Koran Lensa Indonesia Edisi 99

Klik website: http://www.lensaindonesia.com/

Edisi 99 17 - 23 Agustus 2015

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

UTAK-ATIK

KEKUASAN BERLEBIH

LUHUT PANJAITAN

Ilustrasi

Daging Impor Haram Dikonsumsi MOGOKNYA para pedagang daging lantaran keran daging impor dibatasi. Akibatnya daging menjadi langka dan mahalnya. Tapi bagaimana hukum agama Islam mengkonsumsi daging impor? Apakah memotongnya sesuai syariah Islam dengan membaca Bismilah?

Daging impor yang selama ini dijual para pedagang sapi berasal dari Australia.

Namun sebagaian masyarakat tidak mengetahui haram atau tidaknya mengkonsumsi daging sapi impor. Sebab kita tidak mengetahui menyembelihnya memakai bismilah atau tidak.

Salah satu Ketua MUI, KH Ma’ruf Amin daging impor bisa menjadi illegal atau haram jika mengandung Lighoirihi (karena faktor lain). Sama dengan daging hasil mencuri, juga hukumnya haram lighoirihi. Karena itu, daging impor illegal haram dikonsumsi oleh ummat Islam.

“Daging impor illegal itu diperoleh dengan cara haram. Daging itu masuk ke Indonesia dengan tidak sah. Jadi, haram dikonsumsi oleh ummat Islam,” tegasnya, ketika dihubungi, beberapa waktu lalu.

Dikemukakan, pemerintah secara resmi sudah menentukan kuota impor daging sapi setiap tahunnya. Karena itu, tidak boleh ada pihak yang melakukan upaya-upaya tidak sah untuk menambah kuota. Penambahan kuota dengan cara illegal itu tidak sah dan haram. Jika kuota sudah ditentukan 1000 ton misalnya, lalu ada pihak yang melakukan “kongkalikong” untuk menambah menjadi 1500 ton, maka yang 500 ton lebihnya itu illegal atau haram.

“Impor daging illegal itu kan menyalahi aturan pemerintah. Jadi sama dengan memperoleh sesuatu dengan cara tidak sah.

Impor di luar ketentuan kuota yang dibolehkan juga tidak sah. Berarti sama dengan mencuri.

Luhut Panjaitan rangkap jabatan sebagai Kepala Kantor Staf Presiden walau sudah ditunjuk sebagai Menko Pulhukam.

Kini, mantan Menteri era Presiden Abdurrahman Wahid itu mempunyai “kekuasaan berlebih” yang siap menyerang.

PEMERINTAH Jokowi-JK kembali memanjakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Anggota TNI/Polri. Kali ini dalam bentuk kebijakan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR). Pemberian THR di luar dari gaji ke-13 yang biasa diberikan kepada PNS setiap tahunnya. Kebijakan pemberian THR rencananya mulai diberlakukan tahun depan.

“Tahun depan (2016) PNS akan mendapatkan THR sebesar satu bulan gaji pokok,” ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Jumat (14/8).

Menurut dia, kebijakan pemberian THR ini merupakan yang pertama kali dalam sejarah. “Itu kan lebih

PERGANTIAN menteri semakin memantapkan posisi Luhut Binsar Panjaitan di Kabinet Kerja. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercayainya menjadi Menko Polhukam menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.

Beredar kabar, bila penunjukan Luhut sebagai Menko Polhukam ini memiliki misi tersembunyi sehingga tugas itu memang secara khusus dibebankan pada Luhut meski harus rangkap jabatan.

Mengutak-atik “kekuasaan berlebih” Luhut memang tidak gampang.

HUT ke-70, Dubes Djauhari Sebut Indonesia Middle-Income Country

MENTERI RIZAL DAN MENTERI RINI 'BERTENGKAR' 3

PADA HUT ke-70 Kemerdekaan RI, perhatian media Rusia cukup tercurah kepada Indonesia. Terbukti pada Kamis (13/8), kantor berita Rusia “Segodnya” (dahulu Ria Novosti) dan TV Russia Today (RT) menggelar jumpa pers dengan Duta Besar RI untuk Rusia, Djauhari Oratmangun guna membahas capaian hubungan bilateral Indonesia-Rusia. Jumpa pers berlangsung sekitar 2 jam dipandu moderator Konstantin Maksimov, Kepala Press Club Vostok dan dihadiri 10 jurnalis cetak, elektronik dan online.

Mengawali presentasinya, Dubes Djauhari secara khidmat membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan RI “Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaannya…

Baca: HUT... Hal 7

6

"PERANG TERBUKA" TOMMY VS MEGAWATI Nasional

9

AHOK DIINCAR BPK DAN KPK Jakarta Raya 10

www.lensaindonesia.com

Baca: Pertama... Hal 7

Pasangan Calon Walikota Surabaya yang diusung Partai Demokrat dan PAN, Rasiyo-Dhimam Abror Djuraid saat mendaftar di kantor KPU Kota Surabaya.

Rasiyo-Abror Penyelamat atau Boneka Pilkada Surabaya?

PASANGAN calon Walikota Surabaya Rasiyo-Dhimam Abbror Djuraid akhirnya mendaftarkan diri ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, Selasa (11/08/2015) sore.

Pasangan yang diusung Partai Demokrat-PAN tersebut tiba di KPU sekitar pukul 15.30 WIB. Rasiyo dan Abror yang mengenakan kemeja putih datang dengan dikawal pulu-

han pendukunganya. Dengan mendaftarnya pasangan Rasiyo-Abror ini, Pilkada Kota Surabaya terselamatkan sebab tidak jadi ditunda hingga 2017.

Maka, polemik calon tunggal pun berakhir. Sebab pasangan petahana Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana yang diusung PDI Perjuangan telah memiliki lawan tanding.

Baca: Rasiyo... Hal 7

Kedaulatan NKRI Tergadai, Purnawirawan AD Galau UUD 2002

HAMIL, RISTY TAGOR GUGAT CERAI Blitz

cocok dan bagus buat PNS. Kan take home paynya naik,” kata dia.

Pemberian THR tersebut, kata dia, di luar dari pemberian gaji ke-13 PNS yang diberikan setiap tahunnya. Dengan pemberian THR, maka PNS menerima gaji sebanyak 14 kali dalam setahun.

“Besarannya nanti. Pokoknya ada THR yang tadinya engga ada. Gaji ke-13 tetap ada,” ucapnya.

“Sekarang kan menerima gaji ke-12 terus di tambah 1 bulan gaji (ke-13). Mulai tahun depan PNS akan menerima THR sebesar satu bu lan gaji pokok,” jelasnya.

Baca: Utak-atik... Hal 7

Baca: Daging... Hal 7

Politik

Pertama Dalam Sejarah, Tahun Depan PNS Dapat THR

Peresmian PLTU Celukan Bawang Hanya Pekerja China yang Hadir Peresmian PLTU Celukan Bawang, Buleleng, Bali, yang didominasi nuansa ‘Mandarin’, menjadi bukti bahwa kedaulatan NKRI sudah tergadaikan.

PEMBANGKIT Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang di Buleleng, Bali akhirnya resmi beroperasi, Selasa (11/ 8/2015). Hanya saja peresmian ada yang ‘janggal’. Namun acara peresmian yang bertajuk Completion and Production PLTU Celukan Bawang itu sama sekali tidak melibatkan pekerja asal Indonesia.

Keseluruhan merupakan

Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok. Bahkan, petugas pemeriksa para tamu undangan merupakan pekerja asal Tiongkok.

Nuansa Tiongkok sangat terasa selama pelaksanaan acara tersebut. Sejumlah petinggi investor China Huadian Engineering Co Ltd (CHEC) ketika menyampaikan sambutan menggunakan bahasa Mandarin.

Praktis hanya Assisten Eko-

Peresmian PLTU Celukan Bawang bernuansa Mandarin.

nomi Pembangunan Provinsi Bali, Ketut Widja, yang mewakili Gubernur Bali, dan Asisten

II Setda Buleleng, Ida Bagus Geriastika, mewakili Bupati Buleleng yang menggunakan Baha-

sa Indonesia ketika sambutan.

Dari informasi yang berkembang, acara itu dilaksanakan PT CHEC perusahaan asal Tiongkok sebagai pemilik saham terbesar PLTU Celukan Bawang.

Mereka tidak melibatkan PT General Energy Bali (GEB), investor lain asal Indonesia.

Bahkan, tidak satupun perwakilan dari PT GEB yang hadir dalam acara tersebut.

General Affair PT GEB, Putu Singyen belum dapat dikonfirmasi. Saat berusaha dihubungi melalui telepon selulernya tidak ada jawaban.

Baca: Peresmian... Hal 7

EKBIS

2 Edisi 99/17 - 23 Agustus 2015

PT Semen Indonesia Bangun PLTU DI HUT ke 58, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk mengapresiasi loyalitas kerja kepada 127 karyawan yang mengabdi selama 20,25,30,35 tahun yang diberikan oleh Direktur Utama Semen Indonesia, Suparni di Wisma A.Yani-Gresik.

Suparni mengatakan, suksesnya Semen Indonesia menjadi perusahaan multinasional tak lepas dari SDM berkualitas dari perusahaan, Bagi perusahaan, karyawan merupakan pilar utama untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Sangatlah pantas jika perusahaan memberikan apresiasi ini atas pengabdian karyawan yang telah membantu membesarkan perusahaan hingga kini.

“Posisi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai market leader industri semen tanah air membuktikan jika perusahaan dikelola oleh SDM yang berkompeten.

Kekompakan dan team work di

perusahaan yang berjalan dengan baik, serta loyalitas karyawan kepada perusahaan masih melekat kuat, hal ini menjadi modal yang berharga ditengah himpitan persaingan industri semen yang semakin ketat,” ucap Suparni dalam keterangan tertulisnya yang diterima lensaindonesia.com, Sabtu, (08/08/2015).

Suparni menambahkan, awalnya PT Semen Indonesia memiliki kapasitas 250.000 ton stok semen, seiring dengan perkembangannya saat ini memiliki kapasitas 31,8 juta ton atau meningkat 12.600 persen dari kapasitas awal.

“Di tahun 2016, seiring dengan selesainya pembangunan pabrik baru di Rembang Jawa tengah dan pabrik Indarung VI di Padang Sumatera Barat maka kapasitas produksi Semen Indonesia Group akan mencapai 37,8 juta ton,” tandas Suparni.

Kali ini PT Semen Indonesia dalam proses penyelesaian berbagai proyek strategis untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Di antaranya, pembangunan packing plant di Pontianak dan Balikpapan untuk efisiensi dalam distribusi serta menekan biaya pokok penjualan.

“Dengan selesainya packing plant Pontianak dan Balikpapan di tahun ini menambah jumlah packing plant Semen Indonesia menjadi 25 buah dan mampu mendukung penyediaan semen diberbagai daerah di Indonesia,” pungkas Suparni.

Untuk menanggulangi biaya energi yang terus meningkat, perusahaan membangun Pembangkit listrik tenaga uap/Waste Heat Recovery Power Generation (WHRPG) di pabrik Tuban. WHRPG akan menghasilkan listrik sekitar 30,8 MW sehingga perusahaan

Direktur Utama Suparni melaunching produk inovasi dan proyek perusahaan.

dapat menghemat biaya sekitar Rp 120 miliar per tahun.

PT Semen Indonesia juga meresmikan proyek Waste to Zero

Project (WTZ), instalasi proses pengelolaan sampah kota di TPA Ngipik Kec. Gresik Kab. Gresik seluas 1.600 M² dilahan bekas

tambang Semen Indonesia. Untuk nilai investasinya, mencapai 13,5 M dengan kapasitas sebesar 10 ton eld per jam.

Jokowi Ancam Pecat Direksi BUMN yang Kerja Lamban Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Ka'bil Mubarok.

Sapi Potong di Jatim Melimpah KELANGKAAN sapi potong yang berimbas pada kenaikan harga daging di tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten dan Jabar dikhawatirkan bakal merembet ke Jawa Timur. Guna mengantisipasi hal itu, Komisi B DPRD Jatim minta Pemprov Jatim lewat Dinas Peternakan (Disnak) memastikan ketersediaan yang cukup baik populasi sapi maupun stok dagingnya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Ka’bil Mubarok mengatakan, langkah cepat sangat diperlukan dalam mengatasi masalah itu agar tidak dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggungjawab. Terlebih populasi sapi potong di Jatim hingga saat ini juga melimpah, bahkan terus bertambah.

“Populasi sapi di Jatim tahun 2015 tercatat sebesar 4.125.000 ekor sapi dan bulan Agustus ini populasinya naik mencapai 125 ribu ekor, jadi total saat ini sebanyak 4.250.000 ekor sapi. Sedangkan kebutuhan daging di Jatim 310.000 ton telah tercukupi setiap tahunnya.

Karena itu daging di Jatim sangat aman dan berlebih,” ungkap Ka’bil di DPRD Jatim, Senin (10/08/2015).

Sementara untuk langkah antisipasi, ia meminta Disnak segera turun dan mengecek harga di pasaran agar tak ada asosiasi pedagang sapi yang mencoba melakukan permainan harga daging. Disnak, lanjut Ka’bil, harus mendata dengan pasti jumlah populasi sapi itu ada dimana saja baik di petani maupun di pedagang.

“Tentunya kita juga tak menutup mata jika ada keluhan dari asosiasi pedagang, sampaikan kepada kami apa yang dikeluhkan. Tapi para pedagang juga harus fair melihat kuota sapi di Jatim yang memang aman ini. Jadi kami harap janganlah ada gejolak seperti itu,” papar politisi asal Fraksi PKB ini.

Selain itu, pihaknya juga menuding bahwa permainan harga daging ini sengaja dilakukan oleh para pedagang maupun importir nakal. Terlebih menjelang Hari Raya Idul Adha dimana kebutuhan daging meningkat tajam.

Terpisah, Gubernur Jatim Soekarwo juga mengimbau kepada masyarakat di Jatim agar tidak perlu panik dengan harga daging sapi di Jatim. Pasalnya harga daging di Jatim masih normal dikisaran Rp 99.800 perkilogram serta stok sapi di Jatim saat ini masih mencukupi. “Jatim masih aman, tapi kalau mogok ya silakan nanti kami (pemerintah) pasti akan mengambil langkah.

Kalau perlu ya kami akan menyembelih sendiri,” tegas sarifa pria yang akrab disapa Pakde Karwo.

Jokowi mengancam akan memecat jajaran direksi BUMN yang lamban bekerja, terutama dalam proyek infrastruktur.

PRESIDEN Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa dirinya sangat fokus dalam persoalan infrastruktur, terutama dalam perkembangan atau progres terhadap proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang diambilalih oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Jokowi mengakui, setiap adanya laporan groundbreaking proyek infrastruktur selalu difokuskan percepatan pembangunannya. Salah satu cara, dia melakukan peninjauan proyek setiap tiga bulan

sekali.

“Jadi kalau ada yang menyampaikan ke saya mengenai groundbreaking, setelah tiga bulan saya datangi, enam bulan saya datangi lagi, kalau benar, progresnya akan terlihat,” kata Jokowi di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (10/8/2015).

Jika peninjauan yang dilakukan tidak ada hasilnya, lanjutnya, ada yang salah dengan kinerjanya, bisa berasal dari direksinya bahkan bisa berasal dari seorang menterinya. Pasalnya, proyek-proyek infrastruktur nasional banyak yang ditangani oleh BUMN dan ada juga yang diambil oleh swasta.

Tidak hanya itu, Jokowi pun berjanji akan segera mengganti jajaran direksi BUMN yang lamban dalam merealisasikan proyek infrastruktur dan juga mengganti menterinya sekaligus.

“Kalau tidak ada progres, kita akan lihat kinerjanya, kalau BUMN-nya lambat harus

Jokowi didampingi Ketua OJK Muliaman Hadad meresmikan Saluran TV Pasar Modal, di Bursa Efek Indonesia Jakarta.

dilihat, direksinya yang tidak bisa kerja, saya ganti, kalau menterinya, saya ganti, saya simpel saja berpikirnya,” tambahnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kalangan pelaku pasar untuk tetap optimis ditengah lesunya perekonomian dunia.

“Kita harus tetap optimis.

Tidak usah merasa perekonomian Indonesia saja tetapi negara yang lain juga melambat dan kita masih, pertumbuhan ekonomi kita masih 5 besar dunia,” kata Presiden Jokowi.

Untuk meyakinkan para pelaku pasar, Presiden kemudian secara langsung meminta kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro

untuk menyampaikan target penyerapan anggaran kementeriannya, yang dijawab 93 persen.

Untuk lebih meyakinkan bahwa perekonomian Indonesia tetap mengalami pertumbuhan, Presiden meminta kalangan pelaku pasar untuk melihat langsung di lapangan, khususnya pembangunan infrastruktur.

“Kalau ada yang tidak percaya. Masih meragukan pembangunan infrastruktur tidak jalan, saya akan tunjukkan,” terang Presiden.

Sebelumnya Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, kecepatan penyerapan anggaran pemerintah yang menjadi andalan pertumbuhan ekonomi semester II 2015 bergantung pada tiga kementerian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPera), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perta yuanto/licom nian.

Mulai 2018, Gaji Pokok Tertinggi PNS Rp 14,3 Juta KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi sudah merampungkan draf peraturan pemerintah (PP) tentang sistem gaji dan tunjangan untuk pegawai negeri sipil. Rencananya, sistem penggajian baru ini akan efektif berlaku mulai 2018.

Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Setiawan Wangsaatmaja me-

ngatakan, saat ini draf rancangan PP tersebut dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. “Kami harapkan September depan sudah selesai dan berlaku mulai tahun anggaran 2018,” kata dia dilansir Kontan, Rabu (12/8/2015).

Sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, rumusan upah yang diterima bagi PNS alias take home pay hanya akan terdiri dari tiga kompo-

nen, yakni gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan.

Untuk gaji pokok, akan ada peningkatan rasio atau perbandingan antara besaran gaji terendah PNS dan gaji tertinggi PNS. Gaji pokok tidak lagi berdasarkan masa kerja, tetapi didasarkan pada beban kerja, tanggung jawab, dan risikonya. Saat ini, rasio gaji pokok yang berlaku mencapai 1:3,7.

Contohnya, jika gaji pokok

terendah PNS sekitar Rp 1,2 juta, gaji pokok tertinggi sebesar Rp 4,44 juta.

Ke depan, rasionya naik menjadi 1:11,9 sehingga gaji pokok tertinggi bisa melonjak Rp 14,3 juta. Penerapan sistem gaji baru akan dilakukan pada 2018 lantaran pemerintah membutuhkan persiapan untuk sosialiasi ke seluruh daerah sekaligus persiapan anggarannya di daerah.

Setiawan menjamin sistem

baru ini tidak akan menaikkan porsi belanja pegawai yang jumlahnya kini sudah mencapai sekitar Rp 270 triliun per tahun.

Terkait pemberian manfaat bagi para pensiunan PNS, “calon beleid” ini belum memiliki ketentuan yang jelas agar tidak merugikan PNS dan negara.

“Kontribusi yang dibayar negara masih perlu dihitung dan diharmonisasi lagi,” kata muh/kom Setiawan.

Bantuan Kementerian Koperasi dan UKM

Pengusaha Pemula Dikucuri Dana Hibah Rp 300 Juta PEMERINTAH lewat Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) memberikan dana hibah khusus bagi pengusaha pemula di Surabaya dan Sidoarjo. Totalnya mencapai Rp 300 juta yang disalurkan melalui Anggota DPR RI Komisi VI dari Dapil I Jatim Bambang Haryo.

“Dana hibah bagi pengusaha pemula ini merupakan program aspirasi Dapil. Kami usulkan pada Kemenkop dan UKM untuk bisa mendapatkan pendampingan kewirausahaan pemula dan dana hibah yang langsung diberikan kepada masyarakat yang ada di Dapil kami, Surabaya dan Sidoarjo,” kata Bambang Haryo saat ditemui Lensa Indonesia, beberapa waktu lalu.

Bambang Haryo menjelaskan, dana hibah yang dibewww.lensaindonesia.com

Anggota DPR RI Komisi VI Bambang Haryo (tengah baju batik) bersama pengusaha pemula di Surabaya dan Sidoarjo yang mendapat pelatihan dan dana hibah dari Kemenkop.

rikan jumlahnya total sebesar Rp 300 juta untuk 31 peserta.

Masing-masing akan mendapatkan dana sekitar Rp 5-25

juta. Besarnya jumlah dana yang diterima menyesuaikan

kegiatan usaha yang dilaksanakan. “Pemberian dana hibah ini bagus untuk tunjang UKM pemula yang potensial. Merekalah yang benar-benar menjadi tonggak ekonomi negara kita,” ujarnya.

Selain diberikan bantuan hibah untuk modal usaha, para pengusaha pemula tersebut juga diberikan pelatihan selama tiga hari. Diharapkan, setelah adanya pelatihan itu pengusaha pemula bisa memulai dan mengembangkan usahanya lebih baik lagi.

Disisi lain, pihaknya juga meminta pemerintah untuk bisa membukakan akses pasar bagi produk UKM. Pasalnya, persaingan tidak hanya dengan sesama pengusaha lokal tapi juga negara lain. Untuk itu, pemerintah juga harus bisa

merangkul negara lain agar di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) nantinya produk UKM juga bisa tetap dipasarkan dengan kualitas bersaing.

Namun hingga saat ini, Bambang Haryo yang juga pengusaha ini menilai perhatian pemerintah terhadap UKM masih kurang. “Mereka masih diberikan beban besar, misalnya pajak pendapatan satu persen. Belum usaha sudah kena pajak. Di negara lain tak kena pajak dulu, bila berkembang barulah dikenai pajak keuntungan. Ini yang perlu dibenahi di Indonesia,” tegasnya.

Sementara mengenai pinjaman perbankan untuk UKM di Indonesia juga dikenai bunga besar dari bank, bahkan diatas 20 persen. Hal itu se-

harusnya tak boleh terjadi, justru UKM harus mendapat bunga 1/3 dari bunga industri.

Dari jumlah UKM secara nasional sebanyak 53 juta dan 9 juta diantaranya ada di Jatim.

Untuk Surabaya ada sekitar 800 ribu UKM. “Mereka (UKM) harus dipertahankan karena tonggak ekonomi negara kita,” tukas politisi Partai Gerindra ini.

Diketahui, program dan hibah yang diberikan Kemenkop ini bertujuan untuk memunculkan banyak pengusaha baru agar bisa membuka peluang lapangan kerja. Totalnya ada sebanyak 48 kota/ kabupaten yang juga mendapat pelatihan khusus bagi pengusaha, ditambah dana hibah yang masing-masing daerah mendapat jatah sebesar Rp sarifa 300 juta.

3

POLITIK

Edisi 99/17 - 23 Agustus 2015

Tercium, Ada Elit yang Bermanuver Pisahkan Jokowi dengan Rakyat

Rachmat Gobel

Rachmat Gobel Dicurigai Korban Kepentingan Politik dan Mafia PRESIDEN Joko Widodo, Rabu (12/8), melakukan reshuffle terbatas, dengan mengganti lima menteri san seketaris kabinet. Salah satu yang diberhentikan adalah Rachmat Gobel. Ia dicopot dari posisinya sebagai Menteri Perdagangan (Mendag). Presiden kemudian menunjuk Thomas Trikasih Lembong sebagai penggantinya.

Publik tidak mengetahui apa kriteria yang dibuat oleh Presiden untuk menggantikan para pembantunya.

Karena itu, berbagai spekulasi dan dugaan pun bermunculan. Demikian halnya ketika Presiden mengganti posisi Rachmat Gobel.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus pun menyayangkan Presiden Jokowi yang mencopot Rachmat Gobel sebagai Mendag dan diganti dengan Thomas Trikasi Lembong.

Sebab menurut dia, kinerja Rachmat Gobel selama ini sangat positif. Gobel berusaha memperkuat peran negara dan memberdayakan Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai penyangga pangan nasional.

Selain itu, kebijakan-kebijakan Kemendag di bawah Rachmat Gobel selalu mengarah untuk melindungi produk-produk lokal dari merebaknya produk luar negeri. Karenanya, tak pelak kebijakan tersebut kerap membuat Gobel bermusuhan dengan para mafia impor.

“Saya menduga, Rachmat Gobel diganti karena banyak pihak yang tidak suka dengan dia. Ada kepentingan politik dan ekonomi. Terutama para mafia beras, gula, pakaian bekas, dan yang terakhir mafia impor daging sapi, di mana ia memberikan wewenang kepada Bulog langsung untuk mengimpor daging sapi, dan tidak lagi kepada importir swasta, bahkan ia mengancam untuk mempidanakan para penimbun sapi bila terbukti sebagai penyebab dari meroketnya daging sapi baru-baru ini,” ujarnya.

Lucius menambahkan, Presiden Jokowi juga tidak menjelaskan kriteria secara utuh ketika menggantikan para pembantunya tersebut, apakah karena dari prestasi atau kepentingan tertentu.

“Kalau kriterianya adalah prestasi, tentu banyak menteri yang lain yang mesti dicopot,” tukasnya. rus

Rekening Calon Kepala Daerah Incumbent Diberi Bendera Merah BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencium aroma mahar politik untuk dapat dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015. Makanya, Bawaslu telah meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri rekening calon kepala daerah.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengakui pihaknya memang memperhatikan rekening para calon kepala daerah.

“Rekening calon incumbent sudah kita kasih bendera merah. Itu sudah otomatis akan diper-hatikan,” kata Agus Santoso, Selasa (11/8).

Menurutnya, sebanyak 60 persen kepala daerah tersangkut kasus hu-kum, khususnya kasus korupsi.

Makanya perlu diperhatikan.

“PPATK sudah membuat memorandum of understanding (MoU) dengan KPU dan Banwaslu. Kami sudah melaku-kan rapat koordinasi, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri. Untuk mendeteksi praktik mahar politik maupun transaksi mencurigakan dalam proses pelaksanaan pilkada, PPATK tidak bisa bekerja sendiri. Perlu kerja sama dari berbagai pihak, termasuk penyelenggara pilkada dan masyarakat,” lanjutnya.

Inti dari MoU dan rapat koordinasi tersebut, imbuhnya, untuk memantapkan lagi sharing informasi.

Pihaknya sudah meminta kepada KPU agar para calon kepala daerah itu memberikan rekening dana kampanye. Selama ini pihaknya juga masih menunggu laporan, dan masukan dari Banwaslu, Panwaslu Daerah dan masyarakat.

Sebaliknya, kata Agus, jika PPATK mendeteksi transaksi mencuriga-kan di Pilkada, maka harus ada trigger. Trigger itu bisa dari berbagai pihak. Misalnya, ada laporan mengenai tran-saksi yang mencurigakan, ada laporan dari BPKP mengenai uang tunai, ada sharing dari Bawaslu atau KPU. Bawaslu juga meminta agar dana kampanye dibuat setransparan mungkin. “Kalau untuk transparansi, KPU bagusnya mensyaratkan dana kampanye masingmasing itu dipublikasikan saja, sehingga menjadi transparan. Kalau nggak mau, ya silakan saja. Nanti masyarakat nggak usah pilih, kan gitu. Ini bukan rekening pribadi yang dipub-likasikan secara transparan, tapi dana kampanye,” urainya.

Dana kampanye yang dipublikasikan itu bisa lewat website masing-masing atau lainnya. Dalam pilkada ada empat pihak yang terlibat. Yakni partai poli-tik, calon, penyelenggara, dan pemilih. Keempat pihak itu harus menjaga integritas.

Bawaslu juga berharap khususnya untuk calon incumbent, harus benar-benar bersih. “Calon incumbent itu sudah kita kasih bendera merah itu rekeningnya, sebagai PEP; politically exposed person.

Itu sudah otomatis akan diperha-tikan, karena sudah kita kasih bendera merah,” pungkasnya. hrm

PERAN Kepala Staf Kepresiden tidak seharusnya dikerdilkan dengan posisi berada di bawah Seskab maupun Sesneg.

"Malah, peran KSP harus dimaksimalkan secara independen menjadi jaringan mata dan telinga Presiden untuk menerobos sumbatan saluran aspirasi rakyat karena sistem birokrasi yang berliku," kata

Koordinator Nasional Duta Jokowi, Joanes Joko?, dalam keterangan beberapa saat lalu Jumat, (14/8).

Untuk itu, ungkap Joanes, kepemimpinan KSP pasca Luhut Panjaitan harus dilanjutkan oleh figur dari barisan relawan yang memiliki kemampuan mumpuni dalam kepemimpinan. Loyalitas dia juga harus telah teruji secara

konsisten berjuang bersama mendukung Presiden Jokowi baik sebelum maupun sesudah pilpres.

"Figur relawan yang mampu menggerakkan jaringannya bekerja secara nasional untuk memastikan bahwa program-program pemerintah yang didasari semangat Nawacita benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,"

tegasnya.

Ia menambahkan, pasca reshufle kabinet muncul wacana penggabungan Kantor Staf Presiden (KSP) di bawah Seskab maupun Sesneg.

"Wacana ini hanyalah manuver sekelompok elit politik yang ingin menjauhkan Presiden Joko Widodo dari denyut, nafas dan suara rakyat," demi ysa kian Joanes.

Joko Widodo

Gara-gara Garuda, Menteri Rizal dan Menteri Rini ‘Bertengkar’ Menko Kemaritiman Rizal Ramli melarang penambahan pesawat karena memiliki hubungan emosional dengan Garuda Indonesia.

Sebaliknya Menteri BUMN Rini Soemarno mengisyaratkan tidak boleh ada pihak mencampuri urusan bisnis Garuda Indonesia.

USAI dilantik jadi Menko Kemaritiman, Rizal Ramli langsung membuat gebrakan.

Ia berencana mengubah kemenko yang dipimpinnya menjadi Menko Maritim dan Sumber Daya. Niat ini pun sudah mendapatkan lampu hijau dari Presiden Joko Widodo.

“Presiden sudah setuju, esensinya kementerian ini diubah namanya menjadi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya,” kata Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, seusai serah terima jabatan di BPPT, Jakarta, Kamis (13/8/ 2015).

Alasannya, kemenko ini selain sektor perikanan dan maritim kementerian ini juga mengkoordinasikan sektor pariwisata, perhubungan serta sektor energi sumber daya

dan mineral (ESDM).

Mantan Menko Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid itu mengatakan pihaknya akan menambah dua departemen di sektor riil untuk bergabung di bawah koordinasi Kemenko Maritim dan Sumber Daya.

“Nanti tanyakan ke Presiden departemen mana saja. Pada esensinya, kami ingin menggabungkan kekuatan sektor riil karena sektor inilah yang mampu membuka lapangan kerja banyak,” tukasnya.

Tidak hanya itu, Rizal juga langsung membuat friksi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno terkait rencana pembelian pesawat Airbus A3550 oleh Garuda Indonesia yang tak seharusnya terjadi.

Rizal meminta agar PT Garuda Indonesia Tbk membatalkan penambahan pesawat.

Dia mengaku telah menggagas pembatalan rencana pembelian pesawat Airbus A350 oleh Garuda Indonesia.

“Minggu lalu, saya ketemu Presiden Jokowi. Saya bilang, Mas, saya minta tolong layanan diperhatikan. Saya tidak ingin Garuda bangkrut lagi karena sebulan yang lalu beli pesawat dengan pinjaman 44,5 miliar dollar AS dari China Aviation Bank untuk beli pesawat Airbus A350 sebanyak 30 unit. Itu hanya cocok untuk Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa,” ujarnya.

Menurut dia, rute internasional yang akan diterbangi oleh Garuda Indonesia tidak menguntungkan. Pasalnya, sa-

Rizal Ramli

Rini Soemarno

at ini, maskapai di kawasan ASEAN yang memiliki rute internasional ke Amerika Serikat dan Eropa, yaitu Singapore Airlines, punya kinerja keuangan yang kurang baik.

Hal yang sama juga terjadi pada Garuda Indonesia. Menurut dia, rute internasional Garuda ke Eropa selalu membuat maskapai BUMN itu merugi karena tingkat keterisian penumpangnya hanya 30 persen. Oleh karena itu, ketimbang mengembangkan bisnis penerbangan rute internasional, lebih baik Garuda membeli pesawat Airbus A320 dan memilih fokus menguasai bisnis penerbangan domestik dan regional Asia.

“Kita kuasai dulu pasar regional lima sampai tujuh tahun ke depan. Kalau sudah kuat, baru kita hantam. Presiden setuju (pembatalan pembelian pesawat Airbus A350), dan kami panggil direksi (Garuda), dan batalkan supaya ganti,” kata Rizal.

Rizal mengaku memiliki hubungan emosional dengan Garuda Indonesia. Pasalnya, saat dia menjabat sebagai Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, Garuda saat itu tak mampu membayar utang kepada konsorsium bank Eropa sebesar 1,8 miliar dollar AS. Saat itu, kata dia, pihak Eropa mengancam akan menyita semua pesawat Garuda. Akhirnya, dia mengirim surat grasi ke Frankfurt, Jerman, untuk balik menuntut konsorsium bank Eropa itu karena menerima bunga dari kredit dengan ekstra 50 persen.

Setelah dituntut balik, akhirnya para bankir meminta damai dan sepakat merestrukturisasi utang Garuda. Karena pengalaman itulah, Rizal tak mau Garuda membeli perawat Airbus A350 untuk penerbangan ke Amerika dan Eropa.

Terlebih lagi, kata dia, dana pembelian itu juga meminjam dari China Aviation Bank.

Sebaliknya, Menteri BUMN Rini Soemarno mengisyaratkan tidak boleh ada pihak yang mencampuri urusan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk, selain Menko Perekonomian, dengan posisi bahwa Kementerian Keuangan bertindak selaku pemegang saham perusahaan milik negara, dan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

“BUMN itu (Garuda) jelas di bawah Kemenko Perekonomian, bukan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Jadi, jangan ada yang mencampuri Garuda di luar Kemenko Perekonomian,” kata Rini sebagaimana dikutip Antara, Kamis (13/8/ 2015).

Menurut Rini, saat ini Garuda sedang mengembangkan usaha sehingga penanganan harus dilakukan secara menyeluruh.

Rini mengaku belum mendengar secara langsung pernyataan Menko Kemaritiman Rizal Ramli itu. “Apa dasarnya (Rizal Ramli) bicara seperti itu? Apa dasarnya cancellation (pembatalan) itu? Saya rasa, janganlah bicara tanpa dasar.

Segala sesuatunya, bicara, itu harus dengan dasar atau jangan sembarangan,” kata Rini.

Ia menjelaskan, Garuda adalah perusahaan publik yang harus bertanggung jawab kepada masyarakat luas. “Apaapa yang akan dilakukan di Garuda tentu tidak bisa langsung diputuskan begitu saja.

Harus ada dasar atau tidak sembarangan dalam bicara,” licom/ans/kom kata Rini.

Mendagri Angkat Pjs untuk Daerah Pilkada Tertunda

Pansel Loloskan 19 Capim KPK

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan mekanisme penunjukkan dan masa jabatan Plt maupun Pjs untuk daerah yang tak bisa melaksanakan pilkada serentak telah diatur.

Yaitu dalam peraturan perundang-undangan baik itu UU Pilkada, UU Pemda, UU Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Peraturan Pemerintah PP (PP) No. 49/2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

“Bisa diperpanjang (lebih dari dua tahun) tidak masalah berdasarkan keputusan presiden kalau Gubernur. Kalau Walikota/Bupati oleh Mendagri,” ujar Tjahjo Kumolo di gedung DPR Ri, Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Mantan anggota DPR ini mengungkapkan, munculnya calon tunggal di beberapa daerah ini bukan karena kesalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan pendaftaran calon kepala daerah. Sebab, katanya, sampai dibukanya masa perpanjangan waktu pendaftaran untuk kedua kalinya bagi calon tunggal pada 9-11 Agustus lalu, dari tujuh daerah saat ini masih tersisa empat daerah.

Sehingga, tambahnya,

PANITIA Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengadakan seleksi tahap keempat yang berisi tes wawancara dan kesehatan.

Seleksi digelar selama tiga hari pada 24 sampai 26 Agustus 2015.

“Tes selanjutnya dilakukan 24, 25, 26 Agustus. Itu nanti dibagi, ada yang kesehatan dulu, baru wawancara. Ada yang wawancara dulu baru

apabila nantinya setelah pengumuman penetapan cakada ditetapkan oleh KPU pada 24 Agustus mendatang kembali terdapat calon tunggal di 78 daerah karena hanya memiliki dua pasangan calon, maka masa perpanjangan yang kembali dibuka oleh KPU selama tiga hari untuk daerah tersebut akan teratasi.

“Dari 269 daerah sampai tersisa empat (yang punya calon tunggal), itu harus fair bahwa KPU tidak gagal. Bahkan, sampai diperpanjang yang ketiga pun diharapkan ada kesadaran daerah dan ternyata Surabaya, Pacitan bisa. Ternyata empat daerah tidak mampu. Ini bukan aspek kegagalan,” tegasnya.

Terkait adanya desakan agar UU Pilkada di revisi untuk mengakomodir calon tunggal tetap dapat ikut Pilkada serentak di 2015, Tjahjo mengatakan, pihaknya akan menunggu Mahkamah Konstitusi (MK) memutus gugatan uji materi atau judical review (JR) yang sudah diajukan oleh calon tunggal di empat daerah tersebut.

“Katanya 4 daerah yang calon tunggal ajukan gugatan ke MK agar bs di ikutkan Pilkada serentak,” ujarnya.

Dikatakan dia bahwa pemerintah sudah menegaskan tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) agar daerah yang masih memiliki calon tunggal tidak ditunda pelaksanaan Pilkada serentaknya ke 2017.

Sebab, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah mempersiapkan kekosongan kepemimpinan di daerah tersebut dengan menunjuk pelaksana tugas (plt) maupun pejabat sementara (pjs) kepala daerah yang masa jabatannya bisa lebih dari dua tahun.

“Sampai detik ini negara tidak melihat adanya 4 daerah itu sebagai kegentingan yang memaksa, karena 4 daerah ini kalau bagaimana keputusannya kita sudah siapkan pejabat (pj) bisa diperpanjang (lebih dari 6 bulan) tidak masalah,” jelasnya.

Mendagri mencontohkan, Rano Karno sebelum dilantik sebagai Gubernur Banten definitif (tetap) karena Ratu Atut Chosiyah tersangkut masalah hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beliau diangkat sebagai Plt lebih dari tiga tahun. Sehingga, sambungnya, berbagai kebijakan strategis di daerah tidak terganggu dengan adanya Plt maupun Pjs. “Rano Karno Plt hampir 3 tahun baru dilantik. Memang kalau ambil kebijakan strategis harus konsul dengan dg Mendagri,” pungkasnya.

kesehatan,” kata Juru Bicara Pansel KPK, Betti S. Alisjahbana, ditemui di Gedung KPK, Kamis (13/8/15).

Pihak Pansel Capim KPK saat ini sedang melakukan pemeriksaan hasil dari catatan-catatan dari seluruh peserta yang lolos di dalam uji seleksi. Dari hasil tersebut, Betti mengungkapkan bahwa bisa dijadikan bahan untuk wawancara ditahap keempat licom ini.

NAMA KE-19 CALON PIMPINAN KPK JILID IV YANG TELAH LOLOS 1. Ade Maman Suherman (Ketua Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Univesitas Jenderal Sudirman) 2. Agus Rahardjo (Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa) 3. Alexander Marwata (Hakim Ad Hoc Topikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) 4. Brigjen Basaria Panjaitan (Widyaiswara Madya Sespimti Polri) 5. Budi Santoso (Komisioner Ombudsman) 6. Chesna Fizety Anwar (Direktur Kepatugan Standard Chartered Bank) 7. Firmansyah TG Satya (Konsultan Keuangan) 8. Giri Supradiono (Direktur Gratifikasi KPK) 9. Mayen (Purn) Hendardji Soepandi (mantan Komandan Pusat Polisi Militer) 10. Jimly Asshidiqie (Ketua Dewan Penasihat Komnas HAM) 11. Johan Budi Sapto Pribowo (Pelaksana Tugas Pimpinan KPK) 12. Laode Muhammad Syarif (Rektor Universitas Hasanudin Makasar) 13. Muhammad Gudono (Ketua audit UGM) 14. Nina Nurlina Pramono (Direktur Eksekutif Pertamina Foundation) 15. Saut Situmorang (Staf Ahli BIN) 16. Sri Harijati (Direktur Perdata Kejaksaan Agung) 17. Sujarnarko (Direktur Pembinaan Jaringan Kerjasama Antaf Komisi dan Instansi KPK) 18. Surya Tjandra (Dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya) 19. Irjen Yotje Mende (mantan Kapolda Papua)

www.lensaindonesia.com

4

HUKRIM

Edisi 99/10 - 23 Agustus 2015

Pemerintah Belanda Selidiki Lolosnya 6,1 Kg Sabu ke Indonesia

Bart Stapert hadir dalam persidangan di PN Surabaya.

PTUN Surabaya Menangkan Gugatan Sengketa Gunung Kelud Pemkab Kediri SENGKETA wilayah Gunung Kelud akhirnya menemui titik terang setelah Majelis Hakim PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Surabaya memenangkan Pemkab Kediri.

Dalam sidang yang digelar, Rabu (12/8/2015) itu, Majelis Hakim PTUN Surabaya yang diketuai Hakim Anna L Tewernusa membacakan putusannya. “Menolak eksepsi tergugat (Gubernur Jawa Timur) dan turut tergugat (Bupati Blitar). Mengabulkan seluruh gugatan penggugat (Bupati Kediri),” ujarnya dalam persidangan.

Majelis Hakim PTUN Surabaya juga mewajibkan tergugat mencabut surat keputusan Gubernur Jatim nomor 118/113/KPTS/014/2014 tentang perselisihan batas wilayah antara Kediri dan Blitar di kawasan Gunung Kelud.

Dengan adanya putusan ini, maka lahan di kawasan Gunung Kelud yang selama ini menjadi sengketa antara Pemkab Blitar dan Pemkab Kediri, menjadi hak Pemkab Kediri.

Namun putusan Hakim PTUN Surabaya itu belum incracht karena tergugat dan turut tergugat diberi waktu 14 hari apakah memutuskan menerima atau banding. “Kami lapor ke pimpinan dulu,” ujar salah satu tim kuasa hukum Gubernur Jatim, usai sidang.

Sedangkan Tachid, kuasa hukum Bupati Kediri yang memenangkan gugatan ini mengaku masih menunggu tanggapan dari tergugat dan turut tergugat. “Kami tunggu langkah dari tergugat,” cetusnya. ian

PEMERINTAH Belanda menyatakan akan melakukan penyelidikan mendalam terkait lolosnya 6,1 kilogram sabu-sabu yang dibawa warganya, Ali Tokman, ke Indonesia dan tertangkap di Surabaya.

Hal itu diungkap Bart Stapert, kuasa hukum Pemerintah Belanda yang ditunjuk Duta Besar setempat, dalam sidang di PN Surabaya, Rabu (12/8/ 2015).

Bart Stapert dihadirkan sebagai saksi ahli dari pihak terdakwa. Dia menyebut Kepolisian Belanda tengah menyelidiki lolosnya Narkoba Rp 17 miliar itu dari pengawasan di

Bandara Belanda. “Sedang dilakukan penyelidikan oleh Kepolisian setempat terkait kasus tersebut,” ujar penerjemah menerjemahkan pernyataan Stapert.

Stapert melalui keterangannya, mengakui ada beberapa hal yang sampai menyebabkan lolosnya sabu-sabu yang dibawa Ali Tokman. Dia berharap pemerintahnya bisa menolong Ali dan Fredy melalui penyelidikan yang tengah berlangsung.

Sayangnya, menurut Bart Stapert jika menelisik aturan hubungan dua negara, Belanda tidak berhak mencampuri

urusan proses hukum yang berlangsung di Indonesia.

Dengan begitu, Belanda melalui kepolisian setempat ingin membantu mengawal berjalannya kasus ini dengan melakukan penyelidikan tersendiri. “Belanda tidak bisa campuri hukum Indonesia, kami hanya menolong dengan menyelidiki apa yang terjadi,” urainya melalui penerjemah.

Perlu diketahui, kasus ini terkuak saat Ali Tokman kedapatan membawa Narkoba jenis Methylene Dioxy Meth Amphetamine (MDMA) dengan berat bruto 6.150 gram yang akan diselundupkan ke

Heri Wijayanto, polisi gadungan diciduk karena simpan sabu dalam kamar kos berikut seragam Polri.

www.lensaindonesia.com

ransel yang diduga berisi barang terlarang.

Dari pemeriksaan petugas, ditemukan kotak kemasan berisi clumping cat litter (pasir buatan untuk pembuangan kotoran kucing)., *Setelah diperiksa, ternyata tas tersebut berisi bubuk berwarna coklat yang dicurigai sebagai MDMA, dengan total harga sekitar Rp 2 miliar dan dengan nilai jual, total Rp 17,220 miliar., Selain Ali Tokman, polisi menangkap pula tiga tersangka lainnya, yakni Alfon (44), warga Pondok Laguna, Fredy Tedja Abdi (40), warga Darmo Satelit 2 dan Rendy (39). ian

Anggota DPRD Bangkalan Ditipu Wakil Ketua DPRD Jatim Gadungan Untuk memuluskan aksinya, tersangka memperkenalkan diri sebagai Iskandar, Wakil Ketua DPRD Jatim juga dari Partai Demokrat.

POLDA Jatim berhasil menangkap tersangka penipuan berinisial SI. Modus yang digunakan tersangka yakni dengan menyamar sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim, Ahmad Iskandar, untuk menipu anggota DPRD Bangkalan bernama H Uyut.

Penipuan yang dilakukan SI dengan menggunakan ponsel ini berhasil mengeruk uang H Uyut hingga Rp 111 juta.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono menandaskan, setelah mendapatkan laporan kasus penipuan dari korban, anggota DPRD Bangkalan,

petugas melalui tim cyber crime berhasil melacak nomor telpon yang digunakan pelaku.

Dari sini, polisi berhasil mendapatkan identitas dan juga lokasi pelaku. “Pelaku berhasil kami tangkap saat berada di Jember,” tandasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, tersangka SI sengaja mencari korban penipuan dengan mengacak nomor telpon. Pada 7 Juli lalu, kebetulan yang berhasil dihubungi adalah anggota DPRD Bangkalan dari Partai Demokrat. Untuk memuluskan aksinya, tersangka juga memperkenalkan dirinya bernama Iskandar, Wakil Ke-

tua DPRD Jatim juga dari Partai Demokrat.

Hubungan lewat telepon itu terus terjadi, yang kemudian tersangka menawarkan program Kelompok Masyarakat (Pokmas). Karena merasa yakin jika yang menghubungi korban adalah Wakil Ketua DPRD Jatim, maka korban setuju menerima tawaran program Pokmas tersebut. Kemudian tersangka meminta korban untuk membuat proposal.

Dengan alasan untuk mempermudah pengajuan program tersebut, tersangka juga menawarkan pembuatan proposal dengan biaya pembuatan proposalnya Rp 500 ribu per proposal. Saat itu, tersangka menerima 300 proposal yang akan dibuat, untuk selanjutnya tersangka mengirimkan nomor rekening ke korban.

“Untuk yang pertama kali, korban mentransfer Rp 1,5 juta. Transfer ini terus berlanjut hingga empat kali dan totalnya mencapai Rp 111 juta,” terang Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono.

Kasus ini terkuak, ketika tidak ada kabar dari tersangka, apakah program itu akan tetap berlanjut atau tidak. Ketika korban mencoba untuk menghubungi ke nomor telpon yang biasa digunakan tersangka, korban sudah tida mendapatkan jawaban, nomor yang digunakan itu mati. Dari sinilah, korban mulai curiga, kemudian dia melaporkan peristiwa itu ke Polda Jatim.

“Uang hasil penipuan itu sudah digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membeli mobil, perhiasan dan juga untuk kebutuhan lainnya,” sambung Kombes Pol Raden

Yusuf Pribadi, tersangka ke 9 kasus korupsi DAK Ponorogo.

Debt Collector Ngaku Anggota Polisi Dibekuk BNNP Jatim BNNP Jatim menciduk Heri Wijayanto (33), debt collector yang mengaku sebagai polisi, di sebuah kos eksekutif Metro House kamar 202 Jl Dukuh Kupang Barat 52, Kamis (13/8/2015).

Saat petugas BNNP Jatim mendatangi kamarnya untuk melakukan razia tempat kos, debt collector ini dengan lagak sok menolak diperiksa dan mengaku sebagai anggota polisi dinas di Pam Obvit Polrestabes Surabaya atas nama Brigadir Denny Fajar.

Petugas BNNP Jatim yang sempat melirik isi dalam kamas kos juga melihat seragam Polri dengan emblem Pam Obvit Polrestabes Surabaya atas nama Brigadir Denny Fajar.

Namun petugas BNNP Jatim yang terlanjur curiga terus mencecar debt collector ini dengan berbagai pertanyaan terkait Kepolisian. Polisi gadungan yang tinggal di Jl Tanjung Sadari 77 ini akhirnya tak berkutik.

Melihat lawan bicara mulai gelagapan, petugas BNNP Jatim langsung merangsek masuk dan melakukan penggeledahan. Hasilnya, selain ditemukan seragam Polri, juga ditemukan Senpi jenis Air Soft Gun, poket sabu di selipan tisu, serta pipet dan korek yang sempat dibuang ke tempat sampah.

Polisi gadungan ini akhirnya mengaku bukan polisi. Sedangkan seragam Polri itu diakui milik temannya. “Itu seragam punya teman, kami tadi tidak melakukan (pesta Narkoba)),” ucap debt collector ini sambil terus menunduk.

Setelah dilakukan tes urine, diduga kuat polisi gadungan ini positif memakai Narkoba jenis sabu dan ineks. rofik

Surabaya melalui Bandara Internasional Juanda. *Penangkapan bermula dari kecurigaan petugas bandara terhadap penumpang Pesawat Singapore Airlines yang mendarat di Bandara Juanda pada Jumat (12/12), sekitar pukul 09.05 WIB lalu., *Pesawat dengan nomor flight SQ 930 itu, melakukan perjalanan dengan rute Belanda-Brusel/Belgia- Milan/ Italia-Sin/Singapore-Sub/ Surabaya landing di Terminal 2 Bandara Juanda. *Kemudian petugas melakukan pemeriksaan XRay dan mendapati tas koper warna hitam dan

Kejari Ponorogo Jebloskan Tersangka ke 9 Kasus DAK TIM penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo akhirnya menahan Yusuf Pribadi salah satu tersangka kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012 dan 2013 Dinas Pendidikan (Dindik) dalam proyek pengadaan alat peraga sekolah senilai Rp 8,1 miliar, Selasa (11/08/2015).

“Hasil penyidikan dan pengembangan serta pemberkasanya sudah final, hari ini kita lakukan penahanan terhadap YP,”ucap Kajari Ponorogo Sucipto ditemui diruang kerjanya.

Dikatakan Sucipto, penahanan mantan pelaksana tugas (Plt) Sekdakab Ponorogo ini karena dalam fakta persidangan yang digelar beberapa waktu lalu di Pengadilan Tipikor Surabaya dan pendalaman dari hasil pemeriksaan saksi-saksi menunjukan bahwa semua sudah jelas jika tersangka ke 9 ini turut menikmati uang dari dugaan korupsi DAK sebesar Rp 1, 195 miliar.

“Dari fakta persidangan dan pemeriksaan saksi yang sudah didalami semua sudah klop serta terbukti jika Yusuf Pribadi turut menikmati uang dari kasus korupsi DAK sebesar Rp 1,195 miliar,”ucap Sucipto kepada Lensa Indonesia.

Kedatangan staf ahli Bupati yang merangkap Asisten I ( perekonomian dan kesra) di kantor Kejari Ponorogo ini sempat molor 30 menit dari surat panggilan yang dikirimkan kepa-

danya. Dalam undangan tertulis panggilan pukul 08.30 namun dengan didampingi 2 pengacaranya tersangka baru tiba di kantor Kejaksaan Negeri Ponorogo pukul 09.00 WIB. Sedianya tersangka YP hanya akan menjalani pemeriksaan perdananya dengan status sebagai tersangka, namun setelah menjalani pemeriksaan dan dicecar 38 pertanyaan, Yusuf langsung dikirim ke Rutan kelas IIB Ponorogo untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari.

Tersangka ditahan berdasarkan surat perintah penahanan no.25/ 05.24/fd.1/08/2015.

Usai pemeriksaan, saat keluar dari ruang penyidik YP enggan menjawab pertanyaan yang dilontarkan para awak media yang sudah menunggu dari pagi.

“Saya ini orang susah, jangan tanya-tanya mas, tanya ke jaksa saja ya,”ucap Yusuf singkat.

Sementara itu Indiantoro penasehat hukum tersangka, dengan ditahanya klienya ini, pihaknya akan membuktikanya dalam persidangan. Dikatakanya tindakan yang dilakukan penyidik tersebut berdasar pada dua alat bukti.

“Mereka punya dua alat bukti yang cukup, sehingga diambil tindakan seperti itu,”terang Indiartoro.

Dikatakan Indiartoro, dalam kasus ini jaksa sudah bersikap profesional dan tidak tebang pilih,

semua telah disikapinya sama.

Selain itu, Indiartoro berkeyakinan jika klienya tidak menerima dan tidak turut menikmati uang dalam kasus DAK ini, selain utang piutang dengan Nur Sasongko sebesar Rp 150 juta.

“Klien kami sepeserpun tidak menerima, kecuali utang piutang dengan Nur Sasongko,”urainya.

Penyidik menjeratnya dengan Undang -Undang korupsi No 33 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan kesatu primer pasal 2 ayat(1) jo. Pasal 18 ayat (1) a, b jo . pasal 18 ayat (2), (3) UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 jo pasal 55(1) ke 1 KUHP. Subsidair pasal 3 jo. Pasal 18 ayat(1) a, b jo. Pasal 18(2), (3) UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 jo pasal 55(1) ke-1 KUHP. Kedua primair pasal 12 huruf (b) UU RI No. 20 Tahun 2001 Jo pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidair pasal 11 UU RI No. 20 Tahun 2001 jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atas perbuatannya tersebut, tersangka akan dikenai hukuman minimal 4 tahun penjara. arso

Prabowo Argo Yuwono.

Polda Jatim saat ini masih berusaha mengembangkan kasus ini, sebab tidak menutup kemungkinan ada korban lainnya. Dalam pengungkapan kasus, Polda berhasil mengamankan ponsel yang digunakan untuk melakukan penipuan, mobil, STNK, dua buah perhiasan emas dan tiga buku rekening serta ATM dari bank berbeda atas nama Iskandar, Ahmad Noercholis Wijaya dan M Romli Setyawan.

Sementara tersangka mengaku bahwa dia mendapatkan nomor korban itu secara kebetulan dengan mengacak beberapa nomor. Tersangka juga mengaku penipuan yang dilakukan tersangka ini baru pertama kali. Tersangka juga mengaku tidak kenal dengan Iskandar dan juga korbannya. ian

Kepala Kemenag Jombang jadi Tersangka Korupsi PENETAPAN tersangka oleh Kejaksaan Negeri Surabaya terhadap Kepala Kementerian Agama Kabupaten Jombang mendapat apresiasi masyarakat. Seperti yang diberitakan Rabu (12/08), Kepala Kemenag Jombang, Syaifullah Anshari, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Surabaya dalam perkara dugaan korupsi dana operasional KUA sebesar Rp 600 juta, saat dirinya menjabat Kepala Kemenag Surabaya.

Hal itu diungkapkan Aan Anshari, Direktur LINK (Lingkar Indonesia Untuk Keadilan) merasa prihatin sekaligus bahagia mendengar telah ditetapkannya SA sebagai tersangka dugaan kasus korupsi, saat berdinas di Kemenag Surabaya. Keprihatinan ini lebih disebabkan oleh begitu tingginya ekspektasi publik terhadap Kemenag sebagai institusi yang identik dengan berlakunya moral agung dan etika luhur agama.

Berbagai dugaan praktek koruptif dan manipulatif menyeruak dari kantor ini. “Saya bahagia kejaksaan telah berani melakukan upaya bersih-bersih agar citra institusi ini kembali bersih dan terhormat. Penetapan ini sangat saya apresiasi pada saat Kejari Jombang dan Polres Jombang “adem ayem” kinerjanya menyikapi berbagai tudingan miring terhadap kantor ini,” ujarnya, Kamis (13/8/2015).

Ia menjelaskan, beberapa waktu yang lalu pihaknya pernah mendengar adanya ‘penyunatan’ dana sertifikasi guru. Tidak hanya itu, di Kabupaten Jombang juga pernah digegerkan ambruknya atap MTsN Ngrembang Rejoagung, (Sabtu,7/5/2011). Tidak kurang 60 siswa terluka. Kasus hukum tersebut raib entah kemana.

Anshari mengungkapkan, akhir Desember 2013, giliran atap bangunan MAN Keboan jebol, padahal baru saja dibangun. Polres sudah memeriksa banyak orang dan telah menetapkan tersangka, namun nihil kelanjutannya. Bahkan kabarnya salah satu tersangkanya masih berdinas aktif.

Pertengahan Januari 2015 tangga sekolah MIN Kauman juga ambruk, setidaknya 7 siswa jadi korban. Akan tetapi publik tidak pernah mendengar ada proses hukum. “Saya mendukung upaya penegak hukum di Jombang untuk tidak ragu menindak berbagai kasus korupsi, utamanya di Kemenag Jombang,” jelas Anshari yang juga aktif sebagai Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Jombang. obi

SOROT

5 Edisi 99/17 - 23 Agustus 2015

KERETA CEPAT MILIK SIAPA PALING BAIK Tiongkok dan Jepang kini tengah intens mendekati Indonesia.

Kedua negara itu berebut untuk menggarap proyek ambisius kereta api cepat JakartaBandung. Kereta cepat milik siapa yang paling baik?

DUA negara, Tiongkok dan Jepang berebut memenangkan proyek pembangunan kereta cepat, atau high speed railway (HSR) untuk tujuan Jakarta menuju Bandung.

Keduanya sudah melakukan uji kelayakan dan menyerahkan proposal masing-masing pembangunan kereta cepat kepada Presiden Joko Widodo. Mereka menawarkan

bantuan pembiayaan, teknologi, dan bahan baku yang dimiliki untuk mendapatkan tender mega proyek tersebut.

Pemerintah Tiongkok, terlihat bergerak gesit mendekati pemerintah Indonesia. Menteri Pembangunan Nasional dan Reformasi Tiongkok Xu Siaoshi sudah menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Senin (10/8/2015), untuk menyampaikan hasil studi kelayakan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Esoknya, Selasa (11/8/2015), Siaoshi menyambangi kantor Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Andrinof Chaniago, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Tiongkok menyerahkan proposal, dengan menawarkan kucuran dana senilai US$5,5 miliar, atau Rp72 triliun untuk proyek kereta api cepat listrik ini.

Padahal, sebelumnya Pemerintah Indonesia sudah lebih dulu me-

nandatangani komitmen pembuatan studi kelayakan proyek kereta api cepat dengan Jepang. Bahkan, Jepang sudah melakukan studi kelayakan pada 2014.

Namun, Jokowi masih membutuhkan masukan dari konsultan, kereta cepat milik siapa yang paling baik. Setelah mendapat masukan, maka Presiden akan segera memutuskan mana di antara Jepang dan Tiongkok yang akan menggarap proyek HSR. “Kereta cepat pada akhir bulan ini akan kami putuskan, setelah melalui tahapan assesment dari konsultan yang akan memberikan masukan pada pemerintah,” kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/8/2015).

Jokowi ingin melihat mana yang paling baik dari sisi biaya, teknis, konstruksi, dan teknologinya. Selain itu, pemerintah juga menghitung mengenai kerja sama jangka panjang, serta kandungan lokal.

RAYUAN TIONGKOK LALU, kenapa Indonesia membutuhkan kereta cepat JakartaBandung? Padahal, Jakarta-Bandung sudah memiliki moda transportasi kereta api, pesawat, dan kendaraan bermotor, seperti mobil, atau bus dengan jalur tol, sehingga jarak tempuh cukup cepat.

Proyek kereta api cepat JakartaBandung ini merupakan awal proyek-proyek ambisius untuk membangun kereta api cepat sepanjang pulau Jawa. Kereta api cepat menjadi penting bagi pergerakkan ekonomi dan mobilitas urbanisasi.

Profesor dari Universitas Peking, Fan Gang, menyatakan infrastruktur seperti kereta api cepat melipatgandakan permintaan, sehingga meningkatkan produktivitas.

Pengembangan infrastruktur perkotaan kereta api cepat menjawab syarat mendasar bagi industrialisasi untuk membangun permintaan, yaitu urbanisasi.

Bila kereta api dengan kecepatan 300 kilometer per jam ini jadi, waktu tempuh Jakarta ke Bandung pun semakin singkat hanya 37 menit, dan menjadi solusi kemacetan di kedua kota.

Hal ini akan memberikan efisiensi waktu dan energi, serta meningkatkan pergerakan orang antara Jakarta dan Bandung secara signifikan.

Tiongkok berusaha merayu pemerintah Indonesia agar menang dalam kerja sama pembangunan proyek ini. Tiongkok menawarkan proyek kereta api cepat tersebut dengan nilai investasi US$5,5 miliar, atau sekitar Rp74 triliun.

Tiongkok juga meminta bunga dari proyek ini sebesar dua persen, dan dengan periode tenor cicilan selama 40 tahun.

HARUS PAKAI TENAGA LOKAL

Pameran Kereta Cepat China di Senayan City.

Tidak hanya itu, Tiongkok menawarkan investasi menggiurkan total senilai US$100 miliar atau lebih dari Rp1.300 triliun.

Dana tersebut, untuk pembiayaan proyek pembangunan jalan, pelabuhan, pembangunan pembangkit listrik, juga pembangunan industri baja di wilayah Kalimantan.

Namun, sudah bukan rahasia umum bahwa proyek-proyek infrastruktur kerja sama dengan Tiongkok berakhir mengecewakan. Di antaranya, proyek pengadaan bus TransJakarta yang rusak, dan proyek-proyek pembangkit listrik yang kerap mengalami gangguan.

Sementara itu, Jepang menawarkan pembiayaan dan teknologinya dalam membangun kereta api cepat. Dari segi teknologi, Jepang sangat mumpuni dalam teknologi kereta api cepat.

Selain itu, Jepang sudah berpengalaman mengembangkan kereta api cepat Shinkansen selama lebih dari 40 tahun, yaitu sejak 1964.

Berdasarkan hasil studi kelayakan tahap pertama, Japan International Coorporation Agency (JICA) merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk memben-

Presiden Joko Widodo diapit Presiden Cina Xi Jinping (kiri), dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di KTT Asia Afrika di Jakarta. Kedua negara tersebut berlomba menggarap kereta api cepat Jakarta-Bandung.

tuk badan usaha milik negara (BUMN) khusus kereta cepat. Hal ini diperlukan untuk mengejar efektifitas pembiayaan proyek tersebut.

Hasil studi JICA menyebut, total investasi yang dibutuhkan dalam proyek ini mencapai Rp60 triliun. Pendanaannya lebih besar dibebankan kepada BUMN, yakni sebesar 74 persen. Sisanya, pemerintah 16 persen dan swasta sebesar 10 persen.

Jepang juga menyatakan kesiapan mendanai proyek kereta api cepat ini. Negara Sakura ini bersedia memberikan pinjaman lunak dengan bunga hanya 0,2 persen dengan periode tenor pengembalian 40 tahun.

Jadi, Tiongkok dan Jepang sudah menyerahkan proposal studi kelayakan masing-masing, dengan nilai investasi yang kompetitif kepada pemerintah Indonesia.

Pemerintah juga berharap mendapatkan proyek bernilai lebih murah, sehingga harga tiket kereta cepat bisa terjangkau bagi masyarakat. Namun, semua itu tetap harus memastikan keamanan dan teknologi yang digunakan adalah yang terbaik.

DUTA Besar (Dubes) RRT untuk Indonesia, Xie Feng, Kamis (13/8/2015), mengatakan banyak keuntungan yang didapat Indonesia, jika proyek itu digarap oleh negaranya. Terutama, dalam upaya mendorong perekonomian.

Menurut Xie, di sepanjang jalur kereta cepat yang rencananya mencapai 150 kilometer tersebut, dipastikan akan ada kegiatan ekonomi baru yang tumbuh.

“Menurut perkiraan, akan ada 44 ribu penumpang yang bakal menggunakan kereta cepat JakartaBandung pada tahap awal. Dan, sepanjang jalur kereta cepat akan ada kegiatan ekonomi yang aktif,” ujar Xie di kawasan Senayan City.

Dengan demikian, Xie menjelaskan, produk domestik bruto (GDP) Indonesia dapat terdorong karena tumbuhnya ekonomi. Hal ini, menurutnya, sudah terbukti terjadi di beberapa negara yang telah memiliki infrastruktur kereta cepat.

Xie mencontohkan, negaranya mulai membangun kereta cepat pada 2003 lalu. Ketika itu, GDP RRT hanya sebesar US$1.000. Namun, pada 2014, GDP RRT melonjak pesat menjadi US$7.500.

“Kereta cepat ini memberikan kontribusi nyata dan kemajuan China. Sekarang GDP Indonesia sekitar US$3.531, jauh lebih besar dari China pada 2003. Maka itu, saya yakin ini akan memberikan kontribusi besar pada kemajuan Indonesia,” kata Xie. Xie menambahkan, dengan harga tiket yang diperkirakan dibanderol sebesar Rp200 ribu per orang dan sekali jalan ini, nantinya akan memberikan keuntungan bagi perusahaan Indonesia yang mengoperasikan kereta tersebut.

Apalagi, teknologi yang dimiliki China diklaim lebih efisien dan hemat energi.

Ignasius Jonan

“Pada harga Rp200 ribu per orang, akan ada pendapatan Rp3,2 triliun per tahun. Jika jumlah penumpang terus bertambah, pengelolaan pasti lebih menguntungkan lagi,” tambahnya.

Sementara itu Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menegaskan, studi kelayakan kereta cepat Jakarta - Bandung yang diserahkan China kepada Indonesia baru secara garis besar.

Pemerintah masih membutuhkan waktu untuk mengkaji proposal dua negara Jepang dan China, sehingga dapat menentukan siapa pemenang mega proyek tersebut.

Jonan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (12/8/2015) mengatakan, tim khusus sudah dibentuk pemerintah untuk menguji dua penawaran tersebut. Namun, karena ada perombakan kabinet, baru akan dibicarakan secara detail. “Setau saya yang jadi ketua itu menko perekonomian, nanti tanyakan saja,” ujarnya.

Dia mengatakan, pemerintah akan mendorong pembiayaan sepenuhnya dari swasta, sehingga tidak membebani Anggaran Penda-

patan dan Belanja Negara (APBN).

“Sebisa mungkin tanpa APBN dan tannpa jminan pemerintah biar swasta aja,” tambahnya.

Selain itu menurutnya, jalur keretannya pun harus ada dari tengah kota. Misalnya dari Jakarta itu mulai stasiun Gambir melewati beberapa stasiun dan begitu pula di Bandung.

“Kalau dari Halim sampai Gedebage kok rasanya tidak mungkin itu wong ini proyek prestisous kok gak ditarik dari stasiun yang di tengah,” katanya.

Proyek ambisius ini rupanya juga mendapat perhatian dari mantan Menteri Perhubungan, Hatta Rajasa. Politisi dari Partai Amanat Nasional ini lebih menyoroti sumber daya lokal dalam pengerjaan mega proyek tersebut.

“Begini, kereta cepat itu belum diputuskan apakah dengan China, apakah Jepang atau teknologi yang mana,” kata Hatta ketika ditemui di Menara 165, TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu, (12/8/2015).

Menurut Hatta, teknologi dari negara manapun yang dipakai untuk proyek itu tidak boleh menghilangkan identitas nasional yang dimiliki Indonesia.

“Setiap teknologi yang kita gunakan dari negara manapun, tidak boleh kita melepaskan diri dari konten nasional kita. Syukursyukur bisa 50-50 untuk teknologi yang tinggi,” ujar Hatta.

Namun kata Hatta, terlepas dari teknologi luar yang dipakai, tenaga kerja yang dilibatkan dalam proyek itu wajib menggunakan tenaga kerja dari Indonesia.

“Tapi kalau tenaga kerja, mutlak harus menggunakan tenaga kerja nasional. Kecuali kalau tidak ada yang memiliki kemam asp/ puan untuk itu,” kata Hatta. dau/rad/riz/vv www.lensaindonesia.com

BLITZ

6 Edisi 99/17 - 23 Agustus 2015

Hamil, Risty Tagor Gugat Cerai?

Rumah tangga Risty Tagor dikabarkan diambang kehancuran. Yang mengejutkan, Risty mengajukan gugatan cerai ketika berbadan dua.

KABAR keretakan perkawinan pasangan selebritas Risty Tagor dan Stuart Collin, yang baru seumur jagung masih simpang-siur. Tidak jelas dari mana, rumor perceraian keduanya kini telah menjadi bola liar.

Risty dan Stuart masih bungkam. Meski keduanya masih bungkam, namun dugaan retaknya hubungan keduanya semakin dikuatkan dengan Instagram Risty yang tak lagi memajang foto-foto

Stu, julukan Stuart.

Tragisnya, isu perceraian ini terjadi saat mantan istri pesinetron Rifky Balweel tersebut sedang berbadan dua.

Saat Ramadan lalu, Risty mengaku sedang hamil muda, setelah menikah dengan Stuart.

Walau sedang hamil, sesuai undang-undang, Risty tetap diperkenankan mengajukan gugatan cerai. Risty kabarnya mengajukan gugatan cerai, karena tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin,

serta dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

“Perempuan sedang hamil, atau tidak, pengadilan tidak bisa menolak gugatan. Nanti, pelaksanaan sidangnya tinggal diatur hakim,” kata Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama (PA) Kotamadya Bogor, Jawa Barat, Agus Yuspiain, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (12/8/2015).

Sesuai hukum acara sidang, perempuan yang sedang hamil tetap boleh menggugat cerai suami. Pembedanya hanya di akibat perceraiannya saja. Agus menuturkan, kalau suami yang mengajukan cerai, suami wajib memberikan jaminan selama masa iddah (living cost) selama 100 hari.

Jaminan yang biasanya berupa uang itu diberikan per hari selama 100 hari. Pihak suami juga wajib memberikan uang mut’ah satu kali setelah ada putusan cerai.

“Pihak istri mendapatkan hak-hak akibat perceraian jika suami yang mengajukan cerai,” jelas Agus.

Sebaliknya, apabila istri yang menggugat, hamil atau tidak hamil, tidak ada uang iddah dan mut’ah setelah bercerai. “Putusan hakim biasanya, masa iddah (masa tunggu) sampai istri melahirkan.

Jika tidak hamil, iddahnya tiga bulan, kalau hamil, ya sampai melahirkan,” ucap Agus.

Artinya, lanjut dia, sidang perceraian tetap akan berjalan

meski pihak istri sedang berbadan dua, dan istri tetap diperkenankan menggugat cerai suaminya walau hamil.

“Bisa saja istri pakai hak gugat cerai walau hamil, karena merasa dizalimi, tidak dinafkahi lahir dan batin, atau mengalami tindak kekerasan.

Itu kan hak dia,” kata Agus.

Sejauh ini, PA Kotamadya Bogor yang berada di Jalan KH Abdulah Bin Nuh, Bogor Barat, tersebut belum menerima pendaftaran perceraian Stu terhadap Risty. Kalau memang benar menggugat cerai, Stu yang tinggal di Villa Duta, Bogor Timur, itu tetap tak bisa melayangkan permohonan cerai ke PA Kotamadya Bogor.

“Suami bisa mengajukan

permohonan cerainya di tempat domisili istri. Kecuali istri meninggalkan rumah bersama, suami baru bisa mengajukannya ke tempat domisili sesuai KTP,” jelas

Agus.

Kasus Risty, lanjutnya, gugatan cerai harus diajukan ke PA Jakarta Selatan, karena rumah Risty berada di wila asp yah Jakarta Selatan.

Baru Cerai, Cita Citata Pamer Pacar Duda Lima bulan menjanda dirasa terlalu lama buat Cita Citata.

Ingin kem-bali dibelai lelaki, ped-angdut asal Bandung ini sudah membuka hati. Cita diketahui tengah men-jalin hubungan asmara dengan Richard R. Pondaag, Produser Pelaksana Screenplay yang ber-status duda.

Cita terlihat semringah me-mamerkan pacar barunya di akun Instagram. Pelantun Sakit-nya Tuh Disini dan Aku Mah Apa Atuh ini mengabari sudah liburan bareng Pondaag di Bali, akhir pekan lalu. Dalam sebuah foto, Cita tampak bermesraan dengan Pondaag mengenakan baju berwarna hitam. Pria terse-but tampak misterius karena wa-jahnya tidak terlihat. “Satnite be happy,” tulis Cita di keterangan foto. Foto tersebut diambil saat Cita dan Pondaag menghabiskan malam minggu di Klapa Beach House, Bali, Sabtu (8/8).

Tak hanya itu, beberapa hari sebelumnya, Cita juga mengunggah foto tengah berpegangan tangan dengan Pondaag.

Seperti diketahui sebelumnya, Cinta sempat menikah dengan pria bernama Galih Purnama alias Ijonk.

Pernikahan yang awalnya disembunyikan itu akhirnya berakhir di Pengadilan Agama Kota Bandung setelah Ijonk menggugat cerai Cita seki-tar lima bulan yang lalu.

Perceraian tak lantas mem-buat membuat pemilik Goyang Dumang ini menjalin hubungan dengan lelaki. Buktinya, seka-rang Cita berani memperkenal-kan Pondaag.

“Yang pasti dia cowok. Selama ini Cita meriang kan, merindukan kasih sayang. Mudah-mudahan Cita sudah sembuh, berusaha sebagai perempuan yang berusaha sendiri, pernah patah hati, jadi jalanin sajalah, doain saja,” kata Cita.

Baginya, Pondaag bukan orang baru dalam kehidupan-nya.

Pasalnya, semenjak terjun ke panggung hiburan dan men-jadi seorang artis, mereka sudah bekerja sama. Seiring berjalan-nya waktu, jadilah benih-benih asmara itu tumbuh di antara mereka.

“Lumayan kenalnya selama di industri musik. Kenal agak lama. Awal ketemu sudah lama, pernah kerja bareng, jadi ya ketemu sering cerita, sharing gitu,” ungkap Cita malu-malu.

Mengaku belum berpacaran, Pondaag merasa sangat nyaman dengan Cita. Ia mengatakan kalau pacaran hanyalah sebuah istilah saja.

“Saya sama Cita hubungannya baik. Sejauh ini nyaman-nyaman saja sih. Kalau kita berdua ng-gak hrm mau bilang ini pacaran atau apa,” katanya.

Maia Mau Nikah, Izin Dulu ke Anak MAIA Estianty masih saja sendiri usai bercerai dengan Ahmad Dhani pada 2008 lalu.

Padahal, sang mantan suami sudah menikah lagi dengan sahabatnya sendiri Mulan Jameela dan dikaruniai seorang anak bernama Safeea.

Bosan sendiri, ibunda Al, El dan Dul itu ingin membuka hati dan mau membangun rumah tangga lagi alias menikah. Kabarnya itu pun menjalin asmara dengan Matteo Guerinoni atau Teo. Keduanya bahkan kepergok bareng di studio RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (11/8).

Ketika disinggung mengenai hubungannya dengan Teo, masih malu-malu menjawabnya. “Tanya aja sama Teo,” kawww.lensaindonesia.com

ta Maia.

Namun, Maia tampaknya menyerah ketika berondongan pertanyaan dari media terus dilayangkan. Ia pun akhirnya memberikan bantahan telah berhubungan dengan mantan pembalap yang kini membuka usaha restoran itu.

“Tapi kita nggak ada apa-apa,” tegas Maia.

Lebih lanjut, Maia mengatakan, jika akan memiliki kekasih dan menikah, ia akan meminta izin kepada ketiga anak-anaknya. “Anak-anak sudah mulai menerima saya pacaran, tinggal saya milih yang mana?,” ujar Maia.

Maia tak memiliki kriteria khusus buat laki-laki yang akan mendekatinya. Yang ter-

penting buat janda tiga anak itu, pria tersebut bisa menjadi imam yang baik bagi keluarganya.

“Mau single atau duda nggak masalah, yang penting single, taat agamanya dan sayang keluarga,” kata Maia.

Sebelumnya, Maia sempat menggunggah foto bersama teman-temannya, termasuk Aming dan lelaki asal Italia tersebut di akun Instagram pribadinya. Di foto itu, Maia tampak sedang menghadiri sebuah acara dengan pakaian gaun malam seksi, sementara Matteo memakai stelan jas bhr warna putih.

Farhat Abbas Perkarakan Harta Gono-gini HAMPIR satu tahun pengacara Farhat Abbas (39) dan vokalis Nia Daniaty (51) bercerai. Meski sudah lama tak lagi berstatus sebagai suami dan istri, rupanya Farhat masih saja “hadir” dalam kehidupan pribadi mantan istrinya. Kali ini, pria yang mengaku sudah menikah siri dengan juru bicaranya, Regina, itu tengah mempermasalahkan harta gono-gini dalam perkara cerainya dengan Nia. “Poin hari ini, saya, Ibu Elza Syarief, dengan Bang Roni Sapulete mendaftarkan gugatan harta gono-gini milik saya yang belum dibagikan sampai hari ini,” kata Farhat saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin (10/8/2015).

Menurut catatan Farhat, ada sejumlah aset barang mewah yang seharusnya menjadi miliknya. Dalam kesempatan itu, Farhat menyebut bahwa rumah yang ditempati Nia dan anaknya di kasawan Kemang, Jakarta Selatan,

adalah miliknya. Padahal, saat itu, Nia juga sempat mengklaim kalau rumah mewah di Kemang Utara itu atas namanya. Lalu, harta apa saja yang diakui Farhat sebagai miliknya?

“Hanya rumah yang di Kemang. Ada beberapa apartemen dan beberapa mobil. Harta saya enggak banyak, kok,” kata Farhat.

Anehnya, setelah lebih dari satu tahun bercerai dari Nia, malah baru sekarang ini Farhat menuntut beberapa aset mewah dari mantan istrinya.

Mengapa?

“Baru ada waktu. Saya pikir, ada itikad baik dari mereka. Ternyata tidak,” kata Farhat.

Ia mengaku sempat memberikan surat somasi kepada Nia. Hanya, menurut jawaban Nia, persoalan ini akan diselesaikan setelah Lebaran.

“Sudah disomasi, katanya, setelah Lebaran, datang ke kantor Elza, tetapi no/ko tidak datang,” lanjutnya.

Aliando Syarief Ingin Berambut Gondrong ARTIS peran Aliando Syarief (18) mengutarakan keinginannya memiliki rambut panjang atau gondrong.

Kata dia, gaya rambut gondrong bisa saja menjadi penampilan terkininya.

“Pengin ngerasain gondrong. Tapi kayak cewek enggak ya? Katanya kan gue mukanya feminin. Ya, mungkin gue coba gondrong, style baru,” tuturnya dalam wawancara di SCTV Tower, Senayan City, Jakarta Pusat, Senin (10/ 8/2015).

Alasan Ali untuk berambut gondrong cukup sederhana. “Karena seumur hidup belum pernah, jadi mau coba gondrong,” tuturnya.

Namun, bukan berarti pemain sinetron Ganteng Ganteng Srigala (GGS) ini akan bersikap seperti rocker jika berambut gondrong.

“Dulu kan gondrong identik dengan band metal, rock. Cocok lah gue gondrong, gue kan suka Rolling Stone dan Aerosmith. Vokalisnya gondrong kan, itu karakter. Gue pengin style itu.

Tapi ya baru sebatas pemikiran gue sih, tapi rambut gondrong dengan hati dan pribadi gue yang tetap begini,” kata Ali. Pria berdarah Arab-Indonesia ini juga berpikir untuk membentuk otot tubuh. Namun, dirinya belum memiliki waktu banyak untuk berolahraga rutin. Apalagi ia bakal melanjutkan shooting GGS season 2.

“Pengin sih, oke sih. Pakai baju jadinya enak. Mungkin kalau ada jeda panjang dua sampai tiga bulan break shooting, mungkin bakal luangkan and/ waktu olahraga,” ucapnya. kmp

7 Edisi 99/17 - 23 Agustus 2015

Utak-atik...

Sambungan Halaman 1 Apalagi, selama ini Luhut memang menjadi orang kepercayaan Jokowi. Namun dari kabar yang beredar menyebut Luhut ditempatkan sebagai Menko polhukam sebenarnya untuk mengendalikan partai-partai politik supaya pemerintahan berjalan lancar.

“Enggak juga lah. Semua baik-baik partai-partai juga semua proporsional. Kalau patut dikritik ya dikritik, kalau dipuji ya dipuji. Proporsional,” kata Luhut di Istana, Jakarta, Kamis (13/8).

Sejak Pilpres 2014 lalu, partai-partai politik terbagi dalam dua faksi atau koalisi.

Koalisi Indonesia Hebat sebagai pendukung pemerintah dan Koalisi Merah Putih sebagai penyeimbang dan pengkritik pemerintah.

Luhut tak mempersoalkan jika ada partai yang mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Tetapi, tegas dia, kritik pun sifatnya harus membangun. “Boleh kritik tapi konstruktif, jangan yang

destruktif,” tegasnya.

Sedangkan terkait soal rangkap jabatan yang disandangnya sebagai Menko Polhukam dan Kepala Staf Kepresidenan, Luhut menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Kata dia, ada juga menteri yang memiliki jabatan rangkap.

“Ya kan nunggu proses saja. Ya kan? Suka-sukanya presiden. Ada juga menteri rangkap ini itu kan banyak.

Itu kan bukan permanen juga sih,” tutupnya.

Tugas Luhut ke depan memang tidak mudah. Selain menghadapi banyak partai, Luhut juga dihadapkan pada persoalan hukum menjadi yang utama harus dibenahi.

Jokowi ingin sinergi antarlembaga penegak hukum bisa berjalan sehingga tidak menimbulkan gesekan. Luhut pun diharapkan mampu meredam manuver jenderal di Trunojoyo (markas Polri).

Seorang sumber menceritakan ketidakpuasan Jokowi terhadap penyelesaian kis-

Rasiyo...

Sambungan Halaman 1 Hanya saja, masalah tidak selesai begitu saja. Selain dianggap sebagai calon boneka, rupanya berkas calon Wakil Walikota Surabaya Dhimam Abror Djuraid yang digunakan untuk mendaftar di KPU tidak sesuai dengan persyaratan.

Ini karena, rekomendasi dari DPP Partai Amanat Nasional (PAN) yang menunjuk nama Dhimam Abror ternyata hanya berbentuk gambar scan yang dikirim lewat email. Gambar scan-nan tersebut lalu diprint dan digunakan sebagai kelengkapan mendaftar sebagai calon wakil Walikota berpasangan dengan Calon Walikota asal Partai Demokrat, Rasiyo.

Terkait masalah ini, Ketua Panwaslu Kota Surabaya, Wahyu Hariadi mengatakan, sesuai dengan regulasi, seharusnya rekomendasi parpol berbentuk surat asli dengan tanda tangan Ketua dan Sekretaris DPP dengan stempel basah.

“Yang saya katakan ini sesuai regulasi lho ya. Harus asli berikut kelengkapannya termasuk stempel basah. Ya kalau tidak ada ya tidak bisa.

Dan diberi waktu sampai pukul 00.00 WIB untuk mengganti,” tegas Wahyu Hariadi

kepada Lensa Indonesia di Kantor KPU Kota Surabaya.

Lebih lanjut, Wahyu Hariadi mengatakan, jika sampai masa batas waktu dokumen (rekomendasi) yang ‘asli’ tidak diserahkan, maka dinyatakan gugur. Namun, pria berkaca mata ini enggan menyebutkan dengan detail aturan yang mengatur persyaratan tersebut. “Sampai saat ini anggota kita, masih melakukan verifikasi. Kita lihat saja nanti,” kata Wahyu.

Sementara itu, terkait hal ini Komisioner KPU Surabaya divisi Hukum, Purnomo Satriyo menegaskan bahwa rekomendasi tersebut menjadi persyaratan utama. Namun, pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan KPU RI bahwa berkas tersebut bisa diterima menunggu sampai batas waktu verifikasi selama lima hari.

“Hasil komunikasi dengan KPU RI, diterima berkasnya sampai masa verifikasi.

Kalau sampai batas waktu tidak ada maka dinyatakan gugur,” kata Satriyo.

Sementara itu, Nurul Amalia Komisioner Bidang Data mengatakan berkas tersebut diterima karena ada pernyataan dari DPD PAN Surabaya

Peresmian...

Sambungan Halaman 1 Begitu pula ketika dihubungi melalui pesan singkat juga tidak ada balasan.

Asisten II Setda Buleleng, Ida Bagus Geriastika, mengaku heran dengan teknis acara tersebut. Menurutnya, petugas asal Tiongkok tidak bisa diajak berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia. Sehingga selama pelaksanaan acara lebih banyak menggunakan bahasa isyarat.

“Masuk PLTU tadi serasa berada di negara lain. Semua bernuansa China mulai petugas, bahasa, dan interiornya.

Saya mewakili bupati karena beliau sedang ada acara lain.

Nanti akan saya sampaikan kepada pimpinan tentang hal ini, karena kapasitas saya kan hanya mewakili, tentu ada catatan,” ujarnya usai acara peresmian itu.

Sehari sebelumnya, Komisi II DPRD Buleleng dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Buleleng mengunjungi PLTU) Celukan Bawang.

Dari hasil kunjungan itu, ada beberapa catatan untuk pengelola PLTU. Yang paling menjadi sorotan adalah banyaknya petunjuk operasional yang menggunakan tulisan berbahasa Mandarin, tanpa ada bahasa Indonesia. Tak hanya itu, bendera perusahaan CHEC di dalam area PLTU dipasang tidak lebih rendah daripada bendera Merah Putih.

Pengamat politik Muslim

Arbi menilai, peresmian PLTU Celukan Bawang, Buleleng, Bali, yang didominasi nuansa ‘Mandarin’, menjadi bukti bahwa kedaulatan NKRI sudah tergadaikan.

“Kedaulatan NKRI sudah tergadaikan, harusnya ada karyawan dari Indonesia, tetapi saat peresmian semua dari China dan nuansa Mandarin,” tegas Muslim Arbi, Kamis (13/08).

Seharusnya, kata Muslim, acara peresmian itu dominan ke-Indonesiaan, salah satunya dihadiri karyawan PLTU asli pribumi. “Ini menunjukkan China ingin menguasai wilayah Celukan Bawang di Bali. Orang luar tidak boleh masuk. Ini sangat berbahaya dan bisa menimbulkan kerawanan sosial,” ungkap Muslim.

Muslim mengungkapkan, berbagai proyek China di Indonesia pada akhirnya akan dikuasai China. “Kalau sudah China yang menguasai, buruh saja harus mengambil dari negara asalnya. Warga Indonesia bisa terusir dari Indonesia,” jelas Muslim.

Terkait pernyataannya itu, Muslim menolak jika dikatakan rasis. “China keturunan maupun warga asli China semakin leluasa berkuasa di Indonesia.

Orang pribumi bisa terusir.

Tiap hari ada berita narkoba yang melibatkan orang China.

Ini yang harus diungkap. Mereka ini para penjahat yang merusak bangsa Indonesia.

ruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri. Menurutnya, Jokowi menyadari adanya perlawanan dari beberapa jenderal di Korps Bhayangkara.

“Jokowi tahu soal itu, dia bukan orang bodoh tidak sensitif,” ujarnya menirukan ucapan orang dekat Jokowi di Istana beberapa waktu lalu.

Dia mencatat ucapan itu lebih dari sekali dilontarkan pejabat tersebut dalam tiga kali pertemuan. Jokowi, lanjutnya, juga gerah setelah Bambang Widjojanto, Abraham Samad, lalu kasus Novel Baswedan juga kembali diangkat.

Kekesalan Jokowi memuncak ketika Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki dan Komisioner KY Taufiqurahman Sauri menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik Hakim Sarpin. Jokowi sempat memberi arahan agar persoalan ini tidak berkepanjangan dan menjadi ketegangan antara institusi KY dan Polri. “Dia (Jokowi) melihat situasi kelakuan di sana (Polri). Jokowi juga memperhatikan penilaian masyarakat.”

Pria itu menambahkan, pejabat yang juga pensiunan jenderal itu memberi sinyal jika Jokowi akan mengambil sikap jika jenderal-jenderal di Korps baju cokelat tak bisa dikendalikan. Namun tidak diungkapkan secara detail apakah akan dilakukan pergantian di sejumlah posisi.

Soal hukum memang menjadi ujian di awal-awal pemerintahan Jokowi. Pematik ketegangan ketika KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka, padahal Budi baru saja diusulkan sebagai Kapolri oleh Jokowi.

Korps Bhayangkara melakukan serangan balik. ‘Dosa’ masa lalu pimpinan KPK satu persatu dibeberkan.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menjadi tersangka kasus saksi palsu dalam persidangan Pemilukada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi. Kemudian menyusul Ketua KPK Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang dugaan melakukan manuver politik dengan sejumlah petinggi PDIP. Dia juga dijadikan tersangka kasus pemalsuan dokumen oleh Kepolisian

yang hadir bahwa berkas tersebut asli dan akan dikirim. Disamping itu, Nurul menambahkan keputusan tersebut dikuatkan dengan adanya saran dari Panwaslu agar berkas asli ditunggu sapi batas waktu verifikasi.

“Ada jaminan dari bahwa surat tersebut asli dan sedang dikirim. Kita sudah konsultasi dengan Panwaslu yang hadir,” tambahnya.

Diketahui, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 42 ayat 1, poin (a) dan (b) menyetakan harus melampirkan “Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon beserta lampirannya”. Sedangkan Pasal 42 ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa dokumen harus “dibubuhi tandatangan asli/basah dan cap basah dari partai politik”.

Keganjilan juga terjadi saat pendaftaran pasangan Rasiyo-Abror di KPU tadi. Dimana, Sekretaris DPC PAN Kota Surabaya tidak hadir mendampingi pasangan calon.

Tidak hadirnya Sekretaris DPC PAN Kota Surabaya dalam pendaftaran calon tersebut menyalahi PKPU Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 38 ayat 4 yang menyatakan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon wajib hadir dalam pendaftaran.

Sedangkan pada pasal 38

ayat 5 juga menyatakan bila tidak hadir maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/lembaga yang berwenang.

Namun setelah sempat membuat polemik antara KPU Surabaya dan Panwaslu, PAN akhirnya memastikan menyerahkan surat rekomendasi terhadap Dhimam Aborr Djuraid pada 19 Agustus. Penyerahan dokumen tersebut berbarengan saat verifikasi 19 Agustus 2015.

“Rekomendasi sudah beres. Telah sampai di Surabaya,” kata Ketua DPD PAN Kota Surabaya Surat di Surabaya.

Setelah mendapatkan rekomendasi yang asli tersebut, Surat mengatakan menyerahkan ke KPU Surabaya pada saat verifikasi yang dilakukan pada Rabu (19/8). Hal ini menggantikan rekomendasi yang sebelumnya hanya scan pada saat pendaftaran CawaliCawawali Rasiyo-Abror pada 11 Agustus lalu.

“Tahapan pilkada kan seperti itu dari KPU. Sedangkan untuk penetapan pada 24 Agustus. Tapi tidak tahu apa tahapan itu mundur lagi atau tidak,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa semua persyaratan pencalonan dari partai sudah lengkap.

“Soal persyaratan calon seperti SKCK dan lainnya itu yang mengurus calon sendiri,” katanya. iwan

Saya bukan rasis tetapi faktanya begitu,” tegas Muslim.

Sejumlah fakta diungkapkan Muslim, terkait proyek yang dikuasai China hanya akan menyebabkan warga penduduk asli terusir dan miskin. “Yang sudah terjadi di Angola, semua proyek dikuasai China, penduduk setempat tidak dikasih tempat untuk bekerja. Penduduk asli tetap miskin. Lihat saja proyek-proyek yang dikuasai China, di situlah akan muncul kesenjangan sosial,” ungkap Muslim.

Senada, Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) mengingatkan adanya potensial ancaman dari China (RRC) terhadap Indonesia dalam urusan sosial-kependudukan. Saat ini diketahui, jumlah penduduk Rp5 miliar jiwa dan bakal melejit jadi dua miliar lebih pada 2050 mendatang. Tiongkok dipastikan butuh ruang hidup bagi warga mereka.

Kondisi itu diungkapkan Ketum PPAD, Letjen (Purn) Soerjadi di kantor organisasi purnawirawan TNI AD itu di Matraman, Jaktim, Kamis (13/ 8/2015), menyebutkan, berlangsungnya proyek investasi RRC di Bali, Timor Leste dan Angola yang ternyata dijadikan sebagai “motor” bagi migrasi penduduknya, dengan membanjirnya sejumlah investasi RRC ke tanah air. Keadaan tersebut bakal menjadi ancaman kependudukan dan perlu kewaspadaan dari pemerintah.

Melansir antara, rupanya ancaman tak hanya dari RRC. Saat ini Indonesia pun UUD

1945 hasil amandemen sudah terlalu liberal dan tak sejalan dengan pembukaan dan Pancasila.

Eks Wakil KSAD itu melanjutkan, saat ini kultur liberalisme memicu atmosfer politik yang seolah tanpa batas.

“Kami sangat menyakini paham Bung Karno dan para founding fathers bahwa liberalisme sangat tidak cocok dengan akar budaya bangsa Indonesia. Kita tidak bergolongan Renaissance, akar budaya bangsa kita adalah kolektivisme kekeluargaan, bukan individualisme,” tandas ia.

Untuk itu, PPAD mendesak perlunya pemerintah khususnya MPR untuk mengkaji ulang UUD 1945 hasil amandemen.

PPAD pun menyarakan pemerintah mengkaji ulang UUD 1945 hasil amandemen atau yang mereka istilahkan UUD 2002 dirunut mulai dari UUD 1945 18 Agustus 1945.

Hasil amandemen yang dipandang baik dan tepat agar tak diubah.

PPAD membeberkan, amandemen seharusnya dilakukan Komisi Konstitusi yang dibentuk MPR dan anggotanya yang terdiri dari para profesional, ahli hukum tata negara. Upaya itu bakal menjauhkan dari kepentingan politik golongan.

Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat merupakan wadah organisasi bagi para purnawirawan TNI Angkatan Darat. Organisasi ini berdiri pertama kali pada 6 Agustus 2003 dan saat ini dipimpin Letjen TNI (Purn) Soerjadi. adri/tri/int

Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar).

Situasi ini ternyata membuat Jokowi tidak bisa tidur nyenyak. Untuk menyelesaikan perseteruan ini Jokowi akhirnya membentuk Tim 7.

Tetapi tim ini sepertinya tak berdaya, kasus dua pimpinan KPK tetap diusut oleh Bareskrim Mabes Polri. Belum juga selesai, Bareskrim di bawah komando Komjen Budi Waseso bergerak cepat menangkap Novel Baswedan.

Sama seperti era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, mantan polisi itu ditu-

duh terlibat penganiayaan saat menjadi Kasat Reskrim di Bengkulu.

Pengamat politik Ahmad Yazid, Kamis (13/8/2015) menilai, ada kepentingan politik Jokowi memberi rangkap jabatan terhadap Luhut Panjaitan. “Jokowi sengaja memasang Luhut untuk menghadapi intrik politik yang dijalankan Jusuf Kalla (JK). Selama ini Jokowi melihat, Luhut mampu meredam JK dalam memainkan politiknya termasuk intrik politik di Istana,” ujar Yazid.

Namun di sisi lain, kata

Daging...

Sambungan Halaman 1 Kalau kuota yang sah 1000 ton misalnya, lalu kongkalikong menjadi 1500 ton, maka yang 500 ton itu tidak sah. Makan daging impor illegal seperti itu haram, walaupun dibeli dengan sah,” katanya.

Mengenai daging impor yang dijual di Indonesia, Ma’ruf menjamin halal.

“Daging Australia untuk Indonesia itu sudah jelas halal, karena sudah ada sertifikatnya dan di sana juga sudah ada 8 lembaga yang mense-

HUT...

Sambungan Halaman 1 dst” di hadapan hadirin dilanjutkan penjelasan bahwa kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia pada tahun 1945 bukanlah hadiah melainkan direbut dari tangan kolonial penjajah dengan pengorbanan ribuan jiwa raga bangsa Indonesia.

Karenanya, HUT ke-70 kemerdekaan RI memiliki makna penting mengingat 70 tahun adalah usia yang cukup matang bagi eksistensi sebuah negara dan Indonesia telah melalui masamasa pembentukan karakter sebagai satu bangsa, rekonsiliasi, konsolidasi dan reformasi dengan segala kompleksitasnya.

“Dari bangsa yang sewaktu merdeka sebagian besar penduduknya buta huruf dan merupakan bangsa terbelakang di Asia, Indonesia kini telah menjadi middle-income country, menempati posisi ekonomi ke-16 terbesar dunia, dan menurut Bank Dunia bahkan masuk dalam 10 besar ekonomi dunia,” ujar Dubes Djauhari.

“Dalam 15 tahun terakhir sejak era reformasi 1998 Indonesia juga telah 4 kali melakukan pemilu langsung yang damai dan terjadi pergantian Pemerintah secara konstitusional.”

Di hadapan para wartawan Rusia, Dubes Djauhari menjelaskan pula mengenai visi “Trisakti” dan misi “Nawa Cita” yang diusung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Jusuf Kalla yang menjadi basis pembangunan karakter bang-

sa Indonesia ke depan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan, Dubes Djauhari juga menekankan pentingnya pembangunan kemaritiman dan kelautan dengan semboyan “membangun dari laut ke darat, memuliakan laut dan menjadikan rakyat Indonesia tegak kepalanya di daratan.”

Terkait hubungan bilateral kedua negara, Dubes Djauhari menyebutkan capaian di bidang politik antara lain ditandai pertemuan pemimpin kedua negara, terakhir adalah pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Vladimir Putin di Beijing dan Brisbane tahun 2014.

Di bidang pendidikan, tercatat intensitas kunjungan dan kerjasama antar perguruan tinggi kedua negara; peningkatan jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Rusia dan sebaliknya mahasiswa Rusia yang belajar di Indonesia melalui program beasiswa Darmasiswa, BSBI, KNB, dan Kementerian Agama RI; kunjungan pejabat dan jurnalis berbagai media massa kedua negara; dan berbagai kegiatan people-to-people contact lainnya.

Di bidang ekonomi, tercatat nilai perdagangan yang mencapai lebih US$ 3 milyar maupun minat Rusia berinventasi di Indonesia dalam pembangunan jalan kereta

Pertama...

Sambungan Halaman 1 Kendati mendapat THR, namun gaji pokok para abdi negara ini tidak naik. Bambang mengatakan, meski gaji PNS tidak naik tapi THR yang didapat dipastikan jumlahnya lebih besar ketimbang total kenaikan gaji.

“Bila dihitung, pemberian THR ini lebih besar dari kenaikan gaji PNS. Jadi secara take home pay akan lebih besar dari kenaikan gaji biasanya,” ujarnya.

Pemberian THR ini dilakukan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah, dengan memperhatikan tingkat inflasi, untuk memacu produktivitas dan peningkatan pelayanan publik.

Selain itu, dalam pokokpokok kebijakan tahun depan, pemerintah melanjutkan kebijakan efisiensi pada belanja operasional dan penajaman belanja non operasional. Ini

Yazid, keberadaan Luhut justru akan memunculkan perlawanan yang kuat dari kubu JK. “Namanya politik itu tidak terlihat tetapi bisa dirasakan. Nantinya ada perlawanan terhadap keberadaan Luhut,” ungkap Yazid.

Kata Yazid, Luhut tidak tergeser karena mendapat restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Luhut itu licin, pengusaha, politisi juga. Semua akan diambil yang penting menguntungkan diri dan perusahaannya,” papar Yazid. did/ dan/mrk

leksi daging Australia. Semua itu selalu dikawal, mulai dari pemotongan, pengepakan dan hingga pengiriman itu di damping oleh lembaga yang ada di sana. Saya sangat yakin itu sudah halal, kecuali kalau ada yang bermain sertifikat atau colong-colongan, misalnya bobol di karantina, itu saya tidak tahu,” ucapnya. adt/din

api di Kalimantan Timur dan pembangunan smelter aluminium di Kalimantan Barat. Untuk bidang pariwisata, tercatat angka kunjungan warga Rusia ke Indonesia mencapai sekitar 100.000 orang.

“Mulai tahun ini warga Rusia bebas visa masuk Indonesia. Karenanya saya mengundang anda semua untuk menikmati 5-S di Indonesia, yakni sun, sea, sand, service, dan smile serta sekembalinya akan merasa senang dan puas,” ujar Dubes Djauhari.

“Karenanya, semakin sering saya diundang oleh Kantor Berita Segodnya maupun media Rusia lainnya, maka akan semakin banyak orang Rusia yang akan berkunjung dan melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia yang indah,” lanjut Dubes.

Dalam menjawab pertanyaan wartawan mengenai merebaknya fenomena ISIS dewasa ini, Dubes Djauhari menyatakan ISIS bukanlah negara tetapi organisasi teroris yang sebagaimana di Rusia juga diperangi oleh Indonesia mengingat ajaran ISIS sama sekali bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kedamaian.

Dubes Djauhari juga menanggapi pertanyaan terkait pembelian pesawat tempur Sukhoi SU-35 yang masih perlu dilakukan tender maupun prospek pembayaran transaksi perdagangan dalam mata uang kedua negara; prospek kerjasama pemanfaatan energi atom untuk maksud damai termasuk PLTN terapung maupun atom untuk tujuan kesehatan; serta kerjasama perikanan. licom

termasuk penghentian (moratorium) pembangunan gedung pemerintah, serta kebijakan sewa/leasing untuk pengadaan kendaraan dinas operasional. Lalu, kebijakan subsidi, khususnya listrik, raskinm dan pupuk, akan diarahkan lebih tetap sasaran.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga telah menyatakan anggaran kenaikan gaji PNS tidak akan ada lagi pada tahun depan.

Padahal, sebelumnya anggaran untuk kenaikan gaji tersebut selalu ada setiap tahun disesuaikan dengan besaran inflasi. noe/ang www.lensaindonesia.com

8

PEREMPUAN TANGGUH 2015

Edisi 99/17 - 23 Agustus 2015

Kisah Nenek Pejuang Kemerdekaan

Rusmina Minum Darah Temannya dan Bantai Penjajah Para pejuang disuruh meminum darah.

Meski tak dipaksa, mereka menuruti perintah itu karena mendengar alasan bahwa dengan meminum darah teman sendiri jiwa patriot tentara akan semakin berkobar dan tanpa ada rasa takut.

SATU tahun lagi usianya genap seabad. Kulitnya keriput termakan usia, tetapi semangatnya tak luntur. Dialah Rusmina (99), nenek asal Cirebon Jawa Barat yang kini hari senjanya dihabiskan di panti jompo Tresna Werdha Teratai Palembang, Sumatera Selatan.

Dengan menggelora, dia tak lelah menceritakan kisah hidupnya melawan penjajah Belanda di pertempuran bersejarah lima hari lima malam di Palembang tahun 1947.

“Waktu itu semangat saya berkobar, kalau lihat Belanda atau Jepang langsung emosi,

biar tak bunuh saja,” ungkapnya dilansir merdeka.com, Kamis (13/8).

Dalam perang ini, nyawanya nyaris hilang setelah tertembak senjata Belanda.

Beruntung, peluru datang dari samping dan hanya mengenai payudaranya sebelah kiri.

Lantaran lukanya membahayakan, tim kesehatan memutuskan payudara Rusmina harus dioperasi. Belum sembuh betul, Rusmina kembali memanggul bambu runcing.

Rusmina mengaku tidak ada paksaan menjadi pejuang melawan penjajah. Dia ber-

tekad andilnya dalam peperangan bisa mengusir musuh dari Tanah Air. “Tidak terhitung lagi berapa kali perang lawan Belanda dan Jepang. Terakhir di Palembang, sampai punya suami orang sini,” ceritanya.

Ketika ditanya perasaannya saat membunuh musuh, Rusmina menjawab menggebu-gebu. Dengan tegas, dia mengatakan makin banyak penjajah terbunuh semakin membuatnya bersemangat bertempur. “Wah semangat makin hebat, makin beringas.

Kalau bisa semuanya saya bunuh. Puas, Belanda dan Jepang dibunuh pakai bambu runcing,” ujarnya.

“Banyak orang bilang, saya ini wanita tapi kok kuat ya, tidak takut-takutnya,” candanya.

Tetapi ketika menceritakan awal mulanya dia memutuskan masuk di barisan para pejuang, tiba-tiba matanya

Risma Raih Penghargaan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Pemberiaan Penghargaan Bintang MahaWALIKOTA Surabaya, Tri Rismaharini putera Adipradana diberikan kepada: Hammendapatkan anugerah Tanda Kehormatan dan Zoelva, (Ketua MK periode 2013-2015), Bintang Jasa Presiden Republik Indonesia, Joko Jenderal TNI Purn Moeldoko (Mantan PangWidodo. Anugerah tersebut diserahkan lima TNI), Jenderal Polisi Purn Sutanto (Mansecara langsung oleh Presiden di Istana tan Kapolri), dan Jenderal Negara, Jakarta, Kamis polisi purn Bimantoro (13/08/2015).

(Mantan Kapolri).

Pemberian tanda keSelain nama-nama di hormatan ini merujuk atas, pemberian anugepada Keputusan Prerah Bintang Mahaputra siden RI Nomor 84/TK/ Utama, juga diberikan keTAHUN 2015 tanggal 7 pada Surya Paloh karena Agustus 2015 tentang dianggap sebagai tokoh penganugerahan Tanda pers nasional. Ada pula Kehormatan Bintang nama seperti; MuhamJasa. mad Busyro Muqoddas, Pemberian pengharKetua Komisi Yudisial gaan ini juga merupakan periode 2005-2010 sekahasil persetujuan hasil ligus Ketua KPK periode Sidang I Dewan Gelar, 2010-2011, filsuf dan Tanda Jasa dan Tanda Kebudayawan, Franz Magnis hormatan (Dewan GTK) Suseno, dan Syafii Maarif periode Agustus 2015. dari Pimpinan Pusat MuAda 14 tokoh yang diTri Rismaharini hammadiyah. anugerahi Tanda KehorTokoh-tokoh yang matan Bintang Jasa. Wali mendapat tanda kehorKota Tri Rismaharini matan Bintang Jasa merujuk pada Pasal 28 menjadi satu-satunya wali kota yang menerima ayat 3 UU NO 29/2009, para tokoh ini dianugerah ini. anggap besar di peristiwa tertentu yang berSementara untuk bupati ada nama manfaat bagi kebesaran negara, pengabChristiany Eugenia Paruntu (Bupati Minahasa diannya di bidang ekonomi, sosial, politik Selatan) dan Stephanus Malak (Bupati Soserta jasanya diakui di tingkat nasional. rong). Nama-nama lainnya yang juga menSedangkan, tokoh yang mendapat Tanda dapat anugerah ini adalah Gubernur Jawa Kehormatan Bintang Mahaputera merujuk Tengah, Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Barat, Achmad Heryawan.

Tahun 2009, dan dianggap berjasa luar biasa Sedangkan untuk kalangan perusahaan, di berbagai bidang, pengabdian dan ada empat nama yang menerima Tanda pengorbanan di bidang sosial, politik, Kehormatan Bintang Jasa, seperti Tahir ekonomi, hukum, budaya hingga iptek serta (Mayapada Group), Mochtar Riady (Lippo darmabakti dan jasanya diakui secara luas di Group), Shoichiro Toyoda (member of the tingkat nasional hingga internasional. board Toyota Motor) dan Toshihiro Nikai Ditemui setelah menerima tanda kehor(Chairman General Council Liberal Demomatan bintang satya utama, dari Presiden ctratic Party).

Republik Indonesia, Wali Kota Risma mengaSelain menganugerahkan Tanda takan bahwa, ia mengucap banyak terima Kehormatan Bintang Jasa, Presiden Joko kasih kepada masyarakat Surabaya.

Widodo juga memberikan Penganugerahan “Penghargaan ini saya dedikasikan keTanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada 22 tokoh. Penerima tanda kehormatan pada seluruh masyarakat Kota Surabaya. terdiri dari, empat tokoh penerima Bintang Saya hanya mewakili, yang mendapat bintang Mahaputra Adipradana, sedangkan ke-18 jasa adalah seluruh masyarakat Kota Suralainnya penerima Bintang Mahaputera Utama. baya,” kata Wali kota. LI-13

berkaca-kaca. Betapa teguh pendiriannya meninggalkan orangtua dan sebelas sau daranya di Cirebon, Jawa Barat, untuk maju di medan tempur.

“Keluarga melarang, tapi saya sudah bulat, saya pingin jadi pejuang. Alhamdulillah diterima jadi tentara waktu itu,” ungkap Rusmina.

Dari sekian banyak pengalaman yang dialami, Rusmina tidak bisa melupakan suatu peristiwa yang secara naluri tak masuk akal dan menjijikkan. Peristiwa itu adalah meminum darah seorang pejuang Indonesia yang tewas.

Waktu itu, kata dia, seluruh pejuang sedang istirahat usai berperang. Banyak korban di pihak masing-masing. Tak lama, komandannya membawa sebuah wadah berisi darah. Mereka pun bertanya untuk apa darah tersebut. Darah itu adalah teman seperjua ngannya yang tertembak.

Tanpa diduga, para pejuang disuruh meminum darah itu. Meski tak dipaksa, mereka menuruti perintah itu karena mendengar alasan bahwa dengan meminum darah teman sendiri jiwa patriot tentara akan semakin berkobar dan tanpa ada rasa takut.

“Jijik sekali minumnya.

Saya cuma satu sendok. Dipaksain minum, tutup hidung langsung aja. Katanya biar lebih bersemangat lagi,” ujarnya.

Secara kebetulan atau tidak, sehabis melakukan itu, di hati Rusmina dan para pejuang lain semakin besar kebencian akan keberadaan penjajah. “Ya, memang beda.

Tangan ini pinginnya mengepal terus,” tuturnya.

“Bahkan, sampai sekarang emosi saya masih meledakledak. Mungkin karena minum itu ya,” tutupnya.

Setelah tak lagi di medan juang, hidup Rusmina tidak

Rusmina hidup di panti jompo.

lebih baik. Dia pernah bekerja di bioskop kawasan Jalan Letkol Iskandar Palembang.

Di sana, dia bertugas sebagai tukang karcis masuk.

Tak lama, Rusmina diPHK. Kemudian, dia bekerja lagi di bioskop yang lain di Jalan Jenderal Sudirman Palembang. Lagi-lagi, wanita kelahiran 22 Agustus 1916 itu harus menelan pil pahit karena masuk dalam daftar karyawan yang diberhentikan.

Rusmina akhirnya memilih berdagang. Dia berjualan kemplang, makanan khas Palembang, di Pasar Cinde Palembang. Jarak tempat dagangannya itu dekat dengan tempat tinggalnya di sebuah gubuk reot di belakang pasar.

“Walaupun jelek, saya mengontrak. Uangnya dari hasil jualan kemplang,” tuturnya.

Pada tahun 2009, Rusmina bertemu dengan seseorang dan mengajaknya tinggal di panti

jompo milik Dinas Sosial Palembang. Saat tinggal di panti, Rusmina bersama penghuni panti pernah menonton berita korupsi di televisi yang tengah hangat kala itu, yakni terungkapnya kasus korupsi wisma atlet Hambalang yang melibatkan eks bendahara Partai Demokrat, Nazarudin.

Geram dengan kelakuan politikus korup, Rusmina teriak kencang. Rusmina mengoceh sendirian, menyesali kondisi bangsa saat ini. Para penghuni yang sedang khusyuk menonton TV, kaget dengan ulah Rusmina. “Saya kecewa. Dulu tidak ada korupsi, mau jadi tentara mudah.

Orang dulu susah perang, sekarang malah habisi uang rakyat,” kecam dia.

Sekarang Rusmina tinggal bersama 63 penghuni panti.

Dia ditempatkan di kamar berukuran 3x5 meter dengan cob/mrk satu tempat tidur.

Diajeng Lestari Sukses Kembangkan E-Commerce Hijab PERKEMBANGAN dunia fashion tak ada matinya. Setiap hari ada saja busana-busana baru yang bermunculan dan memberi warna tersendiri bagi perkembangan dunia fashion. Namun sebagai wanita yang memegang teguh kesopanan dan budaya ketimuran, berpakaian bukan hanya soal mengikuti fashion yang sedang menjadi tren tapi juga soal memilih pakaian yang sopan, elegan dan tepat guna.

Hal inilah yang kemudian digagas oleh salah seorang pekerja kantoran biasa yang menjelma menjadi sosok pebisnis sukses, dia adalah Diajeng Lestari.

Diajeng Lestari awalnya hanya seorang pegawai kantoran biasa. Lulusan Fisip Universitas Indonesia ini bekerja sebagai tim marketing research di sebuah perusahaan. Ajeng sudah memutuskan mengenakan hijab sejak usia yang masih belia, yakni 15 tahun. Sebagai generasi muda yang sudah bertekad mengenakan hijab, Ajeng menyadari bahwa para muslimah yang sudah mengenakan hijab juga perlu merawat diri agar tetap tampil cantik dan menarik.

Pengalaman pribadi inilah yang membuat Ajeng memutuskan untuk memulai bisnis e-commerce pertamanya yang bergerak di bidang penjualan hijab secara online.

Banyak hal yang ingin dicapai wanita kelahiran Bekasi 17 Januari 1986 itu, ketika memutuskan untuk mulai banting setir menjadi pebisnis. Selain ingin memperkenalkan mencari peluang usaha yang lebih fleksibel, Ajeng juga bertekad untuk memberikan motivasi terhadap para muslimah yang mengenakan hijab. Ajeng yakin bahwa para muslimah yang berhijab dapat tampil cantik dan fashionable serta mampu membuat karya-karya yang inovatif.

Karena pada dasarnya berhijab adalah anjuran agama, dan hal ini tak patut membuat seorang muslimah berhijab menjadi minder dan menarik diri dari dunia pergaulan.

Keputusan Ajeng untuk mulai berbisnis juga didukung oleh sang suami yang memiliki perusahaan IT di bidang website developer. Bersama dengan sang suami, Ajeng mulai menyusun

Diajeng Lestari

konsep muslimah fashion yang dipadukan dengan konsep ecommerce. Merancang sebuah bisnis bersama sang suami tentu sangat seru dan menyenangkan. Kala itu Ajeng juga lebih leluasa untuk menuangkan gagasannya menjadi sebuah bisnis yang ia inginkan.

Bisnis e-commerce yang digagas Ajeng awalnya ingin diberi nama Dress with Hijab Up. Namun nama tersebut masih dirasa terlalu panjang dan sulit diingat orang. Nama tersebut digantikan dengan Hijab Up. Karena masih terdengar kurang chic di telinga, maka Hijab Up berubah nama lagi menjadi HijUp. Peluncuran HijUp.com dilakukan pada bulan Ramadhan 2011.

Momen ini dirasa tepat oleh Ajeng karena para umat muslim sedang bersiap merayakan Idul Fitri dan biasanya mulai sibuk membeli baju-baju baru.

Walaupun mereka tidak setiap hari memakai busana hijab, namun bulan Rama-

dhan merupakan bulan yang tepat untuk mempromosikan Hijup sebagai startup baru di bidang muslimah fashion.

Di awal Hijup mulai beroperasi, Ajeng hanya merekrut dua orang karyawan yang masing-masing bertugas sebagai admin gudang dan admin komputer.

Malangnya, admin komputer hanya bertahan selama 1 hari sebelum mengabarkan pengunduran dirinya via SMS kepada Ajeng. Hal tersebut sempat membuat Ajeng merasa putus asa.

Namun tekad dan semangat yang kuat akhirnya menopang Ajeng untuk kembali percaya diri dan sungguhsungguh dalam menjalankan bisnisnya.

Rasa bangga dan excited rupanya menguatkan Ajeng untuk senantiasa tekun dalam mengelola HijUp. Ajeng berusaha men-support HijUp dengan fasilitas dan pelayanan yang maksimal. Memindahkan kebiasaan para muslimah yang biasa berbelanja di pusat grosir atau butik untuk kemudian mulai bertransaksi secara e-commerce memang bukan perkara mudah.

Saat berbelanja di toko nyata, para muslimah dapat memegang bahan baju yang hendak dibeli, dapat melakukan chit chat dengan pegawai dan pemilik toko, atau dapat terkagum-kagum menyaksikan dekorasi toko yang unik dan keren. Semua hal itu berusaha diwujudkan Ajeng dalam bentuk virtual.

Ajeng menyediakan website e-commerce dengan support system yang baik sehingga calon pelanggan dapat mengakses halaman website yang keren tanpa harus menunggu proses loading yang memakan waktu. Ajeng juga berusaha menyajikan detail produk hijabnya mulai dari tampak foto depan, samping, belakang, spesifikasi ukuran kain dan spesifikasi bahan kain yang digunakan. Hal ini dilakukan Ajeng untuk membuat para pelanggan merasa nyaman dan tertarik dengan produkproduk yang ditawarkan HijUp. Kini, HijUp besutan Ajeng sudah memiliki puluhan karyawan yang menunjang kelancaran proses e-commerce mulai dari menangani komputerisasi, gudang, packing hingga masalah pemasaran dan keuangan. max

Mantan Karyawati Sukses Jualan Boneka Zaman Baheula

Dina Leonard

DI TENGAH maraknya mainan-mainan canggih, boneka-boneka kuno alias oldschool masih punya hati di www.lensaindonesia.com

masyarakat. Boneka berbentuk klasik ini punya keindahan tersendiri.

Modal pembuatan boneka

ini tidak besar, tapi setelah dijual bisa menghasilkan omzet yang lumayan tinggi. Mantan karyawati yang satu ini berhenti kerja untuk menjadi perajin boneka klasik.

Ia adalah Dina Leonard (34), pemilik Dindun Doll, yang sudah lima tahun ini berkarya membuat aneka boneka salah satu yang jadi andalannya adalah country doll.

“Sebelumnya saya sempat kerja 5 tahun, tapi setelah ibu sakit kanker, saya putuskan untuk resign. Saya sehari-hari di rumah, lalu berpikir apa yang bisa dikerjakan dan menghasilkan uang,” ujarnya.

Awalnya ia mencoba ikut

kursus craft patchwork. Ia pun terinspirasi guru kursusnya yang membuat boneka berbahan dasar kain flannel.

“Waktu itu lagi belajar juga bikin boneka country. Idenya dari buku-buku keterampilan impor dari Jepang. Lama-lama country doll lebih banyak yang suka dan lebih bebas dikreasikan. Kita bisa sesuka hati bikin boneka sesua ciri khas kita, pemilik sekaligus pembuatnya,” jelasnya.

Ia pun membuat boneka dengan ekspresi wajah karakter dari komik-komik Jepang.

Rambutnya dibuat beda dari boneka country doll umumnya yang menggunakan benang

woll kecil, sementara karya Dina pakai woll besar.

“Sekarang sudah sering buka kelas private bikin boneka country untuk 1-15 orang tiap pertemuan. Sekali datang dijamin langsung bisa bikin dan bawa pulang satu boneka karya sendiri,” katanya.

Menurutnya, modal dalam usaha yang ia jalani adalah kemauan dengan modal beberapa ratus ribu saja untuk membeli kain. Selain menjual boneka, Dina juga dapat omzet dari mengajar pembuatan boneka.

“Omzetnya kalau dari kursus per minggu bisa 8-10 orang, per orang Rp 275.000 selama 5 jam, itu sudah Rp 2

jutaan. Setiap bulan bisa adakan 4 kali kursus. Produksi kalau lagi serius bisa 1 bulan bikin 200 boneka. Sekarang sudah ada mesih jahit dan dibantu 1 pekerja. Omzet bisa puluhan, di atas Rp 15 juta,” ujarnya.

Boneka yang dibuat ada mini doll dan country doll.

Boneka ini bisa dibuat sesuai permintaan yang pesan. “Ada yang ingin bajunya warna pink, rambutnya cokelat, dikasih pernak-pernik, sesuai selera.

Harga boneka mulai dari Rp 30.000 untuk mini doll sampai Rp 400.000 untuk boneka country besar. Harga tergantung pernak pernik dan ukuran,” tambahnya.

Selain jual boneka dan kursus, Dina juga menjual bahanbahan pembuatan boneka seperti kain, pita, dan benang woll.

Ada juga paket boneka untuk dirangkai sendiri di rumah.

“Murid saya sampai sekarang udah lebih dari 50 orang, bahkan hampir 100 orang mungkin. Biaya pelatihan saya kasih Rp 275.000 sekali pertemuan praktik dan pasti langsung bisa bikin boneka berukuran 35 cm. Buat pemula nggak perlu khawatir karena pola sudah ready saya siapkan. Tinggal Belajar jahit dasar sedikit, bikin badan bonekanya, pasang baju lalu diberi rambut,” tuturnya. ang/dt

NASIONAL Edisi 99/17 - 23 Agustus 2015

Ahli Waris Soeharto dan Yayasan Supersemar Divonis Kembalikan Rp4,4 T

PERANG TERBUKA TOMMY VS MEGAWATI Ahli waris Soeharto dan Yayasan Supersemar dipersoal. Tommy Soeharto meradang.

Tantangan “perang terbuka” pun ditujukan untuk keturunan rezim Orde Lama.

HUTOMO Mandala Putra atau yang akrab disapa Tommy Soeharto berkomentar keras seolah “menertawakan” menghadapi putusan Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) Jaksa Agung yang menggugat Soeharto, ahli waris Soeharto dan Yayasan Supersemar. Isi gugatan, yakni memohon para tergugat membayar kerugian negara Rp 4,4 triliun.

“Berarti lulusan terbaik penerima beasiswa sejak th 70 harus urunan nih, hitung2 untuk tambah biaya kampanye yang akan datang,” demikian kicau Tommy, Selasa siang (11/8/ 2015), dikutip dari akun twitternya, @Tommy_Soeharto1.

“Apa sudah siap menghadapi gugatan dari para penerima Beasiswa yang sudah pada menjadi Orang besar,” tambah Tommy.

Tommy melempar pertanyaan cukup tajam dan seperti mengembalikan pada konteks politik terkait gugatan itu. Pasalnya, dana yang dikucurkan Yayasan Supersemar untuk membiayai bea siswa tidak sedikit siswa dan mahasiswa yang berhasil melanjutkan studi selama pemerintahan Soeharto.

“Beasiswa Supersemar itu untuk membiayai pendidikan Putra putri tanah Air, bukan membiayai komunis, apa itu yang membuat keberatan?” ujar Tommy lagi.

Tommy juga meminta keturunan rezim Orde Lama yang kini berkuasa yakni Megawati Soekarnoputri, untuk tidak lagi mengungkit masalah tersebut.

“Keluarga kami tidak pernah mengungkit masalah rezim sebelumnya, ajaibnya justru orang rezim sebelumnya yang berusaha menghembuskan konflik,” tuturnya.

Tommy menduga, masalah tersebut muncul lantaran rezim berkuasa saat ini tidak menginginkan rezim Orde Baru atau ahli warisnya muncul ke permukaan. “Apa mulai merasa was was dengan kehadiran saya, saya juga tidak menentukan akan nyapres apa tidak, bukannya kita masih memiliki Presiden,” sindirnya.

Jaksa dalam gugatannya mengungkap dana Yayasan Supersemar dialirkan ke berbagai pihak bernilai total Rp 4,4 triliun (kurs hari ini), sebagai berikut; 1. Dikucurkan kepada PT Bank Duta USD

125 juta pada 22 September 1990.

2. Diberikan lagi kepada PT Bank Duta dana USD 19 juta pada 25 September 1990.

3. Diserahkan lagi kepada PT Bank Duta dana USD 275 juta pada 26 September 1990.

4. Diberikan kepada PT Sempati Air senilai Rp 13 miliar antara 1989 hingga 1997.

5. Diserahkan kepada PT Kiani Lestari sebesar Rp 150 miliar pada 13 November 1995.

6. Diberikan kepada PT Kalhold Utama, Essam Timber dan PT Tanjung Redep Hutan Tanaman Industri sebesar Rp 12 miliar pada 1982 hingga 1993.

7. Diberikan kepada kelompok usaha Kosgoro sebesar Rp 10 miliar pada 28 Desember 1993.

MA mengabulkan gugatan yang dimohonkan Jaksa agar Soeharto Cs mengembalikan dana Yayasan Sumer Semar itu.

“Mengabulkan permohonan pemohon PK yaitu Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia terhadap termohon tergugat HM Soeharto alias Soeharto (ahli warisnya) dkk,” demikian putusan majelis hakim dengan ketua Suwardi –juga Wakil Ketua MA bidang Nonyudisial– dengan anggota majelis Soltony Mohdally dan Mahdi Soroinda Nasution dalam sidang 8 Juli 2015 licom lalu.

KICAUAN TOMMY DI AKUN TWITTER: Mau ungkit2 yayasan kenyataannya semua yang mampu saat ini mendirikan yayasan, bajibun dari yang abal2 sampai yang 1/2 Nipu.

Itu belum seberapa di banding Kekayaan kerajaan nusantara yang katanya disimpan dedemit, Dedemit yang bisa berpolitik.

Kualitas Pemimpin itu mengayomi, menciptakan perdamaian bukan malah menciptakan konflik demi menutupi ke tidakmampuan.

HM Soeharto berkuasa selama 32 tahun tapi Almarhum tdk pernah mendaulat dirinya Sebagai Presiden seumur Hidup, Bagaimana dgn sebelumnya?

Beasiswa Supersemar itu untuk membiayai pendidikan Putra putri tanah Air, bukan membiayai komunis, apa itu yang membuat keberatan?

Apa mungkin bisa tenar hanya dari konflik saja, tanpa konflik tidak akan dipandang masyarakat, kalau begitu sungguh Ironis hidup Anda.

Keluarga Kami tidak pernah mengungkit masalah Rezim sebelumnya, ajaib nya justru orang Rezim sebelumnya yg berusaha menghembuskan konflik.

Apa mulai merasa was was dengan kehadiran saya, saya juga tidak menentukan akan nyapres apa tidak, bukannya kita masih memiliki Presiden.

Banyak yg tidak paham selama 20 Tahun pemerintahan Orde Lama terjadi banyak penyalahgunaan karena pemimpin sesudahnya berusaha mengobati.

Perlahan tapi pasti, malu2 tapi mau, kiblat mengarah ke sukses Orde Baru, sepertinya mulai kelihatan bagai mana bingungnya mengelola negara.

Ternyata tuntut warisan, hemm, bagaimana dengan warisan Orde Lama tentang paham yang salah..? Tentang tdd kontrak dgn pemerintah AS? Tentu saja jika ada penerima beasiswa yang tidak merasa terpengaruh dgn ungkit mengungkit yang dilakukan rezim ini, pasti itu golongan Lupa.

Bahkan di lingkungan anda sendiri ada beberapa penerima dana bantuan beasiswa tersebut.

Apa sudah siap menghadapi gugatan dari para penerima Beasiswa yang sudah pada menjadi Orang besar. Ini pembenaran yang salah berkedok dendam.

Berarti lulusan terbaik penerima Beasiswa sejak th 70 harus urunan nih, hitung2 untuk tambah biaya kampanye yang akan datang.

Beasiswa untuk masyarakat sejak tahun 70an diminta dikembalikan, kalau dana BLBI cukup diendapkan saja, maklum takut kena Jewer.

Indonesia Tidak Butuh Nuklir Hingga Tahun 2100 Puan Maharani

Puan Lolos Reshuffle Karena “Berprestasi” DARI sekian banyak kabinet Menteri Koordinator hanya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan (PMK) yang lolos dari reshuffle Presiden Joko Widodo. Posisi tersebut masih tetap diisi putri mantan Presiden Megawati Soekarno Puti, Puan Maharani.

Bagi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly, rekan separtainya itu memiliki prestasi selama menjabat Menko PMK di sepuluh bulan masa kerja pemerintahan. Makanya, dia tak ikut ditendang Presiden Jokowi dari Kabinet Kerja.

“Berprestasi dong (Puan), kan kalo gak berprestasi atau gak komunikatif (bisa di reshuffle),” tutur Yasonna di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/8).

Walau begitu, Yasonna menegaskan bahwa ‘otakatik’ kabinet itu merupakan hak preogratif dari Presiden Jokowi. Sehingga, lanjutnya, dia tak bisa mengomentari lebih jauh soal perombakan yang dilakukan orang nomor satu di republik ini. “Itu hak urusan prerogatif Presiden,” tukasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengganti lima menteri dan sekretaris kabinet. Darmin Nasution menggantikan Sofjan Djalil sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Selain itu, Luhut Binsar Pandjaitan dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Selanjutnya, Thomas Trikasih Lembong dilantik sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel. Adapun Rizal Ramli menggantikan posisi Indroyono Soesilo sebagai Menko Kemaritiman. Terakhir, Pramono Anung dilantik menjadi Sekretaris Kabinet menggantikan. sam

PENGGUNAAN nuklir sebagai sumber energi nasional merupakan langkah akhir.

Menurut mantan Anggota Dewan Energi Nasional, Herman Darnel Ibrahim, alasannya adalah berdasarkan hasil kajiannya dan beberapa kolega dari asosiasi internasional, apa yang diperlihatkan oleh model neraca suplai-konsumsi yang dibuatnya menyimpulkan pandangannya. Dari hitung-hitungan neraca tersebut, sampai tahun 2100, Indonesia tidak butuh nuklir.

“Sebab, kita masih ada batubara, gas, dan renewable energy. Ini hitungan rasional dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Herman dalam seminar ‘Mengungkap Ketertutupan Rencana Pembangunan PLTN di Indonesia’ di kampus Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Kamis (13/8).

Ia menegaskan bahwa kesimpulan tersebut diambilnya dengan mempertimbangkan tiga aspek penting, yakni: security, environment, dan economy. “Lebih prioritas pemerintah fokus pada pengembangan (riset) energi terbarukan yang ramah lingkungan,” jelasnya.

Untuk memperkuat argumennya, ia mencontohkan Jepang ketika terjadi peristiwa di Fukushima. Lanjut ia, dari sisi security, Indonesia belum mampu menghadapi tekanan dan dinamika global, misalnya ancaman embargo.

Lanjutnya, dari sisi economy, apabila terjadi kecelakaan, dari sisi manajemen resiko akan berpotensi membuat bangkrut suatu negara.

“Jepang ketika Fukushima menderita kerugian sekitar 5 ribu triliun!” tegasnya.

Herman menekankan bahwa dirinya tidaklah menolak nuklir sebagai energi. Akan tetapi, meminta semua pihak rasional dan berhati-hati memutuskan suatu kebijakan yang akan berdampak pada keseluruhan rakyat Indonesia.

“Sejak kejadian Fukushima, level kesukaan saya terhadap PLTN menjadi nol. Terus terang saya tidak menolak PLTN, tetapi jujur saya tidak mendukung PLTN jika diterapkan,” ujarnya.

Sementara, pakar nuklir eksperimental, Iwan Kurniawan mengkritik keras wacana pembangunan Reaktor Daya Eksperimental (RDE) yang akan dibangun di wilayah Serpong. Seperti diketahui, persetujuan pembangunan RDE akan dikerjakan oleh kontraktor konsorsium Jerman-Indonesia yang pembiayaannya oleh pemerintah Indonesia sekitar Rp 1,6 triliun.

Argumen Iwan dilandasi fakta bahwa Rusia hanya mempunyai desain RDE yang tidak pernah mereka bangun di negaranya sendiri. “Seakanakan Indonesia hanya menjadi “kelinci percobaan” ilmuwan Rusia,” ketusnya.

Menurutnya, di dunia, ha-

nya China dengan HTR-10 yang terbukti telah membangun. Rusia melalui Rosatomm yang mempunyai saham di Nukem Jerman hanya punya desain dan tidak pernah membangun RDE itu sendiri.

“Sekali lagi, ini sama saja Indonesia dijadikan kelinci percobaan, dan jika terjadi apa-apa, siapa yang bertanggung jawab?” tanyanya.

Ia bilang, energi nuklir merupakan fasilitas dengan tingkat keamanan tinggi. Dirinya mengungkapkan bahwa akan sangat berbahaya Indonesia tidak punya rencana yang jelas dan terukur atas pembangunan dan penggunaan energi nuklir karena dampak negatif yang mungkin ditimbulkan akibat penggunaan nuklir sangat luar biasa.

Menurutnya, Indonesia tidak punya arah yang jelas.

Rencana BATAN ingin membangun PLTN mini di wilayah terpencil dianggapnya irasional. Ketidakjelasan arah ini, katanya, sama saja kita membuat bom atom di beberapa wilayah. “Kesimpulan saya, RDE itu dirty bomb,” terangnya.

Di akhir paparannya, Iwan mengharapkan Presiden Jokowi bersedia menjadi pemrakarsa agar semua pihak yang berkepentingan bisa duduk bersama dan terbuka membahas isu PLTN di Indonesia.

Menurutnya, persepsi pro dan kontra baiknya ditiadakan, karena esensinya adalah ilmiah. rus

Bareskrim Bongkar Mafia Daging, Ditemukan 22 Ribu Ekor Sapi KEPALA Bareskrim Mabes Polri Komjen Budi Waseso atau akrab disapa Buwas, bertindak cekatan pasca Presiden Joko Widodo geram terkait kelangkaan daging sapi hingga harga di pasar melambung.

Bareskrim membongkar mafia daging dengan menggerebek PT BPS, importir sapi hidup dari Australia di Sepatan Tangerang, Rabu malam (12/ 8/15).

Mencengangkan, tim Bareskrim menemukan 22.000 ekor sapi. Lembu-lembu berdarah sapi impor itu berada di area khusus yang dikuasai PT BPS. “Kita dapatkan sekitar 17.000 (sapi bakalan, red) dan 5.000 (sapi siap potong). Semuanya hidup. Kita masih dalami kemungkinan adanya tindak pidana termasuk kesengajaan menunda distribusi daging untuk memainkan harga,” kata Buwas dilansir beritasatu, Rabu (12/8/15).

Buwas turun ke TKP untuk memantau langsung tim khusus Bareskrim dalam pengumpulan dokumen dan mendalami keterangan dari para petinggi perusahaan PT BPS. “Kalau sapinya tentu tidak bisa kita tanya. Orang-orangnya itu yang akan kita dalami, sekarang belum tentukan apaapa,” tambah Buwas.

Gerak cepat tim Bareskrim yang dikomando Buwas kali ini, seperti menyiratkan jawaban “pantas” kalau Presiden Jokowi

geram. Praktis, gebrakan Buwas ini mengulang kepekaannya berkinerja tangkas merespon kesungguhan Presiden Jokowi menghadapi persengkokolan “bajingan” perusak sistem ekonomi nasional.

Buwas yang dijuluki “Singa Polri” itu, juga melakukan gebrakan besar “mengobrakabrik mental” pembiaran mafia arus barang “dwelling time” di pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan pintu ekonomi Indonesia.

Seperti diberitakan, Presiden Jokowi berkata keras ada mafia di balik mahalnya harga daging belakangan. Kegeraman Presiden soal ini diapresiasi kalangan elite, mengingat rakyat Indonesia yang mayoritas muslim akan menghadapi ibadah besar hari raya Qurban.

Sehingga butuh puluhan ribu sapi zakat kurban untuk dikonsumsi para fakir miskin.

Harga daging sapi di Indonesia saat ini berkisar Rp120 ribu sampai Rp130 ribu per kg.

Padahal biasanya harga normal di pasaran Rp90-an ribu.

Jokowi membandingkan harga daging di negara lain, justru jauh di bawah Rp100 ribu per kilogram (kg).

Presiden curiga ada pihakpihak yang memainkan kelangkaan daging hingga berakibat harga di pasaran melambung. “Ini lagi kita telusuri,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan. kirlan

Teori Ahok Penyebab Allah SWT Pilih Nabi Muhammad SAW GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok punya teori menarik soal penyebab Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW menjadi penyebar wahyu di muka bumi.

Menurut Ahok, Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang handal. Sebagai pedagang, Nabi memiliki sifat yang bersahabat kepada semua orang. Sifat bersahabat itu telah membuat Nabi Muhammad mampu berdagang sampai ke negeri-negeri yang jauh, hingga ke negeri Syam yang saat www.lensaindonesia.com

ini menjadi negara Suriah.

Atas dasar sifat bersahabat dan keluwesan berdagang yang membuat Nabi Muhammad mudah diterima banyak orang, Ahok mengatakan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul terakhir penyebar ajaran Islam kepada seluruh umat manusia.

“Saya berpikir Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW karena bila beliau pintar berdagang dan pintar bersahabat, ajaran Islam tentu akan mudah beliau sebar-

kan,” ujar Ahok di hadapan para ulama Jakarta yang menghadiri acara Halaqah di Masjid Jakarta Islamic Center, Koja, Jakarta Utara, Rabu, (12/8/2015).

Ia menyayangkan mulai ditinggalkannya kebiasaan Rasul berdagang oleh umat Islam masa kini.

Padahal, bila umat Muslim benarbenar menghayati konsep ‘Islam rahmatan lil alamin’ atau agama Islam sebagai suatu rahmat bagi sekalian penghuni alam, Ahok mengatakan umat Muslim bisa menyebarkan ajaran agamanya, salah

satunya, dengan cara berdagang.

Di bawah kepemimpinannya, Ahok mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI mendukung kembalinya pelaksanaan ajaran agama Islam di wilayah Jakarta ke konsep-konsep yang diajarkan Nabi.

Salah satunya adalah dengan memberdayakan rumah-rumah ibadah masjid.

Kepada para pengurus masjid Jakarta Islamic Center sebagai salah satu masjid terbesar di Jakarta, Ahok mengatakan Pemerintah Provinsi DKI mulai tahun ini

hingga beberapa tahun ke depan telah menyalurkan dana hibah yang nilainya mencapai Rp11 miliar.

Dana hibah itu digunakan untuk mengembangkan masjid, antara lain dengan membangun Museum Sejarah Islam Indonesia, mendirikan boarding school SMK Teknologi Informasi, membangun pusat pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL), hingga terakhir, mendirikan pusat pelatihan yang mengajarkan kemampuan berdagang layaknya Nabi, kepada para bay/faj/vv pemuda Muslim.

Basuki Tjahaja Purnama

10

JAKARTA RAYA

Edisi 99/17 - 23 Agustus 2015

Polres Metro Jakarta Selatan Sita Narkoba Rp 17 M PETUGAS Polres Metro Jakarta Selatan mencokok seorang pengedar Narkoba berinisial V alias B (24) di sebuah rumah kos Jl Tanjung Duren Utara VIII, Grogol

Petugas Polres Metro Jakarta Selatan memamerkan Narkoba yang disita.

Pemprov DKI Perbaiki Jalan dengan Beton Hanya Semalam SEMAKIN meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang melintasi Ibukota dan kebutuhan transportasi, mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan infrastruktur yang memadai, baik dalam bentuk pembangunan jalan baru atau perbaikan jalan yang berada dalam kondisi kurang baik.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Holcim Indonesia untuk proyek perbaikan beberapa ruas jalan termasuk jalur TransJakarta dengan solusi perbaikan jalan berdaya cepat bernama SpeedCrete™.

Kontrak pertama senilai 5,5 juta dollar AS yang ditandatangani Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta pada kuartal kedua tahun ini, mencakup perbaikan jalur TransJakarta sepanjang 12 KM dari total rencana yaitu 200 KM. Pekerjaan dimulai dari lapisan dasar hingga lapisan permukaan akhir.

Sedangkan kontrak kedua, baru saja ditandatangani Senin, 3 Agustus 2015 lalu untuk perbaikan akses jalan Marunda, persimpangan Kebon Nanas – Ahmad Yani, dan persimpangan Pramuka – Matraman dengan total volume 1,550 m3. Selama ini, penduduk Jakarta masih harus berjuang untuk melalui lalu lintas dan peningkatan jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jalan sehingga mengakibatkan kemacetan parah, serta kerugian secara ekonomis berupa hilangnya waktu dan pemborosan bahan bakar.

Tak seperti perbaikan jalan konvensional yang biasanya memakan waktu berminggu-minggu, SpeedCrete™ memberikan solusi beton berdaya cepat untuk perbaikan jalan dengan pengerjaan selama 7 jam saja pada malam hari. @bersambung klik 2 “Pemerintah sangat menghargai adanya solusisolusi bernilai tambah seperti ini yang bisa membantu pembangunan perkotaan dan menjawab tantangantantangan yang ada di lapangan. Di negara yang berkembang pesat seperti, Indonesia, beton SpeedCrete™ sangat cocok diterapkan dikota-kota besar di Indonesia dengan lalu lintas yang padat guna menghindarkan kemacetan lalu lintas selama proses penanganan jalan”, terang Ir. H. Yusmada Faizal, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

Populasi Jakarta sendiri diprediksi mencapai 30 juta jiwa dalam kurun waktu lima tahun ke depan, menyebabkan tantangan infrastruktur yang luar biasa di ibukota, ditambah lagi dengan tidak mencukupinya jalan tol dan jalan lokal penghubung antar propinsi yang ada saat ini. Namun, Holcim telah mengukir reputasi yang baik dalam menghasilkan ide-ide inovatif, sebagai penyedia solusi berkesinambungan yang menepati janjinya untuk masa depan masyarakat.

“SpeedCrete™ telah melalui proses pengembangan teknologi yang saksama. Semua masukan dan kebutuhan pelanggan, membantu kami dalam mengembangkan solusi-solusi lain untuk kebutuhan yang berbeda”, ujar Derek Williamson, Head of Aggregate ril and Construction Materials, Holcim Indonesia.

Petamburan, Jakarta Barat.

Wakapolres Jakarta Selatan AKBP Surawan mengatakan, penangkapan pengedar narkoba ini berhasil dilakukan setelah petugas Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pengembangan atas peredaran Narkoba di wilayah Pasar Minggu dan Kemang, Jakarta Selatan.

“Kami berhasil menyita

barang bukti 52.300 butir ineks, 1764 gram sabu dan dua Ponsel,” jelas AKBP Surawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (12/8).

Menurut AKBP Surawan, bila melihat fakta barang bukti Narkoba yang disita dan ditaksir senilai Rp 17 miliar itu, diduga pengedar Narkoba itu anggota jaringan besar.

“Kami masih melakukan pe-

ngembangan dari mana Narkoba itu didapat,” pungkasnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pengedar Narkoba itu dijerat Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun anatau hukuman mati. diono

AHOK DIINCAR BPK DAN KPK KPK meminta BPK untuk melakukan audit investigasi terhadap Ahok dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang dianggap tidak wajar.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara diam-diam mendatangi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk melakukan audit program-program yang dilakukan pada tahun anggaran 2014. Kedatangan KPK serta BPK ini tidak tercantum dalam agenda resmi Pemprov DKI. “Jadi, KPK minta BPK lakukan audit investigasi terhadap kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, pengadaan scanner, printer, dan alat fitness di sekolahsekolah,” kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Kamis (13/8/2015).

Kedatangan KPK dan BPK luput dari perhatian awak media. Berdasarkan informasi petugas pengamanan dalam (pamdal) Pemprov DKI, tim KPK dan BPK datang menemui Basuki sekitar pukul 12.00.

Pada kesempatan itu, Basuki juga menyampaikan keluhannya terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan APBD 2014 yang dilakukan BPK. Sebab, sebelum penyerahan LHP, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta tidak bertemu dengannya.

“Seharusnya memang benar hubungan ketatanegara-

an, ketemu saya dulu. Gila, saya baru kenal tadi sama yang namanya Kepala BPK DKI,” kata Basuki.

Menurut Basuki, audit BPK terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2014 telah menyalahi prosedur.

Sebab, kata Basuki, BPK tidak bertemu dengan Pemprov DKI terlebih dahulu untuk melakukan audit.

“Kalau Anda mau membuat hasil pemeriksaan, terus kamu jadi terdakwa, kamu jadi saksi dulu lho di KPK, baru jadi terdakwa. Ini BPK mau ngincer saya, tetapi enggak pernah ketemu saya,” kata Basuki.

Ketua Komisi Keuangan DPRD DKI Jakarta, Santoso, menyebut ada ketidakwajaran dalam proses pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang dilakukan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Dia mempertanyakan cara negosiasi Ahok pada saat menawar harga lahan tersebut.

“Ada ketidakwajaran dalam pembelian. Memang prosesnya dilakukan sesuai dengan standar. Tapi kok seperti enggak ada negosiasi?,” ujar Santoso dilansir CNN Indonesia, Rabu, (13/8).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan, dari hasil penelusuran Badan Pemeriksa Keuangan diketahui pada proses penawaran pertama yang dilakukan oleh PT Ciputra Karya Utama kepada pihak RS Sumber Waras, harga yang ditawarkan berkisar Rp 500 miliar.

“Nah, begitu Pemda masuk untuk nawar, kenapa bisa jadi lebih dari Rp 700 miliar?” katanya.

Santoso mengatakan, memang sudah menjadi hal yang jamak ketika ada masyarakat perorangan atau perusahaan mengetahui lahannya akan

dibeli oleh Pemerintah Daerah. Hanya saja, dia mempertanyakan penawaran yang dilakukan Ahok ataupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengurus proses pembelian lahan tersebut.

“Mungkin SKPDnya lalai. Tapi masa iya enggak ada negosiasi?” ujar Santoso.

Masih berlanjutnya masalah pembelian lahan ini, Santoso mengungkapkan, besar kemungkinan panitia khusus DPRD akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan tindak lanjut tahap dua.

Kisruh soal pembelian lahan RS Sumber Waras yang dilakukan Pemprov DKI tahun lalu, hingga kini masih menjadi salah satu masalah terbesar dalam temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Dalam laporannya BPK mengatakan pembelian lahan itu membuat pemerintah merugi sampai Rp 191 miliar.

Namun, pihak Pemprov DKI tidak mau disalahkan begitu saja. Mereka berdalih apa yang dilakukan sudah benar dan sesuai aturan.

Terkait dugaan adanya penggelembungan harga yang membuat pemerintah merugi ratusan miliar, Pemprov DKI justru mengatakan mereka menghemat sampai Rp 52 miliar untuk membeli lahan tersebut.

Berdasarkan kronologi yang dibuat oleh BPK, masalah bermula ketika pada 6 Juni 2014, Plt Gubernur yang saat itu dijabat oleh Ahok berminat membeli sebagian lahan seluas 3,6 hektar milik RS Sumber Waras untuk dijadikan rumah sakit jantung dan kanker.

Pembelian lahan dilakukan karena menurut Ahok kala itu, keberadaan rumah sakit untuk pasien sakit jantung dan kanker sangat diper-

lukan karena kondisi pasien rumah sakit yang ada kian membludak.

Di sisi lain, hal ini juga dilakukan karena sebelumnya lahan tersebut akan dibeli oleh PT Ciputra Karya Utama dan diubah peruntukkan menjadi tempat komersil seperti mal.

Pada 16 Juni 2014, Pihak Rumah Sakit Sumber Waras menyatakan lahan tersebut tidak dijual karena sudah terikat kontrak atau kerjasama dengan PT Ciputra Karya Utama.

Namun, pada 27 Juni 2014, pihak Rumah Sakit Sumber Waras mengirim surat kepada Pemprov DKI dan menyatakan bersedia menjual lahan tersebut. Mereka pun memasang harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) senilai sekitar Rp 20 juta untuk lahan tersebut.

NJOP tersebut sama dengan sebagian lahan milik RS Sumber Waras lainnya yang dikelola oleh Yayasan Sumber Waras yang memiliki akses ke Jalan Kyai Tapa. Sementara lahan yang ditawarkan kepada Pemprov DKI berada di bagian belakang dekat Jalan Tomang Utara, Jakarta Barat.

Kemudian pada 7 Juli 2014, pihak RS Sumber Waras kembali mengirim surat kepada Pemprov DKI. Keesokan harinya, yaitu 8 Juli 2014, Plt Gubernur Ahok mendisposisikan surat tersebut ke Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI yang kala itu masih dijabat oleh Andi Baso untuk menyiapkan anggaran senilai Rp 20 juta, tanpa proses negosiasi.

Selang beberapa bulan kemudian, yaitu pada 14 November 2014, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI mengeluarkan hasil kajian terhadap lahan Rumah Sakit Sumber

Waras.

Dinkes DKI mengatakan lahan itu layak dibeli karena memenuhi beberapa syarat, yaitu tanahnya siap pakai, bebas banjir, akses jalan besar, jangkauan luas, dan luas lahan yang lebih dari 2500 meter persegi.

Sayangnya, BPK menilai lahan tersebut tidak memenuhi lima syarat yang dikeluarkan Dinkes DKI itu sendiri. BPK menilai lahan itu tidak siap bangun karena banyak bangunan, merupakan daerah banjir dan tidak ada jalan besar.

Kemudian pada 10 Desember 2014, Pemprov DKI secara resmi telah menunjuk lokasi pembelian lahan.

Esoknya, pada 11 Desember 2014, pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras membatalkan perjanjian dengan PT Ciputra Karya Utama, karena beralih kerja sama dengan Pemprov DKI. Pada 15 Desember 2014, bendahara umum Pemprov DKI pun mentransfer uang senilai Rp 800 miliar ke Dinkes DKI untuk mengeksekusi pembelian lahan tersebut.

Kemudian pada 30 Desember 2014, Dinkes DKI membayar kepada Rumah Sakit Sumber Waras dalam bentuk cek.

Pada 31 Desember 2014, cek tersebut pun dicairkan oleh pihak Rumah Sakit Sumber Waras.

Salah satu masalah utama yang menyebabkan pembelian lahan ini menjadi temuan BPK adalah terkait harga NJOP. Menurut BPK, lahan yang dibeli Pemprov DKI NJOPnya hanya sekitar Rp 7 juta.

Tapi, kenyataannya DKI malah membayar NJOP sebesar Rp 20 juta dinilai BPK merupakan NJOP tanah di bagian depan, yang masih menjadi milik pihak Rumah Sakit cn/kom Sumber Waras.

Pendatang Asal Daerah Wajib Miliki KTP DKI PENDATANG baru harus segera membuat KTP dan kartu keluarga (KK) ke kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kelurahan setempat.

Imbauan itu diutarakan Walikota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana. Ia beralasan, saat ini Gubernur DKI membolehkan warga dari daerah luar ibukota untuk datang ke Jakarta.

Meski begitu, para pendatang tersebut harus memiliki kemampuan, lapangan kerja dan tempat tinggal tetap. “Jika para pendatang tidak punya itu, nanti hanya menjadi PMKS di DKI Jakarta,” terang Bambang, saat menggelar Operasi Bina Kependudukan di RW 09 Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Rabu (12/8/2015).

Aksi yang ia lakukan terhadap warga dilakukannya saat menggelar operasi yustisi. “Jadi untuk warga jangan takut, karena kami hanya memberikan arahan bukan melakukan operasi,” tandas ia.

Bambang ikut pula dalam upaya tersebut memeriksa kelengkapan identitas administrasi kependudukan tiap rumah warga yang dia datangi. mustika

Pendataan warga di DKI Jakarta.

www.lensaindonesia.com

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat berkeliling Mako Kopassus di Cijantung, Jaktim.

Kongres Diaspora Indonesia III Fokus ke Program Riil PRESIDEN Indonesian Diaspora Network Global (IDN-Global) Mohamad Al Arief mengatakan DKI Jakarta akan menjadi tuan rumah Kongres Diaspora Indonesia III. Agenda Kongres kali ini akan dihelat pada12-14 Agustus 2015.

“Kami menyepakati dan berencana untuk Kongres Diaspora Indonesia ketiga pada Agustus 2015 di Jakarta,” ujar Arief, seusai bertemu

dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Jakarta, Selasa (11/8/2015).

Arief menjeladkan, dalam kongres ini, akan lebih memfokuskan pada program yang lebih riil. Hal itu, lanjutnya, akan langsung melibatkan pemangku kepentingan di Indonesia.

Sementara, menurut Arief, Menlu Retno dalam pertemuan tersebut mengapresiasi upaya diaspora Indonesia

yang ikut andil mendorong peningkatan perekonomian dalam negeri. Dia pun mengungkap, program diaspora bisa dirasakan langsung masyarakat.

Dari keterangan Kemlu RI, ada sekitar 4,6 juta Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri. Sedangkan, warga negara asing keturunan Indonesia mencapai satu juta.

“Kedua komponen ini

merupakan Diaspora Indonesia yang potensinya perlu digali untuk kepentingan bangsa dan negara,” terang Arief.

“Dengan semangat kebersamaan dan kesamaan identitas, segenap Diaspora Indonesia yang hidup berpencar di seluruh penjuru dunia ini mengikrarkan niatnya untuk turut berperan lebih dalam pembangunan Indonesia,” tambah Arief.

Lebih lanjut Arief mene-

rangkan, lebih dari 60 kepengurusan Jaringan Diaspora Indonesia di tingkat negara (national chapters) maupun tingkat akar rumput (local chapters) yang sudah terbentuk di sekitar 35 negara.

“Pembentukan organisasi yang berskala global ini merupakan aspirasi bersama agar mereka dapat lebih berkoordinasi dalam memberi sumbangsihnya kepada Tanah yuanto Air,” pungkas dia.

JABAR SQUARE

11 Edisi 99/17 - 23 Agustus 2015

Sunat Dana Bantuan, Empat Kasek Garut Kompak Bungkam Empat kepala sekolah di Garut kompak bungkam terkait praktik dugaan pemotongan bantuan program Ruang Kelas Baru (RKB) APBN Tahun 2015 sebesar 20 persen.

Ketua DPRD Ade Ginanjar.

Ketua DPRD Garut Bantah Dikebiri Soal KUA PPAS KETUA DPRD Garut, Ade Ginanjar, membantah keras dengan adanya tudingan lembaga DPRD Garut dikebiri pihak eksekutif terkait adanya keterlambatan melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2016.

“Lembaga DPRD Garut tidak dikebiri dengan keterlambatan pembahasan KUA PPAS,” ujarnya, Kamis (13/8/2015) saat ditemui di Gedung DPRD Garut sebelum memimpin Sidang Paripurna KUA PPAS Anggaran perubahan tahun 2015.

Dikatakannya, pemerintah Garut baru menerima Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 52 tahun 2015, tentang pedoman pembahasan KUA PPAS tahun 2016, pada pertengahan bulan Juli kemarin.Jadi sangat wajar jika pembahasannya baru dilakukan pada akhir bulan juli.

“Saya selaku Ketua DPRD ikut ke Jakarta saat menerima peraturannya. Yang langsung menerimanya juga adalah Bupati Garut, Rudy Gunawan, kalau tidak salah pada tanggal 16 Juli lalu,” katanya.

Kendati mengalami keterlambatan, pembahasan Anggaran tahun 2016 tidak akan mengalami hambatan dan akan sesuai dengan rencana. Bahkan dalam pembahasannya kali ini melalui Komisi-komisi yang ada di DPRD. “Jadi tidaklah mungkin DPRD akan dikebiri oleh kebijakan eksekutif,” jelasnya.

Masih kata Ade, DPRD Garut saat ini masih melangsungkan proses KUA PPAS, dimana setiap SKPD dalam menyampaikan ajuannya selain dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar), awalnya di bahas dahulu terlebih dahulu di setiap Komisi yang membidanginya.

Diakuinya, lembaga DPRD akan menjalankan sesuai tugas dan fungsi DPRD apalagi dalam haknya dalam mengatur Budgeting APBD, Bahkan pihaknya juga menekankan agar segala ajuan setiap SKPD mesih disesuaikan dengan hasil Musywaran Rencana Pembangunan (Musrenbang), jangan sampai keluar dari Musrenbang.

Diberitakan sebelumnya, LSM Laskar Garut Madiri, menuding kalau pembahasan KUA PPAS tahun 2016 telah melabrak aturan. Yang dimana pembahasannya mengalami keterlambatan tidak sesuai dengan Permendagri No 52 Tahun 2015. taufiq_akbar

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Garut, Jawa Barat, kembali memintai keterangan terhadap para kepala sekolah dasar sebagai penerima bantuan program Ruang Kelas Baru (RKB) APBN Tahun 2015.

Tindakan tersebut dilaku-

ngannya, rencananya kita akan panggil semuanya. Dalam hal ini mereka sebatas dipintai keterangan,” ungkap Kepala Seksi Intelejen Kejari Garut, Hery Somantri, Rabu (12/8/2015).

Dikatakannya, para kasek seolah kompak membantah adanya praktik dugaan pemotongan sebesar 20 persen.

Malahan, mereka saat dimintai keterangan menunjukan surat pernyataan yang mereka tandatangani.

Dalam pengembangan kasus itu, penyidik Kejari Garut bakal memeriksa seluruh

kan atas pengusutan kasus dugaan pemotongan dana sebesar 20 persen oleh oknum Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dan konsultan perencana dan pengawasan.

“Baru empat kepala sekolah yang sudah dimintai ketera-

Pemda Garut Kabulkan Kenaikan Honor Hingga Rp125 Ribu PEMERINTAH Kabupaten Garut, Jawa Barat, akhirnya memenuhi keinginan Guru Honor yang tergabung dalam wadah Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar).

Pemkab Garut menyatakan akan menaikkan honor menjadi Rp100 ribu-Rp125 ribu.

Jumlah ini memang tidak seperti yang diharapkan para guru honorer yang pada aksinya menuntut kenaikan kesejahteraan yang semula Rp60ribu/sebulan menjadi Rp300 ribu/bulan.

Ketua DPP Fagar Garut, Cecep Kurniadi mengatakan, Pemkab akan menaikan kesejahteraan Guru Honor menjadi Rp100 ribu/ bulan dan maksimalnya Rp125 ribu. “Kenaikan kesejahteraan itu akan berlaku pada Tahun 2016 mendatang,” ungkapnya, Kamis (13/8/2015) malam.

Informasi ini diperoleh saat dirinya ditelepon oleh Kepala Dinas Pendidikan Garut dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Selain itu, ternyata kenaikan

tak dialami oleh seluruh guru honorer yang jumlahnya 12.800 orang tapi hanya 7.000 orang, seperti kuota sebelumnya.

Meski begitu, Cecep tetap menyambut baik keputusan Pemda Garut, yang sudah mendengar salah satu tuntutan pada saat aksi unjuk rasa belum lama ini. Walaupun kenaikannya tidak sesuai harapan itu tidak menjadi persoalan.

Diakuinya, informasi ini hanya baru sebatas melalui komunikasi via saluran telpon, tetapi pihaknya akan segera menindak lanjutinya yakni akan meminta pernyataan kenaikan kesejahteraan secara tertulis pada dua dinas tersebut. “Kami akan meminta pernyataan tertulisnya untuk dijadikan bukti,” aku Cecep.

Sementara Sekretaris Komisi A DPRD Garut, Dadang Sudrajat, saat dimintai tanggapannya terkait rencana Pemda Garut akan menaikan kesejahteraan Guru Honor, mengatakan niat pe-

merintah memang sangat wajar dalam menaikan honor yang selama ini sangat memperihatinkan. Kendati masih jauh diatas rata-rata.

“Sangat wajar jika ada kenaikan honor, walaupun hanya sedikit kenaikannya,” ujarnya saat dihubungi melalui Hp-Nya. Dikatakannya, pihaknya juga akan memperjuangkan keinginan Guru Honor dalam menuntut kenaikan honor. Ya kalau berlakunya pada tahun 2016 berarti akan dimasukan dalam pos APBD Garut Tahun 2016.

“Mudah-mudahan rencana pemerintah terlealisasi,” katanya.

Diakui Dadang, selama ini honor yang mereka setiap bulannya hanya menerima Rp60ribu/bulan dan tidak manusiawi dengan tugas mereka sebagai pendidik. “Masa pekerjaan mereka mencerdaskan kehidupan bangsa tapi pemerintah dalam memberikan honor tidak cerdas,” ujarnya. taufiq_akbar

kasek dan komite sekolah yang berada di kawasan tersebut.

Pembangunan sarana belajar Ruang Kelas Baru (RKB) dibiayai pemerintah dengan besar anggaran sebesar Rp 258 juta setiap sekolahnya.

Anggaran bantuan sekolah rupanya rentan terjadi penyimpangan. Salah satunya dengan modus pemotongan anggaran dengan dalih sebagai biaya pengusungan.

Penyidik juga sudah mengantongi nama oknum Disdik Pemkab Garut yang diduga menjadi dalang aksi tersebut.

Mengomentari pemeriksaan tersebut, kebanyakan para kasek mengungkapkan mereka diperiksa untuk memenuhi panggilan atas laporan temuan pemotongan anggaran.

“Hanya memenuhi panggilan saja. Dan menerangkan seputar proses pembangunannya,” beber salah satu kasek yang enggan namanya dikutip.

Kebanyakan, mereka memilih bungkam. Ada pula yang terlihat menutupi raut wajah saat sejumlah pewarta mengambil gambar mereka. taufiq_akbar

Awal 2016, Tangerang Bangun 10 Stadion Tiap Kecamatan PEMERINTAH Kabupaten Tangerang, Banten, merencanakan awal Januari 2016 membangun 10 stadion mini di setiap kecamatan untuk menunjang kegiatan olahraga warga setempat.

“Dana proyek stadion mini itu sudah disetujui DPRD setempat dan tinggal menunggu realisasi,” kata Sekretaris Daerah Pemkab Tangerang Iskandar Mirsyad di Tangerang, Jumat (14/8/2015).

Iskandar mengatakan Pemkab Tangerang sudah menyediakan lahan untuk proyek tersebut sehingga secara bertahap dibangun pada beberapa kecamatan.

Sebagai contoh, katanya, lahan seluas 1,5 hektare di Desa Kramat, Kecamatan Pakuhaji sudah tersedia maka Januari 2016 stadion mini dibangun. Sedangkan stadion serupa juga dibangun di Kecamatan Legok, Pasar Kemis, Curug dan di Cisauk.

Proyek stadion mini itu sudah digagas sejak tahun

2008 tapi mengalami kendala karena mahalnya lahan yang harus dibeli pemerintah daerah. Namun secara bertahap Pemkab Tangerang melalui pendekatan dengan warga setempat akhirnya mendapatkan lahan di Cisauk, Curug dan Pasar Kemis.

Lahan yang tersedia juga diantaranya merupakan milik pengembang untuk digunakan sebagai fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).

Iskandar Mirsyad mengatakan, langkah pertama adalah membangun stadion mini di Pakuhaji dan Cisauk kemudian disusul di Pasar Kemis serta di Legok.

Iskandar enggan menjelaskan nominal dana yang disediakan untuk stadion mini itu, tapi memastikan dibangun mulai awal Januari 2016.

“Saya lupa mengenai besaran dana proyek stadion itu, tapi coba tanyakan pada aparat instansi terkait,” kata Iskandar Mirsyad. ans

Tersangka Mark Up Dana Pengayaan Buku SMP Ditahan KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Garut, Jawa Barat, Rabu (12/8/2015), menahan HS, seorang tersangka dugaan mark up dana proyek pengayaan buku SMP, di lingkungan Dinas Pendidikan Garut.

Hal ini menindaklanjuti pengembangan kasus Entik Karyana, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, yang saat ini menjalani proses hukum.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Garut, Hery Somantri, yang didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejari Garut, Suryadi Sembiring mengatakan, HS terlibat tindak pidana korupsi

HS, kemeja kotak-kotak, saat akan dimasukkan ke Rutan Garut.

pengayaan buku Referensi dan buku panduan pendidik DAK tahun 2010.

HS merupakan ketua panitia lelang dan disangka telah menyalahgunakan wewenang, karena saat itu memenangkan perusahaan yang tidak memenuhi syarat. Padahal perusahaan yang memenangkan tendernya sudah ada.

“Akibat perbuatan HS, negara mengalami kerugian Rp1,8 miliar berdasarkan Audit BPK,” jelas Hery.

Saat ini HS ditahan di Rumah Tahanan Garut, sebagai tahanan titipan Kejakasaan Negeri Garut. Proses penahanan

sudah sesuai prosedur dan dilengkapi dengan alat bukti.

Dikatakannya, perbuatan HS telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan tindak piana korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan hukuman kurungan untuk Pasal 24 tahun maksimal seumur hidup. taufiq_akbar

Laporan Khas Lensa Indonesia – Jawa Barat (Bagian 1) Diduga Hasil Korupsi, Kekayaan Sekda Kuningan Dipertanyakan HARTA kekayaan yang dimiliki Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan Drs.H.Yosep Setiawan, M.Si, kini tengah menjadi perbincangan sejumlah kalangan masyarakat. Betapa tidak, sejak Yosep belum lama ini diketahui telah membangun sebuah rumah mewah di kawasan Antapani Kota Bandung.

Sorotan miring-pun kian meyeruak terhadap Yosep.

Berdasarkan informasi yang berkembang, rumah yang baru dibangun itu bernilai miliaran rupiah atau dengan taksiran harga sebesar Rp 3-4 miliar. Tidak hanya itu, Yosep mempunyai rumah mewah dan rumah toko (ru-

ko) di beberapa daerah seperti di Kabupaten Kuningan, Cirebon, dan Jakarta. Selain itu didapati informasi bahwa Yosep, memiliki beberapa unit mobil mewah berbagai merek.

Sejumlah kalangan masyarakat menduga harta kekayaan yang dimiliki Yosep diduga dari hasil korupsi atau gratifikasi serta duga lainnya adanya perbuatan pencucian uang (money laundry).

Dugaan itu cukup beralasan manakala posisi atau jabatan Yosep sebagai Sekda Kabupaten Kuningan. Sehingga sebagai pejabat negara tentu semua harta dan kekayaan yang dimiliki Yosep tentu tidak lepas dari sorotan dan

pertanyaan.

Terkait berbagai dugaan miring tersebut, beberapa waktu lalu di Bandung Yosep dengan tegas membantah.

Menurutnya, ada orang yang tidak senang dengan jabatannya. “Ada orang-orang yang tidak senang dengan jabatan saya,” keluh Yosep kepada Lensa Indonesia.

Menurutnya, semua harta kekayaan yang dimiliki sekarang adalah hasil dari kerjanya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang dimulai dari golongan rendah. Namun demikian Yosep, mengakui bahwa dirinya hanya mempunyai 1 unit rumah yang ada di kawasan Antapani Kota Ban-

dung, yang baru selesai dibangun, tapi nilainya tidak lebih dari Rp 1 miliar.

Selain itu, lanjut Yosep, dirinya hanya memiliki toko alat musik dan soud-system sejak 1999, karena dari sejak awal ia sudah berbisnis di bidang peralatan musik. Dia juga membantah tidak memiliki rumah mewah atau tanah lainnya seperti di Bandung, Cirebon, Kuningan dan Jakarta.

Untuk masalah kekayaan yang ia miliki, Yosep mengaku sudah melaporkan ke KPK yang dituangkan dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). “Tidak hanya saya semua pejabat di lingkungan Pemkab Kuni-

Rumah mewah di kawasan Antapani yang bernilai miliaran rupiah

H.Yosep Setiawan, Sekda Kabupaten Kuningan Jabar.

ngan, saya peringatkan untuk segera melaporkan harta kekayaan,” tegasnya.

Diakhir perbincangan,

ia siap untuk menerima segala resiko dan konsekwensinya termasuk dilaporkan ke KPK, jelasnya. ronny

Yosep mengatakan bila terdapat harta kekayaan dirinya yang belum dia dilaporkan kepada lembaga terkait, maka

www.lensaindonesia.com

12

JATIM SQUARE

Edisi 99/17 - 23 Agustus 2015

Antisipasi Peredaran Narkoba, Polresta Probolinggo Sweeping Siswa

Dua Bulan Jabatan Tiga SKPD Kosong, Nihil Kebijakan Strategis

JAJARAN Polres Probolinggo Kota dalam upaya antisipasi kenakalan remaja dan pencegahan penyalahgunaan peredaran narkoba di lingkungan pendidikan, Selasa (11/08/15) melakukan sweeping di SMAN 4 Kota Probolinggo.

Terkait dengan kegiatan sweeping, tersebut Wakapolres Probolinggo Kota Kompol Hari Pramono mengatakan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih banyak ditemukan di masyarakat. “Artinya tidak menutup kemungkinan hal itu juga terjadi di kalangan siswa SMA. Hal yang kita khwatirkan ini kalau kita biarkan bisa terjadi pada lingkungan sekolah,” ungkapnya. Lebih lanjut Wakapolres mengatakan, kegiatan sweeping di SMAN 4 ini merupakan kegiatan yang kedua kalinya. Pertama, pada Minggu lalu sweeping dilakukan di STM Ahmad Yani.

Kegiatan ini dilakukan karena informasi dari Kepala Sekolah yang menyampaikan, khusus siswa klas 10 masih rentan dalam memanfaatkan waktu untuk kegiatan belajar, rentan penggunaan sepeda motor protolan berkenalpot brong dimodifikasi tidak layak pakai, juga pembinaan tentang pencegahan peredaran gelap narkoba.

Hakam selaku Kepala SMAN 4 Kota Probolinggo terkait sweeping di sekolah-sekolah mengatakan, pihaknya sangat mendukung kegiatan kepolisian dan merasa sangat dibantu dalam menangani masalah kenakalan remaja.

Menurutnya, kenakalan remaja bukan merupakan tanggung jawab pihak sekolah saja, tapi juga masyarakat dan khususnya orang tua. Dalam hal ini pihak Kepolisian sangat tanggap, dan bisa membawa anakanak ke depan lebih berhati-hati. “Kami berharap kegiatan seperti ini ke depan bisa dilakukan secara rutin, untuk menunjukkan bahwa setiap tindakan perlu dipantau, sehingga tidak pernah lupa atau coba-coba lagi. Karena dunia pendididikan mendidik melalui proses pembelajaran,” pungkasnya.

Dalam sweeping di SMAN 4 tersebut, Petugas Sat Lantas Polres Probolinggo Kota masih menemukan beberapa sepeda motor siswa yang tidak memenuhi speck, seperti sepeda motor protolan, tidak ada spion, juga ban kecil.an

Kinerja SKPD pasti akan terganggu bila hanya dipegang oleh seorang pelaksana tugas. Banyak kebijakan-kebijakan strategis dan penting yang tidak bisa diputuskan langsung oleh seorang Plt.

Pengangguran Terbuka di Nganjuk Tembus 30 Ribu Jiwa DATA Ketenagakerjaan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Nganjuk, menunjukkan bahwa Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) tahun 2014 mencapai 23.422 jiwa atau 96,15%, hingga tahun 2015 mencapai 30,208 jiwa atau 95,24%. “Melihat dari tahun 2014 sampai tahun 2015, selama satu tahun bertambah 6786 jiwa, sehingga kesempatan kerja yang ada sekarang ini terbatas dan kebutuhan pencari kerja kian bertambah, “ ungkap Bambang Sukoco, Kasi statistik sosial, BPS Nganjuk pada wartawan Kamis (13/8).

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahunan maupun triwulan dirancang untuk penyajian data sampai dengan Propinsi Jatim, sedangkan sakernas triwulan dalam periode 2013 sampai 2014 dirancang untuk penyajian indikator ketenakerjaan tingkat nasional. Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenakerjaan, baik variasi, kontinyuitas dan kemutakhiran data, secara umum tujuan pengumpulan data adalah untuk menyediakan data pokok ketenakerjan yang berkesinambungan.

“Jadi angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran, sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang tidak mempunyai atau melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau pensiunan,” ujarnya. roy

DPRD Jatim Warning Soekarwo KOMISI A DPRD Provinsi Jawa Timur mewarning Gubernur Soekarwo terkait kekosongan tiga jabatan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim. Tiga jabatan kosong karena masa purna tugas (pensiun) itu yakni Kepala Disnakertransduk Jatim, Dirut RSUD dr Soetomo Surabaya dan Kepala Bakorwil II Bojonegoro.

Meskipun saat ini ketiga SKPD tersebut telah diisi pelaksana tugas (Plt), namun waktu menjabat untuk Plt itu tidak ada batasannya. Bahkan ada yang sudah hampir dua bulan ini dipimpin oleh Plt. Anggota Komisi A DPRD Jatim, Fauzan menyesalkan lamanya pengangkatan pimpinan di tiga SKPD tersebut.

“Kalau seminggu dua minggu saja itu masih wajar, ini sudah hampir dua bulan kosong,” sesal politisi PPP ini di DPRD Jatim, Selasa (11/ 08/2015).

Pihaknya memandang, kinerja SKPD pasti akan terganggu bila hanya dipegang oleh seorang pelaksana tugas.

Banyak kebijakan-kebijakan strategis dan penting yang tidak bisa diputuskan langsung oleh seorang Plt. Termasuk ketika pembahasan Perubahan APBD Jatim 2015.

“SKPD yang dipegang Plt pasti kewenangannya terbatas, dampaknya pasti pada program-program besar bisa

RSUD Caruban Diduga Korupsi Jampel dan Dana Taktis KARENA merasa diintimidasi, sedikitnya 200 pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Caruban, Madiun, yang tergabung dalam forum komunikasi Rumah Sakit Caruban (FKRSCM), menggelar aksi unjuk rasa menuntut transparasi dan pergantian manajemen, Rabu (12/8/2015).

Para pegawai tersebut berkumpul di depan RSUD Caruban, selanjutnya dengan kawalan pihak kepolisian. Mereka menuju Kejari Mejayan, Madiun, untuk memberikan laporan terkait adanya dugaan korupsi dana jam pelayanan dan dana taktis.

Sesampainya di Kejari Mejayan, para pengunjuk rasa diterima Kasintel, Rahmad.

Setelah bertemu, mereka menyerahkan segepok data untuk segera ditindak lanjuti. “Kami sebagai pegawai RSUD Caruban merasa diintimidasi dan tertekan. Kami menuntut adanya transparasi dan siapapun yang terlibat kasus dugaan korupsi jam pelayanan (Jampel) serta dana taktis untuk segera ditindak. Selain itu kami ingin adanya monitoring dan evaluasi di RSUD Caruban,” jelas Riyanto koordinator aksi pada Lensa Indonesia.

Riyanto menambahkan besaran dana Jampel yang diduga dikorupsi adalah sebesar Rp 2,1 miliar sedangkan dana taktis sekitar Rp 500 juta. “Semua berkas dan datanya sudah kami

Pegawai RSUD Caruban demo menuntut transparansi manajemen.

laporkan ke bapak-bapak di Kejari Mejayan,” sambungnya.

Setelah meninggalkan Kejari Mejayan, para pengunjung rasa selanjutnya menuju ke gedung DPRD Kabupaten Madiun untuk menyampaikan uneg-unegnya kepada anggota Komisi C. Setelah bertemu dengan Komisi C DPRD Kabupaten Madiun selama tiga jam, para pegawai RSUD Caruban akhirnya membubarkan diri.

Ketua Komisi C dari Fraksi Golkar Suwarno Budi Santoso menjelaskan akan menampung semua aspirasi dari para pegawai RSUD Caruban. Pria yang akrab disapa Prenjak itu menambahkan ada 13 tuntutan sewaktu hearing. Dalam waktu dekat komisi C akan memanggil pihak manajemen RSUD Caruban untuk hering selanjut kita panggil semuanya.

“Saat hearing tadi 15 perwakilan menuntut adanya 13 tuntutan yang mereka sampaikan dan saat ini kita tam-

pung dulu selanjutnya kita akan panggil pihak manajemen RSUD Caruban karena ini baru laporan sepihak paling tidak pihak RSUD akan kita ajak hearing dan selanjutnya kita panggil semuanya,” terang Suwarno pada Lensa Indonesia, Rabu (12/8/15).

Secara terpisah, Direktur RSUD Caruban Dr. Djoko Santoso menyayangkan aksi yang dilakukan pegawainya karena di RSUD Caruban memiliki forum untuk menyampaikan semacam uneg-uneg.

Dan dia juga menambahkan jika persoalan ini hanya karena kurangnya komunikasi saja.

“Ya saya menyayangkan tindakan dari teman teman kenapa harus ada unjuk rasa semacam itu, di rumah sakit sendiri ada forum semacam penyampaian uneg uneg, ya ini mungkin kurang komunikasi saja mas,” jelas Djoko Santoso pada lensaindonesia, Rabu (12/ 8/2015). dhimaz_adi

tertunda,” cetusnya.

Untuk itu, Komisi A mendesak kepada Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi untuk segera mengusulkan kepada Gubernur Soekarwo terkait percepatan pengangkatan pejabat definitif di tiga SKPD itu.

Pihaknya meyakini, gubernur tidak kesulitan mencari orang yang tepat mengisi kekosongan itu. “Kalau bisa sesegera mungkin, jangan ditunda-tunda lagi. Karena SKDP itu juga etalase dari kinerja gubernur,” tukasnya.

Seperti diketahui, di Disnakertrasnduk Jatim ditinggal pensiun oleh pimpinan Edy Purwinarto sejak 1 Juni,

dan kini posisinya diisi oleh Plt Kepala Dinas, Sukardo (Asisten IV Setdaprov Jatim).

Kemudian, RSU dr Soetomo yang sejak 1 Juli ditinggal Direktur Utama dr Dodo Anondo karena pensiun. Kini, rumah sakit terbesar di Indonesia Timur itu dikendalikan hanya oleh seorang Plt Direktur Utama, dr Harsono (Kepala Dinas Kesehatan Jatim).

Sedangkan untuk Kepala Bakorwil II Bojonegoro ditingal juga oleh pimpinannya yang pensiun Jogy Hendryadi sejak 1 Juli. Dan kini jabatanya dipegang oleh Plt Kepala Bakorwil Dedy Ferdinand (Sekretaris Bakorwil). sarifa

Yayasan UNP Bentuk Tim Penyehat dan Penyelamat Kampus DEMO ribuan mahasiswa Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kota Kediri atas penonaktifan kampusnya, akhirnya mendapat tanggapan Ketua Yayasan UNP, Prof. Sugiono.

Prof. Sugiono menjelaskan penggantian rektor lama, Dr. Samari adalah demi upaya penyehatan kembali kampus UNP. Pihak yayasan lantas menunjuk Dr.Sulistiyono atas usulan dirinya berdasarkan evaluasi dari Dikti.

“Harus mengganti pimpinan, karena Dikti sudah tidak percaya lagi pada rektor yang lama. Seperti yang Anda katakan, sudah berkali-kali melakukan pelanggaran. Tadi malam rektor yang lama sudah mengajukan pengunduran diri,” kata Prof. Sugiono dihadapan mahasiswa, Rabu (12/8/2015).

Adapun pemilihan Dr. Sulistiono dikarenakan yang bersangkutan dinilai “masih sehat” oleh Dikti untuk melakukan penyehatan kampus. Saat ini, Sulistiono menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana, dan merupakan lulusan S2 dari ITB dan gelar doktoralnya didapatkan dari UGM. “Itu atas usulan kita dan Dikti kayaknya merespon”

ungkapnya.

Lebih lanjut, selain langkah mengganti rektor pihaknya membentuk tim penyehatan dan penyelamatan UNP. Tim ini terdiri dari dosen, stakeholder kampus serta dari mahasiswa itu sendiri.

“Untuk masa pemulihan ini secepatnya, dua minggu. Untuk itu dalam seminggu ini tim harus sudah terbentuk, seperti yang diketahui secara global penyakitnya sudah diketahui ada di enam Prodi ini,” tandasnya.

Sementara, itu ribuan mahasiswa UNP, sejak pagi kemarin melakukan aksi orasi di halaman kampus.

Ada 13 tuntutan yang mereka orasikan, di antaranya menolak DO 2000 mahasiswa UNP, hapus Prodi yang tak berizin.

Diketahui Kampus UNP dinonaktifkan oleh Dikti sejak April 2013 hingga sekarang. Hal tersebut dikarenakan rektorat UNP selama dua semester tidak mengirimkan data ke Dikti yaitu semester dua tahun 2013 dan semester satu tahun 2014. Dan hal tersebut berdampak pada data mahasiswa angkatan 2014 yang tak ada di forlap Dikti. andik kartika

Pemkab Jombang Raih Predikat Kabupaten Layak Anak 2015 PEMERINTAH Kabupaten Jombang akhirnya dihadiahi sebuah penghargaan tingkat nasional, sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2015 untuk kategori Madya. Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dari Presiden Joko Widodo, pada puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN), di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (11/8/15).

Penghargaan KLA ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang telah memperhatikan hak-hak anak. Diharapkan hal ini akan menjadi motivasi untuk lebih serius lagi memperhatikan pemenuhan hak-hak bagi anak diantaranya hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama (identitas), hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan,

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, dan hak untuk memiliki peran dalam pembangunan, Rabu, (12/8/15).

Bupati Nyono Suharli merespon baik atas Penghargaan Kabupaten Jombang sebagai Kabupaten Layak Anak. “Ini sangat luar biasa, Jombang sebagai KLA. Namun penghargaan bukan tujuan, tetapi komitmen Pemkab Jombang dalam penyelenggaraan KLA yakni memberikan fasilitas untuk tumbuh kembang anak. Sehingga mampu menciptakan generasi penerus yang ber SDM baik, anak merupakan masa depan, yang pada akhirnya akan menjadi generasi penerus bangsa, mereka harus dipersiapkan agar mempunyai karakter dan akhlak yang mulia,” katanya.

“Keberhasilan Pemkab Jombang meraih penghargaan KLA itu tidak lepas dari peran serta aktif masyarakat dan adanya peraturan daerah (Perda) tentang

Bupati Jombang menerima penghargaan dari Presiden RI Jokowi.

Perlindungan Perempuan dan Anak yang sudah diterapkan.

Seperti adanya Perda tentang pemberian ASI, yakni ibu yang baru melahirkan wajib memberikan ASI eksklusif pada bayinya hingga usia 6 bulan,” imbuhnya.

Bupati Jombang juga memberikan himbauan agar pada in-

stansi pemerintah maupun swasta, agar menyediakan Pondok ASI dengan harapan para ibu dapat leluasa, lebih nyaman dan bebas memberikan ASI pada bayinya.

Untuk mendukung program pemerintah khususnya terkait anak usia dini, Pemkab Jombang membentuk Forum PAUD.

Dengan harapan Forum PAUD Kabupaten Jombang dapat mewujudkan pemberdayaan organisasi anggota forum pengembangan anak usia dini. Dan tentunya, memperjuangkan keberlangsungan dan pengembangan organisasi forum pengembangan anak usia dini.

Ditambahkan bupati, banyak sekali hal hal yang melibatkan anak anak dalam program yang diijalankan oleh Pemkab Jombang semisal keterlibatan anak dalam Musrenbang, adanya taman ramah anak maupun sekolah ramah anak yang ada di Kabupatn Jombang. Pemkab juga sangat mendukung program dari dewan perwakilan anak yang ada di Kabupaten Jombang.

Program yang sangat peduli terhadap anak semisal Gerakan nasional orang tua asuh, maupun layanan jemput bola bagi anak anak yang belum punya akte juga menjadi program yang terus di galakkan oleh Pemkab Jombang.

“Keberhasilan ini juga sebagai

bentuk komitmen Pemkab Jombang melalui instansi terkait, yang terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan perempuan dan anak, sehingga terhindar dari tindak kekerasan,” jelasnya.

Langkah ke depan, Bupati Jombang akan terus mensosialisasikan program perlindungan perempuan dan anak disekolah-sekolah. Tujuannya, agar para siswa di sekolah bukan hanya belajar, tetapi bisa menjadikan sekolah yang ramah, baik melalui kegiatan olahraga, kesenian dan lainnya yang mendorong sekolah menjadi ramah.

“Kami berharap tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Jombang juga bisa bekerja sama dengan BPP Dan KB untuk menekan angka kekerasan perempuan dan anak, sehingga tewujudnya Jombang sebagai Kabupaten Layak Anak akan terus berkembang positif,” pungkasnya. obi/adv

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Taufik Akbar (Biro Garut) Biro Madiun Raya : Welas Arso (Kabiro), Demmas Adi K (Madiun), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), Biro Lamongan : Ali Muchtar (Kabiro), Tarno, Nur Afit Santoso, Nur Hidayat (Bojonegoro), Andik Kartika (Kediri), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Roy Alexander, Nyoman, Katino, Sri Wijiastuti (Nganjuk), Didik Purwanto (Ngawi), Nur Hasan (Bangkalan, Pamekasan), Joko Andi Setiawan (Probolinggo) Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/ Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

JATIM SQUARE

13 Edisi 99/17 - 23 Agustus 2015

OJK dan BRI Perangi Bank Titil di Kediri OTORITAS Jasa Keuangan OJK kota Kediri dan juga beberapa bank bertekad memerangi rentenir yang ada di wilayah Kediri.

Bambang Hermanto Kepala OJK Kediri dalam keterangannya mengatakan, keberadaan rentenir meresahkan beberapa pedagang yang terjerat utang ke bank titil, sebutan lain rentenir. Dan untuk memerangi rentenir pihak

Kepala OJK Kediri, Bambang Hermanto.

Proyek Plengsengan Desa Bulang Dikerjakan Asal-asalan PELAKSANAAN proyek Tembok Penahan Tanah berupa plengsengan yang berada di sisi jalan raya Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, menuai keprihatinan. Pasalnya proyek yang bersumber dari APBN ini disinyalir tidak dikerjakan secara porposional.

Hasil pengamatan Lensa Indonesia, pengerjaaan plengsengan sepanjang 300 meter yang dipercayakan pada CV Adem Ayem dan dan sebagai konsultan dipegang oleh Mardianto menemukan bukti jika proyek itu dikerjakan secara asal-asalan.

Ada indikasi proyek ini keluar dari Juknis dan Bestek (Besaran Teknik) yang telah ditetapkan. Nampak fisik bangunan yang diplaining pengerjaannya sejak Juni hingga Desember 2015 ini jauh dari kesan kokoh.

Hal ini dikarenakan bahan campuran yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang seharusnya berskala 1 banding 4. Sebaliknya yang terjadi, pemborong menggunakan campuran 1 banding 8. Yang jelas proyek dengan anggaran ratusan juta ini terindikasi mubazir, karena tidak didukung dengan kekuatan fisik yang memadai.

Ironisnya, saat sejumlah wartawan melakukan investigasi dengan mendatangi lokasi proyek, justru pihak pemborong menggunakan jasa seorang preman yang mengaku bernama Imam Roni.

Dengan sambutan yang kurang simpati, pria tambun ini menghardik wartawan yang akan mengambil foto dan menanyakan ihwal pelaksanaan proyek tersebut. “Saya ketua KWRI (Komite Wartawan Republik Indonesia), anda jangan tanya-tanya soal proyek ini. Saya ini mbahnya wartawan,” ujarnya.

Mendengar sambutan yang kurang bersahabat ini, beberapa wartawan makin menunjukkan jiwa investigasinya dengan menelaah secara detail fisik plengsengan tersebut. Bahkan para jurnalis yang berada di lokasi, tidak menanggapi ocehan Roni yang dengan kasar meminta wartawan meninggalkan lokasi proyek.

“Dasarnya kami sudah tahu siapa dia. Justru yang kami sesalkan kenapa pelaksana proyek kok bisa-bisanya menggunakan jasa orang seperti dia yang cenderung akan membuat suasana makin tidak kondusif. Silahkan Anda menilai sendiri, orang yang bertabiat seperti itu identik dengan apa. Mengaku wartawan dan Ketua KWRI, namun saat ditanyakan ID Cardnya, justru tidak bisa menunjukkan,” ujar Nanang, wartawan salah satu media mingguan yang juga ikut dalam tim investigasi.

Dengan adanya pelaksanaan proyek yang amburadul seperti ini, seharusnya pengawasan dari dinas terkait (PU) baik dari Provinsi maupun Kabupaten dapat diperketat. Pasalnya pelaksanaan tersebut disinyalir melibatkan permainan kotor. Apalagi, untuk melenggangkan praktek penyimpangan ini, kontraktor sering jasa preman untuk memback-up proyek tersebut. an

Plengsengan yang digarap asal-asalan.

OJK mengunakan teknis edukasi pada masyarakat agar melek perbankan.

“Yang jelas untuk memberantas rentenir memang sangat sulit, dan kita hanya bisa memberikan sosialisasi secara edukasi kepada masyarakat. Dan memberikan masukan pada bank bank agar ikut membantu mensosialisasikan perang terhadap rentenir,” ujarnya, Senin (10/8/

2015).

Sementara itu pihak Bank juga telah membuka beberapa cabang unit yang ada di pasar khusunya pasar tradisional.

Seperti yang diungkapkan Kepala Cabang BRI Kediri Primasono Gunawan yang mengatakan, bahwa untuk memerangi rentenir yang ada BRI telah membuka beberapa teras BRI yang ada di bebe-

Untuk diketahui pembahasan terkait dengan rentenir di Kota Kediri dan kabupaten kediri memang saat ini banyak mencari nasabah dipasar pasar tradisional dan juga pedagang kelontong yang ada dikampung kampung. Memang banyak masyarakat memilih rentenir karena meminjam tanpa agunan namun bunga yang sangat tinggi. andik_k

Rayakan 65 Tahun Hubungan Indonesia-Denmark

Ratu Denmark akan Kunjungi Surabaya Ratu Denmark akan bertandang ke Surabaya dalam rangka merayakan 65 tahun hubungan Indonesia-Denmark.

RATU Denmark Margrethe II berencana akan mengunjungi Indonesia, salah satunya ke Jawa Timur. Mendengar kabar ini, Gubernur Jatim Soekarwo mengaku senang dan siap menyambut kedatangannya di Surabaya.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Gubernur bersama Duta Besar (Dubes) Denmark untuk Indonesia Casper Klynge di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (13/8/2015). Klynge mengatakan, rencana kedatangan Ratu Denmark akan dilaksa-

nakan pada 24 Oktober mendatang bersama Pangeran Denmark Henrik.

Selain itu, Klynge juga menyampaikan agenda kedatangan perdana sang Ratu dan Pangeran Denmark ke Indonesia, khususnya ke Jatim untuk merayakan 65 tahun hubungan kerjasama Indonesia-Denmark yang telah terjalin dengan harmonis selama ini.

“Ini adalah kunjungan perdana beliau ke Indonesia, jadi ini merupakan agenda penting kami. Karena itu tujuan

kami datang ke gubernur agar bisa menyempatkan diri untuk berpartisipasi di agenda kami,” ujar Casper Klynge usai acara pertemuan.

Disebutkan pula, Ratu dan Pangeran Denmark akan tiba di Jakarta pada 21 Oktober untuk menemui Presiden RI Jokowi, kemudian pada 24 Oktober akan berkunjung ke Jatim, tepatnya ke Surabaya.

Di Surabaya, Klynge telah menyiapkan sejumlah agenda yang akan dilaksanakan oleh sang Ratu dan Pangeran.

“Kedatangan Ratu dan Pangeran juga membawa tim bisnis dan ekonomi, kami ingin mengajak bekerjasama dalam bidang maritim, pertanian, dan teknologi hijau atau ramah lingkungan. Jadi, beliau ingin berkunjung ke PT PAL, pabrik ECCO, kemudian ke sektor agrobisnis untuk melihat proses bisnis

Kodim 0814 Ajak Generasi Muda Lomba Drama Kolosal KODIM 0814 Kabupaten Jombang dalam rangka menyambut hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 70 Tahun 2015, mengajak para pelajar ikut berpartisipasi dalam lomba drama kolosal untuk mengenang jasa para pahlawan di Kabupaten Jombang, Rabu (12/08/2015).

Letkol Arm Muhammad Haidir, mengatakan lomba drama kolosal ini bagian dari mengenalkan generasi muda pentingnya mengenang jasa para pahlawan di kotanya Dan terlebih generasi muda harus tahu jati diri bangsanya, perlu banyak pengetahuan tentang wawasan kebangsaan. Di Kabupaten Jombang, banyak pahlawan terlahir yakni KH Hasyim As’ary, KH Wahid Hasyim, dan KH Wahab Hasbulloh.

“Mereka para pahlawan yang juga seorang ulama besar dengan resolusi jihad akhirnya menjadi penggerak generasi muda pada waktu itu untuk berjihad membela bangsa dan negara. Kodim 0814 bersama seluruh Koramil di Kabupaten Jombang menyelenggarakan pertandingan Drama Kolosal yang mengangkat tema sejarah yang ada di daerah Jombang. Drama kolosal yang menunjukkan semangat heroik dalam perjuangan menuju negara yang merdeka.

Penampilan itu sekaligus membuka peringatan HUT RI ke 70,” jelasnya.

Salah satu peserta dari SMA Sultan Agung ini mengangkat tema Sang Kiai, hal itu dikatakan untuk mengenan jasa pahlawan dan para santri yang berjuang membela bangsa dan negara.

Seperti yang diungkapkan, Mubarok,

sejumlah daerah yang terhambat akibat cuaca buruk. “Saat ini memang cuaca buruk sedangkan bawang yang akan dikirim tidak bisa diantar tepat waktu,” ungkapnya pada wartawan kamis (13/8).

Lebih lanjut, Indun menerangkan, setiap masuk bulan September, stok bawang merah lokal sudah menipis. Sebab, baru memasuki musim tanam. Saat itulah biasanya mereka mendapat pasokan bawang merah impor. “Tapi sekarang telat

Ratu Denmark Margrethe II akan mengunjungi Surabaya dan berkunjung ke PT PAL dan PT ECCO.

di dua tempat itu,” papar dia.

Sebelum mengunjungi kedua tempat tersebut, Klynge berharap Pakde Karwo menyetujui harapannya untuk mengadakan bussiness to bussiness lunch yang dihadiri oleh Ratu dan Pangeran, Pakde Karwo, perusahaan-perusahaan dari Denmark dan Jatim, kemudian setelah lunch akan dilanjutkan dengan pembicaraan kerjasama bisnis.

“Kami berharap Bapak Gubernur dapat hadir dan membuka acara tersebut, dan kami juga berharap, meskipun Denmark adalah negara kecil, tapi Jawa Timur bisa melihat future collaboration yang cerah antara Denmark dan Jatim,” harapnya.

Menanggapi permintaan Dubes Denmark itu, Pakde

Karwo (sapaan akrab gubernur) menyatakan kesiapannya. “Ini merupakan sebuah kehormatan, jadi kami siap mendampingi kunjungan Ratu dan Pangeran Denmark di Surabaya,” kata orang nomor satu se-Jatim itu.

Pakde Karwo juga meminta selain berkunjung ke PT PAL dan PT ECCO, Ratu dan Pangeran Denmark juga diharapkan bisa mengunjungi Pelabuhan Teluk Lamong. “Pelabuhan Teluk Lamong adalah pelabuhan modern milik Jatim yang baru diresmikan oleh Presiden. Kami juga berharap kunjungan Ratu dan Pangeran tidak hanya dalam bisnis, tapi juga diperluas di bidang pendidikan dan kebudayaan,” tandas Soekarwo. sarifa

Paslon Independen Serahkan Kekurangan Dukungan KTP

Para pemuda dan santri di Jombang mengikuti drama kolosal.

pemeran KH Hasyim As’ary salah satu siswa SMA Sultan Agung Jombang mengatakan, kita sengaja ambil tema sang Kiai dalam lomba drama kolosal ini, untuk mengenang jasa para pahlawan terutama para Kiai diPesantren di Kabupaten Jombang.

“Apalagi, Hadratussyaik Al Mukarom Kiai Hasyim As’Ary dalam perlawanannnya terhadap penjajah dengan resolusi jihad, para pemuda dan santri akhirnya semangat untuk berjihad membela negara pada waktu itu, dengan Laskar Hizbuloh bersama Kiai Wahab Hasbuloh yang juga pahlawan dari Jombang,” katanya.

Heru Cahyono, Juri drama kolosal menjelaskan, penilaian drama ini harmonisasi atau kekompakan, ada alur cerita, artisti dan penata artistik. Tujuan dari drama kolosal ini untuk mengenalkan generasi muda tentang peran pahlawan bangsa dalam memperjangka kemerdekaan,” pungkasnya. obi

Harga Bawang Merah di Nganjuk Stabil HARGA bawang merah di Pasar grosir, Sukomoro merangkak stabil hingga Rp 2 ribu per kilogram dibanding sebelumnya. Yaitu dari Rp 4 ribu menjadi Rp 6 ribu untuk kualitas sedang dan Rp 5 ribu menjadi Rp 7 ribu untuk kualitas bagus.

Lonjakan ini terjadi sejak seminggu terakhir.

Menurut Kasi Perdagangan, Indun Disperindagkop Nganjuk, mengatakan, kenaikan harga tersebut disebabkan pengiriman bawang di

rapa pasar tradisional.

“Memang benar kami memerangi rentenir dengan cara membuka beberap teras BRI di pasar pasar tradisional, dan itu kita wujudkan agar masyarakat jangan sampai terlilit oleh rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. BRI memberikan bunga pada nasabah cuma 1% per bulan “ kata Prima saat mendampingi OJK.

karena cuaca buruk dan hama Ulat,” terangnya.

Hal senada diungkapkan Sunaryo (37), pedagang bawang merah di Pasar Wage. Akibat kenaikan tersebut, para pedagang mengalami kerugian dari segi omset. Volume penjualannya drop hingga 50 persen.

“Biasanya bias jual sampai satu sampai tiga kuintal sehari. Tapi, sejak harga naik, hanya sampai 30 kilo,” keluhnya.

Tidak hanya bawang merah, harga

kacang tanah juga mengalami kenaikan. Jika sebelumnya hanya Rp 7 ribu, sekarang menjadi Rp 8 ribu per kilogram. Ini terjadi karena stoknya langka akibat panenan yang terlambat. “Saya sudah pesan ke pengepul, tapi memang tidak ada barang,” ujar Sunaryo pada wartawan Lensa.

Namun berbeda dengan bawang merah, saat ini banyak pembeli yang ingin membeli kacang tanah. Namun, mereka harus kecewa karena di beberapa kios, stoknya kosong. sri

PASANGAN calon Cabup dan Bacawabup perorangan Misranto-Isnen melengkapi berkas dukungan KTP sebagai persayaratan untuk bisa ditetapkan menjadi pasangan calon yang akan maju dalam dalam Pilkada 9 Desember 2015 mendatang, Jumat (07/08/2015).

Paslon Misranto-Isnen bersama sejumlah timnya tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ponorogo sekitar pukul 15.00 WIB dengan membawa sepuluh kotak berkas dukungan KTP yang semuanya berisi 30.700 bukti dukungan.

“Hari ini kami menyerahkan dukungan KTP sejumlah 30.700, namun sebenarnya dari teman-teman itu masih banyak, akan tetapi waktunya sudah mepet,”ucap Bacabup Misranto ditemui Lensa Indonesia usai penyerahan berkas dukungan di kantor KPU Kabupaten Ponorogo. Dari sejumlah berkas itu nantinya akan segera dilakukan verifikasi dimana paslon tersebut harus mampu memenuhi dukungan KTP sejumlah 17.304 yang memenuhi syarat (MS).

Dari sejumlah berkas dukungan yang berasal dari hampir semua kecamatan di seluruh Ponorogo ini, Misranto-Isnen sangat yakin dirinya akan lolos dan bisa ikut bertarung dalam perebutan untuk bisa duduk di gedung yang berada di Jalan Alun-Alun Utara Ponorogo ini.

“Sangat yakin, ini nanti akan bisa mencukupi dari ketentuan yang harus memenuhi syarat, dari fakta yang telah kita setorkan lebih dari tiga kali lipat yang harus kita penuhi,”tegas Misranto yang juga diiyakan pasanganya Isnen.

Dikatakan Misranto, untuk bisa memenangkan pertarungan Pilkada nanti, satu-satunya perorangan ini mengaku telah menyiapkan tim pemenangan yang sudah terbentuk dari tingkat kabupaten hingga tingkat RT.

“Udah siap mas, Insya Alloh kita sudah siap, susunan tim pemenangan dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat RT sudah siap,” jelas Misranto.

Sementara itu Teguh Wiyono ketua Pokja Pemilukada Ponorogo mengatakan, untuk syarat calon sampai dengan hari ini sudah klir semua, adapun untuk syarat pencalonan tinggal dari perseorangan yang telah diserahkan sejumlah 30 ribu . Dari sejumlah berkas yang telah diserahkan akan dilakukan verifikasi administrasi dan faktual sampai tanggal 21 Agustus mendatang.

“Dari berkas dukungan pereorangan yang diserahkan hari ini akan dilakukan verifikasi baik adsministrasi maupun factual, dan akan dilakukan penetapan rekap ditingkat kabupaten. Sehingga tanggal 21 untuk calon perseorangan baru kita ketahui apakah memenuhi syarat atau tidak,” ucap Teguh Wiyono ketua kelompok kerja (Pokja) pencalonan KPU yang juga anggota komisioner KPU Kabupaten Ponorogo ini.

Dijelaskanya, untuk pasangan calon (Paslon ) lain syarat pencalonannya sudah dipenuhi saat pendaftaran, kalau syarat pencalaonan harus diperbaiki sampai dengan tanggal 7 Agustus. “Untuk verifikasi keabsahan berkas syarat pencalonan, dari dukumen yang telah diserahkan akan dilakukan dari tanggal 8 sampai dengan 14 Agsutus nanti,”terang Teguh Wiyono.

Dari semua hasil verifikasi yang dilakukan oleh kelompok kerja pencalonan KPU Kabupaten Ponorogo, baik yang diusung Parpol maupun yang berangkat perseorangan, secara bersamaan akan dilakukan penetapan sebagai pasangan calon(Paslon) yang berhak mengikuti Pemilukada Ponorogo 2015 pada tangal 24 Agustus mendatang. arso www.lensaindonesia.com

14

BERANDA DAERAH

Edisi 99/17 - 23 Agustus 2015

Dikuasai Partai, Jatman Minta NU Gelar Muktamar Ulang

Plh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menerima TKPK Kota Yogyakarta.

Angka Kemiskinan di Lamongan Menurun ROMBONGAN Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Yogyakarta melakukan Kunjungan Studi Komparatif Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lamongan.

Sebanyak 40 peserta dengan ketua rombongan Wakil Walikota Yogyakarta Imam Priyono Dwi Putranto diterima Plh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi di Ruang Pertemuan Sasana Nayaka, Jumat (14/8).

Imam Priyono Dwi Putranto menyampaikan kedatangannya ke Lamongan bermaksud ingin belajar bagaimana metode TKPK Pemkab Lamongan dalam menanggulangi kemiskinan serta bagaimana proses pendataan masyarakat miskin. Sehingga bisa dilakukan analisis untuk melakukan penganggaran penanggulangan kemiskinan.

Dijelaskan oleh Yuhronur Efendi, di Kabupaten Lamongan telah dilakukan berbagai program penanggulangan kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (Gemerlap).

Terkait kondisi di Lamongan, disampaikan Kepala Bappeda Aris Wibawa, terdapat kecenderungan penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun. “Berdasarkan data BPS, ada kecenderungan terjadi penurunan angka tingkat kemiskinan di Kabupaten Lamongan, “ kata dia.

Lebih rinci disebutkannya, pada tahun 2011 angka kemiskinan Lamongan sebesar 17,40 persen, kemudian tahun 2012 menjadi sebesar 16,60 persen dan di tahun 2013 kembali turun menjadi sebesar 16,10 persen atau sebanyak 191.300 jiwa.

Menurut dia, analisis kemiskinan dilihat dari kondisi tingkat kesejahteraan, kondisi penggunaan fasilitas buang air besar (BAB), kondisi sumber penerangan utama, kondisi sumber air minum, kondisi status rumah tinggal dan kondisi Angka Partisipasi Kasar (APK) pada bidang pendidikan.

Pada penganggaran untuk penanggulangan kemiskinan, dialokasikan pada bidang sosial, ketenagakerjaan, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan. Kenaikan anggaran pada bidang tersebut menurut dia berkolerasi positif pada pengurangan jumlah penduduk miskin. afit

Air PDAM Lamongan Memadai Hingga Musim Kemarau KONDISI air baku PDAM di Sungai Bengawan Solo sampai saat ini masih dianggap aman untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Meski demikian, PDAM sudah menyiapkan langkah antisipasi, jika terjadi kemungkinan terburuk dengan tidak memadainya debit air baku di Sungai Bengawan Solo.

Tahun lalu, musim kemarau berlangsung cukup panjang sehingga berpengaruh pada berkurangnya debit air di Sungai Bengawan Solo. Bahkan, tinggi muka airnya jauh di bawah pompa intake PDAM yang berada di Kecamatan Babat yang mengakibatkan tersendatnya air untuk pelanggan mereka.

Tidak mau terulang hal serupa, Kabag Humas dan Infokom Sugeng Widodo menyebut PDAM tahun ini sudah menyiapkan langkah antispasi. Dia menyebut PDAM sudah menyiapkan ponton-ponton yang akan digunakan untuk mengangkut pipa intake hingga ke tengah sungai.

“Kondisi air baku PDAM di Sungai Bengawan Soli sampai saat ini masih memadai. Mengantisipasi musim kemarau panjang, PDAM juga sudah menyiapkan pontonponton pengangkut pipa intake hingga ke tengah sungai, “ jelas dia.

Sejak memiliki Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru di Plosowahyu, debit air PDAM kini semakin tinggi sehingga bisa menjangkau lebih banyak pelanggan.

Akhir tahun 2014 lalu, jumlah sambungan rumah PDAM mencapai 5.069 sambungan. Sedangkan hingga akhir Juli lalu, jumlah pelanggan PDAM sudah meningkat hingga alimuhtar mencapai 17 ribu sambungan rumah.

Dana Rehab Ruang Wali Kota Malang Hampir Rp1 Miliar PULUHAN aktivis Malang Corruption Watch (MCW) menggelar aksi demo di depan Balaikota Malang, Jumat (14/8/2015). Mereka memprotes anggaran rehabilitas kantor Wali Kota Malang, HM Anton yang dianggarkan Rp784 juta. “Anggaran rehabilitasi ruang kantor walikota itu berlebihan. Hanya menghambur-hamburkan uang rakyat,” kata korlap aksi, Musyawir yang diamini Fahrudin.

Alasannya, ruang kerja wali kota itu masih layak pakai. Tidak perlu direhab dengan anggaran yang berlebihan. Menurut dia, anggaran untuk bangun RTH (ruang terbuka hijau) hanya Rp160 juta. Sementara rehab ruang kerja wali kota yang dimenangkan CV Grand Jaya sekitar Rp762 jutaý.

“Itu kan sangat tidak logis. Untuk rakyat porsinya kecil. Katanya peduli wong cilik, tapi kenapa ýuang rakyat dibuat foya-foya,” katanya.

Karena itu, MCW menuntut anggaran rehab ruang kerja wali kota HM Anton dikoreksi. Anggarannya dialihkan untuk kepentingan rakyat. aji_dewa_roisky

MESKI Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama sudah selesai, namun bara konflik masih terus menyala.

Bahkan, Pengurus Pusat Jam’iyyah Ahlu at-Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdliyyah (Jatman) PBNU melalui Mudir Am KH A Mu’thi Nurhadi mengungkapkan, Muktamar NU ke-33 di Jombang seharusnya diulang saja.

“Dengan demikian, akan mendapatkan hasil muktamar yang legitimasi, berkah dan sempurna buat organisasi. Sehingga kedepan pengurus bisa menjalankan roda kepemimpinan dengan lancar,” ujar KH A. Mu’thi Nurhadi dalam rilisnya Jumat (14/8/2015).

Menurutnya, muktamar layak diulang karena banyak Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU)

menolak menolak hasil Muktamar ke-33 NU di Jombang.

“Selain itu, Muktamar kesannya seperti muktamar partai dan Banom (Badan

Otonom) bukan NU, karena pimpinan sidang juga sebagian orang partai dan banomnya NU,” katanya.

Selama di NU sepanjang sepengetahuannya, Muktamar NU di Jombang merupakan muktamar terburuk dan banyak kejanggalan dalam prosesnya menyalahi aturan. Kejanggalan tersebut seperti memaksakan proses AHWA, keamanan yang represif, diskriminasi, Banom NU dan Partai menguasai jalannya muktamar.

Seperti kasus penolak ahlul halli wal aqdi (AHWA) didiskriminasi daftar peserta tidak dilayani dengan cepat, sidang komisi organisasi khusus syuriyyah didomi-

nasi pengurus Ansor mulai dari verifikasi peserta sampai forumnya.

Pada saat verifikasi keikutsertaan komisi tersebut banyak Rois Syuriyyah PCNU yang dihambat untuk ikut dengan berbagai alasan. Sehingga menyebabkan kubu penolak AHWA kalah waktu voting yang dipaksakan.

“Kita patut katakan Inna lillahi Wainna ilaihi roojiun kepada Muktamar NU, sehingga harus ada muktamar NU yang diulang. Apasaja yang diulang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik patut dilaksanakan, bahkan dalam beribadah apabila kurang sempurna wajib mengu obi lang kembali,” ingatnya.

Pangdam V/Brawijaya Ancam Pecat Oknum TNI jadi Calo Penerimaan Bintara Jika ditemukan ada calo dalam penerimaan Bintara TNI yang dilakukan oknum TNI, maka sanksi tegas adalah pemecatan.

ISU tidak sedap dalam pendaftaran penerimaan Calon Prajurit Bintara PK TNI TA 2015, menerpa jajaran Kodam V/Brawijaya, dengan diduga banyaknya oknum anggota TNI, PNS dan mantan anggota TNI yang diduga menjadi calo penerimaan Bintara PK TNI AD. Dalam amanat pertamanya sebagai Pangdam V/ Brawijaya, Mayjen TNI Sumardi selaku inspekstur upacara menegaskan, siapapun oknum anggota maupun PNS TNI AD yang diduga menjalankan praktik calo, sanksi tegasnya adalah pemecatan.

“Sering dijumpai oknum TNI, PNS maupun mantan anggota TNI yang jadi calo penerimaan Bintara di TNI AD. Sanksi tegasnya kami pecat dari satuan tugasnya,”

tegasnya Dijelaskan Pangdam V/ Brawijaya, siapapun yang ingin menjadi prajurit TNI tidak dipungut biaya alias gratis. Sebab, hal itu sudah dibiayai negara. Jika ditemukan calo dalam penerimaan Bintara TNI, terlebih yang menjadi calo adalah oknum TNI, sanksi tegasnya pemecatan.

“Ini sudah mempermalukan kesatuan dan merugikan korbannya. Dengan pemecatan, diharapkan kejadian seperti itu tidak terulang lagi,” sambung Mayjen TNI Sumardi menegaskan.

Disinggung terkait berapa oknum yang melakukan pelanggaran (calo), mantan Gubernur Akmil ini mengaku belum mengetahui siapa saja yang terlibat. Begitu juga mengenai jumlah pelanggaran

Pangdam VBrawijaya, Mayjen TNI Sumardi.

terkait calo Bintara. “Karena dampaknya sangat besar di lingkungan institusi TNI AD, ke depan harapannya tidak ada lagi hal seperti ini,” ungkap Pangdam V/Brawijaya ini.

Perlu diketahui, Kodam V/ Brawijaya membuka pendaf-

taran penerimaan calon Prajurit Bintara PK TNI AD TA 2015. Pendaftaran dilaksanakan pada 3-22 Agustus 2015, secara online, melalui website http://rekrutmen-tni. mil.id.

Bila pendaftaran online terganggu, warga yang ber-

minat bisa langsung ke Ajen Korem terdekat si wilayah masing-masing. Diantaranya, Ajenrem 081/DSJ Madiun, Ajenrem 082 Mojokerto, Ajenrem 083 Malang, Ajendam V/ Brawijaya Malang dan Ajen rofik rem 084/BJ Surabaya.

Agenda Pertama Plh Bupati Lamongan Berangkatkan KKN TERHITUNG sejak tanggal 9 Agustus, Sekkab Lamongan Yuhronur Efendi resmi ditunjuk oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo sebagai Pelaksana Tugas Harian (Plh) Bupati Lamongan. Agenda pertama yang dilakukan Yuhronur sebagai Plh Bupati Lamongan adalah menghadiri pemberangkatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Lamongan (Unisla), Senin (10/8).

Gubernur Jawa Timur Soekarwo melalui surat keputusannya bernomor 131.413/ 584/011/2015 secara resmi menunjuk Yuhronur Efendi sebagai Plh Bupati Lamongan per 9 Agustus 2015. Itu dilakukan untuk menghindari kekosongan pimpinan pemerintahan di Kabupaten Lamongan seiring berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan.

“Sesuai SK Gubernur Jatim, Pak Sekda ditunjuk sebagai Plh Bupati Lamongan untuk melaksanakan tugas seharihari Bupati Lamongan. Penunjukan itu karena pada 9 Agustus lalu, masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan sudah berakhir, “ ujar Kabag Humas dan Infokom Sugeng Widodo.

Plh Bupati Lamongan, jelas Sugeng, selanjutnya akan melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Lamongan yang bersifat rutin dan memerlukan penanganan segera. Beliau juga diharuskan melaporkan pelaksanaan tugasnya tersebut kepada Gubenur Jatim.

“Penunjukan Pak Yuhronur

Plh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi memberangkatkan KKN dan PKL D III Kebidanan Unisla.

ini akan berlaku sampai dengan dilantiknya Pejabat Bupati Lamongan oleh Gubernur Jatim. Jadwal pelantikannya sendiri menunggu dari Pemprov Jatim, “ imbuh dia.

Sementara itu, mengawali tugasnya sebagai PLH Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi memberangkatkan KKN dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) D III Kebidanan Unisla di halaman Unisla. Ada 1.186 maha-

siswa yang rencananya akan melaksanakan KKN selama 3 minggu di 22 desa di Kecamatan Sambeng/Lamongan.

Yuhronur effendi berpesan agar mahasiswa Unisla bangga dengan Lamongan yang kini maju dan berkinerja tinggi.

“Karena faktanya memang begitu, “ ujar Yuhronur.

Menurut dia, Lamongan maju karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang

mencapai 71,81, lebih tinggi dari kabupaten tetangga seperti Tuban dan Bojonegoro. Sedangkan IPM sendiri adalah alat ukur untuk menilai majunya suatu daerah.

Sedangkan diraihnya Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha oleh Bupati Fadeli yang diterima dari Presiden Joko Widodo menunjukkan Pemkab Lamongan sebagai daerah dengan kinerja pe-

merintahan tertinggi.

“KKN ini penting untuk menjadikan mahasiswa lebih berkarakter dan mengenal lingkungannya. Sehingga mahasiswa tidak hanya pandai secara indeks prestasi yang hanya memindahkan teks buku ke lembar ujian, hanya menjadi generasi passenger (penumpang), namun bisa menjadi generasi driver,” pesan dia. tarno www.lensaindonesia.com

WISATA & KULINER

15 Edisi 99/17 - 23 Agustus 2015

DESTINASI

Harmoni

DI NEGERI PARA DEWA Dieng diibaratkan sebagai Kailasa atau tempat suci Syiwa, pusat dunia dan tempat bersemayam para arwah.

DIENG atau Di Hyang, yang dalam bahasa Jawa Kawi berarti persemayaman para dewa, telah mewariskan jejak sejarah berlimpah tradisi dan budaya. Di dataran tertinggi di Pulau Jawa ini, peradaban Jawa kuno, Hindu, dan Islam berpadu di antara eksotika alam bekas gunung purba.

Bunyi gemerincing lonceng kecil terdengar dari entakan kaki belasan pria berkostum raksasa, lengkap dengan rambut panjang dan taring menyeringai di wajah. Gerak langkahnya kaku mengikuti gending gamelan. Mereka berarak saat binar baskara pagi menembus kabut tipis di Desa Dieng Kulon, Banjarnegara, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Belasan pria yang juga petani itu menarikan tari rampak yakso pringgondani. Tarian kolosal khas Dataran Tinggi Dieng itu mengawali pawai budaya dalam puncak rangkaian Festival Budaya Dieng (Dieng Culture Festival/DCF) ke-6. Mengangkat tema “Culture for Harmony”, ragam kesenian dan budaya digelar sebelum puncak acara pemotongan rambut anak gembel.

Pada dasarnya, tari rampak yakso ini memiliki tiga tokoh utama, yaitu Gatotkaca, Hanoman, dan para raksasa. Gerakan tari Gatotkaca yang berpostur kekar terlihat elegan dan berwibawa. Adapun kera putih Hanoman terus bergerak liar kesana-kemari. Namun, derap tari para raksasa tetap menjadi pusat perhatian ribuan wisatawan yang memadati sepanjang jalan Desa Dieng Kulon yang terletak di sekitar kompleks candi.

Wiyono, salah satu penari yang memerankan raksasa, mengatakan, tari rampak yakso Pringgondani menggambarkan peperangan Gatotkaca, didampingi kera putih, melawan musuhnya, Prabu Kolo Pracono dengan Patih Skepu dari Kerajaan Giling. Dalam cerita pewayangan Mahabharata, penyebab peperangan adalah Prabu Kolo Pracono yang membuat kerusuhan di kahyangan. Akhirnya peperangan ini dimenangi Gatotkaca.

Terlepas dari epos yang bersumber dari peradaban Hindu di India, tari rampak yakso bagi ma-

Dieng Culture Festival.

syarakat Dieng memiliki makna khusus, yakni upaya mendapatkan keselamatan dan keberkahan kelangsungan hidup. Selain itu, sebagai sarana menumbuhkan kebersamaan, kesetiakawanan yang didasari rasa saling membantu, menghormati sehingga tercapai kegoyongroyongan hidup bersama.

Alif Fauzi, Ketua Kelompok Sadar Wisata Dieng Pandawa, mengatakan, ragam budaya di Dieng cenderung multikultur. Dari sejarahnya, tumbuh peradaban Jawa, Hindu, dan Islam.

Peradaban Hindu di Dieng disebut yang tertua di Jawa. Eksotika alam pada ketinggian 2.093 meter di atas permukaan laut itu mendorong raja dari Wangsa Sanjaya membangun tempat pemujaan sekitar pertengahan abad ke-7 Masehi.

Dalam prasasti berbahasa Jawa kuno yang ditemukan, Dieng digambarkan sebagai pusat kegiatan religi. “Dieng diibaratkan sebagai Kailasa atau tempat suci Syiwa, pusat dunia dan tempat bersemayam para arwah,” kata Tusar, pemelihara Candi Dieng dan Museum Kailasa.

Sebagai pusat religi Hindu, ada lima kelompok candi di Dieng, yakni Kelompok Candi Arjuna, Gatotkaca, Bima, Dwarawati, dan Maersari. Ada pula sisa bangunan Darmacala, yakni lokasi peristirahatan dan tempat penyiapan perlengkapan upacara bagi para peziarah.

Arkeolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jajang Agus Sonjaya, menyatakan, Dieng

merupakan pusat pendidikan keagamaan dan arsitektur. Para peziarah ke Dieng kala itu bukan hanya berasal dari Nusantara, melainkan juga negeri lain, salah satunya India. Salah satu jejaknya adalah Arca Kudu di Candi Bima yang lekat dengan corak seni patung India.

Dari riset UGM bekerja sama dengan National University of Singapore, didapati bukti aktivitas perdagangan pada abad ke-9 Masehi.

Benda yang ditemukan adalah kaca dan keramik dari masa Dinasti Tang. Peneliti mendapati keramik itu sama dengan keramik yang ditemukan di kapal yang tenggelam di perairan Belitung.

Candi-candi ini pertama kali ditemukan oleh HC Cornelius, arkeolog Inggris, pada 1814. Kepala Seksi Pelestarian dan Pemanfaatan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jateng Gutomo mengatakan, belum seluruh benda purbakala di Dieng ditemukan. Dari peta arkeologi Belanda tahun 1931, persebaran candi cukup luas. Tidak hanya di wilayah datar, juga perbukitan.

Terbukti, pada 2014, ditemukan dua bangunan candi di Bukit Pangonan di sisi tenggara kompleks Candi Arjuna.

Dalam buku Dieng Poros Dunia: Menguak jejak Peta Surga yang Hilang (2004), Otto Sukatno menyebutkan, kini jejak masyarakat Hindu sudah tidak didapati di Dieng.

Dari risalah Babad Dieng, pada abad ke-8 Masehi terjadi pralaya atau bencana. Saat itu, terjadi banjir besar

akibat tertutupnya Kali Tulis sehingga candi-candi terendam air.

Peristiwa ini membuat umat Hindu meninggalkan Dieng menuju Tengger, Bromo, dan Bali.

Kendati demikian, masyarakat Muslim Jawa yang kemudian mendiami Dieng tetap membiarkan candi-candi berdiri. “Warga menjadikan candi sebagai kekayaan yang tidak dimiliki setiap daerah,” ujar Alif Rahman, tokoh pemuda Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur.

Selain Hindu dan Islam, Dieng juga kental dengan nuansa Jawa kuno. Keindahan alam Dieng yang melahirkan peradaban manusia tak terlepas dari kesuburan tanahnya yang merupakan kaldera bekas gunung api purba. Berdasarkan penelitian Sukhyar (1986), Dieng terbentuk dari gunung api purba yang mengalami dislokasi. Di bagian yang amblas, muncul sejumlah gunung, di antaranya Gunung Pakuwaja, Gajahmungkur, Pangonan, Alang, Nagasari, dan Panglimunan.

Evolusi gunung purba Dieng juga memunculkan danau-danau vulkanik, seperti Telaga Warna, Telaga Merdada, dan Telaga Pengilon.

Eksotismenya berpadu dengan beberapa kawah aktif, di antaranya Timbang, Sinila, Sileri, Sikidang, dan Candradimuka.

Proses geologi dan jejak sejarah Dieng telah mewariskan peradaban yang melintas zaman. Lewat festival budaya, masyarakat Dieng coba merawat peradaban itu guna menjaga kearifan kehidupan manusia dan alam sekitar. greg

KONKOW

Kooffee+Roof Bar Targetkan Anak Muda dan Sosialita Surabaya DENGAN tagline “It’s Kooffee Time” Kooffee+ Roof Bar hadir di Surabaya untuk meramaikan bisnis coffee shop yang sebelumnya telah berkembang pesat di kota metropolitan ini. Berlokasi di pusat kota yaitu di G Suites Hotel Surabaya lantai 11, Jalan Raya Gubeng no 43, Kooffee+ Roof Bar resmi dibuka untuk umum pada tanggal 9 Agustus 2015.

Untuk pemilihan material dan dekorasi, Kooffee+ Roof Bar memakai hasil karya kerajinan tangan asal Surabaya dan dikerjakan oleh anakanak muda berkualitas dari kota Surabaya.

Dengan interior yang unik perpaduan konsep back to nature yang terlihat dari pemilihan material meja dan kursi yang terbuat dari wood dan dipadukan dengan konsep industrial yang dapat kita temukan di desain pintu masuk dan di sekeliling area coffee shop beserta tambahan lukisan

mural kota Surabaya di dindingnya yang dilukis oleh seniman asal Surabaya, menjadikan Kooffee+ Roof Bar salah satu tempat hang out baru yang wajib di kunjungi bersama teman, relasi dan keluarga.

“Terlebih lagi dengan lokasinya yang terletak di lantai 11, Kooffee+ Roof Bar menyajikan city view yang indah dan berbeda dari coffee shop pada umumnya dan pertama kali hadir di Surabaya untuk coffee shop yang bertemakan Roof Bar,” ungkap Jenifer selaku Executive Secretary dan PR incharge G Suites Hotel.

Kooffee + Roof Bar menawarkan hidangan ala Asian dan Western Delight dengan pilihan menu dari menu breakfast, tapaz, main courses hingga dessert untuk range harga dimulai dari 25.000++. Sebagai pendamping hidangan yang lezat, Kooffee+ Roof Bar juga menyajikan menu minuman yaitu berbagai jenis kopi salah

Tampilan interior Kooffee+ Roof Bar di lantai 11 Hotel G Suites, Gubeng Surabaya.

satunya adalah Cold Drip Coffee atau biasa disebut kopi dingin, Blended, Soda dan Juices dan juga minuman yang best seller serta unik yaitu Floating Beer dengan 3 varian rasa.

Untuk supplier kopi, menggunakan Seniman Kopi yang berasal dari Ubud Bali. Untuk signature dish dari Kooffee+ Roof Bar yaitu Ultimate+ Mini Eastern Burger, Tower Sampler, Nutella Oreo Pancake dan Gergeous Gado – Gado.

“Kami ingin menghidangkan masakan Indonesia tetapi dengan tampilan

western yang unik dikarenakan sekarang ini para penikmat kuliner lebih senang untuk foto dan upload makanan yang tampilannya unik dan bagus,” ungkap Chita Choo owner Kooffee+ Roof Bar. “Untuk branding dan promosi, Kooffee+ Roof Bar memanfaatkan media social seperti Instagram, Facebook dan Twitter karena target market kami adalah pangsa pasar anakanak muda, food blogger & enthusiasm dan sosialita kota Surabaya,” ungkap Jenifer. eld

Bunker Misterius di Jantung Jakarta BAYANGKAN, ada sebuah bunker di tengah kota Jakarta.

Bunker perang ini diduga ada sejak zaman Belanda. Tidak ada yang tahu persis maksud dan tujuannya, bagaikan sebuah kisah misteri di era modern.

Saat HUT ke-70 RI, banyak hal yang bisa dilihat dan diketahui seputar peristiwa proklamasi, di Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jakarta Pusat. Tak hanya bendabenda yang berkaitan dengan peristiwa perumusan naskah Proklamasi, rupanya di halaman belakang museum juga tersimpan sebuah bunker rahasia yang dibangun sejak zaman Belanda.

“Ini dari zaman pemerintahan Belanda. Dibangun sebagai sistem keamanan rumah,” kata Jaka Perbawa, Kurator Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Jaka menceritakan bangunan yang kini menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi itu awalnya adalah rumah dinas pemerintah Hindia Belanda. Bangunan didirikan tahun 1927 dan dilengkapi dengan bunker rahasia sebagai bagian dari sistem keamanan rumah.

Bunker dibuat untuk perlindungan para pejabat Belanda jika suatu saat ada serangan bom dari pihak musuh. Walaupun

Jakarta, yang saat itu masih disebut Batavia, adalah pusat pemerintahan yang kemungkinannya kecil untuk dibombardir, bunker tetap dibuat sebagai antisipasi.

“Pejabatnya tidak hanya sekadar dikasih rumah dinas. Tapi diberi perlengkapan lain termasuk bunker,” ujar Jaka.

Hingga saat ini, bunker masih bisa dilihat bahkan dimasuki wisatawan yang berkunjung ke museum. detikTravel pun menjajal masuk dan melihat langsung isi bunker.

Bunker tersebut bisa ditemukan di bawah tanah di halaman belakang museum, dengan lubang masuk yang telah disemen dan dicat putih.

Ada tangga yang tersedia untuk masuk, tapi tetap harus hatihati agar tidak jatuh.

Bagian dalam bunker tidak terlalu luas dengan panjang sekitar 5 meter dan lebar 2 meter. Langit-langitnya berbentuk segitiga seperti atap rumah pada umumnya. Ada sebuah lubang udara yang kini sedikit tertutup dengan tumbuhan di pinggirnya.

Pada salah satu sisi bunker terlihat sebuah lubang yang mirip seperti tempat masuk terowongan, dengan semacam pembatas yang telah dihancurkan. Lubang tersebut diameternya tidak terlalu besar tapi cukup untuk dimasuki orang dewasa. Saat dilongok, lubang tersebut telah tertutup tanah. kur/dt

Bunker rahasia di halaman Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

KHAS KULINER

Ikan Wader Sambel Colek, Kuliner Langka dari Majapahit SEMUA kuliner tentu memiliki sejarah, baik pembuatannya maupun kemunculannya di tengah masyarakat.

Satu di antaranya kuliner Iwak Wader sambel cobek, di kawasan wisata sejarah Trowulan di Mojokerto, Jawa Timur.

Ada sensasi tersendiri ketika menikmati kuliner dengan sejarah yang panjang. “Iwak wader ini sudah dikenal sejak zaman Majapahit dulu,” kata Cak Mat, di sela menyiapkan menu iwak wader di warungnya.

Bagi sebagian pelanggan setia iwak wader, konon jadi hidangan khas zaman Kerajaan Majapahit, bisa menikmati hidangan ini di Trowulan merupakan kepuasan tersendiri.

Apalagi keberadaan warung dengan menawarkan menu khas Iwak Wader ini banyak ditemukan di sekitar kawasan Kolam Segaran. Kolam ini merupakan kolam kuno zaman Kerajaan Majapahit.

Mitos yang berkembang, Iwak Wader atau ikan kecil yang banyak hidup di Kolam Segaran dan sungai sekitar kawasan tersebut sudah menjadi tangkapan dan dikonsumsi oleh warga setempat untuk menjadi lauk pauk. “Konon sejak zaman Majapahit, menangkap ikan wader dari kolam Segaran untuk dimakan,” katanya.

Menu masakan di warung ini adalah ikan wader goreng yang diletakkan di atas sambal khas.

Nasi wader Trowulan Segaran ini memiliki rasa yang khas dan resep bumbu yang berbeda.

Kekuatan rasanya ada pada sambal yang pedas dan segar.

Sambal yang disajikan juga sambal segar, sambal yang baru dibuat ketika ada pesanan.

Bumbu sambal berupa cabai, tomat, bawang merah, putih, dan jeruk nipis ditumbuk pada saat masih segar tanpa digoreng. Bumbu sambal mentah itu membuat rasa pedasnya kian mantap saat dipadukan dengan renyahnya ikan wader yang digoreng garing.

Ikan-ikan kecil seukuran jari kelingking itu ditaburkan di atas piring tanah (cowek) kecil bersama sambal tadi.

Sebagai lalapan, disertakan irisan ketimun, daun kemangi, dan kubis.

Selain berjualan sambel wader, warung Bu Tin juga menyediakan botok lele, botok sembukan, botok tahu-tempe, botok jerohan, pepes patin, dan pepes belut. Nah jika lewat atau sedang berada di kawasan daerah Trowulan kurang afdol jika tidak mampir dan mencicipi ikan wader.

Selain itu kita bisa melihat situs arkeologi zaman Majapahit dengan melihat bangunan dan candi yang ada, mencicipi makanan khas Majapahit juga membawa kita pada suasana kehidupan pada jaman itu. sur

www.lensaindonesia.com

TRITAN SAPUTRA USUNG MISI PERUBAHAN APKOMINDO JATIM SIAP HADAPI MEA PROFIL

Dengan sebuah perubahan, Apkomindo Jatim semakin berperan dalam memajukan kesejahteraan dan dominasi anggotanya di bidang perdagangan komputer.

KEBERADAAN atau eksistensi sebuah asosiasi sangatlah penting terutama menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Di bidang teknologi informasi komunikasi (TIK), nama Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) tidak dapat dipandang sebelah mata. Keberadaan Apkomindo diharapkan mampu menjawab persaingan yang nantinya diprediksi akan mengalami tekanan dari luar negeri.

Saat ini, Apkomindo telah mengambil perannya sebagai badan yang mewadahi kepentingan para pengusaha komputer dan TIK. Selama ini Apkomindo menjadi penghubung antara pebisnis dengan pemerintah dalam merumuskan peraturan-peraturan baru, dan juga memiliki cita-cita untuk terus terlibat bersama masyarakat untuk memajukan industri, bisnis hingga TIK di tanah air.

Perkembangan ini tentunya menuntut Apkomindo Jatim pada khususnya mempersiapkan diri menjawab perubahan jaman dengan mengembangkan diri agar mampu bersaing.

Misi perubahan inilah yang diusung Tritan Saputra untuk sebuah perubahan agar Apkomindo Jatim semakin berperan dalam memajukan kesejahteraan dan dominasi anggotanya dalam bidang perdagangan komputer.

Menurut Tritan, di tengah lesunya menghadapi naik turunnya bisnis secara intern, Apkomindo Jatim harus mampu bersaing dalam menghadapi MEA yang sudah di depan mata. Perubahan ini tentunya selaras dengan peran di tingkat pusat sudah menempatkan satu satunya persatuan pengusaha komputer terbesar ini dalam pemegang kebijakan bisnis

elektronik.

Di antaranya, terlibat dalam kebijakan di Kementerian Kominfo, Perdagangan, Perindustrian, dan Ristek, sosialisasi masalah hukum dan pajak, pelatihan-pelatihan TIK, manajemen, keorganisasian, hardware dan software, partisipasi dalam kegiatan Kadin dan FTII, sertifikasi perusahaan, kegiatan sosial kemasyarakatan, olahraga, gathering, dan lain-lain.

“Nah, dengan modal di tingkat pusat tersebut seharusnya Apkomindo Jatim mampu berperan lebih luas dalam bisnis perdagangan komputer. Dengan semangat, bantuan dan kerja keras semua anggota, kiprah Apkomindo Jatim ke depan akan kembali diperhitungkan di dunia TIK tanah air. Diantaranya meningkatkan dan membina hubungan mitra dengan pemerintahan yang selama ini telah terjalin dengan baik dan saling menguntungkan,” kata tokoh muda yang juga aktif sebagai Ketua Komite Tetap Pengembangan Usaha Elektronika Bidang Industri Kreatif Kadin Jatim ini.

Untuk itu, Tritan mengajak semua pengusaha komputer untuk lebih menempatkan Apkomindo sebagai wadah untuk menjadikan peluang lebih besar sehingga bermanfaat bagi anggotanya.

Hal ini tentunya bisa terwujud jika semua anggota bersamasama menggerakkan roda organisasi lebih cepat ke depan untuk menjawab persaingan.

Pasalnya, sebagai wilayah terbesar kedua, Apkomindo Jatim mampu mengambil peluang itu untuk lebih berkembang dan eksis di tengah persaingan.

Tritan Saputra mengusung perubahan bagi Apkomindo Jatim.

“Ayo bersama-sama membangun Apkomindo Jatim untuk agar mampu bersaing di era MEA yang sudah di depan mata. Harus ada perubahan agar Apkomindo yang selama ini mewadahi pengusaha komputer bisa semakin mensejahterakan anggotanya.

Jangan stagnan dan santaisantai, masa kita kalah sama daerah lainnya,” cetus Ketua Bidang Hukum dan Sertifikasi Apkomindo Jatim ini.

Di sisi lain, Tritan memiliki wacana agar ke depan Apkomindo Jatim lebih terbuka kepada anggota dan mitra bisnis agar mampu berkembang. Termasuk mampu berkomunikasi dengan asosiasi terkait, pihak vendor, dan sosialisasi kepada media untuk membangun citra positif di masyarakat.

“Tidak ada waktu lagi untuk stagnan dan tanpa manuver.

Harus ada perubahan untuk segera menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan banyak pihak. Tak terkecuali dengan pemerintah, mitra bisnis, asosisasi terkait dan masyarakat untuk meningkatkan penjualan produkproduk,” katanya.

Menurut Tritan, perubahan juga harus dilakukan di lingkup internal anggota. Di antaranya meningkatkan profesionalsme agar semakin meningkatkan kepercayaan dari konsumen.

Menurutnya, ada dua konsu-

men yang selama ini mejadi stake holder, di antaranya user IT yang meliputi pengusaha layanan informasi, pengguna jasa IT, dan programer. Konsumen lainnya adalah masyarakat umum yang mengunakan komputer tidak secara khusus membutuhkan infomasi lebih banyak.

“Nah di sini peran kita untuk memberikan informasi terkait kebutuhan teknologi informasi.

Sebagai asosiasi pengusaha kita harus berperan untuk membawa informasi bahwa Apkomindo mampu melayani lebih lengkap dan kredible,” pungkasnya.

Dalam Musda Apkomindo Jatim yang rencananya digelar pada 19 Agustus 2015 di Surabaya, Tritan mengajak semua anggota terutama pengusaha muda untuk mengambil bagian dalam perubahan tersebut.

Dirinya yakin, jika nantinya terpilih sebagai Ketua DPD Apkomindo Jatim, sesuai dengan visi misinya akan membawa anggotanya meningkatkan penjualan produknya mengembangkan rekan bisnis.

“Sebagai organisasi pengusaha, peningkatan penjualan dan rekan bisnis menjadi tujuan utama.

Itu bisa terwujud ketika seluruh anggota memiliki kesamaan visi dan misi untuk bersama-sama memajukan Apkomindo Jatim sebagai wadah untuk kesejah wan teraan bersama,” katanya.

NAMA: Tritan Saputra PENDIDIKAN: Universitas Pelita Harapan (UPH) Master, Law 2008 – 2010 Universitas Pelita Harapan (UPH) Bachelor, Industrial Engineering 1994 – 1998 SMAK Kolese Santo Yusup – Malang High School, Physics 1991 – 1994 PENGALAMAN: Commissioner CV Hijau Indonesia 2007 – Saat ini (8 tahun) Commissioner PT Groen Indonesia 2006 – Saat ini (9 tahun) Director Menara Building Management 2005 – Saat ini (10 tahun) President Director PT Menara Manna Mulia 2005 – Saat ini (10 tahun) President Director PT Lima Benua Koneksindo 2003 – Saat ini (12 tahun) Commissioner CV Duta Eradata Infotika Mojokerto 2003 – Saat ini (12 tahun) President Director PT Indocentre International 2003 – Saat ini (12 tahun) Manager PT Metrodata Electronics TBK 1999 – 2002 (3 tahun) Jabodetabek , Indonesia

IPINAT Siapkan Eksistensi Kaum Muda Lebih Berkualitas

Soegiharto Santoso Berharap Pengurus Daerah Lebih Semangat

SEBUAH komunitas merupakan satu wadah penyampai visi dan misi yang diwujudkan dengan aktifitas dalam satu sekumpulan personil.

Namun, dari komunitas tersebut yang membedakan adalah terletak pada konten yang dijadikan pembahasan dan identitasnya.

Di antaranya, adalah IPINAT (Ikatan Pelajar Indonesia Alumni Tiongkok).

IPINAT yang telah melakukan deklarasikan pada 25 Mei 2012 di Surabaya ini terdiri dari para pelajar di berbagai disiplin ilmu asal Indonesia yang pernah menempuh pendidikan di negeri Panda tersebut.

Periode waktu belajarnya pun bermacam-macam mulai dari 6 bulan, 1 tahun, 4 tahun yagn menempuh pendidikan di kota besar Cina seperti Beijing, Shanghai, Xiamen, dan Guangzhou. Dan, tidak menutup kemungkinan di antara anggota komunitas tersebut tak serta merta harus mengenyam pendidikan formal atau bahkan satu lokasi, melainkan berbagai disiplin ilmu.

Selain sebagai wadah organisasi bagi alumni pelajar Tiongkok, IPINAT juga berperan aktif di tengah masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Tentunya, keberadaan IPINAT diharapkan bisa lebih eksis dengan berbagai kegiatan untuk lebih diakui ditengah masyarakat.

“Sampai saat ini belum ada ikatan pelajar alumni tiongkok yang saat ini di Indonesia. Nah, diharapkan nantinya mampu mewadahi berbagai kepentingan seluruh anggota dalam berbagai bidang. Tentunya untuk lebih diakui harus meningkatkan eksistensi di tengah masyarakat,” kata Tritan Saputra yang juga pendiri IPINAT. Menurut Tritan inti tujuan dari dibentuknya komunitas tersebut dari awal ingin menghimpun para alumni tersebut berikut pula berperan sebagai penyampai informasi untuk para alumni tersebut terkait informasi karir, bisnis, info bea siswa atau bisa jadi berperan sebagai duta perusahaan yang ada di China.

“Ketika kita yang pernah menempuh pendidikan di sana otomatis kita langsung mengamati perkembangan perekonomian di negara tersebut cukup berkembang. Untuk itu

SOEGIHARTO Santoso, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) periode 2015-2018 mengatakan pengurus di tingkat daearah harus meningkatkan peranya di tengah hadangan persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah di depan mata.

Pihaknya menghimbau kepada pengurus di daerah terutama di kota besar agar lebih eksis dengan meningkatkan kegiatan di antaranya event atau pameran yang dianggap mampu mendongkrak penjualan di tengah situasi perekonomian yang lesu.

“Memang situasi perekonomian sekarang ini sedang lesu dan tentunya berpengaruh terhadap penjualan komputer.

Untuk itu pengurus (Apkomindo) di tingkat daerah harus mampu melakukan manuver agar mampu memfasilitasi anggotanya untuk lebih meningkatkan penjualan,” katanya.

Lebih intens, beberapa daerah sedang mengalami kemajuan pesat berkat berbagai kegiatan dan semangat yang dimiliki anggotanya untuk kemajuan bersama. Di antaranya wilayah Yogjakarta yang saat ini menjadi salah satu daerah dengan frekuensi perputaran penjualan komputer paling pesat di Indonesia.

“Barometernya jelas, tidak hanya sekali, tapi ada agenda pameran komputer dan IT yang digelar dalam setahun.

Tentu ini bisa terwujud karena Apkomindo mampu membuat anggotanya lebih bersamangat menjawab perkembangan jaman,” kata pria yang akrab disapa Hoky ini Di sisi lain, diakuinya beberapa daerah seperti Jatim memang mengalami dampak dari turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Untuk itu pihaknya menghimbau agar asosiasi bisa lebih melakukan perubahan untuk memberikan peluang bagi anggotanya. Padahal Jatim dan Surabaya, menurutnya, memiliki pasar yang tidak jelek di bidang IT karena dianggap sebagai kota besar. Hoky berharap Apkomindo Jatim mampu mengambil peluang ini untuk lebih berperan dalam persaingan bisnis komputer.

“Kalau gak salah Surabaya baru saja mendapat rating tinggi dalam hal kota paling cerdas. Nah, tentunya kebutuhan masyarakat di bidang komputer dan IT begitu besar, asosisasi seharusnya mampu mengambil peluang ini lebih

www.lensaindonesia.com

IPINAT beranggotakan berbagai talenta yang membawa misi perkuat kerja sama ekonomi Indonesia dan Tiongkok.

tidak ada salahnya jika contoh positif tersebut bisa diaplikasikan di negara ini yang bukan berarti harus sama teorinya. Namun semangat, kedisiplinan serta etos kerja di sana merupakan visualisasi nyata untuk memotivasi generasi muda di Indonesia agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas,” ungkap Tritan.

Tritan menambahkan, dalam komunitas ini bukan diartikan selalu mengakomodir kepentingan internal saja. Justru informasi yang diperoleh tersebut harus memiliki konstribusi untuk masyarakat, sebab komunitas tersebut juga mengusung misi sosial.

Salah satu konsentrasi dari komunitas ini adalah mengoptimalkan komunikasi melalui pemahaman bahasa, salah satunya bahasa Mandarin. Disadari, bahasa Mandarin kini mulai berperan penting di dunia perdagangan terutama di tanah air ini.

“Kalau menurut falsafah, barang siapa yang menguasai bahasa maka ia akan mampu menguasai dunia. Namun, pertanyaannya ketika ingin menguasai bahasa Mandarin, untuk siapa bahasa tersebut sangat dibutuhkan? Sebab juga banyak orang-orang bule bahkan dari benua lain ketika berbisnis di Cina mereka

pun rela belajar bahasa Mandarin.

Hal ini sebagai magnet atau pendekatan bisnis karena perdagangan di Cina begitu kuatnya,” tandasnya.

Bahasa Mandarin, lanjut Tritan, memang berbeda dengan bahasa lain yang memiliki pola tertentu, sedangkan bahasa Mandarin dipelajari dengan cara menghafal berikut melafalkan huruf-huruf khasnya.

Selain itu, untuk nada bicara yang berbeda bisa diartikan memiliki artikulasi yang berbeda pula.

“Jadi kita berpengalaman tinggal di sana kita merasakan bahwa kita memiliki negara yang berbeda, dan Cina memang negara kaya, begitu pula di Indonesia merupakan negara yang kaya. Namun negara tersebut maju dan menguasai perindutrian dan perddagangan dunia, itu pun ditempuh dengan kerja keras. Cina merupakan negara yang daratannya luas, sedangkan di Indonesia merupakan negara yang dikelilingi lautan.

Dan untuk itu, diharapkan dengan komunitas ini akan selalu menjaga silaturahmi dan untuk di luarnya, yang pasti harus berkontribusi harus ke seluruh masyarakat Indonesia.

Selain itu, bisa juga sebagai penjembatan untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan Cina dengan kerja sama diberbagai sektor”, pungkas Tritan. wan

Soegiharto Santoso

baik,” kata Soegiharto.

Sangat disayangkan jika pengurus di daerah terutama di kota besar hanya stagnan dan tidak melakukan perubahan. Hal ini tentunya akan selaras dengan kepentingan setiap anggota bagaimana bersama sama memajukan bisnis dan jeli mengambil peluang.

“Kalau Apkomindo Jatim usianya sudah 25 tahun dan lebih tua dari tingkat pusat. Kalau memang ada perubahan dan setiap anggota lebih bersamangat saya yakin akan merdampak kepada peningkatan peluang bisnis,” katanya.

Sementara itu, terkait momen Musda DPD Apkomindo Jatim yang akan digelar pada 9 Agustus 2015 mendatang, pihaknya berharap setiap anggota mampu mewujudkan kepengurusan yang nantinya lebih membuat dunia bsnis komputer di Jatim lebih bergairah. Pihaknya, mengaku lebih memilih bersikap netral dan tak mau memihak salah salah satu figur asalkan bisa memajukan dunia bisnis komputer agar lebih bergairah.

“Asalkan mampu membawa perubahan lebih baik, tentunya perlu didukung agar Apkomindo Jatim mampu bersaing.

Tujuannya jelas asosisasi dibentuk untuk kemajuan bersama seluruh anggota,” katanya. wan