Klik website: http://www.lensaindonesia.com/
Edisi 93 29 Juni - 05 Juli 2015
TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)
KPK Kecolongan, Tersangkanya Bebas Umroh
RI Bakal jadi Negara Pertama Pengguna Pesawat Sukhoi SU-35 SEBAGAI pengganti pesawat tempur F-5 Tiger, TNI AU berencana membeli pesawat buatan Rusia, Sukhoi SU-35. Jika rencana ini terealisasi, maka Indonesia mencatatkan diri sebagai negara pertama yang menggunakan pesawat Sukhoi SU-35 tentunya setelah Rusia negara pembuatnya. Namun China dan Malaysia juga dikabarkan tertarik memebeli Sukhoi SU-35. Khusus untuk China, mereka merasa perlu menambah kekuatan udara seiring meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan. Sebenernya Venezuela berpeluang sebagai negara pertama di luar Rusia yang bakal menggunakan Sukhoi SU-35 setelah pada 2012 lalu hampir menandatangani kontrak.
Mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin.
Baca: Tokoh-tokoh... Hal 7
JOKOWI PANGGIL CAK IMIN, BAHAS RESHUFFLE? Politik
3
WANITA YOGYA JUARA ASIA’S NEXT TOP MODEL 2015 Perempuan Tangguh
8
WADUH, BADRODINBUDI BEREBUT MASUK KPK Nasional
9
POLISI SEBUT PERAMPOKAN DEDE TERSADIS TAHUN INI Jakarta Raya 10
www.lensaindonesia.com
pada 2 Mei 2014, llham langsung dicegah untuk bepergian ke luar negeri sejak 9 Mei 2014 selama 6 bulan. Namun, status tersangka yang disandangnya kemudian digugurkan oleh pengadilan melalui praperadilan. Ilham kemudian kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 5 Juni 2015. Johan Budi menyebut semua
proses terhadap llham diulang dari awal. “Ketika dicabut sprindik maka semua yang mengikuti itu dicabut. Termasuk yang disita. Apakah dia dicegah lagi atau enggak, saya harus perhatikan dulu,” kata Johan, di kantornya, Jumat (26/6/2015). Baca: KPK... Hal 7
JOKOWI MUNDUR PRESIDEN KOK PENAKUT Jokowi plin-plan. Awalnya pemerintah setuju merevisi UU KPK. Sekarang kok malah mundur dan menariknya dari prolegnas.
ILUSTRASI: SOERYA
TOKOH sepakbola Indonesia yang sebagian diisi oleh purnawirawan Jenderal TNI, menyatakan dukungan mereka kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk melawan ketidakadilan yang diterima dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi. Pernyataan sikap para tokoh sepakbola itu dibacakan pada Kamis 25 Juni 2015 di kantor PSSI, Senayan, Jakarta. Para tokoh sepakbola yang hadir diantaranya ialah Mayjend (TNI) Agum Gumelar, Mayjen (TNI) IGK Manila, dan Mayjend (TNI) Adang Ruchdiat. Dan ada 13 nama tambahan yang tertera dalam surat pernyataan tersebut, yakni Mayjend (TNI) Azwar Anas, Mayjend (TNI) Tono Suratman, Letjend (TNI) E.E Mangindaan, Maulwi Saelan, Nurdin Halid, Nirwan D. Bakrie, Harbiansyah Hanafiah, Syahril Taher, Surya Darma Tahir, Widjono Hardianto, Masmun Yan Manggaesa, dan dua mantan Menpora, Roy Suryo, serta Adhyaksa Dault.
nisme pencabutan semua hal yang berkitan dengan status Ilham Arief. KPK sebelumnya telah menetapkan mantan Wali Kota Makassar itu sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Namun, kini dia justru tengah berada di luar negeri untuk umroh. Padahal ketika ditetapkan sebagai tersangka pertama kali
Tarik Ulur Revisi UU KPK, Dukung Polri dan Kejaksaan Diberi Wewenang Penyadapan
Baca: RI... Hal 7
Tokoh-tokoh Sepakbola Dukung PSSI Lawan Menpora
EKS Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin masih bebas bepergian ke luar negeri meski berstatus tersangka kasus dugaan korupsi PDAM. KPK rupanya kecolongan. KPK sendiri tak bisa memberikan jawaban tegas terhadap kejadian itu. Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi rupanya hanya menjelaskan perihal meka-
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah tidak akan meneruskan rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pem-
berantasan Korupsi. Pemerintah pun segera mencabut rencana revisi itu dari daftar program legislasi nasional (prolegnas). “Kalau pemerintah sekarang sudah ditegaskan Presiden tidak mau revisi kan harus dikeluarkan dari prolegnas. Nah, itu mensesneg yang akan menolak,” ujar Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki di Istana Kepresidenan, Jumat (19/6/2015). Pemerintah tak hanya akan mengeluarkan revisi UU KPK dari daftar prolegnas tahun ini tetapi juga dari daftar prolegnas jangka menengah. Menurut Teten, alasan pemerintah menolak lantaran revisi justru di-
Bahaya, Muktamar NU Sudah Diboncengi PKB MUKTAMAR ke 33 NU masih menuai problem. Hal itu ditengarahi terkait penempatan pembukaan dan sidang pleno acara Muktamar. Berbagai pihak menyayangkan penempatan tersebut di Alun-alun Pemerintah Kabupaten Jombang. “Sangat disayangkan jika penempatan sidang pleno dan pembukaan di Alon-alon Pemerintah Kabupaten Jombang, dan sudah dipastikan tidak dapat diganggu gugat, karena sudah menjadi keputusan,” kata salah seorang aktifis muda NU yang enggan disebutkan namanya, Senin (22/06/2015). Jika memang ingin mengembalikan NU kepada para pendiri, sudah seharusnya ditempatkan di Pesantren masingmasing, bukan ditempatkan di alun-alun Jombang. “Kami juga berharap Muktamar NU di Jombang bisa dilaksanakan sesederhana mungkin agar tidak menghabiskan biaya miliaran rupiah, tetapi jika memang terpaksa seperti itu, anggaran tersebut sebaiknya berasal dari warga NU,” harapnya.
Baca: Jokowi... Hal 7
Hotman Targetkan Pembunuh Utama Angeline Terungkap
Ketua Panitia Daerah Muktamar NU Saifullah Yusuf, Gus Sholah dan Bupati Jombang Nyono Suharli meninjau lokasi penginapan peserta Muktamar NU di Jombang.
“Tidak ada masalah menghabiskan anggaran miliaran rupiah tetapi sumbernya jangan dari APBD, saya kira warga NU mampu mengurus NU dengan biaya sendiri, apalagi loyalitas kader NU sangat tinggi dalam memperjuangkan NU,” harapnya. Apalagi terdengar kabar jika yang mengatur jalannya acara Muktamar NU di Jombang adalah orang-orang PKB. “Saya sendiri tidak tahu kenapa jadi seperti ini sebenarnya kami anak
anggap melemahkan KPK. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah langsung mempertanyakan sikap Presiden Jokowi yang terburu-buru menolak rencana revisi UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Fahri meyakini, Jokowi sudah dipengaruhi alur pemikiran pihak-pihak yang berasumsi bahwa revisi tersebut hanya akan melemahkan KPK. Jokowi plin-plan. Awalnya setuju merevisi UU KPK. Sekarang kok malah mundur dan menariknya dari prolegnas.
muda NU sangat prihatin, tetapi bagaimana lagi Gus Ipul sendiri dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa Muktamar ini apa kata Gus Halim, Ketua PKB Jawa Timur,” cetusnya. Pihaknya berharap tokoh muda NU yang masih murni berjuang untuk NU segera bangkit, demikian juga sesepuh NU kembali menata NU sebagaimana mestinya. Baca: Bahaya... Hal 7
HOTMAN Paris Hutapea resmi menjadi pengacara tersangka kasus pembunuhan Angeline (8), Agus Tay Hamandai. Hotman diyakini bakal terlibat perseteruan sengit dengan kuasa hukum Margriet Megawe, Hotma Sitompul. Haposan Sihombing, salah seorang tim kuasa hukum Agus menyatakan bahwa pihaknya yang meminta kepada Hotman Paris Hutapea untuk membantu menjadi pengacara Agus. ”Hari Senin lalu saya ke Jakarta ada acara live di salah satu televisi, dari sana saya bertemu dengan Bang Hotman,” katanya, Rabu (24/6). Setelah pertemuan itu, pihaknya bertemu lagi dengan Hotman di salah satu mal di Jakarta. “Pertemuan itu saya bercerita tentang Agus, dari situ Bang Hotman mempelajari kasus ini. Dan pada Selasa, beliau mengatakan bergabung dengan kami,” ujar Haposan.
Hotman Paris
Bukan karena takut dengan pengacara Margriet, Hotma Sitompul, Haposan mengaku dirinya ingin mempercepat pengungkapan kasus ini. “Bukan saya takut dengan Hotma, tapi saya ingin ada percepatan pengungkapan kasus ini. Biar senior versus senior dalam kasus ini,” kata Haposan. Baca: Hotman... Hal 7
Aset 2,9 Juta Karyawan Diserobot Bos Tanah, Uang Negara Rp 24 M Terancam Hilang (Bagian 9)
BPN Sidoarjo Kongkalikong dengan Henry Gunawan Terbitkan Peta Bidang ‘Aspal’ Henry Gunawan diduga punya andil dalam menerbitkan peta bidang tanah milik Puskopkar Jatim yang dilakukan mantan Kepala BPN Sidoarjo. KASUS penyerobotan tanah milik Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) Jatim seluas 24 hektare di Pranti, Juanda, Jawa Timur, oleh PT Gala Bumi Perkasa kembali memanas. Tidak kehabisan akal, Puskopkar kini
kembali melayangkan gugatan ke pihak-pihak yang telah mendzaliminya. Permasalahan ini muncul dikarenakan ada permainan kotor di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo. Adalah
mantan Kepala BPN Sidoarjo Ir. Minarto, MM yang dilaporkan Puskopkar Jatim terkait penyalahgunaan kekuasaan. Ketua Puskopkar Jatim Drs EC H Tri Harsono melaporkan Ir. Minarto, MM ke Polres Sidoarjo atas tuduhan menyalahgunakan kekuasaan/jabatan dan atau menggunakan akte otentik palsu. Hal itu tertulis dalam LP No. LPB/229/VI/2015/JATIM/ RESSDA. Disebutkan yang ber-
Henry Gunawan
sangkutan (Puskopkar) telah melaporkan perkara tindak pidana pejabat dengan ancaman pasal
421 KUHP dan pasal 264 KUHP. Menurut Tri Harsono, mantan Kepala BPN Sidoarjo selama menjabat telah melakukan perbuatan merugikan. Pihaknya juga menduga Minarto telah kongkalikong dengan Henry Gunawan untuk menerbitkan akte otentik palsu di Desa Pranti, Juanda kepada Reny yang notabene anak kandung H Iskandar (alm), Kepala Divisi Bagian Perumahan. “Betapa mudahnya Minarto menerbitkan akte peta bidang kepada Reny. Padahal sudah jelas peta bidang dimiliki Puskopkar selalu pemilik sah. Apakah Minarto sebelumnya tidak mengecek dahulu. Baca: BPN... Hal 7