Klik website: http://www.lensaindonesia.com/
Edisi 97 03 - 09 Agustus 2015
TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)
Muktamar NU ‘Disandera’ PKB dan Geng Gus Ipul MUKTAMAR ke-33 NU di Jombang pada 1-5 Agustus belum mengarah pada pokok perkara yakni kedaulatan dan pemerataan ekonomi. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai saat ini Indonesia masih ter-
bawa dalam sebuah keadaan, di mana kedaluatan bangsa tergadaikan oleh kepentingan-kepentingan praktis ekonomi dan politik. Hal itu disampaikan Ketua PBNU yang juga Ketua SC Mukta-
mar ke-33 NU KH Slamet Effendi Yusuf dalam pembukaan PraMuktamar NU di Pesantren alKautsar al-Akbar, Medan, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu. “Terkait pemerataan, persoalan ini seharusnya dibawa kepa-
KPK-Nazaruddin Sekongkol Penjarakan Anas Urbaningrum
da masyarakat yang lebih besar, para mustadh’afin, fakir dan miskin. 80 persen kekuatan ekonomi ada pada 20 persen masyarakat Indonesia, 20 persen pun yang hanya menguasai perekonomian hanya 8 persen saja. Persoalan
pemerataan adalah masalah yang serius karena sebagian besar warga NU adalah berada pada garis kemiskinan,” jelasnya. Terbukti, NU pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur pecah suara dalam hal
BPJS DICAP HARAM Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa haram bagi BPJS. Penyelenggaran BPJS disebut menggunakan modus transaksional. Akankah BPJS jalan terus atau distop? KOMISI B 2 Masail Fiqhiyah Mu’ashirah (Masalah Fikih Kontemporer) Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V yang digelar di Pondok Pesantren At Tauhidayah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah, 7-10 Juni 2015 mengeluarkan fatwa bahwa pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bertentangan dengan prinsip syariah Islam alias haram. BPJS Kesehatan dianggap bermuatan unsur gharar (penipuan), maisir (perjudian), dan riba (tambahan nilai/bunga bank) merujuk pada Q.S Al Baqarah 177, 275280; Ali Imran 130; An Nissa 3639); Al Maidah ayat 2. Sementara itu, ada 10 hadits juga menjadi dalil penetapan fatwa tersebut. Merujuk pada Fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa literatur, lembaga itu menyatakan program BPJS Kesehatan, termasuk modus transaksionalnya, belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam. Apalagi, hubungan hukum dan akad antar para pihak. Wakil Ketua Umum MUI sekaligus Ketua Bidang Fatwa MUI, KH Ma’ruf Amin mengatakan, program BPJS Kesehatan tidak memenuhi aspek prosedural dan aspek substansial dalam fikih Islam. Setidaknya ada lima poin yang merujuk BPJS haram. “Aspek prosedural yang pertama, BPJS Kesehatan harus dibuat didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Nah, di BPJS Kesehatan ini tidak ada landasan itu, prosedur tidak sesuai,” ujar Ma’ruf dalam konferensi pers, Kamis (30/7/2015). Aspek prosedural kedua mensyaratkan BPJS kesehatan wajib memperoleh label “sesuai syariah”. “Harus ada ini dari Dewan Syariah Nasional,” ucapnya. Adapun dari aspek substansial,
Jokowi Cuekin Suara Orang PDIP Baca: KPK... Hal 7
DIBAYAR RP 5 MILIAR, PKB MUNCULKAN CALON BONEKA? Politik
3
FOTO BUGIL PRILLY LATUCONSINA BEREDAR DI INTERNET Blitz
6
8
JAWA TIMUR BAKAL DILANDA KEKERINGAN PARAH Jatim Square 12
www.lensaindonesia.com
ORANG-ORANG PDIP tidak ada habis-habisnya ngomongin reshuffle. Mereka meminta menteri yang kinerjanya dianggap kurang maksimal diganti. Tapi suara para elit itu sepertinya dibiarkan saja oleh Presiden Jokowi. Pasalnya, hingga detik ini belum ada kejelasan kapan dilakukan pergantian kabinet. Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko meminta kepada Presiden secepatnya mengganti menteri di sektor ekonomi. Sebab, pelambatan ekonomi yang terjadi saat ini akibat tidak maksimalnya menteri ekonomi bekerja. “Saat ini kebijakan ekonomi para menteri tidak langsung menyentuh. Karena itu tidak ada pergerakan yang berarti dalam perekonomian kita,” sindir Budiman dalam keterangannya persnya kepada wartawan, Kamis (30/7/2015).
Jokowi dan Megawati Soekarnoputri
Budiman menilai, konsep Nawa Cita, pembangunan desa mendapatkan perhatian lebih. Pembangunan desa menjadi salah satu lokomotif perekonomian rakyat. Menurut anggota DPR ini, di
awal pemerintahan Jokowi, ada lebih 40 juta tenaga kerja aktif di desa-desa sudah siap berdiri untuk menerima perintah dari
Baca: Jokowi... Hal 7
MUI menyoroti tiga hal yaitu akad, status uang, dan dana investasi. “Akadnya ini apa dalam BPJS Kesehatan? Akad jadi masalah penting dalam syariah, termasuk dalam ekonomi syariah,” katanya. Mengenai status uang, Ma’ruf mengatakan, duit yang dikumpulkan nasabah juga memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Sementara itu, yang ketiga, yaitu dana investasi, MUI mewajibkan duit tersebut diinvestasikan di bank syariah. “Kalau diinvestasikan di bankbank konvensional maka haram. Harus di bank-bank syariah investasinya,” ucap pria kelahiran 11 Maret 1943 tersebut. Beberapa hal dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan dianggap tidak syariah. Sorotan itu ada pada subsidi silang BPJS yang mengabaikan akad kontrak yang jelas. Padahal, menurut MUI, BPJS bisa mengeluarkan kontrak tabarru’ atau pemindahan hak peserta kepada peserta lain tanpa mendapat keuntungan, atau imbalan, Baca: BPJS... Hal 7
OC Kaligis: Saya Dibiarkan Mati Pelan-pelan oleh KPK PENGACARA Otto Cornelis Kaligis menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menangani kondisi kesehatannya dengan baik. Saat mengeluh sakit pada 16 Juli 2015 lalu, dia mengaku tidak mendapatkan penanganan dengan cepat. “Dokter KPK, dokter Yohannes, dan pengacara saya telah minta pemeriksaan dokter spesialis di RSPAD. Tetapi, tidak ada jawaban KPK. Saya dibiarkan mati pelan-pelan,” tulis Kaligis dalam surat yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, Jumat (31/7/2015). Saat pemeriksaan kesehatan pertama pada 16 Juli 2015, Kaligis dibawa ke Rumah Sakit Polri. Saat itu, ten-
KPK menahan OC Kaligis karena diduga terlibat kasus suap hakim PTUN Medan.
si Kaligis mencapai 190/ 100 mmHG. Baca: OC Kaligis... Hal 7
Kasus Dugaan Korupsi dan Pen-cucian Uang dari Penjualan Minyak Mentah PT TPPI
HARTINI REBUT HATI BUNG KARNO DENGAN SAYUR LODEH Perempuan Tangguh
Baca: Muktamar... Hal 7
Modus Transaksional Penipuan, Perjudian, dan Riba
BEKAS anak buah M Nazaruddin, Yulianis memenuhi tantangan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD untuk membuktikan jika cuitannya di media twitter tentang kasus Anas Urbaningrum adalah betul dan sesuai fakta. Sesuai janjinya, Yulianis datang ditemani mantan politisi Demokrat Gede Pasek Suardika dan tiba di kediaman Mahfud sekitar pukul 14.30 WIB. Pertemuan dilakukan tertutup. Awak media diminta menunggu di luar ruangan sampai pertemuan selesai dan akan digelar konferensi pers. Saat menanti kedatangan keduanya, Mahfud sempat berbincang dengan wartawan soal keinginannya untuk bertemu Yulianis. Menurut Mahfud, awalnya dia heran kenapa hanya akun twitter milikinya dan akun twitter mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang di-mention akun Yulianis soal kasus Anas. Selain keduanya, Yulianis juga mengikutsertakan akun resmi Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam serangkain tweet kasusnya. “Saya heran, apa hubungannya dengan saya dan SBY? Kenapa saya di mention. tidak ada hubungan apapun saya dengan Yulianis. Awalnya saya tidak percaya itu Yulianis, tapi Gede Pasek me-retweet ciutan Yulianis dan memastikan itu milik Yulianis yang asli. Makanya saya tantang dia datang ke tempat saya,” kata di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/07/2015).
Mahfud MD (kanan) bersama Yulianis (tengah) dan Gede Pasek.
sistem pemilihan Rais Aam. Sebanyak 29 PWNU sepakat menolak upaya pemaksaan penerapan sistem ahlul halli wal aqdi atau ahwa atau musyawarah mufakat.
Polisi Periksa Tersangka Baru Kondensat di Singapura Tanpa jaminan dan lelang, pekerjaan sudah diserahkan ke PT TPPI dengan metode penunjukan langsung. BPK kemudian memperoleh sinyalemen bahwa hasil penjualan minyak mentah bagian negara ini, sama sekali tidak ada yang disetor ke negara atau bisa dikategorikan total loss. POLISI sudah mengantongi tersangka baru kasus dugaan korupsi penjualan minyak mentah (kondensat) bagian negara Rp 2 Triliun. Bareskrim kembali mengagendakan pemerikaan bekas Dirut PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Honggo Wen-
dratmo di Singapura. Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Direktorat II Ekonomi Khusus (Kasubdit TPPU-Dit II Eksus) Bareskrim Kombes Golkar Pangarso Rahardjo menerangkan, jajarannya kembali mengagendakan pemeriksaan ter-
Honggo Wendratmo
sangka Honggo di Singapura pada 7 Agustus. Pemeriksaan kedua terhadap
Honggo dilaksanakan dalam kapasitasnya sebagai tersangka. “Sebelumnya diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan sebagai ter-sangka ini adalah pemeriksaan pertama,” katanya. Diketahui, pemeriksaan dalam kapasitas saksi dilakukan pada 8 Juli lalu. Menurut bekas Kapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur terse-but, pemeriksaan sebagai tersang-ka ditujukan guna melengkapi alat bukti perkara yang melilit dua tersangka lainnya, yakni be-kas Kepala BP Migas Raden Priyono dan Deputi Finansial BP Migas, Djoko Harsono. “Kita ingin berkas
perkara tersangka kasus ini segera leng-kap,” jelasnya. Upaya melengkapi berkas perkara, lanjutnya, berkaitan dengan rencana kepolisian melimpahkan berkas perkara tahap pertama ke Kejagung. Bekas Wakapolres Bekasi itu menuturkan, pihaknya belum mengetahui, kapan tersangka Honggo dibawa ke Indonesia. Diinformasikan, sampai sejauh ini kepolisian tengah berupaya agar Honggo yang sakit dan dirawat di sebuah rumah sakit di Singapura dapat dibawa ke Indonesia. Baca: Polisi... Hal 7