Koran Lensa Indonesia Edisi 97

Klik website: http://www.lensaindonesia.com/

Edisi 97 03 - 09 Agustus 2015

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

Muktamar NU ‘Disandera’ PKB dan Geng Gus Ipul MUKTAMAR ke-33 NU di Jombang pada 1-5 Agustus belum mengarah pada pokok perkara yakni kedaulatan dan pemerataan ekonomi. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai saat ini Indonesia masih ter-

bawa dalam sebuah keadaan, di mana kedaluatan bangsa tergadaikan oleh kepentingan-kepentingan praktis ekonomi dan politik.

Hal itu disampaikan Ketua PBNU yang juga Ketua SC Mukta-

mar ke-33 NU KH Slamet Effendi Yusuf dalam pembukaan PraMuktamar NU di Pesantren alKautsar al-Akbar, Medan, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

“Terkait pemerataan, persoalan ini seharusnya dibawa kepa-

KPK-Nazaruddin Sekongkol Penjarakan Anas Urbaningrum

da masyarakat yang lebih besar, para mustadh’afin, fakir dan miskin. 80 persen kekuatan ekonomi ada pada 20 persen masyarakat Indonesia, 20 persen pun yang hanya menguasai perekonomian hanya 8 persen saja. Persoalan

pemerataan adalah masalah yang serius karena sebagian besar warga NU adalah berada pada garis kemiskinan,” jelasnya.

Terbukti, NU pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur pecah suara dalam hal

BPJS DICAP HARAM Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa haram bagi BPJS. Penyelenggaran BPJS disebut menggunakan modus transaksional.

Akankah BPJS jalan terus atau distop?

KOMISI B 2 Masail Fiqhiyah Mu’ashirah (Masalah Fikih Kontemporer) Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V yang digelar di Pondok Pesantren At Tauhidayah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah, 7-10 Juni 2015 mengeluarkan fatwa bahwa pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bertentangan dengan prinsip syariah Islam alias haram.

BPJS Kesehatan dianggap bermuatan unsur gharar (penipuan), maisir (perjudian), dan riba (tambahan nilai/bunga bank) merujuk pada Q.S Al Baqarah 177, 275280; Ali Imran 130; An Nissa 3639); Al Maidah ayat 2. Sementara itu, ada 10 hadits juga menjadi dalil penetapan fatwa tersebut.

Merujuk pada Fatwa Dewan

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa literatur, lembaga itu menyatakan program BPJS Kesehatan, termasuk modus transaksionalnya, belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam.

Apalagi, hubungan hukum dan akad antar para pihak.

Wakil Ketua Umum MUI sekaligus Ketua Bidang Fatwa MUI, KH Ma’ruf Amin mengatakan, program BPJS Kesehatan tidak memenuhi aspek prosedural dan aspek substansial dalam fikih Islam. Setidaknya ada lima poin yang merujuk BPJS haram.

“Aspek prosedural yang pertama, BPJS Kesehatan harus dibuat didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Nah, di BPJS Kesehatan ini tidak ada landasan itu, prosedur tidak sesuai,” ujar Ma’ruf dalam konferensi pers, Kamis (30/7/2015).

Aspek prosedural kedua mensyaratkan BPJS kesehatan wajib memperoleh label “sesuai syariah”. “Harus ada ini dari Dewan Syariah Nasional,” ucapnya.

Adapun dari aspek substansial,

Jokowi Cuekin Suara Orang PDIP Baca: KPK... Hal 7

DIBAYAR RP 5 MILIAR, PKB MUNCULKAN CALON BONEKA? Politik

3

FOTO BUGIL PRILLY LATUCONSINA BEREDAR DI INTERNET Blitz

6

8

JAWA TIMUR BAKAL DILANDA KEKERINGAN PARAH Jatim Square 12

www.lensaindonesia.com

ORANG-ORANG PDIP tidak ada habis-habisnya ngomongin reshuffle. Mereka meminta menteri yang kinerjanya dianggap kurang maksimal diganti.

Tapi suara para elit itu sepertinya dibiarkan saja oleh Presiden Jokowi. Pasalnya, hingga detik ini belum ada kejelasan kapan dilakukan pergantian kabinet.

Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko meminta kepada Presiden secepatnya mengganti menteri di sektor ekonomi. Sebab, pelambatan ekonomi yang terjadi saat ini akibat tidak maksimalnya menteri ekonomi bekerja.

“Saat ini kebijakan ekonomi para menteri tidak langsung menyentuh. Karena itu tidak ada pergerakan yang berarti dalam perekonomian kita,” sindir Budiman dalam keterangannya persnya kepada wartawan, Kamis (30/7/2015).

Jokowi dan Megawati Soekarnoputri

Budiman menilai, konsep Nawa Cita, pembangunan desa mendapatkan perhatian lebih.

Pembangunan desa menjadi salah satu lokomotif perekonomian rakyat.

Menurut anggota DPR ini, di

awal pemerintahan Jokowi, ada lebih 40 juta tenaga kerja aktif di desa-desa sudah siap berdiri untuk menerima perintah dari

Baca: Jokowi... Hal 7

MUI menyoroti tiga hal yaitu akad, status uang, dan dana investasi.

“Akadnya ini apa dalam BPJS Kesehatan? Akad jadi masalah penting dalam syariah, termasuk dalam ekonomi syariah,” katanya.

Mengenai status uang, Ma’ruf mengatakan, duit yang dikumpulkan nasabah juga memiliki konsekuensi hukum tersendiri.

Sementara itu, yang ketiga, yaitu dana investasi, MUI mewajibkan duit tersebut diinvestasikan di bank syariah.

“Kalau diinvestasikan di bankbank konvensional maka haram.

Harus di bank-bank syariah investasinya,” ucap pria kelahiran 11 Maret 1943 tersebut.

Beberapa hal dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan dianggap tidak syariah. Sorotan itu ada pada subsidi silang BPJS yang mengabaikan akad kontrak yang jelas.

Padahal, menurut MUI, BPJS bisa mengeluarkan kontrak tabarru’ atau pemindahan hak peserta kepada peserta lain tanpa mendapat keuntungan, atau imbalan, Baca: BPJS... Hal 7

OC Kaligis: Saya Dibiarkan Mati Pelan-pelan oleh KPK PENGACARA Otto Cornelis Kaligis menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menangani kondisi kesehatannya dengan baik.

Saat mengeluh sakit pada 16 Juli 2015 lalu, dia mengaku tidak mendapatkan penanganan dengan cepat.

“Dokter KPK, dokter Yohannes, dan pengacara saya telah minta pemeriksaan dokter spesialis di RSPAD. Tetapi, tidak ada jawaban KPK. Saya dibiarkan mati pelan-pelan,” tulis Kaligis dalam surat yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, Jumat (31/7/2015).

Saat pemeriksaan kesehatan pertama pada 16 Juli 2015, Kaligis dibawa ke Rumah Sakit Polri. Saat itu, ten-

KPK menahan OC Kaligis karena diduga terlibat kasus suap hakim PTUN Medan.

si Kaligis mencapai 190/ 100 mmHG. Baca: OC Kaligis... Hal 7

Kasus Dugaan Korupsi dan Pen-cucian Uang dari Penjualan Minyak Mentah PT TPPI

HARTINI REBUT HATI BUNG KARNO DENGAN SAYUR LODEH Perempuan Tangguh

Baca: Muktamar... Hal 7

Modus Transaksional Penipuan, Perjudian, dan Riba

BEKAS anak buah M Nazaruddin, Yulianis memenuhi tantangan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD untuk membuktikan jika cuitannya di media twitter tentang kasus Anas Urbaningrum adalah betul dan sesuai fakta. Sesuai janjinya, Yulianis datang ditemani mantan politisi Demokrat Gede Pasek Suardika dan tiba di kediaman Mahfud sekitar pukul 14.30 WIB. Pertemuan dilakukan tertutup. Awak media diminta menunggu di luar ruangan sampai pertemuan selesai dan akan digelar konferensi pers. Saat menanti kedatangan keduanya, Mahfud sempat berbincang dengan wartawan soal keinginannya untuk bertemu Yulianis.

Menurut Mahfud, awalnya dia heran kenapa hanya akun twitter milikinya dan akun twitter mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang di-mention akun Yulianis soal kasus Anas. Selain keduanya, Yulianis juga mengikutsertakan akun resmi Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam serangkain tweet kasusnya.

“Saya heran, apa hubungannya dengan saya dan SBY? Kenapa saya di mention. tidak ada hubungan apapun saya dengan Yulianis.

Awalnya saya tidak percaya itu Yulianis, tapi Gede Pasek me-retweet ciutan Yulianis dan memastikan itu milik Yulianis yang asli.

Makanya saya tantang dia datang ke tempat saya,” kata di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/07/2015).

Mahfud MD (kanan) bersama Yulianis (tengah) dan Gede Pasek.

sistem pemilihan Rais Aam. Sebanyak 29 PWNU sepakat menolak upaya pemaksaan penerapan sistem ahlul halli wal aqdi atau ahwa atau musyawarah mufakat.

Polisi Periksa Tersangka Baru Kondensat di Singapura Tanpa jaminan dan lelang, pekerjaan sudah diserahkan ke PT TPPI dengan metode penunjukan langsung. BPK kemudian memperoleh sinyalemen bahwa hasil penjualan minyak mentah bagian negara ini, sama sekali tidak ada yang disetor ke negara atau bisa dikategorikan total loss.

POLISI sudah mengantongi tersangka baru kasus dugaan korupsi penjualan minyak mentah (kondensat) bagian negara Rp 2 Triliun. Bareskrim kembali mengagendakan pemerikaan bekas Dirut PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Honggo Wen-

dratmo di Singapura.

Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Direktorat II Ekonomi Khusus (Kasubdit TPPU-Dit II Eksus) Bareskrim Kombes Golkar Pangarso Rahardjo menerangkan, jajarannya kembali mengagendakan pemeriksaan ter-

Honggo Wendratmo

sangka Honggo di Singapura pada 7 Agustus.

Pemeriksaan kedua terhadap

Honggo dilaksanakan dalam kapasitasnya sebagai tersangka. “Sebelumnya diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan sebagai ter-sangka ini adalah pemeriksaan pertama,” katanya.

Diketahui, pemeriksaan dalam kapasitas saksi dilakukan pada 8 Juli lalu. Menurut bekas Kapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur terse-but, pemeriksaan sebagai tersang-ka ditujukan guna melengkapi alat bukti perkara yang melilit dua tersangka lainnya, yakni be-kas Kepala BP Migas Raden Priyono dan Deputi Finansial BP Migas, Djoko Harsono. “Kita ingin berkas

perkara tersangka kasus ini segera leng-kap,” jelasnya.

Upaya melengkapi berkas perkara, lanjutnya, berkaitan dengan rencana kepolisian melimpahkan berkas perkara tahap pertama ke Kejagung.

Bekas Wakapolres Bekasi itu menuturkan, pihaknya belum mengetahui, kapan tersangka Honggo dibawa ke Indonesia. Diinformasikan, sampai sejauh ini kepolisian tengah berupaya agar Honggo yang sakit dan dirawat di sebuah rumah sakit di Singapura dapat dibawa ke Indonesia.

Baca: Polisi... Hal 7

EKBIS

2 Edisi 97/03 - 09 Agustus 2015

Astratel Masuk Ruas Tol Semarang–Solo PT ASTRATEL Nusantara, sebagai anak perusahaan PT Astra International Tbk yang bergerak di bidang infrastruktur dan logistik pada hari ini (29/7/2015) menuntaskan akuisisi 25% saham PT Trans Marga Jateng (TMJ), operator yang memiliki dan mengelola ruas jalan tol Semarang–Solo sepanjang 72,64 km.

Dengan selesainya proses akuisisi ini, komposisi kepemilikan saham masing-masing adalah PT Jasa Marga 73,9%, PT Astratel Nusantara 25%, dan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah 1,1%.

Ruas tol Semarang – Solo terdiri dari 5 seksi dan saat ini seksi 1 Semarang – Ungaran sepanjang 10,8 km dan seksi 2 Ungaran – Bawen sepanjang 11,9 km sudah beroperasi. Sedangkan seksi 3, ruas Bawen – Salatiga sepanjang 17,3 km masih dalam proses konstruksi, seksi 4 dan 5 Salatiga – Boyolali sepanjang 24,1 km dan Boyolali – Kertosuro sepanjang 8,41 km masih dalam tahap pembebasan lahan.

Diharapkan seluruh ruas ini dapat diselesaikan dan beroperasi pada tahun 2017. Ruas jalan tol Semarang – Solo merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang selain menghubungkan kedua kota tersebut juga akan menjadi penghubung berbagai kota di Jawa Tengah dan akses ke Yogyakarta.

Keberadaan ruas tol ini diharapkan dapat mengembangkan potensiekonomi wilayah sekitarnya, sehingga menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi kesejahteraan masyarakat serta memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

Pemerintah Indonesia kini fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur nasional termasuk terwujudnya Jalan Tol Trans Jawa pada tahun 2018.

Sejalan dengan fokus pemerintah tersebut, PT Astratel Nusantara ingin berperan serta dengan menambah investasi jalan tol.

Dengan tuntasnya akuisisi saham tersebut, PT Astratel Nusantara (AN) memiliki empat ruas jalan tol melalui kepemilikan saham di empat perusahaan, yaitu 1. PT Marga Mandalasakti (MMS), dengan kepemilikan 79,31% saham, memiliki ruas tol Tangerang –Merak sepanjang 72,45 km. Telah beroperasi 100%.

Yang kedua adalah PT Marga Harjaya Infrastruktur (MHI), dengan kepemilikan 95%, memiliki ruas tol Jombang – Mojokerto sepanjang 40,5 km. Seksi 1 telah beroperasi dan seksi 2- 4 sedang dalam proses pembebasan lahan dan pararel seksi 2-3 dalam proses konstruksi.

Yang ketiga PT Marga Trans Nusantara (MTN), dengan kepemilikan 40%, memiliki ruas tol Serpong – Kunciran sepanjang 11,25 km. Ruas ini sedang dalam proses pembebasan lahan. Dan yang keempat PT Trans Marga Jateng (TMJ), dengan kepemilikan 25%, memiliki ruas tol Semarang – Solo sepanjang 72,64 km.

Selain dapat memperkuat salah satu pilar bisnis Astra di bidang infrastruktur, peran serta Astratel dalam proyek jalan tol Semarang-Solo ini diharapkan dapat menjadi salah satu perwujudan dari komitmennya untuk menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Diharapkan proyek jalan tol ruas Semarang – Solo ini dapat berjalan lancar dan mencapai target penyelesaian pada tahun 2017. sita

Presiden Direktur PT Astratel Nusantara Irawan Santoso (kedua kiri) menandatangani Pengalihan Saham PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah dalam PT Trans Marga Jateng.

SPBU Asing Jual Pertalite, Pertamina Galau PENGUSAHA SPBU Pertamina khawatir bensin RON 90 juga dijual SPBU asing seperti SPBU Shell dan Total. Saat ini bensin RON 90 yang sudah dilepas ke pasar bermerek Pertalite milik Pertamina.

“Fee pengusaha SPBU jualan Pertalite dapat Rp 300/liter. Tapi apakah kompetitor tidak akan melakukan yang sama? yaitu menjual BBM beroktan 90?” kata Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi, Selasa (28/7/2015).

Menurutnya, bila SPBU asing seperti Shell dan Total ikut menjual bensin RON 90 seperti SPBU Pertamina, maka akan menjadi ancaman bagi para pengusaha SPBU termasuk Pertamina.

“Jika hal tersebut diberikan izin oleh Pemerintah (SPBU asing boleh jual RON 90), maka akan menjadi ancaman serius bagi Pertamina dalam berjualan BBM untuk transportasi,” ungkap Eri. Bahkan Eri mengungkapkan, SPBU asing memang sangat menunggu kebijakan peng-

Pengisian BBM di salah satu depo di ibukota.

hapusan subsidi BBM, seperti yang terjadi pada bensin Premium. Para SPBU asing saat ini

belum bergerak leluasa, karena harga Premium masih ditentukan pemerintah, dan harga

yang ditentukan juga masih di bawah harga yang seharusnya (keekonomian). Salah satu faktanya Pertamina sudah rugi Rp12 triliun karena menjual bensin premium dan solar.

“Ini yang ditunggu kompetitor, pembukaan pasar BBM nasional, pertanyaannya apa Pertamina mampu bersaing?

Apalagi kalau SPBU kompetitor hanya memenuhi SPBU yang ada di kota-kota besar, bukannya membangun infrastruktur SPBU dan depo di daerah-daerah kecil,” tandas Eri. kirlando

Pengadaan Harus 100 Persen dari Dalam Negeri

Proyek 46.000 Km Transmisi Listrik Tanpa Tender Proses pengadaan proyek transmisi listrik 46.000 Kilometer akan dilakukan tanpa melalui tender. Pemerintah berencana mengikat kontrak dengan tiga pihak, yakni dengan penghasil bahan baku, perakit bahan baku transmisi, serta pihak kontraktor.

WAKIL Presiden Jusuf Kalla meminta agar pengadaan 46.000 kilometer transmisi listrik sepenuhnya menggunakan produk dalam negeri serta melibatkan pelaku industri lokal. PT PLN selaku garda terdepan proyek ini diminta membeli komponen transmisi dari produsen dalam negeri.

“PLN harus siapkan semua bahan dari industri dalam negeri, tidak boleh ada satu pun impor, harus industri dalam negeri. Baja dari Krakatau Steel, kabel-kabel dari pabrik kabel dalam negeri, dia punya komponen dari komponen dalam negeri, juga fabrikasi harus industri dalam negeri,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (30/7/2015).

Demikian juga dalam proses pemasangan transmisi.

Kalla meminta PT PLN melibatkan kontraktor-kontraktor menengah di daerah-daerah.

Kalla yakin pengusaha dalam

negeri mampu membuat komponen transmisi, merakit, hingga mengerjakan pemasangan.

“Teknologinya sudah dikuasai oleh PLN dan juga industri dalam negeri sendiri, bukan hal yang baru. Oleh karena itu maka PLN sudah punya pengalaman panjang dan banyak perusahaan, puluhan perusahaan dalam negeri yang sudah menguasai teknologi, oleh karena itu harus diwajibkan industri totalnya dalam negeri,” ujar Kalla.

Mengenai kemungkinan pemerintah mengutamakan BUMN lainnya untuk menggarap proyek ini bersama PLN, Kalla menyampaikan bahwa perusahaan mana pun boleh terlibat asal sanggup menyediakan permintaan PLN. Kendati demikian, pemerintah tetap mengedepankan perusahaan yang dinilai punya pengalaman di bidangnya.

“Sehingga kita yakin untuk transmisi 46.000 Km itu dapat

dilaksanakan dalam waktu lima tahun pas. Kalau perlu lebih cepat dengan sistem yang memenuhi syarat tadi itu,” kata Kalla.

Meskipun mengutamakan kekuatan dalam negeri, Wapres tak memungkiri jika pemerintah belum mampu mandiri dalam hal pendanaan.

Terbuka kemungkinan proyek ini menggunakan sumber dana dari luar negeri.

Direktur PLN Sofyan Basir menyampaikan bahwa total biaya yang diperlukan untuk membangun 46.000 Km transmisi listrik ini hampir Rp 200 triliun dalam lima tahun.

“Sebagian dari luar, sudah ada dari JICA (Japan International Cooperation Agency), sudah dalam bentuk plafon.

Sebagian lagi dari lokal, dana sendiri, dan sebagian PMN (penyertaan modal negara).

Kalau dihitung Rp 40 triliun per tahun, gampang lah kalau Rp 40 triliun, bank lokal saja satu bank bisa biayai Rp50 triliun,” ujar Sofyan.

Ditambahkan Sofyan, PLN terbuka untuk menggunakan hasil industri dalam negeri dan para pengusaha daerah. Dalam membangun transmisi, PLN nantinya mengambil bahanbahan yang dihasilkan para produsen dalam negeri.

“Kontraktor itu istilahnya hanya sebagai tukang jahitnya

saja. Jadi bahannya, apanya, telah disiapkan oleh produsen itu seperti Krakatau Steel dan industri-industri baja lainnya sehingga segala sesuatu itu jauh lebih mudah. Sehingga mereka akan taruh barang itu di pelabuhan Makassar, pelabuhan Medan, pelabuhan Padang, sehingga untuk para perakit ini akan mengambil barang dan memasang di lokasi-lokasi yg telah ditentukan PLN,” tuturnya.

Sofyan pun berharap pembangunan 46.000 Km transmisi listrik ini bisa selesai dalam tiga hingga empat tahun.

Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan pemerintah sudah menyiapkan payung hukum agar sebagian proses pengadaan proyek transmisi listrik 46.000 Kilometer dapat dilakukan tanpa melalui tender.

Menurut Sudirman Said, payung hukum tersebut akan diterbitkan dalam bentuk peraturan presiden (perpres).

“Payung hukum sedang disiapkan supaya sebagian proses itu tidak perlu tender karena ada standar harga gitu ya. Kalau sudah sudah ditentukan kan ada aturan-aturan yang memungkinkan tidak perlu tender untuk mempercepat,” kata Sudirman di Kantor Wakil Presiden Jakarta,

Kamis (30/7/2015).

Sudirman melanjutkan bahwa payung hukum terkait percepatan pengadaan proyek strategis ini tengah difinalisasi di tingkat menteri koordinator bidang perekonomian. Para menteri di bawah koordinator Menko Perekonomian akan menggelar rapat finalisasi draf perpres.

Ia juga menegaskan bahwa perpres ini tidak hanya mengatur proyek pengadaan transmisi listrik, melainkan proyek strategis lainnya seperti pembangunan jalan tol dan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Terkait proyek pembangunan 46.000 Km transmisi listrik, pemerintah akan melibatkan pelaku industri dalam negeri dan pengusaha menengah di daerah.

Pembangunan transmisi ini ditargetkan selesai sebelum proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt rampung.

Sudirman menambahkan, PLN sebagai leading sector dalam proyek ini nantinya akan mengikat kontrak dengan tiga pihak, yakni dengan penghasil bahan baku, perakit bahan baku transmisi, serta pihak kontraktor. “Nanti konstruksinya akan melibatkan kontraktor daerah sebanyak mungkin. Semua tingkat industri akan hidup,” ucap Su ich/kom dirman.

Wagub Djarot Janjikan Jalur Khusus Busway di Momen IIMS 2015 PEMPROV DKI Jakarta mendukung penuh pelaksanaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2015 yang akan digelar di JIExpo Kemayoran Jakarta, 20-30 Agustus 2015 mendatang.

Dukungan ini tercermin setelah tim Dyandra Promosindo dipimpin Hendra Noor Saleh selaku penyelenggara IIMS diterima Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balaikota, Jakarta, Kamis (30/7/2015).

Dalam pertemuan tersebut, Wagub Djarot mengharapkan pameran otomotif

terbesar di Indonesia ini tidak hanya besar dan meriah dari segi tampilan peserta maupun membludaknya pengunjung melainkan juga dapat ambil peran dalam membedah dan mengurai masalah transportasi dan kemacetan di Jakarta saat ini.

Selain itu, Wagub yang didampingi Sutanto Suhodo selaku Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi, menjanjikan akan membuka dan mengatur secara khusus koridor busway menuju arena pameran di Kemayoran,

sehingga bisa mengeliminir potensi macet di wilayah sekelilingnya.

“Saya juga setuju IIMS dijadikan sebagai salah satu destinasi hiburan di Jakarta sekaligus menyediakan koridor busway menuju lokasi pameran di Kemayoran. Itu sekaligus hadiah Pemprov DKI dalam rangka HUT Kemerdekaan Indonesia ke70,” kata Djarot.

Sementara itu, Hendra Noor Saleh menyambut baik gagasan Wagub DKI Jakarta agar pameran otomotif IIMS untuk mengedukasi masya-

rakat agar lebih banyak menggunakan transportasi publik. Ia juga setuju kalau pengunjung IIMS diarahkan menggunakan busway menuju lokasi untuk menghindari kemacetan.

“Gagasan Pak Wagub sangat bagus. Meski lokasi parkir cukup luas namun bisa saja macet di sekeliling lokasi pameran. Karena itu memang ada baiknya menggunakan busway yang juga nyaman.

Kami akan mengkampanyekan itu melalui semua saluran promosi IIMS,” kata Hendra yang menjabat Direktur

PT. Dyandra Promosindo.

Hendra menambahkan, IIMS ke depan memang tetap jadi ikon pameran akbar otomotif namun pada saat yang sama juga diseting menjadi wacana hiburan dan edukasi. “Bukan hanya jadi tujuan wisata masyarakat Indonesia, tapi kami akan bekerja keras agar nantinya IIMS bisa seperti Bangkok Motor Show yang telah menjadi destinasi para penggemar otomotif dari negaranegara seputar Thailand,” katanya.

Dalam pemaparannya ke-

pada Wagub DKI Jaya, tim Dyandra Promosindo sebagai penyelenggara IIMS 2015 melaporkan perkembangan terkini perihal persiapan IIMS yang hampir mencapai 100%.

Seluruh elemen baik teknis maupun nonteknis telah rampung. Seluruh peserta telah memenuhi kuota dan hampir seluruh merek-merek terkemuka dari roda empat dan roda dua juga telah siap memeriahkan IIMS 2015.

Bahkan terdapat juga peserta dalam negeri yang berpartisipasi dalam Pavil-

ion Indonesia yang akan memamerkan produksi kendaraan nasional seperti Fin Komodo, Esemka dan lainnya.

Lebih dari 30 merek mobil dan belasan motor serta lebih dari 275 industri pendukung dan aksesoris sudah dipastikan tumplek di arena IIMS 2015.

Wagub sendiri sangat mengapresiasi gelaran IIMS 2015 kali ini yang berbeda dari edisi terdahulu karena sekarang banyak memberikan kesempatan kepada industri otomotif nasio rudi nal.

e-Fishery Harumkan Indonesia di Forum Wirausaha Dunia 2015 PENGUSAHA Indonesia, Gibran Huzaifah memukau seluruh hadirin dalam pertemuan wirausaha dunia ke-6 (Global Entrepreneurship Summit) di Nairobi pada 2526 Juli 2015 lalu.

Dalam salah satu sesi pertemuan, pengusaha muda dari Bandung ini menampilkan presentasi inovasi alat pemberi pakan ikan otomatis yang dikenal dengan nama eFishery. Inovasinya ini mendapatkan penghargaan “Spark the Fire Champion”.

Penghargaan diberikan dengan melihat orisinalitas inovasi dan dampak eFishery terhadap masyarakat luas. www.lensaindonesia.com

Alumni Institut Teknologi Bandung ini merupakan satusatunya peserta dari Indonesia pada pertemuan yang dihadiri Presiden Amerika Serikat Barack Obama tersebut. e-Fishery merupakan alat pemberi pakan ikan yang dapat dikontrol dari jarak jauh dan berbasis teknologi internet. Alat yang dilengkapi sensor untuk melihat nafsu makan ikan ini dapat secara efektif mengontrol jumlah pakan ikan. Berdasarkan hasil survey, eFishery dapat menekan biaya pakan ikan sampai 21% dibandingkan menggunakan metode konvensional.

“Wirausahawan Indonesia

perlu berpikir global dan bisa bersaing dikancah internasional,” kata pengagum bukubuku karya penyair Kahlil Gibran ini.

Menurut dia, bahwa untuk maju, anak muda Indonesia harus berani menemukan inovasi baru dan membuat penyelesaian masalah yang riil di masyarakat.

Diketahui, meski e-Fishery baru mulai diproduksi pada Februari 2014, namun permintaan terhadap alat tersebut sangat tinggi. Alat ini banyak diminati para petani budidaya ikan di tanah air.

Tahun ini direncanakan mulai merambah Kaliman-

]Pengusaha Indonesia, Gibran Huzaifah mempresentasikan inovasi alat pemberi pakan ikan otomatis yang dikenal dengan nama e-Fishery di Nairobi, Kenya.

tan, Sulawesi setelah sukses dipasarkan di Sumatera, Jawa, dan Bali. Melihat permintaan dari luar negeri, yang

cukup tinggi, ditargetkan pada tahun 2016, alat pengatur pakan ikan ini mulai merambah pasar ekspor khususnya di

wilayah Asia.

Dalam beberapa kali berpartisipasi dalam kompetisi wirausaha nasional dan internasional, eFishery berhasil memperoleh peringkat pertama. Diantaranya Mandiri Young Technopreneur 2012 dan yang terbaru diantaranya Get in The Ring 2014 di Rotterdam, Belanda.

Pengusaha muda yang memulai bisnis sejak di bangku kuliah tersebut, berkesempatan berbagi pengalaman dengan para wirausahawan muda Kenya. Atas undangan KBRI, dalam sebuah forum diskusi perikanan di Nairobi (Aquaculture Roundtable Fo-

rum), Gibran menekankan pentingnya inovasi teknologi dalam pengembangan usaha di bidang perikanan.

Duta Besar RI untuk Kenya, Sunu Mahadi Soemarno menyampaikan penghargaan atas capaian Gibran tersebut.

Dubes RI Nairobi juga mengharapkan kiranya pengusaha perikanan Indonesia termasuk pakan ikan dapat melebarkan usahanya ke Afrika

terutama Afrika Timur.

Autentifikasi: W. Sunani Ali Asrori, Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya, KBRI Nairobi, Kenya

3

POLITIK

Edisi 97/03 - 09 Agustus 2015

Hasil Rekapitulasi KPU, 810 Pasangan Calon Ikut Pilkada Serentak HINGGA Rabu (29/7/2015) atau sehari setelah penutupan masa pendaftaran 26-28 Juli, sebanyak 810 pasangan calon telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang.

Namun demikian, sebanyak 15 daerah harus memperpanjang masa pendaftaran karena hanya memiliki 1 (satu) atau calon tunggal, dan juga ada daerah yang masih belum memiliki pasangan calon kepala daerah.

“Jadi total pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 810 pasangan yang tersebar di 268 provinsi dan kabupaten/kota, 156 pasangan calon diantaranya melalui jalur perseorangan dan 654 pasangan calon

melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik, diantara itu semua terdapat 122 pasangan calon petahana,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, di Media Center KPU, Jakarta, Rabu (29/7/2015).

Arief menjelaskan, jumlah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang telah mendaftar di KPU provinsi sebanyak 20 pasangan calon yang tersebar di 9 provinsi. Dari 20 pasangan calon ini, 2 diantaranya pasangan calon perseorangan dan 18 pasangan calon melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik.

Sementara itu jumlah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah mendaftar di KPU kabupaten sebanyak 676 pasangan calon yang tersebar di 223 kabupaten. Seba-

KIPP Minta Perppu Wadahi Aklamasi KOMITE Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan wacana aklamasi dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Dengan asumsi tidak ada calon lain yang mendaftar meski KPU kota/kabupaten setempat sudah melakukan perpanjangan pendaftaran.

Wakil Sekjen KIPP Indonesia, Girindra Sandino berpendapat bila esensi demokrasi tidak harus dengan kontestasi elektoral. Alasannya, penjaringan calon kepala daerah sendiri sudah melibatkan masyarakat.

“Hingga sampai waktu ditentukan belum juga ada dua pasangan calon, Pilkada dengan calon tunggal di daerah tersebut diteruskan. Wacana aklamasi patut mendapat tempat. Hal ini menghindari sekenario politik adanya “calon boneka” hasil rekayasa yang merupakan penghinaan terhadap demokrasi,” katanya, Kamis (30/7/2015).

Cara ini juga akan mengefektifkan jalannya pemerintah daerah. Jika diundur, kepemimpinan daerah di wilayah tersebut otomatis diganti dengan pelaksana tugas sementara yang tak lemah legitimasi dan tak mewakili siapapun.

Akibatnya, Plt tak bisa mengambil kebijakankebijakan strategis.

“Selai itu, dukungan kuat terhadap calon kepala daerah yang menghasilkan calon tunggal tidak terlepas dari aspirasi masyarakat serta kondisi obyektif yang menghendaki demikian,” tuturnya.

Pengunduran penyelenggaraan pilkada juga merugikan secara politik bagi calon tunggal kepala daerah yang bersangkutan. Pasangan Calon kepala daerah tersebut bisa jadi akan kehilangan momentum politik atau konstelasi politik akan berubah alias tidak sama dengan tahun 2017.

“Jika PKPU tak mengakomodir pemilihan aklamasi tentu harus ada Peraturan Pengganti UndangUndang (Perpu) menjadi jalan sebagai payung hukum untuk mengatasi persoalan calon tunggal,” yuanto pungkasnya.

KPK Diminta Monitor Pilkada Surabaya KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memonitor pelaksanaan Pilkada Kota Surabaya yang nyaris tertunda karena pasangan calon incumbent, Tri Rismaharini-Wisnu Sakti tidak memiliki lawan sampai batas pendaftaran di KPU berakhir.

Relawan Indonesia Satu (RI-1) menilai, tarik ulur ini politik ini sangat rentan terjadi money politic.

“KPK harus memantau, kalau perlu lekukan penyadapan karena saat-saat inilah momontum yang paling rawan terjadi politik uang. Dimana calon incumbent tidak ingin pilkada tertunda hingga 2017. Di pihak lain, memilih tidak segera memunculkan calon,” kata Ketua RI-1, Ismet Rama kepada Lensa Indonesia di Surabaya, Rabu (19/ 07/2015).

Menurut Ismet, bagi pihak tidak kunjung mendaftarkan calon kepala daerah hingga batas waktu habis tentu merupakan sebuah buah strategi untuk menghadapi kekuatan lawan. Namun, di tengah situasi yang demikian rumit ini, muncul banyak sekenario agar Pilkada tidak tertunda. Misalnya dengan cara memunculkan ‘calon boneka’ atau memecah belah koalisi Majapahit agar beberapa partai yang segera menarik diri dan memunculkan calon sebagai lawan bagi incumbent.

“Tentunya memunculkan ‘calon boneka’ dan memecah belah koalisi itu tidak murah,” ucap Ismet.

Seperti diketahui, salah satu bakal calon Walikota Surabaya Syamsul Arifin batal mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya pada hari terakhir pendaftaran, Selasa (28/07/2015).

Calon Walikota asal PKB tersebut batal mendaftar Partai Nasdem yang menjadi salah pengusungnya menarik dukungan.

Dengan batalnya pendaftaran Syamsul ini, otomatis KPU Surabaya akan membuka perpanjangan pendaftaran akan dilakukan pada 1-3 Agustus 2015 mendatang, karena hanya menyisakan satu pasangan calon saja, yakti Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana. Bila sampai batas waktu perpanjangan habis dan tidak ada calon yang mendaftar, maka Pilkada Surabaya akan ditunda hingga 2017 menda ridwan tang.

nyak 126 pasangan diantaranya adalah pasangan calon perseorangan dan sebanyak 550 pasangan calon melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik.

Selanjutnya untuk pasangan calon walikota dan wakil walikota yang telah mendaftar di KPU kota sebanyak 114 pasangan calon yang tersebar di 36 kota. Sebanyak 28 pasangan diantaranya adalah pasangan calon perseorangan dan sebanyak 86 pasangan calon melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik.

Menurut Arief, terdapat satu daerah yaitu Kabupaten Bolaang Mongongdow Timur, Sulawesi Utara, yang tidak ada satupun pasangan calon mendaftar. Sementara 14 daerah lainnya yang hanya ada satu pasangan calon yang mendaf-

Komisioner KPU, Arief Budiman menjelaskan hasil rekapitulasi peserta pilkada serentak.

tar. Dengan demikian, ada 15 daerah yang memerlukan perpanjangan masa pendaftaran.

Sebelumnya, pada Rabu (29/7/ 2015) dinihari, KPU menyebutkan ada 12 daerah yang akan melaku-

kan perpanjangan pendaftaran, yaitu Kabupaten Asahan di Sumatera Utara, Kabupaten Serang di Banten, Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, Kota Surabaya, Kabupaten Blitar di Jawa Timur, Kabupaten Purbalingga di Jawa Tengah, Kabupaten Pacitan di Jawa Timur, Kabupaten Minahasa Selatan di Sulawesi Utara, Kota Mataram, Kota Samarinda, Kabupaten Timur Tengah Utara di NTT dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Sulawesi Utara.

Sementara pada Rabu (29/7/ 2015) malam data itu bertambah tiga wilayah lagi, yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Sorong Selatan di Provinsi Papua Barat serta Kabupaten Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Uta sita/kpu ra.

Dibayar Rp 5 Miliar, PKB Munculkan Calon Boneka?

Ditengarai PKB mendapat tawaran Rp5 miliar agar mau “mendukung” pasangan Tri RismahariniWhisnu Sakti Buana. Salah satu cara dengan memunculkan calon boneka.

TIDAK adanya calon yang didaftarkan oleh Koalisi Majapahit menimbulkan spekulasi adanya calon boneka untuk menyaingi pasangan Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana.

Jari pun menuding kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) karena melakukan politik transaksional di luar koalisi.

Hal ini diungkap oleh Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur Effendi Choirie. Ia membenarkan jika Partai NasDem Kota Surabaya tidak mendukung pasangan calon manapun alias mengibarkan bendera putih (menyerah). Alasannya, NasDem masih memiliki integritas politik sehingga enggan mengusung calon boneka.

“Dari pada ikut mendukung calon boneka, lebih baik NasDem kibarkan bendera putih atau tidak mendukung siapapun,” tegas Gus Choi panggilan

akrab Effendi Choirie.

Selain di Kota Surabaya, Partai NasDem juga mengibarkan bendera putih untuk Pilkada di Kabupaten Kediri, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan.

Kata Gus Choi, dalam berpolitik harus memiliki integritas moral yang harus dipertanggung jawabkan. Sikap NasDem ini melihat ada yang tidak beres dalam moralitas politisi dan parpol. “Partainya plin plan dan Politisi tidak memiliki integritas,” tandas mantan anggta DPR RI ini.

Ia memang tak menyebut langsung namanya. Namun, diketahui PKB yang merupakan salah satu partai yang tergabung di Koalisi Majapahit ternyata juga menjalin komunikasi dengan Nasdem dan Hanura. Rencananya, yang akan diusung dalam koalisi ini adalah Ketua DPC PKB Surabaya Syamsul Arifin dan Sekretaris DPC Partai Hanura Surabaya, Warsito.

Apalagi, sebelumnya sempat muncul ada tawaran Rp5 miliar agar PKB mau “mendukung” pasangan Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana.

Salah satu cara dengan memunculkan calon boneka.

PKB memiliki lima kursi, Hanura tiga kursi dan PPP satu kursi serta Nasdem memiliki dua kursi di DPRD Surabaya sehingga bisa mencalonkan calon sendiri. Namun, dengan ditariknya dukungan DPW

BERIKUT DAERAHDAERAH DI INDONESIA YANG IKUT TERANCAM AKIBAT CALON HANYA SATU PASANGAN ATAU TIDAK ADA SAMA SEKALI: 1.Kabupaten Asahan 2.Kabupaten Serang 3.Kabupaten Tasikmalaya 4.Kota Surabaya 5.Kabupaten Blitar 6.Kabupaten Purbalingga 7.Kabupaten Pacitan 8.Kabupaten Minahasa Selatan 9.Kota Mataram 10.Kota Samarinda 11.Kabupaten Timur Tengah Utara 12.Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Nasdem dari koalisi ini, maka rencana memunculkan Syamsul Arifin dan Warsito akhirnya kandas.

DPC PKB Kota Surabaya Samsul Arifin, membantah jika rekomendasi dari PKB dan Hanura sengaja diciptakan untuk membentuk calon boneka.

“Tidak benar itu, yang jelas di DPC PKB masih konsisten dalam koalisi Majapahit. Jika adanya deal-deal politik yang dilakukan oleh DPP, tanyakan saja ke sana,” ucap Samsul Arifin.

KPU Gandeng Kemenristek Dikti Cegah Ijazah Palsu Cakada KOMISI Pemilihan Umum (KPU) melakukan kerjasama dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) jelang pilkada serentak 2015.

Upaya itu dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman dua institusi tersebut di Gedung KPU di Jalan Imam bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/ 2015).

Kemenristek Dikti akan ikut andil dalam kerjasama tersebut terkait verifikasi ijazah calon kepala daerah (cakada) untuk upaya mencegah penggunaan ijazah palsu.

“MoU ini adalah upaya bagaimana melakukan akuntabilitas yang terkait dengan verifikasi yang diperoleh oleh para calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan walikota, wakil walikota,” ujar Menristek Dikti Prof M Nasir dalam sambutanya.

Kerjasama dalam verifikasi ijazah terhadap calon kepala daerah di 269 daerah yang akan mengikuti pilkada itu bukan dalam hal ijazah sebagai persyaratan calon. Namun ditekankan pada penggunaan gelarnya. Pasalnya, syarat calon kepala daerah

Menristek Dikti, Prof M Nasir.

mengantongi pendidikan minimal setingkat SMA. Dari calon yang sudah mendaftar ke KPU, Nasir menjelaskan, pihaknya akan memverifikasi kebenaran gelar dari calon tersebut jika menggunakan ijazah strata.

“Sering terjadi yang dilakukan calon hanya di verifikasi mereka lulusnya saja, sementara kami melihat ada beberapa kampus yang program studinya belum dapat izin Kemenristek Dikti, atau lembaganya belum dapat izin,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Nasir, Kemenristek akan membuka diri untuk menerima masukan dari warga. Dalam proses verifikasi itu nanti, ditargetkan hanya selama seminggu, dan kemudian hasilnya akan diserahkan ke KPU. “Kita bisa lihat universitas mana, program studinya apa, lulusnya tahun berapa, berapa jumlah SkS yang dihasilkan. Tercantum semuanya.

Kalau iya, kami cari bukti dan status kelembagaan tersebut.

Kalau semua oke, dia veri yuanto fied,” beber Nasir.

Ia menegaskan PKB membangun koalisi sendiri dengan Hanura dan Nasdem di luar Koalisi Majapahit. Sedang untuk calon wakil walikota belum ada. “Jika Hanura menyebut mendapat rekomendasi dari PKB untuk mendampingi saya maju dalam Pilwali hal tersebut tidak sesuai dengan rekomendasi yang turun,” kata Samsul.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak akan ada tawar menawar untuk tetap menunda Pilkada atau pergantian pemimpin di daerah jika hanya memiliki satu calon pasangan Pilkada, apalagi belum ada sama sekali. Pasalnya, penundaan pada 2017 lantaran sesuai aturan yang ada.

Selain itu, KPU menimbang apabila dipaksakan, maka terbentur tahapan selanjutnya yang harus dilalui usai pemungutan suara atau Pilkada serentak pada 9 Desember 2015.

“Kenapa harus diundur, kita harus pahami tahapan jadwal program sekarang cukup ketat.

Di situ ada sengketa proses pilkada, ada urusan logistik,” kata komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (29/07/2015).

“Itu upaya mekanisme yang kita buka ruangnya dalam konteks ketika tidak ada calon mendaftar atau kurang dari dua,” ujarnya.

KPU menunggu pendaftaran

tambahan calon kepala daerah hingga tanggal 3 Agustus pukul 16.00 waktu setempat.

Setelah itu akan dilakukan verifikasi ulang seperti kelengkapan dokumen administrasi dan riwayat kesehatan calon kepala daerah. Untuk upaya perbaikan dokumen dilakukan tanggal 4 sampai 7 Agustus.

“Penetapan bakal calon jadi calon tanggal 27 Agustus.

Tanggal 25-nya kita umumkan, kita undi nomor urut, kemudian tanggal 27 kampanye,” jelas Ferry.

Hasil rekapitulasi KPU, terdapat 12 daerah yang tidak memiliki lebih dari satu pasangan calon. KPU menghimpun data sebanyak 705 calon yang mendaftar, terdiri dari 650 calon laki-laki dan 55 calon perempuan. KPU membuka masa pendaftaran tambahan untuk daerah yang baru memiliki pasangan calon kepala daerah tunggal atau belum ada sama sekali. Pendaftaran dibuka pada 1-3 Agustus mendatang setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi.

“Kita buka ruang pendaftaran yang tanggal 1 sampai 3. Nanti kalau sampai tanggal 3 (Agustus) juga cuma ada satu, kita undur ke 2017,” pungkasnya.

Di Jawa Timur terdapat tiga daerah yaitu Surabaya, Blitar, Pacitan yang terancam “dicoret” atau tidak bisa ikut Pilkada serentak akibat jumlah pasangan calonnya hanya satu pa sarifa sangan.

Elit PDIP: Lebih Baik Lantik Langsung Calon Tunggal SEMENTARA elit politik PDI Perjuangan, TB Hasanuddin geram menghadapi penundaan proses pemilihan kepala daerah lantaran hanya ada satu calon tunggal. Ini dinilai sangat bertolak belakang dengan roh demokrasi.

Peraturan KPU memberi kesempatan mengundur waktu proses pelaksanaan pilkada dengan dalih tidak bisa dilaksanakan lantaran faktor calon tunggal menimbulkan kontra produktif.

“Menyikapi adanya pasangan tunggal calon kepala daerah di kabupaten/ kota dan kemudian pilkada ditunda menurut hemat saya kontraproduktif dengan roh demokrasi,” tegas TB Hasanuddin, Jakarta, Rabu (29/7/2015).

“Demokrasi memberi ruang dan memberi kesempatan kepada warga negara untuk ikut dipilih sebagai kepala pemerintahan. Kalau kemudian yang muncul hanya satu orang, maka demokrasi juga tidak bisa memaksa orang untuk maju. Dapat dibayangkan kalau beberapa tahun ke depan calonnya selalu tunggal, maka pemerintahan tidak akan terbentuk dan ini merugikan rakyat setempat,” tandas

TB Hasanuddin

Hasanuddin menambahkan.

Jika memang dalam proses pendaftaran hanya ada calon tunggal, Anggota Komisi I DPR RI ini berpendapat, lebih baik disahkan saja berdasarkan perolehan suaranya. “Biarkan saja calon tunggal maju dan rakyat memilihnya. Berapa pun suara yang dia dapat, biarkan dia (calon tunggal) dilantik menjadi kepala daerah, supaya pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” kata dia.

“Di beberapa negara maju tetap berlaku seperti itu. Malah, di beberapa negara maju, calon tunggal langsung dilantik,” yuanto imbuh Hasanuddin. www.lensaindonesia.com

4

HUKRIM

Edisi 97/03 - 09 Agustus 2015

Kejati Jatim Panggil 18 Saksi Penjualan Aset PT PWU KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Jatim memanggil 18 orang untuk mendalami dugaan penyelewengan sejumlah aset BUMD Pemprov Jatim, PT Panca Wira Usaha (PWU), yang banyak terjual saat dipimpin Dahlan Iskan tahun 2000-2010.

Kepala Seksi Penerangan

Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto mengatakan, 18 orang yang diundang itu akan dimintai keterangan secara bergiliran selama sepekan ini untuk mengethaui dugaan penjualan aset PT PWU jatim semasa dipimpin Dahlan Iskan.

“Minggu ini ada 18 orang

dimintai keterangan. Pemeriksaan mulai Senin kemarin sampai Jumat nanti,” katanya Rabu (29/7/2015).

Dari 18 orang yang diperiksa keterangannya oleh penyidik Kejati Jatim itu, diantaranya mantan Direktur Keuangan PT PWU Jatim, Soehardi, mantan Manajer Umum PT

PWU Yohanes Parikan dan mantan Kabiro Aset PT PWU Wishnu Wardhana. Mereka diduga tahu betul dugaan penjualan aset PT PWU Jatim yang dijual ke swasta semasa dipimpin Dahlan Iskan.

Romy tak menjelaskan rinci hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan penyelidik. Me-

nurutnya, sampai saat ini penanganan kasus ini masih masuk tahap penyelidikan. Selain mengorek keterangan dari saksi-saksi, penyelidik juga terus mengumpulkan alat bukti untuk menguatkan terjadinya pidana korupsi dalam kasus ini. “Masih dalam penyelidikan,” tandasnya singkat. ian

Tiga Pengemplang Pajak Rp 90 Miliar Dibikin Jera Husein, terdakwa penyelundup satwa langka.

Penyelundup Ratusan Satwa Langka Ungkap Keterlibatan Oknum Polisi HUSEIN, terdakwa penyelundup ratusan satwa langka dari Papua mengungkap keterlibatan oknum polisi sebagai beking untuk melancarkan aksi ilegalnya itu. Hal itu diungkapkan terdakwa dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (29/7/2015) siang.

Menurut Husein, saat menyelundupkan berbagai macam satwa langka dari Papua tersebut, dirinya hanya mendapat upah berupa 6 ekor burung langka.

Rencananya, upahnya tersebut akan dijual kembali.

“Saya hanya diberi enam ekor burung oleh oknum polisi itu,” ujarnya.

Uniknya, ia sempat mengaku tidak tahu jika berbagai satwa yang disimpannya di ruang kabin mesin kapal tersebut, merupakan hewan-hewan yang dilindungi. Sebab selama menjalankan pekerjaan sampingannya itu, selalu tak ada masalah setiap bertemu dengan‘aparat‘.

Atas jawaban ini, majelis hakim meminta pada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nurhayati agar menghadirkan oknum polisi yang dimaksud. Jaksa dari Kejari Tanjung Perak ini pun menyanggupinya, meski sempat terkesan ragu-ragu lantaran tak mengetahui status dari oknum polisi yang dimaksud.

“Polisinya sempat diperiksa sama BKSDA, tapi saya tidak tahu sudah sampai mana. Nanti coba saya hadirkan,” ujarnya menjawab permintaan hakim.

Untuk diketahui, Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya berhasil mengamankan ratusan satwa langka asal Papua yang diselundupkan ke Jawa melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Jumat (27/2/ 2015) lalu.

Terdakwa yang merupakan ABK kapal menyembunyikan berbagai satwa langka tersebut dalam pipa paralon, kemudian disimpan di kamar mesin. Dari penggerebekan ini petugas mengamankan sebanyak 11 ekor Cendrawasih, 100 ekor Tupai Terbang, 4 ekor Kakak Tua Raja, 30 ekor Ular jenis Piton hijau, 25 ekor Biawak, 4 ekor Bayan hitam, 5 ekor burung Nuri kepala hitam, berhasil diamankan petugas. ian

Pembalakan Kayu Liar Diringkus Polres Nganjuk PENCURI kayu sono tanpa dilengkapi dokumen resmi seperti SKSHH di Desa Ngadiboyo, Kecamatan Sukomoro, berhasil digulung Polres Nganjuk dan KPH Perhutani dalam operasi gabungan, Kamis (30/7/2015).

Petugas gabungan mendapat informasi dari warga Desa Ngadiboyo, bahwa sedang terjadi tindak pidana mengangkut kayu sono tanpa SKSHH sedang akan melintas di Desa Ngandiboyo.

Setelah dilakukan pengecekan, ternyata benar kayu tersebut akan dikirim ke wilayah Jombang yang kemudian segera dilakukan penangkapan serta penyitaan barang bukti. Choirul (33), warga Desa Blitaran, Kecamatan Sukomoro berhasil diamankan.

“Dari tersangka berhasil disita beberapa barang bukti yaitu satu unit kendaaan pick up Colt T-120 yang bernopol AG 7256 TR dan sebelas batang kayu sono berbagai ukuran,” disampaikan Kapolres Nganjuk melalui humas Polres AKP Bambang Sutikno kepada wartawan.

Hingga kini pihak Polres Nganjuk terus melakukan pemantauan mengingat masih banyak pencurian kayu. Maraknya pembalakan liar yang dilakukan kebanyakan masyarakat setempat terjadi karena globalisasi ekonomi dan tingkat pengangguran yang terus bertambah.

Pembalakan liar yang dilakukan adalah refleksi kebutuhan hidup masyarakat di sekitar hutan sehingga Perhutani KPH Nganjuk saat ini akan terus menghidupkan LMDH di sekitar hutan dengan berbagai upaya yang ada. nyoman www.lensaindonesia.com

Tiga pengemplang pajak diserahkan penyidik pajak ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur beserta dengan berkas kasus dan barang buktinya. Aksi ketiga tersangka diduga merugikan negara lebih dari Rp 90 miliar.

KEJATI Jatim bersama Tim Penyidik Pajak Direktorat Intelijen dan Penyidikan, bekerjasama dengan Kanwil DPD Jawa Timur I dan Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Timur II, berhasil membongkar kasus penyelewengan pajak yang dilakukan beberapa perusahaan di Jawa Timur dengan modus berbeda.

Hari ini Selasa (28/7/ 2015) Tim Penyidik Pajak menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejati Jawa Timur. Tiga nama tersangka, diantaranya YO selaku mantan direktur PT TD dan dua tersangka lain yakni NWS dan AS diserahterimakan.

Dalam modusnya, YO sengaja menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) atas na-

ma PT TD yang isinya tidak benar dengan cara tidak melaporkan seluruh hasil penjualan dalam SPT tahunan PPh Badan dan SPT masa PPN. Perbuatan tersangka ini dilakukan dalam kurun waktu sejak Januari 2005 sampai Januari 2007.

Tersangka YO mengelabui petugas pajak dengan cara membuka dua rekening untuk menampung hasil penjualan yaitu rekening yang penjualannya dilaporkan dalam SPT dan rekening yang penjualannya tidak dilaporkan dalam SPT atau melaporkan sebagian penjualan dalam SPT. Selain itu, tersangka juga memungut PPN atas penjualan terhadap konsumen namun tidak disetorkan ke kas nega-

Dirjen Pajak dan Kejati Jatim menyampaikan hasil temuannya terhadap tersangka pengemplang pajak kepada media.

ra. Akibat perbuatannya, negara dirugikan Rp 40,6 miliar.

Nilai kerugian negara yang ditimbulkan tersangka NWS dan AS mencapai Rp 55,1 miliar. Jadi jumlah total kerugian negara akibat perbuatan tiga tersangka adalah Rp 90 miliar.

Menurut Direktur Intelijen,

Dirjen Pajak, Yuli Setiyono, pihaknya akan mendukung kejaksaan dalam proses persidangan ketiga tersangka di pengadilan nanti. “Semoga ini menjadi efek jera dan membawa rasa kepatuhan bagi para wajib pajak. Jika wajib pajak patuh, maka kesejahteraan masyara-

kat juga meningkat,” katanya.

Yuli Setiyono mengimbau siapapun untuk memberi informasi terhadap aksi perbuatan melawan hukum pidana perpajakan. “Kami siap mendukung JPU untuk proses hukum dalam persidangan nanti, “ ujarnya. ian

Polisi Bekuk Sopir Truk BBM Saat ‘Kencing‘

Wabup Ponorogo, Yuni Widyaningsih.

Wabup Ponorogo Dicekal Bepergian ke Luar Negeri KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Ponorogo mengirimkan permohonan surat ke Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi Surabaya untuk melakukan pencekalan kepada Wakil Bupati (Wabup) Ponorogo Yuni Widyaningsih terkait kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012 dan 2013 Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo senilai Rp 8,1 miliar.

Surat pencekalan telah ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ponorogo Sucipto, Kamis (30/07/ 2015). “Surat permohonan untuk pencekalan terhadap Wakil Bupati Yuni Widyaningsih telah kita tandatangani, dan kemudian kita kirim ke Kejagung melalui Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim,” ucap Sucipto Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ponorogo, Jumat(31/07/2015).

Kajari Sucipto mengata-

kan, pencekalan kepada Wabup Yuni Widyaningsih karena sampai saat ini belum ada penahanan dan untuk mengantisipasi supaya yang bersangkutan tidak melarikan diri atau bepergian ke luar negeri.

“Pencekalan ini kita lakukan agar yang bersangkutan tidak melarikan diri atau bepergian keluar negeri, karena sampai saat ini kita belum melakukan penahanan kepada Wabup Yuni Widyaningsih,” tegas Sucipto.

Ditegaskannya, untuk memperlancar proses pencekalan tersebut, pihak Kejari juga telah bekerja sama dengan pihak Imigrasi. Sedang untuk masa berlakunya pencekalan, Ia menyebut masih menunggu terbitnya surat dari Kejagung.

Pencekalan terhadap orang nomer dua Pemkab Ponorogo yang akan mengakhiri

jabatanya pada 12 Agustus mendatang ini akan berlangsung selama satu tahun mulai diterbitkannya surat pencekalan.

“Pencekalan kepada Wakil Bupati Yuni Widyaningsih akan berlangsung satu tahun terhitung dari diterbitkanya surat pencekalan,” terang Sucipto.

Ditanya tentang upaya penahanan terhadap tersangka ke delapan kasus DAK yang saat ini telah dilakukan penyidangan dan sebagian dari terdakwa telah divonis ini, Kajari Sucipto mengatakan, “Ya untuk penahanan tunggu saja nanti, tunggu nanti ada saatnya penahanan,” jelas Sucipto.

Sementara untuk asetasetnya Wabup Yuni Widyaningsih, pihak Kejari masih terus melakukan upaya untuk melakukan penelusuran. arso

SAT RESKRIM Polres Pelabuhan Tanjung Perak, menciduk Suroto (47) warga Desa Banjarsari Cerme Gresik, saat ‘kencing‘ dengan menguras isi muatan BBMnya di sela-sela truk tanki yang sedang parkir di Jl Prapat Kurung.

Lelaki yang berprofesi sebagai sopir truk tanki Pertamina tersebut, usai mengisi BBM yang hendak dikirim ke SPBU Balong Panggang Gresik, terlebih dahulu menguras isi muatannya untuk dijual kepada penadah.

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Aldy Sulaiman mengatakan, pihaknya menangkap dua dari tiga pelaku yang sedang melakukan transaksi BBM secara ilegal yang diambil dari tanki yang hendak dikirim ke SPBU. “Tersangka tertangkap tangan saat melakukan penjualan BBM secara ilegal yang diambil dari truk tanki yang seharusnya di-

kirim ke SPBU. Saat ini tersangka D sedang menjalani pemeriksaan,” terangnya “Tersangka usai mengisi BBM di Depo Pertamina, tidak langsung mengantarkan kirimannya, melainkan menguras terlebih dahulu isi muatannya dimana dalam satu jerigen (35 liter) dijual seharga Rp 135 ribu,” tambah AKP Aldy Sulaiman.

Sementara di hadapan petugas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Suroto mengaku dirinya hanya mengambil sedikit BBM sebagai ceperan. ”Hampir semua sopir truk bermain, saya hanya ambil satu jerigen setiap pengiriman,” dalih bapak tiga anak ini.

Dari lokasi penangkapan, petugas Polres Pelabuhan Tanjung Perak mengamankan barang bukti berupa jerigen berisi BBM serta truk tanki L 9086 UH yang dikuras isinya.

Sementara Arifin (DPO) berhasil meloloskan diri saat petugas datang. rofik

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Aldy Sulaiman dan Kasubbag Humas AKP Lily Djafar menunjukkan barang bukti.

SOROT

5 Edisi 97/03 - 09 Agustus 2015

PESTA DIUNDUR Wapres Jusuf Kalla menilai pilkada dengan calon tunggal membuat demokrasi tidak berjalan.

Risma-Wisnu menjadi bakal calon Walikota Surabaya tunggal.

Pilkada dengan calon tunggal dianggap ancaman bagi demokrasi. Bakal bahaya bila calon tunggal tetap diloloskan KPU. TAHAPAN pemilihan umum kepala daerah serentak sudah memasuki masa pendaftaran pasangan calon. Pasangan calon yang diusung partai politik maupun melalui jalur nonparpol alias independen telah mendeklarasikan diri, bahkan mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum di provinsi dan kota/kabupaten masingmasing.

Meski sudah dibuka pendaftarannya, aura “pesta demokrasi” belum terasa. Bahkan, ada daerah yang baru satu pasangan calon mendaftar. Contohnya, Kota Surabaya. Pilkada di ibu kota Provinsi Jawa Timur itu terancam hanya diikuti satu pasangan calon.

Sampai hari kedua pendaftaran, Senin 27 Juli 2015, baru pasangan incumbent —Tri Rismaharini sebagai calon wali kota dan Wisnu Sakti Buana mendampingi menjadi calon wakil wali kota— yang mendaftarkan ke KPU. Belum ada gelagat pasangan calon lain akan

mendeklarasikan diri.

Polemik soal ini memang sudah menggelinding sejak pertengahan bulan lalu, sebelum Risma dan Wisnu mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sempat terlontar usulan agar dikaji kemungkinan aklamasi dalam pemilihan kepala daerah.

Usulan itu disampaikan Ketua DPC PDIP Surabaya yang juga pasangan Risma, Wisnu. Menurutnya, bila gagasan ini terwujud, bisa menghemat dana pilkada sebesar Rp71 miliar. Selain itu, tidak adanya calon dari jalur independen yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), memungkinkan hanya ada satu pasang kandidat.

“Sudah tidak saatnya memunculkan calon bayangan. Itu sama saja menghadirkan ludruk (drama komedi tradisional Jawa Timur) di tengah rakyat. Kalau tidak ada

calon lagi, ya, kita musyawarah mufakat,” ujarnya.

Namun demikian, wacana yang digulirkan Wisnu itu belum sepenuhnya bisa diterima partai politik di Surabaya. Semisal PAN, Gerindra, PKB, PKS, Golkar, Demokrat, Hanura, dan Nasdem.

Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Soepriyatno, menilai, wacana yang digulirkan Wisnu masih terlalu dini. Lagi pula, wacana tersebut jelas menyalahi peraturan perundang-undangan, di mana pilkada mensyaratkan adanya paling sedikit dua pasangan calon.

“Pokoknya sampai dua pasang, bisa dari independen atau partai. Pokoknya tetap ada dua pasang. Aklamasi itu nggak bisa,” ujar Soepriyono.

Wacana aklamasi untuk pasangan calon yang tidak mendapatkan lawan di pilkada serentak sepertinya bertepuk sebelah tangan.

Kini, wacana yang mengemuka adalah penundaan pilkada di kota tersebut. Wacana itu misalnya dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin, (27/7/2015).

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

(PKPU), kalau calon kepala daerah hanya satu pasang dan hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada lawan, maka pilkada serentak 2015 pada daerah itu diundur hingga 2017. Menurut Kalla, kalau pilkada dilaksanakan walau hanya calon tunggal, maka demokrasi tidak akan bisa berjalan.

“Efek negatif nya kalau anda punya kemampuan, teman atau faktor x dan menguasai semua parpol, cuma delapan ajah dikuasai, sudah selesai. Itukan juga berbahaya untuk demokrasi kita. Itu bahayanya disitu letaknya. Kalau gitu dibiayai calon tunggal, besok ya sudah you atur aja,” kata Kalla.

Menurut Kalla, kalau calon tunggal dilanggengkan agar pilkada tetap dilaksanakan, maka seterusnya akan ada upaya sistematis semacam itu. Menurutnya, penundaan menjadi pilihan terbaik agar demokrasi tetap jalan.

“Demokrasi langsung tidak jalan.

Uang yang jalan atau apapun yang jalan, faktor x yang jalan. Pengu-

DPR MENAGIH DAN REAKSI ISTANA tik untuk mengantisipasi adanya pasangan calon tunggal. Sebab, semua hal tidak bisa diatur dalam sebuah undang-undang.

Kata Teten, Presiden Joko Widodo telah menugaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membantu menyelesaikan konflik internal partai pada Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Jokowi berharap, dua kubu yang berseteru dapat rujuk sementara waktu agar bisa turut serta mengikuti pilkada.

Jokowi, kata Teten, juga mengajak semua partai politik untuk menyukseskan pilkada serentak, membangun kualitas demokrasi yang lebih baik. Pemerintah bahkan optimistis semua partai politik menjadi peserta

pilkada serentak 2015.

Teten Masduki, anggota Tim Komunikasi Presiden.

WAKIL Ketua DPR RI Taufik Kurniawan meminta pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum cepat mengantisipasi potensi jika hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak.

“Perbaikan-perbaikan harus sesegara mungkin ditangani pemerintah khususnya Kemendagri, terutama teknisnya bagaimana dengan adanya satu pasangan calon,” kata Taufik di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/ 7/2015).

Mendagri dan para stake holder pelaksana Pilkada serentak harus menyiapkan langkah antisipasi terkait calon tunggal dalam pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada Desember mendatang. Alternatif ini penting agar masalah calon tunggal tidak menjadi sandungan dalam pilkada serentak.

“Apakah perlu Perppu atau seperti apa? Ini segera saja pihak Kemendagri berkordinasi dengan stake holder penyelanggara pilkada serentak,” kata politisi PAN itu.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon juga menilai polemik calon tunggal kepala daerah bisa berdampak buruk terhadap masyarakat.

“Calon tunggal aturannya akan diperpanjang atau diikutkan pada Pilkada berikutnya. Saya kira ini aturannya dari PKPU. Jangan sampai

masyarakat dirugikan. Secara pribadi kalau saya, kalau memang calon tunggal ya itu saja yang dipilih,” kata politisi partai Gerindra ini.

Sandungan di pilkada ini juga mengundang reaksi dari dalam Istana Presiden Joko Widodo. Teten Masduki, anggota Tim Komunikasi Presiden, mengimbau partai politik tidak mengusung calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Proses pilkada terganggu bila hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar.

“Jadi memang ini perlu juga kesadaran berdemokrasi dari seluruh partai politik agar jangan sampai ada calon tunggal untuk daerahdaerah yang dianggap incumbentnya cukup kuat,” kata Teten.

Menurut Teten, perlu komitmen bersama antar partai poli-

Taufik Kurniawan

asaan yang jalan. Terjadilah pola kekuasaan,” kata dia.

Lebih dari itu, Kalla menengarai bakal ada bahaya bila calon tunggal tetap diloloskan oleh KPU. Sebab itu bisa menjadi preseden partai politik bisa dibeli agar calon yang diusung hanya satu.

“Kalau begitu diizinkan lamalama presiden (pilpres) bisa juga.

Aklamasi. Akhirnya demokrasi

tidak jalan,” kata Kalla.

Dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, disebutkan bahwa jika hanya ada satu pasangan calon, maka waktu pendaftaran calon akan diundur selama tiga hari. Jika setelah waktu tambahan tidak juga ada pasangan calon lain, maka pelaksanaan pilkada di daerah tersebut akan ditunda pada periode berikutnya.

HINDARI MONOPOLI PARTAI MENURUT Anggota KPU Hadar Nafis Gumay, sebagai penyelenggara pilkada di 269 daerah, mereka tidak ingin ada pemilihan yang ditunda karena bakal calon kepala daerah yang mendaftar kurang dari dua di suatu daerah. “Ya minimal peserta pilkada itu kan dari 269 daerah dikali dua, 538 pasangan calon,” katanya.

Alasan sedikitnya bakal calon yang mendaftar pilkada karena partai politik butuh waktu untuk bisa mendapatkan pasangan calon, dan untuk bisa bersama-sama mengajukan pasangan calon yang sama.

“Jadi dia mengajukan pasangan calonnya siapa. Dengan siapa dia berkoalisi,” katanya.

Tak hanya itu, syarat pendaftaran pilkada sekarang harus menunjukkan surat atau dokumen dukungan dari pusat. Terkait dukungan ini, KPU menilai masih banyak partai politik dan pasangan calon yang belum siap betul dengan syarat tersebut.

“Bahkan beberapa daerah ada ketegangan di dalam mereka, sehingga ada yang merusak kantornya sendiri. Ini yang membuat mereka butuh waktu,” ujarnya.

Soal penundaan pilkada serentak jika hanya muncul calon tunggal, mantan anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang Pilkada, Miryam S Haryani mengatakan, keputusan ini diambil oleh dewan, karena ada kekhawatiran terjadinya monopoli di berbagai daerah.

“Apabila pilkada dilangsungkan hanya dengan satu kandidat hal ini dapat menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan pilkada di daerah lain kehadiran tokoh lokal yang mempunyai kekuatan untuk memonopoli parpol di daerah tersebut,” kata Miryam, saat dihubungi, Selasa (28/7/2015).

Ketua DPP Hanura ini mengatakan, kondisi yang demikian harus diantisipasi sejak dini agar demokrasi tidak mati.

Dia menambahkan, penundaan pilkada serentak ini bukan kebijakan sepihak dari pelaksana pilkada serentak. Tapi sudah diamanatkan dalam UU Pilkada.

“Aturan ini hadir karena pansus pilkada waktu pe-

Hadar Nafis Gumay

nyusunan RUU ingin menjamin keberlangsungan demokrasi,” katanya.

Dalam demokrasi, lanjut anggota Komisi V DPR ini, harus ada pilihan. Sehingga, tidak bisa dilakukan proses pilkada serentak, kalau hanya ada satu calon. “Juga untuk menghadirkan alternatif bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya,” katanya.

Miryam mengatakan, republik ini masih tersedia SDM yang sangat banyak untuk bisa mengisi jabatan publik dan jabatan politik.

“Sehingga secara logika sangat tidak dimungkinkan apabila calon yang mendaftar hanya satu pasang saja kecuali telah terjadi proses politik yang tidak sehat di dalamnya,” katanya.

Pilkada Kota Surabaya salah satu yang bakal jauh dari sengit karena tidak ada pilihan calon lain selain Risma. Bila hal ini benar-benar terjadi, artinya Surabaya tidak memiliki daya tarik bagi warga untuk melakukan pengabdian lewat jalur politik.

Calon selain incumbent tidak muncul dari masing-masing parpol sehingga dapat disebut fenomena yang kurang baik bagi

masa depan demokrasi.

Sesuai aturan, bila sampai hari terakhir tidak ada calon lain yang mendaftar, pendaftaran akan diperpanjang selama tiga hari. Namun bila tidak ada calon lagi, maka pilkada akan diundur hingga 2017.

KPU telah resmi membuka pendaftaran bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota untuk maju dalam pilkada serentak 9 Desember 2015.

Untuk hari pertama pendaftaran, dari 269 daerah yang menyelenggarakan pilkada, total 51 baru daerah yang sudah mendaftar baik provinsi, kota dan kabupaten, dengan jumlah pasangan calon sejumlah 63, calon perseorangan 26 calon, dari jalur partai politik 37. Calon berjenis kelamin laki-laki 114 dan perempuan 12 calon.

Rinciannya, untuk provinsi jumlah total calon gubernur dan wakil gubernur sebanyak dua pasangan calon. Dari Kalimantan Selatan dan Bengkulu. Pendaftaran sendiri, baik untuk pasangan calon atau perseorangan akan berlangsung selama tiga hari yakni hingga Selasa, 28 um/ek/ag Juli 2015. www.lensaindonesia.com

BLITZ

6 Edisi 97/03 - 09 Agustus 2015

Dilarang Nikahi Cucu Soekarno, Vannesa Angel Lapor Komnas?

Dian Sastro Terima Naskah AADC 2 SEKUEL Ada Apa Dengan Cinta 2 sudah mendekati kenyataan bakal tayang di bioskop. Dian Sastro yang jadi pemeran utama di film pertamanya memamerkan naskah AADC 2 di akun Instagram pribadinya. Bisa dibaca halaman kertas putih yang distempel confidential atau rahasia itu ditulis judul Ada Apa Dengan Cinta 2 ditulis oleh Mira Lesmana dan Prima Rusdi.

Riri Riza di film pertama yang jadi produser kini ditunjuk sebagai sutradara. Sudah jelas Rudy Soedjarwo yang jadi sutradara film pertama tak lagi didapuk menyutradarai AADC 2.

Dian tampak luar biasa gembira telah memegang naskah film. Ia luapkan kegembiraannya itu dengan menulis di caption foto, “I’m all jittery inside.... gathering my courage to open the first page...OMG OMG OMG this is really happening.... gilaaaaaaakkkk penasaran paraaaahhh....!!!!! here it goes... Bismillah.”

Selain Dian, Dennis Adhiswara yang memainkan karakter Mamet mengaku sudah menerima naskah AADC 2. Sayang Dennis belum bisa berkomentar banyak dengan alasan belum membaca isi naskah.

“Naskahnya baru dateng di rumah. Belum dibuka dan udah ada di rumah,” kata Dennis ditemui di Jakarta pada (30/7/2015).

Dennis malah meminta media untuk bertanya langsung ke Dian Sastro karena sudah membaca naskahnya.

Belum dijelaskan siapa saja selain Dian dan Dennis yang akan ikut andil bermain di AADC 2.

Namun, Dennis telah memastikan jika produser film AADC 2 akan bicara banyak di acara POPCON 2015 pada Sabtu, 8 Agustus nanti.

“Detailnya akan kita buka tanggal 8 Agustus. Yang mau tanya-tanya bisa puas langsung ke Mba Mira sua (Lesmana) di sana,” katanya.

Vanessa mengadu karena tak direstui nikah dengan cucu Soekarno, Didi Mahardika.

PESINETRON Vanessa Angel terlihat mendatangi Kantor Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Jakarta, Kamis (30/7). Ia datang bersama kuasa hukumnya, Sunan Kalijaga. Vanessa yang dijadwalkan hadir pada pukul pukul 11.00 WIB, baru tiba di lokasi pada jam 12.30 WIB. Menurut informasi, kedatangan Vanessa ke kantor Komnas Perempuan, lantaran ingin mengadukan orangtuanya.

Sebab, keinginan Vanessa untuk menikahi kekasihnya yang juga cucu Soekarno, Didi Mahardika alias Didi Soekarno (34), tidak mendapat restu orangtua.

Entah mengapa Vanessa memutuskan untuk mengadu ke Komnas Perempuan. Padahal, sebelumnya Vanessa sesumbar sudah dekat dengan orangtua Didi, terutama sang bunda, Rachmawati Soekarnoputri.

Namun, setelah menemui

pihak Komnas Perempuan, artis dan model kelahiran Jakarta, 21 Desember 1991 itu membantah. Justru Vanessa mengaku sedang sibuk mempersiapkan pernikahan.

“Kabar dari mana itu? Orang mau kawin kok. Nggak benar sama sekali. Gosip banget. Sama sekali nggak ada,” tandas Vanessa Angel di Komnas Perempuan, Jalan Latuharhari 4B, Jakarta Pusat, Kamis (30/7).

Pemain sinetron dan FTV itu mengatakan, kedatangannya bertujuan untuk menunjukkan rasa prihatin terhadap kekerasan yang sering terjadi pada wanita. “Saya datang ke sini karena prihatin di berita banyak kekerasan terhadap wanita. Saya ke sini untuk beri dukungan, agar tahu apa saja hak wanita dan bisa dilindungi secara hukum. Agar kekerasan terhadap wanita tak terjadi lagi,” tutur Vanessa.

Lebih lanjut, Vanessa menegaskan bahwa hubungan as-

maranya dengan Didi Mahardika semakin serius, dan akan mengikat janji suci tahun ini.

Menyoal konsep pernikahan, Vanessa ingin menggelar pesta kebun. “Pengennya aku dan Mas Didi itu garden party, nggak mau kayak pernikahan biasa di gedung diri berjamjam di pelaminan,” katanya.

Sayang, Vanessa tak mau banyak bicara panjang lebar mengenai detail rencana hari bahagianya tersebut. Menurut Vanessa hal itu juga jadi permintaan keluarga.

“Belum bisa bilang, karena dari pihak keluarga ingin jangan terlalu diekspos. Nanti pas sudah pernikahannya saja biar surprise. Biar teman media surprise. Memang nggak terlalu mau jadi konsumsi publik juga pernikahannya,” ujar dia.

Mengenai tanggal pernikahan saja, calon menantu Rachmawati Soekarnoputri itu juga enggan menyebut pasti. “Tahun ini kalau diizinkan. Belum bisa tentukan. Bulan masih dirahasiakan nanti akan dikasih tahu pokoknya,” tutur dara berusia 20 tahun itu.

Vanessa juga mengatakan telah memiliki persiapan je-

Vannesa Angel saat mendatangi komnas perempuan di Jakarta.

lang dinikahi Didi Mahardhika yang merupakan cucu Presiden pertama RI, Soekarno. “Persiapannya aku harus lebih banyak belajar sejarah.

Lebih tahu politik,” katanya.

Vanessa mengaku saat ini memang sangat buta politik.

Padahal calon menantu Rachmawati Soekarnoputri itu akan bersuamikan Didi yang akrab dengan ranah politik.

“At least, sedikitlah nggak bodoh-bodoh amat soal politik. Aku kan buta banget politik,” ucapnya.

Dia juga menanggapi santai seputar isu nikah sirri yang sudah santer beredar masih tetap saja terdengar. “Ah itu mah

angin lalu, sudah biasa digosipin, sudah kenyang,” ujar Vanessa.

Menurut Vanessa, calon mertuanya, Rachmawati Soekarnoputri selalu mendengar gosip-gosip seputar ia dan Didi. Saat itu Vanessa juga memang tengah tampak berisi.

Gosip pun makin santer.

Vanessa bahkan digosipkan sudah hamil.

“Tanggapannya biasa saja, ketawa saja. Malah bilang ‘wong gendut dibilang hamil, wong kurus dibilang ndak bahagia, opo toh’. Ibunya Mas Didi kan orang Jawa. Gitu saja jawabnya,” tuturnya meniru bhr kan.

Pencipta Lagu ‘Bintang Kecil’ Meninggal Dunia BERITA duka kembali datang dari ranah musik. Penulis lagu yang bernama Meinar Louis telah meninggal dunia karena infeksi paru-paru pada hari Selasa (28/7) pukul 10.50 WIB. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, siapakah Meinar Louis ini. Beliau adalah pencipta lagu anak-anak yang berjudul Bintang Kecil. Yap, lagu ini memang sangat lekat dengan masa kanakkanak dan telah dinyanyikan oleh hampir semua anak-anak yang dibesarkan di tanah air.

Seperti yang dilansir brilio.net, pencipta lagu sekaligus pianis ini harus menghembuskan nafas terakhirnya saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta.

Beliau sempat dirawat selama beberapa hari di RSCM karena sakit batuk dan kondisi fisik yang semakin menurun. Meinar Louis meninggal di usia 85 tahun. Jenazah mendiang Meinar dibawa ke rumah duka di Jl. Padang No. 20 Manggarai Jakarta Selatan.

Sepanjang hidupnya, Meinar mendedikasikan karirnya untuk anak-anak. Wanita kelahiran 14 Mei 1930 ini bahkan masih aktif

Meinar Louis

menghibur anak-anak yang masih duduk di bangku TK. Hingga kini, karyanya masih sering dinyanyikan anak-anak di seluruh nusantara.

Meinar Louis sempat menyampaikan pesan terakhir kepada iparnya, Cucu Nurbayati, perempuan yang dengan setia merawat sang maestro. Keinginan terakhirnya adalah agar piano miliknya tidak dijual dan diwariskan kepada Mutia, salah satu putri dari Cucu.

“Jadi hari Minggu saya ‘kan selalu jaga malam, jadi saat itu ibu bicara dengan terbata-bata

piano jangan dijual kasih ke Mutia, anak saya nomor 3 kebetulan bisa main piano,” kata Cucu saat ditemui di rumah duka Meinar kawasan Jalan Padang, no. 20, Manggarai, Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2015).

Mendengar pesan tersebut Cucu hanya bisa menahan air mata dan mengiyakan pesan terakhir tersebut. “Saya hanya bisa pasrah saat itu, dan meminta yang terbaik buat ibu,” katanya sambil membenarkan hijab yang dikenakannya.

Banyak kenangan manis yang diukir pencipta lagu dan pianis senior Meinar Louis. Salah satunya adalah Bagyo Hersanto teman seperjuangan yang sempat menemui musisi yang dikenal dengan karya monumental, yakni lagu Bintang Kecil, sebelum almarhum dibawa ke rumah sakit pada Jumat (24/7).

“Semangat bermain musik masih terlihat. Saat saya bermain musik beliau langsung ingin bangkit dari tempat tidurnya. Tetapi karena nggak kuat dia bersandar yang dibelakangnya dikasih bantal,” kata Bagyo saat ditemui di rumah duka, Selasa (28/7/2015). sua

Beredar Petisi Untuk Boikot Dhani-Mulan

Foto Bugil Prilly Latuconsina Beredar di Internet PESINETRON yang tengah naik daun Prilly Latuconsina menghebohkan dunia maya dengan foto bugil mirip dengannya beredar di internet. Setidaknya ada tiga foto yang menunjukkan bintang Ganteng-ganteng Serigala itu tengah topless.

Dalam foto tersebut, terlihat rambut hitam Prilly diurai. Tubuhnya berdiri dengan tangan yang menutupi bagian vital.

Foto kedua, terlihat ia memamerkan payudaranya sedangkan tubuhnya terlilit handuk.

Dan foto yang terakhir terlihat “Prilly” duduk di atas kasur

www.lensaindonesia.com

dengan bagian atas tubuhnya terlihat telanjang.

Dengan mata telanjang, cepat diketahui bahwa itu hanyalah foto rekayasa. Prilly sendiri sempat mengungkapkan tidak mau peduli dan menganggapnya sebagai pekerjaan orang iseng lewat akun Twitter-nya.

Namun, hari ini ia berubah pikiran. Dia pun mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya bareng kakeknya untuk melaporkan pelaku penyebar foto bugil yang mirip dirinya.

Ia juga didampingi sejumlah pria berbadan tegap.

“Ini aku sama Opa ke sini mau buat laporan soal foto itu.

Ya buat efek jera saja,” jelas Prilly sesaat sebelum masuk ke SPKT,” ungkap Prilly, di Polda Metro Jaya, Jumat (31/ 7/2015).

Melalui akun Twitternya, Prilly meluapkan kekesalannya terhadap penyebar gosip tak sedap itu. Sahabat Aliando ini menekankan bahwa dirinya tak peduli dengan apa kata orang. Prilly tak banyak berbi sita/bbs cara.

SETELAH beberapa lalu publik memboikot Bella Shofie untuk tidak tampil di TV, kali ini public membuat petisi untuk memboikot Ahmad Dhani dan istrinya, Mulan Jameela. Pasangan musisi ini dikecam publik lantaran kerap muncul dengan pemberitaan yang kontroversial.

Dhani memang sering disorot di dunia hiburan tanah air.

Dia merupakan pendiri dan pemimpin grup musik band DEWA yang merupakan salah satu band paling sukses sepanjang dekade 1990 sampai 2000-an serta menghasilkan karya yang patut untuk diacungi jempol.

Terlepas dari kepiawaannya menciptakan lagu, pria kelahiran Surabaya, 26 Mei 1972 ini dibenci oleh masyarakat karena selingkuh dengan Mulan Jameela, yang merupakan teman duet mantan istrinya, Maia Estianty di Duo Ratu. Perilaku Dhani dan Mulan dianggap tidak memberikan contoh yang baik untuk masyarakat.

Adapun bunyi puisi boikot Dhani-Mulan yakni, “Meskipun selebriti hanya manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan dan patut untuk meminta maaf, tapi hanya ada 2 sosok yang paling arogan, bangga akan dosadosanya dan tidak punya malu, yaitu: MULAN JAMEELA & AHMAD DHANI,” demikian bunyi petisi tersebut.

Di petisi itu, juga dibahas soal perceraian antara Dhani dan Maia yang diyakini akibat kehadiran orang ketiga, yang tak lain adalah Mulan Jameela.

Publik meminta kepada Dhani dan Mulan untuk meminta maaf kepada Maia Estianty.

“Masyarakat menuntut keduanya meminta maaf secara terbuka kepada Maia Estianty, Al-El-Dul, kedua orangtua Maia, masyarakat luas!” Petisi itu disambut antusias oleh para haters (pembenci) Mulan Jameela di sosial media.

Sekedar informasi, Mulan merupakan sosok artis Indone-

sia dengan jumlah haters terbanyak di Indonesia. Saking banyaknya yang benci, bahkan ada yang membuat banyak akun khusus untuk para pembenci Mulan Jameela.

Tak lama setelah petisi ini dibuat, publik pun berbondongbondong untuk ikut menandatangani pemboikotan Ahmad Dhani dan Mulan Jameela.

Tercatat sedikitnya 2.800 orang menyatakan dukungan dengan petisi pemboikotan Dhani dan Mulan.

“Kepada smart follower yang memiliki hati nurani dan mempunyai visi serta misi untuk menolak Mulan Jameela sebagai perusak rumah tangga teman, mari tanda tangani petisi tersebut,” tulis caption di akun instagram haters Mulan Jameela.

Sebelum membuat perisi pemboikotan Dhani-Mulan, para haters kerap menyerang Mulan dengan hujatan. Tak tanggungtanggu, ada yang mendoakan Mulan Jameela mati. non

7 Edisi 97/03 - 09 Agustus 2015

BPJS...

Sambungan Halaman 1 seperti halnya berderma, sumbangan atau wakaf.

Poin lain yang juga menjadi kajian MUI terkait denda administratif sebesar dua persen per bulan dari total iuran yang tertunggak akibat keterlambatan iuran yang dibayarkan peserta, tergolong riba.

Atas pertimbangan dan hasil ijtima itulah, MUI lantas mengeluarkan rekomendasi yang bisa dijadikan pedoman bagi umat. Pertama, meminta pemerintah membuat standar minimum atau taraf hidup layak dalam kerangka jaminan kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk negeri. Itu merupakan wujud pelayanan publik sebagai modal dasar bagi terciptanya suasana kondusif di tataran masyarakat tan_)pa melihat latar belakangnya.

MUI juga meminta pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operandi BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah. Karena itu MUI mengambil jalan tengah mengingat BPJS Kesehatan syariah belum ada. Tetapi, dia berharap, pemerintah secepatnya membentuk BPJS Kesehatan Syariah.

“Untuk itu, MUI meminta pemerintah buat BPJS Kese-

hatan Syariah. Namun, sepanjang itu belum muncul, jalan tengahnya, BPJS Kesehatan yang tidak syariah ini boleh digunakan masyarakat dengan catatan karena kondisi darurat artinya tidak dosa.

Tetapi, dalam waktu dekat kita minta pemerintah siapkan yang syariah, agar daruratnya tidak terus-menerus. Dan, MUI bisa bantu pemerintah untuk mewujudkan syariah,” ujar KH Ma’ruf Amin.

Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa setelah menelusuri pembahasan UndangUndang BPJS lebih dalam, dirinya tidak menemukan adanya pasal yang melanggar syariah. “Sejauh yang saya ikuti dalam pembahasan undang-undang BPJS tidak satu pun yang melanggar syariah,” papar Cak Imin saat ditemui di DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2015).

Cak Imin mengatakan bahwa hal tersebut akan menjadi salah satu pembahasan dalam Muktamar ke-33 NU. “Fatwa MUI akan menjadi pembahasan di masalah keagamaan nanti di Muktamar NU. Pembukaan Muktamar NU akan dilakukan

Muktamar...

Sambungan Halaman 1 Rois Syuriyah PWNU Sulteng, KH. Jamaluddin Maryajang mengatakan, kesepakatan itu merupakan hasil pertemuan lintas wilayah dalam rangka halalbihalal, yang diikuti 29 PWNU di Jakarta. “Jadi kita sepakat menolak pemaksaan AHWA ini, karena jelas ilegal dan menyalahi AD/ART NU,” kata Jamaluddin, Kamis (30/ 7/2015).

Ada beberapa pihak yang sengaja memanfaatkan momentum muktamar untuk meraih posisi sebagai Rais Aam tanpa harus bekerja.

Dengan demikian seluruh keputusan diluar muktamar adalah tidak sah.

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) As’ad Said Ali mengatakan pengaruh kepentingan politik dalam Muktamar di Jombang, tergantung dari para muktamirin. “Tiap muktamar kan gitu, sekarang tergantung tiap muktamirin mau gak disusupi gitu oleh kepentingan politik,” kata As’ad di Jakarta, belum lama ini.

Menurut As’ad, dalam menyikapi pengaruh politik yang hampir dipastikan ada dalam setiap muktamar NU itu memang sulit dihindarkan, namun bukan berarti tidak bisa diminimalisasi. Oleh karenanya, As’ad mengimbau para

muktamirin untuk menggunakan akal sehatnya demi keberlangsungan Organisasi Massa Islam yang berbasis di Jawa Timur itu di masa depan.

“Kalau saya sih gini, akal sehat yang akan bicara lah, campur tangan poilitik itu mustinya gak terjadi, tapi ini memang sulit dihindarkan.

Namun, meskipun sulit dihindarkan bukan berarti tidak bisa diminimalisasi,” ujar As’ad.

As’ad menyadari pasti kepentingan politik dalam setiap dilangsungkannya pertemuan pengurus Organisasi Massa Islam yang peranannya diakui dalam kemerdekaan Indonesia itu pada akhirnya dapat diminimalisasi.

KH. Hasyim Muzadi mengakui bahwa saat ini PBNU tengah menghadapi tarik-menarik kepentingan. Ada yang dari ‘kanan’ dan ada yang dari ‘kiri’. Namun demikian ia mengharapkan agar PBNU tetap pada sediakalanya. “Sehingga harapan saya momentum muktamar bisa menjaga NU tetap berada di relnya,” kata Hasyim, beberapa waktu lalu.

Hasyim berharap, pemimpin ke dapan nanti bisa mengayomi setiap persoalan bangsa, tidak hanya warga nahdliyin saja. Sebab ia menilai, pemikiran yang dimiliki NU tidaklah pernah lepas dari

Polisi...

Sambungan Halaman 1 Ia tak menyebutkan mekanisme yang tengah dilakukan kepoli-sian. Yang jelas, proses pemeriksaan Honggo di Singapura tempo hari berjalan lancar. “Kepolisian Singapura mendukung upaya Polri dalam menuntaskan kasus korupsi kondensat ini.”

Direktur II Eksus (Dir II Eksus) Bareskrim Brigjen Victor Edy Simanjuntak menambahkan, begitu berkas perkara tersangka dilimpahkan ke penuntut umum, kepolisian bakal menetapkan status tersangka baru pada pihak lainnya.

Dia belum bersedia membeberkan identitas tersangka lain yang sudah dikantonginya. Menurutnya, sedikitnya terdapat dua nama lain yang diduga terli-bat perkara ini.

Satu orang berasal dari TPPI dan seorang lagi berasal dari BPMigas. “Nanti be-gitu berkas perkara tiga tersangka dilimpahkan akan kita sampaikan tersangka lainnya itu.”

Jadi saat ini, bilang dia, pihaknya konsentrasi melengkapi berkas perkara tersangka yang sudah ada. “Kita fokus pada melengkapi berkas perkara. Supaya maju dulu berkasnya ke kejaksaan,” ucapnya.

Dia optimis, jajarannya bisa

menuntaskan perkara ini. Saat diminta membeberkan, analisa seputar transaksi keuangan men-curigakan dalam perkara ini, jenderal bintang satu tersebut mengaku tengah intensif men-gevaluasi data-data dan doku-men terkait hal itu.

Diutarakan, untuk memperoleh data transaksi keuangan mencurigakan tersebut, kepolisian telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bank Indonesia (BI).

Hasil koordinasi itulah yang sejauh ini tengah didalami.

“Dari situ bisa disimpulkan nantinya siapa saja yang mendapat dana hasil kejahatan.

Selanjutnya, kita juga meminta BI untuk mem-blokir rekening tersangka dan pihak-pihak lain yang diduga terlibat perkara ini.”

Kasus dugaan korupsi dan pen-cucian uang ini, terjadi saat SKK Migas (BP Migas) melakukan penunjukan langsung penjualan kondensat bagian negara kepada PT TPPI pada 2009. Kepolisian menduga, proses penunjukan langsung itu melang-gar keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS20/BP00000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja Pe-

oleh Jokowi, dan dilanjutkan dengan sejumlah sidang yang membahas masalah-masalah keagamaan, termasuk fatwa MUI,” tutupnya.

Sebaliknya, Wakil Sekretaris Bidang Dakwah DPP Front Pembela Islam (FPI) Habib Salim Alatas menyarankan pemerintah harus mematuhi fatwa yang dikeluarkan MUI terkait sistem dan konsep BPJS yang dinilai haram dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebab, kata Habib Salim Alatas, MUI merupakan lembaga yang bertugas menentukan halal haramnya sebuah produk atau kegiatan di Indonesia.

“Kalau MUI mengeluarkan fatwa sesuatu hal haram atau tidak, sesuai atau tidak menurut syariat Islam, pemerintah harus patuhi fatwa tersebut,” katanya.

Sementara DPR ramairamai ‘mendamprat’ MUI. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana memanggil Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait fatwa haram BPJS kesehatan dalam sidang Ijtima MUI. Baca juga di halaman 13: Jatim Setuju Fatwa Haram BPJS Kesehatan “Habis reses kita akan mengundang MUI untuk menjelaskan. Kita juga akan mengundang pihak BPJS dan menteri dari pihak pemerintah,” kata Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) RI, Irma Suryani, Kamis (30/7/2019).

Menurut Irma, pertemuan itu penting untuk menyelesaikan semua permasalahan ini. Di mana informasi yang beredar di masyarakat sangatlah simpang siur.

“Komisi IX bertanggung jawab bila ada kegaduhan akibat ini. Kita harus duduk bersama agar tidak ada kegaduhan baru. Semua bisa diselesaikan bila semua duduk bersama. Kita harus jelaskan pada masyarakat, jangan sampai informasi simpang siur seperti saat ini,” katanya.

Politisi partai Nasdem itu mengatakan, dia dan banyak anggota komisi IX belum memahami rekomendasi hasil sidang MUI yang melihat BPJS kesehatan dari tiga unsur menurut Syariah Islam.

Ketiga unsur itu adalah Gharar atau penipuan. Maisir atau judi dan Riba.

“Saya tidak melihat unsur Gahara dalam BPJS. Karena semua disampaikan terbuka hingga saat akad antara masyarakat dengan pihak BPJS. Unsur judi saya enggak ngerti ada di mana. Unsur riba juga menurut saya tidak ada,” katanya.

Irma memaparkan kenapa tidak melihat unsur riba, karena dalam proses akad telah dijelaskan bagi anggota BPJS yang tidak membayar iuran selama tiga bulan mereka akan dikenai denda dua persen.

perhatian di dalam bernegara.

“NU itu pemikiran keagamaan disatukan dalam kebangsaan berdasarkan Pancasila dan NKRI. Kalau di negara ada yang salah, maka diperbaiki, bukan dibongkar negaranya, sedangkan organisasi lainnya kan tidak,” papar ulama yang kini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu.

Memang tidak bisa dipungkiri intervensi dalam muktamar NU sarat kepentingan politik, terutama dilakukan oleh petinggi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim.

Diungkapkan Muizun Hakam sekretaris GP Ansor Jombang, Upaya pencitraan Saifullah Yusuf selaku Ketua Panitia Daerah dan Abdul Halim Iskandar Ketua PKB Jatim dalam momentum pemilihan Gubernur Jatim mendatang.

Muiz menilai, upaya pemenangan Kiai Said Agil dan Kiai Mustofa Bisri serta pencitraan yang dilakukan oleh Saifulloh Yusuf (Gus Ipul) dan Halim Iskandar (Gus Halim), sejak awal terlihat kentara mengarahkan dengan mensetting komposisi Panitia Daerah Muktamar.

“Posisi Ketua Panitia Daerah dipegang sendiri dipegang oleh Saifullah Yusuf dan Sekretaris Panitia Daerah Muktamar diisi oleh Thoriqul Haq yang notabene tak lain sebagai Sekretaris DPW PKB Jatim yang juga Anggota DPRD Jawa Timur. Sementara itu pada tingkatan kepanitian

lokal sejumlah posisi strategis tersebut diisi oleh komunitas dari partai PKB,” tandasnya.

Mereka antara lain Subaidi Muhtar (Ketua DPC PKB Jombang), Munir Al Fanani (Sekretaris DPC PKB Jombang) dan Mas’ud Zuremi (anggota DPRD Jombang dari PKB). Sedangkan mereka yang notabene dari badan otonom NU setempat, nyaris tidak mendapat posisi strategis dalam kepanitiaannya.

Menurut aktivis alumnus Universitas Darul Ulum ini, masuknya sejumlah orang-orang PKB dalam muktamar ini membuat partai tersebut dengan mudah bermanuver di muktamar. “Hal ini disinyalir ada agenda tertentu suksesi calon untuk mensukseskan Kiai Said Agil dan Kiai Mustofa Bisri,” jelasnya.

Ia menandaskan jika agenda terbesar adalah pencitraan Gus Ipul dan Gus Halim sendiri, maka sangat disayangkan. Sebab, tokoh-tokoh tersebut terlalu masuk dalam kegiatan pencitraannya di Muktamar NU. Sementara langkah PC GP Ansor menggeruduk PCNU Jombang terkait marak beredarnya atribut PKB di sejumlah titik area muktamar bertujuan untuk menjaga Marwah Muktamar dari segala intervensi politik. “Langkah kami adalah menjaga marwah Muktamar NU di Jombang bersih dari manuver-manuver yang mengkerdilkan NU,” pungkasnya. obi

nunjukan Penjualan Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/ BPO0000/2003-SO tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah/ Kondensat Bagian Negara.

Direktur II Eksus Bareskrim Brigjen Victor Edy Simanjuntak menyatakan, SKK seharusnya melakukan lelang terbatas ter-lebih dahulu sebelum melakukan penunjukan langsung. Dalam penunjukan langsung itu, idealnya, kontraktor menyertakan jaminan yang lebih besar dari nilai pekerjaan.

Yang justru terjadi di sini adalah, tanpa jaminan dan lelang, pekerjaan sudah diserahkan ke PT TPPI dengan metode penunjukan langsung.

Atas hal tersebut, Kepolisian pun mempertanyakan, bagaimana terjadinya proses lifting sejak Mei 2009. Padahal, penunjukan langsung baru dilakukan April 2010. “Sejak Mei itu sudah dilakukan lifting lebih dari 10 kali,” katanya.

Victor menambahkan, dari koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pihaknya memperoleh sinyalemen bahwa hasil penjualan minyak mentah bagian negara ini, sama sekali tidak ada yang disetor ke negara atau bisa dikategorikan total loss.

Lebih jauh, dalam upaya menuntaskan perkara ini, po-

lisi sempat menyatroni kilang milik PT TPPI di Tuban, Jawa Timur. Upaya itu dilakukan untuk menginvestigasi dugaan keboc-oran penerimaan negara di sektor migas tahun 2009-2010.

Data yang dihimpun Bareskrim menyebutkan, penjualan minyak mentah terjadi pada rentang 2008 sampai 2011.

Selain dugaan tak menyetor hasil penjualan ke kas negara, Kepolisian berusaha mencari tahu apa alasan SKK Migas mempertahankan kontrak kerjasamanya dengan TPPI. Padahal track record TPPI yang didirikan pada 1995 mengalami berbagai krisis. TPPI pernah mengalami restrukturi-sasi. Pada restrukturisasi ini, kepemilikannya diubah menjadi kepunyaan keluarga Honggo, PT Perusahaan Pemulihan Aset (PPA), dan Pertamina.

Tiga tahun terakhir, perusahaan itu kembali mengalami kesulitan keuangan. Krisis yang terjadi di internal perusahaan diduga akibat penyalahgunaan pengelolaan kilang TPPI dalam membeli bahan baku dan menjual produksi kilang ke luar negeri. TPPI diduga memasok produk-si minyak ke perusahaan yang dikuasai Honggo Wendratmo, yaitu Java Energy. Honggo yang kini menjalani pengobatan jantung di Singapura, pernah di-periksa dalam kapasitas saksi. hrm

“Uang itu akan dikembalikan pada semua anggota dalam bentuk peningkatan fasilitas kesehatan. Denda dua persen itu bukan untuk memperkaya diri sendiri. Sehingga menurut saya tidak ada riba,” katanya.

Terkait usulan MUI membentuk BPKJS syariah sebagai solusi, menurutnya, itu bukanlah hal yang mudah. Di mana proses ini akan memerlukan waktu lama. “Kalo diubah jadi syariah kita harus mengubah undang-undang,” katanya. Senada, Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menegaskan, tidak bisa begitu saja dapat menyetop program BPJS Kesehatan, karena melibatkan banyak pihak dan sudah dipatenkan menjadi UU. “Sebelum disahkan, UU BPJS yang dibuat DPR ini telah mendapat masukan dari

para ahli hukum dan banyak pihak berkompeten,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat dan aktor ini juga mengingatkan bahwa Indonesia bukanlah negara satu agama saja. “UU dibuat mengacu pada negara Republik Indonesia. MUI memandang dengan syariat Islam,” tukasnya.

Meski menolak dinyatakan haram, Dede Yusuf berharap program BPJS Kesehatan harus dilakukan perbaikan.

“Saya paham, semua orang bebas menyatakan pendapat.

Tapi MUI harus membuktikan terlebih dulu haram atau tidaknya,” imbuhnya.

Terpisah, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menegaskan tidak ada fatwa haram dari MUI mengenai pengoperasian Jami-

KPK...

Sambungan Halaman 1 Menurut Mahfud, apa yang disampaikan Yulianis melalui akunnya merupakan rahasia umum. Soal kesaksian Yulianis yang tidak dipakai KPK, kemudian ada yang bertemu Nazaruddin di luar penjara dan Nazaruddin mengendalikan perusahannya dari dalam bui bukan hal yang baru.

“Saya percaya Yulianis karena isinya itu kan sudah diketahui orang. Isinya kan tiga hal, pertama, bahwa orang dipenjara itu keluar secara aneh karena seharusnya kan di dalam dan itu yang dilaporkan Yulianis tapi enggak ada yang tulis,” ujar Mahfud.

Kemudian, lanjut Mahfud, kesaksian Yulianis di KPK tentang Anas tidak dijadikan bahan pertimbangan yang proporsional bahwa Nazaruddin masih mengendalikan perusahaannya dari penjara.

“Yulianis juga suarakan, dan bagi saya persoalan itu sudah dikemukakan sudah lama cuma waktu itu. Saya ingin tahu apa benar ini Yulianis. Sesudah ketemu memang benar dia Yulianis, sesudah saya cek KTP dan alamatnya serta saat diskusi

juga nyambung, saya meyakini memang benar itu Yulianis,” ungkapnya.

Namun, saat ditanya apakah Anas Urbaningrum merupakan korban kriminalisasi KPK? Mahfud enggan menjawab pertanyaan tersebut secara gamblang. Pasalnya, Mahfud menilai, keterangan Yulianis sudah sangat jelas terkait kasus Anas dan bagaimana pola pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap Anas selama ini.

“Ya tidak tahu lah. Begini, apa yang disampaikan Yulia nis saya percaya. Tetapi ada faktor lain yang belum saya dengar selain dari Yulianis dan saya juga anggap KPK itu sudah ceroboh. Karena menurut Yulianis saat diperiksa, Nazarudin bisa datang ke situ padahal anak buahnya (Yulianis) yang diperiksa tiba-tiba Nazarudin bisa datang, itu yang kesatu.”

“Kedua, BAP juga yang seharusnya dimiliki KPK saja.

Tapi kok bisa dimiliki orang, karena ternyata saat dipanggil sudah ada BAP-nya dan yang begitu saya percaya dan saya anggap KPK lakukan kecerobohan dan akhirnya KPK

Jokowi...

Sambungan Halaman 1 Presiden membangun infrastruktur desa, membangun koperasi-koperasi desa dan badan-badan usaha milik desa. “Tapi sayang, semuanya belum merembes ke bawah,” kritik dia.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno berani meyakinkan, menteri yang dianggap kurang pasti diganti.

Ia berharap semua pihak bersabar, karena masalah itu sedang dievaluasi tahap akhir oleh Presiden. “Kita bersabar saja dulu, percayalah, reshuffle itu pasti ada. Yakinlah, menteri ekonomi yang kurang pasti diganti supaya tidak membebani kabinet,” tegas Hendrawan.

Saat ditanya kapan reshuffle tersebut diumumkan, Hendrawan langsung menukas.

“Sekarang suasananya masih halal bihalal dan sebentar lagi acara Agustusan. Tapi, timing yang tepat nanti setelah Presiden menyampaikan Nota Keuangan di DPR, akan diumumkan. Tolong sabar, biar yang mau diganti bisa bernafas,” ungkapnya.

Hendrawan menerangkan, reshuffle yang akan dilakukan, sifatnya bisa bertahap atau

sekaligus. Dilakukan bertahap supaya goncangan politiknya kecil, misalnya yang di-reshuffle tim ekonomi dulu, lalu tim Sekneg dan Sekab, terakhir bidang Polhukam. Tapi bisa juga sekaligus. Hanya saja kalau sekaligus, dikhawatirkan mempengaruhi soliditas konsolidasi yang sudah berjalan.

Ditanya lagi, kira-kira menteri ekonomi yang diganti siapa saja, jawaban Hendrawan masih standar. Ia mengatakan, ada beberapa menteri bidang ekonomi yang salah tempat dan ada yang kompetensinya kurang. “Jadi ada yang tukar kementerian tapi ada yang diganti juga,” kata Hendrawan.

Pakar politik dari Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Maswadi Rauf menilai, Jokowi tidak ambil pusing dengan desakan reshuffle yang terus digaungkan PDIP. Soalnya, rencana pergantian menteri belum ada tanda-tandanya hingga saat ini. “Suara orang PDIP seperti dibiarkan. Tapi Jokowi sepertinya sedang bingung membuat keputusan.

Di satu sisi harus mendengarkan partai pengusungnya, tapi di sisi lain juga harus

OC Kaligis...

Sambungan Halaman 1 “Sejak itu, tensi selalu di sekitar itu,” tulis Kaligis.

Pekan lalu, kuasa hukum OC Kaligis, Afrian Bondjol, sebelumnya mengatakan, Kaligis dua kali menolak diperiksa sebagai saksi karena mengeluh sakit.

Kaligis menyampaikan keberatan tersebut melalui surat bertulisan tangan melalui Afrian.

“Saya sakit dipaksa periksa sebagai saksi. Saya menolak.

Biar perkara saya cepat ke pengadilan atau menunggu praperadilan saya,” kata Afrian saat membacakan surat Kaligis.

Menurut Afrian, KPK telah mengirimkan tim medis ke Rumah Tahanan Guntur untuk

memeriksa Kaligis. Berdasarkan riwayat kesehatan Kaligis, Afrian mengatakan bahwa Kaligis mengidap berbagai penyakit, seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabet gula, dan penyempitan saraf. “KPK telah mengirimkan anggota medis, dokter, dan ambulans ke Rutan Guntur,” ujar Afrian.

KPK menetapkan Kaligis sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Dalam kasus ini, KPK telah terlebih dulu menjerat M Yagari Bhastara alias Gerry, anak buah Kaligis, sebagai tersangka. Gerry meru-

nan Kesehatan Nasional (JKN) yang saat ini dijalankan.

Fahmi pada Kamis (30/7/ 2015) juga menyampaikan bahwa fatwa MUI bersifat rekomendasi. “Yang pasti sepanjang yang kami tahu, belum ada fatwa MUI yang menyatakan bahwa BPJS Kesehatan haram,” tegasnya.

Dalam Ijtima tersebut, kata Fahmi, ada dua rekomendasi yang disampaikan. Pertama, pemerintah diminta untuk membuat standar minimum, atau taraf hidup layak. Dalam kerangka jaminan kesehatan dan berlaku bagi setiap penduduk. “Rekomendasi kedua, agar pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operandi BPJS Kesehatan, agar sesuai dengan prinsip syariah,” ungkapnya. nu/foe/ded/fid/fal

ambruk seperti sekarang.

Mudah-mudahan di bawah Ruki KPK bisa bangkit kembali,” tandas Mahfud.

Adanya pertemuan Yulianis, Mahfud MD dan Gede Pasek Suardika, bisa mengungkap adanya “masalah” di tubuh KPK. Pendapat itu disampaikan pengamat politik Muhammad Huda. “Dalam pertemuan itu berdasarkan pengakuan Gede Pasek, Mahfud MD mengakui ada masalah dengan KPK terutama dalam kasus Anas Urbaningrum,” kata Huda, Kamis (30/07).

Menurut Huda, pengakuan Yulianis yang didukung Mahfud MD itu akan membuka kasus Anas Urbaningrum sebenarnya. “Ini ada babak baru kasus Anas dan bisa jadi ada orang kuat yang mengendalikan Nazaruddin,” ungkap Huda.

Kata Huda, Komisi III harus memanggil Yulianis dan Pimpinan KPK di era Abraham Samad atas pengakuan anak buah Nazaruddin tersebut.

“Agar kasus ini bisa terbuka, Komisi III bisa memanggil Pimpinan KPK era Abraham Samad. Saat itu berdasarkan pengakuan Yulianis, pengakuan penyidik dalam kasus Anas banyak dimentahkan pimpinan KPK,” ungkap Huda. sam/int/sin mendengarkan keinginan para relawan,” kata Maswadi.

Kendati demikian, Maswadi yakin Jokowi akan memperhatikan keinginan PDIP karena merupakan partai pemenang dan penyokong utama dirinya maju di Pilpres lalu.

Senada, pengamat politik Sahirul Alem, Jumat (31/7/ 2015) mengatakan, PDIP sudah lama dibiarkan Jokowi.

“Jokowi sudah cuekin PDIP. Kelihatannya Jokowi ingin menggandeng orang-orang profesional, tetapi dengan cara halus,” kata Sahirul Alem.

Menurut Alem, Jokowi memiliki pandangan, bahwa PDIP mulai menganggu jalannya pemerintahan, yakni dengan suara-suara kritis yang disuarakan kader PDIP seperti Rieke Diah Pitaloka dan Effendi Simbolon.

“Padahal, Jokowi berharap kader PDIP mendukung semua kebijakannya, seperti halnya SBY yang didukung penuh kader Partai Demokrat.

Cara yang diperlihatkan PDIP membuat Jokowi kecewa ke PDIP,” ungkap Alem.

Kata Alem, Jokowi sebagai orang Jawa tidak secara terus terang melawan PDIP maupun Megawati Soekarnoputri.

“Jokowi itu menggunakan politik Jawa yang halus, tetapi langsung mengena ke sasaran,” pungkas Alem. itl/hrm

pakan pengacara yang mewakili Ahmad Fuad Lubis, pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menggugat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).

Gugatan itu berkaitan dengan surat perintah penyelidikan Kejati Sumut atas dugaan penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan dugaan korupsi bantuan sosial di Pemprov Sumut. Gerry diduga menyuap tiga hakim PTUN Medan, yaitu Tripeni Irinto Putro, Amir Fauzi, dan Dermawan Ginting, serta seorang panitera, Syamsir Yusfan, agar gugatannya menang.

KPK menduga Kaligis terlibat dalam penyuapan ini.

Gerry beserta tiga hakim dan satu panitera tersebut telah ditahan. amb www.lensaindonesia.com

PEREMPUAN TANGGUH 2015

Hartini Mengambil Hati Bung Karno dengan Sayur Lodeh Kisah asmara Bung Karno dan Hartini adalah kisah cinta terunik dalam kehidupan Presiden RI pertama itu. Bagaimana tidak, sejarah mencatat, Bung Karno jatuh cinta pada Hartini melalui sayur lodeh.

DALAM buku Total Bung Karno, karya Roso Daras dikisahkan, hari itu Bung Karno melakukan kunjungan ke Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kunjungan tersebut, rombongan Presiden dijadwalkan untuk singgah di Salatiga.

Mendengar Bung Karno akan singgah, sejak pagi rakyat Kota Salatiga dan sekitarnya berbondong-bondong menjejali Lapangan Tamansari. Di lapangan itulah Bung Karno akan menyapa rakyat Salatiga dalam pidato yang selalu ditunggu-tunggu rakyat dengan antusias.

Di kediaman wali kota itulah, Bung Karno akan rehat sejenak sekaligus makan siang. Sepasukan ibu-ibu sibuk menyiapkan ini dan itu, mulai dari menyiapkan meja jamuan makan sampai ke urusan masak-memasak di dapur.

Di antara kaum perempuan yang sedang sibuk di dapur, tampak sosok perempuan berwajah lembut, berkulit bersih kuning langsat, perawakan semampai, rambut hitam sepinggang.

Ia adalah Siti Suhartini, yang tinggal sekitar 100 meter dari rumah Wali Kota Salatiga. Ia ikut membantu di dapur, menyambut kedatangan Presiden Soekarno. Wanita yang di kemudian hari dikenal sebagai Hartini itu, memasak sayur lodeh untuk melengkapi masakan-masakan yang lain.

Bung Karno sudah tiba, dan rakyat mengelu-elukan dengan semarak.

Sejurus kemudian, lautan manusia diam seketika diam, suasana hening, tersirep oleh suasana magis, menanti Bung Karno mengucap kata. Begitu Bung Karno pidato, rakyat bergemuruh dengan ucapan Merdeka!

Usai berpidato Bung Karno diiringkan pejabat daerah, ajudan dan pengawal, menuju kediaman Walikota Salatiga. Sesampai di sana, hidangan telah lengkap tersaji. Bung Karno dan yang lain, segera menikmati hidangan makan siang.

Bung Karno makan sayur lodeh di depannya. Sayur lodeh masakan Har-

Hartini juga dikenal sebagai Srihani dalam surat menyurat melalui telegram.

tini. Sayur lodeh memang merupakan menu kesukaan Bung Karno. Begitu enaknya sayur lodeh di rumah Wali Kota Salatiga, sampai-sampai seusai jamuan, Bung Karno menyempatkan diri bertanya.

“Siapa yang masak sayur lodeh yang enak ini. Saya ingin mengucap terima kasih kepadanya,” kata Bung Karno saat ini.

Mendengar pertanyaan itu, Sri Hartini pun didorong-dorong oleh temantemannya untuk maju menunjukkan diri untuk menemui Presiden dan menerima ucapan terima kasihnya.

Dalam buku Srihana-Srihani Biografi Hartini Soekarno, terpapar pengakuan Hartini ihwal momen yang kemudian mengubah jalan hidupnya, di rumah Wali Kota Salatiga.

Ia mengaku, gugup dan senang ketika maju dan mengulurkan tangan kepada Bung Karno. Hartini ingat betul, Bung Karno menjabat tangan Hartini begitu hangat dan lama! Bung Karno benar-benar terkesiap oleh kecantikan Hartini .

Sesampai di Jakarta, bayang-bayang wajah Hartini tetap terbayang.

Senyum manis dari bibir yang indah, serta sorot mata lembut tapi menusuk masih diingat Bung Karno.

Soekarno langsung mengambil secarik kertas, memungut sebuah pena, dan menulis sebaris kata. Untaian kata-kata cinta, tercatat dalam sejarah cinta Sukarno dan Hartini, sebagai surat cinta pertama.

“Tuhan telah mempertemukan kita Tien, dan aku mencintaimu. Ini adalah takdir,” tulis Soekarno di secarik kertas.

Supir Gojek Single Parent yang Super Tangguh AKHIR-akhir ini sosial media sedang ramai membahas tentang Gojek Indonesia. Tetapi jarang diangkat sisi lain dari Gojek Indonesia, terutama supir wanita. Beberapa hari lalu, ada seorang penumpang memesan Gojek Indonesia dan ternyata yang datang adalah supir seorang wanita yang luar biasa.

Sewaktu dia menjemput penumpang tersebut, dia tersesat di jalan beberapa kali, dan setelah dia sampai di rumah, penumpang tersebut menjamunya dengan segelas orange juice dingin karena cuaca hari itu begitu panas.

Supir wanita itu bernama Maya Hanipah. Sosoknya sederhana, lembut dan sangat sopan. Saat ditanya kenapa memilih menjadi tukang ojek dan apa pekerjaan suaminya.

Maya menjawab, “Saya seorang single parent dengan empat orang anak dan saya harus berjuang untuk anakanak saya,” jawaban sederhana yang menyentuh hati.

Maya mulai bercerita jika dirinya pernah memiliki sebuah toko yang khusus berjualan susu, akan tetapi toko tersebut bangkrut. Kejadian tersebut tidak membuatnya menyerah. Awalnya, Maya bekerja menjadi supir taksi di perusahaan taksi ternama. Akan tetapi pekerjaan tersebut sangat menyita waktu banyak, sebab Maya harus membagi waktu antara mengurus anak-anaknya dan bekerja sebagai supir taksi. www.lensaindonesia.com

Ditambah lagi, menjadi supir taksi di Jakarta pasti akrab dengan macet yang membuang waktu, ditambah lagi uang yang didapat tidak sebanding dengan apa yang dikerjakan.

Setelah tidak lagi menjadi supir taksi, Maya berganti haluan menjadi supir ojek. Pilihan ini membuat dia tetap untuk berjuang dalam bertahan hidup. Di sinilah dia lebih banyak meluangkan waktu dalam hidupnya untuk anak-anak. Pagi sampai siang dia mengurus anak, lalu siang sampai malam Maya menjadi supir ojek di Gojek Indonesia.

Tak hanya itu, Maya juga rajin mencari customers melalui aplikasi smartphone. Perjuangan itu tak sia-sia, terbukti sehari ibu Maya bisa mengumpulkan penghasilan bersih Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu rupiah per harinya.

Maya mengatakan tidak gengsi menjadi seorang tukang ojek. Selama halal, dia akan selalu menekuni profesinya tersebut. “Untuk apa gengsi kalau memang halal yang kita peroleh.

Tidak perlu takut dengan pekerjaan yang kita lakukan, karena Tuhan pasti melindungi.”

Coba bayangkan, seorang wanita menjadi supir ojek, menyetir mobil saat malam hari saja cukup membahayakan keselamatan, apalagi banyak kejadian begal dan rampok.

Sementara itu Maya tetap tenang dan santai menjadi supir ojek, meskipun dia juga khawatir dengan tingkat risiko

Itulah goresan kata, yang kemudian dititipkan pada seseorang untuk segera disampaikan kepada Hartini di Salatiga.

Si penerima surat yang tak lain adalah Hartini, dalam surat dipanggil dengan panggilan kesayangan Tien, kaget bukan kepalang.

Belum selesai hatinya galau demi menerima surat cinta dari Presiden Republik Indonesia, sudah datang lagi telegram-telegram, dan surat-surat bernada cinta selanjutnya.

“Ketika aku melihatmu untuk kali yang pertama, hatiku bergetar. Mungkin kau pun mempunyai perasaan yang sama. Ttd: …. Srihana.

Srihana adalah nama samaran Bung Karno. Adalah Bung Karno yang juga memberikan nama Srihani kepada Hartini, sebagai nama samaran pula.

Surat-menyurat Bung Karno dan Hartini selanjutnya terus mengalir menggunakan nama samaran Srihana dan Srihani.

Begitulah Hartini, wanita lembut, bergerak-gerik anggun. Ia, begitu dipuja oleh Bung Karno. Ia begitu dimanja oleh Bung Karno. Ia, begitu dibanggakan oleh Bung Karno. Kita boleh menebak, apa gerangan yang membuat Hartini begitu istimewa? Bahkan Bung Karno bergeming menyunting Hartini, meski hal itu mengakibatkan Fatmawati meninggalkannya.

Hartini juga mengemukakan salah satu rahasia terbesar, mengapa Bung Karno begitu mencintainya. Ada banyak rahasia besar tentunya, dalam konteks hubungan lelaki dan perempuan. Akan tetapi, tentu saja tidak semua bisa dibagi. Alhasil, ia membagi satu saja rahasia, yakni ihwal kebiasaannya bertutur kata lembut, halus kepada Bung Karno. Ia, dalam keadaan santai, resmi, atau saat-saat memadu cinta, tetap menggunakan bahasa Jawa srata tertinggi yang disebut “kromo inggil”.

“Di situlah kelebihan saya,” kata Hartini suatu hari, seraya melanjutkan, “Mana ada orang sedang intim, masih juga ber-kromo inggil. Ini rahasia terbesar yang pernah saya buka.

Sebaliknya, Bapak sendiri amat memperhatikan kepentingan wanita. Sama sekali tidak egois.”

Selebihnya, Hartini benar-benar mengabdikan diri sebagai seorang istri bagi lelaki Jawa dengan watakwatak khas. Watak-watak lelaki Jawa yang umumnya manja, suka dilayani bukan saja dalam hal fisik, tetapi juga perasaannya. Itu semua didapatkan dengan sempurna dari seorang Harti roso_d ni.

8 Edisi 97/03 - 09 Agustus 2015

Anak Kuli Bangunan Meraih Cumlaude di UIN Walisongo SRI KHUSTINAH (44) langsung menangis terharu bercampur bangga dan bahagia saat putrinya Fita Nurotul Faizah Kamis (30/7) berhasil meraih predikat cumlaude saat upacara wisuda di Gedung Pertemuan Kampus III, Kompleks Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang di Jalan Prof Dr Hamka, Kecamatan Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah.

Fita, gadis kelahiran 3 Mei 1994 yang meraih Indeks Prestasi Komulatif (IPK) 3,91 ini merupakan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam lahir dan besar di Desa Panunggalan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Skripsi yang diteliti dan membuat dirinya berhasil menyabet predikat terbaik berjudul ‘Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Islam Pada UMKM Mekar Abadi Grobogan, Jawa Tengah’.

Meski ayah Fita, Munawan (54) hanya berprofesi sebagai buruh petani sawah dan serabutan buruh bangunan, namun Munawan tetap berkeinginan agar anaknya bisa kuliah dan menjadi sarjana yang bisa berbakti pada orangtua, negara, nusa dan bangsa.

“Dulu pas sekolah memang dapat prestasi terus sejak duduk di bangku Madrasah Tsanawiah (MTs) sampai Madrasah Aliyah (MA).

Sering juara kelas bahkan sampai juara pararel. Saya sebagai orangtua sangat bangga anak saya bisa terbaik di kampus UIN Walisongo,” akunya.

Padahal, saat duduk di bangku sekolah MTs dan MA Fita sering sakit-sakitan sehingga beberapa kali tidak masuk sekolah. “Enggak nyangka sekali. Padahal dulunya sering sakit-sakitan pas masih duduk di bangku sekolah,” ujarnya.

Selama kuliah, Fita rela menyisihkan waktunya untuk memberikan privat dan mengajar di Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) di Kasanpuro, Segaran, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, tepatnya di belakang pabrik Teh Botol Sosro selama tiga tahun.

“Kalau privat biasanya

Fita anak kuli bangunan peraih nilai cumlaude.

anak SD, SMP bahkan juga ada yang SMA. Saya juga ngelesi (memberikan les privat) mata pelajaran (mapel) matematika, kalau SD semua mapel,” tegasnya.

Meskipun sudah kuliah sambil bekerja, Fita tetap dibantu ayah dan ibunya dalam membiayai kuliahnya. “Nanti kalau ada beasiswa yang langsung S2, tapi kalau enggak ya kerja dulu setahun,” jelasnya.

Pembantu Rektor II Bidang Akademik dan Mahasiswa UIN Walisongo Kota Semarang Dr Ruswan MA menyatakan Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo menggelar wisuda sarjana (S1) ke 67. Kemudian program magister (s2) ke 34, doktor (S3) ke 10 dan diploma 3 (D3) perbankan syariah ke 17 periode Juli 2015 Tahun akademik 2015/2016.

“Pada wisuda kali ini UIN Walisongo Kota Semarang meluluskan sebanyak 1.096 orang wisudawan, terdiri dari 935 orang Sarjana (S.1), 49 orang Magister (S.2), 3 orang Doktor (S.3) dan 109 orang Diploma 3 (D.3) Perbankan Syariah,” jelasnya.

Ruswan menjelaskan wisudawan terbaik pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yaitu Iis Puji Lestari dengan IPK 3.87. Terbaik Fakultas Syariah yaitu Luayyin dengan IPK 3.89. Pada Fakultas

Ilmu Tarbiyah dan keguruan diraih oleh Adin Nadiya Ifati dengan IPK 3,90.

“Terbaik Fakultas Ushuluddin yaitu Achmad Azis Abidin dengan IPK 3,88.

Terbaik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam diraih Fita Nurotul Faizah (S1) dengan IPK 3,91 dan Fitriani Rizki (D3 Perbankan) dengan IPK 3,92,” tegasnya.

Ruswan menambahkan bahwa pada program pascasarjana terbaik magister diraih Akmaluddin dengan IPK 3,88. Sementara pada program Doktor diraih Rahmat Hidayat dengan IPK 3,70.

Senat Wisuda, Dr H Musahadi MAg menyampaikan pesan kepada wisudawan agar jangan putus asa setelah wisuda.

“Saya ingin berpesan, jadilah alumni UIN Walisongo yang berkualitas. Buat terobosan-terobosan baru agar menjadi alumni yang berguna dan disegani masyarakat.

Lakukanlah terobosan seperti wirausaha, usaha penting untuk mengembangkan jiwa bisnis,” pesannya.

Musahadi menambahkan, alumni UIN Walisongo, Kota Semarang harus cerdas dan berguna untuk masyarakat. “Berakhlak yang baik dan beragama dengan prinsip kesantunan dan menghargai sesama,” pungkas gil/mrk nya.

NASIONAL Edisi 97/03 - 09 Agustus 2015

Bungkam Kedigdayaan Risma, Gubernur Jatim Ikut Pilkada Surabaya ISU calon boneka dalam perhelatan Pilkada Surabaya mulai membuat panas parpol-parpol. Salah satunya Partai Demokrat yang menegaskan tidak

Soekarwo yakin Risma bisa dikalahkan.

Dibantu FIFA, La Nyalla Bangun Lapangan Sintetis Rp 6 Miliar KETUA PSSI La Nyalla Mahmud Matalitti berhasil menyelesaikan pembuatan lapangan sintetis senilai Rp6 miliar di komplek yang dulunya bernama POR Pelita Jaya dan milik grup Bakrie. Hal ini dilakukan karena amanah hasil sumbangan FIFA. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Azwan Karim, menerangkan bahwa lapangan sintetis tersebut dibuat melalui program FIFA GOAL PROJECT. Total senilai 500 dolar AS atau sekitar Rp6 miliar yang diberikan FIFA. Dikatakannya lagi, bahwa FIFA tidak cuma-cuma dalam memberikan bantuan tersebut. Melainkan, menurut Azwan, yakni memberi syarat bahwa tanah untuk pembangunan FIFA Goal Project, dimana pengelolaannya harus dibawah PSSI selama 20 tahun. Karena itu, FIFA akan menolak apabila syarat itu tak terpenuhi.

“Status tanah memang pengelolaannya diberikan ke PSSI. Kalau tidak, FIFA tidak bersedia memberikan bantuan lewat FIFA Goal Project. Memang tanah dimiliki (Bakrie), tapi hak pengelolaan diberikan ke PSSI selama 20 tahun dan itu menjadi salah satu syarat FIFA Goal Project,” ungkapnya.

“Jadi harus 20 tahun, dan itu terhitung dari tahun lalu.

Tidak bisa kalau pengelolaannya hanya lima tahun. FIFA tidak akan mengizinkan,” pungkasnya.

Pastinya, La Nyalla membuktikan bahwa PSSI di bawah kepemimpinannya belum setahun sudah menghasilkan karya konkret, yang dananya tidak harus membebani dan Kirlando_Nartapela merepotkan pemerintah.

Jumpa pers Tim Pencari Fakta Komite Umat (Komat) untuk Tolikara.

Penyerangan Tolikara Sistematis dan Bukan Spontanitas TIM Pencari Fakta Komite Umat (Komat) untuk Tolikara menyatakan insiden penyerangan Tolikara sama sekali bukan kasus kriminal biasa. Kasus tersebut bukan buah dari spontanitas. Komat menenggarai bahwa ada upaya untuk menciptakan dan mengusik kehidupan beragama di Papua secara sistematis.

“Faktanya massa yang mengepung jamaah salat Ied berasal dari tiga titik, dan ada suara-suara yang mengomando penyerangan,” kata ustad Fadlan Garamatan selaku ketua Tim Komat, di Jakarta Selatan, Jumat (31/7/2015).

Tim Komat menyimpulkan, insiden di Tolikara pelanggaran HAM. Disinyalir ada kelompok yang berupaya menghalangi umat beragama lain untuk melakukan ibadah dan menjalankan ajaran-ajaran agamanya di tanah Papua.

“Presiden GIDI patut dijadikan tersangka, karena tidak mengindahkan dan abai terhadap peringatan yang dilakukan Kapolres,” ujar Fadlan.

Komat memberi rekomendasi agar penegak hukum menemukan dan mengadili aktor intelektual yang menandatangani surat edaran larangan pelaksanaan shalat Ied dan melarang jilbab.

“Selama aktor intelektual belum diadili, maka rasa keadilan masyarakat tidak akan terpenuhi,” kata Fadlan Tim juga menemukan fakta dari pedagang sembako di Tolikara bernama Ali Usman. Menurutnya, surat edaran GIDI mewajibkan pengecatan toko dan rumah mereka dengan warna putih biru yang mirip bendera Israel. Bila mereka menolak akan dikenakan denda Rp500 ribu.

“Ini apa motif dan kaitannya. Seperti tampak sekali kepentingan asing? Papua menjadi incaran asing, agar lepas dari Indonesia. Pemerintah harus jeli,” ujar Wakil Ketua Komat, Muhamad Zaitun Rasmin.

Komat merekomendasikan agar masyarakat adat yang ingin hidup berdampingan, toleransi, harus dilindungi undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, rekomendasi lain agar dikembalikan lagi peran adat sesuai fungsi di masyarakat asli atau pendatang ek/ di Papua, utamanya adalah masyarakat Tolikara. re/vv www.lensaindonesia.com

akan mengusung calon penggembira demi memuluskan kemenangan calon incumbent, Tri RismahariniWhisnu Sakti Buana.

Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Soekarwo mengatakan, kedigdayaan pasangan Tri RismahariniWisnu Sakti Buana bukannya tak bisa dikalahkan.

Gubernur Jawa Timur tersebut mau tak mau ak-

hirnya ikut dalam arus Pilkada Surabaya.

“Incumbent bukan segalagalanya, kasus Fauzi Bowo (incumbent Gubernur DKI) dan Pak Bibit (Incumbent Jawa Tengah) menarik sebagai komparasi,” kata Soekarwo ketika ditemui usai Solat Jumat (31/7/2015).

Ia mencontohkan dirinya sendiri yang saat maju di Pilgub Jawa Timur beberapa

waktu lalu. Survei selalu menempatkan namanya dengan popularitas dan elektabilitas tinggi, yaitu 70 persen, bahkan sempat mencapai angka 93 persen.

Namun, begitu nama Khofifah Indar Parawansa muncul sebagai penantang, hasil survei terbagi 47 persen untuknya dan 37 persen untuk politikus yang kini jadi Menteri Sosial tersebut.

“Incumbent akan bisa dikalahkan jika Demokrat mampu menemukan calon yang tepat,” tegasnya.

Ia membantah bila Demokrat akan mengajukan calon boneka dalam Pilkada Surabaya dan membangun kesepakatan dengan PDI Perjuangan. Sebagai imbalan, PDI Perjuangan akan memajukan calon boneka di Pilkada Pacitan yang nota-

bene saat ini, calon tunggal berasal dari Demokrat.

Oleh karena itu, ia memastikan partainya akan segera mengusung calon untuk berlaga dalam pemilihan Walikota Surabaya. Setidaknya sudah ada tiga nama yang masuk dalam radar partai berlambang Mercy ini. Namun, Soekarwo menolak menyebutkan nama. sarifa

KPK Tidak “Menyeramkan” Lagi, Terancam Dibubarkan

Polisi Hebat, Sekali Gebrak Bareskrim Sita Rp 69 M Kalau sekarang ada indikasi penegak hukum sudah membaik, bukan tidak mungkin KPK akan dibubarkan.

KEPOLISIAN makin gencar menyidik perkara-perkara korupsi. Setelah menyita uang 50 ribu dolar AS di kantor Kementerian Perdagangan, Selasa (28/7/2015), polisi menyita uang Rp 69 miliar dalam kasus proyek cetak sawah di Kementrian BUMN. Jika polisi makin hebat, kemungkinan KPK dibubarkan makin dekat.

Uang Rp 69 miliar itu disita di kantor PT Sang Hyang Seri (SHS) oleh penyidik Bareskrim. Menurut Kasubdir Tipikor Bareskrim Kombes Cahyono Wibowo, uang ini sisa proyek jasa konsultan dan konstruksi pencetakan sawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Ketapang, Kalimantan Barat. “Penyitaan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi proyek pelaksanaan pencetakan sawah tahun 2012-2014,” kata Cahyono, di kantornya.

Tersangka kasus ini berinisial AR, Asisten Deputi Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di Kementerian

BUMN, yang sekaligus menjabat Kepala Proyek. Dia juga bertindak sebagai Direktur Utama PT Sang Hyang Seri.

Menurut Cahyono, proyek ini bernilai Rp360 miliar dengan target pencetakan sawah seluas 40 ribu hektare. Namun faktanya, baru 10 ribu hektare yang dikerjakan. Jumlah yang sudah dikerjakan ini pun, sampai kini sama sekali belum menghasilkan padi.

Kata Cahyono, uang itu hanya sebagian dari hasil patungan beberapa BUMN yang terlibat dalam pelaksanaan proyek tersebut. Ia menjelaskan total dana patungan dari tujuh BUMN yang terlibat dalam proyek tersebut mencapai Rp 360 miliar.

Tujuh BUMN yang terlibat dalam proyek tersebut adalah PT PGN, PT BRI, PT Pertamina, PT Askes, BNI, PT SHS dan PT Hutama Karya. Dana tersebut dikumpulkan oleh PT SHS sebagai pelaksana proyek.

“Masing-masing BUMN diberi keuntungan dua persen dari keuntungan,” katanya.

Dalam kasus ini, polisi sudah meminta keterangan dari 41 saksi, termasuk Dahlan Iskan, yang ketika proyek itu terjadi menjabat sebagai menteri BUMN. Dalam proyek bernilai Rp 360 miliar itu, polisi menduga pengerjaan proyek cetak sawah tidak sesuai dengan kontrak dan menemukan adanya lahan fiktif.

PT Sang Hyang Seri menjadi penanggung jawab proyek tersebut dan mendapat bantuan dari PT Hutama Karya, PT Brantas Abipraya, PT Yodya Karya, dan PT Indra Karya dalam mengerjakan proyek tersebut.

Pakar hukum dari UII Prof Muzakir yakin, jika polisi makin gencar dan sukses menyelesaikan banyak perkara korupsi, KPK akan segera dibubarkan. Muzakir menceritakan, jika dibaca dalam historis pembentukan KPK dan membaca pertimbanganpertimbangan UU KPK dan UU Tipikor, di pasal-pasal akhir maka akan jelas bagaimana kedudukan KPK. Di sana disebutkan KPK adalah lembaga ad hoc atau sementara. Negara membentuk KPK lantaran masyarakat tidak percaya polisi dan jaksa kurang mampu melaksanakan pemberantasan korupsi.

“Jadi, kalau sekarang ada indikasi penegak hukum su-

dah membaik, bukan tidak mungkin KPK akan dibubarkan,” kata Muzakir, saat dikontak tadi malam.

Kira-kira kapan KPK bubar? Kata Muzakir, persoalannya bukan soal waktu. Tapi hasil dari evaluasi jumlah korupsi dan evaluasi efektifitas KPK, misalnya. Apakah jumlah perkara korupsi makin banyak atau berkurang. Jika KPK tidak lagi memiliki daya cegah pemberantasan korupsi maka bisa saja masyarakat tidak mempercayainya. Dulu, KPK dibentuk lantaran masyarakat tidak percaya dengan penegak hukum dan dibutuhkan lembaga alternatif. Maka bisa berlaku hal sebaliknya. “KPK dibubarkan karena masyarakat tidak percaya dengan lembaga alternatif dan penegak hukum yang ada bisa diandalkan,” ungkap Muzakir.

Soal jumlah perkara korupsi, Muzakir memberi alat ukur dengan batas toleransi.

Karena menurut dia, tidak mungkin korupsi dihilangkan sama sekali atau zero persen. Misalnya, ada berapa kasus korupsi dalam jenjang waktu tertentu.

Muzakir bilang, untuk sampai ke sana, polisi perlu terus meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan kejujuran. Diperlukan juga kebijakan negara dengan memberi gaji ke polisi, seperti yang

diterima penyidik dan penuntut KPK. Dia bilang, polisi punya daya cegah yang besar untuk menghadang perkara korupsi. Soalnya polisi ada sampai ke pelosok Tanah Air. Topik ini sebenarnya sudah pernah diungkapkan eks Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, sebulan yang lalu. Menurut Mahfud, saat ini KPK sudah tak lagi “menyeramkan”. Sebaliknya, kejaksaan dan kepolisian mulai menunjukkan perbaikan dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Jika perbaikan dan penguatan itu terus dilakukan, KPK sudah tak lagi dibutuhkan. Penanganan kasus korupsi kembali ke kejaksaan dan kepolisian.

Kendati begitu, Mahfud memprediksi pembubaran KPK tak akan dilakukan dalam waktu dekat. Dia menyebut, 25 tahun lagi KPK bisa dibubarkan. Sebab itu, dia meminta kejaksaan melakukan penguatan fungsional.

Jika tidak, problem seperti penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang (abuse of power) akan merusak penegakan hukum di lingkungan kejaksaan, termasuk dalam hal pemberantasan korupsi.

“Abuse of power ini potensi terjadi di mana-mana, tidak hanya di kejaksaan. Itu risiko. Tergantung bagaimana cara mengatasinya,” tandas hrm nya.

Tahun Ini Dipastikan Tidak Ada Perekrutan CPNS MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menegaskan, pemerintah tidak membuka perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2015.

“Jadi penipuan itu dilakukan oleh oknum-oknum tertentu kepada masyarakat umum yang ingin menjadi pegawai pemerintah dengan mengambil uang besaran

maksimumnya itu Rp 10 juta sampai dengan Rp 200 juta,” kata Yuddy di Jakarta, Jumat (31/7/2015).

Menurut Yuddy, pemerintah tidak membuka lowongan CPNS karena sedang memoratorium.

Yuddy menjelaskan, penipuan perekrutan CPNS yang beredar di masyarakat terjadi karena informasi keputusan pemerintah tidak disosialisasikan sebelum-

Ilustrasi perekrutan PNS.

nya dengan berhenti di tingkat pusat sehingga tidak tersosialisasi dengan baik ke masyarakat.

“Jadi kami sudah menyampaikan kebijakan moratorium. Nah, seharusnya hal ini disosialisasikan oleh pejabat pembina kepegawaian di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota sehingga informasinya menyebar di masyarakat,” kata Yuddy.

Yuddy mengatakan, kasus

penipuan perekrutan CPNS di Jawa Barat yang terungkap pada 29 Juli 2015 akan menjadi pengingat bagi para pejabat pembina kepegawaian untuk menyosialisasikan keputusan pemerintah itu kepada masyarakat.

“Terhadap kasus yang berlangsung, saya meminta kepolisian mengusut tuntas dengan prioritas pertama ambil uang penipuannya, kembalikan dulu karena

rakyat kecil yang ditipu,” ujar Yuddy.

Rabu lalu, ratusan orang korban penipuan perekrutan CPNS mendatangi kantor Badan Kepegawaian Nasional Regional III Bandung.

Dalam laporannya, sekitar 409 orang menjadi korban penipuan perekrutan CPNS dan mereka menanyakan surat keputusan penempatan kerja CPNS kepada kantor ans BKN.

JAKARTA RAYA

10 Edisi 97/03 - 09 Agustus 2015

Kartu Jakarta Pintar Tidak Bisa Ditarik Tunai Lagi GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan nantinya Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak akan bisa ditarik tunai. Transaksi non-tunai dengan menggunakan KJP akan dilaksanakan jika seluruh sistem yang ada sudah berjalan dengan baik.

“Kalau makan di kantin sudah bisa transaksi non-tunai sampai seluruh bus kopaja dan kopami terintegrasi dengan transjakarta,

KJP sudah tidak bisa ditarik kontan satu sen pun,” kata Ahok, di Balai Kota, Kamis (30/7/2015).

KJP dapat dipergunakan pula sebagai kartu ATM Bank DKI. Selain dipergunakan untuk membeli perlengkapan sekolah, KJP juga dapat digunakan untuk naik bus transjakarta dan wisata kuliner.

Meski gratis, siswa pemegang KJP tetap diminta melakukan tap kartu di halte transjakarta. Hal itu

bertujuan agar Ahok bisa membuat rute baru koridor transjakarta.

“Kantin juga sama, kalau semua transaksinya sudah non-tunai, kami makin gampang aturnya.

Pelajar enggak usah bayar lagi.

Model inilah yang lagi kami bikin di Bank DKI, IT nya lagi kami perbaiki,” ujar Ahok.

Selain itu, lanjut dia, Bank DKI juga akan diintegrasi dengan layanan VISA. Saat ini, Bank DKI baru mela-

yani ATM Bersama dan Primajasa.

Sehingga nantinya pemegang KJP bisa membeli perlengkapan sekolah di mana saja, selagi ada mesin EDC atau debet bank manapun.

“Jadi mereka bisa belanja di seluruh Jakarta, asal ada toko yang terima pembayaran autodebet,” kata Ahok.sit

Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Bantu Penyidik agar Korupsi UPS Segera Disidang

Tanpa Dokumen, Ahok Sudah Hafal Korupsi UPS Tanpa membawa dokumen dugaan korupsi pengadaan UPS, Ahok mengaku sudah hafal di luar kepala.

Parkir di Jakarta diterapkan berlaku flat.

DKI akan Berlakukan Tarif Parkir On Street GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan menerapkan tarif parkir di pinggir jalan atau on street mulai 1 Agustus 2015 mendatang. Tarif yang diterapkan berlaku flat atau tidak progresif.

“Inti parkir itu bukan soal duit, tapi bagaimana membuat Anda tidak lama-lama parkir di situ dan tidak masuk ke tengah kota,” kata Ahok, di Balai Kota, Jumat (31/7/2015).

Di tengah kota, lanjut dia, Pemprov DKI akan menambah banyak bus tingkat wisata gratis.

Dengan harapan agar warga lebih tertarik menggunakan moda transportasi massal tersebut dibanding menggunakan kendaraan pribadi. “Kalau kendaraan pada masuk ke tengah (kota), jadi kekunci (macet) kan,” ujar Ahok.

Kepala UP Parkir Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta Sunardi Sinaga mengatakan, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2013 tentang tarif layanan parkir, pemberlakuan tarif ialah Rp 5.000 untuk mobil dan Rp 2.000 untuk sepeda motor.

Tarif itu berlaku untuk satu kali parkir. Sebe lumnya, tidak ada penetapan tarif parkir on street.

“Kecuali yang sudah ada terminal parkir elektronik (TPE) itu memang tarifnya progresif, tetapi kalau di luar itu sekali pungut saja,” ujar Sunardi.

Sejauh ini, TPE hanya berlaku untuk sejumlah jalan di Jakarta, antara lain Jalan Agus Salim (Sabang), Jakarta Pusat, Jalan Falatehan, Jakarta Selatan, dan Jalan Boulevard Kepala Gading, Jakarta Utara.

Namun, menurut dia, secara bertahap, penggunaan TPE akan diperluas ke jalan-jalan lainnya.

Oleh karena itu, penetapan tarif parkir tersebut merupakan langkah penertiban sebelum pema sita sangan TPE.

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berharap kehadirannya menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, dapat membantu penyidik agar kasus dugaan tidak pidana korupsi UPS bisa segera disidangkan di pengadilan.

Ahok diperiksa Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Rabu (29/7/2015), terkait kasus dugaan korupsi melalui pengadaan uninterruptible power supply (UPS).

“Yang saya jelaskan bahwa KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Priorotas Plafon Anggaran Sementara) enggak pernah terperinci, lalu selalu ada APBD siluman, tibatiba anggarannya beda dengan rencana awal, kayak UPS ini,” kata Gubernur fenomenal yang pernah dianugerahi Award “The Right Man On The Right Place 20153 versi

lensaindonesia.com, di Kompleks Mabes Polri, Rabu (29/ 7/2015).

Ahok diperiksa sebagai saksi atas salah satu tersangka Alex Usman. Ia selama pemeriksaan sudah menjelaskan secara rinci. Ia datang ke Kompleks Mabes Polri dengan wajah tenang dan tanpa membawa dokumen apa pun terkait dugaan korupsi melalui pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) menggunakan dana APBD 2014.

Ahok mengaku telah memberi semua informasi serta data yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian. Bahkan, berbagai informasi perihal dugaan korupsi ini sudah hafal di luar kepalanya.

“Sudah ada di otak aku semua. Ini tuh saya datang ke Bareskrim supaya cuma buat ada BAP (berita acara pemeriksaan), karena kalau di pengadilan buat disidang, si pe-

Gubernur DKI Jakarta Ahok tergolong fenomenal karena berani menyeret bawahannya yang diduga korupsi uang rakyat dalam APBD.

nyidik ini kan butuh BAP dan saksi-saksi. Karena kasus ini akan dibawa ke persidangan.

Data kan sudah kita kasih semuanya kepada Bareskrim, tangan kosong saja saya,” kata Ahok santai.

Ahok mengingatkan bahwa

kasus korupsi tersebut diawali laporan pihaknya. Dalam laporannya tersebut, Ahok sudah menyertakan bukti-bukti pendukung dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga, bukti

DKI Dipastikan Dapat Hibah 300 Bus dari Kemenhub

Kepemimpinan Prasetio Hambat Kinerja DPRD SEMENJAK efektif bekerja usai libur panjang lebaran, Rabu (22/7) hingga (Jumat, 31/7), DPRD DKI Jakarta belum maksimal bekerja.

Kalaupun ada agenda dewan, cenderung hanya terkait kegiatan Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD menyangkut penyelesaian dua rancangan peraturan daerah (raperda), yakni soal kepariwisataan dan pelestarian kebudayaan Betawi.

Agenda Balegda tersebut meliputi rapat dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan kunjungan kerja ke Yogyakarta dan Bali semenjak kemarin (Kamis, 30/7) hingga esok (Sabtu, 1/8). Tujuannya, ‘mematangkan’ kedua raperda itu.

Namun, agenda kerja komisi beberapa hari terakhir batal digelar. Contohnya, Komisi A batal mengadakan rapat kerja (raker) dengan Polres Jakarta Pusat yang seharusnya digelar kemarin.

Raker ini, kata Sekretaris Komisi A, Syarif, dijadwalkan membahas soal pembangunan Polres Jakpus yang baru.

“Niatnya kan mau dipindah ke Kemayoran.

Tanahnya dari pemerintah pusat, tapi Pemprov DKI yang bangun. Makanya, harus dirapatkan,” ujarnya, beberapa saat lalu.

Menurut wakil ketua DPD Gerindra DKI ini, rapat batal digelar, karena Ketua DPRD, Prasetio Edi Marsudi, belum menandatangani surat undangan raker tersebut.

“Belum ada undangan yang ditandatangani ketua DPRD,” jelasnya. “(Jadi) soal raker, Komisi A belum ada (kegiatan) apapun,” lanjut Syarif.

Eks anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakpus itu pun heran, Pras, sapaan Prasetio, tak mengubah gaya kepemimpinannya. Sebab, imbuh Syarif, “Kan sudah sering dikritisi anggota soal (kinerja) ketua DPRD.” tah www.lensaindonesia.com

data dinilai penyidik sudah cukup.

Diminta komentar soal tersangka, kali ini, Ahok tak mau bicara. Ia hanya mengatakan, menyerahkan sepenuh musnya kepada penyidik. tika_rachmah

Sebanyak 31 WNA Tiongkok diciduk. Petugas juga menemukan narkotika jenis sabu di dalam plastik.

31 WNA Tiongkok Diciduk, Sudah 20 Hari di Indonesia JAJARAN Imigrasi Kelas I Jakarta Utara berhasil menjaring 31 orang Warga Negara Asing (WNA) Tiongkok di Komplek Bukit Golf Mediterani, Jalan Johar Raya no 32, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (31/7).

Saat petugas menjaring WNA di lokasi petugas juga menemukan narkotika jenis sabu seberat 1,49 gram di dalam plastik.

Hasil pantauan, terlihat puluhan WNA asing asal China dan Taiwan ini menundukkan kepalanya di depan petugas dan awak media. Mereka yang tak bisa berbicara bahasa Indonesia ini juga enggan bersuara ketika ditanya oleh petugas dan wartawan.

Selain itu, petugas juga tengah menggeledah sebuah bangunan yang diisi para WNA tersebut. Nampak di meja petugas menemukan benda seperti laptop, handy talky,

dan narkotika jenis sabu.

David Elang selaku Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara menjelaskan 31 WNA tersebut sudah tinggal di Indonesia, sejak 10 Juli 2015.

“Terhitung dari sekarang 31 WNA ini sudah 20 hari di rumah mewah ini,” kata David di lokasi.

Dikatakan David, diduga 31 WNA tersebut melakukan tindak kejahatan ‘Cyber Crime’. “Bisa dilihat di sini banyak telepon rumah, selular, router, handy talky dan kertas kertas yang tertulis nomor telepon yang kesemuanya jurusan China,” katanya.

Pihaknya jelas David akan mendalami dan memproses secara hukum para WNA tersebut.

“Kita nanti koordinasi dengan kepolisian di negara asal mereka.

Nah biasanya nanti perwakilan dari kami mengawal mereka untuk diserahkan ke kepolisian di sana,” tutup David.

Sementara itu Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Susetio Cahyadi mengaku pihaknya masih mendalami kasus tersebut. “Sementara kami masih mendalami permasalahan ini dan akan terus kita kembangkan. Masih dugaan ini cyber crime lintas negara,” katanya di lokasi.

Ditemukannya narkotika jenis sabu seberat 1,49 kilogram, Susetio menjelaskan barang haram tersebut ditemukan di bawah tempat tidur salah satu WNA tersebut. “Kami masih mendalami juga, dimana salah satu WNA ini mendapatkan sabunya. Ini masih diselidiki terus.

Kami temukan di lantai II dan disembunyikan di dalam tempat pan/wrt tidur,” terangnya.

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mendapatkan 300 unit bus dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait kerja sama dengan PPD Transjabodetabek. Namun, hibah bus tersebut diberikan secara bertahap selama empat tahun, lantaran waktu perakitan bus bersamaan dengan 3.000 unit bus milik Kemenhub. Adapun spesifikasinya sesuai standar bus rapid transit (BRT), seperti bus Transportasi Jakarta (Transjakarta).

“Tahap pertama nanti, 78 bus datang. Nanti, 300 itu masuk ke DKI,” ujar Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di balaikota, Jakarta, Jumat (31/7).

Bus ini nantinya akan beroperasi dari luar ibukota dan melintasi jalur bus Transjakarta. Penumpang Transjakarta yang menaiki armada tersebut pun takkan dipungut bayaran lagi.

“Jadi, sistem kerja sama kita adalah penumpang bus yang dari luar kota, yang dia bayar Rp9.000 itu,” jelasnya. Sebab, bus-bus ini akan dilengkapi dengan mesin tap kartu bus TransJakarta.

Rencananya, sistem tersebut juga ditawarkan kepada pengelola angkutan perbatasan terintegrasi busway (APTB), namun belum ada kesepakatan hingga kini. Ahok juga ingin armada yang melintasi jalur bus Transjakarta lainnya juga melengkapi busnya dengan mesin itu.

“Nah, ini yang mau kita terapkan di semua Metromini, Kopaja, dan Kopami yang terintegrasi. Mereka mau pasang semua alatnya di dalam bus.

Misalnya dia bayar Rp 9 ribu, terus masuk busway, dia nanti naik Transjakarta kita tidak bayar lagi,” bebernya.

“Nah, orang yang dari Transjakarta, kalau dia naik bus dari PPD ini, sebelum ke luar kota, dia masih tidak bayar,” pungkas bekas politi tah kus Gerindra itu.

JABAR SQUARE

11 Edisi 97/03 - 09 Agustus 2015

Jabar Siaga Darurat Kekeringan, PSDA Bangun Bendungan MENGATASI musim kemarau dan kekeringan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Sumberdaya Daya Air (PSDA) melakukan langkah-langkah antisipatif.

Diantaranya, melakukan normalisasi jaringan irigasi, membuat embung-embung, membuat bendungan dan membangun tempat penampungan pembuangan air, dan pembuatan sumur bor.

Kepala Dinas PSDA Jabar Eddy Nasution mengatakan, saat ini sudah cukup luas pesawahan di beberapa daerah di Jabar sudah mengalami kekeringan. Untuk itu, langkah-langkah yang telah diambil Dinas PSDA Jabar seperti tersebut diatas.

Berdasarkan data dan fakta di lapangan memang sudah cukup luas pesawahan dan pertanian di beberapa daerah sudah mengalami kekeringan.

Bahkan, diproyeksi kemarau bisa sampai Desember 2015 dan sudah dapat dikatakan “Siaga Darurat Kekeringan”.

Namun, penetapan siaga darurut kekeringan tidak boleh sporadis, tapi harus berkonsesis untuk waktu yang berjangka panjang, karena kekeringan bukan tahun ini saja tapi aka berulang pada tahuntahun berikutnya.

Untuk itu, Dinas PSDA Jabar mempunyai program penanganan kekeringan, kata Kadis PSDA Jabar Eddy Nasution didampingi Kabid OP Andrie dan Kasie Operasional Ricky saat ditemui Lensa Indonesia di ruang kerjanya, Rabu (29/7/2015).

Kekeringan itu adalah kekurangan air pada saat dibutuhkan, dulu waktu alam masih baik air itu disimpan dalam tanah lewat pohon-pohon dan tumbuhan, namun seiring dengan laju pertambahan penduduk dan pembangunan tentu hutan menjadi sedikit, sehingga daya resep air lewat alami berkurang.

Dikatakan Ricky, tadinya pihaknya berharap banyak Waduk Jatigede segera berfungsi, karena dapat menampung dan mengairi sawah cukup luas mencapai 90 ribu hektar sepanjang tahun untuk persawahan dan perkebunan. Namun karena belum berfungsi, kita lakukan dengan membuat embung, bendungan, sumur bor dan normalisasi jaringan irigasi, membuat tempat penampungan pembuangan air sawah serta melakukan giring gilir air.

“Beberapa waktu lalu Pak Guberur pernah mengatakan bahwa kekeringan irigasi telah melanda Jabar saat ini mencapai 100 ribu hektar, yang terdiri dari potensi kekeringan ada seluas 60 ribu Ha (sawah Irigasi), sedangkan 40 ribu Ha lagi irigasi tadah hujan,” ujar Eddy.

Namun, walaupun kekeringan sudah cukup luas, produksi gabah padi di Jabar berdasarkan keterangan Menteri Pertanian saat ini hasil gabah kering dan giling meningkat, sehingga stock pangan masih aman. Bahkan, Menteri Pertanian meminta Bulog untuk membeli gabah hasil produksi masyarakat.

Hal ini, agar ketahanan pangan tidak penurunan walaupun seandainya terjadi puso saat musim tanam mendatang. husein

Keluarga Desak Polisi Usut Kasus Penembakan Kades Pedamaran 3 DESA Pedamaran, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten OKI, Sumetera Selatan, belum lama ini sempat heboh. Kejadian itu dipicu peristiwa ancaman penembakan terhadap Syafarudin (47) Kepala Desa (Kades) Pedamaran 3, Kecamatan Pedamaran, yang terjadi sepekan (Sabtu, 18/7/2015) malam. Sampai kini, belum proses hukum yang dilakukan Polsek Pedamaran meski peristiwa penembakan tersebut sudah dilaporkan.

Menurut Heriadi (49) yang menetap di Kota Bandung, dia kakak dari Kades Pedamaran 3. Ia menceritakan, kronologis kejadian berawal dari masalah dugaan penyerobotan tanah milik keluarga korban (Kades 3). Sebidang tanah yang berlokasi di Pedamaran tersebut diduga diserobot Ate, warga Pedamaran 2.

Awalnya, di atas tanah miliknya itu tak ada bangunan. Dan tanpa adanya perjanjian adanya jual beli tanah, tiba-tiba Ate, mendirikan sebuah rumah persis dibelakang rumah milik Heriadi. “Padahal sebelumnya sudah diperingatkan agar jangan membangun rumah diatas tanah tersebut,” terang Heriadi.

Sebelumnya, pihak keluarga sudah pernah mengingatkan dan mencegah kepada Ate. Tapi, peringatan itu tak digubris Ate. Lebih lanjut dikatakan Heriadi, sebenarnya kasus penyerobotan tanah yang dilakukan Ate, tersebut sudah pernah dilaporkan Kades 2 yang pada saat itu dijabat Alek Winarno. Namun, teguran dari aparat desa rupanya pun tak digubris.

Malahan, dengan beraninya Ate, saat itu menantang dan mengklaim tanah tersebut milik dia. Padahal status tanah secara hukum milik keluraga Heriadi.

Pada Sabtu, (18/7/2015) kemarin pun sudah berlangsung pertemuan antara keluarga Heriadi dengan Ate, yang difasilitasi Kades Pedamaran 1 (Andi-red). Hadir juga Syafarudin (Kades Pedamaran 3) pada acara tersebut. Pertemuan berlangsung malam hari sekitar pukul 20.30 WIB. Dalam pertemuan keduanya, Kades Pedamaran 1, menanyakan keabsahan tanah tersebut kepada Syafarudin. Dan dalam pertemuan itu diketahui secara sah dan bukti kepemilikan tanah itu milik dari keluarganya (Heriadi).

Sedangkan saat ditanyakan pada Ate perihal bukti dokumen kepemilikan atas tanah, ia tidak bisa memperlihatkan. Lantaran kesal, terjadilah adu mulut.

“Ate menarik senjata api (Senpi) dari balik pinggangnya. Kemudian menodongkan senpinya kepada Syafarudin. Berutung pada saat itu senpi yang diarahkan Ate ke Syafarudin tidak meledak,” beber Heriadi.

Saat kejadian itu, lanjut Heriadi, Kades Pedamaran 1 merebut senpi tersebut dan pelurunya jatuh ke lantai. Akibat kejadian itu, Heriadi akhirnya melaporkan kasus itu ke Polres OKI Ilir dan Polda Sumsel. ronny

Dana RKB Disunat, Disdik Garut Disorot Disdik Garut memanggil para kepala sekolah yang bantuan RKB-nya disunat. Hal itu untuk membuktikan adanya dugaan pemotongan anggaran oleh pegawai Dinas Pendidikan dan pihak konsultan perencana.

ADANYA dugaan pemotongan anggaran pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) yang bersumber dari APBN tahun 2015, akhirnya membuat Dinas Pendidikan Kabupaten Garut bergerak. Rencananya, para kepala sekolah yang menerima bantuan akan dipanggil untuk mengklarifikasi hal ini.

Seperti diberitakan Lensa-

indonesia.com, sebelumnya, adanya dugaan pemotongan anggaran program RKB sebesar 20%, oleh pegawai Dinas Pendidikan dan pihak konsultan perencana dikemukakan oleh Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Garut.

Pihak Kejaksaan Negeri Garut, melalui Kepala Seksi Intelejen, Heri Somantri, mengungkapakan pihaknya akan segera mendalami kasus ini dan akan memanggil para Kepala Sekolah yang menerima bantuan RKB, apakah benar adanya pemotongan sesuai yang diberitakan sejumlah media masa.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Sarana Dinas Pendidikan Garut, Toto, saat dihubgungi melalui telponnya, Kamis (30/7/2015) mengatakan, pihaknya mengetahui adanya pemotongan yang melibatkan pegawai Dinas Pendidikan dan pihak konsultan, setelah di hubungi oleh

Tatang Sumirat, anggota DPRD Garut, yang juga Ketua Fraksi Gerindra.

“Kami mengetahuinya justru diberitahu oleh Anggota DPRD Garut, dan kami sangat terkejut dengan adanya informasi tersebut,” ucapnya.

Dikatakannya, pihaknya juga telah memenuhi panggilan DPRD Garut, saat itu ada beberapa Anggota DPRD terutama Komisi D, dihadapan Ketua Komisi D DPRD Garut, Asep D Maman, pihaknya mengklarifikasi apa yang telah diberitakan, dimana hal ini diyakaninya tidak ada praktek pemotongan Anggaran apalagi mencapai 20%.

“Kami sudah menjelaskan pada Komisi D DPRD Garut, dimana tidak ada pemotongan.

Bagaimana bisa terjadi, pencairannya juga langsung oleh Kepala Sekolah,” tuturnya.

Diakuinya, pihaknya hanya mengurusi urusan tekhnis saja tidak sampai mengurus sampai proses pencairan. Di-

mana pihaknya hanya mendata sekolah dan memberangkatkan mereka saat MoU dalam Bintek. .

Tetapi pihaknya juga akan menelusuri siapa yang melakukan pemotongan ini, dan tidak bisa menduga, soalnya belum ada bukti sama sekali.

Pihaknya juga akan memanggil para Kepala Sekolah dan menanyakan siapa yang melakukan pemotongannya, jangan sampai Dinas Pendidikan yang disudutkan.

Sementara salah satu Kepala Sekolah yang berada di wilayah Garut Utara, Maryati, yang juga penerima bantuan RKB APBN Tahun 2015, mengungkapkan, pihaknya terkejut dengan adanya dugaan pemotongan yang dilakukan pegawai Disdik Garut dan pihak consultan.

“Masa kami selaku penerima tidak pernah ada yang meminta, apalagi sampai 20%, adapun kami wajib membayar yakni untuk pihak

konsultan pengawas dan perencanaan, dengan besaran 4%, itupun sesuai dengan Juklak dan juknis yang dikeluarkan pemerintah,” jelasnya.

Bahkan dirinya siap membuat pernyataan kalau dalam bantuan ini tidak ada pihak lain yang meminta anggaran apalagi tidak ada dalam juklak dan juknis, kami juga akan menolak dengan keras.

“Mana bisa selesai kalau dana tersebut ada yang memotong, justru kami semaksimal mungkin ingin memiliki bangunan dengan kualitas bagus,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Fraksi Gerindara menemukan adanya pemotongan dana RKB yang dibiayai APBN dengan besaran 20%, dari nilai total anggaran Rp258 Juta dari setiap penerima. Setiap sekolah menerima bantuan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), dimana masing-masing lokalnya Rp129 juta. taufiq_akbar

Saldo RSUD Al-Ihsan Rp 19,7 Miliar Dipertanyakan SEJUMLAH anggota Komisi V DPRD Jawa Barat terus mempertanyakan soal keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan Baleendah Bandung yang dinilai tidak transparan.

Rustandie, SH, anggota Komisi V dari Partai Nasdem mengatakan, RSUD Al-Ihsan belum transparan terkait pelaporan keuangan rumah sakit.

Pihaknya juga menyinggung soal saldo anggaran sebesar Rp 19,7 miliar yang sisanya tidak disetorkan.

“Saldo Rp 19,7 miliar dari mana asalnya. Mengapa tidak disetorkan. Mana hasil auditnya. Mengapa pihak rumah sakit tidak melaporkannya ke dewan. Kami minta pihak rumah sakit agar transparan soal keuangan,” ucapnya, Jumat (31/7/2015).

Terpisah Direktur Umum RSUD Al Ihsan dr. H. Komar Hanifi membenarkan bahwa saldo sebesar Rp 19,7 miliar

tersebut ada di rekening rumah sakit. Dia mengatakan alasa saldo tesebut tidak disetorkan karena RSUD Al-Ihsan sudah menjadi rumah sakit BLUD di mana ada aturan Permendagri No 61 tahun 2007 yang membolehkan anggaran saldo digunakan untuk operasional berikutnya.

Menurutnya, saldo tersebut dilaporkan ke biro keuangan Pemprov Jabar. “Namun bukan dalam bentuk setoran, hanya dalam bentuk laporan saja,” kata dr Komar Hanifi.

Dirinya menambahkan, ada dua sumber dana rumah sakit Al Ihsan antara lain berasal dari APBD dan hasil operasional rumah sakit. Sementara saldo sebesar Rp 19,7 miliar berasal dari sisa anggaran tahun 2014 sebesar Rp 9 miliar dan yang sisanya itu tahun sebelumnya yaitu sebanyak 10 miliar lebih sehingga total yang ada di saldo semuanya mencapai Rp19,7 miliar. caca

RSUD Al-Ihsan dinilai tidak transparan dalam penggunaan saldo anggaran.

Kang Emil Minta “Bandung Air Show 20153 Tak Ganggu Bandara Walikota Bandung Kang Emil bersama para petinggi kota kembang di acara launching BAS 2015.

MENJALANG peringatan HUT Kota Bandung 2015, Walikota Bandung Ridwan Kamil –akrab dipanggil Kang Emil– membuka Grand Launching Bandung Air Show 2015 di Hotel Savoy Homann, Jalan Asia Afrika, Rabu (29/7).

Peresmian ditandai pemukulan kendang oleh wali kota dan Komandan Lanud Husein Sastranegara, Kolonel (Pnb) Ardhi Tjahjoko. Turut hadir, wakil walikota Oded M Danial, Sekretatis Daerah, Yossi Irianto dan Dandim 0618/BS, Letkol Inf Agoes Hari Soewanto.

Pelaksanaan BAS 2015 merupakan bagian dalam rangka hari jadi Kota “Kembang” Bandung pada 25 September 2015.

BAS dilaksanakan selama tiga hari pada 10 September hingga 13 September 2015.

Menurut Walikota Bandung Ridwan Kamil (Kang Emil), kegiatan Bandung Air Show (BAS) selalu dinantikan oleh masyarakat karena sudah

menjadi skala nasional.

Panitia tidak perlu khawatir jika BAS sepi dari pengunjung, justru yang ia khawatirkan adalah bagaimana mengatur orang yang datang melebihi perkiraan.

“Sehingga saya nitip ke panitia, agar manajemen manusia ini benar-benar profesional karena dalam waktu bersamaan, berlangsung juga aktifitas lainnya di bandara,”pintanya.

Kang Emil juga menitipkan kepada kepolisian untuk bekerja sama dengan panitia dan yang lainnya untuk mengatur arus lalu lintas dari semua arah jalur bandar Hussein Sastranegara agar BAS berjalan dengan lancar.

Selain itu, tentunya kita semua berharap dan mendoakan agar BAS 2015 nanti tidak ada kecelakaan dalam penyelenggaraannya. Untuk itu, Walikota juga menganjurkan kepada panitia untuk melihat rekam jejak dan kelayakan dari para

pilot yang akan beraksi di kegiatan tersebut.

Menurutnya, hal itu penting dilakukan karena sudah menyangkut masalah keselematan manusia. Ia tidak menginginkan hal itu menjadi sebuah taruhan. “Masalah safety first ini harus menjadi standar yang sangat kita perhatikan,” ucapnya.

Sementara untuk kegiatan BAS 2015 kali ini, pihak Panitia bekerjasama dengan Federasi AERO Sport Indonesia (FASI) sebagai upaya dari TNI Angkatan Udara dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk mendukung Kota Bandung sebagai Kota Dirgantara.

BAS 2015 kali ini akan melibatkan tim dynamic pegasus dengan heli EC 120 Colibri dari skadron udara 7, static show dan joy flight. Selain atraksi pesawat, ada juga hot air baloon fiesta dan kegiatan pameran potensi daerah dengan menampilkan produk-produk unggulannya. husein

BP4K Garut Masuk Angin Kantongi 15 Paket Proyek SEJUMLAH pekerjaan pembangunan insfratruktur yang dibiayai APBD Garut Tahun 2015 yang nilainya miliaran rupiah kuat dugaan dimanipulasi sejumlah pegawai dinas setempat.

Padahal secara aturan pekerjaan tersebut mesti dilaksanakan pihak ketiga, yakni rekanan.

Namun, kebiasaan pada Pemkab Garut seolah sudah dianggap biasa sejumlah pejabat di SKPD menyambi profesi sebagai pengusaha.

Seperti halnya yang terjadi di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Garut. Ada 15 paket pekerjaan yang kini kuat dugaan dikerjakan pegawai internal institusi itu.

Nilai dari satu paket itu mencapai Rp200 juta. Sedang jenis pembangunannya yakni Rehab Kantor Badan Penyuluh Pertanian (BPP) di wilayah Kecamatan.

Temuan itu diungkapkan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Garut, Budi Rahadian, Rabu (29/7/2015).

Ia yakin, marak pejabat yang rangkap profesi jadi pengusaha konstruksi di Garut. Kondisi itu dikeluhkan seluruh rekanan.

Pasalnya, nyaris semua proyek infrastruktur berasal dari APBD dikerjakan orang dalam. Misalnya, belum lama ini, di Dinas SDAP Garut kegiatannya dikerjakan pegawai internal dari dinas tersebut.

“Masa di BP4K juga sama, (proyek) dilaksanakan orang dalam. Kalau seperti ini penguasa jadi pengusaha,” ungkap dia.

Bupati Garut pun sempat berang terhadap maraknya pejabat yang jadi makelar dan kontraktor proyek.

Malahan, kebanyakan mereka beraksi dalam proyek yang bernilai jumbo. Meski begitu, para oknum pegawai itu seolah tak menghiraukan larangan orang nomor satu di Kota Intan ini.

“Kita hitung dari 15 Paket kegiatan rehab kantor BPP dengan setiap paket Rp200 juta, sudah Rp3 miliar lebih dananya. Masak para pengusaha Garut tidak ada satupun yang lolos verifikasi.

Sementara hingga berita diturunkan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Garut, Hermanto belum bisa dikonfirmasi begitu juga Sekretarisnya Sofyan Yani saat ditemui di kantornya sulit untuk ditemui. taufiq_akbar www.lensaindonesia.com

12

JATIM SQUARE

Edisi 97/03 - 09 Agustus 2015

Kelompok Bank Sampah Kota Kediri Keluhkan Minimnya Peralatan DINAS Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Kediri melakukan evaluasi pada bank sampah yang ada di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Selain itu DKP juga meminta masukan pada semua kelompok bank sampah apabila ada kekurangan selama menangani bank sampah di lingkunganya.

Para kelompok bank sampah juga banyak yang menyayangkan karena program pemberdayaan masyarakat (prodamas) tidak bisa untuk mencover program bank sampah di beberapa wilayah Kota Kediri.

Menurut Endang Kabid Kebersihan DKP Kota Kediri ke semua bank sampah untuk lebih menertibkan terkait admininstrasi. “Kami berharap pada kelompok bank sampah untuk melaporkan hasilnya, paling tidak dalam satu bulan sekali agar pihak DKP bisa melakukan evaluasi lebih jauh tentang penaganan sampah,” ungkap Endang, Selasa (28/ 07) di kantor DKP. Lebih lanjut Endang menyampaikan pada kelompok agar memberikan masukan pada dinas agar dapat memberikan masukan apabila di bank sampah ada permasalahan yang terjadi. “Pelaporan yang dibuat bank sampah bisa melalui email ataupun SMS saja karena DKP telah memberikan kantor kesekretariatan bank sampah,” ungkapnya.

Endang juga menambahkan bahwa timnya di DKP dalam pengelolaan bank sampah di tiga kecamatan Kota Kediri juga diharapkan bisa melakukan jemput bola di beberapa bank sampah. “Tim kami juga melakukan jemput bola ke beberapa bank sampah, sebelum kelompok melaporkan hasil kerjanya selama ini,” katanya.

Endang juga membenarkan adanya keluhan beberapa kelompok bank sampah yang mengajukan kekurangan peralatan di kelompoknya melalui Prodamas, namun ditolak tim Prodamas. Tim beralasan bahwa program bank sampah sudah dicover oleh DKP terkait dengan anggaran kebutuhan kelompok bank sampah. “Banyak yang mengeluh bank sampah tidak bisa mengajukan penambahan anggaran pada prodamas dengan berbagai alasan mereka para tim,” tambah Endang.

Memang saat ini banyak kelompok bank sampah yang mengeluh karena kekurangan peralatan kerja, di antaranya motor gerobak dan timbangan duduk. Endang juga mengatakan bahwa anggaran yang ada di DKP tidak mungkin bisa mencover semua kebutuhan bank sampah, padahal kelompok tersebut sangat membantu pengurangan volume sampah di Kota Kediri.

Sementara itu pihak DKP akan segera menindaklanjuti keluhan kelompok bank sampah dan berjanji akan membahas keluhan tersebut dengan tim Prodamas. andik kartika

Kapolres Probolinggo Kota AKBP Sumaryono didaulat menjadi Inspektur Upacara dalam pelaksanaan kegiatan MOS.

Kegiatan MOS Probolinggo Dipantau Polisi PELAKSANAAN kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS) kepada siswa baru di tingkat SLTP maupun SLTA 2015 harus bersifat mendidik dan tidak boleh ada kegiatan berbentuk kekerasan fisik maupun mental.

Terkait dengan dilarangnya tindakan kekerasan fisik maupun mental pada kegiatan MOS tersebut, seluruh perwira di jajaran Polres Probolinggo Kota, mulai dari Kasat, Kabag, Kapolsek dan Kapolres, Selasa (28/715) didaulat menjadi inspektur upacara pada kegiatan pelaksanaan MOS di tingkat SLTP dan SLTA se Kota Probolinggo.

Kapolres Probolinggo Kota AKBP Sumaryono didaulat menjadi Inspektur Upacara pelaksanaan kegiatan MOS di SMAN-1 Probolinggo.

Tujuan perwira Polisi didaulat menjadi Inspektur Upacara pada kegitan pelaksanaan MOS di Lembaga Pendidikan ini, kata AKBP Sumaryono, adalah dalam rangka sosialisasi hukum dan Kamtibmas di lingkungan Lembaga Pendidikan khususnya kepada siswa lama maupun siswa baru.

Kepada siswa lama, Kapolres meminta kegiatan MOS harus positif, bersifat mendidik tidak boleh ada tindak kekerasan fisik maupun mental. “Bila ada yang melakukan kegiatan MOS ini dengan ploncoan dan kekerasan baik secara fisik maupun mental akan berbenturan dengan hukum, selanjutnya akan diproses hukum,” terang Kapolres.

Kapolres menekankan, kegiatan MOS harus bersifat mendidik yang positif, sesama siswa harus saling menyayangi dan tidak boleh ada rasa dendam antar siswa. an

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

Gubernur Jatim Pastikan 197 Embung Telah Berfungsi

Jawa Timur Bakal Dilanda Kekeringan Parah Jumlah desa yang berpotensi terdampak kekeringan diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk tahun ini mencapai 541 desa yang tersebar di 196 kecamatan.

MUSIM kemarau tiba dan bencana kekeringan serentak melanda di banyak wilayah Jawa Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim mencatat adanya kekeringan parah di 193 desa yang ada di 24 kabupaten/kota se-Jatim.

Dari 24 daerah itu, BPBD Jatim akan lebih fokus penanganan kekeringan utamanya di Pulau Madura, Matraman (Bojonegoro, Ngawi, Trenggalek) dan Tapal Kuda (Probolinggo), sebab willayah tersebut kekeringannya sangat parah.

“Tapi daerah lain juga tetap akan jadi fokus kami. Gubernur (Soekarwo) juga sudah menetapkan keadaan darurat bencana kekeringan yang berlaku bulan Juli sampai Oktober nanti,” ujar Kepala BPBD Jatim Sudarmawan, Rabu (29/7/ 2015).

Sudarmawan mengakui,

bencana kekeringan kali ini tergolong paling parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dijelaskan, selama dua tahun terakhir hari tanpa hujan hanya berlangsung sekitar empat bulan. Namun tahun 2015 ini, BMKG mencatat hari tanpa akan lebih panjang dan mencapai minimal enam bulan.

“Sementara jumlah desa yang berpotensi akan terdampak kekeringan kami perkirakan meningkat jumlahnya dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk tahun ini mencapai 541 desa yang tersebar di 196 kecamatan. Dan jumlahnya juga kemungkinan bertambah,” paparnya.

Sudarmawan menambahkan, upaya yang dilakukan BPBD Jatim dalam mengurangi kekeringan, yaitu dengan menyebarkan 110 unit jet pump serta melakukan normalisasi 229 pipa saluran air. “Kami

Salah satu embung di Bojonegoro yang dibangun untuk mengatasi kekeringan.

juga telah memiliki 197 embung, 21 sumur bor, serta 2451 tandon dan membantu 24.794 jirigen air,” imbuhnya.

Bahkan, tiap sepekan sekali BPBD Jatim juga memberikan bantuan tambahan dengan menyalurkan tiga tangki air di masing-masing desa yang mengalami kekeringan.

Senada, Gubernur Jawa Timur Soekarwo membenarkan, ancaman kekeringan saat ini bisa diatasi dengan adanya embung. Sebanyak 197 embung yang tersebar di banyak

wilayah Jatim telah selesai dibangun dan difungsikan dalam mengatasi kekeringan.

“Jumlah desa yang kekeringan tahun ini saya yakin menurun. Kami sudah siapkan embung luasnya 50×50 meter dengan kedalaman 4 meter yang bisa membantu mengatasi di daerah kekeringan. Embung itu sudah bisa berfungsi normal,” terang Soekarwo, Jumat (31/7/ 2015).

Selain itu, fungsi embung juga bisa menyelamatkan

lahan padi yang saat ini mengalami kekeringan. Dari total luas lahan sebesar 2 juta hektar yang terkena kekeringan hanya 1,2 persen atau seluas 21 ribu hektar.

Bahkan hingga akhir Juli, jumlah desa yang mengalami kekeringan juga menyusut dibandingkan tahun lalu.

“Tahun ini jumlah desa yang kekeringan 771 desa, ini menurun daripada tahun lalu sebanyak 849 desa,” papar Soekarwo.

Menurut Gubernur Jatim dua periode ini, Pemprov menanggung desa yang dilanda kekeringan sebanyak 541 desa atau menyusut 83 desa dibandingkan tahun lalu sebanyak 624 desa. Sedangkan yang menjadi tanggung jawab kabupaten 170 desa atau berkurang sebanyak 55 desa dibandingkan tahun lalu sebanyak 225 desa.

“Yang jadi tanggungan provinsi yang kekeringannya lebih dari tiga kilometer. Sedangkan yang kurang dari tiga kilometer menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota setempat,” tukasnya. sarifa

Empat Paslon Daftar di KPU Ponorogo EMPAT pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati yang akan bertarung dalam Pilkada yang akan digelar 9 Desember mendatang resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo, Senin (27/07/2015).

Masing-masing pasangan calon (Paslon) datang di kantor KPU Kabupaten Ponorogo dengan diiringi para pendukungnya sesuai dengan urutan yang telah disepakati bersama.

Misranto-Isnen Supriyono Paslon independen yang datang dengan mengendarai becak bermotor alias bentor datang sesuai jadual yang telah disepakati. Namun dalam proses pendaftaran megalami sedikit keterlambatan karena fotokopi ijazah legalisir milik Misranto masih tertinggal di rumah.

“Memang agak lambat tapi hanya sedikit masalah teknis saja. Ijazah fotokopi legalisir ada yang terselip. Tapi dari keseluruhan berkas Pak MisrantoIsnen lengkap kok. Untuk kekurangan jumlah dukungan yang mencapai sekitar 17 ribu lembar, akan kami tambah di masa perbaikan,” ungkap Ketua Tim Pemenangan Misranto-Isnen, Mustaqim Aziz.

Usai pendaftaran Paslon independen disusul dengan pasangan Sugiri Sancoko dan Sukirno. Proses penerimaan pendaftaran pasangan yang diusung Partai Demokrat, Golkar, Hanura

Paslon Sugiri Sancoko dan Sukirno.

dan PKS ini berlangsung lancar dan tepat waktu.

“Lancar semuanya. Ada yang masih kurang lengkap tapi tadi langsung kami lengkapi dan yang belum bisa akan kami lengkapi di masa perbaikan.

Buat saya yang terpenting adalah persiapan untuk pemenangan karena kami pasangan paling komplit,” ungkap Sugiri Sancoko.

Menjelang pukul 13.00 WIB, giliran jago dari Partai Gerindra Ipong Muchlisoni bersama pasangannya Sujarno. Sempat disambut reyog oleh simpatisannya, Ipong berjalan kaki sekitar 200 meter menuju gedung KPU. Proses penerimaan calon yang diusung oleh Partai Ge-

rindra, PAN dan Nasdem dan didukung oleh PPP ini berlangsung lancar. Hampir semua dokumen lengkap.

“Kalau soal wakil yang ternyata adalah Pak Sujarno, ini karena berbagai pertimbangan. Yang jelas Ponorogo butuh sosok pemimpin yang baru. Dan kami tinggal meneruskan langkah untuk pemenangan,” terang Ipong.

Sebagai pasangan yang datang paling buncit adalah pasangan calon incumbent Amin dan calon wakilnya Agus Widodo.

Pasangan yang diusung PKB dan PDI Perjuangan ini mendatangi kantor KPU mengendarai dokar(andong). Proses penerimaan pendaftaran keduanya

pun cukup lancar.

“Tadi yang kurang cuma beberapa surat yang memang masih proses dan ada foto yang kurang. Kami siap memperbaiki.

Di luar itu kami sudah siap. Tim pemenangan sudah ada, di beberapa daerah sudah siap dibentuk juga dan tinggal melangkah lebih mantap lagi,”ujar Amin.

Sementarai itu ditemui usai penerimaan pendaftaran semua Paslon, Ketua KPU Kabupaten Ponorogo Ikhwanudin Alfianto kepada Lensa Indonesia menyatakan, “untuk pasangan perseorangan memang masih kurang dukungan yang memenuhi syarat. Tapi mereka siap untuk memenuhinya. Se-

dangkan untuk ketiga pasangan yang diusung parpol telah memenuhi syarat pencalonan, terutama dari sisi jumlah kursi dari koalisi parpol pengusung,” ucap Ikhwanudin.

Untuk melengkapi kekurangan persyaratan, bagi Paslon masih mempunyai kesempatan untuk melakukan perbaikan berkas yang dijadwalkan pada 4 sampai 7 Agustus mendatang.

Semua pasangan calon telah memenuhi jumlah minimal kursi dari partai pengusung yaitu 9 kursi. Pasangan Calon (Paslon) Sugiri Sancoko-Sukirno mengantongi 19 kursi, pasangan Ipong Muchlissoni-Sujarno 13 kursi dan pasangan Amin-Agus Widodo 12 kursi.

“Semua sudah memenuhi batas minimal 9 kursi. Jadi semua bisa mendaftar dan 44 dari 45 kursi DPRD sudah terpakai.

Untuk rekomendasi dari parpol pengusung juga sudah lengkap,” ujar Ikhwanudin.

Proses berikutnya adalah pemeriksaan kesehatan yang akan dilaksanakan Selasa (28/7) besuk dan tes tulis psikotes di hari berikutnya. Proses ini bisa dilakukan karena sudah tidak mungkin ada penambahan calon karena dari jalur perseorangan hanya Misranto-Isnen yang sudah mengajukan dukungan. Sedangkan jalur parpol sudah seluruh partai saling berkoalisi dan kursinya habis dibagi. arso

KKI Nganjuk Sikapi Dokter Tak Punya Izin Praktik KONSIL Kedokteran Indonesia (KKI), Kamis (30/7), mengadakan sosialisasi Undang – undang Praktek Kedokteran di RSUD Nganjuk. Puluhan dokter di Kabupaten Nganjuk diduga belum mempunyai izin praktik.

“Upaya kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan, meningkatkan jumlah, efektifitas dan efisiensi penggunaan biaya kesehatan serta peningkatan promosi kesehatan,” ucap dr Hariono yang juga Ketua IDI

Nganjuk kepada wartawan, Kamis (30/7).

Hariono menambahkan, berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 37 tahun 2000, maka Tugas Pokok dan Fungsi KKI mempunyai tugas merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan teknis operasional, menetapkan pedoman penyuluhan dan kampaye kesehatan, melaksanakan registrasi dan uji dalam rangka sertifikasi tenaga kesehatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian promosi kesehatan, upaya kesehatan

bersumberdaya masyarakat, mobilisasi dana dan peningkatan mutu nakes.

“Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyusun perencanaan, kebijakan teknis operasional, mengembangkan pedoman dan standart pelayanan, menjabarkan pedoman teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta memfasilitasi program pelayanan kesehatan dasar, rujukan, penunjang dan kesehatan khusus yang dilaksanakan di Kab/Kota dan Propinsi,” rinci Hariono.

Lebih jauh Hariono mengatakan, penjabaran dan pengembangan pedoman standart pelayanan kesehatan dengan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, penunjang dan khusus dengan lintas sektor, institusi kesehatan dan lembaga swadaya masyarakat skala propinsi.

Pengalaman melaksanakan pembangunan kesehatan selama dekade terakhir ini menunjukan bahwa peran serta masyarakat sebagai hasil dari sebuah pemberdayaan masyarakat termasuk dunia usaha di-

rasakan dapat lebih mempercepat upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Hal ini terbukti dengan dirumuskannya 3 fungsi pokok Puskesmas. Pertama, Puskesmas sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan.

Kedua, Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Ketiga, Puskesmas sebagai pusat Pelayanan Kesehatan Dasar. Dengan demikian maka jelas bahwa peran serta masyarakat merupakan wadah dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut. roy

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Taufik Akbar (Biro Garut) Biro Madiun Raya : Welas Arso (Kabiro), Demmas Adi K (Madiun), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), Biro Lamongan : Ali Muchtar (Kabiro), Tarno, Nur Afit Santoso, Nur Hidayat (Bojonegoro), Andik Kartika (Kediri), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Roy Alexander, Nyoman, Katino, Sri Wijiastuti (Nganjuk), Didik Purwanto (Ngawi), Nur Hasan (Bangkalan, Pamekasan), Joko Andi Setiawan (Probolinggo) Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/ Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

JATIM SQUARE

13 Edisi 97/03 - 09 Agustus 2015

Gubernur Tidak Masalah BPJS Ditiadakan, Masih Ada Jamkesda

Syamsudin asal Indramayu mengajak peserta Muktamar NU memerangi korupsi.

Jalan Kaki MalangJombang, Minta Muktamar NU Bersih Korupsi MUKTAMAR Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar mulai 1 Agustus 2015 di Jombang, Jawa Timur diminta tak diwarnai korupsi. Permintaan tersebut ýdisampaikan seorang warga NU, Syamsudin, Rabu (29/7/2015).

Pria berumur 44 tahun ini menyampaikan permintaan itu dengan nada menuntut. Sebab, dia rela berjalan kaki dari Malang ke Jombang untuk menyampaikan tuntutannya itu.

Dia mengambil rute perjalanan mulai Tugu di depan Balaikota Malang lewat Dinoyo menuju Kota Batu. Lalu lewat Pujon, Ngantang, Kasembon, Ngoro hingga masuk Jombang.

Selama perjalanan menuju lokasi muktamar di Jombang, Syamsudin memakai kaos dan membawa poster. Kaos-kaos serta poster tersebut bertuliskan ‘NU Sejati Berani Menolak Korupsi’.Poster itu dipanggul selama perjalanan. “Poster dan kaos putih itu nanti akan kami serahkan pada panitia Muktamar NU di Jombang,” papar dia.

Maklum, Syamsudin ingin menyampaikan pesan antikorupsi di arena Muktamar NU yang ke-33 itu. Makanya, dia mengajak warga Nahdliyyin, khususnya peserta muktamar agar tidak apatis dan membiarkan kemungkinan adanya tindakan korupsi itu.

Menurut dia, warga Nahdliyyin, peserta muktamar harus berjuang terus melawan korupsi. Alasannya, korupsi itu akan menyengsarakan anak-cucu bangsa Indonesia. Makanya, pria asal Indramayu, Jabar ini mengajak peserta Muktamar NU memerangi korupsi. “Ini demi menyelamatkan negara.

“Muktamar jangan dikotori koruptor atau memakai dana dari koruptor. Biar tidak ikut jadi penikmat korupsi,” tutur Syamsudin yang mengaku ýpernah tinggal di Wisma AlKausar ketika kuliah di Universitas Darul Ulum Peterongan, Jombang. aji dewa_roisky

Jatim Setuju Fatwa Haram BPJS Kesehatan Komisi E DPRD Jatim sepakat dengan fatwa haram MUI soal BPJS Kesehatan.

Bahkan, Gubernur Jatim tidak masalah jika nantinya BPJS ditiadakan.

JIKA banyak pihak menyoal fatwa haram untuk BPJS Kesehatan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), kali ini Komisi E DPRD Jatim justru sepakat dengan fatwa tersebut.

Ketua Komisi E DPRD Jatim, Agung Mulyono menyatakan mendukung keluarnya fatwa haram MUI bagi BPJS

Kesehatan. Menurutnya, hal itu karena kinerja dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan milik pemerintah dinilai amburadul, terlebih adanya denda yang diberlakukan bagi masyarakat yang terlambat jika membayar premi setiap bulannya.

“Saya dukung itu disebut haram oleh MUI karena asuransi seharusnya meringankan masyarakat, kok ini justru memberatkan. Apalagi kinerjanya di lapangan sangat amburadul,” cetus Agung Mulyono saat dikonfirmasi, Jumat (31/7/2015).

Soal pelayanan BPJS Kesehatan yang amburadul, lanjut politisi yang juga dokter ini, mulai dari pelayanan yang lambat serta tak maksimalnya fasilitas yang diterima oleh

pasien penggunanya.

“Fakta di lapangan kalau menggunakan BPJS Kesehatan yang mau operasi ya harus antri. Tapi lihat kalau non BPJS justru cepat dan pasti didahulukan. Ini yang tidak boleh. Asuransi milik pemerintah justru bisa mempermudah masyarakat khususnya yang kurang mampu untuk mendapat pelayanan maksimal,” tegas anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim ini.

Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga kurang dikenal di masyarakat miskin yang ada di pedesaan.

“Mereka kurang sosialisasi, sewaktu reses kami dapati kalau masyarakat pedesaan tidak ada yang mengetahui BPJS Kesehatan itu apa. Kan ya konyol,” tutupnya.

pembicaraan lagi untuk menentukan pemberian kesehatan bagi masyarakat miskin yang aman dan baik dari segi manfaat maupun aturannya.

Yang jelas, lanjut dia, masyarakat tidak perlu resah menyikapi fatwa haram MUI untuk BPJS Kesehatan. Ia meyakini pemerintah tetap akan menyediakan jaminan kesehatan untuk rakyat.

“Percayalah jaminan kesehatan untuk masyarakat tetap ada,” imbuh Soekarwo.

Bahkan, di Provinsi Jawa Timur telah memiliki Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk masyarakat miskin.

Dengan demikian, jika nantinya pemerintah pusat meniadakan BPJS, masyarakat miskin di Jatim akan tetap mendapatkan jaminan kesehatan. sarifa

Pasutri Tinggal di Gubuk Hutan Tanpa Tersentuh Bantuan

40 Desa Probolinggo Dinyatakan Darurat Bencana Kekeringan SEDIKITNYA 40 desa dari 11 kecamatan di Kabupaten Probolinggo tahun 2015 dinyatakan dalam keadaan darurat bencana kekeringan.

Data desa berstatus keadaan darurat bencana kekeringan, menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, Dwi Joko, Senin (27/7/15), didasarkan atas Surat Ketetapan Bupati Probolinggo Nomer: 360/882/426.12/2015 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan Kabupaten Probolinggo Tahun 2015.

Dwi Joko mengatakan, dari 11 Kecamatan tersebut ada 4 kecamatan yang desanya paling banyak mengalami darurat bencana kekeringan. Pertama adalah Kecamatan Tongas. Di Kecamatan Tongas ini 9 Desa mengalami status darurat kekeringan kritis. Yaitu Ds Tongas Kulon, Ds Tongas Wetan, Ds Curah Tulis, Ds Sumendi, Ds Klampok, Ds Sumber Rejo, Ds Sumber Kramat, Ds Wringin Anom, dan Ds Pamatan.

Kedua Kecamatan Lumbang ada 7 desa mengalami darurat bencana kekeringan kritis, yaitu Ds Wonogoro, Ds Lumbang Kuning, Ds Lumbang, Ds Boto, Ds Palang Besi, Ds Purut, Ds Krandon Sentul. Selain itu di Kecamatan Lumbang ini juga ada 2 Desa mengalami darurat kekeringan langka, yaitu Ds Branggah dan Ds Sapih.

Ketiga, Kecamatan Sukapura ada 6 desa mengalami darurat bencana kekeringan kritis, yaitu Ds Sapikerep, Ds Ngadirejo, Ds Pakel, Ds Sukapura, Ds Ngepung dan Ds Sariwani.

Ke empat Kecamatan Wonomerto ada 5 Desa mengalami darurat bencana kekeringan kritis, yaitu: Ds Sepuh Gembol, Ds Jrebeng, Ds Wonorejo, Ds Patalan, dan Ds Sumberkare.

Dwi Joko menambahkan, musim kemarau tahun 2015 ini dipengaruhi oleh Elnino (meningkatnya suhu udara di lautan), sehingga berdampak musim kemarau agak panjang dimulai dari bulan Juni-2015. “Diperkirakan hingga bulan November 2015,” ungkapnya.

Ditambahkan Dwi Joko, langkah jangka pendek yang dilakukan BPBD adalah mendistribusikan air bersih ke desadesa yang mengalami status darurat bencana kekeringan dengan mobil tangki air.

“BPBD Kabupaten Probolinggo mempunyai mobil tangki air 6 unit, 5 mobil tangki berkapasitas 6000 liter, dan 1 unit mobil tangki dengan kapasitas 5000 liter. Tiap hari 6 desa dikirim air bersih sampai ke tingkat dusun dan RT,” ucapnya.

Distribusi air bersih ke desa-desa yang terdampak status darurat bencana kekeringan ini, lanjutnya, dianggarkan BPBD dari anggaran APBD bencana alam tahun 2015 sebesar Rp 260 juta/tiga bulan. Sedangkan untuk yang satu bulan sudah mengajukan ke BPBD Propinsi sebesar Rp 160 juta namun belum ada realisasi. an

Sementara Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengimbau agar masyarakat tak resah terkait adanya fatwa MUI yang menyatakan BPJS Kesehatan haram.

Untuk memperjelas hal itu, Soekarwo akan segera menyurati pemerintah pusat agar jaminan kesehatan, khususnya untuk masyarakat miskin tetap disediakan.

“Jaminan kesehatan bagi masyarakat sangat penting sekali dan itu jadi tanggungjawab pemerintah. Soal yang diharamkan itu saya akan sampaikan ke pusat dan jangan sampai jaminan kesehatan dihapuskan,” tegas gubernur saat ditemui di Surabaya, Kamis (30/07/2015).

Pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini meminta pemerintah harus melakukan

Petani bawang di Nganjuk menunjukkan hasil panen.

Petani Bawang di Nganjuk Tunda Hasil Panen PETANI bawang merah meminta pemerintah Kabupaten Nganjuk memberikan pinjaman bunga lunak kepada para petani bawang yang menunda jual hasil panennya.

“Kami terpaksa menunda jual karena harga bawang saat ini sedang anjlok jadi Rp 7.000 per kilogram,” kata Ketua Kelompok Tani Sumber Pangan Desa Ngrami, Kecamatan Rejoso, Subkhan, Kamis (30/7).

Subkhan mengatakan harga bawang anjlok akibat panen raya dalam waktu bersamaan di berbagai daerah sentra bawang seperti Probolinggo, Brebes, Indramayu, dan Kendal. Agustus lalu, harga bawang dari petani Nganjuk masih Rp 12.

000 per kilogram.

Menurut Subkhan, biaya produksi bawang sejak awal tanam hingga panen sekitar Rp 9.000 per kilogram. “Kalau kami jual sekarang, berarti kami merugi Rp 2.000 per kilogram,” ujarnya. Oleh para petani, bawang yang

tidak dijual itu akan disimpan untuk dijadikan bibit.

Meski ukurannya kalah besar dari bawang impor, bawang Nganjuk bisa disimpan selama tiga bulan.

Rata-rata tiap petani sudah memiliki gudang penyimpanan yang mampu menampung sekitar tiga hingga lima ton bawang.

Dengan diolah dan disimpan menjadi bibit, petani bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 6.000 sampai Rp 11.000 per kilogram.

Sebab, harga bibit bawang rata-rata Rp 15.000 sampai Rp 20.000 per kilogram.

Namun, untuk mendulang keuntungan itu, petani harus bersabar hingga Desember mendatang.

“Sementara hasil panen masih disimpan, petani butuh pinjaman bunga lunak untuk modal tanam lagi.

Seharusnya Pemkab Brebes membentuk koperasi untuk petani,” kata Subkhan. Sehingga bawang yang disimpan dapat digunakan sebagai agunan.

Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Nganjuk, Agus Soebagijo mengatakan harga bawang anjlok karena panennya berbarengan dengan daerah sentra bawang di Jawa Timur, yakni Probolinggo, “Biasanya daerah itu panen lebih dulu, sebulan kemudian baru Nganjuk yang panen,” katanya.

Agus Soebagijo menduga, pertumbuhan tanaman bawang di Jawa Timur terhambat sehingga panennya mundur satu bulan. “Soal pinjaman bunga lunak, kami mohon maaf. Sejak program dana bergulir menjadi temuan BPK, pemerintah daerah sudah tidak boleh memberikan pinjaman,” ujarnya.

Untuk itu, Agus menyarankan petani bawang agar menggunakan bawang merahnya sebagai agunan untuk mencari pinjaman di perbankan.

“Petani bisa pinjam modal ke BRI, Bank Jatim, atau bank-bank lain,” katanya. sri

MIRIS kalau melihat apa yang dialami pasangan suami istri (pasutri) Sapari dan Parni warga Desa Cantel, Kecamatan Pitu, Ngawi. Hampir empat tahun lebih pasutri yang sudah menginjak usia senja ini tinggal disebuah gubuk berukuran 2 x 3 meter di tengah hutan jauh dan dari pemukiman desa.

Kondisi gubuk pun hanya asal-asalan terbuat dari ranting pohon dengan dinding dari bekas karung itupun sudah terlihat rusak.

Saat awak media mencoba memasuki gubuk tersebut tidak satupun perabotan tersedia bahkan peneranganya pun hanya mengandalkan lampu teplok. Selain itu, untuk tidur Sapari dan Parni tidak seperti orang lainya diatas dipan melainkan memakai segulung tikar yang terlihat lusuh.

“Pas hujan itu ya dingin soalnya di bawah. Inginya seperti orang-orang lainya tapi gimana lagi,” terang Sapari yang mengaku sudah berusia di atas 65 tahun ini, Selasa (28/07).

Dengan wajah mulai keriput, Parni istri Sapari menandaskan untuk makan sehari-hari cukup apa adanya bahkan makan nasi putih pun sesuatu makanan yang dianggap langka. Sambil matanya berkaca-kaca dia dan suaminya mau tidak mau mengkonsumsi nasi tiwul berbahan gaplek, nasi jagung dan sesekali nasi aking yang dia beli dari pasar terdekat.

Kondisi memprihatinkan pasutri ini kian bertambah disaat anak satu-satunya yang saat itu baru berusia 2,5 tahun meninggal karena sakit setelah

tidak mampu berobat ke klinik atau lainya. Parni sekali lagi sambil menengadahkan wajahnya menuturkan, dirinya harus tetap tabah menjalani kehidupan jauh dari kata cukup seperti kehidupan masyarakat yang ada di pemukiman Desa Cantel.

Untuk mempertahankan hidupnya, Sapari dan Parni dengan hati legowo harus bekerja serabutan menjadi buruh tani.

Apabila tidak ada pekerjaan, pasutri ini terpaksa mencari ranting pohon ditengah hutan untuk dijual di Kota Ngawi.

Anehnya, meski kondisi kemiskinan yang dialami Sapari dan Parni sudah berlangsung lama tidak satupun bantuan dari pemerintah pernah dia dapat.

Alasannya ternyata cukup sederhana, sejak dulu hingga sekarang Sapari mengatakan tidak mempunyai satupun identitas sebagai syarat administrasi mengajukan bantuan kemiskinan yang digembargemborkan pemerintah.

“Tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti lainya, soalnya saya dan istri saya itu tidak punya KK dan KTP,” sambung Sapari.

Tentunya, kalau dikaitkan dengan peranan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi untuk menuntaskan kemiskinan boleh jadi hanya isapan jempol belaka.

Harapannya, menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai pekerjaan rumah yang harus dirampungkan bagi calon bupati dan calon wakil bupati yang terpilih pada periode mendatang. pr

Pasutri yang dilanda kemiskinan di Desa Cantel, Kecamatan Pitu, Ngawi.

Sudah Bayar Mahar, Calon Ini Gagal Dapat Rekom dari Gerindra KANDIDAT partai Gerindra calon bupati yang gagal mendapat rekomendasi, Dwi Woni Merdekowati SH, akan melakukan gugatan pada DPP Gerindra. Karena dirinya merasa ditipu oleh pihak DPD dengan tak mengirimkan berkasnya sebagai bacabup ke DPP Partai Gerindra.

Dalam keteranganya pada wartawan, dirinya merasa dirugikan secara moral dan finansial. Merdekowati menjelaskan dia sudah melakukan serangkaian tahapan di partai

tersebut. “Rekomendasi malah jatuh pada orang yang tak pernah melakukan tahapantahapan tersebut,” ujarnya, Selasa (28/7/2015).

Merdekowati juga mengatakan bahwa dirinya telah mengeluarkan dana ratusan juta rupiah untuk dapat maju pada pilkada melalui partai Gerindra. “Saya sudah mengeluarkan dana hingga ratusan juta rupiah unuk mengurus berkas sampai biaya Uji Publik dengan mengundang massa. Semua ada bukti kui-

tansi dan sudah saya setor ke Kantor DPP Gerindra Jakarta,” kata Merdekowati.

Lebih lanjut Merdekowati menjelaskan pada awalnya pihaknya sempat telepon pada tim sukses untuk menanyakan kejelasan saya maju melalui Partai Gerindra.

Selain itu, Ketua Gardu Prabowo itu mengaku sempat bertemu Prabowo Subianto di Jakarta. Dia diberi tahu bahwa tak ada berkas pencalonan atas nama dirinya yang Prabowo terima.

Dwi Woni Merdekowati SH menunjukkan kartu sebagai Ketua Gardu Prabowo.

“Mengetahui berkas saya tak pernah sampai di DPP, pendukung saya sempat marah dan saya redam supaya tidak emosi. Saya akan menanyakan masalah ini,” katanya.

Namun, saat KPU Kabupaten Kediri membuka pendaftaran perempuan berjilbab ini baru sadar bila telah dikerjai partai berlambang kepala burung Garuda tersebut.

Lantaran, yang mendapat rekom adalah orang lain yang tak menjalani tahapan penjaringan calon bupati.

Merdekowati menegaskan pengajuan gugatan ini dilakukan demi keadilan.”Saya tidak menerima suap apapun, Saya tidak terima dan terus menuntut sesuai hukum,” katanya berapi-api.

Untuk diketahui, saat ini rekom Gerindra jatuh pada dr.Ari Purnomo untuk maju menjadi calon Bupati Kediri, dan calon wakilnya adalah Arifin Tamsir yang dikenal oleh publik sebagai Ketua DPC PAN Kabupaten Kediri. andikkartika www.lensaindonesia.com

BERANDA DAERAH

14 Edisi 97/03 - 09 Agustus 2015

Bantuan BKPD Disunat Oknum Kecamatan dan Bapemas Lamongan Dana BKPD Dusun Panjeran diduga disunat saat turun ke warga. Akibatnya, proyek pembangunan jalan dikerjakan asal-asalan dan menyalahi RAB. PELAKSANAAN program Bantuan Keuangan Pada Desa (BKPD) tahun anggaran (TA) 2015 di wilayah Kecamatan Mantup diduga dibuat bancakan oleh oknum perangkat desa beserta kecamatan setempat.

Dana yang dikucurkan pemerintah kabupten ke 15 desa ini semestinya dipergunakan untuk perbaikan infrastruktur dasar pedesaan. Namun ternyata dari awal pengajuan proposal, pencairan hingga pelaksanaan proyek menuai banyak ketimpangan. Diduga terjadi penyelewengan bantuan BKPD. Hal itu dilakukan secara

sistematis oleh pengelola teknis kegiatan hingga melibatkan oknum kecamatan dan Bapemas.

Menurut sumber terpercaya di Dusun Panjeran menyebutkan, dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan lingkungan tersebut diduga dikerjakan asalasalan dan menyalahi RAB. Hal ini terjadi karena dana bantuan disunat oleh Kasi Ekbang Kecamatan Mantup dengan dalih Biaya Umum (BU).

Sesuai analisa teknis PU Bina Marga, dana Rp 40 juta tesebut dipergunakan untuk membangun jalan rabat beton dengan spesifikasi bangunan sebagai berikut, panjang kurang lebih 118 meter, lebar 2,5 meter dan tebal 12 cm.

Realisasinya proyek jalan rabat beton dusun Panjeran ini dikerjakan dengan panjang kurang lebih 80 meter, lebar 2,2 meter dan tebal 10 cm.

Istri Kasun Panjeran Marli’ah bahkan terang-terangan menyebut jika bantuan jalan hotmik sebesar Rp 100 juta dari Provinsi Jatim itu, suaminya sudah jual sapi bantuan

PDIP Usung Duo Skrikandi Melawan Petahana Kabupaten Malang PDI Perjuangan Kabupaten Malang secara resmi mengusung Duo Srikandi, Dewanti Rumpoko-Masrifah Hadi, untuk “melawan” calon bupati dan wakil bupati petahana (incumbent) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setempat yang digelar Desember 2015 nanti.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan, Jawa Timur Sri Untari, Minggu (26/7/2015) mengatakan dalam Rakercabsus partai (PDIP) mengusung Dewanti-Masrifah dengan banyak pertimbangan. Selain kompetensi keduanya, juga merupakan upaya partai dalam memenangkan Pilkada Desember mendatang.

Anggota DPRD Jatim itu mengakui diusungnya duo Srikandi tersebut merupakan eksperimen besar dari PDIP, sebab Dewanti-Masrifah ini adalah pasangan perempuan satu-satunya di Indonesia yang dikeluarkan PDIP dalam Pilkada serentak tahun ini.

“Duo Srikandi atau Dua Dewi Sri ini, memenuhi syarat yang diinginkan partai dan keduanya punya poin positif sebagai figur perempuan yang ditunjuk PDIP dan dianggap bisa memenangkan calon petahana. Penunjukan DewantiMasrifah merupakan formula baru memilih figur yang dipercaya untuk mengemban amanat partai,” ujarnya mengutip Antara.

Ia menegaskan partai dalam keputusan ini tidak akan main-main karena saat rapat pleno ditunggui langsung oleh Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

Saat ini, lanjutnya, rekomendasi sudah dipegang dan segera disosialisasikan kepada pengurus, kader serta mesin partai. “Yang paling diutamakan menyolidkan seluruh pengurus, kader dan mesin partai. PDIP akan selalu patuh dengan keputusan partai, kesolidan akan terbangun dengan mengemban amanah ini,” ujarnya.

Dengan jargon “Malang Anyar”, katanya, kedua figur yang diusung untuk membawa sebuah perubahan bagi Kabupaten Malang. “Kami hadir untuk bertarung dan memenangkan Pilkada, masa depan baru bersama Malang Anyar,” kata Untari.

yang diperolehnya untuk nggotek turunnya bantuan ke Dusun Panjeran. “Tapi masyarakat masih kurang berterima kasih atas perjuangan suami saya,” keluh istri kasun.

Hal yang sama juga diungkapkan Solikin, kakak kandung Kasun Panjeran, di mana dua ekor sapi bantuan yang diperoleh Kasun Panjeran sudah beberapa kali dijual dan dibelikan lagi (sapi) yang lebih kecil. Selama dua tahun ini sapi tersebut masih dipelihara oleh kasun sendiri.

“Bantuan 2 ekor sapi yang diperoleh adik saya (Kasun Panjeran) dua tahun lalu masih tetap dipelihara oleh adik saya, meski beberapa kali dijual tapi dibelikan pedet lagi, yang penting kan masih ada. Sedang yang didapat perangkat lain telah habis dijual, kenapa bukan itu yang dipermasalahkan,” tanya Solikin.

Kepala Dusun Panjeran, Mukhlik saat dikonfirmasi Lensa Indonesia mengatakan, selaku pelaksana teknis kegiatan, dusunnya menerima dana BKPD sebesar Rp 40 juta. Pada penerimaan termin

pertama sebesar 60 persen, itu pun langsung dipotong BU 5 persen oleh kasi ekbang kecamatan.

“Kami juga dibebani membayar Pph dan Ppn sesuai peraturan perundang-undangan. Dana tersebut diberikan oleh bendahara desa kepada saya guna melaksanakan kegiatan tapi tidak utuh karena ada potongan 1 persen untuk biaya gambar ke Bapemas. Disamping itu BU 5 persen yang dipotong kasi ekbang 1 persennya juga disetorkan ke Bapemas, kata Pak Marno.

Meski proyek telah selesai sebelum lebaran lalu, tapi kami belum totalan biaya domiknya (cor) habis berapa karna gak ada uang lagi untuk membayar. Semua habis disunat sana sini mulai dari Bapemas selaku SKPD program hingga kecamatan bahkan desa ikut-ikutan meminta jatah potongan,” tutur Mukhlik.

Pengerjaan jalan lingkungan rabat beton Dusun Panjeran, lanjutnya, dikerjakan dengan volume panjang 100m untuk dua lokasi bangunan, lebar 2,5m dan tinggi 12cm. “Sudah sesuai RAB dan

gambar yang dibuatkan pihak kecamatan. Kalau biaya pengerjaan belum totalan domiknya habis berapa, karna kemarin dikerjakan sama-sama. Hanya cornya saja yang beli. Dana BKPD saya terima dari bendahara desa tidak utuh karna berbagai potongan, mulai dari Bapemas, Kecamatan Mantup hingga pihak desa semua meminta jatah dari bantuan BKPD tersebut,” kata Mukhlik.

Disinggung Bantuan Keuangan Desa (BKD) Privinsi yang akan diperolehnya dalam waktu dekat ini menggunakan biaya pelicin 20 persen, hingga kasun ini menjual sapi bantuan dari pemerintah 2 tahun lalu, Mukhlik meradang dan mengatakan itu hanya isu dan fitnah warga dusun yang berusaha menjebaknya.

Bahkan Kasun Panjeran dengan kata-kata kotor sempat mengancam wartawan koran ini via telephone agar tidak menulis sebelum mengetahui kebenaranya.

Terpisah, Sumarno S.H selaku Kasi Ekbang Kecamatan Mantup justru selalu menghindar saat hen-

dak dimintai keteranganya terkait amburadulya pelaksanaan proyek BKPD Dusun Panjeran dan seluruh program di wilayah Mantup yang terindikasi menyalahi RAB dan gambar.

Diduga pihaknya mengurangi volume material proyek mengakibatkan mutu dan kualitas bangunan rendah, sehingga rata-rata belum genap setahun jalan lingkungan tersebut sudah rusak.

Senada dengan itu, Camat Mantup Zubairi mengatakan, pihaknya hanya menerima BU sesuai Pedum yang berlaku. Jika benar Kasi Ekbang melakukan pemotongan BU dan meminta biaya gambar atas proyek BKPD maupun proyek lain di wilayah Kecamatan Mantup, itu artinya dia mengulangi kesalahan yang sama saat di Bapemas.

Sekedar diketahui, Sumarno sebelumnya pernah tersangkut masalah ATK PJOK PNPM Bapemas sehingga dipindah tugaskan ke Kecamatan Mantup. Kendati demikian Zubairi berjanji akan segera meminta konfirmasi pada tarno Kasi Ekbang-nya.

BPBD Lamongan Salurkan Air Bersih Gratis ke 38 Desa BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lamongan memprediksi 38 desa di 10 kecamatan berpotensi mengalami kekeringan.

Terkait itu, BPBD sudah menyiapkan dua unit armada untuk menyalurkan air bersih secara gratis.

Sebagaimana disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Suprapto melalui Kabag Humas dan Infokom Sugeng Widodo, analisa wilayah yang diprediksi mengalami kekeringan itu berdasar data kekeringan dua tahun lalu.

“Data dua tahun lalu itu masih relevan. Tapi akan terus diupdate berdasar kejadian terbaru, “ ujar dia.

Untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih, dia menyebut BPBD sudah menyiapkan dua unit armada pengangkut air. Setiap kendaraan tersebut memiliki kapasitas ang-

Armada BPBD Lamongan siap salurkan air bersih.

kut air hingga 6 ribu liter.

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan air bersih gratis tersebut bisa mengirimkan surat yang ditandatangani Kades dengan mengetahui Camat setempat. Surat tersebut agar ditujukan kepada Bupati Lamongan dengan tembusan kepada BPBD. “Permintaan bantuan air

bersih di luar 38 desa tersebut tetap akan dilayani. Asal ada surat permintaan dari desa bersangkutan,” imbuh dia.

Sebanyak 38 desa tersebut diantaranya Desa Sendangrejo, Kebet, Kramat dan Rancangkencono di Kecamatan Lamongan. Kemudian Desa Dinoyo di Kecamatan Deket, Desa Jotosanur, Pangumbulan Aji dan

Lamongan Miliki BLK Senilai Rp 22,69 Miliar

Baznas Kota Malang Dirikan Warung Infaq, Beri Makan Gratis Gakin

Bupati Lamongan Fadeli saat meresmikan gedung BLK.

BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang mendirikan warung infaq. Pendirian warung infaq tersebut diresmikan Wali Kota Malang, HM Anton, Kamis (30/7/ 2015). Warung Infaq di Pasar Comboran itu diberi nama ‘Abahe Wong Cilik’.

“Warung Infaq ini bertujuan untuk memberi makan orang-orang miskin secara gratis,” kata Ketua Baznas Kota Malang, Fauzan Zenrif.

Dis menjelaskan, menu yang disediakan beragam. Itu mulai dari telor, sayur hingga ayam. Meski begitu, kata dia, seluruh menu makanan disesuaikan dengan kondisi Warung Infaq.

Hal itu, kata dia, karena Baznas mendapat modal dari sumbangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Malang.

Sumbangan dari mereka sebagian disalurkan ke Warung Infaq ini untuk makan gratis warga miskin.

“Untuk bisa makan gratis di sini harus menjadi anggota Baitul Mall, atau binaan Baznas Kota Malang. Selain itu punya KTP Kota Malang,” tegasnya.

Setiap hari, kata dia, warga yang dilayani makan gratis sebanyak 200 orang. “Jadi targetnya sebanyak itu,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, HM Anton menjelaskan bila Warung Infaq ini terinspirasi dari realita di masyarakat.

Sebab, banyak tukang becak dan pekerja kasar yang tidak sempat makan pagi sebelum bekerja.

Makanya, tandas HM Anton, program pengentasan kemiskinan ini diwujudkan juga lewat makan gratis. ýBagi mereka yang memiliki uang terbatas bisa makan di Warung Infaq ini. “Ya asal berinfaq seikhlasnya. Itu saja,” tutur dia.

Infaq tersebut kata dia dikelola Baznas Kota Malang.

Harapannya agar warga miskin terbantu, dan iman serta ketaqwaannya bisa meningkat. aji_dewa_roisky

BUPATI Lamongan Fadeli meresmikan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) dan Bursa Kerja Terbuka atau Job Market Fair (JMF) di kompleks perkantoran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Rabu, (29/7).

Disampaikan Kepala Dinsosnakertrans M Kamil, gedung BLK beserta sarana dan prasaranaya tersebut dibangun dengan APBD Lamongan sebesar Rp 22,69 miliar.

Rinciannya, Rp 14,3 miliar untuk pembangunan gedung BLK, Rp 7,9 miliar untuk pengadaan mesin dan peralatan pelatihan serta selebihnya untuk pengadaan meubelair.

Fadeli menyebut diresmikannya gedung BLK itu menunjukkan bahwa visi misinya dulu ketika menjadi Bupati Lamongan untuk mewujudkan BLK yang representatif bukan lagi angan. Namun memang perlu waktu yang relatif lama karena ingin membangun gedung yang layak sehingga membutuh-

kan dana yang tidak sedikit.

“Faktanya, saat ini gedung BLK sudah terbangun dengan segala kelengkapan fasilitas pelatihannya,” ucap Fadeli.

Dia juga memberi apresiasi pada kinerja Dinsosnakertrans yang mampu menurunkan angka pengangguran dari 31.849 di tahun 2013 menjadi 28.721 di tahun 2014. “Ini menunjukkan Dinsosnakertrans telah bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Tapi saya berpesan agar gedung ini dirawat.

Jangan sampai bisa membangun tapi tidak bisa merawat,” pesan dia.

Di hari yang sama, gedung BLK itu rupaanya sudah digunakan untuk memberikan pelatihan bagi warga Lamongan. Hari itu ada 62 orang yang sedang mengikuti pelatihan processing, menjahit, otomotif dan pertukangan.

Gedung utama BLK terdiri dari 2 lantai yang memiliki 4 ruang kelas, 1 ruang administrasi, 1 ruang kepala, 1

ruang instruktur dan 1 ruang pertemuan. Di setiap ruangan telah dilengkapi dengan ac, meubelair, sound system dan kamar mandi.

Sedangkan untuk bengkel kejuruan terdapat empat gedung. Ditunjang dengan gedung asrama setinggi 2 lantai yang memiliki 24 kamar, 2 ruang tamu dengan masing-masing kamar dilengkapi 2 bed, ac, almari dan kamar mandi.

Untuk menunjang pelatihan, juag sudah disiapkan gedung kantin dan 1 unit bangunan untuk ruang genset.

Peralatan yang sudah siap di BLK Lamongan adalah peralatan pelatihan las listrik, otomotif roda 2 manual dan matic serta otomotif roda 4 untuk mesin bensin dan diesel. Juga telah siap peralatan untuk menjahit dan bordir, pertukangan kayu dan batu, pelatiahn service AC, tata boga (processing hasil perikanan, peternakan, pertanian dann perkebunan), tat arias dan nperawatan kecantikan serta pelatihan perawatan orang jompo yang diperuntukkan bagi calon TKI. Sementara Bursa Kerja Terbuka di lokasi yang sama diikuti 31 perusahaan yang terdiri dari 16 perusahaan dari luar Lamongan dan 15 perusahaan dari dalam Lamongan, dengan 4.500 lowongan pekerjaan yang disediakan.

Di hari pertama, dari rencana dua hari penyelenggaraan Bursa Kerja Terbuka, sudah ada 922 pencari kerja yang memasukkan aplikasinya. afit

Wonokromo di Kecamatan Tikung serta Desa Canggah, Tambak Menjangan dan Sarirejo di Kecamatan Sarirejo.

Sedangkan di Kecamatan Kembangbahu diantara desa dengan potensi kekeringan adalah Kaliwates, Maor, Puter, Kedungasri, Randu Bener, dan Kembangbahu. Sedangkan di Kecamatan Kedungpring ada Desa Banjarejo, Mojodadi, Sukomalo dan Blawirejo.

Sementara itu, Kabid Operasi dan Pemeliharaan Dinas PU Pengairan Lamongan Handoyono menyebutkan kapasitas 44 waduk dan rawa saat ini menyisakan 35.814.998 meter kubik atau 32,38 persen dari kapasitas maksimal 110.608.905 meter kubik.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 waduk sudah tidak berisi air. Seperti Waduk Mojomanis dan Lopang di Kecamatan Kembangbahu, Waduk Takeran, Dukuh, Delikguno

dan Tuwiri di Kecamatan Tikung, serta Waduk Canggah di Kecamatan Sarirejo dan Waduk rande di Kecamatan Deket.

Sedangkan waduk yang masih berisi air diantaranya Waduk Rancang di Kecamatan Lamongan yang menyisakan 6.914 meter kubik air dan Waduk Joto di Kecamatan Tikung masih menyisakan air 57.271 meter kubik.

Sementara Waduk Gondang di Kecamatan Sugio masih terisi air 7,6 juta meter kubik, Waduk German di kecamatan yang sama masih memiliki air 1.237.500 meter kubik dan Waduk Prijetan di Kedungpring masih terisi 1.030.145 meter kubik.

Rawa Jabung di Kecamatan Sekaran juga masih melimpah air hingga 20 juta meter kubik atau sebesar 53,26 persen dari kapasitas maksimal yang sebesar 37.660.000 meter alimuhtar kubik.

6901 TKI Asal Jatim Terjerat Kasus di Luar Negeri KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) mencatat jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada semester satu tahun 2015 yang terlibat kasus di luar negeri sebanyak 29.237 kasus. Dari jumlah itu pemerintah berhasil menyelesaikan sebanyak 27.640 kasus.

Staf Ahli Bidang Perhubungan Kelembagaan Kemlu RI, Salman Al Farisi, mengatakan untuk TKI asal Jatim yang tersangkut kasus sebanyak 6901 orang dan 35 diantaranya termasuk kategori kasus high profile di Arab Saudi.

Kebanyakan kasus yang menimpa TKI di penempatan Arab Saudi. Tak jarang mereka sering terlibat kasus mulai ringan hingga berat akibat kurangnya informasi saat pemberangkatan para TKI ke negara tujuan. Khususnya bagi para pekerja informal yang tak punya dokumen lengkap dan resmi saat bekerja di negeri orang.

“Permasalahan TKI yang terlibat kasus di luar negeri bermacam-macam. Mulai dari tidak dibayar sesuai kontrak kerja, bekerja melebihi jam kerja sewajarnya, penyiksaan oleh majikan, pembunuhan, sihir, kecelakaan lalu lintas juga Narkoba. Kasusnya juga kebanyakan di Arab Saudi,” ujar Salman Al Farisi usai Sosialisasi Penanganan Kasus dan Pertemuan dengan Keluarga WNI High Profile Cases Asal Jatim di Surabaya, Senin (27/7/2015).

Disebutkan, jumlah TKI yang tersebar di luar negeri

banyak, seperti di Malaysia mencapai 2,5 juta orang, Arab Saudi lebih dari 1 juta orang, Uni Emirat Arab lebih dari 80 ribu orang dan di negara lainnya yang terbagi atas pekerja formal dan informal.

“Sering kan orang tidak paham dengan baik aturan di negara lain, seperti di Arab Saudi yang sangat ketat sekali. Dan kasus asal Jatim kebanyakan menimpa perempuan yang hampir 90 persen, karena memang kebanyakan TKI kita yang disana kan perempuan,” papar Salman Al Farisi.

Dalam pertemuan ini, Kemlu juga mengundang Pemprov Jatim serta para keluarga TKI asal Jatim yang diharapkan adanya dukungan dari keluarga maupun ahli waris para WNI yang sedang menghadapi permasalahan hukuman berat di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. “Ke depan kami berharap baik kolaborasi antar pemerintah daerah dengan masyarakat yang baik dalam hal informasi terkait prosedur perjalanan yang tepat dan aturan hukum di luar negeri,” imbuh Salman Al Farisi.

Di Jatim sendiri, TKI yang banyak terjerat kasus hukum di luar negeri berasal dari Kabupaten Bangkalan 7 Kasus, Sampang 7 kasus, Banyuwangi 4 kasus, Ponorogo 4 kasus, Malang 3 kasus, Pamekasan 2 kasus, Sumenep 2 kasus serta Blitar, Jember, Madiun, Ngawi, Situbondo dan Pasuruan masing-m sarifa asing 1 kasus. www.lensaindonesia.com

WISATA & KULINER

15 Edisi 97/03 - 09 Agustus 2015

Bedug Pendowo Purworejo Destinasi Para Pelancong

Pengunjung berfoto dengan bedug pendowo di Masjid Darul Muttaqin Purworejo, Jawa Tengah.

Bedug Pendowo memiliki kisah yang menarik dan membuat bedug tersebut menjadi istimewa meski usianya hampir dua abad.

MASJID kerap dijadikan sebagai destinasi wisata bagi para pelancong. Keunikan arsitektur hingga sejarah yang tersimpan dalam rumah ibadah ini menjadi daya tarik tersendiri yang mengundang untuk dikunjungi.

Seperti halnya Masjid Darul Muttaqin Purworejo, Jawa Tengah.

Sekilas, tidak ada yang istimewa dari bangunan masjid yang berdiri sejak tahun 1834 tersebut. Namun, saat melangkah ke dalam, pandangan mata akan tertuju pada sebuah bedug raksasa yang berada tepat di sebelah kiri serambi masjid.

Bedug Pendowo, begitulah bedug ini biasa disebut. Benda berbentuk

tabung tersebut memiliki diameter sepanjang rentangan tangan orang dewasa. Tak heran jika bedug pendowo menjadi daya tarik tersendiri bagi masjid yang berada tepat di sebelah barat Alun-alun Purworejo.

Decak kagum kerap terlempar dari para pengunjung masjid saat melihat bedug yang dulunya digadang-gadang sebagai bedug terbesar di dunia. Pemilihan ukuran yang di luar kebiasaan itu bukan tanpa alasan.

Dahulu, Adipati Cokronagoro I selaku Bupati Purworejo kala itu menginginkan Masjid Darul Muttaqin ramai dikunjungi para jamaah.

Karena itu dia memerintahkan

untuk membuat bedug yang besar agar suaranya juga lantang terdengar hingga kejauhan.

Kayu jati bercabang lima atau biasa disebut sebagai pohon jati pendowo yang berasal dari Desa Pendowo, Kecamatan Purwodadi, Purworejo dipilih sebagai bahan bedug raksasa ini. Sementara untuk bagian tabuhannya terbuat dari kulit banteng.

Selain memiliki ukuran yang besar, Bedug Pendowo juga memiliki kisah yang menarik dan membuat Bedug Pendowo istimewa meski usianya hampir dua abad. Sulamtomi (45), pengelola Masjid Darul Muttaqin, ingat betul cerita yang disampaikan para leluhurnya tentang Bedug Pendowo.

“Susah ini dibuatnya, karena ukurannya juga besar dan alatnya enggak kayak sekarang. Kayunya juga bawanya digelundungin dari desanya sampai ke sini,” ujar pria yang akrab disapa Tomi ini.

Tak hanya proses pembuatannya yang sulit dan memakan waktu hingga tiga tahun, proses perawatan Bedug Pendowo juga tak bisa dikatakan mudah. Kesulitan dirasa khususnya pada bagian tabuhan bedug.

Seringnya bedug ditabuh tentu membuat kulit tabuhannya semakin menipis. Sementara saat ini menurut Tomi cukup sulit menemukan sapi maupun kerbau dengan ukuran sebesar itu.

Seketika Tomi teringat kisah yang biasa ia dengar. Konon, para pengelola masjid dulu tidak perlu repot mencari kulit sapi sebagai pengganti jika bagian tabuhannya rusak atau sobek. Sebab, para sapi tersebut dengan sukarela mendatangi Masjid

Darul Muttaqien.

“Dulu sejarahnya ada sapinya dateng sendiri, dia tahu mungkin atau gimana ya?” cerita Tomi.

Kini, untuk menjaga keawetannya, Bedug Pendowo hanya ditabuh menjelang salat Jumat hingga waktu salat Ashar dan juga hari-hari besar keagamaan, seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Sementara, untuk pemakaian harian, tersedia sebuah bedug dengan ukuran yang lebih kecil tepat berada di sebelah kanan serambi masjid.

Meskipun bukan lagi menjadi bedug terbesar, namun Bedug Pendowo tetap istimewa dan tak pernah sepi dari pengunjung. Tomi pun mengakui ada keistimewaan tersendiri yang tersimpan dalam Bedug Pendowo yang menurutnya tidak dimiliki bedug lainnya.

“Itu satu pohon enggak ditembeltembel. Sekarang (bedug) ada yang lebih besar, tapi itu disambungsambung,” jelas Tomi.

Hal itu lantas membuat diameter kedua sisi Bedug Pendowo tidak sama lebar. Di bagian depan, diameter bedug pendowo mencapai 194 cm sementara bagian belakang lebih pendek, yakni 180 cm dengan panjang rata-rata 292 cm.

Bedug Pendowo menjadi salah satu kebanggaan yang perlu dilestarikan. Pagar kayu setinggi satu meter yang mengelilingi Bedug Pendowo serta sebuah papan bertuliskan informasi dan imbauan juga dipasang untuk mengingatkan para pengunjung bahwa Bedug Pendowo merupakan warisan budaya yang patut dijaga dan dirawat dengan baik. men/kom

TRAVEL

7 Paket Wisata Bahari dari PT Pelni Tahun 2015 PT PELNI berkomitmen untuk mengembangkan potensi wisata bahari Indonesia. Salah satu caranya dengan membuat 7 paket wisata bahari yang siap dijual di tahun 2015 ini. Yuk dilihat daftarnya, siapa tahu ada yang diminati.

“Untuk mendukung pariwisata bahari Indonesia, kami punya paket wisata untuk jalan-jalan ke tiap pulau yang punya potensi wisata bahari yang indah,” ujar Direktur

Utama Pelni, Elfien Goentoro dalam acara Penandatanganan Nota Kesapahaman antara Kementerian Pariwisata dan PT Pelni (Persero) dalam rangka Kerjasama Pengembangan Pariwisata. Acaranya berlangsung di dalam KM Kelud yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (31/7/2015).

Elfien menambahkan, tanggal 18 Juli di libur Lebaran, PT Pelni sudah menjalankan paket wisata ke

Karimunjawa. Bahkan, ada beberapa turis Tiongkok yang ikut naik kapalnya.

“Selanjutnya ada ke Anambas, Derawan, Takabonerate-Wakatobi, Bunaken-Raja Ampat, Banda Neira dan Togean-Tomini,” tambahnya.

Khusus untuk ke Raja Ampat, rencananya perjalanan akan dimulai dari Bunaken atau Bitung di Sulawesi Utara.

Rutenya, bisa

sampai ke gugusan pulau karang, Wayag di Raja Ampat.

“Anambas itu punya habitat ikan Napoleon yang hampir punah.

Apalagi Raja Ampat, indah sekali,” kata Elfien.

PT Pelni berencana, akan menjual paket wisatanya dengan bekerjasama melalui 250 travel agent.

Di dalam paketnya, wisatawan bisa tidur di atas kapal dan mengikuti berbagai kegiatan dari snorkeling hingga diving. afi

KHAS KULINER

Lempah Kuning Tenggiri Khas Bangka Menggugah Selera

Lempah kuning ikan tenggiri khas Bangka Belitung.

LEMPAH kuning ikan tenggiri tetap menjadi sajian khas kuliner di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Biasanya, kuliner yang satu ini dipadupadan bersama lalapan lengkap dengan rusip (ikan fermentasi), lempah kates (pepaya) dan tumis akar keladi.

Keakraban lidah masyarakat Bangka Belitung terhadap rasa lempah kuning sangat dekat. Kuliner ini sudah menjadi menu wajib.

Jika malas masak sendiri, Warung Yu’ May di Jalan Kapten Suraiman Arief (Kampung Tengah), Pangkalpinang, menjadi lokasi favorit warga menikmati lempah kuning atau lempah keladi. Atau bagi pelancong yang sedang berada di Kota Pangkalpinang dan bingung mencari tempat makan khas Bangka, Warung Yu’ May direkomendasikan.

Perhatikan waktu jualannya karena sejak buka pukul 08.30 sampai pukul 13.00, warung ini jarang sepi pembeli.

Citarasa lempah kuning berbahan dasar kunyit, me-

ngundang selera makan karena manis, renyah, asam, pedas menyatu di lidah. Karena itulah alasan para penyuka kuliner mengidolakan hidangan ini.

Warung Yu’ May tidak hanya soal lempah kuning, juga ada sajian pindang ikan, lalapan plus rusip, tumis keladi, tumis genjer, lempah daging kedondong, ikan asam pedas, sotong goreng dan masih banyak menu lainnya.

Selain banyak yang makan di tempat, warung ini juga melayani pemesanan dibawa pulang. Pelanggan biasanya cukup menelpon menu apa saja yang ingin dipesan, setelah selesai barulah diambil.

Selain itu tak sedikit warga Bangka yang baru datang dari luar yang ingin mengobati kerinduan menyantap makanan khas Bangka di warung ini.

Menu makanan yang disajikan warung ini fresh, Anda pun harus bersabar beberapa menit saja menunggu suguhan ikan lempah ataupun pindang dengan uap panas yang menggoda tersaji di atas meja lengkap dengan sambal terasi. alz

TRADISI

Hotel Majapahit Surabaya Gelar Festival Mooncake FESTIVAL Kue Bulan merupakan perayaan yang digelar etnis Tionghoa dan Bangsa Vietnam sambut datangnya musim panen. Selebrasi ini biasanya dilakukan pertengahan September hingga awal Oktober dalam penanggalan tahun Masehi atau tanggal 15 di bulan kedelapan pada penanggalan Cina.

Etnis Tiongkok Surabaya merayakan festival kue bulan atau mooncake dengan membagikannya kepada orang-orang terdekat sebagai simbol syukur atas panen atau keberhasilan di waktu sebelumnya.

Kue Bulan terbuat dari pasta biji teratai dengan isian telur asin, kacang merah, melambangkan manis, asam dan asinnya kehidupan. Telur, dalam mitologi Cina juga dikenal sebagai awal mula kehidupan baru.

Di tahun-tahun sebelumnya, Sarkies Seafood Restaurant Hotel Majapahit Surabaya gelar Festival Kue Bulan mulai akhir Juli ini.

“Mooncake Sarkies akan berbeda dengan yang lain karena Mooncake ini terbuat dari

pasta biji teratai asli dari Tiongkok, bukan produk local,” ujar Syahroni, Chef Sarkies Seafood Restaurant.

Syahroni menambahkan, kehadiran bahan asli dari Tiongkok ini membuat harga Mooncake Sarkies sedikit lebih tinggi, tapi kualitas dan rasa pasti berbeda jika menggunakan bahan asli.

Tak hanya bahan pasta biji teratai asli dari Tiongkok, Mooncake rasa Greentea juga lebih fancy dan trendy, dan tak sekedar isian telur asin saja.

Kemasan Mooncake juga diperhitungkan, sebab ada kecenderungan untuk membagikannya, semakin menarik kemasannya semakin tinggi pula minat konsumen.

“Setiap tahun Sarkies tercatat ratusan pesanan Mooncake untuk corporate maupun individu. Tahun ini, Mooncake Sarkies dibanderol mulai harga Rp 70.000 nett untuk single large Mooncake dan mulai Rp 275.000 net untuk tiap kotak yang berisi empat buah Mooncake. Isiannya pun bisa request dengan telur atau tidak,” pungkas Syahroni. eld

HOTEL GRUP perhotelan regional, Red Planet Hotels meluncurkan merek baru untuk 24 properti dari hotel ini yang tersebar di Asia dengan nama “Red Planet”. Perubahan merek tersebut khusus untuk memberikan pengalaman baru menginap di hotel ekonomis untuk para wisatawan.

Sebelumnya, 24 hotel ini

Red Planet, Merek Baru Hotel Ekonomis berada di bawah bendera merek “Tune Hotel”.

“Pada dasarnya kita memberikan tamu apa yang diperlukan, saat check out tidak membayar terlalu banyak.

Pas check in padahal hanya membutuhkan kamar tidur

dan shower,” kata President Director PT Red Planet Indonesia TBK, Suwito saat jumpa pers di The Office Plaza Tower, Jakarta, Selasa (28/7/2015).

Suwito mengatakan hotelhotel ekonomis masih menjadi pasar terbesar untuk para

wisatawan bisnis menengah ke bawah khususnya di ibu kota. Oleh karena itu, lanjut dia, dengan merek baru tersebut para wisatawan dapat berhemat ketika melakukan perjalanan. “Ketika meninggalkan hotel, kita ingin wisa-

tawan berpikir sudah tepat dalam pemilihan tempat menginap,” katanya.

Untuk menambah pelayanan, Suwito mengatakan merek baru Red Planet telah mengikuti perkembangan teknologi informasi. Investasi

seperti WiFi dan aplikasi ponsel pintar, telah dikembangkan pihak Red Planet.

“Ya WiFi sudah pasti. Yang baru lagi, wisatawan dapat memesan kamar secara online dengan diskon 10 persen,” lanjutnya.

Red Planet Hotels merupakan perusahaan perhotelan berfokus pada hotel ekonomis di kawasan Asia. Di Indonesia, Red Planet berada di Bekasi, Makassar, Palembang, Jakarta, Pekanbaru, Solo, dan Surabaya. Dari tujuh hotel Red Planet di Indonesia, jumlah total kamar adalah 1.062 kamar. wah

www.lensaindonesia.com

METROPOLIS

16 Edisi 97/03 - 09 Agustus 2015

Koalisi Majapahit Desak Calon Boneka dan Mahar Politik Diusut Calon boneka dan politik transaksional di Pilwali Surabaya 2015 harus diusut.

KOALISI Majapahit mengaku geram dengan beredarnya kabar bahwa munculnya beberapa nama calon dalam Pilwali Surabaya 2015 dikaitkan dengan adanya calon boneka dan politik transaksional.

Ketua Pokja Koalisi Majapahit, AH Thony, mengatakan seharusnya munculnya kabar memalukan terkait mahar politik dalam Pilwali Surabaya 2015 ini disikapi serius penyelenggara pemilu khususnya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

“Seharusnya Panwaslu sebagai pengawas mencari tahu apakah benar kabar terkait mahar dan politik transaksional itu dilakukan dalam Pilwali Surabaya 2015. Harus dicari tahu itu jangan diam saja,” serunya dalam acara sosialisasi KPU Surabaya dengan Parpol, Kamis (30/7/2015).

Pihaknya menduga kabar tersebut sengaja dihembuskan agar partai yang akan mengusung calon dalam Pilwali Surabaya 2015, berpikir seribu kali untuk mendaftar karena bisa dianggap calon boneka. “Kalau kabar itu dihembuskan dan tidak ada tindakan, berarti ada indikasi sengaja mendiskrediskan peserta Pilwali Surabaya 2015. Ada kesan nantinya ketika serius mengikuti Pilwali Surabaya 2015, akan dinilai sebagai calon boneka,” kata Dosen Fisip Unitomo ini.

Sementara itu, terkait keputusan Koalisi Majapahit untuk mendaftarkan calonnya, AH Thony mengatakan peluang itu fifty-fifty. Pasalnya sampai saat ini belum ada keputusan bersama terkait siapa yagn akan diusung. Saat ini, di internal koalisi sendiri dikabarkan muncul beberapa calon nama, diantaranya Syamsul Arifin yang sudah mendapat

www.lensaindonesia.com

rekom dari DPP. “Sampai saat ini belum ada keputusan itu. Pilihannya ada dua jika tidak ada keputusan ya biarkan ditunda, atau serius mencalonkan figur yang menjadi keputusan bersama,” katanya.

Menanggapi desakan Koalisi Majapahit agar Panwas mengusut isu mahar miliaran untuk calon boneka, Ketua Panwas Kota, Wahyu Hariadi mengatakan, sesuai dengan PKPU 12 tahun 2015 tentang Pencalonan Kepala daerah dan Wakilnya dan UU No 8 tahun 2015 mengenai Pilkada, proses pencalonan mulai pendaftaran hingga penetapan pasangan calon sudah diatur.

Ia mengatakan jika muncul isu mahar politik, untuk Parpol yang belum mendaftarkan calon bukan ranah pidana Pemilu.

“Itu ranah pidana umum, karena mereka belum calon. Nah kewenangan kami memang hanya ketika sudah diputuskan calon,” katanya.

Wahyu mengungkapkan sesuai aturan, tugas Panwas setelah ada penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakilnya. Menyangkut isu mahar politik, ia menegaskan merupakan ranah aparat kepolisian.

“Permintaan itu salah alamat.

Kalau soal suap menyuap apa money politik itu ranahnya pihak berwajib,” terangnya.

Sementara Ketua DPC PKB Surabaya, Syamsul Arifin, mengaku geram dengan tudingan bahwa dirinya muncul sebagai calon boneka dalam Pilwali Surabaya 2015. Tudingan itu dianggapnya tidak beralasan karena sejak awal PKB berkomitmen mencalonkan sendiri kadernya dalam proses demokrasi ini.

“Kalau memang saya calon boneka dan menerima mahar coba dibuktikan jangan asal bicara ke publik. Coba Anda ingat sejak tahun 2014 lalu PKB sudah me-

munculkan beberapa nama calon dari kader sendiri,” kata Syamsul Arifin kepada Lensa Indonesia.

Menurutnya, tudingan itu dilakukan karena ketakutan sendiri dari Parpol lain untuk mencalonkan kadernya dalam Pilwali Surabaya 2015. Hal ini tentunya harus diluruskan agar Pilwali Surabaya 2015 berjalan dengan semestinya dan calon lain dianggap tidak berkualitas.

“Bisa jadi ini bentuk ketakutan karena tidak berani memunculkan calon sendiri. Ini harus diluruskan karena PKB selama ini selalu menjadi partai besar dan berpengaruh terutama di Surabaya dan Jatim,” kata Syamsul.

Sampai saat ini, pihaknya mengaku belum melakukan pembicaraaan dengan partai manapun secara resmi baik dengan Hanura, Nasdem, atau Koalisi Majapahit yang isinya tawar menawar dalam transaksional politik.

“Pertemuan dengan Parpol lain hanya bersifat informal saja, belum resmi. Tidak benar jika kami sudah membicarakan hal-hal terkait pencalonan termasuk dengan Nasdem dan Hanura,” katanya.

Sebelumnya Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur Effendi Choirie, membenarkan jika Partai NasDem Kota Surabaya tidak mendukung pasangan calon manapun alias mengibarkan bendera putih (menyerah).

Baca juga di halaman 3: Dibayar Rp 5 Miliar, PKB Munculkan Calon Boneka?

Alasannya, NasDem masih memiliki integritas politik sehingga enggan mengusung calon boneka.

“Dari pada ikut mendukung calon boneka, lebih baik NasDem kibarkan bendera putih atau tidak mendukung siapapun,” tegas Gus Choi panggilan akrab Effendi Choirie. iwan