Koran Lensa Indonesia Edisi 93

Klik website: http://www.lensaindonesia.com/

Edisi 93 29 Juni - 05 Juli 2015

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

KPK Kecolongan, Tersangkanya Bebas Umroh

RI Bakal jadi Negara Pertama Pengguna Pesawat Sukhoi SU-35 SEBAGAI pengganti pesawat tempur F-5 Tiger, TNI AU berencana membeli pesawat buatan Rusia, Sukhoi SU-35. Jika rencana ini terealisasi, maka Indonesia mencatatkan diri sebagai negara pertama yang menggunakan pesawat Sukhoi SU-35 tentunya setelah Rusia negara pembuatnya.

Namun China dan Malaysia juga dikabarkan tertarik memebeli Sukhoi SU-35.

Khusus untuk China, mereka merasa perlu menambah kekuatan udara seiring meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan.

Sebenernya Venezuela berpeluang sebagai negara pertama di luar Rusia yang bakal menggunakan Sukhoi SU-35 setelah pada 2012 lalu hampir menandatangani kontrak.

Mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin.

Baca: Tokoh-tokoh... Hal 7

JOKOWI PANGGIL CAK IMIN, BAHAS RESHUFFLE? Politik

3

WANITA YOGYA JUARA ASIA’S NEXT TOP MODEL 2015 Perempuan Tangguh

8

WADUH, BADRODINBUDI BEREBUT MASUK KPK Nasional

9

POLISI SEBUT PERAMPOKAN DEDE TERSADIS TAHUN INI Jakarta Raya 10

www.lensaindonesia.com

pada 2 Mei 2014, llham langsung dicegah untuk bepergian ke luar negeri sejak 9 Mei 2014 selama 6 bulan. Namun, status tersangka yang disandangnya kemudian digugurkan oleh pengadilan melalui praperadilan.

Ilham kemudian kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 5 Juni 2015.

Johan Budi menyebut semua

proses terhadap llham diulang dari awal.

“Ketika dicabut sprindik maka semua yang mengikuti itu dicabut. Termasuk yang disita.

Apakah dia dicegah lagi atau enggak, saya harus perhatikan dulu,” kata Johan, di kantornya, Jumat (26/6/2015).

Baca: KPK... Hal 7

JOKOWI MUNDUR PRESIDEN KOK PENAKUT Jokowi plin-plan.

Awalnya pemerintah setuju merevisi UU KPK. Sekarang kok malah mundur dan menariknya dari prolegnas.

ILUSTRASI: SOERYA

TOKOH sepakbola Indonesia yang sebagian diisi oleh purnawirawan Jenderal TNI, menyatakan dukungan mereka kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk melawan ketidakadilan yang diterima dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi.

Pernyataan sikap para tokoh sepakbola itu dibacakan pada Kamis 25 Juni 2015 di kantor PSSI, Senayan, Jakarta. Para tokoh sepakbola yang hadir diantaranya ialah Mayjend (TNI) Agum Gumelar, Mayjen (TNI) IGK Manila, dan Mayjend (TNI) Adang Ruchdiat.

Dan ada 13 nama tambahan yang tertera dalam surat pernyataan tersebut, yakni Mayjend (TNI) Azwar Anas, Mayjend (TNI) Tono Suratman, Letjend (TNI) E.E Mangindaan, Maulwi Saelan, Nurdin Halid, Nirwan D. Bakrie, Harbiansyah Hanafiah, Syahril Taher, Surya Darma Tahir, Widjono Hardianto, Masmun Yan Manggaesa, dan dua mantan Menpora, Roy Suryo, serta Adhyaksa Dault.

nisme pencabutan semua hal yang berkitan dengan status Ilham Arief.

KPK sebelumnya telah menetapkan mantan Wali Kota Makassar itu sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Namun, kini dia justru tengah berada di luar negeri untuk umroh.

Padahal ketika ditetapkan sebagai tersangka pertama kali

Tarik Ulur Revisi UU KPK, Dukung Polri dan Kejaksaan Diberi Wewenang Penyadapan

Baca: RI... Hal 7

Tokoh-tokoh Sepakbola Dukung PSSI Lawan Menpora

EKS Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin masih bebas bepergian ke luar negeri meski berstatus tersangka kasus dugaan korupsi PDAM. KPK rupanya kecolongan.

KPK sendiri tak bisa memberikan jawaban tegas terhadap kejadian itu. Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi rupanya hanya menjelaskan perihal meka-

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah tidak akan meneruskan rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pem-

berantasan Korupsi. Pemerintah pun segera mencabut rencana revisi itu dari daftar program legislasi nasional (prolegnas).

“Kalau pemerintah sekarang sudah ditegaskan Presiden tidak mau revisi kan harus dikeluarkan dari prolegnas.

Nah, itu mensesneg yang akan menolak,” ujar Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki di Istana Kepresidenan, Jumat (19/6/2015).

Pemerintah tak hanya akan mengeluarkan revisi UU KPK dari daftar prolegnas tahun ini tetapi juga dari daftar prolegnas jangka menengah.

Menurut Teten, alasan pemerintah menolak lantaran revisi justru di-

Bahaya, Muktamar NU Sudah Diboncengi PKB MUKTAMAR ke 33 NU masih menuai problem. Hal itu ditengarahi terkait penempatan pembukaan dan sidang pleno acara Muktamar. Berbagai pihak menyayangkan penempatan tersebut di Alun-alun Pemerintah Kabupaten Jombang.

“Sangat disayangkan jika penempatan sidang pleno dan pembukaan di Alon-alon Pemerintah Kabupaten Jombang, dan sudah dipastikan tidak dapat diganggu gugat, karena sudah menjadi keputusan,” kata salah seorang aktifis muda NU yang enggan disebutkan namanya, Senin (22/06/2015).

Jika memang ingin mengembalikan NU kepada para pendiri, sudah seharusnya ditempatkan di Pesantren masingmasing, bukan ditempatkan di alun-alun Jombang.

“Kami juga berharap Muktamar NU di Jombang bisa dilaksanakan sesederhana mungkin agar tidak menghabiskan biaya miliaran rupiah, tetapi jika memang terpaksa seperti itu, anggaran tersebut sebaiknya berasal dari warga NU,” harapnya.

Baca: Jokowi... Hal 7

Hotman Targetkan Pembunuh Utama Angeline Terungkap

Ketua Panitia Daerah Muktamar NU Saifullah Yusuf, Gus Sholah dan Bupati Jombang Nyono Suharli meninjau lokasi penginapan peserta Muktamar NU di Jombang.

“Tidak ada masalah menghabiskan anggaran miliaran rupiah tetapi sumbernya jangan dari APBD, saya kira warga NU mampu mengurus NU dengan biaya sendiri, apalagi loyalitas kader NU sangat tinggi dalam memperjuangkan NU,” harapnya.

Apalagi terdengar kabar jika yang mengatur jalannya acara Muktamar NU di Jombang adalah orang-orang PKB. “Saya sendiri tidak tahu kenapa jadi seperti ini sebenarnya kami anak

anggap melemahkan KPK. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah langsung mempertanyakan sikap Presiden Jokowi yang terburu-buru menolak rencana revisi UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Fahri meyakini, Jokowi sudah dipengaruhi alur pemikiran pihak-pihak yang berasumsi bahwa revisi tersebut hanya akan melemahkan KPK. Jokowi plin-plan. Awalnya setuju merevisi UU KPK. Sekarang kok malah mundur dan menariknya dari prolegnas.

muda NU sangat prihatin, tetapi bagaimana lagi Gus Ipul sendiri dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa Muktamar ini apa kata Gus Halim, Ketua PKB Jawa Timur,” cetusnya.

Pihaknya berharap tokoh muda NU yang masih murni berjuang untuk NU segera bangkit, demikian juga sesepuh NU kembali menata NU sebagaimana mestinya.

Baca: Bahaya... Hal 7

HOTMAN Paris Hutapea resmi menjadi pengacara tersangka kasus pembunuhan Angeline (8), Agus Tay Hamandai. Hotman diyakini bakal terlibat perseteruan sengit dengan kuasa hukum Margriet Megawe, Hotma Sitompul.

Haposan Sihombing, salah seorang tim kuasa hukum Agus menyatakan bahwa pihaknya yang meminta kepada Hotman Paris Hutapea untuk membantu menjadi pengacara Agus. ”Hari Senin lalu saya ke Jakarta ada acara live di salah satu televisi, dari sana saya bertemu dengan Bang Hotman,” katanya, Rabu (24/6).

Setelah pertemuan itu, pihaknya bertemu lagi dengan Hotman di salah satu mal di Jakarta. “Pertemuan itu saya bercerita tentang Agus, dari situ Bang Hotman mempelajari kasus ini. Dan pada Selasa, beliau mengatakan bergabung dengan kami,” ujar Haposan.

Hotman Paris

Bukan karena takut dengan pengacara Margriet, Hotma Sitompul, Haposan mengaku dirinya ingin mempercepat pengungkapan kasus ini.

“Bukan saya takut dengan Hotma, tapi saya ingin ada percepatan pengungkapan kasus ini. Biar senior versus senior dalam kasus ini,” kata Haposan.

Baca: Hotman... Hal 7

Aset 2,9 Juta Karyawan Diserobot Bos Tanah, Uang Negara Rp 24 M Terancam Hilang (Bagian 9)

BPN Sidoarjo Kongkalikong dengan Henry Gunawan Terbitkan Peta Bidang ‘Aspal’ Henry Gunawan diduga punya andil dalam menerbitkan peta bidang tanah milik Puskopkar Jatim yang dilakukan mantan Kepala BPN Sidoarjo.

KASUS penyerobotan tanah milik Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) Jatim seluas 24 hektare di Pranti, Juanda, Jawa Timur, oleh PT Gala Bumi Perkasa kembali memanas. Tidak kehabisan akal, Puskopkar kini

kembali melayangkan gugatan ke pihak-pihak yang telah mendzaliminya.

Permasalahan ini muncul dikarenakan ada permainan kotor di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo. Adalah

mantan Kepala BPN Sidoarjo Ir. Minarto, MM yang dilaporkan Puskopkar Jatim terkait penyalahgunaan kekuasaan.

Ketua Puskopkar Jatim Drs EC H Tri Harsono melaporkan Ir. Minarto, MM ke Polres Sidoarjo atas tuduhan menyalahgunakan kekuasaan/jabatan dan atau menggunakan akte otentik palsu.

Hal itu tertulis dalam LP No. LPB/229/VI/2015/JATIM/ RESSDA. Disebutkan yang ber-

Henry Gunawan

sangkutan (Puskopkar) telah melaporkan perkara tindak pidana pejabat dengan ancaman pasal

421 KUHP dan pasal 264 KUHP. Menurut Tri Harsono, mantan Kepala BPN Sidoarjo selama menjabat telah melakukan perbuatan merugikan.

Pihaknya juga menduga Minarto telah kongkalikong dengan Henry Gunawan untuk menerbitkan akte otentik palsu di Desa Pranti, Juanda kepada Reny yang notabene anak kandung H Iskandar (alm), Kepala Divisi Bagian Perumahan.

“Betapa mudahnya Minarto menerbitkan akte peta bidang kepada Reny. Padahal sudah jelas peta bidang dimiliki Puskopkar selalu pemilik sah. Apakah Minarto sebelumnya tidak mengecek dahulu.

Baca: BPN... Hal 7

EKBIS

2 Edisi 93/29 Juni - 05 Juli 2015

REI Usul WNA Hanya Beli Properti Rp 5 Miliar ke Atas

Jokowi Restui Warga Asing Miliki Properti di Indonesia Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Menteri Susi Gelontorkan Rp 30 Miliar Bangun “Technopark” MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menganggarkan Rp 30 miliar untuk membangun empat technopark di empat wilayah, yaitu Tegal, Banyuwangi, Aertembaga, dan Ambon.

“KKP ingin membangun 24 technopark sampai 2019. Dari rencana pembangunan 100 technopark nasional, KKT mendapat mandat membangun 24 techonpark berbasis perikanan, sebagai pelaksanaan nawacita,” kata Susi dalam sambutan peluncuran technopark, Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Kegiatan technopark, jelas Susi, terdiri dari pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan tenaga kompeten, adaptasi dan alih teknologi untuk menghasilkan produk inovatif, serta inkubator bisnis guna menghasilkan usaha baru. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat ini tanpa dipungut biaya.

Sementara inkubator bisnisnya, meliputi jejaring kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan stakeholders, pendampingan oleh penyuluh dan Pusat Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), peningkatan teknologi tepat guna, konsultasi, serta inovasi teknologi dengan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP) Suseno Sukoyono menambahkan, sasaran program kegiatan technopark ini adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan konservasi perairan.

Sebagai tahap awal, technopark yang dibangun di Tegal kegiatannya lebih difokuskan kepada sertifikasi dan kompetensi, pengembangan garam, udang galah padi, permesinan, budidaya udang, dan budidaya rumput laut.

Sementara di Banyuwangi, aktivitasnya lebih difokuskan pada sertifikasi kompetensi, budidaya ikan sidat, produksi garam, budidaya udang, dan pengolahan produk. Adapun di Aertembaga (Bitung), kegiatannya lebih difokuskan kepada sertifikasi kompetensi, perkapalan, dan pengolahan produk.

Sementara di Ambon, aktivitasnya lebih difokuskan pada sertifikasi kompetensi, budidaya ikan laut, pengolahan produk, permesinan perikanan, dan wisata perikanan. “Tujuannya adalah pemberdayaan. Kita bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi tahun ini kita memerlukan 20.000 sertifikasi,” est kata Suseno.

Gaji Rp 3 Juta Akhirnya Bebas Pajak Penghasilan KOMISI XI DPR RI menyetujui usulan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro yang menaikkan ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari semula Rp2.025.000/bulan menjadi Rp3 juta/bulan.

Ketua Komisi XI Fadel Muhammad di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (25/6/2015), mengatakan, pihaknya secara penuh mendukung usulan Pemerintah tersebut.

“Kami telah konsultasi dan apa yang disampaikan Pak Menteri (Keuangan) jelas dan dapat diterima Komisi XI,” katanya.

Atas persetujuan ini, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya akan menyiapkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) mengenai perubahan PTKP tersebut, sehingga diharapkan per 1 Juli 2015 sudah mulai berlaku. Dengan demikian, perusahaan tak lagi boleh memungut pajak bagi karyawan yang bergaji sampai maksimal Rp3 juta/bulan atau Rp36 juta setahun.

“Per 1 Juli 2015 nanti, perusahaan akan motong gaji karyawannya dengan disesuaikan yaitu sesuai PTKP yang baru,” tambah Dirjen Pajak Sigit Priadi.

Dalam penjelasannya, Menkeu Bambang Brodjonegoro mengatakan, penyesuaian ambang batas PTKP dari Rp24,3 juta setahun menjadi Rp36 juta setahun didasari beberapa pertimbangan. Bambang mengungkapkan, setidaknya ada 3 alasan PTKP disesuaikan besarannya. Pertama, adanya perlambatan ekonomi. Kedua, perlunya meningkatkan daya beli masyarakat dan yang ketiga, yakni menyesuaikan dengan kenaikan upah minimum provinsi 2015.

Pemberlakuan PTKP yang baru ini juga bersamaan dengan pemberian gaji atau tunjangan ke13 bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI, anggota Kepolisian, dan Pejabat Negara. Aturan atas hal ini sudah dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.117/PMK.05/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan ke-13. Untuk keperluan ini, pemerintah telah menyediakan anggaran sekitar Rp6,5 triliun. ans www.lensaindonesia.com

Kepemilikan properti untuk WNA dilakukan sebagai salah satu strategi menghadapi persaingan di tingkat regional. Sebab, negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia sudah membuka akses properti untuk warga asing.

POLEMIK kepemilikan properti oleh warga negara asing (WNA) yang terjadi sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akhirnya tuntas di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Jokowi bakal mengizinkan WNA untuk memiliki properti di Indonesia. Dalam waktu dekat, Jokowi bakal merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki usai mendampingi Jokowi bertemu dengan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (23/6) siang.

“Presiden Jokowi menyetujui usulan DPP REI dengan memperbolehkan kepemilikan asing di bidang properti,” ujar Teten dikutip dari keterangan pers, Selasa (23/6).

Restu RI-1 tersebut menurutnya diberikan asalkan perusahaan-perusahaan properti

anggota REI mengedepankan akses pembelian kepada warga negara Indonesia terlebih dulu.

Teten menjelaskan, alasan Jokowi mengizinkan para ekspatriat memiliki properti di Indonesia adalah untuk memberikan angin segar bagi pengusaha properti.

Teten memastikan, persetujuan tersebut bakal disertai syarat agar para developer atau pengembang perumahan tetap mengedepankan akses pembelian properti untuk warga negara Indonesia (WNI). “Jadi prioritasnya harus tetap WNI,” katanya.

Menurut Teten, langkah pemerintah membuka akses kepemilikan properti untuk WNA dilakukan sebagai salah satu strategi menghadapi persaingan di tingkat regional. Sebab, negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia juga sudah membuka akses properti untuk warga asing. “Supaya industri properti kita kompetitif,” ucapnya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Bambang P. S. Brodjonegoro membuka peluang WNA menguasai properti di Tanah Air. Namun, nilai properti yang bisa dimiliki asing akan dibatasi

pada kisaran tertentu.

“Yang pasti, kalau pun asing itu dibolehkan punya properti, itu hanya untuk apartemen, bukan landed house. Dan apartemennya pun ada harga minimumnya,” ujar Bambang.

Bambang menegaskan hanya apartemen yang masuk kategori mewah yang bisa dibeli asing nantinya. Untuk itu, produk hukum yang selama ini menutup ruang bagi asing memiliki hunian di Indonesia harus direvisi.

Sementara, Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy mengaku optimistis usulan kepemilikan properti oleh WNA bisa disetujui oleh pemerintahan Jokowi. “Kalau kami selalu optimistis, makanya kami tidak pernah berhenti memperjuangkan. Dari sisi ekonominya disini ada peluang yang baik untuk bisa diambil dan juga bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” kata Eddy ketika dihubungi.

Memang ada kekhawatiran diizinkannya WNA memiliki properti di Indonesia bakal mempersempit kesempatan masyarakat dalam memiliki hunian. Namun untuk mencegah terjadinya hal tersebut, Eddy mengatakan asosiasi akan mengusulkan kepada pemerintah untuk membatasi kepemilikan properti oleh warga asing minimal pada harga Rp 5 miliar.

“Kami melihat memang idealnya harga yang di atas Rp 5 miliar ke atas. Tetapi kami belum

Mobil tenaga surya dan mobil tenaga listrik karya Mahasiwa semester VI Politeknik Kota Kediri.

Mahasiswa Politeknik Kediri Ciptakan Mobil Murah MAHASISWA Semester VI Politeknik Kota Kediri berhasil membuat dua mobil yang ramah lingkungan bertenaga listrik dan surya. Selain ramah lingkungan, mobil generasi pertama karya mahasiswa ini juga hemat biaya, hanya puluhan juta rupiah saja.

Mobil bertenaga listrik yang diberi nama “Semut Merah” dan mobil tenaga surya bernama “Surya Victory” ini membuat Menristek dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir terkesima.

Mobil bertenaga listrik dengan body Honda Accord memiliki kapasitas penumpang 2 orang, dengan jarah tempuh 30 kilo meter. “Semut Merah” mempu meluncur dengan kecepatan 60 Km/jam.

“Mobil ini membutuhkan listrik 96 volt, sehingga kita memesan 8 batrei,” kata Munir, mahasiswa Semester VI Politeknik Kota Kediri.

Dia mengakui tidak ada beberapa komponen yang diimpor dari luar negeri, namun komponen yang lainnya murni dari pemikiran para maha-

siswa. “Ada beberapa komponen yang kita impor dari China, yakni motor listrik, controler, contactor, dan fruttrotle.” ungkap munir.

Kata Munir, pembuatan mobil listrik “Semut Merah” ini hanya menghabiskan biaya Rp 60 Juta. Sedangkan membuat Surya Victory hanya butuh Rp 20 juta saja.

Surya Victory, adalah mobil pertama kali yang tercipta di Kota kediri, mobil ini di desain dengan memiliki dua panel tenaga surya dan dengan kapasitas penumpang 1 orang serta memiliki kecepatan 30 Km/ jam.

Rivendi, seorang Mahasiwa Politeknik Kota Kediri juga mengungkapkan, pembuatan mobil tenaga Surya ini lebih irit sebab hanya satu komponen yang diimpor, yakni panel tenaga suryanya. Sedangkan untuk body, murni buatan sendiri. “Untuk pembuatan mobil ini kita mengahbiskan biaya sekitar Rp 20 juta,” katanya.

Ketua Jurusan Teknik Mesin Poltek Kediri Putut Jatmiko mengatakan, dua mobil ini

kedepan diproyeksikan untuk mengantisipasi mulai fosil bahan bakar. “Dan mobil ini sangat ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan polusi,” kata Putut.

Menurut Putut, mobil karya anak didiknya tersebut tidak akan dikomersilkan, karena mobil ini untuk pengembangan pendidikan. “Nanti kita akan melakukan pembaruan mobil ciptaan para mahasiswa ini. Mungkin tahun depan kita ada generasi yang kedua dan mungkin akan lebih bagus dari generasi pertama ini” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir yang juga hadir dalam louncing mobil ramah lingkungan ini sangat mengapreisiasi karya mahasiswa Poltek Kediri dirinya berharap karya tersebut aka membuat solusi masa depan dalam transportasi yang ramah lingkungan. “Saya berharap ini terus ditingkatkan, sebab ini solusi masa depan Indonesia untuk mobil ramah lingkungan,” terang Menristek. andik_k

tahu apakah market properti hunian di harga itu besar atau tidak, karena tentu saja yang harus diutamakan adalah pembelian oleh warga Indonesia,” ujar Eddy, Selasa (23/6).

Menurut mantan Ketua REI Batam, sebelum pemerintah menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, ia akan meminta para pelaku usaha di industri tersebut untuk melakukan kajian harga properti yang paling pas bagi ekspatriat. Beleid tersebut mengatur bahwa warga asing hanya berhak memiliki hak pakai properti di Indonesia selama 25 tahun yang bisa diperpanjang 20 tahun dan ditambah lagi selama 25 tahun.

Di masa SBY, REI sebenarnya sudah lama mengusulkan pembukaan akses kepemilikan properti untuk warga negara asing. Bahkan, dalam Rapat Kerja Nasional REI 2012 lalu, Presiden SBY sempat memberi sinyal persetujuan, meskipun mengakui jika masih ada suara serta antiasing dari publik, sehingga perlu penjelasan gamblang terkait kebijakan tersebut.

Namun, hingga SBY lengser, kebijakan itu tak juga keluar.

“Karena memang harus dibatasi di harga tertentu, agar masyarakat Indonesia yang daya belinya di bawah itu tidak terganggu. Kami tidak mau

warga asing dibebaskan membeli properti di harga berapapun, masyarakat jadi tidak bisa membeli karena daya beli pasar menengah tidak memungkinkan,” jelasnya.

Sementara Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengungkapkan wacana tersebut sudah lama terdengar di telinga para pelaku usaha, namun tidak kunjung terealisasi sampai sekarang. Menurutnya, jika pemerintah membebaskan asing di bisnis properti akan berdampak baik bagi industri dan pemerintah sendiri.

“Ini merupakan wacana lama tapi kelihatanya mungkin pemahaman di internal pemerintah dan DPR masih tarik ulur. Yang jelas dengan pembatasan lokasi kriteria tertentu sebetulnya itu sangat baik bagi industri dan sangat baik bagi pajak,” katanya.

Haryadi menampik wacana penguasaan properti oleh asing akan menyinggung masalah kedaulatan negara. Sebab, wilayah kepemilikan apartemen akan dibatasi berdasarkan lokasi dan diperuntukan untuk apartemen mewah dengan harga mahal dan bukan bersubsidi.

“Isunya adalah isu komersil, tidak ada dikaitkan dengan masalah nasionalisme dan kedaulatan negara. Tidak ada urusannya karena orang yang beli itu cuma unit kecil dan cuma apartemen. Jadi isu yang itu berlebihan,” katanya. gen/ow/cn

Kerugian “Dwell Time” Tembus Rp 870 Triliun, Jonan Heran PRESIDEN Joko Widodo geram bukan main lantaran waktu inap kontainer (dwell time) di Pelabuhan Tanjung Priok masih 5,5 hari. Bahkan disebut-sebut kerugian akibat dwell time mencapai Rp 870 triliun.

Namun Menteri Perhubungan Ignasius Jonan malah heran dengan angka kerugian yang disebut-sebut itu. Jonan bahkan mempertanyakan asal data kerugian tersebut.

“Saya sendiri heran angka Rp 870 triliun, itu kerugian dari mana? Besar sekali,” ujar Jonan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/6/2015).

Dia menuturkan, angka Rp 870 triliun tertentu besar apabila dibandingkan dengan produk domestik bruto Indonesia yang mencapai Rp 10.542 triliun. “Masak ruginya mencapai Rp 870 triliun?,” tanya Jonan.

Menurut dia permasalahan waktu inap kontainer di pelabuhan akan bisa diperbaiki apabila terdapat peraturan presiden yang khusus

terkait masalah klasik tersebut. Pasalnya kata dia, ada 18 kementerian-lembaga yang memiliki kewenangan di pelabuhan. Bahkan, mantan bos PT Kereta Api Indonesia (KAI) itu berujar tak akan mampu menyelesaikan masalah dwell time di Pelabuhan Tanjung Priok apabila 18 kementerian dan lembaga yang berwenang jalan sendiri-sendiri.

“Walaupun OP-nya saya juga, belum tentu bisa (menyelesaikan masalah dwell time) kalau enggak ada keppres (keputusan presiden) yang mengatur ini satu atap,” ujar Jonan di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (18/6/2015).

Menurut dia, hasil positif sistem satu atap bisa dilihat dari keberhasilan Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM). Sistem yang menaungi perizinan investasi semua kementerian itu dinilai berjalan baik, dengan BKPM sebagai koordinatornya. Hal serupa harus dilakukan di Pelabuhan yo/kom Tanjung Priok.

Petugas memeriksa mobil Toyota Fortuner produksi PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, yang akan diekspor melalui dermaga Car Terminal, Tanjung Priok.

Ponsel Polytron Dibikin dari Kudus PT HARTONO Istana Teknologi produsen ponsel Polytron memastikan tak ada lagi ponsel impor Polytron yang diimpor utuh dari China. Ponsel Polytron yang beredar di Indonesia saat ini seluruhnya sudah dibuat di Kudus, Jawa Tengah, dengan komponen lokal sudah 36%.

Perusahaan ini merupakan

bagian dari Grup Djarum yang dimiliki oleh Budi dan Michael Hartono. Tahun lalu, kekayaan dua orang tersebut mencapai US$ 16,5 miliar.

Juru Bicara Polytron Santo Kadarusman mengatakan, sejak Januari 2014 lalu, semua produk ponsel Polytron seluruhnya sudah diproduksi di pabriknya di Kudus. Sebelum-

nya, ponsel-ponsel Polytron dipasok dari China secara utuh.

“Per Januari 2014, semua sudah produksi di Indonesia,” kata Santo dilansir detikFinance, Kamis (25/6/2015).

Santo mengatakan, saat ini Polytron sudah mengoperasikan dua lini produksi yang masing-masing bisa merakit 100 ribu unit ponsel/ bulan,

sehingga totalnya menjadi 200 ribu unit/bulan.

Dari jumlah tersebut, 30% di antaranya adalah feature phone atau ponsel murah yang kebanyakan hanya berfungsi untuk telepon dan SMS. “70%nya itu kita produksi smartphone. Dan ternyata smartphone ini diterima bagus di pasar,” tuturnya.

Santo menambahkan Polytron akan kembali menambah satu lini produksi dengan kapasitas 100 ribu unit per bulan. Lini produksi ini menurutnya akan efektif beroperasi pada Juli 2015 mendatang.

“Tingkat kandungan dalam negeri kami sudah 36,5%. Lebih dari yang diwajibkan pe zul merintah 30%,” tuturnya.

3

POLITIK

Edisi 93/29 Juni - 05 Juli 2015

Calon KaBIN Didukung 50 Gabungan Relawan Jokowi

Politisi Partai Golkar Ridwan Hisjam menegaskan Komisi X DPR RI resmi bekukan hubungan kontra Kemenpora.

Terlantarkan PSSI, DPR Resmi “Bekukan” Kemenpora PIMPINAN Komisi X DPR RI membeberkan pembatalan rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Pembatalan tersebut, lantaran Kemenpora dinilai tidak kooperatif dan selalu mengindahkan masukan dari dewan.

“Dalam UU MD3 sudah disebutkan, keputusan rapat kerja, komisi atau rapat kerja gabungan komisi antara DPR dengan pemerintah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah,” ujar Ridwan Hisjam, di Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Dijelaskan politisi Golkar ini, dalam kerja bersama Kemenpora 10 Juni 2015, telah diputuskan Menpora diminta segera lakukan pertemuan dengan PSSI paling lambat 23 Juni 2015 untuk membahas sanksi FIFA, guna bagaimana menghidupkan kembali persepakbolaan Indonesia.

Namun hal itu tak kunjung terealisasi. Bahkan, Menpora dinilai tidak memiliki niat baik dan mengabaikan hasil keputusan raker DPR. “Karena itu, Komisi X memutuskan untuk membatalkan rapat kerja dengan Menpora RI yang rencananya akan dilaksanakan siang kemarin, Selasa 24 Juni 2015 pukul 13.00 WIB,” bebernya.

Wakil Ketua Komisi X ini pun menegaskan, sikap DPR dalam pembatalan rapat kerja dengan Menpora ýtersebut, dipastikan tidak hanya berlaku saat ini. Namun, itu juga berlaku seterusnya, dengan catatan bila Menpora tetap bersikukuh tak mau mengindahkan keputusan hasil rapat dengan Komisi X. “Ini tergantung Menpora, kalau dia tidak menjalankan apa yang sudah menjadi keputusan rapat kerja dengan Komisi X. Ya, kita tidak pernah mau menerima,” bebernya.

Selain itu, Ridwan mengaku jika Menpora sudah melakukan rapat kerja dengan Komisi X selama tiga kali, yakni, 5 Februari 2015ý, 6 April 2015 dan 10 Juni 2015.

Jika hasil keputusan rapat kerja tersebut tidak dilaksanakan, lanjut Ridwan, Komisi X akan mempertimbangkan persetujuan RAPBN 2016 yang diajukan Kemenpora.

Terakhir Ridwan mengingatkan kembali, Komisi X akan melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan DPR RI untuk menanyakan perkembangan surat Pimpinan DPR RI kepada Presiden Joko Widodo yang meminta Presiden memerintahkan Menpora untuk segera mengakhiri kisruh persepakbolaan nasional.yuanto

Jelang Muktamar ke-33, Para Kiai Merasa Dikerjai PBNU PASCA berlangsungnya Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama 14 Juni 2015 yang diklaim berhasil menyepakati metode pemilihan Rois Aam melalui sistem ahlul halli wal ‘aqdi alias ahwa, muncul beragam reaksi penolakan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.

Penolakan dilakukan baik terhadap hasil Munas soal ahwa yang terkesan dipaksakan maupun proses Munas itu sendiri.

Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Bengkulu, KH. Abdul Halim menyatakan bahwa para kiai yang datang ke acara Munas merasa telah dikerjai oleh penyelenggara acara dalam hal ini PBNU. Mereka menyesal telah menghadiri Munas yang memang telah disetting oleh penyelenggara untuk mengegolkan sistem ahwa.

KH. Abdul Halim yang menghadiri Munas bersama Rois Syuriyah PWNU Bengkulu, KH. Abdul Munir menceritakan pengalamannya bahwa Munas sudah direkayasa sedemikian rupa.

“Rais (KH.Munir) merasa dikerjai. Dan Munas kemarin itu telah didesain, dari kanan dari kiri, dari depan dan belakang. Jadi peserta tidak bisa leluasa bicara,” ungkapnya dia dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (22/6).

Ia menceritakan banyak peserta Munas yang sebenarnya tidak setuju terhadap pembahasan ahwa, namun tidak sedikit yang memilih diam karena rekayasa pemaksaan di forum yang sangat kental. “Para kiai kan tidak biasa ngeyel,” tuturnya.

Ditambahkannya, pimpinan sidang Munas juga sangat kentara memaksakan kehendaknya karena mengetokkan palu sidang di saat hanya sebagian peserta yang menyatakan persetujuannya.

Karenanya, KH. Abdul Halim menegaskan hasil Munas yang direkayasa tersebut belumlah final.

Apalagi Munas kalaupun dilakukan dengan caracara yang benar, levelnya masih di bawah Muktamar.

“Jadi Munas itu sifatnya lebih ke rekomendasi.

Penentunya tetap peserta muktamar nanti.

Logikanya begitu,” pungkasnya.ade a

LETJEN TNI (Purn) DR. HC. Sutiyoso menyatakan optimis akan mengemban amanah sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Mantan Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa Bang Yos ini juga menegaskan bahwa dirinya memberikan loyalitasnya kepada kebaikan bangsa dan negara.

“Loyalitas saya masih tegak. Akan saya berikan kepada bangsa dan negara,” ucap Sutiyoso dalam sambutannya dalam acara Deklarasi “Gabu-

ngan Relawan Jokowi Deklarasi Dukung Sutiyoso jadi KaBIN “ di Jalan Surabaya, Jakarta Pusat, Kamis (25/06/2016).

Diketahui, saat ini terjadi pro dan kontra menjelang uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sutiyoso yang rencananya akan dilakukan oleh DPR RI pekan depan.

Pencalonan mantan Pangdam Jaya era Odre Baru sebagai kepala BIN ini sempat muncul penolakan dari Korban kekerasan 27 Juli 1996 (Kudatuli).

Menanggapi hal itu, Bang Yos menyatakan bahwa pro dan kontra merupakan sesuatu yang wajar di era demokrasi saat ini. Untuk itu, dirinya meminta masukan kelompok pro dan kontra agar disalurkan secara baik untuk membangun Indonesia lebih baik.

“Sebaiknya Pro dan kontra mohon dilakukan dengan memberi masukan secara baik-baik, jangan sampai anarkis karena itu tidak baik,” terang Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PK-

PI) ini.

Kepada wartawan, Sutiyoso juga mengaku dirinya telah siapa dilakukan fit and proper test oleh DPR RI ini.

Diketahui, sebanyak 50 organisasi relawan Jokowi dari sejumlah komunitas menggelar deklarasi dukungan terhadap pencalonan Letjen Purn TNI Sutiyoso sebagai Kepala BIN di Jalan Surabaya, Jakarta Pusat. Puluhan relawan ini yakin, Presiden Joko Widodo memilih orang yang tepat. yuanto

Ketua Umum PKPI, Sutiyoso.

Jokowi Panggil Cak Imin ke Istana, Bahas Reshuffle?

Pihak istana membenarkan pertemuan tertutup antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Istana Merdeka, Kamis (25/6/2015).

Apa yang dibicarakan keduanya?

KETUA Umum PKB Muhaimin Iskandar tiba-tiba terlihat mendatangi Istana Merdeka. Kedatangan Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, untuk bertemu Presiden Joko Widodo tidak diketahui banyak orang. Sebab, dia melewati jalan di samping masjid Kompleks Istana Kepresidenan.

Namun, Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki membantah bila kedatangan Ketua Umum PKB itu terkait kabar reshuffle yang semakin panas berhembus. Sebab, ada beberapa menteri yang berasal dari PKB. “Enggak, belum ada pembicaraan soal reshuffle,” kata Teten di Istana, Jakarta, Kamis (25/6).

Teten menambahkan, Muhaimin tidak dipanggil oleh

Presiden Jokowi. Tetapi Jokowi yang memang ingin bertemu.

“Bukan dipanggil, tetapi Presiden memang ingin bertemu dengan mereka. Dan saya tidak ikut dalam pertemuan itu,” jelasnya.

Ketika ditanya siapa saja ketua umum partai politik yang dipanggil Jokowi, Teten mengaku tidak ikut dalam pertemuan tersebut. Menurut Teten, tak ada pimpinan parpol atau tokoh lain yang dipanggil Presiden, selain Cak Imin. “Enggak ada yang lain, PKB saja. Saya tidak ikut soalnya,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga mengaku tak tahu apa yang dibicarakan dalam pertemuan Presiden Jokowi dan Cak

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar (kanan) dan Ketua Dewan Syura PKB Aziz Mansur.

Imin. “Kulo mboten nderek, saestu nggih (saya enggak ikut, bener deh),” ujarnya. Pratikno juga tak mau komentar soal spekulasi pertemuan itu terkait reshuffle kabinet.

Berdasarkan catatan, selama ini Jokowi memang kerap berdiskusi dengan pimpinan partai politik yang masuk dalam koalisi pendukung pemerintah, sebelum memutus suatu hal penting. Hal itu di antaranya, saat melakukan se-

Johan Budi Daftar Seleksi Capim KPK Jilid IV PLT Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi memutuskan mendaftarkan diri dalam seleksi calon pimpinan KPK. Alasannya, ia ingin mengembalikan lagi marwah KPK yang memudar.

“Untuk ikut mengembalikan marwah KPK yang sedang pudar ini,” ujar Johan melalui pesan singkat, Selasa (23/6/2015).

Johan mengaku telah mendaftarkan diri ke Pansel KPK pada Minggu (21/6/2015) malam. Ia mengaku masih ingin berkontribusi dalam pemberantasan korupsi, salah satunya dengan meneruskan perjuangan menjadi pimpinan KPK. Ia memantapkan hatinya setelah mendapatkan restu dari sang ibu. Namun, anak-anaknya kurang setuju karena khawatir mengurangi waktu kebersamaan keluarga. “Istri menyerahkan sepenuhnya ke saya,” kata Johan.

Saat ini Johan tengah mempersiapkan dokumen persyaratan pendaftaran. Namun, ia belum memastikan kapan akan menyerahkan berkas tersebut. “Semoga waktunya cukup,” kata Johan.

Johan mengatakan, niatnya maju kembali menjadi pimpinan KPK mendapatkan respons beragam dari keluarga. Ia mengaku anak-anaknya kurang setuju atas niatnya mendaftarkan diri, terutama anak bungsunya, karena khawatir kekurangan waktu bersama mereka.

Hingga saat ini, selain Johan, tidak ada lagi pimpinan KPK yang ingin kembali mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK. Johan sebelumnya menjabat Deputi Pencegahan dan Juru Bicara KPK. Ia lalu ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai pimpinan

sementara KPK bersama Taufiequrachman Ruki dan Indriyanto Seno Adji.

Pendaftaran seleksi capim KPK dibuka hingga tanggal 24 Juni 2015. Selanjutnya, Pansel akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan atas nama-nama pendaftar pada 27 Juni-26 Juli 2015. Pansel akan menyeleksi dengan tes pembuatan makalah hingga tes wawancara.

Sebanyak delapan nama akan dipilih dan kemudian diserahkan ke Presiden pada 31 Agustus 2015. Presiden lalu akan meneruskan nama-nama itu ke DPR untuk dilakukan uji k e p a tu ta n dan kelaya sita kan.

Johan Budi

leksi menteri dan memutuskan kasus Komjen Budi Gunawan. Akan tetapi, pertemuan itu biasanya dilakukan dengan lebih dari satu partai politik. Hal itu berbeda dengan pemanggilan Cak Imin kali ini.

Belum diketahui apa yang dibicarakan keduanya. Terkait isu yang tengah berkembang saat ini, yaitu soal dana aspirasi, PKB merupakan salah satu partai koalisi yang

setuju dengan penggelontoran dana tersebut. Sikap itu berbeda dengan sikap penolakan yang dilakuan partai pengusung pemerintah lain seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

Pemerintah telah memutuskan menolak usulan dana aspirasi dengan pertimbangan kondisi perekonomian sab/ yang tengah terpuruk. bal

KPK Minta Dibuktikan Kalau Abuse of Power POLITIKUS senior PDIP Pramono Anung membantah PDIP meminta tambahan lima menteri apabila reshuffle kabinet dilakukan. Dia menegaskan pernyataan Wasekjen Ahmad Basarah hanya sebatas pandangan pribadi bukan pandangan resmi partainya.

“Yang pertama secara formal PDIP tidak pernah minta lima. Ada satu anggota berpandangan seperti itu dalam demokrasi sah-sah saja. Sikap resmi partai akan disampaikan oleh Ketum dan Sekjen,” kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/6).

Pramono mengatakan, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri intens melakukan pertemuan membahas pemerintahan. Namun, dia membantah dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan penambahan bagi lima kader PDIP duduk di kabinet kerja.

“Secara rutin Jokowi-JK lakukan komunikasi dengan Megawati, bagaimanapun sistem politik itu dilakukan.

Saya belum pernah dengar sama sekali permintaan itu dalam pertemuan itu,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia menegaskan menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet. Sebab, dia yakin Jokowi dengan dibantu oleh JK akan mampu memilih menteri yang mampu menutupi kekurangan menteri sebelumnya.

“Serahkan ke Presiden dan Wapres pilih orang untuk perkuat kekurangan yang dirasakan pemerintah,” kata dan nya. www.lensaindonesia.com

4

HUKRIM

Edisi 93/29 Juni - 05 Juli 2015

Kasus Korupsi PT PWU, Kejati Jatim ‘Hentikan’ Pemeriksaan terhadap Dahlan Iskan

Wakil Bupati Ponorogo, Yuni Widyaningsih.

Korupsi DAK Rp 8,1 M, Wabup Ponorogo Mangkir Lagi

KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Jawa Timur menghentikan sementara pemeriksaan terhadap Dahlan Iskan terkait kasus dugaan korupsi hilangnya sejumlah aset milik PT PWU (Panca Wira Usaha).

Penghentian itu terpaksa dilakukan Kejati Jatim lantaran menunggu kasus Dahlan di Kejagung dan Kejati DKI tuntas.

Kasi Penkum Kejati Jatim, Romy Arizyanto mengung-

kapkan, setelah melakukan kordinasi dengan Kejagung.

Menurutnya, penyidik Kejati Jatim memutuskan untuk menunda pemanggilan terhadap Dahlan Iskan.

“Sekarang ini, agenda pemeriksaan) itu kita tunda dulu sambil menunggu proses di Kejagung dan Kejati DKI,” ungkap Romy, Senin (22/6/2015).

Sambil menunggu, tambah Romy Arizyanto, penyidik

Kejati Jatim rencananya bakal mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak lain yang terkait perkara ini, serta pengumpulan dokumen-dokumen sebagai barang buktinya.

“Sebelumnya sudah ada sekitar sepuluh orang yang dimintai keterangan. Dan agendanya memang butuh keterangan dari dia (Dahlan Iskan),” ujarnya.

Tentang kabar bakal diam-

Mantan Dirut PT PWU Jatim, Dahlan Iskan.

bilalihnya kasus ini oleh Kejagung, Romy Arizyanto menegaskan bahwa kasus ini tetap ditangani Kejati Jatim.

Hasil kordinasi dengan Ke-

jagung, perkara dugaan korupsi menyusutnya sejumlah asset milik PT PWU tetap diselidiki penyidik Pidsus Kejati ian Jatim sampai tuntas.

WAKIL Bupati Ponorogo, Yuni Widyaningsih kembali mangkir dari panggilan panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo, Kamis(25/06/2015).

Sedianya, orang nomor dua di lingkungan Pemkab Ponorogo yang akrab disapa Mbal Ida tersebut akan diperiksa sebagai saksi mantan Plt Sekda Yusuf Pribadi dalam kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012 dan 2013 untuk pengadaan alat peraga pendidikan Rp 8,1 miliar.

Dalam perkara ini, Ida juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Kendati begitu, politisi bekas penyanyi dangdut tersebut belum dilakukan penahanan.

“Hari ini beliau tidak bisa hadir karena secara fisik undanganya itu baru diterima Bu Ida tadi pagi, dan kebetulan beliau tidak ada di Ponorogo,” ucap Indra Priangkasa, pengacara Wabup Ponorogo Yuni Widyaningsih kepada Lensa Indonesia di kantor Kejari Ponorogo usai menyampaikan surat keterangan bahwa klienya tidak bisa hadir.

Dikatakan Indra, surat panggilan tersebut ditujukan ke rumah, namun pengirimanya diserahkan ke kantor, dan orang kantor baru menyerahkan ke Wabup Yuni Widyaningsih.

“Seharusnya kan ditujukan ke rumahnya dan tidak mepet seperti ini, kan selama ini beliau sudah tidak ngantor,” ujarnya memberi alasan.

Selain itu, lanjut dia, sebagai pengacara hukum Wabup Ida, ia juga baru dihubungi oleh pihak Wabup Ida terkait surap penggilan tersebut tadi pagi.

Sementara itu, menyikapi mangkirnya wabup ini, Kasi Pidsus Kejari Ponorogo, Heppy Alhabibi menyatakan bahwa pihaknya akan melayangkan panggilan kedua kepada pekan depan. “Ya tadi pengacaranya datang, dia menyampaikan surat keterangan yang menyatakan jika Bu Ida tidak bisa memenuhi panggilan dengan alasan berada diluar kota,” katanya.

Heppy menyampaikan, bahwa surat panggilan pemeriksaan untuk wabup sebenarnya telah dikirim beberapa hari lalu. Bahkan dalam tanda terima tertulis bahwa surat telah diterima hari Senin 22 Juni 2015.

Dijelaskan Heppy, pemanggilan Wabup Yuni Widyaningsih hari ini adalah untuk dimintai keterangan guna melengkapi berkas perkara tersangka Yusuf Pribadi.

Selain rencana pemeriksaan Wabup Yuni Widyaningsih yang tidak bisa memenuhi penggilan, pihak penyidik juga menghadirkan Son Sudarsono dan Marjuki. Keduanya dari Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo yang juga tersangka kasus DAK lain.

Selama ini, Son Sudarsono dan Marjuki telah ditahan dan menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya untuk memberikan kesaksian untuk tersangka Yusuf Pribadi. arso

Kejar Bandar Narkoba, BNNP Jatim Malah Tembak Penjual Tahu

Polres Ponorogo Surati Bawaslu, Usut Korupsi Dana Hibah Pilgub

Surat Rehab Dokter Medaeng Terungkap di Persidangan

KEPOLISIAN resort (Polres) Ponorogo usut dugaan kasus korupsi dana hibah Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim sebesar Rp 4,5 miliar di Panwaslukab Ponorogo.

Dalam upayanya tersebut penyidik telah mengirim surat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim dengan tembusan Kepolisian Daerah (Polda) AKP Hasran Jatim pekan kemarin.

Kasatreskrim Polres Ponorogo.

“Kami telah mengirimkan surat ke Bawaslu Jatim dengan tembusan ke Polda Jatim terkait dugaan penyimpangan dana hibah Pilgub,”ucap Kasatreskrim Polres Ponorogo AKP Hasran, Kamis (25/06/2015).

Dugaan kasus korupsi yang menyeret komisioner Bawaslu Jatim sebagai tersangka tersebut seperti efek karambol hingga ke daerah termasuk Ponorogo.

Penyidik masih menunggu surat balasan dari Bawaslu guna melengkapi persyaratan dimulainya penyelidikan kasus yang melibatkan Panwaskab Ponorogo ini. “Untuk kasus Panwas, kami sudah minta surat, tapi belum dijawab. Disitu ada data pendukung yang sangat kami butuhkan, jadi perlu saya minta,” tegas AKP Hasran.

Dari surat yang telah dikirim tersebut, jika nantinya tidak ada balasanpun, Hasran mengaku tidak ada masalah, karena pihaknya tetap dapat mengakses data yang diperlukan. Namun karena prosedur yang harus ditempuh seperti itu, maka tetap harus dijalankan.

“Menunggu jawaban, kalau tidak dijawab tidak apa-apa, tapi aturan tehnik seperti itu. Ini untuk penyelidikan dan penyidikan. Apalagi Bawaslu sudah ada penahanan dari Ditreskrimsus Polda, kami tangani Panwasnya, karena ini menyangkut dana hibah Rp 4,5 miliar untuk Pilgub yang lalu,” tegas perwira asal Makasar itu. arso www.lensaindonesia.com

Polisi menyebut peluru nyasar itu hasil rekoset akibat anggotanya terjatuh sehingga pistolnya meletus. Sementara saksi mata membantah adanya polisi yang terjatuh.

AKSI koboi polisi melepas tembakan di perkampungan padat penduduk Jl Ambengan Batu I, saat mengejar pelaku kejahatan, berujung peluru nyasar yang melukai warga sipil, Rabu (24/6/2015) sekitar pukul 17.40 WIB. Tembakan pistol polisi bukannya mengenai bandit buruan, namun peluru panas petugas malah nyasar mengenai penjual tahu, Sueb (50) warga Jl Pacar Kembang Gang Langgar, yang saat peristiwa ada di lokasi kejadian. Tak ayal, korban langsung ambruk di depan rumah warga setelah peluru menembus perut kanannya.

Menurut saksi mata, saat kejadian peluru nyasar dengan korban penjual tahu itu, sekitar tujuh anggota polisi berpakaian preman dan seorang berpakaian dinas, sedang mengejar buruannya yang melarikan diri.

KEJANGGALAN surat rehabilitasi dokter Rutan Medaeng, dr Arifin, terungkap dalam persidangan kasus Narkoba dengan terdakwa Alex Sutanto di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (24/6/2015). Pasalnya, surat rehabilitasi pecandu narkoba tiba-tiba muncul tanpa diketahui terdakwa.

Hal itu terungkap saat Hakim Harijanto menanyakan tentang kebenaran surat rehab dr Arifin yang diterimanya dari Jaksa Sugihartono yang tertuang dalam dakwaan. Namun anehnya, Alex Sutanto justru tidak mengetahui soal surat tersebut.

Bahkan, terdakwa Alex Sutanto juga mengaku tidak pernah diperiksa sebagai pecandu narkoba. “Saya tidak tahu kapan surat (surat rehabilitasi) itu dibuat,” ujar terdakwa.

Heran dengan pengakuan tersebut, Hakim Harijanto terus mendesak terdakwa.

“Anda kok pintar, bisa dapat surat rehabilitasi tanpa pernah diperiksa dokter,” sindirnya kepada Alex Sutanto.

Hakim Harijanto lalu menjelaskan, surat rehabilitas pecandu narkoba tersebut muncul dari dr Arifin, dokter khusus Rutan Klas I Medaeng, Surabaya. “Saya tidak pernah diperiksa sebagai pecandu narkoba,” ujar Alex bersikukuh.

Keanehan berlanjut saat ditanya siapa yang menguruskan surat rehabilitasi tersebut, terdakwa juga mengaku tidak tahu. “Tidak tahu sia-

Kerabat korban menunjukkan foto keluarga Sueb, penjual tahu korban peluru nyasar polisi.

“Yang dikejar itu warga Ambengan Batu IV, tapi saya gak tahu namanya. Tiba-tiba ada suara letusan disusul ambruknya Pak Sueb, penjual tahu yang biasa berdagang di kawasan sini,” terangnya.

Melihat ada warga sipil ambruk kena peluru nyasar, sebagian polisi tadi langsung mengangkutnya dengan mobil dan melarikannya ke RS Bhayangkara Polda Jatim di Jl Ahmad Yani.

Lensa Indonesia yang mendatangi rumah korban akhirnya bisa memastikan bahwa peristiwa peluru nyasar tersebut memang benar menimpa warga sipil. Linda, salah satu anak kor-

ban membenarkan bapaknya saat ini berada di RS Bhayangkara karena mengalami luka tembak. “Bapak masih dirawat di RS Bhayangkara karena perutnya ditembak oknum polisi,” ucapnya saat saat ditemui di rumahnya.

Linda hanya berharap pihak Kepolisian bertanggung jawab mengobatkan bapaknya sampai sembuh agar keluarganya bisa berkumpul secara utuh saat Lebaran nanti. “Tadi yang kasih kabar kesini (rumah) warga Jl Ambengan. Tapi sampai sekarang belum ada polisi yang datang kesini. Mudah-mudahan mereka mau bertanggung jawab,” tambahnya.

Hadi Atmaji mendapat perawatan medis di RSUD Jombang.

pa yang mengurusnya, saya tahunya cuman ada surat tersebut,” ungkap Alex Sutanto.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sugihartono, terungkap kasus bermula saat terdakwa Alex Sutanto mengirim pesan singkat kepada Imam Syafii (berkas terpisah) yang isinya mengajak patungan masing-masing Rp 500 ribu untuk membeli sabu. Kemudian terdakwa Alek datang ke rumah temannya tersebut dan menyerahkan uang patungan tersebut kepada Imam Syafii untuk membeli sabu kepada Bambang (saat ini DPO). Lalu sabu itu dikirim Bambang dengan sistem ranjau.

Alek Suatanto bersama Imam Syafii lantas mengambil sabu itu namun ternyata

polisi sudah nyanggong setelah melakukan pengintaian. Mengetahui dirinya hendak ditangkap polisi, terdakwa Imam Syafii membuang sabu tersebut. Namun, upaya mereka sia-sia dan akhirnya tetap menangkap kedua terdakwa.

Saat ditangkap, petugas berhasil mengamankan barang bukti tiga plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0.95 gram beserta pembungkusnya. Atas perbuatannya, terdakwa Alek Sutanto dijerat pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Selain itu, terdakwa juga dijerat dengan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ian

Sementara BNNP Jatim akhirnya buka suara terkait penembakan terhadap warga sipil Sueb. Pihaknya saat itu sedang melakukan penggerebekan bandar Narkoba di Jl Ambengan Batu I hingga akhirnya peluru petugas nyasar mengenai warga Jl Pacar Kembang Gang Langgar no 10 tersebut.

Kabid Pemberantasan BNNP Jatim, AKBP Bagijo Hadi Kurnijanto, saat dihubungi melalui Ponselnya mengatakan saat penggerebekan itu anggotanya memang sedang mengejar TO bandar Narkoba.

“Anggota kami terjatuh saat melakukan pengejaran terhadap bandar Narkoba sehingga senjatanya tanpa sengaja meletus dan peluru nyasar mengenai korban akibat pantulan (rekoset),” terangnya tanpa mau menyebutkan nama anggotanya tersebut.

Namun sumber Lensa Indonesia menyebut anggota yang salah menembak itu berpangkat Briptu dan baru saja bertugas di BNNP Jatim.

“Kasihan kalau saya sebut nama, tapi pangkatnya Briptu dan pindahan dari Brimob,” jelasnya sambil mewanti-wanti agar namanya dirahasiakan.

Sedangkan mengenai pernyataan Kabid Pemberantasan BNNNP Jatim, AKBP Bagijo Hadi Kurnijanto, yang menyebut peluru nyasar itu hasil rekoset

akibat anggotanya terjatuh sehingga pistolnya meletus, sumber Lensa Indonesia ini meragukannya. “Logikanya kalau jatuh, pistol menembakkan peluru mendatar mengenai tanah dan pantulannya tak setinggi itu (kena perut). Tapi itu analisa saya saya lho ya, jangan dijadikan patokan,” sambungnya.

Hal itu dibenarkan Ariswan (44), warga Jl Ambengan Batu, yang tak lain teman bandar Narkoba Ambon (DPO), saat ditemui di sel tahanan BNNP Jatim, mengaku tidak melihat anggota BNNP Jatim terjatuh saat melakukan pengejaran terhadap Ambon. “Saya tidak tahu pasti, katanya anggota menembak ke atas dan senjatanya meletus lalu mengenai penjual tahu. Tapi saya di lokasi kejadian tidak melihat ada anggota terjatuh,” ucapnya.

Keterangan itu diperkuat pernyataan Ny Ti (52) warga Jl Ambengan Batu I. Menurutnya dan keterangan warga lainnya, saat pengejaran bandar Narkoba itu, salah satu petugas (BNNP Jatim) langsung mengarahkan tembakan ke arah orang yang melarikan diri.

“Yang dikejar warga ambengan Batu IV. Tapi saya tidak tahu namanya. Saat itu ada yang mengarahkan tembakan ke arah orang yang dikejar tapi malah mengenai perut kanan penjual tahu keliling, pak Sueb,” terangnya. rofik

Perampok Tembak Wakil Sekretaris PKB, Bawa Lari Uang 270 Juta AKSI perampokan di Jombang semakin nekat. Kejadian tersebut menimpa Hadi Atmaji (46) usai mengambil uang senilai Rp 270 juta di Bank Jatim. Saat hendak masuk rumahnya di Perumahan Pulo Asri para pelaku menembaki dan merebut tas korban, Kamis (25/06/2015).

Saat ini aparat kepolisian Polres Jombang langsung bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah barang bukti di tempat kejadian perkara (TKP). Korban bernama Hadi Atmaji (46) Wakil Sekretaris PKB Kabupaten Jombang, langsung dibawa ke rumah sakit Jombang untuk mendapat perawatan intensif.

Kapolres Jombang, AKBP Sudjarwoko mengatakan polisi saat ini memburu pelaku dengan berkordinasi diseluruh jajaran kepolisian Polres Jombang. Sementara di tempat kejadian kami mengamankan kamera pengintai atau CCTV (Close Circuit Television) yang terpasang di rumah korban,

Perumahan Pulo Asri Blok L/ 10 Jombang.

“Hasil olah TKP dan identifikasi sementara, pelaku berjumlah empat orang dengan mengendarai dua kendaraan roda dua yakni, suzuki satria dan yamaha vixion. Karena para pelaku memakai helm teropong, sehingga wajah pelaku sulit untuk di kenali. Sementara penggunaan senjata api pelaku belum bisa di identifikasi jenisnya dan masih menunggu operasi pengeluaran proyektil dari kaki dan tangan korban,” tambahnya.

Sementara itu, istri korban Bu Mustainah (38) mendengar teriakan minta tolong sambil terdengar suara tembakan sampai tiga kali. Saya kira bunyi petasan, ternyata suami saya ditembak pelaku perampokan, suami saya juga sempat lari menyelamatkan diri, namun pelaku mengejar dan merampas tas suami saya yang berisi uang sejumlah Rp 270 jutaan dan beberapa dokumen serta handphone.” ujarnya, ketika ditemui di RSUD Jombang. obi

Pengakuan Alex Sutanto dalam persidangan kejutkan hakim.

SOROT

5 Edisi 93/29 Juni - 05 Juli 2015

DANA ASPIRASI PUPUS Harapan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar pupus. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tak menerima usul DPR soal dana aspirasi karena kondisi perekonomian yang tengah lesu saat ini.

MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof Chaniago mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak setuju dan menolak program dana aspirasi DPR. Menurutnya, hal itu akan bersinggungan dengan program pembangunan yang telah disusun pemerintah.

“Presiden tidak setuju.

Kalau memakai konsep dana aspirasi bisa bertabrakan dengan visi misi Presiden,” kata Andrinof, usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (24/06).

Sebelumnya pada Selasa (23/06), rapat paripurna DPR telah mengesahkan peraturan DPR tentang tata cara pengusulan program pembangunan di daerah pemilihan.

DPR telah mengusulkan program dana pembangunan atau dana aspirasi sebesar

Rp20 miliar per anggota DPR per tahun yang dialokasikan dalam APBN 2016.

Dengan jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang, maka anggaran yang akan dihabiskan mencapai lebih dari Rp11 triliun.

Lebih lanjut Andrinof Chaniago mengatakan, DPR sebaiknya kembali menjalankan fungsinya yang melekat.

“Kalau kembali pada fungsi masing-masing tak akan bersinggungan. DPR kembali pada fungsi pengawasan, pembicaraan anggaran, dan legislasi,” kata Andrinof.

Dia juga mengaku tidak sejalan dengan sikap DPR yang menyebut dana aspirasi pada akhirnya akan tetap dikelola oleh pemerintah.

Adrinof mengatakan, pemerintah hanya akan menjalankan program yang telah

ditetapkan dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Namun demikian, sikap resmi pemerintah terkait sikap DPR yang mengesahkan peraturan DPR tentang tata cara pengusulan program pembangunan, atau dana aspirasi, akan dibahas lebih lanjut. “Itu akan dibicarakan nanti,” tandasnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengatakan program dana aspirasi baru usulan DPR dan harus mendapat persetujuan pemerintah.

“Tentu pemerintah ingin agar semua itu, apapun namanya, (dana) pembangunan untuk rakyat,” kata Kalla.

Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan tidak mudah memasukkan dana aspirasi DPR sebesar Rp 11,2

Presiden Joko Widodo tolak dana aspirasi.

triliun ke APBN 2016. Menurutnya, pembahasan anggaran harus sesuai ketentuan yang ada dan tidak ada penambahan anggaran yang baru.

“Jadi kalau mau dicoba pun harus mengikuti aturan yang ada,” kata Bambang, Rabu (24/06).

Aturan itu, lanjutnya, harus melalui beberapa tahapan yang harud dilalui karena mesti menyesuaikan dengan potensi penerimaan negara.

Lagipula, menurut Menkeu, pembahasan anggaran saat

ADA BIANG KEROKNYA Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menolak dana aspirasi DPR. Melalui akun Twitternya @SBYudhoyono, SBY memastikan Fraksi Demokrat di DPR akan menolaknya.

“Saya pastikan, PD akan tetap tolak “dana aspirasi” tsb jika tak penuhi 5 faktor kritis yg akan disampaikan FPD dlm pembahasan nanti,” tulis SBY, Rabu (24/6/2015).

Meski FPD DPR dipimpin putranya, Edhie Baskoro Yudhoyono, namun SBY mengaku semua unsur partai harus segaris dengannya selaku Ketua Umum.

“Tidak ada satu katapun pernyataan Fraksi Partai Demokrat yg setuju dgn dana aspirasi. Sikap FPD tetap segaris dgn sikap saya,” urainya.

SBY juga menegaskan, posisi fraksi PD hari ini baru sebatas setuju untuk membahas seperti apa arah UU No 17/2014 tentang pembangunan di dapil. “Fraksi PD ingin menguji apakah implementasi UU 17/2014 tsb tetap seperti dulu atau berbeda & bukan jatah anggaran anggota DPR,” katanya.

Ditambahkan SBY, sewaktu menjadi presiden, dirinya pernah tolak “jatah anggaran” seperti itu karena ada 5 hal yang tidak tepat dan rawan, terutama terkait sistem APBN dan APBD. “5 hal itu berkaitan dgn sistem, aturan main & governance. Artinya, kalau 5 hal yg saya kritisi dulu juga tidak bisa dijawab oleh DPR & Pemerintah sekarang, dana aspirasi

itu tetap tidak tepat,” ungkapnya.

Untuk merealisasikan dana aspirasi yang aturannya telah disetujui DPR, setiap anggota DPR akan mendapat Rp 20 miliar tiap tahunnya. Maka dengan total anggota DPR berjumlah 560 orang, dana sebesar Rp 11,2 triliun tengah diperjuangkan untuk masuk ke dalam APBN 2016 sebagai ‘bekal’ bagi anggota DPR dalam membangun daerah pemilihan mereka masing-masing.

Pernyataan SBY diamini oleh koordinator juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Ruhut mengatakan, Demokrat juga akan terus menolak dana aspirasi ini jika lima poin yang diusulkan Demokrat tak dipenuhi.

“Kenapa enggak ada interupsi dari Demokrat, itu dinamika saja,” kata Ruhut.

Ruhut mengatakan, saat ini bola sepenuhnya ada pada pemerintah.

Demokrat tidak akan melakukan langkah apa pun kecuali mendukung pemerintah untuk menolak dana aspirasi ini.

Ruhut juga meyakini Presiden Joko Widodo akan mengambil langkah yang sama dengan SBY ketika menjabat sebagai Presiden ke-6, yakni menolak usulan dana aspirasi usulan DPR. “Saya tim suksesnya (saat pilpres), saya tahu beliau (Jokowi).

Beliau selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Beliau Presiden kedua yang langsung dipilih rak-

Ruhut Sitompul

yat,” kata Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/ 6/2015).

Ruhut juga menuding masalah dana aspirasi ini merupakan permainan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov). Menurut Ruhut, Setnov menjadi biang keroknya. Dia bergerak di kala partainya lengah.

“Kalau saya bilang ini bikin ramai semua karena Setya Novanto, Ketua DPR kok. Mungkin mau curi start, namanya Golkar lagi kisruh, ramai, pecah kongsi yah dia langsung. Bahaya itu Rp 11,2 triliun,” sindir Ruhut.

Ruhut pun mengingatkan pada rakyat harus hati-hari dengan adanya dana aspirasi atau Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP). Sebab, kata dia, dana senilai Rp 11,2 triliun tersebut jumlah yang besar dan berasal dari rakyat.

“Aduh ngeri kali. Walaupun Misbakhun bilang kecil itu, bagi Misbakhun yang kaya raya itu. Tapi bagi rakyat hati-hati lho,” lanjut Ruhut.

Ruhut meminta agar seluruh anggota DPR lebih berhati-hati tidak dengan asal memainkan uang rakyat. Dia juga berpesan jangan sampai ada hubungan sembunyi-sembunyi antar anggota DPR untuk memainkan dana aspirasi.

“Karena itu pesan Pak SBY, jangan ada istilah TST nanti, Tahu Sama Tahu, ini kan ngeri. Ini APBN, uang rakyat, jangan main-main,” tuturnya.

ini sudah melewati masa pembahasan pada rancangan kerja pemerintah, sehingga tidak dimungkinkan masuk pos anggaran baru dalam APBN 2016. “Sudah ada ketentuannya, sudah ada item-itemnya. Jadi tidak boleh ditambah,” ujar Bambang.

Dana aspirasi pernah diajukan DPR periode 20092014, namun mengalami penolakan besar-besaran dari berbagai kalangan masyarakat. DPR yang baru, periode 2014-2019, kembali menga-

jukannya dan berharap presiden yang baru, Joko Widodo akan mengabulkannya.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Kepresidenan, Kamis (25/6/2015) mengungkapkan, kondisi perekonomian global sedang bergejolak sehingga Indonesia terkena dampaknya. Pertumbuhan ekonomi tidak sesuai yang diharapkan. Hal ini mengakibatkan rakyat mengalami kesusahan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sikap untuk mengelola

dan memanfaatkan anggaran sebaik-baiknya.

“Presiden mengharapkan semua pihak untuk ikut prihatin dengan kondisi rakyat, berhati-hati dalam memanfaatkan anggaran semaksimal mungkin, seefektif mungkin,” kata dia.

“Soal dana aspirasi apalagi, diartikan sebagai sebuah item belanja yang baru dan kemudian di luar program yang seperti direncanakan ya itu jelas tidak bisa, begitu. Jadi itu arahan presiden,” ujarnya.

POLRI PERCAYA ANGGOTA DPR TIDAK KORUPSI Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono, mengatakan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sebenarnya sudah cukup bagi pemerintah untuk menampung aspirasi masyarakat daerah. Untuk itu, dana aspirasi yang diminta anggota DPR dinilainya tidak lagi diperlukan.

“Aspirasi yang ada sekarang ini menurut saya sudah tersalurkan melalui musrenbang. Terlalu emosional kalau dibilang pemerintah tidak menerima aspirasi masyarakat,” ujar Agung dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (25/6/2015).

Menurut Agung, berbagai keluhan masyarakat daerah bisa langsung disalurkan kepada pemerintah melalui musrenbang, kemudian disisipkan dalam rancangan APBN Perubahan. Menurut dia, tidak perlu ada patokan dana seperti yang diatur dalam program dana aspirasi anggota DPR. Musrenbang adalah sebuah mekanisme perencanaan di daerah untuk mempertemukan usulan atau kebutuhan masyarakat dengan apa yang akan diprogram pemerintah. Biasanya, pelaksanaan musrenbang melibatkan masyarakat dan pemda, mulai dari tahapan proses hingga pelaksanaan program.

Agung mengatakan, undangundang telah mengatur bahwa pembangunan infrastruktur daerah adalah kewenangan eksekutif. Sementara itu, DPR memiliki kewenangan untuk bersamasama dengan pemerintah menyusun APBN. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar yang diloloskan DPR memang berpotensi terjadinya korupsi. Dana sebesar itu dikhawatirkan tidak seluruhnya turun untuk kepentingan masyarakat.

“Dana aspirasi ini menurut saya, area rawan terjadinya korupsi. Wajar jika KPK sekarang mulai masuk sejak awal,” ujar Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/6/2015).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menganggap, dana aspirasi ini mirip dengan model penyaluran bantuan sosial (bansos) atau pun dana hibah. Seluruh dana yang diberikan kepada anggota Dewan nantinya disalurkan ke masyarakat melalui pemerintah daerah.

Tjahjo curiga bahwa dana Rp 20 miliar ini akan dipotong oleh oknum tertentu sehingga tak semuanya sampai ke masyarakat.

“Potongan itu mungkin anggota DPR tidak potong, tapi siapa yang bisa kontrol pejabat di bawah seperti, gubernur, bupati, wali kota. Sulit untuk kontrol,” ucap Tjahjo.

Terlebih lagi, lanjut dia, anggota DPR tidak berwenang memberikan sanksi kepada aparat pemerintah daerah.

Sementara Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso mengatakan, anggota DPR sebagai wakil rakyat harus diberikan kepercayaan.

Hal ini terkait pengalokasian dana program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) atau

dikenal sebagai dana aspirasi.

Jika disetujui pemerintah, setiap anggota DPR akan mendapatkan Rp 20 miliar per orang per tahun.

“Kalau sama orangnya kita harus percaya dong. Itu kan wakil rakyat,” ujar Budi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Budi mengatakan, publik sebaiknya tak merespons negatif usulan dana aspirasi dan mencurigai anggota DPR. “Kalau niatnya baik, dilakukan dengan baik, insya Allah enggak ada masalah,” lanjut Budi.

Akan tetapi, jika pada kemudian hari ada anggota DPR yang melakukan penyimpangan atas penggunaan dana tersebut, ia mengatakan, Polri akan me sab/ab/bb/ek nindaknya.

Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono.

www.lensaindonesia.com

BLITZ

6 Edisi 93/29 Juni - 05 Juli 2015

JULIA PEREZ DISEMPRIT KPI GARA-GARA ‘SUSU’ BARU beberapa bulan tayang di televisi, program reality show ‘Ada Apa dengan Juju dan Mumu’ atau AADJDM sudah menerima peringatan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.

Menurut KPI Pusat, program AADJDM yang ditayangkan oleh MNC TV pada 8 Juni 2015 pukul 15.17 WIB lalu, tidak memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan, serta perlindungan anak-anak dan remaja sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI Tahun 2012.

Program tersebut menampilkan percakapan antara pria dan wanita sebagai berikut, “Ada susu

di mana yang kamu pasti suka, apalagi meresnya. Mau nggak meres susu? Meresnya doang tapi jangan minum ya. Udah meres juga minum juga. Soalnya aku nggak doyan kalo meres doang.

Langsung dari tempatnya. Aku kasih kamu meres susu dan juga langsung minum dari tempatnya”, sambil seorang pria (Mumu) memperagakan tangan dan cara minum susu.

“Meres susu itu? Harapan yang punah. Nah lo liat noh pentilnya aja ada 4 (empat), lebih banyak lagi yang 2 (dua) aja enak apalagi yang 4 (empat)”.

KPI Pusat menilai muatan tersebut sangat tidak pantas untuk ditayangkan. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelang-

garan atas norma kesopanan dan kesusilaan serta perlindungan anak-anak dan remaja.

Dalam surat Peringatan tertanggal 23 Juni, KPI berharap pihak MNC TV lebih berhati-hati dalam menayangkan program.

“Berdasarkan hal tersebut, KPI Pusat memutuskan memberikan peringatan agar saudara melakukan evaluasi internal atas program ini dan memperbaiki konsep program siaran agar tidak bertentangan dengan P3 dan SPS. Saudara wajib menjadikan P3 dan SPS Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program,” demikian isi surat bernomor 639/ adt K/KPI/06/15 itu.

Payah, El Sebut The Beatles Nabi Jessica Iskandar Menyusui Putri Gading - Gisella ARTIS peran dan pembawa acara Jessica Iskandar (27) menjadi ibu susu untuk putri pasangan artis Gading Marten dan Gisella Anastasia, Gempita Nora Martin, yang berusia lima bulan. “#Gempitanoramarteen aku senang sekali bisa punya kesempatan jadi ibu susumu. Terima kasih ya udah mampir hari ini,” tulis Jessica pada akun Instagram-nya, Selasa lalu (23/6/2015).

Jessica juga mengunggah, ke akun Instagramnya, foto dirinya sedang dikecup oleh Gempita.

Pemain film Dealova ini juga memajang foto bersama Gisel. Keduanya memangku buah hati masing-masing.

“Aku seneng banged, gempi cantiiikkk. Sabtu Minggu titipin di rumah aku yaaa. Ahahaha,” tulis ibu satu anak berusia balita ini lagi.

Sementara itu, Gisel mengucap terima kasih kepada ibu satu anak tersebut karena sudah membantu menyusui putrinya yang lahir pada 16 Januari 2015 itu.

“Tante @Jedarcantik makasi yaaa bantuin asinya buat Gempi.. It’s mean a lot!” tulis Gisel pada and akun Instagram-nya.

El membuat marah netizen. Pasalnya, ia menyebut The Beatles sebagai nabi.

Putra kedua musisi Ahmad Dhani dan Maia Estianti, Ahmad El Jallaludin Rumi menyebut salah satu personel The Beatles, Paul McCartney sebagai Nabi bagi dirinya dalam bermusik. Pendapatnya itu diposting ke akun Twitter dan dikecam oleh khalayak ramai.

Ucapan itu disampaikan El pada hari Kamis (18/6) pukul 18.00 WIB, dalam rangka mengucapkan selamat ulang tahun kepada musisi legendaris asal Inggris tersebut.

“Selamat ulang tahun Nabiku dalam bermusik. Sir @paulmccartney. Gemini Superstar!,” tulis El pada foto Paul McCartney di akun instagramnya.

Akibat tulisan Nabi itu, El yang bermain di film Kampung Zombie, dikritik oleh followersnya.

“Nih akibat nggak sekolah dari kecil.. ha ha ha. Masih kecil aja diajarin cari uang.

Cuma caranya beda. Kalau orang miskin mungkin nih anak udah ngamen di jalanan,” tulis @aldo_restu.

Komentar pedas juga dilontarkan followersnya yang lain. “Inget El @elelrumi, kalau ngomong jangan seperti ba-

pakmu ceplas-ceplos, sakarepe deww. Kamu itu sebenarnya orang muslim atau bukan???,” tanya @rera_rolex.

Begitu juga dengan @innekedeviandriani. “Kecewa saat @elelrumi posting kayak gitu,”. Beberapa foloowers bahkan meminta El untuk segera mengganti atau menghilangkan kata Nabi di postingannya. “Lebih baik captionnya diganti aja, nggak ada kiasankiasan Nabi,” pinta akun @nailasyaa.

Tidak semuanya menghujat El. Masih ada yang membelanya, salah satunya @tary_rastafara. “Baca benarbenar. Kan dia bilang nabiku dalam bermusik, bukan nabiku dalam beragama”.

Pembelaan yang dilakukan @tary_rastafara direspon oleh follower lainnya. Menurut @syaqilafatimah, definisi kata Nabi tidak bisa digunakan sebagai kiasan dalam bermusik atau yang lainnya.

“Semua orang mengerti maksud dari si penulis itu adalah kalimat perumpamaan.

Yang salah adalah penggunaan kata yang tidak tepat alias salah. Karena kata “Nabi” or “Prophet” cuma ada di dalam konteks keagamaan, karena berhubungan dengan Tuhan.

Jadi, kata “Nabi” nggak bisa sembarangan dijadikan kata khiasan or perumpamaan”.

Ada juga memberikan saran bijak kepada El. Personel grup band Lucky Laky ini

diminta untuk berpikir lebih dulu sebelum memposting tulisannya. “@elelrumi, tak semua orang mengerti dengan yang kita ucapkan, apalagi hanya dalam tulisan. Jadi mohon dipikirpikir dulu sebelum posting,” saran @tonie_abdulhafidz92.

Mengetahui postingannya dikritik oleh banyak orang, El menuding balik dengan menyebut para pengkritiknya adalah orang awam.

“Ngepost foto di Instagram pake caption “Nabi Dalam Bermusik” langsung diserbu orang awam yang tidak mengerti makna katanya.

Kasihan,” tulis El. Karena menyebut para pengkritiknya orang awam, El semakin diserang, bahkan lebih banyak. Sangking kesalnya, ada yang menyebut penampilannya El seperti orang awam alias kampungan.

“Awam awam aja li El. Padahal kalian cari makan juga dari orang awam. Kalau diingetin harusnya berterima kasih. Nggak semua yang koment menegur itu adalah HATERS. Ingat El, kamu kerja di dunia entertain, yang nonton kalian siapa kalau bukan orang Awam?.

Sebagai bentuk keseriusan masyarakat terhadapnya, ada nada ancaman terhadap El dengan menyebutkan akan memperlakukan dirinya dengan ibu tirinya, Mulan Jameela. ”Mau kayak Jamilah ya ka-

mu? Tiap nongol di TV semua pada pindah chanel. Berpikirlah positif, kalau nggak mau dikritik jangan jadi artis El,” ancam Elauramoyyy.

Sementara protes masyarakat didukung dengan pernyataan Ketua Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta Habib Selon. Jelasnya, makna kata Nabi berbeda dengan guru atau pembimbing sangat berbeda.

Karena itu dia meminta agar semua orang dapat memahami arti nabi yang sebenarnya.

“Kita nggak boleh menyamakan Nabi menurut agama dengan orang biasa,” kata Habib Selon saat dihubungi telepon selulernya.

Lanjut Habib Selon, jika

mencintai Nabi maka umat Islam harus menjalankan apa yang diajarkannya. Berbeda jika mencintai seorang idola seperti Paul McCartney.

“Kalau mencintai pemain band seperti itu, tidak ada kewajiban menjalankan perintahnya. Memangnya orang itu apa,” tukasnya.

Yang lebih membedakan lagi yaitu, Nabi utusan Allah, sedangkan musisi Paul McCartney bukan utusan Yang Maha Kuasa.

Ditegaskannya, menyamakan Nabi dengan seseorang adalah sebuah tindakan yang dilarang dalam agama Islam, dan bisa dikategorikan seba bhr gai perbuatan haram.

Ini Penyebab Teuku Wisnu Berubah Religius Ruben dan Wenda Stres Anaknya Dijual Pencatut di Instagram RUBEN Onsu dan Sarwendah menyikapi dengan serius munculnya akun Instagram penjual bayi yang mencatut foto bayi mereka, Thalia Putri Onsu.

Selain itu Sarwendah juga stres karena mendapat teror, yang menyebabkan produksi ASI-nya sulit.

Hal itu diungkapkan kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, saat ditemui usai mengisi ‘Rumpi no secret’ di Gedung Trans TV, Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (25/6/2015). Pihak Ruben pun meminta bantuan hukum untuk membuat laporan ke polisi.

“Sebegitu parnonya, berefek dalam produksi ASI-nya. Ibu stres kan pengaruh ke ASI. Itu yang dialami Wenda,” kata Minola.

Saat ini proses laporan ke polisi sudah dilakukan. Ruben juga sekarang lebih memperketat keamanan keluarganya.

Minola mengatakan bahwa Wenda merasa mendapat teror lewat telepon belakangan ini. Sang penelepon gelap itu selalu menanyakan posisi Wenda.

“Nah pertanyaannya selalu sama “posisi dimana?” Dekat dengan kejadian-kejadian di IG itu, tentu ich/dt ini menimbulkan kecemasan,” lanjutnya. www.lensaindonesia.com

PESINTERON Teuku Wisnu merasa lebih tenang dan bahagia semenjak ia fokus mendalami ilmu agama. Suami Shireen Sungkar itu merasa bersyukur apabila perubahan dirinya juga bisa menginspirasi orang lain.

Teuku kini memiliki cara pandang baru dalam hidup, yang menuntunnya pada perubahan sikap serta perilaku dengan lebih mengutamakan ajaran agama. Apa yang memicu perubahan dalam diri sang pesinetron?

“Sebenarnya kalau saya ceritakan proses hijrah cukup panjang. Ada kegalauan tingkat tinggi yang saya rasa nggak nyaman hidup yang saya jalani,” katanya saat ditemui di Senayan City, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis, (25/6/2015).

Bekerja di dunia hiburan membuat Wisnu mendapatkan popularitas dan materi yang lebih dari cukup. Tetapi semua itu dirasa tak membuat dirinya bahagia. Ada kekosongan dari dalam lubuk hatinya.

“Ada ustad mengatakan kalau Anda mau bahagia baiknya dalami agama itu. Ternyata banyak hal yang tidak boleh, yang dulu saya lakukan,” kata

bintang sinetron ‘Cinta Fitri’ itu mengenang.

Perubahan sikap tersebut diakui Wisnu cukup mengagetkan orang terdekatnya, termasuk Shireen Sungkar.

Tetapi secara perlahan ia menjelaskan pilihan hidup yang diambil. Wisnu menyebut ia

mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Kini pelakon kelahiran 4 Maret 1985 itu sudah jarang tampil di televisi, kecuali acara yang bisa membantunya berdakwah.

Wisnu sekarang lebih selektif memilih pekerjaan. Ia

mendengarkan saran kepadanya apabila menerima pekerjaan harus mempertimbangkan manfaat maupun mudaratnya. “Tenang rasanya, nyaman, bahagia, tahu apa tujuan hidup kita. Ternyata tujuan hidup kita di akhirat,” katanya.

“Untuk jadi seorang ustad

bukan cita-cita saya, tapi untuk berdakwah. Kita bukan ustad, tapi tetap harus berdakwah.

Permasalahannya gimana cara berdakwah,” lanjutnya.

Seiring dengan perbedaan cara pandangnya mengenai hidup, Wisnu juga terlihat mengalami perubahan secara fisik. Kini ia memelihara jenggotnya sampai panjang.

“Saya mencintai nabi saya, salah satu sunnah-nya adalah jenggot, jadi saya pilihannnya berjenggot,” kata bintang ‘Cinta Fitri’ itu seraya tersenyum.

Selama Ramadan, Wisnu mengaku lebih banyak menghabiskan waktu untuk beribadah. Dengan mengurangi pekerjaan dari dunia hiburan, pemasukannya tentu berkurang drastis. Tetapi ia menyikapinya dengan bijak, sambil berusaha di bidang lain. Bapak satu anak itu juga bersyukur istri dan keluarganya mendukung perubahan dirinya menjadi lebih baik.

“Salah satunya, nikmat allah mendapatkan hidayah, jika Allah sudah memberikan hidayah maka tidak akan ada yang bisa menyesatkan orang tersebut,” katanya dengan raut det muka berbinar.

7 Edisi 93/29 Juni - 05 Juli 2015

Jokowi...

Sambungan Halaman 1 “Jokowi kok jadi penakut begini. Dibikin takut sama yang enggak jelas, lebih baik pencitraan (tolak revisi UU KPK) dibanding penyelesaian masalah.

Ini bulan puasa, cuma mau dipuji-dipuji saja, enggak mau selesaikan masalah,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2015).

Fahri menilai, revisi UU KPK ini sejak awal sudah disetujui, baik oleh pemerintah maupun DPR. Bahkan, dia mengklaim pimpinan KPK pun sudah menyetujui revisi ini. Sekarang, dia mengaku heran kenapa berbagai pihak menolak revisi UU ini. “Masalah ini harus diselesaikan, bukan lari dari pencitraan satu ke pencitraan lain,” ucap dia.

Fahri kemudian mengingatkan KPK sudah beberapa kali kalah di sidang praperadilan.

Hal itu, kata Fahri, menunjukkan berbagai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh

lembaga ad hoc itu selama ini.

Untuk itu, politisi Partai Keadilan Sejahatera ini meminta agar Jokowi fokus pada solusi pemberantasan korupsi di Indonesia, bukan hanya tampil demi pencitraan semata. “Pemberantasan korupsi mudah, suruh saya jadi presiden, setahun juga saya bisa,” kata Fahri.

Revisi UU KPK saat ini sudah masuk program legislasi nasional prioritas 2015. Namun, Presiden malah menolak UU tersebut direvisi. Ini kebalikan dari sikap KPK yang sebelumnya menolak tapi kini menerima. Jika DPR dan pemerintah merevisi UU tersebut, maka pimpinan KPK mengusulkan lima syarat dalam proses revisi tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengatakan, pimpinan KPK telah mengusulkan lima syarat jika DPR dan pemerintah akan merevisi Undang-Undang Nomor 30

Bahaya...

Sambungan Halaman 1 “Jangan sampai ada anggapan jika PKB yang atur Muktamar NU. Padahal PKB bukan Banom NU, dan tidak ada kaitannya dengan NU, ini justru mengacak-acak NU. Kami sebagai anak Muda NU takut dan was was Muktamar NU di Jombang malah amburadul,” katanya dengan prihatin.

Sementara itu, Saifullah Yusuf, panitia daerah usai tinjau lokasi Muktamar bersama Forpimda Jatim mengatakan, jika hal tersebut dihiraukan, memang benar pembukaan akan digelar di alun-alun Jombang.

Hal itu untuk menghormati para penggembira, agar suasananya bisa ramai nyaman dan ini satu-satunya dalam sejarah NU digelar malam hari acara pembukaannya.

Adapun sidang pleno juga bertempat di alun-alun Jombang. Sedangkan sidang komisi akan ditempatkan di empat pondok pesantren antara lain, Pesantren Darul Ulum Rejoso, Pesantren Tebuireng, Tambakberas, dan Denanyar.

“Dari hasil tinjau persiapan sudah hampir 90 persen, melihat tempat tidur tamu, karpet dan fasilitas lainnya,” jelasnya.

“Semua anggaran dibantu oleh pemerintah propinsi Jawa Timur, dan sebagian masyarakat. Kami tidak mengemis soal biaya, juga tidak pernah membuat proposal. Jika mau, banyak yang mau membantu NU. Persoalan ada yang bikin gerakan koin untuk loyalitasnya, saya justru merasa kasihan,” kata Gus Ipul, di Ponpes Mambaul Maarif, Denanyar Jombang.

Ia berharap jangan ada lagi gangguan terhadap kepanitiaan. Persiapan Muktamar untuk peserta mulai dari akomodasi, penginapan, konsumsi, dan juga peristirahatan sudah tersedia. “Anggaran yang dicairkan tersebut juga bukan untuk dikorupsi panitia melainkan untuk kegiatan dan peserta muktamar,” pungkasnya.

DANA MUKTAMAR BELUM DICAIRKAN Sementara dana bantuan Muktamar NU dari Pemerintah Kabupaten Jombang masih belum bisa dicairkan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang sendiri akan mengucurkan dana dengan jumlah cukup fantastis untuk

RI...

Sambungan Halaman 1 Namun di detik-detik akhir, yang dipilih justru Sukhoi SU30. Pesawat tempur Sukhoi SU35 memang tidak murah. Satu unit dibanderol dengan harga sekitar Rp 844 miliar. Namun harga pesawat tempur yang dijuluki ‘Si Pembunuh Angkasa‘ ini jauh lebih murah ketimbang F-16 tipe terbaru buatan Amerika Serikat yang dihargai Rp 2

triliun lebih.

Jika Indonesia menjadi negara pertama di luar Rusia yang menggunakan Sukhoi SU35, maka ini mengingatkan kita pada era 1960. Saat itu banyak alutsista yang dijual eksklusif hanya kepada Indonesia di luar Uni Soviet.

Pesawat bomber TU-16 misalnya. Hanya Indonesia yang

BPN...

Sambungan Halaman 1 Mengapa begitu mudahnya dia (Minarto) menerbitkan peta bidang dengan hanya bekal selembar akte pelepasan. Saya saja selama mengurus surat tanah 100 meter di BPN harus melampirkan salinan tebal. Apalagi ini, luas tanah 24 hektar bisa diterbitkan hanya dengan selembar surat.

Tidak mudah menerbitkan peta bidang. Sebelumnya kami juga sudah melakukan pemblokiran, tapi pihak BPN Sidoarjo tidak peduli. Belum lagi tanah tersebut juga dijaminkan kepada BTN. Untuk memiliki tanah itu harus ada surat dari BTN,” urai Tri Harsono.

Dalam upaya penyerobotan itu, Reny telah meggunakan akta pelepasan nomor 15 dan 16 tanggal 24 Nopember 2004, yang diduga dipalsukan.

Pemalsuan akta tersebut diketahui saat pihak Puskopkar mengecek registernya ke notaris Soeharto SH, dan diketahui bahwa akta tersebut tidak pernah ada.

Bukti pemalsuan Reny sebenarnya juga diperkuat oleh notaris pengganti Soeharto SH yang sudah meninggal, yakni GS Lala’ar SH. Notaris pengganti tersebut menyatakan bahwa Soeharto SH tidak pernah membuat dan menerbit-

kan akta tanah atas nama Reny.

“Dengan ini saya selaku Notaris pemegang Protokol dari Notaris Soeharto (alm) memberitahukan bahwa, setelah saya memeriksa repertorium (buku daftar akta) yang dibuat Notaris Soeharto (alm), saya tidak menemukan akta No. 15 dan 16 tertanggal 24 November 2004,” demikian isi pernyataan FS Lala’ar SH kepada Puskopkar.

Hal ini juga diperkuat Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Sidoarjo Abdul Muis Iksan SH, di mana melalui repertoriumnya menyebutkan akta Reny tidak pernah ada.

Kalau pun ada, itu tidak sah.

Tak hanya itu, dengan menggunakan akta pelepasan ‘aspal’ alias asli tapi palsu, Reny meminta Minarto sebagai kepala BPN saat itu untuk menerbitkan peta bidang (juga aspal) atas nama PT Dian Fortuna Erisindo pada tahun 2007. Padahal sebelumnya Puskopkar sudah mengajukan penerbitan peda bidang tanah pada tahun 1997.

“Apa yang dilakukan Minarto ini sangat lucu. Dia menerbitkan dua peta bidang.

Kok bisa. Ada dugaan dia ada main dengan pihak ketiga,” sebut Tri.

Tahun 2002 tentang KPK. “Dalam rapat Komisi III dan pimpinan KPK beberapa waktu lalu, KPK mengajukan sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan apabila ada rencana untuk revisi UU KPK,” kata Benny saat dihubungi, Jumat (26/6/2015).

Pertama, kata Benny, revisi itu harus mempertegas posisi hukum UU KPK sebagai UU khusus atau lex specialis. Kedua, revisi harus dilakukan untuk menata ulang keorganisasian KPK. “Ketiga, yang berkenaan dengan kewenangan-kewenangan khusus tidak boleh dipangkas, misalnya kewenangan penyadapan, penuntutan,” kata Benny.

Keempat, lanjut Benny, pimpinan KPK juga meminta agar revisi UU dapat mengatur mengenai kewenangan untuk mengangkat penyidik sendiri.

Dengan begitu, dikhawatirkan tak terjadi polemik pada kemudian hari. “Kelima, revisi UU juga harus memperkuat pengawasan KPK,” ucap Benny.

Benny belum mau me-

ngungkapkan apakah Komisi III akan memenuhi atau tidak memenuhi permintaan KPK tersebut. “Itu baru usulan KPK apabila ada revisi,” ucap politisi Partai Demokrat itu.

Terkait pemberantasan korupsi, Benny justru mendukung tidak hanya KPK yang direvisi melainkan juga Polri dan Kejaksaan. Menurut Benny, Polri dan Kejaksaan juga harus diberi kewenangan penyadapan seperti yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika kewenangan itu diberikan, diyakini akan semakin meningkatkan kinerja Polri dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi.

“Satu institusi saja (KPK) gagal memberantas korupsi.

Kita memperbanyak saja lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan, kepolisian dan kejaksaan untuk memperkuat pemberantasan korupsi,” katanya.

Nantinya, jika ingin memiliki kewenangan penyadapan seperti yang dimiliki KPK, Polri dan Jaksa Agung cukup mengajukan perubahan UU yang

acara Pra Muktamar ke-33 NU yaitu Rp 1 miliar, Senin (22/06/2015).

Bupati Jombang, Nyono Suharli mengatakan, jika anggaran dari pemerintah kabupaten jombang masih dalam proses pencairan. Dana hibah tersebut dicairkan melalui lembaga yang masih ada kaitannya dengan PCNU Jombang. Sesuai dengan pengajuan awal dalam APBD Pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2015.

Dana bantuan tersebut bisa dicairkan dan kebetulan tidak bertentangan dengan aturan Mendagri terkait pencairan dana hibah bansos ormas. “Proses pencairan tersebut juga sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Anggaran yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD 2015 sejumlah Rp 1 miliar,” jelasnya.

Sementara untuk kesiapan dari pemerintah daerah sendiri, seperti sarana prasarana jalan, lampu penerangan jalan, sarana pendidikan, kesehatan dan lainnya sudah dipersiapkan.

“Alhamdulillah, sudah sesuai dengan rencana program dari APBD 2015 pemerintah kebupaten Jombang,” katanya usai tinjau lokasi bersama panitia daerah dan Forpimda Jatim di Pesantren Denanyar.

Sebelumnya Mendagri

Tjahjo Kumolo menegaskan, penghapusan dana hibah dan bantuan sosial ini merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo. Menurut dia, dana hibah dan bansos ini merupkan sumber manipulasi.

Selama ini, kata Tjahjo, banyak daerah yang tidak menyalurkan bantuan sosial sebagaimana mestinya. Bantuan itu juga sering tidak tepat sasaran.

Menurut Tjahjo, banyak kepala daerah dan anggota DPRD yang terkena masalah hukum karena dana bansos. “Banyak orang masuk penjara KPK karena bansos tak transparan,” kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Senin (22/06/2014).

Tjahjo menyebutkan, saat ini Kemendagri telah menyiapkan aturan pengganti pencairan dana hibah dan bansos yang sudah dihapus pemerintah itu. Tjahjo mengaku mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk menghapus dana hibah dan bansos di semua pemerintah daerah.

Penghapusan anggaran bansos atas dasar banyaknya penyelewengan yang dilakukan kepala daerah maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penghapusan anggaran bansos mulai dilaksanakan pada evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. obi

diperbolehkan menggunakannya. Pesawat inilah yang bikin takut Blok Barat tahun 1960an.

Begitu juga dengan kapal selam kelas whiskey. Cuma Indonesia yang diberi hak istimewa untuk membelinya. Tak tanggung-tanggung Rusia menjual 12 kapal selam sekaligus. Menjadikan Indonesia adalah pemilik kapal selam terbanyak di bumi bagian selatan ini.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Galuzin, menjelaskan bila negosiasi Indone-

sia dan Rusia sudah memasuki tahap yang lebih serius.

“Jika ditanya sejauh mana, hal itu belum bisa diungkap ke publik. Namun kerjasama terkait hal tersebut terus menuju arah positif,” terangnya di Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Mikhail Galuzin menjelaskan lebih lanjut, dalam pameran Aerospace dan Army exhibition yang dibuka 16 Juni lalu di Moskow, TNI AU diketahui turut hadir dan terus berkonsultasi seputar hal itu. “Kita tunggu saja,” pungkasnya. andiono

Sementara Kuasa Hukum Puskopkar Jatim Soehirman, SH, menduga penerbitan dua peta bidang itu diduga ada campur tangan Henry Gunawan. “Saya yakin Henry terlibat. Orang sekelas Reny tidak mungkin bisa melakukan itu. Apalagi hanya berbekal selembar kertas akte pelepasan,” urai Soehirman.

Buktinya, setelah Reny menerima peta bidang, ia lantas menjual tanah milik Puskopkar Jatim ke PT Gala Bumi Perkasa sebesar Rp 15 miliar.

Meski baru membayar Rp 3 miliar, namun PT Gala Bumi Perkasa sudah melakukan aktivitas pembangunan di lokasi sengketa. Ya, lahan yang kini menjadi sengketa itu dijual di bawah harga pasar oleh Reny. Penjualan lahan itu dimaksudkan untuk menyelesaikan utang di BTN. Klaim itu dibuktikan dengan bukti kepemilikan peta bidang, yang selanjutnya dilakukan penjualan lahan Puskopkar kepada pihak ketiga (PT Gala Bumi Perkasa) dengan nilai Rp 3,4 miliar pada tahun 2007-2008 lalu.

Benar saja, hanya dalam sekejab, tanah milik Puskopkar langsung dikuasai Henry Gunawan. “Henry itu benar-benar mafia tanah sejati yang hidup di Surabaya. Semua bisa ‘dibeli’ asal berhasil merampas tanah yang bukan haknya,” sebutnya.

Yang unik, Tri Harsono per-

nah bertemu Bupati Sidoarjo Saifulillah dalam suatu acara. Di situ ada pihak ketiga yang mendampingi Puskopkar. Sementara sang bupati secara kebetulan datang untuk meninjau lokasi. Pihak ketiga tersebut mengenalkan Tri Harsono kepada bupati bahwa pihaknya pemilik sah tanah Pranti seluas 24 hektar tersebut.

“Bupati tampak kaget. Dia seperti pura-pura tidak tahu.

Katanya, ‘lho bukannya itu tanahnya Henry Gunawan’,” ucap Tri Harsono menirukan bupati.

Dari sini memunculkan dugaan jika selama ini Bupati Sidoarjo sebenarnya sudah mengetahui sengketa tanah di Desa Pranti tapi dia justru membiarkan. Bahkan di lokasi sengekta sudah ada pembangunan ilegal. SKPD Pemkab Sidoarjo bahkan sudah lama mengumumkan proyek pembangunan Henry Gunawan di tempat itu adalah ilegal alias tanpa ijin. Saifulillah justru terkesan tutup mata dan balik menyebut tanah itu milik Henry Gunawan.

“Ada dugaan dia telah ‘dibungkam’ Henry. Buktinya, bupati kok mengabaikan pelanggar peraturan daerah (perda). Malah dia bilang itu tanah Henry. Semua orang tahu, itu tanah Puskopkar yang dikuasai mafia. Pak bupati, tolong Anda jangan mendzalimi rakyat,” tutup Soehirman. nov

mengatur mengenai penyadapan kepada Komisi III DPR. Nantinya, Komisi III akan mempertimbangkan apakah kewenangan penyadapan tersebut layak diberikan kepada Polri dan Kejaksaan. Selama ini, kepolisian mesti terlebih dulu mendapat izin pengadilan untuk melakukan penyadapan.

Sementara KPK tidak perlu.

“Korupsi kita masif. KPK saja setengah mati, jadi kita perlu perkuat kepolisian, kejaksaan bersama-sama KPK ke depan,” ucap Benny.

Mantan Ketua DPR yang juga politisi senior Partai Golkar, Akbar Tandjung, juga mempertanyakan mengapa presiden ‘mundur’ dari rencana revisi UU KPK. Menurut Akbar, sebelumnya, pemerintah dan semua fraksi di DPR setuju adanya revisi UU KPK untuk perbaikan ke depan.

“Semua sudah setuju, pemerintah melalui Menkumham juga sudah setuju dan mayoritas fraksi juga sudah setuju. Kenapa sekarang harus mundur?

Yang penting dalam revisi itu adalah perubahan untuk menuju yang lebih baik. Jadi harus ditegaskan bahwa revisi ini bukan untuk mengurangi upaya

pemberantasan korupsi,” ujar Akbar Tandjung, seusai acara buka puasa bersama, di kediaman dinas Ketua DPD, Irman Gusman, Jumat (26/6/2015).

Ia mengatakan, salah satu poin revisi, yaitu pasal mengenai penyadapan harus menjadi perhatian. Menurut Akbar, penyadapan memang diperlukan, tetapi tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang sembarangan dan berdampak pada pelanggaran HAM. “Meski penyadapan adalah faktor yang menentukan tapi tentu saja harus juga diperhatikan bahwa penyadapan yang dilakukan tidak boleh sembarangan. Ada faktor hak asasi manusia di dalamnya yang harus tetap diperhatikan,” katanya.

Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menegaskan, pemerintah satu suara dengan Presiden untuk menolak revisi UU KPK. Ia mengatakan, percuma DPR ngotot mengajukan revisi jika Presiden menolak hal tersebut.

“Kalau presiden menolak, ya tidak jalan dong. Tidak bisa,” ujar Yasonna di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Kamis (25/6/2015).

KPK...

Sambungan Halaman 1 Menurut Johan, penetapan seseorang sebagai tersangka seharusnya diikuti dengan permintaan surat pencegahan ke luar negeri. Namun, dia berdalih belum mengetahui pencegahan kembali terhadap llham, mengingat llham tengah berada di luar negeri. “Ya, itu biasanya (dicegah). Nanti saya konfirmasi dulu. Saya harus akurat soalnya,” ujar dia.

Diketahui, KPK harus mengulangi semua proses penyidikan kasus dugaan ko-

rupsi dalam pelaksanaan kerja sama rehabilitasi dan transfer kelola air di PDAM Makassar dengan tersangka Ilham Arief Sirajuddin.

Hal tersebut sebagai konsekuensi KPK kembali menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru atas nama mantan wali kota Makassar itu.

Penyidikan perkara itu kini mengacu pada sprindik baru.

Johan Budi mengatakan, perkara yang disangkakan kepada llham dalam sprindik

Tokoh-tokoh...

Sambungan Halaman 1 Mereka meminta agar Menpora mau mengubah sikapnya untuk mencabut Surat Keputusan (SK) pembekuan PSSI dalam waktu cepat. Menurut para tokoh sepakbola, adanya SK pembekuan membuat nasib para pelaku sepakbola tidak menentu.

Selain itu, para tokoh sepakbola itu mengingatkan Menpora untuk tidak membawa PSSI kembali ke era perpecahan seperti yang pernah terjadi pada 2011 hingga 2013 silam.

“Hari ini kami menyaksikan sepakbola Indonesia kembali jatuh ke titik nadir. Bukan

karena dualisme kompetisi dan asosiasi, tetapi karena secara sistematis ada pihak yang melakukan intervensi terhadap sepakboa Indonesia,” kata Agum saat membacakan pernyataan sikap. Berikut kutipan tiga butir pernyataan sikap tokoh sepakbola nasional: 1. Kami memohon kepada Presiden RI, Joko Widodo agar dapat memastikan bahwa status kedudukan dan martabat PSSI segera dipulihkan dengan mengembalikan segala kewenangan sepak bola kepada PSSI, sehingga sanksi FIFA dapat segera dicabut.

2. Kami mendesak agar

Hotman...

Sambungan Halaman 1 Menurut Haposan, Hotman Paris sangat layak membantunya. Hotman adalah orang yang sangat peduli dengan kasus ini, dan bersedia menjadi kuasa hukum Agus karena rasa kemanusiaan.

Selain itu juga terdapat kejanggalan-kejangalan dalam kasus kematian Angeline.

“Sebelumnya kami juga sudah memiliki hubungan emosional yang dekat. Selain karena rasa kemanusiaan Bang Hotman juga banyak diminta oleh teman-teman untuk menjadi pengacara Agus,” tutur dia.

Tak tanggung-tanggung, Hotman Paris menyiapkan delapan orang pengacara sedangkan, pihak Haposan menyiapkan lima pengacara. “Kita siapkan 13 pengacara dari kantor Bang Hotman Paris dan kantor saya,” ucap Haposan.

Selanjutnya, tim dari Haposan dan Hotman Paris datang ke Polda Bali, untuk mendaftarkan penambahan tim pengacara Agus. “Agus sudah menandatangani surat kuasa penunjukan Hotman Paris. Jadi Hotman resmi menjadi satu tim dengan kami,” tandas Haposan.

Sedangkan Hotman Paris mengatakan, ada ribuan kelompok yang meminta pengacara terkenal lainnya maju melawan, sejak Hotma Sitompul menjadi pengacara Margriet Christina Megawe.

Menurut Hotman, kelompok itu terdiri atas sekumpulan pengusaha Jakarta dan Bali yang meminta dirinya membela ibu kandung Angeline, Hamidah, atau membela Agus-

tinus, tersangka pembunuh bocah 8 tahun itu. Hotman pun mengaku punya tujuan khusus ikut membela Agus. “Target saya, harus ada penetapan tersangka baru,” tegasnya.

Menurut doktor ilmu hukum Universitas Padjadjaran ini, banyak bukti dan petunjuk yang mengarah pada tersangka tambahan. “Ada satu orang lagi yang dapat dijadikan tersangka baru. Jelas ada keanehan jika orang itu tidak menjadi tersangka,” ucapnya.

Dugaan tersangka baru itu, menurut Hotman, mengarah pada Margriet, ibu angkat Angeline. “Contohnya jelas, Margriet tahu halaman belakang rumahnya ada lubang.

Lubang itu ditutupi bambu, masak dia tidak tahu,” ucap Hotman. “Padahal setiap hari dia berada di area kandang ayam tersebut,” sambung pria berusia 55 tahun tersebut.

Hotman menuturkan, seharusnya penyidik Kepolisian meminta bantuan kriminolog dan psikolog untuk mendapatkan bukti tambahan mengenai keterlibatan pelaku kedua.

Hasil pemeriksaan kriminolog dan psikolog, Hotman melanjutkan, dapat menjadi dua alat bukti baru untuk menjerat Margriet.

Namun, Hotman Paris meyakini kliennya, Agus, juga terlibat dalam kejahatan mengerikan itu lantaran berperan sebagai pengubur jenazah Angeline. “Tapi siapa pembunuh utamanya? Harus terungkap,” katanya.

Sementara itu, Hotma Si-

Yasonna mengingatkan, pembentukan atau revisi UU harus dibahas DPR bersama dengan Presiden. DPR berhak mengajukan revisi UU karena merupakan hak konstitusional.

Namun, inisiatif tersebut belum tentu direalisasikan karena masukan dari Presiden juga penentu keputusan. “Nanti kalau memang ini, DPR ngotot ngajuin revisi, ya silakan saja,” kata Yasonna.

Yasonna mengatakan, mekanisme pembahasan revisi UU KPK masih panjang. Setelah DPR menentukan Prolegnas jangka panjang, akan dibentuk badan kelengkapan DPR yang akan membahasnya. Pembahasan bisa dilakukan Badan Legislatif atau di Komisi III. Kemudian, mereka akan membuat draf untuk daftar panjang Prolegnas tersebut.

“Prosesnya harus pergi ke daerah, dengar masukan pakar.

Ini belanda masih jauh ceritanya,” kata Yasonna.

Yasonna mengatakan, jika badan kelengkapan penyusunan draf sudah selesai, maka akan diajukan ke paripurna.

“Kalau sudah disahkan, baru jadi inisiatif DPR,” kata dia . ing/amb/ihs

baru tersebut, masih sama seperti yang sebelumnya.

Begitu pun pasal yang disangkakan kepada llham, yakni disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selang beberapa waktu setelah KPK menerbitkan sprindik baru terhadap llham Arief, dia juga kembali mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. lic/vv

tidak ada upaya-upaya terselubung dari pihak manapun yang dapat menimbulkan benih-benih perpecahan dalam keluarga besar sepak bola Indonesia. Karena hanya ada satu PSSI yang harus dihormati dan jaga sesuai hasil kongres PSSI di Surabaya 18 April 2015 lalu yang memilih bapak La Nyalla M. Mattalitti sebagai Ketua Umum PSSI beserta 14 anggota Komite Eksekutif lainnya.

3. Kami juga meminta seluruh anggota PSSI, baik itu klub, Asosiasi Provinsi maupun Asosiasi Pemain, Pelatih, dan Futsal untuk tetap solid dan memegang teguh prinsip sepak bola yang menjadi pondasi rumah sepak bola kita, yakni Statuta PSSI maupun Statuta FIFA. much tompul mengaku tak risau dengan penunjukkan Hotman Paris Hutapea dalam tim kuasa hukum Agus Tay Hamandai.

Hotma pun enggan menanggapi tudingan Hotman Paris bahwa Margriet bisa menjadi tersangka baru dalam kasus Angeline.

“Saya tidak mau berdebat, saya ingin menegakkan keadilan dan kebenaran. Mau Hotman Paris, Hotman London tidak masalah,” kata Hotma Sitompul.

Hotma Sitompul mempersilakan Hotman Paris mengeluarkan argumen dan pendapat terkait kasus Angeline.

“Silakan saja, dia punya pendapat sendiri. Buktikan saja, saya yakin klien saya tidak membunuh dan tidak menelantarkan anak,” imbuh dia.

“Silakan nanti buktikan di pengadilan,” cetus Hotma.

Hotma Sitompul juga membantah teori lubang yang dijabarkan Hotman Paris. “Kalau soal lubang, jadi itu ada di dekat kandang ayam banyak tainya di mana-mana. Margriet meminta agar Agus mengambil tanah untuk menutup tai ayam, agar tidak bau,” jelas Hotma.

Hotma menegaskan, jadi perintah yang keluar bukan menggali lubang, melainkan mencari tanah menutup tai ayam. “Ini dia malah menggali lubang buat tanah menutupi tai ayam,” ujar Hotma.

Tidak ada perintah melakukan penggalian, hanya mencari tanah atau pasir. Hotma meminta agar jangan ada yang menuding kliennya terlibat pembunuhan. “Jadi buat semua jangan asal omong, harus ada buktinya,” tukas dia. non/ded/bhr www.lensaindonesia.com

8

PEREMPUAN TANGGUH 2015

Edisi 93/29 Juni - 05 Juli 2015

Wanita Yogya Juara Asia’s Next Top Model 2015 SIAPA yang tidak tahu program tayangan di TV kabel tentang para model yang cantik? Ya, Asia’s Next Top Model. Ajang pencarian bakat para model dari Asia ini memang telah mencuri perhatian dunia.

Asia’s Next Top Model Cycle 3 telah menentukan perwakilan asal Indonesia yang memenangkan ajang pencarian bakat model tersebut. Dia adalah Ayu Gani (23), wanita berwajah oriental yang berhasil mengalahkan kontestan dari negara Asia lainnya.

Kontestan asal Filipina Marlene Monika Sta, dan kontestan asal Singapura, Ainee Cheng hanya mampu memperoleh posisi juara kedua serta ketiga di Asia’s Next Top Model Cycle 3.

Pihak penyelenggara pun mengumumkan secara resmi kemenangan Gani melalui akun twitter mereka, yang diposting usai pertunjukan berlangsung. “THE WINNER OF ASIA’S NEXT TOP MODEL IS GANI. #TeamIndonesia #TeamGani @ganegani #AsNTM3Finale http://t.co/XKmIzFiRqV “ kicau pihak penyelenggara.

Asia’s Next Top Model merupakan ajang kontes model se-Asia yang dicetuskan oleh model papan atas dunia, Tyra Banks. Penampilan Gani pada final juga ditayangkan melalui saluran

ASTRI RAMAYANTI

Si Cantik Pengelola Bisnis IT Schneider Electric

Astri Ramayanti Dharmawan

ASTRI Ramayanti Dharmawan ditunjuk sebagai Business Vice President Schneider Electric IT Indonesia. Ia akan memimpin laju pertumbuhan perusahaan yang selama ini telah menjadi salah satu pemain terdepan di berbagai segmen pasar IT, mulai dari segmen perumahan, perkantoran/ korporasi hingga industri.

Penunjukan ini telah berlaku efektif semenjak awal Juni 2015. Perusahaan spesialis global di bidang manajemen energi sekaligus penyedia solusi dan layanan data center terkemuka ini menjelaskan, perempuan berjilbab berwajah cantik ini juga akan mengelola keseluruhan bisnis IT yang digeluti Schneider Electric, termasuk solusi dan produk untuk infrastruktur fisik data center seperti power & cooling, software, layanan konsultasi IT dan services.

“Semoga keahlian dan pengalaman saya akan memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi perusahaan untuk mencapai pertumbuhan strategis di berbagai bidang,

www.lensaindonesia.com

termasuk melakukan ekspansi pada jalur distribusi dan menciptakan engagement yang lebih dekat dengan pelanggan seiring dengan penetrasi pasar yang lebih luas,” tutur Astri Ramayanti Dharmawan kepada Lensa Indonesia di Jakarta, Rabu (24/6/2015).

Sebelum dipercaya untuk memegang tampuk kepemimpinan di Schneider Electric IT Indonesia, Astri telah memiliki pengalaman sepanjang hampir 19 tahun di industri teknologi informasi.

Mengawali karirnya sebagai Enterprise Account Manager di Astra Graphia dan Schlumberger tahun 1996 – 2003, Astri semakin memantapkan posisi kepemimpinannya saat ia berkarir di HewlettPackard.

Selama kurang lebih 12,5 tahun mengabdi di perusahaan IT multinasional tersebut, Astri telah memegang berbagai jabatan penting di Hewlett Packard. Mulai dari Business Development Manager untuk SMB/ MidMarket, Market Development Manager untuk Server Division, Country Manager untuk Storage Division, Director untuk LaserJet Category & Enterprise Printing, hingga posisi terakhir sebagai Director untuk Enterprise Segment di PC & Printing System Business Group.

Astri memperoleh gelar Sarjana Teknik Metalurgi yang dilanjutkan dengan gelar MBA Marketing dari universitas yang sama, Universitas Indonesia.

Sepanjang karirnya, ia dikenal sebagai pemimpin yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan profit & loss (P&L), serta memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai produk, brand, channel, manajemen penjualan dan pemasaran, services, dan lain rudi sebagainya.

televisi berbayar, yakni Star World, Rabu (17/6/2015) pukul 19.45 WIB. Pada season ketiga Asia’s Next Top Model, Ayu Gani yang berhasil menyabet juara patut berbangga. Nama Indonesia pun harum di mata dunia.

Tapi usut punya usut, ternyata Gani, begitu ia akrab disapa, sempat merasa tidak percaya diri, lho. Saat ditemui di kantor FOX International Channels, Gani mencurahkan perasaannya. Ia menceritakan tentang gelar juara yang berhasil ia dapatkan. Wanita bertubuh mungil ini masih tidak menyangka bahwa dirinya yang menang. Karena ia merasa tidak cantik dan tidak tinggi.

Berawal dari dukungan sang ibunda untuk mengikuti ajang pencarian bakat Asia’s Next Top Model, Gani akhirnya bisa mengumpulkan rasa percaya dirinya dan berhasil sampai ke puncak kemenangan.

“Aku tuh orangnya nggak pede-an sampai sekarang aja wawancara bingung mau ngomong apa. Aku nggak pernah merasa cantik dan aku selalu merasa pas kompetisi aku nggak cantik dan nggak tinggi, aku udah siap-siap untuk kalah. Aku orangnya selalu minder dan nggak pede setiap saat,” ungkap Ayu Gani di kantor FOX International Channels, Gedung Sampoerna

Strategic Square Sudirman, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Dari awal dirinya menjalani karantina, Gani merasa sangat senang dengan rutinitasnya menjadi finalis Asia’s Next Top Model.

“Kan setiap hari photoshoot aku senang-senang aja sama teman. Nggak terlalu memikirkan harus jadi pemenang. Dan sekarang menang berarti kerja keras aku terbayar. Karena biasanya aku sebelum photoshoot lebih berdiam diri dan fokus untuk mengumpulkan tenaga,” jelasnya.

Menurutnya, selama beberapa minggu menjalani karantina di sebuah rumah yang penuh dengan kamera, membuat awalnya merasa tertekan.

Namun pada akhirnya wanita yang memiliki tinggi 173 cm ini menjadi terbiasa.

“Tertekan banget dari minggu pertama sampai terakhir aku nggak pernah ikut kompetisi dan mereka benerbener merasa kompetitif, dan kamera selalu mengikuti kita bahkan sampai ke toilet diikuti ditungguin. Mingguminggu pertama stres banget, karena aku masih harus menyesuaikan rumah penuh kamera dan ada satu dua produser, dan pakai clip on kemanamana, jadi kalau kita ngegosip ke-

Pemenang Asias Next Top Model Cycle 3, Ayu Gani (23). Gani merupakan kontestan asal Indonesia yang berhasil merebut juara pertama pada kompetisi model tingkat Asia.

dengaran sama mereka dan kita merasa diikuti dan diawasi,” ujar Gani dengan tertawa.

Semua proses dapat dilalui wanita asal Yogyakarta ini, hingga akhirnya ia akan memulai pekerjaan sebagai seorang model profesional di salah satu majalah ternama di London. Gani pun akan berangkat ke London pada tanggal 29 Juni 2015 yang akan datang.

Gani berharap ke depannya kariernya sebagai seorang model dapat berkembang. Ia ingin

menjadi seorang model yang sukses serta dapat menginspirasi perempuan lain untuk menjadi Gani berikutnya.

Dara berusia 23 tahun itu mendapatkan sejumlah kontrak kerja mulai dapat kesempatan menjadi model untuk produk TRESemme, tampil di sampul serta halaman spread Harper’s Bazaar Singapore, kontrak dengan Storm Model Management (agensi model bertaraf internasional yang berpusat di London), dan sebuah Subaru XV STI. vem/trib

Umi Pipik Bikin Menu Berbuka untuk 20 Ribu Anak Yatim DI bulan Ramadan ini setiap orang tentu berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Begitu pula yang dilakukan oleh Umi Pipik Dian Irawati. Dilansir Kapanlagi.com, Rabu (24/6), Pipik terlihat antusias saat memasak di acara Gerakan Ibu Memberi Lebih. Pipik dan kawan-kawannya mempunyai misi memasak menu berbuka untuk 20.000 anak panti asuhan.

“Ini merupakan kerjasama yang baik untuk berbagi. Di sini saya disuruh memasak untuk anak-anak panti asuhan. Kegiatan ini mudah-mudahan berlanjut dan terus berbagi. saya masak dan ikut makan bareng sama anak yatim,” ucap Umi Pipik.

Pada hari itu Pipik terlihat semangat memasak mie goreng. Menurut Pipik, meskipun sederhana namun itu merupakan salah satu wujud perhatian ibu

kepada anak mereka.

“Saya masak yang simple saja. Ini bukan hanya berbagi materi saja tapi berbagi perhatian seorang ibu kepada anak yatim,” katanya.

Gerakan ini sendiri sudah dimulai sejak 22 Juni 2015. Puncak dari gerakan Ibu Memberi Lebih ini akan dilaksanakan pada 5 Juli 2015 mendatang di mana kegiatan memasak akan diselenggarakan secara serentak di 30 kota di Pulau Jawa.

Dengan adanya kegiatan seperti ini Umi Pipik berharap bisa menjadi pemicu para ibu untuk menyediakan menu berbuka terbaik untuk anakanak mereka.

“Untuk ibu-ibu semuanya, biasa menyiapkan berbuka ya, kalau masak dengan kasih sayang pasti masakan ivy nya nikmat,” pungkasnya.

Umi Pipik memasak.

Rieke Diah Pitaloka Bikin Lagu “Bung Karno Bapak Bangsa”

Rieke Diah Pitaloka, artis sinetron yang juga penulis puisi adalah sosok di balik penulisan lirik lagu.

LAGU bertitel “Bung Karno Bapak Bangsa” yang sudah dilirik ribuan orang di youtube ternyata diciptakan oleh artis sekaligus politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka.

Kepada wartawan, Kamis (25/ 6/2015), perempuan yang kerap bersuara lantang di senayan ini, mengaku terinspirasi dari puisipuisi yang dibuat oleh Soekarno.

“Kebetulan saya dipercaya untuk bikin lirik. Soekarno sudah mengalir di darah saya. Pembuatan (lagu)nya bulan Juni ini, beberapa mengambil dari puisi Bung Karno,”ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR yang sudah mengeluarkan buku-buku puisi ini pun berharap dengan munculnya lagu tersebut, siprit dan perjuangan Bung Karno terus terawat di Indonesia. Tentunya, tak sekedar dirawat tapi diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari pemimpin dan rakyat Indonesia.

Sebelumnya, pengarah Panitia Bulan Bung Karno, sekaligus penggagas musik untuk Bung Karno, M. Prananda Prabowo menjelaskan, lagu Bung Karno Bapak Bangsa dapat mengingatkan kembali perjuangan Putra Sang Fajar ini sebagai pahlawan bangsa.

“Semangat, ide, gagasan, dan cita-cita perjuangan Bung Karno untuk Indonesia, harus tetap hidup sebagai kemerdekaan Indonesia yang sejati,” ungkapnya.

Seperti diketahui, 6 Juni 1901, Soekarno, sang proklamator kemerdekaan Negara Republik Indonesia lahir. Untuk mengenang jasa-jasa presiden pertama RI tersebut, bulan Juni dinobatkan sebagai Bulan Bung Karno.

Tahun ini, bulan Bung Karno dirayakan melalui karya seni.

Sebuah grup musik bernama Rodinda, mempersembahkan karya musik berjudul Bung Karno Bapak Bangsa.endang

NASIONAL Edisi 93/29 Juni - 05 Juli 2015

Hary Tanoe: Jokowi dan Tim Ekonominya Lemah

Hary Tanoesudibjo

KINERJA menteri-menteri ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo masih belum terlihat. Mereka masih bermain dengan wacana yang tak kunjung terealisasi.

Begitu dikatakan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesudibjo usai acara dialog kebangsaan bersama akademi, ekonom dan kebijakan publik dari berbagai daerah di Rumah Makan Horapa, Ci-

Tunggu Janji Jokowi, 22 Oktober Hari Santri Nasional LASKAR Santri Nusantara mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dalam waktu dekat ini dikabarkan akan menetapkan hari Santri Nasional. Wakil Ketua Laskar Santri Nusantara, Didik Setiyawan mengatakan, hal itu menunjukkan bahwa Presiden Jokowi masih komit terhadap janji yang diutarakannya saat masa kampanye.

“Hal ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi adalah figur pemimpin yang amanah dan konsisten serta tepat janji. Karena itu komitmen Presiden Jokowi untuk segera menetapkan Hari Santri Indonesia tidak lain adalah realisasi janji kampanye Pilpres 2014,” kata Didik dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (25/6).

Didik mengatakan, pihaknya mendukung hari Santri Nasional ditetapkan pada 22 Oktober, bukan 1 Muharram sebagaimana diutarakan Jokowi dalam kampanye Pilpres 2014 lalu. Sebab, tanggal 1 Muharram sudah menjadi Tahun Baru umat Islam sedunia dan sudah ditetapkan menjadi hari libur nasional.

“Penetapan Hari Santri Indonesia pada tanggal 22 Oktober sangat tepat karena mengandung muatan historis yang sangat heroik dan monumental perjalanan sejarah bangsa khususnya bagi kalangan Santri Indonesia,” jelasnya.

Menurutnya, 22 Oktober adalah hari revolusi santri melawan kolonialisme Belanda, dimana saat itu Hadlratussyaikh KH.M. Hasyim Asyari mengumandangkan Resolusi Jihad melawan Belanda (NICA) yang hendak kembali menjajah Indonesia.

Nah, Resolusi Jihad 22 Oktober inilah yang menggelorakan semangat dan menggerakkan perjuangan santri bersama rakyat secara bahu membahu dipimpin Bung Tomo (setelah menghadap KH.M. Hasyim Asyari) yang berpuncak pada perang terbuka mengusir penjajah Belanda pada 10 Nopember di Surabaya.

“Tidak terhitung banyaknya santri yang gugur sebagai syuhada (pahlawan) dalam perjuangan revolusioner mengusir penjajah Belanda yang diawali Resolusi Jihad 22 Okotober 1945 yang berpuncak pada 10 November 1945 yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional,” ulas Didik.

Untuk itu, Didik meminta agar Kementerian Agama segera memproses Hari Santri Indonesia sebagaimana perintah Presiden Jokowi. Dalam konteks ini, Didik mengingatkan agar dalam melaksanakan perintah presiden terkait penetapan Hari Santri Indonesia sejauh mungkin dihindari masuknya kepentingan kelompok atau klaim politik tertentu yang tidak mewakili kepentingan seluruh elemen santri Indonesia.

“Hal ini penting untuk menjaga agar Penetapan Hari Santri Indonesia benar-benar memenuhi harapan seluruh santri Indonesia,” tegasnya.

“Kami yakin penetapan Hari Santri Indonesia akan mendorong partisipasi dan kontribusi yang lebih positif, lebih besar dan lebih berkualitas dari kalangan santri Indonesia dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam upaya mewujudkan Indonesia yang baldatun tayyibatun wa robbun ghofurun,” sambungnya.

Diketahui, pada acara Istighotsah Akbar Nahdlatul Ulama (NU) dalam rangka menyambut Ramadhan 1436 H sekaligus Pembukaan Munas Alim Ulama NU di Masjid Istiqlal, Jakarta pada tanggal 14 Juni 2015 lalu, Presiden Jokowi menyatakan akan segera menetapkan Hari Santri sam Indonesia.

kini, Jakarta Pusat, Kamis (25/6).

“Eksekusinya lambat dan kurang mengena di sasaran. Itu fakta yang dihadapi. Padahal janjijanji politik Jokowi ini sangat menjanjikan diawal,” jelas dia.

Menurut Hary, saat berkeliling ke daerah, dirinya melihat nelayan, petani dan juga buruh malah semakin menjerit. Salah satu faktor yang paling bisa terlihat adalah naiknya harga kebutuhan bahakn pokok. Ditambah lagi pengangguran pun

saat ini sudah mulai banyak menghantui masyarakat.

“Saya juga melihat kehidupan masyarakat marjinal masih jauh tertinggal, kesenjangan tinggi.

Tapi sayang menteri dan presiden lambat jalani reformasi birokrasi.

Akhirnya program pemerintah pun terbengkalai,” bebernya.

Tak hanya itu, menurut Hary, tidak adanya kepastikan hukum dan kepastian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah juga dirasakan imbasnya terhadap

www.lensaindonesia.com

nal sekaligus pemilik media ini menilai dibalik lemahnya tim ekonomi ada masalah serius dalam hal leadership presiden Jokowi dan Jusuf Kalla.

“Kita harus punya kepemimpinan yang kuat dan bisa cepat menyelesaikan masalah saat ini.

Presiden harus bisa menyatukan team work yang solid,” jelas Hary.

Dengan kata lain Presiden Jokowi dan tim ekonomi gagal? “Saya belum bisa nyebut gagal, tapi ihs/sam lemah,” seloroh Hary.

Badrodin-Budi Berebut KPK Ada matahari kembar di tubuh Polri.

Pasalnya, Kapolri dan Wakapolri tidak satu suara dalam mencalonkan anggotanya sebagai pimpinan KPK. SETELAH sempat disorot akibat dugaan kriminalisasi terhadap pimpinan Kom i s i

Badrodin Haiti

Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara RI kembali menyita perhatian publik dengan mendorong lima perwira tinggi Polri, plus satu purnawirawan perwira tinggi, untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK periode 2015-2019.

Mungkin tidak ada yang salah dalam keputusan Polri mendorong kaderkader terbaiknya untuk “hijrah” ke KPK dan membantu perbaikan lembaga antirasuah itu. Namun, harus dicatat, pengumuman keenam nama tersebut dilakukan dalam waktu berbeda oleh dua petinggi Polri.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti terlebih dahulu mengumumkan tiga nama pertama. Mereka ialah Inspektur Jenderal (Irjen) Yotje Mende, Irjen Syahrul Mamma, dan Irjen (Purn) Benny Mamoto.

Berselang dua pekan, giliran Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan mengumumkan bahwa Polri juga mencalonkan

Irjen Tubagus Anis Angkawijaya, Irjen V Sam Budiono, dan Brigadir Jenderal (Pol) Basaria Panjaitan.

Pengumuman itu sekaligus menjadi penampilan perdana Budi sebagai Wakapolri untuk memberikan keterangan secara langsung di hadapan media.

Pengamat kepolisian Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar, menilai, pengumuman oleh Badrodin dan Budi itu mengindikasikan adanya kepentingan kedua petinggi Polri untuk menunjukkan pengaruh masingmasing.

“Kalau nama dicalonkan berbeda, bisa jadi demikian (adanya upaya penunjukan pengaruh). Seharusnya, Polri satu suara, yaitu dari Kapolri,” kata Bambang, Rabu (24/6/ 2015), di Jakarta.

Sebelumnya Badrodin selalu menegaskan bahwa pendaftaran adalah hak perorangan perwira tinggi Polri. Ia pun menyerahkan pemilihan calon dari Polri kepada Panitia Seleksi (Pansel) KPK. Budi menuturkan, pihaknya tidak menunjuk langsung.

Namun, perwira tinggi yang berminat mengajukan permohonan, lalu pimpinan Polri menilai sosok yang tepat untuk menjadi pimpinan KPK. Berbagai kriteria ditetapkan, di antaranya kematangan pri-

muncul asumsi, adakah matahari kembar di tubuh Polri? Anggapan itu ditepis oleh Badrodin. “Saya Kapolri, saya yang bertanggung jawab, dan saya pegang komando,” ujarnya. muh/kom

badi, kompeten, dan dapat membangun sinergi antarlembaga. “Kami serahkan kepada Pansel. Mudah-mudahan ada yang mewakili Polri,” kata Budi.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Adrianus Meliala berpendapat, publik tak seharusnya mempermasalahkan siapa yang mengumumkan keenam nama itu. Tak ada permasalahan terkait soliditas Polri meskipun diumumkan secara berbeda oleh dua pucuk pimpinan Polri.

Bahkan, menurut informasi, keenam nama itu memang didekati Budi untuk mendaftarkan diri sebagai pimpinan KPK. Selanjutnya, Badrodin bertugas memberikan persetujuan kepada sejumlah nama tersebut.

“Pak Budi sebagai Wakapolri bertanggung jawab untuk menilai kualitas SDM (sumber daya manusia) Polri. Karena itu, ia melakukan pendekatan kepada para calon itu,” kata Adrianus.

Meski demikian, terkait hal itu tetap

Budi Gunawan

80 Pasangan Calon Independen Gugur di Pilkada Serentak KETUA KPU Husni Kamil Manik mengungkapkan banyak pasangan independen yang gagal maju sebagai calon kepala daerah. Sampai saat ini, kata dia, pihaknya telah mendapatkan laporan 80 pasangan yang gagal mengikuti kompetisi di Pilkada serentak yang digelar Desember tahun ini.

Hal ini ia sampaikan saat rapat kerja dengan Komisi II DPR yang digelar siang ini membahas tentang PKPU. “80 pasangan calon tidak bisa ikut dalam Pilkada serentak mayoritas karena kurangnya dukungan,” kata Husni di ruang rapat Komisi II, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/6).

Husni menjelaskan, sebanyak 254 pasangan calon kepala daerah telah mendaftar ke KPU. Rinciannya 174 pasangan berhasil lolos verifikasi dan dinyatakan berhak ikut tarung di Pilkada serentak. Sisanya, 80 pasangan gagal saat verifikasi

batas jumlah dukungan.

254 Calon yang sudah mendaftar itu terbagi menjadi 8 pasangan di 6 provinsi, 38 pasangan calon di 21 kota. Sisanya sebanyak 208 pasangan calon perseorangan yang mendaftar di 112 kabupaten.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, persyaratan calon kepala daerah dari unsur independen atau tanpa dukungan partai politik bakal lebih ketat dibanding tahun-tahun sebelumnya, terutama untuk mencegah KTP bodong. Persyaratan yang masuk dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) ini sudah dibahas di DPR. “Udah dibahas dengan DPR. Saya kira akan lebih bagus untuk memotong KTP bodong dan sebagainya,” kata Tjahjo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/5).

Tjahjo menegaskan, persya-

Wanda Hamidah Keseret Korupsi UPS KASUS korupsi pengadaan alat penyimpan daya listrik atau UPS menyeret Wanda Hamidah. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri memeriksa mantan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Wanda Hamidah, di Mabes Polri, Rabu (24/6).

Pemeriksaan terhadap Wanda dilakukan untuk mengetahui proses pembahasan pengadaan 25 paket UPS bagi 25 SMAN atau SMKN di Suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta

pelaku usaha. Dia pun berkesimpulan jika saat ini dibutuhkan tim ekonomi yang mempunyai kapasitas mumpuni.

“Kita perlu tim ekonomi yang punya integritas dan kapasitas.

Indonesia perlu solusi, kalo dia punya kapasitas, berarti dia punya kompetensi. Harus diingat itu. Jdi tim yang betul- paham akan persoalan bangsa kita dan bagaimana menyelesaiakannya,” tambah Hary.

Lebih lanjut, pengusaha nasio-

Barat pada tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014. Perlu diketahui, pada tahun 2014, Wanda merupakan anggota Komisi E, komisi yang membahas pengadaan UPS. “Ya, diperiksa sebagai saksi korupsi UPS. Ada hal-hal yang ingin kami mintai konfirmasi saja,” kata Direktur Tipikor Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Ahmad Wiyagus, Selasa (23/6).

Selain Wanda, Bareskrim juga memeriksa mantan Sekretaris Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta Wiryatmoko. Dia dimintai keterangan terkait dengan alur pembahasan Rencana APBD 2014. “Karena pengadaan UPS terjadi pada tahun anggaran itu,” ujarnya.

Kasus dugaan korupsi UPS ini terungkap dari laporan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ia menduga ada praktek penggelembungan dalam pengadaan alat ini senilai Rp 5,8 miliar per unit.

Sejumlah mantan anggota Komisi E dan pimpinan DPRD DKI telah diperiksa secara maraton.

Harga satuan UPS kapasitas 40 kilovolt ampere (kVA) sekitar Rp 100 juta. Kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp 50 miliar. Pejabat Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Utara memasukkan anggaran 49 paket UPS senilai Rp 300 miliar bagi sejumlah sekolah.

Perkara itu telah diusut oleh Bareskrim selama sekitar empat bulan. Polisi telah menetapkan dua tersangka, yakni Alex Usman dan Zaenal Soleman.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik.

ratan dari calon independen menjadi calon kepala daerah memang diperketat. Meski demikian, aturan ini dibuat bukan untuk menghalangi bagi yang bersangkutan untuk maju dalam pilkada.

“Tapi secara kualitatif memang dia harus orang yang tokoh. Jangan asal dia bisa kum-

Bareskrim telah menetapkan dua tersangka atas kasus tersebut, yakni Alex Usman, pejabat pembuat komitmen pengadaan UPS di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat; dan Zaenal Soleman, pejabat pembuat komitmen proyek itu di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.

Mereka dikenai Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP. Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso mengatakan, mereka yang menjadi ter-

pulkan KTP dia jadi calon. Tapi orang yang memang benarbenar dia tokoh, panutan di daerah dan mampu bersaing dengan orang usulan partai politik,” jelasnya.

Sementara Ketua Lingkar Masyarakat Madani Indonesia, Ray Rangkuti menuding KPU rawan permainan politik. Apalagi, kata dia, saat ini ada dua partai besar sedang berkonflik.

“Pertama, ada dua partai yang berkonflik, itu sangat rawan dimainkan, siapa yang dimenangkan dan siapa yang dikalahkan, itu tergantung KPU,” papar Ray Rangkuti saat dalam diskusi ‘Carut marut persiapan Pilkada serentak’ yang diadakan oleh Koalisi Masyarakat Pemantau Pilkada Serentak (KP2S) di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (24/6).

Kedua, masih menurut Ray, soal persyaratan administrasi.

Jika calon kekurangan kursi sangat mungkin diakal-akali, itu

dua potensi yang rawan dimainkan oleh penyelenggara Pemilu seperti KPU ini. “Di mana persyaratannya diada-adakan dan di pas-pas kan, agar bisa masuk Pilkada,” tukasnya.

Ray mencontohkan bagi calon kepala daerah bisa saja KPU daerah terlibat kongkalikong dan mendapatkan imbalan uang.

“Kita bisa pertanyakan dugaan penyelewengan uang Rp 334 miliar dalam persiapan Pilkada 2015 itu apakah melibatkan orang per orang ataurekanan KPU atau partai politik?” tanyanya.

Menurutnya, penyelenggaraan Pilkada ini tidak objektif.

“Sikap tidak objektif ini masih sangat lumrah terjadi di Indonesia. Kita mendesak ke KPU Nasional lebih transparan pengelolaan keuangan negara, karena Pemilukada anggarannya itu dari APBN,” pungkasnya. lia/ek/mrk

Wanda Hamidah

sangka pada perkara ini bukan hanya berasal dari eksekutif, melainkan juga dari DPRD DKI dan pihak swasta.

Namun, hingga saat ini, mereka yang menjadi tersangka baru berasal dari pihak eksekutif. az/non

10

JAKARTA RAYA

Edisi 93/29 Juni - 05 Juli 2015

31 Calo Tilang di PN Jaksel Ditangkap SEPANJANG satu kilometer di Jalan Ampera Rayaý, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (26/6) pagi sebelum Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan biasa berjejer puluhan calo bagi para pengendara yang terkena tilang pihak kepolisian. Akibat para pengendara yang meminta jasa mereka menyebabkan kemacetan yang cukup panjang.

Oleh sebab itu, pihak Kepolisian Sektor Pasar Minggu melakukan razia kepada calo-calo tilangan polisi itu. Alhasil, sebagian dari para calo tilang berhasil diamankan pihak kepolisian. Namun, mereka hanya dibina agar tidak melakukan transaksi percaloan tilangan polisi dan tidak ditahaný.

Biasanya, para calo tilangan biasanya mengundang para pengendara yang terkena tilang dengan mengibaskan kertas merah tilangan. Tak hanya itu, mereka juga berteriak mengucapkan “hayo siapa yang mau dibantu proses tilang”.

Kebanyakan para calo tilang adalah warga sekitar di Jalan Ampera Raya dan para tukang ojek. Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Doddy F Sanjaya menuturkan bahwa sebanyak 31 calo tilangan polisi berhasil diamankan pihak kepolisian. Hal ini dikarenakan mereka membuat kemacetan yang cukup parah.

“Calo tilang biasanya ada di pinggir jalan. Kami membuat tim dan melakukan penyelidikan. Setelah itu, kami bergerak dan melakukan penangkapan dan berhasil diamankan 31 orang,” kata Doddy di Mapolsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (26/6).

Menurutnya calo-calo itu berada di pinggir jalan sebelum PN Jakarta Selatan. Selain itu, sebagian calo pun berada di depan PN Jakarta Selatan. Mereka menunggu mangsa yaitu pengguna kendaraan yang ditilang dengan kedok sebagai tukang ojek.

“Barang bukti sudah kami amankan kertas tilang berwarna merah. Sebagian sudah kami lakukan dan pendataan dan himbauan agar tidak melakukan hal serupa,” kata dia.

Mantan Kapolsek Pamulang itu kebanyakan calo mengaku kegiatan itu hanya dilakukan iseng-iseng saja. Karena kebanyakan calo adalah warga sekitar yang mencari sampingan. “Sebagian calo tilangan itu penduduk sekitar, hanya iseng-iseng. Tidak ada koordinator, saat ini belum temukan. Spontanitas dan melihat peluang mata pencaharian,” ucapnya.

Imam Gultom, perwakilan Humas PN Jakarta Selatan mengatakan bahwa para pengguna memang tidak diperkenankan untuk menggunakan calo dalam mengambil Surat Izin Mengemudi (SIM) karena ditilang polisi. Terbukti sudah ada plang besar bertuliskan ýhimbauan kepada masyarakat silahkan ada yang kena tilang ikut sidang.

“Tentunya penggunaan calo tidak dibenarkan.

Harus sesuai prosedur di pengadilan. Jadi memang hal-hal seperti yang dilakukan pak polisi sangat benar. Selain itu mereka juga menganggu ketertiban dan berlalu lintas,” tuturnya.

Menurutnya dalam proses persidangan memang dibolehkan oleh wakil. Namun, harus ada surat kuasa. Hal ini sesuai dengan pasal 213 KUHP kalau pelaku pelanggaran berhalangan bisa memberi kuasa.

“Tapi, hakim juga akan melihat itu benar atau tidak. Dicek sesuai dengan Kartu Tanda Pendu bin/wrt duknya (KTP),” tuturnya.

Anak Benyamin Sueb Promo Empat Pilar Kebangsaan MEMASUKI masa reses DPR ke tiga, wakil rakyat turun ke daerah pemilihan masing-masing.

Kali ini, Politisi Biem Triani Benjamin pun mendatangi dapilnya yakni Jakarta II yang meliputi wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri. Ia melakukan pertemuan dengan warga Gg. Bugis, Kemayoran, Jakarta Pusat, tepatnya di RT 005/010.

Turut hadir dalam pertemuan itu diantaranya, Lurah Kemayoran, RW, LMK, dan juga Karang Taruna. Disini Biem Benjamin melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan.

Biem menegaskan ke warga tentang pentingnya Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang dikenal dengan empat pilar, sebagai sebuah satu kesatuan dalam menjaga persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Bagaimana pentingnya 4 pilar ini dipahami dan menjadi karakter bangsa, dan masyarakat lebih peduli terhadap bangsa dan negara,” ujar Biem yang akrab disapa Bang Biem putera ketiga dari mendiang Benyamin Suaeb ini kepada wartawan, Jakarta, Jum’at (26/6/2015).

Selain melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan, Bang Biem selaku anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra ini juga menerima aspirasi dan permintaan dari warga, seperti ruang publik terbuka anak, tempat untuk puskesmas, bantuan ambulan, jembatan, dan permohonan untuk dapat dihidupkan kembali silat Betawi di wilayah itu.

Peninggalan kebudayaan itu berkaitan dengan jabatan Bang Biem saat ini selaku ketua IPSI DKI, dan juga selaku praktisi budaya Betawi. Bang Biem pada kesempatan itu juga tampil menghibur warga dengan membawakan lagu-lagu dari almarhum Benyamin Suaeb, berkolaborasi dengan Biang yuanto Kerok band.

Politisi Gerindra Biem Benjamin saat pawai ondel-ondel bareng capres Prabowo.

www.lensaindonesia.com

Razia Parkir Liar Roxy, 53 Motor Kena Garuk Petugas SEBANYAK 53 unit motor terjaring dalam razia parkir liar yang berlangsung di kawasan Roxy, Gambir, Jakpus, Rabu (24/6/2015). Petugas langsung mengangkut puluhan motor-motor tersebut.

Selama ini, kawasan tersebut tergolong ramai dipenuhi motor yang sedang parkir. Kuat dugaan info razia bocor. Tak heran, ratusan motor yang biasa parkir di wilayah ini terlihat sepi.

“Orang sini sudah tahu

kalau akan ada penertiban siang ini, makanya motornya pada dipindah masuk ke beberapa gang di dekat sini,” terang Tomo (33), warga sekitar.

Meski begitu, petugas Satpol PP rupanya hanya merazia motor. Sedangkan PKL yang berada di kawasan itu tak ikut digaruk.

“Anggota Satpol PP banyak di sini, tapi pedagangnya malah bebas jualan di bahu jalan, harusnya ikut ditertibkan bukan dibiarkan berdagang di

bahu jalan,” beber Mario (24), salah seorang pengendara.

Kepala Seksi Operasional Satpol PP Jakarta Pusat, Bona Tongam Siregar mengatakan, dari 53 sepeda motor yang ditindak, 17 di antaranya langsung diangkut dan sisanya dicabut pentil.

Dari puluhan motor tersebut, 36 unit dicabut pentilnya. Petugas menduga, pemotor diyakini tak memarkir motor mereka lantaran Rama pdki/bj dhan berlangsung.

Razia parkir liar di kawasan Jakarta.

Polisi Menobatkan Cara Merampok Dede Heriyan Tersadis Tahun Ini Tapi cara merampok Dede Heriyan terbilang paling sadis sepanjang tahun 2014 – 2015.

Pelaku sudah merencanakan perampokan itu.

Dia membawa pisau dari rumah dan tas untuk menampung barang rampokan.

MERENCANAKAN perampokan, membunuh pembantu, lalu membakar rumah yang dirampok. Yah, polisi pun menobatkan Dede Heriyan (38) sebagai pelaku perampokan tersadis sepanjang tahun 2014 sampai pertengahan 2015 ini.

“Ini paling sadis (sepanjang 2014-2015),” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kamis (25/6/ 2015).

Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Herry Heryawan, juga menyebut ini perampokan paling sadis yang ia temukan sepanjang

tahun 2014 - 2015.

“Tahun 2015 ini memang belum habis. Tapi ini paling sadis,” kata Herry disela jumpa pers kepada wartawan, termasuk Wartakotalive.com, Kamis (25/6/2015).

Sebelumnya, sebuah rumah di Jalan Siaga I, RT 1/5, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dibakar pada Rabu (24/6/2015).

Seorang pembantu bernama Aryani ditemukan terikat dan tubuhnya dipenuhi tusukan. Aryani akhirnya tewas ketika tengah ditangani di RS Husni Thamrin di hari yang sama.

Namun, sebelum tewas, Aryani sempat berbicara dengan seorang perawat. Ia menyebut nama pembunuhnya, Dede Heriyan, yang dulunya pernah bekerja jadi penjaga di rumah kos dekat rumah tempat Aryani bekerja.

Dari situ, polisi menelusuri Dede dan akhirnya diringkus di rumah saudaranya pada Kamis (25/6/2015) dinihari.

Dari tangan Dede, polisi mendapati barang bukti berupa uang sekitar sebanyak 210.

000 dollar Amerika. Atau kurang lebih Rp 3 miliar. Selain itu, polisi juga mendapati barang bukti berupa delapan ponsel dan sebuah tablet. Seluruh barang itu adalah milik

Dede Heriyan

majikan pembantu yang diambil pelaku di kamar tidur sang majikan, Yovita.

Rupanya, Dede memang sudah merencanakan perampokan itu. Dia membawa pisau dari rumah dan tas untuk menampung barang rampokan.

Lalu, begitu saat merampok akhirnya menusuk pembantu rumah tangga, Aryani yang berteriak-teriak. Dede akhirnya memilih membakar rumah tersebut untuk menghilangkan jejak pembunuhan tersebut.

Sebenarnya, saat Dede membakar rumah, Aryani

yang sudah dia tusuk sebanyak 16 kali masih dalam kondisi sekarat. Dede membakar rumah dengan harapan Aryani meninggal di dalam rumah dengan cara tewas terbakar.

Namun warga sempat mengevakuasi Aryani. Tapi akhirnya Aryani menghembuskan nafas saat ditangani di RS Husni Thamrin.

Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Pol Krishna Murti mengatakan, pembunuhan tersebut direncanakan.

Ryan melakukan aksi tersebut dengan kedok perampokan.

“Dia juga terlilit utang oleh

rentenir. Kalau dia utang Rp 1 juta, bayarnya Rp 1.300.000.

Nah di sana juga terlihat dia merampok dengan ada niat sebelumnya,” ucap Krishna, di Mapolda Metro Jaya, Jumat (26/6).

Lebih lanjut Krishna mengatakan, pelaku setiap harinya membawa pisau dan obeng. Namun, pelaku tidak mengatakan untuk apa alat tersebut.

“Obeng dan pisau selalu dibawa. Kalau untuk perbaikan motor salah satunya, kenapa saat dia membuka pintu dia sudah mengeluarkan pi the/prs sau?” ucap Krishna.

21.000 Personel Polda Metro Jaya Amankan Idul Fitri 1436 H

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat berbincang bareng Wapres JK soal denah DKI Jakarta.

Pemprov DKI Larang Pejabat Mudik Pakai Mobdin GUBERNUR DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengeluarkan aturan larangan terhadap PNS dan pejabat DKI Jakarta mudik membawa mobil dinas.

Ahok, menginstruksikan bawahannya mudik dengan angkutan umum.

“Enggak boleh, sama seperti tahun kemarin kan juga tidak boleh,” terang eks Bupati Bangka Belitung tersebut di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Seluruh pejabat Pemprov DKI diperintahkan untuk menggu-

nakan kereta api, pesawat, bus, dan kapal laut.

Ahok menolak penggunaan mobil dinas. Dia menyarankan menyewa atau naik kereta.

Menurut Ahok, mobil dinas tak bisa digunakan untuk mudik. Ia beralasan, penggunaan kendaraan operasional itu dipergunakan untuk bekerja dan pelayanan warga DKI. Selain itu, seluruh perawatan mobil dinas itu menggunakan APBD. “Pemeliharaan mobil dinas tanggung jawab Pemprov DKI,

artinya memang buat dinas atau bekerja,” tandas ia.

Eks Wagub DKI itu bakal mengganjar sanksi jika kedapatan ada pejabat memberi sanksi terhadap PNS itu. Pasalnya, mobil dinas itu merupakan fasilitas negara dan haram hukumnya untuk peruntukan pribadi.

Hukuman itu bisa berupa saksi disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Sanksinya bisa teguran hingga tertu pdki/bj lis.

KAPOLDA Metro Jaya, Irjen Pol Tito Karnavian menyatakan, pihaknya akan mengerahkan kekuatan penuh untuk mengamankan perayaan Idul Fitri 1436 Hijriah.

“Kesiapan itu berupa operasi ketupat. Operasi itu bakal terpusat dengan Mabes Polri,” ujarnya saat berbuka puasa bersama nelayan di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (26/6/2015).

Operasi ketupat, jelas Tito, bertujuan untuk menciptakan kondisi nyaman untuk masyarakat. Pihaknya bakal menerjunkan sebanyak 21.000 personel dalam operasi itu.

“Untuk tanggal mulai operasinya masih kami rapatkan. Beberapa personel, nantinya akan dikerahkan dan disebar ke wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok,” ujarnya.

Ia menargetkan, operasi ketupat untuk meminimalisir kejahatan jalanan, berupa premanisme.

“Untuk titik yang akan diberikan pengamanan khusus, merupakan daerah arus mudik. Seperti di Stasiun serta terminal di Jabodetabek, Bandar Udara Soekarno Hatta. Sehingga masyarakat nyaman ketika pergi untuk mudik,” ungkapnya.

Bagi masyarakat yang bepergian dengan kendaraan umum, lanjut Tito, bisa dititipkan kendaraan pribadinya ke kantor polisi terdekat. Tak hanya itu, selain pihaknya mengawasi tempat kendaraan umum tersebut polisi juga akan menyediakan pos pantau di jalan arus mudik.

“Pos Pantau akan dibangun di jalurjalur mudik seperti di Bekasi menuju jalur Pantai Utara Jakarta. Serta dari Tangerang menuju Cilegon. Pos berwarna ungu akan didirikan oleh kami sebagai tempat kami memantau arus mudik,” pan tutupnya.

JABAR SQUARE

11 Edisi 93/29 Juni - 05 Juli 2015

Bank BJB Dukung Pembiayaan Dua Proyek Jalan Tol SEBAGAI bentuk komitmen Bank BJB dalam mendukung pengembangan infrastruktur daerah dan nasional, telah bekerjasama dengan beberapa operator jalan tol dan pihak perbankan lainnya melalui pemberian fasilitas kredit sindikasi kepada 2 (dua) operator jalan tol yaitu PT. Lintas Marga Sedaya untuk proyek jalan tol Cikampek – Palimanan dan PT. Jasamarga Pandaan Tol untuk proyek jalan tol GempolPandaan.

Peresmian jalan tol Cikampek-Palimanan telah dilakukan pada hari Sabtu peekan lalu oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pada kesempatan tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Barat (Ahmad Heryawan), Menteri PU & Perumahan Rakyat RI (Basuki Hadimuljono), Direktur Utama bank bjb (Ahmad Irfan) dan Direksi bank peserta sindikasi lainnya beserta jajarannya.

“Dukungan pembiayaan bank bjb dalam proyek jalan tol Cikampek-Palimanan ini merupakan salah satu komitmen bank bjb dalam pengembangan infrastruktur guna meningkatkan perekonomian di daerah, khususnya provinsi Jawa Barat. Dimana dalam hal ini bank bjb merupakan salah satu Joint Mandated Lead Arranger dalam pembiayaan proyek jalan tol CikampekPalimanan yang diikuti oleh 20 bank peserta sindikas,” ujar Ahmad Irfan.

Proyek jalan tol tersebut memiliki peran strategis dalam menghubungkan jalur trans jawa untuk menunjang jalur distribusi dan logistik di pulau jawa dan dengan beroperasinya jalur tol tersebut diharapkan dapat memecah kemacetan di Jalur Pantai Utara (Pantura), terlebih lagi pada saat momen liburan dan Lebaran. Jalan tol Cikampek-Palimanan merupakan ruas terpanjang dari jalur trans jawa dengan panjang 116,75 km dan terbagi dalam 6 seksi.

Fasilitas kredit sindikasi proyek jalan tol Cikampek – Palimanan ini total sebesar Rp 8,8 triliun, dimana bank bjb memiliki porsi komitmen pembiayaan sebesar Rp. 800 miliar. Pembiayaan tersebut ditujukan untuk pembangunan proyek jalan tol CikampekPalimanan dengan jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan tahun 2027.

Sedangkan peresmian jalan tol Gempol-Pandaan telah dilaksanakan 1 (satu) hari sebelumnya (12/6) dan juga dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.

Proyek jalan tol Gempol-Pandaan memiliki peran strategis dalam menghubungkan kota Surabaya, kabupaten Pasuruan dan kota Malang untuk menunjang jalur distribusi dan logistik di Jawa Timur. Jalan tol Gempol - Pandaan memiliki panjang 13.61 km dan akan dioperasikan oleh PT.Jasamarga Pandaan Tol yang merupakan salah satu anak usaha PT.Jasa Marga (Persero) Tbk. Fasilitas kredit sindikasi proyek jalan tol Gempol Pandaan ini total sebesar Rp. 817 miliar dimana bank bjb memiliki porsi komitmen pembiayaan sebesar Rp 100 miliar. Pembiayaan tersebut ditujukan untuk pembangunan proyek jalan tol Gempol - Pandaan dengan jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan tahun 2027.

“Hal ini mencerminkan komitmen bank bjb untuk terus mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka pengembangan infrastruktur di Indonesia dan provinsi Jawa Barat & Banten khususnya serta untuk meningkatkan perekonomian daerah. Bank bjb juga telah membentuk Grup tersendiri yang difokuskan untuk meningkatkan kerja sama dengan BUMN ataupun korporasi swasta dan anak-anak perusahaannya baik dari sisi funding maupun lending serta layanan perbankan lainnya,” pungkasnya. arie

Ketua DPRD Garut Kantongi Anggaran Aspirasi Rp22 M Dana aspirasi ditujukan untuk 50 politisi dewan dengan besarannya bervariatif.

Ketua DPRD Garut telah mendapatkan Rp 22 miliar.

KETUA DPRD Garut mendapatkan dana aspirasi sebesar Rp22 miliar dari anggaran APBD Tahun 2015. Dana ini dititipkan pada tiap dinas.

Kondisi itu seolah bertolak belakang dengan sikap sebagian besar politisi DPR RI yang masih mempertimbangkan pemberian jatah dana aspirasi sebesar Rp20 miliar.

Rupanya, tak hanya Ketua DPRD Garut saja, terdapat pula politisi dewan setempat yang mengantongi dana aspirasi yang kisarannya mencapai

untuk pembangunan, perbaikan insfratruktur serta pengadaan barang dan jasa sebesar Rp581 miliar. Dana aspirasi yang ditujukan untuk ke-50 politisi dewan dari alokasi dana itu besarannya bervariatif.

“Ada yang Rp750 juta, Rp 1,2 miliar sampai jatah Ketua DPRD Garut, yakni Rp22 miliar,” ungkap sumber tersebut, Jumat (19/6/2015), di Garut.

Ia mempersilahkan publik untuk mengawasi dana tersebut dan dipersilahkan untuk mengecek ke tiap dinas dan DPPKA. Menanggapi rumor tersebut, Ketua LSM Forko Pusaka Kabupaten Garut, R Faisal Adam, mengatakan, pihaknya meminta pihak penegak hu-

Rp750 juta sampai Rp1,2 miliar. Anggaran itu dititipkan pada tiap dinas dengan bentuk kegiatan berdasarkan usulan dari para simpatisannya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber Lensa Indonesia, ia mengungkapkan, besaran alokasi anggaran Ketua DPRD Garut, Ade Ginanjar yang juga ketua DPD Partai Golkar Garut, sebesar Rp22 miliar diambil dari APBD. Untuk diketahui, anggaran APBD Garut Tahun 2015 mencapai Rp3,2 triliun. Sedangkan

Dinkes Kota Bandung Libatkan KPK WAKIL Walikota Bandung, Oded M Danial bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Ahyani Raksanagara serta Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, Niken Aryati menandatangani rencana aksi pencegahan korupsi sektor pelayanan kesehatan Kota Bandung.

Penandatangan tersebut dilakukan dalam kegiatan dialog dan pelatihan pencegahan korupsi di sektor pelayanan kesehatan: Fraud Control Plan dalam pengelolaan kapitasi jaminan kesehatan di Hotel Panghegar, Jalan Merdeka, Selasa (23/6).

“Pencegahan korupsi perlu dilakukan secara sistematis dan terstruktur sebagaimana tindakan korupsi itu sendiri, yakni dengan kesadaran penuh mengantisipasi segala bentuk penyimpangan, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja,” katanya.

Oded berharap, sikap antisipatif ini hendaknya dimiliki pula oleh seluruh pengelola anggaran. Khususnya aparat kesehatan yang menyediakan layanan dasar hak warga negara dan dijamin undang-undang.

“Karena substansinya mere-

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Ahyani Raksanagara disaksikan Wakil Walikota Bandung, Oded M Danial saat menandatangani rencana aksi pencegahan korupsi sektor pelayanan kesehatan.

ka memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dengan senantiasa berpijak pada norma dan kaidah hukum dalam pengelolaan keuangannya, baik bersumber dari pemerintah maupun pihak penjamin,” ujarnya.

Dialog dan pelatihan itu, kata Oded, merupakan bagian dari komitmen Pemkot Bandung dan KPK untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman bagi fasilitas kesehatan terutama yang melaksanakan program jaminan kesehatan nasional.

Dalam melaksanakan jami-

nan kesehatan nasional itu, Pemkot Bandung telah mengadakan MOU dengan BPJS kantor cabang utama Bandung pada tanggal 1 Januari 2014, sebagai komitmen pelaksanaan JKN di Kota Bandung, yang kemudian dilanjutkan MOU dengan seluruh rumah sakit di Bandung.

“Hingga Mei 2015, peserta BPJS mencapai 1.434.792 jiwa, termasuk masyarakat miskin yang dijamin fasilitas kesehatan dan pembiayannya oleh Pemkot Bandung,”ungkapnya. arie

kum untuk ikut mengawasi dalam penerapan anggaran.

“Dana sebesar itu rawan tindak pidana korupsi,” beber Faisal.

Ia mendesak agar penyidik dari kejaksaan dan Polres Garut ikut mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Dirinya berharap, jangan sampai dana sebesar Rp22 milar itu tak dinikmati warga dalam penggunaannya.

Menurutnya, dana aspirasi tersebut memang kerap didapat setiap Anggota DPRD Garut. Mereka mendapatkan pengajuan dari simpatisannya dari setiap daerah pemilihan.

Namun, langkah itu ia anggap wajar asalkan dalam penerapan anggarannya tak melibatkan anggota DPRD

setempat.

“Jangan sampai ikut andil dalam menentukan pihak rekanannya. Tetapi, tidak tertutup kemungkinan adanya nego penentuan rekanan. Kemungkinan akan terjadi jual beli proyek,” aku ia.

Hal yang sama diungkapkan Ketua LSM Laskar Garut Mandiri (Lagam), Yudi Setia Nugraha, menurutnya, anggaran aspirasi yang digulirkan Anggota DPRD Garut, memang patut diawasi.

Pasalnya, dalam tiap penggunaannya kerap ditemui anggaran tak sesuai dengan aturan. “Salah satu contoh, banyak pekerjakan perbaikan jalan yang usianya hanya seumur jagung,” kata Yudi. taufiq_akbar

Dugaaan Gratifikasi Alex Tachsin Dilimpahkan ke PN Bandung SETELAH Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Alex Tachsin Ibrahim, dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Kebonwaru oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung bebrapa waktu yang lalu. Kejaksaan negeri bandung minggu ini akan melimpahkan berkas kasus tersebut ke pengadilan Bandung.

Alex merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan SMAN 22 Bandung tahun anggaran 2013 senilai Rp 7 miliar. Ia diduga menerima gratifikasi dalam kasus tersebut.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kajari Bandung, Fauzi Marasabessy, SH,.mengatakan sudah melakukan pemberkasan dan sudah selesai. Kasus dugaan korupsi dalam pengadaan lahan untuk pembangunan SMAN 22 Bandung. “Hingga kini kejaksaan sudah menetapkan dua orang tersangka yakni Didi Rismunadi dan Alex Tachsin Ibrahim,” kata Fauzy, Kamis (26/6/2015).

Dia menambahkan, untuk tersangka Didi, berkasnya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung. “Saat ini, perkaranya sudah mulai disidang-kan. Sementara untuk tersangka Alex Tachsin, penyidik kejaksaan pemberkasannya sudah beres dan minggu ini akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung,” katanya.

Dikatakannya, besar kemungkinan bakal ada tersangka baru jika dalam kasus ini beberapa saksi tidak bisa membuktikan sekaligus mengembalikan aliran dana Rp 6,9 milyar dalam kasus pengadaan lahan untuk SMAN 22 Bandung ini.

Dirinya mengakui telah menerima cek sebesar 6,9 milyar dari ahli waris pemilik lahan tersebut. Dan uang tersebut akan dicairkan sesui tanggal yang tertrera di dalam cek tersebut. “Jika cek ternyata tidak bisa dicairkan, ya pastinya ahli waris pemilik lahan tersebut terpaksa dijadikan tersangka baru,” tuturnya. caca

Bupati Garut Siap Tutup Tambang Pasir Galian C

Bupati Garut Rudy Gunawan segera menghentikan pembangunan lokasi wisata kawasan Darajat.

PEMKAB Garut, Jawa Barat tidak bermain-main dalam memberikan sanksi terhadap para pengusaha tambang pasir (Galian C), yang tidak mengantongi izin. Khususnya untuk tambang pasir yang berlokasi di Kampung Sindangsingkir, Kecamatan Banyuresmi, yang segera ditutup. Pasalnya, selain sudah menganggu keteriban umum tetapi izinnya juga tidak ada.

Demikian diungkapkan Bupati Garut, Rudy Gunawan, Kamis (25/6/ 2015) pada Lensa Indonesia usai melaksanakan tarawih keliling di Kecamatan Leuwigoong, wilayah Garut Utara. “Besok saya akan mela-

yangkan surat pada pengusaha tambang pasirnya,” ujarnya Rudy mengatakan, penutupan itu sangat beralasan. Sebab, sudah ada aturan mainnya meski proses perizinannya dilakukan Pemprov Jabar, Pemkab Garut juga memiliki kewenangan terutama menyangkut warga kebanyakan.

“Memang benar pengusaha tersebut sudah melanggar aturan, dimana seperti diberitakan beberapa media. Ternyata masyarakat Sindangsingkir sudah resah dengan keberadaan tambang pasir tersebut, terlebih dalam menjalankan tambangnya

hingga larut malam,” kata Rudy.

Masih kata ia, lokasi tersebut bisa dikatakan kawasan bebas. Namun, jika dalam menjalankan usahanya tidak dilengkapi izin, sudah jelas melanggar aturan. Bahkan berdasarkan informasi lahan tanahnya merupakan milik pribadi izin mesti tetap dikantongi. “Tidak boleh semena-mena kan ada hukum yang mengatur,” kata Rudy.

Sementara ditempat terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Firman Karyadin, mengatakan pihaknya belum siap melakukan pengusiran terhadap akti-

vitas galian C liar kendati Bupati Garut sudah mengatakan akan menutup kawasan tambang pasir tersebut.

Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait terutama dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (SDAP). “Kami akan segera mengkomunikasikan dengan dinas terkait,” tandas ia.

Dijelaskannya, pihaknya juga sudah mendapatkan laporan tentang keluhan warga dengan adanya tambang pasir tersebut, memang sampai sejauh ini pihak pengusaha belum mengantongi izin tambangnya. taufiq_akbar

Laporan Khas Lensa Indonesia – Jawa Barat (Bagian 4) Kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung Diduga Terkorup di Indonesia

Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rugikan Negara Rp 1,7 Miliar FORUM Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah (Formas Pekape), secara intens menyoroti kinerja pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung. Sorotan tersebut cukup beralasan, mengingat berbagai dugaan korupsi terhadap beberapa paket pekerjaan atau proyek yang bernilai miliaran rupiah.

Sinyalemen beberapa paket proyek yang ada di BBWS Cimanuk-Cisanggarung, menjadi “ladang korupsi” tertuju kepada Ir. Trisasongko Widianto, Dipl, HE, kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung, demikian dikatakan Asmadi MA, wakil ketua Formas Pekape kepada Lensa Indonesia di halaman kantor Kejati Jabar, Kamis (25/6).

Menurut Asmadi, sekitar empat paket proyek besar yang ada di BBWS Cimanuk-Cisanggarung, yang rentan terjadi penyimpangan. Salah satunya adalah pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi, yang berlokasi di daerah irigasi (DI) Jengkelok dengan saluran sekunder (SS) Losari, Kabupaten Brebes, tuturnya.

Berdasarkan informasi yang diketahui tim Formas Pekape, bahwa pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi DI. Jengkelok dan SS.Losari, adalah pekerjaan anggaran 2014 dengan sumber dana APBN yang tertuang dalam nilai kontrak sebesar Rp 4.150.125,000. Atau dengan no kontrak HK.02.03/ At-3/Irwa-1/01-21/2014, dan sebagai perusahaan penyedia

Paket pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi di Jengkelok (SS. Losari) Kabupaten Brebes.

adalah PT. Adikarya Putri Pratama, yang beralamat di jalan Siliwangi (Dawuan) Majalengka.

Namun anehnya nilai kontrak dengan penawaran cukup signifikan atau sebesar Rp 3.317.597.000 ada selisi Rp

842.500.000.

“Menurut perhitungan kami (Formas Pekape, Red) terkontrak dengan penawaran, terindikasi ada penggelembungan harga perkiraan sendiri (HPS) untuk mendapat-kan nilai kontrak yang diinginkan. Dengan demikian ada penguapan uang negara sebesar Rp 842.500.

000,” terang Asmadi.

Selain hal tersebut, menurut Asmadi secara teknik pengerjaan proyek tersebut diduga terjadi beberapa penyimpangan dalam bestek, seperti pada pasangan batu diletakkan langsung diatas tanah tanpa adukan, yang seharunya terlebih dahulu didasari dengan lapisan PC setebal 2 cm dengan campuran 1:4.

Kemudian masalah keteba-

lan pasangan batu (Lining) hanya setebal 15 cm,sementara dalam gambar teknis yang ada dikontrak bahwa ketebalan pasangan batu seharusnya 30 cm. “Campuran semen dengan pasir untuk pasangan diduga tidak sesuai dengan standar teknis, sehingga baru beberapa bulan saja pasangan tersebut sudah retak,” jelasnya.

Tidak hanya itu, pada proyek tersebut diduga terjadi pengurangan volume kedalaman pondasi, itu artinya mengurangi kekuatan tanggul padahal biaya yang disediakan sebagaimana dalam kontrak adalah 725 M3 X Rp 709.370 = Rp 710.095.000.

“Kemudian pengerjaan siaran yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, seha-

rusnya bidang sambungan diantara batu muka harus dikorek atau dibersihkan dengan kedalaman kurang lebih 2 cm,” katanya.

Melihat kondisi ini terkesan adanya pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pengerjaan kegiatan tersebut, terutama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) irigasi dan rawa 1, serta pihak pengawas lapangan diduga sengaja tidak memperhatikan masalah kualitas serta kuantitas pekerjaan. Akibatnya keuangan negara dapat dirugikan ratusan juta rupiah, “Dengan asumsi atau berdasarkan penghitungan tim Formas Pekape, diduga negara dirugikan sebesar Rp1.794.857.000,” ujar Asmadi. ronny www.lensaindonesia.com

12

JATIM SQUARE

Edisi 93/29 Juni - 05 Juli 2015

Dualisme Universitas Darul Ulum Memanas

Simpatisan BNNK Surabaya membagian brosur dan bunga kepada pengendara yang melintas di Jl. Darmo, Surabaya memperingati hari anti korupsi internasional.

Hari Anti Narkotika Internasional, BNNK Surabaya Bagi Bunga DALAM memperingati hari Anti Narkotika Internasional (HANI), Badan Narkotika Nasionak kota (BNNK) Surabaya, Jawa Timur, Jum’at (26/6/2015) melakukan aksi simpatik dengan membagikan ratusan bunga dan brosur kepada pengendara.

Aksi simpatik tersebut, dilaksanakan di depan monumen Polisi Istimewa Jl Raya Darmo, Surabaya, Jawa Timur dengan melibatkan puluhan pelajar yang peduli akan bahaya mengkonsumsi Narkoba.

Kepala BNNK Surabaya AKBP Suparti mengatakan, sejatinya BNNK sudah melakukan kegiatan sejak beberapa hari lalu dalam bentuk keprihatinan terhadap pecandu Narkoba.

“Dalam memperingati hari anti Narkotika Internasioanal (HANI) ini, kami lakukan aksi simpatik dengan membagikan bunga terhadap pengendara, dengan melibatkan pelajar, agar mereka paham akan bahaya Narkoba bagi penggunanya dan lingkungan sekitar,” terang Suparti.

“Kami harap dengan melakukan aksi Simpatik ini, masyarakat lebih sadar akan bahaya penyalahgunaan Narkoba, sehingga dapat dengan sukarela mengantarkan keluarga ataupun tetangganya untuk rehabilitasi,” tambahnya.

Mantan Kasubbag Humas Polrestabes Surabaya ini menjelaskan lebih lanjut, korban penyalahgunaan Narkoba di Surabaya, masih cukup tinggi dan didominasi usia produktif, dan rehabilitasi merupkan langkah paling tepat. “Seperti diatur dalam Pasal 54 undang undang no 35 tahun 2009, bahwa korban penyalahgunaan terhadap Narkoba harus direhabilitasi, dan kami harap bagi korban dengan sukarela datang untuk direhab,” paparnya.

Sementara Deajeng Rereneza Ramadhani siswi kelas VIII tersebut mengaku, sangat senang dilibatkan dalam aksi simpatik hari anti Narkotika Internasional dan akan mengedukasikan pengalamannya kepada temannya. “Selama ini saya hanya tahu Narkoba dari Media, tapi setelah mendapat pemaparan bahayanya Narkoba dari BNNK Surabaya, sangat mengerikan dan bisa membunuh masa depan,” ucap Deajeng. rofik

PNS Dihimbau Waspada Penipuan Jelang Lebaran NAMA Pemkot Surabaya acapkali dicatut dalam aksi penipuan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi. Tidak hanya mengincar masyarakat umum, aksi penipuan ini juga menyasar internal lingkungan pemerintah kota.

Modusnya antara lain penipuan tentang pengangkatan jabatan struktural di lingkungan Pemkot Surabaya yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Surabaya plus permintaan transfer uang ke rekening salah satu pejabat struktural di BKD dengan berbagai alasan.

Menyikapi hal itu, BKD Surabaya mengimbau pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya lebih berhatihati terkait maraknya penipuan di Lingkungan Pegawai Negeri Sipil Pemkot Surabaya.

Kepala BKD Surabaya, Mia Santi Dewi, mengatakan penipuan yang dilakukan melalui telepon itu mengincar para PNS di lingkungan kelurahan dan kecamatan Pemkot Surabaya. “Para pegawai dijanjikan mendapatkan jabatan struktural tertentu, atau dinaikkan jabatannya. Modusnya dengan meminta transfer sejumlah uang ke nomor rekening bank tertentu,” ujar Mia Santi Dewi kepada Lensa Indonesia, Kamis (25/6/2015).

Mia Santi Dewi merasa perlu memberikan statement resmi dikarenakan upaya penipuan melalui telepon kepada PNS Pemkot Surabaya, terutama kepada pegawai kelurahan dan kecamatan terkait pengangkatan dalam jabatan struktural, kini semakin marak.

BKD Surabaya berharap agar pegawai tidak sekadar percaya tetapi memiliki sikap curiga terhadap segala iming-iming atas promosi kenaikan jabatan maupun rotasi jabatan struktural. “Promosi ataupun rotasi di lingkungan Pemkot Surabaya, sama sekali tidak ada pungutan biaya. Pemkot Surabaya tidak pernah meminta imbalan dalam bentuk apapun dalam kaitannya dengan promosi ataupun rotasi dalam jabatan struktural dan urusan kepegawaian lainnya,” sambung Mia Santi Dewi.

Tak lupa Mia Santi Dewi mengimbau seluruh jajaran SKPD Surabaya agar selalu waspada. Tidak hanya waspada secara personal, tetapi juga memberitahukan kepada seluruh stafnya untuk tidak mudah percaya terhadap usaha penipuan baik berupa telpon maupun SMS atau yang lainnya yang dilakukan orang tidak bertanggung jawab. “Kami berharap seluruh PNS Pemkot Surabaya senantiasa waspada dan berhati-hati terhadap upaya penipuan,” sambung dia. iwan

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

Kubu Rektor Mudjib Sweeping Aset Undar Kubu Rektor Mudjib menurunkan baliho kubu Rektor Ibrohim. Mereka melakukan sweeping ke beberapa ruangan-ruangan yang selama ini dipakai kantor kubu Rektor Ibrohim.

UNIVERSITAS Darul Ulum (Undar) kembali memanas, ditengarahi oleh puluhan mahasiswa kubu Rektor Mudjib Musta’in beserta Ketua Yayasan Ahmada Faidah Musta’in mengosongkan ruang kantor kubu Rektor Ibrohim, Rabu (24/ 6/2015).

Mereka menggelar aksi mimbar bebas dan berorasi secara bergantian di halaman kampus terlebih dulu, setelah itu puluhan mahasiswa diketahui sejumlah karyawan baik dosen maupun dekan dari kubu Rektor Mudjib Musta’in, menurunkan baliho kubu Rektor Ibrohim. Selanjutnya mereka melakukan sweeping ke beberapa ruangan-ruangan yang selama ini dipakai kantor kubu Rektor Ibrohim.

“Hari ini aset-aset tersebut kembali kita kuasai dan kita sita sebagai bukti. Karena memang kami yang sah sesuai

surat dari Kopertis VII. Ini terbukti dengan keluarnya surat dari Kopertis tertanggal 5 Juni 2015, semua ruangan disweeping mahasiswa adalah Fakultas Ekonomi, Sospol dan Fakultas Hukum,” ujar Andika Dwi Wahyono alias Kombun, Ketua BEM Undar yang memimpin jalannya aksi.

Ketua Yayasan Undar kubu Rektor Mudjib Musta’in, Ahmada Faidah Musta’in membenarkan jika aksi yang dlakukan mahasiswanya tersebut. Semua itu atas pemintaan mahasiswa menuntut agar permasalahan di Undar segera dituntaskan, hal itu diperkuat oleh surat dari Kopertis Wilayah VIII tertanggal 5 Juni 2015.

Surat yang ditandatangani Prof Dr Ir Suprapto Koordinator Kopertis VII menyampaikan jika kubu Rektor Ibrohim dilarang menggelar proses pendidikan di Undar Jombang. Neng

Aah sapaan akrab Ahmada menekankan jika surat Kopertis VII menyatakan tiga alasan yang mendasari pelarangan. Pertama, Ibrohim diangkat rektor oleh perorangan atau yayasan yang tidak memiliki keabsahan hukum.

Ia menekankan, jika yayasan yang sah mengelola pendidikan di Undar adalah Yayasan Undar yang diketuai Ahmada Faidah, sebagaimana akta No 20 tanggal 19 April 2014, dan telah tercatat di Depkumham. Yayasan kemudian mengangkat Rektor Mudjib Mustain.

Selanjutnya yang kedua, putusan PN Jombang No 18/ Pdt.G/2014/PN.JMB tertanggal 14 Februari 2014 dan surat PN Jombang 12 Mei 2015, yang menyebut putusan tersebut sudah ‘inkrach’, karena sampai waktu yang ditentukan para pihak tidak melakukan banding.

Dan ketiga, surat tertanggal 5 Juni 2015 dan ditandatangani langsung Koordinator Kopertis VII Prof Dr Ir Suprapto DEA itu menyebut, tindakan Ibrohim memposisikan diri sebagai rektor ber-

Jelang Lebaran, Pilihlah Biskuit Berlabel Halal MENJELANG Lebaran umat muslim di Indonesia sebagian besar akan banyak memburu banyak makanan, khususnya makanan ringan seperti biskuit yang akan dijadikan suguhan untuk menerima para tamu di rumah saat hari raya Idul Fitri.

Salah satu produsen biskuit meminta masyarakat atau konsumen lebih teliti dalam membeli biskuit, seperti adanya label halal di kemasan biskuit yang akan dipilih.

Marketing dan Direktur PT Mega Global Food Industry Hawie Wijono menjelaskan, pentingnya label halal untuk memastikan bahwa bahan baku biskuit tersebut aman untuk dikonsumsi serta tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan oleh Islam.

“Jadi saat membeli biskuit pilih yang ada label halal di setiap kemasannya,” katanya usai meninjau stok biskuit produksinya Kokola di sejumlah tempat di Surabaya, Selasa (23/6/2015).

Menurut dia, halal harus menjadi sesuatu yang nomor satu di setiap produk makanan pada umumnya, baru pertimbangan lain-lainnya menyusul. “Halal menjadi yang pertama, baru kemudian melihat rasa, kemasan atau desainnya, dan lainnya,” tegas dia.

Pihaknya mengingatkan kembali konsumen juga jangan sampai terjebak produk yang kemasannya dibuat menarik, namun tidak halal dan

Kenaikan Dana Bansos Tidak Terkait Momen Pilkada

Direktur Manajer PT Mega Global Food Industry Richard Cahyadi Sjarif saat mengecek produknya.

mengandung bahan yang tak layak.

“Kita harus mengedukasi masyarakat untuk benar-benar memilih dan tak terjebak kemasan. Jangan asal beli karena kemasannya menarik, tapi tak layak konsumsi. Kalau hanya sekedar murah tapi produk tidak jelas tentu itu akan menjadi masalah nanatinya,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Direktur Manajer PT Mega Global Food Industry Richard Cahyadi Sjarif menyatakan sebagai salah satu perusahaan yang memproduksi biskuit, saat memasuki bulan Ramadan hingga Lebaran ini permintaan konsumen akan produk biskuit cukup tinggi.

Perusahaannya telah melakukan persiapan dengan menambah jumlah produksi biskuitnya sejak empat bulan lalu.

“Empat bulan persiapan

KENAIKAN anggaran bantuan sosial (bansos) di daerah seringkali diplototi berbagai pihak sebagai upaya pencegahan penyelewengan. Penyalahgunaan dana bansos cukup berpotensi menjelang momen pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015 dari pasangan incumbent.

Tapi beda di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dapat diketahui dana bansos pada tahun 2015 ini ada kenaikan dua kali lipat dari anggaran murni yang telah disediakan tidak ada kaitanya

kami menyambut Lebaran tahun 2015 ini. Permintaan yang meningkat tajam dan kenaikan hingga dua kali lipat dibandingkan biasanya, membuat kami akan memenuhi pasar Indonesia dalam rangka memperkuat pasar domestik,” papar Richard.

Sebagai produsen aneka macam biskuit, Kokola grup juga telah menerapkan total food safety, yakni makanan yang aman mulai penggunaan bahan baku, alat produksi, hingga proses produksi dengan standar keamanan pangan tertinggi.

“Selama ini, biskuit Kokola berhasil merambah ekspor dengan komposisi 60 persen dan 40 persen sisanya untuk domestik. Kami bertekad meningkatkan pasar domestik dan pasar ekspor seimbang sama-sama berimbang 50 persen,” tukasnya. sarifa

dengan Pilkada.

Hal itu diketahui dari pernyataan Dwi Rianto Jatmiko (Antok) Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, menurutnya kenaikan dana bansos sesuai unsur kegunaanya memang sudah terintegrasi program rutin yang terus berjalan.

“Jadi dana bansos memang ditujukan ke kegiatan rutin dan terdata secara pasti seperti penyandang disabilitas, pemberian bea siswa. Misalkan bea siswa itu kan tidak bisa diputus dan terus berjalan, itu pasti. Jadi sama sekali tidak ada kaitanya dengan

Mahasiswa yang berasal dari Rektor Undar kubu Musta'in menggelar sweeping.

tentangan dengan UU No 12/ 2012 pasal 60 ayat 2, pasal 42 ayat 4 dan pasal 28 ayat 3.

“Pada surat itu Ibrohim dinyatakan tidak memiliki hak dan kewenangan mengelola Undar Jombang. Seperti menerima mahasiswa baru, menyelenggarakan wisuda, dan menerbitkan ijazah, mereka tidak punya kewenangan berdasar pada surat tersebut,” ujar Ahmada, selaku keluarga dari bani Musta’in Romly, pendiri Universitas Darul Ulum.

Sementara itu Kubu Rektor

Ibrohim, salah satu dosen Sospol Hasan, saat ditemui usai penyitaan aset oleh mahasiswa dan sejumlah pejabat kubu Rektor Mudjib Musta’in mengaku jika persoalan seperti ini seharusya tidak dilakukan, apalagi ini bulan ramadhan. “Kami akan menempuh jalur hukum sesuai penegakan hukum yang berlaku, karena kami juga sudah menyerahkan sepenuhnya pada tim kuasa hukum bagaimana langkah selanjutnya,” tutupnya. obi

Langsung Dimakamkan, Jenazah TKI Hongkong Tiba di Malang JENAZAH Wiji Astutik (34), tenaga kerja indonesia (TKI) asal Kabupaten Malang, jawa Timur yang tewas dibunuh di Hong Kong, tiba di tanah air dan langsung di makamkan, Rabu (24/06/2015) dini hari.

Saat tiba di rumah duka di Dusun Krajan, Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, pihak keluarga tidak diperkenankan melihat jenazah sebab kondisinya sudah rusak. Kendati begitu keluarga mengaku ikhlas dan bersyukur bisa mamakamkan jenazah Wiji.

“Jenazah disalati lebih dahulu baru kemudian dimakamkan. Kami pasrah apa kata pemerintah dan terima kasih jenazahnya sudah dibawa kemari,” kata Rinda Lestari (24), adik Wiji Astutik.

“Kami ikhlas, hanya berharap pelakunya ditangkap dan diadili sesuai hukum di sana,” ucap Rinda yang kini sedang mengambil cuti kerja sebagai TKI di Taiwan selama dua minggu untuk ikut mempersiapkan kebutuhan keluarganya dan menyambut jenazah kakaknya tersebut.

Menurut dia, kakaknya hanya meninggalkan wasiat untuk mengurus keluarga dan anak semata wayangnya, Putri Rajayu (11). “Kakak saya tak pernah mengeluh selama hidup, dia hanya titip keluarga.

Anaknya sekarang jadi tanggungan saya,” katanya.

Diketahui, suami Wiji Astu-

Pilkada,” tegas Antok, seusai memimpin rapat P-APBD Kabupaten Ngawi, Kamis (25/06).

Bebernya, dana bansos melalui APBD murni baru disediakan separuh yakni Rp 2,5 milyar setelah adanya perubahan anggaran baru naik sebesar Rp 5,2 milyar.

Diakui Antok, secara ideal memang dana bansos berkisar pada angka Rp 5 milyar untuk bisa mencover kebutuhan rutin sebagimana disebut sebelumnya. Jadi kalau toh ada kenaikan dana bansos memang sudah distandarkan dengan kebutuhan yang

Wiji Astutik berfoto saat libur kerja di Hongkong.

tik, Supa’at, telah meninggal pada tahun 2014 lalu, tak lama setelah ibu Wiji Astutik, Sumiati, meninggal dunia. Supa’at meninggal karena kecelakaan lalulintas.

Selama di Hong Kong, Rinda menyebut, almarhum sering mengatakan ingin pulang. “Dia kesulitan mengumpulkan uang untuk pulang,” katanya.

Wiji Astutik adalah TKI Hong Kong yang ditemukan tewas terbungkus dalam kasur dan tergeletak di jalan. Saat ini kepolisian Hong Kong sudah menetapkan satu orang tersangka yakni Wahaj Fyaz yang merupakan kekasih Wiji.

Saat ditemukan, kondisi tubuh Wiji mengenaskan. Tubuhnya penuh lebam dan ditemukan bekas luka sayatan benda tajam. ridwan

harus dipenuhi.

Bahkan tegasnya lagi, lewat PAPBD yang baru diparipurnakan antara DPRD dengan Bupati Ngawi terkait dana hibah justru ada penurunan secara drastis. Angka itu cukup terlihat dari perbandingan tahun sebelumnya 2014 senilai Rp 70 milyar akan tetapi pada hasil PAPBD 2015 ini turun menjadi Rp 59 milyar. Itu pun, mayoritas dihibahkan ke kegiatan pemilu seperti pembiayaan di KPUD, Panwas dan pihak keamanan seperti Polri maupun TNI. pr

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Taufik Akbar (Biro Garut) Biro Madiun Raya : Welas Arso (Kabiro), Demmas Adi K (Madiun), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), Biro Lamongan : Ali Muchtar (Kabiro), Tarno, Nur Afit Santoso, Nur Hidayat (Bojonegoro), Andik Kartika (Kediri), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Roy Alexander, Nyoman (Nganjuk), Didik Purwanto (Ngawi), Nur Hasan (Bangkalan, Pamekasan), Joko Andi Setiawan (Probolinggo) Biro Sidoarjo : Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan; Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

JATIM SQUARE

13 Edisi 93/29 Juni - 05 Juli 2015

Waspadai Elpiji Tanpa Plastic Warp Mulai Beredar DI sejumlah toko dan pengecer yang menjual tabung Elpiji ada tabung tanpa Plastic Warp sudah cukup lama beredar. Diperkirakan sudah sekitar dua bulan ini tabung tanpa identitas ini beredar di masyarakat. Akan tetapi masyarakat belum begitu tanggap.

Namun demikian masyarakat kelihatannya enggan membeli gas yang tabungnya tanpa Plastic Warp. Kebanyakan masyarakat lebih memilih tabung yang lengkap identitasnya bersegel dan ada Plastic Warp yang membuktikan tabung tersebut belum dibuka. Akan tetapi kalau tabung yang dicari sudah tidak ada masyarakat terpaksa membelinya karena tidak ada pilihan lain.

Sesuai kesepakatan antara Disperindag dengan Pertamina sudah diberlakukan setiap agen yang menyalurkan elpiji diberikan tanda Plastic Warp yang berbeda antara satu agen dengan yang lainnya.

Langkah ini dilakukan untuk mengetahui dari agen yang mana tabung gas itu dikeluarkan. Sehingga mudah untuk melakukan pengecekan kalau terjadi hal-hal yang menyangkut pelayanan terhadap konsumen.

Menurut pengakuan salah seorang pengecer Elpiji, tabung tanpa Plastic Warp diperoleh dari agen IPM yang berlokasi di A.Yani Nganjuk. “Saya hanya menjual saja karena tabung-tabung gas tersebut setiap bulannya dihatar oleh pemiliknya. Begitu pula masalah isi gas tidak pernah dilakukan pengecekan sama sekali,” katanya, Kamis (25/6).

Bila ada tabung gas yang tidak memakai Plastic Warp sebagaimana yang tertera di atas maka bisa dicurigai.

Kemungkinan ada pihak agen yang mulai melanggar ketentuan yang telah dibuat. Dimungkinkan juga adanya tabung gas yang dipaskan secara liar oleh pihak-pihak tertentu. roy

Tragis, Dinkes Kediri Tolak SKTM Warga Miskin

Para aktivis RKI saat nglurug ke kantor Dinkes Kabupaten Kediri.

Dua warga miskin yang menderita sakit tidak bisa berobat karena pengajuan SKTM ditolak Dinkes Kabupaten Kediri.

MALANG benar nasib yang dialami oleh dua warga miskin asal Desa Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Keduanya menderita sakit namun tidak bisa berobat karena tak punya biaya. Tragisnya, pengajuan Surat Ketera-

ngan Tidak Mampu (SKTM)nya ditolak Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

Kedua warga miskin ini adalah Musanah (50) yang didiagnosa menderita Hipertensi-Stroke dan Miskam (50) yang diagnosa gangguan saraf.

Persoalan ini dipicu ketika Relawan Kesehatan Indonesia (RKI) melakukan pendampingan terhadap dua warga miskin di Kecamatan Wates.

Dalam kondisi terbaring lemah di rumah, keduanya mengaku pengajuan SKTM agar bisa berobat telah ditolak Dinkes Kabupaten Kediri dengan alasan ketidaksesuaian verifikasi untuk pengajuan SKTM. “Dengan penolakan ini semakin menegaskan watak Pemkab yang anti rakyat miskin” kata Daniel Ketua RKI, Rabu (24/6/2015).

Penolakan tersebut membuat Relawan Kesehatan

Indonesia menggeruduk Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kediri, untuk mengklarfikasi hal tersebut.

Menurutnya saat ini Pemerintah Kabupaten Kediri belum menggunakan Tim Nasional Percepatan Penaggulan Kemiskinan (TNP2K) sebagai acuan penentuan warga miskin. Banyak ketidak sesuaian verifikasi dengan acuan 11 kruteria warga yang ditentukan miskin.

“Jika masih menggunakan 11 kriteria itu, tidak ada warga miskin di Kediri. Seharusnya pemerintah menggunakan TNP2K. Dimana kriteria di TNP2K jika penghasilan dikurangi pengeluaran kurang dari Rp300 ribu itu sudah dinyatakan miskin,” ungkap Daniel.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Adi Laksono ketika diklarifikasi terkait penolakan itu membantah jika

pihaknya dianggap menolak pengajuan SKTM dua warga tersebut. Dia beralasan uang yang digunakan untuk melayani pasien SKTM adalah uang negara sehingga harus sesuai verifikasinya.

“Kita menggunakan APBD jadi sesuai SOP, di antaranya verifikasi untuk mengajukan SKTM harus sesuai. Kita tidak pernah menolak pasien, yang jelas persyaratannya harus lengkap. Anggaran untuk SKTM kita ada Rp10 miliar dan SPM ada Rp3 miliar kok” tandasnya.

Mendapatkan penjelasan dari Kadinkes langsung, para aktivis RKI ini akhirnya memilih pulang. Namun, belum ada langkah lanjutan yang akan diambil aktivis untuk menolak dua warga miskin tersebut yang tengah sakit. andik_kartika

Pemuda Jombang Ditangkap Bawa Ribuan Mercon Kediri Menuju Swasembada Daging Kereman PEMERINTAH Kabupaten Kediri lakukan program Penggemukan Sapi Potong (Kereman) guna Menuju Swasembada Daging. Pasalnya kebutuhan daging sapi dalam negeri yang masih kurang dan harus melakukan import dari Negara Australia.

Sementara itu pemerintah menginginkan impor daging harus segera dikurangi bahkan dihentikan. Upaya pemecahan masalah tersebut karena potensi peternakan kita masih sangat tinggi.

Sementara itu ternak sapi kereman merupakan salah satu usaha peternakan yang memiliki nilai lebih dan strategis dalam pemenuhan daging sapi dalam negeri. Hal ini dikarenakan dalam usaha ini selain tujuan intensifikasi ternak juga dapat mencegah pemotongan ternak betina produktif karena ternak kereman memakai sapi jantan.

Oleh karena itu Usaha penggemukan sapi potong (Kereman) dalam rangka penyediaan daging sapi yang harus segera ditingkatkan dalam masyarakat. Karena hal ini sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan daging dan Swasembada Daging Sapi di Indonesia.

Usaha penggemukan sapi potong yang sudah menggunakan teknologi peternakan sederhana seperti mulai dari pemilihan bibit dari sapi-sapi jantan hasil Inseminasi Buatan (IB) yang berkualitas, pemanfaatan limbah pertanian menjadi pakan melalui proses fermentasi, perbaikan managemen kandang yang lebih sehat baik untuk ternak maupun manusianya, perbaikan managemen pemeliharaan mulai dari kebersihan, kesehatan dan kesejahteraan sapi.

Selain itu perbaikan dan kebersihan instalasi pengolah limbah atau bahkan pemanfaatan limbah menjadi pupuk organik dan biogas dapat juga dikembangkan dalam usaha Sapi Kereman. Hal ini dikarenakan feses (kotoran sapi) masih banyak mengandung bahan-bahan yang dapat diolah menjadi produk yang sangat berguna baik sebagai pupuk maupun energi (kompor gas, lampu gas) dari gas yang dikandung feses (biogas).

Usah penggemukan adalah salah satu usaha yang menguntungkan, seperti sapi kereman yang dimiliki Mualimin warga Dusun Dolopo Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem saat ini sudah menerapkan berbagai inseminasi sapi kereman ini sudah berkembang dan total kepemilikan sapi potong berjumlah 38 ekor.

Ali ahmadi salah satu petugas tknis peternakan mengatakan, Jumlah kepemilikan sapi Mualimin tersebut awalnya tidak sebanyak itu, tetapi sedikit demi sedikit bertambah seiring waktu usaha keremannya yang berhasil.

Terang Ali Ahmadi Petugas Teknis Peternakan Kecamatan Ngasem kepada lensaindoneisa 5Usaha Sapi Kereman Mualimin yang dimulai pada Agustus 2014 awalnya hanya berjumlah 3 ekor. Tanpa ilmu yang memadai tentang peternakan tapi punya niat dan tekad yang besar. Didukung juga dengan modal tanah yang baru dibeli dan kebetulan ada kandang sapinya maka membuat terinspirasi untuk beternak penggemukan sapi potong.

Pada awal usaha sapi kereman memang banyak kendala yang ditemui Mualimin mulai dari pembelihan bibit sapi potong yang kurang bagus, formula dan pembuatan pakan yang kurang pas, kandang yang kurang memenuhi standart teknis dan masalah kesehatan ternak yang kurang terawat dsb.

Setelah mengenal dan memperoleh bimbingan teknis dari Petugas Teknis Peternakan Kecamatan Ngasem serta hasil sharring dengan teman-teman pengusaha kereman di lapangan, baik di pasar hewan ataupun di kandang-kandang sapi kereman yang sudah intensif maka sedikit demi sedikit akhirnya usaha kereman Mualimin dapat berkembang menjadi lebih intensif. Ujar Ali Ahmadi.

Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno dalam kesempatan lain mengatakan potensi besar sektor pertanian Kabupaten Kediri harus betul-betul dimanfaatkan untuk dapat meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan para petani di Kabupaten Kediri. Selain itu potensi pertanian yang sangat besar tersebut juga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Negara.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan daging dan swasembada daging, Pemerintah Kabupaten Kediri bersama para peternak siap mendukung program dan kegiatan yang dapat meningkatkan produksi daging sapi baik melalui pengembangan bibit sapi potong, penggemukan sapi potong (kereman), pencegahan dan pemberantasan pemotongan ternak betina produktif serta peningkatan pelayanan kesehatan hewan. Jelas dr. Hj. Haryanti Sutrisno. andik kartika

SEORANG pemuda berinisial NH (17) warga Dusun Banjarsari, Desa Tegalan Kedunggalih, Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Jawa Timur, ditangkap Polsek Diwek, karena membawa 1000 butir petasan saat melintas di jalan Raya Kwaron, Kecamatan Diwek, Jum’at (26/06/2015).

Kasubag Humas Polres Jombang, AKP Gatot Mustofa mengatakan seorang pemuda ditangkap oleh jajaran Polres Jombang berdasar informasi warga yang melihat seseorang membawa petasan dengan jumlah besar.

Menidaklanjuti informasi tersebut aparat kepolisian langsung melakukan pengejaran di Jl Raya Kwaron, Kecamatan Diwek, dan melihat dua orang berboncengan motor bebek suzuki shogun bernopol S 4009 WH. Ia menjelaskan saat petugas melakukan pengintaian di Jl Raya Kwaron melihat gerak gerik dua pemuda terkesan mencurigakan membawa kardus bekas makanan ringan (snack). Petugas kepolisian langsung melakukan pemeriksaan. Mulai dari surat kendaraan dan barang bawaannya.

Humas Polres Jombang menunjukkan barang bukti mercon.

Saat diperiksa petugas mengira kadus memang benar berisi

keripik, tapi setelah diperiksa ada mercon (petasan).

“Petugas langsung mengamankan 1.000 butir petasan yang besarnya sebesar ibu jari. Pemuda tersebut mengaku petasan tersebut diperoleh dari daerah diwek dan rencana akan dijual kembali di daerah asalnya Kecamatan Bareng,” jelas Humas Polres Jombang.

Dari tindakan pelaku lakukan tersebut diancam hukuman penjara maksimal 10 Tahun dan dijerat Pasal (1) UU Darurat No 12 tahun 1951, tentang membawa, memiliki, menyimpan, dan atau menguasai bahan peledak jenis petasan tanpa ijin,” pungkasnya. obi

Dishub Jatim Siap Hadapi Arus Mudik Lebaran 2015 DINAS Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Jawa Timur menyatakan telah siap menghadapi arus mudik dan balik Lebaran tahun 2015. Salah satu persiapannya, yakni berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada di Jatim untuk bersama-sama menyiapkan infrastruktur dan kebutuhan para pemudik.

Kepala Dishub Jatim Wahid Wahyudi mengatakan, seluruh persiapan itu termasuk kondisi jalan, kesiapan angkutan umum hingga mengatasi kemacetan di sejumlah ruas jalur mudik.

Untuk kondisi jalan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Balai Besar Jalan Nasional yang menyatakan keadaan jalan nasional sekitar 83 persen telah siap digunakan dan hampir tidak ada lubang.

“Sudah 83 persen kondisi jalan nasional di Jatim sudah siap, hanya saja memang banyak jalan yang bergelombang tapi sudah tak ada yang lubang,” ujar Wahid dalam Focus Group

Pertemuan rutin stakeholder transportasi tentang kesiapan pemerintah menghadapi mudik lebaran 2015.

Discussion tentang Kesiapan Pemerintah Menghadapi Arus Mudik Lebaran 2015 di Surabaya, Selasa (23/6/2015).

Sedangkan soal kondisi lalu lintas di jalur lintas utara, menurutnya, masih ada perbaikan yang belum selesai. Seperti di Gresik yaitu di Manyar dan Sembayat yang menjadi sumber kemacetan.

Lainnya, di daerah Duduk

Sampeyan masih ada jalur bottleneck atau penyempitan jalan dari empat lajur menjadi dua lajur. Ada juga jalan yang menjadi pasar tumpah, yaitu di daerah Babat dan Tambakboyo.

Ia melanjutkan, untuk jalur tengah masih ada kapasitas jalan yang tidak mampu menampung kendaraan. Sehingga sering terjadi antrean, yaitu di daerah Guyangan-Caruban.

“Kami mengimbau masyarakat yang mau ke Ngawi atau Jawa Tengah, kalau dari Surabaya bisa melewati jalur Pantura seperti Lamongan, Bojonegoro atau Tuban,” paparnya.

Sementara, untuk jalur ke arah Malang dari jalur Purwosari, Malang, Kepanjen volume kendaraannya cukup tinggi.

Terlebih di daerah Pandaan yang berpotensi menjadi sumber kemacetan.

“Untuk mengurai kemacetan di sejumlah titik itu kami juga telah berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan kabupaten/kota ditambah petugas kepolisian untuk bisa standby di lokasi ikut mengatur titik kemacetan,” tambah Wahid.

Hal berikutnya, Dishub Jatim juga mengeluarkan aturan soal larangan kendaraan berat, seperti truk agar tak melintas di jalanan menjelang Lebaran 2015. Ini sesuai Peraturan Menteri Perhubungan tahun 2015 untuk mengurai kepadatan menyambut arus mudik dan balik Lebaran.

“Seluruh kendaraan berat mulai H-5 hingga H+3 Lebaran mendatang dilarang melintas di jalanan. Termasuk truk kontainer, truk gandeng juga truk yang memiliki sumbu lebih dari dua,” jelas dia.

Namun ada beberapa pengecualian dimana sejumlah truk masih bisa melintas bersamaan dengan arus mudik, yakni truk pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG), ternak, bahan pokok, sembako, susu sapi.

“Ditambah lagi truk pengangkut barang ekspor impor tapi ini harus mengantongi izin dari Dishub Jawa Timur,” tegasnya.

Peraturan ini akan terus disosialisasikan agar nantinya para pengusaha memahami sehingga mulai H-5 hingga H+3 Lebaran nanti sudah tidak ada lagi sopir truk yang melanggar.

Tapi jika ada pelanggaran, Dishub bekerjasama dengan kepolisian akan menindak tegas dengan menahan kendaraan berat tersebut. sarifa

Warga Saradan Ancam Tutup Paksa Galian C Ilegal PROTES yang dilayangkan warga Desa Klumutan, Saradan, Madiun, Jawa Timur akhirnya direspon pengelola galian C. Secara khusus, Kepala Desa Klumutan Agus Proklamanto ditemui dan dijanjikan perbaikan jalan desa yang rusak dengan berkoordinasi dulu dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Ditemui Kamis (25/6/ 2015), Agus Proklamanto menyatakan dalam pertemuan tertutup tersebut dirinya atas nama warga desa menuntut pertanggungjawaban kerusakan jalan desa yang baru saja selesai di perbaiki oleh dinas PU. Apalagi, keruskaan tersebut berdampak pada perekonomian masyarakat.

Pengelola galian C berjanji akan mendatangkan material guna perbaikan jalan dan bila hari ini pengelola ingkar janji,

kepala desa dengan warga desa akan menghentikan paksa galian C tersebut.

"Dan jika hari ini janji pengelola tidak terwujud warga desa kami akan mengambil tindakan dengan menghentikan paksa operasi galian C tersebut. Warga sudah geram karena lapor sana sini tidak ada reaksi mas padahal ijin galian tersebut juga belum ada," terang Agus pada Lensa Indonesia, kamis (25/6/ 2015).

Salah satu warga desa Purnadi (40) mengatakan, warga sempat menstop kegiatan pertambangan dan menghentikan setiap dam truck yang lewat mengangkut tanah dari galian. Aksi dari warga Klumutan berhasil dan tidak ada kegiatan dari galian selama dua hari. Namun pada hari berikutnya aktivitas pertam-

bangan berlanjut lagi hingga sekarang.

"Warga desa menstop kendaraan karena tonase muatan melebihi kekuatan jalan sehingga merusak aspal jalan," kata Purnadi.

Dampak lainnya dari kegiatan pertambangan galian C tersebut, Purnadi menuturkan, pertanian disekitar lokasi tambang terancam gagal. Karena akibat pengerukan tanah yang melebihi kedalaman 5 meter akan mengakibatkan berkurangnya resapan air serta rawan bencana longsor.

Untuk diketahui, di Kabupaten Madiun terdapat 13 galian dan lima di antaranya sudah berizin dan akan habis pada tahun ini. Sedangkan sisanya yakni delapan galian masih menunggu izin Propinsi termasuk di desa Klumutan. dhimaz_adi www.lensaindonesia.com

14

BERANDA DAERAH

Edisi 93/29 Juni - 05 Juli 2015

Banggar Sarankan Perawatan Khusus Penderita HIV PEMBAHASAN Perubahan APBD (PAPBD) mulai digulirkan. Setelah sebelumnya melalui pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar), kini dilanjutkan penandatangan bersama Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA dan PPASP) APBD Tahun Anggaran 2015 di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Lamongan, Kamis (25/06).

KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 itu sendiri nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 Banggar DPRD dalam laporannya seperti disampaikan juru bicara Banggar Ujik Silvian Effendi menyebutkan, Pendapatan Daerah dalam PAPBD diproyeksikan naik sebesar Rp. 267.193.309.726,55 menjadi Rp. 2.410. 132.058.604,67.

“Berdasarkan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015, Pendapatan Daerah diproyeksikan naik sebesar Rp. 267.193.309.726,55 menjadi Rp. 2.410.132. 058.

604,67, “ ungkap dia.

Sedangkan untuk Belanja Daerah naik Rp. 374.466.

620.393,35 menjadi Rp. 2.571.345.722.823,47. Sehingga dihasilkan defisit sebesar Rp. 161.213.

664.218,80 dan dengan netto pembiayaan daerah dengan nominal yang sama maka dihasilkan SiLPA tahun berkenaan diperkirakan Nol. Badan Anggaran terkait KUA dan PPAS itu juga memberikan sejumlah saran. Diantaranya terkait pelaksanaan pembangunan daerah terutama bidang infrastruktur agar memperhatikan kualitas dan asas keadilan, pemerataan maupun skala prioritas.

Sedangkan kepada Dinas PU Pengairan, disarankan agar dapat mengoptimalkan fungsi waduk sebagai penyedia kebutuhan air untuk keperluan pertanian.

“Normalisasi seluruh waduk harus dilakukan secara integral dengan didukung kebijakan mengembalikan waduk pada fungsi yang sebenarnya,” pesan dia.

Di bidang kesehatan, Badan Anggaran juga menyarankan agar Pemkab Lamongan agar menyediakan tempat perawatan khusus dan terpisah bagi pasien penderita gangguan jiwa dan HIV AIDS di RSUD dr.

Soegiri sehingga tidak menghambat penyembuhan danu penderita.

Soekarwo Larang Pejabat Bawa Mobdin untuk Mudik Lebaran ATURAN KPK yang melarang pejabat di internalnya untuk membawa mobil dinas (mobdin) dibawa mudik Lebaran, diikuti Pemprov Jawa Timur. Gubernur Jatim Soekarwo juga menyatakan larangan bagi para pejabatnya untuk membawa mobdin saat Lebaran mendatang.

“Kami ikut KPK, kalau dilarang ya berarti pejabat memang tidak boleh bawa mobil dinas untuk mudik,” katanya saat ditemui di Kantor Gubernur Jatim, Jumat (26/6/2015).

Dinas Pertanian Nganjuk Prediksi Panen Meningkat DINAS Pertanian Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, memprediksi hasil panen pertanian pada 2015 lebih bagus daripada hasil panen sebelumnya yakni dari rata-rata panen,sebelumnya hanya 6,7 ton per hektare menjadi 7 ton per hektare.

“Cuaca musim ini lebih bagus, terjadi banjir pun tidak sampai lama dan air cepat surut, sehingga kami prediksi hasil panen lebih bagus daripada panen sebelumnya,” kata Kepala Dinas Pertanian Nganjuk, Agus Soebagijo melalui Kepala Seksi Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Agus Yuni di Nganjuk, Selasa (23/6).

Ia mengatakan, hasil panen pada 2014 mencapai 5,82 juta kuintal dari 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Luas panen itu dari 86 hektare lahan pertanian di kabupaten ini.

Ia memprediksi, dengan rata-rata panen 7 ton per hekare, hasil panen pada musim hujan pertama tahun ini lebih bagus. Sejumlah daerah yang menghasilkan padi dengan jumlah besar di antaranya Kecamatan Prambon, Tanjunganom, Baron, Sukomoro, serta beberapa kecamatan lainnya.

Namun, Agus mengatakan, data pasti produksi padi saat ini masih direkapitulasi, sehingga belum mengetahui berapa pastinya hasil produksi gabah saat ini. Ia hanya menegaskan, rata-rata produksi padi meningkat. Selain karena cuaca yang lebih bagus daripada saat musim panen sebelumnya, Agus mengatakan, tingkat serangan hama saat ini juga relatif lebih rendah. Serangan itu baik tikus, wereng, maupun hama potong leher, dan hal ini mendorong produksi gabah juga lebih baik.

Pihaknya mengatakan, selama musim tanam di musim penghujan pertama ini, luas serangan hama potong leher sekitar 80 hektare baik dengan intensitas sedang ataupun berat. Sementara itu, untuk hama wereng hanya sekitar 12 hektare baik sedang ataupun berat.

Tingkat serangan itu dinilai tidak akan terlalu mengganggu hasil produksi pertanian padi, mengingat luas serangan yang masih minim jika dibandingkan dengan luas lahan yang panen, sampai 86 hektare.

Ia juga mengatakan, dinas juga langsung bertindak dengan adanya laporan serangan hama itu, salah satunya pemberian obat yaitu disemprot dengan fungisida.

Dengan tindakan itu, intensitas serangan hama bisa dikurangi.

Pihaknya juga yakin, hasil panen di Kabupaten Nganjuk nantinya masih surplus, sehingga masih mencukupi kebutuhan pangan. Daerah ini juga masih dijadikan sebagai daerah penyangga ketahanan pangan katino di Indonesia, khususnya di Jatim.

korupsi khususnya pasal gratifikasi karena menggunakan aset saat tidak berdinas.

Karena itu dengan adanya larangan ini, maka kendaraan dinas milik Pemprov Jawa Timur nantinya akan diparkir di kantor masing-masing selama libur Lebaran.

“Larangan ini hanya berlaku untuk kendaraan dinas Pemprov, untuk kabupaten/ kota silakan bupati/walikota keluarkan kebijakan masingmasing,” ucap orang nomor satu se-Jatim ini.sarifa

Soekarwo

Camat Sambeng Sembrono Beri Rekomendasi Pencairan Dana Desa Bantuan dana desa di wilayah Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, sudah terealisasi.

Pencairan bantuan pada desa yang bersumber dari APBN ini terkesan dipaksakan. Sebab hingga detik ini belum ada juklak dan juknisnya.

SECARA umum desa penerima bantuan belum memiliki pedoman untuk melaksanakan kegiatan baik fisik maupun pemberdayaan masyarakat dan penghijauan.

Sumber Lensa Indonesia menyebutkan, mekanisme pencairan dana desa untuk Kecamatan Sambeng tak procedural. Kesalahan prosedur pencairan berdampak fatal bagi perkembangan hasil

Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk.

Sebelumnya, Soekarwo meragukan dengan keputusan Menpan-RB Yuddy Chrisnandi yang membolehkan PNS menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan mudik Lebaran.

“Makanya sebelumnya itu sikap saya nunggu dari KPK. Kalau memang KPK membolehkan ya berarti boleh. Tapi nyatanya sekarang ga boleh, ya kita ikut KPK,” tegas Soekarwo.

Ia melanjutkan, larangan tersebut karena penggunaan mobil dinas dikhawatirkan masuk pertimbangan hukum

kegiatan dan berpotensi dalam penyalahgunaan wewenang yang berujung korupsi. Hal ini dapat dilihat dari maraknya pungli dana desa yang telah diterimakan ke seluruh desa di Kecamatan Sambeng.

Menurut salah seorang kepala desa, Biaya Umum (BU) sebesar 5% dari total nilai bantuan yang diterima masing-masing desa harus disetorkan pada Kepala Seksi Ekonomi Dan Pembangunan (Kasi-Ekbang) kecamatan setempat. Pasalnya, 1% dari BU ini juga mesti disetor pada Bapemas Lamongan untuk biaya sosialisasi dan administrasi.

“Terus terang kami bingung hendak berbuat apa.Sebab Daftar Rencana Kegiatan (DRK) belum jelas, RAB dan Gambar juga belum ada bahkan juklak juknisnya-pun belum diterbitkan, tapi kami telah menyetorkan 5% BU Dana Desa tersebut pada Kasi Ekbang Kecamatan minggu lalu,” ujar salah satu Kepala Desa (Kades) kepada Lensa Indonesia dan mewanti-wanti agar namanya tak dikorankan ini, Selasa (16/6).

Wilayah Kecamatan Sam-

beng secara global mendapat Bantuan Dana Desa sebesar Rp 4,333,363,700. Sehingga total 5% BU yang terkumpul di Kasi Ekbang Kecamatan Sambeng Rp 216,668,185.

Dari 22 Desa, semua telah memenuhi kwajiban setoran biaya yang diminta kasi ekbang. Ironisnya BU inilah yang diduga kuat disalahgunakan dengan dalih untuk biaya membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran dana desa oleh oknum kecamatan setempat.

Dikonfirmasi terkait dugaan pungli atas pencairan bantuan dana desa, Kasi Ekbang Kecamatan Sambeng Solikhin mengatakan, tidak ada pemotongan Bantuan Dana Desa. Untuk Biaya Umum (BU) aturannya jelas, dan biaya tersebut telah disepakati seluruh kepala desa berserta camat dalam rapat tentang penggunaanya.

Soal pencairan bantuan dana desa di wilayah Kecamatan Sambeng memang belum ada petunjuk teknisnya tapi Perbupnya sudah ada.

“Bila diterjemahkan, rekomendasi camat sudah sah se-

Ketua MUI: Bupati Fadeli Sudah Lakukan Hifzhud Din

Fadeli

SALAH satu tugas umaro atau pemimpin adalah menjaga orang-orang atau lembaga yang selama ini telah memelihara dan melestarikan agama (hifzhud din). Hal itu disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lamongan KH Abdul Aziz Choiri saat memberikan tausyiah dalam Safari Ramadhan di Masjid Jami’ Al Muqorrobin Dusun Poncol Desa Babatkumpul Kecamatan Pucuk, Rabu petang (24/6).

Dikatakan oleh KH Abdul Aziz Choiri, berbagai perhatian yang diberikan Fadeli kepada guru ngaji, takmir dan imam masjid serta musholla, madrasah diniyah, dan pondok pesantren menunjukkan dia telah memelihara dan melakukan pelestarian agama, hifzhud din.

“Berbagai perhatian Pak Fadeli di bidang keagamaan ini menunjukkan beliau telah melaksanakan hifzhud din, yakni melestarikan dan memelihara agama,” sebut KH Abdul Aziz Choiri.

Safari Ramadhan pertama di tahun 1436 hijriyah tersebut selain dihadiri Bupati Fadeli bersama sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD), juga terlihat hadir Sekkab Yuhronur Efendi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat. Yakni Kapolres AKBP Trisno Rahmadi, Kajari Akhmad Patoni dan Ketua Pengadilan Negeri Sefwitson.

Fadeli di kesempatan itu menyebut akan terus mendorong infrastruktur, terutama jalan. Sehingga harapannya, jalan-jalan di pedesaan bisa terbangun dengan baik hingga 90 persen.

“Memang ada (jalan) yang belum baik, tapi Insya Allah itu yang di pelosok-pelosok. Bahkan kini kami akan menggenjot pembangunan untuk jalan usaha tani sehingga bisa membantu akses petani untuk bekerja dan menjual hasil produksinya,” ujarnya.

Terlebih, lanjut dia, Lamongan selama ini adalah lumbung pangan nasional. Itu menilik hasil produksi tahun lalu yang mencapai 1,028 ton gabah kering giling. Untuk menjaga harga saat panen dan melakukan tunda jual, Fadeli telah menggagas program satu desa satu lumbung pangan.

Sementara di bidang keagamaan, Fadeli mengungkapkan sudah disiapkan bantuan

operasional kepada sebanyak 1.835 masjid. Bantuan serupa diberikan kepada Pondok Pesantren, modin, guru ngaji dan guru TPQ. “Dulu hanya ada tiga ribu guru ngaji yang menerima bantuan uang transport. Sekarang saya buka bagi siapa saja yang merasa sebagai guru ngaji bisa memperoleh dana ini. Sehingga saat ini tercatat ada hampir 11 ribu guru ngaji yang akan menerima bantuan ini, “ kata Fadeli.

Dalam APBD Lamongan, sudah disiapkan setidaknya anggaran sebesar Rp 55 miliar. Dana sebesar itu diantaranya disiapkan sebesar Rp 16,6 miliar untuk 767 lembaga pendidikan PAUD/TK/SD/ SMP/SMA sederajat.

Kemudian dana sebesar Rp 14,6 miliar juga sudah dianggarkan tahun ini untuk 946 lembaga keagamaan dan tempat ibadah.

Sedangkan kepada 525 lembaga pondok pesantren, madrasah diniyah dan tempat pendidikan Al Qur’an juga dianggarkan bantuan sebesar Rp 10,8 miliar. Perhatian kepada modin, guru ngaji, takmir masjid, serta imam langgar dan musholla juga diberikan. Besaran anggarannya mencapai Rp 4,8 miliar.

Dalam Safari Ramadhan itu, diisi kegiatan ceramah agama oleh Ketua MUI, Sholat Maghrib berjama’ah dan buka bersama masyarakat. Selain itu juga diberikan bantuan 100 paket sembako kepada para duafa, santunan kepada 10 anak panti asuhan dan 50 tas untuk anak sekolah dan digelar pula pasar sembako murah.

Kegiatan Safari Ramadhan juga dimanfaatkan sebagai salah satu media untuk menyerap aspirasi masyarakat, serta sebagai ajang untuk bersilaturrahmi antara pemimpin dengan masyarakatnya. afit

bagai dasar pencairan Dana Desa,” katanya.

Lanjut Solikin, mayoritas Perangkat Desa di wilayah Kecamatan Sambeng SDM-nya tak memadai dalam mengelola keuangan desa, termasuk menyusun surat pertanggung jawaban penggunaan anggaran,sehingga diserahkan pada pihak ketiga.

Atas dasar pertimbangan kondisi ini, biaya umum semua diserahkan dan dikelola oleh kecamatan selama masa transisi. Bahkan dia tak menyangkal saat disinggung terkait adanya setoran 1% BU ke Bapemas Lamongan.

“Terkait rumor adanya setoran BU 1% kepada Bapemas itu sampean tanya saja ke pak camat besok biar jelas,” pinta Kasi Ekbang, Selasa (23/6).

Anehnya setelah terendus mekanisme pencairan dana desa yang tak sesuai tahapan dan prosedur yang berlaku, dua hari kemudian Kasi Ekbang melakukan pertemuan dengan dalih pembinaan timlak. Ternyata dalam acara tersebut berisi pengarahan cara membuat daftar rencana kegiatan (DRK).

Dari masing-masing wakil

desa yang mengikuti acara diberi uang saku sebesar Rp. 50,000 oleh Kasi Ekbang Kecamatan Sambeng.

Terpisah ditemui di kantornya Jum’at (26/3) Camat Sambeng Suparno dengan tegas menyatakan bahwa, pencairan dana desa tersebut karena desakan kepala desa diwilayahnya. Sebab kegiatan penghijauan di desa-desa telah dilaksanakan dengan biaya pinjaman untuk lomba LGC, sehingga mereka meminta agar camat segera memberi rekomendasi pencairan dana desa tersebut.

Terkait biaya umum sebesar 5 %, sudah terkumpul di ekbang dan dipergunakan untuk berbagai keperluan dokumentasi, monitoring dan evaluasi serta banyak lagi yang lainya. Hal tersebut memang sudah disepakati para kades dalam rapat, termasuk biaya untuk Bapemas selaku SKPD yang membawahi kegiatan dari dana desa. “Itupun tak sampai 1%, hanya partisipatif saja yang diambilkan dari 3% biaya umum yang mestinya menjadi hak desa,” tarno pungkasnya.

Pengadaan Benih Padi Bersubsidi di Ngawi Sarat Kecurangan ADA-ADA saja nasib petani memasuki musim tanam ketiga tahun ini selain dikhawatirkan langkanya pupuk bersubsidi, kini beralih adanya benih padi bersubsidi yang disunat. Kontan saja petani berontak akibat merasa dicurangi oleh penyedia benih padi bersubsidi yang selama ini sebagai mitranya.

Seperti yang dialami Rais Priyanto seorang petani asal Dusun/Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Ngawi, yang sekaligus Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tani Maju menyayangkan pendistribusian benih bersubsidi akalakalan, Jum’at (26/06).

Alasan tersebut kata Rais, selama ini mitra petani sesuai kesepakatan awal sejak tahun 2008 lalu yang difasilitasi Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ngawi yang ditunjuk hanya PT.Pertani berkedudukan di Nganjuk, Jawa Timur.

Namun pada akhir-akhir ini justru berubah 180 derajat dimana benih bersubsidi yang diterima petani malah dari UD.Surya Tani beralamatkan di Madiun.

Tragisnya lagi yang dialami petani, tutur Rais, berat bersih setiap pack/bungkus benih bersubsidi berukuran 5 kilogram yang dikeluarkan UD Surya Tani kalau ditimbang selalu kurang tidak sesuai label.

“Jelas ini curang kenapa pada label 5 kilogram namun setelah ditimbang kurang dari itu padahal beli kita sesuai beratnya. Lagian kerjasama kita kan dengan PT.Pertani bukan lainya kenapa yang dikirim pada kita dari penangkaran benih lain. Jangan main-main dong wong ini jelas-jelas benih bersubsidi yang dibiayai Negara kok,” tegas Rais Priyanto.

Ungkapnya, dia sendiri mengetahui adanya kecurangan berat bersih benih bersubsidi

tersebut dari anggota kelompok tani di wilayah desanya. Setelah informasi diterima kata Rais, dia sendiri membuktikan dengan menimbang satu persatu pack benih bersubsidi ternyata benar setiap packnya hanya seberat 3,5 sampai 3,8 kilogram.

Padahal semua petani yang tergabung didalam kelompok tani yang dia kelola melakukan pembelian sesuai pada label yakni 5 kilogram dengan harga setiap kilogramnya Rp 3.050 ribu atau tiga ribu lima puluh rupiah. Sehingga petani merasakan dirugikan setiap satu packnya benih bersubsidi sekitar Rp 3 ribu lebih.

“Nilai itu kalau dikalikan semua petani yang masuk kelompok tani yang ada di Ngawi terus berapa besarnya dan ini siapa yang diuntungkan. Kalau pihak yang rugi jelas petani,” tegasnya.

Kemudian urai Rais yang juga Ketua Kelompok Tani (Koptan) Sumber Rejeki, saat ini total benih bersubsidi yang diterima mencapai 2,1 ton diperuntukan ke 9 Koptan untungnya sampai berita ini diturunkan yang ambil baru 31 petani. Sesuai hitunganya setiap 1 hektar sawah disediakan benih sekitar 25 kilogram sedangkan area sawah yang masuk daftar Koptan Sumber Rejeki seluas 70 hektar.

“Dulu saja benih bersubsidi yang dikeluarkan PT.Pertani kwalitasnya tidak memadai dan kurang bagus saat direndam dengan air banyak yang ngambang. Dan setiap kali kita mengadukan hal itu ke Dinas Pertanian Ngawi selalu dicuekin saja terus gimana kalau gini,” tandasnya.

Sementara pihak Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ngawi melalui Febriyanto Kasi Produksi saat dihubungi media lewat via telepon seolah lepas tangan. pr www.lensaindonesia.com

WISATA & KULINER

15 Edisi 93/29 Juni - 05 Juli 2015

KONKOW

Masjid Paling Dingin Sedunia

Suhunya Minus 50 Derajat Celcius Masjid Nurd Kamal dekat Kutub Utara. Terkenal dengan cuaca yang ekstrem dingin. Suhu di sana bisa minus 50 derajat Celcius.

NURD Kamal Mosque, adalah masjid yang ada di Kota Norilsk, Rusia. Bukan bangunan atau sejarahnya yang membuat masjid ini spesial, melainkan karena lokasinya. Masjid ini dekat Kutub Utara dan suhu di sana bisa minus 50 derajat Celcius!

Jika sebelumnya Anda sudah tahu tentang The Midnight Sun Mosque di Kanada, maka Nurd Kamal Mosque tidak jauh berbeda. Keduanya disebut-sebut sebagai masjid yang ada di Bumi paling utara dan selalu tertutup salju. Hanya saja, Nurd Kamal Mosque cuacanya lebih dingin.

Situs berita Reuters membahas tentang Nurd Kamal Mosque, Jumat (26/6/ 2015). Masjid ini berlokasi di Kota Norilsk yang terkenal dengan cuaca yang ekstrem dingin.

Nama Kota Norilsk mungkin terdengar asing dibanding Moskow atau St Petersburg. Jelas saja, Norilsk berada di bagian paling utara Rusia. Masuk dalam kawasan Krasnoyarsk Krai, di antara Sungai Yenisey dan semenanjung Taymyr. Norilsk pun bukan kota wisata.

Norilsk yang baru ditempati penduduk sekitar tahun 1930-an sebenarnya adalah kota tambang. Logam, menjadi hasil tambang yang melimpah di sana. Maka tak heran,

banyak pabrik-pabrik yang menjulang tinggi.

Penduduk yang tinggal di sana mencapai 210.000 jiwa dan kebanyakan berprofesi sebagai pekerja tambang. Dari jumlah segitu, sekitar 50 ribu penduduknya memeluk agama Islam yang kebanyakan merupakan pendatang dari Azerbaijan, atau negara-negara Asia Tengah pecahan Uni Soviet.

Nah, satu-satunya masjid yang ada di sana adalah Nurd Kamal Mosque. Lokasinya ada di pinggiran kota yang menghadap Danau Dolgoye. Masjidnya, dibangun pada tahun 1998 oleh Mukhtad Bekmeyev yang berasal dari Suku Tartar.

Masjidnya begitu indah dan terlihat mencolok dari bangunan yang lain. Dindingnya berwarna hijau, dengan kubah yang dilapisi warna emas. Di dekatnya, menjulang menara yang tampilan warnanya sama dengan masjidnya.

Bangunan masjidnya, terdiri dari tiga lantai.

Namun sayang, cuaca yang ekstrem menjadi tantangan terbesar umat Muslim untuk datang ke masjidnya. ketika sedang masuk musim dingin, suhu di sana bisa menyentuh angka minus 50 derajat Celcius. Bisa dibayangkan, 0 derajat Celcius saja sudah dingin bukan main. Apalagi minus 50 derajat!

Kota Norilsk pun bisa ditu-

tupi salju selama 250 sampai 270 hari dalam setahun. Serta, badai salju mencapai 110 sampai 130 hari.

Belum lagi, salju yang tebal di jalanan membuat orang sulit untuk berjalan. Hal ini pun diakui oleh Sidikov, salah satu pengurus masjid setempat.

“Ada banyak umat Muslim tapi hanya sedikit yang datang ke masjid. Sebab, kebanyakan mereka bekerja sepanjang hari dan merasa lelah di sore harinya,” tuturnya.

Menurut Sidikov, saat salat Jumat adalah saat yang paling ramai.

Sekitar 500-600 jamaah akan datang dan menunaikan salat. Biasanya, setelah itu diadakan pembelajaran dan pengajian Al Quran yang bisa sampai malam hari.

Saat bulan Ramadan, masyarakat Muslim di Norilsk bisa berpuasa sampai 20 jam karena musim panas. Suatu hal yang terasa berat, namun tetap dijalankan oleh umat Muslim setempat. Mereka pun bisa memilih alternatif lain, berbuka mengikuti waktu kota terdekat yang lebih pendek jamnya atau mengikuti Kota Makkah.

Terakhir, ada kabar bahagia.

Kini, pelan-pelan masyarakat Muslim yang merupakan para imigran mulai diterima oleh masyarakat setempat. Terjalin keharmonisan hangat antar umat beragama, di balik dinginnya Norilsk dengan suhu minus puluhan derajat Celcius. af/dt

Nurd Kamal Mosque di Rusia.

Tugu 1001 Warung Kopi, Budaya Ngopi di Belitung Timur

Salah satu warung kopi dekat Tugu 1001 Warung Kopi yang selalu ramai.

MANGGAR di Belitung Timur menjadi salah satu lokasi yang punya banyak warung kopi. Di kota ini pun dibangun Tugu 1001 Warung Kopi yang menjadi ikon budaya ngopi. Tugu ini tampak keren dan asyik buat foto-foto Jika berkunjung ke Manggar, Anda akan menemui sebuah tugu dengan angka 1001 dan di atasnya terdapat teko untuk menuangkan kopi ke cangkir. Ya, itulah Tugu 1001 Warung Kopi.

Manggar memang identik dengan warung kopi. Hal itu terbukti dengan banyaknya warung kopi di sini. Warung kopinya saling bersebelahan dan juga saling berseberangan. Pokoknya banyak!

Tugu ini ada di Jl Lipat Kajang, Desa Baru, Manggar.

Bangunan Tugu 1001 Warung Kopi ini didirikan seki-

tar tahun 2013. Pembangunannya didukung pula oleh Pemkab Belitung Timur.

Tugu 1001 Warung Kopi ini bisa disebut sebagai ikon budaya ngopi masyarakat Belitung Timur Saat mengunjungi Manggar, pengunjung tidak menyia-nyiakan kesempatan narsis di depan tugu ini. Walau menjadi pemandangan aneh bagi warga sekitar yang sedang asik menyuruput kopi, berfoto tetap jalan.

Setelah asyik narsis di sini, pengunjung mencoba mampir ke salah satu warung kopi di seberang tugu. Pengunjung mencicipi minum kopi Manggar yang secangkirnya Rp 4.000, sedangkan Kopi Susunya Rp 5.000. Rasanya menyenangkan bisa minum kopi di Negeri 1001 Warung Kopi. muh

KHAS KULINER

Tiga Kuliner Bernama Lucu dengan Harga Murah MUNGKIN bermaksud untuk menarik minat pengunjung, sejumlah pengelola usaha kuliner di Yogyakarta menamai produknya dengan nama-nama lucu. Tak jarang, nama diberikan oleh pembeli, bukan pengelola. Nah, berikut ini tiga kuliner asyik dari Jogja dengan nama lucu, harga murah dan rasa meriah!

Pecel Baywatch Bantul Di Yogyakarta juga terdapat beberapa penjual pecel yang patut Anda coba. Salah satunya adalah Pecel Baywatch Mbah

Warno. Warung pecel ini berada cukup jauh dari hiruk pikuknya pusat Kota Yogyakarta, yakni terletak di sebelah selatan pusat kota tepatnya berada di Dusun Dusun Semanggi, Kelurahan Sembungan, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

Meskipun tempatnya berada di pedesaan, tetapi warung pecel ini selalu ramai didatangi pembeli karena kelezatannya. Nama unik yang disandang dari warung makan milik Mbah Warno Pawiro (95) tahun ini tak lepas dari

kebiasaan pemilik warung yang setiap harinya mengenakan kutang dan jarik dalam berpakaian.

Sehingga oleh para pelangganya cara berpakaian Mbah Warno tersebut diidentikan dengan cara berpakaian pemeran dalam serial Baywatch yang dulu pernah ngetren di Indonesia.

Warung Kebelet Belut Tidak ada habisnya jika membicarakan kuliner di Yogyakarta. Beragam tempat makan dapat dengan mudah

kita temui di setiap sudut kota, baik itu tempat makan yang telah legendaris maupun tempat makan baru.

Di jalan Ipda Tut Harsono no. 42 Timoho Yogyakarta ada sebuah tempat makan baru yang spesialis meyajikan masakan belut bernama Kebelet Belut. Tempat makan ini memiliki menu andalah garang asem belut dan belut elek. Garang asem belut adalah menu belut yang dimasak dengan kuah santan yang dicampuri belimbing wuluh

Sate Kere (alakadarnya) Di daerah Godean Yogyakarta, tepatnya di Jalan Goden km 7, Dusun Gesikan, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Goden, Kabupaten Sleman, terdapat sebuah warung sederhana yang menjual kuliner unik dan cukup terkenal di Yogyakarta, yakni Sate Kere.

Dalam bahasa Jawa, kere berari miskin. Walaupun mempunyai nama “Kere”, tetapi rasa dari hidangan ini jauh dari kata kere. Disebut Sate Kere karena harganya yang sangat murah, jadi siapapun

Pecel Baywatch.

bisa menikmatinya, termasuk orang yang benar-benar kere sekalipun.

Ketika sampai di warung tersebut, kesan pertama yang ada di benak adalah warung makan sederhana dengan asap

bakaran sate membumbung yang terletak di bagian muka warung. Hanya terdapat satu pasang meja kursi bagi pembeli.

Selebihnya pemilik warung menyediakan tikar di dua petak bangunan warung. trib

PAMERAN

Nuansa Laut di Batik Raja Ampat

Pembatik asal Raja Ampat, Papua, membatik di pameran Gelar Batik Nusantara 2015, di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta.

MENU ZOOM Hotel Surabaya sajikan menu Ramadhan tahun ini dengan 101 menu masakan Indonesia yang dibanderol Rp 88.880/ pack dengan ragam pepes, sambal, aneka kerupuk, serta berbagai kudapan khas selera lokal.

“Dengan menu sejumlah itu para tamu hotel akan lebih exited untuk memilih variannya, sebab dengan konsep tersebut dipercaya akan mengundang kembali tamu ho-

PAMERAN batik bertajuk “Gelar Batik Nusantara 2015” sudah dimulai sejak Rabu (24/6/2015). Pameran yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla ini diikuti oleh ratusan peserta yang menampilkan berbagai jenis batik mulai dari batik Pekalongan, Solo, Jogja, hingga papua.

Salah satu stan menarik perhatian. Seorang pria memperkenalkan diri, dengan wajah ramah menyam-

but dan mempersilahkan untuk melihat dua orang wanita sedang menggoreskan malam ke atas kain mori.

Corak yang digambar pun berbeda, tidak seperti kebanyakan batik yang sudah lama beredar. Ada pola ikan, bintang laut, hingga rumput laut.

“Ini corak biota laut yang dipadupadankan dengan corak pagar adat, tidak lupa juga ada corak suling tambur yang menjadi ciri khas batik

kami”, kata Chanry Suripati (38) dilansir KompasTravel.

Ketika Chanry mengatakan suling tambur, sontak memori membawa ke sebuah tempat wisata yang di bagian timur Indonesia, Raja Ampat. Sebuah tempat yang memiliki keindahan laut dan kekayaan biota laut. Ya, suling tambur merupakan alat musik tradisional khas Raja Ampat.

“Ya itu ciri khas batik Raja Ampat, lebih banyak corak

biota laut, suling tambur, juga gambar batu pra-sejarah”, tambah Chanry.

Batik Raja Ampat dicetuskan oleh Chenry dan pasangannya Adriana Imelda Daat (36) pada 2011. Dari awalnya hanya mengirimkan corak khas Raja Ampat untuk diolah menjadi batik di Solo, Chanry mulai belajar bagaimana membatik sendiri.

Kerja kerasnya mulai dilihat oleh Pemda setempat. Dari situ mereka dibe-

rikan bantuan dana untuk memberangkatkan 12 orang untuk belajar membatik di Batik Mahkota Lawean, di Solo.

Tidak hanya belajar membuat batik dari awal hingga akhir, di sana Chanry juga belajar bagaimana manajemen pemasaran batik. Nama batik Raja Ampat mulai dikenal beberapa tahun terakhir sehingga mulai diajak untuk mengikuti sejumlah pameran batik. rod

ZOOM Hotel Surabaya Sajikan 101 Menu Ramadhan tel ZOOM untuk menikmati menu Ramadhan ini. Selama Ramadhan, kami akan menargetkan 40 pack per-hari dengan kondisi 60 kursi”, ujar Nita Narulita, Director of Sales and Marketing, ZOOM Hotel Surabaya saat ditemui Lensa Indonesia, belum lama ini.

Nita menambahkan, kontribusi F&B pada ZOOM Hotel Surabaya hingga kini sudah mencapai 60 persen.

Sedangkan untuk kontribusi

dari meeting room yang hanya ada dua tersebut di bulan ini mencapai 40 persen.

“Tak hanya Ramadhan tahun ini, di luar momen itu pun persaingan bisnis hotel ini cukup ketat, apalagi lokasi hotel kami berlokasi penuhi dengan hotel-hotel baru sekitar 2 hingga 3 hotel di kawasan JL. Jemursari Surabaya ini. Namun bagaimanapun juga kita tetap optimis dengan service kita semuanya bakal

bisa diatasi dengan baik. Oleh karena itu, kami bisa menunjukkan angka keberhasilan tersebut dengan okupansi di bulan Mei kemarin mencapai 107 persen, sedangkan buln Juni minggu pertama sudah mencapai okupansi hingga103 persen”, tandas Nita antusias.

ZOOM Hotel atau yang bernama ZOOM Smart Hotel Surabaya ini merupakan hotel yang mengusung konsep

minimalis yang terletak di kawasan JL. Raya Jemursari Surabaya merupakan kawasan radius perindustrian. Total kamar yang dimiliki 80 kamar dengan dua meeting room dengan kapasitas mencapai 20 dan 60 personil. eld

Nita Narulita, Director of Sales and Marketing, ZOOM Hotel Surabaya (tengah) didampingi chef handal.

www.lensaindonesia.com

METROPOLIS

16 Edisi 93/29 Juni - 05 Juli 2015

Tingkatkan Ekonomi dan Pariwisata Jawa Timur Enam Parpol Resmikan Koalisi Pekan Depan

Supaya Risma Gagal Jadi Walikota Lagi Enam Parpol menggelar deklarasi untuk berkomitmen menghadang Risma agar gagal menjadi walikota lagi.

RENCANA deklarasi koalisi enam Parpol pekan depan jelang Pilwali Surabaya 2015 nampaknya tidak hanya akan diikuti partai politik besar.

Parpol gurem ternyata bakal bergabung merapat untuk bersama-sama ‘menghadang’ PDI Perjuangan memperebutkan kursi Walikota Surabaya yang saat ini dijabat Tri Rismaharini.

Saat ini sudah fix enam Parpol yang akan menggelar deklarasi di Hotel Majapahit pada Senin depan. Parpolparpol yang berkomitmen membangun koalisi adalah Gerindra, PKB, PKS, Demokrat, PAN dan Golkar.

Sedangkan 2 parpol ‘gurem’ yang hingga kini masih belum bersikap apakah akan bergabung dengan kubu koalisi atau kubu PDIP adalah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Dikatakan Wakil Ketua DPW Nasdem Jawa Timur, Vinsensius Awey bahwa hingga sejauh ini, Nasdem tidak pernah menerima undangan atau diajak untuk berkomunikasi sehubungan dengan wacana atau arah koalisi.

“Namun secara prinsip, kami menyambut baik akan semangat para elit politik enam parpol yang berkoalisi

untuk menghadapi Pilwali Surabaya 2015. Ini adalah wujud demokrasi,” ujarnya.

Ditambahkan anggota Komisi C DPRD Surabaya ini, pihaknya hingga saat ini memang belum pernah mendapatkan tawaran ataupun ajakan untuk berkoalisi. Kalaupun nantinya ada ajakan untuk berkoalisi maka akan didiskusikan secara internal.

“Pada prinsipnya kami menyambut baik semangat koalisi rekan-rekan parpol yang sudah lebih duluan membentuk koalisi,” imbuhnya.

Sedangkan Ketua DPC Hanura Surabaya, Onny Philippus menyatakan bahwa pihaknya hingga saat ini masih fokus pada tahapan penjaringan yang digelar partainya.

Pasalnya sudah ada 3 cawali yang mendaftar lewat partainya. Yakni Dhimam Abror, Sukoto dan Antony Bachtiar.

“Saat ini kami masih fokus untuk tahapan penjaringan.

Sehingga belum ada rencana apakah akan berkoalisi dengan 6 parpol atau bergabung dengan PDIP. Kegiatan internal kami masih berjalan sesuai tahapan untuk Pilwali Surabaya 2015,” ujar Onny, panggilan akrab Onny Philippus.

Menurutnya penentuan apakah Hanura akan bergabung ke koalisi 6 parpol atau

PDIP masih menunggu keputusan serta rekom dari DPP. Masalahnya arahan serta petunjuk teknis terkait hal itu tergantung kepada rekom DPP kepada siapa dijatuhkan.

“Kalau DPP memberikan rekom kepada pasangan A, maka kita akan mendukung pasangan A terse-

but dan secara otomatis akan bersama dengan Parpol yang juga sama mendukung calon A untuk berusaha memenangkannya dalam Pilwali Surabaya 2015 pada 9 Desember m e n da ta n g ,” tandas Onny. iwan

Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan beserta Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat meresmikan Terminal Keberangkatan Penumpang Lanud Abdulrachman Saleh di Malang.

Menhub dan Gubernur Resmikan Bandara Abdulrachman Saleh Malang MENTERI Perhubungan RI Ignasius Jonan beserta Gubernur Jawa Timur Soekarwo meresmikan Terminal Keberangkatan Penumpang Lanud Abdulrachman Saleh di Malang, Kamis (25/6/2015).

Menurut Gubernur Soekarwo, dengan adanya bandara akan memudahkan akses setiap orang yang akan menuju ke Jatim, khususnya di Malang Raya. Dengan demikian beberapa sektor seperti ekonomi dan pariwisata tentu akan ikut meningkat.

“Sektor pariwisata akan terungkit dengan adanya bandara ini, karena posisinya menjadi penghubung 11 kabupaten/kota di Jatim, mulai Trenggalek sampai Pasuruan,” kata Pakde Karwo (sapaan akrab gubernur).

Ia menjelaskan, di sektor pariwisata masyarakat akan lebih mudah mengakses ke tempat wisata yang ada disekitar Malang. Salah satunya adalah Gunung Bromo yang merupakan salah satu gunung terindah di dunia.

“Jumlah masyarakat Jatim yang memasuki Jatim sebanyak 45 juta orang pada tahun 2014, dan wisatawannya masih belum banyak yakni sebanyak 460 ribu orang. Salah satu sasaran tujuan adalah Malang Raya. Dengan adanya bandara di Malang akan meningkatkan kunjungan wisatawan luar ke Jatim,” urainya.

Saat ini, Bandara Abdulrachman Saleh menampung sekitar 1.700 penumpang.

Kemajuannya dinilai cukup pesat, yakni mencapai 12 persen. Bandara ini juga menjadi alternatif Bandara Juanda yang kapasitas normalnya hanya mampu menampung sebanyak 12,5 juta penumpang.

“Realitanya di Bandara Juanda menampung 18 juta penumpang. Dengan adanya Bandara Abdulrahman Saleh akan membantu mengalihkan para wisatawan yang akan mengunjungi Jatim,” tegas gubernur.

Sementara, pembangunan Gedung Terminal Keberangkatan Penumpang di Lanud Abdulrachman Saleh ini juga menjadi bukti atas komitmen dan keinginan pemerintah untuk memberikan fasilitas terbaik kepada masyarakat.

Pembangunan terminal tersebut menjadi salah satu bagian untuk menciptakan konektifitas transportasi di Jawa Timur yang aman dan nyaman. Konektifitas infrastruktur transportasi menjadi kunci utama menghadapi MEA 2015, sebab infrastruktur transportasi yang baik akan menjadikan arus barang menjadi lebih mudah, murah dan mampu menjangkau seluruh wilayah.

Pakde Karwo berharap, wilayah Malang Raya bisa menjadi salah satu kunci untuk memenangkan persaingan MEA. Ini karena potensi Malang Raya yang sangat besar, ditambah oleh masyarakatnya yang dinilai cerdas dan mempunyai semangat yang tinggi untuk berjuang di era persaingan global.

“Terminal keberangkatan yang baru ini bisa menjadi salah satu contoh untuk memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama para pelaku bisnis yang selama ini turut memberikan kontribusi dalam perkembangan Malang Raya. Semoga bandara di Malang ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat,” pungkasnya. sarifa/adv

PERWILAYAHAN SUMBER BIBIT TERNAK DI KAWASAN TIMUR INDONESIA

Pemprov Jatim Jadikan Bojonegoro Sentra Pengembangan Sapi PO Murni

WILAYAH sumber bibit adalah suatu kawasan agro ekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan dan mempunyai potensi untuk pengembangan bibit dari jenis atau rumpun atau galur ternak tertentu. Penetapan suatu wilayah sumber bibit perlu mempertimbangkan pula budaya masyarakat setempat terutama yang berkaitan dengan tradisi masyarakat dalam beternak dan pola pemeliharaan ternaknya.

Pengertian bibit secara spesifikasi adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan. Jadi yang masuk kriteria bibit seharusnya adalah ternak galur atau rumpun murni dan diutamakan plasma nutfah atau Sumber Daya Genetik Hewan local. Dalam rangka mendukung pembentukan wilayah sumber bibit ternak telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48/Permentan/OT.140/9/2011.

Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu gudang ternak di Indo-

www.lensaindonesia.com

nesia juga memiliki kantongkantong wilayah untuk dijadikan sebagai Wilayah Sumber Bibit Ternak. Sebagai salah satu wilayah pengembangan sapi di kawasan timur Indonesia, Jawa Timur telah mengupayakan keragaman rumpun sapi untuk dibiakkan, hal ini disebabkan karena kondisi agroklimat dan motivasi masyarakat untuk beternak sangat beragam.

Hal ini dapat didilihat dari beberapa rumpun sapi yang telah berkembang di Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur.

Bojonegoro merupakan salah satu dari beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi di bidang peternakan.

Usaha peternakan khususnya ternak sapi PO merupakan suatu usaha yang banyak dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun.

Sapi PO merupakan komoditas andalan di Kabupaten Bojonegoro.

Ini tercermin dari hasil Pendataan Sapi Potong dan Kerbau (PSPK) Tahun 2011 Provinsi Jawa Timur, yang menempatkan Kabupaten Bojonegoro sebagai urutan ke

enam yang memiliki populasi sapi terbanyak, dan urutan kedua yang memiliki populasi sapi PO terbanyak setelah Kabupaten Tuban.

Berdasarkan kondisi geografis yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro, sektor pertanian, secara umum dan peternakan secara khusus memberikan konstribusi positif terkait dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDRB). Pengembangan usaha peternakan diarahkan pada terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif serta kreatif, melalui peternakan yang tangguh berbasis sumber daya lokal.

Sapi PO adalah sapi berukuran sedang, berdada dalam dengan warna bulu putih dengan mempunyai punuk dan gelambir, merupakan sapi tipe pekerja dengan adaptasi yang tinggi di daerah tropis.

Sapi PO merupakan salah satu dari sekian komoditas pertanian yang mempunyai daya saing dan nilai strategis yang tinggi untuk dikembangkan, pengembangan ternak sapi sebagai suatu komoditas dihadapkan pada berbagai permasalahan yang mendasar seperti suplay

dan demand yang tidak seimbang, industri ternak sapi didominasi oleh usaha peternakan rakyat yang permasalahannya sangat kompleks.

Dengan adanya hal tersebut di atas pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengusulkan Kecamatan Tambakrejo sebagai wilayah sumber bibit sapi PO di Kabupaten Bojonegoro didasarkan pada beberapa hal, di antaranya wilayah tersebut bebas dari penyakit yang dibuktikan dari lima tahun terakhir tidak ada kasus.

Kondisi agroklimat yang baik berada pada dataran sedang. Berbeda dengan enam kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

Kepadatan penduduk relatif sedang, dengan kepadatan 524 jiwa//km².

Sosial ekonomi masyarakat yang meliputi pengalaman atau budaya masyarakat memelihara sapi PO sudah bertahun-tahun, ketersediaan perbankan, koperasi, pasar, kelembagaan masyarakat (kelompok dan gabungan kelompok), asosiasi pedangan dan pemotong sapi.

Dukungan IPTEK terhadap

pengembangan usaha peternakan sapi berupa ketersediaan semen, peralatan Inseminasi Buatan (IB), alat kesehatan, petugas IB, Pemeriksaan Kebuntingan (PKB), Asisten Teknis Reproduksi (ATR) dan Paramedik yang profesional.

Kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang secara umum menjadikan Kabupaten Bojonegoro sebagai sentra pengembangan sapi PO murni, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berupa Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dengan Icon Show Room Sapi, dukungan Fakultas Peternakan UB dan Bank Indonesia Surabaya, dan secara khusus Kecamatan Tambakrejo sebagai sentra pengembangan peternakan melalui RT/RW. Adanya keterkaitan atau hubungan kegiatan yang pernah atau sedang dialokasikan seperti Aciar, Iptekda, IPR, FAO,DAFF dan pengembangan Klaster Sapi PO yang difasilitasi Bank Indonesia bersama Universitas Brawijaya.

Keunggulan komoditas adalah merupakan suatu potensi komoditi itu untuk dikembangkan. Adapun keungulan sapi PO yang akan dikembangkan di Desa Napis Kecamatan Tambakrejo adalah: jenis, rumpun atau galur yang dominan berkembang atau dikembangkan masyarakat Kabupaten Bojonegoro secara umum dan Kecamatan Tambakrejo secara khusus adalah sapi PO. Populasi sapi PO tertinggi di antara 28 kecamatan. Struktur populasi menurut umur dan jenis kelamin layak untuk dikembangkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sapi ras PO terus berkembang di Kecamatan Tambakrejo antara lain yaitu merupakan warisan yang turun temurun dari suatu keluarga, daya adaptasinya

yang tinggi, dukungan sumber daya alam terkait dengan agroklimat, dan sebagai alat bantu untuk mengolah lahan pertanian.

Sebagai unsur penunjang dalam pewilayahan sumber bibit ini berpengaruh pada produktivitas sapi adalah pakan yang diberikan, sehingga perbaikan dapat dilakukan dengan penyediaan tanaman pakan ternak berupa rumput dan leguminosa.

Pada tahun 2010 telah dibagikan pada perwakilan dusun berupa bibit rumput gajah dan kaliandra begitu juga pada tahun 2011 dan ada beberapa dusun yang dipergunakan sebagai tempat percontohan pembibitan penanaman tanaman pakan.

Selain penyediaan tanaman pakan juga dilakukan pengolahan jerami amoniasi dan jerami fermentasi sebagai sumber pakan.

Dalam upaya mempertahankan wilayah sumber bibit, setelah ditetapkan dengan SK Mentan maka perlu dilakukan pengelolaan wilayah sumber bibit yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan program pemuliaan bibit sapi PO pada lokasi yang diusulkan merupakan suatu kegiatan yang telah teridentifikasi berdasarkan pilihan-pilihan strategis pengembangan ekonomi lokal dan sejalan dengan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam RTRW, RPJMD dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, implementasi perencanaan pembangunan tersebut khususnya, dalam pengembangan klaster yang mempunyai potensi, daya dukung dan daya saing yang tinggi telah ditetapkan klaster sapi potong sebagai klaster unggulan di Kabupaten Bojonegoro. adv