakan dari bumi pertiwi ini?

Sekali lagi. Tolong dijawab.

Kejahatan luar biasa apa yang sudah saya lakukan sebagai Presiden PSSI? Sehingga PSSI diperlakukan seolah organisasi terlarang yang harus dibinasakan dari bumi pertiwi ini?

Kalau Anda ingin mengganti kepengurusan PSSI, bukankah sudah ada jalurnya melalui

Jokowi...

Sambungan Halaman 1 Harkristuti Harkrisnowo (Pakar Hukum Pidana dan HAM, Kepala Badan Pengembangan Manusia Kemenkum), Betti Alisjahbana (Ahli IT dan Managemen), Yenti Garnasih (Pakar Hukum Pidana Ekonomi dan Pencucian Uang), Supra Wimbarti (Ahli Psikologi SDM dan Pendidikan), Natalia Subagyo (Ahli Tata Negara Pemerintahan), Diani Sadiawati (Ahli UU), dan Meuthia Ganie Rochman (Ahli Sosiologi Korupsi dan Modal Sosial).

Presiden Jokowi mengaku, untuk menentukan siapa saja yang duduk di Pansel KPK, dia harus bekerja keras agar mendapatkan namanama terbaik.

“Anggota Pansel KPK harus berkompeten, berintegritas, dan memiliki keahlian. Di sini ada ahli hukum, ekonomi, psikolog, sosiolog, dan ahli tata kelola pemerintahan,” kata Presiden Jokowi, Kamis (21/5/2015).

Ia berharap, Ketua KPK terpilih yang akan menggantikan Abraham Samad nanti, dapat bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam pemberantasan korupsi. Sementara, Tim Komunikasi Presiden,

Teten Masduki mengatakan, para perempuan yang masuk dalam tim Pansel KPK merupakan perempuanperempuan luar biasa.

Mengenai alasan kenapa memilih tim Pansel KPK dari kalangan perempuan, ia tidak tahu. Presiden Jokowi hanya menjelaskan, Pansel KPK harus netral dan profesional, dengan keahlian yang lengkap. Namun ditegaskannya, dipilihnya kaum perempuan, bukan pertama kali dilakukan oleh Jokowi.

Saat menjabat sebagai Walikota Solo, dia pernah menunjuk seorang perempuan menjadi Kepala Satpol PP. “Di kabinet jumlah perempuan lebih banyak jika dibandingkan dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya,” tukasnya.

Cendikiawan muslim, Syafii Maarif mengapresiasi keputusan Jokowi menunjuk para perempuan sebagai Pansel KPK. “Kita tunggu saja kinerjanya. Mudah-mudahan berani menentang arus,” kata Syafii Maarif.

Di tempat terpisah, Yenny Wahid mengatakan, ini merupakan pilihan yang luar biasa dan terobosan dari Presiden Jokowi. “Kita sangat mengapresiasinya,” kata pu-

Kongres yang berlangsung setiap 4 tahun sekali? Atau Anda ingin mengambil alih Liga Indonesia sebagai operator kompetisi?

Sebab kalau Anda menyatakan ingin memajukan dan memperbaiki kualitas sepakbola Indonesia bukan begini caranya.

Di dunia ini, negara manapun yang memajukan sepakbola atau olahraga, mendukung dengan semua sumber dayanya. Termasuk menggelontorkan dana jutaan dolar dan membangun infrastruktur olahraga yang memadai.

Terakhir, saya mengingatkan, ada ribuan orang yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas olahraga sepakbola. Sepakbola adalah dinamika sosial.

Dinamika ekonomi dan penyumbang pertumbuhan ekonomi.

Hari ini, Anda menghentikan denyut nadi sepakbola Indonesia.

Sebagai sesama muslim saya mengingatkan, bahwa Maha Penguasa di atas segala penguasa hanyalah Allah Azza Wajalla.

Selama ini saya diam, bukan takut kepada Anda, tetapi saya takut kepada Allah SWT jika sampai Allah SWT menurunkan azab-Nya kepada kalian dan bangsa Indonesia karena penguasa yang mendzolimi rakyatnya. Semoga Anda segera sadar dan ikhlas untuk mencabut sanksi kepada PSSI. Wassalam. Jumat, 22 Mei 2015, La Nyalla Mahmud Mattalitti.*

tri Presiden ke-4 Gus Dur ini.

Bagaimana kalau Ketua KPK berikutnya adalah perempuan juga. Yenny sangat mendukungnya, asalkan memiliki kemampuan, keberanian, dan tidak mudah diintervensi oleh pihak manapun.

“Perempuan Indonesia sekarang ini hebat-hebat. Mereka mampu menduduki jabatan apapun,” pungkasnya.

Sikap beda ditunjukkan mantan Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua. Menurutnya, Jokowi terlalu gegabah dan menunjukkan ketidakseriusan memberantas korupsi. “Innalillahi wa innailaihi raji’un. Kiamat sudah makin dekat,” demikian tulis Abdullah saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.

Abdullah mengungkapkan hal itu karena berpegangan kepada ajaran agama.

“Maaf, saya seorang muslim dan selalu berusaha menjadi muslim yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga yakin akan pernyataan Nabi Muhammad yang pernah mengatakan: “Barangsiapa yang menyerahkan urusan pemerintahan kepada perempuan, maka tunggulah kehancuran,” terangnya.

“Bukan cuma tidak maksimal, tetapi akan menuju kehancuran. Karena emansipasi perempuan itulah negara akan menuju kehancuran,” tegas Abdullah. irm/sia

Hakim...

Sambungan Halaman 1

Bekas Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Surabaya II itu pula yang melaporkan Sophian ke Majelis Kehormatan Hakim.

Dugaan pemalsuan dokumen itu terungkap ketika Sophian mengurus data identitas untuk mengurus pernikahan dengan calon istri ketiganya. Namun data yang tercatat di kelurahan tidak sama dengan data pada Kartu Tanda Penduduk milik Sophian.

Selain tahun tanggal lahir yang berbeda, status Sophian tercatat “belum kawin”. Padahal Sophian telah tercatat oleh negara menikah dengan istri pertamanya pada 1983, sebelum menikah siri dengan istri keduanya pada 2003.

‘Data palsu’ itu lantas dijadikan sebagai rujukan oleh penghulu sebagai status resmi yang disandang oleh Sophian. Dalam proses ijab kabul yang digelar 12 Maret 2009, Sophian menandatangani pernyataan dalam prosesi sakral.

Pernyataan yang tertulis di atas kertas itu berbunyi: “Demi Allah saya menyatakan sungguh-sungguh bahwa saya seorang jejaka.”

Bukti yang termaktub

dalam dokumen itu menjadi bahan cecaran hakim dalam sidang majelis kehormatan hakim di Ruang Sidang Wiryono, Gedung Utama di Gedung Mahkamah Agung, Kamis (21/5).

Majelis hakim kehormatan mempertanyakan perbuatan Sophian yang telah memberikan data palsu dan pernyataan kibul. Namun Sophian berdalih dirinya tidak tahu isi pernyataan yang telah ditandatangani olehnya sendiri.

“Saya tidak membaca soal itu. Saya tak punya banyak waktu untuk membacanya.

Situasinya tidak memungkinkan dan hadirin sudah menanti prosesi pernikahan,” kata Sophian saat memberikan pembelaan.

Meski demikian anggota majelis hakim Ibrahim menilai perbuatan Sophian telah mengingkari undang-undang dengan cara memberikan data dan pernyataan palsu.

“Sebagai seorang hakim yang mulia, Anda tentunya tahu berbohong itu perbuatan tercela. Kasihan hakim-hakim yang lain. Ulah bapak telah merendahkan martabat dan menjatuhkan marwah hakim,” ujar Ibrahim.

Karena itu Majelis Kehormatan Hakim menyatakan Hakim Sophian terbukti melanggar kode etik lewat pemalsuan dokumen dan melakukan pertemuan dengan pihak berperkara.

“Menjatuhkan sanksi dengan sanksi berat berupa hakim non palu selama 13 bulan. Dengan ketentuan tunjangan terlapor sebagai hakim tidak dibayarkan selama terlapor menjalankan hukuman tersebut,” kata Ketua Majelis Kehormatan Hakim Abbas Said saat membacakan putusan.

Usai mendengar putusan majelis hakim yang bersifat final, Sophian menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas kebijakan hakim yang telah memproses persoalan kode etiknya dalam sidang majelis kehor_matan hakim.

Meski demikian, Sophian berkukuh tidak punya niatan buruk apapun terkait tuduhan pemalsuan dokumen. Dia menegaskan urusan status “perjaka” itu tak diketahui olehnya lantaran di tengah akad nikah, dia tak punya waktu mengurusi detail pernyataan dia yang kini termaktub dalam catatan penghulu.

“Tujuan saya baik. Menikahi seseorang agar tidak menggantungkan statusnya,” kata Sophian. obs/hel www.lensaindonesia.com

8

PEREMPUAN TANGGUH 2015

Edisi 88/ 25 - 31 Mei 2015

Harkitnas, Menteri Susi Tenggelamkan 41 Kapal Illegal Fishing Menteri Susi mengatakan pentingnya melakukan perlawanan terhadap para pelaku illegal fishing untuk menegakkan kedaulatan negara. Sebanyak 41 kapal pelaku illegal fishing ditenggelamkan saat Harkitnas.

MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti benar-benar menepati janjinya untuk menenggelamkan kapal illegal fishing pada Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), Rabu (20/5/2015). Bahkan, total ada 41 kapal yang ditenggelamkan hari ini di berbagai daerah di Indonesia.

“Hari ini atas permintaan Presiden (Jokowi) kita sudah selesaikan persoalan hukum 41 kapal illegal fishing dari Thaikan, Vietnam, dan Filipina. Jadi, hari ini kita tenggelamkan 41 kapal,” ujar Susi dalam pidatonya di Kantor Kementerian

Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, penenggelaman 41 kapal pelaku illegal fishing itu merupakan bukti bahwa Indonesia sangat serius menegakkan kedaulatan negara. Selain itu, hal tersebut juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi sumber daya kelautan nasional.

Dalam pidatonya, Susi juga menegaskan bahwa aksi illegal fishing sangat merugikan bangsa. Bahkan, kata dia, bantuan apa pun yang akan diberikan kepada nelayan dari pemerintah akan sia-sia jika sumber

daya ikan di laut Indonesia habis oleh para pelaku illegal fishing.

“Tanpa kita lakukan aksi anti-illegal fishing, maka tak akan mampu, walau kita berikan nelayan kapal dan jaring dan teknologi untuk menangkap ikan, kalau ikan kita sudah diambil. Betul tidak?” ucap Susi.

“Kita serius menjadi sumber daya laut kita untuk kesejahteraan nelayan dan perikanan Indonesia,” kata dia.

Namun, di sela-sela pidatonya, Susi mengungkapkan kekecewaannya lantaran 4 kapal pelaku illegal fishing yang hanya dihukum denda.

“Perjuangan belum selesai, kemarin kita dikalahkan terhadap 4 kapal Sino yang mencuri ikan di sini, mereka hanya diputus denda Rp 100 juta per kapal. Ini tamparan yang mestinya tidak boleh terjadi,” ujar Susi.

Lebih lanjut dia menyebut bahwa hukuman denda itu diputuskan oleh

Pengadilan Perikanan Ambon (PPA).

Susi kecewa berat lantaran dia lah yang meresmikan PPA beberapa bulan lalu.

“Pengadilan Perikanan Ambon saya meresmikan beberapa bulan lalu, bersana Ketua Mahkamah Agung (MA). Tetapi di Pengadilan Perikanan ini juga kita di kalahkan, hanya karena tuntutan dan putusan hakim. Daya berpikir hakim akan putuskan maksimal,” kata dia.

Kejadian itu menurut Susi merupakan bukti bahwa penegakan kedaulatan dinegeri sendiri tak mudah. Kata dia, belum adavemahaman

yang sama akan pentingnya menghukum para pelaku illegal fishing antara pemerintah dan penegak hukum.

Susi mengatakan, pihaknya akan mengajukan banding atas putusan tersebut. “Kita akan ajukan banding, bagaimana kapal yang bisa mencuri ikan seenaknya dari laut kita. Ini satu keputusannya yang menyinggung keadilan, harkat dan martabat kita...

Saya buat pengadilan perikanan agar kasus-kasus hukum bisa ditindaklanjuti secara maksimal,” ucap Menteri asal Pangandaran, Jawa Barat itu.

Marsma TNI Eni Eko Kusdiastuti

Destry Damayanti

Jenderal Bintang Satu Diantara 25 Pati TNI Pria

Ekonom Bank Mandiri jadi Ketua Pansel KPK

MARSMA TNI Eni Eko Kusdiastuti merupakan satu-satunya perempuan di antara 26 perwira tinggi di jajaran Mabes TNI yang mendapatkan kenaikan pangkat di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, pekan ini.

Adanya kenaikan pangkat Wanita Angkatan Udara (Wara) Marsma TNI Eni Eko Kusdiastuti ini, praktis kini Wara yang jabatan terakhirnya sebagai Staf Ahli Kasau Bid Iptek, merupakan figur perempuan TNI AU berpangkat jenderal bintang satu yang kedelapan sejak Wara lahir tahun 1962.

Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko menerima laporan Korps Kenaikan Pangkat 26 Perwira Tinggi TNI di Ruang Hening, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa lalu.

Kenaikan pangkat para Perwira Tinggi TNI tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 25/ TNI/2015 tanggal 6 Mei 2015 dan Surat Perintah Panglima TNI Nomor: Sprin/ 1286/V/2015 tanggal 11 Mei 2015.

Panglima TNI dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para Perwira Tinggi yang naik pangkat satu tingkat lebih tinggi dari

Marsma TNI Eni Eko Kusdiastuti Pati Sahli Kasau Bid Iptek mendapat ucapan selamat dari Panglima TNI Jenderal Dr Moeldoko.

pangkat semula. “Atas nama prajurit TNI, kami memberikan rasa bangga dan hormat atas kenaikan pangkat ini. Semoga kenaikan pangkat ini dapat memberikan dorongan semangat lagi untuk bekerja lebih keras dan yang paling utama adalah mensyukuri yang kita dapatkan dan berbuat yang terbaik untuk kepentingan organisasi”, ujar Jenderal TNI Moeldoko.

“Perlu diketahui bahwa lembaga yang memiliki performance atau kinerja tertinggi adalah Tentara Nasional Indonesia. Oleh karena itu, mari kita pertahankan dengan baik

dan kerja keras serta tentunya kerja cerdas”, ungkap Jenderal TNI Moeldoko yang disambut tepuk tangan.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menyampaikan bahwa atas kerja sama, kerja keras dan sinergitas kita yang sangat baik antara Kepala Staf Angkatan dan seluruh para Pati TNI membangun sebuah trust/kepercayaan kepada masyarakat, dan hasilnya dapat dirasakan oleh rakyat. “TNI memang lembaga yang bisa dipercaya, memiliki trust yang tinggi dan masyarakat mengharapkan itu”, tutupnya. licom_09

Nurulia Lahagu

Perempuan Muda yang Peduli Dengan Kesehatan Balita USIA bukanlah menjadi faktor penghalang untuk bisa membantu orang lain. Seperti perempuan 25 tahun ini, Nurulia Lahagu, walau ia belum menikah dan belum mengerti bagaimana cara mengurus anak, tapi aksi sosialnya hingga saat ini membuatnya terpilih sebagai wanita yang dipercaya oleh Kades sebagai Kader Posyandu di Hilimayo, kabupaten Nias Barat.

Dan melalui kiprahnya, Posyandu Hilimayo dampingannya dipilih Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat menjadi Posyandu Percontohan Kecamatan Mandrehe Utara pada April 2015 lalu. Selain itu, ia pun aktif mendampingi Kelompok Bermain Anak, Kepala Satuan dan Tutor PAUD, Guru honor, Sekretaris Pokja PKK, dan menjadi Ketua Kelompok Kebun Gizi.

“Sejak dari SMA saya dipilih menjadi salah satu Kader Posyandu pada tahun 2008 hingga sekarang ini.

Awalnya saya ada anak datang tidak peduli, hanya melakukan tugas saya saja, tapi akhirnya memperhatikan kebiasaan desa. Ada banyak balita yang kekurangan gizi,” kata Nurul dilansir dari Vemale di kawasan Menteng Jakarta Pusat belum lama ini.

Karena ketertarikannya untuk memerhatikan balita yang kekurangan gizi, maka Nurul yang merupakan panggilan akrabnya, mengikuti pelatihan memberi ilmu kesehatan. www.lensaindonesia.com

awalnya ia mengakui bercita-cita sebagai Misionaris, hingga kemudian ia sangat menyenangi pekerjaannya saat ini. “Nurul bercita-cita sebagai Misionaris tapi tidak tercapai untuk pergi ke negara lain, tapi ini merupakan pekerjaan panggilan yang harus pergi ke desa-desa. Sangat senang dan menikmatinya,” jelas wanita asal Sumatra Utara ini.

“Kita tidak hanya melakukan penyuluhan saja di posyandu, tetapi juga rutin melakukan kunjungan ke rumah ibu balita yang jarang ke posyandu, ada monitoring, untuk melihat kondisi balitanya,” tambah Nurul dengan senyuman kecilnya.

Selain itu, ia juga Mempromosikan

Nurulia Lahagu

Inisiasi Menyusui Dini, ASI Eksklusif 6 bulan, Pemberian Makanan Pendamping ASI berbahan lokal menjadi bagian kesehariannya. Tidak heran jika Nurul pun mempunyai motto kuat dalam hidupnya yaitu Desa adalah desaku, anak-anak adalah anak-anakku, tidak ada yang bisa mengubahnya. yun

PADA Kamis (21/5/2015) pagi, di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Presiden Joko Widodo mengumumkan sembilan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang seluruhnya terdiri dari perempuan.

Di antaranya, Destri Damayanti ahli ekonomi keuangan dan moneter (Ketua Pansel merangkap anggota), Enny Nurbaningsih pakar hukum tata negara (Wakil Ketua Pansel merangkap anggota), Harkristuti Harkrisnowo pakar pidana hukum dan HAM, Diani Sadiawati ahli hukum dan perundang-undangan, Yenti Garnasih ahli hukum pidana ekonomi dan pencucian, Supra Wimbarti ahli psikologi SDM dan pendidikan, Natalia Subagyo ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, Betty Alisjahbana ahli TI dan manajemen, dan Meuthia Ganie Rochman ahli sosiologi.

Presiden Jokowi menginginkan Pansel ini dapat memilih figur-figur komisioner KPK yang punya kemampuan dan berintegritas. Sehingga, figur terpilih mampu menggantikan posisi komisioner yang masa tugasnya selesai akhir 2015.

“Saya harapkan komisioner yang terpilih nanti memiliki kemampuan lengkap, yang mampu

Berikut Latar Belakang Karir Destry di Bidang Ekonomi: • Asisten peneliti di Harvard Institute for International Development (HIID) (Januari Agustus 1989) • Peneliti di Institut Manajemen FEUI (Agustus 1989 - Agustus 1990) • Peneliti di Pusat Antar Universitas untuk Ekonomi, Fakultas Ekonomi UI (Agustus 1993 - Agustus 1995)

Destry Damayanti

memperkuat kelembagaan KPK dan mampu meningkatkan sinergi KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam rangka membangun sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi,” kata Presiden Jokowi kepada pers di Bandara Halim Perdanakusuma.

Dipercaya menjadi Ketua Pansel KPK adalah Destry Damayanti yang sebelumnya menjabat Chief Economist PT Bank Mandiri Tbk. Sebelum bergabung di PT Bank Mandiri, ia merupakan Chief Economist Mandiri Sekuritas. Di anak usaha dari Bank BUMN tersebut Destry bergabung selama lima tahun. Destry dikenal sebagai ahli ekonomi dan keuangan.

Sebagai ekonom di Bank Mandiri, ia menangani empat area, yaitu ekonomi makro, pasar finan-

• Badan Analisa Keuangan dan Moneter (BAKM), Kementerian Keuangan (Agustus 1992 - Maret 1997) • Ekonom di Citibank Indonesia (April 1997 - Mei 2000) • Penasihat Ekonomi untuk Kedutaan Inggris Jakarta (Juni 2000 - November 2003) • Pengajar dan Peneliti di LPEMFEUI (Juli 2005 - Juni 2006) • Ekonom Kepala di PT Mandiri Sekuritas (Juli 2006 - April 2011) • Ekonom Kepala PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mei 2011 sekarang)

sial, analisis industrial, dan analisis regional. Destry memulai karirnya dengan bekerja sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Tak hanya itu, ia juga pernah menjadi asisten peneliti di Harvard Institute for International Development (HIID). licom

NASIONAL Edisi 88/ 25 - 31 Mei 2015

Fahri Hamzah Minta Negarawan jadi Ketua KPK WAKIL Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan Pansel KPK harus menempatkan sosok negarawan sebagai Ketua KPK. Presiden sendiri sudah mengumumkan nama Pansel terpilih, Kamis (21/5/2015).

“DPR kan tergantung pansel, hasil pansel satu kriteria, kalau memang KPK mau diselamatkan. Tolong yang jadi

ketua KPK harus negarawan Jangan hanya orang punya nafsu disitu pengen nangkap orang, jebak orang, menghina orang, mempermaluk orang,” katanya, di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2015).

“Its enough. Jangan gunakan kekuatan besar KPK untuk kebencian tapi cinta, menyayangi bangsa dalam tradisi yang begitu rumit,”

kata Fahri.

“Menggunakan kekuatan besar itu tunjuk jago, tunjuk dada, cukup ini yang merusak kita sebegai bangsa Itu usulan kita kepada pansel, cari negarawan,” jelasnya.

Politikus PKS ini menilai dengan Pansel yang seluruhnya adalah perempuan, ia bersyukur. Menurutnya, pemilihan sosok anggota KPK akan

penuh dengan cinta.

“Alhamdulilah berarti akan ada cinta. KPK memerlukan cinta, KPK tidak memerlukan kekuasaan, kampanye kebencian itu tidak bisa lagi, hukum bisa diatasi dengan kelembutan hikmah kebaikan hati,” jelasnya.

Untuk itu, kata Fahri sangat percaya dengan pansel yang dipilih presiden Jokowi. “Kita

percaya saja. Itu kewenangan presiden. Cuma kita titip pesan yang diperlukan KPK itu pemikir bukan penyidik.

KPK perlukan kecerdasan bukan power. Pengen tunjuktunjuk jago, bisa gerebek orang, mempermalukan orang bukan itu. Perlu jiwa besar besar makanya perlu negarawan kalau tidak, berkelahi endang terus,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

PASCA PEMBUBARAN PETRAL

SURYA PALOH DAN IMPOR MINYAK ANGOLA Banyak pejabat di lingkungan istana bisa leluasa menyusup ke proyek-proyek migas yang dikerjakan BUMD. Ada nama mulai Surya Paloh, Aburizal Bakrie (Ical), sampai Luhut Panjaitan.

PASCA anak usaha PT Pertamina (Persero) yakni Pertamina Energy Trading Limited (Petral), ada kemungkinan mafia migas akan melakukan perlawanan kembali atau munculnya mafia baru di Integrated Supply Chain (ISC).

Terbukti, saat cadangan BBM Indonesia terbatas hanya untuk 18 hari. Kondisi ini terus mengancam ketahanan energi, belum lagi bila ada satu kilang minyak tak beroperasi karena perawatan atau kerusakan.

Menurut mantan Ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas, Faisal Basri mengatakan, cadangan BBM yang sedikit ini membuat Indonesia menjadi mainan mafia.

“Kalau kilang mati satu, dan anehnya 2 jam sebelum mati itu kilang mafia sudah tahu. Nah itu juga yang aneh. Sehingga begitu kilang mati harga minyak langsung otomatis naik untuk Indonesia, karena market tahu Indonesia nggak punya cadangan. Cadangan kita hanya 18 hari,” jelas Faisal di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2015).

Karena itu, Faisal menyarankan pemerintah memperhatikan soal ketahanan energi,

khususnya BBM ini dengan cara meningkatkan kapasitas storage atau tangki penyimpanan cadangan BBM. Faisal juga tidak setuju dengan proyek peningkatan kapasitas kilang tua atau RDMP (Refining Development Masterplan Program) yang dilakukan Pertamina. Karena, biayanya mahal, dan bisa menekan Pertamina secara keuangan. Lebih baik, menurut Faisal, Pertamina menambah kapasitas tangki penyimpanan BBM. “RDMP itu US$ 25 miliar.

Uangnya dari mana? Pasti dengan JV (joint venture). JV-nya dua tahap. Jadi Pertamina dengan lembaga keuangan bikin perusahaan x. Perusahaan X kerjasama lagi dengan perusahaan Y yang asing juga. Jadi minoritas Pertamina ini. Nah jadi, apakah kita punya kilang tapi pemiliknya minoritas Pertamina. Nah hal ini yang menyebabkan kenapa saya lebih berat untuk memperjuangkan storage ini. Bagaimana kita punya cadangan,” tutur Faisal.

Meski demikian, Faisal Basri yakin bahwa mafia migas akan terus berusaha melakukan konsolidasi untuk menimbulkan kekacauan, misalnya dengan

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

menaikkan harga Pertamax hingga Rp 9.600. “Sebuah kebijakan yang tidak masuk akal, mau bikin rusuh,” bebernya.

Pemerintah dan Pertamina seharusnya terus melakukan pembersihan dengan cara melakukan restrukturisasi di ISC. Selama ini yang baru diganti adalah pimpinannya, Daniel Purba, tetapi pada level bawah belum diganti.

Orang-orang yang selama ini bermasalah di Pertamina Energy Service (PES) malah sebagian pindah ke ISC. Bahkan, ada mantan orang PES yang berperilaku tidak benar ditempatkan di satuan pengendali internal Pertamina.

Sejauh ini, kata Faisal Basri, penegak hukum sudah kelihatan serius untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diusul-

kan oleh Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Mereka, kata dia, bahkan ingin tahu siapa saja anggota jaringan mafia migas lebih dalam dengan menindaklanjuti indikasi yang ditemukan oleh timnya.

Meskipun demikian, Tim Reformasi Tata Kelola Migas sendiri tidak bisa mengumumkan dan menangkap mafia migas. Namun, pihaknya sudah melakukan pemaparan singkat kepada penegak hukum dengan memberikan nama-nama orang yang terkait dengan mafia migas baik di SKK Migas maupun di hilir.

“Pembubaran Petral ini seperti membakar sarang tawon.

Akibatnya, keluar tawonnya dan sering kali emosional. Di sekeliling istana bahkan ada tawon.

Mereka terus bergerak dan

melakukan macam-macam hal,” katanya.

Faisal juga menyebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor migas tidak boleh diganggu gugat dalam mengerjakan proyek.

Dengan tegas ia menyebutkan banyak pejabat di lingkungan istana bisa masuk menyusup ke proyek-proyek migas yang dikerjakan BUMD. Faisal menyebutkan mulai dari Surya Paloh, Aburizal Bakrie (Ical), sampai Luhut Panjaitan tidak boleh masuk ke proyek BUMD migas. “Ada Surya Paloh, Aburizal Bakrie, Luhut Panjaitan. BUMD kita harus dipagari benar,” ungkap Faisal.

Apa kaitannya mafia migas dengan Surya Paloh? Nama Sonangol mungkin tak akrab di sebagian besar telinga kita.

Tapi, nama perusahaan minyak milik Angola itu adalah senjata Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membabat peran trader dalam impor minyak.

Sebab, Jokowi telah menunjuk Sonangol EP sebagai pemasok sebagian kebutuhan minyak Indonesia, mengurangi peran Petral. Akhir Oktober lalu, kesepakatan itu sudah diteken antara Pertamina dan Sonangol.

Nah, cerita yang bakal seru, Surya Paloh adalah pembisik utama nama Sonangol EP ke telinga Jokowi. Benarkah?

Pendiri Partai Nasdem ini tak menampik. Ia sempat mengakui menyarankan Presiden Jokowi agar Pertamina bekerjasama dengan Sonangol. “Tapi saran kecil saja,” ujar Surya saat itu.

Surya menyatakan saran itu bertujuan membantu pemerintah baru agar bisa menghemat dari impor minyak dan BBM. Maklum, selama ini Pertamina mengimpor minyak melalui pihak ketiga atau trader alias tidak membeli minyak langsung ke produsennya.

Akibatnya, kata pemilik Media Group ini, impor minyak jadi mahal dan memberatkan negara. Nah, dia yakin, jika Indonesia membeli langsung ke produsen, biaya impor bisa ditekan. “Seperti yang dilaksanakan dengan Sonangol, itu baik,” kata Surya.

Namun, kendati melibatkan PT Surya Energi Raya, perusahaan minyak miliknya, dalam mempertemukan Pertamina

dan Sonangol, Surya Paloh membantah dirinya memiliki kepentingan bisnis dalam impor minyak Angola. “Saya hanya memperkenalkan mereka.

Setelah itu tak ada hubungan lagi,” tandasnya.

Sebagai catatan, Grup Sonangol adalah kongsi lama Surya Paloh. Tahun 2009, Surya Energi mendapat pinjaman modal dari China Sonangol International Holding Ltd. Anak usaha Sonangol EP tersebut menyuntikkan dana 200 juta dollar AS ke Surya Energi untuk menggarap Blok Cepu.

Asal tahu saja, Surya Energi adalah pemilik 75 persen saham PT Asri Darma Sejahtera. Sementara 25 persen saham perusahaan ini dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Asri Darma inilah yang mendekap 4,5 persen saham blok minyak jumbo di Cepu.

Direktur Utama Surya Energi, Reri Murdijat menyatakan, Surya Energi memang terlibat memfasilitasi kerjasama Pertamina dengan Sonangol. Namun, “Kami tidak memiliki hubungan apapun dalam kerjasama antara Pertamina dengan Sonangol,” tandas dia.

Dia menyatakan, kerjasama Surya Energi dengan Grup Sonangol sebatas pada pendanaan proyek Blok Cepu tahun 2009 yang senilai 200 juta persen itu. “Saya enggak bisa ngomong lebih detail,” jelas dia. kon/dan/trib

BATAN: Reaktor Nuklir Aman Dibangun Dekat Penduduk

Koalisi Merah Putih.

#1TahunKMP, Prabowo Ogah Politik Gaduh Lagi PARA petinggi parpol anggota Koalisi Merah Putih (KMP) menggelar syukuran satu tahun KMP di Bakrie Tower, Kuningan, Rabu (20/5/2015). Dalam acara itu, pimpinan KMP merefleksikan perjuangan selama setahun ke belakang dan menyatakan diri untuk tetap kompak.

Begitu kata Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta Kamis, (21/ 5). Taufik turut hadir dalam pertemuan itu mewakili Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang sedang menjalankan ibadah umroh. “Semalam itu syukuran satu tahun KMP. Kami merefleksi-kan apa yang telah kami lakukan dalam setahun ini. Ada tumpengan juga,” ujarnya.

Taufik mengatakan bahwa ke depan KMP tidak lagi berdiri sebagai oposisi. Tetapi lebih menjadi mitra strategis dan kritis bagi pemerintah. KMP siap mendukung program pemerintah yang pro kesejahteraan rakyat, dan siap mengkriwww.lensaindonesia.com

tisi program yang tidak berpihak pada rakyat.

“Prinspinya sesuai dengan kepentingan rakyat, kami akan berdiri di garda terdepan bila pro rakyat. Tapi kami juga siap kritisi kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat,” tandasnya.

Sementara mantan calon presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, kultwit untuk memperingati satu tahun Koalisi Merah Putih dengan tanda #1TahunKMP. “Selamat sore, sahabat. Semoga dalam keadaan baik. Kemarin saya bertemu dengan para pimpinan Koalisi Merah Putih dalam rangka #1TahunKMP,” tulis Prabowo di akun Twitter pribadi, @Prabowo08, Kamis (21/5/2015).

Menurut Prabowo dalam satu tahun ini, koalisi telah memperjuangkan kelangsungan demokrasi dan ikut berperan mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasional.

Namun, menurut dia, masih

banyak yang harus dilakukan karena kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat masih memprihatinkan.

Kemudian Prabowo menyinggung pernyataan Presiden Jokowi bahwa tidak mungkin ekonomi Indonesia maju kalau politik selalu gaduh. Terakhir, Prabowo mencatat Presiden Jokowi mengatakan demikian saat berpidato di pelantikan pengurus baru Partai Amanat Nasional.

“Kita prihatin bahwa justru banyak kegaduhan-kegaduhan yang tak perlu ditimbulkan oleh beberapa individu dalam pemerintah sendiri. #1TahunKMP,” tulis dia.

Menurut Prabowo ketenangan politik akan terwujud kalau demokrasi dihormati dan dijalankan, tak boleh ada akalakalan terhadap hukum dan demokrasi. “Adalah komitmen KMP untuk terus bermitra kritis dengan pemerintah. KMP akan terus memberi saran demi kebaikan. #1TahunKMP,” tulis Prabowo. wid/sis

BADAN Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) menyatakan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) aman jika dibangun di kawasan dekat dengan penduduk. Ini sudah dibuktikan.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Djarot Sulitio Wisnubroto di Kantor Batan di Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2015).

Djarot mengatakan Indonesia sudah mempunyai 3 reaktor riset yang dibangun di dekat keramaian. Di antaranya di Serpong, Jogjakarta, dan Bandung.

Di Jogjakarta terdapat Reaktor Kartini yang dibangunn di kompleks Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan Batan di Babarsari, sebuah kawasan padat penduduk di pusat Kota Yogyakarta. Sementara di Bandung ada di Jalan Tamansari. "Batan punya reaktor riset, reaktor beneran. Kita juga akan membangun reaktor riset juga di Serpong.

Ada yang takut nggak? Di Bandung, di sebelah kebun binatang, di Jogja di

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Djarot Sulitio Wisnubroto.

sebelah Hotel Sahid, di Serpong itu sekarang banyak perumahan mahal.

Aman-aman saja kan," kata Djarot.

Dia mencontohkan, saat gempa Jogja 2006, reaktor nuklir di sana aman.

Dengan bukti itu, BATAN bisa menjamin jika reaktor nuklir yang sudah dibangun itu aman. "Ketika Jogja ada gempa 2006, semua aman. Itu yang ingin kita tunjuk-

kan. Itulah modal kita untuk memberi pendidikan ke masyarakat. Kita sudah bisa mengoprasikan," jelas dia.

Bahkan saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Puspitek Serpong April lalu, reaktor nuklir di sana mendapatkan pujian. Pujian itu datang dari Mantan Presiden BJ Habibie yang ikut mendampingi Jokowi saat itu. peb/sua

Menteri ESDM Cari Gara-Gara, Tebar Musuh Dalam Selimut SIKAP Menteri ESDM Sudirman Said menuding kasus mafia Migas pernah ngendon di meja mantan Presiden RI ke-enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), semakin mengundang polemik panas. Buntutnya, Menteri Sudirman dianggap pihak-pihak yang kontra, justru identik merecoki Pemerintahan Jokowi sendiri.

Bahkan, Sudirman juga dinilai sengaja “menyelam sambil sambil nenggak air”, yaitu cari musuh dalam selimut politik. Padahal, pemerintahan Jokowi perlu dukungan partai diluar koalisi pemerintahan guna memuluskan jalannya kabinet kerja. “Fitnah itu sama saja mencari musuh. Harusnya Menteri tidak boleh bersikap begitu. Ulah Sudirman Said sama saja menambah beban Presiden Jokowi,” sindir keras Politikus muda

Demokrat, Farhan Effendy di Jakarta, Rabu (21/5/2015).

“Apalagi, agenda pemerintah ini kemudian dibelokkan dengan sengaja untuk memukul dan memfitnah SBY yang kini terpilih lagi menduduki kursi Ketua Umum Partai Demokrat,” ungkap Farhan, politikus asal Lamongan, Jawa Timur ini.

“Bukan ini yang diharapkan rakyat.

Bukan ini pula yang seharusnya dilakukan jika pemerintah tahu pentingnya kondusifitas iklim politik untuk bekerjanya pemerintahan,” tambah Sekretaris DPP Partai Demokrat ini.

Farhan yang juga Ketua Jaringan Nusantara ini, mengingatkan, hendaknya Presiden Jokowi tak cukup mengingatkan Menteri ESDM sebagai pembantunya. Tapi, lanjut Farhan, bila perlu

direshuffle. “Harusnya Menteri seperti itu tidak usah dipertahankan, perlu direshuffle,” tegasnya.

Lebih jauh, Farhan menjelaskan pemerintah harusnya fokus dalam kinerjanya, karena kondisi ekomomi Indonesia memprihatinkan, menurun. “Masyarakat menaruh harapan besar kepada pemerintah, untuk perubahan yang lebih baik. “Harus ada klarifikasi dari sumber isu ini, yakni kementrian ESDM,” terang politikus asal Jawa Timur ini.

Dia pun mengimbau, pemerintah lebih bekerja keras dalam merealisasikan program kerja yang benar-benar bisa dirasakan rakyat Indonesia.

“Mengajak semua pihak untuk mengedepankan kerja dan prestasi dibanding intrik dan fitnah,” pungkas Farhan. yuanto

JABAR SQUARE

10 Edisi 88/ 25 - 31 Mei 2015

Pemda Garut Lamban Tangani Kasus PT Naishoku Indonesia PEMERINTAH Kabupaten Garut dinilai lamban dalam menangani aksi mogok kerja karyawan PT Naishoku Indonesaia.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forko Pusaka berharap, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) segera menjadi fasilitator agar sengketa hubungan industrial tersebut segera teratasi. Mengingat gaji para pekerja PT Naishoku Indonesaia selama dua bulan tidak dibayar.

“Sampai saat ini Pemda Garut belum turun tangan, padahal pekerja PT Naishoku belum terima haknya selama dua bulan,” kata Ketua LSM Forko Pusaka Garut, Jawa Barat, Roni Faisal Adam, Kamis (21/05/2015).

Roni meminta Pemda dan DPRD Garut tidak membiarkan masalah ini terlalu lama. Sebab bila aksi mogok berlangsung terlalu lama, para pekerja bisa saja dianggap mangkir. “Padahal para karyawan sangat menanti-nantikan langkah Pemda Garut,” terangnya.

Diungkapkan Roni, berdasarkan hasil investigasi Forko Pusaka, PT Naishoku Indonesaia belum mengantongi izin operasi secara lengkap. Kendati begitu, pihak pemerintah terkesan ‘tutup mata’ sehingga perusahaan yang memproduksi alat elektronik itu bebas beroperasi. taufiq_akabar

Polda Jabar Telusuri Beras Plastik asal Karawang Jajaran Ditreskrimsus Polda Jawa Barat membentuk tim khusus guna menelusuri beras sintetis yang beredar di beberapa kabupaten di Jabar.

BEBERAPA daerah di Jawa Barat merasa ‘galau’ terutama Garut, Purwakarta, Sukabumi dan Kota Bandung terkait adanya beras sintetis atau beras plastik. Untuk meredam kegalauan itu, jajaran Ditreskrimsus Polda Jawa Barat, membentuk tim khusus (timsus) guna menelusuri adanya

temuan beras sintetis di beberapa kabupaten di Jabar.

“Timsus yang menyebar di seluruh pelosok wilayah Hukum Polda Jabar,” demikian disampaikan Direskrimsus Polda Jabar, Kombes Pol Wirdhan Dhany, Kamis (21/ 5/2015).

Menurutnya sejauh ini di

Jabar belum ada penemuan lagi kasus beras plastik. Namun, adanya temuan di Bekasi sudah cukup jadi alasan untuk menelusuri penyebaran beras sintetis di Jabar.

Timsus yang diterjunkan akan menelusuri ke sejumlah distributor besar di Jabar, seperti di Karawang. Sebab sesuai informasi yang diterima, produksi beras sintesis itu berada di wilayah Kabupaten Karawang.

“Sejauh ini kami sudah berkoordinasi dengan kapolres di kota/kabupaten yang masuk

pemilik warung tegal (warteg) di kawasan Kiaracondong, Kota Bandung Kamis (21/5) mengatakan dirinya kawatir dengan banyaknya informasi kalau beras sintesis tersebut, sudah masuk kebeberapa pasar di wilayah Kota Bandung.

Dia khawatir wartegnya akan sepi pembeli karena takut kalau nasi yang dia masak diduga beras sintesis. “Ya ini akan berdampak kepada para pedagang warung nasi seperti saya, taku warteg saya jadi sepi pembeli,” ucap Ningsih de ronny ngan nada pilu.

Pertanian Garut Digelontor Rp 10 M

Dishub Bandung Perbaiki Traffic Light dan Tambah 150 CCTV DINAS Perhubungan Kota Bandung akan memperbaiki traffic light yang rusak dan menambah sebanyak 15 CCTV. Hal itu disebabkan karena sebagian besar traffic light di Kota Bandung memiliki usia peralatan yang sudah tua.

Kepala Dinas perhubungan Kota Bandung Ricky Gustiadi melalui Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bandung, Yudiana mengatakan, traffic light yang dibangun sejak tahun 1996 itu sudah beberapa yang mengalami kerusakan.

Namun baru sekitar 30 sampai 40 persen yang sudah diganti, sisanya masih menggunakan peralatan lama.

"Tiga tahun kebelakangan ini, Bandung melaksanakan upgrade service bertahap untuk perbaikan traffic light. Semuanya itu ada bantuan dari APBN dan APBD yang nantinya akan dilaksanakan oleh Dishub," ujar Yudiana saat Bandung Menjawab di ruang media, Balaikota Bandung, Kamis (21/5) Ada beberapa titik di Bandung yang melakukan upgrade service traffic light, kata Yudiana, titik itu meliputi sepanjang jalan Soekarno Hatta, dari mulai Cibereum ke Gedebage dan dari jalur tengah dari Ahmad Yani, Supratman sampai Cibereum. Sedangkan jalur utara akan berpusat di Cicaheum dan ia masih mengharapkan ada bantuan dari APBN untuk mendapatkan peralatan baru.

"Kawasan Jalan Riau juga yang sampai saat ini sedang dalam proses perbaikan trotoar, tak luput dari ini, untuk perbaikan traffic light nya," paparnya.

Idealnya, kata yudi, di Kota Bandung memiliki 137 traffic light di persimpangan jalan. Selain melaksanakan upgrade perbaikan dan perawatan traffic light, Yudiana juga akan mengganti lokasi yang awalnya menggunakan bantuan lampu pijar dan diganti dengan lampu LED. "Kita akan upayakan lampu pijar untuk bertahap digantikan dengan LED," ungkapnya.

Untuk anggaran upgrade perbaikan dan perawatan traffic light serta pengadaan LED, Yudiana mengatakan bahwa di tahun ini ada alokasi sebesar 4 Milliar.

Sementara untuk pengadaan CCTV di 150 titik di kota Bandung anggarannya sekitar Rp.18 milliar.

Untuk proses lelang dari pengadaan 150 CCTV, kata Yudiana diharapkan agar bulan Juli sudah dimulai dan sekarang ini sudah mulai dalam tahap proses dokumentasi lelangnya.

Ia mengharapkan agar 150 CCTV bisa dipasang tahun ini, karena dengan jumlah sebanyak itu menurutnya bisa menjangkau di persimpangan jalan Kota Bandung. Dishub juga rencannya akan memasang CCTC di beberapa lokasi seperti di shelter-shelter dan terminal.

"Itu sangat bisa membantu transportasi kenyamanan Kota Bandung dan kenyamanan para pengguna angkutan Kota Bandung. Sehingga bisa terpantau tindak kejahatan di Bandung," pungkasnya. arie

wilayah Polda Jabar khususnya Kabupaten Karawang untuk melakukan penyelidikan atau pendalaman mengenai informasi pembuatan beras sintesis di Karawang,” tuturnya.

Sementara itu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan KP) Kota Bandung akan menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar tradisional dan pasar modern terkait beredarnya beras sintetis alias beras plastik di Bekasi beberapa waktu lalu.

Ningsih (40) salah seorang

Bupati Garut Rudy Gunawan saat diwawancarai wartawan lensaindonesia.com Taufik Akbar.

Bupati Garut Kerahkan Aparat Selidiki Beras Plastik ANTISIPASI mencegah masuknya beras plastik ke Kabupaten Garut, Jawa Barat, Bupati Garut langsung mengintruksikan dinas terkait untuk segera melakukan pemeriksaan ke pasar-pasar tradisional di Garut.

“Saya sudah mengintruksikan Dinas terkait, segera menggelar pemeriksaan setiap pasar tradisional. Hal ini untuk mengantisipasi adanya peredaran beras plastik,” kata Bupati.

Hasil pantauan Lensa Indonesia, di sejumlah pasar tradisional, memang penjualan beras mengalami penurunan.

Namun, hal itu bukan dipicu adanya isu beras plastik. Melainkan lebih disebab-

kan pasokan gabah yang saat ini sedang berkurang.

Seperti di Pasar Ciawi Tali Garut, para penjual beras terlihat masih seperti biasa menjual bermacam-macam jenis beras. Bahkan, ada salah satu penjual, yang kiosnya diserbu oleh pembeli.

Keresahan adanya beras plastik masuk ke wilayah Ibu Kota, masyarakat setelah mendengar berbagai berita di media elektronik. Bahkan, Pemerintah juga menghimbau kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan antisipasi agar peredaran beras plastik tersebut tidak terjadi disetiap daerah. taufiq_akbar

REHABILITASI saluran pertanian tahun 2015 di Kabupaten Garut medapat kucuran anggaran Rp 10 miliar.

Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Garut, Kusman mengatakan angaran tersebut bersumber dari APBD Garut Rp 1 miliar dan APBN sebesar Rp 9 miliar.

Program Rehabilitasi saluran pertanian ini, kata Kusman, merupakan salah satu langkah dalam meningkatkan swasembada pangan sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah pusat.

Pada tahun 2015 ini jumlah penerima bantuan untuk rehabilitasi saluran air sebanyak 135 Kelompok tani yang bersumber dana dari APBN sedangkan untuk yang bersumber dari APBD II sebanyak 11 kelompok tani.

Adapun anggaran dari APBN untuk setiap kelompoknya berpariasi ada yang Rp 60 juta, Rp 65 juta dan Rp 70 juta, angka tersebut disesuaikan dengan jumlah wilayah yang kelompok tani kuasai. Sedangkan dananya langsung masuk ke setiap rekening kelompok.

“Sedangkan kalau anggaran dari APBD II dalam penegerjaannya dilaksanakan oleh rekanan, yang saat ini sedang dalam proses penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK),” jelasnya didampingi Kepala Seksi Pengolahan Lahan dan Air, Rieza Fauzani, Kamis (21/05/ 2015).

Menurut Kusman, untuk proses pengerjaan program yang dibiayai pemerintah pusat kini semuanya sedang dalam proses pengerjaan, dimana dalam proses pencairannya, setiap kelompok menerima biaya sebesar 40% terlebuh dahulu. Hal ini disesuaikan dengan pengerjaan. “Setiap kelompok pada tahap pertama mencairkan biaya sebesar 40% sedangkan setelah masuk SPJ yang 40% baru bisa mencairkan dana lagi,” paparnya.

Dijelaskannya, dalam tahap pengerjaannya pun yang dari pemerintah pusat sudah bekerja

Kusman, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Garut.

sama dengan pihak TNI. Dimana kementrian sudah melakukan MoU dengan TNI dalam pengerjaannya mulai dari pengawasan sampai dengan pengerjaan teknis pasti melibatkan TNI. Baru tahun sekarang pihak TNI dilibatkan.

Kalau untuk pelaksanaan program yang dibiayai APBD II, kemungkinan membesar akan digulirkan pada bulan Juni atau Juli mendatang. Hal ini tergantung pada proses administrasinya. Soalnya dalam pengerjaannya akan melibatkan pihak ketiga (rekanan).

Kusman juga berharap dengan adanya program rehabilitasi saluran air pertanian ini, bisa mampu meningkatkan hasil pertanian lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, misalnya yang biasanya bisa memanen padi dan kedelai. “Diharapkan bisa meningkat. Karena tujuan program ini mengarah pada peningkatan hasil pertanian,’ kata Kusman.

Kusman meminta agar program ini bisa berjalan lancar tanpa kendala, termasuk praktik pungutan. “Jika dalam pelaksanaannya ada praktik pungutan yang dilakukan oleh oknum dinas TPH, jangan segan-segan untuk segera melaporkan kepada pihak kami. Dimana dalam penerpan program ini tidak dianjurkan untuk memberikan imbalan sekalipun sebagai tanda ucapan terima kasih,” tegasnya. taufiq_akbar

Laporan Khas Lensa Indonesia – Jawa Barat (Bagian 2) Kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung Diduga Terkorup di Indonesia

Kementerian PU Harus Tahu Ada Anggaran Rp 11 Miliar Direkayasa FORUM Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah (Formas Pekape) meminta kepada aparat penegak hukum terutama pihak komisi pemberantasan korupsi (KPK) untuk meyelidiki dugaan korupsi anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum khususnya di lingkungan Dirjen Sumber Daya Air (SDA).

“Sebagai Menteri PU, Basoeki Hadimoeljono harus tahu tentang dugaan korupsi yang kerap menerpa pejabat atau aparatur dalam jajaran kementerian PU,” demikian dikatakan Asmadi MA, wakil ketua Formas Pekape kepada Lensa Indonesia, di Bandung, Kamis (21/5).

Pernyataan itu, lanjutnya, www.lensaindonesia.com

terkait beberapa proyek yang ada di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) - Cimanuk Cisanggarung propinsi Jawa Barat. Dikatakannya beberapa paket proyek yang ada di BBWS Cimanuk Cisanggarung, menjadi “ladang korupsi” yang diduga dilakukan Ir. Trisasongko Widianto, Dipl, HE, kepala BBWSCimanuk Cisanggarung yang notabene selaku KPA/PA. Dugaan itu, menurut Asmadi, cukup beralasan ketika Tim Formas Pekape melakukan investigasi lapangan serta menghimpun beberapa keterangan dari masyarakat. Salah-satunya kegiatan pergantian karet pada Bendungan Karet Rambatan yang berlokasi di Kabupaten Indrama-

Kondisi karet pada Bendungan Karet Rambatan Kabupaten Indramayu, sudah pada robek dan batu bronjong bendungan sudah tidak menyatulagi dengan kawat pengikat.

Ir. Trisasangko Widianto., Dipl.,HE. (Kepala BBWS Cimanuk- Cisanggarung).

yu, sumber dana APBN 2014 sebesar Rp 11 miliar lebih.

Lebih lanjut dikatakan Asmadi, hasil investigasi itu di-

annya terkesan asal-asalan.

Melihat kondisi ini, kata dia, terkesan adanya pihakpihak yang seharusnya ber-

temukan berbagai kejanggalan bahkan cenderung tidak mengacu pada speck teknis dan RAB, sehingga pengerja-

tanggung jawab terhadap pengerjaan kegiatan tersebut, terutama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengawas lapangan diduga sengaja tidak memperhatikan masalah kualitas serta kuantitas pengerjaan. Sehingga pada saat PHO dan FHO diduga kuat terjadi rekayasa baik dilakukan langsung maupun tidak, akibatnya keuangan negara dapat dirugikan ratusan juta rupiah, jelas Asmadi.

“Ini mencerminkan adanya dugaan bahwa antara pihak yang bertanggung jawab pada kegiatan tersebut (PPK) dengan pihak pelaksana pekerjaan (kontraktor) secara bersama melakukan penyelewengan keuangan negara,” ujarnya.

Sementara hasil pantauan

dilapangan pada proyek tersebut didapati bahwa tembok penahan tebing sudah pada pecah-pecah, pemasangan bronjong sudah tidak menyatu dengan kawat pengikat serta kondisi karet bendungan sudah tidak berfungsi.

Untuk mendapatkan penjelasan mengenai pengerjaan pada kegiatan pergantian karet, Bendungan Karet Rambatan Kabupaten Indramayu, menurut Asmadi, pihaknya (Formas Pekape - Red) sudah melakukan konfirmasi secara tertulis dengan nomor surat: 256/Koord/ FormasPekape/JKT/II/2015 (25 Februari 2015), namun hingga saat ini tidak ada jawaban dari pihak BBWS Cimanuk-Ci ronny sanggarung.

JABAR SQUARE

11

Produk Bank Syariah Lebih Adil untuk Nasabah WALAU sudah banyak produknya, ternyata banyak masyarakat yang belum tahu apa perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan syariah atau prinsip agama Islam. Sesuai dengan prinsip Islam yang melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan, maka bank syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan.

Diungkapkan Kepala Unit Usaha Syariah Bank OCBC NISP Syariah. Koko T Rachmadi dalam acara workshop perbankan syariah dengan wartawan di salah satu rumah makan di Bandung, Kamis (21/5).

“Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank kovensional justru kebalikannya,” ujar Koko.

Koko menjelaskan perbedaan lainnya Syariah mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Walau tujuannya sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya memiliki perbedaan.

“Bagi hasil besarnya bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan,” jelasnya.

Secara garis besar, kata Koko, produk bank syariah itu terdiri dari penghimpunan dana, penyaluran dana serta jasa. Prinsip adil itu tercermin dari produk-produk bank syariah. Seperti prinsip wadiah pada giro dan tabungan, prinsip mudharabah pada tabungan dan deposito, prinsip murabahah, istihna, salam, ijarah pada prisip jual beli dan prinsip wakalah, kafaaaalah,sharf, qardh, rahn dan hiwalah pada jasa.

“Secara garis besar prinsip-prinsip pada produk itu memenuhi asas keadilan,” pungkasnya.

Karena itu, menyadari tingginya ketertarikan nasabah terhadap produk dan layanan Perbankan Syariah, Bank OCBC NISP mendukung upaya untuk menyelenggarakan jasa Perbankan Syariah yang universal, mudah dimengerti serta dipahami. Untuk itu Bank OCBC NISP Syariah berusaha mengubah persepsi masyarakat rasionalis bahwa Perbankan Syariah itu menyulitkan. OCBC NISP Syariah menghadirkan kemudahan mengakses produk dan layanan di Kantor Cabang Syariah dan Office Channeling (Kantor Layanan Syariah) serta jaringan/network modern lainnya. arie

Menteri Pariwisata Arief Yahya didampingi ketua STP Bandung Drs. Anang Sutono MM.Par,CHE saat press conference di kampus STP Bandung Jl. Dr. Setiabudi No. 186, Rabu 20 Mei 2015.

Lulusan STP Bandung Sumbang Devisa Rp 1 T per Tahun Dari 40 ribu lulusan STP Bandung yang bekerja di luar negeri, setiap bulannya mereka mengirim uang ke Indonesia sekitar 1000 US dollar.

SEKOLAH Tinggi Pariwisata (STP) Bandungý dinilai telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pemasukan devisa dari sektor pariwisata. Dari 4000 orang lulusan STPB yang bekerja di luar negeri, tiap tahunnya

menyumbang sekitar Rp.1 triliun.

“Dari 40 ribu lulusan STP Bandung yang bekerja di luar negeri, setiap bulannya mereka mengirim uang ke Indonesia sekitar 1000 US dollar. Sehingga ada devisa sekitar Rp 1

triliun setiap tahunnya,” ujar Menteri Pariwisata Arief Yahya usai mewisuda 569 mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung, di kampus STP Bandung Jl.Dr. Setiabudi No. 186, Rabu (20/5).

Dari 569 mahasiswa yang diwisuda itu terdiri dari 34 mahasiswa Pascasarjana, 79 mahasiswa S-1, 148 program diploma IV dan 308 Program Diploma III. Menurutnya, STP Bandung sebagai perguruan tinggi di bidang pariwisata telah ber-

kontribusi besar dalam menyediakan sumberdaya manusia, yang berdaya saing internasional. Sebagai lembaga pendidikan di bawah Kemenpar, ia mengakui jika STP sudah memiliki reputasi baik di institusi pendidikan atau dunia usaha/industri.

“Sedikitnya sudah 19.809 lulusan yang dihasilkannya dan tersebar di berbagai negara serta pelosok nusantara,” paparnya.

STP Bandung, kata dia, memiliki visi menjadi institusi

pendidikan tinggi terkemuka di dunia, yang tetap berkepribadian Indonesia dan terus menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten.

“Terlebih tantangan semakin kuat menjelang diberlakukannya MEA 2015. Ini menjadi tugas bagi para pemimpin dan dosen STP Bandung untuk menjawab dengan mengembangkan berbagai upaya pembenahan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,” pungkasnya. arie

TERKAIT LKPJ WALIKOTA TAHUN 2014

DEWAN MINTA WALIKOTA BANDUNG PERBAIKI KINERJA DI SKPD DPRD Kota Bandung memberikan banyak rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun 2014.

Dewan meminta agar walikota melakukan perbaikan kinerja di setiap SKPD. Di antara rekomendasi itu, Walikota diminta segera mengganti jabatan pimpinan tertinggi di SKPD yang menjabat lebih dari lima tahun.

“Sesuai Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) No 5 tahun 2014, pejabat tidak boleh lebih lima tahun kecuali berprestasi, dewan sudah pantau hasilnya pejabat yang menjabat lima tahun tak ada prestasi sehingga harus diganti,” ujar Erwan Setiawan Ketua Pansus 4 yang membahas LKPJ Wali Kota Bandung di Gedung DPRD, Senin (18/5).

Erwan mengatakan, posisi pejabat tertinggi di SKPD yang dimaksud bukan hanya kepala dinas, tapi juga, kepala bagian, dan kepala bidang, lurah dan camat. “Ada camat dan lurah menduduki posisinya 15 tahun bahkan lebih,” ujar Erwan.

Erwan Setiawan menjelaskan, rekomedasi yang diberikan oleh Dewan itu meliputi dua hal, yakni pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan pemerintahan daerah. Tentang pengeloaan keuangan daerah, meliputi pendapatan daerah dan belanja daerah.

Sementara pengelolaan pemerintahan daerah meliputi, urusan pendidikan, kesehatan, sosial, lingkungan hidup,pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, pertanahan, kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan dan perlindungan anak,

perhubungan, komuniaksi dan informatika, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pertanian, pariwisata, kebudayaan, kearsifan dan perpustakaan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Dewan meminta Walikota untuk melakukan pengawasan secara berkala dalam pencapaian prosentase realisasi per triwulan. Hal itu disebabkan oleh pencapaian pajak daerah dan retribusi daerah yang belum memenuhi target.

“Terkait dengan tidak tercapainya target pendapatan dari retribusi IMB, SKPD terkait perlu untuk melakukan kajian ulang terhadap data pemetaan kewilayahan tentang IMB dan konsisten mempergunakan data pemetaan tersebut sebagai dasar penetapan target pendapatan retribusi IMB,” katanya.

Begitu pula pada retribusi bidang perhubungan dan pelayanan parkir yang tidak tercapai, Dewan memita agar adanya peningkatan pengawasan dan tindakan tegas terhadap petugas lapangan. Selain itu walikota juga minta untuk menyiapkan sarana perparkiran yang memadai serta perbaikan sistem pengelolaan pemungutan parkir.

Sedangkan persoalan lambatnya penataan reklame di kota Bandung Dewan merekomendasikan agar walikota segera menindaklanjuti kebijakan moratorium reklame dalam sebuah peraturan walikota.

Berikaitan dengan penatausahaan pengelolaan sumbangan hibah atau CSR dari pihak ketiga, Dewan merekomendasikan agar walikota memberikan laporan

Ketua Pansus 4, Erwan Setiawan, MM.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya terkait belanja daerah, Dewan merekomendasikan agar perencanaan alokasi belanja tidak langsung lebih tepat sehingga tidak menyisakan anggaran yang cukup besar. Lalu perlunya percepatan penyelesaiaan administrasi DPA sehingga proses tender /lelang bisa lebih cepat.

“Bila perlu diberikan peringatan keras dan daftar hitam kepada perusahaan perusahaan yang tidak profesional dalam melaksanakan pekerjaan yang dapat menimbulkan realisasi belanja tidak tercapai,” tegas Erwan.

Selain itu, walikota juga diminta memberikan penguatan SDM di SKPD dan unit layanan pengadaan (ULP) khususnya

kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panita pengadaan barang dan jasa.

Begitu pula dalam hal pengelolaan pemerintahan daerah, pada bidang pendidikan, Dewan memberikan rekomendasi agar walikota memperbaiki tentang PPDB, memberikan kemudahan bagi siswa miskin melalui jalur non akademis, penataan kualitas pendidikan dan perhatian terhadap guru honorer.

Lalu pada bidang kesehatan, walikota diminta untuk memperhatikan hal yang berkaitan dengan penolakan pihak rumah sakit terhadap surat keterangan miskin, pembangunan puskesmas, pelayanan dasar kesehatan, memenuhi kekurangan dokter spesialis, posyandu dan pelayanan BPJS.

Selain itu, pada bidang sosial, Dewan minta agar walikota memperhatikan persoalan traficking, PMKS, merealisasikan pembangunan puskesos, mengadakan pengawasan terdahap lokalisasi yang sudah ditutup padahal masih banyak praktik prostitusi.

Pada bidang lingkungan hidup, Dewan meminta agar walikota meningkatkan kualitas lingkungan, pengelolaan sampah,kelanjutan pembangunan PLTSa dan mengimplementasikan perwal 763/2014 mengenai izin lingkungan terkait masalah Amdal dan UKL UPL. Selanjutnya pada bidang pekerjaan umum, Dewan meminta agar walikota memperhatikan tentang pengawasan pembangunan/pemeliharaan jalan, penanganan banjir cileuncang, menata lingkungan kumuh, memproses serah terima pembangunan taman dari pihak ketiga, mengoptimalkan koordinasi antar SKPD terkait dalam penanganan masalah pekerjaan umum, memperbaiki drainase yang sudah tidak layak, meningkatkan pemeliharaan berkala terhadap PJU dan PJL. Untuk bidang penataan ruang, Dewan menyoroti tentang pelaporan kinerja dan penyerapan anggaran yang dinilai tidak masuk logika, contohnya beberapa SKPD penyerapan anggaran hanya mencapai 80 persen, tapi pelaksanaan kegiatan 100 persen lebih.

Menurut Erwan, pengajuan anggaran berbasis kinerja. “Masa iya bisa jomplang begitu, antara penyerapan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan,” ujarr Erwan.

Erwan meminta agar Pemkot Bandung lebih teliti dalam mem-

buat laporan. Jangan sampai ada kesalahan jika memang benar bisa melakukan penghematan cukup besar, maka tahun berikutnya akan ada pemotongan anggaran.

Rekomendasi dewan juga meminta agar walikota memperhatikan masalah RTH terkat banyaknya alih fungsi lahan. Ditambah perjatian pada masalah fasum fasos pada perumahan swasta yang tidak sesuai perda.

“Dewan meminta agar adanya penguatan SDM di bidang perencanaan perumahan dan terus mendoorng pembangunan rusunawa,” ujarnya.

Selanjutnya pada bidang pertanahan, Dewan meminta agar adanya perhatian khusus pada sistem perencanaan anggaran, melakukan inventarisasi dan serifikasi asset-asset daerah.

Pada bidang kepemudaan dan olahraga, Dewan meminta agar walikota memperhatikan sarana dan prasaraana olahraga yang tidak representasi dan mengoptimalkan program kegiatan pembinaan kepemudaan di kewilayahan.

Demikian pula pada ketenagakerjaan, Dewan meminta walikota agar mendorong SKPD lebih proaktif dalam memberikan pelatihan, penyaluran dan penyediaan lapangan kerja serta peningkatan SDM di sinas terkait. Sedangkan pada bidang pertanian, Dewan meminta agar dikaji ulang mengenai retribusi rumah potong hewan.

Terakhir, pada bidang pariwisata, Dewan meminta agar SKPD terkait mengoptimalkan program promosi kota Bandung ke mancanegara, memperhatikan perda pelestarian seni dan implementasi perda cagar budaya.arie/adv

www.lensaindonesia.com

12

JATIM SQUARE

Edisi 88/ 25 - 31 Mei 2015

Audit BPK Temukan Masalah, Pemprov Optimis Raih WTP

Gubernur Jatim Klaim Tak Ada Perjalanan Dinas Fiktif Jalan rusak di Kota Probolinggo.

Jalan Rusak, Kadis PU Kota Probolinggo ‘Membisu’ BEBERAPA ruas jalan rusak di Kota Probolinggo sangat membahayakan bagi warga dan pengendara yang melintas. Kerusakan parah seperti terjadi di Jalan Panjaitan, Jalan KH. Mansyur, Jalan Brantas, dan Jalur Lingkar Utara.

Di semua jalan ini terdapat lubang menganga serta jalan yang bergelombang sehingga membuat para pengendara harus ekstra berhati-hati saat melintasi jalanan tersebut. Tak jarang jalan rusak itu mengakibatkan beberapa pengendara terjatuh.

Febri (40), salah seorang warga mengungkapkan, beberapa bulan yang lalu jalan tersebut telah diperbaiki, namun tak berapa lama kerusakan parah terjadi lagi. “Waktu itu hanya ditambal, entah mengapa sekarang rusak lagi. Sekarang makin parah kerusakannya,” ungkapnya.

Dirinya juga menganggap, pihak pemerintah kota Probolinggo lamban dalam menangani kerusakan jalan di wilayahnya. “Apa tunggu sampai ada kecelakaan parah baru diperbaiki? Sudah banyak kendaraan yang mengalami kecelakaan disini,” katanya.

Febri mengatakan, jika perbaikan dilakukan hanya dengan metode tambal sulam, sama saja pemerintah membuang-buang anggaran yang telah disediakan. Karena menurutnya, perbaikan dengan metode tambal sulam yang selama ini dilakukan tak pernah bertahan lama. “Selang beberapa bulan, pasti mengelupas,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, Nur Hamdani, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo saat hendak dikonfirmasi wartawan di kantornya, tidak pernah ada di tempat. Saat dikonfirmasi melalui telepon, Nur Hamdani tak pernah merespon. an

DPRD Jombang Temukan Minimarket Bodong di Lahan Pemkab KETIDAKJELASAN SKPD (satuan kerja pemerintah daerah) terkait perijinan pendirian minimarket di Kabupaten Jombang, membuat kalangan anggota DPRD Kabupaten Jombang geram.

Beberapa hari yang lalu pimpinan komisi DPRD Jombang memanggil SKPD terkait dengan masalah perijinan, terutama Badan Pelayanan Perijinan. Dari pemanggilan tersebut diketahui ada mini market bodong dan berdiri di atas tanah pemerintah tapi tidak ada tindakan tegas dari Pemkab Jombang, Rabu (20/5/2015).

Ketua Komisi C DPRD Jombang, Mas’ud Zuremi mengaku terheran-heran dengan adanya minimarket tak berizin (bodong) yang sampai hari ini masih tetap buka. Apalagi, mini market Alfamart tersebut berdiri di atas tanah milik KUD Sri Rejeki di Kecamatan Sumobito.

Ia menilai jika minimarket tersebut berdiri di atas tanah milik KUD. Berarti itu aset milik Pemerintah Daerah, logikanya jika itu berdiri diatas tanah milik Pemkab secara otomatis ada pemasukan untuk kas daerah.

“Selama ini kami juga belum mendapat laporan mengenai jumlahnya berapa dari sewa lahan ini. Ia menduga ada oknum PNS yang bermain dalam hal ini. Nah, ini perlu adanya tindakan tegas dari Pemkab Jombang. Bila perlu ditutup saja Alfamart bodong tersebut,” ujarnya.

Mengetahui adanya Alfamart bodong berdiri diatas lahan milik KUD Sri Rejeki membuat aparat penegak peraturan daerah Satpol PP secepatnya akan menutup minimarket yang dimaksud. “Kami akan secepatnya akan melakukan penindakan terhadap salah satu minimarket Alfamart yang berada di sumobito tersebut,” Kata Fahrudin Widodo, Kepala Satpol PP Jombang.

Dia juga menjelaskan beberapa waktu yang lalu Satpol PP dalam sudah menertibkan ijin mini market, dengan menempelkan stiker ke sejumlah mini market yang tidak memiliki administrasi lengkap.

Harapannya, setelah mendapat stiker tersebut, pemiliknya segera melengkapi syarat administrasi. obi

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

Gubernur Jatim mengklaim tidak ada perjalanan dinas yang fiktif, hanya saja laporan perjalanan dinas belum selesai SPJ-nya.

GUBERNUR Jatim Soekarwo merasa percaya diri (PD) bahwa Pemprov Jatim bakal kembali meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terkait laporan keuangan APBD Jatim 2014.

Meskipun saat ini ditemukan sejumlah masalah, seperti anggaran perjalanan dinas yang diduga fiktif dan laporan keuangan yang belum lengkap, namun pihaknya optimistis bisa segera memperbaiki dan menyelesaikan laporan tersebut sebelum batas waktu pengumpulan, yakni 5 Juni men-

datang.

“Memang betul itu masih ada yang kurang. Tapi bukan berarti tidak bisa, hanya belum selesai (laporannya). Kan memang batas waktunya belum, jadwal pengumpulan seharusnya 29 Mei tapi diundur hingga 5 Juni Insya Allah bisa selesai lah,” tegas gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini, Kamis (21/5/2015).

Ditanya soal jumlah total anggaran yang belum bisa di SPJ-kan, ia mengaku tak tahu detilnya. Namun bisa dipastikan bahwa semuanya sudah tercatat dan akan segera diperbaiki.

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.

Soekarwo juga mencontohkan, kesalahan yang biasa terjadi seperti ada yang sudah mengumpulkan laporan keuangan, tapi tidak memenuhi syarat SAP (Standar Akuntansi

Pemerintah).

Sementara soal perjalanan dinas yang dianggap fiktif, birokrat yang juga politisi ini menyatakan tidak ada. Dirinya mengklaim bahwa memang

rata-rata laporan perjalanan dinas belum selesai SPJ-nya.

“SPJnya yang memang belum selesai. Kalau pakai pesawat kan harus disertakan buktinya juga. Untuk ngecek itu ga semua maskapai penerbangan kita sistemnya online yang mudah dicek. Kayak Garuda dan Lion sudah online. Tapi yang lain kayak Susi Air itu kan belum, jadi harus manual ceknya,” tegas dia.

Intinya, bahwa Pemprov Jatim tetap optimistis akan bisa memperoleh penghargaan Opini WTP lagi untuk Tahun 2014.

Dimana sebelumnya Pemprov telah berhasil berturut-turut mendapat penghargaan bergengsi itu mulai tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 lalu.

“Tahun ini jalurnya landai, masalahnya hanya di Spj saja.

Itu pasti bisa segera kita selesaikan,” pungkasnya. sarifa

KPPT Blitar Stop Izin Baru Tempat Karaoke KEPALA Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Blitar, Haryono menegaskan untuk tahun ini pihaknya akan menghentikan penerbitan izin usaha bagi tempat hiburan atau karaoke. Pasalnya, tempat hiburan karaoke dinilai sudah terlalu banyak.

“Kalau yang sudah lama dan memiliki izin ya silahkan berjalan dengan tetap mentaati peraturan yang ada. Namun untuk izin yang baru, tahun ini kami akan mengehentikan dulu,” ungkapnya.

Dijelaskan, penghentian penerbitan izin usaha tersebut dilakukan karena banyaknya kritik dan masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pula tokoh masyarakat dan agama. Ia pun mengaku merasa risih, melihat perkembangan tempat hiburan malam atau karaoke di Kota Blitar saat ini.

Pasalnya, munculnya tempat hiburan malam atau karaoke tersebut memiliki dampak negatif di tengah masyarakat.

Salah satunya disinyalir juga akan adanya pemandu lagu di tempat hiburan karaoke. Dengan hal tersebut yang menja-

dikan pemicu kontrofersi dan efek negatif di mata masyarakat.

“Jika tidak disikapi mulai dari sekarang, dikhawatirkan industri yang memiliki ekses negatif ini akan kian berkembang dikemudian hari. Sementara untuk sampai kapan kami akan memberikan kembali izin itu kami juga belum tahu,” ujarnya.

Pada prinsipnya, lanjut Haryono, KPPT Kota Blitar tidak melarang seseorang untuk berusaha dan berinvestasi di Kota Blitar, sepanjang tidak melanggar aturan dan tidak memiliki efek negatif.

Pemkot Blitar pun sudah melakukan penertiban terhadap tempat hiburan atau karaoke yang tidak berizin saat ini.

Sedangkan data di KPT Kota Blitar, ada 8 tempat hiburan karaoke di Kota Blitar yang dipastikan sudah memiliki ijin semua.

Sebelumnya, penghentian izin tersebut berawal dari razia petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Blitar yang menemukan beberapa tempat karaoke di Kota Blitar telah melanggar jam operasional. Pasalnya, Satpol PP Kota

Blitar sudah memberikan peringatan di semua tempat karaoke untuk tidak buka melebihi pukul 24.00 WIB. Hariyanto, Kepala Satpol PP Kota Blitar mengaku tidak segan-segan memberikan sanksi tegas jika mendapati tempat karaoke yang masih membandel.

“Jika masih ada tempat karaoke yang buka melebihi jam operasional kami tidak segansegan menutupnya dengan bekerjasama bersama KPPT,” ungkapnya.

Dari razia yang dilakukan, ada 3 tempat hiburan karaoke yakni GM, VV dan GR yang masih berani buka dengan melebihi

jam operasional yang ditentukan. Akibatnya, petugas Satpol PP Kota Blitar langsung memberikan peringatan. “Ketiganya sudah kami berikan peringatan, jika tetap melanggar kami akan menutupnya,” imbuhnya.

Menurutnya, penertiban tersebut dilakukan demi menjaga rasa kenyamanan warga di Kota Blitar. Selain itu penertiban tersebut atas dasar aturan

KPPT Kota Blitar.

Rekrutmen Panwascam Diduga Sarat Intervensi Pihak Luar SEKRETARIS Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Pramono mengusulkan lima nama bawahannya untuk menggantikan 2 orang sekretariat Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) yang habis masa jabatanya pada Desember 2014 lalu. Dari lima nama yang diajukan ke Bupati Amin akan dipilih dua orang.

“Kami sudah mengajukan 5 nama kepada Pak Bupati personilpersonil yang akan menempati, menggantikan dua nama yang SKnya berakhir pada bulan Desember 2014 lalu,” ucap Agus Pramono, Kamis (21/05/2015).

Agus memastikan, jika surat untuk kelima nama itu besuk sudah ditandangani oleh Bupati Amin. “Isya Alloh besuk sudah ditandatangani Pak Bupati,” terangnya.

Ditanya terkait keabsahan perekrutan Panwascam yang digelar Panwaskab Ponorogo beberapa wakru lalu dimana SK panitia seleksi (Pansel) telah berakhir Desember 2014 lalu, Agus berkelit jika itu bukan ranah dia. “Wah saya tidak komentar, itu bukan ranah saya, itu yang tahu malah Panwas, silahkan tanya ke Panwas,” ucapnya.

Dengan telah habisnya masa berlakunya SK bagi kedua orang sekretariat tersebut, yang berarti juga mereka sudah tidak memiliki kewe-

perizinan tertentu serta aturan penerbitan izin gangguan.

Tak hanya itu, dia menjelaskan bahwa pihaknya juga telah mendapatkan banyak informasi dari masyarakat yang menyebutkan ada beberapa karaoke yang sering kali beroperasi sampai dinihari dan menyediakan minuman keras sehingga sudah meresahkan masyarakat. Oleh karena itu pihakya saat ini terus menindak tegas tempat-tempat hiburan yang menyalahi aturan. du/andik kartika

Ketua Panwaskab Ponorogo, Wasijan.

nangan untuk melakukan rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), sehingga proses rekrutmen yang telah dilakukan beberapa waktu lalu itu terancam dianulir.

Sementara proses perekrutan anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk Pemilukada Ponorogo santer beredar rumor adanya transaksional dan campur tangan pihak luar.

Hal itu disampaikan koordinator Bhara Nusantara Ponorogo Diono Suwito. Ia mengaku telah mendapat laporan tersebut, termasuk adanya oknum anggota KPU yang berupaya memasukkan orang-orangnya untuk

bisa lolos menjadi anggota Panwascam.

“Jika Panwaskab Ponorogo ini bisa disetir oleh tangan-tangan luar maka akan merugikan masyarakat Ponorogo dalam Pilkada nanti,” tegas Diono.

Santernya rumor tersebut dibantah keras Ketua Panwaskab Ponorogo, Wasijan. “Proses rekrutmen Panwascam berjalan sesuai dengan prosedur dan tidak ada pengondisian,” ucap Wasijan kepada Lensa Indonesia di ruanganya, Senin (18/05/2015).

Ditegaskannya, pendaftaran untuk menjadi Panwascam gratis tidak dikenakan biaya. Selain itu, berkasnya juga diteliti terbuka oleh semua anggota Panwaskab.

Wasijan mengaku tidak tahu menahu tentang rumor adanya pungutan dan pengondisian tersebut serta pihaknya bekerja secara mendiri tanpa intervensi dari pihak manapun.

Dari 231 pendaftar yang lolos seleksi administrasi, 12 orang diantarannya tidak hadir dalam tahapan tes tulis. Sehingga hanya 219 orang saja yang mengikuti tes tulis.

Dari sejumlah peserta yang lolos administrasi dan tes tulis telah ditetapkan 6 orang berdasarkan rangking nilai. Selanjutnya mereka akan bersaing untuk merebutkan 3 besar untuk masing-masing kecamatan yang akan dilantik pada 30 Mei mendatang. arso

Empat Wilayah Nganjuk Rawan Bencana ADA empat wilayah kecamatan yang dinilai perlu peningkatan kewaspadaan terhadap bencana alam. Keempat kecamatan tersebut diantaranya Kecamatan Bagor, Kecamatan Pace, Kecamatan Rejoso dan Nganjuk.

Abdul Wachid dari Kesbangpollinmas saat ditemui Kamis (21/5) di kantornya menjelaskan, keempat wilayah yang masuk peta rawan bencana banjir dan tanah longsor tersebut diantaranya Kecamatan Rejoso khususnya daerah aliran sungai Semantok, Kecamatan Bagor daerah aliran sungai Kuncir kiri, daerah Pace aliran sungai Kuncir kanan, dan Kecamatan Nganjuk perlu diwaspai aliran sungai Ganung Kidul.

Abdul menambahkan ada daerah yang perlu diwaspadai rawan puting beliung berdasarkan ramalan dari BMKG yaitu daerah antara Banaran Wetan dan Banaran Kulon, dan daerah Joho Pace, dan Waung Baron.

Seperti diketahui di Desa Waung Kecamatan Baron sering dilanda putting beliung.Yang baru saja terjadi 5 Januari lalu menimpa Dukuh Kandeg. Akibatnya dua rumah warga roboh dan 16 rumah lainnya rusak ringan.

Dari pemantauan di lapangan ternyata kerusakan rumah warga banyak disebabkan oleh robohnya pohon-pohon di sekitar pemukiman. Karenanya, perlu diperhatikan surat edaran Bupati yang dikeluarkan 20 Nopember 2008 lalu. roy

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri Biro Madiun Raya : Welas Arso (Kabiro), Demmas Adi K (Madiun), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), Biro Lamongan : Ali Muchtar (Kabiro), Tarno, Nur Afit Santoso, Nur Hidayat (Bojonegoro), Andik Kartika (Kediri), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Roy Alexander, Nyoman (Nganjuk), Didik Purwanto (Ngawi), Nur Hasan (Bangkalan, Pamekasan), Joko Andi Setiawan (Probolinggo) Biro Sidoarjo : Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan; Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

JATIM SQUARE

13 Edisi 88/ 25 - 31 Mei 2015

Komisioner Bawaslu jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilgub GUBERNUR Jawa Timur Soekarwo menyatakan status tersangka ketiga komisioner Bawaslu Jatim bukan urusan Pemprov Jawa Timur.

Ia menjelaskan, struktural para komisioner di Bawaslu Jatim merupakan kewenangan Bawaslu pusat, sehingga tak ada kaitannya dengan Pemprov Jatim.

“Strukturalnya Bawaslu Jatim itu di Bawaslu RI, bukan urusan Pemprov (Jatim),” ujarnya di Gedung DPRD Jatim, Rabu (20/5/2015).

Disinggung terkait kasus tersebut akan mempengaruhi persiapan pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dimulai Desember 2015, gubernur menaggapi santai.

“Tidak ada pengaruhnya di Pil-

kada serentak nanti, pastinya Bawaslu RI sudah memiliki aturan sehingga tidak akan kosong itu,” tegasnya.

Namun untuk dugaan keterlibatan dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bawaslu Jatim yang juga ditetapkan tersangka, pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini menyerahkannya ke Biro Hukum

dan Sekretariat Korpri Setdaprov Jatim.

“Kalau untuk PNS, biar diurus sama biro hukum dan Korpri. Ranah mereka untuk memberikan bantuan hukum kepada PNS yang tersangkut kasus. Tapi yang pasti semua diserahkan ke Polda Jatim dan kita ikuti prosedur hukumnya,” cetusnya.

Sebelumnya diberitakan, Ditreskrimsus Polda Jatim menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2013. Lima dari enam tersangka tersebut merupakan komisioner dan PNS di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur.

Mereka adalah Sekretaris Ba-

waslu Jatim Amru, Bendahara Gatot Sugeng Widodo yang merupakan PNS. Sedangkan tiga komisionernya yakni Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto, dan dua anggota Sri Sugeng juga Andreas Pardede.

Sedangkan seorang tersangka lagi berinisial IDY yang merupakan rekanan penyedia barang dan jasa di Bawaslu Jatim. sarifa

Beras Plastik Asal China Diimpor Bulog Bak sampah yang diubah warnanya tidak sesuai perwali.

Kepala BLH Kota Probolinggo Langgar Perwali PENGECATAN bak sampah gantung di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo mulai menjadi polemik.

Pasalnya warna bak sampah gantung yang telah ditetapkan dalam perwali no.3 tahun 2012 diubah tanpa menghiraukan peraturan yang ada.

Bak sampah gantung yang seharusnya berwarna orange untuk sampah basah, merah muda untuk sampah kering, dan juga biru untuk sampah B3, kini diubah menjadi warana hijau muda yang dipadu dengan warna merah dan hitam, tanpa ada perbedaan warna untuk sampah kering, sampah basah, dan sampah B3.

Untuk diketahui, perwali no 03 tahun 2012, bab II pasal 7 ayat 2(d) berbunyi; bak sampah gantung yang terdiri dari 3 (tiga) pemilihan yaitu bak sampah warna orange untuk sampah basah, bak sampah merah muda untuk sampah kering dan bak sampah warna biru untuk sampah B3. Digunakan untuk mengumpulkan sampah dari pejalan kaki, pengguna jalan dan bukan untuk sampah rumah tangga.

Kepala BLH Kota Probolinggo, Tutang Heru Ariwibowo saat dikonfirmasi, tidak dapat ditemui karena sedang rapat di luar kota.

Tak hanya pelanggaran terhadap perwali No. 3 tahun 2012, Kepala BLH juga melakukan pengecatan di mobil dinasnya. Mobil Kijang Inova dengan no pol N 34 RP dimodifikasi sesuka hatinya, seolah-olah mobil tersebut adalah mobil pribadinya. Mobil dinas yang seharusnya berwarna hitam polos, kini memiliki tambahan warna hijau muda di bemper bagian depan dan belakang.

Hal tersebut sempat menjadi buah bibir di kalangan pegiat LSM serta masyarakat Kota Probolinggo. Mereka menginginkan Walikota Probolinggo memberikan sanksi terhadap Tutang karena telah melanggar perwali.

“Kami ingin Bu Wali memberikan sanksi pada Kepala BLH, karena kami menganggap dia (Tutang, red) telah melanggar perwali dan merubah warna mobil dinasnya seenaknya sendiri,” ujar salah seorang warga yang tidak mau diungkapkan jati dirinya. an

Distributor beras mengaku jika beras plastik yang beredar hanya bisa diimpor oleh Bulog.

BEREDARNYA beras plastik atau sintetis membuat masyarakat resah. Pasalnya keberadaan beras palsu tersebut sudah masuk ke banyak wilayah lainnya di Indonesia. Kini kepolisian juga terus memantau beredarnya beras impor berbahan plastik asal China tersebut.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Arnapi, bergerak cepat melakukan langkah antisipasi dengan melakukan Sidak ke sejumlah gudang beras untuk mengantisipasi beredarnya beras plastik tersebut.

Salah satu pengusaha beras, Heri, yang juga owner PT Karya Langeng Sukses, perusahaaan distributor beras di Jl Kalimas 115 Tanjung Perak, mengatakan, pengusaha atau pedagang tidak bisa secara langsung mengimpor beras.

“Kalau beras plastik itu berasal dari luar negeri, yang bisa mengimpor ya cuma Bulog. Bukan pedagang seperti kami,” tegasnya.

“Saya baru mengetahui kalau ada beras plastik dari media. Meskipun kami tidak ada masalah karena menjual beras lokal yang didapat langsung dari petani, namun adanya beras plastik ini tetap saja membuat resah,” sambungnya.

Beras impor sendiri sesuai Permendag no 12 tahun 2008, tentang ketentuan impor dan ekspor beras, surat ijin impor dikeluarkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dengan memberikan lampiran berisi nomor pengenal importir, angka pengenal Importir, nomor wajib pajak, nomor induk Pabean dan rekomendasi Ditjen PPHP. Sementara Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Arnapi yang memimpin Sidak ke gudang beras mengatakan ditemukannya beras diduga mengandung bahan plastik atau sintetis di luar daerah Surabaya, membuat masyarakat resah terutama saat membeli beras di pasaran. Oleh karena itu, pihaknya ingin memastikan jika beras yang beredar di Surabaya benar-benar aman dan tidak terindikasi mengandung plastik dan bahan berbahaya lainnya.

“Untuk itu kami mengantisipasi dan menyakinkan

bahwa gudang-gudang di Pelabuhan Tanjung Perak ini, bebas dari beras plastik. Ini setelah kami lakukan pengecekan tidak ditemukan beras seperti ciri-ciri diduga beras sintetis,” terang AKBP Arnapi.

Sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur juga menggelar inspeksi mendadak (sidak) dengan menggandeng kepolisian ke sejumlah pasar tradisional di berbagai daerah, seperti Surabaya, Sidoarjo dan Gresik.

Namun, dalam sidak tersebut, petugas tida menemukan beras berbahaya tersebut.

“Beras sintetis belum ada di Jatim, kemarin dan tadi Tim Terpadu dari Disperindag provinsi bersama aparat kepolisian melakukan sidak di banyak pasar di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik belum ada beras yang katanya dari plastik itu,” ungkap Kepala Disperindag Jatim, Warno Harisasono di Surabaya, Kamis (21/05/2015).

Hari mengatakan, pihaknya telah memperluas wilayah pantauannya yakni dengan berkoordinasi dengan pemerintah di 12 kabupaten/ kota, terutama kota-kota besar di Jawa Timur.

Ia menegaskan, keberadaan beras sintetis di Indone-

sia merupakan barang ilegal.

Ini karena Kementerian Perdagangan hingga saat ini tidak pernah mengeluarkan izin impor beras sintetis. Saat diminta menyebutkan ciriciri beras sintetis pihaknya juga belum tahu secara detil.

“Saya bingung belum tahu detil bentuk beras plastik itu seperti apa. Tapi memang katanya sulit untuk membedakan dengan beras asli secara fisik, apalagi kalau itu dioplos dengan beras asli. Jadi ya harus dicek ke laboratorium,” ungkapnya.

Berdasarkan informasi awal yang diterimanya dari Kemendag bahwa penemuan beras palsu atau sintetis itu punya packing yang hampir mirip dengan beras asli.

Namun di depan packing karung beras ada tulisan long

green rice di bagian atas. Sementara dibawahnya bergambar dua gadis Thailand dengan background rumah dengan merk Thai Ladies Bran.

“Mereknya Tahi Ladies Brand, kemasan beras seberat 10 kg dengan harga Rp 94.000. Berarti per kilonya dijual sekitar Rp 9.400an. Ini selisih harganya juga ga jauh beda dengan harga beras pada umumnya,” tutur Hari.

Lebih lanjut, Disperindag Jatim akan terus memperketat pengawasan terutama di sejumlah wilayah yang punya pelabuhan. Sebab ratarata barang impor masuk lewat pelabuhan. Karena itu pihaknya berkoordinasi dengan banyak pihat terkait, mulai Disperindag kab/kota, BPOM, Bea Cukai serta Balai Karantina. rofik/sarifa

Belum Sempurna, Gedung Terpadu Ponorogo Tetap Ditempati

Bupati Nganjuk Tuding Oknum PNS dan Dewan Main Proyek GERAH dengan kabar kontraktor bermasalah bermain dengan oknum PNS dan oknum DPRD Nganjuk, Bupati Nganjuk Taufikurrahman tampak geram. Bupati meminta kepada semua kepala dinas instansi untuk tak menolerir bawahannya yang ikut-ikutan bermain proyek.

Jika masih ditemukan, Bupati Nganjuk berjanji akan mengambil tindakan tegas. Bukan hanya kepada PNS bersangkutan, tapi juga kepala dinasnya.

“Saudara harus melaporkan langsung ke saya. Jika memungkinkan ambil tindakan tegas oleh saudara selaku atasan,’’ tegas bupati ketika bersama wartawan, Kamis (21/5).

Taufikurrahman mengatakan kepala dinas harus tahu persis apapun pekerjaan yang ada di ruang lingkupnya, termasuk proyek. Ia tak mau mendengar ada kadis yang tidak tahu soal proyek yang ada di unit kerjanya.

Apalagi jika ada yang ikut mengatur proyek. Ada dugaan banyak kadis ikut mengatur proyek dengan imbalan fee dari rekanan. ‘’Saya harap informasi ini tidak benar. Saudara harus menghindarkan hal ini karena akibatnya bisa fatal,’’ tegas Taufikurrahman. Pasalnya, kontraktor akan menganggap remeh kualitas pekerjaan karena merasa sudah memberi kontribusi kepada kepala dinas.

Taufikurrahman lalu menceritakan keluhan dari beberapa kontraktor soal adanya oknum PNS yang terlibat bermain proyek. Malah, ada oknum anggota DPRD yang sering keluar masuk kantor dinas instansi mencari proyek.

Tak jarang oknum tersebut menggunakan dalih jabatannya untuk ‘menekan’ kepala dinas. Akibat kondisi itu, banyak kontraktor merasa kalah saing. ‘’Kemarin ada beberapa orang kontraktor yang melaporkan ke saya tentang hal ini. Mereka merasa dirugikan karena persaingan sudah tidak fair. Semestinya kompetisi itu hanya untuk kalangan pengusaha bukan untuk pejabat,’’ jelasnya pada wartawan.

Diingatkannya pula, kadis harus jeli menyeleksi setiap calon rekanan. Jangan memberikan kepercayaan kembali kepada kontraktor nakal. Reputasi kontraktor calon rekanan harus menjadi pertimbangan.

Bagi yang sudah dua kali pernah bermasalah jangan diberi kesempatan lagi. Ini untuk pelajaran bagi calon rekanan lain, terutama sekali yang menyangkut kualitas pekerjaan. “Ada rekanan yang tidak menyelesaikan pekerjaannya sampai habis tahun anggaran. Kontraktor yang seperti ini jangan lagi dilibatkan dalam proyek pemerintah,” pungkasnya. roy

Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Arnapi saat sidak ke sebuah gudang beras.

Ribuan anak PAUD menari di alun-alun Jombang.

12 Ribu Anak PAUD Menari Catat Rekor MURI SEBANYAK 12.000 anak PAUD (pendidikan anak usia dini) padati alun-alun kota Jombang. Mereka mengikuti gelaran tari bledug (tarian anak gajah) secara massal dalam peringatan HAN (Hari Anak Nasional) tersebut dan tercatat dalam pemecahan rekor MURI (Museum Rekor Indonesia), Kamis (21/5/2015).

Ribuan anak-anak usia dini tersebut sangat aktif dalam mengikuti tari bledug dan iramanya. Persiapan yang dilakukan oleh panitia sendiri melalui para guru PAUD se Jombang selama dua bulan.

“Alhamdulillah, hari ini mereka sudah bisa menari tarian bledug, dan kegiatan ini diapresiasi oleh MURI juga LEPRID (lembaga prestasi dunia),” ujar Tjaturina Yualiastuti Wihandoko, Bunda PAUD Jombang.

Selain menari secara massal dan anakanak juga mengikuti kagiatan kebersamaan mewarnai antara Ananda dan Bunda.” Kami ingin mewujudkan kebersamaan antara Bunda dan Ananda serta mengajak anakanak PAUD untuk bergembira menari dan mewarnai bersama,” tambah Tjaturina, juga menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang.

Hal senada juga diungkapkan salah satu guru TK di Jombang, Sulistin, mengatakan anak-anak TK nya sangat antusias dalam menari. Mereka ada yang bergerak gemulai layaknya seekor anak gajah dengan tangan bocah TK tersebut membentuk seperti belalai yang sedang melambai-lambai dan

Rekor MURI diserahkan kepada Bupati Jombang.

ini bagian dari mengenalkam anak tentang kesenian seperti seni tari.

Sementara itu, Senior Manajer MURI, Paulus Pangka, mengatakan tari massal yang dilakukan anak usia dini seperti murid TK dan Playgroup di Jombang merupakan pertama kalinya di dunia dan bahkan jumlajnya begitu besar yang mencapai 12.000 anak usia dini menari secara bersama-sama.

“Atas prestasi ini, Jombang telah mencatat rekor dunia internasional. Oleh karena itu, tari massal ini masuk dalam catatan rekor MURI,” pungkasnya. obi

MESKI belum sempurna dan halaman gedung masih berantakan, Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Ponorogo akan tetap menempati bangunan lantai enam.

Gedung baru yang dibangun di eks lahan terminal lama di Jalan Basuki Rahmat tersebut rencana menjadi gedung bersama Dinas Kesehatan yang akan menempati lantai 1 dan 2, Dinas Pendidikan yang akan menempati lantai 3 dan 4 dan Badan KB yang akan berada di lantai 5.

Sedangkan lantai 6 adalah aula yang bisa dimanfaatkan untuk rapat dinas SKPD yang ada.

Ditemui Lensa Indonesia, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Ponorogo Agus Pramono menyatakan, untuk pengerjaan pembangunan dan penataan halaman memang belum ada dana. Rencananya, Pemkab Ponorogo akan memasukkan anggaran pembangunan dan penataan halaman gedung bersama tersebut dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang akan dibahas pertengahan tahun ini.

“Kita memang belum ada dana. Dana yang ada memang baru untuk gedungnya saja. untuk taman, pavingisasi atau yang lain. Akan coba diusulkan di PAK, kalau nutut (terkejar waktunya),” ujar Agus Pramono.

Untuk itu, Agus Pramono

menyatakan akan mengerahkan seluruh kekuatan dari Dinas pekerjaan Umum (DPU) setempat untuk membersihkan halaman gedung tersebut.”Minimal bisa difungsikan (sebagai kantor),” ujarnya.

Terkait pekerjaan pembangunan gedung yang proyeknya kini sedang dibidik Polres Ponorogo karena terindikasi korupsi, Agus menyatakan saat ini sudah selesai 100% dan telah diserahkan. PT Nugraha Adi Taruna (NAT) yang mengerjakan proyek tinggal melakukan pemeliharaan saja. Di antaranya dengan melakukan perbaikan di sejumlah titik memerintahkan pihak PT NAT untuk mengecat kembali seluruh gedung.

Menurutnya, cat yang dipulaskan ke dinding masih terlalu tipis. “Ya biar dilapisi sekali lagi, kurang tebal. Masih kurang sempurna,” ujarnya.

Untuk seluruh perbaikan, termasuk plafon yang jebol di sejumlah titik, Agus menyatakan diperlukan anggaran sekitar Rp176 juta. Dananya akan diambilkan dari uang yang ditaruh rekanan sebagai jaminan. Meski tidak menyebut hal ini sebagai sanksi keterlambatan, namun Agus jelas-jelas menyebut dana itu bukan dari APBD Ponorogo. “Itu klaim pemeliharaan karena kan masih dalam masa itu (masa pemeliharaan),” ujarnya. arso

Sekdakab Ponorogo Agus Pramono saat mengecek kondisi gedung.

www.lensaindonesia.com

BERANDA DAERAH

14 Edisi 88/ 25 - 31 Mei 2015

Hati-hati! Oknum PNS ‘Nakal’ Sering Minta Biaya Pengurusan KTP

BIKIN KTP SUSAH, DISPENDUKCAPIL LAMONGAN JADI AJANG PUNGLI Hati-hati mengurus KTP di Dispendukcapil Lamongan. Sebab, di sana banyak oknum PNS yang selalu meminta pungli.

BURUKNYA pelayanan dasar administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Lamongan kian meresahkan masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari antrean warga yang hendak mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Makin parah lagi ketika oknum pegawai selalu memungut biaya untuk sekali kepengurusan administrasi

dasar kependudukan KTP. Para oknum PNS ini, kata warga, bisa meminta biaya sebesar Rp 5.000.

Dugaan kuat, pungli dilakukan di tiap pengambilan KTP demi mengeruk keuntungan para oknum PNS yang nakal.

Bisa dibayangkan jika tiap pemohon dikenakan Rp 5 ribu dalam satu hari tak kurang dari ratusan pemohon yang antre di loket pelayanan KTP. Pantauan Lensa Indonesia di

lapangan ditemukan penyimpangan pelayanan oleh salah satu oknum yang ditunjuk melayani keperluan KTP khususnya di bagian elektronik.

Salah satu sumber Lensa Indonesia menyebut, saat mengurus kartu identitas kependudukanya dia mengeluhkan ribetnya pelayanan hingga tiga kali bolak balik ke Lamongan.

Setelah jadi dia diminta membayar Rp 5.000 oleh oknum Dispendukcapil sebagai biaya administrasi.

“Tiga kali saya bolak-balik Sambeng-Lamongan hanya sekedar mengurus KTP. Katanya gratis tapi saat mengambil saya diminta biaya

administrasi oleh petugas yang melayani sebesar lima ribu rupiah,” terang sumber yang menolak disebutkan namanya.

Hal yang sama juga dialami Ita Zumaroh (21). Dia merasa kepayahan saat mengurus KTP. Sejak mengajukan berkas permohonan KTP di Kecamatan Mantup, dia selalu diminta membayar administrasi meski tak mematok tarif, tapi tetap harus bayar. Setelah itu dia diminta rekam KTP di Dispendukcapil Lamongan.

Dengan banyaknya antrean, Ita mengaku merasa kepayahan karna harus menggendong buah hatinya yang

masih balita.

“Usai rekam KTP tidak langsung jadi, seminggu berikutnya terhitung sejak tanggal perekaman baru bisa diambil,” katanya.

Lebih tragis, seminggu berikutnya saat ke kantor Dispendukcapil Lamongan, petugas dengan entengnya bilang KTP belum jadi karena peralatannya ada gangguan.

Seminggu berikutnya (dua minggu) Ita kembali mengambil KTP, tapi kali ini dia diminta biaya administrasi sebesar Rp 5 ribu. Dugaan kuat, apa yang dilakukan para oknum di Dispendukcapil Lamongan hanyalah kedok dengan cara mengulur-ulur

waktu sehingga mereka bisa meminta biaya dari setiap warga.

“Susah mengurus KTP di Lamongan, apalagi sekarang harus satu pintu. Meski saya hanya dikenai biaya Rp 5 ribu, tapi banyak juga biaya yang saya keluarkan untuk mondar mandir tiga kali ke Lamongan. Para pegawai di sana (Dispendukcapil) memang biadab dan tidak berperasaan.

Belum ribetnya saya bawa anak yang masih kecil, trus antre berdesak-desakan pula.

Jika seperti ini, lebih baik saya tidak punya KTP sekalian.

Saya kapok,” terang Ita. Hingga saat ini pelayanan KTP di Dispendukcapil La-

mongan belum ada perubahan. Setiap warga yang mengurus selalu menjadi ‘korban’ kebejatan oknum PNS. Ironisnya, pungli semacam itu sudah menjadi tradisi.

Mungkin bagi oknum PNS ‘nakal’ tersebut, hal itu seperti tambahan rejeki. Namun tetap saja apa yang dilakukan para oknum Dispendukcapil Lamongan telah merugikan warga. Yah, lagi-lagi masyarakat kecil yang meski menanggung derita.

Terkait pungli yang dilakukan oknum PNS di jajarannya, Kepala Dispendukcapil Lamongan Rusgianto belum bisa dimintai ketera tarno ngan.

Polres Probolinggo Kota Seriusi Laka Lantas Pasca Tragedi Tongas POLRES Probolinggo Kota bersama dengan Pemkot Probolinggo dan Pemkab Probolinggo serta Asuransi Jasa Raharja Perwakilan Probolinggo, Selasa (19/5/ 15) bertempat di Pendopo Bupati Probolinggo, secara bersama-sama melakukan kesepakatan Penandatanganan Mou penanganan kecelakaan lalu lintas.

Penanganan kecelakaan lalu lintas ini merupakan gagasan Kapolres Probolinggo

Kota AKBP Iwan Setyawan, SH, SIK, M.Hum berawal dari tragedi kecelakaan lalu lintas di jalan Raya Tongas Desa Tongas, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo pada 23-Desember-2013 silam, di mana tragedi tabrakan maut antara mobil pickup bak terbuka yang membawa 35 orang penumpang dengan truk.

Dalam tragedi tabrakan maut tersebut mengakibatkan 18 orang penumpang mobil pickup bak terbuka mening-

gal ditempat kejadian, dan dua orang meninggal di RSUD Dr Moh Saleh Kota Probolinggo.

Hadir dalam acara tersebut adalah, Wali kota Probolinggo Hj. Rukmini, Bupati Probolinggo Puput Tantriana SE, Kapolres Probolinggo Kota AKBP Iwan setyawan, SH, SIK, M.Hum, Kejaksaan Negeri Kraksaan, PN Kota Probolinggo, Kasi Laka Ditlantas Polda Jatim, Asuransi Jasa Raharja Perwakilan Probolinggo, Ketua DPRD Kabupaten

Probolinggo, serta segenap Kabag, Kasat jajaran Polres Probolinggo Kota dan instansi terkait.

Kapolres probolinggo Kota AKBP Iwan Setyawan menyampaikan, “Acara ini adalah merupakan momentum yang sangat langka, karena acara kesepakatan MoU penanganan kecelakaan lalu lintas ini bisa menyatukan antara Kota dan Kabupaten Probolinggo juga bisa mempertemukan kedua orang nomor

satu di Kota dan Kabupaten Probolinggo. Sehingga penanganan kasus laka lantas yang menonjol bisa ditangani bersama agar tidak tumpang tindih,” ucapnya.

Iwan yang sejak 13 Mei 2015 menjadi Kapolres Probolinggo mengatakan masih mempunyai PR yang belum terwujud yaitu MoU penanda tanganan pengamanan P. Gili Ketapang antara Pemkot Probolinggo, Pemkab Probolinggo dan Polres Probolinggo

Kota.

Harapannya, masalah pengamanan keamanan dan kamtibmas di P.Gili Ketapang bisa ditangani bersama antara Kota dan Kabupaten Probolinggo, mengingat P.Gili Ketapang letaknya lebih dekat dengan Kota.

AKBP Iwan berharap proses pembangunan monumen kecelakaan di Tongas bisa menjadi pengingat agar laka lantas bisa diminimalisir.

Sementara Bupati Probo-

linggo Puput Tantriana SE memberikan apresiasi kepada Kapolres Probolinggo Kota atas penanganan kecelakaan lalu lintas di Tongas.

Pihaknya berharap kecelakaan lalu lintas seperti itu tidak terulang lagi, serta berharap kerja sama yang baik antara Polres Probolinggo Kota dan Polres Probolinggo, juga Pemkot dan Pemkab Probolinggo dalam penanganan kasus laka lantas yang me an nonjol.

Ratusan Calon Panwascam Ngawi Terdepak DIPASTIKAN ratusan peserta tes calon Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) terdepak dari kursinya setelah mengikuti tes tulis yang diselenggarakan oleh Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) dilaksanakan di lantai dua gedung DPRD Kabupaten Ngawi, Senin (18/05).

Kejelasan itu tidak lepas dari tenaga Panwascam yang dibutuhkan cuma 57 orang yang ditempatkan di 19 wilayah kecamatan.

“Yang mengikuti tes tulis 217 orang dari 240 yang daftar. Nantinya hasil tes tulis ini masing-masing kecamatan mengerucut menjadi 6 orang setelah dilakukan fit and propertest hanya 3 orang yang dibutuhkan,” kata Budi Sunaryanto Ketua Panwaskab Ngawi.

Hasil dari tes baru diketahui setelah

dilakukan koreksi tim penilai dari Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) Jawa Timur kerjasama dengan Panwaskab Ngawi. Adapun materi tes tulis yang tersaji 30 soal dengan waktu 60 menit meliputi UU No 15 Th 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, PP No 01 Th 2014 dan UU No 08 Th 2015 keduanya tentang Pilkada langsung.

“Dalam melakukan koreksi hasil tes tulis betul-betul netral dari intervensi pihak lain. Pokoknya semua transparan tidak ada rekayasa,” imbuh Budi Sunaryanto.

Setelah dilakukan fit and propertest hasilnya ke 57 orang tersebut dilantik pada akhir Mei untuk segera menyesuaikan diri mendasar peran serta tupoksinya sebagai anggota Panwascam yang bekerja selama 7 bulan mulai Juni 2015.

Dia menegaskan dalam pelaksanakan pengawasan Pilkada sangat ditekankan kepada setiap individu Panwascam untuk bersikap obyektif dan netral apabila ada temuan yang sekiranya melenceng dari aturan Pilkada. Serta sebaliknya, apabila ada anggota Panwascam yang ketahuan memihak terhadap salah satu kandidat jelas sangsi akan diterima dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Adapun sangsi yang dijatuhkan seandainya ada Panwascam nakal pasti disesuaikan dengan tingkat kesalahanya. “Peran Panwascam ini kan vital untuk menuju proses Pilkada yang jujur dan adil makanya masyarakat apabila mengetahui ada anggota yang nakal silahkan memberikan informasinya,” pungkasnya. pr

Habib Zen Imami bersama Bupati Fadeli.

Bocah 8 Tahun Ikuti MTQ Jatim, Bupati Fadeli Berangkatkan 36 Kafilah Lamongan

Ratusan calon Panwascam ikuti tes tulis di DPRD Kabupaten Ngawi.

KAFILAH Lamongan dalam MTQ tingkat Jatim kali ini diikuti beberapa anak yang masih duduk di sekolah madrasah. Di antaranya adalah M Habib Zen Imami yang baru berusia delapan tahun.

Saat diberangkatkan oleh Bupati Fadeli di Guest House Pemkab Lamongan, Jum’at (22 /5), Habib terlihat tidak pernah lepas dari samping ibunya, Zaenab. Maklum, karena dia saat ini masih duduk di Kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah Islam Pucangro Kecamatan Kalitengah.

Sesuai kebijakan panitia lokal,

PLTSa Rp 1,6 Miliar Mangkrak, Warga Tagih Janji Bupati Lamongan KEBERADAAN Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Lamongan yang berlokasi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tambakrigadung, Kecamatan Tikung, Lamongan, hingga kini belum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Padahal PLTSa yang menelan dana APBD 2014 Rp 1,6 miliar tersebut telah diresmikan pejabat Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada 24 Maret lalu.

Pantauan wartawan Lensa Indonesia, lokasi PLTSa sejak usai diresmikan tersebut tertutup rapi dan tidak ada aktivitas apapun, sehingga tidak ada manfaat yang telah diberikan kepada masyarakat sekitar lokasi.

“Jangankan listrik yang kita bisa manfaatkan, lha yang jaga saja tidak ada kok, ya terkunci rapi,” ujar Taji salah seorang warga Topeng yang setiap hari ngopi di sebuah warung dekat lokasi TPA.

Sebenarnya kata Taji, kalau benar PLTSa bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar lokasi TPA sangat menyenangkan, karena PLTSa dibangun dengan uang rakyat tentu manfaatnya juga untuk rakyat.

“Kalau tidak ada manfaatnya, buat apa ada PLTSa. Ini kan namanya akal-akalan bupati hanya sekedar mencari nama,” ujarnya setengah kecewa dengan mengatakan buat apa jadi bupati kalau tidak bisa

Zaenab akan turut mendampingi Habib selama mengikuti MTQ Jatim Ke-26 di Banyuwangi mulai 23 Mei hingga 29 Mei mendatang. Selain itu, Zaenab juga menjadi bagian dari salah satu pengajar Kafilah MTQ Lamongan.

“Habib nanti akan mengikuti cabang lomba tartil. Selama ini dia saya latih sendiri. Jadinya agak manja, karena yang melatih ibunya sendiri. Tapi Insya Allah nanti dia bisa bersaing di Banyuwangi, “ kata Zaenab.

Bupati Fadeli saat memberangkatkan 36 Kafilah Lamongan itu menjanjikan ada bonus

umroh atau berangkat haji bagi yang bis ameraih medali emas.

“Silahkan dipilih. Yang dapat medali emas nanti saya berikan bonus umroh atau naik haji, “ janji Fadeli.

Pada MTQ sebelumnya di Surabaya tahun 2013 lalu, Lamongan gagal meraih medali emas. Saat itu 2 kafilah Lamongan menjadi juara kedua, dua orang meraih juara ketiga dan tujuh lainnya meraih juara harapan. “Semoga dalam MTQ kal i ini ada yang mampu meraih medali emas,” pungkas dia. alimuhtar

PLTSa di TPA Tambakrigadung yang sepi tidak ada aktivitas.

mensejahterakan rakyat.

Padahal, terkait PLTSa sering disampaikan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Lamongan, Sukiman,MSi akan mampu memberikan penerangan warga sekitar lokasi.

“Untuk sementara, baru bisa mengaliri listrik di lokasi TPA,” ujarnya dalam suatu kesempatan.Namun kenyataanya membohongi masyarakat setempat dan menghambur hamburkan anggaran. Alimuhtar www.lensaindonesia.com

WISATA & KULINER

15 Edisi 88/ 25 - 31 Mei 2015

Boven Digoel, Kamp Konsentrasi Pertama di Indonesia Orang-orang yang dibuang ke kamp konsentrasi Digoel dulunya adalah orangorang yang dianggap Belanda memiliki kekuatan pengaruh yang tinggi.

JAUH sebelum rezim Nazi membangun kamp konsentrasi Auschwitz di Kota Oswiecim, Polandia, pada 1940, pemerintah kolonial Belanda lebih dulu membangunnya di Indonesia. Kamp konsentrasi pertama yang dibuat di Indonesia oleh Belanda berada di Tanah Merah, Boven Digoel, Papua.

Pembangunan kamp konsentrasi Boven Digoel, bisa juga disebut kamp interniran, berdasarkan perintah Gubernur Jenderal de Graeff. Pada 16 Maret 1927, Kapten L Th Becking bersama 120 tentara dan 60 pekerja diutus ke Boven Digoel di hulu Sungai Digoel untuk membangun kamp konsentrasi tersebut.

“Digoel boleh dikatakan sebagai kamp konsentrasi pertama yang dibuat Kaum Kolonial. Kelompok pertama yang dibawa ke sana adalah kaum pemberontak Partai Komunis Indonesia tahun 1927,” kata sejara-

wan Anhar Gonggong, di Jakarta belum lama ini.

Kamp konsentrasi Digoel sengaja dibangun di pinggir Sungai Digoel yang dahulu masih banyak dihuni buaya-buaya buas. Letak kamp itu sekitar 500 kilometer dari muara Sungai Digoel yang berakhir di Laut Arafura.

Selain banyak dihuni buaya, kondisi alam di Boven Digoel juga sangat keras, dengan suhu udara panas, hutan lebat, dan ancaman penyakit malaria tropika yang mematikan serta beri-beri. Orang-orang yang dibuang ke kamp konsen-

trasi Digoel adalah orang-orang yang dianggap Belanda memiliki kekuatan pengaruh yang tinggi.

“Dengan dibuang ke Digoel yang jauh dan sangat terpelosok, tidak mungkin ada orang yang datang mengunjungi para buangan. Mereka juga tidak akan lari karena satusatunya akses adalah Sungai Digoel yang banyak buayanya,” kata Anhar.

Kamp konsentrasi Digoel terdiri dari dua lokasi, pertama di Tanah Merah dan, kedua, di Tanah Tinggi.

Kamp kedua dikhususkan bagi orang-orang buangan yang nonkooperatif atau sulit bekerja sama de-

Pengunjung bisa menyaksikan sisa-sisa peralatan makan para interniran di kompleks situs penjara dan kamp pengasingan Boven Digoel.

ngan pemerintah kolonial alias pembangkang. Letak kamp Tanah Tinggi berada di atas Tanah Merah, sekitar 45 kilometer di bagian hulu Sungai Digoel.

Dari sisi jumlah korban jiwa, kamp konsentrasi Auschwitz rezim Nazi lebih kejam dan tak manusiawi dibandingkan dengan pengasingan di Digoel yang masih membuka peluang bagi orang-orang buangan untuk tetap bekerja dan mendapat

jatah uang bulanan dari pemerintah kolonial. Meski demikian, strategi pengasingan Pemerintah Belanda di Digoel tersebut tetap menjadi catatan hitam bagi sejarah pergerakan nasional di Indonesia.

“Pengasingan di Digoel mengingatkan kita bahwa negeri ini dibangun oleh pemimpin-pemimpin yang mau menderita, seperti Mohammad Hatta, Sjahrir, Mohammad Bondan, dan sebagainya. Mereka se-

benarnya bisa hidup enak jika mau bekerja sama dengan Belanda, tetapi memilih untuk dibuang dan diasingkan karena idealisme dan cita-cita memerdekakan bangsa Indonesia,” ujar Anhar.

Sekarang, Boven Digoel sudah banyak berubah, kaum transmigran dan pendatang dari Jawa, Toraja, serta Makassar berdatangan dan tinggal di sana. Meski demikian, daerah ini masih agak terisolasi karena akses perjalanan darat yang jauh dengan beberapa titik jalan yang rusak parah.

“Begitu hujan deras, kami bersiap-siap bermalam di hutan karena sungai-sungai akan meluap, menggenangi jalan, dan lubang-lubang kubangan lumpur sulit dilalui. Hanya mobil berpenggerak empat roda yang bisa melintas di kubangan lumpur yang dalam,” kata Guntur, warga Merauke yang bekerja di Boven Digoel.

Sementara itu akses transportasi udara hanya bisa ditempuh dengan pesawat-pesawat kecil bermuatan tujuh penumpang yang hanya melintas beberapa kali dalam seminggu.

Begitu juga, akses lewat Sungai Digoel membutuhkan waktu berhari-hari karena jarak dari muara ke hulu Digoel mencapai lebih dari 500 kilometer. aloy

HOTEL Hotel terbesar di dunia Dar Al-Hasanah.

Tahun 2017, Mekkah Buka Hotel Terbesar di Dunia

DUA Tahun lagi, Mekkah akan menyandang sebagai kota yang punya hotel terbesar di dunia. Di sana, akan dibangun Abraj Kudai, komplek hotel super luas. Wah! Jutaan jamaah mendatangi kota suci Mekkah setiap tahunnya. Kebutuhan yang paling mendasar adalah tempat menginap. Tahun 2017, akan ada Abraj Kudai, komplek ho-

tel yang akan jadi terbesar di dunia berdasarkan perhitungan jumlah kamar.

Ditengok dari CNN, Jumat (22/5/2015), setidaknya akan ada 10.000 kamar hotel dan 70 restoran yang ada di sana. Ditambah, beberapa helipad dan convention centre yang luas.

Perusahaan arsitekturnya adalah Dar Al-Hasanah dan mereka membutuhkan sekitar Rp

JAJAN

Serabi Solo yang Melegenda Hadir di Kampoeng Tempo Doeloe INGIN mencicipi serabi solo yang melegenda? Tak perlu jauh-jauh pergi ke Jawa Tengah untuk mencicipi sajian lezat ini.

Di festival makanan Kampoeng Tempo Doeloe yang digelar di La Piazza Kelapa Gading, Serabi Solo Notosuman Ny. Handayani hadir untuk memanjakan lidah para pengunjung.

“Ini itu tahun kedua ya kami ikut, kami langsung dari Solo,” ujar pemilik Serabi Solo Notosuman Ny. Handayani, Yohana, belum lama ini.

Meskipun hanya menawar-

Serabi Solo Notosuman Ny. Handayani di festival makanan Kampoeng Tempo Doeloe, La Piazza Kelapa Gading.

kan dua rasa, yakni original dan cokelat, namun tak membuat serabi ini sepi pengunjung. Pantauan KompasTravel, booth milik Yohana tidak per-

nah sepi pengunjung. Bahkan, tak jarang antrean harus mengular demi mendapat jajanan berbahan dasar santan itu.

Dalam sehari, Yohana menga-

ku bisa menjual hingga 2.500 serabi. “Spesialnya ini kalau di Solo sudah ini ya, dari rasa sudah sama dari zaman nenek saya.

Saya tidak mengubah, dibilang ini aja (rasanya), ya sudah,” cerita Yohana sembari tersenyum.

Cita rasa jajanan khas Solo ini benar-benar gurih. Santan bercampur sedikit rasa manis menyatu dalam satu gigitan.

Menariknya lagi, serabi yang disajikan dengan cara digulung ini memiliki tekstur kering di bagian dasarnya, namun begitu

creamy di bagian dalam. Untuk sebuah serabi original yang nikmat, pengunjung hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp 5.000, sedangkan untuk rasa cokelat dihargai senilai Rp 6.000.

Serabi Solo Notosuman Ny. Handayani beserta 117 tenant lainnya hadir memeriahkan festival makanan Kampoeng Tempo Doeloe yang merupakan rangkaian acara Jakarta Fashion & Food Festival (JFFF) 2015.

Beragam kuliner khas nusantara tersaji di sini mulai 13 Mei hingga 7 Juni 2015. men

KONKOW

DESTINASI

Ngopi di Tengah Toko Furnitur, Rasakan Sensasinya...

Uzbekistan Tawarkan Wisata Religi untuk Turis Indonesia

Epic Coffee yang memiliki interior unik bergaya warehouse furnitur minimalis yang berlokasi di Jalan Palagan Tentara Pelajar 29, Sleman, Yogyakarta.

MENIKMATI seduhan kopi di tengah toko furnitur bisa jadi pengalaman unik tersendiri yang bisa Anda alami di salah satu sudut Kota Yogyakarta. Epic Coffee menjadi salah satu coffee shop yang menawarkan konsep berbeda, yaitu pengunjung diajak untuk menikmati kopi di tengah toko furnitur.

“Saat membuka warehouse untuk furnitur, owner memiliki ide untuk membuka sebuah kedai kopi di dalamnya. Pada bulan September tahun 2013, Epic Coffee ini dibuka bersamaan dengan Epilogue Furniture,” ujar Bramono, manajer kedai kopi yang terletak di Jalan Palagan Tentara Pelajar 29, Sleman, Yogyakarta.

Saat pengunjung memasuki area Epic

Coffee, Anda akan disambut dengan sebuah gedung berdinding kaca yang memiliki langit-langit tinggi dengan interior bergaya industrial warehouse. Di pintu masuk, Anda bisa langsung melihat sebuah bar terbuka dengan beberapa barista yang menyambut dengan senyuman ramah.

“Kami sengaja membuat bar dan dapur yang terbuka supaya suasananya santai, meja dan kursi untuk konsumen pun merupakan produksi yang sama dengan yang kami jual di area gedung bagian belakang, sehingga tercipta suasana rumahan,” ujar pria yang akrab disapa Bram ini.

Pengunjung dapat memilih untuk duduk di area dalam ruangan maupun di area teras utara atau selatan, dengan meja, kursi, dan sofa bernuansa vintage. Sembari menunggu pesanan disajikan, Anda bisa berkeliling untuk melihat-lihat furnitur buatan Salatiga yang dipamerkan di sekitar kedai kopi ini.

“Dalam perkembangannya, kami tidak hanya menyajikan kopi, tetapi juga menyediakan beberapa hidangan utama dengan menu western, salad, dan juga makanan penutup,” kata Bramono.

Dengan rata-rata harga makanan Rp 30.000, salah satu yang direkomendasikan adalah spaghetti aglio olio pepperoncini dengan rasa pedas yang menggoda lidah.

Lengkapi dengan menu penutup warm apple tart yang dikombinasikan dengan vanilla ice cream yang disajikan dengan penataan apik. adh/kom

SELAIN Timur Tengah, ternyata Uzbekistan juga memiliki banyak tempat bersejarah bagi umat Muslim. Pemerintah Uzbekistan pun antusias menawarkan wisata religi bagi turis dari Indonesia.

Ketua Senat Uzbekistan Nigmatilla Yuldoshev menyambut baik tawaran Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman. Tawaran itu adalah agar Indonesia dan Uzbekistan menjalin kerjasama di bidang pariwisata, khususnya wisata religi.

“Uzbekistan siap menerima para peziaran dari Indonesia dan seluruh dunia,” kata Yuldoshef kepada Irman Gusman dan rombongan anggota DPD, Kamis (21/5/2015).

Pertemuan tersebut berlangsung di gedung Senat Uzbekistan, Tashkent. Nigmatilla Yuldoshev didampingi sejumlah anggota Senat Uzbekistan.

Menurut Yuldoshef, Uzbekistan memiliki banyak tempat bersejarah yang merupakan pusat perkembangan peradaban Islam. Di Tashkent, Ibu Kota Afghanistan misalnya, tersimpan

Mushaf Alquran pertama yang dibuat pada masa Usman bin Affan.

Dalam Mushaf ini masih terdapat bekas ceceran darah Usman yang meninggal ditebas pedang saat membaca surat Al Baqaroh.

Di Samarkand Uzbekistan terdapat makam Imam Bukhori, tokoh mukhadisin kenamaan.

Ada juga makam ulama besar pendiri Thorikat Naqsabandiyah yang memiliki ribuan pengikut di Indonesia.

Dari Irman Gusman, Yuldoshef mendapat informasi bahwa jamaah umroh dan haji Indonesia cukup besar. Jamaah umroh Indonesia tak kurang dari 1 juta per tahun. Sementara jamaah haji mencapai 200 ribuan orang pertahun. Jumlah jamaah haji bisa tembus 1 juta bila tak ada pembatasan kuota.

Selama ini jamaah umroh tersebut melakukan wisata religi ke Mesir dan Turki. Namun saat ini Mesir sedang mengalami masalah, sehingga sebagian jamaah umroh Indonesia mencari alternatif lain sebagai tempat wisata religi. erw/dt

5 Trilyun untuk membuat hotel ini. Abraj Kudai sendiri akan berdiri di 1,4 juta meter persegi.

Komplek hotel ini memiliki 12 menara. Di mana 10.000 kamar hotel ini akan terbagi di keduabelas menara tersebut.

Untuk lokasinya, Abraj Kudai akan dibangun sekitar 2 km dari Masjidil Haram. Kira-kira seperti apa ya bentuknya nanti? fae

MENU

Konsep Cuisinetainment makin memanjakan pengunjung HARRIS Hotel Gubeng Surabaya di tengah suasana makan siang.

Makan Siang Berkonsep Cuisinetainment HARRIS Hotel Gubeng kali menawarkan sajian makan siang prasmanan, all you can eat, dengan konsep MARKETPLACE – Cuisinetainment yang dipadu dengan live cook yang bersifat menghibur.

“MARKETPLACE – Cuisinetainment merupakan konsep paduan antara sajian hidangan (cuisine) dan dibuat secara “live” dengan format pertunjukan sekaligus hiburan (entertainment) untuk pengunjung hotel HARRIS tentunya. kali ini hidangan utama yang ditawarkan adalah Lamien atau mie tarik, mie yang dibuat langsung dari adonan tepung, diolah sedemikian rupa oleh ahlinya sehingga membentuk helaian mie tipis-tipis, Martabak Kari, dan menu lainnya. Untuk menu penutup atau dessert, kue lekker yang dibuat secara “live” juga asik untuk ditonton”, ujar Setiawan Nanang, Marketing Communications Manager HARRIS-POP! Hotels & Conventions Gubeng Surabaya.

Setiawan menambahkan, tak hanya makanan saja yang disajikan secara “live” dan menghibur, namun untuk minuman pun dibuat dengan atraksi-atraksi seperti pembuatan Teh Tarik dengan juggling ketika mengolah minuman moktail.

Makan siang prasmanan ini di hotel HARRIS kali ini bisa dinikmati setiap hari Senin hingga Jumat, Mulai pukul 12.00 hingga 15.00 di HARRIS Café dan Terrace dengan banderol Rp 99.000,- saja untuk puluhan menu yang berganti setiap harinya.

HARRIS Café, yang berada di lantai 5 dengan interior modern stylish, luas dengan atap tinggi sehingga memberi kesan lapang dan leluasa. Sangat cocok untuk even small gathering, arisan dan ulang tahun. Kemudian Terrace dengan city view yang langsung dilihat dengan duduk di kursi karena level/tingkat yang tak terlalu tinggi. eld www.lensaindonesia.com

METROPOLIS

16 Edisi 88/ 25 - 31 Mei 2015

KPU Langsung Undang Parpol Gelar Sosialisasi Pilwali 2015

Anggaran Pilkada Surabaya Cair Rp 70,3 M Masalah pencairan anggaran Pilkada Surabaya sempat mengkhawatirkan sejumlah pihak.

ANGGARAN Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya untuk Pilkada 2015 sebesar Rp70,3 miliar akhirnya dicairkan Pemkot Surabaya. Kepastian ini sekaligus memastikan pelaksanaan Pilkada akan terlaksana tepat waktu.

“Kita sudah ada pembicaraan secara intensif selama tiga jam dengan Bidang Hukum Pemkot Surabaya.

Hari akan ditandatangani,” kata Ketua KPU Kota Surabaya, Robiyan Arifin, Senin (18/5/2015).

Menurutnya, kepastian penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Senin merupakan batas akhir batas akhir pencairan anggaran Pilkada.

Sayangnya anggaran Pilwali Kota Surabaya yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp71,6 miliar, setelah melalui seleksi Tim Anggaran Pemkot Surabaya kini menjadi Rp70,3 miliar.

Jadi ada pemangkasan anggaran pada APBD 2015 sebesar Rp1,3 miliar.

Memang masalah pencairan anggaran Pilkada Surabaya sempat mengkhawatirkan sejumlah pihak.

Hal ini lantaran hingga dengan beberapa hari menjelang batas akhir

pencairan belum ada komitmen dari Pemkot Surabaya. Dikhawatirkan bakal terjadi penundaan pelaksanaan pilkada.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 tahun 2015 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada), anggaran harus dicairkan sebelum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibentuk.

Bila tidak, sesuai pasal 8 peraturan di atas, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten atau Kota dapat menunda penyelenggaraan Pilkada.

“Ini karena penyelenggaraan Pilkada akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia,” katanya.

Tak berselang lama, KPU Kota Surabaya langsung menggelar sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2015, Kamis (21/05/2015).

Sebanyak 12 partai politik hadir dalam agenda yang berlangsung di kantor KPU Kota Surabaya ini.

Robiyan menyebutkan bahwa

Ketua KPU Kota Surabaya, Robiyan Arifin.

selain partai politik, KPU juga mengundang Kepala Bakesbangpol Kota Surabaya, Dispendukcapil Kota Surabaya, Polrestabes Surabaya, serta Polres Tanjung Perak.

“Untuk partai politik yang hadir, masing-masing parpol diwakili dua orang,” kata Robi, panggilan akrab Robiyan Arifin.

Robi menjelaskan pula bahwa dalam sosialisasi kali ini, KPU Kota Surabaya akan menjelaskan jadwal tahapan Pemilihan Walikota dan Wa-

Bacawali Kritik Pembangunan Trem Surabaya MANTAN anggota DPRD Kota Surabaya Alim Basa Tualeka mengkritik proyek trem, yang digagas Walikota Tri Rismaharini. Pria yang saat ini hendak maju menjadi walikota dalam Pemilihan Walikota (Pilwali) Surabaya Desember mendatang itu menilai, proyek trem tidak akan mampu mengurai kemacetan di Kota Pahlawan ini.

Alim, usai mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon Walikota Surabaya di kantor DPC Partai Gerindra Surabaya Kamis (21/05/2015) mengatakan, proyek trem hanya membuang anggaran.

Menurut dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak bisa memaksa warganya untuk naik trem ketika hendak ketempat kerja. Warga harus bebas memilih menggunakan moda transportasi apa saja yang mereka inginkan.

“Kalau untuk buang anggaran buat apa?. Surabaya itu bukan Singapura. Walikota tidak bisa memaksa warganya untuk naik trem. Saya yakin ketika trem itu jadi dibangun, pasti akan siasia. Warga nggak akan mau naik trem. Mereka lebih suka naik kendaraan pribadi,” katanya, Kamis (21/05/2015).

Direktur Utama PT Bintang Ilmu itu memaparkan, untuk mengurai kemacetan, Pemkot

Wali Kota Surabaya perintahkan Satpol PP rutin razia kos.

harus membangun jalur lingkar luar, baik timur maupun barat Surabaya. Jalan lingkar ini dibangun diatas atas mirip jembatan layang.

Kemudian dititik-titik tertentu terdapat jalan yang manghubungkan jalan lingkar tersebut menuju ke pusat kota.

Hampir disemua kota-kota yang ada dinegara maju menggunakan konsep seperti ini.

“Jadi semua kendaraan tidak harus menumpuk dipusat kota. Ketika hendak ke Surabaya selatan dari arah utara, tidak harus ke pusat kota dulu. Tapi lewat jalur lingkar luar. Ini lebih efektif atas kemacetan,” paparnya.

Alim juga mengungkapkan, dengan adanya jalur lingkar

luar ini, maka perkampunganperkampungan yang ada di Surabaya bisa lebih terlindungi. Ini karena arus masuk kendaraan ke dalam kota mulai berkurang karena sebagian besar melewati lingkar luar.

Kemudian, perkampungan, khususnya yang memiliki nilai sejarah, harus mampu dijaga kesejarahannya. Banyak perkampungan bersejarah di Surabaya yang tidak digarap dengan baik. Misalnya kampung Peneleh. “Kalau mikir konsep Surabaya harus secara utuh bukan satu bidang saja. Termasuk dalam hal melestarikan kampung wisata. Jangan yang baru dijadikan kampung wisata, yang asli tempat sejarah dilupakan. Ini aneh,” terangnya. wan

kil Walikota Surabaya tahun 2015 seperti yang tertuang dalam Peraturan KPU atau PKPU nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Selain itu, lanjutnya, yang juga akan disosialisasikan KPU adalah tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih seperti diatur dalam PKPU nomor 4 tahun 2015 tentang

Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

“Yang juga tidak kalah penting adalah sosialisasi PKPU nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,” tambahnya.

Tujuan digelarnya sosialisasi ini, imbuh Robi, adalah untuk menyampaikan kepada partai-partai politik mengenai jadwal tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, serta syarat-syarat pencalonan kepala daerah.

“Untuk masyarakat, kami juga memiliki kewajiban untuk memastikan mereka tahu bagaimana caranya untuk mengecek apakah sudah ada dalam daftar pemilih atau belum.

Dengan demikian kami berharap masyarakat dan partai politik bisa mengikuti pelaksanaan Pilwali Surabaya dengan baik dan cermat sehingga pelaksanaan Pilwali secara keseluruhan ini bisa berlangsung sukses,” papar Robi.

Setelah sosialisasi ini berlangsung, KPU Kota Surabaya akan mulai menerima dokumen-dokumen syarat dukungan untuk calon perseorangan

di Juni 2015 mendatang.

Terkait hal ini, Robi mengingatkan bahwa untuk calon perseorangan yang berniat mencalonkan diri dalam Pilkada Surabaya 2015, harus mengumpulkan bukti dukungan sebanyak 6,5 persen dari total jumlah penduduk di Surabaya.

Bukti dukungan ini berupa fotocopy KTP Elektronik (E-KTP) yang tersebar di 50 persen kecamatan yang ada di Surabaya.

“Jadi kalau di Surabaya ada 31 kecamatan, setidaknya fotocopy KTP yang dikumpulkan berasal setidaknya dari 16 kecamatan. Tentang persyaratan-persyaratan itu juga bisa dibaca di PKPU nomor 9 tahun 2015,” tuturnya.

Kemudian, Robi juga mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo yang berharap proses pelaksanaan Pilkada serentak 2015 yang merupakan momentum demokrasi lokal pertama ini bisa berjalan sesuai jadwal. “Khusus di Surabaya, Insyaallah akan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada 9 Desember 2015.

Semoga 269 wilayah lainnya baik sembilan wilayah yang menyelenggarakan pilgub dan 260 wilayah yang menyelenggarakan pilbub atau pilwali juga bisa terselenggara tepat waktu,” pungkas Robi. wan

Risma Perintahkan Satpol PP Rutin Razia Kos-kosan WALI Kota Surabaya, Tri Rismaharini meminta pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) Kota Surabaya untuk gencar melakukan razia terhadap tempat kost yang diindikasikan menjadi sarang peredaran narkoba.

Sejauh ini, aparat penegak peraturan daerah (Perda) itu sudah melakukan sejumlah razia di sejumlah kawasan kos-kosan. Diantaranya, Kedungdoro dan Petemon.

Risma, panggilan Tri Rismaharini usai upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Rabu (20/5/ 2015), di Balai Kota mengaku, meski peredaran narkoba di Surabaya tidak begitu mengkhawatirkan, namun perlu ada tindakan pencegahan.

Selama razia, Satpol PP dan juga camat setempat bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Sebenarnya ini (razia narkoba) merupakan agenda dari BNN. Kami hanya bersifat support saja. Kalau BNN sendirian melakukan razia kan kesulitan,” katanya.

Mantan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini mengungkapkan, dari razia yang sudah dilakukan tersebut, Satpol PP dan BNN pernah menemukan ada tiga orang perempuan dalam satu kos yang positif mengonsumsi narkoba. Dari temuan itu, razia makin aktif dilakukan.

“Saat ini, Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya tengah menyiapkan kurikulum penanggulangan narkoba.

Tapi kan gempuran narkoba ini tidak

Bakal calon Walikota Surabaya, Basa Alim Tualeka.

hanya disekolah. Di luar juga banyak.

Maka keluarga menjadi penting agar anak-anak tidak mengonsumsi narkoba,” paparnya.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto mengatakan, kegiatan razia bersama BNN sudah dilakukan sejak dua bulan lalu. Sejauh ini, razia sudah dilakukan sebanyak lima kali. Jika ditemukan pengguna narkoba, tindakan hukum diserahkan pada BNN. Sementara, apabila identiasnya tidak jelas, proses hukumnya akan dilakukan Satpol PP. “Razia bersama BNN rutin dilakukan untuk mencegah penyebaran narkoba. Selain itu, razia ini juga untuk mencegah tindak asusila dan kekerasan,” terangnya.

Mantan Camat Rungkut ini mengungkapkan, razia di tempat kost intensif dilakukan bermula akibat terjadinya tindak kekerasan pada salah satu penghuni kos yang berujung pada perkosaan. Pasca peristiwa tersebut, pihaknya diperintahkan wali kota untuk menggelar kegiatan operasi Yustisi. Dalam penyisiran yang dilakukan, banyak ditemukan penghuni kos yang bukan pasangan suami istri. Namun ironisnya, mereka ternyata juga pengguna narkoba.

“Hampir semua kawasan kos kami sisir. Seperti Petemon, Wonorejo, Dukuh Kupang, Kedung doro dan Gubeng.

Bahkan,dalam operasi di Ngagel Rejo BNN berhasil meringkus bandar narkoba,” ungkapnya. wan

MERIAHNYA FESTIVAL SUNGAI KALIMAS DI SURABAYA PEMERINTAH Kota Surabaya sukses menggelar wisata sungai malam hari, Festival Kalimas, Sabtu malam 16 Mei 2015.

Festival yang digelar hingga Minggu 17 Mei 2015 ini, banyak menarik perhatian ribuan pengunjung dari dalam maupun luar Surabaya.

Festival ini merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kota Pahlawan yang ke 722.

Festival Kalimas yang diisi lomba balap perahu naga, lampion, dan pertunjukan musik

www.lensaindonesia.com

itu terfokus di tiga titik sepanjang sungai Kalimas yakni Taman Skatepark dan BMX, Taman Ekspresi dan Taman Prestasi.

Festival Kalimas 2015 dibuka langsung oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Orang nomor satu di Kota Pahlawan itu ikut menaiki perahu karet untuk memimpin arak-arakan perahu hias di Kalimas.

“Saya tidak memberi sambutan. Sejak tadi anak-anak sudah muter-muter (putar-putar) dan kecapekan, jadi kita langsung saja,”

ujar Risma yang lantas ikut bergabung dalam salah satu perahu.

Risma ikut membaur dengan 35 peserta Festival Kalimas. Ke 35 tim peserta lomba dayung menggunakan berbagai jenis perahu, seperti, perahu naga, perahu dayung, perahu mesin serta perahu karet. Wali Kota perempuan pertama di Surabaya ini menekankan agar Festival Kalimas yang digelar di Monumen Kapal Selam pada Sabtu malam ini menjadi penyemangat untuk menjaga kebersihan sungai.

“Mulai sekarang kita punya sungai Kalimas yang indah. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Ini menjadi ladang untuk meningkatkan ekonomi kita,” kata Rismaharini saat membuka acara Festival Kalimas.

Festival Kalimas yang difokuskan pada tiga titik yaitu Taman Skatepark dan BMX, Taman Ekspresi dan Taman Prestasi ini dihadiri sejumlah pejabat Pemkot Surabaya dan disaksikan ratusan warga di sepanjang Kalimas.

Untuk menambah kesan menarik, di sepanjang Kalimas mulai dari monumen Kapal Selam (Monkasel) sampai Taman Ekspresi (depan Hotel WETA) dihiasi lampion. Tata lampu disiapkan agar pengunjung dapat melihat segala aktivitas di atas sungai dengan jelas.

Pantauan di lapangan, warga Surabaya dipukau oleh parade kostum dari 35 peserta yang unjuk gigi di atas perahu. Peserta tersebut terdiri dari 12 perahu dari Komunitas dayung, serta sebanyak 23 peserta lomba dari sekolah baik dari dalam maupun luar kota Surabaya.

Peserta dari luar Surabaya di antaranya ada dari Lantamal V Ponorogo, Smadjoel dari Jayakarta,

serta Lantamal V dari Papua.

Seluruh peserta pun tampil dengan beragal kostum tematik.

Ada yang tampil mengenakan pakaian adat daerah, reog, pakaian adat Jawa Timur, pakaian identik profesi dan sebagainya. Mereka berlomba tampil atraktif untuk menarik perhatian dewan juri.

Seperti yang ditampilkan oleh peserta dari SMA 3 Buduran Surabaya. Mereka mengenakan pakaian adat Jawa. Sementara itu kostum kocak juga ditampilkan oleh peserta dari Akademi angkatan Laut yang tampil dengan kostum bajak laut.

Asisten I Sekkota Surabaya Yayuk Eko Agustin mengatakan, tujuan utama Festival Kalimas

yakni untuk menghidupkan kembali sungai kebanggaan warga Surabaya itu.

Menurut dia, Kalimas memang sudah menjadi ikon Surabaya. Posisinya yang membelah kota membuat sungai ini dijadikan denyut nadi utama aktivitas hilir-mudik perahu kecil sejak zaman pendudukan Belanda.

Meski tidak lagi difungsikan sebagai rute kapal pengangkut komoditi, namun Kalimas hingga kini masih menyimpan nuansa historis yang kental.

“Kalimas kini sudah sangat bersih. Oleh karenanya harus dimanfaatkan sebagai bagian dari identitas kota ini,” kata adv/wan Yayuk.