Koran Lensa Indonesia Edisi 98

Klik website: http://www.lensaindonesia.com/

Edisi 98 10 - 16 Agustus 2015

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

Pasal Penghinaan Presiden untuk Menangkis Pasal “Karet”

Hukum Tidak Bicara, Senjata yang Bicara

Budi Waseso dan wartawan Lensa Indonesia Oddy Karamoy.

BUWAS SINGA POLRI Nama Budi Waseso semakin popular.

Ada yang bilang karena kontroversi dan ada yang bilang karena prestasi. Yang jelas, ucapannya terkadang memunculkan obrolan lain yang semakin kusir.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini belakangan memancing keributan di tengah warga Muhammadiyyah. Ia menuding petinggi ormas itu, Buya Syafiie Maarif kurang ngerti soal hukum. Saat itu, Buya meminta Presiden Jokowi mencopot polisi yang asal menetapkan tersangka.

Barangkali Komjen Budi paham, untuk terus eksis, ia harus memicu reaksi dari masyarakat. Pro dan kontra pun bermunculan. Ada petisi yang mengecam, ada pula yang mendukung. Eksistensinya pun terus melonjak.

Rentetan kasus yang dianggap sepele selama ini, di tangan Budi, terlihat seolaholah menjadi kasus kakap. Sebut saja Abraham Samad yang menjadi tersangka hanya gara-gara pemalsuan dokumen KTP seseorang bernama Feriyani Liem. Ada pula kasus dua petinggi Komisi Yudisial, Suparman Marzuki dan Taufiqqurahman Syahuri yang ujug-ujug jadi tersangka lantaran mengkritik keputusan Hakim Sarpin.

Aktivis ramai-ramai meradang. Ia dianggap pemicu kriminalisasi terhadap pembela hukum. Opini masyarakat tentang Budi pun bermunculan hingga akhirnya lahir semboyan ‘Buwas Bikin Aktivis Was-Was’.

Budi adalah contoh wajah institusi Polri yang lahir setelah peristiwa reformasi 1998.

Ia tahu betul bahwa kekuatan media sebagai pembentuk opini, dapat digunakannya sebagai penentu baik atau buruk. Saat Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh komisi antirasuah, masyarakat berbondong-bondong mempersepsikan BG merupakan wajah kriminal. Beda halnya ketika Abraham Samad atau Bambang Widjojanto menjadi pesakitan, mereka dianggap telah menjadi korban kriminalisasi. Benar atau salah di sini semakin bias.

Secara perlahan tapi pasti, Budi mencoba mengubah persepsi itu dengan tampil sebagai figur publik yang ucapannya tak perlu diuji. Polri selama ini yang kadung basah dengan percikan korup karena ulah oknum anggotanya, mulai tampak mengambil hati masyarakat.

Baca: Buwas... Hal 7

MUKTAMAR NU ‘TIDAK SAH’ Politik

3

LAWAN “SETAN” BEGAL BERKEDOK LEASING Sorot

5

MUHAMMADIYAH DAN AISYIYAH DIPIMPIN PASUTRI Perempuan Tangguh

8

SANDIWARA BESAR DWELLING TIME TERKUAK Nasional

9

DEMOKRAT DAN PDIP MUNCULKAN CALON BONEKA? Jatim Square 12

www.lensaindonesia.com

Menghina dan mengkritik berbeda konteksnya.

Dihidupkannya lagi pasal penghinaan presiden sebenarnya untuk memproteksi masyarakat yang bersikap kritis agar tidak terjerat pada pasal-pasal “karet”.

MANTAN Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono mengaku setuju jika pasal penghinaan terhadap kepala negara diatur dalam KUHP. Penghinaan terhadap Presiden, menurut dia, harus diproses secara hukum.

“Menghina Presiden memang salah. Masa (Presiden) dipilih, disuruh pimpin negara, lalu dihina. Ya tidak bisa, dong,” ujar Hendro di kompleks

Mabes Polri, Jakarta, Jumat (7/8/ 2015).

Alumnus Akademi Militer 1967 itu menegaskan bahwa hukum harus bisa menyelesaikan persoalan penghinaan kepada presiden. “Siapa saja kalau dihina dan hukum tidak bicara, nanti yang bicara senjata. Itu kan Cicero yang bilang begitu.

Jokowi Rangkul Erick Thohir Benahi Sepakbola Indonesia PSSI dan Kemenpora Tidak Dipercaya Lagi?

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) sepertinya sudah tidak percaya lagi dengan PSSI dan Kemenpora, apalagi melihat kisruh keduanya yang tak ada titik temu. Buktinya, Jokowi menerima Presiden Komisaris Mahaka Group Erick Thohir di Istana Merdeka. Adapun pembahasan utama adalah berkenaan dengan sepak bola Piala Presiden.

“Saya rasa memang mengenai Piala Presiden di mana tentu pada saat ini presiden sendiri menginginkan sesuatu yang terus bergulir di masyarakat, terutama inikan hiburan di masyarakat yang sangat di tunggutunggu,” kata Erick Thohir di Istana usai bertemu Jokowi di Istana, Jakarta, Jumat (7/8/2015).

Kapasitas Erick dalam hal ini adalah penyelenggara Piala Presiden. Turnamen sepak bola Piala Presiden ini tak akan suk-

Erick Thohir

ses jika tidak didukung oleh semua pihak.

“Kami di sini juga tentu sebagai yang menjalankan tentu juga terima kasih kepada semua pihak yang mendukung kita tidak

mungkin piala presiden bisa berjalan kalau tidak didukung oleh semua,” jelas Erick yang juga Presiden Inter Milan ini.

Baca: Jokowi... Hal 7

Baca: Eks KaBIN... Hal 7

Hari Anti Korupsi Sedunia Digelar di Bandung KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memilih Kota Bandung sebagai tempat peringatan hari anti korupsi sedunia pada tanggal 9-11 Desember 2015 mendatang.

Kota Bandung mengalahkan dua kandidat lainnya yakni kota Surabaya dan Solo.

Direktur dan Pelayanan Masyarakat KPK, Sujanarko mengatakan, dipilihnya Bandung dikarenakan kota ini telah siap dari inovasi IT, infrastruktur, budget dan yang lainnya.

“Dengan pertimbangan kriteria itu, saya berharap kota Bandung menjadi pilihan yang tepat diantara dua kota lainnya,” ujarnya usai bertemu Walikota Bandung di balaikota Bandung, pekan lalu.

Menurutnya, Bandung telah menjadi contoh kepada kotakota lainnya bagaimana transparansi birokrasi dikelola cukup baik. Alasan itu pula juga yang membuat Bandung dipilih jadi tuan rumah hari anti korupsi sedunia.

“Saya melihat Kota Bandung dapat menjadi contoh, bagaimana kota ditata dan dikelola dengan baik dari sisi transparansi, sadar hukum dan lain-lain,” katanya.

Sebelum acara puncak pada 911 Desember, KPK akan mengadakan pra-event yang bekerjasam adengan penyandang disabilitas 27 September mendatang.

Mereka akan mende-klarasikan dan mengampanyekan gerakan anti korupsi.

Baca: Hari... Hal 7

Solusi Ciamik Yusril Hindari Calon Tunggal Pilkada TUJUH daerah terancam gagal menyelenggarakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 lantaran hingga perpanjangan masa pendaftaran hanya mempunyai satu calon. Ketujuh daerah tersebut adalah Tasikmalaya, Surabaya, Blitar, Pacitan, Mataram, Timor Tengah Utara (NTT) dan Samarinda.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra berpendapat, Pilkada di daerah tersebut ditunda sampai tahun 2017. Melalui akun Twitter pribadinya, Kamis (6/8), Yusril menerangkan, penerbitan Perppu untuk mengakomodasi tujuh daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon peserta belum lah penting.

“Amandemen terhadap UU Pilkada memang perlu, tetapi tidaklah mendesak untuk m-

Yusril Ihza Mahendra

enerbitkan Perppu mengatasi masalah di 7 daerah itu,” katanya.

Baca: Solusi... Hal 7

Aset 2,9 Juta Karyawan Diserobot Mafia Tanah, Uang Negara Rp 24 M Terancam Hilang (Bagian 12)

Satu Persatu ‘Kaki Tangan’ Henry Gunawan jadi Tersangka ‘Kaki tangan’ Henry Gunawan dalam penyerobotan tanah milik Puskopkar Jatim satu persatu ditetapkan menjadi tersangka.

Setelah Minarto berstatus tersangka, diharapkan novum baru berupa dokumen TKD bisa menjadi bekal penyidik Polda Jawa Timur untuk membuka SP3 dengan terlapor Renny.

LAPORAN Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) Jatim terhadap mantan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo Ir. Minarto, MM ke Polres Sidoarjo, membuahkan hasil.

Dalam laporan polisi No. LPB/ 229/VI/2015/JATIM/RESSDA disebutkan yang bersangkutan

(Puskopkar) telah melaporkan perkara tindak pidana pejabat dengan ancaman pasal 421 KUHP dan pasal 264 KUHP. Minarto dituduhkan menyalahgunakan kekuasaan/jabatan dan atau menggunakan akte otentik palsu. Atas pelaporan tersebut, Minarto akhirnya ditetapkan

Henry Gunawan

sebagai tersangka.

Kasus penyerobotan tanah seluas 24 hektar milik Pusko-

par Jatim di Desa Pranti, Juanda, Jawa Timur, oleh Henry Gunawan selaku PT Gala Bumi Perkasa, faktor utama penyebab kisruh adalah diterbitkannya dua peta bidang tanah yang dilakukan BPN Sidoarjo di mana Minarto saat ini masih menjabat sebagai kepala BPN. Kuasa hukum Puskopkar Jatim, Soehirman, SH, selama ini pihaknya sudah mencurigai ‘agenda tersembunyi’ antara Henry Gunawan dengan pihak BPN Sidoarjo sehingga bisa meloloskan dua peta bidang tanah.

Modus penyerobotan yang dilakukan Henry, kata Soehirman, dilakukan melalui kaki tangan-

nya Renny Susetyowardhani.

“Mereka patut dicurigai bersekongkol menerbitkan peta bidang aspal untuk dijual kembali dengan harga murah. Tujuan mereka menguasai lahan yang bukan haknya. Henry melihat peluang itu. Ini adalah cara-cara yang dilakukan kebanyakan mafia. Padahal sudah jelas selama ini tanah tersebut merupakan Tanah Kas Desa (TKD) Desa Pranti, Sedati, Sidoarjo, yang telah dibebaskan oleh Puskopkar dengan jaminan BTN,” terang Soehirman ditemui Lensa Indonesia di Hotel Oval, Jumat (7/8/2015).

Baca: Polisi... Hal 7

EKBIS

2 Edisi 98/10 - 16 Agustus 2015

Maskapai Penerbangan Ditawari Mendarat di Bandara Bawean PENGELOLA Bandara Bawean, Jawa Timur, mendekati beberapa maskapai penerbangan agar beroperasi (lepas landas dan mendarat) di bandara satu-satunya di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, itu.

Bandara Bawean dikelola Kementerian Perhubungan dan secara administrasi, Satuan Penyelenggara Bandara Bawean berada di bawah naungan Unit Penyelenggara Bandara Kelas III Trunojoyo Sumenep.

“Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan register atas Bandara Bawean yang berarti sudah bisa dioperasionalkan,” kata Kepala Unit Penyelenggara Bandara Kelas III Trunojoyo Sumenep, Wahyu Siswono, Jumat, (7/8/2015).

“Sejak beberapa waktu lalu, kami melakukan penjajakan kepada beberapa maskapai untuk memanfaatkan Bandara Bawean,” ujar dia.

“Beberapa maskapai yang kami jajaki itu adalah perusahaan penerbangan yang memiliki pesawat kecil dengan dua mesin dan berdaya angkut sekitar 20 penumpang,” ungkap Siswono.

Bandara Bawean punya fasilitas untuk operasionalisasi pesawat terbang berkapasitas 20 tempat duduk, semidal NC-212 Aviocar atau Cessna 172 Caravan.

“Mohon maaf, kami belum bisa menyebut secara rinci beberapa maskapai yang kami dekati itu untuk memanfaatkan Bandara Bawean. Intinya, lebih dari satu maskapai yang kami ajak komunikasi,” ujarnya. ans

Indigofera, Alternatif Pakan Ternak Masa Depan SWASEMBADA daging sapi bisa dicapai dengan berbagai cara. Salah satunya dengan penguatan pakan sapi potong. Berbagai riset dikembangkan, termasuk yang terbaru, aplikatif dan punya prospek sebagai alternatif pakan ternak hijauan yaitu tanaman indigofera atau tanaman nila.

Indigofera mulanya diabaikan, kini dinilai prospektif dan sedang dikembangkan Direktorat Jenderal Peternakan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian. Alternatif pakan tengah dicari para peternak, sebab biaya terbesar usaha peternakan yaitu penyediaan pakan yang mencapai 70-80% dari keseluruhan biaya produksi.

Mulut ke mulut banyak yang membuktikan dan banyak permintaan. Jual benih, jual tepung, jual pellet pasti laku.

“Indigofera tengah booming sebagai alternatif pakan baru. Proteinnya tinggi, mudah ditanam, bisa menghemat, ditanam di mana saja cocok. Hasil riset dari IPB yang aplikatif dan cukup prospektif, makanya kita kembangkan,” ungkap Mursyid Maksum, Direktur Pakan Ditjen PKH Kementerian Pertanian, di ruangannya, Gedung C Kementerian Pertanian, Kamis (6/8/2015).

Mursyid menjelaskan, daun dari tanaman legum ini digemari ternak seperti sapi perah, sapi potong, dan kambing. Tahun ini pihaknya memulai pilot project di beberapa daerah mengembangkan tanaman indigofera.

“Kami kembangkan mulai dari benih, sengaja kami minta tanam ke kelompok-kelompok percontohan. Beberapa kelompok pilot project bahkan sudah bisa buat tepung indigofera. Secara ekonomis lebih murah dari sumber protein yang lain termasuk jagung,” terangnya.

Tanaman yang belum dimanfaatkan ini, punya nilai protein kasar tiga kali lebih besar dari jagung.

Jagung punya protein kasar 8,9% sedangkan indigofera mengandung protein kasar 27,97%. Ini yang menjadikan jenis legum ini prospektif untuk pakan ternak hijauan.

Selain itu, dengan memanfaatkan indigofera, ternak mendapat asupan protein kasar yang tinggi.

Tidak hanya kenyang jerami seperti yang selama ini dilakukan peternak.

“Peternak kita selama ini orientasinya masih dikasih jerami yang banyak dan sapi kenyang. Tapi gizinya belum diperhitungkan. Sapi butuh pakan yang kualitasnya baik. Sapi butuh 14-16% protein kasar,” kata Mursyid.

Respons pasar pun muncul, pabrik pakan mulai tertarik. “Peternak bisa menjual dalam bentuk tepung, pellet atau bibit. Bijinya sekarang harganya Rp 300.000/kg. Pabrik pakan mulai tertarik dengan tepungnya,” ungkap Mursyid.

Meski demikian diakui Mursyid, ada kendala persaingan lahan dengan komoditas lain untuk menanam indigofera.

Padahal sebetulnya, menurut Mursyid indigofera cocok dikembangkan karena tidak bersaing penggunaannya.

“Jagung saingan dengan makanan manusia.

Indogofera belum termanfaatkan, benihnya lokal, sedangkan lainnya benih masih impor. Bisa dikembangkan dimana-mana. Sudah diuji lab di Singapura. Tinggal kembangkan secara massal,” tutur Mursyid.

Mursyid berharap, kelompok pilot project bisa berhasil dan direplikasi ke daerah lain. Terutama kelompok yang sudah dibantu fasilitas pengolahan tepung dan pellet. Langkah ini dapat berkontribusi menyediakan pakan yang berkualitas.

Peluang pasar pun terbuka. Mursyid ingin mencontoh Thailand yang sudah bisa menjadikan tanaman pakan ternak punya pasar sendiri.

“Kami terinspirasi Thailand yang punya pasar bibit tanaman pakan. Bibit tanaman pakan ternak saja bisa jadi pasar tersendiri. Kami ingin ke depan ang/dt nya seperti itu,” tutupnya. www.lensaindonesia.com

Jokowi Malas Dengar Pengusaha yang Suka Mengeluh PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kalangan pengusaha, khususnya para eksportir untuk tidak hanya mengeluh dalam bersaing di pasar. Presiden justru menantang pengusaha untuk gigih bertarung, terutama pada saat perekonomian melesu.

“Saya malas lihat pengusaha yang suka mengeluh.

Sekecil apa pun peluang harus dimasuki,” kata Presiden Jokowi saat meresmikan pelepasan ekspor sejumlah komoditas unggulan Pemerintah Provinsi Sulsel di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (3/8/2015).

Ekspor tersebut meliputi 27 komoditas termasuk Virgin Coconut Oil (VCO) kualitas Gold dengan nilai Rp 1,201 triliun. Khusus untuk VCO, akan dikirim ke Jepang, yang menjadikan komoditas ini primadona. Selain Jepang, komoditi Sulsel juga diekspor ke 24 negara meliputi 333 peti kemas.

Presiden Jokowi mengaku sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong percepatan akselerasi pembangunan ekonomi nasional.

“Ekonomi melambat tapi jangan membuat kita kehabisan akal, Provinsi di Indonesia ha-

rus mampu menangkap peluang yang ada untuk mampu berdaya saing,” pesan Jokowi.

Presiden lantas menunjuk contoh komoditas yang tidak dipikirkan di sejumlah daerah tapi justru disiapkan di Sulsel, seperti dedak gandum dan telur ikan terbang.

Sebelumnya Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyebut ekspor ini merupakan jawaban atas pelemahan ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini.

Tampak hadir dalam acara pelepasan ekspor itu antara lain hadir antara lain Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri PAN Yuddy

Chrisnandi, Menteri Pendidikan Anies Baswedan, dan Ketua DPD-RI Irman Gusman.

Menyinggung mengenai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar AS, Presiden Jokowi meminta para pengusaha dan eksportir memanfaatkannya dengan membuka pasar ekspor baru.

Menurut Presiden, biasanya kita hanya melihat pasarpasar tradisional, seperti Amerika, Eropa, Tiongkok, Jepang, Korea. Padahal banyak negara-negara lain yang pasarnya bisa dimasuki.

“Beberapa negara di Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah dan negara-negara lainnya memberikan peluang ko-

moditas dan produk dari Indonesia,” ungkap Jokowi.

Presiden mengaku dirinya menjadi sangat optimistis sekali (dengan perekonomian) bahwa yang namanya pelemahan rupiah oleh dolar AS ada yang manfaatkan dan mendapatkan keuntungan.

Dengan posisi Rupiah di angka Rp13.400-Rp13.500 per dolar AS, menurut Presiden, tidak ada masalah asal setiap wilayah mampu memanfaatkan potensi daerahnya. Presiden Jokowi memberi apresiasi atas prestasi Sulsel yang mampu membuka peluang ekspor dengan meningkatkan neraca perdagangan.sita/bbs

Menteri Susi Sebut Importir Garam Tak Hargai Negara Menteri Susi Pudjiastuti beranggapan importir garam tidak menghargai negara.

Sementara Menteri Rachmat Gobel memandang lain, impor garam hanya untuk industri dan tak akan mengancam petani garam lokal.

MENTERI Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti merasa negara tak dihargai oleh para importir garam. Pasalnya, upaya pemerintah meningkatkan produksi garam tak dibarengi penurunan impor garam oleh para pengusaha.

“Saya merasa keinginan negara tak dihargai stakeholder (importir) garam,” ujar Susi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (5/8/2015).

Menteri asal Pangandaran Jawa Barat itu menuturkan, pemerintah sudah berupaya meningkatkan produksi garam nasional dengan menambah lahan petani garam. Pemerintah juga menggelar rapat bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan importir garam. Namun lanjut dia, rapat selama 6 jam itu tak menemui kata sepakat.

Susi mengatakan bahwa para importir enggan menurunkan impor garam lantaran menilai kualitas garam petani dalam negeri tak sesuai dengan kebutuhan industri. “Mereka (petani) banyak yang kecewa karena tidak adanya good will.

Para importir bilang ‘kalau memang harus pakai garam lokal untuk kebutuhan industri, kualitasnya tidak sebagus impor’,” kata menteri nyentrik itu.

Kekesalan Menteri Susi atas

keputusan Kementerian Perdagangan yang menerbitkan izin impor garam untuk industri akhirnya disampaikan ke Presiden Joko Widodo pada Kamis (6/8/2015).

Susi mengadukan kekhawatirannya atas nasib petani garam lokal yang akan merugi akibat gempuran garam impor tersebut. Susi menuturkan, impor garam harus diawasi betul agar tak sampai merugikan petani. Pasalnya, saat ini impor yang rencananya akan dibuka pemerintah sampai 2,2 juta ton.

Padahal, kebutuhan industri hanya cukup 1,1 juta.

Sisa lebih garam impor itu ditakutkan Susi akan mengalir ke konsumsi rumah tangga yang menjadi pasar garam lokal.

“Melebihi yang dibutuhkan industri akhirnya masuk ke pasar lokal untuk aneka pangan dan lain sebagainya ini mestinya dijaga dan yang selalu terjadi setiap kali adalah mereka masuk pada saat panen raya ini yang saya pikir ya jangan begitu lah,” kata Menteri Susi.

Dia menjelaskan, perusahaan importir sah-sah saja mengangguk keuntungan. Namun, pemerintah harus mengontrolnya karena menurut Susi pemerintah juga sudah menggelontorkan banyak uang untuk program pemberdayaan petani dan peningkatan kualitas garam lokal.

Menteri Susi Pudjiastuti dan Menteri Rachmat Gobel tidak sepaham soal impor garam.

Pemerintah pun sudah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Garam. Total seluruh anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk industri lokal ini mencapai sekitar Rp 600 miliar. “Pemerintah akan buang uang banyak, bukan sedikit,” kata dia.

Menurut Susi, Presiden Jokowi saat ini tengah mempelajari izin impor garam itu. Dia yakin Jokowi akan berpihak pada kebutuhan nelayan lokal. Dia pun meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa dilibatkan dalam setiap pemberian izin impor garam, selain Kementerian Perdagangan.

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel akhirnya angkat bicara. Gobel membenarkan izin impor garam dilakukan namun hanya untuk garam industri dan tak akan mengancam petani garam lokal.

“Nanti saya bicara sama dia (Susi) ya. Persoalan di bumi kita ini, impor garam industri sama garam konsumsi itu satu HS number. Itu sedang kita pe-

Menaker Apresiasi PTPN X Terapkan SMK3 MAKIN tumbuhnya dunia indistri di tanah air, mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengarah pada peningkatan kualitas manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) khususnya di lingkungan pabrik gula.

“Dulu pikiran saya jika masuk ke pabrik gula adalah kotor, tidak aman, dan rentan terjadi kecelakaan kerja. Tapi sekarang saya melihat itu sudah berubah, seperti di Pabrik Gula Djombang Baru ini. Kementerian akan terus mendorong agar semua pabrik gula mematuhi aturan ketenagakerjaan, baik soal K3 maupun hubungan industrial,” ucap M. Hanif Dakhiri, Menteri Ketenagakerjaan saat mengunjungi Pabrik Gula Djombang Baru milik PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) di Kabupaten Jombang, Senin (3/8/2015).

Hanif menegaskan, kini masih sedikit pabrik gula mampu menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Padahal sangat diperlukan untuk memastikan adanya sistem terintegrasi di lingkungan bisnis untuk menciptakan kondisi terbaik bagi

semua pihak yang terlibat di dalamnya. Apalagi pabrik gula yang wilayah kerjanya sangat kompleks, dengan adanya mesin bertekanan tinggi.

“Pemberlakuan SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan untuk pengendalian risiko terkait kegiatan kerja yang aman, efisien, dan produktif. Ini akan terus didorong oleh Kementerian.

Nantinya diawasi oleh Dirjen Pembinaan dan Pengawasan.

Saya ingin semua pabrik taat aturan. Tentu ada sanksi jika melanggar,” imbuh Hanif.

Mennaker sangat mengapresiasi dua pabrik gula milik PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) yang sudah menerapkan SMK3 secara penuh, yakni PG Gempolkrep (Mojokerto) dan PG Modjopanggung (Tulungagung). Yang sekaligus PG pertama di Indonesia menerapkan dan lulus audit SMK3.

“Dengan kualitas K3 yang baik, kesejahteraan yang secara bertahap terus meningkat, serta jaminan sosial menyeluruh lewat BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, para buruh bisa konsentrasi penuh upaya memacu Jadi, buruh jangan hanya

kuat di luar, di jalan (untuk demonstrasi), namun juga harus tangguh di dalam pabrik, bekerja giat di pabrik.

Harus dibalik pemikirannya, harus kuat di dalam pabrik dengan dialog yang bagus bersama manajemen untuk hasilkan kinerja optimal, sehingga yang teriak-teriak di luar pabrik bisa diminimalkan,” ungkap Hanif.

Pada kesempatan yang sama, Subiyono, Dirut PTPN X mengatakan, pihaknya juga berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan K3. Di antaranya mengontrol permesinan, memastikan alat pelindung diri (APD) yang memadai, meningkatkan in-house keeping, bebas pencemaran lingkungan, juga terus mengedukasi kepada seluruh tenaga kerja.

“Saat ini kami mempunyai 427 tenaga kerja yang berkompetensi K3 yang terdiri atas ahli K3 kimia, K3 listrik, K3 umum, K3 kebakaran, K3 spesialis, operator dan pesawat uap, dan beberapa posisi lain. Kami juga telah membentuk Lembaga Panitia Pembina K3 di semua unit usaha dan anak perusahaan,” tandas eld Subiyono.

lajari yang dimaksud bu Susi itu apa, garam industri kan tidak dibuat di dalam negeri karena spec-nya beda,” ujar Gobel, Kamis (6/8/2015).

Menurut Gobel, garam industri tidak bisa dikonsumsi.

“Apa persoalannya? Mengganggu garam konsumsi nggak? Nggak bisa dimakan itu barang!” tukas dia.

Garam untuk industri, lanjut Gobel, biasa digunakan untuk industri farmasi, kaca, hingga pengeboran. Garam jenis ini pun disebutnya masih belum mampu diproduksi dalam negeri.

Maka dari itu, Gobel pun heran jika Susi menilai garam industri itu akan mempengaruhi garam konsumsi yang berasal dari petani lokal. Dia pun menyebutkan banyaknya kuota garam impor yang akan masuk ke Indonesia karena kebutuhan industri yang meningkat. “Kalau industrinya besar kan kebutuhannya besar juga,” ucap dia.

Sementara Menteri Susi, dalam waktu dekat, berencana membentuk badan audit yang

akan mengawasi pelaksanaan impor garam yang mulai dilakukan sejak 30 Juni lalu itu.

“Misal, Asahi impor sekian, kita juga mau tahu PT apa impor.

Yang bukan industri kalau bisa tidak boleh impor,” ucap Susi.

Berdasarkan catatan KKP, pada 2014 jumlah impor garam mencapai 2,2 juta ton. Sementara tahun ini, garam yang diimpor mencapai 405.000 ton. Sementara itu berdasarkan keterangan Kementerian Perdagangan, saat ini kebutuhan garam nasional untuk konsumsi sebanyak 1,7 juta ton dan garam untuk industri sebanyak 2,1 juta ton per tahun. Sementara itu, produksi garam nasional hanya 2,1 juta ton. Itu pun garam konsumsi, bukan garam industri.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementrian Perdagangan Partogi Pangaribuan sempat mengatakan bahwa garam konsumsi dan Industri memiliki perbedaan, yaitu pada kadar NaCl-nya. Untuk garam konsumsi, kadar NaCl ada di bawah 98 persen. Sementara itu, pada garam industri, kadar NaCl harus mencapai 98 persen.

“Garam konsumsi kita sisa sekitar 400.000 ton setiap tahun. Misalnya, jika sisa garam konsumsi itu dikembangkan kembali dengan meningkatkan kandungan NaCl hingga 98 persen, maka pemerintah masih akan tetap impor garam (1,7 juta ton garam industri) karena kebutuhan garam industri hanya berkurang 400. 000 ton (dari kebutuhan 2,1 juta ton),” kata Partogi seusai acara Seminar Nasional Garam 2015 di Jakarta, Mei lalu. sab/yog

Produsen Ponsel Wajib Rakit di Indonesia Mulai 2016 SEJUMLAH merek ponsel yang beredar di dalam negeri terancam tak lagi bisa beredar, bila importir dan produsen merek tersebut tak menanamkan investasinya di Indonesia.

Pemerintah memberi waktu hingga Februari 2016 bagi mereka, untuk segera merealisasikan investasinya merakit atau lebih baik lagi proses manufaktur atau produksi.

Direktur Industri Elektronika dan Telematika, Kementerian Perindustrian, Ignasius Warsito mengatakan, sesuai dengan ýPeraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 38 Tahun 2013, tentang Ketentuan Impor Ponsel, Handheld, dan Tablet, importir terdaftar (IT) wajib menanamkan investasi dalam bentuk apapun di Indonesia, termasuk merakit ponsel.

“Mereka sudah berkomitmen untuk merakit di sini. Istilahnya investasi, dalam bentuk apapun. Tak harus bangun pabrik, bisa juga design house, research and development di sini.

Jatuh temponya dalam 3 tahun, yaitu Februari 2016,” tutur Warsito, Kamis (6/8/2015).

Jika komitmen tersebut dilanggar, maka merek-merek

tersebut taký bisa beredar di Indonesia. “Nanti otomatis akan kesetop sendiri. Dia kan nggak bangun (perakitan), berarti dia nggak mau. Otomatis impornya pun akan kesetop sendiri. Tapi kalau impor boleh seperti untuk uji pasar, tapi tidak lebih dari setahun,” tutur Warsito.

Ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh importir merek ponsel yang masuk ke Indonesia. Nantinya juga, pemerintah bakal mengarahkan importirimportir yang jumlahnya cukup banyak, termasuk distributor tersebut untuk hanya memegang satu merek saja.

Tujuannya adalah agar pengawasan terhadap IMEI atau nomor ponsel lebih jelas, dan mengurangi beredarnya ponsel ilegal. Ketentuan ini ada kaitannya dengan Permenperin No. 108 Tahun 2012 mengenai Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet. Semua ponsel yang beredar di Indonesia harus terdaftar di database Kementerian Perindustrian.

Jika tidak, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika bisa menonaktifkan ponsel atau tablet tersebut. zul/ang/dt

3

POLITIK

Edisi 98/10 - 16 Agustus 2015

Haedar Nashir Resmi Nahkodai Muhammadiyah Periode 2015-2020 HAEDAR Nashir akhirnya disetujui sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah 2015-2020 menggantikan Din Syamsuddin.

Haedar yang meraih suara terbanyak dalam pemilihan pimpinan Muhammadiyah, diusulkan oleh 13 pimpinan Muhammadiyah jadi calon Ketum dan ditetapkan oleh Muktamarun dalam Sidang Pleno ke VIII menjadi ketum PP Muhammadiyah.

“Sidang 13 pimpinan Muhammadiyah berjalan lancar dan tertib

sehingga hanya berlangsung 10 menit. Sidang tersebut, menghasilkan calon ketum dan sekretaris umum PP Muhammadiyah periode 2015-2020,” ujar Ketua Panitia Pemilihan Dahlan Rais di Lantai III, Balai Sidang Universitas Muhammadiyah Makkasar, Jalan Alaudin, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (6/8/2015) malam.

Dahlan kemudian mengungkapkan bahwa sebagaimana diatur dalam AD/ART organisasi Muhammadiyah, calon ketum

umum ditetapkan dalam sidang Muktamar dan sekretaris umum hanya diumumkan saja.

“Sidang 13 pimpinan mengusulkan ketua umum PP Muhammadiyah Periode 2015-2020 adalah Dr. Haedar Nashir,” kata Dahlan.

Kemudian Dahlan melanjutkan, “Bisa diterima?,” “Apakah bisa bisa diterima hadirin sekalian?” tanya Dahlan.

Semua peserta Muktamar menyahut yang diiringi tepuk tangan,

“Bisa” Palu sidang pun diketok oleh ketua sidang menandakan Haedar resmi menjadi Ketua umum PP Muhammadiyah lima tahun ke depan.

“Sidang yang bersamaan memilih dan menetapkan sekretaris umum adalah Abdul Mu’ti,” tambah Dahlan.

“Sidang berjalan dengan tertib lancar sehingga hanya membutuhkan waktu 10 menit,” ucap licom/bbs nya.

Haedar Nashir jadi nahkoda Muhammadiyah untuk lima tahun ke depan.

KH Said Aqil dan KH Ma’ruf Amin Pimpin PBNU 2015-2020

MUKTAMAR NU ‘TIDAK SAH’ Ketua Bawaslu, Muhammad, menegaskan perpanjangan pendaftaran di tujuh daerah yang memiliki calon tunggal bukanlah pelanggaran.

Bawaslu Rekom KPU Perpanjang Pendaftaran KEPUTUSAN perpanjangan masa pendaftaran Pilkada 2015 di tujuh daerah yang sebelumnya ditunda diapresiasi Bawaslu RI. Ini merupakan alternatif menghadapi kebuntuan calon tunggal dan mencegah terjadi penundaan pelaksanaan Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan rekomendasi itu akan dilakukan karena dilandasi oleh pertimbangan tertentu. “Saya kira KPU RI punya pertimbangan sendiri untuk memutuskan. Insya Allah hasilnya sudah ada dan akan dilaksanakan,” kata Muhammad saat berkunjung ke kantor Bawaslu Surabaya di Jl Arif Rahman Hakim, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (6/8/2016). Kunjungan itu dikemas dalam acara pengarahan kepada petugas Panwascam di 31 kecamatan.

Menurutnya, dalam rapat tertutup dengan KPU RI dan DPC semalam terdapat beberapa opsi yang diajukan diantaranya perpanjangan selama tiga hari dan tujuh hari.

“Kita menyatakan selama tujuh hari agar parpol memiliki persiapan yang cukup mencalonkan pasangannya maju dalam Pilkada,” kata Muhammad.

Ia mengatakan, rekomendasi yang diberikan berlandaskan pada UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Tujuannnya, untuk memastikan pelaksanaan Pilkada serentak berjalan sesuai ketentuan. “Bawaslu diberi kewenangan memberi koreksi terhadap masalah yang ada sebagai jalan keluarnya,” tandasnya.

Muhammad menegaskan, dengan perpanjangan masa pendaftaran terakhir kalinya ini, tentunya sebagai solusi agar tidak berpengaruh terhadap tahapan pilkada yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini KPU bisa mengurangi masa kampanye yang cukup panjang yakni 100 hari.

“KPU bisa mengurangi masa kampanye, kemudian menambah waktu pendaftaran. Dan, ini bukan pelanggaran,” terangnya.

Dengan adanya kepastian dibukanya pendaftaran kembali bagi calon kepala daerah dan wakilnya untuk mengikuti Pilkada 2015, maka akan ada perbaikan atau revisi pada PKPU 12 tahun 2015 tentang pencalonan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

“Nanti ada revisi PKPU, KPU berwenang untuk memperbaiki,” katanya.

Sementara itu, Purnomo Satriyo Komisioner KPU Surabaya bidang Hukum dan SDM mengatakan apapun keputusan KPU RI akan dilaksanakan.

Namun sampai saat ini pihaknya belum menerima keputusan resmi terkait kebijakan perpanjangan masa pendaftaran Pilkada 2015.

“Kita belum menerima surat perintah atau keputusan resmi terkait perpanjangan. Pastinya kita akan melaksanakan sesuai rekomendasi itu. Tapi kita gak mau komentar atau berandai andai hasilnya seperti apa?,” kata Purnomo.

Sementara Direktur Sinergi Masyarakat untuk demokrasi Indonesia (SIGMA) Said Salahuddin mengkritik langkah Bawaslu yang memberikan rekomendasi kepada KPU perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon pilkada di tujuh (7) daerah yang hanya mempunyai pasangan calon tunggal.

Menurut Said, Bawaslu tidak boleh mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk memperpanjang masa pendaftaran. Sebab kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang (UU) kepada Bawaslu untuk mengeluarkan rekomendasi hanya terkait dengan dugaan pelanggaran dan sengketa Pilkada.

“Saya percaya KPU dan Bawaslu punya maksud baik memperpanjang masa pendaftaran agar tujuh daerah yang saat ini hanya punya bakal pasangan calon tunggal tetap bisa melaksanakan pilkada serentak di tahun 2015. Tetapi, saya mengkritik upaya mereka menyiasati kekurangan undang-undang dengan cara melanggar undang-undang,” tegas Said, Kamis (06/08/2015).

Said menjelaskan, munculnya bakal pasangan calon tunggal di satu daerah, sama sekali tidak bertalian dengan dugaan pelanggaran dan sengketa.

“Jadi apa dasarnya Bawaslu membuat rekomendasi itu? Tidak ada satupun norma dalam UU Pilkada yang memberikan kewenangan tersebut kepada Bawaslu,” wan pungkas Said.

Dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama akhirnya memutuskan Kiai Said Aqil Siradj menjadi ketua PBNU dan Rais Aam KH Makruf Amin periode 2015-2020.

Namun ada ratusan muktamirin yang menganggap hasil muktamar tersebut tidak sah.

PEMILIHAN Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama, berakhir hingga pukul 01.30 WIB dinihari, Kamis (6/8/ 2015). Pemilihan dilakukan dengan cara voting tertutup yang diikuti oleh 417 muktamirin dari seluruh peserta yang berjumlah 508 orang.

Pimpinan Sidang Pleno Pemilihan Ketua Umum PBNU Periode 2015-2020, KH Ahmad Muzakky, menyampaikan bahwa jumlah peserta yang hadir dalam sidang pleno, memenuhi kuorum. Karena jumlah yang hadir lebih dari separuh seluruh jumlah peserta.

“Sudah memenuhi kuorum dan bisa dilakukan pemilihan ketua umum,” kata pimpinan sidang. Satu persatu peserta yang hadir dipanggil sesuai cabang (daerah) menurut wilayah atau propinsinya

masing-masing. Para peserta memberikan hak suaranya dengan menuliskan di kertas dan selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak suara.

Dalam pemilihan ketua umum tersebut, dua calon yang bertarung, yakni KH Said Aqil Siradj dan KH As’ad Said Ali, hadir. Sedangkan KH Solahuddin Wahid abstain. Namun setelah pembacaan hasil akhir, Kiai As’ad maju ke panggung dan menerima hasil yang pertama, dan mendukung Kiai Said Aqil Siradj menjadi ketua PBNU bersama Rais Aam KH Makruf Amin dari Banten.

Secara otomatis Kiai Said menjadi ketua umum PBNU setelah adanya pernyataan Kiai As’ad tersebut. Hal yang sama juga dilakukan itu KH Mustofa Bisri yang enggan dicalonkan menjadi Rais Aam kepada tim AHWA. Akhirnya Rais Aam secara otomatis turun ke KH Ma’ruf Amin yang sebelumnya dipilih oleh Tim AHWA menjadi wakil ketua mendampingi KH Mustofa Bisri.

Perolehan hasil akhir sendiri tahap 1 yakni, Kiai As’ad Ali 107 suara dan Kiai Said Aqil Siradj 287 suara, sedangkan Kiai Shoalhudin yang tak hadir dalam forum juga mendapat 10 suara, sementara suara lainnya ditulis dengan nama Kiai yang berbeda dan dianggap tidak sah.

“Pelaksanaan Muktamar kali ini sudah bagus, tertib sejak awal sudah berjalan lancar.

Karena kesadaran warga Nahdliyin yang memiliki kegiatan Muktamar yang besar ini, kemajuan pendidikan juga ekonomi dalam organisasi NU akan

KH Ma'ruf Amin didampingi KH Said Aqil Siradj memberikan keterangan pers usai terpilih memimpin PBNU.

terus kita dorong, termasuk, wacana mendirikan perguruan tinggi di setiap Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia,” ujar KH Said Aqil Siradj, usai terpilih menjadi ketua umum PBNU dalam pidatonya.

Sementara ada ratusan peserta Muktamar ke 33 NU yang menggelar pertemuan di Aula Yusuf Hasyim Ponpes Tebuireng, Kabupaten Jombang, Rabu (5/8/2015) malam. Pertemuan yang digelar tersebut bentuk kekecewaan terhadap panitia muktamar yang dianggap cacat hukum.

Lebih dari 20 pimpinan wilayah yang hadir itu di antaranya dari PWNU NTT, NTB, Kalimantan Barat, Riau, Gorontalo, Bengkulu, Sulawesi Utara, Sulsel, Sumut, Jatim, Maluku Utara, Banten, Jateng dan sejumlah PWNU lainnya, serta pimpinan cabang se Indonesia.

“Kami tegaskan kami tidak menggelar forum muktamar tandingan namun ini adalah bentuk kekecewaan para muktamirin terhadap kinerja panitia dan pengurus PBNU

Menteri BUMN Dahlan Iskan bersama mobil listrik Selo.

Kejagung Sita Mobil Listrik ITS dan Unibraw ‘Milik’ Dahlan Iskan TIM Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita mobil listrik di Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang dan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya.

Kasipengkum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Romy Arizyanto mengatakan, penyitaan tersebut terkait pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan 16 unit mobil jenis electric microbus dan electric eksekutif bus yang menyeret mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

“Enam orang Satgasus ke Kejati Jatim, setelah berkoordinasi mereka langsung menuju ke dua kampus tersebut, tiga orang ke Unibraw tiga or-

ang lain ke ITS,” ungkapnya di Surabaya, Kamis (6/8/2015).

Dikatakan Romy, saat disita dua mobil dari kampus berbeda itu dalam kondisi tidak berfungsi. “Tapi mobil itu kondisinya tidak bisa nyala. Setelah disegel, kemudian dititipkan lagi ke kampus yang bersangkutan,” sambung Romy.

Kasus mobil listrik ini diawali dengan perintah Kementerian BUMN kepada perusahaan BUMN pada April 2013 untuk menjadi sponsornya. Ada tiga BUMN, yakni PT BRI (Persero) Tbk, PT PGN dan PT Pertamina (Persero).

Anggaran yang dikucurkan untuk pengadaan mencapai sekitar Rp 32 miliar, me-

lalui PT Sarimas Ahmadi Pratama. Ternyata, mobil listrik yang dipesan tidak dapat digunakan sebagaimana perjanjian.

Dalam perkara ini, sudah ada dua orang yang ditetapkan menjadi tersangka, yakni Direktur Utama PT Sarimas Ahmadi Pratama, Dasep Ahmadi; dan Agus Suherman yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian BUMN. Perkara ini juga menyeret nama mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Sebab, saat itu dia yang menjabat sebagai Menteri Dahlan Iskan. Namun, sejauh ini status Dahlan masih sebatas sebagai saksi ian dalam perkara tersebut.

yang menzalimi kaum muktamirin,” ujar pimpinan sidang, KH Abdullah Syamsul Arifin, Ketua Tanfidz PCNU Jember, Rabu (5/8/2015).

Ia menjelaskan, sikap ini perlu diambil karena beberapa kali pihaknya menyampaikan keluhan terhadap panitia dan PBNU. Namun mereka tidak mendapatkan tanggapan. Untuk itu pihaknya merasa bahwa forum ini perlu diadakan.

Dalam pertemuan ini, diambil sikap bersama yakni pernyataan menolak hasil muktamar ke 33 NU di Jombang, karena cacat hukum, kedua, menggugat PBNU 2010 – 2015 yang sudah demisioner, dan ketiga PBNU segera melakukan pelaksanaan muktamar ulang ke 33 sampai batas waktu tiga bulan,” jelasnya.

Semua perwakilan yang hadir disini tidak kembali ke alun-alun sebagai bentuk protes. Bila pemilihan Rais Aam secara Ahwa dipaksakan, maka jumlah peserta forum tidak quorum. Karena sudah

jelas ada 34 PWNU dan yang hadir di sini adalah sudah lebih dari 20 PWNU, dan juga untuk PCNU juga hampir 60 persen ada di sini, hasil forum muktamar alun-alun cacat hukum dan tidak sah.

Sementara itu, KH Malik Madani, sangat menyayangkan terhadap pelaksanaan muktamar kali ini. Banyak terjadi pendzoliman, dan paling bermasalah sepanjang sejarah muktamar NU. Ia menandaskan, bahwa kedudukannya di forum ini bukan sebagai KatibAam dan juga bukan pendukung salah satu pihak.” Disini kita sama – sama merasa sedih dan gelisah, sama-sama merasakan muktamar penuh dengan hal sangat menyakitkan dan memalukan. Akan tetapi ini tanggung jawab dari diri saya dalam berorganisasi walau dihujat tapi harus sabar.”

“Jangan sampai NU pecah belah, kita harus menyelamatkan muktamirin, karena sudah terdzolimi, kita harus berbuat sesuatu untuk NU agar tidak terjadi kefatalan, dengan mencari format terhadap ketidakadilan yang sudah mentok ini,” kata Malik Madani, di hadapan forum.

“Saya berusaha menjadi pribadi yang sabar ini sudah menjadi tanggung jawab sebagai kader Nahdlatul Ulama.

Maka demikian dicari cara yang lebih elegan sopan yakni, dengan penolakan dari hasil muktamar jombang, menggugat PBNU 2010-2015 dengan memberikan tenggang waktu tiga bulan melakukan mukta obi mar ulang,” pungkasnya.

DPR Ingatkan Pemerintah Perbaiki Masalah Perbatasan WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy mengatakan untuk langkah penting yang akan dilakukan pemerintah dalam memperbaiki masalah perbatasan adalah dengan membuat kebijakan anggaran. Saat ini, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) hanya mendapat anggaran Rp 200 miliar pertahun.

“Presiden Jokowi selalu bilang concern soal perbatasan. Untuk mewujudkan hal itu harus bisa diwujudkan dalam bentuk kebijakan anggaran. Kalau pemerintah tetap memberikan anggaran kecil, maka perbatasan tidak akan maju-maju,” Ujar Lukaman di Jakarta, Jumat (7/8/2015).

Ia mencontohkan, masalah perbatasan antara Papua dan Papua Nugini, bila tak dibenahi akan memberikan efek negatif, baik secara politis maupun sosial. ”Misalnya soal NKRI, jalur masuk senjata illegal, jalur narkoba, dan akan banyak efek lainnya,” ujarnya.

Untuk itu Komisi II mengusulkan agar pemerintah membentuk lembaga yang kedudukannya setingkat dengan Kementerian untuk mengurus masalah perbatasan.

“Untuk mengurus masalah perbatasan secara kompre-

Lukman Edy

hensif, sebaiknya pemerintah membentuk lembaga yang kedudukannya selevel dengan kementerian,” jelasnya.

Ia menyebutkan, saat ini ada badan yang mengurus masalah perbatasan, namun badan tersebut berada dibawah Kementerian Dalam Negeri.

“Tidak seperti sekarang ini, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang berada dibawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi tidak punya otoritas untuk memutuskan atau mengambil kebija dg kan,” pungkasnya. www.lensaindonesia.com

4

HUKRIM

Edisi 98/10 - 16 Agustus 2015

Mantan Bupati Ponorogo Ditangkap Mengangkut Elpiji Bodong

Polres Ponorogo bersama tersangka M, yang merupakan mantan Bupati Ponorogo dan barang bukti elpiji 3 kg.

Tiga Pejabat Dindik Ponorogo Divonis 1 Tahun TIGA orang pejabat Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ponorogo yang menjadi terdakwa kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012 dan 2013 menjalani persidangan dengan agenda pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (04/ 08/2015).

Ketiga pejabat tersebut yaitu mantan Kadinas Supeno, Son Sudarsono ketua panitia pengadaan, dan Marjuki pejabat pembuat komitmen (PPK).

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang mengadili perkara ini, menyatakan, ketiga pejabat Dindik Ponorogo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasa 55 ayat (1) kesatu KUHP. Dalam sidang yang digelar lepas tengah hari tersebut masing-masing telah dijatuhi vonis yaitu mantan Kadindik Supeno divonis dengan 1 tahun penjara dengan denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan, sedangkan Marjuki dijatuhi vonis 1 tahun penjara denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan dan Son Sudarsono diputus 1 tahun 2 bulan penjara dengan denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan.

Dengan putusan majelis hakim yang ditimpakan kepada tiga terdakwa pejabat Dindik Ponorogo ini, Hartono selaku penasehat hukum ketiganya menyatakan menerima atas putusan majelis hakim.

“Alhamdulillah sudah diputus, kami menerima putusan majelis hakim, dan otomatis kami tidak mengajukan banding,”ucap Hartono.

Hartono, dikonfirmasi via telephone selulernya mengatakan, selain menerima putusan dari majelis hakim, dua klien kami yaitu Son Sudarsono dan Marjuki masih dibutuhkan jaksa penuntut umum (JPU) untuk memberikan kesaksianya atas dua tersangka yaitu mantan Plt Sekdakab Ponorogo Yusuf Pribadi dan Wakil Bupati (Wabup) Yuni Widyaningsih yang hingga kini belum menjalani proses persidangan.

“Dengan telah diputusnya tiga klien kami, nantinya dua klien kami yaitu Pak Marjuki dan Pak Son Sudarsono masih dibutuhkan oleh jaksa untuk memberikan kesaksian atas dua tersangka lain, yaitu Yusuf Pribadi dan Wabup Yuni Widyaningsih. Sementara untuk Pak Supeno jika nanti dibutuhkan juga siap,”ucap Hartono kepada Lensa Indonesia. arso

SATUAN tugas 7 penegak hukum (Gakkum) barang bersubsidi Satreskrim Polres Ponorogo mengamankan M (52) warga Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman Ponorogo, lantaran mengangkut dan mendistribusikan tabung berisi gas LPG 3 kiloan tanpa dilengkapi dokumen pendukung, di jalan raya PonorogoTrenggalek tepatnya di Desa Besuki, Kecamatan Sambit, Rabu (05/08/2015).

Terkait dengan itu Wakapolres Ponorogo Kompol Harnoto mengatakan, “Ini menindak lanjuti program prioritas Kapolri untuk mengamankan

anggota, ternyata pelaku tidak bisa menunjukan dokumen pendukung yang semestinya.

Pelaku yang juga mantan Bupati Ponorogo ini diamankan bersama barang bukti yaitu 1 unit kendaraan roda 4 jenis truk merk Hino Nopol AE 9673 SE, warna merah, tahun 2014, Noka MJEC1JG41E5121512, Nosin WO4DTPJ56686, berikut STNK atas nama pemilik berinsial M, dan 560 tabung gas LPG 3 Kg. Sementara itu, Kasatreskrim Polres Ponorogo AKP Hasran kepada mengatakan, pagi sebelumnya jajaran Satreskrim dan Satnarkoba Pol-

res Ponorogo menggelar rapat koordinasi untuk menyampaikan Anev hasil kinerja dan upaya memaksimalkan pencapaian target program dalam pelaksanaan P2K tahap II tentang pengamanan pendistribusian barang-barang bersubsidi.

“Pagi harinya jajaran Satreskrim bersama Satnarkoba Polres berkumpul untuk koordinasi, dan siangnya langsung melakukan action dan berhasil menangkap pelaku penyalahgunaan pendistribusian barang bersubsidi yang tidak dilengkapi dokumen,” ucap AKP Hasran Ka-

satreskrim Polres Ponorogo kepada Lensa Indonesia.

Untuk proses pemeriksaan saat ini barang bukti dan pelaku diamankan dan ditahan di rutan Polres Ponorogo.

Atas perbuatannya tersebut, pelaku diduga melanggar ketentuan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yg disubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bum, subsiair Permen ESDM No 26 tahun 2009, dengan ancaman pidana paling 6 tahun kurungan penjara. arso

Pengusaha Besi Tua Tewas Dicacah Celurit

CAROK! Pengusaha besi tua itu dikeroyok banyak orang. Duel carok tidak seimbang pun terjadi.

MUAFI pengusaha besi tua di kawasan Pasar Loak, jadi korban carok setelah tewas bersimbah darah dengan tubuh dipenuhi luka sabetan celurit di rumah saudaranya Jl Tanjungsari 23, Rabu (5/8/2015) sekitar pukul 10.00 WIB. Informasi yang berhasil dihimpun Lensa Indonesia, sebelum tewas pengusaha besi tua ini dikejar-kejar kelompok pelaku menggunakan motor dan dua unit mobil dari Pasar Loak Jl Demak. Setelah tersusul, terjadilah duel carok tak seimbang karena korban dikeroyok banyak orang.

Mengalami luka cukup parah, pengusaha besi tua ini berusaha ke lantai atas rumah saudaranya untuk menyelamatkan diri, namun akhirnya tubuh Muafi ambruk dan tewas di lokasi kejadian akibat kehilangan banyak darah.

Menurut saksi dari security pabrik sandal, Samsun, yang lokasinya berada di depan lokasi kejadian, dirinya sempat melihat terjadi keributan dan banyak orang yang turun dari mobil mengeluarkan celurit.

“Tadi saya ada di depan, karena

Oknum Pengacara Bisnis Narkoba dari Dalam Lapas RAMLI alias Mail pengacara penjual Narkoba ini mendapat angin segar lantaran saksi yang dihadirkannya mampu meringankan perkara yang membelitnya dalam sidang di PN Surabaya, Kamis (6/8/2015).

Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ini, Ramli menghadirkan Budiharto, teman sesama Napi saat dirinya ditahan di Lapas Probolinggo.

Dalam keterangannya, Budiharto mengaku mengenal terdakwa dan mengenal Mail. “Saya kenal dengan Ramli dan saya juga kenal

distribusi barang-barang bersubsidi. Polres ponorogo menyikapi dengan maksimal dan salah satu dari pada yang dihasilkan adalah kita berhasil menangkap pelaku penyimpangan distribusi LPG 3 kiloan,” ucap Kompol Harnoto, Kamis (06/08/2015).

Kompol Harnoto mengatakan, modus yang dilakukan pelaku yaitu membeli gas LPG tiga kiloan dari luar daerah secara door to door hingga terkumpul 560 tabung, saat pelaku dalam perjalanan dari arah Trenggalek dihentikan di sekitar Kecamatan Sambit, setelah dilakukan pemeriksaan oleh

Ramli, oknum pengacara.

dengan Mail. Yang jelas Mail bukan Ramli ini,” terangnya.

Seperti diketahui, Ramli yang

banyak yang mengeluarkan celurit, saya langsung masuk ke dalam dan menutup pagar,” ungkapnya.

Sementara dari warga sekitar yang melihat langsung aksi carok itu, korban yang dikeroyok banyak orang sempat melakukan perlawanan dan berhasil melukai salah satu pengeroyoknya.

“Yang bawa motor tadi juga kena bacok oleh korban. Tapi sama temannya langsung diangkut ke dalam mobil dan melarikan diri ke arah Jalan Demak,” terang warga ini sambil mewanti-wanti identitasnya dirahasiakan.

Polrestabes Surabaya yang mendapat laporan bergegas ke lokasi bersama tim identifikasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) sekaligus memeriksa keterangan sejumlah saksi.

Kasat Reskrim Polrestabes surabaya AKBP Takdir Mattanete mengatakan, korban yang dikeroyok pelaku yang berjumlah lebih dari sepuluh orang tersebut, sempat melakukan perlawanan dan menyebabkan dua pelaku mengalami luka di punggung dan pinggang. Para pelaku yang mengendarai dua mobil dan motor, usai melakukan aksi langsung pergi dan membawa kawannya ke rumah sakit PHC Pelabuhan Perak.

“Korban sendiri tewas dengan luka bacok di sekujur tubuhnya dengan luka paling

berprofesi sebagai pengacara harus duduk di kursi pesakitan PN Surabaya lantaran menjalan bisnis sabu di dalam lapas.

Dalam dakwaan Jaksa Eko Nugroho dari Kejari Tanjung perak, terdakwa dijerat pasal dijerat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukumannya dua belas hingga dua puluh tahun penjara.

Disebutkan dalam dakwaan, oknum pengacara ini ditangkap dari pengembangan penangkapan Bima, di rumahnya kawasan Dukuh KUpang, April 2014 lalu. Dalam penangkapan itu, polisi berhasil menyita satu poket sabu. Setelah dikembangkan, Bima ternyata telah memesan 99 ekstasi kepada Mail (terdakwa) yang masih berada di Lapas probolinggo dengan pembayaran melalui rekening atas nama Elisabet.

“Dari pemanggilan Elisabet yang menunjukkan keberadaan terdakwa, akhirnya terdakwa bisa diringkus,” ujar Jaksa Eko Nugroho dalam sidang sebelumnya.ian

parah terdapat di bawah ketiak sebelah kanan,” tambah AKBP Takdir Mattanete.

Dua pelaku pengeroyokan carok, yakni H Aidi mengalami luka bacok cukup parah di punggung dan sampai saat ini masih dirawat di RS PHC sedangkan H Junaidi yang mengalami luka sabetan benda tajam di pinggang langsung kabur dari ruamh sakit begitu melihat polisi berdatangan untuk menyelidiki kasus ini.

“Tadi ada salah satu korban yang mengalami luka di pinggang langsung kabur setelah melihat kedatangan polisi.

Obatnya juga tak diambil,” terang salah satu pegawai RS PHC yang tidak mau menyebut identitasnya.

Sejumlah polisi yang datang ke RS PHC Jl Prapat Kurung Tanjung Perak, langsung melakukan penjagaan terhadap H Aidi yang sedang menjalani operasi.

Polisi juga mengamankan dan menyita mobil Daihatsu Terios L 1959 VQ yang dipakai para pelaku pengeroyokan carok saat mengejar dan menyerang pengusaha besi tua itu dengan sabetan celurit. Mobil itu juga digunakan para pelaku mengevakuasi kedua rekannya yang terluka dalam aksi carok melawan pengusaha besi tua, Muafi.

Saat dilakukan pemeriksaan, di dalam mobil banyak bekas ceceran darah di jok depan kiri dan belakang kiri

Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir Mattanette dalam jumpa pers.

sehingga makin menguatkan dugaan bahwa mobil itulah yang digunakan para pelaku untuk mengeroyok Muafi dalam kasus carok. Saat hal itu ditanyakan ke keluarga pelaku yang menunggu di rumah sakit, semuanya kompak menjawab tak tahu.

Tim identifikasi Polrestabes Surabaya yang datang langsung melakukan olah TKP. Diantaranya menaburkan bubuk powder guna melihat sidik jari. “Ya kami lakukan pemeriksaan sidik jari,” ungkap Aiptu Pudji Hardjanto.

Usai melakukan olah TKP, petugas langsung menarik paksa mobil tersebut ke Mapolrestabes Surabaya dengan mobil derek sebagai barang bukti.

Pasca kejadian, tak berselang lama Mat Saleh (43) warga Sidorukun Gresik ditangkap Satreskrim Polrestabes Surabaya di kawasan Tambak Kantor. Dia salah satu pelaku carok di Kawasan Jl Tanjungsari Surabaya yang menewaskan Muafi.

Dari sini diketahui motif carok yang menyebabkan satu orang tewas dan dua lainnya mengalami luka parah ternya-

ta akibat salah paham yang sangat sepele. “Tersangka Mat Saleh berencana mau meminjam tukang kepada H Hasan, namun tidak dikasih dan terjadi rasa tersinggung, dan karena emosi serta ego yang tinggi mereka sempat terlibat adu argumentasi,” terang Takdir.

“Tersangka Mat Saleh datang ke lokasi kejadian bersama H Junaidi dan tiga orang lainnya berniat hendak memediasi, namun karena suasana sudah memanas, pihak korban sudah mempersiapkan diri dengan senjata dan terlibat pembacokan,” tambahnya.

Sementara Mat Saleh mengungkapkan, bahwa dirinya ditantang carok oleh H Hasan yang diduga akan mengajak tukangnya untuk bekerja di tempatnya, “Saya dipikir mau mengambil tukangnya, dan menantang carok,” ungkapnya.

Mendapat tantangan tersebut, Saleh melaporkan tantangan caroknya kepada H Junaidi yang kemudian mendatangi rumahnya untuk menengahi, “Rencana Junaidi mau melerai, tapi langsung dibacok sama Muafi,” kata Saleh. rofik

Gelapkan Empat Truk, Bos Karoseri Divonis Percobaan YOH Krisostomus David Suryanata, Bos Karoseri terdakwa kasus penggelapan empat unit truk jaminan fidusia cuma divonis percobaan oleh Majelis Hakim PN Surabaya, dalam amar putusan yang dibacakan di ruang sidang Sari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (5/8/2015).

Pria pengusaha karoseri yang tinggal di Jl KH Wachid Hasyim Turen Malang dan di Jl Kenjeran Surabaya ini terbukti bersalah, tapi hukuman tidak perlu dijalani.

“Menguhukum terdakwa dengan hukuman percobaan selama satu tahun,” ucap Hakim Mangapul.

Vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Feri yang sebelumnya menuntut Bos Karoseri terdakwa kasus penggelapan ini dengan hukuman enam bulan

penjara. Usai persidangan, Jaksa Fery mengaku akan melakukan perlawanan atas putusan Hakim Mangapul Girsang. “Pasti saya akan banding karena tuntutannya masuk, kok diputus percobaan,” keluhnya usai persidangan.

Seperti diketahui, dari dua jeratan pasal yang didakwakan Jaksa Fery, terdakwa Yoh Krisostomus David Suryanata lolos dari jeratan pasal 374 KUHP tentang penggelapan. Bos Karoseri ini hanya dinyatakan terbukti melanggar pasal 36 jo pasal 23 ayat 2 UU no 42 tentang jaminan fidusia.

Perkara ini bermula dari pembelian empat truk dengan cara kredit di leasing PT Mitsui Kapital Indonesia. Keempat truk merk Mitsubishi dan Hino itu digunakan terdakwa untuk usaha pengang-

kutan Pasir Besi Lumajang.

Namun ditengah perjalanan kredit selama 48 bulan, pada angsuran ke-17 terjadi kredit macet. Selain menunggak angsuran, empat unit truk yang fidusianya telah didaftarkan ke Kemenkumham juga tak diketahui keberadaanya.

Karena tak memiliki niat baik untuk menyerahkan kembali jaminan fidusia tersebut, perkara ini dilaporkan PT Mitsui Kapital Indonesia ke jalur hukum. Pasalnya perbuatan terdakwa dianggap telah merugikan PT Mitsui Kapital Indonesia sebesar Rp 1 milliar. Namun kerugian itu belum dicroskan dengan angsuran dan uang muka yang dibayar terdakwa, yang nilainya berkisar Rp 600 jutaan. ian

Wenas Panwell Serobot Tanah Warga Asemrowo PENYEROBOTAN tanah warga kembali terjadi di Kelurahan Asemrowo, Surabaya. Penyerobotnya, PT Bibrathes Daya.

Adalah Wenas Panwell yang telah melakukan penyerobotan tanah seluas 2700 meter persegi milik Ida Wahyu Pertiwi.

PT Bibrathes Daya dengan pimpinan Wenas Panwell selama 20 tahun tidak menggunakan lahan tersebut sesuai www.lensaindonesia.com

peruntukan industri moulding dan rotan furniture. Ini berlawanan dengan butir kedua SK No 152/HGB/BPN/92.

Dalam kasus ini, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya I Bambang Priyono, diduga telah sengaja menerbitkan dua peta bidang.

“Di dalam surat pemeriksaan tanah (konstatering rapport) yang dikirim ke BPN tertanggal 17 November, dia (Wenas Panwell) menyata-

kan tanah seluas 2700 meter persegi di Kelurahan Asemrowo, Surabaya tidak dalam sengketa.

Padahal, dalam surat riwayat yang dikeluarkan kelurahan Asemrowo menyatakan dengan tegas status tanah tersebut dalam sengketa,” ujar Ketua Bela Hak Masyarakat (Bahamas), Budiono saat berbincang dengan Redaksi, Kamis (6/8).

Apalagi, sebut Budiono

yang ditunjuk sebagai kuasa dari ahli waris pemilik tanah, hal itu diperkuat hasil gelar kasus pertanahan oleh Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Timur pada 26 Mei 2015, yang menyatakan bidang yang dimohon pembaharuan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 28 telah terjadi sengketa dan permasalahan.

“Dugaan pemalsuan juga dilakukan dalam surat pernyataan penguasaan fisik dan

bangunan. Faktanya, sejak haknya diberikan pada 1992 sampai dengan haknya berakhir pada 2012 sesuai SK No 152/HGB/BPN/92, PT Bibrathes Daya sama sekali tidak pernah memakai, menggunakan serta menguasai obyek/ tanah tersebut sesuai tujuan dan peruntukan yang dimaksud dalam pemberian SK,” papar Budiono.

Kenyataan di lapangan, lahan sengketa itu memang

yang nampak hanya rerumputan liar, pohon, rawa, seperti tambak yang dipenuhi eceng gondok dan bangaubangau yang berterbangan.

Juga sama sekali tidak terlihat aktivitas atau lalu lalang manusia.

Budiono menekankan, PT Bibrathes Daya juga tidak tercatat dan tidak melaporkan sebagai wajib pajak pada bidang tanah tersebut. Wajib pajak bidang tanah tersebut

atas nama Ida Wahyu Pertiwi pada Inspektorat/Dinas Pajak dengan NOP. 35.78.182.

003.022-0567.0 dan NOP. 35.78.182.003.022-0419.0.

“Dari bukti-bukti dokumen yang kita punya, kita akan laporkan Wenas atas dugaan beri keterangan palsu.

Kami menduga penyerobotan lahan milik klien kami oleh PT Bibrathes Daya melibatkan oknum Kepala BPN Surabaya I,” urainya. nov

SOROT

5 Edisi 98/10 - 16 Agustus 2015

LAWAN! PERAMPASAN MOTOR DAN MOBIL KREDIT OLEH DEBT COLLECTOR

“SETAN” BEGAL BERKEDOK LEASING HARUS DIPIDANAKAN Ulah debt collector atau tukang tagih semakin hari makin beringas. Mereka tak ubahnya begal berkedok perusahan leasing atau finance yang berupaya merampas barang konsumen secara sepihak. Sebenarnya, cara-cara licik debt collector dan finance sudah melanggar hukum. Mereka patut dipidanakan.

BIASANYA, tukang tagih kerap muncul disertai pemaksaan dan penganiayaan terhadap konsumen yang mengalami kredit macet terkait pembelian motor maupun mobil yang dilakukan dengan cara mencicil.

Bahkan, perampasan motor kreditan tidak hanya terjadi di rumah-rumah nasabah. Tidak kurang dari ratusan tindakan kejahatan debt collector dilakukan. Mereka tega merampas kendaraan kredit saat dikendarai nasabah di jalanan. Akibatnya, tidak salah bila korban meneriaki “perampok” terhadap debt collector yang kerap bertindak kasar melakukan perampasan setelah menyetop korban saat mengendarai motor atau mobil di jalan bebas.

Info Kepolisian yang memperingatkan melalui akun media sosial Facebook Humas Polres Jakarta Barat, rupanya mencerahkan para konsumen kredit kendaraan yang senantiasa diancam para debt collector resmi maupun jasa tukang tagih bayaran kalangan leasing.

Disebutkan bahwa pihak leasing tidak boleh

mengambil motor, mobil maupun rumah apabila konsumen mengalami telat atau gagal membayar kredit. Hal ini bukan tanpa alasan, karena sejak tahun 2012 telah dibuat Peraturan Menteri Keuangan bagi perusahaan pembiayaan pihak leasing tidak dapat mengambil kendaraan secara paksa.

Berikut info lengkap dari Kepolisian yang dituliskan Humas Polres Jakbar pada akun media sosial Facebooknya: Pihak Kreditur (Leasing) TIDAK BOLEH MENGAMBIL MOTOR/ MOBIL/RUMAH semaunya sendiri! Jika Anda pernah berpikir bahwa motor/mobil Anda akan ditarik secara paksa oleh perusahaan leasing karena telat atau gagal membayar cicilan bulanan. Anda tak perlu khawatir, sejak tahun 2012, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012. Akan tetapi, bukan berarti nasabah terbebas dari beban cicilan.

Dengan adanya peraturan Fidusia tersebut, pihak leasing memang tidak dapat mengambil kendaraan Anda secara paksa, tapi hal tersebut akan diselesaikan secara hukum. Artinya, kasus Anda akan disidangkan, dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan Anda.

Dengan demikian, kendaraan Anda akan dilelang oleh pengadilan, dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar utang kredit Anda ke perusahaan leasing, lalu uang sisanya akan diberikan kepada Anda.

Tindakan leasing melalui debt collector/ mata lelang yang mengambil secara paksa kendaraan di rumah merupakan tindak pidana pencurian. Jika pengambilan dilakukan di jalan, merupakan tindak pidana perampasan.

Demikian semoga bermanfaat guna menegakkan supremasi hukum yang benar.

ILUSTRASI

MODUS FINANCE JERAT “KORBAN” Maraknya perusahaan pembiayaan (leasing) atau yang lazim disebut finance, merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan keinginan untuk memiliki kendaraan bermotor dan benda bergerak lainnya secara kredit.

Munculnya finance ini telah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, karena dengan adanya finance maka masyarakat sangat terbantu, yaitu “cukup” dengan uang muka, motor/ mobilpun sudah bisa dibawa. Apalagi didukung dengan uang muka minim yang dikenakan, yaitu cukup 5-10% dari harga kendaraan, bahkan ada pula yang tanpa uang muka, kendaraan sudah bisa dibawa, sedangkan sisanya diangsur.

Untuk membeli kendaraan tersebut kepada dealer/ showroom, konsumen cukup menyediakan uang muka, misalnya 10% dari harga kendaraan, sedangkan sisanya akan dibayar oleh finance yang “menyetujui” untuk membayar lunas pembelian kendaraan kepada deler/ showroom tersebut. Selanjutnya konsumen tinggal mengansur hutang tersebut kepada finance tadi hingga lunas, dengan disertai bunga yang ditentukan oleh finance.

Permasalahan akan timbul jika konsumen tidak mampu mengang-

sur lagi pinjaman tersebut, sehingga terjadilah “kredit macet” terkait dengan pembayaran hutang tadi.

Dalam kondisi ini, biasanya finance akan menurunkan petugas atau karyawannya untuk melakukan penagihan kepada konsumen.

Pada awalnya mungkin yang diturunkan adalah karyawan finance tersebut, di mana rata-rata berpendidikan di atas SLTA, baik D-3 maupun S-1, sehingga masih memiliki sopan santun dalam menagih konsumen yang terlambat hingga konsumen melakukan pembayaran.

Akan lain lagi jika konsumen tetap tidak memiliki kemampuan atau belum membayar, maka finance memliki strategi lain, biasanya dengan menurunkan debt collector untuk menagih konsumen agar membayar.

Dalam proses ini biasanya tukang tagih sudah tidak lagi menagih pembayaran hutang, tetapi berusaha mengambil kendaraan yang dibeli oleh konsumen. Hal ini mengingat mereka bukan karyawan finance, tetapi tenaga lepas yang dibayar apabila mendapatkan berhasil “menyita” kendaraan milik konsumen.

Kalaupun konsumen bisa membayar biasanya finance mengenakan biaya tambahan guna membayar tukang tagih tadi. Biaya tersebut bia-

sanya disebut ganti biaya tarik, biaya pick up, pinalti, atau istilah-istilah lain, tergantung financenya.

Dalam melakukan kegiatannya debt collector tadi sering ataupun sudah bertindak seperti preman agar konsumen membayar ataupun menyerahkan kendaraannya, seperti merampas, menteror, merusak, memaki, ataupun cara–cara premanisnya lainnya. Bahkan debt collector untuk memuluskan jalannya “eksekusi” ataupun penagihan seringkali mengajak beking, baik oknum polisi, TNI, ataupun preman yang lebih senior. Tidak jarang akhirnya terjadi penganiayaan hingga pembunuhan.

Sebaliknya, apabila cara-cara kekerasan tersebut tidak berhasil, finance masih memiliki cara yang “cantik”. Yaitu menyewa lawyer/ advokat kemudian melaporkan kasus kredit macet tersebut kepada polisi dengan tuduhan pasal 372 juncto 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan atau pasal 35 dan 36 Undang-undang no 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Cara-cara ini dilakukan dengan harapan agar polisi dapat menyita kendaraan tersebut, kemudian di “pinjam pakai” oleh finance, sehingga kendaraan kembali kepada finance untuk dijual dan tutupkan hutang

Nasabah kredit dilindungi Undang-undang Semua perbuatan penyitaan, penahanan dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan dengan “alasan” sesuai dengan klausula-klausula dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh konsumen. Perjanjian inilah yang seringkali membuat debitur terpojok dan berada dalam “posisi” yang lemah.

Padahal isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), terutama pasal 18 tentang klausula baku.

Selain itu, karena perjanjian tersebut berisi tentang jaminan kebendaan secara Fidusia, isi perjanjian dan segala akibat hukumnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF).

Dalam UUPK pasal 18 dinyatakan bahwa Lembaga Pembiayaan dilarang mencamtumkan klasula yang memberikan kuasa dari konsumen kepada Lembaga Pembiayaan untuk melakukan segala tindakan sepihak termasuk pembebanan denda dan “penyitaan” obyek Jaminan Fidusia.

Selain itu Lembaga Pembiayaan juga dilarang menambahkan klausula baru, tambahan, lanjutan dan/ atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku.

Hal ini seringkali dilakukan Lembaga Pembiayaan dengan “modus” lembar tepisah yang berisi, salah satunya menyatakan konsumen akan menyerahkan kendaraan apabila terlambat mengangsur. Ini adalah bukti tidak ada “itikad baik” dari Lembaga Pembiayaan dalam

membuat perjanjian konsumen.

Apabila beritikad baik, maka bagaimanapun klausula tersebut dapat dicamtumkan bersama-sama dengan perjanjian pokoknya. Kondisi pencamtuman klausula baku tersebut diperparah dengan bentuknya yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Hal ini jelas-jelas melanggar UUPK pasal 18 dan Klausula baku tersebut dianyatakan batal demi hukum. Akibat pelanggaran terhadap pencantuman Klausula baku tersebut, Lembaga Pembiayaan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sangsi ini termuat dalam pasal 62 UUPK. Tidak hanya UUPK yang dilanggar, UUJF juga tidak dilaksanakan secara sempurna oleh Lembaga Pembiayaan. Hal ini dapat dilihat dari sistem dan prosedur penjanjian kredit antara Lembaga Pembiayaan dengan konsumen.

Dalam pasal 5 UUJF, disebutkan bahwa setiap Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia harus dibuat dengan “akta notaris” dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

Syarat akte notariil adalah dibuat di hadapan dan dibacakan notaris di hadapan para pihak (konsumen dan Lembaga Pembiayaan). Akte tersebut kemudian didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, untuk diterbitkan sertifikat Jaminan Fidusia.

Ketentuan tersebut dilanggar oleh Lembaga Pembiayaan dengan tidak membuat perjanjian fidusia secara notariil, tetapi “dibawah ta-

ngan”. Pelanggaran Lembaga Pembiayaan didukung oleh “oknum notaris” dengan menjadikannya akte notariil guna didaftarkan menjadi sertifikat Jaminan Fidusia. Hal itu dibuat oleh notaris dengan dasar kuasa konsumen kepada Lembaga Pembiayaan untuk membebankan hak Jaminan Fidusia.

Hal ini jelas-jelas melanggar UUPK yang menyebutkan bahwa Lembaga Pembiayaan dilarang membuat klausula baku yang memberikan kuasa untuk membebankan hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pendaftaran fidusia tersebut merupakan hal “wajib” bagi Lembaga Pembiayaan sesuai dengan pasal 11 UUJF. Apabila tidak didaftarkan, maka secara hukum perjanjian Jaminan Fidusia tersebut tidak memiliki hak eksekutorial dan merupakan perjanjian hutang piutang secara umum, sehingga tidak memiliki kewenangan eksekusi sebagaimana pasal 29 UUJF. Apabila hal itu dilakukan, maka patut dipertanyakan dasar Lembaga Pembiayaan untuk melakukan “eksekusi” terhadap jaminan milik konsumen.

Apabila hal ini dibiarkan maka akan timbul peradilan jalanan yang bertugas sebagai “eksekutor swasta”.

Berbagai pelanggaran oleh Lembaga Pembiayaan terhadap UUPK dan UUJF tersebut diatas pada akhirnya sangat merugikan konsumen/debitur, karena menempatkan konsumen pada posisi tawar yang lemah. Hal ini diperparah dengan sikap “permisif ” dan “tidak mau ruwet” dari konsumen. Negara pun dirugikan trilliunan rupiah oleh Lembaga Pembiayaan/Finance.

konsumen.

Cara ini cukup ampuh, mengingat dengan dipanggil oleh polisi, melalui surat panggilan yang menuduhkan tindak pidana, konsumen “seringkali” takut, kemudian menyerahkan kendaraannya kepada finance. Pasalpasal yang kenakan tersebut terkesan sangat dipaksakan, karena jelas-jelas terdapat kelemahan secara hukum, diantaranya : 1. Pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan.

Kelemahannya terdapat pada status kendaraan, di mana dalam pasal tersebut dinyatakan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”. Hal ini tidak terpenuhi mengingat kendaraan tersebut adalah 100% milik konsumen, sebagaimana dibuktikan dengan BPKB atas nama konsumen.

Jika dirunut kembali, maka pembelian konsumen adalah lunas 100% kepada dealer/ showroom. Sedangkan terkait dengan kekurangan uangnya, konsumen hutang kepada finance (masuk perkara perdata hutang piutang).

2. Pasal 35 dan 36 Undang-undang no 42 tahun 1999 tentang fidusia. Kelemahanya terdapat pada proses perjanjian lahirnya jaminan fidusia. Seharusnya setiap perjanjian tersebut dibuat dengan notariil untuk

kemudian didaftarkan kepada kantor hukum dan ham untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Kesalahan yang dilakukan finance adalah perjanjian tersebut dibuat di bawah tangan sehingga tidak dapat didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Kalaupun ada maka akte notariil tersebut dibuat dengan kuasa dari konsumen, hal ini jelas-jelas melanggar pasal 18 Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Menyadari kelemahan tersebut, seringkali polisi tidak bisa berbuat banyak. Hal yang seringkali dilakukan adalah memanggil konsumen, memeriksa dan menuangkan dalam BAP, sedangkan terkait dengan kendaraan biasanya konsumen diminta untuk menyerahkan secara sukarela, bukan melakukan penyitaan sesuai prosedur yang memerlukan penetapan/persetujuan Pengadilan Negeri.

Terkat sita menyita barang konsumen, sebenarnya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri sudah jauh hari memperingatkan agar leasing tidak melakukan tindakan kriminal. Apalagi sampai melibatkan oknum polisi.

Bareskrim juga memberi peringatan bagi kalangan perbankan. Jika kredit nasabah macet, jangan sem-

barangan mengirim debt collector.

Bareskrim juga menyuruh debt collector bisa ditindak polisi.

Kalau bank atau finance menyuruh debt collector, jelas ada pasalnya.

Apalagi sampai melakukan perampasan. Pihak Bareskrim juga menerima banyak keluhan masyarakat tentang perilaku kekerasan oknumoknum debt collector. Karena itu mereka yang melakukan kekerasan dalam menagih masuk target operasi.

Kabareskrim mengungkapkan, kerugian mental yang dialami masyarakat karena intimidasi debt collector bisa dikategorikan pelanggaran hukum.

Selama ini perilaku debt collector sering tak terkendali. Tak jarang mereka melakukan intimidasi dengan makian atau cercaan terhadap nasabah. Ada juga yang menggunakan trik ancaman atau penyitaan barang dengan kekerasan. Biasanya, karena enggan berperkara, nasabah hanya menuliskan kekecewaannya di surat pembaca berbagai koran.

Karenanya, pihak kepolisian meminta masyarakat yang mengalami kasus perampasan agar segera melaporkannya ke polisi. Polisi juga menjamin perlindungan masyarakat terhadap kejahatan debt collector yang semakin meresahkan.

Waspadai kronologi licik finance Petugas finance mempunyai cara licik dan tidak menyenangkan dalam ‘merampas’ barang kondusmen.

Kebanyakan modus dan kronologi hampir sama dis etiap nasabah.

Hari Pertama. Anda akan diajak bertemu oleh petugas finance dengan paksa (tidak melakukan janji terlebih dahulu) dan berusaha membawa mobil (unit kredit) walaupun anda berada di tengah jalan. Biasanya di kronologi pertama ini Anda akan membayar tunggakan karena kesadaran (sebelum bertemu debt collector).

Hari Kedua. Anda didatangi petugas finance (biasanya lebih dari 3 orang dengan badan besar) dan menjelaskan bahwa Anda telah menunggak pembayaran. Walaupun di hari kemaren Anda telah melakukan pembayaran, mereka akan berkilah dan menyodorkan surat yang intinya memberitahu bahwa REKENING KREDIT ANDA TERBLOKIR dan segala jenis pembayaran setelah terbitnya surat tersebut tidak bisa masuk ke angsuran, melainkan dianggap sebagai TITIPAN PELUNASAN. Mereka akan membujuk Anda untuk datang ke kantor finance dengan berbagai alasan.

Ketika datang ke kantor finance, petugas akan mengecek mobil (unit) dengan berbagai alasan dan meminjam kunci mobil beserta STNK. Lalu seolah-olah mereka memproses dan melapor ke atasan mereka, mereka menjelaskan bahwa Anda tidak diperbolehkan untuk meneruskan kredit dan diharap untuk MELUNASI SELURUH TUNGGAKAN karena sistem kredit dengan Anda telah terblokir dan tidak bisa dibuka karena tunggakan yang terlambat.

Lalu finance akan memberikan surat yang intinya menyatakan se-

luruh tagihan kita dan mengatakan bahwa mobil disita sebagai jaminan.

Kalau dalam tempo 7 hari tidak dilunasi maka pihak finance akan menjual mobil tersebut. (ingat, tunggakan Anda bukan hanya hutang pokok.

Tapi hutang + bunga + pembayaran lain-lain yang tidak masuk akal) misalkan angsuran kita 2.000.000 dan sisa angsuran kita 24 bulan. Maka yang yang tertera di surat tagihan sebesar 2.000.000 x 24 = 48.000.000 + lain-lain yang nominalnya antara 2 – 10 juta. Jadi jangan heran kalau Anda sudah mengangsur selama 12 bulan kok pelunasan yang harus dibayarkan melebihi hutang pokok.

Ketika Anda dalam kondisi bingung karena harus menyediakan uang banyak, maka finance menawarkan akan menjualkan mobil.

Pastinya harga mobil akan dipotong tunggakan yang tertulis dalam surat tadi. Ingat, finance membutuhkan banyak mobil bekas untuk dijual di acara Bursa Mobil Bekas yang mereka selenggarakan.

Pastinya Anda yang sudah terlanjur keluar banyak uang untuk DP mobil dan perawatan mobil pasti sayang menjual dengan cara demikian, dan Anda bersikukuh untuk tidak menjual mobil dan lebih memilih melunasi walaupun dengan nominal tidak masuk akal serta mencekik.

Anda pulang dari kantor finance dengan jalan kaki karena mobil ditahan dan tidak bisa dikeluarkan sebelum Anda melunasi tagihan tidak masuk akal tadi. 30 menit setalah keluar dari kantor finance, anda akan dihubungi pihak kredit dari bank/ finance/leasing lain yang menawarkan kredit bantuan kepada Anda. Pastinya dengan sistem sama seperti finance. Jadi mereka menjual data kita

kepada pihak lain karena menganggap kita pasti butuh uang cepat.

Abaikan tawaran kredit itu, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan uang pelunasan.

Ingat ketika Anda menerima tawaran tersebut, Anda akan masuk kembali ke dalam lingkaran ‘setan’.

Ketika pelunasan Anda membawa uang sejumlah nominal yang diberikan dengan asumsi bahwa pembayaran kita di atas tadi tidak masuk ke sistem angsuran dan dianggap sebagai titipan pelunasan. Misalkan tagihan sebesar Rp 28.000.000 dan kita telah membayarkan ke Sinarmas sebesar Rp 2.000.000 (pembayaran setelah adanya surat pemberitahuan rekening terblokir dan dana masuk dianggap titipan pelunasan) maka harusnya yang sekarang Anda bayarkan cukup Rp 26.000.000 saja karena Rp 2.000.000 sudah di finance dan dianggap sebagai titipan.

Tapi kenyataan sungguh berbeda.

Dana anda yang Rp 2.000.000 tetap masuk dalam sistem angsuran. Artinya, surat yang menyatakan rekening angsuran terblokir dan tidak diberkenankan untuk meneruskan sisa angsuran kredit HANYA BOHONG BELAKA. Itu semua hanya tipu muslihat finance agar Anda melunasi tagihan yang tidak masuk akal atau menjual mobil Anda.

Dari sini saja kita bisa memahami bahwa finance mencari nasabah untuk membeli mobil, lalu di pertengahan kredit mereka berusaha menarik kembali mobil tersebut dan menjual kembali, tetapi nasabah tetap diperas. Dan pastinya mereka akan mencari nasabah baru yang akan membeli mobil hasil nasabah sebelumnya. Bisnis yang brilliant bukan. licom www.lensaindonesia.com

BLITZ

6 Edisi 98/10 - 16 Agustus 2015

Cerai, Denada Jadi Janda Kaya nya, Ersa tetap menolak menyebutkannya. “Nafkah untuk anak saja, tapi soal nominal rahasia,” ucapnya.

Sementara, kuasa hukum Jerry, Sudharmono Saputra mengaku soal nafkah yang akan diberikan kliennya kepada Shakira setiap tiap bulan sebesar Rp 7 juta. “Anak diasuh Mbak Denada. Uang bulanan Rp 7 Juta per bulan. Lalu, Mas Jerry akan menaruh deposito yang besarnya tak bisa disebutkan,” tutur Sudharmono.

Denada sendiri saat ditanya mengaku mantap menjadi seorang janda karena rumah tangga yang sudah dibinanya selama 3 tahun ini sudah tidak ada kecocokan. “Saya sudah mengupayakan segala hal, untuk buat pernikahan berhasil. Saya yakin Mas Jerry melakukan hal yang sama.

Dengan berat hati ini jalan

Denada saat sidang perceraian dengan Jerry Aurum.

keduanya dikaruniai seorang putri bernama Shakira Aurum.

Pada 24 Juli 2015 Denada mendaftarkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama

○

BEN Kasyafani mengaku malu setelah sempat dihebohkan dengan perjodohannya dengan Laudya Chintya Bella. Diakuinya, hubungannya dengan Laudya masih merupakan teman baik.

“Enggak, itu karena kemarin saja ada kerjaan bareng. Terus habis itu diledek-ledekin, di sosial media, di Instagram, udah deh habis itu malu gue,” kata Ben seperti dikutip dari Go Spot, RCTI. Senada dengan Ben, sebelumnya Laudya Chintya Bella juga mengaku jika hubungannya dengan Ben hanya sebatas teman. Namun, Bella tak ingin mempermasalahkan munculnya kabar tersebut.

“Aku jelaskan aku tidak ada hubungan apa-apa sama sekali sama Ben, aku hanya temanan sama Ben dan aku juga baru dua kali ketemuan sama Ben edi di acara yang bareng,” kata Bella belum lama ini.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Ben dan Bella

ARTIS peran Eza Gionino (28) yang ditangkap karena kasus narkoba meminta maaf sambil berlinang air mata di depan kakaknya, Ricky, yang menjenguk bintang film Slank Nggak Ada Matinya itu di tahanan Mapolres Jakarta Selatan, Kamis (6/8/2015).

“Oh, terutama memang dia harus minta maaf sama ibu. Dia minta maaf sama pihak keluarga. Keluarga kan enggak ada yang tahu. Tapi dia udah merasa salah. Iya, dia nangis,” ucap Ricky seusai bertemu Eza sekitar pukul 18.00 WIB. Tak hanya kepada keluarga, pemain sinetron Putih Abu-Abu ini juga menitipkan permohonan maaf nya untuk penggemar dan rekan kerjanya.

“Dan dia juga ada penyataan, ‘Tolong sampaikan permohonan maaf kepada semua fans, partner kerjanya, untuk masyarakat’. Mungkin penilaian orang dia salah. Dia minta maaf,” tuturnya.

Ricky mengatakan, mantan pacar artis peran Ardina Rasti ini merasa

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Sama-sama Malu DIJODOHKAN

Henry Cavill Kandidat Baru James Bond BERGULIRNYA pergantian pemeran karakter James Bond semakin kencang berhembus. Dari 1-2 aktor, kini hampir setiap bulannya muncul nama-nama baru yang digandang menjadi new James Bond.

Pada bulan Juni kemarin, nama aktor Inggris Damian Lewis muncul menjadi kandidat agen rahasia 007 itu. Berselang satu bulan kemudian, giliran sang ‘manusia super’, Henry Cavill yang masuk dalam daftar kandidat.

Sang Superman juga masuk dalam bursa pengganti Daniel Craig (pemeran James Bond saat ini). Alasannya adalah aksi Cavill di film terbaru, ‘The Man from U.N.C.L.E.’.

Film ‘The Man from U.N. C.L.E.’ merupakan film tentang

www.lensaindonesia.com

Jakarta Selatan. Gugatan cerai Denada dilayangkan ke PA Jaksel pada 24 Juni 2015 dengan nomor perkara 1711/ adt PDTG/Pa Jaksel/2015.

Eza Gionino Meminta Maaf Sambil Menangis

○

AKTOR Amitabh Bachchan, Salman Khan dan Akshay Kumar menorehkan prestasi membanggakan bagi dunia film Bollywood. Ketiganya masuk peringkat 10 besar dalam daftar aktor berpenghasilan paling tinggi di dunia, yang dirilis Forbes, Rabu (5/8).

Seperti dilansir BollywoodLife, Amitabh Bachchan dan Salman Khan sama-sama menempati peringkat ketujuh, dengan jumlah pendapatan diperkirakan mencapai USD33,5 juta. Akshay Kumar menyusul di tempat kesembilan dengan angka USD 32,5 juta. Ketiganya jauh meninggalkan King of Bollywood Shah Rukh Khan, yang berada di posisi 18 dengan pendapatan US26 juta. Sementara Ranbir Kapoor menduduki peringkat ke-30, dengan US15 juta.

Menurut Forbes, Amitabh Bachchan telah membintangi 150 film sepanjang 50 tahun kariernya.

Hingga kini, ia masih menjadi aktor berpenghasilan tertinggi lewat film-film terbarunya, seperti Bhoothnath Returns (2014). Sementara Salman Khan tercatat telah bermain dalam 80 film sejak debutnya di film Maine Pyar Kiya tahun 1989.

Ini adalah pertama kalinya Forbes membuat daftar internasional yang menggabungkan aktor Hollywood, Hong Kong, dan Bollywood. Posisi pertama diduduki oleh aktor Amerika Robert Downey Jr, dengan penghasilan sebesar $ 80 juta. Diikuti oleh Jackie Chan dan Vin Diesel di peringkat kedua dan ke cin tiga.

SEPAKAT bercerai, Denada meminta uang nafkah puluhan juta rupiah kepada Jerry Aurum. Hal tersebut terungkap dalam sidang mediasi di Pengadilan Agama, Jakarta Selatan. Wanita yang terkenal sebagai penyanyi dangdut ini menolak melakukan mediasi dan mantap menjadi seorang janda.

Saat ditanya apa saja gugatan yang disampaikan, apakah benar meminta uang nafkah puluhan juta. Kuasa hukum Denada, Ersa Syarief membantahnya. “Nggak lah, nggak segitu. Hal-hal detil nggak perlu dikasih tahu ya.

Draft-nya ditandatangani nanti saat sidang pekan depan. Intinya keduanya sudah siap, kesepakatan cerai damai dan baik-baik,” kata Ersa Syarief, kepada wartawan, Senin (3/8).

Didesak berapa nominal-

yang harus kami lakukan,” kata Denada dengan berlinang air mata usai sidang.

Wanita berusia 36 tahun ini mengaku sudah mencoba bertahan untuk bisa melanjutkan rumah tangganya. Namun, tidak berhasil. “Kalau mediasi berusaha mendamaikan. Seperti yang saya bilang, saya sudah berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin hindari ini. Tapi memang ini harus terjadi,” bebernya.

Ibu satu anak ini mengaku siap untuk menjalani hidup sebagai seorang single parent.

Setelah bercerai nanti Denada meminta buah hati mereka Shakira Aurum tinggal bersamanya. “Saya mohon doanya, semoga kami bisa jalani, keputusan yang terbaik, sudah ya saya nggak bisa lama di sini, sebab Shakira masih dirawat.

Saya meninggalkannya untuk ke sini sebenernya berat hati saya, tapi karena ini kewajiban, saya coba menguatkan hati saya,” ujarnya.

Seperti diketahui, Denada dan Jerry Aurum menikah di Bali pada 15 Februari 2012.

Dari pernikahan tersebut,

○

Shah Rukh Khan Tak Lagi No.1 di Bollywood

Denada menolak melakukan mediasi dan mantap bercerai. Namun, dia meminta nafkah hingga jutaan kepada mantan suaminya.

mata-mata yang memadukan unsur komedi, Cavill berperan sebagai agen rahasia CIA bernama Napoleon Solo. Gaya mata-mata Cavill menggunakan setelan necis sembari memegang senjata dinilai sangat pantas untuk karakter Bond.

Ditambah lagi gestur tubuhya ketika melakukan adegan perkelahian.

Para pemain ‘The Man from U.N.C.L.E.’ pun menyetujui jika aktor 32 tahun itu menjadi agen 007. “Aku rasa dia pantas, sangat pantas. Aku mendukungnya,” ujar lawan main Cavill, Armie Hammer dalam wawancara bersama Digital Spy, Jumat (7/8/2015).

“Kami berdua juga mendukungnya. Dia sangat sempurna. Dengan begitu kami berdua bisa menjadi Bond Girls,” tim-

pal dua bintang perempuannya, Alicia Vikander dan Elizabeth Debicki.

Walaupun begitu, Cavill tidak begitu menanggapi dukungan teman-temannya.

Dirinya justru kurang percaya diri untuk karakter James Bond.

“Film ini jauh lebih ringan dari James Bond. Maksudku, film-film James terkesan lebih berat dan serius. Sepertinya sedikit lebih sulit,” komentar Cavill seraya tertawa.

Saat ini, pemeran James Bond sudah berganti sebanyak enam kali selama 23 judul film sejak 1962. Selain Cavill dan Damian Lewis, ada Idris Elba, Tom Hardy juga Jason Statham yang sudah lebih dulu terdaftar dalam bursa bintang Bond iq/dt selanjutnya.

menyesal telah mengonsumsi narkoba hingga membuatnya mendekam di tahanan untuk kali kedua. Pada 2013 lalu, Eza sempat ditahan selama tujuh bulan atas kasus dugaan penganiayaan terhadap Rasti. “Ya, dia otomatis sedihlah ada keduanya kalinya di sini. Kecewa. Dia juga ada perasaan menyesal,” ucap Ricky.

Mengenai alasan Eza menggunakan narkoba dan apakah adiknya itu memiliki masalah, Ricky mengaku belum menanyakan perihal itu. Ia memilih berbincang santai lebih dulu dengan Eza karena mempertimbangkan psikologi adiknya.

“Informasi saya belum banyak.

Cuma ngobrol biasa aja tadi. Masalah kesehatan. Saya enggak mau banyak tanya dulu. Kalau masalah itu (kronologi) tadi belum. Saya belum ngarah ke situ. Saya enggak mau baru ketemu langsung saya tanya-tanya. Saya masih datar-datar aja. Nanti ada saatnya kami and ngobrol panjang,” tutur Ricky.

7 Edisi 98/10 - 16 Agustus 2015

Eks KaBIN...

Sambungan Halaman 1 Hukum harus bisa menyelesaikan itu,” ujar Hendropriyono.

Cicero yang dimaksud Hendropriyono merujuk kepada nama Cicero atau Marcus Tullius Cicero, seorang filsuf dan negarawan Romawi kuno yang umumnya dianggap sebagai ahli pidato Latin dan ahli gaya prosa.

Lebih lanjut Hendro menambahkan, kalau seseorang dihina orang lain maka yang menghina tersebut harus dihukum.

Mantan Menteri Transmigrasi dan Perambahan Hutan

dalam Kabinet Pembangunan VII serta Menteri Transmigrasi dan PPH dalam Kabinet Reformasi itu mengatakan, mengkritik itu beda dengan menghina. Dia mencontohkan, kalau melakukan kesalahan lalu dikritik itu tidak masalah. “Tapi kalau (ngomong) eh lu presiden (maaf) bangsat lu, itu menghina,” katanya.

Kendati demikian, Hendro menyadari, rencana menghidupkan kembali pasal ini bisa menuai persepsi negatif publik soal kebebasan berpendapat pada era peme-

Buwas...

Sambungan Halaman 1 Korupsi Gubernur Bengkulu akhirnya diungkap. Adapula kasus penjualan Kondensat bagian negara yang merugikan negara hingga Rp 2 triliun terus didalami. Terakhir, Bareskrim berhasil menyita uang Rp 69 miliar dalam kasus proyek cetak sawah di Kementrian BUMN. Budi juga bisa disebut sebagai ‘singa’ Polri. Artinya, dia juga punya kegarangan dalam memberantas kasus-kasus besar. Terbukti, Polri juga bisa mengungkap kasus besar yang tak kalah ngeri sedapnya dengan apa yang diperlihatkan KPK. Di bawah kepemimpinan mantan Kapolda Gorontalo ini, Bareskrim Polri makin menunjukkan tajinya.

Dalam sebuah kesempatan, Budi menyampaikan banyak persoalan muncul selama dia menjabat, mulai dari hal-hal penting hingga hal remeh-temeh yang sedang santer beredar di media. Mulai dari hal-hal krusial yang membuat semua orang mengernyitkan dahi, hingga hal-hal kecil yang membuat kita mengangguk atau bahkan tertawa. Termasuk, soal julukan yang kini dilekatkan kepadanya: Buwas.

Ternyata, terlepas dari kesan berani dan tak kenal kompromi dalam mengusut berbagai proses hukum sejak menjadi Komjen Budi Waseso tidak keberatan dengan panggilan itu.

Di Ruang Divisi Humas Polri, Budi mengakui, panggilan Buwas telah tersemat kepada dirinya, tidak hanya di media, tetapi hingga keluarga dan kerabat di kampung halamannya.

Panggilan yang berasal dari akronim namanya tersebut dicetuskan oleh media untuk membedakan panggilan antara dirinya dan pimpinan KPK nonaktif Bambang Widjojanto.

Ia pun tidak mempermasalahkan panggilan itu ataupun berbagai kesan yang hadir dari panggilan tersebut, misalnya diasosiasikan menjadi buas yang berarti liar.

Meskipun dipanggil Buwas yang bisa berasosiasi negatif, Budi meyakinkan, dirinya tidaklah buas atau liar dalam memeriksa kasus hukum berbagai unsur pimpinan KPK, seperti pimpinan dan penyidik.

Proses hukum yang berlangsung, tambahnya, sesuai dengan dasar hukum yang lengkap serta tidak mengada-ada.

Bahkan, ia meminta pihak internal Polri untuk mengawasi kinerjanya. Ia pun mempersilakan orang lain mengontrol kinerjanya dan melaporkan dirinya apabila ada dugaan kesalahan yang ia lakukan.

“Saya akui panggilan itu sudah menjadi tren. Panggilan itu pun telah digunakan keluarga saya di kampung. Yang penting, dalam pelaksanaan proses hukum, saya tidak berbuat seperti itu, semua proses berdasar pada hukum,” ujar pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah, tersebut.

Bekerja dengan hati-hati, jujur, dan adil menjadi prinsip Budi. Budi Waseso pun blakblakan soal sikapnya itu.

Ia menyatakan, dengan langkah-langkah keras yang ia ambil itu, wajar jika dia tidak disukai banyak orang, baik di internal Polri maupun dari pihak luar. Maka, bekerja sebaik mungkin untuk menegakkan hukum setegak-tegaknya adalah cara menjawab berbagai keraguan dan sorotan negatif kepadanya.

Budi menegaskan, menjadi polisi adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sebagai aparat penegak hukum. Karena berprinsip seba-

Satu...

Sambungan Halaman 1 Dalam upaya penyerobotan itu, Renny telah menggunakan akta pelepasan nomor 15 dan 16 tanggal 24 Nopember 2004. Pemalsuan akta tersebut diketahui saat pihak Puskopkar mengecek registernya ke notaris Soeharto SH, dan diketahui bahwa akta tersebut tidak pernah ada.

Bukti pemalsuan Reny sebenarnya juga diperkuat oleh notaris pengganti Soeharto SH yang sudah meninggal, yakni GS Lala’ar SH. Notaris pengganti tersebut menyatakan bahwa Soeharto SH tidak pernah membuat dan menerbitkan akta tanah atas nama Reny.

“Dengan ini saya selaku Notaris pemegang Protokol dari Notaris Soeharto (alm) memberitahukan bahwa, setelah saya memeriksa repertorium (buku daftar akta) yang dibuat Notaris Soeharto (alm), saya tidak menemukan akta No. 15 dan 16 tertanggal 24 November 2004,” demikian isi pernyataan FS Lala’ar SH kepada Puskopkar.

Hal ini juga diperkuat Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Sidoarjo Abdul Muis Iksan SH, di mana melalui repertoriumnya menyebutkan akta Reny tidak pernah ada.

Kalau pun ada, itu tidak sah.

Tak hanya itu, dengan menggunakan akta pelepasan ‘aspal’, Renny meminta Minarto untuk menerbitkan peta bidang (juga aspal) atas nama

PT Dian Fortuna Erisindo pada tahun 2007. Padahal sebelumnya Puskopkar sudah mengajukan penerbitan peda bidang tanah pada tahun 1997.

“Dua peta bidang terbit dengan satu obyek yang sama, ini tidak masuk akal. Saya menduga Minarto selaku kepala BPN Sidoarjo telah kongkalilong dengan pihak ketiga (Henry Gunawan) untuk mengambil alih tanah,” sebut Soehirman.

Bukti kepemilikan peta bidang aspal yang didapat Renny selanjutnya dijual ke PT Gala Bumi Perkasa dengan nilai Rp 3,4 miliar pada tahun 20072008 lalu.

Hanya dalam sekejab, tanah milik 2,9 juta karyawan Puskopkar langsung dikuasai Henry Gunawan. Sampai sekarang Henry terus ngotot menguasai tanah Puskopkar. Kengototan itu dapat dilihat ketika Henry melalui PT Gala Bumi Perkasa melakukan aktivitas pengurukan dan pembangunan pergudangan di lahan sengketa.

Menurut Soehirman, Henry Gunawan adalah mafia tanah paling berbahaya di Jawa Timur, khususnya Surabaya.

Hampir semua tanah yang dikuasainya didapat dari cara menyerobot dan pengambilalihan secara paksa.

“Dia rela melakukan segala cara untuk menguasai tanah milik orang lain, termasuk Puskopkar Jatim. Mentang-mentang uangnya triliunan, bisa

rintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Aturan soal penghinaan presiden sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan uji materi pada 2006.

Hakim konstitusi berpendapat bahwa pasal 134, 136, 137, 154 dan 155 KUHP merupakan warisan kolonial yang diadopsi pemerintah Hindia Belanda. MK menilai pasal tersebut tidak sesuai dengan prinsip Indonesia sebagai negara demokrasi.

Oleh sebab itu, Hendro mengusulkan agar pasal soal penghinaan kepala negara nantinya juga mencakup klasifikasi yang jelas mengenai perbuatan menghina atau mengkritik. “Harus jelas klasifikasinya di undang-un-

dang antara menghina dan mengkritik. Kalau hanya sebatas kritik, ‘presiden salah loh,’ ya itu biar saja,” ujar dia.

Karenanya, ia menegaskan, dalam menanggapi sesuatu jangan emosional. Perlu pikiran yang tenang. “Dalam praktik saja kita lihat, masa orang maki-maki presiden kita biarkan? Ya tidak boleh dong,” ungkap Hendro.

Pasal mengenai penghinaan presiden sudah diusulkan sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dilanjutkan pemerintahan Jokowi. Pasal larangan penghinaan terhadap Presiden belakangan menjadi pro kontra setelah pemerintah Jokowi mengajukannya ke DPR melalui RUU KUHP.

gai pelayan, meski telah menjabat posisi strategis di Polri, ia menolak menggunakan iring-iringan pengawal ketika bepergian untuk menjalankan tugas. “Kalau dikawal-kawal berarti saya tuan, dong. Itu melanggar tugas polisi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI sebagai pelayan masyarakat,” tutur lulusan Akademi Polisi 1984 itu.

Ia mencontohkan, ketika menjadi Kapolda Gorontalo medio 2012-2013, dirinya pun tak segan ikut membantu tugas polisi lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Tugas itu dilakukan sebagai bentuk pengawasannya terhadap tugastugas polisi di sana.

Selain berusaha bekerja jujur dan adil, Budi juga berusaha memiliki prinsip untuk tidak takut mengambil risiko.

Dia menganggap, kematian bisa datang kapan saja.

Tak hanya itu yang membuat sosok ini unik. Di luar dugaan, Budi Waseso ternyata mau menanggapi hal-hal ringan, tetapi tetap dengan cara dia yang khas dan tentu saja “liar”.

Dia menyatakan telah menyiapkan kuburan. Lalu, untuk apa atau untuk siapa kuburan itu? Ternyata bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk dirinya sendiri. Kata Budi Waseso, dia meyakini, setinggi apa pun posisi seseorang dan sebesar apa pun kekuasaan seseorang, kematian bisa datang kapan saja. Untuk itu, ia telah menyiapkan kuburan apabila ia meninggal dunia nanti.

Harus diakui, tak banyak pejabat yang siap dengan jabatannya lengkap dengan kesiapannya dengan “paket kuburan”. Kuburan yang telah disiapkan itu, ujar Budi, hanyalah kuburan sederhana di tempat pemakaman umum, bukan di tempat pemakaman premium nan mahal.

“Saya tidak khawatir kapan akhir hayat saya. Saya, toh, ti-

dak ingin menyusahkan anakistri saya karena sudah mempunyai kuburan. Jadi, kalau ingin mencatat LHKPN (laporan harta kekayaan pejabat negara), tolong ditulis juga kuburan itu, he-he-he,” ucapnya.

Untuk memperbaiki citra polisi, Budi mengungkapkan, hal itu harus diperbaiki oleh polisi sendiri. Anggapan yang menyatakan polisi jujur hanya ada dua, yakni mantan Kepala Polri Jenderal (Purn) Hoegeng Imam Santoso dan polisi tidur, seharusnya menjadi bahan koreksi polisi saat ini sebab masyarakat tidak menganggap mereka sebagai pekerja yang jujur.

Karena itu, ia meminta seluruh jajaran penyidik di Bareskrim Polri untuk rutin introspeksi diri. Setiap akhir pekan, ungkapnya, dirinya meminta para penyidik untuk mencatat apa yang telah mereka lakukan selama satu pekan bertugas.

Berbagai pertanyaan diajukan kepada diri sendiri, misalnya apakah telah melakukan tugas dengan baik? Atau, apakah sempat menerima uang haram? “Saya juga katakan kepada anggota saya, kalau selesai bertugas untuk berdiri di depan kaca, lalu menanyakan diri sendiri, apakah pantas menjadi polisi? Atau pantaskah menyandang pangkat dan jabatan saat ini? Saya pun menerapkan itu,” kata Budi.

Ia pun tak segan mempersilakan penyidik Bareskrim untuk mundur andai tidak siap bekerja dengan jujur dan andil.

Hukuman pemecatan pun ia siapkan bagi penyidik yang ketahuan tidak bekerja dengan dua prinsipnya tersebut.

“Menjadi Kabareskrim, saya ibaratkan pohon tinggi yang tidak ada buahnya. Saya hanya ingin kerja sebaik mungkin dan meninggalkan kebaikan dari pengabdian saya di institusi ini,” ujarnya.mua/ ikh/rat/kom

serobot sana sini. Tidak sedikit rakyat kecil yang dirugikan oleh ulah Henry Gunawan. Bahkan beberapa pejabat berpengaruh di wilayah tanah rampasannya, dari mulai lurah/kepala desa, SKPD terkait, hingga bupati dibuat tidak berkutik.

Henry Gunawan tidak boleh lagi dibiarkan merampas tanah milik orang. Dia harus dilawan,” kata Soehirman.

Tidak hanya Minarto yang menjadi tersangka. Pihak Puskopkar sebelumnya juga sudah menyerahkan novum (bukti baru) berupa dokumen pembebasan tanah kas desa yang telah ditandatangani warga.

Dari novum tersebut, pihaknya berharap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pemalsu akte atas Renny Susetyowardhani bisa dibuka kembali. “Di situ ada tandatangan warga yang tanahnya dibebaskan berikut kepala desa setempat yang telah dinotariskan,” terang Soehirman.

Seperti diketahui, pada 7 April 2015, Direskrimum Polda Jatim telah memberi SP3 terhadap Renny.

Pengajuan novum, lanjut Soehirman, disampaikan ke bagian Irwasda Polda Jawa Timur pada Sabtu (4/7/2015).

Menurutnya, novum tersebut bisa menjadi bukti baru yang menguatkan sehingga SP3 Renny bisa dibuka.

Menurutnya, Renny dan Minarto dituding telah menjadi ‘kaki tangan’ Henry Gunawan dalam penyerobotan tanah. Adanya novum ini, kali ini harus menjadi perhatian serius pihak Polda Jawa Timur.

Pasalnya, kasus ini sudah terlalu lama ‘mangkrak’ dan seolah-olah tidak ada titik temunya. “Novum itu bisa menjadi petunjuk bagi penyidik. Bahkan tidak menutup kemungkinan dapat membongkar sepak terjang mafia tanah seperti Henry Gunawan. Yang namanya mafia tanah harus diberangus. Jika dibiarkan, akan banyak rakyat yang dirugikan,” terang Soehirman.

Di sisi lain, kasus ini telah mendapat perhatian Bareskrim Mabes Polri. Wakabareskrim beberapa waktu lalu telah memberi atensi kepada sejumlah penyidik di wilayah Polda Jawa Timur, untuk terus mengawasi proses penyidikan tanah Desa Pranti.

Bareskrim memerintahkan jajarannya untuk serius memproses laporan Puskopkar Jatim terhadap Minarto dan Renny. Disebutkan dalam memo Wakabareskrim, penyidik dilarang tergiur pemberian orang lain khususnya dari pihak yang sedang berselisih.

Surat disposisi Wakabareskrim disampaikan, Senin (6/ 7/2015). Bunyinya: “Agar diawasi secara ketat, agar proses penyidikan berjalan fair, professional, transparan. Lakukan supervisi, agar penyidik tidak melakukan penyimpangan.

Penyidik senantiasa harus netral atau tidak berpihak.”

Soehirman menyebut memo Bareskrim menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menindak orang-orang bersalah. “Bareskrim sudah tahu tanah itu milik Puskokar,” tutupnya. nov

Presiden Jokowi tetap berusaha mengajukan pasal penghinaan terhadap presiden dalam revisi UndangUndang KUHP. Menurut dia, pengajuan pasal itu sebenarnya sudah dilakukan sejak pemerintahan sebelumnya, dan dia hanya melanjutkannya saat ini.

“Itu juga pemerintah yang lalu usulkan itu dan ini dilanjutkan dimasukkan lagi,” kata Jokowi di Istana Bogor, Rabu (5/8/2015).

Menurut Jokowi, yang diusulkan dalam revisi UU KUHP baru berbentuk rancangan sehingga dia heran mengapa pasal itu terlalu diributkan. Dia berpendapat bahwa kini “bola” berada di Dewan Perwakilan Rakyat untuk memutuskan meloloskan pasal itu atau tidak. “Namanya juga rancangan, terserah di Dewan dong. Itu rancangan saja kok ramai,” ucap dia.

Jokowi menganggap pasal penghinaan presiden perlu ada dalam KUHP untuk memproteksi masyarakat yang bersikap kritis sehingga tidak terjerat pada pasal-pasal “karet” yang berujung pidana. Karena itu, pemerintah menambahkan kalimat yang dianggap bisa memberikan proteksi itu.

“Kalau saya lihat di situ

sebetulnya justru itu untuk memproteksi orang-orang yang kritis, masyarakat yang kritis, masyarakat yang ingin melakukan pengawasan untuk tidak dibawa ke ‘pasal-pasal karet’. Jangan dibalik-balik,” kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, pasal penghinaan presiden yang diajukan kali ini sebenarnya memberikan penjelasan tegas antara fitnah dan kritik. Sebelum revisi, kata dia, seorang pengkritik presiden bisa lebih rentan dipidana karena masih banyak celah hukum yang ada.

Dalam Pasal 263 RUU KUHP ayat 1 yang disiapkan pemerintah, disebutkan bahwa “Setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV”.

Dalam ayat selanjutnya ditambahkan, “Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri”.

Menurut Jokowi, pasal itu ada untuk melindungi presiden sebagai simbol negara.

“Kalau kita lihat di negera yang lain, sebagai symbol of

state itu ada semuanya. Tapi, kalau di sini inginnya tidak, ya terserah nanti di wakilwakil rakyat,” ucap dia.

Jokowi sendiri sebenarnya tidak mempermasalahkan hinaan yang ditujukan padanya. Dia malah mengaku sering menjadi obyek ejekan hingga cacian sejak menjabat Wali Kota Solo hingga kini menjadi Presiden. Namun, dia menyatakan tidak akan memidanakan para penghinanya itu.

“Kalau saya sejak Wali Kota, jadi Gubernur (DKI Jakarta), jadi Presiden itu yang namanya diejek, dicemooh, dicaci sudah makanan sehari-hari,” ujarnya.

Jokowi mengaku dirinya bisa saja memidanakan para penghinanya itu. Namun, hal tersebut tidak dia lakukan.

“Ribuan (pelaku penghinaan) kalau kayak gitu, kalau saya mau (laporkan ke polisi). Tapi, sampai detik ini, hal tersebut kan tidak saya lakukan,” urainya.

Meski menyatakan tak akan mempersoalkan cemooh, cacian, ataupun hinaan, Jokowi menilai Indonesia tetap harus mengedepankan prinsip kesantunan. Presiden, kata dia, juga merupakan simbol negara yang harus dilindungi. by/fab/sab

Hari...

Sambungan Halaman 1 Wali kota Ridwan Kamil mengapresiasi KPK yang telah memilih kota Bandung.

Menurutnya, aspek terbesar dipilihnya Bandung dikarenakan partisipasi warganya cukup besar. “Dipilihnya Bandung juga sebagai bentuk penghargaan dari program anti gratifikasi pencegahan korupsi. Kita mengalami perbaikan,” ungkapnya.

Pria yang kerap disapa Emil menyampaikan kepada Sujanarko jika program acara anti korupsi tidak hanya dipusatkan di pusat kota, tapi bisa didesentralisasikan ke seko-

lah-sekolah dan kelurahan.

Menurut Emil, konsep desentralisasi itu agar momen anti korupsi bisa merata keseluruh wilayah, sehingga ia mengharapkan semua topik yang dibicarakan adalah tentang program Bandung bersih, berintergritas bebas korupsi.

Emil juga akan sepenuhnya mendukung kegiatan ini, termasuk masalah anggaran.

Ia juga mengajak kepada para komunitas, media dan aspek masyarakat lainnya turut berpartisipasi dan memberikan ide kreatif.

“Semakin banyak kreati-

Jokowi...

Sambungan Halaman 1 Turnamen sepak bola Piala Presiden ini akan dimulai pada tanggal 30 Agustus 2015 dan terus akan bergulir kira-kira hingga minggu ketiga bulan Oktober.

“Insya Allah pembukaan itu akan di adakan di Bali pada tanggal 30 (Agustus 2015), dan presiden juga akan hadir. jumlah peserta 16 klub, 13 daripada klub-klub yang selama ini sudah bermain di liga, yang 3 dari divisi utama. Tentu tempat penyelenggaraan ada di 4 kota, yaitu Malang, Bali, Bandung dan Makassar,” katanya.

Erick Thohir juga menepis rumor bila turnamen Piala Presiden bermuatan politis.

Dia juga membantah jika kehadirannya memperkeruh suasana persepakbolaan di Tanah Air. Kata dia, penyelenggaraan turnamen sepakbola piala presiden ini didasari atas kecintaannya pada dunia sepak bola. Terlebih

pertandingan sepak bola terganggu sejak PSSI dibekukan.

“Tidak ada maksud politik apa-apa, dan jelas sekali pak presiden ini jalan dan dikelola swasta secara murni dan ini juga independen tanpa campur tangan politik dan ia sangat mengharapkan ini jalan. Karena memang ini yang diharapkan untuk masyarakat,” kata Erick.

Dalam turnamen piala presiden ini, sedikitnya akan ada 16 klub yang akan bertanding. 13 dari klub-klub yang selama ini sudah bermain di liga dan 3 klub dari divisi utama.

“Jumlah pertandingan ada 38 pertandingan, di mana nanti 16 klub ini akan dibagi menjadi 4 grup. Sistem pertandingan seperti biasa, saling bermain tentu juga setelah kualifikasi ke babak 8 besar ada adu penalti, lalu setelah final tentu ada perpanjangan waktu adu penalti

Solusi...

Sambungan Halaman 1 Sebaliknya, Yusril mengusulkan agar Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mengatur syarat dukungan suara bagi partai politik (Parpol) mengusung calon kepala daerah (Cakada) harus memenuhi 20 persen suara di DPRD, direvisi dengan menghapuskan persyaratan tersebut.

Pasalnya, kata Yusril, hal itulah yang menjadi penyebab dalam Pilkada serentak 2015 di antara 268 daerah, terdapat 7 kabupaten/kota yang calonnya hanya satu pasang atau calon tunggal.

Yah, Yusril menganggap persoalan munculnya calon tunggal disebabkan adanya

syarat 20 persen kursi di DPRD untuk partai yang mengajukan calon. Menurutnya, amat langka jika satu partai punya 20 persen suara di DPRD. Untuk memenuhi 20 persen suara, partaipartai tersebut harus bergabung untuk memenuhi persentase tersebut.

“Munculnya calon hanya sepasang tersebut hemat saya disebabkan adanya keharusan partai bergabung untuk peroleh 20 persen kursi DPRD untuk ajukan calon.”

Menteri Hukum dan Perundang-undangan Indonesia di era Presiden Megawati Soekarnoputri itu menambahkan, negosiasi antara partai-partai untuk bisa

Ridwan Kamil

fitas semakin bagus. Kami harapkan juga Presiden Jokowi bisa turut hadir, karena akan punya makna yang berbeda,”tandasnya. arie

seperti biasa,” jelasnya.

Menurut Erick, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan semua pihak atas penyelenggaraan turnamen ini. Termasuk koordinasi dengan PSSI dan Kemenpora.

“Saya rasa saya berkoordinasi dengan semua pihak.

Saya temui, dan alhamdulillah semua mendukung. Karena memang BOPI, Kemenpora, PSSI itukan bagian, dan saya di sini tentu tidak bermaksud apa-apa, nawaitunya baik.

Saya ingin sebagai yang cinta bola kan sudah jelas cinta bolanya saya, saya ingin ada sesuatu terjadi di masyarakat,” terang Erick yang juga Presiden Inter Milan ini.

“Dan saya yakin kita tidak ada maksud apa-apa, dan saya juga tidak berminat jadi apa-apa. Saya tentu dengan tim saya, dengan pihak-pihak yang bantu karena kita ini cinta bola, bola mesti jalan. Kalau kita lihat Presiden China menerapkan bola harus jalan di China, kan kita juga sebagai negara terbesar ke 4 ya bolanya mesti jalan,” tutupnya. rnd/mrk

memenuhi 20 persen suara sulit tercapai. Untuk itu, ia menyarankan agar syarat tersebut dihapuskan.

“Karena itu saya menyarankan agar sederhana, syarat 20 persen kursi DPRD itu tidak perlu ada lagi. Tidak jelas apa reasoning angka 20 persen kursi ini.”

Lebih lanjut, Yusril menambahkan, seharusnya setiap partai yang punya kursi di DPRD berhak mengajukan pasangan calon dalam Pilkada. Jika aturan tersebut diterapkan, tidak akan ada lagi satu calon pasangan sebagaimana terjadi di tujuh daerah sekarang ini.

“Tidak adanya syarat 20 persen kursi untuk pencalonan tersebut juga akan mencegah jual beli dukungan suatu partai terhadap pasangan calon,” pungkasnya. no/ro/am www.lensaindonesia.com

PEREMPUAN TANGGUH 2015

8 Edisi 98/10 - 16 Agustus 2015

Muhammadiyah dan Aisyiyah Dipimpin Pasutri

Noorjannah Sebut Dirinya dan Suami jadi Ketum Karena Takdir

Siti Noordjannah Djohantini

Muhammadiyah dan Aisyiyah dipimpin pasangan suami istri. Siti Noordjannah menyebut, dirinya dan sang suami Haedar Nashir didapuk sebagai ketua umum adalah takdir.

PEMILIHAN Ketua Umum PP Aisyiyah telah usai. Akhirnya petahana Siti Noorjannah Djohantini kembali terpilih sebagai pucuk pimpinan Aisyiyah. “Berdasarkan keputusan rapat 13 pimpinan terpilih, memutuskan Siti Noordjannah Djohantini

sebagai Ketua Umum PP Aisyiyah,” kata Ketua Panitia Pemilihan Mahsunah di gedung ksatrian M Jusuf, Kamis (6/8).

Noordjanah terpilih secara musyawarah dalam pemilihan Ketua Umum PP Aisyiyah. Ia dipilih oleh 13 formatur dan ditetapkan oleh ribuan muktamirin. Begitu pula dengan Haedar Nashir yang berhasil mengalahkan 12 pesaing lainnya, berhasil menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah menggantikan Din Syamsudin dengan terpilih secara musyawarah dalam sidang pleno muktamar ke-47 Muhammadiyah.

Keduanya terpilih setelah samasama berhasil menempati urutan pertama dalam pemungutan suara pemilihan calon ketua umum PP Mu-

hammadiyah dan PP Aisyiyah.

Sebelumnya, Noordjanah memang disebut-sebut sebagai calon kuat. Dia belum memiliki saingan untuk memimpin Aisyiyah. Berkat terpilihnya Haedar Nashir dan Siti Noorjannah, maka saat ini Muhammadiyah dan Aisyiyah dipimpin pasangan suami istri.

Dalam kesempatan itu, Noorjannah mengaku bakal tulus menjalankan amanat muktamar. Hal itu sebab peserta telah percaya memilihnya kembali menjadi ketua umum.

“Di Aisyiyah dan Muhammadiyah itu tidak mencari jabatan, ini bagian dari amanah yang harus ditunaikan karena ini kepercayaan,” kata Noorjannah usai terpilih di Makassar, Kamis (6/8).

Menurutnya, sang suami Haedar Nashir yang juga terpilih menjadi pucuk pimpinan di Muhammadiyah adalah kehendak Tuhan. Mereka selama ini memang total dalam berorganisasi.

Namun, ia yakin dirinya bersama suami akan berusaha maksimal mengurus Muhammadiyah.

“Sebenarnya ini takdir, kami dari keluarga yang tidak memikirkan sedikit pun untuk kemudian akan terjadi seperti ini (pasutri jadi ketua umu). Tapi berkeluarga berkhidmat di Aisyiyah dan Muhammadiyah untuk berperan apa saja, itu bagian dari niat kita,” terang dia.

Lanjut dia, orangtuanya memang memiliki latar belakang anggota Masyumi. Maka dalam keluarga sudah biasa membicarakan organisasi.

“Kadang organisasi ada di meja makan sama anak-anak. Kadang organisasi ada di perjalanan ketika kita bareng di jalan. Kalau kita bicara rumah kita harus sakinah, itu juga organisasi ya, karena Aisyiyah punya program keluarga sakinah,” pungkas did/mel dia.

Komisi C DPRD Jatim Bakal Tagih Utang ke Kabupaten/Kota

Renville Antonio

MINIMNYA masukan dari Pendapatan Akhir Daerah (PAD) di APBD Jatim 2015 membuat Komisi C DPRD Jatim semakin ketat dalam mengawasi mitra kerjanya yang dinilai kurang memberikan kontribusi di PAD. Wakil Ketua Komisi C Renville Antonio mengatakan, langkah ini harus diambil agar anggaran untuk kebutuhan pembangunan di Jatim tidak terganggu. Misalnya akan memacu sejumlah SKPD Pemprov yang menjadi mitra kerjanya untuk meningkatkan pendapatan secara maksimal.

“Dari hasil hearing dengan SKPD terkait, kita melihat potensi yang bisa untuk ditingkatkan dan berimbas pada naiknya pendapatan. Misalnya di Diswww.lensaindonesia.com

nakertransduk, Badiklat serta Dinas Koperasi dan UMKM. Meskipun ada juga dinas yang pedapatannya turun, seperti di Dinas Perhubungan, tapi itu indikasi yang baik,” katanya di DPRD Jatim, Rabu (4/8/2015).

Renville menjelaskan, indikasi baik di Dinas Perhubungan meskipun pendapatannya turun karena ini artinya pelanggaran juga turun. Sebab selama ini yang terjadi tingginya pendapatan karena adanya jumlah pelanggaran atas kelebihan muatan cukup tinggi. Sehingga jumlah denda yang masuk ke PAD juga tinggi.

Sedangkan untuk sejumlah RS milik Pemprov Jatim juga diminta untuk dinaikkan penda-

patannya. Ia menyebut seperti di RSU dr Soetomo Surabaya semula target pendapatan sebesar Rp 750 miliar, sekarang targetnya naik menjadi Rp 850-900 miliar. Demikian juga dengan RSU Syaiful Anwar Malang yang target pendapatannya akan dinaikkan, namun jumlah piutangnya juga cukup banyak.

“Di RSU Syaiful Anwar jumlah piutang cukup tinggi sekitar Rp 80 miliar dari banyak kabupaten/kota. Ini jelas harus ditagih agar pendapatannya tak kurang. Kami Komisi C akan meminta data dari RSU milik Pemprov dan akan kamin datangi kabupaten/kota untuk menagih piutang itu kepada bupati dan walikota agar segera membayar hutangnya,” tegas politisi asal Fraksi Partai Demokrat ini.

Selain piutang RS, Komisi C juga akan menagih tunggakan pajak kendaraan bermotor yang ada di kabupaten/kota. Selain pendapatan dari PAD yang dikelola SKPD, Komisi C juga menilai masih ada peluang tambahan pendapatan dari sektor gas yang dikelola PGN. Pihaknya menyebut, gas belum masuk wajib pungut pajak dan ini dinilai kebijakan yang tidak benar. Sebab hal itu diwajibkan, sesuai UU No 8 tahun 2009 dan Perda no 9 tahun 2010.

“Kami sudah melakukan pengecekan ke Pertamina. Mereka punya BB namanya V Gas. Dan ini kena PBBKB. Nah kenapa kok yang di PGN tidak. Dalam waktu dekat akan kita rapatkan dan jika PGN kita panggil juga tidak ada titik temu soal membayar Pajak Bahan Bakar ini, ya kita sidak lah. Kalo perlu kita tutup dulu sementara sampai mereka mau bayar PBBKB,” sarifa/adv pungkasnya.

Isyana Bagoes Oka

Isyana Ingin Meniru Hillary Clinton, Politikus yang Keibuan SEDERET predikat buruk yang disematkan pada para politikus Tanah Air tak menyurutkan niat presenter cantik Isyana Bagoes Oka terjun ke dunia politik. Namun justru citra buruk politikus jadi penyemangat Isyana untuk terus maju ke dunia yang baru dia jalani itu.

Memang, ini bukan kali pertama seorang jurnalis, khususnya jurnalis televisi masuk ke dunia politik. Sebelumnya presenter cantik Grace Natalie juga telah mengepakkan sayap ke dunia politik. Bahkan kini tak tanggung-tanggung, mantan presenter tvOne itu menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Apa motivasi Isyana Bagoes Oka mengikuti jejak Grace Natalie masuk PSI? Tak dapat dipungkiri, sosok Grace Natalie juga memberi andil besar bagi Isyana untuk memilih jalur politik, ketimbang melanjutkan profesi jurnalis yang membesarkannya. Sebagai sesama perempuan, sama-sama memiliki buah hati, dan sama-sama pernah jadi presenter televisi, membuat mereka nyambung, dan akhirnya Isyana mengikuti Grace, hijrah ke PSI. Untuk sosok politikus wanita, Isyana mengaku mengidolakan mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton. Bukan tanpa

sebab alumni Fisip UI ini mengidolakan Hillary. Saat Hillary berkunjung ke Indonesia beberapa waktu lalu, Isyana berkesempatan mewawancarainya secara khusus.

“Saya mengidolakan Hillary Clinton. Meskipun dia politisi handal, yang sekarang maju juga sebagai capres, pada saat bertemu langsung, aura keibuannya ada, dan sangat terasa,” kata Isyana.

Meskipun mengidolakan Hillary, namun Isyana mengaku tidak kepikiran mengikuti jejaknya sebagai calon presiden wanita. Bukan berarti tidak mampu, namun Isyana hanya ingin berkontribusi yang baik saja pada partainya, juga bangsa dan negara.

“Saya nggak mikir jadi presiden, tapi kita lihat lah satu demi satu saya jalani, sekarang sudah masuk di DPP, mudah-mudahan bisa berkontribusi yang baik, dan nantinya ke depannya akan ditugaskan seperti apa atau akan jalannya seperti apa nanti akan kita akan bicarakan lagi,” ujarnya.

Menurut Isyana menyebut, perempuan masuk politik memiliki kelebihan dibanding laki-laki. “Yang jelas perempuan ada naluri keibuannya. Ya mudah-mudahan bisa mengangkat perempuan di Indonesia, juga anak. Kalau

saya itu dari dulu konsen, kalau saya lihat ya anak-anak Indonesia sekarang coba tanya deh yang tahu lagu daerah, yang tahu lagu wajib, kayaknya sedikit sekali. Saya pernah ikut acara di salah satu stasiun TV, pada saat ada pertanyaan lagu daerah, lagu wajib nggak ada yang bisa jawab. Padahal kita dulu, ada bukunya. Kalau anak-anak kita nggak ada yang tahu lagu-lagu daerah, 10-20 tahun lagi siapa yang nyanyi, siapa yang tahu.

Bukan hanya itu, cari buku cerita anak-anak di daerah susah. Kalau pun ada, lagu instrumen di belakangnya masih jedang jedung. Hal-hal kecil seperti itu saya konsen sekali. Saya nggak pengen nantinya generasi anak-anak kita nggak ada yang nyanyi lagu daerah dan lagu wajib, dan jadinya justru anak-anak nyanyi lagu-lagu yang bukan untuk anak-anak,” katanya.

Bukan pilihan mudah, Isyana juga sempat gamang sebelum akhirnya benarbenar memutuskan pindah dari profesi yang sangat dicintainya. Namun dengan tekad bulat dan berkat dukungan dari keluarga dan orangorang dekatnya, akhirnya wanita keturunan Bali-Manado ini mantap pamitan, kulonuwun, dan mendeklarasikan dirinya hijrah ke dunia war/mer politik.

NASIONAL Edisi 98/10 - 16 Agustus 2015

PPATK Turun Tangan, INSA Dukung Otoritas Pelabuhan Satu Atap

Sandiwara Besar Dwelling Time Terkuak Dwell time merupakan sandiwara besar.

Dugaan suap dalam proses dokumen inap barang praktiknya sudah berlangsung lama.

Lebih dari dua kementerian/lembaga terlibat.

KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf mengatakan, kasus dugaan suap dan korupsi inap barang (dwell time) di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok, Jakarta Utara, melibatkan lebih dari dua kementerian/lembaga.

“Kami pernah mendapat permintaan penegak hukum tentang kejadian di situ (Tanjung Priok). Lebih dari dua kementerian/lembaga (yang terlibat). Permintaan itu juga tahun ini, sebelum Polda bergerak,” ujar Yusuf di Jakarta, Kamis (6/8/ 2015).

Ia menyebutkan, pelaku yang terlibat merupakan oknum yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kementerian/lembaga tersebut, bukan kementerian/lembaga sebagai pemerintah.

Menurut dia, praktik suap “dwell time” di Tanjung Priok yang melibatkan oknum di kementerian/lembaga telah berlangsung lama. Praktik ini telah berlangsung jauh sebelum Polda Metro Jaya menangani kasus tersebut.

“Kami pernah mendapat permintaan penegak hukum tentang kejadian di situ (Tanjung Priok). Lebih dari dua kementerian/lembaga (yang terlibat). Permintaan itu juga tahun ini, sebelum Polda bergerak,” ujarnya.

“Kejadian sudah lama, asumsinya praktik lama. Banyak institusi kemungkinan besar kecipratan. Tapi pemain utama, yang membantu atau yang memfasilitasi kami belum tahu,” tambah Yusuf.

Untuk mengatasi praktik suap pada “dwell time”, ujar dia, salah satunya adalah pembatasan transaksi tunai agar dapat terlacak. Semetara, untuk membongkar kasus dugaan suap itu, PPATK siap membantu Polda Metro Jaya jika diminta.

“Kami melihat indikator kuat dan semangat besar Presiden, jadi kami akan ‘all out’ membantu. Banyak instrumen, basis data, kami juga akan turun ke lapangan, cek satu per satu,” kata dia.

Direktur Utama Pelindo II R.J Lino mengaku sudah lelah menyuarakan persoalan waktu dwell time di Pelabuhan Tanjung Priok. Sejak beberapa tahun lalu, Lino mengaku sudah menyuarakan persoalan itu namun tak ditanggapi.

“Lihatkan Kementerian Perdagangan bagaimana (sekarang terlibat suap). Saya sudah capek teriakteriak sejak 5 Tahun lalu terkait hal ini (dwell time),” ujar Lino usai rapat koordinasi terkait dwell time di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, belum lama ini.

Dia menilai, kritisnya masalah dwell time di Pelabuhan Tanjung

Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama.

Ahok Temukan Pejabat Top DKI Terima “Amplop” Setoran GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menceritakan alasan mengapa dia mendadak bicara pada saat acara pelantikan pejabat eselon sudah selesai. Dia mengaku mengetahui pejabat di DKI masih menerima gratifikasi.

“Saya itu tadi menyindir mereka. Maksud saya, kamu bilang tidak korupsi, tetapi kamu masih terima-terima ‘amplop’. Itu sebenarnya jauh lebih parah daripada korupsi.

Jadi, mereka selalu otaknya, kami enggak korupsi,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (7/8/2015).

Menurut Basuki, pejabat itu gemar memberi serta menerima gratifikasi. Dia bahkan hampir memecat pejabat tersebut. Pejabat tersebut, kata Basuki, tidak korupsi. Namun, anak buahnya kerap menyetor sejumlah “upeti” kepadanya.

“Ini pejabat top di DKI, yang hebat lho. Dia pejabat eselon II ada di tim anggaran di Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan pejabat eselon II yang lain. Saya enggak enak sebutinnya,” kata Basuki.

Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawati, lanjut dia, adalah yang melaporkan tindakan anak buahnya kepada Basuki.

Basuki akan menindaklanjuti hal tersebut kepada Inspektorat DKI dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Ya sudah, tangkap-tangkapin sajalah (pejabat terima dan beri gratifikasi), biar bongkar-bongkaran, seru kan. KPK kan akan menyelidiki nih siapa yang kasih gratifikasi, nanti dia pasti ‘nyanyi’ nih ngasihnya ke siapa saja. Ini saya temukan, pejabatnya hampir saya pecat, tunggu saja tes berikutnya,” kata Basuki.

Basuki mengungkapkan, pejabat DKI yang dilantik tidak boleh larut dalam kesenangan semata. Pasalnya, para pejabat yang dilantik itu bisa pula didemosi atau dijadikan staf sewaktu-waktu. “Saya mencari orang yang mau bekerja. Saya tidak butuh orang pintar. Saya butuh orang yang mau bekerja dan tidak nyolong. Saya bisa mendemosi dan ratusan orang bisa kehilangan jabatannya,” urainya.

Ia berharap, pejabat DKI bisa bekerja dengan baik dan berperan sebagai pelayan warga DKI. Sebab, di sisi lain, warga DKI sudah tidak bisa menunggu kinerja serta perubahan Kota Jakarta.

Ia juga mengingatkan kepada pejabat yang dilantik untuk melaporkan anak buah yang tidak memiliki pekerjaan atau hanya makan gaji buta (magabut). Basuki berharap para pejabat eselon tidak melindungi anak-anak buah mereka demi mendapat tunjangan kinerja daerah (TKD) tinggi. “Saya biarkan Anda semua berimajinasi dan monitor anak buah mana yang baik mana yang nakal,” kata Basuki. kur www.lensaindonesia.com

Priok lantaran sudah sejak lama kementerian dan lembaga membuat aturan sendiri-sendiri. Akhirnya kata dia, aturan-aturan tersebut malah membuat sulit masyarakat. Oleh karena itu, Lino mengatakan perlu adanya suatu sistem perizinan satu pintu sehingga pengajuan izin barang di pelabuhan bisa diurus hanya melalui sistem tersebut.

Selama ini lanjut dia, setiap kementerian dan lembaga memiliki sistem perizianan sendiri-sendiri sehingga virus proses lama untuk menyelesaikan perjalanan tersebut.

Lino sempat mengatakan bahwa sandiwara besar mulai terkuak. Pernyataan itu dilontarkan Lino seusai polisi menggeledah dan menetapkan beberapa pegawai Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebagai tersangka terkait waktu inap barang atau dwell time di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Bener kan. Saya bilang kan, kalian enggak percaya kan, itu kan saya bilang sandiwara besar semua kan.

Jadi dwelling time itu proses dokumen, bukan dengan saya (Pelindo II). Selama ini kan kalian (media), waktu masalah dwelling time, (beritakan) kalau saya yang salah.

Tapi lihatlah (sekarang),” ujar Lino.

Lebih lanjut, Lino meyakini masih banyak kejanggalan yang akan terkuak seusai adanya tersangka dalam jajaran Kemendag. “Itu bagian besar dari sandiwara. Lihat, sekarang sandiwaranya mulai terbuka satu per satu. Masih banyak itu,” kata dia.

Menurut Lino, dalam satu tahun ada 360.000 perizinan yang dikeluarkan oleh berbagai kementerian

atau lembaga yang memilki kewenangan terkait keluar masuk barang ke Pelabuhan Tanjung Priok.

“Bayangkan, satu tahun kasih izin di Tanjung Priok itu 360.000 izin. Di Badan Karantina itu 20.000 izin yang dikeluarkan. Jadi mereka (pengusaha) izin itu kan bawa hard copy langsung, enggak bisa online. Ini jadi di Kementerian Perdagangan ada (sandiwara besar),” kata dia.

Perkara hukum yang menjerat pejabat di Kemendag pertama kali diusut penyidik Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Dari serangkaian penyelidikan, ditemukan dugaan tindak pidana penyuapan dan penerimaan gratifikasi di manajemen satu atap pelabuhan tersebut.

Penyidik kemudian menggeledah kantor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan pada Selasa (28/7/2015). Di tempat penggeledahan, polisi menangkap tangan pekerja harian lepas (PHL) Kemendag berinisial MU yang tengah bertransaksi dengan seorang calo berinisial ME. Pada saat itu juga, penyidik menetapkan MU, ME, dan Kepala Subdirektorat Kemendag berinisial IM sebagai tersangka. IM hingga saat ini diketahui masih berada di luar negeri. Belakangan, polisi menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag bernama Partogi Pangaribuan sebagai tersangka.

Sementara Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) mendukung wacana memperkuat Otoritas Pelabuhan dengan satu atap. Hal itu untuk mendorong sin-

kronisasi tata kelola pelabuhan di Indonesia, termasuk juga persoalan “dwelling time”.

“Intinya jadi satu atap, Otoritas Pelabuhan yang harus diperkuat mengatur dan merumuskan permasalahan di situ. Kalau semua instansi merasa diri kuat ya akan susah karena semua merasa berperan,” ujar Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto dalam diskusi publik di Cikini, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Diketahui, Pemerintah menargetkan waktu tunggu barang-barang di pelabuhan (dwelling time), terutama di Pelabuhan Tanjung Priok, turun jadi 3 hari pada 2014. Saat ini, dwelling time rata-rata di Pelabuhan Tanjung Priok masih 6 – 7 hari.

Akibat waktu dwelling time terlalu lama, praktis biaya logistik nasional membengkak. Padahal, Pemerintah kini berupaya keras menekan biaya logistik nasional.

C a rm e l i ta menjelaskan, problem dwelling time sudah te r j a d i sejak berta h u n - ta h u n silam. Hal tersebut dipengaruhi kendala proses pre clearence atau perizinan ekspor-impor yang memakan waktu 3-4 hari dari waktu ideal hanya 2 hari.

“Kalau bongkar muat,

saya akui saat ini sudah berjalan baik yakni 1 hari,” katanya.

Dia juga menegaskan, jika pemerintah ingin dwelling time bisa ditekan, maka pemerintah harus memperkuat kewenangan Otoritas Pelabuhan yang bersifat memaksa. Sehingga, dapat memainkan peran sebagai koordinator di pelabuhan. Dia meyakini, jika ini dilakukan, maka akan bisa menekan waktu yang lebih efektif. ingg/ans/yog/yuanto

Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino.

PDIP Siap Barter Politik, Khusus Pilkada Surabaya

Jawa Barat Rakit Pesawat R80

ADANYA keputusan perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada Serentak di tujuh kabupaten/kota, membuat sejumlah partai politik segera melakukan lobi-lobi politik. Termasuk PDI Perjuangan yang siap melakukan barter politik antara Pilkada Surabaya dengan Pilkada Pacitan.

Sumber internal DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menyebutkan partainya rela menggunakan ‘barter politik’ di antara dua wilayah tersebut jika terpaksa. Surabaya, yang merupakan kandang PDIP memang mengusung incumbent Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana.

Sedangkan di Pacitan, Indartarto – Yudi Sambogo diusung Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem.

Sumber yang minta namanya dirahasiakan ini menjelaskan, alasan PDIP mau lakukan cara tersebut karena tak mau mengor-

GUBERNUR Jawa Barat Ahmad Heryawan selaku pemegang saham mayoritas PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) melakukan penandatangan MoU dengan Direktur Utama PT Ilthabi Rekatama Ilham Habibie, di Jakarta, Kamis (6/8) malam, untuk membangun pabrik perakitan pesawat terbang R80.

Biro Humas Protokol dan Umum Setda Pemprov Jabar, Jumat, dalam siaran persnya, menuturkan penandatanganan MoU antara PT BIJB dengan PT Ilthabi Rekatama digelar di kediaman mantan Presiden BJ Habibie, Jalan Patra Kuningan XIII, Jakarta Selatan.

Selain itu, MoU tersebut juga mencakup pembangunan BIJB di Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Rencananya bandara ini bakal menjadi gerbang udara terbesar di Jabar, menggantikan peran Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyatakan pihaknya belum mau banyak berkomentar tentang penandatangan MoU tersebut.

“Saya kan cuma pemegang saham mayoritas, dalam hal ini

bankan Pilkada Surabaya.

Sebab Bagimanapun Surabaya sebagai ibukota provinsi dan pusat perdagangan yang luar biasa, jangan sampai pelaksanaan Pilkada diundur hingga 2017.

“Ini preseden buruk kalau sampai Pilkada di Kota Surabaya diundur. Kita rela lakukan itu (barter politik), apalagi demi rakyat,” tegas sumber tersebut.

Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari membantahnya. Menurutnya, di partai yang berlambang moncong putih itu tidak pernah ada istilah barter-barteran.

“PDIP tidak mau nonton Pilkada, kalah menang kita maju. Kalau kita tahu disana itu incumbent-nya kuat, kan kita bisa konsolidasi partai, tapi sekuat-kuatnya. Kan masih katanya, kuat beneran atau nggak kan belum tahu,” kata Untari.

Anggota Komisi C DPRD Jatim itu menyatakan partainya akan menjalin komunikasi dengan partai lain agar mau memunculkan pasangan calon kepala

daerah serta wakilnya sehingga syarat pelaksanaan Pilkada Serentak terpenuhi, yakni minimal ada dua pasangan calon.

“Ya kita cari teman lagi lah yang mau. Kemarin kan udah ada itu sebenarnya tapi kok calonnya ada yang lari, gimana itu? Tapi ya kita akan berusahalah,” ujarnya.

Karena itu pihaknya berharap partai lain segera menentukan calon yang bisa dijadikan pasangan calon di tiga daerah yang saat ini calon yang resmi mendaftar baru satu pasangan, yakni Kab Blitar, Kab Pacitan dan Kota Surabaya.

Ditambahkan dia, PDIP berprinsip harus menggunakan hak politik di Pilkada. Selain sebagai partai pemerintah, partainya juga tetap harus menjalankan perintah Undang-Undang.

Sehingga di 19 kabupaten/ kota di Jatim yang akan ikut Pilkada Serentak seluruhnya sudah diikuti oleh PDIP dengan mendaftarkan pasangan calon kepala daerah juga wakilnya. sarifa

pemerintahan provinsi. Untuk lebih jelasnya dengan Pak Virda saja ya,” kata pria yang akrab disapa Aher.

Sementara itu, Presiden Direktur PT BIJB Virda Dimas Ekaputra menambahkan pihak akan mengkaji bersama Pemprov Jabar dalam pembangunan pesawat tersebut dan siap menyiapkan lahan untuk pembangunan pabrik tersebut.

“Kita akan menyiapkan lahan,” katanya.

Namun, ketika ditanya besaran modal yang akan disiapkan, Virda menjawab belum ditentukan. “Karena kan masih dikaji dulu,” katanya.

Pesawat R80 diharap melanjutkan sukses pesawat N250 produksi IPTN (saat ini PT Dirgantara Indonesia) yang mulai mengudara pada 1995.

R80 adalah pesawat turboprop yang ditargetkan mengudara pada 2021. Pesaing pesawat ini adalah jenis ATR 72-600 buatan Perancis-Italia.

Namun, R80 ini diklaim lebih hemat 10-15 persen konsumsi bahan bakar ketimbang ATR 72. Pesawat R80 dirancang dan dikembangkan oleh BJ Habibie dan putranya, Ilham Habibie. ans

Paslon Airin ‘Diserang’ Spanduk Gertak MENJELANG pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Tangerang Selatan, suhu politik mulai memanas. Sekelompok masyarakat yang bernama gerakan anti kepalsuan atau Gertak menyerang pasangan incumbent Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie dengan memasang spanduk yang bertuliskan ‘Tolak Harganas, Inikah Keluarga Teladan Indonesia’.

Hal itu lantas mendapat tanggapan dari Presidium Jaringan Relawan Demokrasi (Jared), A Prianto. Menurutnya, spanduk yang disebar luaskan oleh Gertak di sejumlah sudut Kota Tangsel itu tidak etis, tendensius dan bermuatan politis.

“Selain itu Gertak juga menghimbau Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan pelaksanaan Harganas di kota

Airin Rachmi Diany

Tangsel, jelas ini tak bisa didiamkan, aparat hukum harus cepat bertindak,” kata Prianto dalam keterangannya, Jumat (7/8/2015).

Menurut dia, tak heran jika spanduk yang disebar luaskan

oleh Gertak mendapat kecaman dari masyarakat. Sebab isi spanduk itu dinilai memojokkan Airin. Terlebih diberitakan bahwa Gertak mengatasnamakan masyarakat Tangsel.

“Apa yang dilakukan Gertak

ini menyayat hati masyarakat Tangsel, spanduk ini dapat menimbulkan gesekan dan permasalahan baru di masyarakat, pesan yang ada di spanduk tersebut juga mengandung unsur penghinaan, ini bisa dikategorikan sebagai bentuk penistaan terhadap salah satu pasangan calon (paslon),” jelasnya.

Senada dengan Jared, pengamat politik dari LS-Mahista, Abu Melek Anwar Malek menyesalkan munculnya spanduk Gertak itu. Apa pun alasannya kata dia, pemasangan spanduk tersebut sangat tidak etis.

“Muatan politiknya terlalu kental terlihat, bisa dipastikan spanduk itu muncul dari lawan politik yang tidak suka dengan calon pertahana, yang merasa ketar ketir dengan popularitas serta prestasi dari

Airin dan Benyamin yang diakui jauh di atas lawan-lawan politiknya,” ujarnya.

Menurutnya, pelaksanaan Harganas di Tangsel pada Sabtu (1/8) secara otomatis meningkatkan roda perekonomian kota itu.

“Jadi kalau dikatakan Harganas di Tangsel tak ada manfaatnya itu salah besar,” bebernya.

Dia menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Tangsel untuk tidak terpengaruh dengan spanduk yang dipasang dari orang atau kelompok yang tidak bertanggungjawab tersebut.

“Warga kota Tangesel sebaiknya tidak terpengaruh dengan spanduk yang dipasang oleh orang atau kelompok yang tidak bertanggungjawab tersebut,” pungkasnya. dg

JAKARTA RAYA

10 Edisi 98/10 - 16 Agustus 2015

Ahok Ancam Cabut KJP, Transaksi Pelaku Penyimpangan Terdeteksi Bank DKI PELAKU penyalahgunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sudah dikantongi Pemprov DKI. Temuan itu diungkap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menyebutkan dirinya bakal mencabut kartu kepesertaan siswa dari dana bantuan KJP akibat penyimpangan penggunaan KJP. “Itu kan kejahatan, dia (orangtua mainkan KJP) miskin banget anaknya. Ya saya bilang kalau miskin jaga dong

KJP, kasihan kan kalau kita stop KJP gara-gara orang seperti ini,” terang ia di Balai Kota Jakarta, Rabu (5/8/ 2015). Meski begitu, pengguna pelanggar KJP bakal pula dijerat konsekuensi hukum.

“Saya bilang kalau ini tidak dihukum semua orang nantinya tambah kurang ajar, mereka harus dipidanakan.

Caranya saya enggak tahu, nanti saya laporin,” beber eks politisi Komisi II DPR RI itu.

Eks Bupati Bangka Belitung

itu mengungkapkan modus yang digunakan kebanyakan pelanggar kartu tersebut.

Para pelaku, imbuh Ahok, kerap merekayasa penggunaan kartu kebanyakan berasal dari orangtua pemegang KJP. Rekayasa yang dilakukan para orangtua tersebut yakni bekerjasama dengan petugas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Petugas bakal menggesek KJP jika ada konsumen pemegang kartu akan mengisi bahan bakar.

Dari proses penggunaan itu, orang tua si anak bakal mengantongi uang tunai dari petugas pom bensin.

“Pola ini biasanya dimainkan oknum petugas pom bensin dengan oknum sopir.

Jadi ngisinya cuma dikasih cash berapa dia mainin. Nah ini dipakai pola yang sama,” tandas Ahok.

Rupanya, data rekayasa transaksi non cash itu terdeteksi langsung oleh Bank DKI. Bank pelat merah itu dapat me-

mantau jumlah transaksi dan nilai rupiah yang digunakan.

Terdapat transaksi yang terdeteksi berlangsung pada sejumlah toko yang tak menjual kebutuhan pendidikan misal, SPBU dan karaoke. Nilai transaksi yang digunakan pun tergolong fantastis dan mencapai Rp700 ribu. mustika Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama saat berbincang bareng Wapres JK soal denah DKI jakarta.

Pasca Lulus Seskoad di Amerika Serikat

Putera SBY Jabat Komandan Pasukan Elite di Jakarta Nadiem Makarim

Bos Go-Jek Berharap Ojek jadi Angkutan Umum CEO PT Go-Jek Indonesia, Nadiem Makarim mengajak semua pelaku usaha di bidang ojek di seluruh Indonesia untuk bersama-sama memperjuangkan agar ojek dapat dilegalkan sebagai angkutan umum.

Caranya ialah dengan mengajukan usulan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke DPR RI. “Harus ada perlindungan hukum yang menyatakan ini (ojek) valid. Ini bukan masalah Go-Jek saja, tapi bagi semua ojek. Saya representatif bagi ojek di seluruh Indonesia. Kalau mau ikut, saya yang akan memelopori,” kata Nadiem seusai rapat di Kantor Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Jumat (7/8).

Menurut Nadiem, pada dasarnya, tidak ada perbedaan antara ojek pangkalan dan Go-Jek. Karena itu ia menilai apabila nantinya ojek dapat dilegalkan sebagai angkutan umum, bukan hanya Go-Jek yang diuntungkan, melainkan juga semua ojek yang ada di seluruh Indonesia.

“Go-Jek dan ojek kan sama saja, sama-sama ojek.

Jadi, ini benar-benar keputusan yang akan berlaku bagi semuanya,” ujar dia.

Sebagai informasi, sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah menyarankan agar pihak-pihak yang memiliki usaha di bidang ojek untuk mengajukan revisi UU Nomor 22 ke DPR RI. Ia menyampaikan hal tersebut seusai menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak jadi mengeluarkan peraturan yang melegalkan ojek sebagai angkutan umum.

Kepastian tersebut didapat seusai Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta mengadakan rapat bersama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) untuk membahas hal tersebut.

“Meski dibutuhkan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah sangat jelas menyatakan ojek tidak dibenarkan sebagai angkutan umum,” kata prs Andri.

Putra SBY resmi memimpin batalyon infanteri istimewa, yang merupakan pasukan elite Kodam Jaya dan diperkuat Panser Anoa.

MAYOR Inf Agus Harimurti Yudhoyono, putera Presiden RI-6 Susilo Bambang Yudhoyono, mengawali tugas hari pertama sebagai Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Kamuning, pasukan elite di Kodam Jaya, Kamis (7/ 8/2015).

Sehari sebelumnya, Mayor Agus termasuk diantara sejumlah pejabat baru di lingkungan Kodam Jaya yang dilantik Pangdam Jaya, sekaligus Dankodiklat TNI Mayjen Agus Sutomo.

Putra SBY ini resmi memimpin batalyon infanteri istimewa, yang merupakan pasukan elite Kodam Jaya dan diperkuat Panser Anoa.

“Sumpah Prajurit dan Sapta Marga ini, akan memotivasi para Perwira untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di satuan baru yang dimasuki,” demikian Pangdam Jaya Mayjen Agus Sutomo saat melantik sejumlah pejabat baru itu, Rabu (5/8/2015).

Karier militer putra sulung SBY, agaknya, tergolong cemerlang. Sebagai alumni SMA Taruna Nusantara tahun 1997 dan Akademi Militer tahun 2000, ia juga mampu meraih sederet prestasi membanggakan.

Agus sebagaimana dilansir Wikipedia, di awal karier

militernya bergabung dengan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

Tahun 2002, ia dipercaya menjabat Komandan Peleton di Batalyon Infanteri Lintas Udara 305/Tengkorak, jajaran Brigif Linud 17 Kostrad. Saat itu, ia sempat ditugaskan ke Aceh terkait Operasi Pemulihan Keamanan.

Di Aceh, Agus setelah ditunjuk sebagai Koandan Tim Khusus (Dan Timsus), lagilagi mampu membuktikan tugasnya dengan baik. Kali ini, ia sukses melumpuhkan para sparatis.

Sepulang dari Aceh, setahun kemudian, Agus lulus dengan predikat terbaik saat mengikuti Kursus Pasiops di Pusat Pendidikan Infanteri Pusat Kesenjataan Infanteri Bandung.

Ia pun dipercaya sebagai Pasiops di Yonif Linud 305/ Tengkorak.

Tepatnya 2006, saat Israel dan Hezbolla terlibat perang 34 hari, Agus dikirim menjadi pasukan perdamaian jika gencatan senjata terjadi. Sebagai bagian dari Kontingen Garuda XXIII, suami Anisa Pohan ini beberapa kali menerobos daerah konflik yang cukup rawan.

Pasca sukses bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB di Lebanon, Agus dipro-

Mayor Inf Agus Harimurti saat mengikuti lomba lari marathon di Jakarta.

mosikan menjabat Komandan Kompi (Danki) di Yonif Linud 305/Tengkorak tahun 2007.

Keistimewaan Agus di lapangan cukup diapresiasi Panglima Divif 1 Kotrad, sebagai Danki terbaik di jajaran Divisi Infanteri 1 Kostrad pada 2008.

Semangat untuk terus meningkatkan kemampuan membuat Agus ngtot melengkapi keterampilan militer dengan ikut Kursus Scuba Divers di TNI Angkatan Laut.

Masih tahun 2008, Agus menerima banyak penugasan khusus, baik dalam mengikuti 2008. Ia merauph penghargaan sebagai Komandan Kompi terbaik di jajaran divisi Infanteri 1 Kostrad, 2008.

Latihan Gabungan TNI Yudha siaga di Sangata, maupun Latihan Gabungan Cobra Gold yang diselenggarakan USPACOM di Thailand.

Tahun 2008, Agus dimintai kontribusi oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan); 1) Ber-

Liburnya Legislator dan Senator Kalahkan Liburnya Anak TK

Petani Jakarta Tak Peduli Musim Kemarau PETANI di ibukota tak terpengaruh terhadap dampak musim kemarau. Kondisi itu terlihat, misal, pada kelompok tani binaan di kawasan Cikini, Jakpus.

Kelompok tani binaan Sudin Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP), Jakpus, itu tetap bisa memanen hasil pertanian dengan jumlah maksimal.

“Alhamdulilah, meski di sejumlah daerah petani pada gagal panen karena kemarau, di sini kami tidak terkena dampak dan masih dapat menikmati hasil panen,” terang Yani salah satu warga, Rabu (5/8/ 2015) di lokasi.

Untuk menjaga tanaman sayuran yang menggunakan media kantong plastik atau pollybag tetap tumbuh pada saat musim kemarau, dirinya bersama petani lain meningkatkan penyiraman. “Yang sehari biasanya sekali, kalau kemarau seperti ini bisa sampai dua kali,” tuturnya.

Kasudin KPKP Jakarta Pusat, M Mulyadi mengaku, musim kemarau yang terjadi saat ini tidak terlalu berdampak buruk terhadap pertanian di wilayah Jakarta Pusat. “Mungkin juga karena sumur-sumur milik warga airnya masih ada dan tidak mengering,” beber Yani.

Meski begitu, imbuh Mulyadi, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap para kelompok tani binaan dalam bercocok tanam di saat musim kemarau.

Mereka hanya risau terhadap sejumlah hama yang menyerang tanaman saat kemarin. Pasalnya, serangga itu bisa mmeicu pertumbuhan tanaman. mustika www.lensaindonesia.com

gabung dalam tim kecil guna merealisasikan gagasan SBY dalam rangka pendirian Universitas Pertahanan. Meski hanya terdiri dari beberapa orang saja saja, tim ini mampu mewujudkan terbentuknya Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan). Ini setelah menjalani proses penyiapan yang cukup panjang.

Peran aktif Agus dalam pembentukan Universitas Pertahanan ini, membuat waktunya tersita di pasukan.

Ia pun dipindahtugaskan ke Kementerian Pertahanan sebagai Kepala Seksi Amerika di Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan.

Setelah mewujudkan terbentuknya Unhan, tahun 2010, Agus diberi kesempatan ikut seleksi program master di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Di sana, sebagai mahasiswa dalam bidang Public Administration dan lulus dengan predikat sangat me-

muaskan pada tahun 2010.

Setelah terpilih sebagai peserta “The Young Future Defence Leader Workshop”, yang digagas Kementerian Pertahanan, Agus ditugaskan kembali ke Amerika Serikat, ikut pendidikan Sekolah Lanjutan Perwira di Fort Benning. Agus menunjukan tingkat profesionalisme perwira TNI di mata negara maju. Ia terpilih sebagai lulusan terbaik dan berhak atas sejumlah penghargaan dari sekolah tersebut.

Memasuki 2013, suami dari Anisa Pohan ini dipercaya sebagai Kepala Seksi 2 / Operasi di lingkungan satuan elit Kostrad, Brigade Infanteri Lintas Udara 17 sebagai pembantu Komandan di bidang Operasi.

Selang setahun, tepatnya Juni 2014, Agus menempuh tugas pendidikan militer setingkat Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Command and General Staff College (CGSC) di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat. Sekolah ini merupakan sekolah yang juga pernah diikuti SBY. Di sini, hanya satu tahun dan lulus pada 12 Juni 2015. Hasil studinya cukup sempurna, yaitu IPK 4.0.

Selama menempuh studi itu, Mayor Agus meraih gelar Master of Arts (MA) dalam Leadership and Management dari George Herbert Walker School of Business and Technology, Webster University.

IPK-nya pun cukup memuaskan, yaitu 4.0. Selamat, sang licom_09 Perwira!

Penghuni SDN 05 dan 06 Menteng Dalam, Jakarta Selatan akhirnya pindah ke rusun.

Penghuni SDN Menteng Dalam 05 dan 06 Pindah ke Rusun LIMA kepala keluarga (KK) penghuni lahan eks SDN Menteng Dalam 05 dan 06 yang berada pada Jalan Rasamala III RT 03/13, Menteng Dalam, Tebet, setuju pindah. Pemkot Administrasi Jakarta Selatan menjamin transportasi pengangkutan barang mereka tanggung.

“Kami sudah lakukan dialog dengan penghuni. Hasilnya dari 8 KK, ada 5 KK yang sudah sepakat untuk pindah dari lahan eks SDN itu,” terang M Isa Sanuri, Sekretaris Camat Tebet, Jumat (7/8/2015).

Isa membeberkan, para penghuni semestinya sudah harus meninggalkan lahan itu. Pasalnya, lahan tersebut

tercata milik Pemprov DKI. Sejarahnya, lanjutnya, para penghuni tersebut mengajukan ke dinas pendidikan untuk tinggal di kawasan tersebut. “Bukannya diberikan mandat untuk menjaga aset,” kata Isa. Kini, pihaknya sedang menunggu Surat Peringatan (SP) dari Pemkot Administrasi Jaksel.

“Kan ada prosedurnya, minggu depan sudah turun SP-nya,” ungkap dia.

Penawan pindah ke rumah susun terhadap para penghuni sebelumnya pernah ditawarkan Pemkot Jaksel.

Pihak kecamatan juga tak akan memberikan uang ke-

rohiman pada para penghuni. Sebab, lahan tersebut memang secara legal milik Pemda DKI. Para penghuni diberi tenggat hingga akhir Agustus.

“Harus segera, karena awal September sudah akan dibangun RPTRA. Inikan juga untuk masyarakat sebagai resapan,” tutup ia.

Bangunan tersebut rencananya bakal dibangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) pada lahan seluas 1.800 meter persegi. Pendirian fasilitas itu CSR (corporate social responsibility) pengembang properti PT Agung Podomoro terhadap mustika Pemprov DKI.

SAMPAI semester pertama tahun ini, kinerja legislator dan senator (MPR, DPR dan DPD), dinilai Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) menilai, karena kebanyakan libur, kinerja legislator dan senator amburadul. Bahkan jadwal libur ketiga lembaga tersebut dianggap mengalahkan Taman Kanak-kanak.

“Libur DPR mengalahkan liburnya anak taman kanak kanak. Yang tidak habis pikir lagi, anak sekolah sudah pada masuk, kok sampai hari ini DPR pada belum masuk. Tapi gaji dan tunjangan jalan terus,” celoteh Uchok, Jumat (7/8).

Kemudian, ungkapnya, supaya tidak ada serangan dari publik tentang kinerja mereka, maka alasan libur ini dipoles dengan sangat pintar. Mereka menyebutnya bukan libur tapi lagi reses, turun ke dapil masing masing untuk bertemu dengan konstituen. “Padahal, mereka selama “libur” bukan di dapil, tapi ada yang jalan-jalan di Jakarta, bahkan tak sedikit yang jalan jalan ke luar negeri,” papar Uchok.

Karean terlalu banyaknya libur, lanjutnya maka penyerapan anggaran menjadi rendah juga. Rendahnya penyerapan itu, jelasn Uchok, juga karena kesalahan fatal sekretaris jenderal, baik itu MPR,

DPR, dan DPD. Mereka amburadul dalam dalam mengelolaan keuangan dan pengelolaan proyek proyeknya.

Menurut Uchok, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki alokasi anggaran sebesar Rp.5.1 Triliun untuk tahun 2015 ini. diperkirakan sampai semester pertama ini mereka baru merealisasi sebesar Rp.1.3 Triliun atau hanya sebesar 26,4 persen. “Padahal pada tahun 2014, di Semester I realisasi anggaran bisa sampai 35,6 persen,” nilai Uchok.

Sedangkan DPD punya alokasi anggaran sebesar Rp.1.1 Triliun untuk tahun 2015 ini.

Realisasi anggarannya pada Semester I ini diperkirakan baru sebesar Rp310 milyar atau sekitar 27,3 persen. “Realisasi tersebut masih di bawah tahun 2014. Semester I tahun lalu realisasinya sudah mencapai 38,1 persen,” terangnya.

Yang lebih parah MPR, ungkap Uchok. Lembaga yang dipimpin Zulkifli Hasan ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp.977.3 milyar. Diperkiraan realisasi pada semester I ini, baru sebesar Rp 208,3 milyar atau sekitar 21,3 persen. “Padahal tahun 2014, realisasi pada semester pertama sudah sebesar 40.3 persen,” nilai Uchok. zul

JABAR SQUARE

11 Edisi 98/10 - 16 Agustus 2015

Pemkab Tutup Mata, Calo Disdukcapil Garut Gentayangan WARGA Garut mengeluhkan sulitnya membuat administrasi kependudukan. Pola birokrasi yang rumit dalam persyaratannya memicu praktek percaloan yang merajalela dan bergentayangan di Dinas Kependudukan Catatan Cipil (Disdukcapil).

Dalam aksinya, para calo terang-terangan menyodorkan jasa pembuatan administrasi kependudukan, misal pembuatan akta kelahiran, pembuatan kartu keluarga, pembuatan KTP elektronik hingga pembuatan surat pindah.

“Selama beraksi, para calo itu tak tanggung-tanggung membanderol tarif sampai ratusan ribu,” terang Andi Mulyana (19), salah satu warga yang bermukim di Garut Utara, Jumat (7/8/2015).

Dia mengaku kesal terhadap aksi percaloan yang meresahkan warga, terlebih saat hendak mengurus administrasi kependudukan. Kebanyakan, para calo tersebut menawarkan proses tak lama, dari 60 menit sampai satu hari dokumen bakal tuntas.

Meski tergolong mudah dan cepat dalam prosesnya, kebanyakan warga mengimbau mestinya pengurusan dokumen kependudukan harus dilakukan orang yang bersangkutan.

Masih kata ia, saat dirinya datang ke Disdukcapil dan hendak memproses pencetakan KTP elektronik.

Mestinya proses perekaman data sudah bisa dilakukan di kecamatan tempat ia tinggal. Malahan, dalam proses perekaman pun, petugas kecamatan pun masih berperan menjadi calo.

“Kini di Disduk juga sama, untuk pembuatan KTP petugas minta duit Rp50 ribu,” beber Andi.

Berdasarkan informasi dalam pembuatan dokumen kependudukan, tertera dalam aturan main pemohon tak dikenai biaya. Namun, fakta yang berlangsung selama ini membuktikan sebaliknya.

Kondisi yang sama diungkap Yati (40), dirinya dikutip biaya saat akan membuat dokumen.

“Hanya untuk merubah Nomor Induk Kependudukan (NIK), pihak pegawai dinas memasang tarif, yakni Rp50 ribu,” ungkap ia dengan nada kesal.

Dikatakannya, selain dilakukan warga sipil, aksi percaloan juga banyak dipraktekkan pegawai dinas capil. “Lihat saja mereka meskipun mengenakan seragam berani menerima uang untuk proses pengurusan administrasi kependudukan,” katanya.

Pantauan Lensa Indonesia, saat berlangsungnya penelusuran dan melakukan penyamaran sebagai warga yang hendak membuat KTP di lingkungan Disdukcapil Garut. Aksi percaloan rupanya masih berlangsung. Tak hanya itu, ternyata sejumlah calo terlihat langsung mendatangi dan menawarkan jasanya.

Aksi calo biasanya banyak berlangsung di bagian belakang Gedung Korpri. Tepatnya berada di samping lapak penggandaan dokumen.

Jika pegawai Disdukcapil yang beraksi, biasanya mereka menawarkan dalam ruangan.

Sehari praktek itu berlangsung, jumlah uang yang diperkiraan beredar bisa mencapai jutaan rupiah.

Saat dikonfirmasi tentang maraknya praktek percaloan tersebut, Kepala Dinas Disdukcapil Pemkab Garut, Darsani tiba-tiba tak ada di ruangannya. taufiq_akbar

Silpa Dana Proyek Ruas Jalan Bogor Tembus Rp1,1 T PENGEMBANG sejumlah program perbaikan dan pemeliharaan jalan mendapat peringatan dari Pemkab Bogor. Tindakan itu dilakukan akibat melesetnya hasil kerja dari perencanaan pembangunan.

Menurut Bupati Bogor Nurhayanti, ruas jalan di Ciapus Kecamatan Ciomas dan pemeriksaan ke penambalan sepanjang Cibinong-Ciapus. Inspeksi mendadak tersebut dilakukan untuk terapi kejut agar pengembang segera menyelesaikan proyek tersebut.

“Ini sebagai terapi kepada pelaksana, pengawasan pekerjaan selain dari konsultan juga dilakukan pemerintah,” terang Nurhayanti kepada wartawan, Selasa (4/8/2015).

Selain itu, sidak tersebut digelar lantaran terjadinya kelambatan dan rendahnya penyerapan anggaran pembangunan infrastruktur pada kawasan tersebut.

Eks Sekda Kabupaten Bogor itu mengkhawatirkan adanya endapan dana berupa sisa lebih penggunaan anggaran yang pernah berlangsung pada 2014. Dana itu mencapai Rp1,1 triliun.

Meski begitu, adanya silpa itu bukan dipicu program yang tak tuntas. Kondisi itu terjadi akibat adanya belanja yang jauh lebih rendah dari target, efisiensi dana serta adanya pelaksana yang tak menuntaskan pekerjaan.

Ia menyebutkan, keadaan itu misal terjadi pada alokasi dana perbaikan jalan di Dinas Binar Marga dan Pengairan. Dalam sejumlah proyek pada dinas tersebut, sejumlah pengerjaan infrastruktur publik tak tuntas karena pengembang mangkir dan masuk daftar hitam alias blacklist.

“Jadi ada Silpa Rp 1,1 triliun itu bukan karena tidak terserap, tapi karena efisiensi yang kurang baik dan over target,” imbuh dia.

Mengantisipasi kondisi itu, ia memerintahkan agar seluruh SKPD memperketat pengawasan serapan dana pengerjaan fisik. Upaya itu dilakukan agar menggenjot efisiensi penggunaan anggaran pengerjaan fisik. Meski begitu, ia menegaskan upaya itu jangan sampai menghambat distribusi anggaran.

Akibat kondisi itu, kemacetan karena pembetonan ruas jalan memicu kemacetan. Nurhayanti meminta warga maklum atas kondisi tersebut.

Kemacetan, misalnya, terjadi pada ruas Jalan Raya Narogong yang mengarah ke Klapanunggal dan Cileungsi. Ketersendatan arus itu bahkan mencapai kawasan Gunung Putri, Bogor.

Petugas kerap memberlakukan sistem buka tutup selama proses pembetonan berlangsung.

Nurhayanti juga menginstruksikan agar camat yang berada pada lokasi proyek perbaikan fasilitas umum menghentikan aksi pungutan liar dan premanisme yang kerap dilakukan warga sekitar. Biasanya, tindakan itu berlangsung saat pengerjaan proyek berlangsung dan tiap hari. adrian

Website Disdik Jabar Abal-abal, Dikemanakan Anggaran IT? Dana anggaran untuk operasional IT di Disdik Jabar dipertanyakan.

Pasalnya, informasi publik Disdik selama ini hanya abal-abal.

WEBSITE Disdik (www. disdik.jabarprov.go.id), walau sudah on-time tapi masih tak up date alias berita-berita lama. Praktis, hal ini dinilai tidak mengindahkan kewajiban keterbukaan informasi publik yang menjadi pengawasan Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Barat.

Padahal, untuk mengetahui informasi seputar pendidikan di Jawa Barat, Disdik Jabar harus secara update memberikan informasi kepada masya-

rakat, baik melalui informasi tertulis, media cetak maupun elektronik, terutama website internal Disdik Jabar. Karena informasi pendidikan sangat penting.

Arief R Hakim, pengamat pendidikan menegaskan, dunia internet (website) sekarang ini menjadi bagian hidup semua orang karena memiliki manfaat besar bagi penggunanya. “Penggunaan terhadap website sudah menjadi bagian penting yang mampu melengkapi segala keperluan yang ada,” tuturnya.

Pada semua bidang intansi dan juga lembaga, salah satu bidang yang memanfaatkan internet/website adalah dilingkungan pendidikan. Pemanfaatan terhadap media pendidikan yang ada di sekolah ini mengalami peningkatan cukup signifikan.

Website Disdik Jawa Barat yang isinya tidak berubah.

Penggunaan internet, lanjutnya, untuk dunia pendidikan bukan hanya sekedar mencari informasi yang sedang berkembang, tetapi pemanfaatan internet tersebut untuk media publikasi dan

komunikasi. Apalagi pemerintah (Pemprov) sudah menganggarkan sejumlah dana untuk biaya operasional dalam pengendalian bidangan teknologi internet (IT).

“Pertanyaannya dikema-

nakan dana anggaran untuk operasional IT di Disdik Jabar itu,” tanya Arief.

Dikatakannya, teknologi informasi (internet) menjadi hal yang penting dalam perkembangan dunia pendidikan.

Oleh karena itu, kebaradaan website memiliki peranan yang cukup besar bagi lembaga tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, segala aktifitas tentu akan lebih didominasi oleh media internet, tukas Arief.

Lensa Indonesia mencoba menelusuri tentang website Disdik Jabar yang tak berfungsi, namun sejauh ini belum ada keterangan pasti tentang hal tersebut. Sementara Sekretaris Disdik Jabar Karyono saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya tidak mau menjawab. ronny

Kadiskamtam Ingatkan Warga Jangan Salah Beli Lahan Makam DINAS pemakaman dan pertamanan Kota Bandung serius menata sejumlah lahan pemakaman di Bandung. Tahun ini akan dilaksanakan program sosialisasi kewilayahan yang kaitannya dengan mekanisme pemakaman warga.

Sementara tanah pemakaman di Kota Bandung seluas 154 hektar di 13 lokasi TPU, Diskamtam merencanakan untuk mengoptimalkan untuk lima tahun ke depan. Tujuannya supaya warga Bandung bisa terlayani.

Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Ir. Arif Prasetya S, MM, mengatakan banyak warga yang masih keliru dalam mekanisme pemakaman di Bandung. Salah satu contoh kasus salah satu warga saat datang ke TPU kadangkadang langsung memesan lahan untuk pemakaman. Namun di TPU tersebut perlu diketahui petugas di sana ada yang PNS, non PNS dan ada juga mereka pencari nafkah atau warga di sekitar TPU yang

mencari penghasilan.

“Mereka pencari nafkah terkadang menjadi kendala bagi kami. Ketika warga mendatangi TPU, mereka memberikan informamsi yang salah ke warga soal lahan pemakaman. Dan harga yang diberikan ke masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan dinas. Padahal retribusi tersebut sudah ada ketetapan Perwalinya,” katanya.

Sementara Kepala Seksi Pelayanan Diskamtam Kota Bandung Usan Supriatna menjelaskan, sasaran diadakan program sosialisasi kewilayahan untuk mensosialisasikan tentang bagaimana cara memesan pemakaman, tarif retribusi, sekaligus menjelaskan ke masyarakat mengenai bagaimana konsep TPU di Bandung.

“Ini menjadi target sosialisasi wilayah yang kami lakukan di bidang pemakaman,” jelas Usan.

Dirinya berharap dengan program sosialisasi kewilayahan di lingkungan TPU, warga bisa mengetahui tata cara

Usan Supriatna, Kasie Pelayanan Diskamtam Kota Bandung.

pemakaman. “Kami harapkan bisa maksimal melayani warga secara prima. Adapun mekanisme pelayanan pemakaman itu ada dua kriteria pelayanan. Pertama ahli waris yang meningggal cukup mendatangi RT/RW dan kelurahan, atau surat keterangan dari rumah sakit lalu mendatangi TPU setempat. Pihak kami akan menyiapkan formulir untuk ahli waris untuk pemesanan liang lahat yang sudah disiapkan pihak kami. Setelah selesai pemakaman, ahli waris men-

DPPK Himbau Tiap Kecamatan Buat Penampungan Air

Rahmat Hidayat, Sekretaris Dinas DPPK Kota Bandung.

DINAS Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (DPPK) Kota Bandung (Diskar) menghimbau agar setiap kecamatan yang padat penduduk untuk membuat penampungan air. Hal itu guna membantu petugas pemadam kebakaran pada saat proses pemadaman kebakaran di kecamatan.

“Kita menghimbau kepada para camat terutama di pemukiman-pemukiman padat agar membuat penampungan air yang bisa menampung 3 kubik air, termasuk portal-portal di perumahan agar disesuaikan untuk mempermudah aksesibilitas,” ujar Rahmat Hidayat Sekretaris Dinas DPPK Kota Bandung di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, (4/

8/2015).

Hambatan lainnya, kata Rahmat, jumlah kendaraan yang padat sehingga aksesibilitas personel pemadam kebakaran tidak optimal. Hal ini kata dia, akibat kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk memberi akses jalan kertika terjadi kebakaran.

“Masyarakat belum paham tentang pentingya aksebilitas pemadam kebakaran, hal itu sering sekali menghambat akses ke lokasi kebakaran,” tambahnya.

Rahmat menuturkan, selama Januari hingga Agustus 2015 angka kebakaran di Kota Bandung sudah tercatat sebanyak 87 kasus. Sedangkan pada Juli 2015 terjadi 34 kasus ke-

bakaran.meski demikian, kata dia, DPPK Kota Bandung terus berupaya untuk meningkatkan prosentase indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan penanggulangan kebakaran.

Saat ini, kata Rahmat, DPPK memiki mobil pancar sebanyak 39 mobil pancar dan yang masih bisa digunakan sebanyak 34 Unit, terdiri dari beberapa jenis, mobil pancar/pompa, mobil tangga, mobil supply.

Sedangkan personil, DPPK baru memiliki 186 orang yang setengahnya merupakan personil lapangan. sedangkan idealnya Kota Bandung harus memiliki sebanyak 300 personil.

“Dengan penduduk Kota Bandung sebnayak 2,7 juta jiwa idealnya harus memiliki 300 personil dengan rincian 1 mobil damkar terdiri dari 6 personil, dengan mobil pancar sebanyak 90 unit,” lanjutnya.

Disamping meningkatkan kemampuan secara teknis dan fasilitas pemadam kebakaran, DPPK juga berupaya untuk terus memberikan penyuluhan pencegahan kebakaran. “Kedepan, kita akan membentuk 30 kelurahan siaga dan menyiapkan relawan dan terus menyelenggarakan penyuluhan pencegahan kebakaran,” urai Rahmat.

Relawan inilah yang setidaknya dapat membantu fungsi pencegahan agar ketika terjadi kebakaran api tidak terlalu meluas. Walaupun pada dasarnya pencegahan kebakaran harus menjadi tanggung jawab bersama. arie

datangi kami kembali untuk diberikan kartu pemakaman.

Dan untuk dua tahun ke depan ahli waris wajib membayar retribusi. Per dua tahun ahli waris wajib melakukan registrasi daftar ulang,” kata Usan.

Kedua, pelayanan kepada warga yang tidak mampu yaitu ahli waris cukup hanya meminta surat keterangan dari kelurahan saja. Yang menerangkan bahwa warga tersebut adalah benar-benar tidak mampu. Kemudian diserahkan ke TPU dan pihaknya akan

melayani tanpa dipungut biaya dan tidak diwajibkan membayar registrasi.

Adapun ketentuan dalam pemakaman, kata Usan, lahan makam tidak boleh diperkeras karena untuk dijadikan rumputisasi. Sementara untuk tarif retribusi pemakaman itu ada dua. Yang pertama untuk pemakaman Rp 37.500 per meter. Sedangkan lahan yang digunakan itu 2 meter persegi jadi Rp 75.000 adalah kewajiban yang di bayar ahli waris.

Yang kedua ada tarif pengurukan sebesar Rp 300.000.

Jadi keseluruhan untuk pemakaman Rp 375.000. Dan selama dua tahun dikenakan biaya registrasi sebesar Rp 30.000 sebagai biaya daftar ulang.

“Saya minta warga turut partisiapasi bersama dalam menjaga dan saling memberikan informasi mengenai tata cara pemakaman yang benar sesuai prosedur tanpa harus melalui para pencari nafkah di TPU yang ada di di Kota Bandung,” tutupnya. caca

Ridwan Kamil Mau Bangun Kawasan Teknopolis WALI Kota Bandung Ridwan Kamil akan meminta izin memakai tanah pemerintah pusat untuk pemindahan pusat pemerintahan Kota Bandung ke kawasan Teknopolis Gedebage.

“Saya ke Jakarta mau lapor ke Menteri Agama.

Bandung kan mau punya kantor pusat pemerintahan di Gedebage. Kebetulan tanahnya milik negara yang administrasinya masuk dalam wilayah Kementrian Agama,” ujar Emil di Balai Kota Bandung, Kamis (6/ 8/2015).

Menurut Emil, lahan milik pemerintah pusat tersebut luasnya delapan hektar. Rencananya pembangunan akan dimulai tahun 2016. Di lahan tersebut seluruh dinas di Pemkot Bandung terpusat di dalam satu kawasan.

“Semua berpusat di sana agar tidak mencar-mencar. Sehingga pelayanan yang diberikan lebih efisien,” ucapnya.

Jika urusan administrasi sudah rampung, sambungnya, pembangunan diharapkan bisa dilakukan tahun depan.

“Nanti konsepnya green arsitektur atau ramah lingkungan. Untuk desainnya futuristik tapi dengan nilai-nilai kesundaan juga dihadirkan. Saya berharap proses pengurusan administrasi berjalan dengan baik dan izinnya dapat dikeluarkan,” harapnya. arie

Walikota Ridwan Kamil.

www.lensaindonesia.com

12

JATIM SQUARE

Edisi 98/10 - 16 Agustus 2015

Tiga Daerah Jatim Perpanjang Pendaftaran Pilkada Aris Merdeka Sirait saat berkunjung ke Pemkot Kediri.

Kota Kediri Darurat Kejahatan Seksual Anak ARIS Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan anak menyatakan Kota Kediri saat ini darurat kejahatan seksual pada anak.Mengingat banyaknya kasus kejahatan seksual dalam kurun waktu satu bulan terakhir.

Dikatakan Aris Merdeka Sirait ketika memberikan dukungan korban kasus persetubuhan dibawah umur Dipolres Kediri Kota, selain Malang, Kediri juga jadi kota yang harus diantispasi dari kejahatan seksual pada anak.

“Sebab dari bulan Juli saja sudah empat kasus yang ditangani, Polresta Kediri, dan jika ini dibiarkan akan terus bertambah,” kata Aris Merdeka Sirait.

Menurut Aris, latar belakang dari maraknya kejahatan seksual terhadap anak ini selain faktor kemiskinan karena tidak berfungsinya pengawasan keluarga, serta mudahnya mengakses pornografi serta gaya hidup masyarakat, sehingga kejahatan seksual tidak terkendali.

“Untuk mengantisipasi ini, tidak cukup hanya program-program pencegahan ataupun dan deteksi dini, namum juga kesiapan masyarakat dan penegak hukum serta pemerintah untuk memerangi kejahatan seksual terhadap anak” jelasnya.

Aris juga berpesan pada Walikota Kediri Abdulah Abubakar, agar membuat program sosialisasi, pencegahan di sekolah, dan membentuk Tim Reaksi Cepat pada tingkat RT RW, agar mampu mendeteksi dini jika ada kejahatan seksual pada anak dibawah umur. “Kerjasama dengan pihak kepolisian, serta Kabupaten Kediri untuk memerangi kejahatan seksual ini” tandas Merdeka.

Diketahui, kedatangan Ketua Komnas Anak Merdeka Sirait ini untuk memberi dukungan moral pada korban kasus dugaan persetubuhan dibawah umur dengan tersangka dengan nama Koko alias S salah seorang pengusaha.

Sementara itu, perkembangan kasus tersebut menurut Wakapolresta Kediri, saat ini sudah pelimpahan tahap satu, tinggal menunggu apakah nantinya berkas yang diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri dinyatakan lengkap atau belum. andik kartika

BPJS Boleh Asal Penuhi Unsur Syariah PRO dan Kontra terhadap fatwa haram Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi pembahasan dalam sidang Komisi Bahtsul Masail Muktamar ke-33 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang.

“BPJS Kesehatan bisa diterapkan asal memenuhi ketentuan syariah Jaminan sosial yang dikelola BPJS Kesehatan belum memenuhi ketentuan syariah baik secara prosedural maupun subtansial,” kata KH Makruf Amin saat Bahtsul Masail.

Ia menjelaskan BPJS harus secara prosedur terdapat pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional (DSN), sebagai ketentuan undangundang. Dan secara subtansi harus sesuai dengan ketentuan syariah, produk keuangan yang syariah, harus sesuai dengan syarat antara lain tidak mengandung unsur gharar (penipuan), maysir (pertaruhan), dan riba (keuntungan).

Ia menilai secara subtansi BPJS Kesehatan tidak jelas akadnya dan tidak jelas status dana atau premi yang terkumpul. Padahal Akadnya belum jelas, status dana yang dikumpulkan juga belum jelas milik siapa. Selain itu, kelebihan atau kekurangan dari premi yang terkumpul juga belum jelas pengaturannya secara syariah.

“Ketika terjadi surplus (kelebihan) itu nanti bagaimana. Kalau terjadi kekurangan dan untuk menutupi itu siapa yang menanggung,” ujarnya, di Pesantren Tambakberas, Rabu (05/08/2015).

Kendati MUI menyatakan jaminan sosial BPJS Kesehatan tidak sesuai syariah, Komisi Bahtsul Masail Muktamar NU di Jombang memutuskan BPJS Kesehatan boleh diterapkan dengan memegang prinsip syirkah ta’awuniyah atau perkumpulan yang saling tolong menolong.

BPJS Kesehatan dianggap mengandung nilai saling tolong menolong antar masyarakat yang sehat maupun yang sakit atau yang kaya maupun yang miskin. Prinsip salling tolong menolong itu berbeda dengan asuransi konvensional yang hanya menanggung peserta asuransi yang tertib membayar premi.

Menanggapi keputusan Komisi Bahtsul Masail dalam Muktamar NU itu, namun, keputusan itu belum mengikat karena belum diplenokan ke seluruh peserta Muktamar. “Kita tunggu hasil pleno,” ujarnya.

Hal yang sama dikatakan Ketua Panitia Nasional Muktamar NU ke-33 di Jombang Imam Aziz. “Semua keputusan Komisi Bahtsul Masail termasuk tentang BPJS Kesehatan masih harus diplenokan untuk disetujui peserta Muktamar,” kata Imam. obi

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

KPU daerah yang pendaftarnya hanya satu pasangan diminta untuk mencabut keputusan tentang penundaan tahapan pemilihan dan bupati atau wali kota dan wakilnya.

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur telah menerima surat resmi rekomendasi perpanjangan pendaftaran Pilkada di tiga daerah, yakni Kab Blitar, Kab Pacitan dan Kota Surabaya dari KPU RI. Surat ini merupakan tindak lanjut Surat Bawaslu RI untuk rekomendasi memperpanjang kembali pendaftaran pasangan

calon bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota di tujuh kabupaten/kota se-Indonesia.

Menurut Ketua KPU Jatim Eko Sasmito, dengan adanya surat KPU bernomor 449/ KPU/VIII/2015 tersebut maka KPU Jatim telah meneruskan ke tiga daerah yang pendaftaran Pilkada bakal dibuka kembali.

“Surat rekomendasi ini bersifat sangat urgen dan sudah kita teruskan ke KPU tiga daerah yakni Kab Blitar, Kab Pacitan dan Kota Surabaya. Dalam surat resmi ini disebutkan yakni diawali kegiatan sosialisasi pada 6-8 Agustus. Sedangkan pembukaan pendaftaran baru dimulai 9-11 Agustus,” papar Eko saat dikonfirmasi, Jumat (7/8/2015).

Lebih lanjut, pada surat yang ditandatangani Ketua KPU RI Husni Kamil Manik tersebut berisi lima poin, yakni pemberitahuan KPU telah menerima surat Bawaslu Nomor 0213/Bawaslu/

Anggota DPRD Nganjuk Tahunya Gajian Tiap Bulan KETUA LSM Komperes, Sukaldiono kembali melontarkan kritik terkait kondisi internal DPRD Nganjuk, Kamis (6/8/2015) di Pengadilan Negeri Nganjuk. Menurutnya, selama ini penyusunan rancangan anggaran satuan kerja (RASK) pada anggaran belanja (AB) DPRD 2015 lebih banyak dilakukan sekretaris DPRD (Sekwan).

“Kalaupun ada koordinasi, hanya sebatas dengan ketua dewan,” ungkap Sukaldiono ketika mengikuti sidang anggota dewan di Pengadilan Negeri Nganjuk.

Sedangkan pelibatan pembahasan RASK AB DPRD di tingkat horizontal, termasuk dengan komisi-komisi, lanjut Kaldiono, selama ini belum dilakukan secara maksimal.

Karena itu, anggota dewan tidak banyak tahu soal AB DPRD. “Herannya, anggota dewan lainnya juga tidak bereaksi. Mereka tahunya terima saja, yang penting tiap bulan menerima gaji,” beber Sukaldiono dengan panggilannya Kaldiono ketika bersama Lensa Indonesia.

Menurut dia, proses penyusunan AB DPRD seperti itu kurang ideal. Meski RASK berlaku untuk internal lembaga dewan, idealnya tetap harus dikoordinasikan dan dibahas secara serius dengan anggotaanggota yang masuk dalam alat

Kantor DPRD Nganjuk.

kelengkapan DPRD, termasuk komisi.

“Yang terjadi tidak (koordinasi). Setelah RASK disetujui pimpinan, selanjutnya diserahkan ke eksekutif untuk masuk ke RAPBD, dan anehnya langsung didok tanpa ada revisi atau yang lainnya,” tegasnya.

Proses penentuan AB DPRD seperti itu, lanjut dia, tidak hanya berlaku di DPRD Nganjuk Di DPRD-DPRD lain, kata dia, juga mempunyai kecenderungan menerapkan sistem penentuan anggaran yang sama.

Selain tentang penyusunan AB DPRD, Kaldiono juga mengemukakan kejanggalan lain dalam hal tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dewan. Menurut dia, DPRD nyaris tidak pernah membuat rencana kerja dan melakukan jaring

asmara (penjaringan aspirasi masyarakat).

Menurut dia, hal itu merupakan kejanggalan. Sebab, jaring asmara merupakan proses identifikasi untuk memulai kerja dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Jika proses jaring asmara belum dilakukan, kata dia, kinerja DPRD dalam menyuarakan aspirasi masyarakat patut dipertanyakan.

“Mengacu hal itu, kami berkesimpulan bahwa DPRD belum ada perubahan dalam penyusunan anggaran sesuai yang diamanatkan UU Nomor 32 Tahun 2004 (tentang Pemda) dan PP Nomor 24 Tahun 2005 (tentang Kedudukan Keuangan dan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD),” pungkasnya. roy

VIII/2015, tertanggal 5 Agustus 2015 perihal rekomendasi untuk memperpanjang atau membuka kembali pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota di tujuh kabupaten/kota.

Poin berikutnya, KPU daerah yang pendaftarnya hanya satu pasangan diminta untuk mencabut keputusan tentang penundaan tahapan pemilihan dan bupati atau wali kota dan wakilnya.

Berikutnya, mengubah keputusan tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan dengan menyusun

kembali tahapan lanjutan setelah dilakukan penundaan dengan ketentuan pelaksanaan pemungutan suara tetap 9 Desember 2015.

Pihaknya menambahkan, jika selama masa pendaftaran tiga hari nantinya tetap tak ada pasangan calon baru maka Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penundaan Pilkada tetap akan berlaku.

Pilkada Serentak di daerah yang hanya memiliki satu calon pasangan kepala daerah dan wakilnya, maka pelaksanaannya akan diundur pada 2017 mendatang.sarifa

Kodim 0830/ Surabaya Utara Bangun 1 Juta Jamban DALAM rangka program pembangunan satu juta jamban (Toilet), Kodim 0830/Surabaya Utara, Rabu (5/7/2015) membantu warga di kawasan Jl Genting Krembangan yang belum mempunyai jamban. Setidaknya 10 KK terpaksa harus mandi dan buang air di toilet umum.

Komandan Kodim (Dandim) 0830/Surabaya Utara Letkol (Inf) Ahmad Fikri Musmar mengatakan, pembangunan fasiltas Jamban, merupakan progam Kepala Staf anggkatan Darat (Kasad) terdahulu jendral TNI Gatot Nurmantyo yang saat ini menjabat sebagai Panglima TNI. “Pembangunan satu juta jamban ini merupakan program lanjutan dari Panglima TNI sewaktu beliau masih menjadi Kasad, yang telah menunjuk Kodam untuk membangun Jamban bagi masyarakat yang tidak mampu,” terang Musmar.

“Kami harap dengan dibangunnya jamban bagi masyarakat yang belum mempunyai, dapat menik-

mati dan bisa hidup sehat,” tambahnya.

Kodim 0830/Surabaya Utara, hingga saat ini sudah membangun sebanyak 165 jamban yang tersebar dibeberapa kecamatan.

“Kami akan terus membangun jamban di wilayah Surabaya utara sebagai mana program dari atasan,” papar Musmar.

Sementara Asle (53) warga Jl Genting Gg. IV No. 2 RT 04 RW 03 Kel. Genting Kalianak, Surabaya mengaku sangat terharu dan senang dengan bantuan pembuatan jamban dari TNI AD. “Saya sangat senang dengan dibantunya pembangunan jamban ini, dan sudah lama saya ingin mempuyai jamban, namun karena tidak punya dana akhirnya tidak dibangun,” ucap Asle.

Pria yang tidak punya pekerjaan tetap ini mengaku, bahwa selama ini dirinya bersama seluruh keluarganya mandi dan buang air ke toilet umum yang jaraknya sekitar 300 meter. rofik

Bupati Jombang Sampaikan Terimakasih Atas Suksesnya Muktamar Ke-33 NU MUKTAMAR ke 33 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Kabupaten Jombang selama lima hari yakni tanggal 1 – 5 Agustus 2015 telah berakhir dengan khidmat. Dari hasil Muktamar ke 33 NU ini, Bupati Jombang Nyono Suharli sangat menaruh harapan besar terhadap NU sebagai jembatan, bukan hanya pemahaman peradaban tapi wujud Islam yang rahmatan lil’alamin.

“Nahdlatul Ulama bisa menjadi salah satu mitra pemerintah yang ikut serta menjaga keutuhan NKRI serta selalu memelopori demi mewujudkan Islam rahmatan lil alamin,” tuturnya.

Selain itu, bupati berharap NU dapat menjaga kerja sama dengan berbagai kalangan untuk meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik. “Terutama dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan yang menjadi problem di masyarakat, termasuk juga agar NU memprioritaskan pro-

gram-program kemaslahatan umat diantaranya peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

Atas penyelenggaraan Muktamar ke-33 NU ini yang telah berjalan dengan sukses dan lancar, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan turut mensukseskan terselenggaranya hajatan besar Nahdhatul Ulama’ ini sehingga berjalan dengan baik, lancar, aman dan tertib.

“Khusus kepada jajaran keamanan diantaranya dari TNI, Polri, Dishub, Satpol PP maupun Banser terima kasih karena telah menjadikan Muktamar NU ini berjalan dengan lancar,” tutur Bupati.

Selain itu Bupati Nyono Suharli juga menyampaikan terimakasih kepada para muktamirin maupun penggembira Muktamar ke-33 NU dari selu-

Bupati Jombang Nyono Suharli menyalami KH.Mustofa Bisri sesaat sebelum pembukaan Muktamar ke 33 NU.

ruh Indonesia yang telah datang ke Kabupaten Jombang.

Bupati berharap para muktamirin memiliki kesan yang baik selama lima hari berada di Jombang, sehingga mereka senantiasa ingin berkunjung kembali ke Jombang.

Hal ini dikarenakan Kabupaten Jombang adalah tempat ormas terbesar Islam di Indonesia ini dilahirkan.

“Makam para pendiri NU berada di sini, saya harap para Nahdhiyin dapat kembali untuk berziarah ke makam-makam pendiri NU di Kabupaten Jombang,” harapnya.

Kepada masyarakat Kabupaten Jombang, Bupati Nyono Suharli menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi tingginya karena telah mendukung dan menjadi tuan

rumah yang baik.

“Terima kasih kepada Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jombang, DPRD Kab Jombang, TNI dan Polri serta seluruh masyarakat kabupaten Jombang yang telah ikut mendukung serta mensukseskan penyelenggaraan Muktamar Ke 33 Nahdlatul Ulama di kabupaten Jombang,” ungkap Bupati.

Dari hasil Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Kabupaten Jombang diketahui terpilih sebagai Ketua Umum PBNU adalah KH. Said Aqil Siradj sedangkan KH. Maruf Amin ditetapkan sebagai Rais Aam Syuriah PBNU periode 2015-2020.

Penutupan Muktamar itu dilakukan dengan cara sederhana. KH.Ma’ruf Amin memimpin para muktamirin dan Warga Nahdliyyin untuk membaca surat Al-fatihah dan doa bersama. Dengan begitu, Muktamar ke-33 NU pun resmi ditutup.adv/obi

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Taufik Akbar (Biro Garut) Biro Madiun Raya : Welas Arso (Kabiro), Demmas Adi K (Madiun), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), Biro Lamongan : Ali Muchtar (Kabiro), Tarno, Nur Afit Santoso, Nur Hidayat (Bojonegoro), Andik Kartika (Kediri), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Roy Alexander, Nyoman, Katino, Sri Wijiastuti (Nganjuk), Didik Purwanto (Ngawi), Nur Hasan (Bangkalan, Pamekasan), Joko Andi Setiawan (Probolinggo) Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/ Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

JATIM SQUARE

13 Edisi 98/10 - 16 Agustus 2015

Pendidikan di Nganjuk jadi Ladang Bisnis SETELAH pemerintah mengurangi subsidinya untuk sektor-sektor publik, biaya pendidikan langsung melejit drastis. Sehingga pendidikan kini pun diibaratkan sebagai ladang bisnis untuk mengeruk keuntungan, bukan sebagai usaha mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut LSM Komperes dengan ketuanya Sukaldiono, mahalnya biaya pendidikan adalah konsekuensi dari ketidakberpihakan negara kepada rakyatnya. “Subsidi dikurangi, akibatnya pendidikan menjadi barang yang sangat mahal,” ujarnya.

Selain itu, model pendidikan sekarang hanya member tempat bagi siswa-siswa yang dianggap “unggul dan cerdas”, yang bisa memenuhi “standar” keunggulan sekolah.

Padahal dasar penetapan standar itu sendiri, orientasinya belum jelas. “Contoh nyata adalah adanya kelaskelas khusus, hanya yang pandai yang bisa masuk sana.

Kalau terus dibiarkan, pengetahuan hanya akan dimiliki segelintir orang. Bukankah semua juga punya hak untuk sama-sama belajar, bukan hanya bagi mereka yang kebetulan pandai,” ujarnya yang juga salah satu pengajar.

Terbentuknya kelas atau sekolah unggulan itu, kata Sukaldiono membuktikan bahwa jalur pendidikan kita saat ini sangat berorientasi pasar. Ada kecenderungan bahwa standar kecerdasan yang dimaksud mengikuti kebutuhankebutuhan industri, yaitu menciptakan murid-murid yang kemampuan intelektualnya sesuai dengan sistem produksi dunia industri.

Hal itu dibuktikan dengan penerapan pengetahuan pasar dalam metode pengajaran. Seperti berhitung dengan metode cepat, penguasaan bahasa asing dan “bahasa mesin”, serta memfungsikan waktu sekolah sesuai dengan program produksi. “Waktu sekolah diperpanjang mulai pagi sampai sore, seperti jam kerja.

“Tentu saja itu membuat murid menjadi lebih eksklusif, dengan tidak membiarkannya bergaul dengan masyarakat sekitar lebih lama,” pungkasnya. sri

Panti Asuhan Pondok Millinium Juga Tampung Wanita Hamil Selain menampung balita dan anakanak, Panti Asuhan Pondok Millinium juga menampung wanita hamil.

KEBERADAAN Panti Asuhan Pondok Millinium di Larangan, Sidoarjo, patut dipertanyakan. Hal ini karena sulitnya akses masuk bagi orang luar sekalipun Dinas Sosial yang ingin melihat langsung kondisi di dalam panti yang juga dibuat pondok pesantren (Ponpes) tersebut.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Timur Indra Wiragana mengaku telah menelusuri dan mencari tahu terkait tak becusnya pengurus Pondok Millinium yang disebut-sebut menelantarkan banyak anak asuhnya.

Dari hasil pantauannya, Pondok Millinium ternyata tak hanya menampung balita maupun anak-anak, namun juga ditemukan sejumlah wanita hamil yang juga menempati pondok tersebut.

“Saya sudah instruksikan Kepala UPT Dinsos di Sidoarjo untuk meninjau ke Panti Asuhan Pondok Millinium. Kami menemukan fakta ternyata di sana multi pelayanan, tidak khusus balita dan anak-anak tapi juga ada beberapa wanita

hamil,” terang Indra Wiragana kpada Lensa Indonesia, Rabu (5/8/2015).

Bahkan, untuk masuk ke Panti Asuhan Pondok Millinium yang beberapa hari lalu disidak Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Arist Merdeka Sirait itu juga tidak mudah, karena pemilik dan pengurusnya dikenal sangat tertutup.

“Awalnya kami kesulitan masuk kesana, pondok itu terkenal tertutup. Kami akhirnya bisa masuk kesana dengan membawa sejumlah bantuan dan akhirnya ditemui salah satu pengurusnya. Bahkan dari informasi yang saya terima, kepala desanya juga tak tahu data valid berapa banyak jumlah penghuni di Pondok Millinium itu,” katanya.

Kemudian terkait pola pengasuhannya, Dinsos Jatim menyebut sangat tidak memenuhi syarat sehingga jauh dari kelayakan panti asuhan pada umumnya. Mulai dari minimnya jumlah pengasuh, balita yang diberikan fasilitas seadanya dan bahkan ada yang diperlakukan tak wajar.

“Di sana satu pengasuh pegang 10 hingga 14 anak. Ini jelas tak ideal, kan idealnya satu pengasuh maksimal pegang lima anak. Yang lebih miris lagi, ada anak balita yang dirantai dengan alasan anak itu terlalu aktif. Ini yang memprihatinkan,” imbuh

Panti Asuhan Pondok Millinium.

Indra Wiragana yang berpenampilan nyentrik ini.

Disinggung soal upaya lanjutan setelah mengetahui ada panti asuhan yang tak layak di wilayahnya, Indra Wiragana mengaku tak bisa berbuat banyak. Sebab harus ada action dari pihak yang terdekat, yakni Dinsos Sidoarjo maupun Pemkab Sidoarjo.

Hingga saat ini Dinsos Jatim mengaku belum mendapat laporan resmi juga permohonan bantuan dari Dinsos Sidoarjo.

“Sekarang ini untuk bisa

membantu kan ada prosedurnya. Kalau sudah jelas Pondok Millinium itu bermasalah, harusnya instansi pemerintah setempat turun tangan karena menyangkut kepentingan negara. Jika bisa diselesaikan sendiri ya bagus, tapi kalau ada keterbatasan silahkan komunikasikan ke provinsi dan kami siap membantu,” tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kondisi anak-anak yang ditampung di Pondok Millinium yang beralamat di Jalan Raya Tenggulun, Lara-

Hakim PT Surabaya Keluhkan Dana Pensiun Kanit Regident Satpas Colombo Sat Lantas Polrestabes Surabaya, AKP Jimmy Manurung menunjukkan surat keterangan untuk pemohon perpanjangan SIM.

Sat Lantas Polrestabes Surabaya Kehabisan Material SIM SAT LANTAS Polrestabes Surabaya tak hanya kehabisan material surat kendaraan bermotor berupa bahan plat nomor, tapi saat ini juga kekurangan material surat izin mengemudi (SIM) Untuk mensiasati hal itu, pihak Sat Pas Colombo Sat Lantas Polrestabes Surabaya mensiasati dengan ‘hanya‘ memberikan surat keterangan terhadap pemohon perpanjangan SIM. Kanit Regident Satpas Colombo Sat Lantas Polrestabes Surabaya, AKP Jimmy Manurung, mengakui saat ini kekurangan stok material surat ijin mengemudi (SIM) dan akan mengalokasinya September mendatang. “Saat ini Satpas Colombo Polrestabes Surabaya memang sedikit mengalami kekurangan material SIM, karena banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan baru juga perpanjangan,” ulasnya.

“Untuk mensiasati kekurangan tersebut, pimpinan melakukan kebijakan dengan memberi surat keterangan (SIM Pengganti) khusus kepada pemohon perpanjangan, agar tidak menghambat pemohon yang baru,” tambahnya.

Mantan Kanit Reskrim Polsek Tegalsari ini menjelaskan lebih lanjut, kekurangan material tersebut sebagai efek dari meningkatnya kesadaran masyarakat Surabaya dan pada umumnya Jawa Timur untuk memiliki SIM. Sementara Yudi Waluyo (37) yang sedang melakukan perpanjangan SIM, awalnya mengaku bingung saat dikasih SIM sementara, namun setelah diberitahu oleh petugas, dia baru memahaminya. “Tadi saya sempat bingung, tapi setelah dikasih tahu baru mengerti dan petugas bilang akan menghubungi setelah SIM sudah jadi,” ungkapnya. rofik

HAKIM Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya meminta anggota Komisi III DPR RI memperhatikan kesejahteraan hakim di masa pensiun. Pasalnya, saat ini dana pensiun hakim hanya sekitar 5% dari gaji selama mereka menjadi hakim.

Hal itu diungkapkan Hakim Pengadilan Tinggi empat anggota Komisi III DPR RI, yakni Adies Kadir, Taufiqul Hadi, Dossy Prasetyo Iskandar dan Wihadi Wiyanto yang berkunjung ke Pengadilan Tinggi Surabaya, Jumat (7/8/2015).

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Abdul Kadir, meminta langsung empat anggota Komisi III DPR RI yang hadir untuk memperhatikan nasib para pensiunan hakim yang juga diundang hadir.

“Mudah-mudahan, kunjungan ini bisa membawa perubahan. Kami titip pesan kepada Pak Adies dan kawan-kawan memohon untuk memperhatikan pengadilan juga teman-teman pensiunan. Terus terang dana pensiun mereka hanya sekitar 5% dari gaji selama mereka menjadi hakim,” tuturnya.

Selain itu, Abdul Kadir yang kini juga menjabat PLT Ketua Pengadilan Tinggi lantaran Ketua PT Soemarno pensiun ini mengatakan kondisi Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri (PN) se-Jawa Timur, tidak pernah mengalami perubahan sejak jaman orba (orde baru).

Terutama menyangkut fasilitas yang sudah melekat pada hakim.

“Terus terang dari jaman

Kabupaten Kediri Gelar Parade Budaya

Para hakim Pengadilan Tinggi minta kesejahtaraan saat pensiun ditingkatkan.

dulu sampai sekarang, seperti ini kondisi pengadilan tinggi Surabaya. Apa yang sudah melekat disini, yaa inilah fasilitas kita. Tidak pernah ada yang berubah,” jelasnya.

Menanggapi itu, anggota DPR RI Adies Kadir mengakui jika dirinya bersama anggota Komisi III lainnya ingin meminta masukan dari hakim dan ingin meninjau langsung kondisi yang ada.

“Kami juga meminta saran dan masukan kepada para hakim Tinggi Surabaya terkait pembahasan RUU jabatan hakim yang tengah dibahas di Komisi III,” tegasnya.

Untuk diketahui, pembentu-

ngan, Sidoarjo tersebut membuat miris banyak orang.

Puluhan anak nampak tak terurus, kekurangan gizi dan tak diberikan fasilitas yang layak. Bahkan, cara memandikan bayi juga langsung dari pancuran kran air tanpa menggunakan bak mandi.

Dan yang lebih menyayat hati, tak peduli anak laki-laki maupun perempuan yang seumuran sekolah dasar (SD) banyak yang digunduli karena kepala mereka disebut menderita penyakit korengan. sarifa

kan UU Jabatan Hakim merupakan amanat Pasal 19 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan itu menyebutkan hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman diatur undang-undang. “(UU Jabatan Hakim) Ini mengatur bagaimana hakim sebagai pelaku utama kekuasaan kehakiman, bagaimana rekrutmennya, pembinaan, pengawasan, jaminan perlindungan keamanan, hak dan kewajibannya.

Sebab, selama ini belum ada undang-undang yang mengatur khusus jabatan hakim,” tandasnya. ian

PAWAI Parade Budaya dan mobil hias Kabupaten Kediri akan kembali diselenggarakan oleh Pemeritah Kabupaten Kediri pada Minggu (9/8/ 2015). Beberapa daerah luar kota juga akan meramaikan parade tersebut untuk menampilkan beberapa produk unggulan mereka. Sementara itu arus lalu lintas yang akan masuk ke Kota Kediri akan dialihkan melalui jalur alternatif.

Acara parade budaya sempat dijadwalkan akan diselenggarakan Minggu (9/8) pagi, akhirnya jadwal tersebut diubah dan kembali seperti jadwal tahun-tahun sebelumnya, yakni sore hari.

Kabag Humas Pemkab Kediri Mochamad Haris Setiawan mengatakan, memang awal dijadwalkan akan start pukul 08.00 WIB, namun karena pertimbangan lain, start dimulai pukul 13.00 WIB. “Kemarin hasil rapat terakhir dan juga arahan dari ibu Bupati, acara dirubah siang hari seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Haris, Kamis (6/8/2015).

Adapun untuk start dan finish tidak ada perubahan. Yakni, tetap start di area Simpang Lima Gumul (SLG) dan finish di depan kantor Pemkab Kediri. “Untuk rute, tetap seperti semula, dari SLG menuju Pemkab Kediri,” ujarnya.

Untuk peserta pawai, selain diikuti instansi diwilayah Kabupaten Kediri juga ada perwakilan dari beberapa kota lain untuk memamerkan produk unggulannya. “Beberapa daerah lain diluar kediri sudah menyatakan kehadiran untuk mengikuti pawai mobil hias ini,” ujarnya.

Sementara itu, guna melancarkan arus lalu lintas, pihak Pemkab Kediri bekerjasama dengan Satlantas Polres Kediri untuk melakukan pengalihan arus.

Mulai pukul 12.00 WIB, jalur sepanjang jalan sukarno hatta hingga SLG akan ditutup untuk kendaraan roda empat. Roda empat dari arah kediri menuju Surabaya dan Malang, akan dilewatkan pertigaan tepus ke utara lewat Ngasem.

Sementara arah dari Malang dan Surabaya yang menuju Kediri dan Tulungagung dialihkan lewat SLG ke selatan melalui Pesantren Kota Kediri. andik_kartika

Pemkot Probolinggo Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan WALIKOTA Probolinggo Hj. Rukmini SH, M.si memberi pernyataan mengejutkan. Menurutnya, di Kota Probolinggo diketahui ada salah satu sekolah yang tidak mau memegang 4 pilar kebangsaan dan lagu Indonesia Raya. Hadir dalam acara tersebut Bangkesbangpol Linmas, Dewan Pendidikan, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, seluruh kepala sekolah dan Madrasah di semua jenjang serta pengurus OSIS. “Saya dengar ada sekolah yang

menolak 4 pilar kebangsaan dan tidak mau dengan Indonesia Raya. Saya heran mereka hidup di mana, saya ingin sekolah ini ada yang mengawasi,” kata Rukmini saat menghadiri sosialisasi tentang bahaya pengguna narkoba yang digelar Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur, di ruang Puri Manggala Bhakti Pemkot Probolinggo, Kamis (6/8/2015).

Mantan anggota Komisi VIII DPR RI ini mengaku sangat menyesalkan berita tersebut. Namun

saat ini walikota belum bisa memastikan apakah itu sekolah negeri atau swasta.

Selama ini Pemerintah Kota Probolinggo rajin menjaga dan mensosialisasikan 4 pilar Kebangsaan yang meliputi, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk lagu Indonesia Raya wajib dinyanyikan bagi setiap anak didik ketika hendak memulai pelajaran. Kebijakan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memulai pelajaran tertuang

dalam permendikbud Nomor 21/ 2015. Atas permendikbud itu, Zainullah mengaku sudah membuat surat edaran (SE) kepada pihak sekolah, mulai dari jenjang PAUD hingga SMK sederajad.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Zainullah telah menyampaikan tentang Surat Edaran (SE) kepada para kepala sekolah sekitar seminggu yang lalu, ketika Walikota Rukmini mengatakan bahwa ada sekolah yang tidak mau dengan 4 pilar Kebangsaan dan Indonesia Raya. Zainul-

lah menyatakan, pihaknya dalam melangkah mengacu pada Permendikbud Nomor 21/2015.

“Kami sudah buat Surat Edaran (SE) dan semua Kepala Sekolah sudah di undang untuk melaksanakan itu, di Surat Edaran sudah saya kasih embel-embel. Bila melaksanakan izin operasional yang diterbitkan oleh Pemerintah akan dievaluasi ulang, itu bukan ngarang tapi mengacu pada Permendikbud,” kata Zainullah.

Sementara itu, Kepala Bangkesbangpol Linmas Kota Probo-

linggo, Didik Sunaryoto, mengaku pernah mendapatkan informasi itu beberapa hari yang lalu, namun ia mengaku lupa. “Saya masih akan mencari info lagi, kayaknya itu bukan sekolah negeri, kami masih akan berkoordinasi dengan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda),” ujar Didik Sunaryoto.

Bila memang info itu benar, pihaknya akan menyadarkanya, “melalui penyadaran lewat sosialisasi pematapan ideologi, wawasan kebangsaan dan bela negara,” kata Didik. adv/an

www.lensaindonesia.com

14

BERANDA DAERAH

Edisi 98/10 - 16 Agustus 2015

Gubernur Jatim Tetapkan 9 Nama jadi Pj Kepala Daerah Walikota Probolinggo Hj. Rukmini di salah satu stan pameran Gapoktan.

Dispertan Probolinggo Gelar Potensi Produk Unggulan DALAM rangka memperingati hari Krida Pertanian ke-43, Pemerintah Kota Probolinggo terus berupaya untuk meningkatkan hasil produk unggulan daerah melalui Dinas Pertanian. Bertempat di halaman Dinas Pertanian (Dispertan) Kota Probolinggo, Rabu (5/8/ 2015), gabungan kelompok tani (gapoktan) dari lima kecamatan mengambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Dari lima kecamatan yang ikut ambil bagian, hasilnya tim juri dari Dinas Pertanian Kota Probokinggo memutuskan stan pameran Gapoktan dari Kecamatan Kedopok yang menjadi pemenangnya.

Walikota Probolinggo Hj. Rukmini SH.M.si, didampingi Sekda Kota Probolinggo Jhony dan beberapa Satker, mengapresiasi peran aktif Gapoktan Kota Probolinggo.

Menurutnya, tahun ini produk unggulan dan olahan hasil pertanian yang dihasilkan Gapoktan semakin bagus. Hal ini mencerminkan komoditas pertanian lokal yang semakin bagus.

“Kota Probolinggo menyimpan banyak potensi, bukan hanya tanaman jagung, mangga, dan anggur, banyak produk hortikultura lainya yang siap bersaing dengan produk luar negeri, khususnya untuk menghadapi MEA. Kita semua dituntut untuk meningkatkan kualitas produk agar berdaya saing tinggi, swasembada yang berkelanjutan, hingga meningkatkan daya saing petani,” ujar Walikota Rukmini.

Sementara Kepala Dispertan Kota Probolinggo Agustinus Yudha Sunanthya melalui Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Wahyu Ratnawati, MSi, mengatakan, kegiatan tersebut bukan saja sarana promosi produk unggulan dan olahan hasil pertanian, khususnya peningkatan ketahanan pangan, namun juga untuk membekali petani agar mendapat nilai tambah dari hasil pertanian dengan cara perbaikan produk dan usia penyimpanan.

Dispertan dalam kegiatan ini juga menyerahkan bantuan peralatan pertanian berupa tujuh hand tractor dan pompa air kepada petani yang membutuhkan. Bantuan itu berasal dari Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Langkah ini sebagai upaya khusus untuk meningkatkan ketahanan pangan secara nasuonal.

Pemkot sendiri melalui Dinas Pertanian rutin memberikan pembinaan terhadap gapoktan yang ada di lima kecamatan dan mendampingi kelompok tani maupun kelompok tani wanita.

“Bukan hanya inovasi dan kreativitas yang dibutuhkan, penggunaan teknologi dan peningkatan kemampuan SDM para petani juga menjadi kunci untuk meningkatkan citra hasil pertanian di Kota Probolinggo, hingga akhirnya membawa kesejahteraan bagi para petani dan keluarganya,” tambah Rukmini.

Wali Kota Rukmini juga menghimbau kepada semua petani untuk bergabung di kelompok tani yang sudah ada saat ini, agar berlomba-lomba meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pertaniannya, dan mendukung an ketahanan pangan menuju kesejahteraan petani.

Dalam memilih Pj masing-masing untuk kabupaten/ kota diusulkan tiga nama. Namun dari nama-nama tersebut ada yang diprioritaskan.

GUBERNUR Jatim Soekarwo kembali mengumumkan sejumlah nama pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim yang dijadikan sebagai penjabat sementara

(Pj) kepala daerah di 19 kabupaten/kota yang mengikuti Pilkada Serentak.

Setelah mengumumkan lima nama Pj, kali ini Pakde Karwo (sapaan akrab gubernur) menyebut empat nama, salah satunya Inspektur Provinsi Jatim Nurwiyatno yang akan ditempatkan sebagai Pj Walikota Surabaya. Lainnya yakni Kepala Badiklat Jatim Akmal Boedianto ditempatkan jadi Pj Kab Gresik, Kepala Dinas PU Pengairan Jatim Supaad jadi Pj Kab Jember dan Kepala Bakesbangpol Jatim Zainal Muhtadin jadi Pj Kab Situbondo.

lih Pj masing-masing untuk kabupaten/kota diusulkan tiga nama. Namun dari namanama tersebut ada yang diprioritaskan. “Yang jelas kami berharap yang prioritas yang disetujui oleh Mendagri. Dan kalau ditotal sudah ada 13 nama yang telah kami kirimkan, namun baru lima yang turun,” tegas mantan Sekdaprov Jatim ini.

Sebelumnya, Gubernur Soekarwo telah menetapkan lima nama pejabat yang kerjanya bakal merangkap menjadi Pj kepala daerah, yaitu Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Jatim Sudjono

menjadi Pj Kabupaten Ngawi, Kepala Biro Pemerintahan Umum Suprianto menjadi Pj Kota Blitar, Kepala Dishub Jatim Wahid Wahyudi menjadi Pj Kab Lamongan, Kepala Dinas Peternakan Jatim Maskur menjadi Pj Kab Ponorogo dan Asisten I Setdaprov Jatim Idrus menjadi Pj Kabupaten Kediri.

Dengan demikian total Pj yang sudah ditetapkan sebanyak sembilan orang yang bakal segera mengisi kekosongan jabatan kepala daerah di kabupaten/kota yang masa kerjanya bakal berak sarifa hir.

Dampak Otonomi Daerah Bernama LGC TIDAK akan ada program Bernama Lamongan Green and Clean (LGC) yang memiliki dampak sosial dan lingkungan luar biasa tanpa adanya otonomi daerah. Hal itu disampaikan Bupati Lamongan Fadeli saat menghadiri Awarding LGC di Waduk Gondang, Rabu (5/8).

Menurut Fadeli, dampak otonomi daerah yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk berinovasi sangat besar bagi Lamongan.

Sehingga lahirlah inonasi bernama LGC. Karena LGC, lanjut Fadeli, lingkungan di Lamongan kini jadi lebih indah, teduh dan rindang. Sampah yang dulunya dianggap sebagai barang menjijikkan, masih menurut Fadeli, kini bisa didaur ulang dan dikenakan ibu-ibu saat menampilkan yel-yel LGC. LGC menurut Fadeli juga berdampak sosial di setiap lingkungan peserta LGC yang kini mencapai 1.135 RT. “Semangat gotong royong dan keguyuban warga di setiap lingkungan kini semakin tumbuh untuk membuat indah lingkungan mereka menjadi yang paling indah. Ibu-ibu pun kini kalau berkumpul tidak

Bupati Lamongan Fadeli saat menghadiri Awarding LGC.

sekedar ngobrol, tapi membuat kegiatan positif seperti mengelola bank sampah dan mendaur ulang sampah,” ujar Fadeli.

Sementara Adipura Kencana yang telah dua kali diraih Lamongan secara berturut-turut menurut dia adalah tujuan antara dari LGC. “Yang utama adalah kini faktanya Lamongan menjadi kota yang se-

makin layak ditinggali. Karena lingkungannya yang indah dan warganya yang guyub,” kata dia.

Di Waduk Gondang pula, Fadeli bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat dan Sekkab Yuhronur Efendi menyerahkan piala dan piagam penghargaan bagi 71 RT

Bupati Fadeli Pamitan dengan Jajaran Staf Pemkab

Pembagian Seragam Siswa se-Kota Kediri Rp 5,9 M Terlambat PEMKOT Kediri membenarkan bila ada keterlambatan pembagian seragam pada siswa SDN, SMPN, SMAN dan SMKN. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Siswanto, mengatakan hal ini disebabkan uji laboratorium tekstil.

Siswanto menjelaskan, Pemkot Kediri sudah menganggarkan pengadaan seragam SD, SMPN, SMAN, dan SMKN sebesar Rp5,9 miliar. Dan proses lelang sudah disiapkan mulai bulan Mei. Namun, di bulan Juli kemarin pihak lab mengirimkan surat terkait adanya revisi hasil lab yang pertama.

“Pihak lab mengirimkan surat pada Diknas dan mengatakan ada yang perlu direvisi terkait dengan hasil uji lab yang dikirim pada bulan Mei lalu, otomatis kita juga menunggu hasil Lab nya lagi “ungkap Pejabat Pembuat Komitmen Koirul koyum yang mendampingi Siswanto, saat ditemui di ruangan kepala dinas, Rabu (5/8/2015).

Otomatis dengan kendala uji lab yang terjadi, pihak diknas belum bisa memberikan kain seragam pada Siswa. “Dengan adanya kendala Lab tersebut kita belum bisa memberikan seragam pada Siswa. Dimungkinkan baru bisa dilakukan pada bulan September atau Oktober bisa dibagikan,” ungkap Siswanto.

Terkait keluhan sejumlah orang tua soal tarikan beli seragam, Siswanto menegaskan tak ada anjuran dari pihaknya.Siswanto juga mengaku bila kebijakan pembelian seragam tersebut dari sekolahan masing masing dan tidak boleh dipaksakan. “Terkait dengan pembelian seragam di sekolah pihak Diknas tidak menganjurkan.

Kalau mau menunggu (seragam dari pemkot) ya silakan,” ungkap Siswanto.

Untuk diketahui beberapa wali murid mengeluhkan adanya tarikan uang seragam yang dikeluhkan pihak sekolah. Alasannya, sekolah menginginkan seluruh siswa memakai seragam sekolah.

Seperti halnya SMPN 5 kota kediri yang meminta wali murid membeli seragam dulu dan nanti akan diganti.

“Kami diminta membayar dulu untuk beli seragam dan juga diberi kwitansi agar nanti untuk bukti bisa mengambil uang penggantian seragam,” ungkap Evi salah andik kartika satu wali murid warga Kota Kediri.

Gubernur mengaku telah mengirimkan surat kepada Mendagri terkait penunjukkan Pj tersebut dan diharapkan dalam waktu dekat ini keputusan Menteri Tjahjo Kumolo sudah turun. Mengingat di empat wilayah tersebut masa akhir jabatan kepala daerah antara Agustus sampai September.

“Sesuai aturan, satu bulan sebelum masa jabatan habis, harus sudah ada Pj. Semoga keputusannya turun segera dalam waktu dekat,” ujarnya pada wartawan, Rabu (5/8/ 2015).

Dijelaskan, dalam memi-

Bupati Fadeli pamitan sebelum masa jabatan berakhir pada 9 Agustus 2015.

BUPATI Lamongan Fadeli menggelar silaturahmi di halaman Pemkab, Jumat (7/ 8). Menurut Sekkab Yuhronur Efendi, acara tersebut dilaksankan menyusul akan berhentinya masa jabatan Bupati Fadeli pada 9 Agustus 2015 mendatang.

“Acara ini merupakan desakan dari teman-teman karyawan maupun karyawati di lingkungan Pemkab Lamongan menyusul akan berakhirnya masa jabatan Bupati Fadeli pada 9 Agustus 2015 mendatang. Ini merupakan bentuk kecintaan dan kebanggaan kami terhadap Bupati Fadeli yang selama 5 tahun terakhir telah memim-

pin Kabupaten Lamongan,” ungkap Yuhronur Efendi.

Kesan akan sosok Fadeli diungkapkan Plt Asisten Administrasi Setda Sulastri.

Menurut dia, Bupati Fadeli merupakan sosok yang tegas dan pekerja keras.

“Beliau juga sangat disiplin. Sejak awal masuk di lingkungan pemerintahan, beliau tidak suka telat dan selalu mengikuti apel pagi. Sehingga tidak heran selama masa kepemimpinannya Kabupaten Lamongan banyak menorehkan prestasi dan penghargaan,” jelas Sulastri mewakili seluruh karyawan dan karyawati di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten.

Kesan serupa disampaikan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi (Dinsosnakertrans) M. Kamil.

“Terima kasih kepada Bupati Fadeli telah membawa Kabupaten Lamongan menerima banyak penghargaan yang tak hanya di tingkat propinsi, nasional bahkan internasional,” kata dia.

Sedangkan Camat Laren Burhan yang mewakili para Camat se-Kabupaten Lamongan paling berkesan dengan gagasan Fadeli soal Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan atau Gemerlap.

“Bupati Fadeli merupakan sosok pemimpin yang luar biasa karena mampu mendorong pembangunan kesejahteraan masyarakat Lamongan melalui program Gemerlap. Saya masih ingat, 4 tahun lalu di awal masa jabatan beliau, jalan di Kecamatan Laren sepanjang 14 km tidak bisa dilewati karena rusak.

Tapi lihat sekarang. Melewati jalan tersebut pake sepeda ontel saja bisa ngantuk,” kata Burhan.

Menanggapi kesan anak buahnya tersbeut, Bupati Fadeli justru menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jajaran staf di Pemkab Lamongan.

“Terimakasih atas dukungan dan kebersamannya selama ini. Dan saya minta maaf jika selama bekerja bersama di 5 tahun terakhir ada halhal yang kurang berkenan.

Mari bersama-sama melanjutkan pembangunan di Kabupaten Lamongan,” pungkas Fadeli. alimuhtar

pemenang dan 31 RT juara harapan LGC. Data Badan Lingkungan Hidup setempat menyebutkan, jumlah kader lingkungan saat ini mencapai 11.670 orang dengan ruang terbuka hijau publik dan prifat mencapai 38 persen.

Kemudian Bank Sampah yang kini memiliki omzet Rp

1,35 miliar, jumlahnya mencapai 525 unit. Karena Bank Smapah pula, timbulan sampah yang masuk ke TPA turun menjadi 32,5 persen.

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal saat ini juga sudah tercatat sebanyak 62 unit dengan lubang resapan biopori mencapai 85.380 unit.afit

Pertemuan warga Borneo Alam Raya dengan pihak PT PJB.

Kredit Rumah Lunas, PJB Belum Serahkan Sertifikat PT. PILAR JAYA Bersama (PJB) yang berkantor di jalan Sunan Drajat-Sumargo Lamongan, Jumat (7/8) didemo sejumlah masyarakat perwakilan dari Perumahan Borneo Alam Raya. Mereka menuntut PT Pilar Jaya Bersama selaku pengembang di perumahan agar segera merealisasikan sejumlah pekerjaan yang dijanjikan oleh pengembang. Di antaranya, perbaikan jalan yang selama ini terkesan amburadul, saluran air PDAM, pagar perumahan dan sertifikat rumah.

Padahal banyak dari mereka yang sudah melunasi pembayaran hampir satu tahun.

Namun kenyataanya pihak PT Pilar Jaya Bersama belum juga menyerahkan sertifikat. Bahkan warga mengancam kalau selama 3 bulan tuntutan mereka belum terwujud, maka warga akan membawa persoalan ini ke ranah hukum.

Saat itu warga sempat ditemui langgsung pihak PT Pilar Jaya, yakni Jeki selaku penanggung jawab Pengembang di Perumahan Borneo Alam Raya.

Dalam pertemuan tersebut sempat memanas, ketika pihak

warga menanyakan terkatit terkatung-katungnya persoalan di perumahan Alam Raya.

Jeki menyanggupi kalau sertifikat akan diberikan kepada warga secepatnya, dan berjanji kurang dari 3 bulan setelah pertemuan tersebut.

“Segera kami selesaikan selama kurang lebih 3 bulan ke depan,” janjinya.

Warga akhirnya meminta Jeki membuat pernyataan secara tertulis dan bermeterai, yang intinya akan segera menyerahkan sertifikat kepada warga yang rumahnya sudah lunas. Pihaknya juga siap persoalan tersebut dibawa ke ranah hukum manakala mengingkari perjanjian.

Heri, salah satu warga mengatakan jika selama tiga bulan belum mendapat sertifikat, pihaknya akan mendatangkan massa yang lebih besar untuk menyegel kantor pemasaran PT Pilar Jaya yang ada di lingkungan Perumahan Borneo Alam Raya. “Kalau tiga bulan tidak terwujud, maka warga Borneo Alam Raya akan menggeruduk lagi, dan kantor akan ka alimuhtar mi segel,” keluhnya. www.lensaindonesia.com

WISATA & KULINER

15 Edisi 98/10 - 16 Agustus 2015

Melihat Ray of Light

DI GUA JOMBLANG Wisata petualangan menyusuri Gua Jomblang dapat dilakukan oleh semua wisatawan. Di sini kita diajak melihat ray of light.

MEMILIKI rencana berlibur ke Yogyakarta tetapi bosan hanya mengunjungi Malioboro, cobalah untuk menikmati sensasi petualangan di Gua Jomblang, Gunung Kidul. Anda akan menikmati pemandangan hutan purba, ornamen-ornamen gua, dan ray of light alias cahaya matahari yang masuk melalui lubang Gua Grubug.

“Wisatawan akan turun ke dalam gua lewat jalur hauling. Nanti turun selama 30 detik dari mulut gua,” kata Pemilik Jomblang Resort yang juga Presiden Himpunan Kegiatan Spe-

leologi Indonesia, Cahyo Alkantana dilansir kompas di Jakarta, Kamis (6/8/2015).

Selanjutnya, wisatawan akan ditemani oleh para pemandu wisata setelah tiba di dasar gua. Pemandu wisata akan menjelaskan vegetasi hutan purba yang ada di dalam Gua Jomblang.

“Kita juga akan jalan sejauh 300 meter di dalam terowongan gua. Kita ajak lihat ray of light,” katanya.

Cahyo menjelaskan wisata petualangan menyusuri Gua Jomblang dapat dilakukan oleh semua wisa-

tawan. Namun ia memberikan batasan umur dan persiapan fisik sebelum menyusuri Gua Jomblang.

“Batasannya sebenarnya hanya sehat. Tapi, kalau fisik, Harus mampu jalan dua kali sepak bola tanpa berhenti kalau mau turun. Untuk anak, minimal berumur tujuh tahun,” ujar Cahyo.

Untuk menikmati petualangan di Gua Jomblang, wisatawan cukup membayar Rp 450.000 per orang.

Harga tersebut berlaku jika wisatawan langsung datang ke Gua Jomblang. Cahyo menjelaskan wisatawan yang ingin turun ke Gua Jomblang harus tiba tepat pada pukul 09.30 WIB di Jomblang Resort sebelum memulai petualangan di dalam gua.

Namun, wisatawan dapat dijem-

put di Yogyakarta dengan memilih paket wisata Gua Jomblang yang ditawarkan dengan harga Rp 550.000 per orang. Harga tersebut dapat berlaku jika peserta mencapai enam orang. Kemudian, pihak Jomblang Resor akan menjemput para wisatawan setelah membuat janji terlebih dahulu.

Wisatawan hanya dapat merasakan petualangan di dalam Gua Jomblang pada hari-hari tertentu.

Sebab, Cahyo membatasi kunjungan wisatawan untuk dapat masuk gua karena alasan konservasi.

“Hanya 25 orang per hari. Maksimal 50 orang per hari di akhir pekan. Tidak semua wisatawan dapat masuk. Hari Selasa, Rabu, dan Kamis,” kata penelusur gua sekaligus penyelam ini.wah/kmp

Melihat cahaya matahari di Gua Jomblang.

WISATA AGRO

KHAS KULINER

Lihat Pembuatan Gula Jawa di Kampung Kopi Banaran

Cicipi Nikmatnya Nasi Krawu Gresik

Pengunjung melihat proses pembutan gula jawa di Kawasan Wisata Agro Kampoeng Kopi Banaran.

TAHUKAH Anda bagaimana gula jawa dibuat? Jika Anda penasaran dengan proses pembuatannya, datanglah ke Kawasan Wisata Agro Kampoeng Kopi Banaran yang terletak di Bawen, Kabupaten Semarang.

Selain Anda dapat menikmati kopi di tengah kebun kopi, pengelola juga menyuguhkan demonstrasi pembuatan gula jawa. Diakhir pekan dan waktu yang telah dijadwalkan, di sebuah gazebo kecil yang terletak tepat di samping kiri mushala di kawasan itu, pengunjung disuguhi praktek tahapan pembuatan gula yang berbahan nila kelapa itu.

Di penghujung praktek, gula yang telah dibuat bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Di antara puluhan pada akhir pekan, adalah Iswati (50), seorang guru

SD dari Klaten. Menurut Ismawati, ini adalah pengalaman pertamanya menyaksikan dan merasakan secara langsung pembuatan gula. Ia mengakui proses membuat gula jawa ternyata cukup rumit.

“Selama ini tahunya ya dari buku bacaan. Di sini ini saya dan teman-teman bisa tahu langsung dan ternyata banyak sekali tahapannya,” ungkap guru kelas IV tersebut.

Sementara itu salah seorang tutor pembuat gula jawa, Suswanto (35), warga Desa Kroyo, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, mengaku senang dipercaya oleh pihak pengelola untuk membagi ilmu mengenai proses pembuatan gula jawa kepada pengunjung Wisata Agro Kampoeng Kopi Banaran.

“Tiap akhir pekan saya diminta untuk demonstrasi di sini. Mulai dari memasak nira kelapa hingga masuk ke cetakan bambu,” ungkap Suswanto.

Suswanto mengatakan setiap 10 liter nira kelapa, dapat menghasilkan sekitar dua hingga tiga kilogram gula. Adapun proses memasaknya membutuhkan waktu antara satu hingga dua jam. Pria yang sudah menekuni usahanya selama 8 tahun itu menambahkan, dalam sehari dirinya dapat menghasilkan sekitar 7-8 kilogram.

“Satu kilogram gula jawa, kami jual seharga Rp 17.000, untuk bahan-bahannya dari kebun kelapa milik sendiri. Biasanya kita (jual) di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Semarang,” pungkasnya. kom

BICARA tentang Kota Gresik terbersit dalam pikiran kita adalah sebuah kota dengan pabrik Semen Gresik. Tidak salah, namun jangan lupa jika di Gresik, ada kuliner khas kota itu yakni nasi krawu. Selain nasi krawu, kuliner lainnya yang menjadi khas adalah otak-otak bandeng atau kue pudak yang sudah sangat populer.

Sayangnya, saat ini nasi krawu mulai langka ditemukan.

Penjualnya pun kebanyakan sudah turun temurun dan ada di area tertentu. Tidak cukup hanya mendatangi area perkotaan dan depot di pinggir jalan raya saja. Perlu menjelajah perkampungan warga supaya menemukan menu unik yang susah dijumpai di kota lain.

Seperti Depot Mbuk Marjani di Jalan Nyai Ageng Pinatih.

Di tempat ini aneka menu khas Gresik buatan orang Madura tersedia. Nasi krawu dihidangkan dengan lauk yang bukan terbatas empal atau daging sapi goreng suwir saja.

Bali belut, bali tahu, babat goreng, babat bumbu kecap, usus goreng, paru goreng, dan semur usus sapi disiapkan sebagai lauk pendamping nasi krawu. “Daging suwir sudah pasti, serundeng, dan sambal petis belacan,” ujar Mu’amaroh, cucu Mbuk Marjani.

Lauk seperti bali belut atau semur usus sapi ini jarang ada di depot-depot penjual nasi krawu. Masakan seperti ini kebanyakan ditemui di tempat makan yang diolah orang Madura asli. Orang Madura merupakan pendatang yang menularkan aneka kuliner yang menjadi bagian kehidupan warga Gresik asli.

MENU

Salah satu menu nasi rawon nampak menggugah selera jadi salah satu andalan menu Selera Nusantara dari ZOOM Hotel Surabaya.

Cuma Rp 25 Ribu Makan Enak di ZOOM Hotel Surabaya SAMBUT HUT RI yang ke 70, ZOOM Hotel Surabaya menggelar promo menu kuliner bertajuk “Selera Nusantara”. Menu ini terdiri dari 20 jenis penganan Indonesia yang dibanderol mulai dari Rp 25 ribu net + minum per pax.

“Menu tersebut akan kami sajikan di resto kami yang awalnya hanya disiapkan untuk breakfast, namun kali ini resto tersebut akan kami buka mulai jam 11.00 hingga pukul 21.00 untuk lunch dan dinner. Sajian spesial ini pun tak hanya diperuntukkan untuk penghuni hotel ZOOM saja, orang di luar hotel pun bisa menikmati penganan ini,” ujar Awang Sidarta, Corporate Communications ZOOM Hotel Jemursari Surabaya, Rabu, (05/08/2015).

Awang menambahkan, menu hemat tersebut tak sekedar berlaku di bulan Agustus saja, bahkan menu ini berlaku hingga seterusnya. Untuk menampung pengunjung untuk menikmati sajian Selera Nusantara tersebut, ZOOM hotel menyediakan sebanyak 35 seat.

“Untuk set awal, menu Selera Nusantara ini kami targetkan mencapai 20 pax per hari, dan memang dalam menu tersebut kami sajikan bermacam-macam menu lokal yang didominasi masakan Jawa.

Memang selama ini, untuk revenue dari F&B di ZOOM Hotel Surabaya sudah berkontribusi sekitar 8 persen mengingat restoran kami baru buka di bulan Juli kemarin,” pungkas Awang. eld

Pengunjung menikmati sajian opor iga purba.

Menggoda, Opor Tulang Iga Purba Garden Palace KALI ini Garden Palace Hotel Surabaya melalui Chef Zain memberikan alternatif menu opor menarik untuk menu suasana Lebaran tahun ini melalui sajian Opor Iga Purba yang sangat cocok untuk hidangan halal bi halal.

“Kami ingin menyajikan hal yang beda, seringkali opor identik dengan ayam namun kami akan memberikan sensasi berbeda, dan dari sisi kelezatan daging sapi lebih bagus daripada ayam” ujar Zain, Executive Sous Chef Garden Palace Hotel, saat ditemui lensaindonsia, Senin, (03/08/2015).

Zein menambahkan, opor dari olahan daging sapi ini sangat menarik perhatian tamu, selama digelar dalam display buffet di Green house banyak yang bertanya tentang keanehan opor ini namun rasanya lebih lezat dari olahan opor ayam yang sudah biasa disajikan.

“Jika ingin mecicipi kelezatan opor iga ini, setiap hari akan menjadi menu andalan dalam buffet paket Halal Bihalal Garden Palace hotel hingga 16 Agustus 2015,” tandas Zein.

Untuk harga special Rp. 105.000++ per orang dan bisa mengajak orang terdekat, keluarga, teman kerja ataupun rekan bisnis untuk merayakan kemenangan dan bersilahturahmi bersantap bersama dan menambahkan penawaran special ‘Beli 5 Gratis 1 dan berlaku kelipatan. eld

Sajian nasi krawu.

www.lensaindonesia.com

METROPOLIS

16 Edisi 98/10 - 16 Agustus 2015

Perpanjangan Pendaftaran Pilkada Surabaya

Demokrat dan PDIP Sengaja Munculkan Calon Boneka?

Koalisi Majapahit mencium ada indikasi calon boneka dibuat untuk siap kalah.

ANTI klimaks dipertontonkan Koalisi Majapahit yang digadang-gadang jadi salah satu kubu kuat melawan PDIP yang mengusung petahana Tri RismahariniWhisnu Sakti Buana dalam Pilkada 2015.

Bersemangat di awal, namun koalisi ini akhirnya “kolaps” saat injury time.

Tidak ada satu pun figur yang berhasil diusung oleh gabungan parpol enam partai tersebut.

Dalam wawancara Lensaindonesia dengan AH Thony (AT) Ketua Kelompok Kerja Sekretariat Bersama Koalisi Majapahit membantah jadi penyebab gagalnya Pilkada Surabaya sesuai jadwal.

Alumnus Universitas Gadjah Mada itiu menyebut ada kekuatan lain dalam kegagalan pelaksanaan Pilkada Surabaya tahun ini. Berikut petikan wawancara dengan pria kelahiran Desa Kedungrejo Bojonegoro tersebut: Sebagai gabungan parpol besar, tidak adanya calon yang dimunculkan Koalisi Majapahit dianggap sebagai biang kegagalan Pilkada Surabaya ditunda. Apa tanggapan Anda sebagai Ketua Pokja?

Semua tahapan sudah kita lakukan termasuk melakukan penjaringan calon.

Kita serius berniat mewujudkan Pilkada berintegritas dan berkualitas. Tapi Anda lihat sendiri siapa yang mencoba membuat calon boneka dan dagelan seperti yang saat ini terjadi. Kita sudah mencium itu (wacana calon dagelan) dari awal. Kita (Koalisi Majapahit) hanya menjadi korban sasaran yang sengaja dihembuskan oleh pihak- pihak lain.

Terkait protes salah satu calon yaitu Dhimam Abror karena hasil verifikasi dengan nilai tertinggi tapi tidak dipublikasi, bagaimana tanggapan anda.

Apakah sengaja tidak dimunculkan atau bagian dari strategi?

Kalau memang mau diumumkan ya monggo, pak Abror bikin surat akan kita publikasi bahwa mendapat nilai tertinggi. Tapi ini kan bukan seleksi UMPTN, dan ada nilai-nilai privasi yang harus dijaga. Saya gak keberatan, ini menyangkut etika politik dan kapasitas yang bersangkutan. Kalau memang merasa jadi manusia super, monggo akan kita umumkan semuanya gak papa secara detail kelebihan dan kekuranganya.

Artinya sikap Koalisi Majapahit yang tidak mencalonkan figur ada kaitannya dengan munculnya calon boneka yang diprediksi siap kalah?

Kita sudah ada sebetulnya figur untuk dicalonkan, tapi kami sudah mencium ada indikasi calon boneka dibuat untuk siap kalah. Bahwa situasi ini terjadi karena ulahnya (PDIP) sendiri. Mudah kok memecah Koalisi Majapahit, tinggal didekati pengurus pusat, pasti yang di bawah akan nurut.

Lantas apakah ini ada kaitannya dengan kegagalan Pilkada di Pacitan yang dikabarkan tidak terjadi kesepakatan dengan yang terjadi di Surabaya. Karena dikabarkan ada barter politik yang melibatkan PDIP dan Partai Demokrat?

Ya jelas itu bukan rahasia umum.

Kalau yang saya dengar, ini kan tindakan saling mempermalukan akibat Pilkada di Surabaya – Pacitan gagal terlaksana. Lha ini bukan ranah kita untuk terlibat. Kita yang di bawah ini

hanya melihat saja. Ini kan ada kekuatan lebih besar. Coba Anda cermati, bagaimana elit Partai Demokrat dan PAN begitu mudah mengeluarkan rekomendasi kepada calon yang tidak jadi mendaftar. Salah siapa coba? Kita sampai saat ini masih menyelidiki dan menggali informasi lebih dalam terkait hal ini, kok sudah ada kabar akan ada perpanjangan pendaftaran, ini guyonan apalagi?

Berdasarkan kabar terakhir, KPU RI akan memberikan perpanjangan waktu pendaftaran kepada tujuh daerah termasuk Surabaya. Apakah sikap Koalisi Majapahit akan memunculkan calon atau tetap bersikap pasif sehingga Pilkada Surabaya tetap ditunda?

Kepastian itu belum disampaikan KPU Surabaya kepada kita (Koalisi Majapahit). Kalau memang benar tentunya akan ada sosialisasi dari KPU surabaya teknisnya seperti apa. Saya kok melihat ini tidak serius. Sampai saat ini saya masih menelaah dasarnya seperti apa ada perpanjangan. Baru kali ini Bawaslu begitu sakit memberikan rekomendasi perpanjangan.

Jadi, Koalisi Majapahit melihat upaya perpanjangan pendaftaran ini sebagai langkah untuk memaksakan agar Pilkada di tujuh daerah terlaksana?

Dasarnya apa coba?. Ini kan aturan dikeluarkan melihat situasi dan kondisi. Bukan keputusan berdasarkan aturan yang ada. Jangan-jangan kalau nanti gagal lagi ada keputusan baru lagi. Misalkan di Surabaya kalau calon boneka sudah siapkan, dan kalau gagal lagi ada aturan baru pasangan calon gak perlu datang dan hanya diwakili fotonya saja. Apakah ini namanya Pilkada berintegritas dan berkualitas. iwan

Ngawur Semua, Tidak Sesuai Perda dan Perwali

Komisi B Minta Pemkot Tertibkan “Pungli” Tarif Parkir

Baktiono

SEJAK enam tahun terakhir, tarif parkir di Surabaya belum pernah mengalami kenaikan. Maka per 1 Agustus 2015, tarif parkir di KotaPahlawan naik 100%.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Kota Surabaya Nomor 37 Tahun 2015, tarif parkir sepeda motor di Tepi Jalan Umum (TJU) menjadi Rp1.000 dari sebelumnya Rp500 untuk satu kali parkir.

Sepeda motor yang parkir di tempat insidentil menjadi Rp2.000 dari sebelumnya Rp1.500. Sedangkan sepeda motor yang parkir di tempat parkir zona tidak mengalami perubahan yakni tetap Rp2.000. Yang paling ngawur, tarif parkir motor di Terminal Bungurasih. Untuk motor dikenakan tarif Rp 3.000 hingga Rp 5.000, itu belum dihitung jika motor menginap.

Sementara itu, tarif parkir mobil pribadi menjadi Rp3.000 dari sebelumnya Rp1.500 untuk sekali parkir. Untuk yang parkir ditempat insidentil menjadi Rp4.

000 dari sebelumnya Rp2.

500. Sedangkan yang parkir ditempat parkir zona tidak mengalami perubahan tetap Rp5.000. Sedangkan tarif parkir mobil di tempat wi-

sata menjadi Rp5.000 dari sebelumnya Rp3.000.

Namun kenyataannya, penerapan tarif tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Banyak rumah sakit, hotel, mal dan supermarket menerapkan tarif berlebihan.

Terkait hal ini, Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Baktiono menyesalkan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang terkesan membiarkan praktik-praktik pengenaan tarif parkir yang di luar ketentuan.

Lebih lanjut, anggota dewan empat periode ini menjelaskan dasar aturan lainya adalah Penerapan tarif parkir yang tak sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah itu hampir dilakukan semua tempattempat komersil seperti pusat perbelanjaan dan hotel.

“Mereka banyak yang memungut tarif parkir diatas ketentuan. Kalau sudah seperti ini, apa bedanya dengan pungli (pungutan liar),” katanya.

Dia mengungkapkan, untuk parkir valet misalnya, disepakati paling besar Rp30.000. Tapi kenyataan dilapangan, valet mencapai Rp50.000. Dari tarif parkir yang tercantum dalam Perda No-

mor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pajak parkir yang dipungut Pemkot sebesar 20%. Sedangkan valet sebesar 30%.

Pihaknya mendesak Pemkot untuk menertibkan penerapan tarif parkir, khusus ditempat-tempat komersial. “Kondisi di lapangan seharusnya masyarakat bisa menolak. Jika ingin mengubah besaran tarif parkir, silahkan diusulkan ke dewan. Nanti akan kami kaji dengan kementerian keuangan,” terangnya.

Sementara itu terkait hal ini Plt Kamis hubungan Surabaya Iran Wahyu Drajad mengatakan akan melakukan penyesuaian di lapangan sesuai dengan aturan.

“Saya yakin penyesuaian tarif parkir ini tidak akan mengalami kendala. Kami tidak bisa memungkiri jika di lapangan sudah ada kenaikan tarif yang dikenakan juru parkir,” kata Plt Kepala Dishub Kota Surabaya, Irvan Wahyu Drajad.

Setelah tarif baru ini diberlakukan, lanjut Irvan, pihaknya meminta agar masyarakat turut mengawalnya. Artinya, ketika ada juru parkir yang mematok tarif parkir melebihi ketentuan yang, maka harus berani menegur.

Kalaupun nanti ada juru parkir yang sudah memberlakukan tarif sesuai dengan ketentuan, warga juga harus berani meminta karcis parkir. Sebab, tak jarang juru parkir yang tidak memberi karcis tanda pembayaran pada pemilik kendaraan.

“Saya harap dengan aturan yang baru ini warga bisa turut berpartisipasi agar tidak dirugikan,” pintanya. adv/wan

Pemprov Jatim Optimalkan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dengan 3L PEMPROV Jatim mendukung upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dengan tiga lebih (3L), yakni lebih murah harganya, lebih baik kualitasnya, dan lebih cepat distribusinya.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menilai 3L perlu diberlakukan untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.

“Efisiensi dan kualitas barang juga harus dijaga. Kalau tidak lebih murah, lebih, cepat dan lebih baik kualitasnya, kita akan kalah. Ini juga merupakan perlindungan konsumen,” ujanya saat menjadi narasumber Forum Komunikasi Menteri Perindustrian dengan Dunia Usaha dan Instansi bertema “Pembangunan Industri dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)” di Grand City Convex Surabaya, Kamis (6/ 8/2015).

Ia mengatakan, peningkatan P3DN merupakan salah satu kebijakan strategis yang mampu mendorong pemberdayaan industri nasional.

Upaya tersebut perlu dilakukan seiring terjadinya globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia yang membawa dinamika perubahan dan dampak cukup luas bagi perekonomian nasional, terutama dengan makin bebasnya aliran barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja.

Selain memacu P3DN dengan 3L, Seokarwo berpendapat juga perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pembiayaan lebih murah dalam industri khususnya IKM dan UMKM. Kemudian baru bisa menghasilkan daya saing yang lebih baik.

“Tugas penting yang harus dilaksanakan adalah bagaimana pihak pemerintah mampu mendo-

www.lensaindonesia.com

Pakde Karwo memberi sambutan saat menjadi narasumber Forum Komunikasi Menteri Perindustrian dengan Dunia Usaha dan Instansi.

Pakde Karwo bersama Menteri Perindustrian RI Saleh Husin.

rong masyarakat untuk memiliki rasa cinta produk dalam negeri,” kata Pakde Karwo (sapaan akrab gubernur).

Pada kesempatan yang sama, ia juga memaparkan kondisi perekonomian dan perindustrian di Jatim. Pertumbuhan ekonomi Jatim diklaim mencapai 5,22 persen di atas ekonomi nasional yang mencapai 4,70 persen. Industri berperan sebagai penyumbang PDRB Jatim, serta penting menjadi bagian strategi pasar yang baik di Jatim.

Industri di Jatim tumbuh sebanyak 5,30 persen pada triwulan II tahun 2015. Kontribusi perindustrian dan perdagangan

di Jatim mencapai 46,89 persen (industri 29,45 persen dan perdagangan, hotel dan restoran 17,44 persen) terhadap PDRB Jatim. Sedangkan kontribusi industri di Jatim mencapai 20,6 persen terhadap nasional.

“Kita harus menjaga sektor industri sebagai penggerak ekonomi Jatim dan nasional. Industri menjadi bagian yang harus dimasukkan dalam strategi pasar.

Oleh sebab itu, posisi perindustrian di Jatim mencapai 29,45 persen,” jelasnya.

Lebih lanjut, masih kata gubernur, Pemprov juga telah melakukan pembinaan industri kecil menengah (IKM) Jatim juga terus dilakukan secara paripur-

na mulai dari bahan baku, pengolahan, produk jadi, hingga pemasaran. Untuk bahan baku, pemerintah memberikan bantuan bahan baku (stimulant) kepada IKM).

Pada proses pengolahan terdapat pemberian bantuan alat, peningkatan kapasitas teknologi, bimbingan standarisasi (ISO, GMP), peningkatan kualitas SDM (pelatihan teknik dan manajerial, serta pendampingan). Untuk produk jadi, pemerintah memberikan perlindungan berupa HKI dan sertifikasi (sertifikat halal, batik mark, ataupun SNI).

Untuk proses pemasaran, Pemprov Jatim juga memberikan pembinaan terhadap pack-

aging dan pemberian barcode.

Setelah itu, pemerintah juga memfasilitasi promosi dalam dan luar negeri, memberikan info pasar, temu bisnis yang dilakukan setiap tiga bulan sekali, serta pelatihan ekspor.

Sementara itu, Menteri Perindustrian RI Saleh Husin mengatakan, Kementerian Perindustrian telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 guna mengembangkan industri nasional.

Menurutnya, bamyak strategi yang bisa ditempuh dalam pengembangan industri nasional.

Seperti mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam, pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi, meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pembangunan industri strategis, peningkatan penggunaan produk

dalam negeri, serta kerjasama internasional bidang industri.

Dalam RIPIN terdapat bangun industri nasional di dalamnya yang berisikan industri andalan masa depan, industri pendukung dan industri hulu. Ketiganya memerlukan modal dasar berupa SDA, SDM, serta teknologi, inovasi dan kreativitas.

“Pembangunan industri juga memerlukan prasyarat berupa ketersediaan infrastruktur dan pembiayaan yang memadai, serta didukung oleh kebijakan dan regulasi yang efektif,” papar Saleh.

Mengenai P3DN, pemerintah memiliki kebijakan melalui UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada pasal 97 produk dalam negeri wajib digunakan oleh penyedia barang/jasa yang menawarkan dengan nilai TKDN ditambah nilai bobot manfaat perusahaan (BMP) paling sedikit 40 per sarifa/adv sen.