Fokus Utama
Ilustrasi: Muhammad Luqmansyah
Status PTN-BH untuk UNS, Otorisasi atau Komersialisasi?
A
Oleh: Dita Audina dan Tuffahati Athallah
khir-akhir ini, program Kampus Merdeka –Merdeka Belajar merebak di kalangan pelajar dan pengajar. Kampus Merdeka merupakan konsep baru yang membebaskan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini adalah lanjutan dari konsep sebelumnya yakni Merdeka Belajar yang diusung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim. Konsep Kampus Merdeka dilangsungkan untuk mendapatkan pembelajaran yang berkualitas guna menciptakan SDM yang lebih unggul. Dalam Kampus Merdeka, terdapat empat kebijakan ala Nadiem Makarim, salah satunya adalah mengubah PTN Satker menjadi PTN-BH. Sebelumnya, perlu kita ulik terlebih dahulu apa itu PTN-BH dan bagaimana sejarahnya sebelum berbicara mengenai status PTN-BH yang baru ini didapatkan UNS. PTNBH atau Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum adalah perguruan tinggi yang memiliki otonomi penuh akan pengaturan anggar8
KENTINGAN XXVIII 2021
an rumah tangga dan keuangan. Pemerintah akan lepas tangan dari pemantauan terhadap catatan keuangan yang dimiliki perguruan tinggi tersebut. Ini artinya, sebuah PTN akan menjadi bebas dalam menentukan pemasukan dan pengeluaran serta penganggaran kebutuhan universitas.
Sejarah PTN Berbadan Hukum Dikutip dari Modul Kajian Kampus Merdeka milik Universitas Padjajaran, awal mula sejarah PTN-BH adalah pascareformasi 20 Mei 1998. Pada waktu itu, Presiden Sementara Indonesia B.J. Habibie mengeluarkan PP Nomor 61 Tahun 1999 mengenai Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum. Setelah keluarnya peraturan ini, lambat laun PTN berubah menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PTBHMN). Kemudian, muncul polemik dalam masyarakat sebagai protes terhadap mahalnya biaya pendidikan jenjang tinggi, terlebih Indonesia baru saja mengalami masa transisi setelah krisis moneter.
