Koran Lensa Indonesia Edisi 92 by Koran Lensa Indonesia

Klik website: http://www.lensaindonesia.com/

Edisi 92 22 - 28 Juni 2015

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

Timnas U 23 Diduga Mengalah di SEA Games 2015

HEBOH REKAMAN ATUR SKOR MAFIA BOLA PANCASILA PUSAKA ALAM

OLEH SOEHIRMAN NEGARA Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara adi luhung, sangat mulia dan bertugas untuk membuka tabir rahasia kegiatan alam. Sebagai negara adi luhung, Indonesia telah dikaruniai sebuah pusaka alam yang dinamai Pancasila. Pusaka alam ini berlandaskan dari tiga sumber, yakni sumber urip (sumber hidup), sumber sejatine urip (sumber hidup yang hakiki), dan sumber rejeki. Pada hakekatnya makna Pancasila adalah menuju suatu kehidupan yang indah, yakni praktis, ekonomis, bebas, aktif, dinamis, harmonis dan bertanggungjawab. Pancasila sebagai pusaka alam jika dikaji sar dengan nilai-nilai syariat, tarikat, makrifat, dan hakekat yang unsur-unsur kandungannya juga ada ruh atau nyawa, jiwa, sukma dan raga. Di dalam unsur itu adalah unsur alam yaitu angin, api, air, dan tanah yang mewujud alam kehidupan yang sempurna dan hidup sempurna. Karena itu Pancasila harus dilaksanakan tidak hanya secara teori tapi juga prakteknya. Sebab kalimat dalam Pancasila sering menumbuhkan rasa damai dan mulia, di mana pada gilirannya akan dapat mengantar ke alam yang tepat. Sehingga bisa menumbuhkan sifat budi pekerti yang luhur. Bila budi pekerti sudah tertanam dalam-dalam, maka dapat menumbuhkan martabat yang agung. Sehingga bisa membangun moral, akhlaq, fisik dan mental menuju manusia seutuhnya. Baca: Anas... Hal 7

SESUMBAR PDIP AKLAMASI PILKADA SURABAYA Sorot

UMROH, LAUDYA CHINTYA BELLA MINTA JODOH Blitz

MENTERI SUSI DIGUGAT MALING IKAN RP 1 TRILIUN Nasional

KONTROVERSI GO-JEK PENABRAK UU Jakarta Raya 10

www.lensaindonesia.com

Kekalahan timnas U-23 pada semifinal dan perebutan tempat ketiga sepak bola di SEA Games 2015 Singapura diduga telah diatur.

PRAKTIK pengaturan skor sepak bola Indonesia di ajang nasional dan internasional rupanya sudah terjadi sejak 15 tahun lamanya. Hal itu terbongkar setelah pelaku match fixing berinisil BS melaporkannya ke Bareskrim Mabes Polri dengan didampingi sejumlah lembaga bantuan hukum.

BS melaporkan tindak pidana penyuapan di beberapa kasus persepakbolaan Indonesia dalam kurun 2000 sampai dengan 2015. Pelapor BS yang didampingi sejumlah lembaga bantuan hukum itu melaporkan adanya tindak pidana penyuapan di

beberapa kasus persepakbolaan Indonesia dalam kurun 2000 sampai dengan 2015. “Dia (BS) dapat 30 sampai 35 juta rupiah tiap pertandingan, itu yang buat dia sendiri,” kata tim advokasi dari LBH Pers Asep Komarudin di Jakarta, Selasa (16/6/2015). Baca: Heboh... Hal 7

Ketua sementara KPK, Taufiequrrachman Ruki.

KPK ‘Dikacau’, Dilarang Sadap dan Tangkap Tangan KEBERADAAN KPK kembali terancam. Pasca aksi kriminalisasi terhadap para pimpinan lembaga antirasuah itu reda, kini kembali hadir aksi melemahkan musuh koruptor itu lewat jalur legislasi alias perundanganundangan. Sejumlah fraksi di DPR seolah kompakan untuk merevisi alias membongkar UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang saat ini masuk Prolegnas 2015. Kesepakatan bongkar undangundang KPK ini hasil kerja bareng Baleg DPR dan Menkumham Yasonna Laoly. Baca: KPK... Hal 7

Dibunuh Ibu Angkat, Agus Disuruh Setubuhi Angeline Saat Sekarat MISTERI pembunuhan terhadap Angeline mulai terkuak. Tersangka pembunuh Angeline, Agustinus Tae, mengaku bahwa Margriet telah membunuh anak angkatnya itu. Pengakuan Agus ini diungkap dalam keterangan tambahannya kepada penyidik Kepolisian Resor Kota Denpasar, Rabu (17/6/2015). Menurut Haposan Sihombing, kuasa hukum Agus, dalam BAP tambahan itu kliennya mengatakan hanya membantu untuk mengubur jasad Angeline ke lubang di belakang rumah. Dia sendiri tidak melihat eksekusi pembunuhan yang dilakukan oleh Margriet. “Karena saat tiba di kamar Margriet, Angeline sudah dalam kondisi sekarat dan terlentang di lantai, “ kata Haposan sesaat setelah mendampingi Agus sebagai saksi dalam kasus penelantaran anak oleh Tersangka Margriet, Kamis (18/6/2015). “Dari luar kamar itu, Agus sempat mendengar Angeline meminta agar mamanya tidak memukulnya. ‘Mama tolong jangan pukul’,” ungkap Haposan. “Waktu kejadian, M (Mar-

Margriet Megawe

griet) memanggil AG (Agus) untuk datang ke kamarnya dan mengatakan telah membunuh Angeline,” ujarnya. Saat itu Angeline masih sekarat. Tapi kemudian Agus disuruh Margriet menyetubuhinya. “Kemudian si ibu angkat meminta tersangka untuk menyetubuhi anak angkatnya. Saat itu tersangka tidak mau, kemudian dia diminta untuk membuka bajunya, lalu si Agus meletakkan bajunya

di dada korban,” katanya. Dia menegaskan, bahwa Agus tidak membunuh Angeline dan tidak melakukan pelecehan terhadap korban. “Agus hanya disuruh mengambil boneka, membungkus, dan menguburkan,” jelasnya. Dia juga menegaskan, Agus juga sempat diminta Ibu M untuk memperkosa korban, tapi dia tidak mau. Baca: Dibunuh... Hal 7

Mendagri Hapus Dana Hibah, Pemprov Jatim Malah Cairkan KEBIJAKAN pemerintah pusat menghapuskan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) di seluruh pemerintah daerah (pemda) di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, diabaikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Timur. Ini setelah Pemprov Jatim melalui Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesmas) Setdaprov Jatim mencairkan dana hibah/bansus Rp 4,9 miliar yang bersumber dari APBD Jatim 2015 untuk Muktamar NU ke-33 yang bakal digelar di Jombang 1 Agustus 2015. Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah melarang pencairan dana hibah dan bansos dalam APBD 2015. Larangan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 903-42-2014. Menanggapi adanya SK Mendagri tersebut Kepala Biro Kesmas Setdaprov Jatim, Bawon Adhi Yitoni menyatakan, bahwa dana yang ia cairkan pada akhir April lalu

Kepala Biro Kesmas Setdaprov Jatim, Bawon Adhi Yitoni tidak tahu Mendagri hapus dana hibah.

untuk pelaksanaan Muktamar NU telah sesuai Permen No 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD dan perubahannya Permen No 39/2012. Kemudian, Peraturan Gubernur No.77/2012 ditambah Perubahan Pergub No 14 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jatim. Baca: Mendagri... Hal 7

Pasca Matinya Aktivitas Prostitusi di Kedung Banteng Ponorogo

Dulu Pengunjung Bisa ‘Kelon’ Gratis di Lokalisasi Dulu banyak remaja datang dan minta bir gratis. Mereka meniduri anak-anak asuh (PSK) gak mau bayar. GELIAT ‘bisnis lendir’ di Kedung Banteng Ponorogo benarbenar sudah mati. Tak lagi terlihat tetamu yang datang. Bahkan papan-papan nama wisma dan papan reklame beberapa minuman juga sudah diturunkan. Seorang lelaki dengan tubuh sedikit subur berusia sekitar 60 tahunan, Nyoto mengatakan,

Salah satu lorong lokalisasi Kedung Banteng yang lengang.

“Kami telah terusir. Dari daerah Watudakon, Kelurahan Ronowijayan (Kecamatan Siman),

kami diusir ke sini. Kok sekarang ditutup. Tapi ini aturan, kami bisa apa,” ujar Nyoto mulai ceritanya.

Nyoto masih ingat, di tahun 1974, di era kepemimpinan Bupati Ponorogo Sumadi, telah dilakukan pemusatan aktivitas prostitusi. Yaitu di daerah Watudakon, Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman. Saat itu, ada 29 rumah mucikari yang terbuat dari anyaman bambu atau gedheg. Bilik-bilik mesranya pun terbuat dari anyaman bambu. “Dari beberapa daerah, wongwong nakal itu disatukan di sana. Waktu itu saya hanya penjual rokok di kios depan lokalisasi itu,” ujarnya. Tahun 1976, ia membeli sebuah rumah di kompleks ini. Kios rokok berubah menjadi

warung kopi plus. Nasib pun menggelindingkannya menjadi seorang mucikari. Jumlah rumah yang mencapai 29 ini pun tidak pernah bertambah. Pemerintah yang berkuasa saat itu membatasi jumlah rumah bordil yang ada hanya sampai di angka itu. Namun jumlah PSK tidak pernah diatur. Rata-rata, tiap rumah menyediakan dua hingga lima PSK. Di kompleks Watu Dakon pun setidaknya ada seratus hingga 150-an PSK yang silih berganti menawarkan kenikmatan dunia. Baca: Dulu... Hal 7

EKBIS

2 Edisi 92/22 - 28 Juni 2015

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas membahas strategi pemenuhan bahan kebutuhan pokok di bulan puasa.

Presiden Keluarkan Aturan Soal Harga Barang Pokok PRESIDEN Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden No.71 Tahun 2015 tentang penetapan harga dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengatakan peraturan yang ditandatangani 15 Juni 2015 itu ditujukan untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga barang kebututhan pokok yang beredar di pasar. Dalam keterangan persnya, Teten menjelaskan bahwa peraturan itu antara lain meliputi pelarangan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting di gudang ketika terjadi kelangkaan barang, gejolak harga atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Barang kebutuhan pokok yang dimaksud dalam peraturan tersebut terdiri atas hasil pertanian (beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabai, bawang merah); hasil industri (gula, minyak goreng, tepung terigu); dan hasil peternakan dan perikanan (daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, serta ikan bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang segar). Sementara barang penting yang dimaksud meliputi benih (padi, jagung, kedelai); pupuk; gas elpiji dalam tabung tiga kilogram; tripleks; semen; besi baja konstruksi; dan baja ringan. Dengan adanya Peraturan Presiden itu maka dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah pusat wajib menjamin pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Peraturan itu juga memberi kewenangan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan harga dengan menetapkan harga khusus menjelang, saat dan setelah hari besar keagamaan atau saat terjadi gejolak harga; harga eceran tertinggi pada saat operasi ans pasar; dan penetapan harga subsidi.

Gubernur Soekarwo saat bertemu pengurus Kadin Jatim di Grahadi.

Gubernur Minta Kadin Jatim Bantu Hidupkan Pasar Turi GUBERNUR Jatim Soekarwo meminta kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim terbaru dapat membantu percepatan pembangunan Pasar Turi Surabaya. Hal ini dinilai penting untuk menghidupkan kembali transaksi perdagangan dari kawasan Indonesia Timur agar tidak beralih ke Jakarta. “Pasar Turi itu tidak hanya mewakili pedagang Surabaya, tapi pedagang se-Indonesia Timur,” ujar Gubernur Jatim, Soekarwo, usai acara Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Jatim dan Kabupaten/Kota masa bakti 2014-2019 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (17/6/2016). Menurutnya, penyelesaian pasar tradisional yang sempat terbakar itu perlu penyelesaian cepat karena ada informasi terkait keluhan dari sebagian pedagang Indonesia Timur lari ke pasar tradisional Tanah Abang, Jakarta. “Perlu diingat yang disediakan di Pasar Turi itu barang-barang kiloan, tapi sekarang itu sulit ditemui. Kita tahu sendiri dulu barang yang ditemui di Pasar Turi bukan lembaan tapi kiloan,” urainya. Menanggapi hal itu, Kadin Jatim mengaku permintaan Gubernur Soekarwo menjadi salah satu prioritas untuk segera menyelesaikan pembangunan Pasar Turi. “Pasar Turi itu barometer perdagangan ekonomi di Surabaya. Harapannya, Pasar Turi seperti Mangga Dua di Jakarta dan fungsinya seperti dulu, bahkan lebih,” kata Wakil Ketua Kadin Jatim M Rizal, ditemui usai pelantikan. Ia mengatakan, ada beberapa kendala yang membuat Pasar Turi belum beroperasional, salah satu kendalanya adalah pedagang masih ada yang enggan berjualan di dalam karena alasan tidak akan laku. “Pedagang memiliki karakteristik tertentu, seperti pedagang kecil yang berjualan menolak dimasukkan ke dalam Pasar Turi dan mereka ingin tetap berdagang di jalan,” ungkap Rizal. Sementara itu, dalam pelantikan tadi ada sebanyak 20 Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang dilantik, yakni Kota Malang, Kota Blitar, Kota Pasuruan dan Kota Batu, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Malang. Kemudian, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pamekasab, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Bangka sarifa lan. www.lensaindonesia.com

Pertamina Tampung Minyak Penambang Tradisional Sumur Tua Bojonegoro Pertamina EP akhirnya bersedia menampung minyak hasil penambang tradisional di wilayah sumur tua Wonocolo, Bojonegoro. PERTAMINA EP dan Paguyuban Penambang Tradisional langsung melakukan sosialisasi pengambilalihan pengelolaan sumur minyak tua di wilayah Wonocolo, Kabupaten Bojonegoro yang berlaku efektif mulai hari ini, Senin (15/06/2015). Manajer Legal and Relations Asset 4 Pertamina EP, Sigit Dwi Aryono mengatakan, selain sosialisasi juga dilakukan pembinaan terkait operasional pengelolaan sumur tua kepada para penambang. “Hari ini kami (Pertamina) bersama Paguyuban Penambang Tradisional mulai melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait operasional yang akan dilakukan penambang agar lebih memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan,” ujar Sigit, Senin (15/6/2015). Ia menegaskan, sosialisasi

Beli Rumah di Bawah Rp 300 Juta Bebas PPN

dan pembinaan pada penambang ini menindaklanjuti perjanjian antara Pertamina EP dengan penambang tradisional yang ditandatangani di Jakarta, Jumat (12/06/2015) lalu. Dalam naskah perjanjian itu, lanjut dia, tercantum antara lain soal ketersediaan Pertamina EP menampung minyak hasil penambang tradisional di wilayah sumur tua Wonocolo. Selain itu, juga tercantum larangan tegas bagi penambang untuk tidak mengebor sumur baru atau memperdalam sumur. Lainnya, dalam perjanjian penambang juga dilarang mengolah minyak mentah serta dilarang keras menjual hasil minyak sumur tua ke luar daerah. “Lewat perjanjian ini Pertamina EP ingin memberi kepastian pada 2.500 penambang tradisional. Mereka tetap bisa bekerja di wilayah sumur tua Wonocolo karena kami akan menampung produksi mereka. Dengan demikian para penambang tradisional bisa merasa tenang saat bulan puasa nanti,” paparnya. Menurut Sigit, semangat Pertamina EP ini untuk menjaga situasi kondusif di wilayah Wonocolo, seiring dengan imbauan Kapolres Bojonegoro agar tidak ada gejolak pasca pemutusan kerjasama antara Pertamina EP dengan 2 KUD di wilayah Wonocolo.

PEMERINTAH menaikkan batasan harga rumah yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Rp 140 juta menjadi Rp 300 juta. Dengan demikian, masyarakat pun menjadi makin hemat untuk memenuhi kebutuhan papan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Mekar Satria Utama mengatakan, alasan pemerintah menaikkan plafon harga rumah yang bebas PPN adalah untuk meningkatkan pasar rumah dengan harga di

hari lalu. Menurut dia, penolakan keberadaan paguyuban penambang sumur minyak tua berdasarkan tunjukkan Pertamina EP Asset IV Field Cepu, Jawa Tengah, tanpa landasan hukum. Meskipun, lanjut dia, Pertamina EP Asset IV Field Cepu beralasan penunjukkan paguyuban penambang yang mengelola lapangan sumur minyak tua hanya dalam masa transisi. “Keberatan kita juga karena tidak ada kejelasan waktu paguyuban mengelola lapangan sumur minyak tua,” ujarnya. Ia menambahkan pemkab harus mampu menyelesaikan permasalahan pengelolaan lapangan sumur minyak tua di Kecamatan Kedewan, juga Malo, karena masa terakhir

kontrak dua KUD, pada 15 Juni. Sementara itu, Pertamina EP memutus kerjasama pengelolaan sumur tua dengan KUD Sumber Pangan dan Usaha Jaya Bersama sejak 15 Mei dan berlaku efektif 15 Juni. Pertamina EP akan mengelola sendiri wilayah kerja pertambangan (WKP) di Wonocolo ini dengan sistem swakelola yang tetap melibatkan penambang tradisonal. Naskah kerja sama antara Pertamina EP dan penambang tradisonal ini ditandatangani Presiden Direktur Pertamina EP Rony Gunawan dengan Wahyu Handayani (Ketua Paguyuban Wonocolo) dan Sri Bowo (Ketua Paguyuban Wonomulyo). Pertamina EP menjamin hak penambang tradisional tidak ada yang berkurang dalam pengelolaan sumur tua dengan konsep swakelola. Dalam perjanjian ini, Pertamina EP juga mewajibkan penambang tradisional untuk mengelola lingkungan secara lebih baik agar kerusakan lingkungan di Wonocolo bisa diperbaiki secara bertahap. DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur sepakat menolak keberadaan paguyuban penambang sumur minyak mengelola lapangan sumur minyak tua di sarifa Kecamatan Kedewan.

dilansir dari Kompas, Jakarta, Kamis (18/6/2015). Mekar mengatakan, pemerintah mendengarkan masukan dari pengembang sebelum memutuskan kenaikan plafon. Diharapkan dengan aturan ini, maka backlog di kelompok harga rumah bisa teratasi. “Kalau enggak salah backlognya sampai berapa juta begitu. Backlog itu maksudnya permintaan masyarakat terhadap perumahan di type itu dibandingkan dengan suplai yang akan disediakan oleh pengembang. Jadi kalau ditiadakan PPN-nya mereka

(pengembang) lebih berminat masuk di kisaran itu,” jelas Mekar. Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Eddy Hussy membenarkan bahwa permintaan rumah di kisaran harga di bawah Rp 300 juta sangat tinggi. Hal ini disebabkan, mayoritas masyarakat Indonesia masih tergolong low income. “Saya tidak ada angkanya, tapi kalau dari seluruh anggota REI di Indonesia, yang membangun rumah di bawah Rp 300 juta itu bisa mencakup 50 persen dari total yang dibangun,” kata Eddy. est

Pengelolaan minyak di sumur tua yang ada di Kecamatan Wonocolo, Bojonegoro.

Seperti diberitakan, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur sepakat menolak keberadaan paguyuban penambang sumur minyak mengelola lapangan sumur minyak tua di Kecamatan Kedewan. Paguyuban penambang sumur minyak tersebut berkeinginan menggantikan KUD Usaha Jaya Bersama (UJB) dan KUD Sumber Pangan (SP) yang selama ini bertindak sebagai pengelola. Seperti dikutip Antara, Sabtu (30/05/2015) lalu, Ketua DPRD Bojonegoro Mitro’atin, menjelaskan kesepakatan menolak keberadaan paguyuban penambang disampaikan dalam rapat forum pimpinan daerah (forpimda) beberapa

bawah Rp 300 juta. Selain itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan ini untuk meningkatkan industri properti, agar lebih banyak lagi pengembang (developer) yang mau membangun unit-unit rumah di kelompok harga itu. “Saat ini market dengan demand yang besar kan ada di situ. Memang untuk saat ini, sepertinya sudah saatnya Rp 140 juta itu, sebagian orang berpendapat itu tidak layak. Di Rp 300 juta lah ukuran yang normal untuk rumah kelas menengah yang bisa dikembangkan,” kata Mekar

Juli, 50 ATM Bank BUMN Saling Terkoneksi

Subsidi Listrik Pelanggan 450VA dan 900VA Dicabut

TIDAK lama lagi, jaringan mesin anjungan tunai mandiri (ATM) bank-bank BUMN mulai terkonsolidasi. Rico Usthavia Frans, Senior Executive Vice President Transactional Banking Bank Mandiri, mengatakan, pihaknya dengan tiga bank pelat merah lainnya akan melakukan sinergi jaringan ATM pada pertengahan Juli 2015. “Tahap awal, akan ada 50 ATM bank BUMN yang saling terkoneksi,” kata Rico, Rabu (17/6/2015). Selanjutnya, sekitar 800 mesin ATM bank BUMN saling bersinergi pada akhir tahun ini. Jadi, bagi Anda nasabah bank BUMN Mandiri, misalnya, dapat melakukan transaksi keuangan menggunakan ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan biaya yang sama.

PEMERINTAH berencana mencabut subsidi listrik untuk golongan rumah tangga dengan daya 450 VoltAmpere (VA) dan 900 VA. Namun, lantaran langkah ini dapat memicu inflasi, maka pemerintah menunggu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman menuturkan, alasan dicabutnya subsidi untuk golongan ini adalah subsidi listrik tak tepat sasaran. “Kan banyak masyarakat yang rumahnya tiga, empat, tapi listriknya 900VA,” kata Jarman ditemui di Garden Party Kementerian ESDM dengan pengusaha tambang dan migas, Jakarta, Selasa (16/6/2015). Jarman mengatakan, subsidi untuk 450-

Nasabah melakukan transaksi dengan mesin ATM.

Petugas PLN memeriksa meteran listrik pelanggan.

VA dan 900VA kemungkinan akan dicabut secara bertahap sampai harga keekonomian. Saat ini, kata Jarman, tarif keekonomian untuk konsumen tersebut sebesar Rp 1.500 per KWh. Jarman menuturkan, bisa jadi pencabutan subsidi dilakukan tiap tiga bulan sekali sampai menuju harga keekonomian tersebut. Namun, dia bilang belum memutuskan sampai kapan subsidi akan ditarik seluruhnya. “Kan kita harus melihat daya beli masyarakat. Belum tentu 2017 langsung keekonomian,” ucap Jarman. Dengan rencana ini, maka pemerintah akan mengalokasikan jauh lebih sedikit subsidi energi dalam APBN. “(Tapi) Tergantung DPR nanti jadinya berapa (anggaran sub est sidinya),” pungkas Jarman.

Rico menambahkan, rencana konsolidasi BUMN ini akan menekan biaya (cost) karena setiap bank akan memangkas pengeluaran biaya untuk pendirian ATM. Misalnya, Bank Mandiri biasanya menambah 2.000-4.000 ATM baru per tahun, maka setelah konsolidasi, Mandiri hanya akan mengeluarkan biaya untuk pendirian 2.000 mesin ATM. “Jadi, nanti masing-masing bank BUMN akan mendirikan 2.000 mesin ATM setiap tahun, setelah konsolidasi ini berjalan, kecuali Bank Tabungan Negara (BTN) akan mendirikan 500 ATM per tahun,” tambahnya. Sebagai informasi, saat ini bank mengeluarkan biaya sekitar 7.000 dollar AS8.000 dollar AS per mesin nin ATM.

POLITIK

Edisi 92/22 - 28 Juni 2015

Profesi Pengacara Dominasi Pendaftaran Capim KPK

Nurdin Tampubolon

Fraksi Hanura Tolak Dana Aspirasi Rp 20 M FRAKSI Partai Hanura mengambil sikap penolakan terhadap usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) yang dikenal dengan dana aspirasi besaran Rp 20 miliar per anggota DPR setiap tahunnya. Oleh karenanya, Fraksi Hanura akan mengusulkan revisi terhadap Pasal 80 Huruf J UndangUndang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang dikenal dengan MD3 ini, lantaran dijadikan sebagai dasar hukum dari usulan pengadaan dana aspirasi. “UU MD3 akan kami usulkan direvisi. Bersama partai lain seperti Nasdem yang sudah menolak dan beberapa partai lagi yang akan menolak,” ujar Ketua Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2015). Dijelaskan oleh Nurdin, dalam pasal 80 (j) UU MD3 itu, Pimpinan DPR serta anggota DPR yang pro pada dana aspirasi selalu menjadikan pasal ini sebagai alas hukum. Namun, Hanura tak mau tergiur bahkan terjebak karena bisa menjadi polemik di kemudian hari. “Kami tidak mau membebani negara lagi dengan dana aspirasi yang pelaksanaannya tidak tepat sasaran. Hanura tidak mau dana aspirasi menjadi polemik di kemudian hari karena ini tugas eksekutif,” terang Nurdin Tampubolon. Dia pun menegaskan, akan akan mengintruksikan jajarannya yang berada di panitia kerja untuk secara tegas menolak usulan dana tersebut. “Kami tidak perlu tarik anggota dari Panja, cukup kami instruksikan agar di setiap rapatnya menolak dana yuanto aspirasi ini,” jelas Nurdin Tampubolon.

SEPEKAN sebelum pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid IV ditutup, tercatat ada 139 orang mendaftar. Dari angka tersebut, 32 persen atau 45 di antaranya berprofesi sebagai pengacara. “Profesi terbanyak advokat 32 persen, PNS 26 persen, dan akademisi 16 persen,” kata juru bicara pansel capim KPK Jilid IV, Betti S. Alisjahbana kepada wartawan, Rabu (17/ 6/2015).

Sedangkan sisanya berlatar belakang aktivis maupun wiraswasta. Betti melanjutkan, dari 139 pendaftar, saat ini sudah ada delapan pendaftar yang bergender perempuan. Sebagian dari perempuan yang mendaftar ini berprofesi sebagai aktivis dan advokat. “Ada juga yang berprofesi sebagai head of legal, dan auditor,” ungkap Betti. Dari seluruh pendaftar itu juga masih didominasi lakilaki. Usia terbanyak dari para

pendaftar ini adalah antara 4560 tahun (76 persen). “Dilihat dari latar pendidikannya, mayoritas 55 persen berpendidikan S2 atau S3,” ungkap Betti. Meski telah menerima 139 pendaftar, Betti menyatakan, pihaknya terus menjemput bola dengan menggelar roadshow ke sejumlah daerah. Kemarin, pansel bekerja sama dengan masyarakat sipil anti korupsi melakukan roadshow di Medan yang diwakili oleh Betti Alisjahbana, di Yogyakarta oleh

Juru bicara Pansel Capim KPK jilid IV, Betti S. Alisjahbana.

Supra Wimbarti dan di Padang oleh Meuthia Ganie. Selain melakukan sosialisasi, roadshow itu juga ditujukan untuk mencari kandidat potensial di

berbagai daerah. “Beberapa tokoh daerah menyatakan akan ikut dalam seleksi Capim KPK,” imbuh Betti.sita/bbs

Partai Terancam Hancur, KKB’66 Ingatkan Golkar Bukan Milik Kubu-kubuan

Terkutuklah Agung dan Ical Rapat terbatas membahas pembayaran dana talangan korban terdampak lumpur Lapindo Sidoarjo, Surabaya, Jawa Timur dipimpin Presiden Joko Widodo.

Dana Talangan Korban Lumpur Lapindo Segera Cair PEMERINTAH berharap bisa membayarkan dana talangan untuk sisa ganti rugi korban terdampak Lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur pada 26 Juni mendatang. Adapun dana talangan yang diberikan kepada warga bukanlah objek pajak sehingga tak terkena pajak. “Kami berharap bisa diputuskan dan disepakati kita bayarkan tanggal 26 juni 2015 minggu depan ini, karena Rakyat memang sudah menunggu lebih dari 9 (sembilan) tahun untuk ganti rugi ini,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2015) siang. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, jumlah dana talangan yang akan dibayar pemerintah untuk korban lumpur Lapindo mencapai Rp781 miliar. Terkait pembayaran dana talangan ini, pemerintah akan memperoleh jaminan terhadap pembayaran tanah korban Lapindo yang sudah dilakukan oleh PT Minarak Lapindo dengan nilai Rp2,7 triliun. Pemerintah memberikan dana talangan pembayaran membayar ganti rugi 20 persen warga di area terdampak Lumpur Lapindo yang tidak mampu dibayar oleh PT Minarak setelah perusahaan ini mengklaim tidak sanggup membayar. Sementara di sisi lain Mahkamah Konstitusi memutuskan pemerintah harus hadir dalam upaya ganti rugi korban lumpur Lapindo, baik pada area terdampak dan area tidak terdampak. “Sesuai dengan hasil verifikasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang sudah dibeli oleh Lapindo Rp2,7 triliun ini akan dijaminkan kepada pemerintah. Itu kesepakatannya. Jadi semua nanti termasuk yang kita bayarkan menjadi jaminan juga dari Lapindo. Semua dijaminkan,” terang Basuki. Terkait status dana talangan itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengaku akan mempelajari apakah itu bisa dikenakan bunga atau pajak. Namun, karena sifatnya membantu masyarakat, menurut Menkeu, tampaknya dana talangan itu bukan merupakan objek pajak tapi bunga. “Sekali lagi ini sifatnya pinjaman atau talangan. Kami butuh waktu untuk bisa meyakinkan dari segi aturan, apakah pengenaan atau ketidakpengenaan itu sesuai ketentuan,” kata Bambang seraya menyebutkan, dalam negosiasi dengan PT Lapindo akan bisa dilihat nantii apakah pajaknya ikut atau tidak. Menkeu berjanji menyelesaikan masalah tersebut untuk mendukung Menteri PUPR agar dana talangan Lapindo bisa segera dicairkan akhir bulan sita/bbs ini.

KKB ’66 menyikapi kisruh Golkar dan islah parsial antara dua kubu di Partai Golkar. Islah yang terjadi dianggap penuh kepalsuan karena Agung dan Aburizal tidak kunjung sepakat soal siapa yang meneken pencalonan Pilkada. KETUA Umum Komunitas Keluarga Besar Angkatan 1966 (KKB ’66) Binsar Effendi Hutabarat, yang bagian dari kader fungsional Golongan Karya (Golkar) nonstruktural, kembali mengingatkan jika Partai Golkar itu bukan milik kubu Agung Laksono maupun Aburizal Bakrie. “Secara perorangan di KKB ’66 juga berhak memiliki Golkar yang keikutsertaannya sejak pendirian Golkar tahun

1971, bahkan ikut partisipasi menyelamatkan partai saat dihujat habis-habisan di tahun 1999 dengan perjuangan kerasnya, malah berdarah-darah”, kata Binsar Effendi tandas dalam rilis yang diterima, Kamis (18/6/2015). Pernyataan ini merupakan hasil dari rapat terbatas Pengurus Pusat KKB ’66 yang secara khusus menyikapi kisruh Golkar dan islah parsial antara dua kubu di Partai Gol-

kar. Islah yang terjadi pun dianggap penuh kepalsuan karena Agung dan Aburizal tidak kunjung sepakat soal siapa yang meneken pencalonan Pilkada. Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Golkar versi Munas Riau 2009, Akbar Tandjung, pada 14 Juni mengusulkan langkah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) perlu diambil jika Partai Golkar itu masih darurat hingga awal Juli jelang pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Desember 2015. Syaratnya, Munaslub dilakukan dengan persetujuan duapertiga DPD I dan dukungan DPD II sebagaimana tertuang dalam AD/ART Golkar. “Tapi mereka (Agung dan Ical, red) menentangnya. Usu-

Anas Urbaningrum: Saya Bayar Pakai Daun Jambu

Eks Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bareng loyalisnya sebelum dijebloskan ke LP Sukamiskin, Bandung.

EKS Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mengaku bakal membayar denda uang pengganti Rp57,7 miliar bukan dengan uang. Ancaman hukuman ini jika tak dilunasi, hukuman ditambah empat tahun dan harta milik dirinya bakal

disita. "Saya siapkan pakai daun jambu," terang Anas setengah bergurau sebelum dirinya dipindahkan ke LP Sukamiskin, Jabar, Rabu (17/6/2015) kemarin, di KPK. Terpidana korupsi dan pencucian uang dalam kasus

korupsi proyek sarana olahraga di Hambalang dan proyek APBN lainnya, Anas Urbaningrum resmi menjalani hukuman kurungan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin selama 14 tahun. Selain kurungan, mantan ketua umum partai demokrat ini juga dihukum denda uang pengganti Rp57,5 miliar. Bila uang denda tak dilunasi, maka hukuman ditambah empat tahun, dan harta akan disita. Menanggapi putusan majelis hakim MA yang kini harus dirinya jalan, Anas menyebutkan, kubunya tetap menghormati majelis kasasi Mahkamah Agung yang terdiri dari Artidjo Alkostar, Krisna Harahap dan MS Lumme. Secara khusus, Anas yakin Artidjo sebagai hakim memiliki kredibilitas personal dan integritas personal yang tinggi. "Tapi putusannya dalam hal kasus saya, itu putusan yang tidak berintegritas. Mengapa? karena melukai rasa keadilan. Secara personal punya integritas tinggi tapi dalam kasus saya putusannya cacat keadilan," gerutu Anas.adrian

lan Bang Akbar yang menjadi tokoh penyelamat Golkar pada 1999 tidak digubris malah dicela, termasuk ide Munaslub yang disiapkan Mas Tommy juga dicercanya”, keluh Binsar Effendi. KPU sendiri menegaskan Golkar bisa mendaftarkan calon kepala daerah jika memiliki kepengurusan yang disahkan di KemenkumHAM. Adapun kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono sudah dicabut dengan putusan PTUN beberapa waktu lalu. “Dengan demikian, artinya untuk Golkar ikut Pilkada serentak pada Desember 2015 dimungkinkan akan menemui kegagalan,” kata Binsar Effendi tegas. Padahal menurut Binsar Effendi, para kader Partai Golkar

di daerah berharap bisa mengikuti Pilkada serentak. Tanpa partisipasi kader dalam Pilkada serentak, Golkar berpotensi ditinggalkan oleh masyarakat pemilih. Ini tentu tragis karena pada 1999, ketika Reformasi awal bergulir, Partai Golkar malah jadi pemenang urutan kedua. Sedangkan ego kedua kubu saat ini menyebabkan Golkar terancam ambruk. “Berdosalah mereka. Terkutuklah mereka. Kami berharap di bulan suci puasa Ramadhan 1436 H ini, segera sadarlah mereka, dan cepat selesaikan islah secara legowo dengan penentuan kepengurusan yang bisa diterima Menkumham untuk mendapat SK kepengrusan guna pendaftaran di KPU,” pungkasnya. endang

KPK Minta Dibuktikan Kalau Abuse of Power PLT Wakil Ketua KPK Johan Budi meradang. Ia menantang pihak yang punya bukti bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah melakukan penyalahgunaan wewenang saat menjalankan tugas. “Tunjukkan pernah nggak KPK lakukan abuse of power? Pernah nggak kita lakukan abuse of power soal penyadapan,” kata Johan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2015). Johan menegaskan, tak pernah KPK melakukan pelanggaran dalam penyadapan. Sepenuhnya penyadapan digunakan untuk menangkap koruptor. Selain itu, Johan mengatakan tak hanya KPK yang memiliki kewenangan penyadapan, melainkan ada di kepolisian, kejaksaan dan lembaga lian yang punya kewenangan serupa. Yang tak pernah dilakukan hanyalah satu, yaitu KPK bersedia diaudit atas proses penyadapannya. “Yang punya wewenang penyadapan tidak hanya KPK. Kepolisian, kejaksaan dan lembaga lain juga punya wewenang penyadapan, pernah dengar lembaga lain diaudit

Johan Budi

nggak?” tegasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan ada penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power oleh pimpinan KPK periode sebelumnya. Terutama yang berkaitan dengan kewenangan penyadapan, yang dianggap terlalu powerful sehingga perlu diatur sedemikian rupa. endang www.lensaindonesia.com

HUKRIM

Edisi 92/22 - 28 Juni 2015

Aneh, Terdakwa Narkoba Cabut Laporan Pemerasan ‘Jaksa Begal’ Kapolres Probolinggo Kota AKBP Sumaryono didampingi Kasat Reskrim AKP Trisno Nugroho.

Polres Probolinggo Kota Siap Bongkar Kasus yang “Mandek” SATUAN Reserse kriminal Polres Probolinggo Kota kini memiliki sosok pemimpin baru yang patut diacungi jempol. Pasalnya, tak sampai seminggu menjabat, AKP Trisno Nugroho, Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota telah berhasil membongkar dua kasus di wilayahnya. Salah satunya, kasus penipuan yang dilakukan Bos Koperasi Simpan Pinjam Tanah Merah Jaya. Nugroho berhasil meringkus Iis, bos KSP Tanah Merah Jaya yang telah melakukan penipuan dan mengakibatkan kerugian hingga millyaran rupiah, setelah pihak kepolisian melakukan pengejaran selama 3 hari di Jakarta. Selain kasus tersebut, Nugroho mengatakan saat ini ada 6 kasus korupsi yang sedang dipelajarinya. Dirinya akan membongkar kasus-kasus korupsi yang telah lama mandek diwilayah Polres hukum kota Probolinggo. “Saya prioritaskan kasus korupsi. Kasus Korupsi DAK 2012, saat ini sedang saya pelajari. Targetnya tahun ini dua kasus korupsi yang akan kami selesaikan, DAK 2012 dan ada satu lagi,” katanya. Tidak hanya kasus korupsi yang akan dia bongkar, beberapa kasus yang sedang jalan di tempat selama ini pun akan dia selidiki kembali, Seperti kasus pembunuhan beberapa waktu lalu di Jalan Mastrip yang sempat menggemparkan warga, saat ini kasus tersebut telah dipelajari olehnya. “Rencananya kasus itu besok kita gelar lagi. Sebetulnya mudah mengungkap kasus pembunuhan, kuncinya siapa yang keluar terakhir dengan korban,” ujar Nugroho. Nugroho berjanji dimasa kepemimpinannya, dirinya akan bekerja secara maksimal dan akan menuntaskan masalah-masalah yang selama ini telah terhenti. Dirinya mengharap, warga kota Probolinggo dapat bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan kasus tindak kejahatan yang ada diwilayahnya. an

Tiba-tiba saja korban mencabut laporannya soal dugaan pemerasan jaksa. Mungkinkah korban mendapat ancaman? ANEH, terdakwa narkoba Go Kho Yuan yang berkoarkoar menjadi korban pemerasan yang dilakukan Jaksa ‘Begal’ Penuntut Umum Swaskito Wibowo dari Kejari Surabaya, tiba-tiba saja mengirimkan surat pernyataan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, berisi mencabut laporan soal dugaan pemerasan tersebut. Setelah empat kali panggilan dilayangkan pihak Pengawasan Kejati Jatim tidak dihiraukan Nely, istri terdakwa Narkoba Go Kho Yuan, tiba-tiba saja ia mengirim surat pernyataan. Surat pernyataan yang dikirimkan melalui kuasa hukumnya, Abdul Rahman tersebut intinya menyatakan mencabut keterangan terkait dugaan pemerasan yang dilakukan

Jaksa Swaskito Wibowo. “Intinya, surat tersebut menyatakan jika ia tidak pernah memberikan uang kepada Jaksa Swaskito. Surat tersebut dikirimkan pengacaranya dan diterima di bagian Pengawasan,” ujar Kasie Penkum Kejati Jatim, Romy Arizyanto. Disinggung terkait dengan proses kasus pasca diterimanya surat pernyataan itu, Romy menyatakan pihak Pengawasan Kejati Jatim tidak akan serta merta mempercayainya. Sebab, banyak kemungkinan atas timbulnya surat tersebut. “Ada dua kemungkinan, bisa saja berhenti atau proses masih terus akan berjalan. Meskipun ada surat pernyataan tersebut, Pengawasan Kejati Jatim tidak akan serta merta

Terdakwa Narkoba, Go Kho Yuan, mengaku diperas oknum jaksa nakal Kejari Surabaya.

menghentikan,” pungkasnya. Dikonfirmasi terkait dengan adanya kemungkinan ancaman yang timbul pada Nely, sehingga ia ketakutan untuk meneruskan kasus dugaan pemerasan tersebut, Romy enggan berspekulasi. Namun, ia memastikan jika Pengawasan Kejati Jatim masih dapat melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut. Anehnya lagi, saat dikon-

firmasi terkait dengan surat pernyataan tersebut, pengacara Abd Rahman lebih memilih bungkam. Tindakan ini semakin menimbulkan pertanyaan, lantaran sebelumnya Nelly berkoar-koar akan membongkar skandal pemerasan Jaksa Swaskito Wibowo. Namun tanpa alasan yang jelas, tibatiba saja datang surat pernyataan yang intinya mencabut keterangan tersebut.

Polres Nganjuk Tolak Pengaduan Pencemaran Nama Baik

M Ali Romadhon, sarjana hukum penipu diamankan Polsek Wonokromo.

Basuki Ongko Raharjo divonis `sangat ringan` dalam kasus pembunuhan satwa langka.

Pembunuh Satwa Langka Divonis 6 Bulan HAKIM dan jaksa kompak hanya menghukum percobaan terdakwa pembunuh satwa yang dilindungi negara, Basuki Ongko Raharjo dalam sidang di PN Surabaya, Rabu (17/6/2015). Padahal terdakwa telah membunuh satwa dilindungi itu untuk dijadikan souvenir dan diekspor ke luar negeri. Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Ferdinandus, terdakwa Basuki Ongko Raharjo terbukti melakukan tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati. Fakta persidangan terungkap bahwa satwa-satwa yang dilindungi itu dibunuh dan kemudian dijadikan souvenir untuk dijual ke luar negeri. “Menjatuhkan hukuman selama 6 bulan penjara, dengan masa percobaan selama satu tahun. Terdakwa Basuki Ongko Raharjo juga dijatuhi hukuman membayar denda Rp 1 juta, subsider satu bulan kurungan,” ujar Ketua Majelis Hakim, Ferdinandus. Hakim juga memerintahkan jaksa agar beberapa satwa yang dilindungi diantaranya burung merak, kucing hutan, kepala rusa dan ekor penyu yang semuanya dalam kondisi mati dirampas untuk negara. Vonis percobaan ini ternyata sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Hardijono Sidayat dari Kejati Jatim yang juga menuntut hukuman percobaan. Kasus ini bermula saat Polda Jatim berhasil menggrebek rumah terdakwa Basuki di Jl Simpang Dieng, Malang pada 23 Desember 2014. Dalam penggerebekan itu, polisi berhasil mengamankan terdakwa Basuki Ongko Raharjo di rumahnya, yang juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan kerangka hewan tersebut. Pengungkapan kasus ini berawal dari info kepolisian Inggris unit kriminal hewan langka yang menyebutkan bahwa terdakwa Basuki Ongko Raharjo telah memperdagangkan kerangka hewan dilindungi ini ke negara-negara Eropa dan Amerika. Tersangka menjual satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, serta bagian-bagian satwa lain keluar negeri melalu E-BAY yang berkedudukan di Amerika Serikat. Atas pelanggaran pasal 21 ayat 2 huruf b dan d, serta pasal 40 ayat 2, UU RI No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta. ian www.lensaindonesia.com

Sekedar diketahui, kasus pemerasan Jaksa Swaskito Wibowo ini mencuat setelah terdakwa Narkoba Go Kho Yuan ‘bernyanyi‘ dalam sidang di PN Surabaya. Dia menyebut diminta uang sebesar Rp 450 juta oleh Jaksa Swaskito Wibowo untuk meringankan hukuman atas dirinya. Terdakwa Narkoba Go Kho Yuan ini kemudian menawar, dan akhirnya disepakati dana Rp 150 juta. Nely, istri terdakwa lantas menemui Jaksa Swaskito Wibowoo. Setelah berbincang, dia menyerahkan uang Rp 80 juta sebagai tanda jadi. Nely mengaku uang itu diserahkan langsung ke Jaksa Swaskito Wibowo di dalam mobil Innova di dekat kantor Kejari Surabaya, Februari lalu. Ternyata dalam perkembangannya, Gho Kho Yuan tetap dituntut tujuh tahun penjara dan akhirnya divonis hukuman penjara selama 5,5 tahun dan denda Rp 1 miliar sub ian sider empat bulan.

Awas, Penipuan Lowongan Kerja di Facebook M ALI ROMADHON (25) warga Desa Tlanak, Kecamatan Kedung Pring, Lamongan, harus meringkuk di balik jeruji besi Polsek Wonokromo setelah ditangkap karena melakukan penipuan dengan modus membuka lowongan kerja fikif untuk merekrut karyawan. Modus yang dilakukan tersangka penipuan ini adalah dengan mengaku menjabat sebagai Kepala HRD di PT Karunia Alam Segar. Untuk memuluskan aksinya dia membuka lowongan kerja yang diunggah melalui media sosial Facebook, dengan posisi jabatan menggiurkan serta gaji diatas UMR.

Kapolsek Wonokromo Kompol Arief Kristanto, mengatakan korban yang sudah melamar pekerjaan melalui media sosial, kemudian dikumpulkan di salah satu mall di kawasan Jl A Yani untuk diinterview. “Tersangka membuka lowongan kerja lalu meminta korban datang untuk interview dengan membawa surat lamaran. Selain itu, para korban juga diminta menyerahkan uang sebagai dana administrasi,” terangnya. “Para korban kemudian diminta pulang sambil menunggu panggilan. Namun setelah lama ditunggu tidak juga ada panggilan, mereka baru sadar kalau menjadi

korban penipuan lowongan kerja fiktif,” tambah Kompol Arif Kristanto. Tersangka yang mengaku sebagai sarjana hukum tersebut diamankan petugas Polsek Wonokromo di kawasan mall Jl Pemuda. Dari tangannya, petugas mengamankan 20 lembar surat lamaran, ID Card atas nama Choirul Anam SH, 1 unit Handphone, uang tunai Rp 2,1 juta dan sebuah laptop. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 374 dan 378 KUHP tentang penipuan dan diancam hukuman maksimal empat tahun penjara. rofik

PASANGAN suami istri mendatangi Mapolres Nganjuk, Selasa (9/6) untuk mengadukan pencemaran nama baik. Tapi sayangnya, saat berada di ruang pemeriksaan Satreskrim, anggota Polres Nganjuk kurang begitu memahami Undang–undang ITE bahwa pencemaran nama bisa termasuk penyerangan kepada pihak yang dirugikan namanya masuk ke dalam Pidana pasal 310 dan pasal 311. Laporan korban ditolak Polres Nganjuk. Pihak penyidik tidak menerima pengaduan tersebut dengan alasan di KUHP tidak ada pasal yang dapat menjerat Retna Kusmiatin yang membuat pencemaran nama baik pada istri suami korban sebagai pelapor. Menurut laporan korban, petugas Reskrim Polres Nganjuk merasa kebingungan dalam menentukan pasal mana yang akan diberikan kepada Retna dalam kasus pencemaran nama baik. Sebelumnya salah satu petugas sebelum mengadukan meminta kepada korban terlebih dahulu mencari saksi terkait pencemaran nama baik. Mereka mengatakan proses ini sebenarnya bisa diproses hukum, tapi karena terkait permasalahan saksi, maka pengaduan lebih baik menunggu ada saksi. Korban pencemaran nama baik seusai di ruang Reskrim Polres Nganjuk, menyatakan kekecewaannya. Menurut korban, pihak Retna Kusmiatin tidak ada meminta maaf atas kesalahan melakukan pencemaran nama baik yang dikirimkan ke istri suami korban. Bahkan pihak reskrim seakan tidak merespon pengaduan yang tidak ada saksi. Korban Pencemaran nama baik suami istri memohon pada Kapolres Nganjuk agar memberikan anggotanya wawasan masalah Undang – undang ITE bahwa kasus pencemaran nama baik bisa dikategorikan Pidana dipasal 310 dan 311. roy

Kasus Korupsi DAK, Wabup Ponorogo Beri Kesaksian Beda HARI kedua kesaksian Wakil Bupati Ponorogo Yuni Widyaningsih dalam sidang kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012 dan 2013 Dindik dengan nilai proyek sebesar Rp 8,1 miliar yang digelar Selasa (16/06/2015). Namun, kesaksiannya tidak sesuai dengan keterangan yang telah diberikan para terdakwa dan saksi yang ada. Kasi Pidsus Kejari Ponorogo Happy Al Habibi yang memimpin tim Jaksa Penuntut Umum(JPU) dalam kasus ini menyatakan, Wabup Ida menyangal semua pertemuan dengan Supeno mantan Kadindik dan Son Sudarsono PPK dalam proyek pengadaan alat peraga. “Bu Wabup menyangkal ada pertemuan tapi saat terdakwa ditanyai hakim, mereka menyatakan pernah dipanggil Bu Wabup itu. Bu Wabup juga tidak mengakui ada perintah dan arahan untuk pengkondisian

lelang proyek itu. Dia mengakui adanya pertemuan-pertemuan di rumah-rumah makan itu dan itu dilaporkan ke Bupati (Amin). Tapi semua saksi bilang ada perintah,” ungkap Heppy, Rabu (17/06/2015). Happy menambahkan, kehadiran Wabup Ida dalam sidang sebagai saksi dinilai sudah cukup. Meski keterangannya berseberangan dengan terdakwa dan saksi lain, JPU masih bisa mendapatkan celah dalam menuntaskan kasus ini. “Sudah cukup, sekali saja. Toh keterangan dari saksi dan terdakwa kami nilai cukup,” ujarnya. Penasehat Hukum Supeno, Son Sudarsono dan Marjuki, Hartono menyatakan, dalam kesaksian terhadap keterangan kliennya, Wabup Ida mengingkari hampir semuanya. Diantaranya, Wabup Ida tidak mengakui telah memerintahkan kepada anak buahnya, yaitu Supeno dan Son Sudarsono, terka-

Wabup Ponorogo, Yuni Widyaningsih.

it pengkondisian lelang proyek pengadaan alat peraga sekolah. “Sama dengan sidang kemarin (Senin 15/6) dengan terdakwa direktr CV Global, Nur Sasongko, dkk). Semua disangkal. Menyangkal memberi perintah dan arahan. Saksi Wabup mengaku tidak tahu ada proyek dengan DAK. Padahal, klien saya menyatakan dipanggil dari ru-

mah ke kantor Wabup sebelum ada lelang tahun 2012. Itu jelas pengarahan agar lelang bisa ke Nur Sasongko,” ujar Hartono. Dikatakannya, Wabup Ida hanya membenarkan adanya pertemuan-pertemuan dengan Nur Sasongko di sejumlah rumah makan di Sidoarjo dan Yogyakarta. Wabup Ida berdalih, hal itu adalah pertemuan biasa yang hanya membicarakan masalah usaha, masalah politik dan hal-hal lain yang tidak penting. Bahkan Wabup Ida sempat menyatakan pertemuannya dengan Nur Sasongko adalah perintah dari Bupati Ponorogo Amin. “Lalu saya kejar. Apakah benar ada perintah untuk sebuah perkenalan. Saya coba cocokkan dengan keterangan Yusuf Pribadi (mantan Plt Sekda, juga tersangka dalam kasus ini) yang sudah jelas mengakui bahwa dia lah orang yang memperkenalkan pada sidang

sebelumnya,” urainya. Hartono mengatakan, Wabup Ida sempat menangis saat dirinya mencecar dengan puluhan pertanyaan. Terutama saat ia mempertanyakan etika, aturan dan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) seorang wakil bupati dalam berbagai proyek. “Dia sempat menangis saat saya tanya apakah etis seorang pejabat mendatangi kontraktor untuk membicarakan proyek. Juga tupoksi dia,” ungkapnya. Meski banyak hal yang dibantah dan tidak dibenarkan atau dijawab dengan tidak tahu, Hartono yakin hakim bisa membuat kesimpulan yang benar dan obyektif terhadap posisi kliennya. Sebab keterangan dari saksi-saksi lain sudah lebih dari cukup baginya untuk melakukan pembelaan. “Saya yakin hakim bisa melihat siapa yang jujur dan siapa yang tidak jujur. Arahnya ke mana mereka pasti tahu,” ujarnya.arso

SOROT

5 Edisi 92/22 - 28 Juni 2015

PDIP sesumbar di depan pimpinan partai politik di Surabaya dengan membuka wacana mengusung satu pasangan calon untuk Pilkada Kota Surabaya 2015. GAUNG pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang dijadwalkan digelar tahun ini mulai ditabuh. Sejumlah partai politik menyiapkan diri untuk menghadapi pesta demokrasi lima tahunan ini. Sebagian parpol sudah mantap dengan calon pilihannya, sebagian lain masih menimbang-nimbang calon yang akan diusung. Seperti halnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sudah mantap mengusung kembali Tri Rismaharini sebagai calon wali kota Surabaya. Risma akan dipasangkan dengan Ketua DPC PDIP Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buana, yang tak lain adalah wakil wali kota Surabaya. Keduanya merupakan pasangan incumbent. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristyanto, memastikan, partai berlambang kepala banteng itu akan mengusung Risma-Wisnu pada Pilkada Kota Surabaya pada Desember 2015. Kepastian itu diperoleh atas rekomendasi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memutuskan akan mengusung Risma-Wisnu di Pilkada Kota Surabaya. “Rekomendasi tinggal legal formal. Kalau bulan Ramadhan itu lebih baik untuk kami keluarkan,” kata Hasto di sela menghadari Jalan Sehat dalam rangka Juni Bulan Bung Karno di Ta-

SESUMBAR PDIP AKLAMASI PILKADA SURABAYA

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristyanto (kanan), bersama Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, dan Wakil Wali Kota Surabaya, Wisnu Shakti Buana.

man Bungkul, Surabaya, Minggu, (14/6/ 2015). Keputusan DPP PDIP kembali mengusung Risma di Pilkada Kota Surabaya didasarkan hasil evaluasi partai terhadap model pemerintahan di bawah kepemimpinan Risma-Wisnu saat ini, bisa menyatu dengan rakyat Surabaya. Di samping itu, ada masukan dari struktural partai dan masyarakat yang ingin Risma kembali memimpin Surabaya. “Adanya aspek kesatupaduan kepemimpinan, sehingga kami tetap memajukan pasangan Risma-Wisnu untuk memimpin kembali Surabaya,” ujar Hasto. Namun, di tengah proses

BELANDA MASIH JAUH, BUNG!

Ketua Umum DPD Gerindra Jatim, Soepriyatno.

Namun demikian, wacana yang digulirkan Wisnu itu belum sepenuhnya bisa diterima partai politik di Surabaya. Parpol seperti PAN, Gerindra, PKB, PKS, Golkar, Demokrat, Hanura, dan Nasdem masih akan mendiskusikan wacana tersebut dengan pimpinan pusat masing-masing. “Sebab, ini masih wacana. Belum ada keputusan. Komunikasi ini masih tahap penjajakan,” kata Ketua PKS Surabaya, Ibnu Shobir, yang turut hadir dalam pertemuan itu. Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Soepriyatno, menilai, wacana yang digulirkan Wisnu masih terlalu dini. Lagi pula, wacana tersebut jelas menyalahi peraturan perundang-undangan, di mana pilkada mensyaratkan adanya paling sedikit dua pasangan calon. “Pokoknya sampai dua pasang, bisa dari independen atau partai. Pokoknya tetep ada dua pasang. Aklamasi itu nggak bisa,” ujar Soepriyono dilansir VIVA. co.id, Rabu, (17/6/2015). Menurut Soepriyatno, Ketua Umum DPD Partai Gerindra Jatim saat ini masih melakukan penjaringan dan penjajakan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya bersama dengan partai politik lainnya. Gerindra bahkan mengklaim, telah memiliki 8 orang nama yang akan diusulkan menjadi calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. “Kalau kata orang Surabaya itu, ‘Belanda masih jauh bung!’. (PDIP) Jangan menyombongkan diri dulu lah,” tuturnya. Kendati begitu, Soepriyatno

mengatakan, dalam Pilkada Surabaya ini Partai Gerindra selalu membuka opsi berkoalisi dengan partai lain dalam mengusung calon, termasuk PDIP. Tapi sebaliknya, bila nantinya mengusung calon sendiri, Gerindra harus memastikan elektabilitas calon yang diusung. “Kami harus fight ya, cari lawan yang setara dengan Wali Kota Risma, kalau mau jadi lawan,” katanya. Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, juga menganggap wacana ketua DPC PDIP Surabaya yang mengusulkan Pilkada Kota Surabaya diikuti satu pasang calon saja demi menghemat anggaran melawan konstitusi atau undang-undang. Arief Budiman menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah jelas disebutkan pemilihan kepala daerah sekurang-kurangnya harus diikuti dua pasangan calon. KPU lantas menerjemahkan klausul dalam undang-undang itu dalam peraturan KPU yang pada pokoknya pilkada harus diikuti paling sedikit dua pasang calon. Bila sampai batas waktu tertentu hanya ada satu pasang calon yang mendaftar, KPU wajib membuka kembali kesempatan untuk pendaftaran sampai didapat sedikitnya dua pasang calon. “Apabila sampai masa akhir pendaftaran hanya ada satu pasangan calon, KPU akan melakukan perpanjangan. Masa perpanjangan itu akan dilaporkan kepada menteri dalam negeri,”

ujar Arief di Surabaya, Selasa, (16/6/2015). Arief menegaskan, jika ada kekuatan politik yang tetap berkukuh menggulirkan hanya ingin satu pasangan calon, itu bisa dimasukkan sebagai tindakan di luar hukum. Jika proses pilkada tidak sesuai aturan hukum, proses itu tidak bisa disebut pilkada. Begitu pun jika tidak ada dua pasangan calon sampai pendaftaran ditutup, KPU akan membuka masa pendaftaran paling lama tiga hari. Jika masih tidak ada, dilakukan perpanjangan lagi. “Masa pendaftarannya tiga hari. Waktunya tidak boleh terlalu jauh. Kalau tidak dapat dua calon, mekanismenya harus diperpanjang lagi. Kalau bukan dua pasangan calon maka bukan pilkada namanya,” ujar Arief. Dia juga mencontohkan, peristiwa itu pernah terjadi di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Kala itu, di daerah tersebut juga tidak muncul dua pasangan calon, lantas KPU melakukan perpanjangan masa pendaftaran sampai akhirnya ada dua pasangan calon. Mantan komisioner KPU Jawa Timur itu mengimbau agar di Surabaya muncul sekurang-kurangnya dua calon dalam Pilkada 2015. Tujuannya biar pilkada cepat selesai dan segera memiliki kepala daerah baru serta pembangunan segera dilanjutkan. Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Surabaya, Haryadi, justru berpendapat sebaliknya. Dia menyatakan wacana pilkada boleh diikuti satu pasang calon layak dikaji. Alasannya, pertama, demi menghemat anggaran karena tak perlu pemungutan suara alias aklamasi. Kedua, menghindari keberadaan calon boneka atau kandidat yang direkayasa dicalonkan hanya demi memenuhi amanat undang-undang. “Saya menilai, ini gagasan alternatif untuk antisipasi jika benar-benar hanya ada satu pasangan calon di Surabaya. Gagasan ini patut diapresiasi jika tujuannya baik untuk menghemat anggaran rakyat,” ujar Haryadi,

Pengamat politik Universitas Airlangga, Haryadi.

Rabu, (17/6/2015). Menurut Hariyadi, kalau memang di suatu daerah hanya ada satu pasang calon yang mendaftar, tak perlu dipaksakan sampai ada paling sedikit dua pasang. Jika dipaksakan, berpotensi muncul calon boneka yang didaftarkan cuma demi memenuhi perintah undang-undang. Calon boneka atau lawan pura-pura itu pun akan menghabiskan anggaran. Wacana itu, kata Haryadi, dimaksudkan bisa berkembang secara nasional. Hal itu merupakan upaya Wisnu mengantisipasi bila benar hanya ada satu pasangan calon (Risma-Wisnu), lebih baik aklamasi daripada harus mengeluarkan biaya begitu besar untuk pilkada. “Belum lagi, kalau harus menghadirkan calon bayangan yang seolah-olah jadi lawan, pasti juga keluarkan biaya besar. Belum lagi partai-partai yang lain pasti minta partisipasi,” tutur Haryadi. Gagasan itu cukup masuk akal bila dimaksudkan untuk mengakomodasi daerah-daerah yang tidak ada pesaingnya. Namun, tentu tidak boleh dipaksakan untuk diterapkan di Pilkada Kota Surabaya 2015. “Tugas Wisnu sekarang mendorong gagasan itu menjadi perubahan undang-undang. Maka harus disalurkan saja ke pembuat undang-undang. Tentunya, Wisnu juga harus mencoba meyakinkan partainya tentang diskursus ini. Anggota DPR dari PDIP terlebih dahulu yang harus dimintai tolong,” dia menambahkan.

rekrutmen partai politik terhadap calon kepala daerah Kota Surabaya bergulir, calon yang diusung PDIP sebagai pasangan Risma, Wisnu Sakti Buana sesumbar di depan pimpinan partai politik di Surabaya dengan membuka wacana mengusung satu pasangan calon untuk Pilkada Kota Surabaya 2015. Calon yang dimaksud Wisnu adalah calon yang diusung PDIP, Tri Rismaharini dan dia sendiri. Menurut dia, bila gagasan ini terwujud, bisa menghemat dana pilkada sebesar Rp71 miliar. Selain itu, tidak adanya calon dari jalur independen yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum

(KPU), memungkinkan hanya ada satu pasang kandidat. “Ini pertemuan awal. Kalau semua parpol setuju merekomendasi satu pasangan calon yang sama (Risma-Wisnu), kenapa dipaksakan untuk voting (pemungutan suara) di pilkada. Kalau bisa dimusyawarahkan mengapa harus voting,” kata Wisnu, Selasa, (16 / 6/2015). Ketua DPC PDIP Surabaya ini menyadari bahwa wacana yang dia gulirkan itu melanggar konstitusi. Karena, UU mensyaratkan untuk bisa digelar pilkada harus minimal ada dua pasangan calon. Namun, PDIP juga menilai bahwa demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah mufakat adalah aturan yang lebih tinggi dalam undangundang. “Sudah tidak saatnya memunculkan calon bayangan. Itu sama saja menghadirkan ludruk (drama komedi tradisional Jawa Timur) di tengah rakyat. Kalau tidak ada calon lagi, ya, kita musyawarah mufakat,” ujarnya. Wisnu yang juga wakil wali kota Surabaya itu mengklaim, jika wacana musyawarah mufakat untuk mengusung hanya satu pasangan calon itu berhasil, tidak ada lagi pilkada. Dengan begitu, dana pilkada sebesar Rp71 miliar bisa dihemat untuk kesejahteraan masyarakat.

Tidak Ada Calon Independen Pada pertemuannya dengan elite partai politik di Surabaya, Wisnu juga membahas bahwa partai politik masih menjadi legitimasi demokrasi. Sebab, pembukaan calon perseorangan yang ditutup pada 15 Juni 2015, telah membuktikan tidak ada satu pun pasangan calon perseorangan yang mendaftar. “Ini kesempatan semua parpol menegakkan supremasi bahwa parpol tonggaknya demokrasi. Terbukti, calon independen di Surabaya tidak ada,” kata Wisnu. Ketua KPU Kota Surabaya, Robiyan Arifin, mengaku calon perseorangan (nonpartai politik) dalam pemilihan wali kota Surabaya nihil. Menurut dia, hingga batas akhir pendaftaran calon independen pada Senin, 15 Juni 2015, tidak ada satu pun calon perseorangan yang mendaftar. Padahal, KPU Kota Surabaya telah membuka penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan Pilkada Kota Surabaya sejak Kamis 11 Juni 2015. Semula, KPU Surabaya optimistis akan ada calon perseorangan yang bakal mendaftar dalam Pilwali Kota Surabaya 2015. Ini karena Pilwali tahun 2010 juga diikuti satu pasangan calon independen. “Ternyata tahun ini sepi peminat,” ucap Robiyan Arifin. Sepinya peminat jalur independen di Pilkada serentak tahun 2015 ini tak lepas dari betapa sulitnya perjuangan calon kepala daerah dari jalur perseorangan atau independen. Bagi calon di daerah, mereka harus naik turun gunung dari kampung ke kampung mengumpulkan KTP dan surat keterangan domisili desa sebagai syarat administrasi. Marsel Sudirman, salah satu calon bupati dari jalur perseorangan, mengungkapkan betapa susahnya dia dan tim kerjanya menghimpun KTP di 162 desa di 11 kecamatan di Manggarai, NTT. Kata dia, waktu pengumpulan data dukungan bahkan menghabiskan waktu hingga setahun. “Kerja berdarah-darah hampir setahun berhasil mendapatkan data dukungan mencapai 35 ribu KTP dan surat keterangan domisili,” kata Marsel Sudirman, prajurit TNI berpangkat Mayor Infanteri itu. Meski sudah melewati ambang batas dukungan yakni 8,5 persen dari

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman.

jumlah penduduk atau setara 26.836 KTP dan surat domisili, namun sejumlah pekerjaan berat masih harus dikelarkan. “Dari mulai penggandaan data dukungan rangkap tiga yang bisa mencapai 100-an ribu eksemplar, lalu data dukungan di-posting satu per satu ke dalam dua format aplikasi KPU ditambah penempelan materai Rp6.000 di hampir 1.000 dokumen penting. Untuk mengerjakan itu, kami mengerahkan 50 relawan,” ujar Mayor Marsel, begitu ia disapa. Juru bicara KPU Kabupaten Manggarai, Apolonaris Rokefeler, mengatakan, waktu yang disediakan bagi kandidat independen untuk menyerahkan dokumen hanya tiga hari. Selanjutnya, dokumen data dukungan dari kandidat independen masih akan diverifikasi lagi. “Kalau masih ada kekurangan, KPU memberi waktu 14 hari untuk perbaikan,” kata Apol. Jika sudah dinyatakan lengkap, mereka yang dari independen akan mendaftar ke KPUD bersama dengan pasangan calon dari parpol ded/moh pada 26-28 Juli. www.lensaindonesia.com

BLITZ

6 Edisi 92/22 - 28 Juni 2015

Shinta Bachir

BOLLYWOOD

Nikah Siri Takut Dosa Sengaja menikah siri karena samasama takut dosa. Kayak orang pacaran, tinggal pun sendirisendiri. IMAGE Shinta Bachir di dunia hiburan sangat bernoda. Dulu digunjingkan karena skandal pernikahan siri dengan bekas Kapolda Metro Jaya serta mun-culnya video dan foto syur. Sekarang dikait-kaitkan dengan kasus prostitusi artis dan tiba-tiba hamil dari pernikahan yang misterius dengan pria asal Tangerang. Semua tadi diamini oleh artis kelahiran Wonosobo, Jawa Tengah itu. “Sebenarnya karena Shinta beritanya nggak pernah bagus. Ini sudah berumah tangga diberitain begini lagi. Semua terganggu dengan ada berita tak bagus ini. Kenapa sih setiap aku mau baik, ada saja berita nggak bagus,” tutur Shinta, bernada agak kesal. Namun ia mengakui, segala pemberitaan miring tentang dirinya akibat kesalahan dirinya di masa lalu. Sekarang ia hanya bisa mengambil hikmah dari kejadian ini agar bisa menjalani hidup yang lebih baik. “Shinta yang bersalah sih. Aku merasa bersalah banget karena dampaknya kurang baik untuk keluarga dan kerjaan suami. Kan nggak bisa menutup opini masyarakat, memasrahkan ke Allah,” jelas pemain film Mati Muda di Pelukan Janda dan Kawin Kontrak 3 ini. Baru-baru ini, Shinta terpaksa membatalkan rencana mengadakan syukuran tujuh bulan kehamilannya akibat isu artis terlibat prostitusi berinisial SB. “Tadinya memang mau bikin acara tujuh bulanan, tapi batal. Akhirnya kita berdoa di

rumah saja,” katanya. Diketahui khalayak. Isu tadi bermula dari penjelasan pengacara germo RA, Pieter Ell, yang memberikan informasi ciri-ciri bahwa artis SB yang disebut terlibat prostitusi saat ini sedang hamil. Mendadak sontak mata semua orang mengarah pada Shinta yang kini berhijab. Shinta membantah kalau kabar pernikahan siri dan hamil adalah pengalihan isu dari prostitusi artis SB. “Aku sudah nikah siri setahun. Kita sudah sama-sama dewasa, tobat. Alangkah baik, kita sudah mau baik daripada terjadi hal-hal yang nggak diinginkan jadinya dosa,” ungkapnya. “Aku mau bicara ini karena nggak mau dibilang ngumpet.” Shinta lantas bercerita ikhwal pertemuan dan akhirnya menikah siri dengan sang pengusaha. “Aku dulu ketemu dia, 2008. Dulu aku dekat sama dia, tapi nggak serius karena pacarnya banyak,” katanya. Setelah hubungan pertemanan itu selesai, Shinta sempat menikah dengan seorang pria dan menjadi istri siri dari seorang Jenderal. Shinta dan pria asal Tangerang ini kembali bertemu. Saat itu, si pengusaha baru pu-lang dari haji dan Shinta baru selesai pergi beribadah umrah. “Semua orang punya masa lalu. Kita tobat dan memutuskan untuk menikah,” ujarnya. Meski sudah resmi menikah, dia belum tinggal bersama sang suami. Nah lho? “Kita nikah siri tapi hidup juga masing-masing, kayak orang pacaran. Aku nggak per-nah urus suami. Terusannya pas aku memang mau serius nikah benar, hamil belum mau keluar, bu-kan karena apa,” selorohnya. Shinta me-nambahkan, lelaki yang belum dikenalkan ke publik itu telah mem-bimbingnya menjadi pribadi yang

Kareena Kapoor: Aku Tak Mau Merusak tubuhku dengan Tatto SUDAH sejak bertahun-tahun lalu Saif Ali Khan menghiasi tubuhnya dengan tato dan salah satunya adalah tulisan nama Kareena Kapoor istrinya. Semua itu ia lakukan demi tanda cintanya kepada sang kekasih yang kemudian menjadi istrinya. Meski demikian, rupanya Kareena tidak ingin melakukan hal yang sama untuk membuktikan cintanya kepada sang suami. Menurutnya, tato akan merusak tubuhnya dan ia tak mau melakukan itu meski diperbolehkan oleh sang suami. “Aku tidak mau merusak tubuhku dengan tato,” ujarnya seperti dilansir dari Sahara Samay, Kamis (18/6). Menurut Kareena, ada banyak hal yang bisa ia lakukan untuk menunjuk-

lebih baik. “Dia menga-jariku soal agama. Dia imam yang baik bagi aku,” tukas eks model majalah pria dewasa ini. “Kalau boleh jujur, aku nggak pernah menerima itu dari laki-laki lain,” imbuhnya. Inisial SB tak hanya merugikan Shinta secara pribadi. Tapi juga sang suami yang ikut diinterogasi pihak kantornya. “Suami aku bukan pengusaha lho, hanya pegawai biasa,” kata Shinta. Ia sempat dipanggil oleh pihak perusahaan dima-na sang suami bekerja. Saat itu, Shinta sempat emosi lantaran pihak perusahaan me-nyinggung harta yang dimiliki Shinta. “Aku bilang, apa-apa yang aku punya ini, aku miliki jauh sebelum aku nikah sama suamiku. Satu tahun nikah, aku dan suami belum punya apa-apa lho, bisa dicek.” “Iya mereka mau ngecek, yang ditakutkan nanti pemasukan suami berapa, kok bisa beliin barang-barang mewah untuk istri. Padahal kan ini semua didapat sebelum nikah. Memang nggak kasihan apa sama aku, dituding begi hrm tu,” tutup Shinta, kesal.

Bon Jovi Minta Banyak Kopi Saat Konser di Jakarta

PENANTIAN 20 tahun para penggemarnya di Indonesia akhirnya terjawab sudah. Bon Jovi memastikan diri untuk kembali konser di Jakarta tahun ini. Band asal New Jersey itu dipastikan konser di Jakarta dalam rangka konser tur bertajuk ‘Bon Jovi Live!’. Perhelatan akbar itu diprakarsai oleh promotor Live Nation Indonesia. Melalui akun Twitter resminya, Bon Jovi berkicau tentang kabar bahagia tersebut. “After 25 years, we’re excited to return to Jakarta, Indonesia on September 11! #BonJoviJakarta @LiveNationINDO http://t.co/z2Nudjena6,” tulis akun @BonJovi, Kamis (18/6/2015) dini hari. Jakarta menjadi kota pertama yang membuka rangkaian konsernya di Asia, 11 September mendatang. Stadion Gelora Utama Bung Karno (GBK) didaulat menjadi lokasi konser bersejarah ini. www.lensaindonesia.com

Untuk urusan tiket, di situs resmi Bon Jovi masih tertulis ‘Comming Soon’. Yang pasti, puluhan ribu penikmatnya sudah tak sabar untuk menyaksikan konser yang telah ditunggu hingga dua dekade itu. Bon Jovi menyambangi Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 1995 di Ancol, Jakarta Utara. Saat itu, Jon Bon Jovi Cs sukses mengguncang di depan puluhan ribu penggemarnya. Sejak saat itu, permintaan untuk kembalinya band pelantun ‘Livin On A Prayer’ itu datang bertubi-tubi. Namun, baru sekarang Bon Jovi mengabulkannya. Konser Bon Jovi di Jakarta untuk kedua kalinya dipastikan akan jauh lebih megah dari 1995 silam. Termasuk lebih ramai dengan target puluhan ribu penonton. Menggelar jumpa pers di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2015), promotor Live Nation Indo-

nesia menjelaskannya secara lengkap. “Kita menargetkan 40 ribu penonton. Itu belum termasuk penambaham kalau memang ada. Maksudnya, jika tiba-tiba ada pelebaran jumlah penonton, masih memungkinkan tanpa melanggar aturan venue,” ungkap Wakil Direktur Live Nation Indonesia, Dewi Gontha. “Kami menargetkan konser Bon Jovi yang ke-2 ini jadi konser musik terbesar tahun 2015,” sambung Dewi Gontha lagi. Tiket baru akan diumumkan pada 29 Juni mendatang. Lebih lengkap, kunjungi situs www.bonjovijakarta.com Sementara itu permintaan atau riders musisi ketika menggelar konser selalu jadi hal menarik untuk diketahui. Masyarkat awam banyak yang ingin tahu apa saja permintaan idolanya, apalagi kalau ada yang nyeleneh. Seperti juga konser Bon Jovi di Indonesia, tepatnya Jakarta. Ada satu riders band asal New Jersey itu yang terbilang tak biasa. “Mereka meminta banyak sekali kopi. Mereka adalah band yang sangat bekerja keras, makanya sepertinya mereka butuh kopi,” ujar Managing Director Live Nation Indonesia, Kimberley Fraser. Senada, Dewi Gontha mengatakan, tim Bon Jovi membawa 39 orang. Termasuk para pemain bandnya Jon Bon Jovi, David Bryan dan Tico Torres, serta beberapa additional player seperti Phil mif/mmu X.

kan cinta kepada Saif. Salah satunya adalah memberikan sang suami ruang yang cukup untuk bergerak jadi ia tidak bosan dan terkekang. “Hubungan yang paling sehat adalah saat hak individual kita tetap terjaga. Ada masa bebas, ada juga masa bersama di satu waktu,” lanjutnya. Soal tato yang dibuat Saif Ali Khan untuknya, Kareena berterima kasih soal hal itu. Meski ia tidak akan mem-balas apa yang sudah dilakukan Saif, tapi ia menghargai usaha suaminya untuk menunjukkan rasa sayang kepada dirinya. “Itu adalah pilihan pribadinya. Itu adalah caranya untuk membuktikan cintanya kepadaku,” pungkasnya. kpl/phi

Umroh, Laudya Chintya Bella Doa Minta Jodoh LAUDYA Chintya Bella akan menjalani ibadah umrah pada hari pertama puasa. Bella ingin menikmati suasana yang berbeda di bulan puasa. “Alasannya karena aku pengin lebaran di Bandung. Bulan puasa sekarang ini aku sama mama. Jadi kayaknya sayang kalau dilewati,” kata Bella saat ditemui di acara Sunsilk Clean dan Fresh, Rumah Maroko, Menteng, Jakarta Selatan, Selasa (16/6). Rencananya, Bella akan menjalani ibadah umrah bareng ibunda. Bella mengungkapkan, umrah kali ini merupakan niat lama yang baru terlaksana. “Rencana umroh udah lama, tapi enggak terlaksana terus. Alhamdulillah sekarang bisa dikejar, bertepatan dengan ramadan,” katanya. Bella juga tak akan menyia-nyiakan kesempatan. Selama di sana, Bella sudah menyiapkan beberapa doa, salah satunya soal jodoh. “Iya, pasti itu doa paling utama. Yang pasti keputusan berhijab ini bukan untuk sementara. Aku pengin terus istiqomah,” imbuhnya. Setelah memutuskan berhijab, Laudya Cynthia Bella mengakui banyak perubahan mencolok yang terjadi dalam hidupnya. Salah satunya, Bella merasa tak lagi egois. Kini Bella lebih banyak memikirkan kondisi dan keadaan orang-orang di sekitarnya. “Mungkin aku yang lama aku yang telalu memikirkan diri sendiri. Mungkin Insya Allah aku lebih pasrah. Aku lebih enggak mau mendahulukan orang,” ujar Bella. Memasuki bulan suci Ramadan ini, Bella justru mau meluangkan waktu untuk salat tarawih orangtuanya daripada sibuk syuting. “Karena ini hal yang belum aku lakukan dan hal yang aku rindukan juga. Biasanya jam tarawih aku syuting tapi sekarang bisa tarawih,” tambahnya. Rencananya, setelah menghabiskan waktu bulan puasa bersama ibundanya, Ramadan nanti Bella akan menghabiskan waktu di Kota Kembang. Bella memilih menikmati nuansa bulan suci bersama keluar rik/ich ga.

PENYANYI Anggun C Sasmi kembali membuat pernyataan yang heboh. Pasca membela gembong narkoba yang dieksekusi mati, kini Anggun malah membela pembunuh Angeline, Agustinus Tae Hamba May (25). Anggun malah menyindir pemerhati anak, Kak Seto yang menginginkan pelaku dihukum mati. Seto Mulyadi atau kak Seto dengan tegas ingin pembunuh Angeline, Agus dihukum mati karena dianggap sudah melakukan dosa yang tak termaafkan. Uniknya, sang diva, Anggun tidak setuju dengan pendapat Kak Seto dan publik yang ingin pelaku dihukum mati. Pelantun lagu Snow on the Sahara ini percaya jika membunuh bukanlah jalan yang pantas untuk menghakimi seseorang. “Bunuhlah orang yang membunuh agar orang lain tau bahwa membunuh itu tidak benar #FacePalm. Ini buat yang nggak ngerti arti facepalm,” tulis Anggun di akun Twitter-nya membalas

Anggun C Sasmi Bela Pembunuh Angeline tulisan sebuah media yang memberitakan tentang statement Kak Seto. Dari tulisan itu terlihat jelas jika Anggun menyindir ucapan Kak Seto yang mendesak supaya pelaku pembunuhan Angeline dihukum mati. Seperti diketahui, wanita berusia 41 tahun ini memang sangat anti dengan yang namanya hukuman mati. Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak, Kak Seto mendesak agar pelaku pembunuhan terhadap Angeline dihukum mati. Pria berkacamata itu menganalogikan bobot hukuman pembunuhan anak setara dengan kasus transaksi narkoba yang dilakukan di hadapan anak, yang juga dihukum mati.

“Kasus transaksi narkoba di depan anak, pelakunya dihukum mati. Apalagi ini, kasus pembunuhan,” kata Kak Seto. Pembelaan Anggun terhadap hukuman mati bukan kali ini saja. Anggun pernah menuliskan sebuah surat terbuka untuk Presiden Jokowi mengenai hukuman mati yang dilayangkan pada para pengedar Narkoba di tanah air. Meski ketika pemilu 2014 kemarin Anggun adalah sosok yang pro Jokowi, kini ia sedikit menyayangkan tindakan Sang Presiden untuk menghakimi para pelaku kriminal dengan hukuman mati. Saat itu, Anggun C. Sasmi menuai hujatan dari masyarakat. Ia kemudian menuliskan surat kedua untuk menanggapi hujatan tersebut. adt

7 Edisi 92/22 - 28 Juni 2015

Heboh... Sambungan Halaman 1 Laporan yang dibuat pukul 15.00 WIB, Selasa, 16 Juni 2015, menyebutkan bahwa penyuapan periode 2000 sampai dengan 2010 menggunakan dana APBD, sedangkan dana penyuapan periode 2010 sampai dengan 2015 berasal dari investor Malaysia berinisial DAS. BS melaporkan manajer klub, pemain, dan beberapa pengurus PSSI yang diduga melakukan pengaturan skor. Kepala Bidang Penanganan Kasus Lembaga Bantuan Hukum Jakarta M. Isnur membawa rekaman antara bandar dan pengatur skor yang dijalankan secara sistematis. Ia mengklaim praktek ini terjadi sejak 15 tahun terakhir. “Kami buka rekaman antara bandar dengan para pengatur skor di pertandingan,” kata Isnur. Menurut Isnur, praktek sogok-menyogok skor terjadi sejak 2000. “Ternyata sepak bola kita parah diatur mafia. Bahkan, sebelum liga dijalankan, sudah ada skenarionya,” kata Isnur. Beberapa anggota mafia, kata Isnur, merupakan mantan pelatih dan pemain Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. “Bukan langsung orang PSSI, tapi berkaitan dengan PSSI.” ujarnya. Terbaru, pertandingan semifinal SEA Games 2015 yang digelar Sabtu, 13 Juni 2015, tim nasional U-23 kalah 0-5 dari Thailand. Indonesia juga gagal meraih medali perunggu setelah kalah dari Vietnam dengan skor 0-5. Isnur menduga praktek suap terjadi di balik

kekalahan itu. Tim yang menyebut diri Tim Advokasi Indonesia vs Mafia Bola ini juga memperdengarkan rekaman perbincangan pengaturan skor pertandingan timnas U-23 di SEA Games 2015 antara BS dengan seseorang yang diduga bandar judi atau investor dari Malaysia. Isnur menjelaskan dugaan pengaturan skor itu terungkap dari rekaman percakapan antara BS, perantara kaki tangan bandar judi di Indonesia, dengan bandar asal Malaysia yang inisialnya hanya disebut dengan Das. Selama ini BS dikenal sebagai penghubung para bandar di Singapura dan Malaysia dengan para kaki tangannya di Indonesia. Sehari sebelum pertandingan, menurut Isnur, atau Minggu, 14 Juni 2015, di depan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga serta beberapa anggota tim litigasi pegungkap kasus mafia bola, BS menghubungi bandar asal Malaysia bernama Das dan bertanya, “Apakah pertandingan sepak bola antara Indonesia U23 dengan Vietnam U23 telah diatur?” Menurut Isnur, bandar itu menyatakan pertandingan Timnas U 23 Vietnam diatur untuk memenangkan Vietnam dengan skor lebih dari 4-0. Pembicaraan itu di-loud speaker dan direkam oleh BS. Saat hari pertandingan, atau Senin, 15 Juni 2015, BS dan tim Kemenpora menyaksikan pertandingan itu di sebuah hotel di kawasan Melawai, Blok-M,

Dibunuh... Sambungan Halaman 1 Sejak ditemukannya Angeline pada Rabu 10 Juni 2015, malam harinyanya Agus ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan pelecehan seksual. Margriet juga mengancam Agus agar tidak menceritakan kejadian ini kepada siapa pun. Magriet bahkan menjanjikan uang senilai Rp 200 juta kepada Agus. “Margriet bilang, ‘Jangan beri tahu siapa-siapa’,” ungkap Haposan. Jikapun kasus pembunuhan ini terungkap, Haposan melanjutkan, Margriet meminta Agus mengaku membunuh dan memperkosa Angeline. “Kalau nanti kasus pembunuhan ini ketahuan, Agus dijanjikan Rp 200 juta,” katanya. Tapi, menurut Haposan, Agus menjawab tidak mau dan tidak membutuhkan uang. Margriet pun langsung mengancam akan membunuh Agus jika tidak mau menerima uang Rp 200 juta itu. “Bukan Rp 2 miliar, tapi Rp 200 juta. Kalau tidak mau, dia akan berakhir di Bali,” tuturnya. Haposan menambahkan, Agus juga mengatakan Andika Andoko tidak ikut mengancamnya. Agus hanya mengaku di-

ancam oleh seseorang yang tidak dikenalnya. Andika merupakan orang yang membawa Agus ke rumah Margriet pada 23 April 2015 sebagai pembantu. Keterangan Agus kali ini memang berbeda dengan keterangan sebelumnya. Meski begitu, sejauh ini polisi masih menetapkan Agus sebagai tersangka pembunuh Angeline dengan sangkaan membunuh dan memperkosa. Pemeriksaan tambahan itu dijalani Agus pada Rabu, 17 Juni, pukul 17.30 hingga 02.00 WITA. Dia dicecar banyak pertanyaan. Agus juga didampingi rohaniawan yang disiapkan oleh tim penyidik. “Saya juga sampaikan agar jangan ditutup-tutupi,” kata Haposan. Beberapa saksi juga telah diperiksa. Kesaksian Francky A Maringka, 46 tahun, dan Yuliet Christien, 41 tahun, justru mengejutkan. Yah, keduanya mengaku geram melihat pemberitaan di sejumlah media massa yang tak kunjung menyeret Margriet Christina Megawe sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Angeline. “Saya lihat di depan mata saya sendiri, Angeline dijambak

Dulu... Sambungan Halaman 1 Tapi kenyamanan para penghuni lokalisasi di Watu Dakon harus berakhir di awal tahun 1980-an. Pada Januari 1982, Pemkab Ponorogo yang masih di bawah Bupati Sumadi memindahkan seluruh penghuni Watu Dakon menuju Desa Kedung Banteng. Pengembangan kota ‘memaksa’ pelaku prostitusi ini berpindah menuju lokasi yang lebih terpencil di lokasi baru. “Kami disediakan tanah kapling saja. Sudah dikotakkotak. Lalu kami bangun satu per satu. Rumah kami di kota kami jual untuk membangun di sini. sampai akhir 1984, akhirnya ada 39 rumah, 39 mucikari. Dan setelah itu tidak boleh tambah,” ujar Nyoto. Setelah rumah berdiri, tidak otomatis lokalisasi wisata seks ini langsung ramai. Jalan desa yang gelap, masih berupa tanah dan terpencil membuat lokalisasi bak kota mati. “Pelan-pelan kami perkeras jalan agar bisa dilewati. Tapi gerimis sedikit saja, tamu tak ada yang datang. Kami sudah hampir putus asa. Anak-anak sudah minta pulang. Tapi nggak tahu, akhirnya ada juga tamu yang datang,” kenang Nyoto. Setelah tahun 2000-an, perbaikan jalan, masuknya listrik dan perkembangan kota membuat lokalisasi turut merasakan

dampaknya. Tamu mulai berdatangan. Alat karaoke yang semakin banyak dan beragam menjadi daya tarik tersendiri. “Kami baru 15 tahun terakhir merasakan rejone jaman (ramainya pasar). Tapi ternyata, hari ini kami diminta tutup. Entah, akan ke mana dan bagaimana kami nanti. Kami sudah bangun jalan dengan kerja bakti. Kini giliran sudah ramai, harus ditutup. Serasa dibanting ke tanah, tapi inilah nasib kami,” ungkap Nyoto menghisap rokok yang dia bikin sendiri (tengwe). Tak hanya itu, selama menempati komplek ini tidak semulus yang dikira orang, penghuni lokalisasi ini harus berjibaku dengan kejamnya perlakuan sebagian warga Ponorogo, Madiun dan sekitarnya. “Itu imbas krisis tahun 1998. Tahun 1999 sampai 2002 kami mendapatkan perlakuan tidak mengenakkan dari para remaja dan pemuda dari perguruan silat yang saling bermusuhan. Entah kenapa kami yang jadi sasaran waktu itu,” kenang Nyoto, tetua di lokalisasi tersebut. Dituturkanya, herannya, mereka itu di sini tidak ngajak bentrok. Di sini mereka ngawur. Minta bir gak mau bayar, meniduri anak-anak asuh (PSK) gak mau bayar. Waktu ditagih, malah melempari rumah kami

Jakarta Selatan. “Kami menyaksikan pertandingan itu. Ternyata pertandingan itu sesuai dengan pernyataan bandar,” ujar Isnur. Pada babak pertama Timnas U-23 kalah telak 4-0. Sebelum babak kedua dimulai BS menghubungi kembali bandar itu dan menanyakan berapa skor pada babak kedua pertandingan. Dalam rekaman tersebut bandar asal Malaysia itu menyatakan bahwa skor pada babak kedua bertambah untuk kemenangan Vietnam. Tepat nyatanya, kata Isnur, pada babak kedua Indonesia kembali kemasukan satu gol dan skor akhir bertambah menjadi 5-0 untuk kemenangan Timnas U-23 Vietnam. Isnur lalu memutar rekaman itu dalam sebuah konferensi pers soal pertandingan SEA Games 2015. “Perbincangan telepon itu dilakukan di depan kami dan direkam,” tutur Isnur. “Itu terjadi beberapa jam sebelum pertandingan dimulai.” Namun demikian, tim advokasi mengatakan rekaman pengaturan skor SEA Games 2015 Singapura itu belum dilaporkan ke polisi karena belum memenuhi bukti-bukti pendukung yang kuat. Berikut ini transkrip perbincangan BS dan kawannya (X) tentang pengaturan skor antara Timnas U-23 dan Thailand. BS: Das, Indonesia bagaimana? X : Pasti kalah saya kan sudah tebak. Pasti Thailand menang. BS: Indonesia kerja? X : Kabarnya Indonesia kerja. Baru tadi saya pastikan telepon, Indonesia buat kerja. BS: Indonesia kerja nih? Kalah berapa? X : Dua atau tiga. Indonesia

kosong, Thailand dua atau tiga. Pasti ada tiga. Kalau tidak 3-1, 4-0, atau 3-0. BS: Indonesia loose? X : Ya. Indonesia loose. BS: Indonesia kerja. Siapa yang bikin? X : Singapura atau Malaysia kami tak tahu. Buat taruhan saja BS: Orang mana yang bikin? X : Malaysia. BS: Siapa yang kerja? X : Yang mudah-mudahlah yang kerja. BS: Orang Malaysia siapa yang kerja? X : Oh itu, siapa namanya, tidak tahu. Oh, ini buat taruhan, Thailand pasti menang. BS: Indonesia loose? Indonesia kerja. X : Iya. Malaysia kerja. BS: Confirm? X : Iya.

rambutnya dan diseret,” kata Yuliet kepada wartawan saat memberi kesaksian di Polda Bali, Kamis (18/6/2015). Pasangan suami-istri yang mengontrak di rumah Margriet sejak 16 Desember 2014 hingga 9 Maret 2015 itu sering melihat Margriet melakukan penganiayaan terhadap Angeline. Karena itu, dia meminta agar pihak kepolisian tidak hanya menjerat Margriet atas kasus penelantaran anak, tapi juga kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian. Pernah suatu kali, saat ayam Margriet hilang, Angeline disuruh mencari sampai ketemu. Saat ayamnya tidak ketemu, dia dipukuli menggunakan galah dari bambu berukuran selebar tiga jari. Angeline dipukul, mulai dari kaki sampai bagian kepala, hingga galah bambunya pecah. “Pernah saya memperingatkan Margriet. Tapi dia menjawab, ‘Saya yang kasih makan, kasih hidup, dia harus kerja, kerja, kerja’,” kata Francky menirukan Margriet. Menurut dia, Angeline-lah yang melakukan kerjaan rutin menyapu dan mengepel rumah, termasuk bersihkan kotoran hewan. Ironisnya, dia terkadang melihat Angeline makan dari makanan yang seharusnya diberikan anjing dan kucing.

“Menu hampir setiap hari perkedel jagung. Tante Telli (Margriet) kalau masak nasi banyak, tapi untuk hewan anjing dan kucing. Memang dipisahkan, tetapi tidak pernah mengambilkan makan untuk Angeline. Terkadang, namanya anakanak dia tidak tahu dan asal ambil. Bahkan, maaf pernah makan-makanan yang harusnya untuk anjing dan kucing,” tutur Francky Melihat perlakuan Margriet terhadap Angeline seperti itu, Francky berniat melaporkannya ke polisi. Tapi dia takut bakal kehilangan mata pencahariannya. Karena dia selama lima bulan tinggal di situ bekerja untuk merawat ternak milik Margriet. “Waktu itu serba salah. Istri saya juga masih ada hubungan keluarga dengan Margriet,” katanya. Bagi Francky, tiga bulan adalah waktu yang cukup untuk melihat penderitaan Angeline. Bahkan dengan nada sangat menyesal saat itu, dia tidak punya kemampuan melaporkan apa yang dilihatnya selama ini. “Saya menyesal dan mohon ampun sama anak ini. Andai saja saat itu saya laporkan, mungkin Angeline tetap bisa ceria dan tersenyum,” kata Francky sambil dielus istrinya lantaran menangis. avi/sin/tmp

ini. Ya jelas kaca dan genteng kami pecah berserakan. Hampir dua tahun, lanjut Nyoto, para mucikari dan PSK berada dalam kondisi ketakutan. Setiap ada tamu yang datang, para pemuda yang disebutnya remaja nakal itu selalu kembali dan merusak apapun yang ada. Tamu pun semakin sepi. Bahkan hampir tak ada orang yang berani datang ke lokalisasi yang telah berdiri dan di pagar keliling ini. Beberapa orang telah putus asa. Baik mucikari, apalagi PSK-nya. Nyoto dan sesama mucikari lain memutar otak. Setelah sempat mengamati asal para remaja nakal ini, yaitu dari sekitar Dolopo sampai Dagangan Madiun, maka ia pun mulai membuat trik. Agar orang tidak takut menuju daerah ini, dibuatlah tim sebanyak sekitar 25 orang yang terus berlalu lalang keluar masuk daerah sini. Sepekan dua pekan, trik ini berhasil. Namun perusakan, permintaan bir dan ‘kelon’ gratis ini terus berlanjut. Bahkan makin menjadi. Namun para mucikari tidak menyerah. Mereka berusaha mengajak dialog para petinggi perguruan silat. Dengan dana iuran para mucikari, mereka menggelar pertemuan. Ada petinggi perguruan silat dari Ponorogo, ada pula yang dari Madiun. Namun cara ini juga tidak efektif. “Akhirnya kami putuskan melawan. Mereka keras, kami juga keras. Akhirnya kalau ada yang mau minta bir gratis dan

gituan gratis. Kami tolak. Mereka ngamuk, kami keroyok,” kata Nyoto tampak geram. Tak pelak, beberapa kali tawuran antara remaja nakal dan para mucikari maupun centeng lokalisasi terjadi. Beberapa orang sempat mengalami cedera parah. Ada yang sekadar harus dijahit, ada pula yang sampai patah tulang. “Setelah itu remaja nakal itu mulai jarang ke sini. Dan tamu mulai berdatangan,” kata dia. Datangnya tamu tak dikehendaki ini akhirnya benarbenar terhenti setelah Polres Ponorogo di bawah kepemimpinan Letkol (Pol) Heri Hernowo. Ketegasan Letkol Heri Hernowo terhadap setia kenakalan remaja, termasuk di lokalisasi membuat penjarahan ‘luar-dalam’ berhenti total. “Kami salut dengan beliau. Bahkan di sini dipatroli sehingga aman. Mungkin bagi beliau, kami ini juga manusia biar pun hina, hidup di dunia kelam seperti ini,” cerita Nyoto. Setelah itu, semua sisi kehidupan di Ponorogo mulai bangkit. Tak ada lagi tawuran. Kedung Banteng pun semakin ramai. Dan kini, setelah hampir 14 tahun gangguan ini tak ada lagi, lokalisasi ini harus mengakhiri kejayaannya. Hingarbingar pun kini tak ada lagi. Lokalisasi yang dulu mulai dengan gelap, kini redup kembali. Nyoto dan para penghuni lain hanya bisa pasrah. Dan kini mereka belum tahu harus berbuat apa untuk hidup mereka. arso

Berikut ini transkrip perbincangan BS dan kawannya (Das) itu tentang pengaturan skor antara Timnas U-23 dan Vietnam. BS : Indonesia kalah berapa bos? Das : Empat kosong babak pertama. Tapi ada lagi dua atau tiga. … BS : Kalah enam kosong atau tujuh kosong? Das : Lebih tujuh lah saya rasa. Babak pertama sudah empat kosong, babak kedua tidak valid, dua atau tiga lah. Mungkin tiga. BS : Ini bandar mana yang pakai? Das: Saya tidak dapat data, tapi saya dapat kabar. BS : You kabar dari siapa? Das : Tidak perlu saya ulanglah, kawan saya. BS : Oke. Ini semua pemain atau berapa pemain? Das : Semua pemainlah. Semua pemain di pihak sama.

Sementara Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti menyatakan akan menempuh jalur hukum terhadap tuduhan pengaturan skor timnas U-23 saat melawan Thailand dan Vietnam pada SEA Games 2015. “Saya pastikan PSSI tidak akan tinggal diam terkait tuduhan match fixing tersebut. PSSI akan menempuh jalur hukum untuk melawan fitnah itu,” kata La Nyalla dalam akun Twitter resminya di Jakarta, Rabu (17/6/2015). “Terkait dengan tuduhan ada match fixing yang membawa nama Tim Nasional U-23 di SEA Games 2015, saya minta dibuktikan, jangan hanya main fitnah!” La Nyalla menilai kekalahan timnas U-23 pada semifinal dan perebutan tempat ketiga sepak bola di SEA Games 2015 Singapura hanya karena kalah kuali-

tas dari Thailand dan Vietnam. “Kekalahan timnas U-23 terjadi murni kalah kelas, anak-anak sudah berjuang maksimal. Tidak mungkin ada match fixing seperti yg dituduhkan. Kasihan mental pemain U-23 yang sudah down, sekarang ditambah ada pemberitaan dan tuduhan seperti itu kepada mereka,” kata dia. Ia mengatakan, hasil rekaman perbincangan pengaturan skor pertandingan Indonesia melawan Thailand pada semifinal SEA Games 2015 tidak bisa menjadi alat bukti yang kuat. “Soal rekaman, semua orang juga bisa buat rekaman. Hanya modal rekaman suara dijadikan alat bukti, bisa kok. Jadi, jangan sembarangan menuduh,” kata dia. Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti menyatakan yakin polisi mampu membongkar kasus mafia bola dan pe-

Mendagri... Sambungan Halaman 1 Menanggapi adanya SK Mendagri tersebut Kepala Biro Kesmas Setdaprov Jatim, Bawon Adhi Yitoni menyatakan, bahwa dana yang ia cairkan pada akhir April lalu untuk pelaksanaan Muktamar NU telah sesuai Permen No 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD dan perubahannya Permen No 39/2012. Kemudian, Peraturan Gubernur No.77/2012 ditambah Perubahan Pergub No 14 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jatim. “Memang ada larangan dari Mendagri untuk mencairkan dana hibah dan bansos? Setahu saya, saya pernah dengar aturan itu sebelum Pemilu 2014. Tapi larangan sebelum Pemilu, setelah selesai ya sekarang kembali pada peraturan lama (Permen No 32/2011 dan perubahannya Permen No 39/2012,” kata Bawon saat dihubungi Lensa Indonesia di Surabaya, Kamis (18/06/2015) malam. Bawon yang mengku lupa tanggal pencairan dana untuk Muktamar NU tersebut menegaskan bahwa kebijakan yang diambil Pemprov Jatim sudah

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemberian dana hibah dan bansos Pemprov Jatim Rp 4,9 miliar untuk Muktamar NU ke-33 tersebut diduga melanggar SK Mendagri Nomor 903-42-2014. Dalam SK yang disosialisasikan melelui surat edaran kepada seluruh kepala daerah pada Desember 2014 tersebut, Mendagri melarang penyaluran dana hibah dan bansos dalam APBD 2015. Pada akhir April lalu, Pemprov Jatim telah mengucurkan dana dengan jumlah cukup fantastis untuk acara Muktamar NU ke-33 yang bakal digelar di Jombang, yaitu Rp 4,9 miliar. Pencairan dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jatim 2015 tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Biro Kesmas Setdaprov Jatim, Bawon Adhi Yitoni. “Sudah kami serahkan full, pencairan akhir April kemarin. Saya yang tandatangan langsung pencairan dana itu, dan kita (Biro Kesmas) juga melakukan MoU dengan PWNU Jawa Timur saat penyerahannya,” jelasnya kepada Lensa Indonesia, Selasa (19/05/2015) lalu. Ia menegaskan, dana bantuan yang diberikan oleh Pem-

KPK... Sambungan Halaman 1 Ketua DPR RI Setya Novanto merespon tudingan tersebut dan membantah jika revisi UU KPK sebagai bentuk pelemahan KPK. Menurutnya, langkah revisi UU justru sebagai upaya DPR RI memperkuat proses penegakan hukum. “Kami terima mengenai revisi UU KPK itu karena ingin memperkuat supremasi hukum khususnya di KPK,” ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2015). Bahkan Setya Novanto mengaku, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Legislasi (Baleg) dan pemerintah apakah revisi UU KPK ini disetujui atau tidak. “Kita lihat perkembangannya nanti. Tentu kami yakin bahwa pemerintah juga DPR RI akan mencari jalan terbaik agar KPK itu bisa lebih baik dan kuat. Saya harapkan semuanya sabar menunggu,” terang politisi Golkar ini. Sementara Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK, Taufiequrrachman Ruki, meminta Komisi III DPR RI menunda revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Sebab,

lembaga anti korupsi ini memandang masih ada lima UU yang masih perlu diamendemen sebelum merevisi undang-undang KPK. Undang-undang tersebut yakni UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ruki juga menyatakan, Presiden Joko Widodo telah mengambil sikap tegas untuk menolak rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Menurut Ruki, keputusan itu merupakan bukti nyata berpihaknya Jokowi pada pemberantasan korupsi. “Presiden menyatakan menolak revisi Undang-Undang KPK. Dari kami, itu melegakan sehingga tidak ada lagi saling mencurigai,” kata Ruki seusai mengikuti rapat terbatas

Pancasila... Sambungan Halaman 1 Pusaka alam bangsa Indonesia ini akan dapat membuka mata hati manusia sedalam-dalamnya. Dengan Pancasila sejati ini, bangsa Indonesia akan dapat memasak dan menghidupkan seluruh potensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Pancasila sejatinya mampu memberikan hak, kedudukan, tugas dan tanggungjawab masing-masing pada seluruh insan Indonesia dengan titah Ilahi yang ada. Hal ini pernah dikemukakan Bung Karno saat pidati tahun 1960 di sidang umum PBB dengan judul “To built the word a new” bahwa sebagai pusaka alam, Pancasila ibarat suatu pohon rindang dengan

akarnya kokoh yang dapat menumbuhkan pohon kuat, dahan, daun, bunga, dan buah. Sehingga mampu menumbuhkan kekuatan hukum dan ekonomi bagi seluruh umat manusia di bumi ini. Pada hakekatnya makna Pancasila adalah pancaran sinar Allah atau pancaran sinar Ilahi. Yang artinya, kesemua sila dari Pancasila mampu memberikan kekuatan jiwa Ketuhanan yang tinggi, jiwa kemanusiaan yang tinggi, jiwa persatuan yang tinggi, jiwa kerakyatan yang tinggi, dan jiwa keadilan yang tinggi. Hal ini ditunjang dengan kesadaran bahwa Pancasila itu adalah jiwa dan kepribadian bangsa.

ngaturan skor di balik kekalahan tim nasional U-23 pada SEA Games ke-28 di Singapura beberapa waktu lalu. Menurutnya kepolisian telah memiliki pengalaman membantu Kepolisian Spanyol mengungkap pelaku pengaturan skor di Eropa. Polri bahkan berhasil menangkap pelaku yang lari ke Indonesia. Badrodin juga berjanji akan melindungi masyarakat yang bersedia melaporkan kasus pengaturan skor pertandingan sepak bola ke polisi. “Silakan laporkan, kami akam melindungi,” ujarnya. Dukungan terhadap pemberantasan mafia bola juga muncul dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia meminta kasus dugaan mafia bola itu harus diusut sampai tuntas dan pelaku dihukum. “Kalau ada yang salah ya hukum,” katanya. ben/ad/ans/put prov juga dalam pengawasan ketat, baik melalui Inspektorat Jatim serta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pengawasan itu telah diatur di dalam Permen No 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD dan perubahannya Permen No 39/2012. Kemudian, Peraturan Gubernur No.77/2012 ditambah Perubahan Pergub No 14 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jatim. “Jadi mekanisme pemberian bantuan tidak mungkin steril dari pengawasan,” cetus dia saat itu. Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan, penghapusan dana hibah dan bantuan sosial ini merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo. Menurut dia, dana hibah dan bansos ini merupakan sumber manipulasi. Selama ini, kata Tjahjo, banyak daerah yang tidak menyalurkan bantuan sosial sebagaimana mestinya. Bantuan itu juga sering tidak tepat sasaran. Menurut Tjahjo, banyak kepala daerah dan anggota DPRD yang terkena masalah hukum karena dana bansos. “Banyak orang masuk penjara KPK karena bansos tak transparan,” kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Senin (22/ 06/2014). ridwan bersama Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (19/ 6/2015). Dalam rapat tersebut, hadir juga Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Kepala PPATK M Yusuf, Jaksa Agung HM Prasetyo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. Rapat itu digelar khusus untuk membahas rencana nasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ruki menuturkan, Presiden Jokowi juga meminta agar KPK, Polri, dan kejaksaan untuk bersinergi dalam memberantas korupsi. “Pesan Pak Presiden, kami bertiga agar bersinergi dan dengan tegas Presiden mengatakan bahwa tidak ada keinginan dari pemerintah untuk melemahkan KPK,” ujarnya. Ada lima peninjauan dalam rencana revisi UU KPK. Adapun yang menjadi sorotan publik ialah poin jebakan yang menjerumuskan, di antaranya terkait pengetatan kewenangan penyadapan sehingga untuk operasi tangkap tangan harus kantongi izin pengadilan, dibentuknya dewan pengawas KPK, dan diatur kembali mengenai pengambilan keputusan yang kolektif kolegial. yuanto

Kalau jiwa semua pancasila itu diamalkan dalam kehidupan maka kita tidak perlu lagi lembaga KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian. Bung Karno sebagai pencipta Pancasila pernah mengatakan, “Kalau aku diberi 100 orang tua/lansia, maka akan kucabut gunung Semeru sampai seakar-akarnya. Tapi kalau aku diberi 10 pemuda, maka akan kugoyang dunia ini.” Lebih lanjut Bung Karno mengatakan di sidang umum PBB, bahwa dirinya menghendaki dicabut piagam PBB dan diganti dengan Pancasila. Maka, dunia akan amat dan tertib. Kehebatan ucapan Bung Karno sampai saat ini masih diperbincangkan semua orang di dunia ini. *Penulis pengacara senior dan dosen Fakultas Hukum www.lensaindonesia.com

PEREMPUAN TANGGUH 2015

Edisi 92/22 - 28 Juni 2015

Kisah Para Ibu Penyelamat Warga dari Jeratan Rentenir MATAHARI bersinar cukup terik Rabu (17/6/2015) siang, di Desa Rama Agung, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu. Beberapa orang ibu tampak duduk di sebuah teras rumah warga bercerita tentang kegiatan yang baru saja mereka lakukan, berdagang, bertani, dan mengurus rumah. Cerita banyak tercurahkan di teras itu, soal harga bahan pokok, rentenir hingga sedikit menyoal politik. Soal rentenir cukup menarik perhatian. Ketut Miniasih, seorang ibu rumah tangga sekaligus pedagang pasar, menceritakan rasa senangnya saat ia dan para pedagang kecil lainnya bisa keluar dari jeratan rentenir sejak adanya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Darma Murti di kampungya 15 tahun silam. “Saat ini pedagang tak seperti dulu kalau butuh pinjaman dana untuk tambahan modal ke rentenir, sejak ada LKM Darma Murti, kami bisa pinjam Rp 1,5 juta dengan bunga 1,5 persen selama satu tahun tanpa agunan,” kata Ketut Miniasih. Hal yang sama juga diakui ibu lainnya Ketut Sudarmini. Menurut mereka sebelum ada LKM, rentenir menjadi pilihan bahkan idola bagi para pedagang untuk meminjam uang sebagai modal tamba-

han. Tentu saja dengan bunga berlipat hingga 200 persen. “Saat itu karena tak ada tempat pinjam lain maka itu dilakukan, banyak saat itu petani, pedagang yang terlilit utang bertimbun dengan rentenir,” kenang Ketut Sudarmini. Keberadaan LKM Darma Murti sebuah lembaga simpan pinjam yang dikelola para kaum ibu di Desa Rama Agung cukup mencuri perhatian. Bagaimana tidak, lembaga yang didirikan pada tahun 2000 dengan modal Rp 90 juta bantuan dari program pemerintah tersebut mampu bertahan bahkan modal terus bertambah. “Saat ini modal kami mencapai Rp 170 juta, memang kecil bertambah karena kami menerapkan bunga 1,5 persen dan tanpa agunan dengan jumlah anggota mencapai 125 orang dan terus bertambah,” kata pengurus LKM Darma Murti, Suparni saat dijumpai kompas.com. Suparni melanjutkan, LKM tersebut milik bersama warga Desa Rama Agung yang anggotanya mayoritas ibu-ibu terdiri dari petani dan pedagang. Tak ada kantor khusus untuk LKM tersebut. “Kantor ya di rumah saya,” sambung dia. Ia mengisahkan awal berdiri LKM itu hanya bisa melayani pinjaman sebesar Rp 300.000 hingga

Para ibu pengurus LKM Darma Murti Desa Rama Agung, Kabupaten Bengkulu Utara.

saat ini mampu melayani hingga Rp 1,5 juta per angota. Uniknya, selain tanpa agunan para pengurus LKM menyelesaikan kredit macet dengan cara musyawarah dan mufakat, hingga akhirnya anggota dan nasabah mampu melunasinya. “Di sini kepercayaan tak perlu agunan seperti di bank-bank, cukup kepercayaan lewat omongan, jika belum mampu bayar maka akan ada rembug anggota hingga mampu bayar dengan cara seringan mungkin dan tentunya kami mengetahui latar belakang peminjam dan anggota itu,” kata Suparni.

Keberhasilan LKM Darma Murti menaungi anggota hingga terlepas dari jerat rentenir sempat menjadi perhatian beberapa perbankan. “Kami sempat ditawari suntikan modal, namun perbankan itu minta bunga dinaikkan dan pengembalian selama satu tahun, ya kami nggak mau, itu sama saja menghianati rakyat atau anggota kami, biarlah kami mengelola uang sedikit asal semua anggota senang,” ucapnya. Untuk gaji para pengurus, ia membeberkan, bisa dipenuhi dari bunga pinjaman yang dipatok 1,5

persen. Rinciannya, 1 persen dikembalikan untuk modal, sedangkan 0,5 persen dibagi dengan komposisi 1/4 persen untuk pengurus dan 1/4 persen untuk anggota. “Jadi semua merasakan keuntungan walau kecil,” kata Suparni terkekeh. Suparni dan para anggota cukup bangga dengan lembaga yang mereka kelola, selain memberikan layanan pada masyarakat tanpa agunan, anggota lembaga itu terdiri dari beragam suku dan semua agama. “Jika ingin melihat Indonesia ada di Darma Murti, suku, agama, kami lengkap,” tambah Suparni. Saat ditanya apakah anggota LKM mengenal atau mendengar Lembaga Otoritas Jasa Kuangan (OJK). Serentak para ibu-ibu menjawab tidak. “Tidak, mas, enggak tahu, maklum kami orang kampung,” kata Suparni. Meski demikian, ia mengatakan bahwa LKM yang mereka kelola telah memiliki badan hukum. Namun belum mendaftar di OJK seperti peraturan yang berlaku saat ini di OJK. “Jika memang ada dampak positifnya kami tentu mau dibimbing oleh OJK, namun harapan kami apa yang telah kami jalani selama 15 tahun jangan diubah karena sudah pas,” harap fir/kom Suparni.

PIA ALISJAHBANA

Dianugerahi Penghargaan Setara Napoleon Bonaparte

Pia Alisjahbana menerima penghargaan Chevalier dansl’Ordre de la Legion d’Honneur dari Presiden Prancis. Penghargaan ini disampaikan melalui Duta Besar Prancis, Corinne Breuze.

Dunia mengenal pengabdian Pia lebih dari sekedar gerak fashion. Ia adalah wanita yang selalu menginspirasi dengan berbagai ide dan inovasi dan memberi kontribusi penting bagi kemajuan wanita Indonesia. PIA ALISJAHBANA menerima penghargaan Chevalier dansl’Ordre de la Legion d’Honneur. Penghargaan yang dianugerahkan oleh duta besar Prancis, Corinne Breuze di kediamannya ini, merupakan penghargaan tertinggi dari Presiden Prancis untuk seseorang yang telah membuktikan pengabdian tinggi kepada masyarakat. Penghargaan ini pertama kali dianugerahkan oleh Napoleon Bonaparte pada 19 Mei 1802, kepada tokoh yang dinilai telah menunjukkan kualitas outstanding dalam melakukan pengabdian baik dalam kapasitas militer maupun sipil dan sedikitnya telah dua puluh tahun melakukan pengabdian untuk publik. Pia Alisjahbana merupakan orang Indonesia pertama yang

www.lensaindonesia.com

menerima penghargaan tertinggi ini. “Hari ini kita merayakan kehebatan seorang tokoh yang menjalani peran luar biasa: mengubah cara wanita Indonesia dalam memandang diri mereka sendiri. Sesungguhnya pencapaian Ibu Pia Alisjahbana secara pribadi dan professional sangat mengesankan bagi kami. Ia merupakan salah satu tokoh yang berperan aktif dalam mengubah Indonesia sepanjang 70 tahun belakangan ini. Dan Ibu Pia Alisjahbana merupakan wanita inspirasional yang memberdayakan para wanita Indonesia,” ujar Corinne Breuze, dalam sambutannya sebelum menyerahkan penghargaan, Selasa (09/ 06/2015) lalu. Bagi Pia Alisjahbana, peng-

hargaan ini sangat mengejutkan. “Aku tak pernah menyangka akan mendapat penghargaan itu.Awalnya aku pikir karena aku pernah membawa anak-anak muda untuk ikut lomba fashion di Perancis, Concours Internationale des Jeunes Createurs de Mode,” katanya surprise dengan penghargaan ini. Dunia mengenal pengabdian Pia lebih dari sekedar gerak fashion. Ia adalah wanita yang selalu menginspirasi dengan berbagai ide dan inovasi dan memberi kontribusi penting bagi kemajuan wanita Indonesia. “Perjalanan karier saya sepertinya terbagi dalam dua bagian penting, yaitu pendidikan dan budaya, atau mungkin lebih tepatnya media. Kedua aktivititas ini selalu bersinggungan dan terfokus pada peran wanita, khususnya wanita muda Indonesia. Hal ini selalu menjadi perhatian saya sepanjang hidup saya,” kata Pia sumringah. Dalam bidang pendidikan, Pia adalah sosok penentu lahirnya AMINEF (American– Indonesian Exchange Foundation), satu pro-

gram beasiswa bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar gratis di Amerika. Ia merintis pendirian Yayasan AMINEFpada 1992. Ketika itu Pia ‘mengetuk’ satu per satu pintu para petinggiperusahaan di Indonesia untuk membantu dan menyumbang program yang tengah iacanangkan, sehingga Indonesia akan mampu melahirkan banyak pemuda berlevel PhD. Salah satu alumnus AMINEF adalah Anies Baswedan yang kini menjadi Menteri Pendidikan. Kepeduliannya terhadap dunia pendidikan taklepas dari perannya sebagai dosen di Fakultas Sastra, Universitas Indonesia. Ketika itu ia juga melihat adanya kebutuhan informasi dan panduan gaya hidup baru bagi remaja putri yang diharapkan menjadi pilar-pilar bangsa. Pada 1973, Pia melahirkan Gadis yang pada masa itu tak ada satu pun majalah yang ditujukan pada segmen khusus mereka. Setahun sebelumnya, majalah Femina lebih dulu muncul sebagai bacaan yang memahami aspirasi perempuan muda. Selanjutnya, ia pun memiliki peran penting dalam kemunculan majalah Dewi yang menginspirasi para perempuan bekerja Indonesia agar lebih berdaya dan bisa memberi kontribusi nyata bagi dirinya, keluarga, kaum perempuan dan bangsanya. Sejak berkecimpung di dunia penerbitan,ketertarikannya kepada dunia mode semakin kuat. Kebutuhan informasi tentang fashion saat itu sangat besar, sementara sumber informasi tentang dunia mode diIndonesia masih sangat terbatas. Desainer sangat terbatas, butik pun tidak terlalu banyak. Terinspirasi dari berbagai fahion week dunia yang ia kunjungidan kebutuhan yang tinggi, Pia menggagas kelahiran Lomba Perancang Mode yang digelar sejak 1979 dan melahirkan para desainer ternama, seperti Edwar-

dHutabarat, Sally Koeswanto, Itang Yunasz hingga Tex Saverio. Inilah yang membuat kontribusi Lomba Perancang Mode terhadap dunia mode Indonesia sangat penting hingga hari ini. Dan untuk mendorong perkembangan dunia mode di Indonesia, Femina Group menggelar penghargaan Pia Alisjahbana Award untuk para perancang muda yang sukses berbisnis sendiri selama lima tahun, memiliki komitment, inovatif dan kreatif. Penghargaan ini telah digelar sejak 2007 silam. Perhatian Pia terhadap pusaka budaya ia wujudkandengan keterlibatannya dalam pendirian organisasi Badan Pelestari PusakaIndonesia. Dalam aktivitasnya, ia tak segan turun ke tepi anak sungai Progodekat Candi Borobudur di malam gelap untuk melarung lampion-lampion, padahalusianya waktu itu 70 tahun. Ia juga turut berjalan kaki berkilo-kilo untuk menanam pohon di Kebun Raya Samosir di tengah Danau Toba. Kini dengan geliatpara pelestari muda, usaha Pia tidak sia-sia. Pia Alisjahbana lahir 26 Juli 1933 di Bondowoso sebagai anak kedua – 12 tahun sebelum Indonesia merdeka. Ayahnya, Soerjomihardjo, seorang Insinyur lulusan jurusan Teknik Sipil dari Belanda. Sementara sang ibu, Raden Adjeng Hisnat Djadjadiningrat, lulusan sekolah guru pendidikan Belanda. Selain Gadis dan Dewi, Pia juga memiliki peran penting dalam melahirkan Femina. Sejumlah program dan organisasi yang ia rintis dan memberi dampak luar biasa bagi Indonesia, antara lain Pemilihan Putri Remaja, Gadis Sampul, Lomba Perancang Mode, Yayasan AMINEF, Badan Pelestarian Pusaka Indonesia, Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia, Yayasan Kesenian Jakarta dan Yayasan Asih Budi. Saat ini Pia menduduki posisi Komisaris Femina Group. rudi

Emilia Putri dan Mutiara Baiti.

Bisnis Jajanan Dua Mahasiswi Beromzet Rp128 Juta/Bulan EMILIA Putri dan Mutiara Baiti, mahasiswi cantik berumur 22 tahun dari Universitas Prasetya Mulya sudah bergelut di bisnis kuliner. Emilia dan Mutiara meramu makanan cepat saji yang diklaim sehat dan segar, yang dinamakan It’s Wrap. Ide awal bisnis ini dibuat adalah, karena kemacetan lalu lintas Jakarta. Agar praktis, Emilia dan Mutiara serta ketiga temannya meramu sebuah makanan berbahan dasar tortilla bayam yang dinilai lebih sehat, dan rendah kalori. “Kemacetan semakin tinggi dan parah serta dirasakan berbagai kalangan. Kemudian kecendrungan banyak makan fastfood, tetapi kita nggak sadar kalau kalori yang masuk ke tubuh kita melebihi batas tertentu, sehingga menimbulkan penyakit seperti jantung dan diabetes. Kita ingin perkenalkan produk baru seperti It’s Wrap,” tutur Emilia dalam acara Entrepreneurship Prasetya Mulya, di Plaza Bapindo, pekan lalu. Emilia mengatakan, It’s Wrap aman dan rendah kalori. Ide awal bisnis tersebut diakuinya mengadopsi bisnis makanan cepat saji di Singapura. It’s Wrap pada dasarnya hampir memiliki kesamaan dengan kebab. Hanya bedanya, bahan baku It’s Wrap dijamin segar tanpa ada zat pengawet. “Kita bukan menggunakan daging kebab dan kita bukan kebab,” tegasnya. Saat ini, Emilia membuka gerai cafe It’s Wrap di Pasar Santa, Jakarta Selatan. Ada 3 menu It’s Wrap yang ditawarkan Emilia, yaitu isi ayam dengan harga Rp 30.000/pcs, ikan Rp 30.000/ pcs, dan daging sapi Rp 35.000/pcs. Di kafenya, konsumen bisa melihat langsung proses pembuatan It’s Wrap. “Kita juga berikan sharing happiness. Konsumen juga bisa memilih kombinasi seperti di-topping dan kita memberikan informasi kalori. Lalu open kitchen di mana konsumen bisa melihat sendiri proses pembuatan,” tuturnya. Sejak dimulai Desember 2014 dengan modal awal Rp 80 juta, saat ini Emilia dan keempat temannya bisa meraup omzet rata-rata Rp 128 juta/bulan. Bisnis ini dikatakan Emilia akan semakin berkembang ke depan. Ia membutuhkan investor untuk lebih mengembangkan lagi bisnisnya ini. wij/ang/dt

NASIONAL Edisi 92/22 - 28 Juni 2015

Menteri Susi: Saya Digugat Maling Ikan Rp 1 Triliun Lho!

Susi Pudjiastuti

MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku tak bisa berbuat banyak terhadap kapal MV Hai Fa yang akhirnya dilepas. Susi menyatakan bahwa dirinya balik digugat sebesar Rp 1 triliun oleh pemilik kapal penampung ikan terbesar yang pernah ditangkap aparat keamanan Indonesia itu. Susi sempat mencurahkan soal pengalamannya digugat Rp 1 triliun di depan para menteri. Susi bercerita langsung di hadapan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. “Saya dituntut Rp 1 triliun lho bu. Maling (ikan) nuntut kita. Ini negara kita loh bu. Pengusaha ini harus tahu kita

ini serius buat Permen (Peraturan Menteri). Kita buat otoritas kita untuk kita semua. Jadi saya pikir sih sedikit keras sudah saatnya, kalau tidak kita tidak mampu membawa pengusaha ini untuk bertanggung jawab. Saya pikir seperti itu,” kata Susi di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta membahas cuaca panas ekstrem atau El Nino, Rabu (17/ 6/2015). Lebih lanjut, dia menuturkan, tuntutan ganti rugi yang dilayangkan kepadanya itu ialah karena pemilik kapal MV Hai Fa mengaku merugi karena kapalnya ditahan di Indonesia. Pada April lalu, Susi pun diadukan ke Badan Reserse Kriminal Polri oleh kuasa hukum pemilik kapal MV Hai Fa itu.

Pada kesempatan itu, Susi kembali menuturkan kekecewaannya terhadap penegak hukum yang hanya menghukum denda nakhoda kapal MV Hai Fa sebesar Rp 200 juta. Menurut Susi, vonis hakim Pengadilan Perikanan Ambon itu cermin belum adanya pemahaman pentingnya penindakan tegas bagi para pelaku illegal fishing. Tak cuma kecewa dengan dilepaskannya kapal MV Hai Fa, Susi pun mengungkapkan kekecewaannya terhadap vonis ringan lima kapal asal Tiongkok yang dinilainya melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Hakim di Pengadilan Perikanan Ambon hanya menjatuhi denda Rp 100 juta terhadap pihak dari lima kapal tersebut.

“Bila contoh, ini (MV Hai Fa) nyuri 1.000 ton ikan hanya denda Rp 200 juta, lalu lima kapal lagi ada yang kita tangkap di hari yang sama dan itu pun didenda Rp 100 juta saja. Padahal, isinya (ikan yang ditangkap) sudah Rp 6 miliar. Saya butuh dukungan media dan anggota Dewan. Saya sudah kerja sampai titik kewenangan saya,” kata Susi. Diberitakan sebelumnya, tim Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal MV Hai Fa milik warga negara Singapura yang bernama Chankid. Tim menangkap kapal beserta awak lantaran mereka diduga mencuri ikan di perairan Indonesia. Hasil dugaan curian dari kapal itu terdiri dari 800,658 ton ikan beku, 100,044 ton udang beku, serta 66 ton

ikan hiu martil dan hiu koboi yang dilindungi dan dilarang untuk ditangkap dan diekspor ke luar negeri. Kapal itu diduga sudah tujuh kali beraksi di Indonesia sehingga diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 70 miliar. Namun, majelis hakim pengadilan perikanan di Pengadilan Negeri Ambon memutuskan, kapal MV Hai Fa harus dikembalikan kepada pemiliknya dan ganjaran denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan kepada nakhoda. Dalam persidangan pada Rabu (25/3/2015), Ketua Majelis Hakim Matheus juga memerintahkan agar 800.658 kilogram ikan dan 100.044 kilogram udang milik PT Avona Mina Lestari yang disita juga dikembalikan. yog/wij

Boeing Bantu Garuda Indonesia Terbang Kembali ke AS PRESIDEN dan CEO Pesawat Komersial Boeing Ray Conner mengatakan bahwa pihaknya akan membantu Garuda Indonesia untuk mendapatkan status Kategori 1 dari Administrasi Penerbangan Federal (FAA), dengan demikian bisa terbang ke Amerika Serikat. Garuda Indonesia mendapat larangan terbang ke Amerika Serikat (AS) karena rating Indonesia di Asesmen Keamanan Penerbangan Internasional (IASA) dari FAA belum mencapai Kategori 1. Rating Kategori 1 adalah pencapaian penilaian yang menganggap otoritas penerbangan sipil suatu negara sudah sesuai dengan standar Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). “Kami akan bekerja sama dengan FAA dan Garuda untuk (meraih) Kategori 1. Itu akan menjadi prioritas utama kami,” ujar Conner sebagaimana dikutip dari Tribunnews, Kamis (18/6/2015). Sebelumnya, Arif Wibowo, presiden dan CEO Garuda Indonesia, pada Pameran Penerbangan Paris, Senin (15/6/2015) lalu, pernah mengungkapkan keinginan Garuda untuk kembali terbang ke AS. Namun, pihaknya masih membutuhkan dukungan untuk mendapatkan status Kategori 1. Sementara itu menurut situs Air Transport World (ATWOnline), operasi Garuda ke AS sudah dihentikan sejak penerbangan terakhir ke Los Angeles pada 1998 lalu. Garuda Indonesia sejauh ini telah melayani rute penerbangan internasional ke Jepang, Korea, Tiongkok, dan Australia. Rencananya, Garuda akan menambah rute baru ke Eropa dan AS, jika FAA sudah mengizinkan. Untuk penerbangan Eropa, Garuda mengoperasikan Boeing 777 yang melayani rute penerbangan ke London dan Amsterdam. ruth

Ilustrasi gelombang El Nino.

18 Provinsi Rawan Terdampak El Nino KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) menyiapkan upaya khusus (upsus) guna mengantisipasi ancaman dampak gelombang panas El Nino terhadap pertanian. Sebanyak 18 provinsi terindikasi rawan terdampak gelombang panas El Nino. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian, Moch. Syakir mengatakan, gelombang panas El Nino memang diprediksikan oleh Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Lapan berjenis moderat. Gelombang panas lemah akan terjadi mulai Juni, dan makin moderat hingga puncaknya November. Syakir menuturkan, dari data tersebut dapat diartikan El Nino datang hampir bersamaan dengan masa tanam kering atau musim kemarau, yakni April-September (Asep). “Namun, kalau toh terjadi El Nino yang berbahaya untuk pertanian, Kementan sudah mengantisipasi,” kata Syakir, di Jakarta, Rabu (17/6/2015). Kementan, sambung Syakir, telah melakukan pemetaan daerahdaerah yang rawan terdampak gelombang panas. Kurang lebih ada 18 provinsi yang tersebar di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi yang potensial terdampak El Nino. “Yang rawan terdampak ada18 provinsi, tapi tidak semua wilayah di provinsi itu terkena, hanya beberapa kabupaten saja. Ada di NTB, Sumatera Utara, Aceh, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah,” jelas Syakir. Syakir menuturkan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah memanggil semua kepala dinas dari provinsi yang rawan terdampak El Nino, serta Dandim untuk berkoordinasi. Kementan telah menyiapkan pula program upaya khusus (upsus) diantaranya penyediaan pompa air, benih, dan pupuk. Pembagian pompa air sudah dilakukan sebagian. “Kegiatan upsus itu salah satu inputnya adalah pompa air,” kata Syakir. est www.lensaindonesia.com

Presiden Jokowi memantau ruang Pemantauan Ekspor Impor di Tanjung Priok, Jakarta.

JOKOWI MURKA!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah murka. Uang Rp780 triliun hilang karena dwelling time (bongkar muat) di Pelabuhan Tanjung Priok yang lama. Ia pun mengacam mencopot dirjen yang tak mampu memperbaiki kinerjanya. MURKA itu terlihat saat Presiden Jokowi meninjau ruang Pemantauan Ekspor Impor di Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (17/6/2015). Presiden menanyakan siapa atau apa penyebab lamanya proses dwelling time, namun tak ada satupun yang bisa memberikan jawaban memuaskan. “Siapa instansi yang paling lama ekspor impor ini pasti ada. Sekarang pertanyaan kembali lagi siapa? buka aja siapa? kita perbaiki,” tanya Jokowi. Hingga delapan kali presiden menanyakan pertanyaan senada bahkan Menteri

Koordinator Kemaritiman Indroyono Susilo juga sempat membantu memberikan jawaban. Sayangnya presiden terlihat belum memperoleh jawaban yang tepat. “Saya tanya, nggak ada jawabannya. Akan saya cari sendiri jawaban itu dengan cara saya sendiri,” tegas Presiden Jokowi. Presiden menegaskan, kalau sudah sulit bisa saja Dirjennya ia copot, bisa saja pelaku kerjanya ia copot, bisa juga menterinya yang saya copot. “Pasti kalau itu, kalau saya kerja seperti itu. Artinya apa? Kalau ada sesuatu, disam-

paikan,” tegasnya. Presiden langsung memimpin rapat terbatas dengan pimpinan kementerian dan lembaga terkait di Ruang Rapat Planning and Control Tower , Pelabuhan Tanjung Priok. Ia menyebutkan, pelayanan yang lama seperti di Tanjung Priok itu sudah lama, ada yang sehari, ada yang tiga hari, 20 hari, ada yang 25 hari. Ia mengingatkan agar pelayanan pelabuhan lebih cepat dan mendekati negara tetangga. Karena hal tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar. “Sudah saya hitung, ketidakefisienan itu ada angka yang tidak kecil Rp780 triliun,” katanya. Sementara itu, Menko Kemaritiman Indroyono Susilo mengatakan rerata proses dwelling time sekitar 5,5 hari meskipun untuk barang tertentu memang ada yang memakan waktu 20 bahkan hingga 30 hari untuk barang yang

berbahaya dengan jenis B3. “Presiden Jokowi berharap dwelling time yaitu proses mengirimkan barang hingga keluar dari pelabuhan bisa rerata 4,6 hari,” pungkasnya. Menteri Perdagangan (Mendag) Rahmat Gobel mengungkapkan, salah satu sebab lamanya waktu tunggu barang dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok karena tidak disiplinannya para importir. Hal itu kata dia bisa terlihat dari banyaknya importir yang baru mengurus berbagai perizinan setelah barang impor itu sampai di pelabuhan. “Tidak sedikit juga para importir yang barangnya sudah masuk baru mengurus izinnya. Makanya pengusaha importir harus mengurus izinnya sebelum kapal-kapal itu berangkat,” ujar Rahmat usai rapat koordinasi (Rakor) di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Kamis (18/6/2015).

Dia menjelaskan, pengurusan perizinan barang impor setelah barang tersebut masuk ke pelabuhan akan membuat barang tersebut menumpuk di pelabuhan. Akibatnya, waktu tunggu barang akan semakin lama. Untuk menindaklanjutinya hal itu, Kementerian Perdagangan akan menelusuri para pengusaha yang sering telat dalam mengurus izin. Bahkan, kata dia, pemerintah akan bertindak tegas memulangkan barang impor tersebut jika perizinannya belum diurus. “Tentu kepada para pengusaha maka perusahaannya akan kita lihat, kalau ini berulang kali dan mengindahkan peraturan yang ada, akan kita kita pulangkan barangnya,” kata dia. “Pelayanan kita harus bangun. Tapi disiplin pengusaha kita harus bangunan,” ucap dia. sita/bbs

Insiden Petugas Australia ‘Bayar’ Imigran Gelap Memprihatinkan KEPOLISIAN Nusa Tenggara Timur menunjukkan bukti uang tunai 31.000 dollar AS (sekitar Rp 400 juta) yang disebut telah diberikan oleh petugas Australia kepada para awak kapal penyelundup manusia agar kembali ke perairan Indonesia. Dalam gelar perkara di Pulau Rote, Rabu (17/6/2015) kemarin, Kapolda NTT, Brigjen Endang Sunjaya, menghadirkan sejumlah awak kapal Indonesia yang mengaku mendapatkan uang itu. Endang Sunjaya melakukan tanya jawab terbuka di hadapan para wartawan yang sebagian di antaranya wartawan asing. Kapten kapal Andika, Yohanis Humiang, mengatakan, mereka dicegat di perairan internasional dekat Timor Leste pada 19 Mei 2015 oleh kapal Angkatan Laut dan kapal Bea Cukai Australia. Saat itu ia mengangkut 65 migran asal Bangladesh, Myanmar, dan Sri Lanka menuju Selandia Baru. “Mereka bertolak dari Pelabuhan Ratu, Jawa Barat dengan tujuan Selandia Baru,” kata Kapolda NTT, Endang Sunjaya, kepada wartawan BBC Ging Ginanjar.

Menurut pengakuan Yohanis Humiang, seorang petugas Australia yang disebut wajahnya seperti campuran Indonesia-Australia bernama Agus menginterogasinya di atas kapal bea cukai Australia. “Kami ditanyai siapa yang merekrut kami, siapa agennya?” kata Yohanis seperti dikutip Sidney Morning Herald. Agus, kata Yohanis, mengatakan bahwa mereka akan dikirim pulang dengan pesawat. Yohanis menjelaskan kepada Agus bahwa dirinya cuma mencari nafkah. “Kami butuh uang untuk menghidupi isteri dan anak-anak kami. Lalu Agus bilang, ‘OK, kami akan bantu’. Dan saya dikasih uang sebesar 6.000 dollar AS (sekitar Rp 75 juta), sementara para awak mendapat 5.000 dollar AS (sekitar Rp 63 juta).” Sesudah itu, menurut Yohanis, mereka membawa kapal Andika ke Pulau Greenhill. Dan selanjutnya Agus mengatakan, bahwa ia harus kembali dengan perahu ke Indonesia. Kemudian, kata Yohanis, kapal Andika dibawa ke Pulau Pasir atau

Ashmore Reef. Sesudah menginap semalam dengan pengawalan ketat di atas kapal Australia, mereka diberi dua kapal kayu, Jasmine dan Kanak. Dengan dua kapal itu para awak kapal, bersama 65 pencari suaka, bertolak kembali ke Indonesia. Saat Jasmine kehabisan bahan bakar, mereka seluruhnya pindah ke kapal Kanak. Sampai kemudian mereka terdampar di pulau Landu, Rote Barat, NTT pada 31 Mei 2015. “Dua awak sempat melarikan diri,” kata Kapolda Endang Sunjaya. “Namun petugas kami terus memburunya dan berhasil menangkap mereka.” Laporan bahwa aparat Australia membayar awak perahu pengangkut pengungsi pertama kali diungkap awal Juni, setelah polisi Rote menangkap Yohanis, para awak kapal dan para pengungsi di kapal itu. Perdana Menteri Australia Tony Abbot tidak membantah laporan tentang pemberian uang oleh petugas Australia terhadap awak kapal yang membawa pencari suaka, untuk berlayar

Yohanis mengaku, petugas Australia yang memberinya uang berwajah campuran Indonesia dan bernama Agus.

kembali keluar dari wilayah perairan Australia. Bahkan ia mengatakan, Australia mengembangkan strategi kreatif untuk mencegah mendaratnya perahu-perahu migran. Di sisi lain, seorang akademisi Australia berpendapat, Indonesia bisa menuntut Australia secara hukum, jika hal itu memang terjadi. Menlu Retno Marsudi mengatakan, Indonesia akan “benar-benar prihatin” jika memang benar bahwa kapten dan lima awak dari kapal yang membawa pencari suaka masingmasing dibayar sebesar 5.000 dollar AS oleh seorang petugas imigrasi Australia untuk kembali ke perairan Indonesia. Menlu Retno mengatakan bahwa dia telah membahas masalah itu dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson di sela-sela konferensi

di Jakarta. “Saya hanya bertanya kepada dia (Paul) “Ini masalah apa, katakan pada saya, ini maksudnya apa?’,” kata Retno. “Dia (Paul) berjanji untuk menyampaikan pertanyaan saya, permintaan keterangan saya, ke Canberra dan ia berjanji untuk kembali (menyampaikan jawaban) ke saya lagi. Kami benar-benar prihatin jika (kejadian ‘pembayaran’ itu) dikonfirmasi,” lanjut Menlu. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa tindakan Australia yang membayar kapten dan kru kapal agar membawa kembali imigran asal Banglades, Sri Lanka, dan Myanmar ke wilayah Indonesia tidak sesuai dengan etika hubungan bernegara. Kalla mempertanyakan tindakan Angkatan Laut Australia tersebut. ich/bay/tri

JAKARTA RAYA

Edisi 92/22 - 28 Juni 2015

September Mendatang PNS Bisa Tidak Gajian ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat dari PDI Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon, meminta Presiden Joko Widodo menertibkan sistem anggaran pembangunan. Jika tidak, September 2015 mendatang PNS terancam bisa tidak gajian. “September mendatang ada potensi PNS tak terima gaji lagi karena pajak tak masuk, sementara satu dolar Amerika menuju angka 15 ribu rupiah. Ini yang perlu dipikirkan Jokowi,” ungkap Effendi Simbolon, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (18/6) Selain itu, lanjut Simbolon, kalau Jokowi tidak cepat me-

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama saat selfie bareng warga.

Kinerja Lemot, Ahok Copot Dirut Bank DKI GUBERNUR DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Kamis (18/6/2015), akhirnya mencopot Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwiyono bareng jajaran direksi lainnya. Eks Bupati Bangka Belitung itu melakukan upaya tersebut lantaran direksi kuat dugaan lamban alias lelet dalam mengembangkan bisnis BUMD DKI pada bidang perbankan tersebut. Ahok membantah, pencopotan itu karena adanya tindakan korupsi. “Tidak ada yang korupsi hanya mereka tidak bisa cepat membawa visi misi DKI,” terang Basuki di Balaikota DKI Jakarta. Sebagai gantinya, Ahok bakal merekrut tenagatenaga profesional dari sejumlah bank beken di Indonesia selain dari Bank Indonesia (BI). “Kita ambil dari BNI, Mandiri dan dari BCA satu direksi. Kita ambil dari BCA juga karena ngerti ritel. Komisaris juga ada dari BI yang pengawasan juga ada dari BNI,” ungkap Ahok. Dia berharap, Bank DKI bakal go public. Selain itu, bank pelat merah ini diingatkan agar tak memberi pinjaman terhadap pengusaha kakap saja. Ia mendesak agar Usaha Kecil Menengah (UKM) turut pula disodori pinjaman “Yang kita harapkan dalam 2-3 tahun bisa bawa Bank DKI untuk go public dan bisa BUKU 4. Targetnya itu menggarap PKL melalui UMKM ,” tegas Ahok. ant/bj/pdki

79 Hewan Penular Rabies di Jaktim Terjaring Razia SEBANYAK 79 hewan penular rabies (HPR) ditangkap Suku Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Jakarta Timur sejak awal tahun hingga Juni 2015. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan Jakarta sebagai kota bebas rabies. Kepala Suku Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Jakarta Timur Bayu Sari Hastuti menjelaskan hewan yang ditangkap terdiri dari anjing, kucing dan monyet liar. Razia terakhir, petugas berhasil menangkap empat ekor anjing liar di Jalan Belanak III RT 11 RW 07 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (18/6/2015). “Total hingga hari ini ada 79 hewan penular rabies yang diamankan yang terdiri dari 45 anjing, 25 kucing dan 9 kera. Ini dlakukan demi pertahankan Jakarta agar bebas rabies dari HPR liar,” kata Bayu, Kamis (18/6/2015). Sementara itu Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Suku Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Jakarta Timur Faizah menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan untuk saat ini berdasarkan informasi dari masyarakat. “Kita memang ada kegiatannya cuma kan karena anggaran terbatas, jadi prioritas yang ada laporan, yang udah pasti ada (HPR),” katanya. Adapun tahapan yang dilakukan sebelum melakukan razia adalah dengan surat pemberitahuan adanya anjing liar dimana kemudian pihaknya koordinasi dengan kasie kecamatan apakah HPR tersebut ada pemiliknya atau tidak “Jadi jangan sampai ternyata ada pemiliknya hewan-hewan itu. Razia ini juga kami lakukan sesuai Perda 11 Tahun 1995 tentang pemeliharaan (hewan penular rabies),” katanya. Sementara itu untuk hewan yang ternyata memiliki tuan, maka sang pemilik akan diberikan sosialisasi agar tidak sembarangan membawa hewan peliharaannya. Jika pun hendak dibawa jalan-jalan, maka sang pemilik harus menjaganya seperti memasangkan rantai agar mudah dikontrol. Apabila ternyata tidak ada yang memiliki, petugas langsung membawa HPR yang terjaring razia ke Puskeswan (Pusat Kesehatan Hewan) di Jakarta Selatan. Nantinya tindakan observasi hewan-hewan itu akan dilakukan jika benar-benar tidak ada pemiliknya. “Hewan-hewan tersebut nantinya akan dbawa ke Puskeswan. Apabila dalam tiga hari tidak diambil karena tidak ada pemiliknya, maka tindakan jun/wrt observasi akan dilakukan,” katanya. www.lensaindonesia.com

Effendi Simbolon

nertibkannya, Simbolon khawatir akan semakin banyak calo anggaran di Senayan,

yang akhirnya bernasib sama dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Mu-

hammad Nazaruddin. “Ini ada lagi istilah baru di Senayan yakni dana aspirasi yang dikemas dalam usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP). Saya minta Presiden Jokowi menertibkannya agar jumlah Nazaruddin bisa dikurangi di DPR,” kata . Selain Presiden Jokowi, menurut anggota Komisi I DPR RI ini, Menteri Keuangan selaku Bendahara Negara juga punya kewajiban untuk menertibkan penggunaan anggaran. “Bendahara negara itu Menkeu, jangan biarkan DPR ambil-alih eksekusi anggaran

atas alasan apapun,” tegasnya. Kalau pemerintah memenuhi alokasi dana aspirasi daerah pemilihan anggota DPR, Simbolon khawatir juga akan diikuti oleh seluruh daerah. “Hati-hati, putusan ini akan diikuti oleh seluruh daerah. Efeknya luar biasa,” tegas Simbolon. Anggota DPR dari Fraksi PDIP daerah pemilihan DKI Jakarta ini menyatakan siap untuk dipecat dari anggota DPR karena menolak dana aspirasi. “Saya siap di-PAW karena tidak setuju dana aspirasi, tak apa-apa daripada nanti dipenjara,” pungkas jn/zul nya.

Kontroversi Go-Jek Penabrak UU Di tengah fenomena dan kontroversinya itu, kehadiran GoJek barangkali memberikan alternatif angkutan yang cepat dan murah bagi masyarakat Ibu Kota. MASYARAKAT Jakarta merasa dimudahkan dengan kehadiran jasa Go-Jek. Angkutan penumpang yang mengandalkan sepeda motor itu menggunakan aplikasi dalam smartphone untuk menjaring pelanggannya. Tinggal klik, tukang ojek dengan seragam dan helm hijau akan langsung menuju tempat si pelanggan jasa antar tersebut. Soal tarif, tak perlu khawatir. Dalam aplikasi Go-Jek, si pelanggan bisa mengetahui tarif yang harus dibayarkan sesaat sebelum memesan jasa antar itu. Dengan segala kepraktisan itu, Go-Jek langsung mendapat perhatian masyarakat Jakarta. Jagat dunia maya, mulai dari anak sekolah, anak kuliahan, orang kantoran, hingga Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pun membicarakan fenomena Go-Jek. Bagi pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, kehadiran Go-Jek merupakan realitas menarik, tetapi juga kontroversial. Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan roda dua bukanlah angkutan umum. “Munculnya ojek atau GoJek jelas itu karena negara tidak ada. Ojek itu bukan angkutan umum, dasar hukumnya jelas,” ujar Agus di Jakarta, Rabu (17/6/2015). Dia menjelaskan, secara penggunaan aplikasi, Go-Jek tak melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun kata dia, jika melihat UU Lalu Lintas dan Angkutan Umum, maka Go-Jek bisa dikatakan ilegal kerana masuk ranah transportasi. Agus tak menampik kehadiran Go-Jek sangat membantu masyarakat ibu kota, terutama untuk memecah kepadatan lalu lintas Jakarta yang tentu saja membuat jengkel. Bahkan, Agus memuji terobosan yang dilakukan Go-Jek adalah terobosan yang cantik. Namun, sayangnya, kata dia, kecantikan terobosan GoJek itu menabrak aturan. Oleh karena itu, lanjut Agus, satusatunya jalan melegalkan GoJek ya dengan merevisi UU Nomor 22 Tahun 2009 atau membuat aturan khusus. Sementara itu, pengamat transportasi Djoko Setijowarno juga mengungkapkan hal yang tak jauh berbeda dengan pendapat Agus. Namun, dia lebih menyoroti Go-Jek sebagai badan usaha. “Nah, kalau badan usaha kan harus pelat kuning. Bayar pajak gimana coba dia? Bayar retribusi ke daerah enggak? Taksi kan bayar pajak, mere-

foto hl - Go-Jek di Ibukota.

ka enggak bayar pajak dong?” kata Djoko. Menurut Djoko, pengakuan Go-Jek yang menyatakan bukan bisnis transportasi, tetapi bisnis aplikasi, hanya alasan. Pasalnya, kata dia, secara aturan jelas bahwa kehadiran GoJek bertentangan dengan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Di undang-undang kan minimal angkutan umum roda tiga. Bajaj termasuk, tapi itu pun harus uji tipe, uji kir, ini kan untuk keselamatan juga. Sepeda motor gimana uji kir? Berarti kan tidak ada asuransi kan,” ucap dia. Di tengah fenomena dan kontroversinya itu, kehadiran Go-Jek barangkali memberikan alternatif angkutan yang

cepat dan murah bagi masyarakat Ibu Kota. Bahkan, bisa jadi, kehadirannya mencambuk pemerintah yang juga memiliki kewajiban menyediakan angkutan umum untuk masyarakatnya. Ya, seperti diamanatkan UU yang menyebutkan angkutan roda dua bukanlah angkutan umum. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Angkutan umum di dalam undang-undang itu kan ada syaratnya. Salah satunya terkait kapasitas angkut,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Djoko Sasono di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Meski begitu, Kemenhub tak tutup mata terhadap fenomena menjamurnya ojek saat ini. Namun, Kemenhub tak mau tergesa-gesa memasukkan ojek menjadi angkutan umum sekaligus membuat aturannya. “Kami sarankan masyarakat untuk memilih angkutan umum yang memang diatur dalam UU karena asuransinya segala macem diatur. Bagi mereka yang menggunakan transportasi seperti itu, nanti kalau ada apa-apa ya tidak ditanggung,” kata dia. “Memang ada fenomena di masyarakat bahwa seperti itu. Namun, kembali lagi, itu akhirnya adalah pilihan masyarakat yog/kom ya,” ucap Djoko.

Armada Truk DKI Hanya Bisa Angkut Sampah Dua Kali Sehari

Sejumlah pengendara nekat melintasi jalur TransJakarta di Kawasan Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat.

Jalur Busway Mau Dibikin Mirip Jalur Kereta Api GUBERNUR DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama geram atas kecelakaan yang melibatkan bus Transjakarta. Seharusnya, kata dia, jalur busway Transjakarta itu memiliki kekhususan seperti jalur kereta api. “Makanya satu sisi memang karena uu belum mengatur. Kamu tahu gak kereta api tiap hari langgar orang gimana? Coba kalau busway, motor masih anggap busway yang salah (jika terjadi kecelakaan),” katanya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2015). Karena itu, Basuki berpen-

dapat, seharusnya, jalur bus Transjakarta menjadi jalur khusus seperti jalur kereta api. Pengendara pun diharapkan agar tidak lagi menerobos jalur bus Transjakarta. “Padahal, itu udah di jalur khusus. Sama saja kaya kereta api lah, kamu kalau nyeberang di jalur busway, kaget, ketabrak. Itu yang sedikit masalah,” katanya. Menindaklanjuti hal tersebut, Basuki berencana akan melakukan upaya dalam sterilisasi jalur busway yaitu dengan menggunakan MCB atau (Movabel Concrete Barrier), sejenis pembatas jalan setinggi satu meter.

“Kita kan sudah masukkan kedalam e-katalog itu MCB. Nantinya akan ditaruh (separator). Nanti, bus TransJakarta masuknya dengan menggunakan alat Radio Frequency Indentificatio (RFID),” katanya. Alat tersebut nantinya akan berfungsi untuk membuka palang pintu otomatis. Dimana palang pintu itu akan diletakkan di jalur masuk dan ke luar bus. “Jadi nanti akan kami pasang, nanti sistemnya palang pintu itu otomatis terbuka dan tertutup. Dengan cara itu jalur busway akan steril. Semua koridor akan kami pa moh/wrt sang,” katanya.

SUKU Dinas Kebersihan Jakarta Selatan saat ini tengah didera ancaman krisis armada angkut sampah. Meski memiliki ratusan unit truk, terdapat puluhan truk yang kini kondisinya tergolong sekarat. Menurut Zaenudin, Kepala Seksi Penanggulangan Sampah Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan, dari ratusan unit truk yang tiap hari beroperasi. Tak seluruh unit tergolong sehat. “Ada yang hanya bisa mengangkut ke Bantar Gebang sekali, ada yang bisa 2 kali. Itupun maksimal per angkut hanya bisa 30 meter kubik, ya berbeda kemampuannya,” terang Zaenudin, Kamis (18/ 6/2015), di Jakarta. Namun, imbuh Zaenudin, saat ini pihaknya masih tergantung terhadap adanya swastanisasi truk. Pasalnya,

saat ini kendaraan angkut kubu swasta dalam kondisi yang sehat. Terdapat 78 unit kendaraan yang kini dimiliki swasta. “Ya lumayan membantu karena kondisi kendaraannya cukup baik, sehingga bisa mengangkut lebih banyak,” aku ia. Saat ini, volume sampah di Jakarta Selatan mencapai lebih dari 2.100 ton. Zaenudin melanjutkan, pada 2014 kemarin jumlah tumpukan sampah versi konsultan mencapai 2.180 ton per harinya. Meski begitu, Zaenudin yakin jumlah sampah yang menggunung tiap hari pada kawasan Jaksel mencapai lebih dari itu. Ia beralasan, konsultan tak menghitung pasokan sampah yang tiap hari dikirim dari pinggiran Jakarta Selatan. bj/pdki

Truk muatan sampah DKI saat terguling di depan Mako Kodam Jaya, Jaktim.

JABAR SQUARE

11 Edisi 92/22 - 28 Juni 2015

Marak Agen Bodong Terima Penyaluran, Pemkab Garut ‘Membisu’

Ada Mafia, Pasokan Gas Garut Selatan Raib Hilangnya pasokan gas LPG 3 kg, ini lebih disebabkan adanya lingkaran mafia dalam pendistribusian ke setiap agen dan pangkalan.

Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman.

Wabup Garut Ancam Hentikan Tambang Kampung Sindang Singkir WAKIL Bupati Garut, Helmi Budiman, Selasa (16/ 6/2015), mengaku kesal terhadap masih berlangsungnya aktivitas penambangan pasir (Galian C), yang berlokasi di Kampung Sindang Singkir, Desa Cimarema, Kecamatan Banyuresmi, Garut Jawa Barat. Ia menjanjikan bakal memanggil dinas terkait, yakni Dinas Sumber Daya Air Pertambangan (SDAP), serta Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) agar kegiatan itu dievaluasi dan dihentikan. “Saya segera akan panggil Dinas SDAP dan BPMPT. Ini dilakukan untuk menanyakan ihwal perizinanya, apakah pihak pengusaha tambang tersebut sudah mengantongi izin atau belum?,” ujarnya, di Garut, Jawa Barat. Menurutnya, jika aksi penambangan itu belum mengantongi izin, upaya penutupan menjadi jawabnya. “Soalnya sudah jelas melanggar aturan apalagi dalam menjalankan aktivitasnya hingga malam hari,” terang ia. Kegiatan itu, lanjut ia, juga sudah mencemari lingkungan dan mengganggu ketertiban umum. Dirinya yakin, warga di lokasi penambangan pasti terganggu terhadap aktivitas yang berlangsung hingga malam hari. Helmi mengakui, saat ini marak aktivitas pertambangan pasca penutupan pertambangan pasir yang berada di kaki Gunung Guntur beberapa waktu lalu. Meski begitu, pengusaha bisa menggelar aksi penambangan. Terutama jika lokasinya tidak bertentangan dengan wilayah konservasi serat daerah rawan bencana. “Boleh menambang asalkan jangan sampai di wilayah yang dilarang pemerintah,” akunya. Seperti diberitakan sebelumnya, adanya aktivitas tambang pasir (Galian C), di Kecamatan Banyuresmi, telah menimbulkan keresahan dilingkungan masyarakat, serta mendapatkan tentangan dari pihak Pemerintah Garut dalam hal ini Dinas SDAP Garut. taufiq_akbar

Command Center akan Dibangun di Tiap Kecamatan KONSEP smart city akan segera diaplikasikan ke setiap wilayah di Kota Bandung. Nantinya setiap kecamatan memiliki ruang fontroling menyerupai Bandung Command Center (BCC). “ Sekarang sudah ada dana bangun Command Center di tiap kecamatan,”ujarnya usai membuka Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika di Hotel H Clarity, Jalan Cihampelas, Rabu (17/6), Selain langkah smart city di tiap kecamatan, pria yang sering disapa Emil ini juga mengingatkan kepada para pejabat SKPD agar pro aktif terhadap warga untuk responsif. Maka dari itu, ia menyarankan agar setiap dinas memiliki akun media sosial yang gunannya untuk mengupdate agenda kegiatan dari dinas yang berada di Pemerintah Kota Bandung.Nantinya, setiap akun media sosial seperti Twitter, Facebook dan media sosial lainnya bisa diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. “Dengan begitu program Pemkot Bandung yang suka disangka tidak dikerjakan, tidak diberitakan, bisa dibantu oleh konsep pro aktif ini,” imbuhnya. Emil juga nantinya akan bekerjasama dengan perusahaan media Linknet yang nantinya akan membuat televisi milik Pemerintah Kota Bandung yang ia harapkan dalam tiga bulan dari sekarang bisa untuk dilaunching. “Kita mau ada TV Pemkot, sehingga melatih pemerintah juga untuk punya cara kreatif dan proaktif. Sehingga warga bisa terinformasikan baik dari media dan saluran TV milik pemkot,” pungkasnya. arie

TIGA hari menjelang bulan suci Ramadhan, pasokan gas elpiji ukuran 3 Kg pada kawasan Garut selatan mendadak menghilang. Kendati pasokan gas tersebut tersedia di agenagen, namun harganya kembali meroket. Kondisi itu dialami warga Kecamatan Bungbulang Garut, Jawa Barat. Konsumen saat ini kebanyakan membeli gas tersebut dengan banderol Rp22 ribu sampai Rp27 ribu per tabung. Ironisnya, pada kawasan ini pasokan gas padahal tergolong

aman kuota pengirimannya setiap bulan. Tak kurang sekitar 4320 unit tabung, yang disuplai empat agen dan pangkalan dengan jumlah setiap agen sebanyak 1080 tabung tiap hari pasti tersedia. Namun, berdasarkan hasil penelusuran, jumlah kuota gas yang tersedia justru tak sesuai dengan yang beredar di lapangan. Keadaan ini dibenarkan Anwar Sodiq, koordinator LSM Aliansi Masyarakat Anti Maling Uang Rakyat (Almamura), Garut Jawa Barat, Senin (15/

6/2015). Menurutnya, hilangnya pasokan gas LPG 3 kg, ini lebih disebabkan adanya lingkaran mafia dalam pendistribusian ke setiap agen dan pangkalan. Mengacu hasil penelusuran simpatisan ormas tersebut, terdapat pangkalan fiktif yang rupanya ikut menerima pasokan gas. Tak heran, penyaluran gas walhasil tak pernah sampai ke titik koordinat yang tercatat oleh agen. “Kami menemukan beberapa nama pangkalan yang fiktif. Sistem panyaluran tidak sampai pada titik koordinat,” terang Anwar mengaku sedikit kesal. Dikatakan Anwar, banyak pangakalan dalam menjual ke setiap warungan dengan har-

ga di atas Rp17 ribu per tabung. Tak ayal, pemilik warung ujung-ujungnya terpaksa menjual dengan harga tinggi. Harga normal tiap tabung gas berkisar Rp22 ribu. Namun, jika terjadi kelangkaan, banderol gas bisa melejit mencapai Rp27 ribu. Kondisi tersebut sangat bertolak belakang terhadap spanduk-spanduk yang terpampang pada tiap pangkalan gas, yakni “Laporkan jika ada yang menjual diatas Rp17 Ribu”. Anwar berharap, Pemkab Garut ikut mengawasi penyaluran barang-barang yang bersubsidi. Tak hanya itu, lanjut ia, pihak Pemkab semestinya ikut pula mengubah pola jalurjalur pendistribusian gas warna melon itu.

Mengamini temuan tersebut, Hamidah (32), warga Kecamatan Bungbulang, mengatakan, saat ini gas ukuran 3 Kg, sudah tidak ada di pasaran. Ia tak mengetahui sebabnya barang komoditi itu raib. “Kami bingung, sebentar lagi Ramadhan. Apa kami mesti menggunakan kayu bakar untuk masak,” keluh Hamidah. Kelangkaan gas di Garut sebelumnya sudah dibantah Hiswana Migas Kabupaten Garut. Lembaga ini menyebutkan, pasokan gas elpiji 3 Kg aman menjelang datangnya bulan puasa. Mereka beralasan, Kabupaten Garut saat ini sudah mendapatkan jatah kuota tambahan penyaluran gas sebesar 600 persen yang berlaku setiap hari. taufiq_akbar

813 Desa di Jabar Rawan Pangan, Paling Banyak di Tasikmalaya SEBANYAK 813 desa di 27 kabupaten dan kota di Jabar masuk kategori desa miskin berpotensi rawan pangan. Jumlah terbanyak, ada di Kota Tasikmalaya. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar usai memimpin rakor Penanganan Desa Potensi Rawan Pangan, di Gedung Sate Bandung, Kamis (18/6/2015). “813 desa miskin berpotensi rawan itu data tahun 2011 lalu. Harus diupdate lagi makanya kita akan rapat di Bappeda untuk menentukan calon penerima dan calon lokasi di mana saja. Berdasarkan data tersebut jumlah warga miskin di Jabar ada sekitar 4,6 juta jiwa” ujar Deddy. Ia menyebutkan jumlah desa kategori miskin tinggi berpotensi rawan pangan tersebut paling banyak ada di Kota Tasikmalaya. “Kenapa banyak di Tasikmalaya, mungkin bukan karena miskin pendapatannya tapi pendidikannya yang tidak memadai, karena ada gaya hidup yang masuk ke desa-desa,” katanya. Pemprov Jabar berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk mengatasi masalah desa miskin berpotensi rawan pangan tersebut. “Yang disiapkan pemprov, ialah seluruh OPD terkait fokus mencegah jangan sampai terjadi ‘lost generation’ di desa berpotensi rawan pangan tinggi. Ini harus cepat,” tutur Deddy. Anggaran khusus telah disiapkan untuk berbagai kebijakan strategis seperti menjamin ketersediaan pangan berbasis kemandirian dengan langkah optimalisasi pemanfaatan lahan sawah melalui peningkatan indeks pertanaman, pengembangan sistem distribusi, harga dan akses pangan melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana, menjaga stabilitas harga pangan. Setiap program yang dicanangkan untuk pengentasan kemiskinan bukan hanya sebatas penggunaan anggaran semata tapi juga harus berdampak terhadap masyarakat. “Ini juga jadi tolak ukur, bukan hanya anggaran yang dipertanggungjawabkan secara rupiah. Tapi dampak dari anggaran yang diberikan kepada masyarakat, kesejahteraan masyarakat meningkat seperti apa indikatornya. BPK bukan hanya meneliti laporan keuangan dari penggunaan anggaran tapi agaimana dampak positif dari anggaran ini,” tutup Deddy. tya/ern/kom

Walikota Bandung Ridwan Kamil saat menerima penghargaan Indonesia Attractiveness Index, di Hotel Mulia, Jakarta, Minggu lalu.

Kota Bandung Raih Penghargaan Indonesia’s Attractiveness Awards 2015 KOTA Bandung mendapat penghargaan Indonesia’s Attractiveness Award 2015 dalam tiga kategori. yakni kategori Pariwisata, Infrastruktur dan kategori indeks. Penghargaan itu diserahkan oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya,, perwakilan Tempo Thariq Hadad, dan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yudhi Krisnandi, pada acara Malam Penganugerahan Indonesia Attractiveness Index, di Hotel Mulia, Jakarta, Minggu lalu. Terpilihnya Kota Bandung dalam penghargaan ini, menunjukkan adanya potensi besar bagi Kota Bandung untuk menarik investor dan pelaku bisnis dalam memajukan perekonomian daerah. “Dengan penghargaan ini bukan berarti pekerjaan kita berhenti disini, tetapi justru ini merupakan awal untuk lebih giat lagi dalam bekerja dan menjadikan Bandung Juara,” ucap Walikota Bandung Ridwan Kamil. Selain itu, Ridwan Kamil juga mendapat penghargaan Foreign Policy Community of

Indonesia. Atas keberhasilannya menerapkan kepemimpinan yang inovatif, juga atas visinya membawa Indonesia khususnya Kota Bandung lebih dikenal di mata Internasional. “Alhamdulillah hari ini mendapatkan penghargaan karena peran Bandung di penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika cukup signifikan, juga lobi-lobi kami sebagai walikota ke internasional untuk membantu percepatan pembangunan Bandung dengan hubungan internasional sekaligus mempromosikan Indonesia lewat Bandung ke maata dunia,” ujarnya. Ridwan mengajak jejaknya diikuti walikota-walikota lainnya sehingga Indonesia mempunyai nama yang lebih baik di mata Internasional, “Mudah-mudahan ini juga diikuti walikota lainnya dan Indonesia bisa lebih hebat lagi,” ujarnya. Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) adalah suatu organisasi nirlaba dan nonpolitis yang bergerak di bidang hubungan internasional, dan terbuka untuk semua kalangan,

didirikan oleh Dr. Dino Patti Djalal, Dr. Dewi Fortuna Anwar, Wisnu Wardana (Ketua ABAC), Peter Gontha (Kadin, Duta Besar RI di Polandia), John Riady (UPH), Sandiaga Uno (mantan Ketua HIPMI). Melalui jaringan dan akses yang dimiliki para pendirinya, FPCI mempertemukan berbagai kalangan yang bergerak dalam bidang hubungan internasional: pejabat Pemerintah termasuk Kementerian Luar Negeri, korps diplomatik di Indonesia, lembaga internasional, thinktank, perusahaan nasional dan internasional, wartawan, universitas, mahasiswa dan pelajar. “Sebagai walikota saya mempunyai batas waktu, saya mempunyai keinginan kuat membawa Kota Bandung lebih baik tapi untuk mewujudkan harganya sangat mahal, dengan pengalaman saya bergelut di dunia ekonomi global saya harus memastikan semua bisa terkoneksi, saya sebagai walikota tidak bisa jaga warung menunggu perubahan itu datang tapi saya harus menjemput perubahan itu,” pungkasnya. arie

Wagub Jawa Barat, Deddy Mizwar.

Pasca jadi Suvenir KAA dan Perempuan Tangguh

Pengusaha Jakarta Borong Batu Akik Garut Berbanderol Rp225 Juta KUALITAS dan corak warna yang dimiliki Batu Akik Garut, memang saat ini tengah jadi primadona, bagi para pencinta dan kolektor batu akik baik dari dalam negeri sampai luar negeri. Terlebih batu akik Garut, Jawa Barat, telah Go Internasional. Dimana beberapa waktu lalu batu pancawarna edong, didaulat sebagai suvenir Konfrensi Asia Afrika (KAA), yang ke-60 dan cenderamata bagi perempuan tangguh versi lensaindonesia.com. Koperasi Lasminingrat Garut, dikenal sebagai penyedia souvenir bagi KAA dan Perempuan Tanguh, serta para

penjual batu akik yang ada di Garut, kini merasakan dampak positif secara ekonomi. Dimana banyak batu akik yang berasal dari kota intan ini diburu oleh pencintanya. Bily (42), salah satu pengusaha asal Jakarta, sengaja bersama keluarganya jauh-jauh berkunjung ke Kota Intan. Rupanya, kedatangannya hanya ingin melihat Batu Akik Garut, yang berada di Koperasi Lasminingrat Garut, pimpinan Yudi Nugraha. Dikatakan Bily, dirinya hanya mendengar saja via media online dan media cetak nasional, kalau batu garut saat ini menjadi incaran pencinta

Yudi Nugraha, Bily Pengusaha asal Jakarta dan Siti Mufattahah saat mengunjungi Koperasi Lasmingrat Garut, Jabar.

batu. Dimana berdasarkan informasi batu garut sendiri dihasilkan dari galian yang

berada di Kabupaten Garut. Untuk menghilangkan rasa kepansarannya, Selasa (16/

6/2015) bersama keluarga langsung melihat secara langsung bentuk aneka ragam batu garut. Ujarnya menuturkan pada wartawan lensaindonesia.com. “Saya bersama keluarga merasa penasaran jika belum melihat batu akik garut, khususnya panca warna edong, yang dijadikan souvenir KAA dan suvenir perempuan tangguh versi lensaindonesia.com ini,” beber Billy. Menurutnya, ternyata memang benar saat melihat, ternyata memang begitu indah warna-warna yang keluar dari batu tersebut, bahkan jika dilihat seperti lukisan hasil

manusia. Padahal itu alami keluar dari batu. Sebagai penggemar batu akik bacan, Billy, mengaku terpesona melihat aneka ragam batu garut. Ia secara sepontan membeli bebarapa aneka ragam batu yang sudah diolah menjadi liontin dan cincin. Tak tanggung-tanggung kocek yang dikeluarkannya mencapai Rp225 juta. “Meskipun harganya mahal tapi saya ingin sekali memiliki batu Garut ini,” ujar Billy. Ketertarikannya memicu ia ingin memiliki sebuah galeri batu akik. Dia mengaku saat ini, dirinya memiliki tempat di salah satu mal di Jakarta.

“Nantinya galeri tersebut akan dijual beraneka ragam batu Garutan,” tandas ia. Hal ini dibenarkan Ketua Koperasi Lasminingrat Garut, Yudi Nugraha, menurutnya, dirinya tidak menyangka akan kedatangan seorang pengusaha dari Jakarta. Awalnya dirinya menduga orang tersebut hanya ingin melihat koleksi-koleksi yang ada di galeri. Ternyata setelah hampir dua hari berada di Garut, orang tersebut kembali lagi. Dan membeli sejumlah batu Garut. “Kalau dihitunghitung, Bapak Bily membeli sampai Rp225 juta,” singkat Yudi. taufiq_akbar www.lensaindonesia.com

JATIM SQUARE

Edisi 92/22 - 28 Juni 2015

Pengadaan Sapi Impor Disnak Jatim Tak Sesuai Spek HASIL lelang pengadaan sapi potong Cross pejantan dan indukan sapi perah tahun anggaran 2013 oleh Dinas Peternakan (Disnak) Provinsi Jawa Timur ditengarai sarat persekongkolan. Diduga, oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disnak sengaja melakukan mark up Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga harga satuan naik jauh lebih tinggi dari harga yang sebenarnya. Berdasarkan keterangan Transparancy Centre, dalam merealisasikan hibah barang berupa pengadaan sapi potong Cross pejantan impor untuk diberikan kepada 6 kelompok ternak (Pokter) dan pengadaan induk sapi perah impor jenis Friesian Holstein (FH) untuk dibarikan kepada 25 pokter tersebut, Disnak Jatim menganggarkan Rp 19.200.000.000 atau sembilan belas miliar dua ratus juta rupiah, dengan HPS Rp 18.900.000.000 (delapan belas miliar sembilan ratus juta rupiah). Lelang pengadaan sapi impor ini dimenangkan oleh PT Lunar Chemplast dengan penawaran Rp 18.355.000.000 atau delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah. Anggaran Rp 18.355.000.000 tersebut digunakan untuk menyediakan dua item pekerjaan dengan rincian: Rp 17.190.000.000 digunakan untuk pengadaan induk sapi impor jenis FH sebanyak 460 ekor dengan harga @Rp 37.369.565,22 dan sisannya, senilai Rp 1.165.000.000 digunakan untuk pengadaan sapi potong Cross pejantan sebayak 100 ekor dengan harga Rp 11.650.000. Namun berdasarkan temuan Transparancy Centre, di dalam berkas realisasi pembelian indukan sapi perah impor jenis FH oleh PT Lunar Chemplast dari Dairy Liverstock Exports Pty Ltd menunjukkan harga sapi jenis FH hanya sebesar Rp 14.468.857. 384,55 atau empat belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah. Harga ini termasuk perhitungan keuntungan yang dianggap wajar bagi penyedia sebesar 15%. “Dari penyerapan anggaran untuk pengadaan sapi impor ini kami menduga PPK Dinas Peternakan sengaja melakukan mark up HPS sehingga terjadi pemborosan anggaran sekitar Rp 2,7 miliar atau berdasarkan hitungan yaitu Rp 2.721. 142. 615,45,” kata Ketua Transparancy Centre, Warsono saat dihubungi Lensa Indonesia di Surabaya, Rabu (18/06/2015) malam. Sementara itu sesuai audit BPK, bahwa dari hasil konfirmasi dan klarifikasi di lapangan kepada salah satu kelompok peternak penerima bantuan, menunjukkan saat menerima sapi potong Cross pejantan sebanyak 16 ekor, hanya dua ekor yang memenuhi spasifikasi berat sapi sesuai kontrak, yaitu diatas 280 kg/ekor. Sedangkan sisanya yang 14 ekor, memiliki berat 229 kg sampai dengan 270 kg/ekor (tak sesuai spek). Angka berat sapi potong dapat diketahui secara pasti karena kelompok peternak bersangkutan memiliki alat penimbang barat sapi hidup. Warsono menilai, pengadaan sapi impor Disnak Jatim ini patut diselidiki oleh aparat penegak hukum. “Berdasarkan kajian kami lelang pengadaan sapi impor ini sarat kejanggalan. Jadi sangat perlu diselidiki oleh aparat penegak hukum untuk memastikan ada tidaknya unsur kesengajaan dalam melakukan persekongkolan yang dilakukan oknum pejabat dinas setempat dengan penyedia jasa. Kami sudah mengirim surat klarifikasi kepada Dinas Peternakan. Kami juga telah menyiapkan bukti serta surat laporan,” tegas Warsono. ridwan

Pasien Suspect MERS Dirawat di RSU dr Soetomo Seorang pasien asal Tiongkok dirawat di RSU dr Soetomo. Pasien tersebut diduga terjangkit MERS. RUMAH Sakit Umum (RSU) dr Soetomo Surabaya menerima rujukan dari RS PHC, seorang pasien yang diduga terjangkit virus MERS-CoV. Pasien merupakan seorang pria WNA Tiongkok bernama Di Jian Lie (37). Dirut RSU dr Soetomo Surabaya, dr Dodo Anondo, menjelaskan pasien warga Tiongkok ini merupakan Anak Buah Kapal (ABK) MV Scotian Express yang beberapa waktu lalu melakukan bongkar muat di Dermaga Berlian, pelabuhan Tanjung Perak. “Ini pasien kiriman dari rumah sakit PHC, betul atau tidaknya ia terjangkit MERS masih didalami tim dokter. Kecurigaan pihak RS PHC mengirim pasien ini ke RSU dr Soeto-

mo Rabu kemarin karena panas yang diderita terus tinggi,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (18/6/2015). Saat ini, pasien terus diperiksa dan ditempatkan di Ruang Isolasi Khusus RSU dr Soetomo. Lebih lanjut, untuk memastikan yang diderita ini positif MERS, beberapa kali tim dokter juga telah mengirimkan sampel lendir hidung ke laboratorium milik Kementerian Kesehatan di Jakarta. “Untuk memastikan butuh waktu tiga hari dan tiap hari sampel lendir hidung kami kirim ke Jakarta. Jadi besok atau lusa baru bisa diketahui statusnya,” tegas Dodo. Hasil pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR) Badan Penelitian dan Pengemba-

Mantan Ketua DPRD Surabaya Maju Cabup Kediri Jalur Independen

Wishnu Wardhana

MANTAN Ketua DPRD Kota Surabaya, Wishnu Wardhana maju sebagai calon Bupati Kediri jalur perseorangan (independen) ke KPU setempat, Senin (15/06/2015) sore. Whisnu yang berpasangan dengan aktivis LSM Ikatan Pemuda Kediri (IPK) Tomy Ari Wibowo, menyerahkan berkas dukungan ke KPU Kabupaten Kediri. Selain Wishnu-Tomy, di hari yang sama, pasangan independen lain juga melakukan penye-

rahan berkas dukungan, yaitu pasangan Subani dan Eko Yanto Adi Santoso. Wishnu Wardhana yang mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya itu mengatakan, dirinya sengaja mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati dari jalur perseorangan. Hal itu dilakukannya, karena ia merasa terpanggil dan ingin berbakti, menjadikan daerah ini lebih baik. “Saya datang ke sini, mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati, dalam penuh keikhlasan saya maju. Ini panggilan hati nurani, saya ingin berjuang untuk kemajuan Kabupaten Kediri,” kata Wisnu yang mantan Ketua DPRD Kota Surabaya. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Kediri Sapta Andaruisworo mengatakan itu adalah hari terakhir penyerahan berkas dukungan untuk calon perseorangan. Nantinya, berkas itu akan diteliti dan diverifikasi oleh petugas di tingkat kecamatan dan desa. “Nantinya akan dicocokkan datanya baik data di ‘soft copy’ serta ‘hard copy’,” katanya. andik_kartika

Kunjungi Rumah Duka Angeline di Desa Tulungrejo Glenmore

Cabup Banyuwangi Minta Proses Adopsi Anak Diperketat BANYAK masyarakat peduli terhadap kematian tragis Angeline, bocah asal Denpasar, Bali, yang ditemukan tewas terkubur di dekat kandang ayam di halaman rumah ibu angkatnya, Margriet. Tak terkecuali, Bakal Calon Bupati (Bacabup) Banyuwangi Agung Mulyono yang mengaku merasakan kesedihan atas kasus Angeline. Politisi asal Partai Demokrat itu menyempatkan diri mendatangi rumah duka orang tua kandung Angeline di Desa Tulungrejo Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. Saat bertakziah di rumah orang tua Angeline, Agung Mulyono diterima nenek Angeline, yaitu Senimo. Agung yang juga Ketua Komisi DPRD Jatim ini menyampaikan belasungkawa dan menyerahkan sejumlah santunan.

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

Agung Mulyono saat ditemui Senimo, nenek kandung Angeline di Banyuwangi.

“Iya saya sempat takziah ke rumah orang tua kandung Angeline di Banyuwangi kemarin, Senin (15/6/2015). Ke depan jangan sampai Angeline-Angeline lainnya terjadi lagi di Indonesia,” ungkapnya kepada Lensa Indonesia, Selasa (16/6/2015).

Pihaknya menegaskan, berkaca pada kejadian Angeline, maka proses adopsi anak ke depan harus ditaati semua pihak dengan melalui mekanisme aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. “Selain harus sesuai aturan, jika adopsi sudah berjalan

maka orang tua kandung juga memiliki kewajiban untuk melihat anaknya yang diadopsikan ke orang lain, minimal enam bulan sekali untuk mengetahui kondisi anaknya itu,” papar pria kelahiran Tegal Dlimo Banyuwangi ini. Ditambahkan, khusus untuk pihak sekolah, jika menjumpai siswa atau siswi didiknya mengalami kejanggalan seperti sering murung, prestasi menurun dan lainnya, pihaknya mengimbau agar para guru lebih sensitif peduli terhadap siswanya. “Bahkan, bila perlu guru juga mengunjungi rumah siswa didiknya untuk mencari tahu permasalahan dan solusinya. Budaya kita masih bagus, artinya uluran tangan terhadap sesama tidak sulit di Jawa Timur ini,” pungkas Agung Mulyono. sarifa

ngan Kesehatan (Balitbangkes) Kemenkes menyatakan pasien WNA Cina tersebut menunjukkan negatif MERSCoV dan negatif Influenza. Berdasarkan pemantauan medis, pasien mengalami perbaikan klinis tidak demam dan tidak sesak pada hari ke-3 sejak mulai gejala. “Hasil pemeriksaan lab mengarah ke demam dengue,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik, drg. Murti Utami, MPH di Jakarta, Jumat (19/6/2015). Selain itu, hasil pemeriksaan rontgen tidak mendukung ke arah pneumonia. Pasien juga tidak ada riwayat perjalanan ke daerah terjangkit MERS-CoV di Jazirah Arab maupun Korea Selatan, serta tidak ada riwayat kontak dengan penderita MERS-CoV. Pasien mulai sakit pada tanggal 14 Juni 2015 dengan gejala demam (suhu >39 C) dan sesak nafas. Pasien berobat ke RS PHC Surabaya dengan diagnosa awal suspect SARS, diagnose sekunder immunocompremise, dan diagnosa banding adalah DBD. Tanggal 16 Juni 2015 pasien dirujuk ke RSUD dr. Soetomo. Pada tanggal 17 Juni 2015 kondisi umum pasien baik. Seperti diketahui, MERSCoV adalah singkatan dari Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus. Virus

Dirut RSU dr Soetomo Surabaya, dr Dodo Anondo.

ini merupakan jenis baru dari kelompok Corona virus (Novel Corona Virus). Virus ini pertama kali dilaporkan pada September 2012 di Arab Saudi. Virus SARS tahun 2003 juga merupakan kelompok virus Corona dan dapat menimbulkan pneumonia berat akan tetapi berbeda dari virus MERS CoV. MERS-CoV adalah penyakit sindrom pernapasan yang disebabkan oleh virus Corona yang menyerang saluran pernapasan mulai dari ringan hingga berat. Gejalanya adalah demam, batuk dan

sesak nafas bersifat akut. Biasanya pasien memiliki penyakit ko-morbid. Kelompok yang berisiko tertular adalah orang usia lanjut (lebih dari 60 tahun), anak anak, wanita hamil dan penderita penyakit kronis (diabetes mellitus, Hipertensi, Penyakit Jantung dan pernafasan, dan defisiensi immunitas). Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk pasien MERS-CoV. Perawatan bersifat pendukung kelangsungan hidup tergantung dari keadaan pasien. sarifa

Dinkes Kota Kediri Siaga Mudik Lebaran DINAS Keshatan Kota Kediri menghadapi hari Raya Idul fitri 2015 dengan menyiapkan siapkan tenaga medis untuk mudik lebaran. Petugas medis akan disiapkan di beberapa titik pos mudik lebaran yang ada di Kota Kediri. Ada 7 titik pos lebaran yang akan ditempatkan pada titik titik jalur mudik lebaran. Sementara itu agar dalam pelaksanaan teknis bérjalan lancar, pihak Dinas Kesehatan Kota Kediri telah melakukan kordinasi dengan berbagai pihak, di antaranya TNI, Polri dan berbagai rumah sakit swasta serta puskesmas, PMII dan rumah sakit negeri. “Pihak kami sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak guna kesiapan tenaga kesehatan dalam menghadapi mudik lebaran,” ungkap dr. Sentot Imam Suprapto dalam rapat koordinasi yang dilakukan beberapa waktu lalu di Kantor Dinkes Kota Kediri. Lebih lanjut dr. Sentot Imam Suprapto mengatakan, dalam rapat koordinasi persiapan mudik lebaran, pihak Dinkes telah memberikan pengarahan kepada petugas yang nantinya akan mengisi pos-pos yang sudah disiapkan serta bagaimana mobilisasi mereka apabila ada kejadian atau peristiwa yang membutuhkan pertolongan tenaga medis. “Kami memberikan pengarahan kepada para tenaga medis terkait penanganan pada saat terjadi kecelakaan atau lainnya saat mudik lebaran. Dihimbau nanti tetap berkoordinasi dengan petugas yang berjaga,” ungkap Sentot.

Untuk pos mudik lebaran rencananya akan ada 7 titik yang tersebar di berbagai tempat yang strategis. Oleh karenanya perlu ada koordinasi dengan beberapa instansi kesehatan yang berdekatan dengan lokasi pos, untuk melakukan upaya pertolongan dalam keadaan darurat. Selain itu juga diminta kesiapan dari beberapa pihak untuk melakukan rujukan dan penanganan secara langsung. Dari ketujuh pos tersebut pihak Dinkes Kota Kediri terlebih dahulu akan melakukan koordinasi ulang dengan pihak Polres Kediri Kota guna untuk memastikan letak pos-pos mudik lebaran yang akan ditempati. “Kita masih menunggu dari Polresta apakah tetap ini atau ada perubahan,” pungkasnya. Selain pembahasan persiapan mudik lebaran, Dinkes Kota Kediri juga memaparkan mekanisme pelaporan data pos setiap harinya bisa melalui short massager service/SMS atau melalui email yang setiap harinya akan dikirimkan ke Dinkes Kota kediri untuk diteruskan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan ke Kementerian Kesehatan untuk bahan laporan. Intinya Dinkes Kota Kediri melakukan koordinasi kepada para petugas tenaga kesehatan untuk penanganan pada saat terjadi peristiwa kecelakaan atau yang lainya saat mudik lebaran, dan diharapkan semua pihak khususnya rumah sakit, puskesmas dan tenaga medis lainnya untuk mensiagakan kendaraan guna mobilisasi. andv/ andik_kartika

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Taufik Akbar (Biro Garut) Biro Madiun Raya : Welas Arso (Kabiro), Demmas Adi K (Madiun), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), Biro Lamongan : Ali Muchtar (Kabiro), Tarno, Nur Afit Santoso, Nur Hidayat (Bojonegoro), Andik Kartika (Kediri), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Roy Alexander, Nyoman (Nganjuk), Didik Purwanto (Ngawi), Nur Hasan (Bangkalan, Pamekasan), Joko Andi Setiawan (Probolinggo) Biro Sidoarjo : Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan; Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

JATIM SQUARE

13 Edisi 92/22 - 28 Juni 2015

Kakek Pengemis Sehari Dapat Rp 500 Ribu dan Memiliki 7 Istri

Kasatreskrim Polres Ngawi AKP Pujiyono.

Hebat Polres Ngawi, Tersangka Asusila Cuma Wajib Lapor KASUS dugaan kejahatan asusila yang dilakukan WG, oknum guru SMP di wilayah Kecamtan Ngawi Kota, Ngawi, patut dipertanyakan. Betapa tidak, meskipun Polres Ngawi sudah menetapkan statusnya menjadi tersangka atas dugaan tindak asusila yang menyebabkan Mawar (16) yang tidak lain mantan siswinya sendiri hamil 7 bulan, kini tersangka masih melenggang bebas. Bahkan, oknum guru yang tercatat sebagai warga Jalan Trunojoyo tersebut hanya wajib lapor setiap Senin dan Kamis. “Yang bersangkutan statusnya wajib lapor tinggal pemberkasan untuk kita limpahkan ke kejaksaan,” terang AKP Pujiyono Kasatreskrim Polres Ngawi, Jum’at (19/06). Saat ditanya kenapa WG tidak ditahan, sambungnya, pihak tersangka kooperatif dan sewaktu-waktu dipanggil penyidik pihak bersangkutan selalu memenuhi panggilan. Ditambah semua barang bukti sudah disita oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Ngawi. “Tidak ada kekhawatiranlah terlebih statusnya bersangkutan PNS,” singkat AKP Pujiyono. Tegasnya lagi, pihak penyidik tetap berupaya menyelesaikan P-21 terhadap tersangka untuk segera dilimpahkan ke Kejari Ngawi agar secepatnya disidangkan. Namun pihak orang tua korban sangat menyayangkan lambatnya penanganan kasus yang menimpa putri semata wayangnya. Seperti yang disampaikan TR orang tua Mawar, dirinya tetap menuntut keadilan hukum atas perbuatan yang diduga dilakukan WG. Apapun alasannya, Mawar selaku korban selaku pihak yang sangat dirugikan terlebih jenjang pendidikanya putus sampai bangku SMP saja. “Saya tetap menuntut keadilan atas perbuatan pelaku yang mengakibatkan putri saya hamil,” kata TR saat dikonfirmasi awak media. Sementara Abimanyu Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Ngawi beberapa waktu lalu mengatakan sudah memperhentikan sementara terhadap WG sebagai guru kelas di SMP. Disisi lain dia menyayangkan kepada Polres Ngawi belum memberitahukan secara tertulis terkait status WG menjadi tersangka. Padahal dengan status tersangka secepatnya WG akan dilaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Ngawi untuk menjatuhkan sangsi tegas terahadap perilaku yang mencoreng PNS. “Memang tidak ada kewajiban Polres Ngawi mengirimkan surat tertulis kepada pihak kita mengenai kejelasan status tersangka yang disandang WG. Meski demikian kita punya inisiatif melakukan koordinasi dengan Polres Ngawi terhadap hal itu,” jelas Abimanyu. pr

TIDAK diduga, Kakek Suwadi alias Suaedi yang sehari-hari menjadi pengemis berkostum Winnie The Pooh mengaku telah memiliki tujuh istri. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sidoarjo Husni Thamrin mengatakan hal itu setelah kakek 75 tahun tersebut terjaring razia. “Dia ngakunya punya 7 istri. Entah ada yang diceraikan atau tidak, saya tidak tahu. Yang jelas, ada lima anak dari pernikahan itu, dan sudah berkeluarga semua,” ungkap Husni.

Namun, Husni curiga, Suwadi menjadi korban eksploitasi dalam keluarga. Sehari-hari, saat pagi, Suwadi alias Suaedi berangkat dari Mojokerto ke Sidoarjo. Dia memakai pakaian biasa saat tiba di Kota Delta. Setelah turun dari angkot, dia memakai seragam badut berkarakter tokoh kartun Winnie The Pooh. Tentu, kostum itu dikenakan di tempat tersembunyi di sekitar Lippo Plaza dan Jalan Pahlawan. Dari balik kostum beruang lucu pencinta madu itu, Suwadi berubah polah. Ta-

ngan kanannya ditekuk ke dada dengan telapak menekuk di arah yang sama. Tangan kiri pria 75 tahun itu membawa topeng padanan kostumnya. Wajah Suwadi juga dibuat peyot. Gaya ini lazim kita lihat pada orang yang terserang stroke. Dalam satu hari, Suwadi rata-rata mengumpulkan uang Rp 300.000 sampai Rp 500.000. Bila dihitung per bulan,

dia mampu meraup lebih dari Rp 15 juta. Penelusuran tim Dinas Sosial Sidoarjo ke desa tempat tinggal Suwadi

menunjukkan bahwa rumah lansia itu tergolong besar dan bagus ketimbang tetangganya. trib

Suwadi mengenakan seragam badut berkarakter tokoh kartun Winnie The Pooh saat mengemis.

Kota Santri jadi Ajang Mesum Muda Mudi Meski dikenal sebagai kota religius, ternyata Jombang tak bisa menepis kesan mesum. Buktinya, menjelang bulan Ramadan banyak anak-anak mudanya tak malu-malu bercumbu ria di tengah hari di ruang terbuka hijau (RTH). SALAH satu yang jadi lokasi ‘favorit’ muda-mudi berbuat mesum adalah di RTH di Keplaksari Jombang. Tak hanya malam hari, siang hari pun banyak pasangan yang bercumbu ria tanpa malu. RTH ini benar-benar dimanfaatkan mereka untuk berbuat tak senonoh. Mereka pun sepertinya tak ambil pusing dengan status Jombang yang dikenal sebagai Kota Santri. Usia boleh muda. Tapi mereka tak sungkan untuk berbuat tak senonoh di siang bolong di ruang terbuka. Lokasinya pun tak pilih-pilih, di pinggir jalan pun boleh jadi. Asal kesempatan ada, tak peduli bila aksinya jadi perhatian para pengendara. Mereka tanpa kenal malu berciuman di depan umum seakan sudah menjadi hal biasa. Tak hanya di RTH Keplaksari, ternyata RTH Mojoagung dan daerah dekat Pasar Mojoagung, juga jadi salah satu tempat untuk berbuat mesum. Moral para muda-mudi Jombang pun jadi dipertanyakan meski tumbuh dan berkembang di kota santri. Ketua GP Ansor Jombang,

Zulfikar Damam Ikhwanto, mengaku geram atas perilaku muda-mudi yang tidak senonoh di kawasan RTH Kabupaten Jombang. Mengingat Jombang sebagai kota santri tidak selayaknya ada perilaku seperti itu. Pihaknya sudah mengirimkan surat ke pihak terkait agar ada tindakan tegas bagi mudamudi yang berbuat mesum. “Apalagi ditengarai terindikasi adanya prostitusi terselubung di kawasan tersebut,” katanya, Rabu (17/6/2015). Ansor sendiri sebagai organisasi kepemudaan NU, akan terus melakukan pembinaan dengan memberikan pendidikan agama dan moral kepada muda-mudi baik di masjid maupun musholla di kampung mereka. Dengan begitu diharapkan akan mengurangi perilaku moral muda-mudi yang kebablasan. “Kami juga siap menerjunkan anggota di seluruh PAC sampai Ranting Ansor Jombang untuk melakukan pembinaan terhadap perilaku remaja di Jombang. Jika perlu kami juga mengerahkan pasukan Banser untuk membantu mem-

Sepasang muda-mudi tertangkap asyik bercumbu di siang bolong di RTH Keplaksari Jombang.

berikan peringatan terhadap mereka. Hal itu sebagai “ amar ma’ruf kita lakukan bil ma’ruf, nahi munkar juga kita lakukan bil ma’ruf,” bebernya. GP Ansor juga mendesak Pemkab Jombang memberikan fasilitas penerangan di RTHRTH, bahkan jika perlu kamera CCTV. “Selain itu, juga mengembalikan fungsi RTH sebagaimana maksud atau tujuan diadakannya RTH itu, “ pungkas, Zulfikar yang akrab disapa Gus Antok. Kalangan pesantren juga merasa prihatin dengan adanya muda-mudi Jombang yang tak malu-malu berbuat mesum di RTH Keplaksari. Anggota Majelis Pengasuh Pesantren di Tambakberas Jombang, Nyai Munjidah Wahab mengatakan, gejolak muda yang meledakledak harus dibina supaya agar

akhlak tidak menyimpang. Ia menjelaskan, Jombang yang dikenal dengan kota santri tidak sewajarnya muda-mudi tersebut bermesraan di depan umum. Apalagi, mereka belum berstatus menikah, menurut agama sendiri tidak diperbolehkan. Itu termasuk perbuatan yang lebih medekati zina. “Jika RTH itu disalahgunakan oleh pasangan muda-mudi, kami akan berkordinasi dengan aparat terkait seperti satpol PP, agar menindak tegas dan diberikan pembinaan terhadap mereka. Jangan sampai generasi muda kita salah arah,” katanya, Rabu (17/6/2015). “Kita juga akan melakukan himbauan di sejumlah RTH, apalagi di bulan puasa, agar tetap terjaga kekhusyukan dan kesucian bulan Ramadhan,” imbuh perempuan yang juga Wakil

Bupati Jombang tersebut, yang usai resmikan pasar Ramadhan di jalan Gus Dur Jombang. Sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang meminta agar satpol PP terus melakukan pengawasan di RTH agar tidak disalahgunakan menjadi tempat mesum. Salah satunya dengan menempatkan petugas Satpol PP di ruang terbuka. Ketua MUI Jombang, KH Kholil Dahlan mengatakan tujuan didirikannya RTH oleh Pemkab Jombang sangat bagus yakni agar masyarakat bisa menikmati keindahan kota dan refreshing menikmati udara yang segar. Namun, ada baiknya bila di RTH, alun-alun maupun taman yang lain, selain ada petugas kebersihan, juga ada petugas Satpol PP. “Juga agar dipasang imbauan yang bersifat mendidik. Saat ini, banyak tulisan Asmaul Husna di penjuru kota. Seharusnya itu diterapkan,” katanya, Kamis (18/6/2015). Di sisi lain, Satpol PP bisa juga jadi petugas pembina kerohanian dengan memberikan bekal materi keagamaan sesuai dengan agamanya. “Untuk remaja yang melakukan hal-hal yang menjurus pada perzinahan, harus ada pembinaaan biar menimbulkan efek jera harus ada pembinaan jangan hanya didata, karena mereka belum ada jaminan tidak mengulang kembali,” tegasnya. obi

Dilarang Interupsi, Hak Anggota Dewan Dikebiri

Karyawan BI mempersiapkan uang untuk kepentingan penukaran duit saat Lebaran.

BI Kediri Imbau Publik Waspada Upal Lebaran di Jalanan BANK Indonesia (BI) Perwakilan Kediri mengimbau masyarakat waspada beredarnya uang palsu (upal) pada jasa penukaran uang yang ada dipinggir jalan yang saat ini menjamur. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri Joko Raharto, berharap kepada masyarakat agar berhati hati dalam melakukan penukaran uang dan lebih dulu melakukan pengecekan dengan teliti. Pihak BI pun tidak bisa melarang terkait dengan kegiatan para penukar uang pecahan yang ada dipinggir jalan. Pasalnya belum ada aturan tentang pelarangan jasa penukaran uang pecahan yang ada dijalan menjelang Idul Fitri. Dan pihak BI tak punya kuasa untuk melakukan sidak dan hanya menunggu laporan dari masyarakat. “Kita gak bisa melarang karena belum ada aturanya.” kata Joko. Dan untuk pengawasan terkait dengan penjualan uang dijalanBI sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian. “Kita belum bisa melakukan sidak ke penukaran uang jalanan dan menunggu laporan dari masyarakat bila terjadi penjualan uang palsu apabila tercampur di uang pecahan dijalan.” tandas Joko. Joko juga berharap agar para penjual uang dijalanan tidak melakukan hal hal yang melanggar hukum. Dan dari data BI untuk uang palsu yang beredar di masyarakat pada tahun 2013 mencapai 7,858 lembar dengan nominal bervariasi. Sedangkan di tahun 2014 terjadi penurunan peredaran karena BI hanya menemukan 5,048 lembar uang palsu. Dan pada tahun 2015 terhitung hingga bulan Juni 3,083 lembar. “Entah akan terjadi penurunan atau tidak,” katanya. andik kartika

SEJUMLAH anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo merasa telah dikebiri oleh pimpinan. Hal ini terungkap saat digelarnya rapat panitia khusus (Pansus) DPRD pembahasan penuntasan Raperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015. Agar berjalan mulus, Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo meminta kepada anggota DPRD yang mengikuti

Pansus tidak melakukan interupsi pada rapat paripurna yang akan digelar Senin (22/ 06) mendatang. “Maunya pimpinan seperti itu, terus terang itu merupakan hak masing-masing anggota. Kan tidak semua anggota ikut pansus, itu kan sama juga dikebiri,” ucap Agus Darmawan anggota Fraksi PDIP DPRD Ponorogo, Jumat(19/06/2015). Rencananya dalam rapat paripurna pekan depan DP-

RD akan membahas penyampaian hasil Pansus, pengambilan keputusan tentang RAPERDA pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 dan penandatanganan persetujuan antara DPRD dengan Bupati. “Padahal interupsi adalah hak setiap anggota DPR dan diatur dalam Tatip DPRD,” jelasnya. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyatakan, dengan tegas Ia menolak larangan interup-

si tersebut. “DPRD adalah lembaga politis jika ada sebuah perbedaan pendapat maka akan menjadi kekayaan bukanlah sebuah keniscayaan,” terang Agus. Bahkan Agus Darmawan sempat menyitir lagu dari penyanyi gaek Iwan Fals,”wakil rakyat bukan paduan suara......” ucapnya. Menurutnya, akan berbahaya bila semua anggota dewan selalu satu suara terus, karena pada ujungnya ketika

rapat malah tiduran saja dan pelarangan untuk melakukan interupsi adalah sebuah pelanggaran terhadap Tatib. Lebih lanjut dikatakanya,”biasalah berbeda karena kita punya sudut pandang sendiri, masing masing partai memiliki platform sendiri yang berbeda beda, perbedaan pendapat itu bukan sebuah keniscayaan, namun sebuah kekayaan yang bisa untuk saling berbenah,” pungkasnya. arso

Walikota Malang Wajibkan PNS Muslimah Berjilbab

Walikota Malang, HM Anton wajibkan PNS muslimah berjilbab selama Ramadhan.

WALIKOTA Malang, HM Anton mewajibkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita yang muslim untuk berjilbab selama bulan puasa. Instruksi

tersebut disampaikan HM Anton, Kamis (18/06/2015). “Khusus bulan Ramadhan ini kita memang tidak hanya meniadakan istirahat bagi

PNS. Namun, kita juga mewajibkan PNS wanita yang muslim untuk berhijab,” tutur HM Anton saat didampingi Kabag Humas, M Nurwidianto. Menurut dia, kewajiban memakai hijab itu untuk menghormati bulan suci Ramadhan. Selain itu, demi mengajarkan PNS muslimah untuk menutupi auratnya. Dijelaskan HM Anton bagi wanita muslimah menutup aurat itu hukumnya wajib. Sebab, menutup aurat kata dia merupakan aturan yang harus dipatuhi dalam agama Islam. Karena itu, kata dia, semua PNS wanita yang muslim di lingkungan Pemkot Malang wajib berhijab saat masuk kantor. Ketentuan itu, menurut dia, tak bisa ditawar lagi. aji_dewa_roisky www.lensaindonesia.com

BERANDA DAERAH

14 Edisi 92/22 - 28 Juni 2015

Kaukus Muda NU Jombang Minta PBNU Tidak Jebak Kiai Sepuh

Bak sampah gantung.

Kepala BLH Kota Probolinggo.

Pemkot Probolinggo Tutup Mata Terhadap Pelanggar Perwali PENGECATAN bak sampah gantung yang ramai diperbincangkan dan menjadi perhatian khusus aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jatim Corporation Watch (JCW). Hingga kini Pemerintah Kota Probolinggo tidak merespon. Pasalnya, tidak adanya sanksi yang diberikan kepada Kepala BLH Kota Probolinggo setelah mengambil kebijakan yang salah. Padahal itu jelas melanggar perwali. Dalam pemberitaan sebelumnya, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo disebut-sebut telah melanggar peraturan walikota (perwali) Probolinggo nomor 3 tahun 2012 tentang bak sampah gantung, yang telah diatur dalam perwali nomor 3 tahun 2012. Dalam perwali tersebut sudah ada pasal yang mengatur tentang warna bak sampah gantung, bak sampah gantung dalam perwali no 3 tahun 2012 seharusnya berwana orange untuk sampah basah, merah muda untuk sampah kering, dan juga biru untuk sampah B3. Kini diubah menjadi warna hijau muda yang dipadu dengan warna merah dan hitam, tanpa ada perbedaan warna. Perubahan warna pada bak sampah gantung yang saat ini dilakukan oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo sebagai bentuk pelanggaran perwali tentang warna warnanya. Kepala BLH kota Probolinggo, melalui kabid taman dan penerangan mengatakan, tujuan utama dari perubahan warna bak sampah dari orange menjadi hijau untuk peningkatan ekstetika menjelang P2 Adipura. Karena memang tidak ada regulasi dari pusat yang mengatur secara khusus warna bak sampah. “Prinsip pembedaan warna adalah untuk memudahkan ketaatan masyarakat terhadap pemilahan dan memudahkan pengelolaan selanjutnya. Bak sampah gantung di Kota Probolinggo, hanya menggunakan 2 bak sampah saja, untuk sampah organik seperti sisa makanan, sisa buah-buahan, serta daun-daunan. Dan bak sampah anorganik, seperti sampah plastik, botol plastik, dan gelas plastik,” kata wanita yang biasa disapa Rini. Perubahan warna bak sampah, lanjutnya, juga telah didahului dengan proses perubahan perwali nomor 3 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pengolahan sampah, sejak awal Maret 2015. Proses perubahan Peraturan Walikota tidak bisa berjalan cepat, karena materi perubahan cukup banyak dan kompleks tidak hanya mengatur warna bak sampah dan harus dikoordinasikan dengan SKPD terkait, termasuk dengan masyarakat. “Perwali itu akan diubah kurang lebih seperti ini, Bak sampah gantung yang terdiri dari dua pemilihan yaitu untuk sampah organik, dan untuk sampah anorganik. Digunakan untuk mengumpulkan sampah dari pejalan kaki, pengguna jalan Dan bukan untuk sampah rumah tangga. Juga akan ditambahkan materi lainnya, sesuai amanat dari peraturan daerah kota Probolinggo nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah,” ungkapnya. Terpisah, Sukam kepala BKD kota Probolinggo mengaku baru tahu dengan permasalahan pelanggaran perwali ini. Menurutnya Sekdalah yang berhak turun tangan untuk memberikan sanksi terhadap si pelanggar perwali. “Jika memang benar, seharusnya atasanya (Sekda) yang memberi sanksi,” ujarnya. Sementara itu, Ir. Misman, pegiat LSM JCW sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan pihak BLH. Menurutnya, harus ada sanksi jelas yang diberikan kepada kepala BLH, atas pelanggaran yang telah dilakukannya. “Mewarnai bak sampah tidak sesuai dengan perwali, itu sudah salah besar. Kalau memang nanti akan dicat ulang, sesuai dengan perwali yang ada, diambilkan dari mana dananya, itu juga harus jelas. Berarti buang-buang anggarankan. Masa setahun mau dicat dua kali? Ndak bener itu,” kata Misman. Selain itu menurut Misman, jika memang perubahan warna bak sampah gantung itu akan diganti dengan alasan untuk meningkatkan estetika saya kira itu merupakan alasan yang dibuat-buat. “Kalau alasanya untuk peningkatan estetika, estetika yang bagaimana maksudnya? Justru kalau warna bak sampah gantung itu sama, masyarakat tidak akan mengetahui bak sampah itu untuk jenis sampah apa dan warna yang sama pada bak sampah gantung itu dapat menghilangkan nilai edukasinya,” papar koordinator Jatim Corruption Watch menegaskan. an

AKTIVIS muda Nahdlatul Ulama (NU) atau Kaukus Muda NU Jombang meminta kalangan elit struktural PBNU tidak membodohi para kiai sepuh dengan mengadakan pertemuan untuk mendukung sistem Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa) dalam pemilihan Rais Aam Syuriah PBNU dalam Muktamar ke-33 NU di Jombang, pada 1-5 Agustus mendatang, Minggu (14/6/2015). “Seharusnya para kalangan elit lebih tidak menjebak para kiai sepuh, mereka kan sudah masuk dalam sirkuit kepentingan elit PBNU untuk menerapkan Ahwa di Muktamar NU,” kata Muhammad

Shodiqin, coordinator Kaukus Muda NU Jombang. Shodiqin menanggapi hal tersebut berkaitan dengan adanya pertemuan yang diselenggarakan para kiai sepuh dalam menyatakan pendapat di Pondok Pesantren Lirboyo, Kamis (11/6/2015) lalu. Dalam pertemuan tersebut, para kiai sepuh menyatakan mendukung penerapan sistem Ahwa. “Sebagai anak muda NU yang ta’dzim dan tawadlu’ terhadap para kiai tentu saja kami sangat gelisah dan menangis dengan adanya berita hasil pertemuan di Kediri tersebut. Kami sangat sedih ka-

rena ada pihak yang menjauhkan para kiai sepuh itu dengan kehendak para kiai struktural NU tingkat cabang dan wilayah se Indonesia. Sebab, mayoritas PWNU dan PCNU telah menyatakan menolak sistem Ahwa,” jelasnya. “Ini tindakan yang sangat fatal, karena telah menjauhkan keputusan kiai sepuh dengan keputusan cabang-cabang dan wilayah yang menolak Ahwa beberapa kali pertemuan, dari Munas hingga ke Pra Muktamar,” papar Shodiqin. Bukan hanya marah terhadap sutradara di balik pertemuan kiai-kiai sepuh tersebut

Para santri muda NU saat apel kesiapan di aun-alun Jombang.

yang merekomendasi mendukung Ahwa tersebut. Melainkan Aliansi Santri juga sedih karena hingga dengan sadar pertemuan itu merekomendasi nama-nama yang hadir

untuk menjadi anggota Ahwa. “Kami sedih atas permainan sutradara ini. Mengapa kiai sepuh dijadikan alat permainan sejauh itu oleh kalangan obi elit,” pungkasnya.

SMPN 1 Sambeng Legalkan Pungli Pungutan yang dilakukan SMPN 1 Sambeng telah menabrak peraturan pemerintah tentang larangan pungutan biaya pendidikan bagi siswa didiknya. PROGRAM sekolah gratis yang dicanangkan pemerintah pusat diabaikan Kepala SMPN 1 Sanbeng, Kabupaten Lamongan. Betapa tidak, pungutan yang dilakukan pihak SMPN 1 Sambeng dinilai telah menabrak peraturan pemerintah tentang larangan pungutan biaya pendidikan bagi siswa didiknya. Ditengarai ada pungutan kepada siswa. Contohnya uang gedung senilai Rp 400 ribu, iuran tahunan sebesar Rp 200 ribu, belum lagi biaya rutin infaq tiap Jum’at plus iuran kebersihan tiap senin. Parahnya lagi, tiap pengambilan rapor tiap orang tua/wali murid disodori ker-

tas sumbangan yang meski diisi disertai nama dan jumlah sumbanganya. Hal inilah yang membuat wali murid resah bila hendak mengambil rapor anaknya. Terkait dugaan pungli yang dilakukan SMP Negeri 1 Sambeng ini, jelas bertentangan dengan Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) No.44 Tahun 2012 tentang larangan pungutan di satuan pendidikan tingkat Dasar dan tingkat Menengah Pertama. Dana BOS yang dialirkan ke lembaga Sekolah Menengah Pertama (SMP) sesuai Permendikbud No.161 th 2014 sebesar Rp1.000.000 per siswa. Ini mengacu pada peraturan tersebut, di mana sekolah tidak ada alasan untuk memungut biaya apapun dari siswa karena ini sudah menjadi Program Pemerintah secara Nasional. Sekolah SMP Negri 1 Sambeng Berdalih ini merupakan hasil keputusan rapat antara komite sekolah, kepala sekolah dan orang tua siswa, hal itu dijadikan alat untuk melegalkan pungutan, kendati hal tersebut bertentangan dengan

Peraturan Pemerintah maupun Permendikbud yang berlaku. Dalam perspektif hukum di Indonesia, diberlakukanya aturan maupun kebijakan yang bertentangan dengan dasar aturan diatasnya atau yang telah lebih dulu diterbitkan dan masih berlaku maka aturan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dengan kata lain, ketentuan maupun peraturan yang diberlakukan di sekolah yang melegalkan pungutan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang telah ada. Beberapa orang tua siswa yang enggan namanya di korankan, mengeluhkan adanya pungutan tersebut yang dirasakan sebagai paksaan dan sangat memberatkan orangtua siswa. “Walaupun dirapatkan tapi kan di forum saya nggak berani menolak, takutnya saya ditandai oleh sekolah kalau melawan arus, nanti imbasnya ke anak saya. Disangkanya provokator, padahal saya kan tahu sudah ada aturan bahwa biaya sekolah itu gratis,” ujar salah seorang orang tua siswa kepada Lensa Indonesia.

Ketua Komite SMPN 1 Sambeng, Sucipto, saat dikonfirmasi tak banyak komentar. Ia mengaku kalau pungutan itu diperbolehkan sesuai prosedur dan aturan yang ada dan telah disetujui dalam rapat bersama wali murid. “Lebih jelasnya tanyakan saja sama kepala sekolah,” ujar ketua komite. Kepala sekolah SMPN 1 Sambeng Kastur S.H,S.Pd, M.Pd mengakui apa yang dilakukannya itu sudah benar dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Dia bersikukuh bahwa yang dilakukan guru di sini berdasarkan perintahnya dan sesuai serah terima jabatanya dengan kepala sekolah lama. “Saya yang mengendalikan agar semua siswa segera melunasi tanggungan ke sekolah, dan ini sudah sesuai aturan yang saya terima saat sertijab dengan kepala sekolah lama, termasuk terkait penundaan pemberian,” katanya. “Kartu ukk dan penahanan rapor siswa yang sempat diumumkan oleh para guru, bahwa bagi yang belum melunasi tanggungan administrasi sekolah terima kartu ukk belaka-

ngan termasuk penahanan rapor,” ujar Kastur di kantornya. Kepala Dinas Pendidikan kab.Lamongan melalui Kepala Bidang Pendidikan Umum dan Kejuruan, Kandam S.Pd,M.Pd mengatakan, “Untuk iuran tahunan dan pungutan dalam bentuk apapun tidak ada aturan dan dasar hukumnya, namun apabila dari pihak sekolah mengadakan pungutan biaya uang gedung atau biaya lainnya selama itu ada kesepakatan dengan pihak wali murid ya...ngak ada masalah,” ungkapnya. Pihaknya juga menambahkan, apabila pungutan di luar prosedur dinas dan aturan yang ada, itu tanggung jawab sekolah beserta komite dan wali murid. Akan tetapi bilamana ada pelaporan yang ditujukan pada pihak sekolah dari wali murid yang merasa keberatan akan pungutan tersebut maka Disdik Lamongan akan segera mengecek kebenaranya dan menindak tegas pihak sekolah yang melakukan praktek pungli itu terlebih kabarnya sudah berjalan lama. “Jika terbukti bersalah biar diproses sesuai jalur hu tarno kum,” pungkasnya.

Pasar Murah Jangan Sampai Disusupi Tengkulak

Bupati Fadeli bersama anggota DPRD Lamongan.

DPRD Lamongan Setujui Pertanggungjawaban APBD 2014 DPRD Lamongan melalui Badan Anggaran (Banggar) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lamongan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 untuk ditetapkan menjadi Perda. Hal itu disampaikan juru bicara Banggar Ali Makhfudl dalam Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Banggar hasil pembahasan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, di Ruang Rapat Paripurna, Kamis (18/06). Dikatakan oleh Ali Makhfudl, setelah melalui pembahasan bersama antara Banggar dan Tim Anggaran, disimpulkan bahwa penyusunan Raperda tersebut telah mengacu pada peraturan perundang-undangan. “Untuk itu, maka Badan Anggaran mohon agar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 untuk men-

dapatkan persetujuan dan ditetapkan menjadi Perda,” ucap Ali Makhfudl. Meski menyetujui pertanggungjawaban eksekutif tersebut, Banggar memberikan sejumlah saran dan masukan. Diantara terkait belum signifikannya peningkatan pajak dan reribusi. “Berdasarkan analisa Badan Anggaran, Pendapatan Lain-lain yang Sah baik berupa pajak dan retribusi belum mengalami peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu Badan Anggaran meminta agar dilakuka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan mengopimalkan potensi yang ada,” saran dia. Banggar juga memberi catatan khusus terkait keamanan dan ketertiban dalam memberikan ketenangan masyarakat selama menjalan ibadah pusa di Bulan Ramadhan. Kepada Satpol PP dan instansi terkait lain agar menutup café, karaoke dan tempat hiburan malam maupun remang-remang. Mereka juga

memberikan himbauan kepada pemilik warung yang berjualan di siang hari agar memasang tabir atau penutup di tempat usahanya. Dalam laporan realisasi APBD tahun 2014, komponen Pendapatan Daerah yang ditetapkan sebesar Rp 1.946. 753.734.798, mampu ditambah sebesar Rp 23.029.187. 884 atau terealisasi sebesar 101, 18 persen. Sedangkan dari sisi Beanja daerah, dari target sebesar Rp 2.056.001.518.887, terealisasi menjadi sebesar Rp 1.913.817.056.000. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 142.184.462. 803. Sementara dalam Laporan Neraca Daerah per 31 Desember 2014, terjadi peningkatan nilai asset yang mencapai Rp 4.205.271. 867.511. dengan rincian jumlah Aset Lancar sebesar Rp 25.524. 011.26, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp 485.930. 995.664 dan Aset Tetap sebesar Rp 3.490.157. afit 962.494.

DINAS Perindustrian dan Perdagangan (disperindag) Kota Kediri akan menggelar pasar murah di tiga kecamatan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi melambungnya harga sembako di pasaran menjelang Idul fitri 2015. Selain itu pemerintah juga mengantisipasi kebingungan masyarakat dalam bulan suci Ramadhan pada tahun ini. Tiga kecamatan yang akan melakukan pasar murah diantaranya Kecamatan Mojoroto, Kota dan Pesantren. Kepala Disperindag Kota Kediri Yety Setyorini. dalam keteranganya membenarkan terkait dengan rencana pemerintah yang akan melakukan pasar murah pada Bulan suci Ramadhan ini. “Benar pemerintah akan melakukan pasar murah pada bulan suci Ramdhan ini untuk tiga kecamatan yang ada di Kota Kediri,” ungkap Yety daat dihubungi melalui telepon selulernya Jumat (19/6/2015). Yety juga mengatakan untuk teknisnya nanti diserahkan pada kelurahan, siapa saja yang boleh membeli pada pasar murah. “Semua sudah diatur di Kelurahan yang lebih tahu warganya yang mem-

butuhkan, dan jangan sampai jatuh ke tangan pemborong gak taunya nanti semua barang diborong semua oleh kalangan berduit,” kata Yety. Selain itu pasar murah diperuntukan oleh kalangan menengah ke bawah. Nanti pihak kelurahan yang mengaturnya dengan kupon. Selain itu Tim dari TPID juga memantau di lapangan dalam pasar murah nanti. “Tim TPID Kota Kediri juga akan memantau kegiatan pasar murah,” tandasnya. Sementara itu terkait dengan harga pasar murah, semua kebutuhan 9 bahan pokok akan dijual sesuai dengan harga distributor dan beda dengan harga di pasaran. “Pihak kami tidak mengambil keuntungan sepeser pun. Makanya kita juga mengantisipasi tengkulak yang akan memborong di pasar murah dengan membatasi pembelian. Kita jaga jangan sampai kegiatan ini nanti dipakai para tengkulak memborong sembako,” pungkas Yety. Untuk diketahui pasar murah akan dilakukan serentak di tiga kecamatan di Kota Kediri mulai 22 Juni menda andik kartika tang.

Jadwal pasar murah Kota Kediri.

www.lensaindonesia.com

WISATA & KULINER

15 Edisi 92/22 - 28 Juni 2015

MELANCONG

Di Turki, Ada Pemandu Ganteng dan Fasih Bahasa Indonesia Ramazan, pemandu asal Turki yang fasih berbahasa Indonesia.

JUMLAH wisatawan Indonesia ke Turki semakin meningkat. Mereka menikmati aneka destinasi wisata sejarah Islam di sana. Sebagai antisipasi, mulai banyak pemandu wisata Turki yang berbahasa Indonesia. Wajahnya pun tampan! Mengantisipasi jumlah wisatawan asal ndonesia yang terus meningkat ke Turki, sejumlah pemandu wisata di sana membentuk ERED (Asosiasi Pemandu Wisata Berbahasa Indonesia). Salah satu pemrakarsanya adalah Ramazan Goden (28). Kemampuan bahasa Indonesia lelaki asal Konya, kota kelahiran sufi besar Jalaludin Rumi, ini cukup fasih. “Saya pernah belajar bahasa di Yogyakarta selama tiga bulan pada 2012,” kata dia saat memandu rombongan franchiser Zoya berkeliling Istanbul dan Cappodacia pada 7-14 Juni 2015 lalu. Awal belajar, Ramazan mengaku sempat frustasi. Maklum guru-guru yang mengajarnya hanya mengajarkan bahasa Indonesia formal. Padahal ketika dirinya bergaul di masyarakat, ternyata bahasa yang banyak dipakai adalah informal. Belum lagi di Yogyakarta dikenal banyak plesetan yang menyulitkannya. Belum lagi ketika dia main ke Jakarta, orang-orang kebanyakan berbicara menggunakan kata ‘gue’ dan ‘elu’ bukan ‘saya’ dan ‘kamu’. “Karena itu saya merasa waktu tiga bulan tidak memadai sehingga harus sering bolak-balik Turki-Indonesia,” ujar Ramazan.

Ia mengaku merekomendasikan temantemannya sesama pemandu untuk belajar bahasa Indonesia di Yogyakarta. Pilihan atas kota ini karena sudah terkenal sebagai ‘Kota Pelajar’ dengan biaya hidup murah. “Sekarang sudah ada 40 tour leader yang bergabung dengan ERED. Kami bikin asosiasi ini bekerja sama dengan Konjen RI di Istanbul,” ujarnya. Kelebihan lain yang dimiliki Ramazan sebagai pemandu wisata adalah pembawaannya yang kocak. Ia antara lain bercerita soal rumah makan Bebek Haji Slamet yang digemarinya. Pertama kali ditawari makan bebek, Ramazan kaget bukan kepalang. Di Turki, ‘bebek’ berarti bayi. “Mana mungkin saya harus memakan bayi. Tapi ‘bayi’ di Yogyanya ternyata memang lezat. Bebek Haji Slamet saya suka,” ujarnya. Dalam perjalanan selama di bus, Ramazan juga tak sungkan untuk melantunkan lagu-lagu berbahasa Indonesia. Lagu-lagu milik grup band Noah adalah favoritnya. Ia membawakan lagu lengkap dengan gerak-gerik seperti yang biasa diperlihatkan Ariel saat di atas panggung. Wajah yang lumayan ganteng tak cuma kerap digilir ibu-ibu franchiser Zoya untuk berfoto bersama, juga diajak menjadi pendamping host program kuliner sebuah televisi swasta. Bahkan ketika mengajak kami mengunjungi outlet sebuah toko jaket kulit, ia pun turut berlanggak-lenggok ala model fashion. sud

Menguak Rahasia

DI BALIK BATU SECRET ZOO Di area ini, Anda juga bisa melihat monyet terkecil di dunia.

JIKA Anda ingin berwisata sambil menambah wawasan pengetahuan, salah satu rekomendasi yang paling tepat adalah pergi ke Batu Secret Zoo di Kota Batu, Jawa Timur. Kebun binatang yang menempati urutan favorit ke 5 di Asia pada tahun 2014 tersebut memiliki konsep modern dengan koleksi binatang yang sangat bervariasi. Kebun binatang yang menjadi bagian area Jatim Park 2 ini buka sejak pukul 11.00 WIB hingga 17.00 WIB, dengan harga tiket masuk Rp 75.000 saat hari biasa. Untuk akhir pekan atau saat high season harga tiket yang dikenakan adalah Rp 105.000. Harga yang dibayarkan termasuk tiket terusan ke Museum Satwa di area yang sama. Saat akan masuk, pengunjung akan diberi tiket berupa gelang yang harus dipakaikan oleh petugas di pintu masuk. Di area pertama, Anda akan disuguhi berbagai macam primata kera dan lemur di area flying lemur. Hampir setiap kandang memiliki papan informasi yang cukup detail tentang spesies dan juga

status konservasinya. Di area ini, Anda juga bisa melihat monyet terkecil di dunia. Pengunjung juga akan dimanjakan karena pembatas yang dibuat untuk hewanhewan tertentu membuat pengunjung bisa melihat lebih dekat tanpa membahayakan diri. Pengelola Batu Secret Zoo rupanya telah mempertimbangkan rute yang membuat pengunjung merasa nyaman saat menikmati tingkah hewan-hewan yang ada. Kebun binatang yang diresmikan sejak tahun 2010 ini memiliki beberapa zona yang dibagi berdasarkan kategori hewan. Misalnya, berbagai macam reptil yang dipajang di akuarium dengan penataan interior sesuai dengan habitat aslinya bisa Anda temui di area New Reptile Garden. Kemudian, saat berjalan ke zona Aquarium, berbagai koleksi binatang air tawar maupun air laut bisa membuat Anda ter-

kesima. Salah satu yang unik adalah koleksi belut listrik. Saat keluar dari zona Aquarium, Anda bisa melihat hewan jaguar, puma, dan harimau sebelum menikmati zona Savannah. Zona ini berupa sebuah lorong kaca tempat pengunjung bisa menikmati hewan-hewan Afrika dengan kondisi habitat yang dibuat semirip aslinya. Pengunjung juga diajak untuk menambah wawasan dengan media interaktif tentang hewan di savannah ini. Pasar Afrika adalah rute yang akan Anda lewati selanjutnya, yaitu lingkungan yang dibuat sedemikian rupa agar seperti kondisi pasar di benua tersebut. Di area ini, Anda juga bisa memberi makan gajah dengan tangan di jam-jam yang telah ditentukan. Zona selanjutnya adalah Fantasy Land dan Adventure Land. Di area ini pengunjung anak-anak akan dimanjakan dengan berbagai macam wahana permainan seru termasuk kolam bermain air yang sa-

ngat menarik. Anda juga bisa mencoba tur River Adventure sambil melihat replika Kapal Nabi Nuh dengan berbagai macam patung hewan di atasnya. Puas menikmati banyak wahana, Anda masih akan dimanjakan dengan tingkah laku berbagai hewan unik seperti beruang hitam, badak putih afrika, serigala, dan berakhir di zona Tiger Land. Di area terakhir ini, Anda akan melihat hewan-hewan yang dikenal sebagai raja rimba seperti harimau dan singa yang ditempatkan di kandang terbuka yang cukup luas. Tetapi Anda bisa tenang, dinding kaca yang tebal membatasi interaksi Anda dengan hewan buas tersebut tanpa harus kehilangan momen untuk menikmati tingkah laku mereka. Jika belum puas menikmati dan menguak rahasia kebun binatang ini, Anda bisa melengkapi liburan Anda dengan menginap di Hotel Pohon Inn, yaitu hotel yang terletak di depan Batu Secret Zoo dengan desain bangunan yang mirip bentuk pohon raksasa. and/kom

WISATA RELIGI

Masjid Merah Panjunan.

HOTEL

Ada Ramayana Night Market di Hotel Ini

Masjid Merah di Cirebon Bukan Seperti Masjid BEBERAPA daerah di Indonesia memiliki masjid yang bersejarah dan punya keunikan. Di Cirebon, terdapat Masjid Merah Panjunan yang sudah berdiri dari abad ke-14. Bangunannya terbuat dari batu bata merah, yang mana tidak terlihat seperti masjid. Masjid Merah Panjunan dibangun oleh Maulana Abdul Rahman atau lebih dikenal dengan nama Pangeran Panjunan. Dia adalah seorang keturunan Arab yang memimpin sekelompok imigran dari Baghdad. Kemudian, dia menjadi murid Sunan Gunung Jati, salah seorang dari wali songo. Masjid Merah Panjunan beralamat di Jl Kolektoran (perempatan dengan Jl Kenduran) Kampung Panjunan, Desa Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk. Dari tampak luar, jangan heran kalau tampilan masjid ini berbeda 180 derajat dengan masjid-masjid yang biasa Anda lihat. Jika masjid-masjid pada umumnya memiliki kubah dan menara, maka tidak bagi Masjid Merah Panjunan. Masjid ini justru

MENU HARRIS Café yang berada di lantai 5 HARRIS Hotel & Conventions Gubeng Surabaya hadirkan AL-BAZAAR, buka puasa konsep prasmanan dan takjil dengan menyajikan menumenu dari Timur Tengah, Asia dan Nusantara. “Al-Bazaar merupakan konsep paduan menu dari Timur Tengah, Asia dan Nusantara yang dikemas dengan sajian prasmanan, All you can eat, untuk pelanggan. Menu asal Timur Tengahmemang cukup

beratapkan limas berwarna hitam yang tanpa menara. Bagian depannya pun berupa gapura seperti gapura candi. Kemudian, seluruh sudut masjidnya berwarna merah karena bahan bangunannya yakni batu bata merah. Tak ayal, Masjid Merah Panjunan memang merupakan perpaduan budaya Hindu, Tiongkok, dan Islam. Gapura candi dan batu bata merah adalah pengaruh dari Hindu. Untuk batu bata merah, biasanya digunakan untuk membangun candi. Memasuki bagian dalam masjidnya, Anda bakal dibuat lebih kaget lagi. Lihatlah, ada banyak keramik yang terpampang di dinding masjidnya. Warna dan corak dari keramiknya pun beragam. Diyakini keramik-keramik itu merupakan pemberian saudagar-saudagar Tiongkok kepada Sunan Gunung Jati. Bahkan kabarnya, keramik-keramiknya merupakan hadiah untuk pernikahan Sunan Gunung Jati dan Tan Hong Tien Nio putri Sang Kaisar dari Dinasti Ming. afi/dt

PENASARAN bagaimana sensasi menginap seperti di Candi Borobudur? Terletak di Kelurahan Ngaglik, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Hotel Hyatt Regency Yogyakarta menawarkan sensasi perpaduan nuansa alam dan budaya Jawa yang begitu kental. Hotel yang berdiri di lahan seluas 22 hektare ini memiliki bentuk bangunan unik menyerupai Candi Borobudur lengkap dengan sentuhan relief khas seperti di dinding-dinding candi. Tak hanya itu terdapat beberapa stupa serta candi bernama Candi Bentar di pekarangan hotel ini. “Keunikannya itu kita memang lebih ke arah natural, seperti bisa dilihat ada burung-burung merpati yang di lepas di halaman,” jelas Marketing Communication Hyatt Regency Yogyakarta,

Sendratari Ramayana di Ramayana Night Market Hyatt Regency Yogyakarta dipentaskan setiap Sabtu malam.

Ayu Cornellia. Tak hanya dalam segi arsitektur, unsur budaya juga coba dihadirkan Hyatt Regency Yogyakarta dengan menggelar sendratari bertajuk Ramayana Night Market tiap Sabtu malam. Sembari menyaksikan sendratari

Ramayana yang apik, pengunjung bisa sekalian santap malam dengan berbagai kuliner khas nusantara, khususnya Yogyakarta. Berbagai sajian mulai dari tengkleng kambing, mi godhog, dan tak lupa gudeg khas Yogyakarta siap memanjakan

lidah para pengunjung. Uniknya lagi, ada sebuah sajian bernama Lava Merapi yang bisa dicicipi pengunjung pada saat sarapan pagi. Menu berbahan dasar telur ini diakui terinspirasi dari letusan Gunung Merapi. “Kalau telur di semua hotel ada, omelette, yang lain juga ada tapi bukan dari Indonesia. Saya mau buat yang asli Indonesia, dan terinspirasi dari letusan Merapi,” ujar Executive Chef Hyatt. Sebanyak 269 kamar tersedia mulai dari Standard Room, Deluxe Room, Junior Suites, Executive Suites, hingga President Suites, yang ditawarkan dengan harga mulai Rp 1.700.000 hingga Rp 5.500.000. Beberapa fasilitas juga tersedia di hotel ini mulai dari spa, gym, kolam renang, lapangan golf, hingga arena bermain untuk anak. men

HARRIS Gubeng Hotel Sajikan Penganan ala Timur Tengah terkenal, seperti Biryani (Nasi Kebuli) disajikan dengan pilihan Biryani Lamb (kambing), Chicken (ayam), Fish (ikan) atau Beef (daging sapi), ada menu Shish Kebab, Skewer atau yang di Indonesia dikenal dengan sebutan Sate, yang berasal dari daerah Mediteran Timut Tengah, serta menu special Shawarma, atau Doner Kebab, roti bulat (pitta bread) isi sayuran dan daging panggang yang disayat langsung dari panggangan dengan isi saus”,

ujar Setiawan Nanang, Marketing Communications Manager HARRIS – POP Hotels! & Convention Gubeng Surabaya, Selasa (16/06/2015). Setiawan menambahkan, selai menu asal Timur Tengah juga tersedia, berikut menu tradisional disiapkan sebagai pilihan, seperti aneka penyetan khas Suroboyo. “Untuk takjil, kita siapkan Kurma, Kolak pisang, Kacang Ijo, Es Dawet, Es Campur, Aneka gorengan seperti, Tahu isi, Ote-

ote, Lumpia Semarang, Tempe Mendoan, Tahu Pong, Dadar Jagung, Pisang goreng, Nanas goreng dan Sukun goreng. Untuk menu asal Asia, juga kami siapkan Dim Sum, Lamien, Kwee tiauw, Teppanyaki dan Aneka Ramen”, tandas Setiawan. Sajian Buka Puasa dan Takjil ini bisa dinikmati setiap hari Senin hingga Minggu, Mulai pukul 17.30 hingga 22.00 di HARRIS Café dan Terrace cukup berbanderol Rp 99.000,-

saja untuk puluhan menu yang berganti setiap harinya dengan total 99 item makanan. HARRIS Café, yang berada di lantai 5 dengan interior modern stylish, luas dengan atap tinggi sehingga memberi kesan lapang dan leluasa. Sangat cocok untuk aktifitas small gathering, arisan serta ulang tahun. Ditambah Terrace dengan city view yang langsung bisa dilihat cukup duduk di kursi karena level/tingkat yang tak terlalu tinggi. eld

Tampilan menu di Al Bazaar yang dipersembahkan HARRIS Hotel Gubeng Surabaya yang cukup menggugah selera saat berbuka puasa.

www.lensaindonesia.com

METROPOLIS

16 Edisi 92/22 - 28 Juni 2015

Resmi Anggota PDIP, Risma Harus Mundur dari PNS Setelah resmi menjadi anggota PDIP, status risma sebagai PNS langsung dipersoal. Pasalnya sesuai aturannya, seorang PNS dilarang menjadi anggota partai. PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mengeluarkan rekomendasi terhadap pasangan calon Walikota-calon Wakil Walikota Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana untuk maju dalam Pilkada Kota Surabaya 19 Desember 2015 mendatang. Bukan hanya memilih PDIP sebagai partai pengusung, calon walikota incumben ini juga telah secara resmi menjadi anggota partai berlambang Banteng Moncong Putih. Hal itu diwujudkan dengan diterbitkannya Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dikeluarkan oleh DPC PDIP Kota Surabaya. “Bu Risma sudah memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) dua bulan yang lalu,” kata

Ketua DPC Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana beberapa saat lalu. Terbitnya KTA parpol untuk Risma saat ini mengundang reaksi dari sejumlah kalangan. Sebab Risma masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik Pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa PNS sebagai unsur aparatur negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Ini artinya, bila Tri Rismaharini secara resmi telah menjadi anggota parpol dan memiliki KTA, maka walikota wanita pertama Surabaya itu harus mundur dari pegawai negeri sipil. Selain memiliki KTA PDIP, fakta terbaru menyebutkan, sejak menjabat sebagai Walikota tahun 2010, sampai saat Tri Rismaharini pun hanya berstatus PNS cuti (non aktif). Status cuti ini, sejatinya juga telah melanggar peraturan ter-

Tri Rismaharini

kait pencalonan kepala daerah. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto memastikan bahwa Risma akan mengundurkan diri sebagai PNS terkait rencananya maju kembali menjadi calon Walikota Surabaya. Hasto mengatakan, sebagai mana dalam ketentuan Undang-Undang, Risma wajib mundur dari PNS sebelum mendaftar ke KPU. “Ketentuan perundangan sekarang PNS (mencalonkan diri jadi kepala daerah) harus mundur, itu ketentuan mengikat,” kata Hasto kepada wartawan saat kegiatan Jalan

Sehat dalam peringatan Juni Bulan Bung Karno di Taman Bungkul Surabaya, Minggu (14/06/2015). Sebagaimana diketahui, di dalam Surat Edaran KPU Nomor: 302/2015 Butir 2 Poin (c) disebutkan, calon yang berstatus PNS atau anggota TNI/Polri atau pejabat BUMN/BUMD menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian saat masa pendaftaran atau masa perbaikan. Sementara di dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasal 7 huruf (t) juga menyatakan, bahwa setiap kepala daerah yang sekarang berstatus PNS maupun calon kepala daerah berstatus sama atau PNS serta Polri, diwajibkan menanggalkan status kepegawaiannya. Pilkada 2015 ini, menjadi pertaruhan besar bagi Risma sebab harus menanggalkan statusnya sebagai PNS. Kedati pun begitu, calon walikota perempuan yang telah mendapatkan rekom dari PDIP untuk berduet dengan Whisnu Sakti Buana dalam Pilkada Kota Surabaya 2015 mendatang itu telah mempersiapkan diri. Ia rela melepas status PNS. iwan

Soekarwo bersama pimpinan DPRD Jatim.

DPRD Jatim Sahkan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani SEMBILAN fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi Peraturan Daerah (Perda). Raperda usulan dari Komisi B ini diputuskan lewat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Kamis (18/6/2015). Juru Bicara Fraksi PDIP Jatim Giyanto mengatakan, fraksi PDIP Jatim menyetujui Raperda perlindungan petani ini menjadi perda, karena sejalan dengan semangat nawacita Presiden RI Joko Widodo yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui reformasi agraria 9 juta hektar untuk rakyat tani dan buruh tani. “Raperda ini juga sejalan sejalan dengan nawacita ke tujuh, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik melalui perwujudan kedaulatan pangan,” ujarnya. Sementara untuk pelaksanaan perda ini nanti pihaknya meminta agar yang dibantu ini adalah petani yang mendapat prioritas memanfaatkan lahan tanah milik daerah, harus benar-benar petani yang telah terlatih dengan program pemulihan tanah dan pemulihan tanaman, bukan atau yang harus dihindari adalah petani kaya saja dengan memanfaatkan fasilitas daerah dengan cara membeli. Ia menambahkan, perbaikan pada Perdaa ini meliputi kesiapan menghadapi bencana yakni asuransi pertanian, sehingga petani dapat terhindar dari kerugian akibat cuaca ekstrem. Dan juga pihaknya berharap adanya pengawasan dalam pelaksanaan Perda tersebut. “Kami juga minta pemerintah provinsi juga memberikan fasilitas berupa mesin selip kepada kelompok tani,” tegas Giyanto. Sementara, Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Aufa Zhafiri menyebut, perlindungan dan pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana pruduksi, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim. Indikator penurunan kesejahteraan petani dan nelayan bisa dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) Jatim pada bulan Maret turun menjadi 104,32 dibanding Februari yang mencapai

www.lensaindonesia.com

106,18 atau turun 1,75 persen. “Ini lantaran indeks harga yang dibiayai petani (Ib) mengalami kenaikan 0,65 persen. Sedangkan indeks harga yang diterima petani (It) mengalami penurunan 1,11 persen,” terang Aufa. Secara khusus, Fraksi Partai Gerindra juga mendukung tujuh komoditas menjadi unggulan strategis yang perlu dilindungi Pemprov Jatim. Diantaranya, padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu dan sapi potong. “Kami juga mendorong Pemprov supaya proaktif mengusulkan ke pemerintah pusat mengenai penetapan Harga Pokok Produksi (HPP) pembelian pemerintah terhadap produk unggulan Jatim,” jelas dia. Selain perlindungan terhadap petani, pihaknya juga berharap Pemprov Jatim memberikan perlindungan terhadap nelayan karena sejalan dengan tekad pemerintah menjadikan Indonesia negara maritim. “Menurunnya kesejahteraan nelayan Jatim itu karena rendahnya harga jual sejumlah komoditas hasil laut, sehingga pemerintah perlu melindungi nelayan,” imbuh Aufa. Gubernur Jatim Soekarwo saat menghadiri paripurna menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan di DPRD Jatim yang telah membahas dan menyetujui Perda untuk petani di Jatim. Menurut dia, sektor pertanian merupakan salah satu urat nadi perekonomian Jatim, karena sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Namun faktanya justru sebagian besar petani masih berada dalam kelompok marjinal secara ekonomi. Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini mendorong pemerintah menjadi penyangga produksi dalam rangka stabilisasi harga jual komoditas unggulan strategis meliputi padi, jagung, kedelai, tebu, bawang merah, cabe dan sapi potong melalui pengusulan penetapan HPP kepada pemerintah pusat. Ia optimistis materi dalam Perda ini jika diimplementasikan maka hal tersebut akan memberikan nilai tambah yang cukup besar bagi upaya Pemprov dalam membangun kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani di Jatim. “Saya ucapkan terima kasih atas diusulkannya Perda ini, semoga perda ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jatim,” pungkas Pakde Karwo. adv/sarifa