Koran Lensa Indonesia Edisi 91

Klik website: http://www.lensaindonesia.com/

Edisi 91 15 - 21 Juni 2015

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

Penunjukan Kepala BIN Bermotif Politis Bagi-bagi Jatah Jabatan

JOKOWI KECOLONGAN BANG YOS TERSANGKA Anas Urbaningrum Koruptor ke 11 ‘Korban’ Hakim Artidjo MAHKAMAH Agung melalui putusan kasasinya melipat gandakan hukuman Anas Urbaningrum dari 7 tahun menjadi 14 tahun penjara. Selain menambah hukuman penjara, putusan kasasi juga mewajibkan Anas untuk mengembalikan uang hasil korupsi Rp57,5 miliar, Senin (8/6/2015).

Tak hanya hukuman 14 tahun penjara, hak politik Anas Urbaningrum juga dicabut. Putusan ini baru saja diambil sekitar pukul 16.00 WIB, Senin (8/6/2015). Duduk sebagai ketua majelis Artidjo Alkostar dengan anggota MS Lumme dan Prof Dr Krisna Harahap.

Baca: Anas... Hal 7

Nama Sutiyoso di luar dugaan ditunjuk sebagai calon Kepala BIN. Padahal sebelumnya dia mengaku tidak paham kerja intelijen. Jokowi kembali kecolongan.

Sebab, Sutiyoso ternyata berstatus tersangka. Adakah ini proyek bagi-bagi jatah jabatan?

PRESIDEN Joko Widodo menunjuk mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Marciano Norman. Nama calon orang nomor satu di BIN itu diserahkan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa, (9/6/2015).

Namun sepertinya Jokowi kembali kecolongan layaknya saat pemilihan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan. Yah, usut punya usut Sutiyoso ternyata juga berstatus tersangka.

Nama Sutiyoso memang hampir tak pernah disebut sebagai kandidat pemimpin lembaga mata-mata negara itu. Soalnya sedari awal Jokowi menjabat Presiden, ada tiga nama calon yang populer diberitakan media massa, yaitu Letnan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin (mantan Wakil Menteri Pertahanan), Jenderal (Purn) Fachrul Razi (mantan Wakil Panglima TNI), dan Asad Said Ali (mantan Wakil Kepala BIN).

Baca: Jokowi... Hal 7

Sadis, Angeline Dibunuh Lebih Satu Orang Gara-gara Korban Dapat 60 Persen Harta Warisan ANGELINE diduga tewas dibunuh oleh lebih dari satu orang. Para guru SDN 12 Sanur Denpasar, tempat korban bersekolah, mencurigai ada banyak orang terlibat dalam tewasnya Angeline.

Ketut Ruta, Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 Sanur Denpasar, mencurigai ada dalang di balik kematian Angeline. “Menurut keyakinan saya yang bunuh anak kami ini tidak satu orang. Pasti ada otak dibela-

kangnya,” jelasnya, Kamis (11/ 06/2015).

Ruta tidak mau menyebut nama orang yang menjadi dalang tewasnya sang anak didik, namun ia begitu yakin ada banyak orang di rumah korban yang terlibat. “Kami tidak bisa menuduh satu orang atau menyebutkan nama. Tapi yang pasti kami berkeyakinan seperti itu,” tambahnya.

“Saya tidak menuding atau menuduh ibunya yang membu-

nuh anak kami. Tapi kami mencurigainya. Kenapa begitu karena selama ini orang-orang dilarang masuk ke rumahnya, bahkan sekelas menteri pun diabaikan oleh dia,” ujar Suta memberikan alasannya.

Sementara sumber di kepolisian yang enggan disebutkan identitasnya menyebut, dari perkembangan sementara didapati keterangan bahwa kematian Angeline akibat dari persengkongkolan busuk di rumah mereka.

“Mereka memang bersekongkol. Selama ini keterangan Agus tidak jelas karena dia merupakan pelaku. Dia yang

Angeline sekolah di SDN 12 Sanur Denpasar.

menggali lubang. Dia yang mengikat leher korban hingga tewas, dan Margareth Ch Megawe (ibu angkat korban, Red) yang memasukkan korban ke lubang,” ujarnya.

Baca Juga: Angeline Dikubur Bersama Bonekanya Hal 5 “Agus itu sangat kurang ajar.

Di pengembangan, ternyata dia (Agus) kerap memperkosa korban,” tambah sumber yang mengikuti keterangan penyidik seperti dilansir JPNN. Baca: Sadis... Hal 7

Menteri Agama, Berhentilah Menyakiti Umat Islam Sensasi Murahan LHS, Biar Dicap Tokoh Pluralisme

MENIKAH, NADIA VEGA POSTING FOTO MANDI BARENG Blitz

6

PERAIH IPK TERTINGGI DITAWARI STAF AHLI DPR RI Perempuan Tangguh

DANA ASPIRASI SIASAT DEWAN RAMPOK UANG NEGARA Nasional

JOKOWI GRATISKAN JEMBATAN SURAMADU KHUSUS R2

8

9

Metropolis 16

www.lensaindonesia.com

DPP Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz mengkritisi tindak tanduk Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Sebab, baru memasuki delapan bulan menjabat di era Jokowi-JK, banyak kebijakan dan pernyataan politikus PPP kubu

Romahurmuziy tersebut yang menyulut kontroversi dan mengundang protes dari masyarakat, khususnya umat Islam.

“Pertama, kecendrungan terhadap agama Baha’i sebagai agama resmi di Indonesia,” ungkap Wakil Ketua

Umum DPP PPP Fernita Darwis dalam jumpa pers di kantor PPP, Jakarta, Jumat, (12/ 6/2015). Juga hadir beberapa elit PPP lainnya, salah satunya Ketua DPP PPP Akhmad Gojali Harahap.

Soal kontroversi agama Baha’i ini berawal dari kica-

uan Lukman di akun Twitternya @lukmansaifuddin. Dalam cuitannya, Lukman menjelaskan Baha’i termasuk agama yang dilindungi konstitusi sesuai Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945.

Baca: Menteri... Hal 7

Lukman Hakim Saifuddin

Aset 2,9 Juta Karyawan Diserobot Bos Tanah, Uang Negara Rp 24 M Terancam Hilang (Bagian 8)

Henry Gunawan Hobinya Merampas Tanah Rakyat, Bupati Saja Dibuat ‘Bungkam’ Henry Gunawan memang hobinya merampas tanah. Segala cara dilakukan untuk menguasai tanah rampasannya, termasuk ‘membungkam’ Bupati Sidoarjo. Orang seperti ini sangat berbahaya di Indonesia.

BUPATI Sidoarjo Saiful Illah terus disorot dalam kasus sengketa tanah antara Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) Jatim seluas 24 hektare di Pranti, Juanda, Jawa Timur, melawan PT Gala Bumi Perkasa yang dikomandoi Henry Gunawan.

Saiful Illah dituding telah menerima gratifikasi dari Henry Gunawan untuk membiarkan

pembangunan gudang di tanah bersengketa. Buktinya, sampai detik ini tidak ada action dari dinas terkait untuk menghentikan aktivitas di Juanda.

“Henry itu benar-benar mafia tanah sejati yang hidup di Surabaya. Semua bisa ‘dibeli’ asal berhasil merampas tanah yang bukan haknya. Ada dugaan Bupati Sidoarjo telah disuap. Buktinya,

Henry Gunawan

dia telah mengabaikan pelanggar peraturan daerah (perda),” sebut Penasehat hukum Puskopkar, Soehirman, SH kepada Lensa In-

donesia, Jumat (12/6/2015).

Soehirman juga mempertanyakan betapa tumpulnya penegakan perda di wilayah Saiful Illah. Menurutnya, seorang pemimpin seharusnya tidak boleh tunduk pada mafia, apalagi sampai dikendalikan. “Kalau pemimpin tunduk pada mafia (Henry Gunawan), itu bukan pemimpin yang bisa mengayomi. Dalam kasus ini, bupati telah dikendalikan. Padahal sudah jelas Henry Gunawan membangun pergudangan di lahan kosong (bersengketa) yang menurut BPN Kanwil Jatim masih berstatusquo, tapi Saiful Illah dan jajarannya malah melempem dan terkesan tutup

mata,” urai Soehirman.

Henry Gunawan, kata Soehirman, sepak terjangnya sangat ‘kejam’ khususnya dalam urusan serobot menyerobot tanah. Dia sebenarnya tahu tanah yang diserobot bukan miliknya. Namun niat itu justru sengaja dilakukan untuk mengeruk kekayaan pribadi. Sebutnya lagi, Henry termasuk orang yang paling jahat karena doyan merampas tanah milik pribumi.

“Mungkin itu hobinya, merampas tanah milik rakyat. Banyak lawyer di Surabaya kuwalahan melawan Henry.

Baca: Henry... Hal 7

EKBIS

2 Edisi 91/15 - 21 Juni 2015

Tahun 2025, Pertamina Produksi 2,3 Juta Barel Minyak

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Indonesia, Winarno Thohir (tengah) saat mengikuti diskusi dengan para petani.

Ketua KTNA Komentari Produksi Jagung Indonesia WINARNO Thohir, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Indonesia berharap bahwa komoditas jagung yang kini volume impor nya masih tinggi agar cepat diatasi menggunakan teknologi pertanian mutakhir untuk memenuhi kebutuhan industri pakan ternak di Indonesia.

Winarno mengatakan, langkah-langkah teknik budidaya terbaik, penggunaan benih unggul, advoaksi serta sosialisasi kepada pertani berikut penanganan pasca panen yang berkualitas diharapkan mampu jadi langkah konkrit mewujudkan peningkatan produksi di pertanian jagung.

“Sesuai dengan cita-cita pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk segera mencapai swasembada pertanian maka dukungan semua stakeholder diperlukan, termasuk pemerintah. Dalam hal ini pemerintah diharapkan memperkuat infrastruktur serta regulasi tentang penggunaan teknologi mutakhir dalam bidang pertanian,” ujar Winarno usai Panen Jagung di Taman Teknologi Pertanian Desa Banyubang Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Minggu (07/06/2015).

Winarno menambahkan, bercermin dengan negaranegara yang sukses meningkatkan produktifitas pertaniannya seperti Brazil dan Filipina. Pemanfaatan teknologi pertanian mutakhir juga diharapkan bisa mengatasi permasalahan mahalnya biaya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pertanian di Indonesia.

Optimalisasi teknologi terkini, berefek pada biaya produksi dan mampu dipangkas serta produktifitas per hektar lahan bisa meningkat. Tak hanya itu, terobosan teknologi juga diperlukan setiap menghadapi musim yang tak menentu akibat perubahan iklim.

Di kesempatan yang sama, Sholahudin yang belajar pertanian jagung di beberapa sentra jagung dunia mengatakan, pemanfaatan bioteknologi dalam pertanian diperkirakan mampu meningkatkan produktifitas hingga 20 persen serta menurunkan biaya produksi antara 20 persen hingga 25 persen. Artinya, ada potensi penambahan penghasilan petani antara 45 persen hingga 50 persen jika komponen mahalnya biaya pekerja juga diikutkan.

Sholahudin menambahkan, kini Indonesia belum mampu bersaing dengan produsen jagung dari luar negeri karena biaya produksi di dalam negeri masih tinggi. “Jika bioteknologi bisa diterapkan di dalam negeri maka kami yakin peningkatan kesejahteraan petani bisa direalisaikan,” pungkas Sholahudin. eld

PT PERTAMINA (Persero) menyambut positif inisiasi pemerintah untuk menjembatani upaya pencarian sumber pasokan minyak dan produk minyak di luar negeri guna ketahanan energi nasional.

Pertamina siap mengeksekusi hasil pertemuan bilateral binis tersebut.

“Upaya pembicaraan pemerintah ke pemerintah yang sudah dilakukan sejauh ini telah berhasil membuka peluang bagi Pertamina untuk mendapatkan sumber-sumber pasokan minyak dan produk minyak langsung kepada NOC yang akan menjadi mitra

kami nantinya. Tentu saja kami mengharap yang lebih konkret secara korporasi,” kata Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, Selasa (9/6/2015), di Jakarta.

Pada pemberitaan sebelumnya, dalam gelaran pertemuan OPEC di Vienna, Austria, barubaru ini pemerintah Indonesia menggelar pertemuan bilateral bareng negara-negara OPEC. Sejumlah negara penghasil minyak dan gas, misal, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Kuwait, Irak, Iran, dan Angola mengakui tertari berinvestasi di sektor investasi hulu dan pasokan minyak mentah dan

produk minyak dari negaranegara tersebut, hingga investasi pembangunan kilang baru di Indonesia. Tak hanya itu, Azerbaijan pun menyatakan minat yang sama terhadap investasi migas di Indonesia.

“Ujung-ujungnya, kami ingin menjadi perusahaan champion yang efisien dan kompetitif,” ungkap Dwi. Dwi mengatakan dengan target produksi 2,2 juta barel setara minyak per hari pada 2025, pertumbuhan anorganik melalui ekspansi ke ladang-ladang migas di luar negeri sangat diperlukan perusahaan. Saat ini, Pertamina

www.lensaindonesia.com

2,3 juta barel per hari. Peningkatan tersebut diharapkan dicapai melalui program Refining Development Master Plan (RDMP) maupun New Grass Root Refinery melalui program kemitraan.

“Tentu saja kami masih memerlukan tambahan pasokan minyak mentah untuk merealisasikan programprogram tersebut. Pembicaraan bilateral selama pertemuan di OPEC tersebut diharapkan bisa menjadi milestone baru bagi Indonesia untuk menjamin ketahanan energi nasional,” tutup Dwi. adrian

Jenis Pajak yang Bocor Gila-gilaan Bambang Brodjonegoro.

Selama ini wajib pajak ‘nakal’ menggunakan modus faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi atau faktur fiktif.

MENTERI Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan kesedihannya setelah tahu banyaknya faktur pajak fiktif

di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan kebocoran penerimaan negara dari pajak khususnya jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Selama ini wajib pajak (WP) ‘nakal’ menggunakan modus faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi atau faktur fiktif untuk memanipulasi kewajiban pajaknya.

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Bambang menyebutkan sebesar 80,76% dari total 499 wajib pajak dari lima Kanwil pajak besar terbukti menggunakan faktur pajak fiktif.

“Karena banyak faktur pajak bodong seperti di Banten 80% itu bodong. Kebocoran di PPN ini sudah gila-gilaaan.

Restitusi naik terus. Kadangkadang melihatnya sedih. Karena dengan mudahnya pajak hilang sekian karena harus dikembalikan,” kata Bambang dalam konferensi pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis (11/6/2015).

Mulai 1 Juli 2015, Ditjen Pajak akan memberlakukan electronic tax invoice untuk semua perusahaan yang berada di area Jawa - Bali. Sistem ini akan mendorong pelaporan faktur pajak mengguna-

kan mekanisme online.

“Mulai 1 Juli semua perusahaan di Jawa-Bali harus pakai e-tax invoice. Agar tidak lagi yang menyerahkan faktur pajak bodong,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Kanwil Banten Catur Rini Widosari mengatakan, dipilihnya Banten terkait penertiban faktur pajak fiktif karena potensi penggunaan faktur fiktif sangat tinggi di wilayah ini.

“Di Banten, nilai faktur yang digunakan oleh perusahaan itu sebesar Rp 750 milar, saya lupa berapa jumlah perusahaannya dan tersebarnya dimana saja,” ujarnya.

Perusahan-perusahan tersebut tidak ada transaksinya, tiba-tiba faktur muncul dan digunakan sebagai pajak pemasukan. Pajak pemasukan

itulah yang kemudian digunakan sebagai pengurang kewajiban perpajakannya, khususnya di PPN. “Kalau pengurangannya begitu besar, ujungnya direstitusi (dikembalikan),” tukasnya.

Restitusi itulah yang kemudian membuat uang Negara keluar. Hal tersebut yang diusahakan untuk dicegah oleh DJP, jangan sampai mengeluarkan uang-uang Negara yang tidak harusnya keluar.

Sedangkan dari sektornya, Catur menjelaskan banyak jenisnya, mulai dari eksportir, manufaktur, dan lainnya.

“Kalau penerbitnya nggak bisa diklarifikasi. Karena nggak ada penerbit dan nggak ada apa-apanya. Intinya dia ingin mengurangi kewajiban pajak mkl nya,” kata Catur.

Pengusaha Konveksi Tulungagung Lirik Pasar Turi Surabaya

XL Optimalkan Layanan Ramadhan dan Lebaran 2015 JELANG Ramadhan dan Lebaran tahun ini, XL luncurkan program Ramadhan bertema Kebahagiaan Ramadhan. Kali ini menawarkan produk menarik, pengalaman digital, hingga beragam bundling HotRod Gadget.

“Besarnya manfaat dari internet tidak terbantahkan lagi. Karena itu kebutuhan masyarakat Indonesia atas layanan internet berkualitas dengan kecepatan yang pasti dan stabil pun terus meningkat. Menyambut bulan Ramadhan tahun ini, kami berkomitmen untuk menyediakan layanan internet yang berkualitas seperti harapan masyarakat Indonesia tersebut, agar manfaat dari internet juga bisa ikut membantu tidak saja secara perorangan namun juga menunjang pembangunan nasional,” ujar Kencono Wibowo, Deputy CCO XL East & North.

Program ini merupakan rangkaian aktivitas untuk memberikan manfaat lebih bagi masyarakat dan pelanggan yang menunaikan ibadah puasa dan merayakan Lebaran. Tahun ini, berbagai aktivitas dengan tema “Kebahagiaan Ramadhan” dengan dari produk baru, road show, aktivitas digital, bundling, hingga transformasi jaringan.

Dua paket internet baru yang diluncurkan, XL “HotRod 24 Jam” dan Paket Internet “HotRod Your Way” dengan Ekstra Kuota. Paket Internet HotRod 24 Jam berlaku 24 jam tanpa pembagian waktu yang terkoneksi di jaringan 2G maupun 3G. Paket ini menyediakan tiga pilihan, masing-masing 600MB, seharga 25 ribu/30 hari, 2GB seharga Rp 50 ribu/30 hari dan 5GB seharga Rp 100 ribu/30 hari. Pada ketiga paket tersebut, pelanggan bisa mendapatkan kecepatan internet hingga 14,4Mbps.

Sementara itu, Paket Internet “HotRod Your Way”, paket ini sangat sesuai bagi pelanggan yang membutuhkan banyak akses internet super cepat pada waktuwaktu tertentu. Tersedia tarif mulai dari Rp 25ribu/30 hari. Pelanggan bisa menikmati kecepatan akses internet hingga 7,2Mbps untuk pemakaian dalam 24 jam, dan kuota tambahan sampai dengan 1,2GB. Guna mempermudah pelanggan dan masyarakat memperoleh smartphone serta layanan spesial internet super cepat XL HotRod, XL juga meluncurkan satu platform yang bertitel HotRod Gadget.Pelanggan bisa menggunakan ragam program bundling XL bekerjasama dengan sejumlah penyedia smartphone branded, review tentang operating system atau smartphone terbaru hingga forum untuk diskusi mengenai smartphone, aplikasi dan software.

Smartphone yang tersedia untuk program ini termasuk ponsel berkemampuan akses 4G LTE dengan beberapa varian harga. Di antaranya, iPhone 6+, Samsung S6 dan Samsung AS. Merek lain yang tersedia antara lain Sony, LG, Microsoft, Huawei, BenQ, Sharp, Lenovo, Asus, Acer, dan Alcatel. eld

melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi membukukan produksi sekitar 110.000 barel setara minyak per hari atau sekitar 20 persen dari total produksi Pertamina.

Pada 2025 mendatang, dari luar negeri diharapkan mendatangkan sekitar 600.000 barel setara minyak per hari atau 27 persen dari total produksi bagian perusahaan.

Sementara itu, pada periode yang sama Pertamina juga menargetkan peningkatan kapasitas kilang domestik dari saat ini kapasitas terpasang sekitar 1 juta barel per hari menjadi

Pekerja mengangkut karung beras di gudang Perum Bulog Divisi Regional Jakarta-Banten.

Cadangan Beras Pemerintah Minus 35.000 Ton DIREKTUR Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti menyampaikan sejak 2013 pemerintah tidak pernah melakukan penambahan cadangan beras pemerintah (CBP). Akibatnya, CBP terus menurun, bahkan posisi terakhir CBP minus 35.000 ton.

“Cadangan beras pemerintah dari tahun ke tahun menurun, karena sejak 2013 tidak pernah ditambah. Yang ada, adalah pemanfaatan cadangan yang ada,” kata Djarot dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Rabu (10/6/2015).

Djarot mengatakan, padahal cadangan beras pemerintah ini merupakan hal yang sangat strategis. Pemerintah perlu memiliki cadangan beras untuk melakukan tanggap darurat ketika misalnya terjadi bencana.

Selain itu, cadangan beras pemerintah juga berfungsi untuk menjembatani kerawanan pangan paska bencana. Cadangan

beras pemerintah pada awal 2013 sebanyak 431.

000 ton, dan digunakan sebesar 62.000 ton.

Sisa cadangan beras sebesar 369.000 ton menjadi cadangan awal tahun berikutnya yakni tahun 2014.

Pada tahun 2014, lanjut Djarot, pemerintah menggunakan cadangan beras sebanyak 196.000 ton. Sehingga tersisa cadangan beras sebanyak 173.000 ton.

Sisa cadangan tersebut menjadi cadangan awal untuk tahun 2015. Namun pada awal tahun ini, Djarot mengatakan, pemerintah sudah menggunakan cadangan beras sebanyak 208.

000 ton, diantaranya untuk tanggap bencana, dan operasi pasar.

“Artinya, hari ini posisi cadangan beras pemerintah minus 35.000 ton. Minusnya, diambilkan dari cadangan raskin dari Bulog,” kata Djarot.

Karena itu Bulog meminta dukungan kepada parlemen untuk melakukan penyegaran stok beras. “Kami mohon duku-

ngan, diizinkan melakukan penyegaran stok yang beresiko mengalami penurunan kualitas atau penyusutan,” kata.

Djarot mengatakan, dengan keterbatasan infrastruktur penyimpanan, tidak tertutup kemungkinan akan ada stok beras yang tidak bisa dimanfaatkan, lantaran kualitasnya menurun.

Namun, untuk membuang stok beras yang sudah tidak layak itu, Bulog meminta dukungan kepada parlemen. Sebab, Djarot mengatakan, pihak Bulog khawatir jika menyingkirkan beras yang tidak layak itu bakal dihitung sebagai tindakan yang merugikan negara.

Dalam kesempatan tersebut, Djarot menuturkan, hingga 10 Juni 2015 ini Bulog sudah melakukan penyerapan sebanyak 1,2 juta ton. Sementara itu, penyaluran raskin sudah mencapai 1,1 juta ton.

Adapun stok beras di Bulog saat ini ada sebanyak est 1,435 juta ton.

SEJUMLAH pengusaha konveksi di Kabupaten Tulungagung mulai melirik potensi pengembangan pangsa pasar produk pakaian jadi hasil industri mereka di Pasar “Induk” Turi, Surabaya, Jawa Timur, sebagai upaya meningkatkan kembali penjualan yang sempat menurun.

“Satu-satunya jalan untuk mendongkrak penjualan produk konveksi adalah dengan memperluas pemasaran, salah satunya dengan membuat stan produk di Pasar Turi Baru, Surabaya,” kata salah satu pengusaha konveksi Tulungagung, Andrianto di Tulungagung, Kamis.

Ia berharap, pemilihan lokasi pemasaran di Surabaya memberi dampak positif terhadap penjualan produk konveksi mereka.

Selain menjadi pasar induk yang menjadi “barometer” pedagang dari berbagai daerah bahkan lintasprovinsi, lokasi Pasar Turi Baru dinilai sangat strategis karena dekat dengan pelabuhan. Pembuatan stan khusus produk konveksi dari Tulungagung diharapkan bisa mempermudah proses pemasaran dan promosi.

Selain mendekatkan langsung dengan konsumen atau pelanggan yang berada di Surabaya atau dari sekitarnya, distribusi ke luar pulau juga lebih gampang karena semua pilihan angkutan tersedia, mulai darat, laut maupun udara.

Dengan begitu, kata Ardianto, para pelanggan tidak harus berbelanja ke Jakarta melainkan cukup di Surabaya.

“Diharapkan dengan bertemunya produsen dengan konsumen ke depannya bisa mendongkrak lesunya perekonomian yang sekarang ini melanda para pengusaha konveksi,” ujarnya.

Senada Andrianto, gagasan serupa disampaikan pengusaha konveksi jenis pakaian muslim, M Ali Said. Ia mengatakan, target riil pengem-

Suasana produksi di salah satu sentra industri konveksi di Tulungagung, Jawa timur.

bangan pasar yang bisa dilakukan adalah dengan mengembalikan omzet hingga 100 persen, seperti tahun lalu. Ali menggambarkan, saat ini omzet penjualan konveksi mereka mengalami penurunan antara 30 hingga 50 persen.

“Baru pada tahun ini pendapatan menurun drastis, terutama enam bulan terakhir. Kami tidak tahu betul apa masalahnya, tapi ini sepertinya terjadi di semua sektor,” ujarnya.

Awalnya Ali menyangka tren penurunan omzet produksi hanya dialami kalangan industri konveksi maupun produk turunannya. “Perekonomian nasional sepertinya memang mengalami perlambatan, dan itu memukul langsung sektor industri kecil seperti kami,” ujarnya.

Ali yang memiliki industri aneka produk busana muslim, baik untuk anak-anak, dewasa pria dan wanita ini mengaku omzet produksinya turun sekitar 60 persen.

Jika tahun-tahun sebelumnya rata-rata omzet kapital yang ia putar untuk usaha mencapai sekitar Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar per tahun, pada periode 2015 ini ia perkirakan tinggal sekitar Rp600 juta hingga Rp700 jutaan per tahun.

Selain faktor ekonomi makro di tanah air yang memang lesu, lanjut Ali, momentum ramadan dan lebaran yang bersamaan dengan tajun ajaran baru sekolah ikut memperburuk kondisi pasar konveksi yang telah mengalami penurunan.

“Tahun lalu saat menjelang Ramadan seperti sekarang, dari 20 ribu produk konveksi yang kami hasilnya masih terserap sekitar 12 ribuan. Sisa 8.000-an helai sisa tahun lalu kami tambah produk baru sekitar 2.000 sehingga total ada 10 ribuan, sekarang, yang terserap pasar bahkan tidak sampai 4.000. Kondisi ini benarbenar parah,” keluhnya. ant

3

POLITIK

Edisi 91/15 - 21 Juni 2015

Daniel Sparringa Kecipratan Duit Korupsi ESDM MANTAN Staf Khusus Bidang Komunikasi Politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Daniel Sparringa setiap bulan rutin menerima uang dari hasil kegiatan di Kementerian ESDM. Kasubag Penyusunan Anggaran Pendapatan pada Biro Keuangan Kementerian ESDM, Eko Sudarmawan yang mengatakan itu saat bersaksi untuk terdakwa Waryono Karno, di Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi Jakarta, Kamis (11/6).

Pernyataan itu keluar saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK bertanya mengenai aliran uang kepada Daniel Sparingga.

“Ke Daniel setiap bulan?,” tanya Jaksa KPK. “Iya tiap bulan,” jawab Eko. Eko bilang, dana yang rutin diberikan kepada Daniel Sparingga setiap bulan itu atas perintah langsung dari Kepala Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Pemanfaatan

Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian ESDM, Sri Utami.

Sri merupakan orang kepercayaan Waryono Karno. “(Untuk ke Daniel) atas perintah Bu Sri, saya kasihkan ke Bu Sri dan TU Sekjen,” ungkap Eko. Selain itu, Eko ketika menjabat sebagai Kepala Subbagian Pengolahan Data dan Informasi PPBMN mengaku pernah ditegur keras oleh Sri lantaran belum memberikan uang bulanan kepada Daniel Sparingga.

Eko melanjutkan, Sri selaku atasannya cukup vokal kepada bawahan yang tak mengerjakan perintahnya.

“Pernah dikomplain karena belum ngasih uang ke Daniel Sparingga?,” tanya Jaksa KPK. “Pernah sambil keras,” tanggap Eko. Sebelumnya, Waryono Karno bersama-sama dengan Sri Utami didakwa melakukan perbuatan memerintahkan pengumpulan dana untuk mem-

biayai kegiatan pada Sekretariat Jenderal KESDM yang tidak dibiayai APBN. Atas dasar perbuatannya itu, Waryono dan Sri didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp11.124.736.447 (Rp11,1 miliar).

Imbas dari perbuatannya tersebut, Waryono diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah

Daniel Sparringa

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. sam

Para Kiai Sepakat Pakai Sistem Ahwa di Muktamar NU Din Syamsuddin

Muhammadiyah: Partai Politik Jangan Ganggu Pansel KPK DALAM menjaring calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berkualitas, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta partai politik tidak mengganggu kinerja Panitia Seleksi KPK. “Boleh jadi parpol yang punya kepentingan untuk menaruh orang di KPK, tidak berusaha menggangggu para srikandi ini,” ujar Din di Jakarta, Selasa malam (9/6/2015).

Sementara itu, Sekretaris KWI, Romo Benny Susetyo menyarankan pansel KPK membuat peta politik DPR RI. Mengingat DPR merupakan lebaga politik. Ada kepentingan yang sama antara calon pimpinan KPK dengan anggota Komisi III DPR yang melakukan uji kelayakan dan uji kepatutan.

“Calon pimpinan KPK ingin dipilih, anggota Komisi III ingin dirinya dan parpolnya terhindar dari sentuhan KPK,” katanya.

Agar tercipta kontrol yang dalam, ia menyarankan pansel mempublikasikan daftar calon pimpinan KPK yang diajukan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdasarkan peringkat penilaian.

“Tujuannya, agar tercipta kontrol yang lebih dalam, dan DPR memilih pimpinan KPK berdasarkan peringkat penilaian bukan alasan politik,” pol tandasnya.

PDIP Ingatkan Golkar Agar Tak Sandera Agenda Negara POLITISI senior PDIP, Max L Siso mengingatkan agar pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpegang teguh terhadap agenda yang sudah direncanakan.

Pernyataan itu ia lontarkan lantaran saat ini ia melihat eks Gubernur DKI itu seolah tersandera secara politik. Kondisi itu diyakini terjadi akibat kubu Golkar terancam tak bisa berkompetisi dalam laga pilkada serentak 2015 kali ini.

“Pemerintah harus jalan terus, jangan tersandera, dan tetap berpegang pada UU yang ada,” jelasnya.

Dia pun mengungkap, dulu saat PDI Perjuangan secara politik ditekan oleh pemerintah waktu itu dan hampir tidak bisa ikut Pemilu, namun langkah PDIP tidak menyandera negara. PDIP, lanjutnya, waktu itu hanya memutuskan untuk tidak menggunakan hak suaranya, meski pada akhirnya PDIP bisa mengikuti pemilu.

“Dulu PDIP juga sama yang dialami, tapi tidak menyandera agenda negara. Sikap PDIP waktu itu memutuskan tidak akan menggunakan hak suaranya,” terangnya.

Max berharap, pemerintah dan lembaga ad hoc dalam hal ini penyelenggara pemilu tetap menjalankan agenda yang telah disusun, dan mengesampingkan tekanan-tekanan politik yang ada.

“Pemerintah harus tegas, jalan terus sesuai UU,” tandas Max. Karena itu Max mengingatkan pemerintah jangan ragu dan terus menjalankan agenda pilkada serentak sesuai perundangan yang berlaku.

Max pun menilai, konflik internal Golkar telah menyandera jalannya agenda tahapan pemilihan kepala daerah, lantaran lahir opini jika Golkar tak ikut dalam pilkada maka hasilnya tidak legitimate.

Pasalnya, Golkar memiliki jutaan simpatisan dan ikut serta dalam proses pembangunan di negeri ini.

Bahkan, wacana islah partai Golkar pun dinilai Max, sudah menggoyahkan sistem administrasi negara yang sudah ada. Menurutnya, pemerintah hanya mengakui kepengurusan partai yang sudah mendapatkan putusan hukum tetap dari lembaga hukum bagi partai yang berkonflik yang masuk ke ranah hukum.

“Jangan pemerintah tersandera oleh konflik Golkar, yang katanya kalau Golkar tidak ikut pilkada maka hasilnya gak sah. Karena Golkar partai yang selalu ikut pemilu dan pembangunan,” pungkas yuanto Max.

Para kiai sepakat untuk menggunakan system Ahwa dan bukan menggunakan sistem pemilihan voting dalam kegiatan Muktamar NU ke-33 di Jombang, Agustus 2015.

SEJUMLAH kiai sepuh dari pondok pesantren di Jawa Timur, mengadakan pertemuan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, dan mereka sepakat mengajukan sistem “Ahlul Halli Wal Aqdi” atau Ahwa dan bukan menggunakan sistem pemilihan voting dalam kegiatan Muktamar NU ke-33 di Jombang, Agustus 2015.

“Para kiai sepakat sistem ‘Ahlul Halli Wal Aqdi’, jadi nantinya ada sistem perwakilan dan ini ada dalam AD/ART yaitu musyawarah mufakat dan langsung, dan kami inginkan yang pertama, musyawarah mufakat,” kata Pengasuh PP AlAmien Ngasinan Rejomulyo Kediri KH Anwar Iskandar, sebagai perwakilan para kiai, di Kediri, Rabu (10/6/2015).

KH Anwar yang ditemui

KETUA KPU DILAPORKAN KE BARESKRIM KETUA Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik dilaporkan ke Bareskrim Polri, Kamis (11/6) oleh Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Mimika, Papua, Yulianus Nanlohy.

Husni dilaporkan terkait surat keputusan mengenai penetapan anggota DPRD Kabupaten Mimika, Papua, periode 2014-2019.

Menurut Yulianus, hingga kini DPRD Kabupaten Mimika belum dilantik karena ada lima SK yang dikeluarkan KPU, yakni, SK nomor 16a, 17, 18, dan 20, serta yang terakhir berdasarkan sidang pleno pada 1 Juni 2015 memutuskan SK nomor 01 yang sah sebagai anggota DPRD Kabupaten Mimika.

Pada setiap SK, terdapat perubahan nama-nama calon terpilih dari setiap partai politik.

Bahkan, jumlah kursi di tiap parpol juga berbeda-beda.

“SK-SK tersebut sudah kami gugat, sudah kami lapor untuk dapat penyelesaian,” kata Yulianus di Bareskrim Polri, Kamis (11/6).

Namun, ia menambahkan, sampai saat ini tidak ada penyelesaian di tingkat kabupaten maupun provinsi sampai pusat. “Untuk itulah kami datang di

Bareskrim untuk mendapat kepastian hukum,” ujarnya.

Menurutnya, SK tersebut membuat semua anggota terpilih DPRD kebingungan.

Puncaknya, KPU Pusat justru memilih SK No 17 sebagai hasil yang sah. “Padahal sudah jelas SK No 17 sudah diganti dengan SK berikutnya. Karena itu kami datang ke Bareskrim untuk kepastian hukum,” ujarnya.

D a la m bukti laporan nomor T B L / 449/VI/ 2 0 1 5 / Bareskrim

tertulis tiga nama sebagai terlapor, yakni Husni, Ketua KPUD Mimika Yohanes Kemong dan Anggota KPUD Mimika Ambrosius Lamera.

Mereka dilaporkan terkait pasal 266 KUHP dan atau pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman paling lama jn tujuh tahun penjara.

setelah pertemuan para kiai sepuh di PP Lirboyo, Kediri itu mengatakan sistem Ahwa ini bukan sistem yang baru. Selama ini, sistem ini pernah diterapkan, seperti setelah Rasul (Nabi Muhammad SAW) wafat, maupun saat awal NU berdiri.

Selain itu, sistem ini juga pernah digunakan saat Muktamar ke-27 di Situbondo pada 1984, yang melahirkan duet kepemimpinan KH Ahmad Shiddiq sebagai rois aam dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai ketua umum tanfidziyah PBNU. Ia juga menegaskan, sistem Ahwa ini juga diputuskan untuk menjaga muruah (harga diri) dan martabat ulama. Selain itu, sistem ini dinilai juga lebih menjamin kemaslahatan serta menghindari hal yang tidak baik menurut agama, seperti politik uang ataupun perpecahan di antara ulama.

Kesepakatan menggunakan sistem ini, kata KH Anwar akan diajukan dalam rapat para ula-

ma atau musyawarah nasional (Munas) alim ulama yang diselenggarakan sebelum muktamar. Ia juga mengatakan, dalam forum para kiai ini masih dibahas tentang kepemimpinan dan belum sampai materi.

Harapannya, sistem Ahwa ini nantinya bisa digunakan memilih rois aam serta Ketua Umum Tanfidziyah PBNU. “Sekarang baru kepemimpinan, dan nanti akan disampaikan di munas alim ulama.

Untuk materi, nanti akan diputuskan di munas, dan ini jadi rekomendasi,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu dihadiri sejumlah kiai sepuh, seperti KH Zainuddin Jazuli dari PP Ploso Kediri, KH Nurul Huda Jazuli dari PP Ploso Kediri, KH Miftahul Akhyar dari PP Miftahussunnah Surabaya, KH Anwar Mansur dari PP Lirboyo Kediri, KH M Subadar dari PP Besuk, Pasuruan, KH Idris Hamid dari PP Salafiyah Pasuruan dan sejumlah kiai ans sepuh lainnya.

Kongres III GMNI, Soekarwo Tak Lagi Maju Ketua Umum

Soekarwo

Husni Kamil Manik

PERSATUAN Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) bakal menggelar Kongres III di Balikpapan, Agustus 2015 nanti.

Saat ini sudah ada sejumlah nama yang bakal maju jadi calon ketua umum periode 2015-2019.

Menurut Ketua Panitia Pra Kongres III PA GMNI I Made Sukartha, meski sudah ada beberapa nama calon yang muncul, tapi nama Ketua Umum PP PA GMNI Soekarwo dipastikan tak akan maju kembali mencalonkan sebagai ketua umum.

“Beliau telah menyatakan diri tidak mencalonkan kembali sebagai calon ketua umum di kongres nanti,” kata Made yang juga birokrat di lingkungan Pemprov Jatim ini, Kamis (11/06/2015).

Pernyataan itu, lanjut dia, telah dilakukan lewat pernyataan tertulis dari Soekarwo dengan alasan estafet kepemimpinan atau regenerasi kader PA GMNI. Hal lainnya, Gubernur Jatim itu juga ingin mempertahankan tradisi Ketua Umum PA GMNI yang selama ini selalu menjabat selama satu periode saja.

“Meski dalam aturan AD/ ART tidak diatur bahwa ketua umum harus menjabat hanya satu kali periode. Hal itu murni keputusan beliau (Soekarwo),” tegasnya.

Beberapa nama kandidat Ketua Umum PP PA GMNI

yang mulai bermunculan, seperti Frans Lebu Raya (Gubernur NTT), Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara), Ahmad Basarah (Sekjen PP PA GMNI saat ini), Djarot Saiful Hidayat (Ketua PD PA GMNI Jatim/Wagub DKI Jakarta) dan Palar Batubara (pengurus PP PA GMNI).

Selain itu, pihaknya juga mengungkapkan bahwa sebelum dilaksanakannya Kongres III di Balikpapan akan digelar terlebih dahulu Pra Kongres PA GMNI III pada 12-14 Juni di Hotel Bumi Surabaya.

Ditambahkan, Sekretaris Panitia Pra Kongres Anom Surahno, tidak ada agenda khusus membahas tentang calon ketua umum. “Dalam Prea Kongres yang kita bahas soal merumuskan langkah organisasi ke depan. Utamanya terkait sikap politik berdasarkan kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik yang berkembang di Indonesia,” imbuh Anom.

Acara nantinya bakal diisi seminar nasional bertema “Jalan Trisakti Menuju Tatanan Masyarakat Pancasila” yang menghadirkan beberapa pembicara, yakni Eros Djarot, Revrisond Baswir, Harjono, Hotman Siahaan, Sukardi Rikanit dan lainnya. Sedangkan, Soekarwo sendiri baru akan memberikan pidato politik sekaligus membuka langsung Pra Kongres pada hari berikutnya, Sabtu (13/06/ sarifa 2015) mendatang. www.lensaindonesia.com

4

HUKRIM

Edisi 91/15 - 21 Juni 2015

Hasil ungkap Unit III Sat Reskoba Polrestabes Surabaya

Bandar Narkoba Jaringan Lapas Kendalikan Oknum Polisi Doni Irawan, pelaku penganiayaan polisi.

Ditegur, Satpam Aniaya Polisi SATUAN tugas (Satgas) Anti Premanisme Kepolisian Resort (Polres) Ponorogo menangkap Doni Irawan (28) warga Desa winong, Kecamatan Jetis, pelaku penganiayaan terhadap Briptu Gatra Paipurna (26) seorang anggota Satlantas Polres Ponorogo yang sedang bertugas di pos Lantas 905 Dengok, Desa Madusari, Kecamatan Siman Ponorogo, Kamis (11/06/2015).

“Anggota anti premanisme Polres Ponorogo berhasil mengamankan pelaku tindak kejahatan penganiayaan dan melawan anggota Polisi yang sedang melaksanakan tugas di Pos 905 Dengok,” terang AKP Hasran, Kasat Reskrim Polres Ponorogo.

Ditangkapnya pelaku yang bekerja sebagai satuan pengamanan (Satpam) di PT Jatim Cell Madiun ini bermula saat pelaku melintas di persimpangan Dengok mengendarai kendaraan roda dua yang menggunakan knalpot brong. Pelaku dengan sengaja membunyikan kendaraanya berulang-ulang.

Mengetahui hal itu petugas langsung melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan pelaku dan mengingatkan agar tidak mengulang kembali perbuatanya yang kemudian dibiarkan untuk melanjutkan perjalananya.

“Saat melintas di persimpangan Dengok itulah pelaku membunyikan kendaraan roda dua berulangulang yang kemudian dikejar anggota Satlantas yang sedang bertugas di Pos 905. Pelaku berhasil dihentikan dan diingatkan agar tidak mengulang perbuatannya yang kemudian dibiarkan melanjutkan perjalananya,” ungkap AKP Hasran.

Usai mengingatkan pelaku, petugas pun kembali melaksanakan tugasnya untuk berjaga di Pos 905.

Tak diduga selang 30 menit kemudian pelaku mendatangi pos tempat petugas berjaga. Dengan sikap menantang dan mengajak petugas berkelahi, karena tidak terima atas perbuatan petugas yang melakukan pengejaran dan menghentikan perjalananya.

Saat berada di Pos Lantas itulah terjadi selisih paham, dan tiba-tiba pelaku memegang krah baju petugas dan menarik-nariknya hingga kancing bajunya terlepas. Belum sempat melakukan pembelaan tiba-tiba pelaku membenturkan kepala petugas ke dinding Pos Lantas.

Akibat benturan ke tembok yang diperkirakan cukup keras, korban (petugas) menderita gegar otak ringan yang kemudian dilarikan ke RSUD dr Hardjono untuk mendapatkan perawatan dan visum et repertum atas luka yang dideritanya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya tersebut pelaku diamankan dan dilakukan pemeriksaan. Selain mengamankan pelaku, petugas juga memeriksa saksi-saksi, menyita pakaian dinas yang dikenakan korban yang kancingnya lepas karena ditarik-tarik pelaku dan kendaraan roda dua tersangka yang menggunakan knalpot brong yang menjadi pemicu pelanggaran ebagi barang bukti. arso

Korupsi MERR C, PNS Dispendukcapil Surabaya Ditahan Kejari SEORANG Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dispendukcapil Kota Surabaya, Eka Martono yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pembebasan lahan proyek MERR-II C di Gunung Anyar ditahan Kejari Surabaya, Kamis (11/06/2015). Eka ditahan usai diperiksa beberapa jam oleh penyidik Kejari Surabaya.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Surabaya, Roy Revalino mengatakan, Eka memang diundang untuk menjalani proses penyerahan tahap dua (tersangka dan barang bukti), setelah sebelumnya tidak memenuhi panggilan karena alasan mengikuti diklat.

Roy menyatakan, Eka ditahan karena alasan obyektif. Sebab pasal yang dijeratkan kepada Eka ialah Pasal 2 Undang Undang No 31/1999 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang No 20/2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Pasal 3 Undang Undang No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. “Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara,” jelas tandas Roy kepada Lensa Indonesia.

Dengan pelimpahan tahap dua ini, Roy mengaku telah menunjuk jaksa untuk menangani perkara ini.

“Mudah-mudahan sebentar lagi berkas perkara sudah bisa dilimpahkan ke pengadilan,” katanya.

Diketahui, Eka terlibat kasus Merr saat bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan. Bersama dia, juga ditetapkan tiga warga yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Handri Harmoko, Sumargo dan Abdul Fatah.

Saat ini, ketiganya juga sudah ditahan di Rutan Medaeng. Keempat tersangka ini merupakan kaki tangan Djoko Waluyo, seorang PNS Dinas PU Bina Marga KOta Surabaya yang terdakwa utama perkara korupsi MERR II C. ian www.lensaindonesia.com

Meski dari dalam lapas, bandar narkoba bisa menyuplai barang dalam jumlah besar kepada Aiptu Abdul Latief yang kemudian disebar ke beberapa bandar lainnya di bawahnya.

BISNIS haram Narkoba ternyata sangat menggiurkan dan memancing oknum aparat penegak hukum untuk terjun di dalamnya. Kasus terbaru adalah bandar besar yang sedang mendekam di dalam Lapas Nusakambangan dan Rutan Medaeng mampu mengendalikan oknum polisi sebagai budak untuk dijadikan pengedar.

Aiptu Abdul Latief (41) warga Jl Tegalsari, Keurahan Cemandi, Sedati, Sidoarjo, anggota polisi aktif yang berdinas di Unit Reskrim Polsek Sedati ini akhirnya dibekuk Unit III Sat Reskoba Polrestabes Surabaya dalam kasus kepemilikan sabu 13,5 kilogram dan 22 ekstasi.

Kasat Narkoba Polrestabes Surabaya, AKBP R Bambang Tjahjo Bawono, mengatakan Tri Diah Torissiah alias Susi warga Jl Mendalan 320, Kolursari, Bangil, Pasuruan, meru-

pakan terpidana yang mendekam di Rutan Medaeng.

“Meski sebagai terpidana yang mendekam di Rutan Medaeng, ternyata dia masih leluasa mengendalikan peredaran Narkoba. Dalam rekaman Ponselnya, selama ini aktif berkomunikasi dengan Aiptu Abdul Latief,” terangnya.

“Dirinya (Tri alias Susi) menyuplai barang dalam jumlah besar kepada Aiptu Abdul Latief yang kemudian disebar ke beberapa bandar lainnya yang ada di bawahnya,” tambahnya.

Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf meyatakan, dalam gelar perkara tersangka sebelumnya telah menyimpan sabu seberat 20 kilogram. “Hanya tersisa 13 kg saat disergap,” ungkapnya.

Data yang dihimpun Lensa Indonesia, tersangka Tri Diah Torissiah alias Susi, mendekam di Rutan Medaeng dalam kasus home industri sabu

yang diproduksi di Apartemen High Point Kamar 933 Jl Siwalankerto 161-165 Surabaya.

Dalam kasus saat ini, dirinya juga mendapat barang dari bandar YKK yang mendekam di Lapas Nusakambangan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Aiptu Abd ulLatief, anggota Polsek Sedati, Sidoarjo, diamankan petugas Unit III Sat Reskoba Polrestabes Surabaya di dalam kamar kos kekasih gelapnya, IR alias Wanda, mantan purel Kafe Rasa Sayang dangdut.

Informasi yang dihimpun Lensa Indonesia, Aiptu Abdul Latief bertugas sebagai anggota unit Reskrim Polsek Sedati, Polres Sidoarjo. Penangkapan oknum polisi ini bermula dari ditangkapnya IR alias Wanda di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Pasar Wisata, Sedati,.

Saat itu mantan purel Kafe Rasa Sayang dangdut ini diamankan dengan barang bukti satu poket sabu dan dua butir ineks. Dalam pemeriksaan, cewek berambut panjang ini mengaku jika sabu dan ineks tersebut bukan miliknya, melainkan punya kekasihnya, Aiptu Abdul Latief.

Aiptu Abdul Latief ditangkap bersama wanita simpanannya.

IR lalu digelandang menuju tempat kosnya di kawasan Pergudangan Sedati. Saat masuk kos, ternyata Aiptu Abdu Latief ada di dalam di dalam dan diketahui jika selama ini mereka menjalin hubungan gelap.

Tanpa kesulitan, polisi akhirnya menemukan barang bukti Narkoba berupa 13 kg sabu, 22 butir pil ekstasi, 5 poket sabu siap edar, dan alat hisap (bong).

Aiptu Abdul Latief sadar bahwa dirinya tak mungkin mengelak dan akhirnya mengaku semua barang tersebut adalah miliknya.

“Saya dapat barang itu dari seorang Napi wanita di Rutan

Medaeng yang akrab dipanggil Susi,” terangnya seperti ditirukan sumber di Kepolisian.

Sementara Wanda langsung pingsan setelah mengetahui pasal yang dijeratkan padanya hukuman mati.

Sebelum jatuh pingsan, janda satu anak ini nampak berbincang dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini, di gedung Sentral Komunikasi Mapolrestabes Surabaya.

Melihat tersangka pingsan, anggota Polwan berusaha memberikan pertolongan dengan membawanya ke Klinik Polrestabes di Jl Rajawali menggunakan ambulance. rofik

Polres Pelabuhan Amankan Rokok Ilegal SEBANYAK 440 bungkus rokok ilegal merk GSP yang akan dikirim ke Makasar melalui penyeberangan pelabuhan Mirah, Sabtu (6/6/2015) diamankan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Ratusan bungkus rokok tersebut, selain tidak diberi tanda peringatan pemerintah, juga tanpa dilengkapi gambar bahaya, yang wajib dicantumkan dibungkusnya Dalam peangkapan tersebut, polisi mengamankan sopir ekspedisi M. Caesariust

Agus Salim (36) warga Jl Panglima Sudirman no 9 Pasuruan yang menggunakan mobil Pick up Daihatsu Grand Max N 8619 AU, yang ditetapkan sebagai saksi.

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Aldy Sulaiman mengatakan, saat masih melakukan pemeriksaan terhadap pemiliknya yakni IK dan YD wrga asal Malang.

“Rokok yang ilegal ini, berasal dari Tulungagung yang rencananya oleh tersangka akan dikirim ke Makasar dengan

melalui jalur laut,” terang Aldy.

Namun, melihat dari dokumen ekspedisi tersebut, ratusan Rokok ilegal tersebut dikirim oleh Noor Syamruddin yang beralamat di Malang. Sementara polisi menjerat tersangka dengan 199 UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan jo Pasal 14 ayat (2) PP RI no 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat Adiktif berupa produk tembakau dan diancam hukuman 15 tahun rofik penjara.

Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf memberi keterangan terkait kredit fiktif Bank Jatim cabang Kota Malang.

Polda Tetapkan Dua Tersangka Kasus Kredit Fiktif Bank Jatim PENYELEWENGAN dana kredit fiktif Bank Jatim cabang Kota Malang, yang merugikan negara sebesar Rp 10 miliar dibongkar Ditreskrimsus Polda Jatim. Setelah melakukan pengusutan kasus ini sejak Maret 2015 lalu, dua tersangka masingmasing Bendahara Kecamatan Kedungkandang, WU dan pegawai DKP Kota Malang, FD, ditetapkan sebagai tersangka Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf mengatakan, FD selaku PNS DKP Kota Malang mengajukan kredit multiguna pada tahun 2012 dengan mengajukan 126 nama PNS. “Tersangka FD mengajukan kredit untuk 126 PNS yang bekerja di lingkungan Kecamatan Kedung Kandang, namun ternyata mereka semua fiktif,” terangnya.

“Untuk memuluskan aksi pengajuan kredit fiktif, tersangka FD bekerja sama dengan WU, yang merupakan bendahara kecamatan, kemudian memberi pernyataan bahwa mereka yang mengajukan kredit PNS,” tambah Irjen Pol Anas Yusuf.

Kendati syarat berkas permohonan kredit palsu, entah bagaimana kredit fiktif diloloskan oleh Bank

Jatim. Setiap nama yang diajukan mendapatkan pinjaman berbedabeda, antara Rp 50 juta sampai Rp 100 juta. Kredit belakangan bermasalah karena tersendat di cicilannya.

Dari 126 pengaju, hanya 12 debitur yang melunasi. Sementara sisanya, 92 debitur, cicilannya macet. “Kerugian negaranya sekitar Rp 10 miliar,” sambung Irjen Pol Anas Yusuf.

Kapolda Jatim ini lalu menambahkan, penyidik saat ini masih terus melakukan pengembangan kasus dengan mengumpulkan dokumen dan memeriksa saksi. “Tidak menutup kemungkinan jika ada bukti cukup, tersangka baru akan ditetapkan. Ada dugaan orang dalam (Bank Jatim) juga terlibat,” papar Irjen Pol Anas Yusuf.

Kasus kredit fiktif di Bank Jatim Kota Malang ini adalah yang kedua yang diusut aparat penegak hukum.

Sebelumnya, Kejati Jatim juga mengusut dugaan kredit fiktif di Bank Jatim cabang sama tahun 2014. Modusnya sama, pengajuan kredit untuk puluhan PNS fiktif di Kesbangpol kota setempat. Tiga tersangka sudah ditetapkan oleh Kejati. Yakni AF, TM dan MM. rofik

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Aldy Sulaiman bersam abarang bukti tanpa cukai.

Lima Pembunuh Bos Keramik Diancam Hukuman Mati LIMA pelaku pembunuhan bos keramik dan granit Budi Hartono Tamadjaja (45) yang dibuang di Pacet, diadili di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (11/6/2015).

Kelima terdakwa pembunuhan yang menjalani sidang tersebut adalah Tarsono, Rendro Wibowo alias Wid (41) warga Pacar Kembang II, Fitroni alias Roni (29) warga Mulyorejo, Alex Hermawanto (40) dan istrinya Manasye Rieneke (32).

Dalam sidang perdana ini, kelima terdakwa pembunuhan didakwa Jaksa Hasanudin dari Kejari Tanjung Perak dengan pasal 340 KUHP. “Ancaman hukuman maksimal mati,” ujar Jaksa Hasanudin.

Selain kelima pelaku yang disidang ini, dua pelaku lain yang merupakan anggota TNI aktif yakni WR (35), Tamtama dinas di Dermaga Ujung dan JS anggota militer aktif juga tengah menjalani proses hukum ditangan Pomal (Polisi Militer Angkatan Laut).

Dalam dakwaan disebutkan, peran para pelaku berbeda-beda dalam

kasus pembunuhan bos keramik, Budi Hartono Tamadjaja. Alex adalah pelaku yang mengeksekusi atau membunuh korban. Roni adalah pelaku yang menguras uang korban di ATM. Wid, WR, JS dan Tarsono adalah para pelaku yang menculik dan menganiaya korban. Sementara istri Alex mengetahui dan ikut serta dalam pembagian uang.

Sekedar diketahui, aksi pembunuhan terhadap bos keramik Budi Hartono Tamadjaja pada 23 Desember 2014 itu didasari persoalan utang-piutang antara tersangka Alex dengan Budi Hartono (korban). Lantaran korban saat menagih hutang mengeluarkan kalimat kasar dan menyinggung perasaan, Alex minta bantuan beberapa orang untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap Budi Hartono Tamadjaja.

Polisi akhirnya menemukan jasad korban di Sungai Kaliwatu Ondo hutan Cangar, Dusun Cendi, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Mojokerto dalam kondisi kepala dibungkus kantong plastik. ian

Kelima terdakwa pembunuh bos keramik, jalani sidang pertama di PN Surabaya.

SOROT

5 Edisi 91/15 - 21 Juni 2015

Angeline ditemukan meninggal terkubur bersama bonekanya.

Saat ditemukan, mengerikan, tubuh Angeline penuh luka dan sundutan rokok.

AROMA busuk mencekat di kediaman Margareth. Bau kotoran ayam bercampur aroma tak sedap lain menyeruak di rumah yang beralamatkan di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali ini.

Siang itu, Rabu 10 Juni 2015, puluhan polisi terlihat berjaga di rumah milik ibu angkat Angeline tersebut. Polisi menelisik ada sesuatu yang ditutupi di balik aroma tak sedap tersebut.

Bukan apa, di belakang rumah tempat tinggal bocah delapan tahun itu, ada gundukan tanah tak beraturan yang cukup janggal. Di atasnya dipenuhi sampah, namun mengeluarkan bau busuk yang aneh.

Kecurigaan itu kemudian menuntun kepolisian setempat memaksa untuk membongkar tanah tersebut. Hasilnya benar-benar mengejutkan. Ditemukan jasad Angeline dikubur tak terlalu dalam.

Lubangnya hanya sedalam 1,5 meter. Jasad jasad mungil tersebut berbalut kain.

Saat digali, posisinya sedang memeluk boneka kesayangannya.

Bonekanya kecil. Boneka wanita Korea. Boneka kesayangan Angeline itu berwarna kuning kecokelatan. Selain itu, ditemukan tali dalam liang tempat bocah itu terkubur.

“Di dalam bungkusan itu ada mayat Angeline bersama bonekanya. Di dalam juga ada tali plastik, yang kami belum tahu, tali itu fungsinya untuk apa,” ujar Kapolda Bali Inspektur Jenderal Ronny F Sompie, Rabu (10/6/2015).

Penemuan itu sontak mengejutkan. Buncah tangis pun serentak membuat gaduh. Sejumlah guru bocah kelas tiga sekolah dasar yang

ANGELINE DIKUBUR BERSAMA BONEKANYA

Sejumlah relawan menyebarkan pengumuman hilangnya Angeline di ruas Jalan Sedap Malam, Kota Denpasar, Bali.

memang sudah berkumpul di depan rumah Angeline pun langsung histeris.

Tangis sedih pun makin menjadi saat polisi menggotong kantong jenazah yang beirisi jasad Angeline. “Jasadnya sudah membusuk,” ujar Ronny. Kematian Angeline, memang mengejutkan banyak pihak. Maklum, sejak dilaporkan hilang pada 16 Mei 2015, sosoknya langsung populer karena sejumlah media ramai memberitakan kehilangannya.

Jauh sebelum Angeline ditemukan. Beberapa kejanggalan mencurigakan sempat mencuat di publik.

Beberapa menyebutkan, ia diduga kerap disiksa dan dianiaya oleh keluarganya.

Dan beberapa lainnya menyebut memang ada yang hendak menculik bocah berparas manis tersebut. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, dalam kunjungannya di akhir

Mei lalu, menyebutkan sejumlah dugaan mencurigakan di balik hilangnya Angeline.

Dari penelusurannya di SD Negeri 12 Sanur, tempat Angeline menuntut ilmu terungkap bila bocah malang ini kerap mendapatkan perlakuan tak wajar di rumahnya. Diketahui, Angeline setiap ke sekolah selalu lusuh dan bau. Beberapa kali juga ditemukan Angeline dalam kondisi lemah, diduga karena konsumsi makannya yang tak teratur. “(Bahkan) Pernah saat wali kelasnya memandikan Angeline karena anak itu sering bau. Ada memarmemar di badannya,” ujar Arist.

Selain itu, Angeline juga sering terlambat datang ke sekolah. Dia juga sering pusing, rupanya karena sering tidak makan. Jadi, dikasih makan oleh wali kelasnya.

Angeline sangat mempercayai wali kelasnya. Pasalnya, wali kelas itu sumber informasi terpercaya sampai empat hari sebelum anak ini

hilang. Angeline sendiri merupakan sosok yang tak mudah percaya kepada orang yang baru dikenal.

Kejanggalan lain yang tak kalah mengejutkan adalah sikap tertutup dari keluarga Angeline. Arogansi Margareth yang menjadi ibu angkat dari bocah malang ini beberapa kali terumbar di publik.

Sebut saja saat kunjungan Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait. Dengan lantang, ia bahkan mengancam membunuh siapa saja yang berani mengusik keluarganya.

Tak cuma itu, keluarga ini bahkan pernah menolak kehadiran dua menteri yang hadir berkunjung ke rumahnya. Sebut saja saat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, berkunjung ke rumah Angeline pada Jumat 5 Juni 2015.

Yuddy pun diusir oleh petugas keamanan agar menjauhi rumah itu. “Pak Menteri ini ada telepon dari kakaknya, katanya dilarang di depan rumah. Mohon di luar pagar,” ujar petugas satpam rumah Margareth.

Nasib serupa pun dialami oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohanna Susana Yembise. Ia pun dipaksa gigit jari ketika hendak menelusur rumah milik orang tua angkat Angeline.

“Keluarga tak berkenan ditemui,” ujar kakak tiri Angeline, Christine, melalui Kepala Lingkungan Banjar Kepok Kori, Kesiman Denpasar, Ketut Stapa, Sabtu (6/6/2015).

DIANIAYA DAN DIPERKOSA BELAKANGAN, usai ditemukannya jasad Angeline. Sejumlah fakta baru pun bermunculan dari balik tewasnya bocah berparas manis ini.

Pemeriksaan awal polisi, bahkan menemukan ada bekas jeratan tali plastik di leher Angeline. Sementara itu, di sekujur tubuhnya, dipenuhi bekas luka memar dan bekas sundutan api rokok.

Jumlahnya pun tak sedikit, sehingga menampilkan jelas penderitaan bocah malang ini. ”Ada jeratan di leher Angeline,” kata Kapolresta Denpasar, Komisaris Besar Anak Agung Made Sudana.

Kini jasad Angeline tengah diautopsi, dipimpin langsung Kepala Instalasi Forensik RSUP Sanglah Denpasar, dr Dudut Rustyadi SpF dan disaksikan Kabid Dokkes Polda Bali dr Felix Sangkalia dan Kasat Reskrim Polresta Denpasar.

Diketahui di tubuh Angeline, ditemukan banyak sekali luka dan bekas sundutan rokok. Tak cuma itu, ditemukan juga pembusukan pada tubuh bocah yang telah dinaikkan ke kelas 3 oleh sekolahnya itu. Di antaranya luka memar di paha kanan samping luar, pada bokong kanan, pinggang kanan dan perut kanan bawah.

Luka memar juga terdapat pada tungkai kaki kanan samping luar, tungkai bawah kaki kanan, punggung kaki kanan, paha kiri samping dalam, punggung kaki kiri samping, dada samping kanan, leher samping kanan, dahi samping kanan, pelipis kanan, dahi samping kiri, batang hidung, pipi kiri atas, pipi kiri bawah telinga, leher samping kanan dan leher kanan atas bahu.

Selain luka memar, pada lengan tangan kanan terdapat bekas luka

lecet, pada punggung kanan luka bakar berbentuk bulat, pada punggung kanan bawah bahu terdapat luka bakar akibat di sundut rokok dan pada bagian depan bawah lutut kanan terdapat luka lecet.

Hasil pemeriksaan, jasad Angeline dibungkus kain sprei berwarna putih. Jasadnya kotor bercampur tanah. Bersama jasad Angeline juga terdapat kain kemben berwarna merah motif bunga.

Ada pula boneka Barbie kesayangan Angeline.

Selain barang-barang tadi, polisi juga menemukan baju kaos warna hitam, celana pendek anak-anak, celana jeans warna biru ukuran orang dewasa.

Pada leher korban terdapat jeratan tali rapia sebanyak empat lilitan. Tali plastik itu pada ujung simpulnya disambung dengan tali plastik berwarna biru yang diikat mati.

Jasad Angeline sendiri saat ditemukan menggunakan baju warna putih motif bunga.

Bahkan, laporan yang paling mengerikan adalah, bocah ini diduga telah diperkosa oleh satpam di kediamannya yang kini telah dipecat oleh ibu angkat Angeline.

“Dari pengakuan Agus (satpam) kepada penyidik begitu. Dia memperkosa tiap hari selama seminggu sejak pertama dia bekerja di sana,” kata aktivis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Denpasar, Siti Sapurah.

Belum diketahui persis apakah luka-luka itu dan dugaan perkosaan yang menjadi penyebab kematian dari bocah ini. Petugas pun masih melakukan autopsi menyeluruh terhadap jasad bocah malang ini.

Petugas kepolisian saat mengevakuasi jasad terduga Angeline di kediamannya, Rabu 10 Juni 2015.

Angeline bersama keluarga angkatnya.

“SIAPA YANG BUNUH ANAKKU?”

Angeline semasa hidup.

Tujuh saksi diperiksa Sementara itu, Ronny F Sompie mengaku pihaknya telah mengamankan tujuh orang atas kasus ini.

Ketujuh orang itu dianggap paling mengetahui musabab kematian Angeline sejak dilaporkan hilang pada pertengahan Mei lalu.

“Ada tujuh saksi yang sudah kami amankan saat ini. Yakni, ibu angkat Angeline, Margareth, kakak tiri Angeline, satu orang pembantu, satu penjaga rumah, dan dua orang yang indekos di rumah itu,” ujar Ronny.

Ketujuh saksi tersebut dianggap dekat dengan korban, sehingga seluruh informasi dari mereka sangat dibutuhkan untuk pengembangan penyelidikan lebih jauh atas kematian Angeline.

Ronny tak menampik, jika sejak dilaporkan hilang pada 16 Mei 2015, kepolisian sempat kerepotan dengan sikap tertutup keluarga angkat Angeline. “Sejak awal kita sudah melakukan pemeriksaan, namun memang ada kendala-kendala. Salah satunya sikap resisten dari pemilik rumah,” kata Ronny.

Hingga kini, Ronny enggan memastikan lebih jauh dugaan perlakuan tak wajar yang ada di jasad Angeline. Ia mengaku masih menunggu laporan resmi dari RSUP Sanglah Denpasar atas hasil autopsi terhadap tubuh Angeline.

“Nanti apabila bekas penganiayaan memang bisa ditemukan dari autopsi, ini juga akan kita pertanyakan pada orang yang kita curigai. Dan apakah ini yang menyebabkan kematian Angeline, dokter yang pal-

ing mengetahui,” ujar Ronny.

Namun Ronny menjelaskan, dari saksi itu kemungkinan ada yang ditetapkan sebagai tersangka. “Ada yang jadi saksi, mungkin ada yang kita tingkatkan jadi tersangka di antara mereka, atau siapa saja berdasar hasil pengolahan jenazah dan bukti-bukti lain atas penyelidikan ini,” ujar Ronny.

Selain itu, lanjut Ronny, kepolisian juga tidak akan melupakan informasi yang diberikan oleh guru-guru Angelina. Sebab, sejauh ini, keterangan merekalah yang menjadi petunjuk polisi. Pekan lalu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Susana Yembise, dalam kunjungannya di Bali awal Juni lalu, sempat menyebut bahwa ibu angkat Angeline, Margareth, bisa ditetapkan sabagai tersangka.

Analisis itu disampaikannya setelah ia melihat langsung kondisi rumah bocah tersebut di Denpasar. Yohanna merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak yang kemudian bisa dikaitkan dengan unsur keteledoran.

Sebab dari pantauannya, kondisi kediaman Angeline memang tak layak dan sehat untuk perkembangan anak seusia Angeline.

“Dalam UU Perlindungan Anak pasal 81 sampai 82 sudah jelas ada unsur keteledoran, menelantarkan anak. Rumahnya juga tidak sehat.

Jadi jelas, anak ini ditemukan atau belum ditemukan, ibu angkatnya tetap bisa menjadi tersangka,” ujar Yohanna.

BELAKANGAN, sejak ditemukannya jasad Angeline di rumah ibu angkatnya, secara mengejutkan muncul seorang perempuan bernama Amidah.

Ia histeris dan berteriak keras memanggil nama Angeline di RSUP Sanglah, Denpasar.

Dengan tangis pilu dan raut tak karuan, perempuan berambut panjang ini mengaku bila ia adalah ibu kandung dari Angeline.

“Angeline ini ibu nak, jangan tinggalin ibu nak!” teriak Amidah histeris di ruang forensik RSUP Sanglah Denpasar.

Perempuan dengan rambut panjang tergerai ini terus berteriak memanggil Angeline. Beberapa kali ia bahkan meneriaki, “Siapa yang membunuh anakku? Siapa yang berani bunuh anakku?”

Perempuan yang disebut-sebut sebagai ibu kandung dari Angeline itu terlihat datang ke RSUP Sanglah bersama keluarganya.

Kejadian ini tidak berlangsung lama, karena pihak keluarga segera menenangkan dan membawa pergi menjauh dari ruang autopsi.

Tak berselang lama, Amidah kembali mendatangi ruangan dengan menggedor-gedor pintu kamar jenazah sembari memanggil nama Angeline.

Angeline, menurut Amidah, adalah kedua dari tiga bersaudara.

Sejak bayi, ia sudah diserahkan ke keluarga Margareth untuk diurus

Kapolda Bali, Ronny F Sompie.

dan dipelihara.

Tak dirincikan jelas kenapa Amidah rela menitipkan anak perempuannya tersebut. Namun, ia mengaku sangat terpukul dengan temuan jasad putrinya tersebut. “Tadi malam saya sempat bermimpi, dia (Angeline) minta digendong,” ujar Amidah lirih.

Amidah mengaku menyesal menyerahkan hak asuh Angeline ke tangan Margareth. Jika saja ia tahu sejak awal jika Margareth bertabiat buruk, Amidah mengaku tak akan menyerahkan anaknya kepada Margareth.

“Saya menyesal. Kalau memang tidak bisa merawat (Angeline), kenapa tidak dikembalikan ke saya har/sya/asp saja,” katanya.

Amidah, perempuan yang mengaku ibu kandung Angeline saat di RSUP Sanglah.

www.lensaindonesia.com

BLITZ

6 Edisi 91/15 - 21 Juni 2015

JESSICA DITUDING ‘JUAL’ ANAKNYA Kenapa Jessica Iskandar di Instagram foto anaknya selalu ditutupi mukanya, terus sekarang hasil tes DNA mau dipublikasikan.

SIDANG gugatan pembatalan pernikahan Ludwig atas Jessica Iskandar berjalan cukup lama. Tak ada perkembangan yang signifikan kecuali permohonan tes DNA. Itu juga masih cerita lama. Tapi kali ini, pihak Ludwig bukabukaan mengenai alasan tak mau tes DNA di muka publik.

“Tidak elok aja kalau anak dibuat jadi bahan untuk mendongkrak popularitas,” kata pengacara Ludwig, Windri Maurieta saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (10/6).

Sebelumnya, Jessica mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar hasil tes DNA disebutkan di pengadilan.

Hal itu juga yang membuat Ludwig sedikit mengernyitkan dahi.

“Kalau mau begitu, kenapa di Instagram foto anaknya selalu ditutupi mukanya? Terus sekarang hasil tes DNA mau dipublikasikan. Menurut kami, kalau memang ini murni untuk anak tidak perlu seperti itu. Lakukan saja secara privat,” katanya.

Lanjut, Windri menuturkan hingga sampai saat ini tanggal pelaksanaan tes DNA belum juga ditetapkan. Namun ia menuturkan bahwa ada kemungkinan tes DNA akan dilakukan setelah putusan akhir perkara pembatalan nikah Ludwig dan Jessica Iskandar.

“Penetapan tes DNA nya tidak jelas.

Kita sudah mengajukan banding terhadap penetapan tersebut jadi tidak bisa dilaksanakan segera, intinya gitu. Statusnya masih akan diperiksa setelah putusan akhir ini selesai,” ujarnya.

Cinta Penelope saat sidang perceraiannya.

Cinta Penelope Cuma Kawin Kontrak Setahun, Thok!

Jessica Iskandar dan Anaknya.

Pihak Ludwig membantah bahwa ketidakhadiran Ludwig dalam persidangan bukan berarti ia tak mau menjalani tes DNA. “Sebenarnya pertama kali klien kami bawa tapi ditolak oleh Jessica dan sekarang malah dibawa-bawa lagi seolaholah Ludwig tidak mau tes DNA,” imbuh Windri.

Windri kembali menegaskan bahwa meskipun kliennya tidak hadir di persidangan, namun Ludwig selalu menerima informasi perkembangan kasusnya.

Ludwig pun siap menjalani tes DNA jika memang tanggal tes telah ditetapkan.

“Kami selalu memberitahu Ludwig jalannya sidang seperti apa. Kita beritahukan ke klien kami bahwa ada penetapan dari Pengadilan, permohonan pemeriksaan tes DNA tapi dari pengadilannya sendiri belum ada jadwalnya,” jelas Win adt dri.

Usai Menikah, Nadia Vega Posting Foto Mandi Bareng PASANGAN Nadia Vega dan Sultan Yaar Jorik Dozy (Jorik) dipastikan telah menikah di sebuah tempat yang dirahasiakan pada Senin (8/6/2015).

Sayangnya mereka belum berbagi cerita dengan media untuk sekedar berbagi kebahagiaan soal momen sakral yang telah mereka jalani.

Beredar kabar jika mereka memilih sebuah tempat di Bali untuk melangsungkan akad. Namun, ibunda Nadia, Dian Purnama, tak mengiyakannya. Ia hanya bilang, pernikahan masih mengambil tempat di Indonesia.

Meskipun penuh rahasia, setidaknya Nadia sedikit menebus rasa penasaran penggemarnya dengan memposting foto kolase kebersamaan dia bersama adiknya Akbar dan ibunya Dian Purnama saat mandi bareng di bath-tup, Rabu (10/6).

Potongan foto lainnya memperlihatkan perempuan berusia 27

tahun itu sedang dirias mengenakan mahkota. “Ikatan keluarga dan persiapan,” tulis bintang film Leak itu memberikan caption.

Sebelum menikah, Nadia dan Jorik melangsungkan pertunangan di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (6/6). Acara juga sekalian silaturahmi antara keluarga pasangan ini.

Setelah menjadi sepasang suami-istri, mereka sudah berencana tinggal di Singapura. Alasannya, kata Nadia, suami yang berdarah Belanda-Prancis itu memiliki perusahaan di sana.

“Untuk sementara aku di sana tapi bakal bolak balik ke Indonesia,” kata Nadia yang begitu gembira beristrikan seorang anima tom/sua tor itu.

www.lensaindonesia.com

sus untuk acara ini sekitar 50 juta karena pake payet2 dari luar dan swarosky. Satu set perhiasan 1,1 miliar,” ujarnya bangga.

Di prosesi ijab kabul Gibran dan Selvi, Roro tampak tampil cantik dibalut kebaya biru.

Busana itu, kata Roro, sudah dipesan sejak beberapa minggu lalu sebelum acara.

“Sudah pesan sama desainer Joko Sasongko sejak 3 minggu lalu. tepatnya sejak saya menerima undangan,” pungkasnya. wija

“Dari saya, saya masih mau menjalani rumah tangga ini, kesalahan dan sikap saya yang kemarin, masih mau saya ubah,” ucap Donny.

Seperti diketahui, Cinta dan Donny menikah pada 6 Juni 2014 di Masjid Nurul Badar Kalibata, Jakarta Selatan. Pesta pernikahan mereka berlangsung meriah. Kala itu Cinta menggunakan tema Barbie dengan dekorasi serba-merah muda.

Sayang, usia pernikahan mereka hanya seumur jagung. Sempat muncul sejumlah kabar miring terkait perceraian keduanya, mulai adanya orang ketiga hingga kawin kontrak. Namun, Cinta menegaskan bahwa alasannya bercerai dari Donny, lantaran pria tersebut dianggap sering selingkuh.

Merasa dibohongi terusmenerus, Cinta sempat mengizinkan suaminya poligami. “Kalau itu (poligami) saya yang suruh. Saya nggak mau suami saya berdosa, saya bilang saya mau jadi saksi, nikah, sini tinggal bareng, asal dia bisa adil. Asal suami saya jujur, saya ikhlas,” ujar Cinta.

Menurut Cinta, perbuatan sang suami saat ini menghancurkan kebahagiaannya. Pasrah dengan perbuatan suaminya, Cinta rela dimadu. “Boleh poligami, asal adil, bisa jujur.

Saya nikmati kebahagiaan selama ini sampai dia menghancurkan kebahagiaan sa bhr ya,” kata Cinta.

Ahmad Dhani Tolak Permintaan Prabowo Maju Pilwali Surabaya MUSISI kondang Ahmad Dhani yang dikabarkan akan menjadi salah satu bakal calon Walikota Surabaya, memastikan batal maju dalam Pemilihan Walikota (Pilwali) Surabaya 9 Desember mendatang.

“Nggak maju saya. Kemarin yang minta itu Gerindra, saya sudah ketemu sama Pak Sutadi (Ketua DPC Gerindra Surabaya) dan Mas Toni sebagai penjaringan, tapi saya nggak mau. Kalau beneran maju saya pasti ngomong ke kalian (media),” kata Dhani saat menghadiri pelantikan Dirut Bank Jatim dan Bank BPR UMKM Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (09/06/2015).

Mantan suami Maia Estianti ini pun membeberkan alasan dirinya batal maju dalam Pilwali Surabaya. Kata Dhani, dirinya mengurungkan niat mencalonkan diri karena dirinya sudah merasa dekat dengan kelompok Koalisi Merah Putih (KMP).

“Saya masih dibutuhkan di pusat sama KMP. Jadi ya saya tetap di pusat aja sebagai

Roro Fitria Pamer Perhiasan Rp1 M di Pernikahan Anak Jokowi ARTIS Roro Fitria tampil glamor di pernikahan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dengan Selvi Ananda di Graha Saba, Solo, Jawa Tengah, Kamis (11/6/ 2015). Roro memakai satu set kebaya dan perhiasan seharga Rp1 miliar lebih.

“Perhiasan koleksi pribadi saya dan khusus saya kenakan untuk menghadiri perhelatan agung ini. Kebetulan perhiasan selalu order ke desainer perhiasan aku, dari mahkota, kalung, giwang, cincin dan gelang,” kata Roro usai acara. “(Harga) Baju, persiapan khu-

KEINGINAN pedangdut Cinta Penelope untuk bercerai dari suaminya, Doni Hermawan, sudah sangat kuat. Bahkan, Cinta menolak berdamai dengan sang suami.

Sidang perdana kasus perceraian Cinta dengan Donny digelar di Pengadilan Agama Jakarta Timur, Selasa (9/ 6). Sidang itu beragendakan mediasi. Sebelum keduanya menjalani mediasi, Cinta dan Donny sempat diberi nasihat oleh Hakim Ketua, Ismet Ilyas.

“Dua hari lalu ulang tahun pernikahan ya? Kenapa kado pernikahannya malah begini?

Tiup lilin kek, atau baca shalawat,” ujar hakim.

Tampaknya Cinta sudah bulat dengan keputusannya untuk berpisah dari Donny.

Seusai mendengarkan sejumlah nasihat, Cinta beranggapan bahwa dirinya sudah cukup memberikan kesempatan untuk sang suami.

Mendengar itu, Hakim Ketua kembali menawarkan upaya damai untuk keduanya. “Nggak mau ada upaya perdamaian?

Atau mau cabut gugatan biar nggak sampai saksi? Nggak mau kasih kesempatan?,” tanya Hakim Ketua. “Terlalu banyak kesempatan, Pak,” jawab Cinta.

Sebaliknya, pihak Donny Hermawan enggan untuk berpisah dari Cinta Penelope.

Bahkan, Donny sempat meminta kesempatan kepada majelis hakim untuk kembali rujuk dengan istrinya.

penggembira,” sambungnya lantas tertawa.

Ayah dari AL EL Dul ini mengakui bila sebenarnya Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto memintanya maju dalam bursa Pilkada Kota Surabaya, namun dorongan Prabowo tersebut ditolaknya.

“Pak Prabowo sendiri juga sudah juga minta saya maju.

Lalu yang lain, Ketua Umum PKB Pak Muhaimin Iskandar juga sudah mengajak. Tapi tetap saya nggak mau,” tegas pria kelahiran Surabaya ini.

Pentolan grup band Dewa 19 ini juga membantah bila kehadiranya Surabaya bertemu dengan Gubernur Jatim Soekarwo yang notabene Ketua DPD Partai Demokrat Jatim tersebut karena dirinya dilobi untuk maju Pilwali lewat Demokrat.

“Nggak ada hubungannya dengan Pilkada Surabaya.

Saya kesini kebetulan diajak Pak Kemas (Dirut Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan UMKM) Kementerian Koperasi di pelan sarifa tikan ini,” tukasnya.

NADIA VEGA

Musisi Ahmad Dhani bersama Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

7 Edisi 91/15 - 21 Juni 2015

Jokowi...

Sambungan Halaman 1 Belakangan bahkan terdengar sayup-sayup nama Marsekal Madya (Purn) Ian Santoso Perdanakusuma masuk juga dalam daftar nominasi. Ada alasan pembenar kalau Ian disebut kandidat kuat, karena dia pernah menjabat Kepala Badan Intelijen Strategis TNI. Ian adalah putra pahlawan nasional Abdul Halim Perdanakusuma, petinggi Angkatan Udara yang dikenal dekat dengan Sukarno.

Tetapi Presiden malah memilih Sutiyoso. Dia pensiunan militer Angkatan Darat. Pangkat terakhirnya letnan jenderal dan menjabat Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya pada 1996-1997. Dia pernah juga menjabat Wakil Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pada 1992-1993.

Sutiyoso alias Bang Yos tidak memiliki pengalaman khusus dalam pekerjaan BIN. Tetapi dia mengaku cukup menguasai dunia mata-mata atau

reserse. “Karena intelijen itu kebetulan habitat saya dulu.”

Pengetahuan dan pengalaman pengintaian itu didapat saat dia menjabat wakil Komandan Jenderal Kopassus.

Dia berterus terang tak paham betul pekerjaan BIN karena memang tak pernah berkarier di lembaga itu. Idealnya memang paling sedikit harus pernah menduduki jabatan tertentu di BIN. Dia mengumpamakan seorang tentara pastilah memahami organisasi TNI. Begitu pula, misalnya, calon Kepala Polri yang memang harus polisi aktif.

“Saya memang orang luar dari lembaga itu. Saya di luar, belum tahu BIN seperti apa,” kata Sutiyoso dalam perbincangan dengan tvOne pada Rabu, (10/6/2015).

Bang Yos mengatakan siap saja saat diminta Presiden menjadi calon kepala BIN. Lagi pula pengalaman dalam bidang intelijen saat menjabat Wakil Komandan Jenderal Kopassus,

Sadis...

Sambungan Halaman 1 Kata dia, pihaknya masih meminta keterangan Agus, dan beberapa orang lain termasuk Margareith Ch Megawe di Mapolresta Denpasar.

“Agus sudah ditetapkan sebagai pelaku. Yvon (anak pertama Margareith, Red) sudah kami amankan barusan ini di rumahnya setelah pulang dari tempat kerja,” kata sumber tersebut.

Terkait dengan motif, sumber Bali Express (Radar Bali Group), mengatakan bahwa, dugaan kuat karena masalah cemburu. Diduga, dua orang kakak (angkat) tersangka Ivon (kakak pertama) dan Cristina (kakak kedua), yang menjadi otak dalam pembunuhan.

“Karena mereka tidak mau korban mendapatkan harta dari almarhum suami Margareth Ch Megawe, yang memberikan korban 60 persen dari harta mereka. Karena itu, Margareth Ch Megawe pun terpaksa diam dan diduga tertekan batin,” tambahnya.

Dugaan itu diperkuat dengan penggalangan dukungan yang dibuat fan page Find Angeline – Bali’s Missing Child,

yang sebagian besar diduga diisi oleh Cristina (anak kedua Margareith, Red). Dalam fan page, itu adminnya mengunggah berbagai foto dan membuat alibi terkait hilangnya Angeline.

Terkait dengan hal tersebut, Kapolresta Denpasar belum bisa dimintai keterangan karena sedang rapat bersama jajaran. “Maaf, Mas kami sedang rapat,” terangnya singkat saat ditelepon Bali Express malam kemarin.

Saat ini orang-orang yang diamankan polisi adalah Margareith (ibu angkat korban); Yvon (kakak angkat pertama), Christina (kakak angkat kedua); Dewa Ketut Raka (satpam); Agustinus Tae (pembantu), serta pasutri penghuni kos Susiana dan Rahmat.

Terungkapnya pembunuhan ANG salah satunya didapat dari kejanggalan yang diterima satpam Margareth Ch Megawe, Dewa Ketut Raka dari PT Patriot. Pasalnya, saat diminta oleh anak pemilik rumah yang bernama Christina untuk menjaga rumah, justru hanya disuruh jaga di bagian depan saja. Tidak

Anas...

Sambungan Halaman 1 Putusan terhadap mantan Ketum Partai Demokrat ini membuat Mahkamah Agung makin tak ramah terhadap koruptor. Tak ada keringanan hukuman bagi koruptor yang mengajukan perkaranya ke lembaga tersebut, apalagi jika di dalamnya Artidjo Alkostar bertindak sebagai hakimnya.

Sementara Mantan Menteri Kehakiman, Yusril Ihza Mahendra, menyesal dulu mengajukan Artidjo Alkostar sebagai calon Hakim Agung ke DPR RI. “Tanpa saya usulkan ke DPR, yang ketika itu menjadi wewenang Menteri Kehakiman, takkan ada Hakim Agung yang namanya Artidjo,” ungkap Yusril, Rabu, (10/6).

“Dulu dia advokat yang bagus. Maka saya telpon dia menanyakan kesediaanya untuk diangkat jadi Hakim Agung dan dia bersedia,” sambung Yusril.

Penyelasan Yusril, yang beredar di grup WhatsApp tersebut, diduga karena menilai Artidjo tidak bisa lagi berlaku adil mengingat kebenciannya kepada koruptor.

“Di salah satu media Artidjo bilang dia sangat benci dengan koruptor. Karena itu setiap koruptor pasti dia hukum berat,” kata Yusril.

Padahal, sambung Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang tersebut, yang dia adili Artidjo baru terdakwa korupsi, belum jadi koruptor.

“Namun apapun juga, rasa benci tidak boleh ada pada seorang hakim. Kebencian dapat dikatakan Qur’an bisa mendorong seseorang untuk berbuat tidak adil,” demikian Yusril Ihza Mahendra.

Senada, Hamdan Zoelva yang pernah memimpin Mahkamah Konstitusi pun angkat bicara. Menurutnya, sebagai lembaga peradilan tertinggi, Mahkamah Agung tidak lagi

menjadi pengadilan ketiga setelah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Karena, hanya mengoreksi penerapan hukum yang telah berjalan.

“Pada tingkat kasasi hakim tidak lagi menilai fakta. Jadi, kalau dia menambah-nambah hukuman itu ngarang karena hakim tidak tahu (fakta) suasana persidangan,” jelas Hamdan dalam diskusi bertajuk ‘Artidjo: Mengadili atau Menghukum?’ yang digelar Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI) di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta (Jumat, 12/6).

Untuk itu, dia mengingatkan bahwa hakim MA dilarang menjatuhkan putusan hanya berdasarkan perasaan pribadi tanpa memeriksa penerapan pasal dan salinan putusan yang ada sebelumnya.

“Hakim tidak boleh memutus awal karena jengkel kepada koruptor, tidak membaca salinan secara detil dan langsung memutus (vonis) setinggi-tingginya. Itu bentuk kezoliman,” kata Hamdan.

Hamdan pun tidak memungkiri adanya kebiasaan hakim agung melakukan penambahan pasal dalam upaya hukum kasasi yang diajukan.

“Kalau kebiasaan itu terus dilakukan bisa fatal. Mengapa setiap orang sering mengajukan kasasi karena MA juga memeriksa fakta, tidak hanya memeriksa penerapan hukum,” tegasnya.

Nama Hakim Agung Artidjo Alkostar sudah tak asing bagi kalangan tikus negara. Ia dijuluki sebagai hakim ‘killer’ bagi para koruptor. Di setiap kasus korupsi yang ia pegang, pasti hasilkan ganjaran yang setimpal.

Artidjo Alkostar menyakini jika ia harus mampu membuat para koruptor sadar. Sadar jika mereka mengambil uang rakyat. “Jadi victim, korban, dari

sedikit atau banyak dapat menjadi bekal untuk memimpin BIN, meski memang tak mudahmudah amat.

“Secara umum, tugas intelijen tugas yang rumit. Di sinilah kita mainkan otak, pengetahuan, indera kita,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo tak menjelaskan secara spesifik alasan penunjukan Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN. Kepala Negara cuma menjelaskan bahwa penunjukan Sutiyoso itu setelah melalui beberapa pertimbangan, di antaranya, kompetensi.

Sutiyoso, kata Presiden, berpengalaman dan memiliki kompetensi yang cukup untuk memimpin badan intelijen.

Alasan paling pokok adalah Sutiyoso memiliki rekam jejak mumpuni. “Terutama di dunia intelijen dan militer,” katanya di Solo, Jawa Tengah, Rabu (10/ 6/2015).

Menurut Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Presiden tentu tak sembarangan memilih orang untuk memimpin lembaga para agen rahasia negara itu. Mustahil pula Kepala Negara mengamanatkan posisi amat strategis itu kepada orang yang

sama sekali tak memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang intelijen.

Menteri menjabarkan ada beberapa pertimbangan sampai Presiden memutuskan mengajukan nama Sutiyoso. Presiden sudah mempelajari profil dan karier militer Sutiyoso yang, di antaranya, pernah menjalani pendidikan intelijen strategis dan intelijen pertempuran.

Sutiyoso juga banyak pengalaman praktis di bidang intelijen, seperti pernah menjadi Komandan Peleton Combat Intel dalam operasi di Kalimantan Barat, Intel tempur operasi Flamboyan di Timor Timur, Operasi Seroja di Timor Timur dan intel tertutup untuk Gerakan Aceh Merdeka.

Aneka pengalaman Sutiyoso dalam militer, kata Menteri, tentu memperkaya atau melengkapi kemampuan intelijen itu. Misalnya, pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Intel Group II Kopassus, Panglima Kodam Jaya, dan Kepala Staf Kodam Jaya. Ditambah dua periode sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Tentu ini memperkaya pengalaman beliau, selain intelijen, juga pemerintrahan. Itu

boleh masuk ke dalam rumah.

Hal tersebut membuat satpam tersebut curiga.

“Security diminta untuk jaga saja di depan. Namun, tidak diperbolehkan masuk. Hal itu membuat security pun bingung. Saat bertugas, dia bingung hanya berjaga di depan saja. Kalau ada apa-apa di dalam rumah pasti dia tanggung jawab. Saat itu lah baru kami dekati dia untuk mencari tahu,” ujar petugas kepolisian, kepada Bali Express di rumah Margareith siang.

Dijelaskannya, satpam ini pun pusing. Di saat haus dan lapar tengah malam, dia terpaksa pergi mencari minum dan makan ke tempat yang jauh. Bahkan, kalau mau buang air besar dia terpaksa pergi ke sawah-sawah.

Karena itu lah dia mengeluh ke PT Patriot dan akhirnya, perusahaan berkoordinasi dengan Christina. Akhirnya, Christina pun mengizinkan buka pintu bagian timur untuk masuk jika ingin buang air besar.

“Kami minta tolong ke dia untuk mencari tahu keganjilan di dalam rumah tersebut. Selang beberapa hari, tidak sengaja ia masuk ke rumah tersebut dan mencari WC, dia melihat Margareith sedang berdiri dan memantau di kawasan

lubang itu,” ujar sumber yang enggan namanya dikorankan.

“Juga sempat mengambil beberapa daun pisang yang sudah kering lalu ditaruh baikbaik di atas lubang itu,” tambahnya mengutip keterangan satpam ini.

Karena menaruh curiga, kata dia, Raka pun memperhatikan baik-baik. Namun, saat itu Margareith melihat satpam tersebut dan kaget. Kemudian Margareith meninggalkan tempat itu sambil melarang Raka untuk masuk lagi.

“Dari sana lah mulai terungkap. Security ini langsung menceritakan keganjilan tersebut dan akhirnya kami beritahu ke atasan. Dan, ternyata benar. Setelah digeledah ditemukan jasad anak itu”, kata sumber itu.

“Setelah penemuan jasad Angeline, polisi kemudian mengamankan beberapa orang untuk dimintai keterangan.

Kalau Margareith kami amankan di minimarket di kawasan Suwung,” terangnya.

Seperti diketahui bahwa pihak Polresta Denpasar sudah menetapkan Agus, pembantu rumah tangga Margareta ibu angkat Angeline sebagai tersangka kasus pembunuhan Angeline yang kini berumur 8 tahun ini. jn/sua

koruptor itu adalah rakyat. Ini kadang-kadang tidak terasa.

Nah, kalau tidak terasa itu bisa masuk ke stadium IV kalau di kanker,” jelasnya.

Menurutnya di pengadilan tak ada istilah untuk memiskinkan koruptor. Jika denda atau uang yang disita, hukuman tersebut dilakukan, hanyalah untuk memenuhi standar Undang-Undang Korupsi saja. “Di pengadilan itu tidak ada istilah memiskinkan. Yang ada di pengadilan itu uang penggantinya itu sebanyak-banyaknya. Itu maksimalnya. Kita di hukum itu memberdayakan supaya roh, tujuan UU korupsi, itu tercapai,” lanjut mantan aktivis YLBHI ini.

Anas sendiri tercatat sebagai koruptor ke-11 yang merasakan kerasnya palu godam Artidjo.

Pria kelahiran Situbondo 22 Mei 1949 itu memang dikenal keras dan selalu memberikan hukuman maksimal kepada para terdakwa tindak pidana korupsi.

Berikut sejumlah kasus yang pernah ditangani Artidjo: 1. Terdakwa Kweh Elchoon (warga Malaysia). Kasus: memiliki ekstasi dan sabu ratusan ribu gram. Putusan: 20 tahun penjara (PN Tangerang), 12 tahun penjara (PT Banten), Vonis Mati (MA, 19/4/2013).

2. Terdakwa Tommy Hindratno (pegawai Ditjen Pajak).

Kasus: suap Rp280 juta terkait restitusi pajak milik PT Bhakti Investama Tbk. Putusan: 3,5 tahun penjara (Pengadilan Tinggi), 10 tahun (MA, 30/9/2013).

3. Terdakwa Zen Umar (Direktur Utama PT Terang Kita). Kasus: Korupsi dana Askrindo. Putusan: 5 tahun penhara (Pengadilan Tinggi), 15 tahun (MA, 26/9/2013).

4. Terdakwa Ananta Lianggara alias Alung. Kasus: kurir peredaran psikotropika. Putusan: 1 tahun penjara (PN Surabaya dan PT Jawa Timur), 20 tahun penjara (MA, 21/10/2013).

5. Terdakwa Angelina Sondakh (mantan anggota DPR dari Partai Demokrat). Kasus:

Korupsi wisma Atlet Sea Games Palembang dan Kemendikbud.

Putusan: 4 tahun, 6 bulan (Pengadilan Tipikor Jakarta), 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta dan uang pengganti Rp12,58 miliar dan USD2,35 juta (MA, 20/11/2013).

6. Terdakwa Zulkarnain Djabbar (Pejabat Kemenag).

Kasus: Korupsi pengadaan Alquran. Putusan: MA menguatkan putusan pengadilan Tipikor Jakarta yakni 15 tahun penjara, denda Rp300 juta, uang pengganti Rp5,7 miliar.

7. Terdakwa Rahudman Harahap (Wali Kota Medan Nonaktif). Kasus korupsi dana tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa di Kabupaten Tapanuli Selatan tahun anggaran 2005 senilai Rp2,07 milir.

Putusan: vonis bebas (pengadilan Tipikor Medan), 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta dan uang pengganti Rp480.495.500 (MA, 26/3/2014).

8. Terdakwa Djoko Susilo (Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri). Kasus: Korupsi proyek simulator ujian SIM roda dua dan roda empat serta melakukan tindak pidana pencucian uang. Putusan: MA (4/6/2014) menguatkan vonis PT Jakarta, yaitu 18 tahun penjara, denda Rp1 miliar, uang pengganti Rp32 miliar, dan pencabutan hak politik.

9. Terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq (mantan Presiden PKS).

Kasus: suap impor daging sapi dan tindak pidana pencucian uang. Putusan: 16 tahun penjara (Pengadilan Tipikor Jakarta), 18 tahun penjara dan Pencabutan Hak Politik (MA, 15/9/ 2014).

10. Terdakwa Aiptu Labora Sitorus (anggota Polisi Sorong, Papua). Kasus: Pemilik rekening gendut Rp1,5 triliun. Putusan: 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta (Pengadilan Tipikor Sorong pada 17 Februari 2014), 15 tahun penjara dan denda Rp5 miliar subsider satu tahun kurungan (MA, 18/9/2014). zul/ pol/har/sid

pertimbangan beliau (Presiden Joko Widodo) mengajukan nama Sutiyoso,” kata Pratikno kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, (10/6/2015).

Sutiyoso mengaku sudah berancang-ancang membuat perubahan besar di BIN meski dia tak mengentahui seluk-beluk lembaga itu. Dia akan merombak struktur organisasi BIN. Tidak dijelaskan secara detail perombakan yang dimaksud.

Namun secara garis umum adalah semua aparat BIN harus dipastikan bekerja sesuai kompetensinya, seperti prinsip dasar manajemen: prinsip orang yang tepat di tempat yang tepat (the right man on the right place).

Sutiyoso mengklaim Presiden menyetujui gagasannya soal itu dalam sebuah diskusi terbatas yang tak disebutkan tempat dan waktu persisnya.

“Beliau (Presiden) mempersilakan saya jika memang perlu ada perubahan struktur.”

Sementara ini, Sutiyoso baru bisa meraba-raba pekerjaan dan tantangan BIN berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Prinsip dasar intelijen adalah memastikan kebenaran dan akurasi sebuah informasi rahasia sehingga dapat dimanfaatkan untuk memutuskan sebuah kebijakan strategis. Cakupannya sangat luas, semua sektor: ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, teknologi, informasi, budaya, kesenian, dan sebagainya.

Ada satu komponen penting dalam intelijen modern, yakni teknologi. Komponen itu dapat sangat membantu tugas dan fungsi intelijen tetapi sekaligus menjadi celah potensi kerawanan atau penyalahgunaan.

Misalnya, teknologi penyadapan. Intelijen dapat memanfaatkan teknologi itu dan di saat yang sama bisa saja justru disadap pihak lain.

“Contohnya saja kasus penyadapan komunikasi Presiden (SBY) dan Ibu Negara (Ani Yudhoyono) serta pejabat lain oleh Australia. Kita belum bisa meng-counter (mencegah),” ujarnya.

Pertimbangan Presiden seperti diungkapkan Menteri Pratikno dikritik Tubagus Hasanuddin, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

(PDIP), partai utama Joko Widodo. Tubagus Hasanuddin adalah purnawirawan Mayor Jenderal TNI. Menurutnya, pengalaman intelijen militer Sutiyoso di masa lalu tak lagi bisa diterapkan di masa sekarang. Paradigma intelijen sekarang sudah jauh berbeda. Di masa lalu, intelijen dapat melakukan banyak hal: mulai pengintaian dan semacamnya sampai eksekusi, seperti menangkapi dan menginterogasi sumber rahasia. Sekarang tak musim lagi cara-cara atau metode begitu.

Perangkat intelijen sekarang tak lebih sebagai user atau otoritas informasi rahasia —bukan aparat penegak hukum— meski tugas dan tanggung jawab serta tantangannya jauh lebih kompleks di masa sekarang.

“Kalau gaya (ilmu intelijen) lama, beliau (Sutiyoso) ahlinya.

Tapi kalau gaya sekarang, yang memerlukan pendekatan-pendekatan spesifik, itu mungkin harus belajar lagi,” kata Hasanudin kepada wartawan di kompleks Parlemen di Jakarta.

Sebaliknya, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus di Jakarta, Kamis (11/6/2015) menyebut, “Hingga saat ini Sutiyoso masih berstatus tersangka dalam peristiwa 27 Juli 1996 saat menjadi Pangdam Jaya,” ujarnya.

Dalam hal ini, lanjutnya, penyidik Bareskrim Polri maupun tim penyidik koneksitas tidak terbuka dalam menuntaskan kasus 27 Juli 1996. Sehingga pertanggungjawabannya tidak jelas.

Dari kasus 27 Juli yang menjadi korban adalah Megawati Soekarnoputri, seluruh anggota DPP PDI 1996, dan 124 orang pendukunganya yang sempat diproses hukum karena dituduh menduduki kantor PDI. Mereka tidak membubarkan diri setelah diminta apara penegak hukum.

“Padahal sejak 2 Agustus 1996, TPDI melaporkan peristiwa penyerbuan kantor PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri yang diduga dilakukan Surjadi dkk termasuk Sutiyoso Cs,” katanya.

Kemudian, lanjutnya, pada bulan Agustus 1998, TPDI membuat laporan secara khu-

Menteri...

Sambungan Halaman 1 Setelah menuai pro kontra, Lukman membantah kicuannya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah mengakui Baha’i sebagai agama resmi di Indonesia.

Kedua, Fernita Darwis menyoroti keputusan Kementerian Agama memfasilitasi kegiatan Ormas Syiah Ahlul Bait Indonesia (ABI) di kantor Kemenag RI. Ketiga, usulan Menteri Lukman soal pembacaan Al-Qur’an dengan menggunakan langgam Jawa dalam acara Isra’ Mi’raj di Istana Negara.

“Ide tersebut dipandang tidak tepat sehingga menimbulkan kecaman umat Islam dari seluruh penjuru negara,” ungkap Fernita.

Yang terbaru, Menag Lukman lewat kicauannya menyatakan bahwa umat Islam yang berpuasa harus menghormati orang lain yang tidak berpuasa.

“Dari konteks pembicaraan

Saudara LHS (Lukman Hakim Saifuddin) bisa dipahami oleh khalayak umum bahwa seakan-akan orang yang berpuasa adalah suatu yang tidak lazim sehingga harus menghormati orang yang tidak berpuasa. Pernyataan ini jelas menyakiti umat Islam,” tegasnya.

Akhmad Gojali menambahkan, kecaman publik terhadap Lukman tersebut berimbas pula pada PPP. “Menag harus segera menghentikan sikap menyakiti umat Islam.

Menag segera menghentikan paham liberal dalam sikap kehidupan beragama karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45,” sambungnya.

“Kami menilai apa yang dilakukan Lukman Hakim Syaifuddin ini adalah dalam rangka mencari popularitas murahan,” ungkapnya.

Sementara Ketua DPP Akhmad Gojali Harahap menyebut, pihaknya sangat prihatin dan menyayangkan se-

Henry...

Sambungan Halaman 1 Orang ini sangat bahaya tinggal di Indonesia. Pasalnya, dia suka menghalalkan segala cara untuk bermain. Dengan uang berlimpah dia bisa membeli semuanya. Berapa saja dikeluarkan agar tanah rampasan bisa dikuasai. Benarbenar kejam. Pantas Bupati Sidoarjo hanya diam melihat kedzaliman yang dilakukan Henry terhadap Puskopkar,” ungkap Soehirman.

Tidak hanya tanah Puskopkar yang menjadi aset 2,9 juta karyawan yang ‘dirampas’ Henry Gunawan. Banyak tanah milik pribumi yang dirampasnya, kemudian dijadikan ladang bisnis haramnya. Sementara pemilik tanah malah dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Saya melihat bupati telah ‘diperdayai’ oleh Henry. Alihalih menghentikan pembangunan lahan milik Puskopkar,

bupati malah diam membisu,” tandasnya.

Jika terbukti menerima suap, lanjut Soehirman, Bupati Sidoarjo bisa dilaporkan ke Mabes Polri atas dugaan menerima gratifikasi. “Kami pasti melaporkan bupati ke Mabes Polri, sebab kami melihat ada indikasi ke arah sana,” terangnya.

Dari pantauan Lensa Indonesia di lapangan, hingga saat ini hampir 5 hektar tanah yang menjadi sengketa telah “disulap” Henry menjadi pergudangan. Untuk menutupi aktivitasnya dan pantauan media, pihak PT Gala Bumi sempat menurunkan ritme aktivitas.

Sehingga kegiatan di lahan milik Puskopkar tersebut terkesan berhenti, padahal tidak.

Ketua Puskopkar Jatim Tri Harsono mengatakan, “Sekarang aktivitas pembangunan berkurang. Tapi bukan berarti

sus kepada DANPUSPOM ABRI atas dugaan keterlibatan sejumlah Jenderal TNI dan POLRI dalam peristiwa 27 Juli 1966.

Beberapa jenderal TNI yang terlibat, antara lain Jenderal Faisal Tanjung, Syarwan Hamid, Sutiyoso, Tritamtomo dkk.

Sedangkan dari unsur Polri antara lain, Jenderal Dibiyo Widodo, Hamaminata, Abubakar Nataprawira dkk.

Atas laporan TPDI, telah dibentuk Tim Koneksitas pada tahun 2000 untuk menyidik keterlibatan Sutiyoso dkk dalam kasus penyerbuan 27 Juli tersebut.

“Hasil penyidikannya, Sutiyoso ditetapkan sebagai salah satu tersangka pelaku penyerbuan kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat,” ungkapnya.

Semestinya, kata Petrus, Presiden Jokowi sebagai kader PDIP tahu bahwa Sutiyoso masih berstatus tersangka dalam kasus 27 yang hingga saat ini belum jelas pertanggungjawaban pidananya.

Senada, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meragukan Presiden memilih Sutiyoso berdasarkan kompetensi. Koordinator Kontras, Haris Azhar, mencurigai penunjukan Sutiyoso bermotif politis dan sekedar balas budi karena Bang Yos memang bagian dari tim sukses dalam Pemilu Presiden 2014.

Haris juga mengingatkan publik bahwa Sutiyoso semasa menjadi Gubernur DKI Jakarta, sering melakukan penggusuran dan alih lahan yang menyebabkan banjir dan hilangnya hak warga kota Jakarta.

“Keputusan Joko Widodo menunjuk Sutiyoso memiliki nilai rendah,” kata Haris melalui siaran pers.

Menurut Haris, BIN memiliki peran dan tugas yang signifikan dalam berbagai dimensi. Dalam dimensi demokrasi, BIN memiliki catatan hitam di masa lalu. BIN pernah dijadikan instrumen untuk operasi membunuh Munir, seorang pembela hak asasi manusia.

“Untuk itu Joko Widodo perlu sadar dan paham dengan konteks tersebut. Apalagi janji penyelesaian kasus-kasus di atas (pelanggaran HAM) tidak konkret,” ujarnya. moh/vv/pol/sia

jumlah pernyataan dan kebijakan Menteri Agama tersebut.

Akhmad Gojali menambahkan, sikap Lukman sangat tidak patut dan tidak mencerminkan kebijakan umum PPP yang mengembangkan budaya toleransi beragama dengan menghargai kewajiban menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan syari’at masing-masing.

“DPP PPP meminta agar Saudara Lukman Hakim Saifuddin segera mencabut pernyataan-pernyataan yang meresahkan tersebut dan meminta ma’af kepada seluruh umat beragama khususnya kepada umat Islam dan tidak mengulangi perbuatan tercela tersebut,” tandasnya.

Menurut Akhmad Gojali, Lukman Hakim mengeluarkan kebijakan dan pernyataan tersebut agar dianggap tokoh pluralisme. Dia menegaskan, hal itu berbahaya bagi seorang Menteri.

“Ketidakpahamannya terhadap apa yang menjadi fokus tugas dan tanggung jawabnya sebagai Menteri Agama,” pungkasnya. zul tidak ada aktivitas. Sekarang pengerjaan dialihkan ke dalam,” kata Tri. Tapi kenyataan di lapangan, pengusaha “nakal” seperti Henry Gunawan justru mengabaikan proses perijinan seperti Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ataupun Ijin Gangguan (HO) pada saat bangunan ini sudah dikerjakan. Lebih lucu lagi, pihak Henry hanya berbekal surat inkrach dari MA untuk menguasai lahan dan membangun pergudangan.

Padahal sudah jelas dalam Perda nomor 16 tahun 2008 tentang IMB dan Perda nomor 26 tahun 2001 disebutkan tentang HO. Tapi nyatanya, Dinas Perijinan dan Sat Pol PP Kabupaten Sidoarjo tidak berusaha menegakkan dan mengamankan perda tersebut. Bahkan, meskipun sudah dilapori, pihak pemkab tetap diam membisu.

“Seharusnya bupati mengambil tindakan tegas dengan menertibkan PT Gala Bumi Perkasa. Tapi ini kok malah dibiarkan,” kata Tri. von www.lensaindonesia.com

8

PEREMPUAN TANGGUH 2015

Edisi 91/15 - 21 Juni 2015

Devi Si Anak Desa Asal Ngawi dengan IPK Tertinggi 3,99

Ditawari Staf Ahli DPR RI hingga Beasiswa S2 di Australia dan Belanda Semenjak dapat nilai terbaik, Devi mendapat tawaran beasiswa S-2 di Monesh University Australia atau Leiden University Belanda. Ia juga ditawari bekerja sebagai staf ahli DPR RI dan kejaksaan.

NAMA Devi Triasari atau biasa disapa Devi, dalam beberapa pekan terakhir menjadi pembicaraan masyarakat dari berbagai kalangan. Bahkan Devi bak artis papan atas namanya selalu menghiasi media massa baik cetak maupun elektronik itupun tidak jarang menjadi trending topic.

Di balik popularitas namanya ternyata kehidupan Devi cukup bersahaja, betapa tidak saat media melakukan penelusuran di kampung halamannya tidaklah mudah menemukan rumahnya.

Melalui jalan setapak jauh dari keramaian ada satu rumah kecil dengan cat dinding merah muda, itulah rumah Devi di Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Ngawi, Jawa Timur.

Saat ditemui sambil berkumpul keluarga kecilnya Devi mengatakan baru pulang kampung usai diundang acara talk show di sejumlah stasiun televisi swasta nasional.

Dengan roman muka periang dia katakan tidak ada sesuatu hal yang berlebihan terhadap dirinya kalau toh meraih IPK 3,99 sebagai lulusan terbaik Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah.

Putri sulung dari tiga bersaudara pasangan Suwito-Karinem mengaku bakal diwisuda 13 Juni besok hanya membutuhkan waktu sekitar 3,5 tahun untuk mendapatkan gelar (S1) sarjana hukum.

“Ya semenjak dapat nilai terbaik itu ada tawaran, seperti beasiswa S-2 di Monesh University Australia atau Leiden University Belanda. Namun masih saya pikirkan dengan keluarga karena perlu dukungan dari mereka juga,” tandas Devi.

Selain itu, Devi juga langsung mendapat tawaran pekerjaan. Seperti menjadi staf ahli di DPR RI, kejaksaan, reporter dan BNI. Mengalirnya tawaran itu membuat Devi sedikit bimbang. Di satu sisi dirinya

Devi Triasari asal Ngawi peraih IPK tertinggi nasional.

ingin segera bekerja untuk membiayai keluarganya. Sedangkan pilihan lain, Devi masih ingin melanjutkan pendidikannya. Dia saat ini tertarik pula untuk mengikuti beasiswa afirmasi dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk mengikuti perkuliahan di Monesh University Australia.

Prestasi yang diraih Devi tak semudah didapat seperti halnya membalikan telapak tangan

alasan normative seperti diakui Devi dirinya hanya bagian dari keluarga tidak mampu. Maklum, satu sisi ibunya hanya penjual sayur keliling sedangkan bapaknya merupakan buruh tani yang ada di desanya. Devi pun kerap mendampingi ibundanya saat berjualan dengan mengayuh sepeda pancal hingga wilayah desa sebelahnya.

Gadis berusia 23 tahun ini memang dikenal sebagai kutu

buku. Saat tidak membantu orang tua, waktunya selalu dihabiskan untuk membaca buku. Meski meraih prestasi yang mentereng, Devi sempat mendapat predikat yang cukup buruk saat SMK. Gadis yang satu ini dikenal sebagai siswi yang kerap telat.

Bahkan guru BP di SMKN 1 Ngawi sering marah padanya.

Selanjutnya dirinya menjelaskan ke guru BP jika jarak rumah dengan sekolahnya cukup jauh.

Setelah lulus SMK, Devi sedikitpun tidak ada pikiran mau melanjutkan ke perguruan tinggi dan dalam benaknya hanya mencari pekerjaan. Tak ayal Devi bekerja di salah satu kantor kontraktor di Magetan.

Selama satu tahun, sebagian gajinya kerap dikirimkan ke orang tuanya. Namun, Devi merasa keadaan tersebut belum cukup untuk menanggung beban hidup keluarga. Akhirnya Devi berupaya mencari beasiswa untuk bisa melanjutkan kuliah. Melalui SNMPTN, Devi berhasil tercatat sebagi mahasiswa Fakultas Hukum di UNS Surakarta. pr

Wanita Papua Sulap Rumput Laut Jadi Mie BILA pada umumnya mie dibuat dari tepung terigu, maka mie asal Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua ini justru berbahan dasar dari rumput laut. Menurut sang pembuat, Yubelina Rumbino mie rumput laut ini masih sangat baru dan merupakan satu-satunya dan yang pertama di Indonesia.

Yubelina menceritakan ide awal pembuatan mie rumput laut ini muncul saat banyak rumput laut yang harganya terlalu murah saat panen melimpah di wilayah pesisir Kepulauan Yapen. Kepulauan

Yapen sendiri merupakan salah satu sentra produksi rumput laut terbesar di Papua.

“Banyak sekali rumput laut daripada menumpuk kenapa tidak dibuat jenis makanan yang bisa diolah dan dijual, itu sekitar tahun 4 tahun lalu” kata Yubelina saat ditemui di sebuah pameran pangan di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (6/6/2015).

Ia mengungkapkan proses pembuatan mie rumput laut ini tidaklah sulit dan bisa dilakukan secara rumahan bahkan tanpa mesin.

“Prosesnya hanya beberapa tahap. Prosesnya ambil rumput laut setelah dikeringkan kemudian direndam lagi untuk kemudian dikeringkan lagi. Baru setelah itu direbus hingga menjadi bubur rumput laut untuk dibuat jadi adonan dasar mie. Bubur rumput laut inilah yang kemudian dicampur dengan beberapa bahan untuk kemudian dibentuk menjadi mie padat. Ada tambahan telur, sedikit tepung terigu, dan garam,” tuturnya.

Yebelina mengatakan, setiap hari dirinya paling tidak mem-

butuhkan 10 kg bubur rumput laut untuk dibuat menjadi 20 sampai 30 bungkus mie rumput laut. “Satu bungkus isinya 400 gram,” tambahnya.

Per bungkusnya Yebelina menjjual seharga Rp 20.000.

Jaringan listrik yang masih terbatas di Papua membuat produksi mie rumput lautnya masih sangat terbatas.

“Dalam sehari kita bisa produksi sampai 150 bungkus dalam seharinya. Hanya dibantu karyawan satu orang, tapi jumlah produksinya sangat bergantung pada sinar matahari

Geluti Bisnis Industri Fashion Indonesia Selama 25 Tahun

www.lensaindonesia.com

membuat program-program di bisnis saya, sehingga kelesuhan itu tidak terjadi,” kata kata Elidawati, beberapa waktu lalu.

Meski Elzatta Hijab baru berdiri empat tahun, berkat kegigihannya, ia berhasil membawa brand lokal ke luar negeri yakni ke New York. Dalam acara seminar yang diselenggarakan oleh Nusantara Foundation pada tanggal 29-30 Mei 2015, Elidawati mengakui jika dirinya belum terlalu mengenal New York, hingga akhirnya ia mempelajari fashion dan marketing yang ada di sana.

“Waktu saya ke New York saya sempat berkunjung ke kantor Nusantara Foundation. Saya ingin memperkenalkan wajah muslim nusantara kepada dunia.

Salah satu caranya yakni dengan aktivitas dari Nusantara Foundation yaitu diskusi antar lintas agama. Di situlah saya diundang sebagai pengisi acara dan mempresentasikan rancangan Elzatta Hijab,” jelasnya.

Selain menghadiri seminar di New York dan memperagakan rangkaian busana muslim Elzatta di atas stage, Elidawati mempunyai keinginan untuk mem-

Yubelina Rumbino

paling laris di daerah saya, karena memang harganya murah, dan sekarang mulai ramai karena pariwisata jadi banyak orang pesan sebagai oleh-oleh, yang pasti sudah sampai Sura-

baya dan Jakarta, omset sebulan sudah Rp 8 juta. Kalau mie rumput laut tetap sama, memang punya kekenyalan tersendiri, dan pastinya lebih sehat,” katanya. wij/ang

Sasha dan Sishi, Gadis Kembar yang Cinta Tarian Tradisional

ELIDAWATI WANITA INSPIRATIF

MENJALANI usaha di bidang fashion memang tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi, untuk usaha pakaian busana muslim. Gaya hijab di Indonesia sendiri baru beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang signifikan.

Dan salah satu wanita yang telah melewati proses pasang surutnya dunia bisnis fashion, khususnya fashion muslim di negeri ini ialah Elidawati. Saat ini ia adalah Direktur Bezaya Group dan Elzatta Hijab, yang menjadi butik fashion muslim dan banyak digemari oleh berbagai kalangan masyarakat.

Elidawati mengakui, berdasarkan hasil pengamatan yang ada di negara ini dan menyatakan bahwa ekonomi di Indonesia sedang melambat, tidak membuat dirinya menjadi down. Justru, hal ini menjadikannya lebih termotivasi untuk terus mengembangkan bisnisnya.

“Memang dimana-mana ada tulisan dari pengamat, kalau ekonomi melambat di Indonesia.

Saya tidak mau meyakini itu malah menjadi motivasi yang membuat saya mengarahkan untuk

untuk mengeringkan rumput laut sebelum direbus jadi bubur, kalau pakai mesin pengering daya listriknya tidak akan cukup” keluhnya.

Soal pemasaran ia bahkan kewalahan melayani permintaan dari berbagai daerah. Ia juga mengungkapkan jika dibandingkan dengan mie telor atau mie instan yang beredar di pasaran, mie rumput laut produksinya sama sekali tidak menggunakan bahan pengawet dan jauh lebih kenyal saat dimasak.

“Ini sekarang jadi oleh-oleh

Elidawati

buka toko sebanyak 100 outlet.

Dan kini, jumlahnya telah mencapai 72 toko yang tersebar di pulau Jawa dan sekitarnya.

“Elzatta rencananya akan kembali dibuka dan memasuki kabupaten yang ada di Indonesia. Seperti di Pare-Pare, Ponorogo, Lahat dan sebagainya. Kita ingin hijab jangan dijadikan sebagai fashion saja tapi menjadi keseharian. Yang menjadi gaya hidup itu adalah fashion,” ungkap wanita yang telah menggeluti dunia bisnis selama 25 tahun tersebut.

Ia berharap Elzatta bisa dijadikan inspirasi untuk wanita hijab di Indonesia maupun di seluruh dunia. Dengan gaya yang tidak kaku dan fleksibel, diharapkan pemakai produk ini bisa terlihat lebih anggun dan cantik saat mengenakannya. vem

INDONESIA memang terkenal akan negeri yang kaya budaya, seperti suku, bahasa, tarian, dan sebagainya. Hal itu seharusnya tetap dilestarikan dari generasi ke generasi.

Sayangnya sekarang ini banyak orang khususnya anak muda yang mulai meninggalkan warisan nenek moyang dan beralih ke budaya barat.

Hal ini disadari oleh perempuan kembar cantik Dewanti Prasasha Naadiyah dan Dewanti Prasashi Nabilah. Melihat keadaan yang seperti itu membuat mereka mempunyai keinginan untuk melestarikan budaya Indonesia dengan menekuni segala jenis tarian Indonesia sejak kecil.

Kedua perempuan yang akrab dipanggil Sasha dan Sishi ini mengakui bahwa anak muda jaman sekarang tidak melestarikan budaya tanah air sehingga membuat mereka cukup sedih melihat kondisi ini.

“Sedih ya mereka bukannya mengangkat tradisional malah tari-tarian dari luar. Makanya kita berdua ingin terus menari tradisional, malah ada beberapa anak-anak yang ikut modern dance jadi suka dengan tradisional di sanggar kita,” kata Sishi saat ditemui di Jakarta Convention Center Senayan Jakarta Pusat belum lama ini.

Menurut mereka, tarian tradisional memiliki gerakan, busana dan make up yang bagus dibandingkan dengan tarian modern. Disamping itu, gerakan tarian modern sangat mudah didapat dari internet, sedangkan tradisional

Sasha dan Sishi

lebih rumit.

“Kalau tradisional itu lebih banyak variannya, tradisional susah dan lebih rumit dibanding modern yang gampang cari internet,” tambah Sasha.

Keseriusan kedua penari kembar yang lahir pada tanggal 2 agustus 1997 ini untuk menekuni tarian tradisional ini terbukti saat mengikuti Festival Budaya Tingkat Internasional Black Sea Festival 2014 di Kota Kiten Primorsko, Bulgaria 2 – September 2014 lalu.

Melalui Rumah Angklung dan Sanggar Ayunda Puspita, ndonesia membawakan Tari Medley Nusantara yang antara lain terdiri dari tarian Betawi (Jakarta), Melayu (Sumatera), Dayak (Kalimantan), Bali, dan Papua. Mereka mengatakan bahwa masyarakat Bulgaria yang menonton aksi mereka terpukau dan kagum dengan tarian yang

dibawakan. Dan mereka menyatakan juga aksi dari para penari begitu dihargai disana.

“Yang pasti bangga banget bisa ke Bulgaria dan melihat mereka bulebule sangat antusias, mereka banyak tanya. Selain itu, mereka excited banget, dan senang melihat kami nari,” jelas mereka.

Dari negeri Bulgaria, Sasha dan Sishi mempunyai impian untuk dapat melakukan tour di Eropa. Dan mereka berharap agar tari tradisional dapat terus berkembang ke seluruh dunia.

“Supaya semua orang tahu taritarian tradisional Indonesia dan supaya biar banyak yang tidak menjiplaknya. Kami berharap banyak anak muda yang belajar tari tradisional dan jangan pandang sebelah mata tradisional,” tutup Sasha dan Sishi. vem/ hws

NASIONAL Edisi 91/15 - 21 Juni 2015

Takut Dikriminalisasi, Banyak Calon Takut Mendaftar ke Pansel KPK

Betti Alisjahbana

PANITIA seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menjaring se-

jumlah nama calon potensial untuk ikut dalam seleksi calon pimpinan KPK. Namun, Pansel menghadapi

Pesan Kapolri untuk 8 Kapolda Baru KEPALA Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti melantik delapan Kapolda baru. Pelantikan berlangsung di Rupatama Mabes Polri., Jakarta, Jumat, (12/6/2015).

“Sumpah yang saudara ucapkan disaksikan yang hadir di ruangan ini dan yang maha kuasa. Apabila saudara melanggar sumpah, menjadi tanggung jawab pribadi di akhirat,” kata Kapolri sebelum membacakan sumpah untuk para pejabat Polri yang baru.

Selain Kapolda, perwira tinggi Polri yang dilantik pada saat bersamaan yakni Asisten Perencanaan Polri.

As SDM Kapolri dari Irjen Haka Astana digantikan Irjen Sabar Rahardjo, Asops Kapolri dari Irjen Arif Wachyunadi digantikan Irjen Unggung Cahyono.

Asrena Irjen Tito Karnavian digantikan Irjen Arif Wachyunadi. Kadivkum Polri dari Irjen Moechgiyarto digantikan Irjen Mochamad Irawan, dan Kadiv Propam Brigjen Raden Budi Winarso.

Adapun delapan Kapolri yang mengikuti serah terima jabatan baru yaitu Irjen Tito Karnavian menjabat Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jabar dijabat Irjen Moeghriyarto, Brigjen Edward Syah Pernong sebagai Kapolda Lampung, kemudian Brigjan Lutfi Lubihanto menjabat Kapolda Jambi.

Selain itu, Kapolda Kalsel dari Brigjen Machfud Arifin digantikan Brigjen Agung Budi Maryoto, Kapolda Kalteng dari Brigjen Bambang Hermanu digantikan Brigjen Frakhrizal, Kapolda NTB dari Brigjen Srijono digantikan brigjen Umar Septono, Kapolda Malut dari Brigjen Sobri Effendy Surya digantikan Brigjen Imam Budi Supeno.

Usai upacara sertijab, Kapolri kepada wartawan menyampaikan harapan dengan pergantian (rotasi) baru ini membawa perubahan yang lebih baik ke depannnya. “Prioritasnya peningkatan soliditas, solidaritas dan pengamanan berbagai komunitas termasuk komunitas industri dan sebagainya, dan juga membangun integritas dengan masyarakat,” ujar Kapolri di gedung Puratama Mabes Polri, Jakarta. wid

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti.

Yusril jadi Kuasa Hukum Dahlan Iskan PAKAR Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra membenarkan dirinya menjadi kuasa hukum mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan kasus korupsi pembangunan 21 gardu induk PT PLN. “Benar Pak Dahlan Iskan telah memberi kuasa hukum kepada Ihza&Ihza Law Firm untuk mendampingi beliau dalam pemeriksaan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta,” kata Yusril Ihza Mahendra melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Kamis (11/6/2015).

Menurut Yusril, surat kuasa yang diberikan Dahlan Iskan kepada Ihza&Ihza Law Firm baru ditandatangani di Jakarta, pada Kamis siang. Di sisi lain, kata dia, kliennya, Dahlan Iskan telah mengirmkan surat ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk meminta penundaan pemeriksaan. “Dalam surat panggilan dari Kejati DKI Jakarta disebutkan agar Pak Dahlan didampingi oleh penasihat hukumnya,” kata Yusril.

Menurut Yusril, dirinya sebagai kuasa hukum Dahlan Iskan telah membaca surat panggilan tersebut.

Namun dalam surat panggilan tersebut, kata Yusril, tidak disebutkan pasal dan undang-undang apa yang disangkakan telah dilanggar oleh Dahlan Iskan.

“Padahal, pasal dan UU ini penting baik bagi klien maupun bagi kami selaku penasihat hukum untuk melakikan persiapan menjawab pertanyaan selama proses pemeriksaan,” paparnya.

Menyikapi hal tersebut, Yusril meminta kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menyerahkan Surat Perintah Penyidikan (SPP) kepada Dahlan Iskan, karena dalam SPP itulah dinyatakan perbuatan apa yang disangkakan dan pasal-pasal apa yang dijadikan dasar hukumnya. riz/ans www.lensaindonesia.com

tantangan lantaran banyak calon potensial yang takut mendaftar akibat kriminalisasi yang terjadi pada pimpinan KPK sebelumnya.

“Tantangan kita sekarang beberapa orang merasa ragu untuk ikut di dalam seleski karena tantangannya semakin tinggi untuk ikut dalam seleksi pimpinan KPK, melihat situasi saat ini,” ujar juru bicara Pansel KPK Betti S Alisjahbana saat dijumpai di kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (1/6/2015).

Betti mengaku ketakutan itu nyata terjadi sehingga pansel harus

mengambil langkah ekstra agar orang-orang baik yang memiliki integritas mau ikut terlibat dalam proses seleksi.

Pansel menginginkan orangorang yang mendaftar nantinya memang orang yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Upaya yang dilakukan oleh Pansel pun beragam. Salah satunya adalah dengan mendekati pihak ketiga yang dianggap berpengaruh untuk bisa mengajak calon potensial itu.

Betti menyebutkan pendekatan

dilakukan kepada Forum Pemred, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan organisasi lintas agama serta profesi lainnya.

“Mereka juga bisa mengusulkan nama. Usulan nama akan datang dari siapa pun, tapi mekanismenya akan tetap sama harus mengikuti seleksi yang sudah ditetapkan,” ucap Betti.

Pansel KPK mulai membuka pendaftaran calon pimpinan KPK pada 5-24 Juni 2015. Setelah itu, pansel akan memberikan kesempatan masyarakat untuk menyampaikan

masukan atas nama-nama pendaftar pada 27 Juni-26 Juli 2015.

Pansel lalu menyeleksi namanama itu dengan tes pembuatan makalah hingga tes wawancara sebelum memilih delapan nama calon yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2015. Presiden selanjutnuya meneruskan nama-nama itu ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. DPR akan memilih lima orang komisioner untuk periode sab selanjutnya.

Satu Anggota DPR Dapat Rp 20 Miliar

Dana Aspirasi Akal-akalan Dewan untuk Merampok Uang Negara Dana aspirasi hanya untuk suap dari DPR ke warga. Itu hanya akal-akalan saja agar kepentingan politis anggota lancar.

USULAN Badan Anggaran (Banggar) DPR terkait dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR menuai kecaman dari kalangan aktivis. Selain rawan dikorupsi, anggaran tersebut juga rentan diselewengkan untuk kepentingan politik.

Peneliti dari Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam mengatakan, pengajuan dana aspirasi senilai Rp 11,2 triliun untuk 560 anggota DPRini memiliki sejumlah masalah. “Ada beberapa permasalahan terkait dana aspirasi ini. Pertama, belum ada pen-gaturan yang detail mengenai skema operasional pelaksanaan dan pertanggungjawabannya,” katanya dalam keterangan tertulisnya yang diterima Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia melihat, dana aspirasi akan memunculkan benturan kewenangan dalam pelaksanaan pengelolaan APBN antara pemerintah dengan DPR. “Dana aspirasi juga berpotensi menjadi sarana bancakan anggaran oleh anggota DPRdan sarat dengan kepentingan politis anggota se-hingga berpotensi mengabaikan prinsip performance budgeting dalam pengelolaannya serta melemahkan fungsi pengawasan DPR,” terangnya.

Roy mengusulkan, sebelum mengajukan dana aspirasi, DPR terlebih dahulu harus memperjelas pengaturan mengenai transparansi dan akuntabilitas

dana aspirasi ini. “DPR harus memperjelas ruang lingkup atau batasan dari segi jumlah dan anggaran serta tolak ukur kinerjanya,” tekannya.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, dana aspirasi DPR bukan untuk kepentingan rakyat. Dana tersebut rentan digunakan untuk menyandera masyarakat agar mengikuti arah politik DPR. “Dana aspi-rasi hanya untuk dana suap dari DPR untuk warga. Dana ini diharapkan oleh DPR sebagai dana celengan yang ditanam atau diberikan kepada warga agar suatu saat nanti, warga yang menerima dana celengan ini mematuhi apa kehendak politik DPR ini,” ujarnya.

Uchok menilai, dana aspirasi yang bersumber dari APBN ini rawan untuk dikorupsi. Apalagi DPR bukan lembaga eksekutif yang bisa mengelola anggaran.

Untuk itu, dia mendesak agar pengajuan dana aspirasi itu ditolak.

“Kalau ada aspirasi rakyat diserahkan saja kepada eksekutif, bukan mau dijadikan duit sebesar Rp 20 miliar untuk satu ang-gota Dewan. Jadi dana aspirasi ini hanya akal-akalan Dewan untuk menghindari hukum, tapi berniat untuk merampok uang pajak secara halal,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit mengatakan, dana aspi-

rasi untuk masing-masing anggota DPRsebesar Rp 15 miliar hingga Rp 20 miliar memang sedang diusulkan melalui RAPBN 2016. Dia memastikan dana itu tidak akan dikelola langsung oleh anggota Dewan.

Dia menjelaskan, besaran dana aspirasi berdasarkan daerah pemilihan (dapil) masingmas-ing. “Nanti itu tergantung penilaian bersama pemerintah dan DPR. Ada batas. Programnya berdasarkan usulan kabupaten. Diusulkan daerah untuk program dapil,” sebutnya.

Dia menerangkan, mekanisme penyaluran dana aspirasi dilakukan melalui pemerintah daerah dan dananya akan masuk ke APBD. Cara ini diharapkan mampu mengantisipasi peny-impangan.

“Diusulkannya ke APBD. Anggaran itu, anggota hanya punya hak untuk men-gusulkan. Operasional lewat Pemda (pemerintah daerah). Dia (dana itu) akan masuk ke APBD di daerah. Tidak ada sepeserpun yang dipegang anggota,” tegas-nya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, diusulkannya dana aspirasi daerah pemilihan sebesar Rp 20 miliar per anggota setiap tahunnya karena anggota DPR selama ini kesulitan menyalurkan aspirasi yang datang dari masyarakat.

“Selama ini, anggota Dewan itu cuma datang (ke dapil), pidato, dan berdoa. Tapi, ketika diminta tolong perbaikan masjid, puskesmas, gereja, bikin selokan, bikin apa itu bungkam karena tidak punya jalur ke dalam perencanaan pembangunan,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2015).

Dengan adanya dana aspirasi yang dianggarkan sebesar Rp 20 miliar untuk setiap anggota selama satu tahun, Fahri meyakini penyaluran aspirasi masyarakat akan menjadi lebih mudah.

Nantinya, dana sebesar Rp 20 miliar direncanakan masuk ke APBN 2016 dan diteruskan ke APBD setiap daerah. Setiap mendapat masukan dari masyarakat untuk membangun infrastruktur tertentu, anggota DPR tinggal mengusulkannya ke pemerintah setempat.

“Sekali lagi, ini untuk memotong jalur birokrasi yang panjang dan jangan lupa ini uang tidak ada di kantong DPR. Uang sepenuhnya di kantong eksekutif,” ujar Fahri.

Fahri meyakini, nantinya masyarakat akan menyambut positif dana aspirasi dapil ini. Sebab, program ini untuk kebaikan masyarakat. Fahri juga meyakini pemerintah nantinya dapat menerima usulan DPR ini.

Pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sebelumnya menolak dana aspirasi ini, kata dia, hanya disebabkan ketidaktahuan semata. “Pak JK sebetulnya enggak tahu kalau itu sudah ada aturannya,” ujarnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menegaskan, dirinya menolak gagasan tersebut. Bagimana pun alasannya, menurutnya, dana aspirasi itu tidak bisa diterima oleh akal sehat.

“Pertama, anggaran Rp 20 miliar yang dialokasikan melalui anggota DPR dan ditujukan untuk pembangunan dapil sesungguhnya tidak memiliki alasan yang kuat,” ujar Budiman di Jakarta, Kamis (11/6/2015).

JK Larang Kaset Pengajian Diputar Keras di Masjid JURU Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah, mengatakan, apa yang dianjurkan Kalla agar masjid tidak memutar kaset pengajian keras-keras senada dengan yang pernah disampaikan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. “Sejak tahun 1982, Gus Dur sudah melarang pengajian dengan kaset suara keras di masjid di luar waktunya. Apa yang dianjurkan Pak JK sama dengan anjuran mendiang Gus Dur,” kata Husain melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Kamis (11/6/ 2015) malam.

Ia menyampaikan bahwa Kalla menilai pengajian sedianya dilakukan langsung dan bukan melalui kaset. Selain itu, perlu diatur kapan pengajian di masjid bisa digelar dan berapa lama durasinya. Pengaturan ini diharapkan agar suara pengajian di masjid tidak mengganggu warga sekitar.

“Kalau kaitan dengan waktu shalat subuh, timing dan durasinya perlu diatur agar tidak mengganggu tidur saudara-saudara kita yang

pulang tengah malam habis kerja hingga dini hari. Waktu istirahat beberapa menit sangat penting,” kata Husain.

Sebaiknya, pengajian berlangsung selama lima hingga tujuh menit persis sebelum masuk waktu subuh. Husain meminta anjuran Kalla untuk mengatur pengajian di masjid ini jangan disalahtafsirkan. Menurut dia, Kalla hanya berniat untuk mengingatkan agar umat Islam tidak meninggalkan kebiasaan mengaji dengan hanya menyetel kaset pengajian.

“Kalau kita kebiasaan cuma dengar kaset dan CD ngaji, kapan kita yang ngaji? Dampaknya lebih buruk karena lama-kelamaan makin menjauhkan umat dari kebiasaan membaca Al Quran,” kata Husain.

Sebelumnya, Kalla meminta agar pengelola masjid di Indonesia berhenti memutar kaset pengajian. Menurut Kalla, kebiasaan ini tidak membuahkan pahala bagi pemutarnya, tetapi justru mengganggu warga sekitar. Kalla yang juga menjabat Ketua Dewan Masjid Indonesia itu mence-

ritakan pengalamannya ketika pulang kampung ke Bone, Sulawesi Selatan.

Ketika itu, Kalla merasa terganggu dengan suara pengajian yang disiarkan empat masjid di sekitar rumahnya. Kaset pengajian mulai diputar pukul 04. 00, padahal shalat subuh baru dimulai pukul 05.00. Karena suara pengajian yang diputar keras tersebut, ia pun terbangun.

Selain itu, Kalla menilai bahwa pengajian di masjid setiap subuh sedianya tidak terlalu lama. Ia menilai cukup lima menit pengelola masjid mengaji dalam kurun waktu kurang lebih 30 menit sebelum masuk waktu subuh.

Kalla juga menyampaikan bahwa aturan mengenai pengajian di masjid ini sudah diatur Dewan Masjid Indonesia. ich

Jusuf Kalla

Sebab, katanya, fungsi DPR adalah legislasi, pengawasan dan anggaran tidak perlu menjangkau sejauh itu. Dimana anggota DPR menjadi semacam saluran anggaran di derah pemilihan.

Di sisi lain, penggunaan anggaran yang selama ini ada seperti tunjangan reses dan sebagainya belum bisa dimaksimalkan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.

Sedangkan kedua, jika kelak kemudian dana aspirasi itu direalisasikan, maka kerjakerja angggota DPR kemudian akan diukur dari bagaimana dana aspirasi itu disalurkan.

“Tentu akan ada faktorfaktor subjektif didalamnya, yakni menyangkut basis pemilihan, sementara sejatinya anggota DPR harus terlepas dari sekat-sekat subjektif tersebut dan bekerja untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas,” katanya.

Ketiga, lanjutnya, masih banyak anggota DPR yang memiliki kesungguhan untuk bekerja tanpa harus dibekali dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20 miliar. “Seharusnya Anggota DPR bekerja untuk memproduksi undang-undang yang baik untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya.

Keempat, tambahnya, dengan alokasi Rp 20 miliar, maka anggota DPR terkesan mengambil kerja-kerja eksekutif.

Jika alasannya adalah untuk kepentingan daerah pemilihan, maka di daerah pemilihan sudah terdapat pemerintah daerah yang bekerja untuk pembentukan daerah masing-masing. ihs/pol/hrm

JAKARTA RAYA

10 Edisi 91/15 - 21 Juni 2015

Ahok Kapok Bicara Kasar Mau Meniru Gaya Jokowi Warga mencoba fitur terbaru aplikasi GO-JEK di kawasan Tulodong, Jakarta.

Organda DKI Protes Keberadaan Go-Jek DPD Organda DKI Jakarta menyatakan protesnya atas pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Pernyataan tersebut, terkait, agar para tukang ojek bergabung dengan Go-Jek. Padahal, hal tersebut bertentangan dengan UU LLAJ No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

“Kami, DPD Organda DKI protes keras terhadap pernyataan Gubernur DKI, Ahok, yang menyarankan agar pengojek bergabung dengan Go-Jek.” “Hal ini benar-benar sudah sangat keterlaluan dan memalukan sekali. Karena beliau sebagai Gubernur DKI yang seyogyanya wajib menjalankan dan mengimplementasikan ketentuan UU LLAJ No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,” kata Shafruhan ketika dihubungi, Jumat (12/6/2015).

Pasalnya, menurut Shafruhan, sesuai dengan UU tersebut, sepeda motor tidak diperuntukkan angkutan umum. Hal tersebut, berbanding terbalik, dimana GoJek justru dilegalkan untuk melayani transportasi umum.

“Kami DPD Organda DKI berkali-kali protes terhadap keberadaan angkutan-angkutan liar yang tidak berizin termasuk keberadaan ojek. Kalau pemimpin di DKI saja sudah menabrak aturan-aturan dan UU serta Perda, bagaimana bawahannya?” tegas Shafruhan.

Karena itu, tambah Shafruhan, pihaknya berharap, agar Ahok lebih bersikap bijak untuk mengatasi masalah transportasi. Dimana selama ini, pihaknya mengetahui, bahwa Ahok telah mengedepankan pelayanan angkutan umum.

“Kami sangat mendukung kebijakan-kebijakan Gubernur yang mengedepankan pelayanan angkutan umum ke masyarakat. Tetapi jangan melanggar UU dan Perda. Kami DPD Organda DKI berharap agar Gubernur stop me-support keberadaan Go-jek dan ojek,” tegasnya. moh

247 Bangunan di Bukit Duri Langgar Tibum SEBANYAK 247 bangunan di Keluruhan Bukit Duri, Tebet, bakal terancam penertiban. Aksi itu segera dilakukan Pemkot Administrasi Jakarta Selatan yang mengantongi data ratusan bangunan pada kawasan ini kedapatan melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).

Menurut luruah Bukit Duri, Mardi Youce, kebanyakan ratusan bangunan itu bersifat semi permanen dan semi permanen. Dan lokasinya pun terletak di bantaran Kali Ciliwung.

Pada kawasan ini tercatat 379 kepala keluarga yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat tinggal dan usaha.

“Ada 247 bangunan yang melanggar tibum, kami sudah sering imbau agar mereka pindah,” terang Mardi, Kamis (11/6/2015).

Mardi mengatakan, sebagian bangunan diketahui sudah berdiri di bantaran Kali Ciliwung lebih dari 30 tahun. Ratusan bangunan tersebut mengakibatkan lebar kali menyempit sehingga menyebabkan banjir saat musim hujan.

Setelah ditertbkan, menurut Mardi, bantaran kali akan dinormalisasi selebar enam meter dan dibangun jalan inspeksi. Sementara penghuninya akan direlokasi ke Rusunawa Jatinegara.

Menanggapi rencana penertiban tersebut, Ketua RT 04/11 Kelurahan Bukit Duri, mengatakan, sebagian besar warga yang menempati bantaran Kali Ciliwung itu sudah mengantongi KPT DKI Jakarta. Dirinya pun mengaku pernah mengumumkan adanya rencana penertiban itu.

Namun, pengumuman ini dianggap sepi bagi sebagian besar warga yang tinggal di kawasan tersebut. adrian

Ahok mulai sadar kata-katanya sering kasar. Dia pun sekarang mulai sedikit belajar sopan santun dengan meniru gaya Jokowi.

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Kamis (11/6/2015), mengaku saat ini sedang belajar berbicara sopan. Ia ingin meniru gaya bicara eks Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dirinya mengaku kapok doyan bicara kasar.

Ahok mengungkapkan keinginannya itu saat menjadi pembicara dalam seminar Pasis Sepimma Polri di Balai Ko-

ta Jakarta, Kamis (11/6/2015).

“Kalau ada yang nuduh saya enggak beretika salah, saya itu enggak beretiket. Tetapi, sekarang saya sedang sedikit belajar sopan santun seperti Pak Jokowi. Sekarang saya kalau ngomong, kata-katanya dipilih lagi,” terang Ahok di depan puluhan siswa Polri.

Meski begitu, kata-kata merupakan kebiasaan yang dianggap biasa di tanah kelahiran Ahok. Ia menyadari saat menjadi pimpinan Jakarta yang masih berada di Pulau Jawa. Dirinya harus membiasakan berbicara sopan.

Kondisi berbeda ia temui saat berada di Kupang, ibu kota Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ahok mengungkapkan, kata “bajingan” tergolong kata yang biasa digunakan oleh warga di sana untuk mengungkapkan sebuah kekaguman.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama saat memperlihatkan kemampuannya bermain bola.

“Kalau ada orang pakai kacamata hitam, jaket kulit naik motor lewat di sana pasti dibilang, ‘wah, om bajingan

sekali’, itu maksudnya om itu keren sekali. Di kampung saya, Belitung Timur, juga terbiasa ngomong kalimat itu. Tapi,

ternyata buat orang Jawa, kata itu kasar sekali, ya sudah saya tidak akan pakai kata itu lagi,” beber Ahok disambut gelak tawa para polisi.

Eks Bupati Bangka Belitung itu melanjutkan, bila ingin membuat perubahan niat seseorang haus kuat dalam dirinya. Ia bisa menjadi pejabat dan membantu banyak warga juga karena niat yang besar untuk menjadi pejabat yang benar.

“Guru agama saya pas SMP bilang yang penting awalnya punya nawaitu (niat) yang benar. Karena saya enggak bisa berantem sama pejabat saat saya jadi pengusaha dan saya tidak bisa membantu orang miskin yang baik, saya nawaitu jadi pejabat. Sekarang akhirnya saya bisa jadi gubernur,” terang Ahok disambut tepuk tangan peserta seminar. adrian

Kasus Dugaan Korupsi Mamin Rp 1 M Garut Tidak Disentuh

Petugas saat menunjukkan barang bukti berupa sabun palsu.

Pengedar Sabun Palsu Kantongi Omzet Ratusan Juta Tiap Hari PERSONEL Polrestro Jakarta Utara masih memantau sebuah rumah toko (ruko) yang menjadi lokasi pembuatan sabun palsu. Garis polisi masih terpasang di ruko yang terletak di Perumahan Villa Kapuk Mas Blok F No 12, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakut.

Penggerebekan ruko tersebut berlangsung pada Senin (8/6/2015) kemarin, sekitar pukul 15:00 WIB. Dari pemeriksaan, petugas mengamankan seorang pelaku berinisial KW alias A (34). Tersangka mengungkapkan, dirinya sudah memproduksi lebih dari 1000 sabun dalam sehari. Keuntungan yang ia dapatkan tiap hari dari penjualan sabun palsu tersebut mencapai ratusan juta rupiah.

“Ruko tersebut diketahui dijadikan tempat pembuatan sabun kosmetik palsu. Sampai sekarang penyidik masih

menyelidiki kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain,” terang Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Susetio Cahyadi, Kamis (11/ 6/2015), pada wartawan.

Dalam operasinya, pelaku membuat sabun palsu merek Temulawak Transparant Whitening Beauty Soap tersebut.

Selama pemeriksaan, pelaku mengaku tak mengantongi izin edar dan dirinya hanya mengeluarkan modal sekitar Rp20-30 juta sekali produksi. “Fluktuatif aja pak.

Kada ratusan, puluhan, ya tergantung penjualan. Mentok-mentok Rp 90-jutaan ke atas,” beber A, pelaku.

Tak hanya itu, untuk mempermudah produksi sabun itu, pria selaku warga Komplek Duta Harapan Indah Blok JJ, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara juga mengatakan, sebanyak sembilan karyawan turut

membantunya. Namun karyawan tersebut tidak tahu menahu masalah sabun palsu atau tidak. Karyawan taunya hanya bekerja saja.

Tersangka yang berkelahiran di Jakarta ini kembali mengatakan, bahan-bahan untuk membuat sabun palsu tersebut kerap dibeli di toko kimia.

Menimpali temuan sabun palsu itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Azhar Nugroho, mengungkapkan, pengakuan pelaku usaha bodong tersebut tidak memiliki izin.

“Sabun-sabun yang diproduksi pelaku, tidak memenuhi standar, membahayakan kesehatan dan tidak memiliki ijin edar. Intinya, pelaku dijerat tindak pidana memproduksi dan mengedarkan farmasi berupa kosmetik yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat, mutu dan tidak ada ijin edar,” adrian tandasnya.

PENEGAKAN hukum di Kabupaten Garut, masih dianggap kurang menggigit dan cenderung memihak Pemkab Garut.

Pasalnya, hingga kini penanganan dugaan penyimpangan Kasus Makan Minum (Mamin), tahun anggaran 2014, terjadi kejanggalan dana sebesar Rp1 miliar. Selain itu, gelagat itu tak pernah ditanagni.

Malahan, Kejaksaan Negeri Garut seolah-oleh berdalih yang berkewenangan menanganinya Kejaksaan Tinggi.

Menyikapi belum ditanganinya, Kasus Makan Minum, seperti yang digulirkan Centre For Budget Analysis (CBA) Jakarta, Uchok Sky Hadafi, oleh pihak Kejaksaan Negeri Garut.

Sikap itu diyakini sebagai ketidakmampuan Kejaksaan Negeri Garut dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kondisi itu seolah bertolak belakang dengan slogan hari Bhakti Adhiyaksa yang ke 55, tertulis selogan AKUR yang artinya Amankan Uang Rakyat.

Demikian diungkapkan Ketua LSM Forko Pusaka Kabupaten Garut, R. Faisal Adam, Rabu (10/6/2015).

Menurutnya, Penggunaan Anggaran Makan Minum (Mamin) Tahun 2014, di lingkungan Pemkab Garut, yang

dikelola Bagain Umum, sudah jelas adanya dugaan penyimpangan anggaran senilai Rp1 miliar. Sebab, mengacu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester pertama tahun 2014, ditemukan ketidak samaan dalam penggunaannya. Dimana Setda Garut menunjuk empat rekanan penyedia barang dan jasa.

“BPK sudah jelas menemukan adanya dugaan penyimpangan, namun kenapa pihak kejari sama sekali belum mau menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Ada apa dengan Kejari Garut,” tanya Faisal.

Menurut informasi yang beredar di lingkungan Pemkab Garut, kasus dugaan adanya penyimpangan anggaran Makan Minum tahun 2014, telah diselesaikan dengan cara mengembalikan ke kas daerah. Meski sudah dikembalikan, tindak pidana korupsinya tidak bisa dihilangkan dan mesti segera ditangani.

“Jangan sampai penegak hukum lemah oleh kepentingan birokrasi,” tandas ia.

Kasus Makan Minum Garut tahun 2014, digulirkan CBA Jakarta. Meski begitu, sampai sekarang proses penanganan kasus ini terkesan jalan ditempat alias mandek. taufiq_akbar

Demo warga di depan kantor Pemkab Garut, Jabar.

Jelang Diresmikan Jokowi, Terkuak Tol Cikapali Sarat Korupsi DUGAAN persengkongkolan Pengadaan Jasa Kontraktor terkait pembangunan jalan tol CikampekPalimanan (Cikampali) yang menghubungkan daerah Cikopo, Purwakarta dan Palimanan, Jawa Barat sepanjang 116,75 kilometer (km) kian menguat. Terlebih jelang diresmikan dan beroperasi saat lebaran nanti yang menurut rencana akan diresmikan oleh Presiden RI Jokowi pada 15 Juni 2015.

Proyek tol Cikampek-Palimanan ini menjadi proyek tol pertama yang akhirnya terealisasi oleh investor asal Malaysia. Perusahaan pemegang konsesi tol yaitu Lintas Marga Sedaya (LMS) mayoritas sahamnya dipegang oleh Plus Expressways Berhad, pemegang konsensi tol terbesar di Malaysia (55%), dan PT Baskhara Utama Sedaya (45%).

Plus Expressways Berhad adalah www.lensaindonesia.com

anak perusahaan UEM Group Berhad Malaysia. Sementara itu PT Baskhara Utama Sedaya merupakan konsorsium terdiri dari PT Interra Indo Resources, PT Bukaka Teknik Utama dan PT Baskhara Lokabuana.

Namun demikian, dugaan persekongkolan ini, salah satunya dikemukakan Ketua DPP LSM Padjajaran Muda (LSM-PM) Jeffry A. Lengkong sejak tahun lalu melalui laporan pengaduan resmi tertanggal 3 Juni 2014 yang ditujukan kepada Pemimpin Kreditur PT. LMS dan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Menteri Pekerjaan umum, meminta agar Bank BCA dan Bank DKI selaku pimpinan Kreditur melakukan pemeriksaan total terhadap PT. LMS terkait indikasi penggelembungan biaya yang akan merugikan rakyat, negara dan juga bank.

Melalui pengaduan resmi yang

Tol Cikapali yang mulai beroperasi.

ditandatangani Ketua Umum LSMPM Jeffry A. Lengkong dan Abu Yasid selaku sekjen, menindaklanjuti hasil temua mereka pada pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Cikapali yang dimulai Februari

2013dan ditargetkan selesai Juli 2015 sampai sekarang belum rampung dan pembangunannya terus dikebut itu diketahui beberapa indikasi pelanggaran peraturan dan undang undang.

“Di antaranya Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 20 UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 55 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Konstruksi,” kata Jeffry.

Diantaranya Kontraktor Pelaksana Pembangunan Proyek Jalan Tol tersebut adalah PT. LMS yang kemudian menunjuk kontraktor Pelaksana Kerja yang terindikasi berat tanpa melalui proses lelang terbuka yang kemudian berdampak pada adanya dugaan kerugian keuangan Negara dan perbankan dari nilai estimasi kontruksi hingga Rp. 12,5 triliun.

Semula PT. LMS mendapat konsesnsi dari Kementerian PU RI untuk membangun dan mengoperasionalkan Jalan Tol Cikapali de-

ngan sistim Build Operate and transfer selama periode tertentu.

Kemudian PT. LMS menunjuk kontraktor pelaksana pembanguna tanpa lelang yaitu PT. Nusa Raya Cipta (NRC) dan PT. Kharaba Griya Mandiri (KG) yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan PT. Bahaskara Utama Sedaya (BUS) dan PT. Plus Expresssway Berhad (Malaysia) dengan pembagian porsi pekerjaan adalah sesuai kepemilikan saham di PT. LMS dengan prosentase PT. NRC sebesar 45% sedangkan PT. KG 55%.

“Adanya dugaan persekongkolan ini akan berdampak pada praktek monopoli usaha dan terjadinya iklim persaaingan usaha yang tidak sehat dengan konsekuensi merugikan pelaku usaha lain karena tidak diberi kesempatanuntuk kompetisi secara fair,” sa tutupnya.

JABAR SQUARE

11 Edisi 91/15 - 21 Juni 2015

Bupati Garut Rudy Gunawan Tutup Mata

Kecurangan Masif Pilkades Serentak Garut Panitia pilkades Garut terindikasi melangsungkan kecurangan secara masif.

Wajar jika banyak calon kades mundur.

Sementara sang Bupati malah tutup mata.

Rektor UNINUS Dr. H.Didin Wahidin,M.Pd.

Lulusan UNINUS Dituntut Untuk Menjaga Moral LULUSAN Universitas Islam Nusantara (UNINUS) diminta agar mampu memecahkan segala permasalahan yang terjadi di masyarakat.

“Hal ini merupakan salah satu amanat Presiden kita agar semua lulusan univesitas perguruan tinggi untuk peran aktif dalam mengatasi semua permasalahan yang terjadi di masyarakat ataupun di negara. Seperti masalah kemiskinan, pengangguran, kesenjangan kesejahteraan baik wilayah timur dan barat dan yang paling berat saat ini memberantas masalah korupsi,” ujar Dr.H.Didin Wahidin,M.Pd. Rektor (UNINUS ) usai acara Wisuda Sarjana, Magister dan Dokter Tahun Akademik 2014-1015, Rabu (10/6) di Gedung BCC Bandung.

Dirinya mengatakan, akan sangat bagus jika para wisudawan mampu menghayati kemudian mengamalkan semua apa yang yang sudah di dapatnya pada saat menjadi mahasiswa selama ini.

Sehingga ilmu yang mereka peroleh dapat memberikan manfaat positif terhadap dirinya ataupun bagi masyarakat.

Selain itu, alumni nantinya akan tetap memiliki visi mengabdi pada almamaternya agar terus mendorong sekaligus membantu mewujudkan perguruan Islam yang unggul dan mandiri. Sehingga para para wisudawan ini dapat komitmen terhadap ilmunya, komitmen kepada keislaman dan memegang teguh nilai-nilai kebangsan.

“Intinya bahwa bagi semua lulusan alumni UNINUS ini dituntut harus mampu menjaga moral yang bernilai keislaman. Sehingga untuk menghadapi era global saat ini mereka memiliki karakter yang kuat terhadap dirinya senndiri sekaligus berkarakter kebangsaan kemudian mereka berketrampilan untuk membantu peran aktif terhadap keterpurukan indonesia yang selama ini menjadi persoalan kita bersama,” ujar Didin Wahidin.

Menyinggung soal maraknya ijazah palsu, dirinya menegaskan akan mendorong pihak kopertis dan DIKTI utnuk terus mengawasi sekaligus memberikan sanksi yang sangat tegas bagi mereka yang bener-benar terbukti mengeluarkan ijazah palsu.

Pasalnya, masalah ijazah aspal tersebut muncul karena dampak ketatnya persaingan memperoleh calon mahasiswa baru dengan tidak menindahkan etika. Hal inilah yang jadi penyebab maraknya ijazah palsu. caca

PILKADES serentak Garut yang berlangsung 21 Mei kemarin pada 214 desa kental aroma cacat hukum Pasalnya, marak kedapatan panitia pilkades yang terindikasi melangsungkan kecurangan. Tindakan itu berlawanan terhadap peraturan bupati.

Lantaran aksi kecurangan yang terjadi begitu masif, banyak calon kades yang mundur dari arena bursa pilkades. Sementara itu, kades yang terpilih kuat dugaan didukung panitia tingkat desa agar terpilih kembali.

“Temuan di lapangan, banyak sekali kecurangan dan manipulasi data, misalnya di Kecamatan Karangpawitan Desa Situ Gede, kepala desa yang terpilih memiliki dua domisili.

Padahal jika dilihat dari Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang kependudukan, warga yang memiliki dua domisili bisa kena pidana,” terang ia pada Jumat (12/6/2015), di Garut.

Tak hanya itu, tim relawan

Bupati Garut Rudy Gunawan, saat temui warga dalam acara bareng masyarakat Garut.

pelantikan Bupati Garut terhadap kades terpilih. Ia heran dengan sikap Bupati Garut yang seolah tutup mata terhadap sengketa pilkades itu.

“Batalkan dulu pelantikannya. Kami baru selesai menerima audensi terkait sengketa Pilkades,” kata ia.

Dadang mengingatkan, DPRD Garut bakal menggelar hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap aksi pelantikan yang akan dilakukan Bupati Garut pada 15 Juni besok. Ia menyayangkan, Bupati Garut gegabah dan nyata-nyata melanggar aturan main yang ia buat.

Terpisah, pemerhati kebijakan pemerintah Garut, Dede Abubakar menghimbau agar Bupati Garut Rudy Gunawan menunda pelantikan kepala desa terpilih hasil pemilihan pilkades serentak yang berlangsung Senin (15/6/2015).

Ia beralasan, hasil hajatan demokrasi kelas desa yang digelar serentak pada 21 Mei kemarin, masih berbuntut sengketa hukum. Terdapat 16 calon kades yang merasa dicurangi saat ini masih memproses perkara mereka di pengadilan.

“Sebaiknya Bupati Garut, menyelesaikan permasalahan

Taman Asia Afrika akan Dibangun di Kiaracondong MOMEN Konferensi Asia Afrika akan diabadikan ke dalam sebuah taman. Rencananya, taman tersebut akan dibangun di kawasan gersang, bekas cimol, Kiaracondong-Jalan Jakarta.

“Tanah di Kiaracondong itu mau jadi hutan kota. Temanya taman Asia Afrika,” ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil belum lama ini.

Di taman tersebut nantinya akan dibangun danau yang di dalamnya dipasang tiang bendera seolah-olah muncul dari air. “Di sudut-sudutnya nanti ada taman kecil dari negara-

20 Program Pencegahan Korupsi KEPALA Satuan Lalu-Lintas (Kasat Lantas) Polrestabes Kota Bandung, AKBP. Asep Amar Pertama SIK, mengatakan tujuan pemasangan 20 program pencegahan korupsi dalam zona integritas ini, sesuai dengan arahan pimpinan. Selain itu juga memang untuk kepentingan semua pihak guna diketahui pentingnya sebuah aturan yang sudah dibuat dan

pemantau pilkades juga menemukan terdapat panitia Desa, yang menggelar pencoblosan melebihi batas waktu, yang sudahdisesuaikan dalam perbup.

Dimana proses pencoblosan dimulai pukul 07.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB. Tapi faktanya, banyak pencoblosan yang dilakukan sampai sore hari bahkan malam hari.

Ia menantang Bupati Garut Rudy Gunawan, bakal mendapati banyaknya panggilan akibat pihak yang kalah dalam ajang pilkades menggelar gugatan PTUN tentang administrasi perbup.

“Coba bayangkan, banyak yang tidak tahu isi perbup. Hal ini terjadi karena tak pernah ada dilakukannya sosialisasi terhadap warga. Perbup 117 Tahun 2015 prematur dan cacat hukum,” bebernya.

Menimpali laporan warga, Sekretaris Komisi A DPRD Garut, Dadang Sudrajat, menyebutkan, kubunya menentang upaya

sengketa pilkades. Jangan dulu melakukan pelantikan,” terang Dede, Jumat (12/6/2015) pada sejumlah wartawan di Kota Garut.

Menurutnya, sesuai aturan main perundangan No 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Bupati Garut (Perbup) No 117 Tahun 2015, pelaksanaan pelantikan kades, mesti sesuai dengan tahapan pilkades. Salah satu aturan menyebutkan, pelantikan bisa berlangsung bila sudah tuntasnya proses sengketa pilkades. Pelantikan bisa dilaksanakan setelah 30 hari dari proses pilkades.

Dede melanjutkan, jika Bupati Garut nekat melanjutkan pelantikan. Upaya tersebut sama halnya dengan melanggar undang-undang. Selain itu, status kades yang terpilih juga cacat secara hukum.

“Ini akan menjadi bumerang buat Bupati Garut, dimana bisa melanggar amanah Undangundang dan Perbup yang dibuatnya,” Dikatakannya, bila pelantikan tetap berlangsung pada 15 Juni mendatang, imbuh ia, maka status kades yang dilantik surat keputusan pengangkatannya ilegal alias bodong. taufiq_akbar

ditetapkan selama ini, demikian dikatakan Asep Amar, diruang kerja beberapa waktu lalu Dikatakannya 20 program pencegahan korupsi tersebut di antaranya: 1. Penandatanganan Dokumen Fakta Integritas sebagaimana dalam Peemen PAN NO.2011.

2. LNPKN (UU 28/1999; 30/2002; SE-SE PAN.

3. Akuntabilitas Kinerja PP NO. 8/2006 tentang peleporan keuangan dan kinerja.

4. Laporan Keuangan, LKK/ LKPD, OPINI BPK. 5. Disiplin PNS PP 53/2010.

6. Kode khusus etik (Kode etik instansi diluar PP 42/ 2004 Tentang Pembinaan jiwa Korps dan kode etik PNS. 7. Pelayanan Publik UU 25/ 2009 dan peraturan pelaksanaannya.

8. Wistle Blower Sistem TPK, Kebijakan, Pelaksanaan, Evaluasi TL. 9. Program Pengendalian Gratifikasi aturan KPK, UU NO

negara Asia Afrika. Nah yang semangat mewujudkan sudut itu dari negeri Tiongkok,” terang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil.

Namun lanjut Emil, nantinya di taman tersebut tidak hanya akan ada taman khusus Tiongkok saja, namun juga negara-negara lainnya peserta KAA. Rencananya taman itu akan mulai dibangun tahun ini. “Baru pencanangan. Dibangun tahun ini kira-kira September,” jelasnya.

Seperti diketahui beberapa waktu lalu Emil mengungkapkan keinginan pihak Tiongkok untuk membuat taman Chou Enlai di

30/1999 JO UU NO 20/2011 tentang TPK, UU NO 30/2002 tentang KPK SE-MENPAN NO 9/2011.

10. Kebijakan Penanganan Conflict of Interest, UU NO. 7 2006 PERMEN-PAN NO. 37/ 2012.

11. Kegiatan Pendidikan/ Pembinaan dan Promosi Anti Korupsi (INPRES NO 5/2004).

12. Pelaksanaan Saran Perbaikan yang diberikan dari BPK/BPKP/APIP. 13. Kebijakan Purna Tugas Pengaturan dalam Kebijakan Menghindari KKN. 14. Kebijakan Pelaporan

Bandung. Menurut Emil, Tiongkok memang sangat menghargai dan menyukai Bandung.

Namun setelah lebaran nanti di kawasan itu akan dibangun kolam dan pohon-pohonan sehingga diharapkan bisa menjadi resapan air di kawasan gersang itu.

“Di sana akan dibangun kolam penampungan ekologis sebagai resapan air dan memperbaiki fungsi lingkungan. Karena di kawasan itu kan gersang sekali,” ujar Arief.

Selain kolam penampungan ekologis untuk memperbaiki fungsi lingkungan, di taman ter-

Transaksi Keuangan yang taksesuai Profil PPATK (SE MENPAN-RB NO 1/2012).

15. Promosi Jabatan secara terbuka.

16. Rekrutmen secara terbuka.

17. Mekanisme Pengaduan Masyarakat (PEN-MENPAN NO 5/2009,UU NO 25/2009).

18. E-procurrement LPSE, LKPP. 19. Pengukuran Kinerja Individu (PP 46/2011) yang telah diberlakukan 2014.

20. Keterbukaan Informasi Publik UU NO 14 tahun 2008 PER-KOMISI-INFORMASI NO

sebut juga akan ada fungsi ekologis. Di taman itulah sejarah Asia Afrika akan dihadirkan.

“Kita kan sebagai Ibu Kota Asia Afrika, jadi di sana nanti akan ada simbol-simbol Asia Afrika,” terang Arief.

Sementara itu kepala Dinas pemakaman dan pertamanan Kota Bandung, Arif Prasetya, taman yang akan dibangun di lahan milik PT Megachandra Purabuana. Lokasinya berada di belokan perempatan Kiaracondong-Jalan Jakarta. Di lahan tersebut sekitar dua bulan lalu baru saja diratakan dari bangunan-bangunan liar.

“Lahannya itu yang punyanya PT Megachandra, yang kemarin baru dihancurkan itu.

Nanti mereka yang akan membangun taman itu,” ujar Arief.

Jika dihitung, hingga pertengahan 2015 ini, jumlah taman hasil sumbangan dan hibah dari para pengusaha di Bandung ada sekitar 12 taman. Di antaranya yakni Taman Persib, Taman Vanda, Taman Alun-alun Bandung, Taman Gesit dan lainnya.

“Memang kita tidak mengeluarkan biaya untuk membangunnya, tapi yang melakukan perawatan tetap kita,” tandasnya. arie

Kasatlantas Polrestabes Kota Bandung, AKBP Asep Amar Pertama SIK.

1/2011.

Asep berharap, semoga sosialisasi 20 program pencegahan korupsi ini dapat mengurangi tindakan kriminalitas khususnya kasus tindak pidana korupsi yang terus melanda di negeri ini.

“Kita semua harus mendukung pemerintah yang terus berupaya dalam pemberantasan korupsi, terutama insan media (wartawan) untuk terus aktif dalam sosialisasi 20 program pencegahan korupsi,” ucap Asep. ronny

Laporan Khas Lensa Indonesia – Jawa Barat (Bagian 3) Kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung Diduga Terkorup di Indonesia

Pihak Direksi Diduga Ingin Menyuap Formas-Pekape Seorang direksi BBWS CimanukCisanggarung yang diketahui bernama Ruli diduga hendak menyuap Formas Pekape.

SEBAGAIMANA diketahui pembangunan Bendungan Karet Waledan, yang berlokasi di Kampung Waledan, Desa Lamaran Tarung, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, telah dilaksanakan sejak tahun angggaran 2011 sampai 2014.

Tak kurang Rp100 miliar dana yang bersumber dari APBN digelontorkan untuk kegiatan pembangunan bendungan.

Forum Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah (Formas Pekape), yang secara intens menyoroti kinerja pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung meminta kepada aparat penegak hukum terutama pihak komisi pemberan-

tasan korupsi (KPK) untuk meyelidiki dugaan korupsi anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum khususnya dilingkungan Dirjen Sumber Daya Air (SDA).

Dikatakan Asmadi MA, wakil ketua Formas Pekape kepada Lensa Indonesia, di Bandung, Kamis (11/6), beberapa proyek yang ada di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) - Cimanuk Cisanggarung propinsi Jawa Barat kini menjadi lading korupsi.

“Beberapa paket proyek yang ada di BBWS Cimanuk Cisanggarung menjadi “ladang korupsi” yang diduga dilakukan Ir. Trisasongko Widianto, Dipl, HE, kepala BBWS-Cimanuk Cisang-

Kawat pengikat untuk Pembangunan Bendungan Karet Waledan.

garung yang notabene selaku KPA/PA,” ungkap Asmadi.

Dugaan itu menurut Asmadi cukup beralasan, sebab berdasarkan hasil investigasi tim For-

mas Pekape di lapangan, pada pembangunan bendungan karet Waledan itu masih nampak amburadul karena pengerjaannya terkesan asal-asalan.

Hal tersebut nampak pada kualitas material yang digunakan pada pembangunannya, seperti ukuran batu beronjong tidak sama, sementara batu yang digunakanpun adalah batu marus (batu merah) yang disusun dalam kawat Bronjong.

“Namun pemasangan kawat bronjong tersebut tidak saling mengikat secara maksimal, sehingga banyak ikatan kawat yang masih kendor akibatnya susunan batu tidak akan bertahan lama dan dikawatirkan batu tersebut akan ambruk keluar dari kawat bronjong. Terlebih kualitas kawat bronjong tersebut tidak berstandar nasional atau SNI. Selain itu kondisi karet bendungan sudah mulai sobek, pondasi tembok bangunan retak, pecah terkelupas dan miring,” tutur Asmadi.

Lebih lanjut Asmadi, hasil investigasi itu ditemukan berbagai kejanggalan bahkan cen-

derung tidak mengacu pada speck teknis dan RAB. Melihat kondisi, lanjutnya, terkesan adanya pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pengerjaan kegiatan tersebut, terutama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengawas lapangan diduga sengaja tidak memperhatikan masalah kualitas serta kuantitas pekerjaan. “Akibatnya, keuangan negara dapat dirugikan ratusan juta rupiah,” jelasnya.

Untuk mendapatkan penjelasan mengenai pengerjaan pada kegiatan pergantian karet, bendungan Karet Rambatan Kabupaten Indramayu, menurut Asmadi, pihaknya sudah melakukan konfirmasi secara tertulis dengan nomor surat: Nomor : 263/ Koord FormasPekape/JKT/III/2015 (19 Maret 2015), namun hingga saat ini tidak ada jawaban dari

pihak BBWS Cimanuk-Cisanggarung, ucapnya.

Namun beberapa waktu lalu dirinya mendapat pesan singkat dari salah seorang direksi BBWS Cimanuk-Cisanggarung yang diketahui bernama Ruli.

Dalam sms itu diduga Ruli berupaya untuk menyuap Formas Pekape dengan bahasa untuk meminta kebijakan dari tim Formas-Pekape. Isi sms tersebut adalah: mohon sabar ya pak. Sy susah menghubungi atasan. Nanti bpk dihubungi.

Saya mohon kebijakan dr bpk.

Selain itu Ruli mencoba menawarkan uang dengan sandinya di angka 3 Kg (Rp 3 juta), demikian isi sms tersebut sebagaimana disampaikan Asmadi pada Lensa Indonesia.

“Terkait hal tersebut tim Formas-pekape, akan menyampaikan laporan hasil investigasi dan data yang ada kepada pihak KPK,” pungkas Asmadi. ronny www.lensaindonesia.com

12

JATIM SQUARE

Edisi 91/15 - 21 Juni 2015

Jawa Timur Tolak Beras Impor Meski Ada MEA Durian yang sudah jamuran dan syrup kadaluarsa yang dijual Hypermart Kediri.

Hypermart Kediri Jual Barang Rusak dan Jamuran PETUGAS gabungan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi (Disperindagtamben), Satpol PP dan Polres Kediri Kota, Jawa Timur menggelar inspeksi mendadak (Sidak) di Hypermart Kediri Town Square, Rabu (10/06).

Dari sejumlah jenis makanan dan minuman yang diperiksa, petugas menemukan buah durian impor yang berjamur serta makanan Kaleng yang kemasanya rusak.

“Kita temukan adanya buah durian yang ada jamurnya. Mungkin karena sudah lama berada di keranjang, dan kulit buahnya terbuka, sehingga timbul jamur,” kata Kasi Trantib Satpol PP Kota Kediri Nur Khamid di lokasi.

Ada sebanyak enam buah durian yang ditemukan petugas berjamur. Buah durian itu kemudian diambil dari tempat penyimpanan dan dibawa oleh petugas Hypermat untuk diganti dengan buah yang baru.

Dalam sidak tersebut, petugas memeriksa makanan dan minuman dalam kemasan pabrik, serta kemasan sendiri dari Hypermat. Selain buah durian berjamur, petugas juga menemukan makanan dan minuman dengan kemasan yang rusak.

Makanan dengan kemasan rusak tersebut sejenis sarden, sedangkan minuman dengan kemasan rusak jenis minuman ringan. Setelah diambil oleh petugas, kedua jenis mamin itu langsung dibawa oleh pihak Hypermat, untuk diganti dengan yang baru.

Kepala Disperindagtamben Kota Kediri Yetti Sisworini mengatakan, inspeksi mendadak di Hypermat Kota Kediri dilakukan untuk mengantisipasi mamin kadaluwarsa menjelang bulan suci ramadhan. Selain itu, pihaknya menerima laporan dari masyarakat ada minuman sirup yang sudah expired, tetapi dijual.

“Sidak mamin akan terus kita lakukan hingga bulan ramadan mendatang. Kami akan mendatangi toko-toko, tempat perbelanjaan yang menjual mamin, khususnya untuk keperluan lebaran,” tegas Yetti Sisworini.

Selain itu, pihaknya juga segera melakukan pembinaan dengan mendatangi Hypermart. “Pihak kami memang bertugas membina saja, namun untuk tindakan mungkin dari pihak lain.”

Sementara itu pihak menagemen Hypermart Albertus Dwi Anggoro kepala toko membenarkan tanggapan terkait adanya kejadian syrup kadaluarsa yang diterima konsumen. “pihak kami mengakui kelalaian kami terkait dengan syrup kadalursa,” ungkap Albertus saat mengikuti Kepala Dinas melakukan sidak di Hypermart.

Albertus juga sudah mendatangi konsumen yang dirugikan dan diajak untuk berdamai. “Kami sudah minta maaf pada konsumen dan permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan,” imbuh Albertus.

Albertus juga menambahkan untuk yang akan datang lebih waspada lagi dalam pengawasanya. “Semoga hal ini tak terulang lagi,” pungkasnya. andik_kartika

Gelapkan Uang Nasabah, Bos Koperasi jadi Tersangka AKHIRNYA Polres Probolinggo Kota menetapkan Istiqomah pemilik Koperasi Tanah Merah Jaya sebagai tersangka kasus penggelapan duit nasabah koperasi.

Perempuan 37 tahun itu terjerat pasal 378 dan 374 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukumanya 5 tahun penjara.

Setelah diamankan oleh polisi dari pelariannya pada Selasa (2/6/15), Kamis (4/6/15) pukul 16.00 saat pers rilis, kini statusnya ditetapkan sebagai tersangka.

Perempuan yang akrab disapa Iis mengaku, pembayaran pinjaman dari nasabahnya sudah macet sejak 2015. Di saat bersamaan, suaminya sakit dan butuh biaya berobat. “Macet pembayarannya, padahal suami saya lagi sakit dan butuh biaya,” ujarnya, sambil menutupi wajahnya dengan kerudung.

Karena itu Iis menggunakan uang nasabahnya untuk biaya pengobatan suaminya yang sedang sakit. Ia juga menggunakan uang nasabahnya untuk kabur ke Gorontalo, Palu, dan Jakarta. “Saya lari karena takut tidak bisa ganti uang, pencairan untuk hari raya itu mulai 10 Juni sampai 14 Juni 2015,” jelasnya.

Dalam pelariannya Iis pada 13 maret 2015, ia membawa uang nasabahnya sebesar Rp 2 milliar, uang tersebut juga dibelikan mobil Toyota Fortuner. “Saya janji akan kembalikan uang nasabah,” ujarnya.

Sejauh ini Polresta menerima 15 laporan kasus ini, tapi tidak menutup kemungkinan jumlah korban jauh lebih banyak, mengingat jumlah nasabah koperasi ini mencapai 10 ribu orang.

Diketahui, Iis dilaporkan ke pihak berwajib oleh nasabahnya atas kasus penggelapan. Ternyata Iis kabur dan ditemukan oleh polisi di sebuah hotel di Jakarta, Selasa (2/6). Kapolresta AKBP Sumaryono mengatakan, kini Iis sudah berstatus tersangka, sedangkan kerugian yang diderita oleh nasabah mencapai Rp 3,6 milliar.

“Kerugian ini di dapat dari penggelapan dana nasabah program simpanan hari raya dan sembako,” ujar Kapolresta yang belum sebulan menjabat di wilayah Kota Probolinggo. an

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

Jawa Timur tidak butuh beras impor.

Pasalnya, prognosa produksi padi 2015 sudah di atas target nasional.

MENJELANG berlakunya pasar bebas di wilayah Asia Tenggara atau biasa disebut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai Desember 2015, Pemprov Jawa Timur menyatakan akan tetap menolak masuknya beras impor di wilayah Jatim.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Jatim Tutut Herawati mengklaim, Jatim sudah swasembada beras, sehingga tidak membutuhkan beras dari

luar negeri.

“Selama ini Jatim sudah swasembada beras bahkan memasok hampir ke banyak wilayah di Indonesia. Jadi kalau sampai beras impor beredar di sini, maka kami dengan tegas menolaknya,” ujarnya, Rabu (10/6/2015).

Menurut dia, impor beras bisa dilakukan saat MEA nanti khusus bagi daerah yang produksinya masih rendah. Kalau pun masuk Jatim, lanjut Tutut,

itu pun hanya sebatas bongkar muat di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Namun penyalurannya untuk wilayah di luar Jatim.

“Pak Gubernur (Soekarwo) sudah setuju soal penolakan beras impor untuk Jatim walaupun MEA nanti sudah diberlakukan. Soal bongkar muat di pelabuhan, kami akan ikut memantau agar beras impor tidak merembes ke pasar Jatim,” tegasnya.

Dijelaskan, untuk produksi padi nasional tahun ini ditar_getkan mencapai 73,4 juta ton. Dari jumlah itu, Jatim ditarget bisa mencapai produksi padi sebanyak 12,9 juta

Syarat Berat, Calon Independen Ngawi Sepi Peminat PENDAFTARAN bakal calon bupati dan wakil bupati (Bacabup/Bacawabup) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui jalur perseorangan/ independen di Kabupaten Ngawi bisa diprediksi bakal sepi peminat.

Hal itu bisa dilihat menjelang penyerahan berkas persayaratan dari calon independen sesuai jadwalnya harus diserahkan ke KPUD Ngawi mulai 1115 Juni 2015. Prediksi sepinya calon yang berangkat dari non partai politik itu lantaran dalam beberapa pekan terakhir sesuai pengamatan media di kantor lembaga penyelenggara pemilu tersebut masih sepi.

Namun, Syamsul Wathoni Ketua KPUD Ngawi langsung membantah dari pernyataan bahwa Pilkada bakal sepi dari calon independen. Dia pun, berasumsi pertarungan Pilkada yang bakal digelar pada 09 Desember akhir tahun mendatang pasti diramaikan dari calon independen.

“Sampai sejauh ini memang sudah ada yang berkonsultasi dengan pihak kita tentang tata cara pencalonan melalui jalur perseorangan,” terang Toni panggilan akrab Ketua KPUD Kabupaten Ngawi melalui via telepon, Selasa (09/06).

Dia tak tanggung-tanggung menyebut ada dua orang yang telah duduk semeja dengan KPUD untuk membicarakan teknis pencalonan perseorangan seperti Supriyadi yang digembar-gemborkan bakal macung merebutkan kursi AE Ngawi 1 ini.

“Kata siapa sepi peminat, sejauh ini memang sudah ada dua orang yang berkonsultasi dengan kita diantaranya Supriyadi mantan Kades Beran. Sedang satunya lagi saya tidak tahu karena saat

itu yang menemui Mbak Prima (Prima Aequena anggota Komisioner KPUD Ngawi-red),” sambungnya.

Toni tidak menampik kalau toh besarnya persentase syarat dukungan 7,5 persen dari total penduduk dinilai menjadi kata kunci minimnya minat Bacabup sekarang ini mendasar UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Artinya, calon independen harus mendapat dukungan 66.301 jiwa sesuai 7,5 persen dari Data Agregat Kependudukan tahap 2(DAK 2) di 19 kecamatan di Kabupaten Ngawi yang berjumlah 884.012 jiwa. Terlebih lagi, syarat bagi calon perseorangan harus didukung 50 persen untuk 10 kecamatan dari 19 kecamatan yang ada.

Meski dianggap berat jika dikaitkan persyaratan, beber Toni, pihaknya masih memberikan waktu bagi calon perseorangan untuk melakukan konsultasi secara intens bagi peminat dari calon perseorangan.

Sementara dari pihak lain, teknis tata cara pencalonan perseorangan yang terbilang berat memang sudah sesuai dari komitmen bersama demi hasil Pilkada yang kredibel dan berkwalitas.

Seperti yang disampaikan Agus Fathoni pengamat politik Langgar Sawo Ijo (LSI) Ngawi, dia berkeyakinan aturan calon independen yang tertuang PKPU Nomor 09 Tahun 2015 tidak serta merta menghalangi bagi setiap individu untuk macung dalam Pilkada.

“Kalau kita telaah memang berat mekanisme pada Pilkada sekarang ini bagi calon independen. Namun perlu diketahui adanya aturan ketat itu untuk menekan kecurangan syarat Pilkada misalkan KTP bodong atau yang lainya,” katanya. pr

ton atau mencapai 17,5 persen dari produksi nasional.

Pihaknya meyakini dari target yang ditetapkan Kementerian Pertanian, Jatim bisa mencapainya.

Jatim pun memiliki prognosa produksi padi 2015 di atas target nasional, yakni 13,1 juta ton. Jika disetarakan dengan beras sebanyak 8,5 juta ton. Untuk kebutuhan konsumsi masyarakat Jatim setahun sebanyak 3,4 juta ton, sehingga surplus lebih dari 5 juta ton untuk menyuplai wilayah di luar Jatim.

“Kita di Jawa Timur ini bukan hanya sudah surplus beras, tapi tingkat konsumsi be-

ras masyarakat juga terus mengalami penurunan. Tiap tahun kami menargetkan konsumsi beras masyarakat turun 1,5 persen per tahun dan itu terendah di Indonesia,” katanya.

Dari data BKP, saat ini tingkat konsumsi beras masyarakat Jatim per kapita per tahun sekitar 87,6 kg. Jumlah itu jauh lebih rendah dari rata-rata nasional yakni 106 kg perkapita per tahun. Hal itu dicapai dengan program diversifikasi pangan, sehingga masyarakat tidak tergantung pada konsumsi beras tapi juga mulai beralih ke umbi-umbian atau sorgum yang kualitasnya seperti gandum. sarifa

DPRD Ponorogo Usul Pemberhentian Bupati dan Wakilnya DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo mengusulkan penghentian masa bupati-wabup Amin - Ida ke Kemendagri melalui Gubernur Jatim. Pemerintahan Amin-Ida (ADA) yang mulai menjabat tahun 2010 tersebut akan berakhir pada 12 Agustus 2015.

“Memang tugas DPRD untuk mengusulkan pemberhentian bupati dan diteruskan ke Mendagri, yang akan habis masa kerjanya per tanggal 12 Agustus 2015,” kata wakil rakyat dari PKB Slamet Haryanto.

Sementara itu, Bupati Amin menyatakan, pihaknya akan mengikuti prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Namun Ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah(PR) yang belum diselesaikan selama masa pemerintahannya.

Pekerjaan rumah tersebut diantaranya adalah bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang belum tuntas.

“Harus diikuit prosedur pemberhentian bupati dan wakil , 12 Agustus , entek ( habis) masa jabatan ya sudah. Memang PR yang belum selesai banyak , ada jalan, pendidikan, kesehatan, Itu PR yang belum selesai, juga sarana prasarana. Karena DAK Dinas Pendidikan terbesar dan ini banyak tidak terserap,” kata Bupati Amin.

Dikatakan Amin, banyaknya program tidak terselesaikan karena sering tidak match antara aturan dan turunya dana soal waktu.

Kerap kali anggaran sudah turun

Bupati Amin.

tapi tidak disertai aturan petunjuknya. Sehingga hal itu, kata Amin, sering membingungkan bawahannya. Dan ujung-ujungnya program tidak terserap karena khawatir menabrak aturan yang ada.

“Aturan lambat karena belum ada aturan jadi lambat (serapan), aturan belum turun, tapi uang suah turun. Mau menjalankan gimana? Alih-alih malah menabrak,” imbuhnya.

Hal itu pula yang diakui bupati yang membuat sisa lebih penggunaan anggaran ( SILPA) yang terbesar selama pemerintahan di Ponorogo. arso

Ribuan Kader NU Gelar Apel Kesiapan Muktamar RIBUAN kader NU dari berbagai penjuru di Jawa Timur, mengikuti apel kesiapan panitia Muktamar ke-33 NU di alun-alun Jombang, Kamis (11/6/2015).

Peserta tersebut berasal dari para relawan santri, kiai, dan masyarakat umum dengan menggunakan sarung dan peci hitam saat apel berlangsung.

Sedangkan panitia dari Gerankan Pemuda (GP) Ansor dan Banser (Barisan Ansor Serbaguna) tetap mengenakan seragam lapangan. Apel kesiapan itu dimulai sekitar pukul 15.00 WIB dan dipimpin secara langsung oleh Ketua Panitia Daerah (Panda) Muktamar ke-33 NU, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul.

Saifulloh Yusuf mengatakan, baik panitia maupun kader NU dan relawan muktamar siap menggelar muktamar ke 33 NU di Jombang. Jumlah panitia mulai dari nasional, daerah, hingga pesantren mencapai 2 ribu orang dan ditempatkan secara terpisah.

"Panitia muktamar tersebut ada yang stand by di lokasi pembukaan, yakni alunalun Jombang, di empat penjuru pesantren Jombang, serta di Stadion Jombang. Pasalnya, di lokasi stadion akan dijadikan pusat bazar dan hiburan selama pelaksanaan

Muktamar NU berlangsung," jelas Gus Ipul.

Sedangkan, Kiai Halim Iskandar, salah satu pengasuh pesantren Denanyar Jombang dalam sambutannya di depan kader NU mengatakan barang siapa yang memperjuangkan NU, akan di anggap sebagai santri dari mbah Hasyim As'ary. Kami sangat bangga menjadi warga Nahdlatul Ulama, siapa saja yang menjadi santriku kata mbah hasyim, akan didoakan beliau khusnul khotimah.

Isu penolakan Sistem pemilihan sistem musyawarah mufakat atau ahlul halli wal Aqdi (Ahwa) di Muktamar ke 33 Nahdatul ulama dalam pemilihan Rais Am pada Muktamar ke-33 NU di Jombang yang disuarakan oleh Kaum Muda Nahdliyin (Kauman) Madura Raya, dibantah langsung oleh Ketua Panitia Daerah Saifullah Jusuf Atau Gus Ipul.

Beliau membantah jika terjadi adanya penolakan, karena semua dapat dibicarakan dan didiskusikan. "Semua itu belajar dari sejarah lebih banyak pemilihan model Ahwa di muktamar NU dari pada model Voting," ujar Gus Ipul, di pendopo Kabupaten Jombang, usai gelar kesiapan apel bersama relawan muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama. obi

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Taufik Akbar (Biro Garut) Biro Madiun Raya : Welas Arso (Kabiro), Demmas Adi K (Madiun), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), Biro Lamongan : Ali Muchtar (Kabiro), Tarno, Nur Afit Santoso, Nur Hidayat (Bojonegoro), Andik Kartika (Kediri), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Roy Alexander, Nyoman (Nganjuk), Didik Purwanto (Ngawi), Nur Hasan (Bangkalan, Pamekasan), Joko Andi Setiawan (Probolinggo) Biro Sidoarjo : Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan; Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

JATIM SQUARE

13 Edisi 91/15 - 21 Juni 2015

Berasal dari PKB, PDIP, PPP dan Nasdem

22 Legislator Probolinggo Gunakan Ijasah Aspal Gubernur Minta GM PLN Jatim Prioritaskan Listrik di Madura JABATAN General Manager (GM) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Jawa Timur diisi oleh pimpinan baru, Yudi Winardi. Ia menggantikan pimpinan sebelumnya, yakni IBG Mardawa yang memasuki masa purna tugas per 28 Mei 2015. Sebagai GM PLN Distribusi Jatim yang baru, Yudi memperkenalkan diri kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (8/ 6/2015). Sementara, Soekarwo menyambut baik kehadiran Yudi di wilayahnya.

Bahkan, gubernur meminta PLN Distribusi Jatim memprioritaskan pembangunan infrastruktur listrik di sejumlah wilayah di Jatim, khususnya di wilayah Kepulauan Madura. “Listrik di Jawa Timur memang sudah mencapai 82,7 persen, tapi untuk di Madura khususnya kepulauan masih sangat rendah, sekitar 49,7 persen,” ujar Pakde Karwo (sapaan akrab gubernur) usai pertemuan.

Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah kondisi topografi di Madura, dimana letak kampungnya berbeda dengan di Pulau Jawa. “Kalau disini (Pulau Jawa) dalam satu kampung ada banyak rumah, tapi di Madura satu kampung hanya ada 10 rumah. Lalu jarak antarsatu kampung sangat jauh. Inilah kendalanya. Butuh banyak tiang listrik dan tentunya biayanya besar,” jelasnya.

Untuk mengatasi hal itu, lanjut Soekarwo, pada 2013 Pemprov sudah memiliki anggaran untuk membantu PLN membangun infrastruktur di Madura, yakni mengganggarkan proyek multiyears selama tiga tahun sebesar Rp 75 miliar per tahun untuk membantu pendirian tiang listrik di Madura.

“Namun saat itu terkendala aturan bahwa hibah pada BUMN tidak diperbolehkan, tapi sekarang dimungkinkan meski harus duduk bersama dengan BPK untuk dibahas lebih dulu batasannya, sebab ini demi kepentingan rakyat,” tegas gubernur dua periode ini.

Terpisah, GM PLN Distribusi Jatim Yudi Winardi menyatakan siap dalam mendukung peningkatan infrastruktur listrik di Madura. Tapi pihaknya meminta waktu untuk dibahas lebih lanjut, khususnya ke tingkat pusat sebagai upaya pembangunan perekonomian masyarakat, khususnya di Madura.

“Luar biasa Pak Gubernur menyambut positif, bahkan beliau menawarkan apa yang bisa dibantu oleh Pemprov kepada kami. Intinya listrik di Distribusi Jawa Timur harus bisa menggerakkan perekonomian lebih tinggi lagi, utamanya di kantong-kantong sentra ekonomi yang kurang dialiri listrik,” tambah Yudi.

Pihak PLN akan segera meneruskan hal ini untuk dibahas dan dijadikan dalam prioritas program dibawah kepemimpinannya. sarifa

Pasar Daging.

Stok Daging Jatim Aman KETERSEDIAAN stok daging sapi di Jawa Timur dijamin masih aman. Hal itu dinyatakan Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur Maskur seusai pembukaan Kontes Ternak dan Ekspo Agrobisnis Peternakan tingkat Jawa Timur di Halaman Parkir Stadion Surajaya, Lamongan, Senin (8/6).

Dia menyebut Jawa Timur mampu melahirkan populasi ternak sapi sebanyak 1,1 juta ekor setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 850 ribu diantaranya siap untuk dipotong.

“Dari 850 ekor yang siap potong, sebanyak 500 ribu ekor dikonsumsi untuk wilayah Jawa Timur. Sementara sisanya dikonsumsi untuk wilayah luar Jawa Timur. Jadi tidak ada masalah untuk ketersediaan konsumsi daging,” ujar Maskur dalam Kontes Ternak dan Ekspo Agrobisnis Peternakan yang dibuka Bupati Lamongan Fadeli tersebut.

Dalam kegiatan yang akan berlangsung hingga 10 Juni mendatang itu, ada 22 kategori yang dilombakan. Mulai dari ternak bibit hingga ternak sapi terberat.

Selain lomba ternak dan petugas kesehatan hewan, juga ditampilkan sejumlah hewan ternak khas yang merupakan produk asli Jawa Timur. Seperti Sapi Madura, Kambing Senduro dan Ayam Gaok.

Maskur menyebut event tiga tahunan itu ditujukan untuk memberikan motivasi bagi pelaku usaha peternakan. Juga untuk membuka peluang investasi bagi pelaku usaha peternakan dengan ditampilkannya potensi peternakan di Jawa Timur. Dia kemudian menyebut angka 31 hingga 52 persen untuk kontribusi Jawa Timur terhadap produk daging, telur, dan susu nasional.

Fadeli sendiri berharap kegiatan Kontes Ternak dan Ekspo Agrobisnis Peternakan yang kali ini dilaksanakan di Lamongan bisa memotivasi pelaku peternakan di Lamongan untuk menjadi pemasok daging, telur terbesar di Jatim.

Terlebih, kata Fadeli, Lamongan memiliki program unggulan Gemerlap yang memiliki dampak besar terhadap peningkatan potensi di pedesaan. Dia optimis dalam waktu 3 hingga 4 tahun kedepan peternakan Lamongan bakal mampu menyaingi daerah lain.

Fadeli menyebut populasi sapi potong di Lamongan yang mencapai 99.013 ekor merupakan 10 besar pemasok di Jawa Timur. Sedangkan populasi ayam ras yang mencapai 45 juta ekor juga menempatkan Lamongan sebagai salah satu penghasil daging ayam terbesar di Jawa Timur. afit

Beredarnya ijazah palsu kini telah menjadi perbincangan di wilayah Kabupaten dan Kota Probolinggo.

Sejumlah politisi terindikasi menggunakan ijazah aspal untuk kepentingan pribadi.

SEBANYAK 22 dari 45 anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur diduga menggunakan ijasah palsu saat mencalonkan diri dalam Pemilihan Legislatif 2014 lalu. Dari jumlah tersebut, lima memakai ijasah S1 aspal, 17 sisanya menggunakan ijasah kejar paket C aspal.

Jumanto, Pembina Probolinggo Coruption Watch (ProCW) mengetahui hal ini dari laporan warga. Ia merinci legislator yang menggunakan ijasah palsu itu berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan bahkan, dari Partai De-

mokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Ini telah mencoreng dunia pendidikan dan kewibawaan lembaga DPRD. Penegak hukum harus bertindak secara tegas dan segera karena mereka sudah menciderai amanat rakyat,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (11/6/ 2015).

Ia enggan menjabarkan nama legislator yang menggunakan ijasah aspal tersebut.

Namun, Jumanto mengaku awalnya Pro-CW menduga hanya ada dua yang menggunakan ijasah aspal. “Namun setelah ditelusuri ada 22 anggota dewan yang memakai ijasah palsu,” tukasnya.

Jumanto (kacamata) membeberkan ijazah palsu yang beredar di DPRD Probolinggo.

Untuk memastikan dugaan penggunaan ijazah aspal tersebut, pihaknya sudah melakukan klarifikasi pada lembaga pendidikan mereka berasal agar dapat memastikan bahwa ijazah yang diajukan caleg itu asli atau palsu.

Berkaitan dengan hal tersebut, pihaknya menyerukan kepada Kepala Daerah untuk menertibkan ijazah pejabat yang disebutnya aspal. “Bagi pejabat yang merasa memili-

ki ijazah instan agar segera mengembalikan ijazah itu,” ujar Jumanto.

Tidak hanya bicara di media, Jumanto dalam waktu dekat akan melaporkan kepada Polresta Probolinggo atau Polres Kabupaten, karena ini merupakan tindak pidana. “Polisi harus proaktif menyikapi hal ini karena di Probolinggo di indikasikan banyak bergentayangan ijazah palsu,” imbuhnya.

Mantan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo itu tidak bisa di biarkan karena masyarakat yang benar-benar sekolah dan kuliah, serta memiliki kapasitas merasa dirugikan. Jumanto yang juga ketua Forum Silaturahmi Mantan Tahanan dan Narapidana (Fosil-Maharani) menyebut, seruan dilakukan berkaitan dengan langkah Kementrian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi yang telah membekukan beberapa perguruan tinggi yang bermasalah.

Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo, Malik Haramain, mengatakan akan memberikan tindakan tegas jika terdapat anggota FKB yang terbukti menggunakan ijazah aspal. Sesuai aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), bila terbukti memakai ijasah aspal ada sanksi pergantian antarwaktu (PAW). “Kita serahkan penanganan dugaan itu ke pihak kepolisian,” pungkasnya. an

Pemkab Jombang Operasi Pasar Jelang Ramadhan JELANG bulan Ramadhan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan. Sejumlah komoditas bahkan mengalami kenaikan secara signifikan terutama harga beras, gula, dan minyak.

Sehingga banyak masyarakat di Jombang yang mengalami penurunan daya beli.

Hal itu membuat Pemerintah Kabupaten berencana melakukan operasi pasar untuk menekan kenaikan beberapa harga kebutuhan pokok, jika kenaikan harga tersebut tidak wajar, Selasa (9/6/2015).

Di Desa Surobayan, Tengaran, Kecamatan Peterongan, Bupati Jombang membagikan sembako kepada beberapa masyarakat tidak mampu. Usai melakukan diskusi dengan warga setempat beserta Wakil Bupati Munjidah Wahab, dan Pimpinan DPRD Jombang, juga sekretaris daerah, Ita Triwibawati diskusi langsung de-

ngan penduduk setempat.

Bupati Jombang, Nyono Suharli mengajak warga agar selalu hidup bersih dan menjaga lingkungannya. Pemerintah Daerah juga akan memberikan anggaran untuk pembangunan seperti saat ini dalam program PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas) di Desa Surobayan Tengaran.

Bupati juga meminta masyarakat agar tidak khawatir terhadap kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, karena kenaikan harga tersebut masih dalam tahapan wajar. Pemerintah Kabupaten Jombang akan melakukan operasi pasar, jika dalam dua atau tiga hari terjadi lonjakan yang tidak wajar. Dan Pemkab akan mengajukan surat ke Bulog setempat agar segera digelar operasi beras murah.

Sementara itu, Bu Zuli salah satu warga tidak mampu Desa Surobayan mengaku sangat

Bupati dan Wakil Bupati bagi sembako ke warga Desa Surobayan Tengaran.

terbantu atas pemberian sembako Bupati dan tim PLP-BK. “Kami juga akan selalu menjaga kebersihan lingkungan agar hidup sehat dan bisa bekerja dengan nyaman, ekonomi juga meningkat,” akunya.

Diketahui kenaikan harga

sejumlah kebutuhan pokok sendiri berkisar antara Rp 1.000 hingga Rp 2.000 seperti kenaikan harga daging ayam di Pasar Pon Jombang dari harga Rp 28.000 mengalami kenaikan Rp 30.000 per kilogramnya. Harga beras

berkualitas mengalami kenaikan Rp 1000 per kilogramnya. Harga gula dan minyak goreng juga mengalami kenaikan yang sama Rp 10.

000 menjadi Rp 12.000, dan minyak goreng dari Rp 9.000 menjadi Rp 11.000. obi

KPUD Berikan Bimtek PPK se Kediri KOMISI Pemilihan Umum Daerah ( KPUD ) Kabupaten Kediri, melakukan Bimbingan Tehnis (Bimtek) pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tentang pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2015 di Hotel Bukit Daun, Rabu (10/6).

Namun sejumlah peserta Bimtek masih kebingungan mengerjakan soal simulasi. Karena banyak anggota yang masih pertama kali menjadi PPK .

Selain mendengarkan materi yang diberikan oleh KPUD, para peserta Bimtek juga diminta mengerjakan soal simulasi. Soal tersebut berkaitan dengan proses verifikasi dukungan calon, khususnya dari jalur perseorangan.

Terpisah, Ketua PPK Kecamatan Ngancar Suprapto mengakui, apabila sebagian peserta belum sepenuhnya dapat menjalankan verifikasi dukungan, meskipun sudah menerima Bimtek. Hal itu, dikarenakan sebagian besar PPK, hasil rekrutmen baru.

“Bagi teman-teman PPK yang sudah pernah melakukan verifikasi dukungan, hal itu sudah biasa. Tetapi bagi teman-teman yang baru, sepertinya masih kesulitan.

Apalagi dengan adanya Peraturan KPU yang baru,” ungkap Suprapto.

Sementara itu, Ketua KPUD Kabupaten Kediri Sapta Andaru Iswara mengatakan, materi Bimtek kali ini menitik beratkan pada verifikasi dukungan bagi calon perseorangan. KPUD berharap, hasil Bimtek akan segera diberikan kepada para Panitia Pemungutan Suara (PPS), sebagai verifikator faktual di lapangan.

“Peserta Bimtek ini seluruh PPK, mulai dari Ketua PP, sekretaris dan anggota PPK. Mereka kita berikan materi tentang tehnis bagaimana melakukan verifikasi dukungan terhadap calon perseorangan,” terang Sapta Andaru Iswara.

Untuk diketahui, KPUD Kabupaten Kediri mulai membuka penyerahan dukungan bagi calon perseorangan, sejak 11 Juni hingga 15 Juni mendatang. Jumlah dukungan minimal yang diisyaratkan untuk calon independen sebanyak 97.257 jiwa, dibuktikan dengan KTP dan cap jempol. andik_kartika www.lensaindonesia.com

BERANDA DAERAH

14 Edisi 91/15 - 21 Juni 2015 Petani Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun membersihakan hama sundep yang menyerang tanaman padi di areal sawahnya.

70 Hektar Padi di Madiun Terancam Gagal Panen SEKITAR 70 hektar tanaman padi di Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun terancam gagal panen akibat serangan hama sundep.

Rusaknya 40 persen dari total 264 hektare tanaman padi tersebut mulai terlihat saat padi baru berusia dua pekan pasca tanam. Hama itu terus menjadi-jadi hingga menjelang panen sekarang ini “Rata-rata padi usianya kini sudah masuk 60 hari, jadi masa panen tinggal 1,5 bulan lagi. Tetapi kondisinya rusak akibat hama sundep,” terang Kasun Duren, Samin, kepada lensaindonesia.com, Minggu (07/06/2015).

Sekretaris Desa Duren Suparno, mengatakan, berbagai upaya pembasmian hama selama ini sudah dilakukan, seperti halnya menyemprot pestisida dan juga dengan cara tradisional dengan membakar belerang. Namun, upaya tersebut sia sia dikarenakan hama sundep tersebut menyerang tanaman padi melalui batang pohon.

“Obat yang dipakai untuk penyemprotan tidak satu jenis saja. Sudah coba beberapa jenis namun tetap saja tidak mempan,” ungkapnya.

Sementara itu, saat konfirmasi Kades Duren Suyadi mengatakan hama yang menyerang areal desanya saat ini tidak hanya dari jenis sundep saja. Tetapi juga wereng meskipun jumlahnya tidak sebesar sundep kali ini.

“Atas problem ini, kami minta solusi dan petunjuk dari Dinas Pertanian Kabupaten Madiun. Setidaknya diberikan penyuluhan secara intensif kepada kelompok tani yang ada agar serangan hama ini tidak berulang di masa tanam berikutnya,” katanya.

Jika dibandingkan tahun lalu, serangan hama sundep di Desa Duren di tahun ini memang terbilang mengganas.

Hama ini mulai mengincar areal persawahan sebelum dilakukan proses tanam. dhimaz_adi

Mensos Khofifah saat menutup lokalisasi Ponorogo.

Mensos Khofifah Deklarasi Penutupan Lokalisasi Ponorogo MENTERI Sosial Khofifah Indar Parawansa menghadiri deklarasi penutupan lokalisasi Kedung Banteng yang berada di Kecamatan Sukorejo Ponorogo, Senin (08/06/2015).

Deklarasi digelar maju sehari, dari rencana semula akan digelar Selasa (09/06/2015) karena dbarengkan dengan kunjungan kerja Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa ke Jawa Timur.

Usai digelar deklarasi, Mensos mengatakan, pemerintah telah menyiapkan penangkal, langkah preventifnya mereka harus punya opsi untuk melanjutkan kehidupan mereka, maka didalam paket yang disampaikan kementrian sosial ada dana usaha ekonomi produktif (UEP) dengan unit kosnya sebesar Rp 3 juta, jaduk selama tiga bulan @ Rp 20rb selama 3 bulan, dan biaya transport kepulangan.

“Jadi sebelum mereka pulang harus ada penangkal untuk kelanjutan hidup para eks PSK, Mucikari dan masyarakat terdampak,” ucap Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa kepada Lensa Indonesia.

Dikatakan Mensos Khofifah, semua alokasi dana paska penutupan bagi para eks PSK ditanggung oleh pemerintah pusat, sedangkan untuk mucikari dan masyarakat terdampak merupakan tugas dari Pemprov dan Pemkab setempat.

“Jika para eks PSK sudah ada penangkal, maka untuk para mucikari dan masyarakat terdampak harus dicari solusinya, nah itu tugas dari Pemprov dan Pemkab setempat,” terangnya.

Disebutkanya sampai saat ini di Indonesia ada 168 lokalisasi, yang sudah ditutup 38 masih 139. Targetya pada tahun 2012 lalu harus selesai namun baru 30 persen yang bisa ditutup,”targetnya sebenarnya tahun 2012 lalu harus selesai, namun baru bisa menutup sekitar 30 persen, mudah-mudahan akhir tahun ini bisa melakukan penutupan semuanya,” ucapnya.

Ditanya tentang kemungkinan para mantan penghuni lokalisasi ini akan berpraktek liar diluar, Khofifah mengatakan, “Ya saya ingin menyampaikan sebetulnya antara lokalisasi dengan loksasi protistusi itu yang masing masing berjalan parallel, tidak bisa disamakan,” ungkapnya. Sebagai bentuk riilnya, siapa yang mampu menggaransi tidak ada prostistusi online dan lain-lain, itu berebda dengan lokalisasi.

Sementara kepala Kadinsosnakertrans Ponorogo, Sumani mengatakan, “Dengan ditutupnya lokalisasi dan pemberian bekal serta biaya kompensasi bagi para PSK tersebut yaitu agar para PSK dapat menjalankan fungsifungsi sosialnya, dan bisa diterima kembali oleh masyarakat,” urai Sumani.

Maka untuk itu, pihaknya telah melakukan pembinaan terpadu dan pemberdayaan bagi seluruh PSK. “Semoga bisa sebagai modal awal untuk merintis usaha sebagai kodrat wanita biasa,” terangnya.

Dengan telah ditutupnya Kedung Bateng, perlu adanya pengawsan, pencegahan, dan mengawal para eks PSK ini. Selain itu juga harus segera dilakukan langkah untuk mempercepat redefinisi dan refungsionalisasi bekas lokalisasi ini menjadi pusat pusat ekonomi baru, dan penciptaan lapangan kerja di desa asal WTS dengan kearifan lokal. arso

Lamongan Tuan Rumah Kontes Ternak dan Ekspo Agribisnis Peternakan

Gus Ipul Sepakat Peternak Disubsidi Sapi Indonesia diharapkan bisa melayani kebutuhan negara lain di wilayah ASEAN, sehingga tidak lagi melakukan impor.

PETERNAK juga harus dilindungi dengan skema subsidi dalam menghadapi perdagangan bebas, khususnya menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Itu ditandaskan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat menghadiri penutupan Kontes Ternak dan Ekspo Agribisnis Peternakan Tingkat Jawa Timur, di pelataran parkir Stadion Surajaya Lamongan, Rabu (10/6).

Dikatakan Gus Ipul, di negara manapun, selalu ada bentukbentuk perlindungan, terutama untuk menjaga ketahanan pangan. Namun dia mewantiwanti peternak juga harus bisa memegang amanah ketika mendapat perlindungan berupa subsidi.

“Jangan sampai terjadi ada peternak yang menerima bantuan hewan ternak namun tergoda untuk menjual bantuan tersebut,” pesan Gus Ipul.

Dia berharap sapi Indonesia juga bisa melayani kebutuhan negara lain di wilayah ASE-

AN, sehingga tidak lagi melakukan impor. “Peternak harus meningkatkan daya saing dan menjadi pemenang di era persaingan bebas. Karena kedepan, persaingan akan semakin ketat, “ kata dia.

“Dari tempat inilah (Lamongan), saya ingin peternakan Jawa Timur maju. Karena majunya Jawa Timur Insya Allah untuk majunya Indonesia, “ imbuhnya dalam acara yang dihadiri Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Muladno dan Bupati Lamongan Fadeli tersebut.

Dukungan Gus Ipul untuk memberikan subsidi kepada peternak itu menanggapi usulan Kusnan, seorang peternak dari Kabupaten Bojonegoro.

Kusnan berkeluh kesah, peternak selama ini tidak mendapat perlakuan seperti petani yang banyak menerima subsidi.

Sementara Muladno menyebut kegiatan tersebut membuat peluang investasi peternakan Jawa Timur bisa terekspose sehingga membuka pe-

luang pengusaha peternakan menanamkan modalnya. Juga dapat memovitasi masyarakat terutama komunitas peternakan untuk meningkatkan kemandirian pangan berbasis protein hewani.

Muladno menyebut Jawa Timur adalah salah satu gudang ternak nasional. Dikatakan olehnya, populasi sapi potong mencapai 3.949.000 ekor, yang setara 27,9 persen terhadap populasi nasional. Sedangkan sapi perah mencapai 237 ribu ekor, atau 52,44 persen dari populasi nasional.

Dia juga memberikan apresiasi atas upaya sukses Jawa Timur membebaskan Pulau Madura dari penyakit Brucellosis yang menyebabkan kerugian signifikan pada peternakan.

“Pulau Madura sudah dinyatakan bebas penyakit Brucellosis oleh Kementerian Pertanian. Ini suatu perjuangan panjang yang sangat saya apresiasi sebagai capaian prestasi Jawa Timur dalam rangka pengendalian penyakit hewan, “ ujar Muladno.

Sedangkan Bupati Fadeli menyampaikan penunjukan Lamongan sebagai tuan rumah Kontes Ternak dan Ekspo Agri-

Gus Ipul saat menghadiri penutupan Kontes Ternak dan Ekspo Agribisnis Peternakan Tingkat Jawa Timur.

bisnis Peternakan Tingkat Jawa Timur tersebut selaras dengan Program Gemerlap di Lamongan yang mampu meningkatkan potensi di pedesaan.

Program Gemerlap itu menurut dia sukses mengatrol perekonomian di pedesaan, termasuk di bidang peternakan.

Sehingga populasi ternak sapi potong saat ini mencapai 99.013 ekor, kambing mencapai 99.852 ekor dan ayam ras sebanyak 45 juta ekor.

Di kesempatan itu, Pemprov Jatim juga menerima piagam rekor dari MURI dengan nomor register 6983 sebagai provinsi dengan pencapaian jumlah populasi sapi potong terbanyak.

Sejumlah peternak dan pelaku peternakan Lamongan meraih pemenang kontes dan lomba di beberapa kategori.

Seperti Juara III Lomba Dokter Hewan Pusat Kesehatan Hewan oleh drh. Achioro Wati Rasid dari Puskeswan Kedungpring, Juara I Lomba Hygiene

Sanitasi Pada Kios Daging, Mustari sebagai juara III Lomba Petugas Insemenasi Buatan (IB) Berprestasi Kategori Daerah Pengembangan, dan Juara II Kelompok Agribisnis Peternakan Komoditi ternak kambing/Domba oleh Kelompok Sido Doyo.

Kemudian Juara I untuk Lomba Olahan produk Peternakan, Juara II kategori Pedet Betina Sapi PO oleh Musrian, Juara I kategori Calon Induk Sapi PO oleh Martahan dan Juara II kategori yang sama oleh Sawiyan.

Selanjutnya Musrikan meraih Juara III kategori Induk Sapi PO, H. Dulkarim menjadi Juara I di kategori Calon Pejantan Sapi PO, dan Suwaji meraih juara III kategori Kereman Sapi PO serta Paidi meraih Juara II kategori Pedet Betina Sapi Persilangan Hasil IB, serta Jari menjadi Juara II Kategori Calon Induk Sapi Persilangan Hasil IB. alimuhtar

Lamongan Tempo Dulu Dikemas Ciamik GELARAN rutin Lamongan Tempo Dulu (LTD) setiap perayaan Hari Jadi Lamongan (HJL) kembali dilaksankan di Alun-alun Kota Lamongan.

Event sajian kemasan dan kuliner tempo dulu ini dibuka Bupati Fadeli Kamis malam (11/6) dan berlangsung hingga Sabtu (13/6).

Stand Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sejumlah lembaga perbankan serta komunitas pecinta fotografi dikemas semakin serius. Tidak lagi terkesan asal jadi.

Salah satunya stan milik Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang tidak hanya menjajakan makanan tradi-

sonal. Mereka juga menghibur masyarakat dengan hiburan musik keroncong.

Sementara stan lain juga menjajakan banyak makanan tradisional, yang meski masih ada, namun sudah semakin sulit ditemui. Seperti jajanan pasar berbahan umbi-umbian hingga serabi.

Beberapa stan juga menyediakan makanan nasi jagung berkuah lodeh yang dibungkus dengan daun jati. Untuk melepas dahaga, banyak dijual berbagai jenis dawet dan minuman hangat ronde.

Bupati Fadeli berharap acara LTD akan dilanjutkan di masa mendatang dengan ke-

Gelaran rutin Lamongan Tempo Dulu.

masan yang lebih baik lagi dengan melibatkan lebih banyak lagi unsur masyarakat.

“Semoga dengan kebersamaan yang digambarkan da-

Kampus Nonaktif, Undar Siap Diinvestigasi Menristek PENONAKTIFAN Universitas Darul Ulum oleh Menristek Dikti M Nashir, membuat mahasiswa yang sedang menempuh di kampus tersebut bertanya-tanya, dan juga disisi lain banyak mahasiswa mengaku tidak tahu tentang penonaktifan.

Kubu Rektor Mujib Mustain juga mengaku belum mendapat surat penonaktifan tersebut secara tertulis dari Menristek Dikti, Sabtu (6/6/2015).

Seperti yang diungkapkan salah satu mahasiswa Undar Fakultas Pertanian, Fanani mengaku, tidak tahu dengan status dinonaktifkannya Undar. "Selama ini kami tidak mendapat sosialisasi dari pihak universitas (kampus), namun jika benar Undar dinonaktifkan, terus nasib kami bagaimana," tanyanya.

"Info penonaktifan kampus Undar baru saya ketahui hanya sebatas isu yang belum tentu kepastiannya. Dan jika memang benar isu tersebut benar terjadi penonaktifan, maka saya akan segera pindah kampus demi status legalitas, agar ijasah saya dapat digunakan sebagaimana mestinya," ungkapnya.

Sementara pihak Universitas Darul Ulum Rektor Mujib Mustain, melalui Ketua Yayasan, Neng Ahmada, menganggap persoalan yang terjadi sudah selesai. "Kami

Ketua Yayasan Undar kubu Mujib, Neng Ahmada dan DR Ali Sukamto.

juga sudah memenuhi segala persyaratan yang diminta oleh pihak Kopertis VII, perkulihaan kami juga berjalan sesuai mekanisme yang ditentukan oleh Pemerintah," ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh DR Ali Sukamto Pembina Yayasan Darul Ulum yang menyatakan bahwa persoalan dualisme sudah tidak ada lagi, dan pihak Kopertis juga sudah mengakui keberadaan legalitas Undar dengan dasar surat dari Kemenkumham dan dari pengadilan negeri Jombang.

"Kami juga siap untuk diinvestigasi oleh pihak

Menristek Dikti. Sebelum Menristek menjatuhkan sanksi ada baiknya dilakukannya investigasi dan kajian terhadap permasalahan Universitas Darul Ulum seperti kampus yang lainnya," jelasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kisruh dan dualisme kepemimpinan di Universitas Darul Ulum Kota Jombang, Jawa Timur, sampai ke telinga Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nashir. Dia menyatakan menonaktifkan universitas tertua di Kota Jombang terse obi but.

lam Lamongan Tempo Dulu ini, yakni guyub rukun, sak iyek sak eko proyo, bersatu padu membangun daerah yang dicintai dan dibangga-

kan. Sehingga bisa terwujud Lamongan yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem ker alitoraharjo, “pesan dia. muhar

Program JITUT Bermanfaat Bagi Petani KEBERHASILAN swasembada beras tidak terlepas dari peran besar pembangunan dan pengembangan sarana irigasi baik ekstensif maupun intensif. Untuk itu, Pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Kehutan(Dispertahut), Kabupaten Lamongan senantiasa berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dimaksud.

Upaya itu di antaranya dengan mengucurkan bantuan proyek Jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) baik yang berasal dari dana alokasi khusus maupun APBN. Tujuan yang diharapkan dari terealisasinya bantuan ini adalah untuk meningkatkan kinerja jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) sehingga dapat meningkatkan fungsi layanan irigasi. Meningkatkan perluasan areal tanam, indek pertanaman dan produktivitas.

Serta, membangun rasa memiliki terhadap jaringan irigasi yang telah direhabilitasi.

Sasaran JITUT untuk kegiatan pembangunan atau rehab saluran irigasi tingkat usaha tani di kec.Sugio difokuskan pada sentra produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura.Hal ini diintegrasikan dengan kegiatan.

Pembangunan Pertanian melalui program Gp-Ptt Padi Inbrida dan Kedelai Non kawasan, pengembangan System of Rice Intensification (SRI), dan perluasan areal tanam (pencetakan sawah, perluasan hortikultura). Tahun ini, kata Sudjianto, ada enam titik dari lima

Desa di Kecamatan Sugio yang mendapat bantuan JITUT yakni Desa Sekar Bagus, Desa Jubel Kidul, Desa Deket Agung,Desa Supenuh,dan Desa Kalipang.

Dalam pelaksanaan pembangunannya, semua dilaksanakan oleh Kapoktan secara swakelola bersama-sama masyarakat guna membangun rasa saling memiliki,dan tak satupun yang dikerjakan oleh rekanan atau pihak ketiga.

Menurut Suhadak ketua poktan Tani Mulyo Desa Supenuh, dengan terbangunnya saluran irigasi dari bantuan jitut tahun 2015 tersebut petani sangat lega karna tiap musim tanam padi tak lagi bingung menanti turunya hujan.

“Masyarakat Desa Supenuh sangat berterima kasih atas diberikanya bantuan JITUT ini sebab di saat musim tanam padi ke-2 mereka tak lagi bingung menanti turunnya hujan, sebab lahan di sini termasuk tadah hujan, dengan tersedianya saluran air ini sangat membantu petani guna mengaliri sawahnya dari air waduk,” katanya.

Hal serupa juga diungkapkan Ngatmin Riyanto selaku kapoktan Tani Raharjo Dusun Kedung Jati Desa Jubel Kidul, pihaknya bersama anggota kelompok tani sangat bersyukur dan berterima kasih atas turunya bantuan JITUT melalui Dinas Pertanian. Dengan adanya bantuan JITUT, kebutuhan air lahan pertanian terjamin dan tak khawatir tanaman padinya mengalami kekeringan. tarno www.lensaindonesia.com

WISATA & KULINER

15 Edisi 91/15 - 21 Juni 2015

Resmi, Wisman 45 Negara Bebas Visa ke Indonesia Bebas Visa kunjungan diberikan kepada orang asing warga negara dari negara tertentu dan pemerintah wilayah administrasi khusus dari negara tertentu dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat.

PEMERINTAH Indonesia mengeluarkan kebijakan bebas visa bagi wisatawan asing dari 45 negara. Ini dituangkan dalam Perpres nomor 69 tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan.

“Bebas Visa kunjungan diberi-

kan kepada orang asing warga negara dari negara tertentu dan pemerintah wilayah administrasi khusus dari negara tertentu dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat,” bunyi Pasal 2 Perpres tersebut.

Dalam lampiran Perpres tersebut dicantumkan nama-nama 30 negara yang dinyatakan bebas Visa kunjungan untuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu, yaitu: RRT, Rusia, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, Meksiko, Inggris, Jerman Perancis, Belanda, Italia, Spanyol, Swiss, Belgia, Swedia, Austria, Denmark, Norwegia, Finlandia, Polandia, Hungaria, Ceko, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Oman, dan Afrika Selatan.

Menurut Perpres ini, Orang Asing warga negara dari negara tertentu dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan untuk

masuk Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan Wista. Selain itu, Orang Asing warga negara dari negara tertentu sebagaimana dimaksud dapat masuk ke Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu.

Yaitu di Bandara Soekarno Hatta (Jakarta), Ngurah Rai (Bali), Kuala Namu (Medan), Juanda (Surabaya), Hang Nadim (Batam), Pelabuhan Laut Sri Bintan, Pelabuhan Laut Sekupang, Pelabuhan Laut Batam Center, dan Pelabuhan Laut Tanjung Uban (Riau).

Adapun negara tertentu dan pemerintahan administrasi tertenu yang dinyatakan bebas Visa kunjungan ke Indonedia ada 13 (tiga belas), yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Chili, Maroko, Peru, Vietnam, Ekuador, Kamboja, Laos, dan Myanmar.

Sedang Pemerintahan Administratif Khusus dari negara tertentu

Wisatawan asing kini bisa masuk ke Indonesia tanpa visa.

yang bebas Visa kunjungan ke Indonesia sebagai tertuang dalam lampiran Perpres itu ada 2 (dua), yaitu Hongkong dan Makao.

“Orang Asing sebagaimana dimaksud diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan tidak dapat diperpanjang atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya,” bunyi 4 Ayat (1,2) Perpres tersebut.

Mereka yang bebas visa yang tengah rangka tugas pemerintahan,

pendidikan, sosial budaya, wisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Tapi bila orang asing yang bersangkutan tinggal lebih dari 30 hari atau melakukan kegiatan selain kunjungan wisata, bisa diberikan visa kunjungan sesuai perudangan-undangan.

Menurut Perpres ini, Orang Asing warga negara dari negara tertentu dan pemerintah wilayah administratif khusus dari negara tertentu yang telah diberikan

bebas Visa kunjungan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 dinyatakan tetap berlaku.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 9 Pepres No. 69 Tahun 2015 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada tanggal 10 Juni 2015 itu. sita

TRAVELER

Dicari! 5 Traveler untuk Keliling Asia Tenggara MAU traveling gratis keliling Asia Tenggara? Maskapai AirAsia sedang mencari 5 traveler untuk mengeksplor keindahan kawasan ini menggunakan AirAsia ASEAN Pass. Tertarik?

Kontes yang digelar AirAsia ini sudah dimulai, dan berakhir pada 12 Juli 2015.

Kontes ini terbuka untuk

semua kalangan yang berdomisili di jaringan AirAsia termasuk 10 negara Asia seperti Taiwan, Jepang, Korea Selatan, India, Nepal, Saudi Arabia, Australia, Cina, Hong Kong, dan Sri Lanka.

Caranya, traveler harus mengirimkan video paling kreatif berdasarkan kategori yang bisa Anda pilih sendiri.

Ada 5 kategori traveler yakni spesialis pantai (beach specialist), artis Instagram (Instagram artist), ahli foto selfie (selfie experts), ahli kuliner (Pro-Foodie) atau pecinta olahraga ekstrim (Extreme Daredevil).

“Kami hendak memberikan kesempatan bagi pelanggan AirAsia untuk mengeks-

plor kawasan Asia Tenggara dengan rencana perjalanan yang telah kami siapkan dari negara asal mereka,” tutur Andy Adrian Febryanto, Direktur Niaga AirAsia Indonesia dalam rilis, Jumat (12/6/ 2015).

Pihak AirAsia kemudian akan melakukan seleksi terhadap video yang diunggah

peserta berdasarkan setiap kategori di akhir periode kontes. Nantinya akan ada 5 pemenang yang memperoleh kesempatan untuk mendapatkan perjalanan gratis keliling Asia Tenggara.

AirAsia akan membiayai seluruh tiket penerbangan dan akomodasi dari negara asal pemenang di kawasan

Asia Tenggara dan negaranegara yang termasuk ke dalam jaringan AirAsia. Setiap pemenang nantinya diwajibkan untuk menyelesaikan sejumlah daftar aktivitas dan menamatkan rencana perjalanan yang telah disiapkan oleh AirAsia dan berbeda untuk setiap kategorinya.

Tak hanya itu, setiap pe-

menang juga diwajibkan untuk mengangkat keajaiban dan keindahan Asean yang mereka lihat dan rasakan selama perjalanan berlangsung.

Berminat ikut? Anda bisa mencari informasi lebih lanjut di aseantraveller.airasia.com untuk detail mengenai kriteria pendaftaran dan cara mengungah video.

LIBURAN

JAJAN

Rumah Singgah Muntok Tawarkan Paket Wisata Sejarah

Rujak Es Krim, Murah Tapi Bikin Ketagihan

Pesanggrahan Muntok atau Wisma Ranggam di Kota Muntok, Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung.

ASOSIASI rumah singgah di Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, menawarkan sejumlah paket wisata sejarah untuk menarik kunjungan ke daerah di ujung barat Pulau Bangka tersebut.

“Kami berharap paket wisata yang dikelola masing-masing pelaku usaha rumah singgah mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisata di daerah itu sehingga sektor pariwisata bisa dirasakan manfaatnya sekaligus meningkatkan perekonomian warga di sekitarnya,” ujar Ketua

MENU BALURAN daging ayam panggang yang dikepal di batang bambu ini bernama satai lilit. Tampak kecoklatan dari hasil panggangan di atas arang. Aneka rempah-rempah terasa meresap di lidah.

Juru masak kuliner dari Ayodya Hotel & Resort Bali, Agus Supriyanto mempresentasikan rahasia di balik kuliner satai lilit.

Bersama dua orang juru masak lainnya, Agus tampak bersemangat mengenalkan

Asosiasi Homestay Muntok, Abang Faizal di Muntok.

Ia mengatakan pelaku usaha rumah singgah atau “homestay” di Muntok memiliki keunggulan sendiri-sendiri sehingga wisatawan yang datang akan lebih mudah memilih atau menginginkan jenis liburan yang ingin dinikmati selama tinggal di daerah itu.

“Ada beberapa alternatif paket wisata, seperti mempelajari sejarah dan budaya Muntok sebagai kota tua, Muntok sebagai lokasi pengasingan Proklamator dan pejuang Kemerdekaan RI,

Muntok sebagai daerah kemaritiman yang menawarkan kehidupan sehari-hari masyarakat nelayan,” katanya.

Selain itu, menurut Faizal, paket wisata jelajah alam dan wisata legenda, menikmati suasana perkebunan hortikultura dan lada putih juga bisa dinikmati pengunjung yang datang, selain wisata kuliner khas lokal.

Muntok selama ini terkenal sebagai “Kota 1.000 Kue”, bahkan pernah mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia-Indonesia (Muri), kategori penyaji jenis kue terbanyak pada 2010. “Kami berupaya terus mempercantik kota dan mengemas berbagai paket yang ditawarkan untuk memuaskan para pengunjung yang sudah jauh-jauh datang ke Muntok,” katanya.

Faizal berharap, dengan adanya bermacam alternatif paket wisata yang ditawarkan pemilik usaha rumah singgah, wisatawan akan betah tinggal di daerah itu, minimal tiga hari sehingga bisa menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah itu.

Berdasarkan data dari Dinas Hubparbudinfo Kabupaten Bangka Barat, di Muntok terdapat sebanyak 33 rumah singgah dengan kapasitas 45 kamar. Pengunjung dapat menginap di rumah singgah dengan harga sewa antara Rp 150.000 hingga Rp 250.000. ans

DI YOGYAKARTA ada sebuah kudapan yang cukup gampang dijumpai, yakni rujak es krim.

Dan, salah satu wilayah Yogyakarta yang cukup banyak penjual rujak es krim adalah area Pura Pakulaman Yogyakarta.

Di area itu pula ada seorang pelopor pejual rujak es krim yang telah menjajakan rujak es krim sejak tahun 1990, yakni Paino.

Hampir sama dengan rujak pada umumnya, yang berisikan buahbuahan, hidangan rujak es krim juga berisikan serutan mentimun, mangga, kedondong, pepaya, nanas, bengkoang, disiram dengan sambal kemudian diberi topping es krim.

Beberapa bahan baku yang digunakan untuk membuat sambalnya adalah asam jawa, kencur, gula jawa, cabai dan sedikit air.

Cita rasa dari rujak es krim ini cukup unik, perpaduan rasa pedas, asam, manis dari rujak serut, berpadu dengan rasa es krim (es puter berbahan dasar santan) yang teksturnya lembut, dingin dan segar.

Hidangan ini sangat pas jika dinikmati saat kondisi cuaca sedang panas. Dengan menggunakan gerobak sederhana dan bertempat di pojokan jalan Harjowinatan, sebelah utara, Paino menjajakan rujak es krim dari

Rujak Es Krim.

pukul 09.00 hingga habis.

Biasanya pada siang hari jualan Paino sudah ludes diserbu pelanggannya. Kuliner ini dihidangkan di atas piring kecil, bila pembeli merasa kurang pedas dengan rasa rujak yang dihidangkan, tinggal ditambahkan bumbu cabai yang sudah disediakan.

Meskipun hanya berjualan di pinggir jalan, dan bagi para pelanggan yang ingin menikmati rujak es krim d itempat hanya disediakan beberapa kursi di bawah rindangnya sebuah pohon besar, tetapi tidak mengurangi para pembeli untuk menyerbunya.

Saat pertama kali berjualan rujak es krim, Paino menjualnya dengan harga Rp 100, dan saat ini untuk setiap porsi rujak es krim harganya Rp 5.000. Menjaga kualitas dagangan adalah yang membuat Paino mampu bertahan hingga saat ini di tengah terus bermunculannya penjual baru rujak es krim. Pria 53 tahun tersebut selalu menggunakan buah segar untuk bahan dasar rujaknya.

“Untuk es krimnya pun saya buat sendiri. Dan saya tidak menggunakan pemanis buatan. Sehingga rasanya lebih mantap,” ujar Paino. ham

Rahasia di Balik Kenikmatan Satai Lilit cara memasak sate lilit.

“Masakan Bali pada dasarnya gampang untuk dimasak.

Semua bahan dapat ditemui di pasar,” katanya saat akan memulai demo memasak di Lagoon Cafe, The Sultan Hotel & Residences, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Awalnya, ia mulai menjelaskan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memasak satai lilit. “Untuk memasak satai lilit, dibutuhkan bawang putih, merah, daun salam,

daun jeruk, terasi, kunyit, lengkuas, santan, dan tentunya daging ayam,” katanya sambil menunjuk satu persatu bahanbahan bumbu.

Setelah lengkap, lanjutnya, semua bumbu dicampur menjadi satu dan kemudian dihaluskan menggunakan blender dengan tambahan air. Sementara, ayam yang menjadi bahan olahan satai lilit menurut Agus lebih baik telah digiling. Sehingga, akan lebih mudah dikepalkan ke bambu. Bumbu

yang halus kemudian ditumis.

Bumbu dicampur dan diaduk dengan santan. Kemudian, bumbu diolah bersama ayam giling. M Agus, kiat agar satai lilit terasa nikmat adalah adonan bumbu dan daging harus didiamkan selama satu malam agar meresap sebelum dipanggang.

Proses terakhir pembuatan sate lilit adalah pemanggangan.

Namun Agus tak menampilkan proses ini karena waktu yang terbatas. Ia hanya mem-

berikan kiat pemanggangan satai lilit dilakukan selama lima menit. Sebagai gantinya, ia menyajikan satai lilit yang telah dipanggang untuk para pengunjung.

Agus menyajikan satai lilit bersama lawar serta potongan timun dan wortel tipis dan nasi jagung. Saatnya mencicipi, rasa gurih dan tekstur lembut dari satai lilit seakan tetap menghadirkan pertanyaan rahasia kenikmatan di balik kuliner khas Bali ini. wah

Sajian kuliner sate lilit yang dipadukan dengan lawar dan nasi jagung.

www.lensaindonesia.com

METROPOLIS

16 Edisi 91/15 - 21 Juni 2015

Surabaya Gelar Jambore Batu Mulia Nusantara 2015 DEMAM batu mulia dan akik sepertinya tak bisa ditolak di Kota Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan kembali digelarnya Pameran dan kontes gemstone nasional yang mengusung tema “Jambore Batu Mulia Nusantara” pada 11-15 Juni 2015 di Sentra Ikan Bulak Jl. Cumpat-Depan Wisata Pantai Kenjeran Surabaya, Kamis (11/6).

Pameran sekaligus kontes batu akik ini diikuti sejumlah 100 Stan dari UKM Gemstone, Korek Wasu, Salim AlydrusSona, Kur2, Leony, Q&Q, Hobbis Collections, Mahardhika, Sona Janam-Garuda, Alam-Lawas Tenan-Bengkel Gs Surabaya, Nick GS Malang, Abie-Juned GS Jakarta, Syuro Majalengka, Caraka Ponorogo, Cocos Pilasto Jember, Dinda Permata, Selo Pacitan, JC-Mey-Muara Sarong Bengkulu, Fafa Giok-Wen Natural Aceh, Rajawali Sampang, Indo Bandung, Anas Tosca Pamulang, Koprasi Kasih Ibu Garut, Bandar permata Kediri, Kamikaze Tasik, Campernik-Pattimura Bekasi, Nusakambangan Cilacap, Dean Mojokerto, Caraka Jogja-Andy-, I La Galigo Makasar, Said-Indra Cirebon, serta peserta terjauh dari stand Raja Ampat Permata Papua.

Pameran ini juga dibuka oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini, dan dihadiri Kapolres Tanjung Perak AKBP Arnapi serta sejumlah pejabat dinas lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Kontes Batu Nusantara ini memperoleh Piala Walikota.

Saat memberikan sambutan Walikota Tri Rismaharini mengucapkan selamat datang kepada peserta pameran yang berasal dari ujung Aceh sampai Raja Ampat. “Saat ini memang diakui masyarakat surabaya sedang dilanda demam batu akik dan saya rasa yang paling demam itu ya warga surabaya,” tutur Risma. Dirinya juga berharap kerjasama antara Pemkot Surabaya dengan pengrajin batu akik bisa meningkatkan ekonomi di Surabaya. “Saya berharap dengan adanya pameran ini bisa merubah wajah sentra bulak ikan disini, dan kami juga akan merubah setidaknya tahun depan ada patung sura dan baya ditaman entra bulak ini,” imbuhnya.

Walikota perempuan pertama di Surabaya ini menceritakan bahwa saat dirinya pernah kunjungan ke Belanda mengatakan bahwa di negeri kincir angin tidak memiliki kekayaan batu seperti di Indonesia. “Terutama di Jawa Timur, Belanda nggak punya batu seperti disini tapi di Surabaya kita punya dan bagus,” katanya. Risma menegaskan, bahwa dengan kekayaan alam yang berupa batu mulia dan dimiliki Indonesia perlu dioptimalkan. “Kalau memang Surabaya memiliki batu pancawarna maka kita perlu tingkatkan dan optimalkan agar pengrajin batu mulia semakin makmur, apa iya ada gimana bentuknya toh,” paparnya.

Risma berharap kelak anak cucu kita akan menikmati dan melihat batu akik yang sudah dimiliki orang tuanya. Risma juga mengaku sama sekali tidak tahu dengan jenis batu mulia.

“Saya ini juga gak begitu ngerti karena saya juga mencoba menghargai karya Tuhan, kan batu ini juga ciptaan yang maha kuasa, semoga ini bukan hanya booming saja,” pungkasnya. Setelah memberi sambutan, Risma melanjutkan penekanan tombol tanda dibukanya pameran nasional gemstone dan melanjutkan pemotongan pita bunga melati. mas

Syarat Dukungan Calon Perseorangan di Pilwali Surabaya Minimal 182 Ribu

Sepi Peminat, Belum Ada Cawali Independen Nongol Meski pendaftaran telah dibuka, namun tak satu pun calon peserta Pilkada dari jalur perseorangan yang datang mendaftar di KPU Surabaya.

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya secara resmi membuka pendaftaran untuk pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Surabaya jalur perseorangan atau non partai, Kamis (11/ 06/2015).

Pendaftaran untuk pasangan calon independen ini akan ditutup pada Senin, 15 Juni 2015 mendatang.

Meski pendaftaran telah dibuka, namun hingga petang tak satu pun calon peserta Pilkada yang datang mendaftar di KPU Surabaya.

“Hingga pukul 17.00 WIB ini kami belum menerima pihak atau pasangan kandidat calon kepala daerah jalur perseorangan yang mendaftar.

Mungkin masih hari pertama pendaftaran,” kata Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data, Nurul Amalia, Kamis petang.

Nurul menyatakan, pihaknya masih optimis bila akan ada calon perserorangan yang

bakal mendaftar guna meramaikan prosesi Pilwali Kota Surabaya 2015.

“Bila menilik sejarah pelaksanaan Pilwali Kota Surabaya 2010 yang saat itu ada satu pasangan perseorangan yang daftar, maka KPU Kota Surabaya masih sangat optimis bila kali ini pun akan ada pasangan perseorangan yang mendaftar,” ujarnya.

Pada Pilwali Surabaya 2010 terdapat lima pasangan calon yang salah satunya yaitu Fitradjaja Purnama-Naen Suryono merupakan pasangan calon independen.

Nurul menjelaskan, bahwa ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi oleh pasangan calon non partai, namun yang paling penting itu adalah adanya dukungan yang disertai surat dukungan dari 6,5 persen warga Kota Surabaya yang memiliki hak pilih.

“Dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) No. 9 Tahun 2015 pasal 10 ayat d menyebutkan bahwa Kabupaten/Kota yang jumlah penduduknya lebih dari 1 juta jiwa maka syarat dukungannya paling sedikit 6,5 persen dari total penduduk. Kota Surabaya termasuk wilayah yang jumlah penduduknya 1 juta jiwa lebih, jadi syaratnya 6,5 persen,” paparnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Surabaya, Robiyan Arifin menyampaikan hal senada,

Seruan Bersama, Wali Kota Berharap Surabaya Kondusif Selama Ramadan

MENJELANG datangnya bulan puasa Ramadan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya beserta jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kota Surabaya dan elemen masyarakat, menggelar seruan bersama di Graha Sawunggaling, Lantai VI kantor Pemkot Surabaya, Selasa (19/6) malam.

Hadir dalam penandatanganan naskah seruan bersama tersebut , Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Ketua DPRD Surabaya Armudji, Komandan Lantamal V Surabaya, Kas Gartap III/ Surabaya, Komandan Korem 084 Bhaskara Jaya, Kapolrestabes Surabaya, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama dan juga Ketua Himpunan Pengusaha Rekreasi Hiburan Umum (Hiperhu).

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, seusai melakukan penandatanganan naskah seruan bersama dengan jajaran Forpimda Kota Surabaya, mengajak semua stake holder untuk terus merekatkan sinergi demi menjaga situasi di Surabaya tetap aman, nyaman dan tentram. Wali kota menyampaikan terima kasih karena kesepakatan bersama tahun 2014 lalu, bisa dijalankan dengan baik sehingga situasi Surabaya kondusif dan terkendali.

Warga yang menjalankan puasa jadi bisa beribadah dengan khusyu.

Juga tidak ada warga Surabaya yang jadi korban ledakan mercon.

“Saya berharap kita bisa melakukannya kembali di tahun 2015 ini.

Karena, kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga situasi kota tetap aman dan tentram,” tegas wali kota.

Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini juga mengingatkan agar selama Ramadan, semua pihak bisa aktif memantau kondisi kantor/

www.lensaindonesia.com

gedung tempat kerja masing-masing demi mengantisipasi potensi terjadinya kebakaran.

“Ketika ditinggalkan dipastikan aman karena cuaca nya sekarang panas sekali. Juga bagi yang punya usaha, dikontrol peralatan listrik dan memasaknya,” sambung wali kota.

Apresiasi disampaikan wali kota kepada pengusaha karena selama ini memiliki komitmen untuk melaksanakan poin-poin yang ada dalam seruan bersama. “Terima kasih karena selama ini, untuk sekian tahun, telah patuh dengan baik sehingga tidak ada gesekan antar masyarakat dan juga ormas.

Tahun ini kita kembali punya kesepakatan yang sama. Yakinlah, Tuhan akan memberikan berkah dengan cara berbeda,” ucap wali kota.

Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) Kota Surabaya, Soemarno mengatakan, acara yang rutin digelar setiap tahun ini dimaksudkan untuk memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat selama bulan Ramadan dan malam Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Harapannya, kata dia, masyarakat Kota Pahlawan bisa merasakan kesejukan dan kenyamanan dalam menjalankan ibadah puasa selama Ramadan.

“Seruan bersama ini merupakan bentuk saling menghargai dan menghormati kepentingan bersama. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menjaga suasana Kota Surabaya tetap kondusif,” tegas Soemarno.

Seruan bersama ini juga untuk mengingatkan kembali para pengusahapengusaha kepariwisataan, khususnya usaha hiburan malam, agar dapat mematuhi aturan-aturan yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Karenanya Hiperhu juga ikut dilibatkan dalam penandatanganan naskah se-

ruan bersama tersebut.

“Ini untuk mengingatkan para pengusaha kepariwisataan untuk mematuhi ketentuan tentang penutupan/ penghentian kegiatan usaha pariwisata selama Ramadan, malam Hari Raya Idul Fitri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Perda Kota Surabaya Nomor 23 Tahu 2012 tentang kepariwisataan,” jelas Soemarno.

Dijelaskan Soemarno, sesuai Perda Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan, pasal 24 ayat (1) huruf a, bahwa selama Ramadhan dan malam Idul Fitri, untuk kegiatan usaha diskotik, panti pijat, kelab malam, karaoke dewasa, karaoke keluarga, Spa dan pub/rumah musik diwajibkan menutup /menghentikan kegiatan.

Sementara untuk kegiatan usaha rumah biliar (bola sodok), dilarang membuka kegiatan usahanya kecuali yang digunakan sebagai tempat latihan olah raga dan harus terlebih dahulu memperoleh izin kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan rekomendasi KONI Surabaya berdasar usulan Persatuan Olah Raga Bola Sodok Seluruh Indonesia Surabaya. Untuk pertunjukan bioskop, dilarang memutar film mulai pukul 17.30 wib (waktu sholat Magrib/berbuka puasa) hingga pukul 20.00 wib (waktu sholat Isya/ Tarawih).

“Ketentuan sebagaimana ayat (1) huruf a, berlaku juga untuk usaha yang berada atau menjadi fasilitas hotel dan restoran,” sambung dia.

Warga Surabaya juga diimbau untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan/tempat untuk perbuatan asusila serta pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila. Poin lainnya, setiap orang dan/ atau perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol, agar tidak menyajikan dan menjual minuman beralkohol. “Juga tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan dan mendatangkan massa sehingga berpotensi menimbulkan keributan,” sambung Soemarno.

Untuk pengawasan, Bakesbang Linmas menyediakan pos pengaduan.

Apabila masyarakat menemukan pelanggaran, bisa segera melaporkan ke posko pengaduan yang berada di kantor Bakesbang Linmas Jalan Jaksa Agung Suprapto. “Bila masyarakat mengetahui ada pelanggaran, silahkan kontak posko kami di nomor telepon 5343000,” kata pejabat yang ramah dengan wartawan ini. adv/wan

bahwa sesuai PKPU No 9 Tahun 2015 itu juga diperkuat dengan adanya proses rapat pleno KPU Kota Surabaya yang khusus membahas persyaratan pencalonan perseorangan.

Sesuai hasil Keputusan Rapat Pleno KPU Kota Surabaya pada 19 Mei 2015, jelas Robi, pasangan calon perseorangan, berdasarkan peraturan perundang–undangan harus

memenuhi syarat dukungan minimal 6,5 persen dari jumlah penduduk Kota Surabaya sebanyak 2.806.306 jiwa.

Jadi kalau di Surabaya ini ada 31 kecamatan, maka jumlah dukungan yang dibutuhkan calon perseorangan setidaknya berasal lebih dari 16 kecamatan. Kemudian karena jumlah penduduk Surabaya ada sekitar 2.806.306 juta jiwa, maka jumlah dukungan

minimal 182.410 dokumen yang dibuktikan dengan fotocopy KTP. “Bila menilik jumlah total penduduk itu maka akan ketemu sejumlah 182.410 orang sebagai batas persyaratan calon perseorangan di Pilwali Kota Surabaya. Jumlah tersebut juga harus tersebar di lebih lebih dari 16 jumlah kecamatan di Kota Surabaya,” jelas Robi. wan

Pengendara motor kini bisa gratisan melewati Jembatan Suramadu.

Jembatan Suramadu Digratiskan Khusus Roda Dua PRESIDEN Jokowi menggratiskan tarif motor yang melewati tol Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura, terhitung sejak Sabtu (13/6/2015) pukul 00.00 WIB atau dinihari.

"Pembebasan berlaku mulai Sabtu 13 Juni 2015 pukul 00.00 WIB," tegas Presiden Jokowi saat meresmikan tol Gempol-Pandaan di Kabupaten Pasuruan, Jatim, Kamis (11/6/2015).

Menurut Presiden Jokowi, pembebasan tarif tersebut akan mempermudah pergerakan masyarakat pengguna motor. "Saya sudah perintahkan membebaskan tarif tol golongan enam untuk kendaraan roda dua di jalan tol Jembatan Suramadu. Namun untuk roda empat tidak," ujarnya.

Saat ini pengelola Jembatan Suramadu mengenakan tarif Rp 3000/unit bagi pengendara motor dan Rp 30.000 untuk setiap mobil.

JembatanSuramadu men-

jadi jembatan terpanjang di Indonesia dengan ukuran jarak 5.438 meter ini. Jembatan yang menghubungkan Surabaya dan bangkalan ini dibangun selama 6 tahun sejak 2003 dan selesai pada 2009.

Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) mengapresiasi keputusan Presiden RI Joko Widodo menggratiskan sepeda motor melewati Jembatan Suramadu, karena dinilai mengabulkan permintaan mayoritas warga sekitar yang meminta pembebasan tarif.

"Ini langkah baik yang patut diapresiasi. Sejak dulu warga menginginkan ini, dan sekarang terwujud," ujar Humas BPWS Faisal Yasir ketika dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (12/6/2015).

Ia mengakui keinginan warga sebenarnya menginginkan pembebasan semua tarif, baik roda dua maupun roda empat, namun karena keputusannya khusus sepeda motor maka selaku pengelola jembatan sepan-

jang 5,4 kilometer tersebut, pihaknya akan melaksanakan keputusan pemerintah pusat.

Menurut dia, dengan dibebaskannya tarif sepeda motor maka otomatis menjadi salah satu instrumen pengungkit pergerakan ekonomi masyarakat sekitar.

Kendati demikian, pihaknya mengaku tak berhak mengatur terkait tarif Jembatan Suramadu karena merupakan kewenangan PT Jasa Marga.

"Yang jelas, BPWS selaku pengelola sangat mengapresiasi dan ini langkah baik.

Semoga perekonomian di kawasan Suramadu semakin berkembang," kata pria yang akrab disapa Coy tersebut.

Sejak diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Juni 2009, jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura itu bertarif Rp3 ribu untuk roda dua, dan Rp30 ribu khusus kendaraan roda empat atau lebih. andiono