Koran Lensa Indonesia Edisi 89

Klik website: http://www.lensaindonesia.com/

Edisi 89 01 - 07 Juni 2015

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

JOKOWI TIDAK MEMPERSOALKAN SEPAKBOLA INDONESIA DISANKSI FIFA

SEPAK TERJANG

JAKSA BEGAL

DIGANTI GALADESA Jokowi tidak masalah sepakbola Indonesia ‘kiamat’. Yang terpenting ke depan ada pembenahan untuk berprestasi. Bahkan, Menpora sudah menyiapkan pengganti kompetisi, yakni Galadesa.

KPU DICURIGAI BERMAIN ANGGARAN Politik

3

GURIHNYA BISNIS IJAZAH PALSU Sorot

5

PRESIDEN Joko W idodo (Jokowi) belum memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi untuk mencabut pembekuan terhadap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), meski tenggat waktu dari FIFA untuk

Indonesia sudah hampir habis.

Deadl ine dari FIFA terkait polemik antara Kementerian Pemuda dan Olahraga serta PSSI jatuh pada Jumat (29/5/2015).

Baca: Diganti... Hal 7

Terdakwa Narkoba, Go Ka Yuan.

Dermawan, terdakwa kasus penggelapan.

Jaksa Swaskito Peras Rp 450 Juta untuk Rehab Terdakwa Narkoba

Ajaib! Isi Uang ATM yang Dikuras Jaksa RW Telah Kembali

JAKSA Swaskito dari Kejari Surabaya diduga meminta uang Rp 450 juta kepada terdakwa narkoba atas nama Go Ka Yuan alias Ayen.

Hal itu diungkapkan langsung terdakwa kepada Majelis Hakim sebelum sidang pembacaan vonis, Selasa (26/ 5/2015) di ruang sidang Tirta PN Surabaya.

KASUS pencurian uang di ATM milik Dermawan, terdakwa kasus penggelapan yang dilakukan Jaksa ‘Begal’ asal Kejari Tanjung Perak Rahmat Wirawan (RW) mendadak ‘selesai’ dengan sendirinya.

Yah, Jaksa RW rupanya diam-diam mengembalikan uang pengurasan barang bukti (barbuk) ATM milik terdakwa Dermawan.

Baca: Jaksa... Hal 7

Baca: Ajaib!... Hal 7

Ujian Nasional SMA Dijadwalkan Februari 2016

Kabar Gembira!

Gaji ke-13 PNS Cair Sebelum Lebaran

UN Kini Bukan Akhir Pelajaran

MENPAN Yuddy Chrisnandi memberi kabar gembira bagi para PNS, anggota TNI dan Polri. Yuddy menegaskan gaji k-13 akan cair sebelum lebaran atau sebelum 17 Juli.

“Saya sudah menerima instruksi dari bapak presiden agar mempercepat proses pencairan dan proses administratif gaji ke-13 PNS, dan pensiunan, TNI dan Polri semuanya sebelum lebaran. Syukursyukur bisa kita lakukan pada bulan puasa,” jelas Yuddy, Jumat (29/5/2015).

Menurut Yuddy, presiden mengetahui kalau sebagian besar PNS, TNI, Polri dan pensiunan melaksanakan ibadah puasa dan biasanya pada saat puasa biaya-biaya kebutuhan itu banyak.

“Jadi beliau meminta ke-

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana menyelenggarakan ujian nasional (UN) jenjang SMA pada Februari 2016. Adapun biasanya, UN diselenggarakan sebagai penutup dari kegiatan belajar mengajar dan ujian sekolah. Pelaksanaan UN biasanya dilakukan bulan April.

Mendikbud Anies Baswedan menyebutkan pelajaran tetap berlangsung seperti biasanya dan tidak ada pemadatan.

“Materi yang diujikan dalam ujian nasional adalah mata pelajaran yang sudah diajarkan. Tidak boleh berisi materi yang belum belum pernah diajarkan. Jadi, bahannya hanya sampai semester V,” kata Anies di Kantor Kemendikbud, Jumat (29/5/2015).

Baca: Ujian... Hal 7

Judi Zaman Orde Baru SDSB Muncul Lagi SETELAH lama dihilangkan, judi Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) muncul kembali. Namun, judi jenis kupon berhadiah ini hadir di dunia maya alias internet.

Adalah situs NagaXXX.com yang kembali memasarkan SDSB online itu, merujuk pada togel jenis 4D singapura. Beragam jenis kupon dipasarkan di

TYAS MIRASIH ARTIS TM PALING LARIS DIBOOKING? Blitz

6

PRESIDEN JOKOWI SETUJU KORUPTOR DIAMPUNI Nasional

9

RISMA KOLOT, ABROR YES… Metropolis 16

www.lensaindonesia.com

situs judi online ini.

Jenis permainan yang disajikan di sini antara lain, 4D, 3D dan 2D, Colok Bebas Colok Bebas 2D, Colok Jitu, Colok Naga, 50-50 (Besar-Kecil-Ganjil-Genap), Shio, Kembang Kempis, Silang Homo, Tengah Tepi, Dasar (Besar-KecilGanjil-Genap), dan 2 Kombinasi.

“Untuk togel jenis 4D SDSB pengeluaran setiap hari kami

pada saya untuk segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk segera mencairkan semua persyaratan administratif untuk gaji ke13 untuk PNS, TNI, Polri dan pensiunan sudah saya tanda tangan semua dan sudah diketahui, dan tinggal menunggu keputusan presiden,” jelas Yuddy.

Yuddy menegaskan, payung hukumnya tentu ada, presiden juga sudah setuju jadi tinggal tanda tangan saja.

“Karena saat ini beliau sedang ada di Palu. Insya Allah minggu depan sudah siap.

Target kami sebelum puasa sudah bisa didistribusikan.

Agar pas puasa seluruh keluarga PNS, TNI, Polri sudah memiliki gaji ke 13,” tutur dia.

Baca: Kabar... Hal 7

mengambil pedoman sebagai nomor pengeluaran adalah berdasar kan 1st prize nomor yang dihasilkan oleh 4D SDSB di merlionpools. Untuk melihat hasil nomor tersebut bisa dilihat di www.merlionxxxx.com, ” demikian keterangan yang tertera pada situs judi online tersebut.

Ilustrasi.

Baca: Judi... Hal 7

Bodohnya Bupati Garut, Perusahaan Nggak Jelas kok Malah Diresmikan

PT Naishoku Perusahaan Jepang “Abal-abal” Tidak Gaji Buruh Bupati Garut dituding "bodoh kok dipelihara".

Bagaimana tidak, sebuah perusahaan asal Jepang yang tidak memiliki ijin malah diresmikan. Parahnya, perusahaan ini pekerjakan karyawan tanpa digaji.

PT NAISHOKU, sebuah perusahaan dengan investor Jepang di Kampung Warung Peuteuy, Kecamatan Leles, Garut, Jawa Barat, ternyata tidak memberi solusi lapangan kerja. Sebaliknya, malah melakukan tindakan “perbudakan” karena mempekerjakan karyawan tidak digaji.

Lebih ironis lagi. Ternyata,

Komisi D juga menemukan fakta perusahaan yang mengaku asal Jepang ini tidak mengantongi izin resmi. Anehnya, perusahaan ini yang meresmikan atau yang mengesahkan berdiri dan operasi di Garut justru Bupati dan Wakil Bupati Garut.

“Peresmiannya beberapa waktu lalu dilakukan Bupati Garut, Rudy

Pabrik PT Naishoku Indonesia di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut.

Gunawan dan Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman. Aneh, kalau Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tran-

Rudy Gunawan

smigrasi (Dinsosnakertrans) Garut, baru sekarang mengetahui tidak dilengkapi izin,” kata anggota

Komisi D DPRD Garut, Tatang Sumirat dari Gerindra, usai Sidak di perusahaan itu, Senin (25/5/2015).

Tatang menegaskan, Komisi D yang membidangi Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan, semakin kecewa berat setelah membuktikan fakta di lapangan lewat Inspeksi mendadak (Sidak), ke PT Naishoku Indonesia. Bukan cuma tidak dilengkapi izin, dan tidak memberikan gaji puluhan karyawannya, tapi staf dan direksi selaku manajemen justru pergi saat Komisi D melakukan inspeksi ke perusahaan tersebut.

Baca: PT Naishoku... Hal 7

EKBIS

2 Edisi 89/ 01 - 07 Juni 2015

Perusahaan Global Jadikan Indonesia Basis Produksi untuk Ekspor

Proses flotasi atau pengapungan mineral tambang, seperti tembaga, emas, dan perak di Freeport.

Freeport Setuju Gunakan Rupiah PT FREEPORT Indonesia siap memakai rupiah untuk bertransaksi di dalam negeri. Seperti kita tahu, kewajiban penggunaan mata uang rupiah baik untuk pribadi maupun perusahaan diatur UU No 7/2011 tentang Mata Uang, dan Peraturan Bank Indonesia (BPI) No 17/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Beleid ini mewajibkan penggunaan rupiah di setiap transaksi pembayaran, penyelesaian kewajiban, serta transaksi keuangan lainnya baik tunai maupun non tunai. Aturan berlaku mulai 1 Juli 2015.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, Senin (25/5/2015) menjelaskan, meskipun merupakan Penanaman Modal Asing (PMA), Freeport tetap memiliki komitmen kepada peraturan perundang-undangan dan regulasi di negara tempat perusahaan ini mengolah dan memanfaatkan aset.

Ia mengakui, aset yang dikelola merupakan aset nasional. Bila pemerintah berkeinginan semua transaksi di Freeport menggunakan mata uang rupiah, maka pihaknya akan mematuhi.

Dalam melakukan investasi lanjut Maroef, Freeport selalu menggunakan dana yang berasal dari luar, terutama dari induk usaha dan tidak menggunakan dana dari perbankan Indonesia. “Kalau dana yang berasal dari luar seperti ini biasanya dalam mata uang dollar AS,” imbuh dia.

Sementara itu, mata uang rupiah hanya digunakan dalam pembelian barang -barang kebutuhan yang ada di pasar lokal atau dalam negeri. “Banyak, misalnya katering, nilainya tidak sedikit, itu ada rupiah.

Kalau transaksi ke luar pakai dollar,” ungkap dia.

Meski demikian, ia yakin Freeport tidak akan kesulitan atau jika harus bertransaksi dalam mata uang rupiah. Hal ini karena penggunaan mata uang rupiah itu bisa dilakukan secara terukur dengan menghitung keuntungan dan kerugian. “Itu pasti ada hal-hal terukur bagaimana menghitung keuntungan dan kerugian,” tambahnya.

Menanggapi ini, Ketua Working Group Kebijakan Publik Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Budi Santoso, Selasa (26/5/2015), berpendapat, masih banyak transaksi di perusahaan tambang seperti Freeport yang menggunakan valuta asing seperti pembelian peralatan dan perlengkapan atau equipment, bahan-bahan dan jasa.

Untuk jasa, Budi berpendapat seharusnya dalam kontrak dengan mereka pemerintah bisa memaksa konsultan asing yang bekerja di Freeport lebih dari 20 tahun, wajib membuka kantor di Indonesia. Mereka juga harus bertransaksi memakai rupiah. “Jika mereka sudah beroperasi selama 20 tahun di Indonesia, maka keekonomiannya seharusnya sudah tercapai,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga bisa meminta Freeport memakai kontraktor lokal yang memiliki reputasi internasional misalnya PT Waskita Karya Tbk, Hutama Karya dan lainnya. “Perlu ditingkatkan keterlibatan kontraktor nasional,” tan agu/kom dasnya.

Bakal Disegani, Multipolar Bangun “Data Center” Rp2,6 T PT MULTIPOLAR Technology Tbk (MLPT) akan menginvestasikan dana sekitar 200 juta dolar AS setara Rp2,6 triliun untuk membangun “data center” seluas 20.000 meter per segi hingga 2020.

“Dengan data center yang mencapai 20.000 meter per segi hingga lima tahun ke depan, maka Multipolar bisa masuk dalam jajaran perusahaan data center yang terkemuka dan disegani di Tanah Air,” kata Direktur Consulting & Entreprise Delivery MLPT, Halim D Mangunjudo, di Jakarta, Rabu, (27/5).

Menurut Halim, untuk tahap awal MLPT melallui anak usahanya PT Graha Teknologi Nusantara (GTN) pada 2015 memulai membangun data center seluas 2.000 meter per segi yang berlokasi di Cikarang dengan investasi sekitar Rp216 miliar. “Ground breaking dijadwalkan awal Juni 2015, ditargetkan beroperasi mulai kuartal II tahun 2016,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bisnis data center di Tanah Air akan semakin berkembang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang sangat membutuhkan infrastruktur teknologi informasi secara terintegrasi.

Menurut Halim, yang membedakan data center MLPT dengan yang lainnya adalah data center MLPT dirancang dengan konsep ramah lingkungan dan hemat energi dengan tingkat keamanan pada level 7.

“Data center kami masuk kategori “Tier 4 Ready”, disesuaikan dengan kebutuhan konsumen yang dilengkapi layanan IT Consulting Disaster Recovery Planning (DRP), dan Disaster Recovery Center (DRC),” roy/ans ujarnya. www.lensaindonesia.com

PERUSAHAAN global yang beroperasi di Indonesia harus bisa membuat negeri ini jadi basis produksi untuk ekspor.

Menteri Perindustrian Saleh Husin menyampaikan itu saat meresmikan perluasan gudang pabrik PT Bayer Indonesia, di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/5).

Dia menegaskan hal tersebut mengingat neraca perdagangan sektor farmasi masih timpang. Sehingga perlu upaya menyeimbangkan arus ekspor dan impor produk industri ini.

Salah satu upayanya, perusahaan farmasi global yang beroperasi di Indonesia perlu meningkatkan investasi dan melakukan ekspansi produksi.

“Ekspansi menjadi andalan

meningkatkan kinerja industri farmasi nasional, menambah devisa melalui ekspor produk farmasi dan dapat memperluas lapangan kerja,” tegasnya.

Dia juga mengincar target agar secara bertahap Indonesia mengurangi obat-obatan dan multivitamin impor yang beredar di dalam negeri.

Saleh juga memaparkan, prospek bisnis farmasi di Tanah Air terbilang cemerlang.

“Pada kuartal I 2015, industri farmasi, kimia dan obat tradisional menjadi juara. Pertumbuhannya paling tinggi yaitu 9,1 persen,” ujarnya.

Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, kinerjanya juga melesat dua kali lipat. Pasalnya, sepanjang tiga bulan pertama 2014, sektor itu

hanya tumbuh 4,6 persen.

Pada tahun 2014, nilai ekspor produk farmasi mencapai USD 532 juta, tumbuh 16,98 persen dari tahun 2013 yang sebesar US$ 455 Juta. Sayangnya, produk farmasi di dalam negeri masih dikuasai oleh produk impor. Terlihat dari nilai impor tahun 2014 yang melaju lebih besar dari ekspor yaitu mencapai USD 959 Juta atau naik 6,68 persen dari tahun 2013 yang sebesar USD 899 Juta.

Saleh Husin mengakui, di tengah kondisi ini maka langkah produsen farmasi yang agresif meningkatkan investasi patut diapresiasi. Apalagi, pabrik Bayer di Cimanggis ini memproduksi multivitamin dan obat-obatan yang 75 per-

Menteri Perindustrian Saleh Husin.

sen produksinya diekspor.

Presiden Direktur Bayer Indonesia Ashraf Al-Ouf mengakui pihaknya punya komitmen turut memacu industri farmasi. “Kami melihat Indonesia sebagai pasar yang penting sekaligus lokasi fasilitas utama untuk mengekspor produk kami ke seluruh dunia,” ujarnya.

Pabrik di Cimanggis ini telah

mengekspor ke 26 negara.

Pihak Bayer juga menargetkan memperluas negara tujuan ekspor hingga menjadi 58 negara dalam 2-3 tahun ke depan.

Soal investasi, Bayer telah menggelontorkan EURO 60 juta dalam beberapa tahun terakhir dan akan bertambah EURO 8,1 Juta di tahun ini yang mampu menyerap tenaga zul kerja 1.300 karyawan.

Payah, Indonesia Impor Bawang!

Impor bawang merah secara ilegal hingga legal telah mengancam petani bawang merah lokal seperti Brebes.

KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) maupun Kementerian Pertanian (Kementan) tahun ini belum mengeluarkan rekomendasi dan izin untuk impor bawang merah. Namun nyatanya, bawang impor sudah menyebar di pasar-pasar tradisional Jakarta, yang sangat dekat dengan wilayah kerja Menteri Pertanian (Mentan) dan Menteri Perdagangan (Mendag) Kasus rembesan bawang merah impor ilegal di Pasar Induk Kramat Jati telah ‘membuka mata’, bahwa pengawasan perdagangan di dalam negeri sangat lemah. Impor bawang merah ada yang dilakukan ilegal hingga legal, namun keduanya mengancam petani bawang merah lokal seperti Brebes.

Sekjen Asosiasi Bawang Merah Indonesia Ikhwan Arif mengatakan, ada 3 kategori impor bawang merah, yaitu impor benih, konsumsi (rumah tangga), dan untuk kebutuhan industri.

Arif mengatakan, untuk impor benih bawang merah, yang menentukan kuota adalah Kementerian Pertanian.

Sedangkan impor konsumsi, rekomendasi dari Kementan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan (Permentan dan Permendag). Untuk kegiatan impor bawang konsumsi, Surat Persetujuan Impor (SPI) dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, jumlahnya ditentukan oleh kementerian pertanian “Nah, kalau soal impor industri, ini gila. Tidak pernah ada sosialisasi setiap kali mau impor bawang untuk industri. Tidak pernah ditanya

kebutuhan bawang di tingkat petani. Industri yang impor produsen mi instan,” kata Arif, Kamis (28/5/2015).

Arif mengatakan, industri terlindungi oleh kebijakan Kemendag melalui Permendag.

Peraturan pemerintah lebih berpihak kepada industri dan konsumen bukan pada petani.

“Setiap bulan, industri mengimpor 4.000 ton bawang merah, itu setara dengan 400 hektar,” katanya.

Impor bawang merah yang dilakukan industri cukup besar. Menurutnya, produksi bawang merah Brebes 1 tahun itu 25.000-30.000 hektar. Setiap bulannya, produksi 20.000 ton bawang merah dari Brebes. Artinya, dengan ada impor untuk industri sebanyak 4.000 ton, maka sudah setara 20% dari produksi bawang Brebes.

“Saat ini, ada 10 kecamatan di daerah atas Brebes yang sedang panen. Panen raya akan terjadi pada Mei-Juli. Itu belum termasuk panen di 5 besar provinsi rata-rata panen 2.000 hektar,” katanya.

Arif mengakui, produksi bawang merah petani lokal mengalami penurunan antara 30-40%, terutama di sentra bawang merah di Brebes. Hal tersebut karena faktor iklim atau cuaca.

Kegiatan impor bawang di dalam negeri, lanjutnya, ada yang dilakukan secara ilegal melalui penyelundupan, hingga legal misalnya impor benih bawang. Keduanya sama-sama merugikan petani, karena tak memaksimalkan sumber daya di dalam negeri. Padahal selama ini, benih bawang Brebes dihasilkan oleh petani sendiri atau sesama petani bawang lainnya.

“Impor benih ini ngawur.

Ngawurnya selama sebelum 2012 itu belum ada aturan importasi bawang merah. Begitu diterapkan aturan aturan importasi, muncul prosedur impor benih,” katanya.

“Dalam minggu ini, akan kami kumpulkan anggota kami untuk bahas soal roadmap swasembada bawang merah,

Petani membersihkan bawang merah usai dipanen di Desa Pesantunan, Brebes.

sistem informasi bawang, tolak impor, dan bawang merah organik,” ucapnya.

Arif mengatakan, Kementan akan menganggarkan Rp 1 triliun untuk peningkatan produksi bawang merah lokal di 2016. Namun kebijakan ini harus disalurkan untuk kebijakan yang tepat.

“Anggaran itu lebih baik dipakai untuk konsen ke benih dan pembentukan sistem informasi (pasar). Juga untuk ganti rugi saat paceklik,” akunya Arif.

Ia mengkritik rekomendasi izin impor benih bawang hanya ditandatangani oleh Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian. Menurutnya, seharusnya menteri yang mengeluarkan rekomendasi. Ia mendesak aturan importasi ini diperbaiki. “Kalau saya punya uang, saya pilih bisnis bawang impor. Siapa yang nggak mau untung Rp 10.000 per kg,” katanya.

Arif mengatakan, impor benih bawang merah terjadi karena pengajuan permintaan importir tanpa melihat kebutuhan. Saat ini petani sedang menikmati harga tinggi bawang merah Rp 24.000 per kg.

Harga yang tinggi ini bisa menjadi kompensasi kerugian di bulan-bulan sebelumnya ketika harga anjlok.

“Pada masa rugi, harga hancur di Rp 6.000 per kg. Itu terjadi pada bulan 12 dan bulan 1 saat panen raya. Kalau mau disubsidi, yang disubsidi itu harga, bukan pupuknya,” katanya.

Menurut Arif, seharusnya pemerintah bisa meniru Malaysia, pemerintah Negeri Jiran tersebut melakukan penggantian kerugian pada saat harga bawang jatuh.

“Petani mendapat ganti rugi dari pemerintah sebesar biaya produksi ditambah 12%.

Tambahan itu untuk mengganti waktu menunggu panen 2 bulan,” katanya.

Petani bawang yakin tahun ini mampu memproduksi bawang merah yang cukup, sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya pemerintah tidak perlu membuka pintu impor.

“Anggota kami 1.300 orang, tersebar dari 6 provinsi sentra besar yaitu, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Barat,” kata Arif.

Arif mengatakan, dengan jumlah anggota petani bawang tersebut, pihaknya yakin tahun ini produksi bawang 1.300 petani mampu mencukupi kebutuhan bawang nasional.

“Bawang merah kami pastikan bisa mencukupi kebutuhan. No impor bawang, asal

impor ilegal ditindak. Petani skala menengah kita saja sudah bisa pinjam sampai Rp 2 miliar ke bank. Sudah dirilis benih yang tahan penyakit juga,” ungkapnya.

Bahkan bila pemerintah membuka impor bawang tahun ini, para petani akan menuntut pemerintah ikut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita petani bawang lokal.

“Pesan dari petani bawang, kalau pemerintah impor bawang baik konsumsi maupun benih, petani bawang merah akan minta Bapak Presiden Jokowi bertanggung jawab selama kami mengalami kerugian,” tandasnya.

Soal impor bawang merah, pemerintah sudah menegaskan tak membuka keran impor bawang merah sejak awal tahun. Namun data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan, Indonesia mengimpor bawang merah.

Pada Februari 2015, terjadi impor bawang merah sebanyak 836 ton atau senilai US$ 263.000. Secara keseluruhan, bawang berasal dari Thailand.

Selain itu, tercatat impor bawang putih pada bulan yang sama sebanyak 39.390 ton atau US$ 27,5 juta, semuanya hen/ berasal dari China. dnl/dt

Pelayanan Pelindo III Terhambat PP PNBP UPAYA PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak meningkatkan layanan prima di Terminal Multipurpose Nilam Timur terhambat Peraturan Pemrintah (PP) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Akibat penerapan PP tersebut, pengadaan 1 unit Harbour Mobile Crane (HMC) dan 2 unit Harbour Portal Crane (HPC) untuk pelayanan di Terminal Multipurpose Nilam Timur menjadi tertunda.

Kepala Humas PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak, Dhany R Agustian mengatakan, dua jenis perangkat itu bakal didatangkan pertengahan 2015 ini.

Namun, dengan berlakunya pemangkasan setoran bagi hasil laba BUMN, khususnya pendapatan pemanduan dan penundaan di Pelabuhan Tanjung Perak sebesar 5%, bakal meng-

hambat permodalan dalam menambah proyek infrastruktur.

“Kami lakukan itu seiring komitmen perusahaan untuk menata terminal sekaligus perbaikan dan pembaruan berbagai fasilitas. Bahkan, guna memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa,” ujarnya di Surabaya, Rabu (27/05/2015).

Dhany menambahkan, penerapan PP No.11 tahun 2015 dijadwalkan awal Juni ini, maka sisa anggaran layanan kapal tahun 2014, terutama jasa pemanduan dan penundaan hanya sebesar Rp2,5 miliar. Padahal, kedua jenis pelayanan tersebut berkontribusi besar untuk Cabang Tanjung Perak, sekitar Rp230 miliar.

“Semua (belanja infrastruktur,red) harus direvisi, terutama pembelian alat penunjang pelayanan di Terminal Nilam,” ungkapnya.

PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak meningkatkan layanan prima di Terminal Multipurpose Nilam Timur.

Dhany belum bisa merinci potensi melambatnya pertumbuhan PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak, jika menjalankan peraturan pemerintah tersebut. Mengingat, selama ini operator Pelabuhan Tanjung Perak itu mengacu pada tarif lama, yakni PP No.66 tahun

2009.

“Kita tetap akan setorkan yang ada saja, yakni 1,75 persen. Kalau pun nanti dikemudian hari harus membayar 5 persen, maka kita akan minta juklak (petunjuk pelaksana) dan juknis (petunjuk teknis),” tambahnya.

Penerapan regulasi pemerintah (PP No 11 tahun 2015), lanjut Dhany, membuat pengusahaan pelabuhan kini beralih ke penyelenggara pelabuhan.

Hal ini, tak seleras dengan peraturan PNBP yang lama, yakni PP No. 66 tahun 2009.

“Padahal, pada prinsipnya PNPB itu dilaksanakan oleh pemerintah terhadap kegiatan pelayanan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah, bukan oleh BUMN,” tukasnya.

Yang menjadi titik krusial, kata Dhany, adalah core business PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak, yakni jasa penundaan, sewa perairan dan pas masuk pelabuhan yang seharusnya tidak masuk dalam obyek dalam PNPB. “Penetapan besaran tarif itu justru melebihi besaran tarif pelayaran yang dilaksanakan oleh perseroan (Pelindo,red),” pungkasnya. don

3

POLITIK

Edisi 89/ 01 - 07 Juni 2015

DPR Ancam Panggil Paksa Menteri ESDM SEJUMLAH anggota Komisi VII DPR RI mengaku geram atas sikap Menteri ESDM Sudirman Said yang kurang taat asas, lantaran selalu mengabaikan setiap undangan rapat kerja dengan Komisi VII DPR. Untuk itu, jika Menteri ESDM tak memenuhi undangan berikutnya, Komisi VII tak menu-

tup kemungkinan akan panggil paksa Menteri ESDM. “Sudah sewajarnya DPR bersikap seperti itu (memanggil paksa Menteri ESDM) jika tak memenuhi undangan minggu ini,” ujar Anggota Komisi VII DPR Harry Poernomo saat dihubungi Lensa Indonesia, Jakarta, Jum’at (29/

5/2015).

Politikus Gerindra ini mengaku sudah beberapa kali Komisi VII DPR RI melayangkan undangan Rapat Kerja terhadap Menteri ESDM Sudirman Said. Namun Sudirman Said belum bisa memenuhi undangan tersebut dengan berbagai alasan. Padahal Sudirman perlu

banyak memberikan penjelasan terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

Sementara, jalan alternatif upaya paksa yang akan dilakukan Komisi VII DPR RI terhadap Sudirman Said, menurut Harry, akan dilakukan pada minggu berikutnya merupakan hal yang wajar. “UU nya juga menga-

manatkan begitu,” terang Harry Poernomo.

Harry berharap, Menteri ESDM kooperatif dalam menjalin hubungan baik dengan memenuhi undangan DPR. Hal itu dinilai penting guna menentukan arah kebijakan Migas lebih baik untuk kepentingan ma yuanto syarakat Indonesia.

Menteri ESDM, Sudirman Said.

BPK Sepakat Audit Anggaran Pilkada yang Bengkak Jadi Rp7 T

KPU Dicurigai Bermain Anggaran KPU dicurigai bermain anggaran.

Pasalnya, anggara untuk Pilkada membengkak hingga 2 kali lipat.

WAKIL Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, pihaknya belum tahu jenis audit apa yang akan digunakan BPK menyusul persetujuan mengau-

dit anggaran pilkada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam pertemuan itu akan ditentukan apakah menggunakan audit investigatif atau audit harian serta ditentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan BPK untuk menyelesaikannya. Menurut politikus Demokrat ini, ketentuan itu akan dibahas. “Yang memimpin pak Taufik,” ujar Agus di Gedung di DPR, Jakarta, Jumat (29/5/2015).

Dia mengatakan BPK sudah

menyatakan kesediaannya untuk mengaudit KPU terkait dana pemilihan kepala daerah yang membengkak hingga Rp7 triliun. “Baru kemarin adakan pertemuan, usulan komisi II BPK audit KPU,” jelasnya.

Seperti diketahui, KPU dicurigai bermain anggaran. Pasalnya, anggara untuk Pilkada membengkak. Bahkan, di beberapa daerah naik hingga 2 kali lipat dibanding Pilkada mandiri. Padahal, tujuan pilkada serentak adalah efisiensi anggaran.

antara DPR, Komisi II dan III bersama BPK. Taufik mengatakan, rapat gabungan tersebut diawali dengan pendalaman materi apakah ketiga poin itu masuk dalam kelompok PDTT (pemeriksaan dengan tujuan tertentu, red). Rapat ini tidak mengikutsertakan KPU lantaran, rapat gabungan tersebut adalah rapat internal DPR dengan BPK. “Iya pendalaman di situ. KPU tidak diajak karena ini internal,” endang tandasnya.

Menpora Bisa Diinterpelasi Karena Bekukan PSSI

Yorrys Raweyai jadi salah satu anggota tim islah Golkar dari kubu Agung Laksono.

Golkar Agung Siapkan Tim Islah Temui Ical PARTAI Golkar kubu Agung Laksono telah menunjuk empat orang untuk berbicara dengan kubu Aburizal Bakrie membahas islah. Empat orang itu adalah Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar Sudarsa, Lawrence Siburian dan Ketua Pemenangan Pemilu, Gusti Iskandar.

Rencananya pertemuan untuk membahas sejumlah kesepakatan dalam pilkada serentak akan dilaksanakan pada Sabtu (30/5/2015) mendatang.

“Ada empat orang Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar Sudarsa, Lawrence Siburian dan Ketua Pemenangan Pemilu Gusti Iskandar,” kata Ketua DPP Partai Golkar, Leo Nababan di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (28/5/2015).

Pembentukan tim ini merupakan kesepakatan bersama yang dipelopori politikus senior Jusuf Kalla. Demi keikutsertaan dalam pilkada, dua kubu baik Agung Laksono dan Aburizal Bakrie sepakat untuk berdamai.

Ia menambahkan, setelah nantinya dilakukan pembahasan secara teknis, kedua tim akan membuat kesepakatan yang ditandatangani bersama.

Kesepakatan itu akan menjadi payung hukum bagi kader Partai Golkar yang ingin mencalonkan diri saat pilkada. “Penandatanganan sebagai umbrella itu akan ditindaklanjuti di bidang teknis,” ujarnya.

Wapres Jusuf Kalla sendiri mengatakan kesepakatan islah hanya menunggu finalisasi untuk ditandatangani dari ketua umum kedua kubu. Terkait adanya penolakan dari sejumlah kader untuk islah, Kalla menilai bahwa yang berhak mengambil keputusan adalah pimpinan dari kedua kelompok yang berseteru. Kedua pimpinan kelompok, yakni Agung Laksono dan Aburizal Bakrie, sudah sepakat untuk islah.

“Saya kira yang menentukan bukan Pak Agun (Gunandjar) dan Pak Bambang (Soesatyo) kan. Kan ketua (yang menentukan), kalau semua orang berbicara, pasti berbeda pandangan,” ujar Kalla.

Kalla membantah telah bertemu dengan Agung Laksono, Rabu (27/5/2015) malam. Ia menyatakan tidak ada pertemuan dengan Agung semalam. “Oh enggak, saya semalam di rumah, terima tamu, tapi bukan. Enggak tahu, kayaknya Agung Laksono juga ada acara,” sita/bbs kata Kalla.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun audit itu dilakukan atas dasar tiga poin yakni audit kinerja, audit keuangan dan investigasi.

Apa lagi hal ini kata dia, bertepatan dengan BPK yang akan melaporkan hasil semester. Tiga poin tersebut akan ditindaklanjuti untuk dibahas dalam rapat gabungan

WAKIL Ketua DPR RI Fahri Hamzah menjelaskan tentang hak interpelasi yang diwacanakan oleh dewan terhadap Menpora Imam Nachrawi menyusul keputusannya membekukan PSSI. “Karena luasnya permasalahan dan jawaban pemerintah ditolak, maka konsekuensinya dewan harus ajukan penggunaan hak lebih besar, yaitu untuk menginvestigasi apa yang sebenarnya terjadi pada Keputusan Menpora ini,” terang politisi PKS itu di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (29/5).

Menurut Fahri, kebijakan Menpora itu memiliki dampak yang besar dan tidak hanya mengintervensi lembaga PSSI yang su-

dah diatur sejak reformasi.

“Kan tidak mudah membubarkan lembaga, harus ke pengadilan. Nah pelanggaran-pelanggaran ini sangat mungkin untuk jadi pintu masuk investigasi lanjutan, apalagi Presiden terlibat dalam masalah ini,” sambungnya.

Dewan sendiri, sambung Fahri, terus melakukan komunikasi dengan para stake holder terkait seperti menejemen klub, official higga pemain.

“Kami komunikasi karena Komisi X sendiri tidak bisa mengerti apa yang dilakukan Menpora, apa dasarnya. Misalkan mengatakan ada mafia, tunjuk dong, polisikan seperti di FIFA, bukan lembaganya dibubarkan,” tan rus dasnya.

Deklarasi Partai Perindo Jatim.

Partai Perindo Jatim Dideklarasikan DPP Partai Perindo mendeklarasikan kepengurusan kader partainya di daerah. Di Jawa Timur pengurus yang dilantik yakni dari DPW Partai Perindo Jatim dan 38 DPD Partai Perindo se-Jatim. Pengukuhan kepengurusan itu dilakukan oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo di GOR Pancasila, Surabaya.

Pengukuhan kepengurusan ini untuk verifikasi faktual Partai Perindo sebagai peserta pemilu 2019 mendatang. Hary Tanoe meminta kepada Kader dan Pengurus untuk memaju-

kan Perindo.

“Membangun organisasi hingga ke tingkatan yang paling bawah yaitu RT dan RW agar benar-benar mengakar serta dekat dengan rakyat,” kata Hary Tanoe, Kamis (28/ 5/2015).

Selain itu, kepada pengurus harus yang mumpuni yang dan punya integritas serta kapasitas. Pasalnya, pengurus menjadi panutan. Keberadaan Partai Perindo, lanjut Hary Tanoe, tidak hanya sebagai pelengkap parpol-parpol yang ada di Indonesia. Partai Perindo harus

memberikan dampak positik serta memberi nilai tambah bagi masyarakat.

“Perindo harus menjadi pelayanan masyarakat. Kalau kita melakukan itu semua, pasti rakyat akan mencintai Perindo,” ujarnya.

Selain itu, Hary Tanoe juga menyebut, kehadiran partai Perindo ini ketika Indonesia banyak masalah. “Perindo bukan untuk meramaikan peta politik semata. Tapi bagaimana kita bisa membawa Indonesia maju dalam arti sesung sarifa guhnya,” tandas HT.

Fahri Hamzah

Budi Waseso Ogah Laporkan Harta Kekayaannya ke KPK

Kabareskrim Irjen Pol Budi Waseso.

KEPALA Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso tidak akan melaporkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ia malah meminta KPK untuk menelusuri harta kekayaannya.

“Saya tidak mau saya yang melaporkan. Suruh KPK sendirilah yang mengisi itu,” ujar Budi di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/5/2015).

Mantan Kepala Polda Gorontalo itu membantah jika sikapnya itu bentuk ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dia beralasan, tidak melaporkan LHKPN bukanlah tindak pidana.

Budi merasa akan lebih obyektif jika KPK yang menelusuri

harta kekayaannya dibanding dirinya yang membuat laporan. Ia tidak mau LHKPN yang dilaporkannya malah memunculkan persoalan pada kemudian hari.

“Justru itu malah obyektif, kan dia ada timnya sendiri yang menelusurinya. Kalau pejabatnya yang disuruh ngisi sendiri, ya kan bisa saja hasilnya lain,” ujar Budi.

KPK sebelumnya meminta Budi segera melaporkan harta kekayaannya. idealnya, laporan harta kekayaan tersebut diserahkan dua bulan setelah penyelenggara negara tersebut menjabat. Budi resmi menjabat Kabareskrim pada 19 Januari 2015.

“Kabareskrim tergolong penyelenggara negara sehingga melekat

kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha melalui pesan singkat, Sabtu (2/5/2015).

Kewajiban penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Tidak ada sanksi hukum yang mengikat jika penyelenggara negara tidak melaporkan harta kekayaannya. Namun, ia bisa dikenakan sanksi administratif. “Kalau berdasarkan undang-undang, ada sanksi administratif oleh atasan,” fab kata Priharsa. www.lensaindonesia.com

4

HUKRIM

Edisi 89/ 01 - 07 Juni 2015

Ditemukan Tiga Mortir di Selokan Tanjung Perak

Tersangka pembobol BPR saat di Mapolres Madiun.

Polres Madiun Gulung Spesialis Pembobol BPR POLRES Madiun berhasil menangkap Komplotan spesialis pencurian dan pembobolan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan.

Komplotan spesialis pembobol BPR ini, ditangkap pasca melakukan pembobolan Unit Cabang Perusahaan Daerah (PD) BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun di Jalan Raya Nglames, Kecamatan/Kabupaten Madiun Jawa Timur.

Komplotan spesialis pembobol BPR tersebut terdiri dari tiga orang yakni Umar Bin M Iskak (40) warga Jalan Pilang Mulya, Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun; Suson Bekti Jalan Mangga; dan Rizki Jalan Sawo, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota.

Kasubag Humas Polres Madiun, AKP Suprapto, menjelaskan dari pengakuan salah satu tersangka, mereka sudah dua kali melakukan aksi pembobolan BPR, yakni di wilayah Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan serta di kecamatan Madiun Kabupaten Madiun Jawa Timur.

“Dari pengakuan tersangka bernama Umar, dia sudah dua kali melakukan aksi pembobolan khususnya BPR yakni di wilayah Magetan dan terakhir ini di Madiun. Tertangkapnya komplotan ini merupakan hasil pengembangan pemeriksaan pihak Reskrim Polres Madiun yang sebelumnya berhasil menangkap dua tersangka lain dalam kasus pencurian di rumah kos,” jelas Kasubag Humas Polres Madiun, AKP Suprapto, pada Lensa Indonesia, Selasa (26/5/2015).

Selain tersangka turut serta pula diamankan barang bukti berupa linggis, obeng besar serta satu unit layar monitor plus uang Rp 200 ribu.

Sementara itu saat dikonfirmasi, salah satu tersangka yakni Umar bin M Iskak mengatakan saat beraksi membobol BPR di kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Jawa Timur dirinya melibatkan dua orang lagi yakni pecatan anggota TNI dan satu anggota TNI yang masih aktif.

“Saat membobol BPR di Magetan saya bersama dua orang yakni satu orang pecatan anggota TNI dan satunya anggota (TNI) masih aktif, tapi hasilnya hanya uang Rp 10 ribu dalam kotak kayu kemudian dibuang di sungai dalam dalam perjalanan pulang,” kata Umar.

Atas perbuatannya, tersangka bisa dijerat pasal 363 ayat ke-1 ke 3e, 4e dan 5e KUHP dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun penjara. Kini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Madiun, guna mengungkap kemungkinan ada kasus lain dilakukan tersangka bersama anggota komplotan lainnya. dhimaz_adi

BARU dua hari lalu ditemukan granat Nanas di Jl Kalimas Barat, Kamis (28/5/2015) sekitar Pukul 11.00 WIB, petugas kebersihan menemukan tiga buah mortir di Jl Teluk Kumai Tanjung Perak Surabaya.

Supandi (57) petugas kebersihan saat membersihkan selokan,menemukan tiga benda besi yang diduga Tabung sepanjang 30 cm, namun saat diamati dirinya kaget bahwa benda yang ditemukan tersebut adalah mortir yang diduga peninggalan zaman perang Belanda.

“Tadinya saya berpikir dapat rezeki mendapatkan tiga buah besi di selokan, dan ka-

Mortir yang ditemukan seorang petugas kebersihan diamankan polisi.

mi pikir tadinya bisa dijual, ternyata setelah dilihat bom,”

ucapnya.

Dari penemuan tersebut,

www.lensaindonesia.com

lontar, namun meski demikian, kita tetap harus waspada mengantisipasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” terang Khusnul.

“Dari penemuan bahan peledak ini, kami langsung melakukan koordinasi dengan Tim penjinak Bom (Jibom) Gegana Polda Jatim, untuk dilakukan evakuasi,” tambahnya.

Sementara Supandijuga merasa heran dengan penemuan tersebut, sebab selama ini dirinya sering membersihkan selokan secara rutin setiap tiga bulan sekali, namun baru kali ini bahan peledak tersebut ditemukan. rofik

Tim Cyber Crime Polda Jatim Buru Pelaku Perekam

Penyebar Video Mesum Anak Diringkus Pelaku penyebaran video mesum anak akhirnya berhasil diringkus.

Sementara polisi masih memburu pelaku perekam video.

KASUS penyebaran video mesum di dunia maya yang menghebohkan warga Jawa Timur, di mana dua anak yang masih bawah umur melakukan hubungan layaknya suami istri disikapi polisi dengan cepat.

Hasilnya, Kamis (28/5/ 2015) dinihari, Tim Cyber Crime Polda Jatim berhasil menangkap SR pelaku peng-

unggah video tersebut Kabid Humas Polda Jatim AKBP Raden Prabowo Argo Yuwono, mengatakan setelah mendapatkan laporan dari KPAI, Tim Cyber Crime Polda Jatim langsung melakukan penyelidikan dan telah melakukan penangkapan terhadap pelakunya.

“Tim Cyber Crime Polda Jatim mengamankan pelaku

pengunggah video mesum yang diperankan anak bawah umur tersebut. Namun saat ini tim penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pengembangan,” terangnya singkat.

Seperti diberitakan Lensa Indonesia sebelumnya, wilayah Sidoarjo dihebohkan beredarnya video mesum yang diperankan anak bawah umur sejak Selasa (26/05/2015).

Dalam video mesum berdurasi 4 menit 8 detik tersebut, terlihat seorang bocah laki-laki berusia sekitar 6 tahun dan bocah perempuan yang badannya sedikit lebih

Ilustrasi.

besar dan diperkirakan berusia 8 tahun disuruh berhubungan seks layaknya suami istri di sebuah kebun.

Dari suara yang keluar dari video mesum itu, perekam merupakan remaja dengan logat jawa yang kental. Perekam terdengar menyuruh dua anak tersebut membuka celananya masing-masing. Lalu ia menyuruh si bocah laki-laki memasukkan ‘burungnya’ ke kemaluan bocah perempuan yang sebelumnya diminta bersandar di sebuah tembok belakang rumah.

Setelah beberapa detik menyuruh dua bocah ingusan itu

beradegan mesum dengan berdiri, perekam video mesum kemudian meminta keduanya berhubungan dengan cara berbaring di atas tanah.

Ironisnya, saat kedua bocah melakukan adegan mesum, teman-temannya yang berada di lokasi turut menyaksikan.

Para warga terutama kalangan orang tua yang menyaksikan video ini mengungkapkan perasaan iba dan resah.

Mereka meminta kasus ini diusut dan ditangkap pelakukanya. Belum diketahui secara pasti, doa bocah dan pelaku merupakan warga Sidoarjo rofik atau bukan.

Jaringan Narkoba Antar Provinsi Dibekuk

Guru SMP Hamili Siswi, Janjinya Mau Dikuliahkan DIDUGA menjalin hubungan terlarang dengan gurunya, seorang pelajar SMP di Kecamatan Ngawi Kota, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, diketahui hamil lima bulan. Pelaku dinilai tidak mau bertanggungjawab atas ulahnya kemudian dilaporkan orangtua korban ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Ngawi, Kamis (28/05).

Warga Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, tidak terima atas kelakuan bejat WG yang merupakan guru SMPN di wilayah Kecamatan Ngawi Kota yang telah merusak masa depan putri semata wayangnya.

Seperti diketahui Mawar (16), samaran, korban baru diketahui hamil oleh keluarganya setelah mendapatkan informasi dari salah satu temanya.

Dari informasi disebutkan gadis di bawah umur yang baru menuntaskan UN tersebut mau melayani nafsu bejat WG yang merupakan guru komputer setelah dirayu akan diberikan sesuatu hadiah. Sekitar Mei 2013, WG mengajak Mawar ke rumahnya yang ada di Jalan Trunojoyo, Ngawi Kota. Saat itulah korban dipaksa berhubungan badan layaknya suami istri sambil direkam menggunakan kamera handphone.

Dengan bekal rekaman video itulah Mawar dipaksa memuaskan nafsu bejat WG hingga puluhan kali selama dua tahun. Untuk memuluskan aksinya ini rupanya WG tidak kehilangan akal dia menjanjikan akan membiayai sekolah Mawar sampai perguruan tinggi.

Sekitar Januari 2015 inilah baru terungkap setelah WG tidak mau bertanggungjawab dengan alasan janin yang dikandung Mawar bukan buah hatinya.

Atas kejadian itu pihak kepala sekolah SMP dimana WG mengajar ikut diperiksa sebagai saksi di UPPA Polres Ngawi. Dari keterangan itu disebutkan sejak 21 Mei lalu WG dilarang mengajar yang berkaitan langsung dengan pelajar tanpa menghilangkan praduga tidak bersalah agar lebih berkonsentrasi permasalahan hukum yang melilitnya.

AKP Pujiyono Kasatreskrim Polres Ngawi menerangkan hingga saat ini pihaknya terus memeriksa saksi-saksi yang ada termasuk pihak orang tua korban maupun teman korban hingga kepala sekolah. Sehingga nantinya akan diketahui secara pasti sejauh mana keterlibatan WG sebagai pihak yang dilaporkan.

“Pada intinya akan digali keterangan saksi-saksi serta korban sendiri sebelum memanggil atau memeriksa terlapor,” kata AKP Pujiyono. pr

dirinya langsung melaporkan ke satpam setempat, yang kemudian ditindaklanjuti ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Polisi yang mendapat laporan tersebut langsung melakukan evakuasi agar warga tidak mendekat ke bahan peledak tersebut.

Kasie Propam Propam Polres Tanjung Perak Surabaya, Iptu Khusnul, yang datang ke lokasi mengatakan, meskipun mortir tersebut dapat diledakkan menggunakan pelontar, namun tetap berbahaya karena masih aktif.

“Mortir ini untuk meledakan harus menggunakan pe-

Tiga toko mas yang dirampok diberi garis polisi.

Pelaku Bawa Senpi Rampok Tiga Toko Emas SEKELOMPOK perampok bersenjata api berhasil menguras tiga toko emas di Pasar Banu, Desa Baosan Kidul, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, Senin (25/05/2015).

Dalam melancarkan aksinya kawanan perampok sempat melepaskan tembakan untuk menakut-nakuti pemilik toko dan pengunjung pasar.

Informasi dikumpulkan, pelaku berjumlah 4 orang mengendarai Yamaha Vixon tanpa plat nomor dan menggunakan helm tertutup. Padahal, kegiatan warga untuk berbelanja di Pasar Banu saat itu mulai ramai. Tiga toko jaraknya berdekatan dan menjadi sasaran perampok, perampok dengan cepat beraksi dengan 2 orang lain masih diatas motor.

Ketiga toko jadi korban perampokan yaitu Toko Emas Murni Abadi milik Fendi (40 tahun), warga Jalan Kumbokarno Ponorogo, alami kerugian 2 kg emas dalam bentuk perhiasan dan uang tunai Rp 30 juta. Lalu, Toko Emas Surya Jaya milik Sek-

manto warga Jalan Niken Ponorogo, kerugian 800 gram emas dan uang tunai Rp 15 juta. Terakhir, Toko Emas Candra Muda milik Agus Rindarto (40) warga Jalan Kokosrono Kabupaten Ponorogo, kerugian 680 gram emas dan uang tunai Rp 24 juta.

“Pelaku langsung mendatangi dan menodongkan senjata api (senpi) ke arah saya, lalu merusak etalase. Saya tidak bisa berbuat banyak, begitu juga warga lain. Begitu mendengar etalase dipecah, pelaku mengambil perhiasan dan uang, ada warga mendengar dan coba mendekat, tapi warga takut lihat pelaku membawa senpi diacungkan kepada saya,” ujar Fendi salah satu korban.

Sembari menodongkan senjata api jenis pistol dan beberapa kali melepaskan tembakan, kawanan perampok berhasil menggasak dagangan emas dan meminta sejumlah uang milik korban.

“Saya sempat diancam, agar tidak melawan atau berteriak, jika tidak ingin ditembak,” ujar Sehmanto

juga korban lain.

Warga menyaksikan, aksi perampokan berjalan cepat, lalu pelaku kabur dengan melepas sejumlah tembakan lagi.

Kejadian itu segera dilaporkan warga ke polsek terdekat. Petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Atas laporan itu, petugas Polres Ponorogo juga langsung menuju TKP, selanjutnya meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan olah TKP. “Dari olah TKP, petugas temukan 9 selongsong peluru diduga berasal dari senpi jenis pistol, 2 butir proyektil dan satu serpihan proyektil,” jelas Kapolres Ponorogo AKBP Ricky Purnama.

Ia menyatakan juga langsung melakukan koordinasi dengan polres tetangga seperti Pacitan dan Trenggalek, selanjutnya akan lakukan pemeriksaan selongsong dan proyektil peluru ke Labfor Cabang Surabaya. “Pelaku juga membawa ponsel sejumlah korban, kami masih meminta keterangan sejumlah saksi,” ujarnya lagi. arso

JAJARAN Sat Resnarkoba Polres Probolinggo Kota pada Rabu (20/5/15) membekuk tersangka sindikat jaringan narkotika antar Kota dan antar Provinsi.

Tersangka berinisial TS (51), pekerjaan swasta, warga Pondok Maritim Indah Wiyung Surabaya. Tersangka dibekuk Petugas Sat Resnarkoba Polres Probolinggo Kota di depan Pos Polisi pertigaan Ketapang jalan Sukarno Hatta Kota Probolinggo pada Rabu dinihari sekira jam 01.30, saat hendak mengirim barang haram jenis sabu, pil extasi dan ganja kepada relasinya di Banyuwangi dan Bali.

Kapolres Probolinggo Kota AKBP. Iwan Setyawan, melalui Kasat Res Narkoba AKP. Sumi Andana mengatakan, dibekuknya tersangka dari informasi dari masyarakat kepada polisi bahwa ada seseorang yang gerak geriknya mencurigakan di pertigaan jalan Sukarno Hatta Ketapang.

“Dari informasi tersebut kami bersama anggota menuju TKP melakukan lidik, Tersangka kami intrograsi mengatakan akan ke Bali menunggu bus,” ungkap Andana.

Karena gerak geriknya mencurigakan, petugas kemudian melakukan penggeledahan pada badan tersangka.

Dari penggeledahan tersebut petugas menemukan satu klip plastik besar berisi sabu seberat 51,43 gram, satu klip plastik tanggung berisi sabu seberat 3,35 gram, tiga puluh dua plastik klip kecil berisi sabu dengan berat total 111,49 gram.

Selain menemukan sabu, petugas dalam penggeledahan badan tersangka juga menemukan ganja kering seberat dua ons dan tujuh belas pil extasi merk hapy five.

“Dari temuan tersebut tersangka kemudian kami gelandang ke Mapolres beserta barang buktinya untuk diamankan dan kita lakukan peme-

riksaan lebih lanjut,” terang Sumi Andana.

Sumi mengatakan barang haram tersebut akan dikirim ke Banyuwangi dan Bali. Selain itu, Sat Resnarkoba Polres Probolinggo Kota juga menangkap dua tersangka pengguna narkoba jenis sabu.

Kedua tersangka ini berinisial MF (18), warga Desa Wringin Anom Tongas Probolinggo dan SW (31) seorang guru honorer, warga Dusun Krajan, Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.

Pada awal bulan Mei-2015 Sat Resnarkoba Polres Probolinggo Kota juga berhasil membongkar kasus peredaran narkoba di dalam Lapas Kota Probolinggo. Dua orang penghuni lapas pengguna narkoba jenis sabu, Valiandra alias Ateng (32) alamat jalan Pucang Arjo Kecamatan Gubeng Surabaya dan Muhaimin (33) warga dusun Krajan Desa Tamansari, Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.

Kedua tersangka ketangkap petugas Satresnarkoba menyimpan narkoba jenis sabu yang dikemas dalam dua plastik klip kecil dengan berat keseluruhan 2,17 gram beserta alat bong.

“Kedua penghuni lapas ini mendapatkan narkoba dari luar untuk dikonsumsi sendiri.

Terbongkarnya peredaran narkoba di Lapas Kota Probolinggo ini karena adanya kerja sama yang baik antara Polisi dengan Petugas Sipir Lapas,” ujarnya.

“Para tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini, Kasat Narkoba AKP. Sumi Andana mengatakan akan dijerat dengan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman penjara paling singkat empat tahun, dan paling lama dua belas tahun, pidana denda paling sedikit Rp.800 juta,” katanya. an

SOROT

5 Edisi 89/ 01 - 07 Juni 2015

GURIHNYA BISNIS IJAZAH PALSU MENTERI Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), Muhamad Nasir, menginspeksi mendadak (sidak) dua perguruan tinggi pada Kamis, 21 Mei 2015. Satu kampus di Bekasi dan yang lain di Jakarta. Kedua lembaga pendidikan tinggi itu ditengarai menjalankan praktik ilegal jualbeli ijazah dan menerbitkan ijazah bodong alias palsu.

Kampus yang berlokasi di Bekasi adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Adhy Niaga. Sedangkan perguruan tinggi yang berada di Jakarta ialah Lembaga Manajemen Internasional Indonesia (LMII) University of Berkley.

STIE Adhy Niaga, berdasarkan laporan masyarakat kepada Kementerian, diindikasikan menerbitkan ijazah sarjana (strata 1) tetapi mahasiswa tak perlu menjalani perkuliahan sebagaimana mestinya dan prosedur akademik lain. Syaratnya cukup mudah, yakni membayar sejumlah uang untuk biaya perkuliahan sekian semester.

Sedangkan University of Ber-

kley diklaim sebagai cabang di Jakarta dari Universitas California atau Universitas Berkeley di San Francisco, Amerika Serikat. Kampus ini juga dilaporkan memungut sejumlah bayaran yang disebut sebagai biaya perkuliahan jarak jauh.

STIE Adhy Niaga menepis tuduhan berpraktik ilegal menjual ijazah. Sang Ketua Yayasan lembaga pendidikan itu, Adi Firdaus, mengatakan perkuliahan di kampusnya berlangsung sebagaimana mestinya, tak ada mahasiswa yang menerima ijazah tanpa melewati proses kuliah maupun prosedur lain.

Kalau pun ditemukan atau dilaporkan ada praktik jual-beli ijazah, Adi memastikan itu adalah oknum tak bertanggung jawab yang berada di luar pengawasan kampus. “Yang pasti, kita tidak menjual ijazah. Kalau pindahan, nilai SKS (satuan kredit semester) dari tempat asal harus sesuai.

Kita lihat dulu, sebelum diterima,” katanya dalam konferensi pers segera seusai sidak Menteri.

Adi juga mengoreksi laporan

Kemenristek yang menyatakan kampusnya meluluskan para mahasiswa, padahal total SKS mereka tidak mencukupi untuk lulus. Dia justru meragukan laporan Kemenristek berdasarkan bukti yang sahih, misalnya, ijazah yang diindikasikan diterbitkan secara ilegal.

Kalau pun ada buktinya, dia meminta Menteri menunjukkan sehingga dapat diverifikasi benarkah ijazah itu diterbitkan STIE Adhy Niaga atau dipalsukan oleh pihak lain. “Karena di kami, ijazah ada kodenya khusus, sehingga tahu ini yang dikeluarkan kita atau bukan.”

Kampus University of Berkley yang berlokasi di lantai II Gedung Yarnati, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, sejauh ini tak membantah atau membenarkan tengara ijazah palsu itu. Saat disidak Menteri, tak ada orang berwenang atau pengelola LMII. Kampus atau ruangan yang disebut bagian dari perguruan tinggi itu cuma sebuah bilik berukuran 6x4 meter.

Hanya ada dua perabot meja tulis dan sejumlah kursi.

Ada perguruan tinggi yang tidak aktif tetapi bisa mewisuda 200 sarjana dua kali dalam setahun.

Ijazah palsu.

STIE Adhy Niaga.

BUKAN KOMODITAS, ADA PERMINTAAN

KAMPUS TIDAK AKTIF BISA MEWISUDA Menteri Nasir belum memvonis dua kampus itu berpraktik ilegal karena masih dalam tahap investigasi. Dia mengungkapkan sejumlah laporan masyarakat, misalnya, STIE Adhy Niaga yang disebut meluluskan para mahasiswa meski mereka belum memenuhi kewajiban keseluruhan SKS. “Ada yang tercatat baru berkuliah enam SKS, tetapi boleh ikut wisuda,” ujar Menteri.

STIE Adhy Niaga, Menteri menambahkan, bahkan terdaftar dalam data Dikti sebagai perguruan tinggi yang tidak aktif. Tetapi kampus itu disebut telah berdiri sejak tahun 1999 dan mewisuda 200 sarjana dua kali dalam setahun. Kini ada tiga ribu mahasiswa yang terdaftar di kampus itu.

Laporan tentang LMII Universitas Berkley ialah kampus itu disebut atau diklaim sebagai cabang Universitas Berkeley, Amerika Serikat. Ada perbedaan kecil pada nama kedua kampus itu, yakni Berkley dan Berkeley, yang dinilai hanya untuk menyamarkan atau mengelabui.

Tapi LMII terdaftar sebagai tempat kursus, bukan perguruan tinggi.

Ada 147 alumnus dengan ijazah palsu yang dikeluarkan lembaga itu. Merujuk daftar alumnus LMII, umumnya mereka memiliki ijazah strata 3 atau bergelar doktor yang tidak terdaftar di Pangkalan Data Kementerian Ristek dan Dikti. Para alumnus berprofesi mulai dari manajer perusahaan, pejabat

kepolisian, hingga rektor perguruan tinggi. Dua rektor perguruan tinggi di Kupang, Nusa Tenggara Timur, termasuk yang tercantum dalam daftar itu.

“Jenderal-jenderal banyak yang ikut kuliah dan lulus dari Berkley University. Para pejabat negara dan politisi pun termasuk dalam lulusan universitas ini,” ujar Menteri tanpa menyebut identitas jenderal maupun pejabat yang dimaksud.

Kementerian sesungguhnya tak hanya menerima dua pengaduan masyarakat tentang kampus STIE Adhy Niaga dan Universitas Berkley. Ada 17 perguruan tinggi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, serta satu perguruan tinggi di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Kasus yang dilaporkan bervariasi. Ada kampus yang menyelenggarakan perkuliahan tak sesuai prosedur lazim namun mudah menerbitkan ijazah. Ada juga kampus yang tak mewajibkan mahasiswanya menjalani kuliah namun bisa mendapatkan ijazah dengan membayar sejumlah uang.

Modus operandi yang lain ialah memalsukan izin penyelenggaraan pendidikan tinggi atau menyelenggarakan perkuliahan fiktif namun sang mahasiswa tetap mendapatkan ijazah.

Menteri menyederhanakan ijazah yang ditempuh dengan macam-macam praktik ilegal itu sebagai ijazah asli tapi palsu.

Disebut asli karena resmi diterbitkan oleh lembaga pendi-

dikan tinggi namun dikatakan palsu karena mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan yang semestinya.

Dia mengingatkan bahwa sesuai ketentuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana pasal 263 ayat 1 tentang pembuatan surat palsu atau memalsukan surat, pelaku diancam hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Peraturan lain tertera pada Pasal 69 Ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: “Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).”

Namun Menteri menyerahkan sepenuhnya proses hukum terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam jual-beli atau memalsukan ijazah itu kepada Kepolisian. Kalau ada oknum yang terbukti terlibat dalam praktik ilegal itu, harus diadili dan dihukum sesuai peraturan perundangan.

Pemerintah, kata Menteri, tak menoleransi praktik yang mencederai nilai-nilai akademik dan intelektual pendidikan itu. “Jika ada perguruan tinggi yang terbukti melakukan (jualbeli ijazah) itu, saya tidak segan-segan untuk mempidanakan pelakunya dan menutup kampusnya.”

Menteri juga meminta masyarakat turut mengawasi perguruan tinggi. Kalau mengetahui terjadi praktik jual-beli ijazah, masyarakat diminta tak segan melaporkan kepada Kementerian. Laporan sekecil apa pun pasti ditindaklanjuti karena Kementerian berkepentingan memastikan semua perguruan tinggi bebas dari praktik tercela itu.

Menteri meminta pengertian masyarakat bahwa jika ingin mendapatkan ijazah perguruan tinggi, semua orang wajib kuliah dengan ketentuan akademik yang diberlakukan. Ijazah bukan komoditas yang diperjualbelikan seperti di pasar sehingga siapa pun wajib menjalani perkuliahan dan prosedur lain jika ingin mendapatkannya.

“Kalau lembaga perguruan tinggi jadi berorientasi profit, orang jadi berpikir usaha, soal untung-rugi, ada permintaan dan penawaran. Jadi, jangan sampai perguruan tinggi menjadi perusahaan laba,” kata Nasir.

Pendidikan tinggi, Menteri menambahkan, harus adil dalam menjalankan aturan. Segala bentuk pelanggaran yang disengaja, tidak boleh ditoleransi. “Kalau kita tidak tegas dalam menegakan aturan, bisa jadi perilaku nakal itu akan terus ada dan pendidikan tinggi kita tidak akan pernah maju,” ujarnya.

Karena itu, Kementerian segera membentuk satuan tugas khusus (satgasus) untuk mencegah atau menindak praktik jual-beli atau pemalsuan ijazah. Satgasus itu dapat menerima pengaduan masyarakat apabila menemukan praktik jual-beli atau pemalsuan ijazah yang kemudian diteruskan kepada aparat penegak hukum.

Menteri mengakui bahwa praktik ilegal jual-beli atau pemalsuan ijazah itu sudah lama, bahkan sejak tahun 2007. Namun kala itu baru sebatas rumor atau kabar yang susah dibuktikan. Baru belakangan ada laporan konkret dari masyarakat yang masuk kepada Kemenristek, yakni pada April 2015 dan ditindaklanjuti sebulan kemudian.

Sejauh ini belum ada pelaporan resmi dari Kemenristek kepada Polisi. Polisi pun belum menentukan unsur pidana dalam kasus itu karena masih dalam tahap penelusuran dan

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane.

penyelidikan.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Badrodin Haiti, mengatakan bahwa penyidik polisi telah berkoordinasi dengan Kemenristek Dikti. Namun belum diketahui pasti jenis pemalsuannya, begitu juga kampus yang ditengarai berpraktik ilegal itu.

Menurut Badrodin, Polisi perlu terlebih dahulu memastikan beberapa hal, di antaranya, membuktikan palsu atau asli, bentuk atau jenis pemalsuan, modus operandi pemalsuan, dan lain-lain. Soalnya dilaporkan ada kampus yang menerbitkan ijazah asli, tetapi prosesnya tak lazim, seperti mahasiswa tak perlu menjalani perkuliahan sebagaimana mestinya.

“Kita harus membuktikan apakah benar itu palsu atau tidak. Palsu ini modelnya bagaimana. Apakah perguruan tinggi itu yang mengeluarkan atau pihak lain,” kata Badrodin di Markas Besar Polri di Jakarta, Jumat, 22 Mei 2015.

Kapolri menjelaskan bahwa proses lanjutan bisa saja Kemenristek Dikti yang mengusut perguruan tinggi itu. Namun tidak menutup kemungkinan akan diproses penyidik pada Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. “Pidana juga bisa kalau memang ada yang dirugikan dengan persoalan ini,” katanya.

Organisasi Akademisi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) membenarkan indikasi praktik jual-beli atau pemalsuan ijazah itu sesungguhnya berlangsung sejak lama.

Namun memang baru belakangan

upaya pengungkapan kasus itu diseriusi setelah Kemenristek menerima banyak laporan.

Menurut Ketua AIPI, Sangkot Marzuki, praktik terlarang itu terjadi sesungguhnya karena memang banyak permintaan atau banyak yang membutuhkan dan bersedia mengeluarkan sejumlah uang untuk membelinya. Ijazah palsu kerap digunakan untuk persyaratan atau kualifikasi kenaikan pangkat.

“Ada pasarnya dan juga pembelinya. Pembelinya adalah orang-orang yang bisa membayar. Ini sudah menjadi penyakit di Indonesia,” kata Sangkot di Jakarta, Minggu, 24 Mei 2015.

Indonesia Police Watch (IPW) pernah meneliti dan menelusuri praktik jual-beli ijazah pada sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.

Sedikitnya ada tiga modus operandi.

Pertama, ada oknum perguruan tinggi yang memanfaatkan nomor induk mahasiswa yang drop out atau dikeluarkan, kemudian dipakai calon mahasiswa lain.

Mereka yang berminat memanfaatkan jasa ilegal itu dapat mengikuti kuliah tidak harus dari semester pertama tetapi bisa pada semester keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Syaratnya ialah membayar penuh biaya kuliah selama delapan semester.

Modus kedua ialah calon mahasiswa bisa kuliah atau tidak tetapi dijamin lulus saat ujian. Syaratnya sama, yakni membayar penuh biaya kuliah selama delapan semester.

Ketiga, calon mahasiswa tak perlu menjalani perkuliahan maupun ujian namun membayar penuh biaya kuliah dan ujian selama delapan semester.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, berpendapat bahwa komersialisasi ijazah itu jelas merusak citra pendidikan dan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi. Kemenristek Dikti telah mengungkap dugaan praktik tercela itu dan kini menjadi tugas Polisi untuk mengusutnya.

“Polri harus bekerja cepat melakukan penggerebekan dan penyitaan ke lembaga-lembaga pendidikan yang dicurigai sebelum mereka menghilangkan barang bukti,” kata Neta melalui keterangan tertulisnya, moh/vv Senin, 25 Mei 2015. www.lensaindonesia.com

BLITZ

6 Edisi 89/ 01 - 07 Juni 2015

Tyas Mirasih Artis Inisial TM Paling Laris Dibooking?

Apa betul artis inisial TM adalah Tyas Mirasih yang diduga terlibat bisnis prostitusi online. Kabarnya TM adalah artis yang paling laris dibooking.

In memoriam BB King.

BB King Diduga Meninggal karena Diracun

POLISI memulai penyelidikan terhadap kematian legenda musik blues, BB King, sesudah kedua anaknya menyatakan bahwa ia meninggal karena diracun.

Karen Williams dan Patty King mengatakan sang legenda diberi ‘zat asing ke dalam tubuhnya yang mengakibatkan kematiannya’ oleh manajer bisnis BB King, Laverne Toney.

Pengacara King menyatakan bahwa tuduhan itu tak berdasar dan tak menghormati almarhum. Namun kemungkinan pembunuhan sekarang diselidiki oleh petugas pemeriksa mayat dan polisi negara bagian Nevada.

“Pemeriksa mayat kami mengambil alih kewenangan mengotopsi tubuh BBKing” kata pemeriksa mayat Clark County di akun Twitter mereka, Senin 25 Mei. Namun ia menambahkan hasil lengkap otopsi itu baru akan keluar 6-8 pekan.

King meninggal ketika sedang tidur di rumahnya di Las Vegas pada tanggal 14 Mei lalu, pada usianya ke-89.

Saat itu, dokter dan pemeriksa mayat menyatakan ia meninggal karena serangkaian stroke ringan yang terhubung dengan diabetes tipe 2 yang dideritanya.

Namun putri dari gitaris tersebut menuduh asisten pribadi King, Myron Johnson, bersama-sama dengan Toney memberi pengobatan yang mengakibatkan serangan diabetik terhadap King.

Kedua putri King menambahkan bahwa ayah mereka ‘dipisahkan dari seluruh anggota keluarga’ pada pekan kematiannya dan hanya Toney serta Johnson yang bersamanya pada masa itu.

Toney -yang merupakan pengelola kekayaan King- mengabaikan tuduhan keduanya.

“Selama ini mereka terus melontarkan tuduhan.

Apa yang baru?” katanya kepada kantor berita AP. Ia juga menyatakan tuduhan itu ‘konyol’.

Sebelumnya awal tahun ini, Patty King, Karen Williams dan putri ketiga King, Rita Washington, melaporkan Toney ke pengadilan dengan tuntutan ‘pengabaian’ tetapi perkara itu tidak dilanjutkan bbc karena kurang bukti.

Yayan Ruhian dalam film Yakuza Apocalypse.

Yayan Ruhian Dapat Sambut Luar Biasa di Prancis FILM Yakuza Apocalypse garapan sutradara Jepang Takashi Mike dengan bintan pesilat Indonesia Yayan Ruhian bersama Hayato Ichihara mendapat sambutan luar biasa dari para pecinta dan pemerhati serta wartawan film di Festival Film Cannes di Cannes, Riviera, Prancis.

“Luar biasa sambutan penonton, saya merasa terharu,” ujar Yayan Ruhian saat ikut menyaksikan premier film Yakuza Apocalypse: The Great War of the Underworld bersama lebih dari 500 penonton dalam acara The Cannes Directors Fortnight di gedung Theather Green Room, Kamis malam.

Sebelum film dimulai, pembawa acara memperkenalkan Yayan Ruhian yang menjadi bintang malam itu pun mempertunjukkan aksi silatnya dengan berbagai jurus di panggung yang mendapat sambutan dari penonton yang memberikan pujian yang luar biasa kepada bintang film The Raid.

Pemutaran perdana film dengan bintang Hayato Ichihara, Yayan Ruhian, Sho Aoyagi, Riko Narumi itu menceritakan kisah tentang Akira (Hayato Ichihara) yang mengidolakan seorang Genyo Kamiura, Genyo adalah kelompok Yakuza yang paling ku tar at. www.lensaindonesia.com

INISIAL TM mencuat atas tertangkapnya mucikari artis Robby Abbas alias Obbie atau RA dan artis berinisial AA. Menurut kuasa hukum RA, Pieter Ell, polisi sebenarnya akan menggali informasi dari seorang wanita yang berprofesi sebagai artis inisial TM. Artis itu diduga masuk ke dalam ‘daftar panas’ wanita yang ‘dijual’ Obbie kepada pria hidung belang. Dan, TM adalah artis yang paling laris dibooking. Tarifnya bisa mencapai Rp 80 juta sekali kencan.

“Nama itu pengembangan penyidikan polisi karena nomor kontaknya ada di HP klien saya yang sudah disita polisi,” beber Pieter.

Namun dalam pemeriksaan, TM membantah se-bagai anak asuh Obbie. Padahal lanjutnya, jelas ada komunikasi TM dengan Obbie melalui whatsapp.

“Biasa itu dalam dunia persilatan. Karena itu, pekan ini klien saya akan diperiksa lagi untuk berita acara pemeriksaan tambahan karena artis itu menyangkal,” imbuh Pieter.

Pieter merahasiakan identitas asli TM. Dia hanya menyebut TM adalah bintang sinetron, FTV dan berusia di bawah 30 tahun. “Mantan pacarnya baru menikah beberapa bulan lalu,” tambah Pieter.

Inisial TM langsung menjadi trending topic di dunia maya. Dari penelusuran mayoritas netizen kompak menye-

but TM adalah Tyas Mirasih.

Ber-dasarkan kisi-kisi yang dibocorkan Pieter, Raffi Ahmad adalah salah satu mantan pacar Tyas yang belum lama menikahi Nagita Slavina.

“Ada satu inisial lagi nih, apa iya TM adalah Tyas Mirasih,” kicau Afisnuha di Twitter. “Apa mungkin Tyas Mirasih? Memang cocok semua sih dengan kriteria dari pengacara Obbie,” timpal ne-tizen lain.

“Artis. Umur belum tua, pemain FTV, mantannya baru nikah beberapa bulan yang lalu. Ya mungkin Tyas Mirasih,” tandas yang lain.

Saking hebohnya tuduhan yang diberikan oleh netizen, publik selama dua hari ini memburu beberapa koleksi foto seksi Tyas di internet.

Sayangnya hingga kemarin, Tyas belum bisa dikonfirmasi oleh infotainment. Alat komunikasi bekas pacar Lembu Club 80’s, Raffi, Bams eks vokalis Samsons, Tria ‘Cangcuters’, aktor Keith Foo dan pesepakbola Syamsir Alam ini tidak bisa dihubungi.

Sementara menurut keterangan pihak kepolisian, mereka sebenarnya sudah melakukan pemeriksaan terhadap artis inisial TM. Pemeriksaan itu dilakukan satu hari yang lalu.

“Ya, menambah satu saksi lagi. Sudah kita BAP (Berita Acara Pemeriksaan) inisial TM. Ia termasuk dari 200 nama. BAP kemarin selanjutnya akan kita dalami,” ujar Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan,

Audie Latuheru, Rabu (27/ 5/2015).

Sejauh ini, polisi belum mau merinci sejauh mana keterlibatan antara TM dengan Obbie. Namun, polisi memastikan kalau pihaknya sudah memeriksa wanita yang bersangkutan sebagai saksi atas kasus prostitusi artis.

“Saksi (TM) sudah dipanggil. Sudah diperiksa. Masih kita dalami. (TM sudah diperiksa) Satu kali,” kata Audie.

Sebagian besar artis yang ada di grup media sosial adalah mucikari Obbie. Artis-artis itu dikenal publik. Ini terungkap setelah polisi menelusuri setiap wanita yang ada di grup media sosial (medsos) bentukan mucikari yang diringkus bersama artis inisial AA. Sebelumnya, Jumat (8/5/ 2015) malam, aparat Reskrim Polres Jakarta Selatan meringkus Obbie dan artis berinisial AA di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Setelah dicek, ternyata Obbie memiliki grup medsos yang berisi wanita yang kerap dijual tubuhnya oleh Robby.

Total ada 200 wanita di grup itu. Dan polisi akan memanggil puluhan wanita diantaranya.

Kanit 1 Krimum Satuan Reserse Kriminal Polres Metro

Tyas Mirasih.

Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Joynaldo, mengatakan, sebagian besar wanita yang ada di grup medsos dan pernah dijual Obbie itu dikenal publik.

Bahkan Joynaldo yakin, apabila fotonya ditunjukkan satu per satu, pasti publik mengenalnya. “Sekarang satu per satu sedang kami Search google nama-nama yang ada di grup itu. Dan memang saat di searching di google, nama-nama itu mudah didapat. Ada

biodata dan profilnya di google,” ucap Joynaldo, Minggu (10/5/2015) siang.

Nantinya, wanita-wanita yang diakui Joynaldo pernah dijual tubuhnya itu akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Joynaldo memperkirakan, akan ada lebih dari 20 wanita yang akan dipanggil untuk diperiksa. “Mereka akan dipanggil sebagai saksi, sama seperti AA,” ucap Joy oki/hrm naldo.

Raisa Tak Khawatir Gemuk yang Penting Enjoy KELEBIHAN berat badan bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan artis musik Raisa Andriana (24). Menurut perempuan kelahiran 6 Juni 1990 itu, terlalu memikirkan berat badan hanya akan membuat wanita kurang menikmati hidup.

"Enggak menikmati hidup banget kalau yang dipikirin itu (berat badan) terus," kata pelantun lagu "Serba Salah" itu dalam wawancara di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/ 2015).

Raisa mengatakan, jangan sampai hanya karena ingin bertubuh ideal, seseorang justru menghindari untuk menyantap es krim. "Kalau makannya sehari seliter iya. Tapi kalau semuanya pada porsinya enggak perlu takut gemuk lah ya," tuturnya lalu tertawa.

Menurut Raisa, banyak cara untuk menjaga agar bentuk tubuh tetap ideal.

Misalnya berolah raga atau menjaga pola makan tanpa menahan diri menyantap makanan manis.

"Kita masih banyak cara-cara lain seperti exercise atau menjalani pola hidup sehat.

Tapi sekali-sekali indulgent itu sangat-sangat perlu he-he-he," kata dia.

Raisa juga percaya memakan cokelat dapat menimbulkan efek positif bagi kesehatan maupun psikologi. "Kalau dibilang cokelat bisa memperbaiki mood aku percaya. Mungkin karena seorang cewek suka coklat? Enggak tahu juga," ucapnya sambil ter and senyum.

Personel Duo Serigala, Pamela Safitri dan Ovi Sovianti, mendatangi kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Pamela ‘Duo Serigala’ Siap Terima Job Foto Bugil PAMELA ‘Duo Serigala’ diperiksa di Polda Metro Jaya terkait laporannya atas foto topless dirinya yang beredar beberapa waktu lalu. Pamela mendapat 13 pertanyaan oleh petugas.

“Ditanya tentang kenapa foto itu bisa beredar, dari mana foto itu,” kata Pamela dan rekannya Ovy di lokasi, Kamis (28/5).

Pamela mengaku masih malu karena kejadian itu. Apalagi publik bisa mengakses foto-foto topless itu lewat internet dengan mudah.

“Harga diri aku malu banget.

Dunia banyak yang lihat foto aku dari Google kan. Rusak harga diri aku, keluarga aku.

Aku malu banget,” ujarnya.

Sebelumnya, pemilik go-

yang dribel itu menyebut sang mantan yang kemungkinan menyebarkan foto pribadinya itu. Tapi Pamela seperti tak tegas ketika dikonfirmasi lagi mengenai sosok penyebarnya.

“Saya nggak tahu siapa, cuma lagi diusahain lagi sama yang berwajib. Handphone aku kayak lagi disadap,” sahutnya.

Soal foto syur, Pamela memang mengaku sempat gemar berpose seksi lewat kamera ponselnya. Lalu ketika ditanya apakah menerima job foto bugil untuk majalah dewasa seperti Playboy, jawaban mengejutkan datang dari sang manajer, Didiet Dada. “Kalau media internasional baru aku terima, ya kayak itu (Playboy),” ujar kmb/mmu nya.

7 Edisi 89/ 01 - 07 Juni 2015

Diganti...

Sambungan Halaman 1 Bahkan Jokowi tetap mendukung langkah Menpora demi keberlangsungan kompetisi sepak bola di Indonesia.

Jokowi juga tak mempermasalahkan andai tim sepak bola Indonesia absen untuk beberapa saat dari kompetisi internasional.

Dalam kisruh antara Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) dan Kemenpora, Jokowi sudah menjelaskan posisinya.

Dia tetap mendukung sepenuhnya Menpora guna membenahi sepak bola nasional.

“Saya memerintahkan Menpora untuk tetap menjamin kompetisi sepak bola antardaerah terus bergulir,” kata Presiden Jokowi di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (29/5/2015).

Menurut Jokowi, untuk menciptakan kompetisi sepak bola yang fair, dibutuhkan pembenahan dalam pembinaan pemain. Karena itu pula, dibutuhkan organisasi sepak bola yang sehat dan dipercaya masyarakat.

Presiden mengatakan saat ini waktunya untuk berbenah bagi persepakbolaan nasional.

Menurut dia, kalau organisasi sepak bola di Indonesia sudah tertata dengan baik, barulah bisa berbicara soal capaian prestasi.

Jokowi juga tampak tidak takut akan sanksi yang mungkin dijatuhkan FIFA. Biar sepakbola Indonesia ‘kiamat’, bagi Jokowi, yang terpenting bagi Indonesia adalah pembenahan untuk berprestasi pada kemudian hari.

“Tidak apa-apa kita absen

dalam kompetisi internasional (untuk) sementara, tapi bisa membangun prestasi besar pada masa datang,” katanya.

“Saya yakin setelah pembenahan ini selesai prestasi sepak bola kita terus merangkak naik.”

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah memanggil Menpora untuk menjelaskan soal pembekuan PSSI itu pada Senin (25/5/2015). Pemanggilan itu diberikan tepat setelah Menpora bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Usai bertemu Jokowi, Imam mengaku dititipkan pesan agar dirinya melakukan reformasi dalam persepakbolaan Tanah Air untuk membuat Indonesia kembali berprestasi.

“Beliau sangat peduli terhadap prestasi sepak bola. Itu berarti harus ada pembenahan total,” ucap Imam saat itu.

Imam Nahrawi juga menegaskan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab bila Indonesia benar-benar mendapatkan sanksi dari FIFA. “Imam Nahrawi akan bertanggung jawab apa pun itu sanksinya. Tetapi, saya yakin Indonesia tidak akan mendapatkan sanksi,” kata Imam di sela kunjungannya ke Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Rabu (27/5/2015).

Menurut dia, FIFA yang saat ini mempersiapkan kongres untuk pemilihan presiden baru juga menjadi sorotan dunia setelah ada beberapa petinggi yang ditangkap oleh aparat keamanan di Swiss karena ada

PT Naishoku...

Sambungan Halaman 1 Praktis, para wakil rakyat itu wajar jika galau menghadapi kesiapan pemerintah menghadapi Ekonomi Asean 2015. Pasalnya, perusahaan asing yang diresmikan kepala daerah berani bertindak inkonstitusional seperti itu. Atau sebaliknya, pemerintah sampai kecolongan.

Lantas, bagaimana nasib daerah menghadapi keterbukaan terhadap masuknya investor asing.

Tentu, nantinya bukan malah pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal. Sebaliknya, sama dengan memberi peluang pembiaran penghisapan SDM maupun SDA yang menjadi potensi lokal.

Tatang Sumirat, yang juga Ketua Fraksi Gerindra), menyangkan sikap pemerintah Garut, yang berani-beraninya membuka secara resmi perusahaan tersebut jika belum memenuhi legalisasi. Semetinya, sebelum melakukan peresmian pihak pemerintah melakukan memeriksaan terhadap segala bentuk legalitasnya.

“Informasi ini kami peroleh dari petugas Dinsosnakertrans saat hadir dalam Sidak ke PT Naishoku Indonesia,” jelas Tatang.

Tatang juga mengungkapkan, informasi yang diterima dari Nurhaida petugas Dinsosnakertrans, bahwa PT Naishoku Indonesia menjalankan usahanya hanya mendompleng izin dari PT Toso selaku pemilik bangunan pabrik. Ketika Komisi D bertanya soal MoU, pihak Dinsosnartrans juga

sama sekali belum memegang.

“Kalau benar perusahaan ini yang membawa Bupati Garut, maka pihak pemerintah kabupaten mesti mempertanggungjawabkannya. Masa pemerintah tidak teliti sebelum menarik investor di Garut,” tegasnya.

Hal ini, lanjut Tatang, komisinya akan mengomunikasian dengan Komisi A DPRD Garut, yang membidang perizinan.

Pasalnya, Komisi D hanya mengurus permasalahan ketenagakerjaannya saja.

Sementara itu, Nurhaida, Pengawas Perlindungan Hubungan Industri Dinsosnakertrans Garut dikonfirmasi wartawan soal penanganan karyawan yang tidak digaji, dirinya mengaku pihaknya masih kebingungan. Soalnya, pihak manajemen dan sedang di luar kantor. Pemiliknya saja sedang ada diluar Negeri.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Kabupaten Garut, Jawa Barat, Elka Nurhakimah, usai melakukan pertemuan dengan pihak PT Naishoku Indonesia, di Kantor Dinsosnakertrans, Kamis (28/ 5) mengatakan, soal janji pembayaran itu.

Menurut Elka, pihak perusahaan akan membayar, 6 Juni mendatang. “PT Naishoku Indonesia, akan menyelesaikan pembayaran upah karyawan di bulan juni,” tuturnya.

Pihak perusahaan, menurut Elka, juga berjanji akan membayarkan upah tepat waktu setiap bulan sesuai UMR yang

dugaan korupsi yang berlangsung cukup lama.

Diberitakan oleh beberapa media, sedikitnya ada Sembilan pejabat tinggi FIFA yang ditangkap. “Berarti di situ ada masalah.

Karena itu, rakyat jangan takut dan tak usah gentar. Kalau selama ini mengagung-agungkan mereka, sesungguhnya saat ini ada masalah yang sangat besar,” tambahnya.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa itu menegaskan, sebagai bangsa besar, pihaknya mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak takut.

Sebab, apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah demi perbaikan persepakbolaan nasional.

Demi memajukan sepak bola nasional, pihaknya telah menyiapkan konsep yang dinilai tepat dikembangkan di Indonesia, termasuk akan memperkuat Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) yang saat ini sudah tersebar di seluruh Indonesia.

Demi mengasah kemampuan pemain yang selama ini belajar di PPLP, Kemenpora secara rutin menggelar kejurnas. Untuk tahun ini, kejurnas PPLP digelar di Pangkal Pinang. Ada 15 PPLP/PPLD dan SKO yang turun. Selain itu, ada perwakilan dari Pertamina Soccer School.

“Kami juga akan kembali menggulirkan Galadesa dan perserikatan. Tentu dengan pengelolaan yang mendukung pelaksanaannya jauh lebih baik,” kata pria yang akrab dipanggil Cak Imam itu.

Sementara Tim Transisi bentukan Kemenpora memastikan menggelar kompetisi (Galadesa) setelah menemukan operator anyar pengganti PT Liga Indonesia yang nampaknya tak

mau bekerja sama dengan tim tersebut. Yah, Tim Transisi bakal menggandeng legenda sepakbola Belanda, Frank Rijkaard untuk dijadikan kandidat kuat pemimpin operator kompetisi.

“Ada yang menawarkan.

Nantinya, Rijkaard tidak sendirian, melainkan membawa tim,” ujar salah satu anggota Tim Transisi, Cheppy T Wartono.

Usai pensiun menjadi pemain, Rijkaard sendiri memilih meneruskan karier sebagai manajer. Puncak karier kepelatihannya terjadi saat ia menangani Barcelona pada medio 2000-an lalu. Terakhir, Rijkaard tercatat sebagai pelatih Timnas Arab Saudi sebelum dipecat pada Januari 2013 lalu.

Sementara itu, Cheppy menjelaskan rincian turnamen yang akan digulirkan Tim Transisi dengan operator yang rencananya dipimpin Rijkaard ini. “Turnamen yang akan digelar Tim Transisi adalah Piala Kemerdekaan dalam rangka memperebutkan Piala Presiden, Piala Panglima TNI, dan Liga Profesional.

Turnamen ini digelar setelah Lebaran,” jelasnya.

“Selain itu, Tim Transisi juga terus mendorong kegiatan-kegiatan positif pembinaan sepakbola usia muda melalui pusat pendidikan dan latihan pelajar (PPLP) dan sekolah sepakbola yang ada.” pungkasnya.

Sikap Jokowi dan Menpora yang ‘kaku’ ini tentu berbeda dengan sikap yang ditunjukkan Jusuf Kalla. Kalla meminta Menpora untuk segera mencabut surat pembekuan PSSI agar Indonesia bisa terhindar dari sanksi FIFA. Kalla malah bersikeras bahwa surat keputusan (SK) Menpora terkait pembekuan

berlaku. “Kita awasi saja bersama, apakah pihak perusahaan tersebut akan menepati janjinya,” kata Elka.

Soal perizinan “bodong”, Elka menjelaskan, pihak PT Naishoku Indonesia, kini sedang mengurus dokumen perijinannya, akta notaris sedang diproses. “Pihak perusahaan juga sampai sekarang belum mendaftarkan para karyawan sebagai perserta BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan mengaku karena usahanya belum optimal dan baru seumur jagung,” kata Elka seolah membela.

Di sini sudah jelas, bahwa manajemen PT Naishoku Indonesia tidak profesional dalam menjalankan usaha, sehingga dalam pembayaran upah pekerja, masih mengdalkan hasil produksi.

Yang lebih tidak profesional lagi justru Bupati Garut. Konyol bin bodoh. Pasalnya, keberadaan PT Naishoku Indonesia yang bergerak memproduksi alat elektronik dan belum mendapat izin resmi itu terus disorot karena tidak ada ijinnya.

Tapi bupati justru meresmikan perusahaan tersebut.

Pemkab Garut dan bupatinya dianggap impoten. LSM Laskar Garut Mandiri menyoroti peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang tidak berjalan dalam menegakkan aturan.

Ketua DPP LSM Laskar Garut Mandiri (Lagam), Garut, Yudi Setia Kurniawan, berpendapat pihak Satpol PP, segera mengambil tindakan yang sangat tegas. Salah satu contohnya saat menutup perusahaan yang memproduksi pakan ternak PT Dae Yool, pada bulan Februari lalu. Dimana perusahaan tersebut sama tidak mengantongi izin. “Tetapi kenapa sekarang

Satpol PP tidak memiliki keberanian, jangan-jangan sudah impoten?” tuturnya.

PT Naishoku Indonesia sudah jelas melanggar Peraturan Daerah (Perda), No 2 tahun 2008, Perda nomor 3 tahun 2011 tentang perijinan dan sebagainya, banyak juga undang-undang tentang lingkungan hidup yang dilanggarnya. Dimana proses amdalnya juga tidak dikantongi.

Dikatakannya, jika memang Pemda Garut tidak berani menutup perusahaan tersebut, apalagi saat peresmiannya dilakukan oleh Bupati Garut, berarti Pemda Garut juga tebang pilih dalam menegakan aturan. Itu bodoh namanya.

Selain tidak mengantongi izin resmi PT Naishoku Indonesia juga telah melanggar Undang-undang Tenaga Kerja No 13 tahun 2003, dimana telah lalai dalam membayar upah.

Dirinya mengaku sangat kecewa dengan sikap Pemda Garut, yang terkesan tutup mata, sudah jelas sudah melanggar aturan, kenapa terus didiamkan, apakah Pemda Garut alergi dengan mengambil tindakan yang tegas.

“Dimana salah satu contoh Dinsosnakertrans Garut, sama sekali tidak memberikan sanksi, padahal sudah jelas perusahaan tersebut melanggar Undang-undang tenaga kerja, malah memberikan kebijakan lain,” akunya dengan nada kesal.

“Jangan sampai Kabupaten Garut, ini dijajah oleh perusahaan asing, banyak perusahaan di Garut yang telah melanggar aturan namun pihak Pemda juga kerap diam. Pemerintah ini kayaknya mandul?” tuding Yudi. taufiq_akbar

PSSI harus segera dicabut. Dia pun mengungkit putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang secara otomatis membatalkan SK tersebut.

Pada Senin lalu, majelis hakim PTUN memberikan putusan sela untuk menunda pemberlakuan SK Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 01307 terkait Pembekuan PSSI. Pengajuan gugatan dilakukan karena mereka tidak terima aktivitasnya dihentikan.

Kalla menegaskan, bahwa

dengan adanya keputusan sela dari PTUN, maka SK Menpora soal pembekuan PSSI kini sudah otomatis sudah tercabut dengan sendirinya.

Jadi, sanksi FIFA tidak mungkin bisa dijatuhkan.

“Sebenarnya (SK Menpora) itu otomatis tercabut sendiri dengan putusan PTUN. Jadi, dicabut atau tidak dicabut sama saja sebenarnya, karena secara hukum tidak berlaku, ditangguhkan,” jelas JK. “Karena kan hukum yang

Kabar...

Sambungan Halaman 1 Lalu bagaimana dengan kenaikan gaji berkala? “Ya itu juga sudah saya selesaikan.

Kenaikan gaji berkala sesuai perintah Presiden Jokowi, kenaikan gaji berkala secara administratif sudah kami selesaikan. Dan sedang kami koordinasikan dengan departemen Menkeu. Insya Alah bulan Juni paling telat Juli proses pencairannya,” tutup dia.

Senada, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan bakal menggelontorkan dana sekitar Rp 6,5 triliun untuk membayar gaji ke-13 PNS tersebut. “Untuk gaji ke13 besarnya sekira Rp6,5 triliun,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Kemenkeu, Marwanto, Jakarta.

Dia mengatakan, dana tersebut akan cair 17 Juli. Sebab,

bulan tersebut berdekatan dengan hari lebaran. “Itu dicairkannya sekitar lebaran besok,” kata dia.

Kabag Humas dan Komunikasi Publik KemenpanRB, Suwardi mengatakan gaji ke-13 akan diberikan menjelang tahun ajaran baru. Hal ini dilakukan agar meringankan beban PNS dalam menghadapi Ramadan dan tahun ajaran baru.

“Gaji ke-13 biasanya sih Juli, karena itu terkait anak-anak masuk sekolah,” kata Suwardi.

Menurut dia, Kementerian Perdayagunaan Aparatur Negara (PAN) sudah menganggarkan dana tersebut dan sudah mengajukannya ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada awal tahun ini.

Terkait kenaikan gaji PNS

Judi...

Sambungan Halaman 1 Berbeda dengan SDSB yang diundi setiap minggu dan belakangan dua kali dalam sepekan, SDSB modern ini diundi setiap hari. Hadiah yang ditawarkan dalam undian berhadiah ini juga cukup fantastis, antara jutaan hingga puluhan juta rupiah.

SDSB sendiri merupakan judi yang dilegalkan pada masa Orde Baru karena berada di bawah Kementerian Sosial pada era 1980-an. Judi jenis ini menggunakan kupon mirip voucher yang di dalamnya terdapat nomor seri serat angka, yang akan diacak untuk mendapat nomor undian yang akan menerima hadiah. Kupon-kupon ini dijual di agen-agen, mirip bandar judi togel yang mulai dilarang sejak era 1990-an.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail Cawidu menyatakan pihaknya tidak bisa langsung melakukan pemblokiran situs tersebut layaknya situs porno.

“Mirip dengan situs porno.

Hanya saja harus ada laporan dari polisi. Polisi yang membuktikan bahwa itu situs judi.

Baru kita blokir. Jadi tergantung alat bukti,” kata Ismail, baru-baru ini.

Menurutnya, Kemkominfo memiliki empat panel yang mengurusi kejahatan cyber yaitu Panel Pornografi, Panel Kekerasan Anak, SARA, dan Radikalisme, Investasi Ilegal, Judi, dan Narkoba, serta Panel Pelanggaran Hak intelektual.

“Hanya panel judi yang bisa

Ujian...

Sambungan Halaman 1 Anies menambahkan, dimajukannya jadwal UN dilakukan agar siswa dapat mempersiapkan para siswa ke jenjang pendidikan selanjutnya.

Menurutnya, ia mengatakan, untuk sekolah yang menggunakan kurikulum 2013, pihaknya sedang melakukan pembahasan apakah akan ada materi berbeda atau sama dengan yang tidak menggunakan kurikulum 2013.

Sementara, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Balitbang Kemendikbud Nizam mengatakan desain UN dilakukan di akhir semester V

agar siswa bisa melakukan perbaikan jika hasil UN-nya kurang dari standar yang ditetapkan, yakni 55. “Konsepnya diubah, UN bukan akhir atau penutup pelajaran, tetapi sebagai bahan evaluasi di jelang akhir. Sehingga, kalau kurang (belum memenuhi kompetensi) bisa dilakukan remedy,” terang Nizam.

Sementara, menurut Nizam, bagi mereka yang sudah mencapai kompetensi maka di semester akhir bisa melakukan pengayaan atau persiapan masuk perguruan tinggi.

Tidak sependapat, Pemerhati Pendidikan, Doni Koe-

Ajaib!...

Sambungan Halaman 1

Jaksa...

Sambungan Halaman 1 Terdakwa mengaku dimintai uang Rp 450 juta oleh Jaksa Swaskito dengan dijanjikan hukuman rehabilitasi. “Namun saya tidak bisa memberikan sejumlah itu, saya hanya memberikan Rp 80 juta kepada Jaksa Swaskito,” ujarnya kepada Ketua Majelis Hakim Musa.

Meski mendapat curhatan dari terdakwa, Hakim Musa tetap membacakan vonis kepada terdakwa. “Kalau keberatan soal perkara kami terima, untuk soal lain bukan kewenangan kami. Untuk itu kami tetap bacakan putusannya,” ujar Hakim Musa.

Dalam amar putusan Hakim Musa, Go Ka Yuan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam perkara kepemilikan Narkoba. “Menjatuhkan hukuman lima tahun enam bulan penjara denda Rp 1 miliar subsider enam bulan penjara kepada terdakwa,” ujar hakim Musa dalam amar putu-

sannya.

Menanggapi itu, Goa Ka Yuan langsung menyatakan banding.

Hal yang sama juga dinyatakan Jaksa Fery selaku jaksa pengganti Jaksa Swaskito. “Kami banding,” ujar jaksa Ferry.

Sebelumnya oleh jaksa, terdakwa dituntut tujuh tahun penjara denda Rp 1 miliar subsidar enam bulan penjara. Dari tuntutan inilah terdakwa yang sudah menyetor Rp 80 juta ini kesal kepada jaksa. “Saya minta keringanan karena saya sudah kasih uang ke jaksa, tuntutan terlalu tinggi,” ujar terdakwa setelah sidang.

Sementara itu, istri terdakwa yakni Ely menceritakan dirinya sebelumnya diminta uang Rp 450 juta dengan janji akan dibantu dengan hukuman rehabilitasi. “Tanggal 20 Februari saya kasih uang ke Kejaksaan sebesar Rp 80 juta saya taruh di mobil Jazz hitam yang diparkir di halaman Kejari

Surabaya,” ujar Ely. Setelah menyetor uang Rp 80 juta itu, Jaksa Swaskito menghubungi dan mengatakan bahwa tidak bisa membantu.

“Jaksa bilang kalau uang Rp 80 juta tidak bisa untuk membantu, lalu dia menawarkan kami membayar Rp 150 juta dengan janji akan dihukum minimal.

Akhirnya kami membatalkan dan meminta uang Rp 80 juta saya untuk kebutuhan hidup tapi sampai sekarang tidak dikembalikan,” ujar Ely. Tak hanya itu, bahkan dalam waktu dekat Ely akan melaporkan ulah Jaksa Swaskito ke Kejaksaan Tinggi. “Saya akan laporkan ke Kejaksaan Tinggi,” tandas istri Go Ka Yuan ini.

Sementara korban pemerasan yang diduga dilakukan Jaksa Swaskito ini, mengaku sudah menyiapkan barang bukti berupa rekaman untuk membuktikan kebenaran adanya pemerasan.

Hal itu disiapkan lantaran adanya sangkalan dari Kejari Surabaya atas dugaan pemerasan itu. Abdul Rahman selaku pengacara dari korban peme-

rasan mengatakan telah memiliki bukti berupa rekaman pembicaraan antara Nely dengan Jaksa Swaskito. Rekaman tersebut diakuinya berisi tentang pembicaraan negosiasi atas kasus tersebut.

“Kami yakin dia (Jaksa Swaskito) tidak akan mampu mengelak lagi karena istri korban sudah memiliki bukti yang cukup kuat,” ujar Rahman, Rabu (27/5/2015).

Tidak hanya rekaman pembicaraan saja yang dimiliki pihak terdakwa namun pihaknya juga memiliki saksi yang menyaksikan adanya pertemuan antara Nely dengan Jaksa Swaskito.

Rahman menjelaskan, buktibukti itu disiapkan agar ungkapan yang dilontarkan terdakwa Narkoba Go Kho Yuan usai sidang, bukanlah omong kosong.

Untuk itu, pihaknya meminta bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Jatim agar menyelesaikan kasus tersebut secara professional. Jika tidak, maka pihaknya siap menempuh jalur hukum lain. “Kami bisa saja lapor polisi,” ujarnya. ian

Pengembalian uang itu terlihat dari print out buku rekening milik Dermawan yang dilakukan Kejati Jatim bersama terdakwa Darmawan saat pemeriksaan.

“Hasilnya, ada pergerakan uang masuk beberapa kali.

Sekarang uang jumlah uang di rekening terdakwa Dermawan sudah hampir ke posisi semula, Rp 1,5 miliar,” kata Kasipengkum Kejati Jatim Romy, Kamis (28/5/2015).

Kasus dugaan penggelapan uang milik terdakwa oleh oknum jaksa RW mencuat ke permukaan pekan lalu. Bersama IM, jaksa RW untuk menangani perkara penggelapan dalam hubungan kerja (Pasal 374 KUHP) yang menjerat Dermawan, pengusaha asal Bekasi, sebagai terdakwa.

RW ditunjuk sejak berkas perkara dilimpahkan penyidik kepolisian hingga sidang sekarang.

Berkas kasus Dermawan dilimpahkan penyidik Polsek Asemrowo ke Kejari Perak awal Januari 2015. Bulan be-

rikutnya, berkas dinyatakan P21 dan penyerahan tahap dua (tersangka dan barang bukti) dilakukan. Saat itu, barang bukti yang diamankan dari Dermawan ialah satu mobil, dua truk, tiga buku rekening, dan dua ATM atasnama Dermawan. Satu ATM berisi uang Rp 1,5 miliar, satunya lagi Rp 170 juta. Diduga, RW menguras uang dari ATM yang berisi Rp 1,5 miliar.

Bahkan ada bukti rekaman CCTV, diketahui pengurasan ATM dilakukan pada 19 Februari 2015, lima hari setelah proses penyerahan tahap dua perkara tersebut dari polisi ke kejaksaan. Dalam rekaman itu, terlihat suasana di sebuah bilik ATM di Surabaya yang terekam 19 Februari 2015, pukul 22.16 WIB sampai pukul 22.21 WIB. Di situ ada seseorang yang diduga jaksa RW melakukan transaksi. Dia mengenakan jaket dan topi di kepala.

Dari rekaman CCTV terlihat, ada delapan kali proses penarikan uang secara tunai dari ATM yang dibawanya.

tertinggi bukan SK, jadi (SK Menpora) tidak berlaku secara hukum,” tambahnya.

Jusuf Kalla kemudian juga meminta, pengawasan terhadap PSSI mencontoh kepada kasus yang tengah dialami FIFA saat ini.

“Kalau FIFA kan yang diambil tindakan itu orang yang berbuat, kalau di Indonesia yang diambil tindakan PSSI-nya.

Mestinya kalau salah kan orangnya, bukan organisasnya (PSSI),” ujar Kalla. sab/jal/ tahun 2015, Suwardi menyatakan, ada penurunan dibanding 2014. Tahun-tahun sebelumnya, PNS golongan satu sampai tiga menerima kenaikan gaji sebesar sepuluh persen. Sementara, golongan empat sebesar enam persen.

Namun, tahun ini seluruhnya merata enam persen.

“Kenaikan gaji tahun 2015 ini memang lebih kecil menjadi enam persen. Besarannya merata untuk semua golongan (I sampai IV),” tutur Suwardi.

Dia menambahkan, setiap tahunnya KemenPAN-RB selalu mengusulkan besaran kenaikan gaji PNS di kisaran 10-15 persen. Namun, realisasinya tergantung kemampuan anggaran negara. “Kendati kenaikan gaji menurun, PNS tetap mendapatkan peningkatan tunjangan kinerja sekitar 30 persen.

Besaran ini disesuaikan dengan usulan masing-masing instansi dan capaian kinerjanya,” pungkasnya. ndr/mad menangani,” tegas Ismail. “Kita menunggu alat bukti polisi karena judi online ini tidak berdiri sendiri. Ada link-link yang bertautan,” sambung dia.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk melakukan pemblokiran terhadap 360 situs judi online yang beroperasi di Indonesia.

Bareskrim juga memblokir sekitar 460 rekening terkait kejahatan tersebut. Pemblokiran itu dilakukan polisi setelah melakukan pengawasan di dunia maya.

“Menindaklanjuti perintah Kapolri untuk memberantas berbagai kejahatan, salah satu tugas dari Dirtipideksus yaitu memberantas perjudian online,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Brigadir Jenderal Polisi Victor Simanjuntak. ags soema, mengatakan, sebaiknya UN tetap dilakukan seperti jadwal sebelumnya. Ia menyebutkan, jika UN dipercepat akan membuat siswa memiliki banyak waktu luang usai ujian.

“Kalau UN-nya sudah dilakukan, biasanya siswa cenderung tidak mau belajar, karena banyak yang menganggap UN itu ujian terakhir. Ini justru akan membuat efek negatif,” katanya.

Ia berpendapat, UN lebih baik dilakukan bulan April seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Apalagi, tambahnya, dengan pemberlakuan dua kurikulum maka pemerintah harusnya fokus pada pembenahan kurikulum sebelum beralih ke UN.”Siswa bisa kurang persiapan kalau dilakukan pada Februari,” katanya. set Hal ini juga sesuai dengan informasi yang dihimpun di Kejati Jatim. Bahwa ada tiga cara yang dilakukan Jaksa RW untuk menguras ATM terdakwa dengan melakukan penarikan delapan kali, pada tanggal dan jam yang sama, yakni dipindahkan ke rekeningnya sendiri, dipindahkan ke rekening atas nama seorang pegawai Kejari Sidoarjo dan dicairkan secara tunai.

Sebelumnya terdakwa Dermawan mengaku ATM-nya yang menjadi barang bukti dikuras aparat penegak hukum ‘begal’. Dia meyakinkan di depan hakim bahwa yang tahu PIN ATM-nya hanya penyidik dan jaksa yang menyidangkan perkaranya.

Hal itu diungkapkan Dermawan saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (20/5/ 2015). “Yang tahu (diminta) nomor PIN ATM saya ada dua.

Penyidik (polisi) dan jaksa.

Uang di dua ATM saya ada Rp 1,5 miliar dan Rp 180 juta.

Diambil berapa (oleh jaksa) saya tidak tahu,” jawab Dermawan. Dan kini, uang tersebut telah kembali ke tempatnya semula. Benar-benar ajaib! ian www.lensaindonesia.com

8

PEREMPUAN TANGGUH 2015

Edisi 89/ 01 - 07 Juni 2015

“Srikandi Inspirasi Bagi Negeri” jadi Teladan di Bidang Lingkungan

21 Perempuan Bersepeda ke NTB dan Bali Dalam rangka memperingati hari Lingkungan Hidup Sedunia, tim 21 Srikandi Indonesia akan menyusuri dua Provinsi yang terkenal sebagai top tourism destinations, yaitu Nusa Tenggara Barat (Lombok) dan Bali.

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Ir. Siti Nurbaya, MSc berkesempatan untuk beramah tamah dengan Komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia di Jakarta.

Hal ini berkaitan dengan dilaksanakannya kembali kegiatan Srikandi Bike to Work yang meneladani semangat berjuang para pahlawan perempuan Nasional serta memberi inspirasi sebagai sosok penting yang melahirkan generasi penerus.

Kegiatan “Srikandi Inspirasi Bagi Negeri” Jilid 5 ini akan digelar pada tanggal 5-11 Juni 2015. “Kami mendukung dan mengapresiasi kepedulian dan kegigihan para Srikandi Bike to Work yang terus

bersemangat untuk menjadi teladan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan,” kata Menteri LHK, Siti Nurbaya.

“Peran perempuan dalam meningkatkan pengetahuan dan menyadarkan masyarakat atas pentingnya pelestarian sumber daya alam perlu diteruskan secara konsisten. Kepekaan perempuan terhadap hal-hal terkait pelestarian lingkungan sangat dibutuhkan, semoga upaya ini dapat terus menerus diakukan,” imbuhnya.

Penyelenggaraan yang memasuki tahun kelima ini istimewa karena Tim 21 Srikandi Indonesia akan menyusuri dua Provinsi yang terkenal sebagai top tour-

Menteri LHK, Siti Nurbaya berfoto bersama perwakilan Srikandi Inspirasi bagi Negeri.

ism destinations, yaitu Nusa Tenggara Barat (Lombok) dan Bali. Di Nusa Tenggara Barat jalur kayuh yang akan ditempuh adalah Bima – Dompu Sumbawa besar – Labuan Pandan (Lombok Barat) Mataram Sekotong Lembar. Setelah menjelajah Pulau Lombok, Tim 21 Srikandi akan melanjutkan perjalanannya ke Sister island, Bali dengan rute mulai dari Padangbai menuju ke garis finish di Denpasar.

Kegiatan “Srikandi Inspirasi Bagi Negeri” ini bertepatan dengan Hari Lingkungan Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni bertujuan untuk mengkampanyekan kesadaran global menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat besar bagi alam.

Kegiatan kampanye ini berupa touring bersepeda yang dilakukan

oleh 21 perempuan (Srikandi) Indonesia yang berasal dari berbagai daerah dan kalangan yang telah lolos seleksi. Para Srikandi Indonesia ini akan menempuh ratusan kilometer dari atas sepeda selama tujuh hari, dengan membawa misi yaitu memanfaatkan gerakan bersepeda sebagai kendaraan ramah lingkungan kepada perempuan di seluruh Nusantara.

Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kegiatan yang akan dilakukan Srikandi bersepeda Indonesia adalah membagikan bibit pohon untuk ditanam di wilayah – wilayah yang mereka lewati serta memberikan pembelajaran kepada masyarakat setempat agar lebih peka terhadap permasalahan lingkungan sekitar, di wilayah Sekotong Tengah, Lombok Barat yang terkena dampak pencemaran merkuri di lingku-

ngan masyarakat akibat penambangan emas skala kecil di wilayah tersebut.

Para Srikandi Indonesia nantinya juga akan terlibat dalam kegiatan bakti sosial, antara lain memberikan pemeriksaaan kesehatan dan pengobatan gratis dimana dalam hal ini didukung oleh tenaga kesehatan dari Medicuss Fondation, Balifocus Foundation, tenaga PUSKESMAS Kabupaten Lombok Barat, dan Direktorat Bina Kesehatan Gizi, Ibu dan Anak dan Kesehatan Kerja Kementerian Kesehatan serta Tim Respons Cepat Merkuri.

“Penyelenggaraan tahun ini yang bertepatan dengan hari Lingkungan Hidup Sedunia, kampanye “Srikandi Inspirasi Bagi Negeri” memang menitikberatkan kepada aksi Cinta bumi.

Selain menjelajah pulau-pulau cantik Indonesia, kegiatan yang kami lakukan sebagai partisipasi nyata kami untuk tetap”membirukan langit” hal tersebut dikatakan Ketua Umum B2W Indonesia, Toto Sugito.

Acara ini didukung juga oleh tiga kedutaaan besar asing, yaitu Kedutaan Besar Norwegia, Kedutaan Besar Denmark dan Kedutaan Besar Kerajan Belanda. Bahkan rencananya Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, H.E. Stig Traavik dan keluarga akan turut bersepeda bersama 21 Srikandi di salah satu etape perjalanan.

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan selama di jalan, kegiatan ini mendapat dukungan dari pihak Kepolisian RI dari Korps lalu lintas berupa pengawalan sepanjang perjalanan. sita

Dewi Septiani, Pelapor Beras Plastik Terancam Pidana KESADARAN atas perubahan kondisi di sekitar kita, harus terus diasah. Namun, nasib Dewi Septiani, yang melaporkan temuan beras plastik di Bekasi kini tengah nelangsa.

Heboh berawal ketika ia memposting sebuah foto dan video di akun media sosial mengenai proses memasak nasi awal pekan ini. Dalam akun tersebut, ia menyebut ada keanehan hasil beras dimasak seperti plastik.

Postingan ini pun mendapatkan komentar luas di dunia maya dan akhirnya mendapat perhatian luas di Indonesia.

Sejumlah warga mengaku juga

pernah menemukan beras plastik, namun banyak pula yang meragukannya.

Laboratorium Sucofindo menyatakan beras plastik mengandung bahan kimia untuk membuat pipa paralon.

Namun, hasil uji Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM), Laboratorium Kementerian Perdagangan, dan Laboratorium Kementerian Pertanian menyatakan negatif.

Dewi pun diperiksa polisi sebanyak dua kali. Perempuan 29 tahun ini juga pasrah terancam pidana karena menyebarkan informasi mengenai beras

tersebut.

Dewi mengatakan, sejak diinterogasi di Mapolsek Bantargebang, dirinya merasa tertekan dan diintimidasi. Sebab, persoalan beras plastik tersebut menjadi masalah nasional.

Warga Mustikajaya, Kota Bekasi, itu pun dituding sebagai penyebab meluasnya kekhawatiran akan beras plastik sehingga diminta untuk mengakui kekeliruannya.

“Saya tertekan karena nggak ada yang mendampingi saat di Polsek Bantargebang,” akunya.

“Saya hanya berdoa dan pasrah terhadap kasus ini. Semoga ada jalan terbaiknya,” ujar

Dewi Septiani.

Yang membuat dia sedih, selama pemeriksaan, dirinya harus menitipkan anaknya yang masih balita kepada tetangga dan saudara. “Saya sampai nangis mikirin anak saya,” imbuh dia.

Meski merasa tersudutkan, Dewi mendapat dukungan dari sejumlah masyarakat. Para netizen atau pengguna internet dan tetangganya, banyak memberi dukungan untuk menghadapi kasus ini.

“Masyarakat banyak yang mengucapkan rasa terima kasih karena telah diberitahu adanya peredaran beras ber-

bahan sintetis,” kata Dewi.

Dewi mengatakan, yang kini masih mengganjal hatinya adalah tudingan bahwa ada orang di belakang yang menyuruh menyebarkan isu peredaran beras plastik.

Padahal, selama ini Dewi Septiani adalah seorang ibu rumah tangga. Ia mengaku dalam menjual nasi uduk dan bubur ayam adalah untuk kebutuhan sehari-hari adiknya, Putri Novaliani (27) yang kini sudah menjanda karena suaminya meninggal.

“Demi Allah, tidak ada niat dalam hati kecil saya untuk menjatuhkan seseorang. Saya

Dewi Septiani, seorang penjual nasi uduk dan bubur ayam inilah yang pertama kali membagikan pengalaman menemukan beras plastik di media sosial.

hanya seorang konsumen dan ibu rumah tangga dan tidak ada kepentingan apapun,” kata Dewi dengan berlinang air mata.

Jika pemeriksaan polisi ma-

lah membuat Dewi tertekan, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengaku kasus ini membuat pihaknya membuka mata. sita/bbs

BERDAYAKAN WANITA INDONESIA LEWAT PEMANFAATAN POTENSI INTERNET

XL SISTERNET Aplikasi Fokus Peduli Eksistensi Kaum Wanita WANITA memiliki peran penting selain dalam kehidupan ber-rumah tangga, namun di luar kehidupan tersebut, para wanita justru berpengaruh di kehidupan sosial eksternalnya. Hingga hal tersebut mencotohkan tak sedikit kaum wanita memegang peran penting untuk negara.

Seperti halnya adanya pemimpin organisasi, decision maker, hingga pemimpin negara pun diduduki kaum wanita di negara beberapa belahan dunia.

Negara mengemban tanggung jawab dalam memajukan serta mendedikasikan perempuan Indonesia dengan beberapa gerakan social. Salah satunya hal tersebut ditandai dengan pemanfaaatan serta pemberdayagunaan internet sebagai media untuk edukasi positif berkualitas. Dalam hal ini PT XL Axiata Tbk (XL) selaku operator telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia sangat peduli dengan gagasan tersebut.

Melalui SISTERNET, merupakan aplikasi layanan dengan beragam manfaat yang diperuntukkan bagi kaum wanita. Dalam aplikasi ini telah dibekali berbagai fitur yang semuanya memfasilitasi kebutuhan utama wanita, antara lain berbagi tips kesehatan, karir, informasi gaya hidup, informasi kehidupan berkeluarga, belanja, kecantikan dan sebagainya.

Setidaknya dalam pemanfaatan internet yang disupport oleh PT XL Axiata Tbk ini akan lebih mengoptimalkan aktifitas kaum wanita yang bisa diimplementasikan pada perencanaan aktifitas diri dalam keluarga, perencanaan keuangan diri dan keluarga, berperan sebagai guru dalam keluarga, bahkan memperoleh penghasilan tambahan lewat pemanfaatan interest tersebut.

“Riset menemukan, perempuan lebih tertinggal dalam hal penggunaan layanan canggih daripada pria, mereka relatif kurang informasi, dan pengetahuan dalam mengoptimalkan penggunaan Internet termasuk mobile internet untuk mendukung kehidupan sehari-harinya.

SISTERNET merupakan wujud komitmen dan kepedulian XL untuk mengajak para perempuan Indonesia lebih maju lagi melalui pemanfaatan Internet. Ini merupakan suatu gerakan sosial bersama guna membantu dan memberikan inspirasi perempuan Indonesia untuk me-

www.lensaindonesia.com

raih manfaat secara maksimal dari keberadaan internet guna meningkatkan kualitas hidup secara individu dan keluarga,” Desy Sari Dewi, Vice President XL East Region.

Desy menambahkan, peluncuran SISTERNET ini tak sekedar atas pertimbangan bisnis, namun program ini berlatar belakang keinginan XL untuk bisa ikut mendorong program pemerintah dalam menyiapkan masyarakat menyongsong era digital, sekaligus mendorong pemerataan manfaat internet. Sebab, tingkat penggunaan internet oleh kalangan wanita di Indonesia lebih rendah 30% - 40% dibandingkan di negara-negara ASEAN lainnya.

XL juga menyiapkan layanan website dan aplikasi SISTERNET yang bisa diakses lewat komputer maupun smartphone. Pengguna akan memperoleh sejumlah fitur menarik khas perempuan,diantaranya tips-tips kecantikan, memasak, fitur forum diskusi yang di dalamnya pengguna bisa mendapatkan berbagai topik seperti kesehatan dan kecantikan, anak, jual beli, traveling, pakaian, belanja, dan lain-lain.

Pada forum ini, pengguna bisa “nimbrung’ berdiskusi dan berbagi pengetahuan atau pengalamannya sesuai dengan topik.

GIMMICK-GIMMICK SISTERNET Pengguna aplikasi SISTERNET akan berkesempatan memperoleh hadiah menarik dari XL hanya dengan cara menyebarkan artikel SISTERNET melalui Facebook dengan cara tekan logo Facebook di bawah artikel yang akan disebarkan, jika demikain pengguna aplikasi ini bakal memperoleh Poin SISTERNET. Tak hanya berbagi artikel, dalam aplikasi ini juga pengguna bisa menyebarkan agenda acara SISTERNET lewat Facebook pula dengan cara menekan logo Facebook di bawah banner acara yang bakal disebar lewat jejaring social tersebut.

Cara lain untuk memperoleh Poin SISTERNET juga bisa ditempuh dengan menghadiri acara SISTERNET dengan mendaftarkan diri atau dengan teman si pengguna aplikasi ini, dengan demikian Poin SISTERNET bisa bertambah bagi penggunanya.

Cara lain untuk menambah Poin SISTERNET juga bisa ditempuh dengan cara aktif dan mengomentari di setiap diskusi SISTERNET dan sekaligus bisa menulis cerita dalam forum tersebut.

Otomatis untuk memperoleh semua keuntungan tersebut, pengguna aplikasi SISTERNET ini harus memiliki paket data internet Xl di setiap harinya. Dan di setiap pemakaian paket data 100Mb, maka akan tersedia 20 poin XL yang akan ditambahkan langsung pada Poin SISTERNET. Dan setiap member yang mendaftar SISTERNET menggunakan nomer XL, dan secara otomatis akan diupdate penggunaan data internetnya setiap minggu di hari Rabu. Dan sedangkan untuk pelanggan paska bayar XL, maka akan diupdate di setiap bulan.

FITUR LAIN SISTERNET Dalam aplikasi SISTERNET juga dibekali fitur promosi yang berisi tentang informasi program promo suatu produk, games khas perempuan, kalender jadwal menstruasi, serta fitur infotainmen yang menyajikan beritaberita tentang dunia hiburan. Layanan tersebut bisa dinikmati secara gratis untuk akses layanan non premium, mencakup artikel, game, mengakses forum serta calendar siklus bulanan wanita. Untuk akses layanan premium yang mencakup konten artikel, pelanggan dikenakan tarif langganan Rp. 5.000/bulan, belum termasuk biaya langganan akses Internet.

Adanya layanan SISTERNET ini, XL kerja bareng melalui kemitraan media, komunitas maupun platform online guna menjangkau kaum perempuan, sekaligus menggelar kegiatan Roadshow di 3 kota, Jakarta, Bandung, dan Surabaya, untuk dapat tatap muka langsung dan melakukan edukasi tentang internet hingga penggunaan aplikasi internet seperti e-commerce dan lainnya.

Pelanggan XL dan masyarakat bisa menggunakan layanan SISTERNET cukup mengunjungi http://www.sisternet.co.id/ . Untuk versi mobile termasuk sistem operasi berbasis Android, aplikasi ini bisa diperoleh dengan mendownload di Google Play Store berikut di Gudang Aplikasi, www.gudangapp.com.adv

Peluncuran SISTERNET.

NASIONAL Edisi 89/ 01 - 07 Juni 2015

Megawati Mumet Ngurusi Pilkada Serentak

Megawati saat mengisi President Lecture di Lemhanas.

Mabes Polri Hentikan Kasus Budi Gunawan KASUS dugaan gratifikasi yang diterima oleh Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan, tampaknya bakal dihentikan. Mabes Polri menyatakan tidak cukup bukti untuk meneruskan kasus ini.

“Kemungkinan besar iya dihentikan,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Anton Charliyan, saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Ia menjelaskan, secara internal penyidik sudah melakukan gelar perkara. Hasilnya, diketahui bahwa bukti permulaan tidak cukup, pasalnya hanya fotokopi berita acara pemeriksaan (BAP) dari KPK. “BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tidak ada yang menandatangani dan tidak ada nama penyidik (KPK)yang memeriksa. Kami minta ke KPK ternyata tidak ada. Lalu bagaimana ini,” papar dia.

Anton menambahkan keputusan untuk menutup kasus yang menjerat Wakapolri itu mengacu kepada keputusan Hakim Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, yang dengan jelas menyatakan penetapan tersangka BG dicabut.

BG diduga menerima gratifikasi saat menjadi Kepala Lemdikpol Mabes Polri. Ia ditetapkan sebagai tersangka awal tahun ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyulut adanya perseteruan antara dua lembaga ini.

BG kemudian mengajukan gugatan praperadilan dan menang. KPK akhirnya melimpahkan kasus BG kepada Kejaksaan Agung, yang kemudian melimpahkan kasus ini kepada Mabes Polri.

Penetapan status tersangka berdekatan dengan pengajuan nama BG sebagai calon Kapolri. Pada akhirnya, Presiden Jokowi menetapkan Jenderal Badrodin sita Haiti sebagai Kapolri.

Fuad Amin

Penyuap Fuad Amin Akui Beri Uang Sejak 2009 DIREKTUR Human Resource and Development PT Media Karya Sentosa (MKS) Antonius Bambang Djatmiko mengakui memberi uang suap kepada mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron.

Pemberian uang terkait jual beli gas alam di Bangkalan, Jawa Timur dilakukan secara langsung dan transfer antar bank.

“Iya ada pemberian. Ada secara tunai dan transfer. Sejak 2009,” ungkap terpidana itu saat bersaksi untuk terdakwa Fuad Amin di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Rasuna Said, Kamis (28/5).

Menurut Bambang, pemberian uang kepada Fuad sejak tahun 2009 sampai Desember 2014. Pemberian bulan Desember bersamaan dengan penangkapan dirinya dan Fuad Amin oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dia menjelaskan, pemberian nilai suap berubahubah dan mengalami kenaikan. Pada 2009 PT MKS awalnya memberikan Rp 50 juta setiap bulan, kemudian mengalami kenaikan menjadi Rp 200 juta pada 2011, dan terakhir senilai Rp 700 per bulan.

Jaksa KPK Pulung Rinandoro mempertanyakan nilai pemberian yang terjadi perubahan kepada Bambang. “Atas permintaan (Fuad Amin) supaya dinaikkan,” jawabnya.

Meski ada permintaan kenaikan jumlah, pemberian uang kepada Fuad Amin tetap disetujui oleh direksi PT MKS. Termasuk disetujui salah satu direksi Sardjono. “Waktu itu dia (Fuad Amin) minta naik, dan permintaan ini disetujui oleh direksi MKS,” beber Bambang.

Diketahui, jaksa penuntut umum mendakwa Fuad Amin melakukan tindak pidana pencucian uang sebesar Rp 229,45 miliar. Dia dinilai berbuat jahat dengan menempatkan, mentransfer, membawa ke luar negeri, atau menyembunyikan hartanya.

Menurut jaksa, politikus Partai Gerindra itu menempatkan uang hasil suap di penyedia jasa keuangan dengan saldo akhir Rp 139,73 miliar dan USD 326,091 (sekitar Rp 4,23 miliar). Dia juga membayar asuransi sejumlah Rp 4,23 miliar. Fuad menggunakan duitnya untuk membeli kendaraan bermotor sejumlah Rp 7,177 miliar, tanah, dan bangunan sejumlah Rp 94,9 miliar.

KPK menjerat Fuad Amin dengan pasal 3 UndangUndang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Dia juga didakwa menerima suap Rp 18,5 miliar. Hal itu diduga terjadi sejak dia menjabat sebagai bupati Bangkalan periode 2003-2008 dan 2008-2013. rus www.lensaindonesia.com

BILA partai politik yang lain, sibuk mempersiapkan diri menghadapi pilkada serentak, tidak demikian PDIP. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan mengaku mumet dengan even politik yang digelar serentak akhir tahun 2015 mendatang.

“Bayangkan pilkada seren-

tak, sebagai ketua umum parpol terbesar, saya sendiri mumet,” kata Megawati saat memberikan kuliah umum di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Jalan Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/5/2015).

Hal ini dikarenakna masih banyak keraguan untuk bisa melaksanakan pilkada secara

serentak baik dari penyelenggara maupun pihak keamanan.

“Bagaimana tidak mumet, biayanya belum ada, maju mundur, tanya ke polisi, potensi keamanan, tidak siap.

Kenapa enggak siap karena jumlahnya hanya 450 ribu, idealnya 1 juta polisi disiapkan,” ujar Mega.

Seperti diketahui, Komisi

Pemilihan Umum (KPU) resmi meluncurkan pemilu kepala daerah serentak 2015.

Pada gelaran Pilkada gelombang pertama akan diikuti kepala daerah yang telah habis masa jabatannya pada 2015.

Selanjutnya, pilkada gelombang dua akan diikuti kepala daerah dengan akhir masa jabatan 2016 pada semester

pertama.

Pelaksanaan Pilkada serentak sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota serta Wakil Wali Kota sita secara serentak.

ASALKAN MAU MEMINDAHKAN DANA DI LUAR NEGERI KE INDONESIA

PRESIDEN JOKOWI SETUJU KORUPTOR DIAMPUNI Presiden Joko Widodo mendukung koruptor diampuni.

Syaratnya, mereka mau memindahkan dana yang ‘diparkir’ di luar negeri ke Indonesia.

PRESIDEN Joko Widodo mendukung koruptor diampuni. Penghapusan sanksi itu hanya berlaku bagi pelaku tindak pidana umum dan khusus, tentunya di luar terorisme dan narkoba. Namun syaratnya, pelaku koruptor mau memindahkan dana yang ‘diparkir’ di luar negeri ke Indonesia.

“Kami berusaha menjadi mediator untuk menggodok wacana itu bersama aparat penegak hukum (Kepolisan, Kejaksaan, dan KPK),” demikian diungkap Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priadi Pramudito saat menggelar silaturahim dengan pemimpin redaksi media massa, Jakarta, Rabu (27/5).

Menurut Sigit, tidak ada sansi pidana bagi koruptor yang bersedia memindahkan uangnya ke Indonesia. “Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) setuju. Alasannya daripada banyak kasus rekening gendut tak tertangani, lebih baik mereka bawa balik uangnya dan bayar pajak.”

Banyak keuntungan Indonesia, jelas Sigit, jika pelaku korupsi memindahkan kekayaannya ke Tanah Air. Di antaranya, pemerintah bisa mendapat pemasukan langsung dan dana tersebut bisa dipakai untuk memutar roda ekonomi nasional.

“Mereka harus bayar tebusan sekitar 10 persen-12 persen dari dana yang diparkir.

Tebusan ini sebagai peneri-

maan pajak. Apa jenis pajaknya, nanti kami pikirkan.”

Sekedar diketahui, dana orang Indonesia yang diparkir di Singapura mencapai Rp 3 ribu-Rp 4 ribu trilun. Jika mereka memindahkan sekitar Rp 1.000 triliun ke Indonesia, maka pemerintah bisa mendapat pemasukan langsung sekitar 10 persen atau Rp 100 triliun.

“Kalau pemerintah dapatnya sebesar itu atau di atasnya, kebijakan ini worth it. Jika pemerintah dapatnya di bawah itu, tidak.”

Persoalannya, lanjut Sigit, terobosan ini membutuhkan payung hukum berupa undang-undang. Nah, Sigit berharap inisiatif membuat beleid tersebut datang dari legislatif.

“Nggak mungkin Kemenkeu membuat undang-undang terkait special atau legal amnesty semacam itu, karena di luar kewenangannya. DPR sudah kami ajak bicara.”

Dia berharap pembahasan draf undang-undang terkait itu sudah bisa diusulkan di rapat paripurna dan komisi di DPR pada Juni-Juli tahun ini sebagai salah satu prioritas program legislasi nasional (Prolegnas) 2016. Jika tembus, pembahasan untuk menjadi undang-undang tak perlu makan waktu lama.

“Pasal-pasalnya cuma butuh sedikit kok. Juli, Agustus, September selesai dibahas, undang-undangnya jadi bisa dijalanin tahun ini juga.”

Selama ini Indonesia sudah dua kali gagal menerapkan tax amnesty atau pengampunan pajak. Yaitu, pada 1964 dan 1984. Sigit mengatakan kegagalan itu disebabkan pemerintah hanya menghapus utang

pajak bagi wajib pajak yang sukarela melaporkan kekayaan sebenarnya, termasuk aset di luar negeri.

Berdasarkan pengalaman gagal itu, Ditjen pajak kemudian menginisiasi tax amnesty jenis baru di Indonesia. Selain penghapusan utang pajak, wajib pajak juga bisa mendapat penghapusan sanksi pidana umum atau khusus, kecuali terorisme dan narkoba. Asalkan, wajib pajak mau memindahkan kekayaannya di luar negeri ke Indonesia.

“Indonesia dua kali gagal jalankan tax amnesty lantaran dianggap tak menarik. Makanya, saat ini, kami rangkap dengan penghapusan sanksi pidana. Jadi diperluas, korupsi juga dibebaskan,” imbuhnya.

Atas dasar itu, menurut Sigit, pihaknya sudah mengajak aparat penegak hukum guna menggodok wacana tersebut.

Secara prinsip, Presiden Jokowi disebut sudah memberikan dukungan. Di sisi lain, Ditjen Pajak juga bakal melakukan konsultasi publik.

“Kami akan mengundang pengusaha untuk gulirkan ide ini, pasti mereka punya duit di luar negeri,” katanya. “Juga akan undang akademisi, sebagai pihak selalu protes masalah keadilan.”

Praktik tax amnesty disertai penghapusan sanksi pidana pernah berhasil dilakukan India pada 1998. Negeri Bollywood itu sukses mendapatkan pemasukan sekitar Rp 25 triliun lantaran memajaki 5 persen setiap dana yang dipindahkan orang kaya India dari luar ke dalam negeri.

“Argentina juga pernah melakukan tapi gagal. Sementara Italia terbantu lantaran punya undang-undang lalu lintas devisa yang menyebut menaruh uang di luar negeri adalah kejahatan,” kata Sigit. bim/mrd

Presiden FIFA, Sepp Blatter.

Blatter Buka Suara soal Kasus Korupsi FIFA PRESIDEN FIFA Sepp Blatter mengaku bakal mendukung penuh langkah otoritas hukum Amerika Serikat (AS) mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dan suap dalam proses pemenangan Rusia dan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2018 dan 2022.

Pernyataan itu diungkapkan Blatter setelah kepolisian Swiss menangkap Sembilan tokoh sepakbola dunia, dan tujuh di antaranya adalah petinggi FIFA, di Zurich, Rabu (27/5/2015).

Selain itu, polisi juga menangkap empat eksekutif di bidang pemasaran, serta calo pembayaran ilegal.

Federal Office of Justice (FOJ) Swiss menjelaskan, penangkapan itu dilakukan berdasarkan permintaan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) terhadap kasus korupsi dan suap sejak 1990an hingga saat ini. Oleh karena itu, menurut FOJ, ke-14 orang yang diduga terlibat tersebut bakal diekstradisi ke AS karena kasusnya bakal dilimpahkan ke Kejaksaan New York.

“Ini adalah waktu yang sulit buat sepak bola, fans, dan untuk FIFA selaku organisasi. Kami mengerti kekecewaan yang telah diekspresikan banyak orang, dan saya tahu kejadian ini akan memberikan dampak pada cara pandang masyarakat terhadap kami,” ujar Blatter seperti dilansir dalam situs resmi FIFA. “Kejadian ini sangat disayangkan. Harus dijelaskan bahwa kami menerima tindakan dan investigasi seperti ini oleh otoritas Amerika Serikat dan Swiss. Hal ini pasti akan membantu FIFA mengeluarkan akar permasalahan dari berbagai tindakan yang salah di dalam dunia sepak bola.”

“Saat ada beberapa orang yang frustrasi dengan perubahan, kami tegaskan bahwa aksi seperti ini harus terus dilakukan dan akan dilakukan secara berkelanjutan. Faktanya, aksi dari pihak berwajib di Swiss hari ini juga didukung oleh data yang kami berikan kepada mereka pada tahun lalu.”

“Segala macam tindakan yang salah tidak akan memiliki tempat dalam dunia sepak bola, dan kami akan pastikan kalau semua orang yang terlibat akan dikeluarkan dari pertandingan. Menyangkut kejadian hari ini, Komite Etik Independen, yang juga sedang memeriksa tuduhan korupsi pada pemilihan tuan rumah Piala Dunia 2018 dan Piala Dunia 2022, akan mengambil tindakan tegas untuk memberikan sanksi individual tersebut dari segala aktivitas berbau sepak bola, baik di level nasional maupun internasional.”

“Tindakan seperti ini merupakan langkah sama yang FIFA berikan dalam beberapa tahun terakhir untuk mengeluarkan siapa pun anggota yang melanggar Kode Etik.

Kami akan terus bekerja sama dengan pihak terkait untuk

mencabut semua akar yang menyimpang dari FIFA, untuk mendapatkan kembali kepercayaan Anda dan memastikan bahwa sepak bola dunia bebas dari tindakan menyimpang,” tutur Blatter.

Operasi penangkapan dilakukan saat para eksekutif FIFA sedang berkumpul di Zurich untuk melaksanakan kongres yang bakal mengagendakan pemilihan presiden FIFA periode 2015-2019 pada Jumat (29/5/2015). Blatter rencananya akan mencalonkan diri untuk kali kelima.

Di tengah proses pemilihan presiden baru, semasa kepemimpinan Blatter, FIFA sebelumnya memang kerap dikaitkaitkan dengan berbagai rumor tidak sedap, salah satunya isu suap. Dugaan suap dalam proses pemenangan pemilihan tuan rumah Piala Dunia 2018 dan 2022 menjadi isu yang paling sering diangkat ke publik.

Qatar mengalahkan AS, Australia, Jepang, dan Korea Selatan pada proses voting tuan rumah Piala Dunia 2022.

Padahal, dalam salah satu laporan teknis, FIFA mengingatkan soal tingginya temperatur udara di negeri Timur Tengah itu selama Juni-Juli, yang berisiko terhadap kesehatan pemain.

Di tengah ramainya seruan pemungutan suara ulang, investigator FIFA, Michael Garcia, melakukan investigasi kasus tersebut sebelum Piala Dunia 2014 bergulir. Hasilnya, FIFA diminta untuk mengutamakan transparansi karena Garcia mengaku kesulitan menyelidiki beberapa kasus itu karena minimnya informasi dari pihak- pihak terkait yang diduga terlibat.

Namun, beberapa pekan setelah melaporkan usulan tersebut, Garcia justru mengundurkan diri. Pria yang bekerja sebagai jaksa di New York itu membuat keputusan tersebut sebagai bentuk protes lantaran Hakim FIFA Hans-Joachim Eckert menilai tidak ada bukti korupsi dan penyuapan dalam laporan investigasinya.

Eckert menyampaikan penjelasan soal keputusannya menghentikan penyelidikan terhadap Federasi Sepak Bola Rusia (FUR) dan Federasi Sepak Bola Qatar (QFA) dalam dokumen setebal 42 halaman. Menurut Garcia, laporan Eckert itu tidak lengkap dan memiliki sejumlah kesalahan berkaitan dengan fakta dan kesimpulan dari hasil penyelidikan yang dilakukan Garcia.

Isu suap dan korupsi di dalam tubuh FIFA memang sudah terjadi selama dua generasi. Pada 1998, Presiden FIFA Joao Havelenge sempat juga tersandung kasus suap. Menurut hasil investigasi Komite Etik pada 2011, pria yang menjabat sebagai ketua pada periode 1974-1998 di FIFA itu terbukti menerima suap hingga 55 juta dollar AS. ar/fifa

JAKARTA RAYA

10 Edisi 89/ 01 - 07 Juni 2015

Dijegal, Ahok Sebut DPRD DKI ‘Buta’ Perda Polres Jakarta Timur menangkap N (67), pelaku pemalsuan buku nikah. Pelaku sudah menjalankan aksinya sejak bulan Maret 2013 silam.

Awas, Pemalsu Buku Nikah Berkedok Guru Mengaji AKSI pemalsuan dokumen tidak hanya menyasar ijazah semata. Buktinya, buku nikah, akta cerai, hingga salinan putusan cerai juga ikut dipalsukan.

Adalah N (67), seorang guru mengaji yang menjadi pelaku pemalsuan dokumen di atas.

Penangkapan bermula dari laporan masyarakat akan adanya kegiatan pembuatan buku nikah palsu.

Aparat yang mendapati laporan tersebut, langsung mendatangi lokasi yang dimaksud, di Jl Komarudin Kampung Sawah, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (28/5). Hasilnya sejumlah buku nikah, dan dokumen lainnya berhasil ditemukan.

Kapolres Jakarta Timur Kombes Umar Faroq menjelaskan diduga pelaku menjalankan aksinya tidak sendirian. “Sekarang sedang dikembangkan karena pelaku pasti bekerja tidak sendirian. Mudahmudahan ada bukti lain yang bisa ditemukan,” katanya, Jumat (29/5).

Umar menjelaskan pelaku memperoleh buku nikah dari seseorang berinisial R dengan membelinya seharga Rp 75 ribu per buku. Sedangkan blanko cerai dan salinan putusan cerai didapat dari seseorang yang berinisial G seharga Rp 125 ribu per rim.

“Kita akan konfirm ke Kementerian Agama, apakah hanya data-datanya saja yang dipalsukan atau buku-buku ini memang palsu adanya,” katanya.

Lebih jauh Umar menjelaskan pelaku telah melakukan pemalsuan dokumen sejak bulan Maret 2013. Modus ekonomi menjadi latar belakang pria yang bekerja serabutan tersebut.

“Pelaku tidak punya pekerjaan maka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka melakukan kegiatan usaha pembuatan buku nikah, akta cerai dan akta putusan cerai palsu,” kata Umar.

Dari tangan pelaku, petugas di antaranya menyita 65 stempel palsu, 26 buku nikah palsu untuk suami, 24 buku nikah palsu untuk istri, 7 lembar akta cerai palsu untuk suami, 8 lembar akta cerai palsu untuk istri, 45 lembar blanko kosong surat keterangan memeluk agama Islam, dan lain-lain.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 263, 264, 366 KUHP tentang pemalsuan akta. Adapun anca jun man hukuman pidananya 5-7 tahun penjara.

Di Jakarta Orang Mati Juga Dipalak GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membongkar borok Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Selain tidak becus mengurus taman-taman di Ibukota, Ahok juga mengungkap terjadi pungutan liar (pungli) dilakukan oknum terhadap masyarakat yang ingin menguburkan keluarganya.

Mantan Bupati Bangka Belitung ini bahkan mengibaratkan, orang miskin di Jakarta susah untuk mati. “Ini tidak beres. Orang miskin yang mati masih dipalakin,” kata Ahok di acara Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 di Balaikota, Senin (25/5).

Begitu juga dengan persoalan pertamanan. Dinas Pertamanan dan Pemakaman dianggap tidak mampu mengurus dan membangun taman yang layak untuk warga Jakarta.

Dengan cara menggandeng pihak swasta, akhirnya dapat dibuat Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA).

“Seharusnya yang membangun taman itu Dinas Pertamanan. Karena tidak jalah, saya suruh pihak swasta. Hasilnya, empat bulan selesai,” tukasnya.

Hingga akhir tahun 2015, Pemprov DKI berencana akan membangun 54 RPTRA di Jakarta.

Di kesempatan itu juga mengaku bersyukur telah terjadi kekisruhan penetapan APBD DKI. Ia jadi sadar, penyusunan APBD selama ini tidak sesuai dengan perundang-undangan. ”DKI jadi sadar.

Selama ini penyusunan APBD tidak sesuai dengan perundang-undangan,” ucapnya.

Meski bersitegang dengan DPRD dalam penetapan APBD, Ahok mengaku hubungannya dengan para anggota dewan-dewan baik-baik saja. Ia menganggap permasalahan itu seperti menabrak kam az bing saja.

Ahok menuding tindakan anggota dewan Syarif hanyalah upaya “cari muka” kepada warga kurang mampu. Upaya ini juga diyakini sebagai penggerakan massa untuk menjegal dirinya pada pilkada mendatang.

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan bahwa KTP DKI yang dimiliki oleh pedagang kaki lima (PKL) liar di Monas merupakan kartu identitas yang baru didapatkan. Kebanyakan PKL liar yang tidak terdaftar di Lenggang Jakarta itu merupakan penyewa kios di sana.

“Mereka itu baru tambah (KTP DKI). Ini main politik saja.

Kami ada (dafar) nama binaan PKL dan lokbin di sana, banyak yang tidak cocok namanya. Kalau kamu main politik, ya pasti keluarin KTP DKI. Coba kalau dicek, KTP Madura lebih banyak,” kata Basuki di Balai Kota, Jumat (29/5/2015).

Ia juga mengaku bingung dengan tindakan anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Syarif, yang berdialog dengan PKL Monas, Kamis (28/5/ 2015). Ketika PKL Monas itu menunjukkan KTP DKI, Syarif mempertanyakan keputusan Basuki tidak memasukkan para pedagang itu ke dalam Lenggang Jakarta.

Kebingungan Basuki semakin bertambah ketika Syarif membela PKL Monas. Padahal, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum), PKL tidak boleh berdagang di ring 1, termasuk kawasan Monas.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Syarif berdialog dengan PKL Monas, Kamis 28 Mei 2015.

“Anggota DPRD ini kan lucu.

Dia yang ketok palu perda mengatakan Monas adalah kawasan ring 1 dan tidak boleh dipergunakan untuk berjualan,” kata Basuki.

Ia menengarai, tindakan Syarif ini hanyalah upaya “cari muka” kepada warga kurang

mampu. Upaya ini juga diyakini sebagai penggerakan massa untuk menjegal Basuki pada pilkada mendatang. Ia pun mengimbau Syarif untuk mencabut klausul tersebut di Perda Tibum.

“Cabut dong perdanya yang mengatakan Monas adalah ka-

wasan ring 1 dan enggak untuk boleh berjualan. Jadi, Pak Syarif, anggota Dewan yang terhormat, ngerti perda enggak sih?

Ini kan lucu, dia mau sok-sokan dapat nama. Cabut saja perdanya, yang ketok palu perda kan kalian (DPRD), bukan pada zaman saya,” kata Basuki.

Sebelumnya, Syarif mendatangi kawasan Monas untuk berdiskusi dengan PKL yang berjualan di luar Lenggang Jakarta. Hal tersebut dia lakukan setelah unjuk rasa yang dilakukan para PKL di depan Gedung DPRD DKI, Selasa (26/5/ 2015) lalu.

Syarif pun melihat bahwa semua KTP yang dimiliki PKL liar Monas merupakan KTP DKI. Syarif merasa heran bahwa PKL yang berada di Monas tidak seperti yang disebut Basuki, yaitu tidak memiliki KTP DKI. Syarif mengatakan, dengan demikian, PKL Monas merupakan warga Jakarta yang harus juga diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi DKI. kur

800 UMKM Ramaikan PRJ Senayan

Bajaj oranye akan diganti dengan bajaj biru berbahan gas.

Keluh Kesah Sopir Bajaj Oranye Diganti Bajaj Biru WAJAH Mijo (51), seorang supir Bajaj berbahan bakar solar warna oranye tampak lesu. Belum ada satupun pelanggan yang menggunakan jasa transportasi miliknya.

Duduk di bawah sebuah pohon rindang, bapak tiga orang anak itu menceritakan kegelisahannya terkait transportasi umum yang menggunakan roda tiga itu.

Dia mengaku sudah mendengar rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meremajakan bajaj oranye menjadi bajaj biru berbahan bakar gas. Padahal, dia baru satu tahun membeli bajaj oranye itu dengan harga Rp 11 juta dari pemilik sebelumnya.

Tadinya, Mijo hanya bekerja menjadi supir bajaj dengan sistem setoran.

Namun, kini dia sudah bisa memiliki kendaraan yang berbunyi bising itu setelah sepuluh tahun bekerja menjadi supir bajaj.

“Saya sudah dengar sih rýencana Pemerintah DKI merevitalisasi bajaj oranye menjadi bajaj biru. Tapi, kami punya duit dari mana untuk bayar down payment (DP),” kata dia di perempatan Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (29/5).

Pria berkacamata itu memprediksi biaya DP untuk mendapatkan bajaj berbahan bakar gas sebesar Rp 25 juta sampai Rp 30 juta.

Sementara uang cicilan perbulannya mencapai 2,5 juta. Dari mana uang itu akan didapatkan kalau sehari dia hanya bisa mengantungi keuntungan sebesar Rp 60.000. “Sangat berat bagi kami. Sebenarnya setuju aja diremajakan asalkan kami dibantu pemerintah,” ucapnya.

Pria yang biasa mengoperasikan bajaj oranye di sekitar Blok M-Cilandak itu menjelaskan bahwa memang saat ini pengguna jasa bajaj oranye sudah sangat sedikit. Hal ini dikarenakan penumpang lebih memilih menggunakan ojek.

“Disamping lebih murah, ojek juga lebih cepat. Jadi penumpang banyak yang milik naik ojek,” tuturnya.

Tarif sewa bajaj oranye biasanya terbagi dua yaitu jarak dekat dan jauh.

Untuk jarak jauh sebesar Rp 25.000 sampai Rp 30.000. Sementara untuk jarak dekat sebesar Rp 10.000 sampai Rp 15.000.

“Saya ngga setoran. Sehari bisa dapat Rp 100.000, tapi dipotong Rp

40.000 untuk bensin dan oli samping,” ucapnya.

Sementara itu, Subur (35) supir bajaj lainnya menuturkan bahwa setuju dengan langkah Pemprov DKI untuk merevitalisasi bajaj. Namun, perizinan kadang dipersulit sehingga untuk mengoperasikan bajaj tanpa surat-surat. “Ini saya sudah ngurus hampir dua minggu izin tapi belum keluar. Jadi gunain bajaj bodong,” tuturnya.

Pria yang sudah 10 tahun bekerja sebagai supir bajaj itu mengatakan dia belum memiliki bajaj sendiri. Setiap hari, dia harus menyetor uang sebesar Rp 35.000 untuk bajaj yang digunakan. Sehingga, kalau ada bajaj yang baru dia berharap pelanggan akan lebih banyak.

“Sebenarnya capek juga naik bajaj yang lama. Selain polusi udara, para penumpang juga ogah naik,” ungkap bapak dari dua orang anak itu.

Namun, untuk revitalisasi bajaj biru, dia mengaku menunggu dari pemilik. Karena dia tidak memiliki biaya untuk membeli bajaj yang baru.

“Semua tergantung pemiliknya, mau bin ganti atau ngga,” ucapnya.

SEBANYAK 800 UKM akan ikut meramaikan acara Pesta Rakyat Jakarta (PRJ) 2015. Acara yang akan diadakan di Parkir Timur Senayan mulai hari Sabtu, 30 Mei sampai hari Jumat, 5 Juni 2015 ini memang sengaja dijadikan ajang pemberdayaan UKM yang ada di sekitar area Jabodetabek.

UKM yang akan membuka stand di PRJ Senayan didatangkan dari lima wilayah di Jakarta dan Kepulauan Seribu dan diharapkan dapat menjadi salah satu jalur pemasaran bagi para UKM dan IKM, sekaligus kesempatan untuk mempromosikan usaha mereka. Hal ini diakui Ketua Panitia PRJ Senayan, Indra Maulana, sebagai salah satu tujuan PRJ Senayan.

"Produk dari UKM di Jakarta, bahkan seluruh Indonesia sebenarnya tidak kalah bagus dari produk-produk yang banyak dijual di pasaran. Tapi mereka sering kali mendapat kendala dalam memasarkan dan mempromosikan produk mereka. Dengan diberikannya stand khusus untuk para UKM di PRJ Senayan, diharapkan dapat meningkatkan pemasaran mereka, membuat produk yang mereka jual lebih dikenal oleh masyarakat," katanya, Senin (25/5/2015).

Para pelaku UKM dan IKM hanya perlu membayar iuran sebesar dua juta rupiah untuk mendapatkan booth selama 7 hari di area PRJ. Di sana, mereka bisa berjualan dan mempromosikan dagangannya. Diharapkan, selama tujuh hari, para pelaku UKM bisa mengeruk keuntungan lebih dari 200%.

Mustafa, salah satu pelaku UKM yang nanti akan ikut mengisi booth di PRJ Senayan berharap bisa mendapatkan lebih banyak konsumen melalui PRJ. Bukan hanya penjualan selama acara berlangsung, tapi juga bisa mendapatkan pelanggan tetap setelah acara PRJ Senayan selesai digelar.

"Target kami adalah dagangan laku, brand kami lebih dikenal, dan bisa terus dapat orderan meski acara PRJ sudah selesai," sita tuturnya.

Oknum FBR Serang Membabi Buta MOI RATUSAN orang yang mengaku dari Ormas Forum Betawi Rempug (FBR), mengacak-acak Mall Of Indonesia, Jalan Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (29/05), sekitar 14.30 WIB. Salah satu security MOI, Simbolon (25) mengaku ormas tersebut menyerang secara membabi buta.

“Awalnya datang teriakteriak. Ratusan lebih ada bang.

Jadi, mereka teriak-teriak, www.lensaindonesia.com

abis itu ngancurin lima loket karcis di pintu keluar itu. Itu ada penjaganya, cowo cewe juga petugasnya. Langsung dipecahin membabi buta nggak karuan lah. Portal loketnya dirusakkin juga,” kata Simbolon warga Pulomas, Jakarta Timur.

Dikatakan Simbolon, para ormas tersebut langsung masuk berlarian ke kawasan Ruko Apartemen City Home Blok M. “Mereka lari-larian, kelua-

rin parang, samurai, lemparin pecahan kaca, batu, wah itu kacau balau pokoknya. Batu di udara sudah rame. Mereka nyerbunya gak karuan,” ucapnya dengan nafas tersengalsengal.

Dikatakan Simobol kembali, temannya banyak terluka akibat tebasan samurai, lemparan batu dan kaca.

“Saya aja luka, kena pecahan kaca. Mereka pada ngelemparin. Saya tetep nahan

mereka sama security lain,” jelasnya.

Edi (26), yang juga security MOI mengaku tak tahu menahu ada berapa total temannya yang terluka akibat serangan membabi buta.

“Pokoknya banyak bang.

Ada kisaran 5-7 orangan temen saya luka. Ada yang kepalanya bocor. Kalau gak salah tadi ada yang dibawa ke rumah sakit, cuman gak tahu rumah pan sakit mana,” jelasnya.

Ratusan orang yang mengaku dari Ormas Forum Betawi Rempug mengacakacak Mall Of Indonesia, Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

JABAR SQUARE

11 Edisi 89/ 01 - 07 Juni 2015

Disnaker Gelar Pelatihan Wirausaha untuk Penyandang Disabilitas DINAS Tenaga Kerja dan transmigrasi Kota Bandung akan menggelar pelatihan wirausaha usaha baru untuk penyandang disabilitas. Hal itu guna melaksanakan amanat PP Nomor 43 tahun 2008 dan Perda nomor 26 tahun 2009 tentang kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat untuk memperoleh kesempatan kerja.

“Kita sarankan kepada pengusaha yang mempekerjakan 100 pekerja, 1% dari pekerja yang ada harus mempekerjakan tenaga kerja yang disabel, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya, jadi sesuai dengan kecacatannya,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Kota Bandung, Herry M Djauhari di balaikota, Rabu (26/5).

Pelatihan wirausaha itu, kata Herry, akan dilaksanakan pada 8 sampai 10 Juni 2015 bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung.

Wakil direktur kemahasiswaan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Erfin Roesfian mengatakan pada 2013 dan 2014 program pelatihan kaum disabilitas ini sudah dilaksanakan dua kali di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dengan jumlah peserta sebanyak 10 orang. “Untuk tahun 2015, kita tawarkan sebanyak 21 orang untuk mengikuti program ini, dengan materi pelatihan pengenalan industri hospitality,” katanya.

Selain pengenalan Industri hospitality, diberikan juga materi mengenai pengembangan potensi diri, administrasi perhotelan, laundry, telepon operator, pengetahuan komputer, pengetahuan dasar bisnis makanan dan minuman. Erfin menyatakan bahwa pihaknya mendukung pemerintah dalam mewujudkan Kesetaraan kaum disabilitas sehingga mempunyai peran dalam mengembangkan kepariwisataan di bidang hospitality industries.

“Khusus kota bandung, untuk tahap pelatihan dibagi beberapa cluster, pelatihan housekeeping menjadi pelatihan yang utama. Di dunia perhotelan saat ini terutama di kota besar mempekerjakan kaum disable sudah menjadi tren. Ini merupakan bentuk tanggung jawab moral para pelaku industri hospitality,” ujarnya.

Dia menambahkan, kriteria penyandang disabilitas yang dapat mengikuti pelatihan tersebut sementara hanya peserta yang memiliki cacat fisik kaki yang menggunakan tongkat. Erfin mengaku STP Bandung masih terus secara bertahap menyiapkan sarana prasarana untuk para penyandang cacat.

“Untuk penyaluran kerja para penyandang cacat nantinya akan melewati tahap job placement dengan bantuan informasi dari STP Bandung,”katanya. arie

Nandang Saftari, Kabid Keolahragaan Disorda Jabar.

Pospenas Ajang Silaturahmi Antar Santri se-Jabar PEMERINTAH provinsi (Pemprov) Jabar, melalui Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Jabar, pada Oktober 2016 mendatang akan mengikuti menyelenggarakan Pekan Olahraga Antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS) ke-VII, yang akan dilaksanakan di provinsi Banten, demikian dikatakan Kepala Bidang (Kabid) Keolahragaan Disorda Jabar, Nandang Saftari kepada Lensa Indonesia di ruang kerjanya, pekan lalu.

Pernyataan itu disampaikan Nandang, usai acara rapat koordinasi persiapan Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Daerah (POSPEDA) 2015. Dalam rapat tersebut dihadiri pula utusan dari pihak BKPP Jabar, Kementerian Agama prov Jabar serta kabupaten/kota se-Jabar.

Saat ini lanjut Nandang, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan tujuan agar pelaksanaan POSPEDA tingkat Jawa Barat, pada Nopember 2015 nanti akan berjalan dengan lancar, aman, sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu dalam rapat tersebut yang menjadi pokok pembahasan adalah penetapan waktu dan tempat, keabsahan persyaratan peserta dan cabang olahraga dan seni yang akan dipertandingkan, tutur Nandang.

Mengingat kata dia, POSPEDA tingkat daerah sebagai ajang seleksi pembentukan kontingen Jabar dalam mengikuti atau menuju POSPENAS 2016. Oleh karena itu lanjut Nandang, untuk menetapkan tahapan pembinaan olahraga di lingkungan pesantren POSPENAS 2016 nanti, pihaknya juga melibat lembaga terkait lannya, seperti Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) wilayah Jabar serta Kementerian Agama Kanwil Jabar, jelasnya.

“Selain masalah persiapan dan sistem kelengkapan lainnya, pengiriman kontingen Jabar pada POSPENAS nanti, menurut Nandang, pihaknya telah mengambil langkah serta aspek lain, yaitu pembinaan terhadap pelatih olahraga dilingkungan pesantren dalam bentuk Coaching Clinic tiap cabang olahraga. Untuk tahun ini (2015) telah dilaksanakan pada April yang lalu sebanyak 135 orang,” katanya.

Dengan adanya kegiatan POSPENAS ini, diharapkan dapat membina para santri terutama yang ada di pondok pesantren untuk menggali potensi para santri dibidang olahraga dan seni. Selain itu menjadi momentum yang berfungsi sebagai wahana perekat silaturahmi serta persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya dikalangan pondok pesantren, papar Nandang. ronny

Di Garut, Banyak PNS Pakai Ijasah Palsu Ada dugaan Pegawai Negeri Sipil di Garut menggunakan ijasah palsu. Hal itu dilakukan agar PNS cepat naik golongan.

MARAKNYA penjualan ijasah palsu, membuat Komisi A DPRD Garut, Jawa Barat meminta Pemkab setempat mengambil langkah-langkah antisipasi. Badan Kepegawaian Daerah Garut diminta untuk melakukan verifikasi dokumen PNS yang diduga mendapatkan ijazah palsu dari universitas bodong.

“Kami meminta BKD Garut,

untuk segera memverifikasi ijasah para Pegawai Negeri Sipil (PNS) langsung ke Universitas dimana ijasah tersebut dikeluarkan,” ujar Sekretaris Komisi A DPRD Garut, Dadang Sudrajat, saat dihubungi melalui pesawat telponnya, Rabu (27/5/2015).

Hal ini juga sudah disampaikan setiap rapat kerja dengan BKD Garut. Bahkan

pihaknya telah meminta hasil laporan terkait verifikasi ijasah yang digunakan untuk kenaikan golongan.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan adanya dugaan Pegawai Negeri Sipil yang ada di Garut, menggunakan ijasah palsu. Apalagi, saat ini banyak kampus menawarkan pendidikan penyetaraan dengan waktu yang sangat singkat. Biasanya penyetaraan tersebut untuk jenjang S1 dan S2.

“Bisa saja karena ingin cepat naik golongan, maka banyak PNS yang mengikuti

pendidikan yang sangat singkat, tanpa memikirkan sebab akibatnya,” tutur Dadang.

Dikatakannya, jika dalam hasil verifikasi tersebut ditemukan adanya penggunaan ijasah yang mencurigakan, pihaknya meminta agar PNS tersebut diberikan sanksi yang sangat berat. Soalnya tindakan ini sudah bertentangan dengan hukum.

Diakuinya, pihaknya juga pernah menemukan data adanya penggunaan ijasah S1 oleh PNS. Yang mana mendapatkan gelar sarjana dengan menempuh pendidikan ha-

nya selama satu tahun. Padahal untuk mendapatkan ijasah S1, pendidikannya bisa mencapai lima tahun. “Sungguh anehkan ada S1 hanya didapat dalam satu tahun,” ujarnya, enggan mengungkap tempat PNS tersebut berdinas dimana.

Sementara Kepala BKD Kabupaten Garut, Asep Saeful Faruq, hingga berita ini diturunkan, belum bisa dimintai pendapatnya terkait permintaan Komisi A, untuk melakukan verifikasi sejumlah Ijasah PNS Pemkab Garut. taufiq_akbar

Wali Kota Bandung Ridwan kamil saat menerima penghargaan Marketeers Of The Year Bandung 2015di Convention Center Trans Luxury Hotel, Jl. Gatot Subroto, Selasa 26 Mei.

Ridwan Kamil Dianugerahi Marketers Of The Year 2015 WALI Kota Bandung Ridwan kamil menerima penghargaan dalam kategori “Marketeers Of The Year Bandung 2015” untuk sektor pemerintahan. Penganugerahan itu diberikan Marketeers lokal yang tidak hanya sukses memimpin namun juga memberikan efek positif bagi masyarakat banyak.

“Bandung merupakan produk yang bukan hanya sebuah tempat geografis tapi memiliki perasaan, bagi sebagian orang

Bandung hanya nama kota tapi bagi sebagian lagi merupakan Bandung adalah kata sifat kreatif, berbagi dan cerdas,” ujar Wali Kota Bandung, M Ridwan Kamil usai menerima penghargaan tersebut di Convention Center Trans Luxury Hotel, Jl. Gatot Subroto, Selasa (26/5).

Acara Indonesian Marketers Festival 2015 yang mengusung tema Making Indonesia WOW! City, Creative and Commerce itu merupakan fes-

tival pemasaran terbesar di Indonesia yang diselenggarakan di 17 kota utama Indonesia, dihadiri para pakar dan Marketing enthusiasts dari berbagai kota.

Ridwan Kamil mengatakan, untuk memasarkan Indonesia khususnya Bandung di level internasional, Ia akan membuka tempat sebagai sarana promosi pariwisata di beberapa kota internasional yang disebut “Little Bandung”.

“Bulan Oktober tahun ini

akan diresmikan sebuah gedung di Seoul Korea yang lantai bawahnya cafe dan restoran makanan khas Bandung, ditengahnya menjual produkproduk dari Bandung dan Indonesia, Galeri untuk pameran foto atau lukisan dan teratas untuk kamar kamar untuk menginap,” katanya.

Ide untuk membuat “Little Bandung” itu, kata Ridwan, untuk membombardir wisatawan asing dengan produkproduk kuliner, seni, fashion.

sehingga mereka akan paham bahwa ada sebuah kota yang bernama Bandung sebagai etalase yang mewakili Indonesia.

“Mudah-mudahan dengan ini bisa membawa semangat bahwa produk Indonesia tidak hanya sibuk di dalam, tapi juga akan buktikan ke dunia bahwa ingat Indonesia juga ingat Bandung yang membuktikan kreativitas, kuliner dan semua hal-hal yang akan membawa nama baik kita meningkat pesat,”pungkasnya. arie

Warga Bisa Urus 24 Perizinan Via Online

Oknum Disdik Jabar Sebar Isu Hasut Bantuan Aset BPPTKPK

WARGA Bandung kini bisa mengurus 24 jenis perizinan secara online, menyusul diresmikannya layanan online terpadu bppt.bandung.go.id. Warga bisa mengurus izin dengan tiga tahapan yakni Pendaftaran, Validasi dan Pembayaran.

“Dengan layanan tersebut, kini warga Bandung bisa mengurus perizinan yang di akses secara online,” ujar Wali kota Bandung Ridwan Kamil, di kantor BPPT jln.Cianjur, Kamis (28/5).

Hadir dalam kesempatan itu, perwakilan KPK, Kementerian Dalam Negeri, Perwakilan Kemenpan RB, Direktur Kepesertaan dan Ketenagakerjaan BPJS, serta Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Ema Sumarna.

Nantinya, kata Walikota, setelah sudah melakukan semua tiga proses tahapan dengan benar. Para pemohon tinggal menunggu surat izin di rumah. BPPT Kota Bandung sendiri bekerjasama dengan PT Pos Indonesia untuk mengantarkan surat izin itu kepada pemohon.

“Yang paling istimewa, naskah izinnya nanti di deliver ke rumah.

Jadi tidak ada lagi pertemuan antara warga dengan PNS, sehingga ini akan memotong calo, pungli, dan peluang-peluang terjadinya negosiasi-negosiasi seperti itu,” ujarnya.

Menurutnya, sistem perizinan online ini merupakan reformasi birokrasi, “Reformasi birokrasi ini

SEJUMLAH Anggota Komisi V DPRD Jabar, mengaku kesal terhadap ulah oknum yang mengaku staf dari Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar. Tidak hanya itu, oknum tersebut mengobral isu ke sejumlah warga agar beramairamai melakukan permohonan proposal bantuan hibah terkait aset gedung Balai Pelatihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidik Kejuruan (BPPTKPK).

Padahal alihfungsi gedung yang terletak di Jalan Pahlawan N0 70 Kota Bandung itu, kini terus menjadi perdebatan antara Pemprov Jabar dengan Komisi V DPRD Jabar.

“Bukanya mendukung Komisi V DPRD Jabar yang sudah komitmen mempertahankan gedung tersebut.

Sebaliknya, ini malah memperkeruh situasi mengobral isu ke warga. Ini kan konyol,” kata Rustandie, Anggota Komisi V DPRD Jabar.

Lebih lanjut dirinya memaparkan, hal ini ia dapat dari sejumlah warga yang sengaja mendatangi ruang kerjanya di Fraksi Restorasi Nurani Rakyat DPRD Jabar Jalan Diponegoro Bandung.

Warga yang mengaku mendapatkan petunjuk dari salah seorang staf Disdik Jabar, yang tidak menyebutkan namanya, bahwa jika ingin memperoleh bantuan soal Asset balai tersebut, harus membuat proposal permohonan hibah yang ditujukan ke partai NASDEM. “Ini harus diklarifikasi apa tujuan orang yang mengobral isu tersebut. Nanti, saya akan panggil Kadisdik Jabar-nya

adalah seberapa banyak terukur secara ilmiah perubahannya. Dan itu yang harus menjadi edukasi, informasi yang tepat kepada warga,” tambahnya.

Sementara itu Emma Sumarna mengatakan jika dalam pendaftaran semua data dan persyaratan yang diisi telah diupload, pemohon izin akan mendapatkan pemberitahuan data yang sudah lengkap dengan notifikasi SMS ke Handphone.

Di dalam notifikasi SMS tersebut, nanti akan berisikan nomor resi yang berguna jika ada keluhan bisa mempergunakan complain tersebut dengan menunjukan nomor resi itu.

“Nanti keluar nomor resinya. Jadi kalau ada apa-apa bisa complain dengan nomor resi itu,” jelasnya.

Emma juga menambahkan jika ada warga yang belum mengerti tentang proses perizinan secara online, pihaknya dari BPPT akan menyediakan bantuan untuk menjelaskan proses tersebut di Kantor BPPT Jalan Cianjur.

Hal itu dimaklumi, karena Emma menyampaikan bahwa proses perizinan online dalam satu tahun ini masih dalam masa transisi.

“Karena tidak semua masyarakat punya gadget canggih dan mengerti internet. Jadi kita tetap ada layanan bantuan. Kalau orang bingung, bisa datang ke kita, kita bantu dengan proses online,” pungkasnya. arie

foto oknum - Yandi Darojat, Kasubag Umum dan Kepegawaian Disdik Jabar.

jika itu benar atas perintah dari dinas.

Karena meresahkan,” tegas Rustandie.

Di tempat terspisah, Yandi Darojat, Kasubag Umum dan Kepegawaian Disdik Jabar mengatakan, perihal isu yang disebarkan oknum staf Disdik, dirinya sangat menyayangkan. Karena, lanjut Yandi, secara etika pernyataan isu tersebut tidak harus seperti itu.

Apalagi, jadi sesumbar dan polemik warga terkait alihfungsi balai (BPPTKPK) tersebut.

Yandi berjanji akan menindaklanjuti perihal ulah staf Disdik Jabar itu.

Dalam waktu dekat segera melakukan pemanggilan kepada staf Disdik itu, karena tidak seharusnya staf turut campur soal tersebut. “Seharusnya yang berkomentar soal balai tersebut, ya pejabat Eselon II seperti Kepala Dinas Pendidikan,” kata Yandi Darojat, menyesalkan.caca/ronny www.lensaindonesia.com

12

JATIM SQUARE

Edisi 89/ 01 - 07 Juni 2015

Keabsahan Sekretariat Panwaskab Ponorogo Dipertanyakan

Wali kota Probolinggo saat sidak beras plastik.

Walkot Probolinggo Blusukan Antisipasi Beras Plastik WAKIL Walikota (Walkot) Probolinggo H.Suhadak,Spd bersama dinas terkait, di antaranya Diskoperindag, Disperta dan Asisten Perekonomian, mengantisipasi peredaran beras Plastik yang pada akhir-akhir ini ramai diberitakan di media masa, Rabu (27/5/15). Pihaknya melakukan sidak di beberapa pasar tradisional yang ada di Kota Probolinggo.

Pasar yang disidak Wakil Walikota beserta rombongannya diantaranya Pasar Baru Kota Probolinggo dan Pasar Wonoasih, Kecamatan Wonoasih.

Dalam sidaknya, Suhadak mengatakan tidak menemukan beras plastik di Pasar Baru dan Pasar Wonoasih .

Disinggung masalah persediaan beras menjelang datangnya Puasa Ramadhan 1436H, Suhadak mengatakan, “Menurut catatan Bulog persediaan beras 30.000 ton/bulan untuk memenuhi kebutuhan beras di tiga wilayah, yaitu Probolinggo Kota, Kabupaten Probolinggo dan Lumajang. Sedang kebutuhan beras sebanyak 3360 ton/bulan. Dari catatan Bulog tersebut hingga sembilan bulan kedepan masih dalam kategori aman dan Insya Allah tidak ada kenaikan yang signifikan,” ungkapnya.

Sementara itu, Andi pemilik Toko Jaya Baru di Pasar Baru Kota Probolinggo, selaku distributor yang menjual berbagai jenis beras saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, “Harga beras saat ini masih stabil tidak ada kenaikan. Untuk beras sejenis 64 harga eceran per kg Rp.7600,- sedang untuk beras yang super harga eceran Rp.9600,-/kg,” terangnya. an

Bupati Sidak Beras Plastik ke Pengelola Beras Organic BEREDARNYA beras plastik di pasaran membuat banyak orang resah. Salah satunya Bupati Kediri Haryanti Sutrisno.

Pihaknya langsung melakukan sidak di lapangan dan mengunjungi tempat pengelolaan beras organik yang ada di Desa Kepung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Senin (25/05).

Bupati Kediri mengatakan, “Mengkonsumsi beras plastik atau beras sintetis memiliki efek berbahaya bagi kesehatan, salah satunya dapat menimbulkan berbagai macam jenis kanker dalam tubuh,” ungkap Bupati.

Berbeda dengan beras organik produksi Desa Kepung, karena beras organik merupakan beras yang dihasilkan melalui proses-proses alami, mulai dari awal penanaman, proses pengolahan sampai beras yang siap dikomsumsi, 100% tidak menggunakan pestisida kimia. Penanaman dan pemberantasan hamanya menggunakan kompos dan pupuk hijau yang difermentasikan secara alami.

“Beras organik sangat baik untuk dikomsumsi sehari-hari karena memiliki kandungan nutrisi dan mineral yang tinggi, kandungan glukosa, karbohidrat dan proteinnya mudah terurai dan tentunya terbebas dari bahan-bahan kimia yang membahayakan tubuh,” kata Bupati.

Pada kesempatan tersebut, Haryanti merasa prihatin dengan beredarnya beras sintetis di masyarakat dan menganjurkan agar para petani untuk mengembangkan pertanian organik seperti yang dilakukan oleh Kelompok Tani Budidaya, karena tanaman organik selain menyehatkan juga akan menghasilkan uang yang lebih banyak bagi petani.

“Harga beras organik tentu lebih mahal daripada beras biasa, tetapi petani tidak perlu membeli pupuk kimia sehingga biaya produksi murah dan keuntungan yang dihasilkan petani akan lebih besar,” lanjutnya. andik_kartika

Status Sekretariat Panwaskab dipertanyakan. Pasalnya saat dicek di SK Bupati, diketahui masa kerja sekretariat yang menjadi anggota Pokja sudah habis.

LEGALITAS alias keabsahan Sekretariat Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dihelat 9 Desember 2015 mendatang dipertanyakan. Padahal, sekretariat sudah bekerja merekrut Panwascam.

Komisi A DPRD Ponorogo melihat keterangan Komisioner Panwaskab terkait kesekretariatan Panwaskab dan pokjanya tidak sinkron dengan keterangan dalam SK Bupati Ponorogo tentang pengangkatan Sekretariat Panwaskab.

Hal itu terungkap saat rapat dengar pendapat antara komisi A DPRD Ponorogo dengan komisioner Panwaskab, Senin (26/05/2015).

Ketua Panwaskab Ponorogo yang baru, Wasijan menyatakan, saat ini Pokja rekrut-

men Panwascam sudah terbentuk. Namun saat dicek di SK Bupati, diketahui masa kerja sekretariat yang menjadi anggota Pokja sudah habis.

“Sesuai SK Bupati Ponorogo Oktober 2013, masa bakti Sekretariat Panwaskab Ponorogo selesai bersamaan dengan selesainya masa bakti Komisioner Panwaskab yang lalu. Panwaskab Ponorogo selesai Desember 2014, begitu juga sekretariatnya. Sehingga secara legal formal, pokja hari ini (yang terdiri dari anggota sekretariat Panwaskab yang telah melakukan kegiatan rekrutmen Panwascam) tidak sah,” ujar Ketua Komisi A DPRD Ponorogo Ghufron Ridloi, usai rapat dengar pendapat.

Dikatakannya, sebenarnya, begitu Komisioner Panwaskab terpilih dan diangkat pada April lalu, mereka harus segera

Ketua Komisi A menunjukkan surat usulan Skretariat Panwaskab.

membentuk sekretariat. Namun kenyataannya, mereka belum melakukan pengusulan kepada Pemkab Ponorogo sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menugaskan PNS-nya sebagai pejabat di kesekretariatan Panwaskab.

Ghufron enggan berkomentar soal legalitas proses perekrutan Panwascam yang sedang dilakukan oleh pokja rekrutmen panwascam Sekretariat Panwaskab Ponorogo

selama dua pekan terakhir. Ia masih akan melakukan rapat dengar pendapat dengan Bagian Hukum, Sekda dan Kepala BKD terkait proses dan keabsahannya.

“Kita akan kaji dasar hukum proses (perekrutan panwascam) ini, segera. Waktu kita untuk membentuk badan kelengkapan pilkada sudah mepet. 30 Mei nanti, semua harus terbentuk, termasuk panwascam. Yang saat ini sudah diu-

Disorot, Dua Bos Tambang Berinisiatif Cari Izin SETELAH terjadi dilema yang pelik menyangkut usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, akhirnya sedikit angin segar dari para pengusaha.

Seperti yang disampaikan Yayuk Winarti Catur Nugroho Kabid Pertambangan DPU PPE Kabupaten Ngawi sampai sekarang ini sudah ada dua pengusaha yang berinisiatif menurus perizinan galian tambang.

“Sampai sekarang masih baru dua orang yang satu dari CV Resep dan satunya lagi dari perseorangan yakni Pak Supadi dari Widodaren,” terangnya melalui via telepon barubaru ini.

Kedua pengusaha lokal tersebut kata Yayuk, sudah mulai melakukan konsultasi menyangkut permohonan rekomendasi dari Pemkab Ngawi berikut regulasi perizinan ke pemerintah provinsi (Pemrov) Jawa Timur. Kemudian sesuai data update terakhir versinya, jumlah keseluruhan pengusaha tambang di wilayah Ngawi sekitar 46 orang termasuk di wilayah Kecamatan Kendal.

“Pihak kita terbuka memberikan penjelasan pada mereka terkait apa yang dibutuhkan dalam pengurusan izin nantinya. Dan diharapkan lainnya segera menyusul itu harapanya,” imbuhnya.

Diakui Yayuk, semenjak diterbitkanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah,

Lokasi tambang di wilayah Kecamatan Kendal, Ngawi.

sosialisasi mengenai regulasi perizinan galian tambang sudah dilakukan sekitar akhir 2014 membahas mengenai peralihan kewenangan perizinan dari pemerintah daerah ke provinsi.

Setelahnya, seluruh pengusaha tambang diisyaratkan melengkapi persyaratan sambil menunggu Peraturan Gubernur (Pergub). Namun setelah Pergub terbit dengan nomor 16 tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin bidang energy dan sumber daya mineral nyatanya para pengusaha tambang belum menunjukan geliat kesadaran dalam memproses perizinan.

Dengan adanya polemik yang

santer beberapa pecan sebelumnya dijelaskan Yayuk, pihak daerah tidak bisa berbuat banyak lantaran secara mutlak kewenangan ada di tangan Pemrov Jawa Timur. Menyangkut pertanyaan pihak DPU PPE tersebut Sudirman Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Ngawi malah menyuruh balik agar para pengusaha tambang dikumpulkan dan diberi pembinaan melalu DPU PPE. “Sebetulnya kalau sudah ada pengusaha yang beritikad baik pihak DPU PPE melakukan pembinaan ke yang lainya dengan cara mengumpulkan mereka biar tahu regulasinya,” pungkas Sudirman. pr

mumkan katanya belum resmi, masih ada fit and proper test. Soal hal yang dilakukan oleh pokja (bekerja tanpa SK pengangkatan), akan kita konsultasikan juga,” ujarnya.

Para anggota Komisi A juga sempat mempertanyakan soal usulan para PNS yang diajukan oleh Ketua Panwaskab Ponorogo Wasijan. Menurut para anggota DPRD ini, seharusnya Wasijan hanya mengusulkan jabatan atau formasi yang kosong. Tapi kenyataannya, Wasijan mencantumkan lima nama PNS dalam usulannya kepada bupati.

“Ada nama lima orang yang diusulkan. Dan itu nama orang-orang lama (sekretariat yang lama). Apa maksudnya ini, kita belum tahu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panwaskab Ponorogo Wasijan enggan berkomentar banyak saat dimintai keterangan usai rapat dengar pendapat.

“Jangan tanya saya, sama ketua saja (ketua Komisi A).

Sama ketua ya,” ujarnya berkali-kali sambil terus berjalan menuju kendaraannya. arso

Angka Pengangguran di Nganjuk Memperihatinkan ANGKA Partisipasi Kasar (APK) anak usia 19 hingga 24 di Nganjuk terus mengalami peningkatan. Untuk 2015 berjumlah 25,350 sedangkan jumlah mahasiswa 2.475.

Hal itu dikatakan oleh Kepala Disnakertrans Nganjuk, Radjuli ketika dihubungi wartawan, Kamis (28/5). Radjuli menambahkan bahwa Kabupaten Nganjuk menduduki rangking terendah di Jawa Timur.

Sementara jumlah pengangguran, kata Radjuli, pada 2014 lalu untuk tingkat university sebanyak 209.990 orang, Diploma III 80.231 orang dan Diploma I 151.085 orang. “Dibanding tahun kemarin tingkat pengangguran di Nganjuk mengalami peningkatan,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Radjuli, pemerintah melalui Disnakertrans diharapkan memberikan beberapa kebijakan, di antaranya pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Juga peningkatan daya saing dan penguatan tata kelola, serta akuntabilitas dan pecitraan publik.

Karena selama ini, kata Radjuli, tingkat pendidikkan dan kemiskinan masih rendah, sebab relevansinya tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang akan dibutuhkan.

Selain itu banyaknya orangtua yang berkeinginan menyekolahkan anaknya di Perguruan Negeri maupun swasta, “Biasanya bagi mereka dari keluarga mampu dapat memberikan pekerjaan pada anaknya,” pungkasnya. roy

Cara Penghitungan Pembayaran, Pemungutan dan Penagihan BPHTB 1. CARA PENGHITUNGAN BPHTB Besarnya BPHTB terutang adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak kena Pajak (NPOPTKP) dikalikan tarif 5% tarif (lima persen).Secara Matematis adalah: BPHTB=5%×(NPOPNPOPTKP) Contoh: Pada tanggal 3 februari 2011,tuan “K” mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di kecamatan Ngasem dengan NJOP PBB Rp.400.000.000,00.NPOPTKP untuk perolehan hak karena waris

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

untuk kabupaten kediri ditetapkan sebesar Rp.300.000.000.00. Besarnya NPOPTKP adalah Rp.400.

000.000,00 dikurangi Rp.300.000.

000,00 = Rp.100.000.000,00, maka perolehan hak tersebut terutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. BPHTB =5%× (Rp.400Rp.300) juta =5%× Rp.100 juta =RP.5 juta 2. PEMBAYARAN BPHTB Sistem pemungutan BPHTB menganut sistem “self assesment” yang artinya Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung

dan membayar sendiri pajak terutang.Pajak terutang dibayarkan ke kas daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB. 3. TATA CARA PEMUNGUTAN a. Dalam jangka 5 tahun Bupati menerbitkan surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) berdasarkan jumlah pajak yang terutang kurang dibayar.Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB ditambah sanksi administrasi sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu 24 bulan dihitung mulai

sampai diterbitkanya SKPDKB. b. Dalam jangka waktu 5 tahun, Bupati menerbitka Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) apabila ditemukan data baru yang belum terungkap.Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPDKBT ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% kecuali wajib pajak melapor sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

4. PENAGIHAN Bupati dapat menerbitkan surat tagihan pajak daerah bea pero-

lehan hak atas tanah dan bangunan apabila: a. Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. b. Dari hasil pemeriksaan SSPD BPHTB terdapat kekurangan pembayaran pajak karena salah tulis atau salah hitung. c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.

SKPDKB, SKPDKBT, STPD BPHTB, dan surat keputusan pembetulan,surat keputusan keberatan maupun putusan banding yang

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak diterima oleh wajib pajak.Dan jika tidak atau kurang di bayar pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

5. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BPHTB Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati c.q kepala DISPENDA. adv/ andikkartika

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri Biro Madiun Raya : Welas Arso (Kabiro), Demmas Adi K (Madiun), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), Biro Lamongan : Ali Muchtar (Kabiro), Tarno, Nur Afit Santoso, Nur Hidayat (Bojonegoro), Andik Kartika (Kediri), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Roy Alexander, Nyoman (Nganjuk), Didik Purwanto (Ngawi), Nur Hasan (Bangkalan, Pamekasan), Joko Andi Setiawan (Probolinggo) Biro Sidoarjo : Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan; Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

JATIM SQUARE

13 Edisi 89/ 01 - 07 Juni 2015

Silon Bisa Deteksi Dukungan Ganda Bacabup MENGANTISIPASI adanya dukungan ganda terhadap Bakal Calon Bupati melalui jalur perseorangan. Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD) Kabupaten Kediri sosialisasikan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dalam Kegiatan Tahapan Pencalonan Bakal Bupati di kantor KPUD Kabupaten

Kediri, Rabu (27/5/2015).

Dengan mengundang seluruh perwakilan Partai Politik (Parpol) dan Bakal Calon Bupati (Bacabup) yang maju perseorangan di gedung KPUD Jalan Pamenang Kabupaten Kediri, kegiatan sosialisasi tahapan pencalonan bakal bupati itu juga memberikan sejumlah aturan

pentahapan dalam pencalonan bupati dalam pilihan 9 Desember mendatang.

Samsuri Komisioner KPUD Kabupaten Kediri mengungkapkan, selain memberikan informasi akan tahapan pilkada Kabupaten Kediri. Kegiatan itu juga bentuk kesamaan visi mensukseskan

pilkada bupati langsung.

Disamping itu, KPUD juga menerapkan sistem baru yaitu SILON Bupati yang digunakan mengkroscek kemungkinan dukungan ganda KTP, dukungan KTP dibawah umur maupun N I K yang digunakan Pasangan Calon Dari Jalur Perseorangan.

“Sistem yang ada sekarang be-

da dengan sistem saat pileg kemarin, SILON ini untuk lebih dini mendeteksi dukungan ganda saat tahap pencalonann,” ungkapnya.

Sekedar diketahui dalam pilkada kali ini sistem SILON baru diterapkan dalam pilihan bupati ini yang ditujukan untuk mendeteksi maupun pengolahan data yang

bukan hanya bagi calon namun juga pendukungnya, mulai folmulir pencalonan maupun pendukungan dimana paslon perseorangan harus bisa memenuhi 97.275 KTP dukungan warga. Dalam Kegiatan sosialisasi Tersebut juga dihadiri Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih). andik_kartika

Ada Praktik Ilegal Listrik di Apartemen dan Rusun Jatim foto calon - Agus Fathoni pengamat politik asal Ngawi.

Calon Independen Hanya Pelengkap Saja SELAMA ini calon dari independen masih dipandang sebelah mata jika akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) baik di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Terlebih di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, yang bakal menentukan kursi bupati dan wakil bupati pada 9 Desember 2015 mendatang.

Agus Fathoni dari Langgar Sawo Ijo (LSI) Ngawi menegaskan, apabila ada calon independen yang pengen bertarung di Pilkada Ngawi harus berfikir seribu kali.

Selain persyaratan kelolosan calon independen dalam Undang-Undang (UU) Pilkada 2015 sangat berat ditambah kalau di Ngawi jelas berhadapan dengan incumbent Budi Sulistyono (Kanang)-Ony Anwar.

“Ngawi ini nuansa politiknya memang jauh beda dengan daerah lainya. Calon independen jelas berhadapan dengan incumbent dengan power yang luar biasa mendasar pengalaman lima tahun lalu,” kata Atong demikian panggilan akrabnya, Senin (25/05).

Atong membandingkan hasil Pilkada 2010 lalu, pasangan Ony-Kanang (OK) melesat jauh hingga mendulang suara terbanyak yakni mencapai 54,38 persen atau 222.588 suara. Sedangkan rival lainya hanya dibawah 25 persen suara seperti Maryudi Wahyono-Suratno (Mars) dengan 24,20 persen disusul kandidat lainya.

“Kondisi Ngawi dari lima tahun lalu hingga kini saya kira masih stagnan secara politis. Artinya, peran Budi Sulistyono dan Ony Anwar yang bakal lengser pada 27 Juli mendatang selaku kepala daerah masih menjadi sentral dan mendapat kepercayaan masyarakatnya,” sambung Atong.

Kecuali, ada penantang baru tetapi mampu membuktikan diri dalam tanda kutip bisa menggeser kepercayaan masyarakat terhadap Kanang-Ony. Dan itupun sekarang ini bisa dikatakan mustahil dan sudah telat seandainya macung bisa jadi hanya pelengkap saja bahkan bisa disebut penantang telat waktu.

Dia yakin, seandainya ada terutama calon perseorangan (independen) yang ikut terjun dalam kancah Pilkada jangan mengharap terlalu banyak terhadap raihan suara.

“Ini bicara realistis, saya kira Kanang-Ony sudah tidak diragukan lagi dalam mempersiapkan hajatan lima tahunan ini. Lihat sendiri nantinya tim mereka bisa ditebak sampai RT pun sudah ada dan itu sudah dilakukan dengan cara mereka,” ujarnya lagi.

Di sisi lain Atong menebak saat ini diprediksi hampir 65 persen masyarakat Ngawi yang tersebar di 19 kecamatan pasti tahu siapa Kanang-Ony dengan sepak terjangnya yang tercover dalam program pro rakyat. Dengan alasan yang sama, bisa diprediksi pasangan incumbent yang satu ini akan mengulangi sejarah raihan suara pada Pilkada 2010 yakni diatas 50 persen.

Terlebih Kanang-Ony jelas diberangkatkan dari PDI Perjuangan plus partai koalisinya dan indikator lainya memperkuat pasangan incumbent tersebut secara internal jelas dari PDI Perjuangan dimana torehan suara mendominasi hasil Pemilu 2014 dengan 118.843 suara.

Secara umum beber Atong, sejak pemilihan kepala daerah secara langsung digulirkan 2005 lalu hingga kini sudah ribuan Pilkada dilaksanakan di Indonesia. Hasilnya harus diakui, mayoritas dimenangkan pihak incumbent bila dipersentasekan kira-kira mencapai 85 persen. pr

Pengelola rusunawa, apartemen dan sejenisnya membeli listrik curah yang dijual kepada penghuni tanpa izin.

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur mulai melakukan sosialisasi terkait atu-

ran resmi penjualan listrik rumah susun sewa (Rusunawa), apartemen dan pusat gedung dari pengelola ke penyewa atau pemilik.

Ini dilakukan setelah adanya keluhan dari para penghuni gedung terkait tingginya tagihan listrik.

Manager Komunikasi dan Bina Lingkungan PT PLN Distribusi Jatim Pinto Raharjo menjelaskan, aturan itu muncul sebab selama ini pengelola Rusunawa, apartemen dan

sejenisnya membeli listrik curah yang dijual kepada penghuni tanpa izin.

Kata dia, penjualan listrik yang melalui pihak ketiga itu berpotensi merugikan salah satu pihak, terutama penghuni. Dan pada praktiknya, pihak pengelola membebankan tagihan listrik lebih besar dari ketentuan.

“Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) menjadi syarat wajib bagi pengelola tempat. Izin itu dikeluarkan

oleh gubernur dan Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM). Mereka (pengelola) wajib segera mengurus izin,” jelasnya di Surabaya Minggu (24/05/2015).

Ia melanjutkan, biaya listrik yang dibebankan kepada para tenant atau penghuni rumah susun bukan hanya untuk listrik yang dipakainya saja atau kelas rumah tangga. Tetapi, biaya listrik lain seperti perawatan, penerangan umum, lift, sampai sarana dan prasa-

rana umum lainnya pun dibebankan kepada penghuni.

“Kami berharap ada peran serta dari berbagai pihak agar aturan ini bisa berlaku tanpa hambatan. Untuk itu kami memberi tenggang waktu dengan bersosialisasi,” ujar Pinto.

Ke depan, pihaknya berharap dari peraturan baru itu harga jual listrik pengelola gedung akan ada batas pastinya.

“Istilahnya ada harga eceran tertinggi (HET),” tambahnya. sarifa

TMMD ke-94 Akhirnya Ditutup Bupati Madiun

Pasien demam berdarah.

Di Nganjuk, Pasien Demam Berdarah Naik PENYAKIT Demam Berdarah Dengue (DBD) masih mengancam warga Nganjuk. Terbukti awal 2014 ini sudah tercatat 10 kasus penderita DBD yang meliputi Kecamatan Kapas 5 kasus, Nganjuk 1 kasus, Subah 2 kasus dan Tersono 2 kasus.

“Sampai hari ini (Kamis, 28/5) telah ada 10 kasus penderita DBD. 2 penderita terakhir adalah Yusuf Kurniawan, 15, warga Desa Tanjung Kecamatan Loceret yang dirawat di RSI Nganjuk, dan Faiz Ibnu Fabil warga Desa Kwagean yang dirawat di RSUD Nganjuk,” ungkap keluarga Faiz ketika bersama wartawan.

Menurut Kasie Pemberantasan Penyakit Menular Dinkes Nganjuk, Budi sepanjang 2014 telah terjadi 201 kasus DBD dan 9 orang meninggal. Sementara sepanjang 2015 terdapat 312 penderita, dengan korban meninggal 8 orang.

“Kebanyakan yang meninggal adalah anak-anak dibawah usia 10 tahun. Hal ini karena kondisi fisik anak lebih lemah ketimbang penderita dewasa. Selain itu, karena kurangnya kesadaran orang tua yang sering menganggap demam biasa,” jelasnya.

“Kasus DBD di tahun 2015 komposisinya dialami 108 penderita perempuan. Sedangkan laki-laki 93 pen-

derita. Rentang usia antara 5 hingga 20 tahun. Mungkin karena perempuan lebih banyak beraktivitas di rumah, sementara sifat nyamuk Aides Aigypti merupakan nyamuk rumahan,” jelasnya.

Imam menambahkan, untuk mengatasi penyebaran DBD tersebut, Dinkes Nganjuk terus melakukan fogging. Di wilayah endemis DBD rencananya juga ke Kapas Kecamatan Sukomoro dan Nglundo, “Memang, fogging bukanlah segalanya. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja.

Yang terpenting adalah lokasi pemberantasan jentik nyamuknya,” jelasnya.

Kendati begitu, pemberantasan DBD bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun memerlukan peran serta masyarakat. Kasubdin P2PM Dinas Kesehatan mengajak warga agar giat melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).

Seperti menguras tempat-tempat air, membersihkan saluran-saluran yang mampet, serta mengubur barang-barang yang tidak dapat dibakar.

“Apalagi saat musim hujan seperti ini. Nyamuk mudah berkembang biak. Warga harus kompak melakukan pemberantasan sarang nyamuk,” harapnya. nyoman

MESKI di bawah terik matahari yang menyegat, kegiatan upacara penutupan TMMD Ke-94 tahun 2015 yang dilaksanankan di lapangan GOR Pangeran Timur Caruban Kabupaten Madiun berlangsung khidmat, Rabu (27/5/2015).

Hadir dalam upacara penutupan TMMD Ke-94 tahun 2015 diantaranya Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko, S.Sos, Kasgartap 3 Surabaya Brigjen Marinir R. Gatot Suprapto, Danrem 081/DSJ Kolonel Czi M. Reza Utama, para Dandim jajaran Rem 081/ DSJ, Unsur MUSPIDA Kab. Madiun, SSK TMMD, Kapolres Madiun,Kapolresta Madiun, Satpol PP Kab. Madiunl, Ormas, Pramuka, Pelajar, Linmas/Wanra serta warga masyarakat.

Amanat Gubernur yang di bacakan oleh Bupati Madiun H.Muhtarom mengatakan bahwa Program TMMD ke94 Tahun 2015 yang dilaksanakan di 5 (lima) Kabupaten sejak tanggal 7 Mei 2015, hari ini telah genap 21 hari, dan syukur alhamdulillah target sasaran yang direncanakan semuanya dapat dicapai dengan baik.

Tentu hal ini bukanlah dicapai dengan sendirinya tetapi semuanya adalah berkat kerjasama yang baik antar semua pihak yang terkait dan terlibat didalamnya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang terlibat baik dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, jajaran TNI, dan Masyarakat atas partisipasi aktifnya dalam memberikan dukungan dalam penyelenggaraan TMMD ke-94 di Jawa Timur.

Sementara itu, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko, S.Sos, mengatakan tujuan daripada kegiatan TMMD ini adalah untuk mendekatkan TNI dengan rakyat serta ikut membantu meningkatkan kesejahteraan dan kesulitan rakyat.

"Tujuan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa ini salah satunya adalah untuk mendekatkan antara TNI dengan rakyat selain itu TNI juga TNI ikut membantu meningkatkan kesejahteraan serta mengatasi kesulitan rakyat dan kegiatan ini dilakukan setiap tahun dengan berganti ganti tempat," terang Mayjen TNI Eko Wiratmoko, Rabu (27/ 5/2015).

Pangdam juga menambahkan selama TMMD berlangsung banyak kegiatan yang dilakukan oleh TNI yang tujuannya adalah membangun sarana untuk rakyat serta bekerja sama dengan pemda setempat.

"Banyak kegiatan yang dilakukan oleh TNI selama TMMD ini diantaranya membuat jembatan, memperbaiki Mushola, membangun rumah tidak layak huni membuat atau memperkeras jalan dan sebagainya yang tujuannya membangun sarana untuk rakyat serta bekerjasama dengan pemda setempat," pungkas Pangdam V/Brawijaya.

Selesai Upacara, Bupati beserta Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko, S.Sos, Kasgartap 3 Surabaya Brigjen Marinir R. Gatot Suprapto, Danrem 081/DSJ Kolonel Czi M. Reza Utama beserta rombongan melaksanakan peninjauan secara langsung sasaran fisik TMMD. dak

Bupati Madiun H.Muhtarom beserta Pangdam VBrawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko, S.Sos, tinjau lokasi pembangunan Fisik.

Pemkab Jombang Bangun 119 KM Ruas Jalan di Lima Kecamatan BUPATI Jombang, Drs Ec Nyono Suharli Wihandoko dihadapkan pada tantangan dan berbagai permasalahan yang kompleks. Salah satunya kondisi insfrastruktur jalan yang kurang memadai dan banyak jalan berlubang di seluruh pelosok desa di Kabupaten Jombang.

Ditunjang dari berbagai dukungan elemen masyarakat, mulai dari petani, pedagang kecil, hingga tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, dan birokrat yang professional, Pemerintah Kabupaten Jombang diharapkan mampu meraih banyak prestsi dan penghargaan.

Dan kini, Pemerintah Kabupaten Jombang sudah mulai berbenah dengan kondisi insfrastruktur jalan desa. Sedikitnya, 119 kilome-

ter ruas jalan di Kabupaten Jombang di lima kecamatan akan dilakukan perbaikan jalan dengan cara pengecoran secara menyeluruh dan ditargetkan akan selesai sampai dengan tahun 2017.

Bupati mengatakan, untuk dana perbaikan insfrastruktur jalan, Pemkab Jombang menganggarkan angggran sebesar Rp 1 triliun lebih. Dari dana anggaran tersebut direncanakan untuk perbaikan jalan rusak parah di wilayah Utara Sungai Brantas sepanjang 119 kilometer. Untuk total anggaran sebesar Rp 1,3 triliun.

Ia menambahkan, dalam kurun waktu dua tahun lebih diharapkan masyarakat di lima kecamatan utara Brantas seperti Ngusikan, Kudu, Kabuh, Ploso, dan Plandaan juga ikut menjaga

Bupati Jombang, Drs Ec Nyono Suharli saat meninjau lokasi pengecoran jalan di lima kecamatan.

keberadaan jalan desa tersebut.

“Pengecoran jalan ini diha-

rapkan mampu bertahan hingga 10 tahun lebih dan masyarakat

desa ekonominya makin maju dengan jalan-jalan yang mulus transportasi akan lancar juga akses makin cepat,” katanya usai meninjau pengecoran jalan di Desa Manunggal, Kecamatan Ngusikan, Senin (25/5/2015).

Perbaikan jalan di wilayah utara Sungai Brantas dengan cara pengecoran tersebut berdasarkan dari berbagai pertimbangan, karena kondisi tanah di wilayah tersebut sangat labil dan ekspansif. Sehingga, bisa dipastikan perbaikan jalan dilakukan dengan cara pengecoran secara keseluruhan. Kondisi tanah di lima kecamatan di utara Sungai Brantas memang berbeda dengan bagian selatan Kabupaten Jombang.

Bupati Jombang saat ini juga memberlakukan pengawasan

yang ketat dalam pembangunan proyek di wilayah Jombang. Beliau tidak ingin kualitas proyek yang tidak sesuai dengan harapan.

“Kami akan selalu melakukan pengawasan secara rutin dan berkala terhadap pembangunan proyek di Kabupaten Jombang,” katanya.

Dalam tinjau lokasi perbaikan jalan di Desa Manunggal Kecamatan Ngusikan, Bupati mengajak Wakil Bupati Munjidah Wahab, Sekretaris Daerah Ita Triwibawati, Kepala Dinas PU Hari Utomo, Humas Pemkab Jombang Agus Panuwon dan juga rombongan dari Pemkab Jombang. Mereka juga ikut menyaksikan pagelaran ludruk seni tradisional Jombang di balai Desa Manunggal. adv/obi

www.lensaindonesia.com

BERANDA DAERAH

14 Edisi 89/ 01 - 07 Juni 2015 Gus Ipul Yusuf bersama Bupati Jombang Nyono dan Wakil Bupati Munjidah Wahab tinjau lokasi upacara Muktamar NU ke 33.

Jombang Tingkatkan Ekonomi dengan Koperasi Wanita PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memberikan dukungan keuangan atau permodalan kepada lembaga koperasi dan kelompok fungsional atau komunitas di Jombang dan beberapa Kabupaten di Jawa Timur. Dukungan keuangan kelembagaan diberikan untuk mengembangkan kelompok-kelompok fungsional agar mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayahnya.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim), Saifullah Yusuf saat membuka acara sosialisasi pembentukan infrastruktur keuangan lembaga keuangan mikro (LKM) di Pendopo Kabupaten Jombang Jawa Timur, Selasa (26/5/2015). Dalam sambutannya di pendopo Kabupaten Jombang dihadapan ribuan kader dari berbagai organisasi masyarakat perempuan seperti Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiyah Muhammadiyah, juga Majelis Taklim lainnya, Wagub Jatim Saifullah Yusuf menyatakan sangat mendukung kemandirian kelompok fungsional dalam wadah koperasi atau lembaga keuangan fungsional.

Acara yang dihadiri sedikitnya enam ratus peserta dari seluruh pengurus koperasi dan usha kecil menengah (UKM). Wagub Jatim yang akrab dipanggil gus ipul menjadi diskresi atau perhatian tersendiri bagi Pemprov Jatim, terutama kepada kelompok-kelompok fungsional seperti majelis taklim, kelompok pengajian, serta koperasi.

Gus Ipul menambahkan, jika dukungan keuangan dari Pemprov Jatim sejak awal tahun anggaran 2015 meliputi 2.000 infrastruktur lembaga keuangan mikro berbasis kelompok fungsional dengan wujud bantuan hibah APBD Jawa Timur sebesar 25 juta rupiah perkelompok fungsional.

“Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro di desa koperasi wanita yang telah menyumbang produk regional domestik bruto (PDRB) Jatim sebesar 34 persen dari 50 persen jumlah 4.211.564 unit UMKM. Dari sekian banyak modal dan kekuatan ekonomi dan penopang perekonomian adalah adanya kekuatan ekonomi dari kalangan perempuan,” jelasnya.

Dengan adanya pembinaan dan penyuntikan modal bagi koperasi wanita dan kelompok fungsional ini.

Diharapkan mampu meningkatkan daya saing, daya jual, dan daya tahan koperasi dalam mengarungi persaingan global,” pungkasnya. obi

PP 41/ 2007 Bikin Struktur Birokrasi MUNCULNYA PP Nomor 41 Tahun 2007 dipandang sebagai penyebab gemuknya struktur birokasi pemerintah di daerah. PP itu kurang mempertimbangkan kondisi di lapangan.

Uang Rakyat Dibuang Untuk Program yang Tidak Jelas

Bantuan Hibah Mesin Cuma Pencitraan Bupati Fadeli Bantuan hibah mesin memanen padi dinilai hanya sebagai ajang pencitraan Bupati Lamongan yang akan mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Itu program cuma buang-buang uang rakyat.

BANTUAN mesin pemanen padi (combine harvester) yang diberikan pemerintah di wilayah UPT Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Mantup mangkrak alias tak difungsikan. Sejak diterima 2 tahun lalu kondisinya miris tak terawat.

Bantuan yang diterima oleh poktan Desa Kedungbembem ini terkesan dipaksakan dan berbau korupsi. Pasalnya, tiap bantuan selalu dikomersilkan oleh Dinas Pertanian melalui UPT Kecamatan.

Daselim selaku ketua poktan Desa Kedungbembem mengaku senang sekaligus heran saat ditunjuk sebagai penerima bantuan mesin pemanen multi guna tersebut. Harapa-

nya dapat menekan biaya panen dan memberdayakan masyarakat desa setempat. Dia juga tak menampik bahwa turunya bantuan yang diterimanya waktu itu tidak gratis.

Dia tetap merogoh kocek sebagai uang tebusan administrasi ke Dinas Pertanian Lamongan melalui UPT Pertanian Mantup.

Dia mengakui sejak turunya bantuan setahun lalu, mesin pemanen tersebut tak sekalipun digunakan, sebab tak satupun yang dapat mengoperasionalkanya.

“Sejak saya terima bantuan mesin pemanen tersebut tak pernah dipakai, dan hingga kini belum dapat dimanfaatkan

oleh petani desa sebab gak ada yang bisa mengemudikanya.

Yah kini bantuan tersebut bak besi tua yang nongkrong di depan rumah saya,” akunya.

Pemerintah Kabupaten Lamongan selaku pemberi hibah sangat berharap bantuan yang dianggarkan dari APBD Daerah tersebut dapat mensejahterakan petani dan meningkatkan hasil panen. Tapi harapan tinggalah

harapan. Bantuan tersebut terkesan asal turun demi pencitraan Bupati Lamongan Fadeli yang akan maju mencalonkan diri untuk kedua kalinya.

Terbukti bantuan tersebut mayoritas hanya dijadikan besi rongsok tua, dikarenankan tak adanya sosialisasi dan bimbingan teknis pengopersianlanya sehingga sia-sia dan terkesan menghambur-ham-

MI Thoriqotul Hidayah Jabung Bikin Data BSM Fiktif DANA Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Thoriqotul Hidayah Desa Jabung Kec.Laren diduga dibuat banca’an oleh oknum Kepala Madrasah dan ketua Komite sekolah.

Pasalnya selama kurun waktu 2012 hingga 2014 sebanyak 24 siswa dari ratusan orang siswa yang masuk dalam daftar nama

Karena itu, mumpung belum terlanjur terlalu jauh, maka demi kepentingan yang lebih luas, sudah semestinya PP tersebut direvisi.

“Kalau menuruti PP tersebut, daerah kecil seperti Nganjuk bisa memiliki 15 dinas,” ungkap Ketua Komisi A DPRD Nganjuk, Pudji santoso ketika bersama wartawan, Kamis (28/5).

Menurutnya, PP tersebut lebih cenderung menampung para pejabat di daerah. Sebaliknya, PP itu kurang mengakomodasi kepentingan masyarakat secara luas. Birokrasi yang miskin struktur dan kaya fungsi menjadi hilang. Yang

terjadi, dengan PP tersebut menyebabkan birokrasi menjadi gemuk.

Karena itu, dewan sudah berusaha agar dinas yang ada di daerah disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Karena itu, dewan hanya menyetujui 12 dinas, ketimbang menuruti PP yang bisa membentuk 15 dinas.

Sebaliknya, Nurdin berharap, agar pemerintah membuat struktur birokrasi yang bisa memberdayakan masyarakat secara luas. Di antaranya dengan mewadahi petugas penyuluh lapangan dalam satu wadah.

Keberadaan petugas pe-

penerima BSM ternyata fiktif. 24 nama itu bukan lagi siswa dan tidak ada di MI Thoriqotul Hidayah Jabung tahun 2013 dan 2014.

Tidak hanya itu, proses penetapan calon penerima bsm diputuskan sepihak oleh kepala sekolah bersama ketua komite, bahkan pemalsuan tanda tangan wali muridpun dilakukan oleh kepala

nyuluh lapangan sebenarnya sangat vital guna memajukan dunia pertanian, peternakan, perkebunan serta kehutanan.

“Selama ini, keberadaan petugas penyuluh lapangan kurang diberdayakan,” tegasnya.

Semestinya, lanjut dia, sebagai daerah agraris, peran petugas penyuluh lapangan amat penting guna merevitalisasi dunia pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan.

Jika sektor itu bisa direvitalisasi, maka Nganjuk akan cepat makmur dan sejahtera.

Karena itu, agar petugas penyuluh lapangan makin berdaya, mereka perlu diwadahi da roy lam satu wadah khusus.

PILKADA SERENTAK Syarat Pendaftaran Jalur Independen ke KPUD Kediri Pelantikan PPS Kabupaten Kediri.

KPUD Kediri Lantik 1.032 PPS KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kediri melantik seribu lebih anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se kabupaten kediri di convention Hall SLG, Senin (18/ 05/2015).

Ketua KPU Kabupaten Kediri Sapta Andaruisworo, S.Pt, MMA dalam pelantikan memberikan arahan pada anggota PPS agar mensukseskan pilbup yang berlangsung pada Desember mendatang. “Kita semua berharap agar semua PPS yang dilantik bisa mengemban amanah yang diberikan,” katanya.

Sapta menjabarkan, “Total PPS yang dilantik hari ini berjumlah 1032 anggota, yang terdiri dari 3 orang anggota di tiap-tiap Desa se Kabupaten Kediri. Perlu diketahui, di Kabupaten Kediri terdapat 343 Desa dan 1 Kelu-

Bupati Lamongan Fadeli yang sok merakyat.

burkan uang rakyat.

Menurut Amin Effendi anggota LPPN-RI Tk wilayah Lamongan menyatakan, berbagai bantuan pemerintah Lamongan hanya dijadikan ajang pencintraan. Segala bantuan melalui Dinas Pertanian Lamongan selalu dikomersilkan.

Para kelompok tani yang bisa menyediakan uang tebusan, nantinya akan diberi bantuan. Maka tak heran tahun lalu kelompok Tani Tambah Maju yang diketuai Ariisaudin mendapat bantuan sekaligus dua traktor dalam satu program gemerlap.

Menurut Risaudin panggilan akrabnya, kalau mendapat bantuan senilai 27.500.000, dia selalu mengeluarkan dana pelicin yang diminta UPT. “Yang penting bila dijual tetap untung,” katanya saat dikunjungi LPPN-RI di kediamannya Dusun Belud Desa Mojosari Kecamatan Mantup. tarno/alimuhtar

rahan. Pemilihan anggota PPS ini sedikit berbeda dengan PPK, karena pemilihannya berdasarkan rekomendasi dari Kepala Desa,” ungkapnya.

Sementara Samsuri, Komisioner KPUD Kabupaten Kediri meminta pada anggota PPS yang dilantik untuk tidak menjadi bagian dari timses kandidat.

“Saya berharap semua anggota PPS yang dilantik jangan sampai ada yang menjadi tim sukses calon bupati. Apabila ada dimohon untuk segera mengundurkan diri,” kata Samsuri.

Samsuri menambahkan, usai dilantik semua anggota PPS akan segera diberi bekal BiMTEk. Pasalnya, rara-rata PPS saat ini adalah anggota baru dan sama sekali belum tahu tugas yang diembanya selama 8 bulan kede andik_kartika pan.

KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kediri, Jawa Timur menyiapkan berkas pendaftaran calon kepala daerah jalur independen (perseorangan).

Pada Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) 9 Desember 2015, setiap calon perseorangan harus mendapat dukung minimal 6,5 persen calon pemilih.

"Kami sudah siapkan berkas. Nantinya, calon perseorangan harus memenuhi syarat dukungan minimal 6,5 persen dari jumlah penduduk yang miliki hak pilih," kata Ketua KPU Kabupaten Kediri, Sapta Andaruisworo di Kediri kepada Lensa Indonesia, Jumat (22/ 5/2015).

Sapta mengatakan, saat ini jumlah penduduk di Kabupaten Kediri yang memilihi hak pilih mencapai hampir 1,5 juta. Dari jumlah itu, sudah dihitung dukungan minimal yang harus didapatkan untuk calon perseorangan mencapai 97 ribu dukungan.

Nantinya, setiap calon kepala daerah yang maju dari jalur perseorangan harus menyetorkan dukungan berupa salinan KTP. Selain itu, harus ada tanda tangan dari pemilik KTP, sebagai bukti dukungan sah.

Kata Sapta, saat ini sudah ada tiga orang yang sudah meminta informasi terkait dengan calon perseorangan untuk pilkada di Kabupaten Kediri, yaitu Yuliantoro, Subani, serta Tomi.

Untuk tahapan penyerahan dukungan, lanjutnya, akan dimulai pada 11 Juni mendatang. "Penyerahan dimulai 11 Juni. Nanti untuk verifikasi dukungan akan dibantu PPS (panitia pemungutan suara)," ujarnya. andik_kartika

mdrasah demi menutupi kecuranganya.

Hal tersebut dilihat dari para wali murid yang tak tahu menahu kalau anaknya dapat bantuan dari pemerintah. Selama ini pencairan dana yang seharusnya langsung dicairkan siswa yang bersangkutan di bank, namun yang terjadi dana itu dicairkan secara kolektif oleh pihak madrasah di Bank Mandiri Syari’ah KCP Lamongan.

“Ada 21 siswa yang terindikasi tidak terdaftar sebagai siswa MI Thoriqotul Hidayah Jabung, meskipun nama mereka tercantum dalam daftar penerima BSM TA.2013 dan TA.2014,” ungkap Amin Efendi, anggota LPPN-RI Tk Wilayah Lamongan.

Dikatakannya bahwa semua dana yang sudah dicairkan selama 2 tahun, dari 202 siswa

tersebut tak sepeserpun yang diberikan kepada siswa yang bersangkutan. Ada indikasi permainan antara pihak Kementrian Agama (Kemenag) wilayah Kabupaten Lamongan dan pihak Madrasah dalam proses pencairan dan penggunaan dana, sebab pencairan dana langsung oleh pihak madrasah,dan tak diberikan kepada siswa penerima BSM. Selain itu, dana BOS di MI Thotiqotul Hidayah Jabung juga dikabarkan ditilep Kepala Madrasah guna memperkaya diri sendiri. Bahkan penggelembungan data fiktif juga dilakukan guna menambah jumlah perolehan BOS tiap tahunya.

Terbukti para siswa masih dibebankan membayar lembar kerja siswa (LKS) dan berbagai pungutan liar lainnya.

“Iya, dana BOS di MI Jabung juga tak jelas peruntukanya.

Disamping banyak siswa yang pindah sekolah lain, ada juga yang putus sekolah lantaran tak ada biaya guna membayar berbagai pungutan yang dilakukan pihak sekolah dengan mengatasnamakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemenag Lamongan,” ujar sumber kepada Lensa Indonesia.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dari Kepala Sekolah MI Thoriqotul Hidayah Jabung, Miftahul Arofiq S.Pdi, terkait laporan dugaan penyelewengan dana BSM dan BOS ini. Bahkan kepala madrasah terkesan menghindar dan berlindung di bawah naungan Kepala Kantor Kementrian Agama(Ka-Kemenag) Lamongan. tarno/alimuhtar

Pawai Budaya HJL ke 446 Digelar di Gedung DPRD Lamongan HARI Jadi Lamongan (HJL) ke-446 tahun 2015 yang bertepatan pada hari Selasa 26 Mei 2015 kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kali ini Pemkab Lamongan menggantinya dengan pawai budaya.

Pawai itu sendiri dilaksanakan setelah upacara pembukaan selubung pataka lambang daerah di halaman Gedung DPRD Lamongan, Selasa (26/5).

Kirab pataka lambang daerah dan pawai budaya diikuti itu oleh Bupati fadeli, Froum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Sekkab Yuhronur Efendi beserta istri, para Asisten Sekda, Kepala SKPD, Camat, Pejabat Eselon III, Lurah dan lembaga pendidikan.

Selama pawai, Fadeli yang mengenakan kostum kesultanan ala era Rangga Hadi, Adipati Lamongan pertama yang bergelar Tumenggung Surajaya, naik kereta kencana keliling Kota Lamongan diiringi kelompok drum band dari MAN Lamongan, MTs Putra Putri Lamongan, SMPN 4 Lamongan dan SMPN 1 Pucuk.

Dalam pawai budaya tersebut disajikan pula atraksi Jaran Jenggo, kesenian khas Lamongan, serta menyajikan ikonikon khas Lamongan berupa mobil yang dihias. Seperti fragmen Joko Modo (masa muda Maha PAtih Gajah Mada) yang ditampilkan oleh SMA 1 Kedungpring, juga mobil hias dengan tampilan unik dari SMA 1 Sekaran, SMA 1 Sukodadi dan SMA 1 Bluluk serta SMAN 2 Lamongan.

Seusai Kirap Pataka Lambang Daerah dan Pawai Budaya, dilanjutkan dengan Pasamuan Agung di Pendopo Lokatantra, yakni menyemayamkan lagi pataka lambing daerah dan oncer sesanti. Pasamuan Agung sendiri di era Rangga

Bupati Lamongan dalam pawai HJL ke 446.

Hadi adalah prosesi wisuda beliau menjadi Tumenggung Surajaya oleh Sunan Giri IV. Saat di Pendopo, juga disampaikan beberapa penghargaan serta pemenang lomba dalam rangkaian HJL ke-446. Diantaranya Juara 1 Lomba Perpustakaan Sekolah Dasar (SD) oleh SDN Unggulan Karanggeneng Kec. Karanggeneng, Juara 1 tingkat SMP yakni SMPN 1 Lamongan dan lomba kearsipan tingkat SKPD dimenangkan oleh Inspektorat.

Kemudian Juara 1 Duta Lingkungan Hidup dimenangkan oleh Astrie Dianifa Rokhmawati dari SMAN 1 Lamongan.

Juga diberikan penghargaan kelompok Gemerlap terbaik tahun 2014 yakni Sumber Makmur untuk kelompok pembudidaya ikan, Barokah untuk kelompok budidaya ayam petelur, Rukun Sejahtera untuk kelompok budidaya kambing, Tumpang Sari untuk Kelompok Tani, Pasar Desa Lembor untuk pasar desa dan Sueb sebagai pendamping gemerlap terbaik.

Tak hanya itu Bupati Fadeli juga memberikan penghargaan kepada investor penyetor pajak terbesar dan kecamatan dengan pembayaran PBB tecepat yakni Kecamatan Kalite-

ngah dan Kecamatan Bluluk.

Adalah PT Camco Omya Indonesia dan PT Indonesian Camcocrown Chemical Industry yang menjadi penyumbang pajak.

Dalam pembukaan Pasamuan Agung juga ditampilkan Tari Runtik yang dilatarbelakangi perebutan tahta majapahit oleh garwo prameswari dengan garwo selir Dewi Andhongsari yang sedang hamil.

Fadeli saat di Pendopo Lokatantra menyebut berbagai agenda dan program prioritas pembangunan yang sudah berjalan saat ini akan terus ditingkatkan dan dilanjutkan.

Seperti bidang kesehatan dan infrastruktur serta pendidikan.

Dikatakannya, perbaikan jalan secara keseluruhan sudah mencapai 90 persen dalam kondisi baik. Pelayanan mobil sehat akan ditargetkan 1 desa 1 mobil sehat serta peningkatan kapasitas ruang pelayanan kelas III yang sudah sejak lama digratiskan di RSUD Soegiri.

“Komitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Lamongan ini akan terus kami pegang dan kami tingkatkan. Agar Lamongan semakin memiliki daya saing, dan agar Lamongan lebih sejahtera, “ katanya. alimuhtar www.lensaindonesia.com

WISATA & KULINER

15 Edisi 89/ 01 - 07 Juni 2015

Pulau Payung, Si Kecil yang Sering Terlewatkan Pulau Payung jarang terdengar dalam narasi tentang Kabupaten Kepulauan Seribu. Barangkali hal itu disebabkan jumlah penduduknya yang paling sedikit di antara pulau-pulau yang dihuni warga.

KETERGANTUNGAN dengan pulau lain, terutama Pulau Tidung, tidak terhindarkan lagi. Kondisi ini membuat warga di Pulau Payung harus mengeluarkan biaya kebutuhan hidup yang besar.

Pulau Payung merupakan satu dari empat pulau yang termasuk Kelurahan Pulau Tidung, Kecamatan Seribu Selatan. Ada dua nama Payung, yakni Pulau Payung Besar dan Pulau Payung Kecil. Hanya Payung Besar yang dihuni warga.

Tidak banyak penduduk yang bermukim di Payung. Pada perte-

ngahan Mei 2015, tercatat 167 orang tinggal di tempat tersebut. Secara administratif, warga di Payung tergabung dalam RT 006 RW 004 Kelurahan Pulau Tidung.

Pulau ini memiliki luas wilayah sekitar 20 hektar. Namun, hanya sepertiga wilayah yang digunakan untuk permukiman warga. Permukiman warga diapit dengan tanah yang sudah dimiliki orang dari luar pulau ini, dan sebagian tanah dipakai untuk membuat vila.

Meskipun ada vila di pulau ini, dampak kunjungan wisatawan belum sepenuhnya dirasakan warga yang bermukim di Payung. Pada akhir pekan atau hari libur, ada kalanya terdapat wisatawan yang sekadar singgah atau bermalam di pulau ini. Namun, jumlah wisatawan tidak membeludak seperti di pulau lainnya di Kepulauan Seribu.

Banyak wisatawan datang ke pulau ini pada tahun 2010-2011.

Salah satu penandanya adalah maraknya warung-warung penjual makanan di tepi pantai. Kira-kira terdapat 10 warung pada saat itu.

Kini, tersisa dua warung saja dan salah satunya hanya buka pada ak-

hir pekan atau saat ada wisatawan.

Meski demikian, Pulau Payung tetap berbenah untuk mengharapkan luberan wisatawan dari pulau sekitarnya. Salah satunya yakni dengan adanya rumah yang bisa disewakan untuk wisatawan yang hendak bermalam. Tercatat, ada tujuh rumah yang bisa disewakan.

Selebihnya, warga beberapa kali kecipratan pesanan untuk membawa tamu-tamu yang bermalam di Pulau Tidung ke titik selam dangkal (snorkeling). Karenanya, saat akhir pekan tiba atau saat musim liburan, para nelayan banyak yang menyewakan kapal untuk mengangkut turis. Beberapa di antara mereka bisa membawa turis untuk singgah ke Pulau Payung setelah snorkeling, dan kemudian membawa kembali ke Tidung.

Potensi untuk menyewakan kapal bagi para wisatawan ini menjadi peluang usaha bagi warga Payung karena sebagian besar rumah di pulau ini memiliki 1 kapal. Tercatat sekitar 25 kapal milik warga Payung.

Selain untuk kebutuhan transportasi, kapal juga dipakai untuk mencari ikan. Sayangnya, warga

Panorama dermaga di Pulau Payung, Kepulauan Seribu.

yang menangkap ikan dengan jaring, bubu, atau pancing ini semakin kesulitan mendapatkan ikan lantaran pemancingan skala besar atau menggunakan bom dan racun yang masih sering terjadi.

Warga Pulau Payung berasal dari pulau-pulau sekitar, terutama dari Pulau Panggang. Jauh sebelum pulau ini dihuni secara masif, Pulau Payung lebih banyak “dihuni” pohon kelapa. “Dulu baru ada satudua rumah saja. Rumah ditempati oleh penjaga pohon kelapa,” kata Nafis (71).

Nafis termasuk penduduk awal di Pulau Payung ini. Bersama orangtuanya, Nafis pindah dari Pulau Panggang pada tahun 1959, dan menetap hingga kini.

Saat itu, menurut kepercayaan keluarga ini, pindah menetap ke pulau lain merupakan cara untuk menyembuhkan penyakit di perut-

nya. Benar saja, Nafis merasakan sakitnya membaik saat bermukim di Pulau Payung.

Rumah-rumah di Pulau Payung saat itu, menurut Nafis, masih menyebar. Sebab, keberadaan rumah mengikuti lokasi kebun kelapa.

Tanah yang ada di pulau ini sudah dimiliki warga yang bermukim di pulau-pulau lain.

Buah kelapa pada masa itu, menurut Nafis, merupakan salah satu sumber ekonomi warga karena dijual untuk bahan pembuatan kopra.

Lama kelamaan, Pulau Payung kian banyak dihuni. Ada pula warga yang datang dari pulau lain, seperti Jawa dan Sulawesi. Sanami (53), perempuan kelahiran Cirebon, menetap di Payung sejak 2004.

“Saya menikah dengan orang Tidung yang sudah tinggal di Payung. Tapi, suami saya sudah meninggal tiga tahun lalu,” ucap Sana-

mi, yang memilih terus tinggal di Payung ketimbang kembali ke Cirebon.

Seiring penjualan lahan di pulau ini, permukiman warga lantas terkonsentrasi di satu lokasi yang ada saat ini, yakni di tepi dermaga.

Adapun tanah lainnya sudah dimiliki orang dari luar pulau dan sebagian dikelola menjadi penginapan menengah atas.

“Sekarang, tanah yang bisa dihuni warga, ya, hanya seluas ini. Tidak bisa tambah lagi karena tanah di sekitar permukiman ini sudah dimiliki orang lain,” kata Mursalin, Ketua RT 006 RW 004 Kelurahan Tidung.

Kalaupun ada warga yang mendirikan rumah di tanah yang sudah dimiliki orang lain, tanah tersebut hanya bersifat dipinjamkan. Rumah yang didirikan juga berupa rumah kayu. Sewaktu-waktu, tanah dan rumah bisa hilang bila si empunya tanah meminta kembali. agn

KONKOW

Menikmati Kopi Tubruk dengan Gelas Terbalik, Awas Tumpah!

Kopi tubruk dengan sajian gelas terbalik juga memiliki cita rasa yang sangat nikmat dan memiliki keistimewaan tersendiri bagi penikmat kopi.

ACEH tak hanya terkenal dengan kopi luak gayo dan kopi ulee kareng saja, ternyata kopi tubruk dengan sajian gelas tebalik juga memiliki cita rasa yang sangat nikmat dan memiliki keistimewaan tersendiri bagi anda para penikmat kopi.

Namun untuk menikmati kopi tubruk dengan gelas terbalik tentu anda tidak semudah menemui warung kopi seperti pada umumnya di Aceh yang racik dengan cara disaring, karena warung yang menyajikan kopi tradisional dengan cara unik ini masih terbilang langka.

Nah, jika anda mengunjungi kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, belum lengkap rasanya sebelum anda singgah ke warung Pante Kenangan, di Jalan Syiah Kuala, Desa Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan. Pasalnya, di warung sederhana inilah yang menyediakan kopi tubruk dengan cita rasa nikmat khas Meulaboh.

Untuk menikmatinya anda akan memiliki tantangan tersendiri karena kopi yang dihidangkan di sini dengan gelas terbalik dan hanya ada satu pipet penyedot. Jika anda tidak

HOTEL

berhati-hati meminumnya tentu bisa tumpah dan fatal.

Warung yang dibangun sejak tahun 1983 ini sempat hancur dihantam gelombang tsunami 2004 kala itu, namun kini selalu ramai dikunjungi para penikmat kopi dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, akademisi, aktivis, bahkan pembisnis yang menghabiskan waktu sambil menikmati kopi tubruk gelas terbalik.

Seperti Rahmad Ozer (25), seorang mahasiswa. Dia mengaku sudah ketagihan dengan cita rasa kopi

KHAS KULINER MENU

Usung Safana Afrika, Taman Safari II Prigen Bangun Hotel TAMAN Safari Indonesia II Prigen yang jadi salah satu salah satu pusat konservasi terbesar di Asia, kali ini berencana mendirikan hotel berkonsep ala resort natural yang bakal dibangun ala Safana Afrika di tengah lokasi satwa.

“Untuk pembangunan hotel di area Taman Safari II Prigen Jatim ini memang murni untuk bisnis. Dan kita akan kelola hotel tersebut secara professional, adapun rencana konsep yang bakal kia usung bertemakan ala Safana khas Afrika. Dimana pengunjung hotel tersebut akan bisa lebih menikmati alam natural layaknya di hutan belantara yang bisa langsung menikmati pemandangan fauna secara langsung di tempat huniannya namun tetap dalam koridor kea-

tubruk gelas terbalik Suak Ribee ini sejak sebelum terjadi tsunami. Hampir tiap hari bersama rekannya ia menikmati kopi kala hari menjelang malam.

“Saya waktu harga kopi Rp 500 sudah kecanduan kopi tubruk, sekarang sudah Rp 4.000 satu gelas.

Rasanya masih tetap enak dan suasana warung juga teduh cocok untuk bersantai sore. Kopi tubruk Suak Ribee ini membuat saya selalu ketagihan dan setiap hari ingin menikmatinya,” kata Rahmad. raja/kom

manan yang terjamin”, ujar IK. Gunarta, General Manager Taman Safari II Prigen Jatim kepada Lensa Indonesia, Sabtu (23/05/2015).

Gunarta menambahkan, untuk hotel kami targetkan dibuka di tahun 2016 dengan 50 room. Sedangkan, di sisi konservasi pihaknya memang dituntut semaksimal mungkin untuk merawat hewan-hewan berikut memantau kelestarian dan kondisi hewan tersebut. Sebab tak mudah menangani total 1501 satwa tersebut, hal ini pun melalui proses penerimaan satwa yang sesuai habitat yang bakal disiapkan.

“Area penampungan satwa yang terdiri dari satwa kategori Amerika-Euro, Asia dan Afrika ini kondisi kesehatannya pun ditangani oleh rumah sakit yang

sudah mumpuni dan dipercayakan oleh tim medis yang sudah berpengalaman.

Untuk perawatannya, rumah sakit tersebut dilengkapi ruang perawatan, fasilitas perangkat X-ray, dan ruang operasi dengan penanganan prefentif. Tahun ini pengunjung sudah mencapai 50 persen yang terdiri dari wisata domestik, dan 40 persennya oleh wisata manca. Dan kami menargetkan ke depannya wisata domestik mencapai 40 persen dan pengunjung wisata manca mencapai 60 persen,” pungkas Gunarta.

Taman Safari II Prigen berdiri sejak tahun 2007 di area ketinggian 800-1500 dari permukaan laut dengan luas area 350 hektar. Untuk Taman Safari lainnya, sudah ada di Bogor, Bali dan Batam. neld

Tim Taman Safari II Prigen Jatim saat menunjukkan kepada para wartawan salah satu satwa yang terus dipantau kondisinya.

Resto Primavera Tawarkan Dinner Romantis ala Itali-Prancis

Nasi goreng di Jado Warung.

Cicip-cicip Nasi Goreng Roa Khas Jado Warung PERNAH mencicipi nasi goreng roa, nasi goreng cakalang, dan ayam jado?

Kalau belum pernah, menumenu itu tersedia di Jado Warung, Jalan Batu Belig Nomor 2, Seminyak, Bali.

Sesuai kepanjangan dari Jado, yaitu Jawa dan Manado, menu tersebut jadi andalan di sana. Awalnya, menu itu dibuat secara tidak sengaja.

Banyak pelanggan yang berasal dari Jakarta dan Manado serta beberapa bule yang berkunjung minta dibuatkan nasi goreng.

“Mereka minta dibuatkan nasi goreng. Lalu saya dan mami buatkan, dan ternyata malah jadi hits banget,” ujar Shendy Lavinia, pemilik Jado Warung.

Bahan baku dasar seperti ikan roa dan cakalang didatangkan langsung dari Manado. Jadi, sajian ini sesuai dengan cita rasa asli Manado.

Setiap menu, Jado menawarkan tingkat kepedasan pada pelanggan yang doyan pedas. Selain menu itu, Jado

juga menawarkan beberapa menu western, seperti salad, spaghetti, dan omelette, untuk mengakomodasi tamu asing.

“Namun main menu kami tetap masakan Manado, yang lainnya merupakan additional,” jelas Shendy.

Warung ini juga menyediakan sambal roa dan cakalang yang dikemas dalam toples atau jar. Produk “Sambal Roa in Jar” dan Sambal Cakalang in Jar” ini jadi incaran, hingga dikirim ke Jakarta, Semarang, Jogja, Bandung, termasuk Manado sendiri.

“Banyak customer yang datang, bahkan hanya untuk mencari sambal roa dan cakalang in jar tersebut,” ujar Shendy.

Sambal ini dapat bertahan selama sebulan, jika disimpan di lemari pendingin.

Sambal ini sengaja tidak dicampur dengan tomat supaya ketahanannya tetap terjaga.

Satu jar sambal ini dibanderol sebesar Rp 70.000. Jado Warung buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 22.00 Wita. Cisilia

BUMI Surabaya City Resort usung konsep makan romantis dengan hidangan ala Itali dan Perancis bergaya penyajian ala bistro dan fine diningdiRestoran Primavera.

Resto tersebut berada di lantai tiga, namun bisa menikmati keasrian Majapahit Garden yang berada di lantai dasar.

Primavera sendiri merupakan resto bergaya Itali dengan sentuhan interior klasik khas negara tersebut.

Restoran terbagi tiga area, mulai dari lounge, bistro dining area dan fine dining area.

Komposisi mebel yang diusung terbuat dari kayu mahoni, meliputi meja, kursi tangan dengan bantalan bergaya klasik. Untuk lantai, menggunakan perpaduan lantai kayu dan karpet. Ruang fine dining terpasang jendela kaca luas menghiasi salah satu sisinya, agar tamu bisa menikmati keindahan taman tropis di lantai dasar.

Untuk area lounge, tamu bisa duduk santai sembari menikmati high tea dan kopi atau teh di sore hari. Lalu di areal dining, tamu bisa dinner dengan berbagai pilihan menu spesial racikan Executive Chef and Culinary Development Bumi Surabaya City Resort.

Adapun menu yang ditawarkan sangat bervariasi mulai dari antipasti (hidangan pembuka), soup, pasta, pizza, hidangan utama seperti lamb shank, rib eye with veggie serta dessert.

Keunikan pengolahan menu tersebut terletak pada bahan baku yang dipilih oleh chef tersebut ketika berbelanja, seperti ikan, unggas, daging sapi, sayursayuran serta buah-buahan.

Di sisi lain, perpaduan interior, sentuhan penerangan, jernihnya denting piano ataupun latar belakang musik yang lembut serta sajian hidangan Itali dengan gaya bistro ini merupakan perpaduan konsep romantis klasik yang sangatpas untuk dinner.

Untuk kapasitas tempat duduk di areal fine dining ini mencapai 40 kursi dan 10 kursi di areal lounge.

Sedangkan resto ini buka setiap hari mulai pukul 15.00 WIB hingga pukul 22.30 WIB. eld

Konsep dinner romantis yang berada di Restoran Primavera dengan menu khas Itali dan Perancis.

www.lensaindonesia.com

METROPOLIS

16 Edisi 89/ 01 - 07 Juni 2015

DHIMAM ABROR DIJAGOKAN KOALISI PARTAI BESAR

RISMA KOLOT, ABROR YES… Dhimam Abror mendapat dukungan koalisi partai besar untuk maju sebagai Walikota Surabaya 2015.

Konsep yang diusungnya bisa mengalahkan Risma.

KESERIUSAN Dhimam Abror maju sebagai Walikota Surabaya tak perlu diragukan lagi. Arek Suroboyo asli kelahiran perkampungan kawasan Tandes ini sudah menyiapkan konsep program-program tangguh untuk kemajuan Kota Pahlawan dalam menghadapi tantangan g lo b a l i s a s i ekonomi lima tahun ke depan.

Salah satunya akan fokus memberikan beasiswa besar-besaran kepada siswa-siswi terbaik Surabaya untuk meningkatkan kualiatas pendidikan warga Surabaya, sekaligus meningkatkan kualitas SDM kota Surabaya sebagai kota barometer Indonesia Timur.

Dhimam Abror yang mantan Pemred Jawa Pos dan Harian Surya ini mengaku, pembangunan mental generasi terkini Surabaya melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) mutlak dibutuhkan. Pemberdayaan karakter dan pengembangan kemampuan penting untuk menghadapi masyarakat ekonomi asia (MEA).

Sehingga, masyarakat Surabaya akan tangguh untuk bersaing menghadapi globalisasi ekonomi, tanpa menghilangkan identitas diri sebagai arek Suroboyo.

“Penanaman mental, karakter dan pengembangan SDM ini melalui pendidikan, baik formal maupun informal.

Jadi, jangan sampai hasil UNAS kita kalah sama Gresik seperti sekarang ini,”

KPU Surabaya Siap jadi Lokasi Percontohan Pilkada Berintegritas 2015 KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Surabaya menyatakan tekad dan kesiapannya menjadi lokasi kegiatan KPK dalam program Pilkada Berintegritas 2015 yang segera diluncurkan pada Juni 2015 mendatang.

“KPU Surabaya siap menjadi lokasi percontohan secara nasional dalam program Pilkada Berintegritas 2015 yang digagas KPK. Intinya KPU Surabaya siap lahir dan batin untuk terlibat dalam program KPK itu,” ulas Robiyan Arifin, Ketua KPU Kota Surabaya, Senin (25/5/15).

Menurut Robiyan Arifin, secara khusus KPU Surabaya merasa terhormat terkait terpilihnya Surabaya menjadi lokasi sasaran dari 11 wilayah yang dilibatkan dalam program Pilkada Berintegritas 2015. “Dari 11 daerah yang dipilih secara acak KPK, Surabaya dan Kabupaten Badung menjadi daerah tingkat II yang diikutkan program itu. Sisanya adalah sembilan provinsi yang melaksanakan Pemilihan Gubernur serentak pada 2015 ini,” tegasnya.

Seperti diketahui, dalam penyelenggaran Pilkada serentak 2015 ini KPK secara khusus bakal meluncurkan Program Pilkada Berintegritas 2015 yang menyasar 11 wilayah dari total 269 Pilkada yang bakal terselenggara pada 9 Desember 2015 nanti.

Untuk mengawal hajat besar proses demokrasi di aras lokal itu, KPK kini tengah memulai proses sosialisasi Program Pilkada Berintegritas 2015 pada 11 daerah yang terbagi atas 9 provinsi dan 2 daerah itu.

Kesembilan provinsi yang menjadi lokasi sosialisasi program Pilkada berintegritas 2015 itu adalah Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan

Sulawesi Tengah. Sedangkan untuk 2 daerah yang dipilih yaitu Surabaya dan Kabupaten Badung, Bali.

Khusus di Provinsi Jawa Timur, proses sosialisasi dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Jatim yang mengundang KPU Surabaya dengan dihadiri secara lengkap 5 Komisioner KPU dan Ketua Panitia Pengawas Pilkada Surabaya, Wahyu Hariadi pada Senin (25/5/15).

“Program KPK ini memiliki tiga sasaran yaitu pertama calon kepala daerah, kedua penyelenggara Pilkada (KPU dan Panwas) dan ketiga masyarakat pemilih. Intinya program ini untuk menegaskan budaya anti korupsi melalui formulasi Pilkada Berintegritas,” kata pria kelahiran Situbondo itu.

Secara khusus Robiyan Arifin menegaskan Program Pilkada Berintegritas 2015 ini diharapkan dapat menstimulan budaya Pilkada baik bagi calon kepala daerah, penyelenggara dan masyarakat pemilih yang mengedepankan aspek integritas moral yang tinggi. “Harapannya hasilnya akan terpilih kepala daerah yang berintegritas,” ucapnya.

Lebih dalam Robiyan Arifin menyatakan program Pilkada Berintegritas 2015 yang akan diluncurkan KPK pada Juni 2015 itu sebenarnya selaras dengan visi KPU Surabaya yang sejak awal memang menempatkan variable integritas sebagai fokus penyelenggaraan. “Jadi sebenarnya sudah sehati antara KPK dan KPU Surabaya terkait tema penyelenggaraan Pilkada Berintegritas 2015 ini,” ungkapnya.

Menurut informasi yang dihimpun KPU Surabaya, KPK dalam menjalankan program Pilkada Berintegritas

Ketua KPU Surabaya, Robiyan Arifin.

2015 akan menempatkan tim ad hoc yang akan secara khusus mengawal penyelenggaraan Pilkada Surabaya.

“Ada dua tim yang telah diterjunkan KPK mulai hari ini (Senin, 25/5/15) di Surabaya. Tim pertama bertugas sebagai pencegahan dan tim kedua merupakan tim penindakan. Kedua tim ini akan mengawal proses Pilkada secara terbuka maupun tertutup hingga akhir masa tahapan penyelenggaran Pilkada Surabaya,” ujarnya.

Peluncuran Program Pilkada Berintegritas 2015 akan dilakukan secara simbolis di Gedung KPK dan ditandai dengan launching media komunikasi dan perangkat pendukung pelaksanaan program pilkada berintegritas 2015. “Artinya, keterlibatan KPK dalam Pilkada serentak kali ini akan memberikan nuansa pelaksanaan yang semakin berkualitas dan berwibawa,” pungkas Robiyan Arifin. iwan

Komisi D Soroti Rumah Sakit Surabaya Minim Fasilitas KEINGINAN Walikota Surabaya Tri Rismaharini dalam melakukan perbaikan di bidang kesehatan nampaknya belum sesuai harapan.

Buktinya, beberapa fasilitas kesehatan yang berada di rumah sakit dianggap kurang.

Terkait hal ini, Anggota Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya Reni Astuti menilai dua rumah sakit milik Pemkot Surabaya yakni RSUD Soewandhie dan Bhakti Darma Husada (BDH) minim fasilitas kesehatan.

Politisi dari Fraksi PKS ini mengatakan sebagai kota metropolitan, Surabaya seharusnya memiliki fasilitas yang dibutuhkan oleh warganya.

“Rumah milik pemerintah harus memiliki fasilits itu agar warga Surabaya yang membutuhkan bisa mendapatkan layanan yang maksimal dan harga terjangkau,” katanya.

Ia mengatakan di rumah sakit pemerintah biayanya murah tapi alat tidak ada, sedangkan di swasta ada tapi biaya mahal. “Kalau begini kan yang kasihan masyarakat kecil. Alat itu tidak mahal kok, pasti juga akan menguntungkan rumah sakit kalau sudah punya,” katanya.

Total untuk alokasi dana kese-

www.lensaindonesia.com

Reni Astuti

hatan di Surabaya sekitar 10,4 persen dari APBD atau Rp7,3 triliun yakni Rp831 miliar dikelola Dinkes, Rp185 miliar dikelola RSUD Suwandi, dan Rp112 miliar dikelola RSUD BDH. Senanda dengan Reni, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana mengatakan hasil rapat bersama dengan Surabaya Neuroligist Institute (SNIe) menyebutkan dua rumah sakit milik pemkot minim fasilitas kesehatan.

“Perwakilan SNIe yang terdiri dari dokter spesialis mengajukan agar Pemkot Surabaya memberikan dana lebih pada rumah sakit pemerintah agar bisa memberikan pelayanan murah pada masyarakat,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, SNIe mengatakan dua rumah sakit itu tidak memiliki alat Kateterisasi Laboratorium yang digunakan untuk penanganan pertama bagi penderita stroke.

Menurut dia, pihaknya menilai perhatian pemkot untuk layanan kesehatan sangat kurang. Terbukti dari penganggaran APBD Surabaya tahun 2015, dewan menganggarkan Rp60 miliar untuk pengadaan fasilitas kesehatan.

Akan tetapi, lanjut dia, dalam badan anggaran dana tersebut dipotong dengan alasan efisiensi.

Padahal alat tersebut penting sekali untuk membeli alat kesehatan dan juga peningkatakan layanan kesehatan.

“Kami sudah anggarkan itu, tapi akibat adanya efisiensi anggaran itu dihapus. Kami paham kalau alat itu besar kegunaannya, kami akan coba mengusulkan untuk alat adv/wan tersebut,” katanya.

ujarnya saat mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon Walikota Surabaya di kantor DPC Gerindra Surabaya, Rabu (20/5/ 2015).

Menurutnya, lima tahun kepemimpinan Tri Rismaharini sebagai walikota Surabaya cukup bagus. Hanya saja, lima tahun ke depan problematika Surabaya sudah berubah. Risma mungkin akan ketinggalan dan kolot. Salah satunya, laju perkembangan MEA tidak bisa dihindari. Karena itu, perlu penanganan yang berbeda dari sebelumnya.

“Surabaya akan menjadi kota internasional, karena menjadi kota jasa dan barang-barang mudah masuk, jadi perlu ditangani oleh orang-orang yang mengerti betul soal potensi daerah Surabaya,” jelas ketua harian KONI Jatim ini.

Selain penanaman mental, penguatan budaya lokal juga tak kalah penting. Saat ini, budaya asli Surabaya seperti Ludruk nyaris tidak pernah ditemukan lagi.

Padahal, budaya tersebut menjadi ciri khas arek suroboyo. Karena itu, era globalisasi boleh masuk surabaya, tapi budaya asli tak boleh hilang.

Dhimam juga menyoroti pembangunan kota yang hanya terpusat di kota. Sehingga selama lima tahun ini, tidak ada pemerataan pembangunan. Padahal, Surabaya sangat luas. Surabaya tidak hanya diartikan di pusat saja.

Menurutnya, disentralisasi pembangunan mutlak diperlukan. Konsepnya adalah, pembangunan kota dibagi lima zona.

Yakni, zona tengah, barat, timur, utara, dan barat.

“Nanti kita percayakan kepada camat-camat untuk membangun lingkungannya sendiri,” urainya.

Wakil Ketua Bidang Hukum dan wakil ketua penjaringan DPC Partai Gerindra Surabaya, Mamad Muwadzib menyanjung konsep pembangunan yang ditawarkan Dhimam sangat bagus. Ia mengakui, konsep tersebut sangat cocok

untuk Surabaya yang menjadi ibu kota Jawa Timur ini. “Tinggal implementasi saja, beliau putra daerah, lahir di Surabaya dan besar disini juga,” tuturnya.

Terpisah, Plt Ketua DPD Golkar Surabaya, M Alyas menyebut Dhimam Abror bisa menjadi ‘jago’ dari koalisi besar Parpol dalam Pilwali Surabaya 2015. Abror diharapkan bisa menandingi elektabilitas Risma.

“Kami sudah komunikasi secara intens dan mendalam dengan Parpol lainnya. Seperti Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN. Jadi tinggal akadnya saja. Apalagi sudah terbangun chemistry. Pak Dhimam Abror ini jagonya koalisi,” tandas Alyas disela-sela menerima pengembalian formulir pendaftaran Cawali dari Dhimam Abror di kantor DPD Golkar Surabaya di Jl Adityawarman, Jumat (22/5/2015).

Lebih lanjut Alyas juga berharap kepada PKB, Hanura dan Nasdem untuk segera ikut merapat dan bergabung dalam koalisi besar Parpol. “Kami sudah sangat cair dan akrab serta hampir tidak ada perbedaan,” tuturnya.

Di Partai Golkar, Dhimam Abror, Cawali pertama yang secara resmi menyerahkan formulir kesediaan untuk dicalonkan oleh Golkar.

Sebelumnya Golkar Surabaya telah melaunching 10 nama yang dianggap layak untuk diusung sebagai cawali Surabaya. “Untuk deadline penetapan calon yang kami usung sekitar pertengahan Juli. Karena akhir Juli sudah pendaftaran ke KPU Surabaya,” papar Alyas.

Menurut Alyas mendaftarnya Dhimam Abror di internal Golkar merupakan respon positif. Sebab, dengan perubahan konstelasi peta politik Surabaya menjelang Pilkada serentak, otomatis mensolidkan internal partai dengan Parpol lain. “Kami sudah berkomunikasi dengan Parpol lain dan sudah direspon untuk membentuk koalisi bersama,” ujarnya.

Kedatangan Dhimam Abror ke

DPC Golkar Surabaya didampingi Prof Sam Abede Pareno, sebagai sahabat. Berkas pendaftaran Dhimam Abror diterima Tim Penjaringan Bacawali-Bacawawali sekitar pukul 14.30 WIB. Berkas tersebut diterima langsung Ketua DPD Golkar Surabaya, M Alyas didampingi Tim penjaringan.

Dikatakan Dhimam Abror, intensnya gerakan politik yang dilakukan, diharapkan mampu mendongkrak semangat Parpol lain bahwa Pilwali Surabaya 2015 belum selesai. Meski sampai sekarang elektabilitas Tri Rismaharini dan PDIP Surabaya masih dominan. “Karena sampai saat ini tidak ada yang berani. Termasuk tokoh-tokoh politik lain di Surabaya. Oleh karena itu saya memberanikan untuk maju. Insya Allah bermanfaat bagi Surabaya ke depan,” tandas Dhimam Abror.

Ditambahkan Abror, bahwa apa yang dilakukan ini sebagai bentuk tanggungjawab politik ingin membaktikan pengalamannya, baik sebagai wartawan dan komunikator. “Saya ingin Surabaya lima tahun ke depan menjadi kota internasional. Industri kreatif bisa menjadi ikon kita. Surabaya ini kota budaya. Semua stake holder harus kita libatkan dalam pembangunan. Yak opo enake bangun Suroboyo, tapi ojok sak enake,” ungkapnya.

Ditanya apa yang selama ini sudah dilakukan untuk ‘bekal’ maju dalam Pilwali Surabaya 2015, Dhimam Abror menjelaskan bahwa dirinya sudah memiliki kantong-kantong relawan.

Yang akan mensisialisasikan dan memperjuangkan dirinya.

“Ini perjuangan politik, tidak ada sesuatu yang pasti. Semua kemungkinan bisa terjadi. Saya optimis, saya turun dan bicara dengan masyarakat serta Parpol.

Ini yang jadi modal saya. Selain itu saya bentuk tim dan buka Posko relawan sudah enam Posko.

Antara lain Kebraoan, Tandes, Gubeng, Karangpilang dan Menanggal,” pungkasnya. iwan