Kesetrum Proyek Listrik

MailBOX Kirimkan surat pembaca Anda ke alamat: Redaksi Majalah Review Weekly, Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD - Tangerang Selatan 15320 Email: redaksi.majalahreviewweekly.com

http://www.majalahrevieweekly.com Pemimpin UMUM: Bambang Aji setiady

batik tulis lebih bagus ketimbang batik cetak asal China.

Bagi masyarakat Indonesia, sebaiknya kita lebih mengedepankan kualitas daripada harga. Belilah batik buatan Indonesia, meskipun harganya sedikit mahal, tapi kualitasnya bagus. Mari kita lestarikan produk batik tulis kebanggaan bangsa dan membendung gempuran batik-batik impor murah tersebut.

Fredi Fajar Sugara Jl. Cibubur II No. 7 Blok Duku Cibubur – Ciracas, Jakarta Timur

Cover: Erbhayu

Batasi Batik Impor Masuk Indonesia Beberapa waktu lalu, saya dan keluarga ingin belanja batik untuk acara pernikahan salah satu keluarga kami. Karena memerlukan baju batik dalam jumlah banyak, kami memilih untuk belanja ke Pasar Tanah Abang, Jakarta. Selain banyak pilihan, menurut informasi tetangga harga batik di pasar grosir terbesar di Asia Tenggara ini terbilang lebih murah dibanding tempat lain di Jakarta.

Ketika memasuki sebuah toko, seorang pegawai toko menawarkan baju batik berbagai corak dan ukuran. Saya begitu tercengang karena sang pegawai mengatakan hampir semua batik yang ada di toko miliknya adalah batik impor dari China. Siapapun anak bangsa ini pasti mengerutkan kening. Betapa tidak, ternyata keberadaan batik tulis Indonesia sudah terancam dengan banyaknya batik impor asal China yang masuk ke sini.

Bayangkan saja, hampir 60% batik yang dijual di Pasar Tanah Abang adalah batik impor. Hal ini yang membuat terjadi persaingan tidak sehat karena batik impor dijual dengan harga yang sangat murah karena cara pembuatannya pun mudah, yakni dicetak.

Pemerintah mestinya membuat regulasi guna membatasi serta menjaga batik tulis Indonesia agar bisa bertahan dari serbuan batik cetak China yang begitu dahsyat.

Karena dengan harga yang murah meriah, batik-batik China cepat menguasai pasar, apalagi sebagian mereka memakai motifmotif Indonesia. Dari segi kualitas, jelas

4

Redaktur: ratna nuraini, sri wulandari reporter: Setyo Adhi Nugroho, Lucky Benyamin, Badrul redaktur foto: dahlan rebo pahing REDAKTUR DESAIN: erbhayu prananta Desain & layout: Rizky Pratama

unit usaha pemimpin perusahaan: Bambang Aji setiady marketing: Selvi tan, adeline, Dinya Atelitta HR & GA: Iriene Mielani Admin: Eko Endarsono, Asih (admin Sales) alamat redaksi: Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD, Tangerang Selatan, BANTEN 15320 Telp: 021-538 3063 alamat Sales & Marketing Communication: Jl. Bendungan Jatiluhur No. 26 Bendungan Hilir - Jakarta Pusat 10210 Telp: 021-570 4479 • Fax: 021-570 4473 penerbit: PT INDOPUBLIK MANDIRI

Minuman Ringan Kena Cukai Saya termasuk salah satu penikmat minuman ringan. Saya terkejut membaca berita bahwa pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, bakal memasukkan minuman berpemanis dan bersoda sebagai objek cukai.

Artinya, harga minuman ringan bakal naik. Hal itu tentu memberatkan bagi masyarakat penggemar minuman berpemanis dan bersoda. Bisa jadi, bakal banyak orang yang harus mengerem kegemarannya menengak minuman menyegarkan tersebut.

Hal yang saya kurang paham, tak lain alasan pengenaan cukai terhadap minuman ringan yang dikaitkan dengan potensinya sebagai penyebab penyakit tidak menular, seperti kegemukan, jantung, dan sebagainya.

Apa betul minuman ringan begitu signifikan menjadi penyebab utama berbagai penyakit tersebut? Setahu saya, penyakitpenyakit tersebut justru disebabkan oleh kebiasaan hidup tidak sehat. Sebut saja stres, merokok, kurang olah raga, atau mengkonsumsi makanan secara berlebih. Minuman berpemanis hanya salah satu bagian kecilnya.

Saya lebih bisa menerima alasan bahwa pengenaan cukai, tak lain demi mengejar target pemasukan cukai sebesar Rp 186,52 triliun sesuai APBN 2016. Wajar, jika Ditjen Bea dan Cukai kemudian melirik berbagai produk untuk dikenakan cukai sebagai obyek baru.

Terlepas apapun alasannya, saya merasa keberatan jika minuman ringan dikenakan cukai. Maklum, itu artinya saya harus mengerem kegemaran saya menenggak minuman tersebut. Salam.

Reza Ramdan Cibinong, Kabupaten Bogor

Pemimpin redaksi: budi kusumah Redaktur Eksekutif: latihono sujantyo

SuratMingguini

Pemerintah Lindungi Petani Saya sedih membaca tulisan bahwa saat ini ribuan hektare lahan di desa sudah dikuasai para pemilik modal. Para petani sudah mulai terpinggirkan. Kekuatan uang telah memaksa para petani menjual lahannya.

Katanya, sebanyak 26,14 juta rumah tangga petani menguasai lahan yang rata-rata luasnya 0,89 hektare per keluarga. Sekitar 14,25 juta rumah tangga lainnya, hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektare per keluarga. Padahal idealnya untuk hidup, satu keluarga petani harusnya menguasai 2 hektare lahan.

Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah, sebagai otoritas pengendali penguasaan lahan, belum banyak campur tangan. Atau justru belum terlalu memikirkannya.

Banyak pejabat pemerintah daerah yang kini mendorong investasi dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal itu justru membuat lahan para petani semakin menyempit. Ujung-ujungnya, para petani semakin terpinggirkan.

Oleh sebab itulah, saya berharap agar pemerintah menata kembali lahan bagi petani. Jangan mentang-mentang mendorong masuknya investor, namun di sisi lain justru membuat para petani semakin miskin dan terpinggirkan.

Noorvita H Perum Gaperi BDB, Bogor Jakarta Selatan

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

Membangun Kemitraan, Memberdayakan Komunitas Para siswa terus belajar dan menyiapkan diri masuk ke dunia kerja, termasuk anak-anak kami. Karenanya, kami berupaya sekuat tenaga untuk dapat menyediakan pelatihan dan memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan kemitraaan yang dibangun bersama Pemerintah, LSM dan masyarakat, kami telah mendirikan dua Politeknik di Riau dan Aceh. Kemitraan tersebut kami lakukan untuk mengembangkan kurikulum dan meningkatkan kemampuan para pengajar.

Setiap tahun, ratusan siswa lulus dan siap menjadi tenaga terampil – membantu memberdayakan komunitas dimana mereka berada. Kemajuan pendidikan adalah kepedulian semua.

Termasuk kami.

Informasi selengkapnya tersedia di www.ChevronIndonesia.com

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

Contents

headline LaporanUtama 9 KESETRUM PROYEK LISTRIK Proyek pembangkit listrik 35.000 MW hampir dipastikan molor dari jadwal, bahkan terancam gagal. Hubungan Kementerian ESDM dan PLN memanas.

Bisnis

Makro

18 Sanksi Pidana Menanti Lion

Gara-gara salah menurunkan penumpang

30 Nafsu Besar China di Kereta

internasional ke terminal domestik, Lion Air dan AirAsia kena sanksi pembekuan. Apa tindakan kedua maskapai ini?

China menawarkan pinjaman Rp 80 triliun untuk membangun proyek kereta api Trans-Sumatera dan Trans-Sulawesi.

32 Rayuan Maut kepada Indonesia 34 Smelter Timah Tak Meleleh Lagi

Keuangan 20 Investasi Bodong Berkeliaran

Sisipan 24 Nasib Ekonomi Filipina di Tangan Duterte

Perekonomian Filipina yang maju sangat pesat di bawah Presiden Benigno Aquino III bakal menghadapi tantangan berat setelah Rodrigo Duterte memenangkan Pilpres.

36 Kali Ini Bukan Omong Kosong Bank-bank besar mulai berani memangkas suku bunga kredit hingga di bawah 10%. Penurunan suku bunga kredit diyakini bakal semakin ramai setelah acuan BI rate berubah.

38 Borok Besar di Bank-bank Pemerintah

Pasar Modal 42 Indeks Masih Belum Aman Kemungkinan guncangan masih terbuka lebar.

Investor disarankan untuk tetap waspada.

44 Awas, Supply Pulih Lebih Cepat

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

SISIPAN

RP 25 TRILIUN PAJAK BATU BARA RAIB

ARAB SAUDI MENGEJAR BISNIS

PRABOWO MENANG

SI MANIS YANG MENGGEROGOTI DUNIA

®

1-7 JULI 2013 MAJALAH EKONOMI & BISNIS

44 » TAHUN II RP 20.000

editorial

B

Setrum

etapa puyengnya Menteri ESDM Sudirman Said, dalam memikirkan proyek listrik 35 ribu megawatt. Soalnya, setelah sepuluh bulan target itu ditetapkan, hingga kini baru satu persen yang tercapai. Kepusingan Sudirman bertambah karena selain ditegur oleh presiden tentang pencapaian yang rendah tersebut, ia juga dihadapkan dengan keengganan pengusaha untuk menanamkan modalnya di bidang kelistrikan.

Nah, sementara Menteri Sudirman sedang pusing tujuh keliling, Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, malah tersenyum-senyum.

“Apa gua bilang,” mungkin begitu Rizal bergumam.

Maklum, sejak awal, Rizal sudah mencium kemungkinan munculnya kendala seperti itu. Makanya, ketika itu, tanpa seizin presiden, Rizal memotong target pembangunan pembangkit menjadi 16 ribu

Harus realistis. Kapasitas 35 ribu MW tidak akan dicapai dalam 5 tahun. Tapi mungkin 10 tahun.

Sisanya dapat dilanjutkan pembangunannya dalam kurun waktu 5 tahun berikutnya.

8

megawatt.

Target yang dipatok sampai 2019 itu (saat pemerintahan Jokowi habis) sengaja ditetapkan Rizal agar PLN tidak merugi. Sebab, jika angka 35 ribu dipaksakan, maka perusahaan itu akan menanggung kelebihan bayar hingga US$ 10,67 miliar.

“Harus realistis. Kapasitas 35 ribu MW tidak akan dicapai dalam 5 tahun. Tapi mungkin 10 tahun. Sisanya dapat dilanjutkan pembangunannya dalam kurun waktu 5 tahun berikutnya,” ujar Rizal.

Menko yang selalu menyelenggarakan rapat tanpa Menteri ESDM ini beralasan, jika megaproyek 35 ribu MW direalisasikan dalam waktu 5 tahun, maka PLN akan mengalami kelebihan kapasitas (idle) 21.331 MW dengan beban puncak mencapai 74 ribu MW di 2019.

Itu akan membebani keuangan PLN, karena harus membeli listrik dari pihak swasta dengan nilai 72% atau US$ 10,673 miliar, mau dipakai atau tidak listriknya. Kalau begini, keuangan PLN bisa bermasalah.

Tapi Presiden yang didukung wakilnya, tak mau mundur barang setapak. Ia tetap tidak akan merevisi target tersebut. Bahwa nanti tidak terlaksana karena satu dan lain hal, ya, itu faktor di lapangan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun sami mawon, optimistis proyek itu bisa selesai pada 2019, namun dengan syarat. Syarat pertama adalah sisa waktu 3,5 tahun harus dikerjakan dengan sekeras-kerasnya, baik dalam hal proyek yang digarap PLN, maupun proyekproyek yang dilakukan perusahaan listrik swasta (independent power producer/IPP).

Syarat kedua, Kalla mengatakan, PLN harus mengubah cara berpikirnya dari perusahaan yang mencari untung ke perusahaan pelayanan publik (public service). Tujuannya, public service berbeda dengan perusahaan yang mencari untung. Public service akan menuntut perusahaan untuk melayani masyarakat secepat-cepatnya namun jangan rugi. “Jadi, tetap optimistis dengan syarat. Kalau tidak dipenuhi itu, ya, kami pesimistis,” kata Kalla.

Proyek bergegas memang. Tapi tetap saja PLN tidak boleh sembarangan dalam mengerjakannya. Pemilihan pengembang listrik swasta harus dijadikan pertimbangan utama. Jangan sampai, seperti proyek 10 ribu MW, yang akhirnya banyak mengalami kerusakan karena dibangun investor China.

Jangan sampai PLN kecebur dua kali dalam lubang yang sama. Jadi, kontraktor yang dipilih harus punya kelas dan punya modal. Jangan seperti masa lalu, sampai ada bengkel mobil yang ikut tender. n bk

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

Proyek pembangkit listrik 35.000 MW hampir dipastikan molor dari jadwal, bahkan terancam gagal. Hubungan Kementerian ESDM dan PLN memanas.

TEKS Setyo Adhi Nugroho, Dita Pertiwi, dan Badrul

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

9

foto: vibizmedia.com

A

Pembangunan proyek listrik oleh PLN: Lelet mengerjakan proyek pembangkit listrik 35.000 MW.

da serentetan peristiwa cukup mengagetkan selama dua pekan lalu di Jakarta. Dimulai tanggal 12 Mei, Kantor Staf Kepresidenan menyelenggarakan diskusi bertajuk “Implementasi Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW”. Tempatnya di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan.

Sehari kemudian, tanggal 13 Mei, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dipanggil Presiden Jokowi di Istana. Saat itu, Jokowi menegur Sudirman terkait kelangsungan proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW).

Dan, tanggal 17 Mei atau Selasa pekan lalu, sebuah kabar beredar: Kuntoro Mangkusubroto mundur sebagai Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Hanya delapan bulan Kuntoro memangku jabatan tersebut.

Semua rentetan peristiwa tersebut tentu saja tak bisa dianggap remeh. Mungkin baru pertama kali Kantor Staf Kepresidenan menyelenggarakan diskusi di Bina Graha dan waktunya sangat berdekatan dengan pemanggilan Menteri ESDM Sudirman Said oleh Presiden Jokowi.

Barangkali juga mundurnya Kuntoro sebagai Komisaris Utama PLN ada ‘sesuatu’ yang terjadi di perusahaan milik negara tersebut.

Betul, mundurnya Kuntoro sempat memicu berbagai spekulasi.

Salah satunya, Menteri Pertambangan Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999) ini ditawari untuk mengisi jabatan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia pasca pengunduran diri Maroef Sjamsoeddin. Namun, kabar ini langsung dibantah pihak Freeport.

“Wah, saya belum dengar soal itu,” kata Riza Pratama, Juru Bicara Freeport Indonesia.

Jadi, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Berdasarkan infor-

10

Empat Penghambat Proyek Listrik 35.000 MW 1. Masalah pembebasan lahan 2. Masalah perizinan 3. Masalah tuntutan hukum 4. Kerjasama dengan pihak ketiga

masi yang dikumpulkan majalah ini, semua ini terkait dengan kinerja PLN. BUMN bidang kelistrikan ini sedang jadi sorotan karena dianggap lelet dalam mengerjakan proyek pembangkit listrik 35.000 MW yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi sejak Mei 2015. Bayangkan saja, sampai bulan April lalu baru 0,6% atau kurang 280 MW dari total 35.000 MW yang bisa beroperasi. Selebihnya, masih dalam tahap perencanaan, pengadaan, dan konstruksi. Padahal, targetnya sejak dicanangkan hingga akhir 2016 sudah harus dibangun 38 pembangkit listrik dengan total kapasitas 2.414,50 MW. Itulah yang membuat Presiden Jokowi jengkel hingga ia menegur keras Menteri ESDM Sudirman Said. Sebab, selain banyak investor dan pelaku usaha yang menanyakan kelanjutan proyek ini, Jokowi juga ingin masyarakat bisa segera menikmati manfaat dari proyek ini, tidak seperti sekarang, yang sering byar pet.

Pembangunan proyek pembangkit listrik 35.000 MW memang menjadi salah satu andalan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Kementerian ESDM sendiri sudah menetapkan 109 proyek yang ma-

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

suk dalam program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Dari 109 proyek pembangkit berdaya total 36.585 MW, 74 proyek berkapasitas 25.904 MW, di antaranya akan dikerjakan dengan skema pengembang listrik swasta (independent power producer/ IPP) dan 35 proyek lainnya berdaya 10.681 MW dikerjakan PLN. Proyek ini ditargetkan selesai tahun 2019.

Untuk mengerjakan sebanyak 109 proyek tersebut, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 1.127 triliun. Dari jumlah ini, sebesar Rp 512 triliun dikerjakan PLN dan Rp 615 triliun oleh swasta.

Pendanaan PLN diperuntukkan bagi proyek pembangkitan Rp 199 triliun dan transmisi serta gardu induk Rp 313 triliun. Sementara, kebutuhan pendanaan IPP Rp 615 triliun seluruhnya untuk pembangkitan.

Pembangkit listrik 35.000 MW sebagian besar diarahkan ke energi baru terbarukan. Porsi besar diberikan untuk batu bara.

“Batu bara ini mencapai energinya 50%, sisanya 25% gas, 25% energi baru terbarukan, seperti angin, matahari, air, bio dan geothermal,” ujar Sudirman beberapa waktu lalu.

KOORDINASI LEMAH Hanya saja, ya itu tadi, proyek ini terkesan hanya manis di bibir, tapi realisasinya terasa pahit. Menurut Direktur Utama PLN Sofyan Basir, ada empat hal yang menghambat proyek ini. Yakni masalah pembebasan lahan, perizinan, tuntutan hukum, dan kerjasama dengan pihak ketiga.

Isu pembebasan lahan menjadi masalah utama proyek listrik 35.000 MW. PLN mencatat ada 210 permasalahan, sekitar 145 di antaranya adalah pembebasan lahan. Kemudian isu perizinan seba-

Target Proyek 35.000 MW Hingga Tahun 2019 2016 38 pembangkit listrik, total kapasitas: 2.414,50 MW 2018 86 pembangkit listrik, total kapasitas: 8.446,9 MW

2017 106 pembangkit listrik, total kapasitas: 5.576,9 MW 2019 80 pembangkit listrik, total kapasitas: 19.117,4 MW

nyak 44 kasus, tuntutan hukum sembilan kasus, dan tiga kasus terkait dengan kerjasama dengan pihak ketiga.

Sebenarnya, pemerintah sudah jauh hari mengantisipasi masalah ini dengan adanya beberapa aturan yang mendukungnya.

Sayangnya, penerapan aturan tersebut terkesan belum berjalan secara maksimal, sehingga masalah tersebut masih muncul.

8 Langkah Percepatan Pembangunan Proyek 35.000 MW Permasalahan solusi

√

Penyediaan Lahan

Penerapan UU no 2/2012 & Perpres 4/2016

√ Negosiasi Harga

Menetapkan Harga Patokan Tertinggi untuk IPP dan Excess Power (Permen ESDM No. 3/2015)

√ Proses Pengadaan dari IPP

Percepatan proses pengadaan melalui “penunjukan langsung & pemilihan langsung” untuk EBT, mulut tambang, gas marginal, ekspansi, dan excess power (Permen ESDM No. 3/2015)

√ Proses Perizinan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKPM (Permen ESDM No. 35/2014) & Perpres 4/2016

√ Kinerja Pengembang dan Kontraktor

Melakukan uji tuntas (Due Delligence) terhadap pengembang dan kontraktor, baik dari aspek teknis maupun aspek finansial (Permen ESDM No. 3/2015)

√ Manajemen Proyek

Membentuk Project Management Office (PMO) & menunjuk Independent Procurement Agent di PLN serta UP3KN di KESDM (Permen ESDM No. 3/2015 dan Kepmen ESDM No. 3066 K/73/MEM/2015)

√ Koordinasi Lintas Sektor

Membentuk Tim Nasional Lintas Kementerian (Kepmenko Bidang Perekonomian No. 129/2015)

√ RTRW dan Percepatan Pembangunan

Telah terbit Perpres No. 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

11

Dalam hal penyediaan lahan, misalnya, sudah ada Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Kemudian Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Khusus perizinan, pemerintah telah menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

Itulah sebabnya, Sudirman menilai hambatan terbesar dalam proyek ini bukan penyediaan lahan, melainkan kurangnya koordinasi antar-kementerian dan lembaga terkait.

“35.000 MW adalah proyek besar. Kita belum pernah punya pengalaman (mengerjakan proyek ini). Karena itu, paling penting seluruh pihak harus koordinasi. Dan kita ingin melihat semua pihak itu mulai dari IPP (Independent Power Producer), PLN, regulator di kami sendiri dan pemegang saham di BUMN harus satu arah,” tegas Sudirman.

Yang disesalkan Menteri ESDM adalah sikap PLN—yang hingga tulisan ini dibuat—belum menyerahkan revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) kepada Kementerian ESDM. Padahal, revisi RUPTL seharusnya sudah selesai pada Januari lalu. Akibat masalah RUPTL ini, lelang tahap kedua proyek 35.000 MW, yang seharusnya dimulai pada Maret 2016, tidak dapat dilaksanakan.

Ada sejumlah pembangkit dengan total 16.000 MW yang harusnya dilelang mulai 2 bulan lalu. Namun lelang tak bisa segera dilakukan, karena revisi RUPTL belum jelas. RUPTL merupakan acuan untuk pelelangan pembangkit. Lelang tak bisa dilakukan bila RUPTL belum pasti.

Boleh-boleh saja, kalau menterinya mau begitu, ya boleh. RUPTL kan wewenang kementerian, kami hanya mengajukan.

Sofyan Basir

Realisasi Hingga Kuartal I-2016 Tahap Perencanaan 12.226,8 MW (34,4%) Tahap Pengadaan 8.377,7 MW (23,6%) Tahap PPA dan Proses Financial Close 10.941,07 MW (30,8%) Tahap Construction dan Commisioning 3.862,45 MW (10,9%) Tahap Pengoperasian (Commercial Operations Date/COD) 397 MW

12

ANTARA ESDM DAN PLN Penetapan revisi RUPTL itu dianggap sangat penting oleh Kementerian ESDM karena dari situ bisa diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam proyek ini, mulai dari pemerintah sebagai regulator, investor yang berminat membangun proyek itu serta perbankan sebagai sumber pendanaan.

Sebagai contoh, para investor bisa melihat lokasi pembangkit dan transmisi listrik yang akan dibangun. Selain itu, perbankan atau penyandang dana bisa melihat peluang-peluang menyalurkan pinjaman untuk proyek tersebut. Adapun dari sisi pemerintah, RUPTL tersebut memberikan semacam pedoman untuk mengawasi kemajuan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Sebenarnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman sudah sejak lama meminta draf revisi RUPTL kepada PLN. Namun, banyak alasan yang disampaikan PLN terkait lambatnya penyelesaian draf revisi tersebut.

Pada 12 Mei lalu, Jarman kembali mengirimkan surat mengenai RUPTL ke PLN. Dalam surat ini kementerian memberikan target kepada PLN untuk menyerahkan dokumen ini sebelum 20 Mei 2016. Jika tidak, direksi perusahaan negara ini dianggap melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Listrik.

Sebab, bukan apa-apa, jika penyerahan revisi RUPTL terus molor bakal berakibat tertundanya penyelesaian proyek ini yang ditargetkan rampung tahun 2019. Karena itu, Kementerian ESDM sudah siap-siap akan menetapkan rencana pembangunan pembangkit listrik itu secara sepihak berdasarkan data yang ada, yang diselaraskan dengan program 35.000MW. Alhasil, jatah PLN menggarap megaproyek pembangkit listrik 35.000 MW hanya kebagian 5.000 MW. Jadi, sebanyak 30.000 MW akan dibangun oleh swasta.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir menyatakan pihaknya akan mengikuti aturan Kementerian ESDM dalam menyusun RUPTL. “Boleh-boleh saja, kalau menterinya mau begitu, ya boleh. RUPTL kan wewenang kementerian, kami hanya mengajukan,” tuturnya kepada Bisnis.

Dia membantah mundurnya pengesahan revisi RUPTL lantaran kelalaian PLN. Menurut Sofyan, PLN terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dalam menyusun rencana umum listrik tersebut. PLN dan Kementerian ESDM, katanya, saling menyampaikan usulan terkait rencana kelistrikan.

Sofyan menjelaskan, lambatnya pengesahan RUPTL lantaran belum terjadi kesepakatan antara PLN dan Kementerian ESDM dalam beberapa hal yang akan dicantumkan dalam revisi tersebut.

Sejak awal megaproyek ini sudah jadi perdebatan. Adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang meminta pembangunan megaproyek pembangkit listrik 35.000 MW dievaluasi karena dinilai tidak realistis (lihat: Dulu, Rizal Sudah Mengingatkan). Namun saran Rizal terhenti di tengah jalan, setelah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pembangunan proyek tersebut harus jalan terus.

Tapi masalahnya, baru berjalan setahun pengerjaan proyek ini kalang kabut. Mulai muncul saling menyalahkan antara pihal yang terlibat dalam proyek listrik 35.000 MW. Jangan-jangan nasib proyek ini sama seperti proyek listrik 10.000 MW, yang realisasinya cuma 3.000 MW. n

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

Listrik mati di rumah penduduk: Menambah beban rakyat.

Ruang untuk Kongkalikong Sejak awal megaproyek listrik 35.000 megawatt (MW) sudah jadi perdebatan. Bahkan, muncul berbagai kritikan karena Indonesia belum punya pengalaman membangun proyek sebesar ini.

Apalagi ada kekhawatiran proyek ini pada akhirnya hanya menambah beban masyarakat.

Adalah Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang sudah wanti-wanti, karena dalam proyek ini pemerintah sangat tergantung pada pendanaan dari swasta. “Ini berpotensi terjadi komersialisasi sehingga merugikan masyarakat,” kata Yenny Sucipto, Sekjen Fitra beberapa waktu lalu.

Yenny ada benarnya. Sebab, swasta akan mencari keuntungan dari proyek ini sehingga tarif listrik berpotensi terus naik. “Lebih banyak aturan mengarah pada mekanisme pasar dan ikut pada aturan swasta. Kita lihat di APBN-P 2015 TDL naik, dan bebannya ditimpakan kepada rakyat,” ujar Yenni.

Belum lagi soal potensi kerugian negara dari proyek ini. Fitra mempersoalkan penunjukan langsung dalam proyek ini. Pasalnya, mekanisme penunjukan langsung membuka celah ‘permainan’ sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari BUMN dengan investor hingga para elite politik di negeri ini.

Fitra menghitung, sepanjang 2015 telah terjadi 16 kali penunjukan langsung untuk pengadaan barang dan jasa proyek ini. “Dari mekanisme penunjukkan langsung ini, yang sempat kami hitung, nilainya mencapai Rp 143 triliun.

Dari mekanisme tersebut, kami melihat, terbuka ruang untuk kongkalikong,” ujar Yenny.

Belum lagi soal potensi kerugian negara dari proyek-proyek pembangkit listrik bernilai ratusan triliun, baik yang dikerjakan PLN maupun swasta. Total kebutuhan pendanaan proyek listrik 35.000 MW selama periode 2015-2019 mencapai Rp 1.127 triliun. Terdiri dari PLN sebesar Rp 512 triliun dan swasta (Independent Power Producer/ IPP) Rp 615 triliun. “Jaminan dari bank BUMN dan masuk dalam kategori utang pemerintah,” katanya.

Menurut dia, jika pemisahan keuangan negara tidak jelas dan dipaksa untuk penunjukan langsung, maka negara tidak akan mendapatkan keuntungan, efektivitas dan efisiensi anggaran dari proses ini.

“Dana APBN tidak sampai 50% karena dari APBNP 2015 Rp 5 triliun (PMN untuk PLN) khusus untuk ini. Dan PLN keluarkan hanya Rp 50 triliun. Kekurangan ini bagaimana? Dominasi utang dan IPP sangat besar,” katanya.

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

Yang tak kalah mengkhawatirkan, langkah Serikat Pekerja (SP) PLN bersama Persatuan Pegawai Indonesia (PPIP), akan mengajukan uji materi Undang-undang (UU) No 30/2009 tentang Ketenagalistrikan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka menggugat pasal yang mengizinkan swasta membangun pembangkit. Yakni pasal 18 A Ayat 2 UU No 30/2009 yang menyebutkan bahwa badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik bisa menyuplai listrik untuk kepentingan umum.

Ketua Dewan Pembinaan SP PLN Ahmad Daryoko menilai, pasal 18 A Ayat 2 dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2015-2024 bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 dan pasal 33 ayat 2 UUD 1945. Seharusnya sumber daya listrik tetap dikuasai negara.

Sementara RUPTL menyatakan peran listrik swasta akan meningkat dari 15% menjadi 32% pada tahun 2019 dan menjadi 41% pada tahun 2024. Selain itu, saat ini sudah diteken perjanjian jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA) dengan perusahaan listrik swasta sebesar 20.000 MW. n

13

Foto: Riset

Rizal Ramli

Dulu, Rizal Sudah Mengingatkan Dulu, Rizal Ramli sudah mengingatkan bahwa proyek listrik 35.000 MW tidak realistis. Bahkan, kalau dipaksakan PLN bisa bangkrut.

TEKS Dita Pertiwi

S

aat ini, Rizal Ramli mungkin sedang tersenyum melihat kepanikan para pejabat yang dulu ngotot memperjuangkan proyek listrik 35.000 megawatt (MW).

Soalnya sejak awal, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya ini adalah yang paling getol menolak mega proyek ini. Karena penolakannya ini, ia sempat bersitegang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, dan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir.

Menurut Rizal, program listrik 35.000 MW sama sekali tidak realistis selesai pada 2019. Paling banter, kalaupun dikebut, hanya bisa menyelesaikan 16.176 MW. Bahkan, katanya, kalau program ini dipaksakan bisa membahayakan keuangan PLN, yang berujung pada kebangkrutan.

Lewat kajian yang dilakukan tim ahlinya, kebutuhan riil listrik pada saat beban puncak sampai tahun 2019 adalah sebesar 74.525

14

MW. Pada 2015, beban puncak mencapai 53.856 MW. Saat ini pembangunan pembangkit listrik yang tengah berlangsung sebesar 7.000 MW. “Jika program listrik 35.000 MW dipaksakan ditambah 7.000 MW yang tengah berlangsung, maka akan ada ketersediaan kapasitas pembangkit sebesar 95.586 MW sampai tahun 2019,” ujar Rizal saat itu.

Padahal, kebutuhan sampai 2019 pada beban puncak hanya 74.525 MW. Itu pun dengan asumsi perekonomian nasional tumbuh 7,1%. Tapi, nyatanya pertumbuhan ekonomian masih di bawah 5%. Dengan begitu, ada kapasitas berlebih sebesar 21.331 MW. Nah, sesuai ketentuan yang ada, PLN diwajibkan membeli 72% listrik yang dihasilkan swasta, baik digunakan maupun tidak digunakan. Itu artinya, ada kewajiban PLN untuk membeli listrik swasta sebesar tidak kurang dari US$ 10,763 miliar per tahun. Hitung-hitungannya begini: 21.331 MW x 8760 jam x 0,72 x US$ 80/MW = US$ 10.763.110.565. “Bayangkan, PLN harus membayar US$ 10,763 miliar per tahun tahun. Dahsyat sekali, kan?” kata Rizal.

Sayangnya, hitung-hitungan Rizal dan tim ahlinya, sepertinya dianggap angin lalu oleh Wapres Jusuf Kalla dan Sudirman Said maupun Sofyan Basir. Bahkan, dalam banyak kesempatan, kepada wartawan mereka menyatakan tetap keukeuh dengan proyek listrik 35.000 MW. Begitu pula halnya ketika Rizal memangkas target 35.000 MW menjadi hanya 16.176 MW. Alasannya, untuk mencapai 35.000 MW tidak mungkin bisa hanya dalam waktu lima tahun. “Sepuluh tahun mungkin bisa,” katanya.

Tapi, pemangkasan target yang dilakukan Rizal tanpa koordinasi ini langsung diserang. Saat itu, Sudirman meminta Rizal untuk tidak membuat polemik dengan mengatakan bahwa target pembangunan proyek listrik 35.000 MW diturunkan menjadi 16.176 MW. Sudirman mengatakan, sebagai pembantu presiden sudah seharusnya para menteri bekerja menyelesaikan target apapun yang dicanangkan pemerintah. Bukan justru pesimistis dengan apa yang telah dicanangkan pemerintah. “Jangan berpolemik. Mari kita kerja mencapai target 35.000 MW,” kata Sudirman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Sudirman menegaskan, pemerintah tidak akan merevisi target pembangunan proyek listrik 35.000 MW. Artinya, rencana Rizal menurunkan target tersebut ditolak. “Ya kita tetap 35.000 MW,” ucap dia.

Seperti halnya Sudirman, Direktur Utama PLN Sofyan Basir menyatakan, target 35.000 MW sudah dihitung berdasarkan peningkatan konsumsi listrik hingga lima tahun ke depan.

“Kami dan Menteri ESDM tidak melakukan perubahan apapun.

Kami sudah dipanggil presiden untuk tidak melakukan perubahan apapun, sehingga tetap jalan dalam lima tahun ke depan,” kata Sofyan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/9/2015).

Menurut Sofyan, keputusan itu dibuat Rizal tanpa dasar kuat.

Ini lantaran Rizal hanya mendapat bisikan dari segelintir orang.

“Masukan kepada Pak Menteri (Rizal Ramli) hanya dari sekelompok orang saja, yang kalau tidak salah mengatasnamakan Forum 73 (Alumni ITB angkatan 1973),” ujarnya. “Hanya atas dasar ini Pak Menko langsung bicara. Beliau belum memanggil dan berdiskusi dengan kami. Padahal kami yang tahu kebutuhan tenaga listrik.”

Kini, apa yang terjadi? Semua kelabakan, tapi Rizal hanya tersenyum. n

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

Saat Dahlan Menelanjangi PLN Sebelum menjabat Dirut PLN, semula Dahlan mengira orangorang PLN itu 100% bobrok semua. Tapi setelah masuk ke dalam PLN, ia menemukan kenyataan bahwa mayoritas orang PLN menginginkan perusahaan BUMN ini bersih dan maju. Hanya saja, mereka seperti tidak mampu mengaktualisasikan dirinya.

Tak ayal, keinginan besar terhadap perubahaan tersebut menjadi ajang Dahlan Iskan untuk menunjukan keteladanannya di PLN. Meski tidak lagi memimpin PLN dan sudah duduk menjadi Menteri BUMN, keteladanan itu tetap dia tonjolkan.

Pada 2013 misalnya, saat nama Dahlan menguap terlibat suapmenyuap dalam tender pembangunan PLTU Kalimatan Timur dan PLTU Riau, ia malah melaporkan dirinya sendiri ke KPK. Ini cara Dahlan agar desas-desus kasus tersebut menjadi terang-benderang.

Sebelum meluncur ke kantor KPK, di depan pers ia menyatakan, “Saya mau ke KPK untuk melapor dugaan kongkalikong saat saya menjabat Dirut PLN.� Laporan tertulis yang dimohonkan Dahlan ke KPK tercatat secara resmi melalui surat No. S-132/MBU/2013 tentang penyidikan tender tersebut.

Harus diakui, langkah tersebut jarang ditempuh oleh pejabat di Indonesia. Biasanya mereka malah menghindar. Mereka juga membuat pernyataan politik yang makin membingungkan publik, dan bukan menjawab dengan argumentasi hukum melalui pembuktian. n

Saat menjadi Dirut PLN, Dahlan Iskan banyak melibatkan lembaga lain untuk mengawasi BUMN ini.

TEKS Setyo Adhi Nugroho

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

Foto: Riset

D

ahlan Iskan, bos Jawa Pos Group, sebelum menjadi Menteri BUMN, pernah 22 bulan memimpin PLN (Desember 2009-Oktober 2011). Saat menjadi Direktur Utama PLN, ia menelanjangi habis-habisan BUMN kelistrikan ini.

Dahlan pernah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia meminta lembaga anti korupsi ini mengawasi pengadaan barang dan jasa di PLN yang bernilai triliunan rupiah itu.

Tak hanya itu. Dahlan juga melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memproses transaksi sensitif. Misalnya, pada transaksi seluruh listrik swasta (IPP) yang terkendala.

Dalam hal tender, ia melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Setiap dokumen tender yang berpotensi menimbulkan persoalan dikonsultasikan ke lembaga tersebut. Ini cara Dahlan agar jangan sampai ada oknum atau kesalahan sistem yang menggiring dokumen tender untuk memenangkan salah satu pihak.

Tapi dia kurang puas. Dahlan masih ingin menelanjangi PLN lebih bulat lagi. Maka pada Juni 2010, PLN menjalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bentuknya amat mengejutkan, yaitu BPK bisa mengakses komputer keuangan PLN secara live atau real time. Dengan cara seperti ini, otomatis BPK bisa masuk ke komputer keuangan PLN yang paling rinci sekalipun. PLN pun menjadi BUMN pertama yang menempuh cara tersebut.

Sebagian kalangan menilai pengendalian ala Dahlan tersebut berlebihan. Tapi dia cuek. Sebab sejak awal dia berkeyakinan, bahwa untuk melawan sesuatu yang luar biasa harus ditangani dengan cara yang luar biasa pula (extra ordinary). Baginya, cara biasa saja tidak cukup memadai untuk meyakinkan masyarakat yang sudah sedemikian parah tidak percaya terhadap PLN. Dalam membasmi korupsi di PLN pun Dahlan Iskan mempraktikkan teori yang dia cetuskan sendiri. Menurut teorinya tersebut, di setiap komunitas itu sebetulnya hanya 10% yang jelek, dan yang bagusnya juga 10%. Sisa 80%-nya cuma ikut-ikutan. Di PLN, Dahlan membaca kalau 10% pimpinannya baik, maka 80% karyawannya juga ikutan baik. Meskipun nanti tetap ada 10% yang buruk, tapi tidak akan berpengaruh terhadap yang lain, karena telah menjadi pengecualian.

Begitu pula sebaliknya. Jika 10% pimpinannya buruk, maka 80% karyawannya juga ikutan buruk, dan masih tersisa 10% yang baik.

Nah, mereka yang minoritas ini cenderung menahan diri atau berada dalam situasi terjepit di lingkungannya. Karenanya, kata Dahlan, 10% yang baik ini mesti dimiliki pada level pimpinannya agar 80%-nya juga ikutan baik.

Dahlan Iskan

15

Listrik sering mati: Jangan untuk kepentingan orang tertentu.

Jangan Tiru Orde Baru

I

Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-6, di bawah Vietnam. Kalau dibandingkan dengan China yang mencapai 875 watt, jelas Indonesia jauh tertinggal. Jangan Anda bandingkan lagi dengan negara maju, bisa-bisa sakitnya tuh di sini.

Makanya, listrik di rumah kita seringkali mati. Bahkan, di Nias, Sumatera Utara listrik sempat mati sampai 12 hari.

Itulah sebabnya, pembangunan pembangkit listrik baru mutlak diperlukan untuk kemajuan bangsa. Bagaimana mau membangun dan meningkatkan industri, kalau listrik saja susah? Generasi muda juga akan mengalami kesulitan untuk menjadi orang pintar, karena minimnya listrik yang tersedia.

Tapi, tentu saja, Indonesia tidak boleh asal membangun pembangkit listrik. Pemilihan teknologi dan sumber energinya harus tepat. Indonesia tak boleh lagi meniru era Orde Baru, yang dalam memilih teknologi dan energi, kerap mengadopsi kepentingan orang-orang tertentu.

Karena itu, jadi aneh rasanya kalau pembangunan pembangkit listrik baru sebesar 35.000 megawatt (MW) yang dipilih adalah teknologi dari China. Sebab, bukan apa-apa, kegagalan pembangunan pembangkit listrik 10.000MW tahap I dan II karena menggunakan teknologi China. Proyek ini banyak menggunakan energi batu bara.

Asal tahu saja, batu bara merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui, sekaligus tidak ramah lingkungan. China saja su-

16

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

Pemerintah harus jeli dan cermat dalam memilih teknologi dan sumber energi untuk membangun pembangkit listrik. Jangan sampai menuruti kemauan orang-orang tertentu.

TEKS Badrul

ndonesia itu, ironis sekali. Sumber energi begitu berlimpah di sini. Ada air, gas dan panas bumi, batu bara, dan sinar matahari, tapi krisis listrik terus saja berlangsung. Ini bisa dilihat dari elektrifikasi per kapita di Indonesia, yang hanya 210 watt.

Padahal, salah satu indikator kemajuan suatu bangsa adalah jika elektrifikasi per kapitanya mencapai 800 watt.

Foto-foto: Dahlan RP

dah kewalahan menghadapi dampak dari penggunaan batu bara, seperti hujan asam. Lha, kok, kita masih terus menggunakannya?

Padahal, porsi batu bara mencapai 52% dari sumber energi yang digunakan. Porsi sebesar itu saja sudah tidak bagus untuk ketahanan energi. Apalagi kalau ditambah, ya, makin runyam.

Seperti dikemukakan di atas, Indonesia masih banyak memilki sumber energi. Bahkan sumber energi tersebut dapat diperbaharui dan ramah lingkungan. Salah satunya adalah limbah kelapa sawit. Menurut Direktur Bioenergi Kementerian ESDM, Dadang Kusdiana, potensi limbah kelapa sawit mencapai 12.000 MW. Sayangnya, energi tersebut belum banyak dimanfaatkan. Itu disebabkan investor tidak tertarik untuk membangun, karena PLN membeli listrik dengan harga rendah.

Pabrik kelapa sawit banyak terdapat di Sumatera. Ironisnya, krisis listrik malah sering terjadi di sana. Padahal, untuk mengatasi krisis listrik di Sumatera hanya dibutuhkan listrik sebesar 2.000 MW, sebuah angka yang tidak terlalu besar kalau dibandingkan dengan potensi dari limbah kelapa sawit.

LUPAKAN SAJA PERTUMBUHAN Alih-alih menggunakan limbah kelapa sawit, pemerintah tetap berkeras untuk menggunakan PLTU dengan sumber batu bara.

Memang, Sumatera memiliki cadangan batu bara dalam jumlah besar. Tapi kenapa hanya terpaku pada batu bara, sementara sum-

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

ber energi yang dapat diperbaharui, murah dan ramah lingkungan tersedia cukup banyak.

Sebagian pembangunan PLTU batu bara di Pulau Sumatera dikerjakan oleh PT Bukit Asam (PT BA) bergabung dengan perusahaan swasta dari China. Seperti, PLTU Banjar Sari. PLTU berkapasitas 2 x 110 MW, setelah lama dibangun baru dapat beroperasi beberapa bulan lalu.

Tidak puas hanya dengan satu proyek, kembali PT BA bekerja sama dengan perusahaan dari China membangun PLTU lebih besar, yakni berkapasitas 2 x 620 MW bernama PLTU Banko Tengah.

Rencananya PLTU tersebut akan beroperasi pada 2018.

Selain limbah kelapa sawit, sumber energi dari air bahkan lebih besar. Menurut Anggota Dewan Energi Nasional, Tumiran, potensi air yang dapat dikembangkan secara kontinyu sebesar 25.000 MW. Air merupakan sumber energi untuk PLTA. Selain ramah lingkungan, PLTA juga murah dalam biaya operasionalnya. Hal itulah yang merangsang PT Vale Indonesia, Tbk yang berada di Pulau Sulawesi, untuk menggunakannya. Tak tanggung-tanggung mereka telah membangun tiga PLTA. Pertama, PLTA Larona, beroperasi tahun 1979, yang memproduksi daya listrik rata-rata sebesar 165 megawatt.

Kedua, PLTA Balambano beroperasi tahun 1999 memproduksi listrik rata-rata sebesar 110 MW. Ketiga, PLTA Karabbe, beroperasi sejak tahun 2011, memproduksi listrik rata-rata sebesar 90 MW. Di pulau yang sama dengan Vale, PT Bosowa Energi sejak tahun 2005 membangun PLTU dengan menggunakan sumber energi dari batu bara. PLTU Jeneponto I, itulah nama proyeknya.

Bekerja sama dengan perusahaan China,PLTU ini berkapasitas 2 x 100 MW. Setelah lama terhambat, proyek tersebut beroperasi di akhir tahun 2012.

Tidak puas dengan satu proyek, PT Bosowa Energi, melanjutkan lagi proyek tersebut dengan nama PLTU Jeneponto II. PLTU berkapasitas 2 x 125 MW ini juga berkerjasama dengan perusahaan China.

Banyak kalangan berharap, pemerintah harus cermat dalam memilih teknologi dan sumber energi untuk membangun pembangkit listrik. Jangan hanya gara-gara untuk kepentingan orangorang tertentu, ketahanan energi, kebersihan udara, efisiensi, dan efektivitas dilupakan.

Itulah sebabnya, jika proyek 35.000MW bernasib sama seperti pendahulunya, masyarakat dan industriawan akan kembali kecewa. Lupakan saja pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bila masalah krisis listrik saja tidak dapat dipecahkan. n

17

Bisnis Maskapai

Sanksi Pidana Menanti Lion Gara-gara salah menurunkan penumpang internasional ke terminal domestik, Lion Air dan AirAsia kena sanksi pembekuan.

Apa tindakan kedua maskapai ini?

G

TEKS Sri Wulandari Foto Dahlan RP, Riset

ara-gara salah menurunkan penumpang internasional ke terminal domestik, dua maskapai penerbangan Lion Air dan Indonesia Air

Asia dijatuhi sanksi oleh Kementerian Perhubungan.

Izin penanganan sisi darat atau ground handling dua maskapai itu pun dibekukan.

Kesalahan Lion Air terjadi di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng pada 10 Mei 2016. Sementara, insiden salah terminal Indonesia AirAsia terjadi terjadi di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada 16 Mei 2016.

Ketika itu, pesawat Lion Air JT 161 dengan rute Singapura - Cengkareng mendarat di terminal I domestik Bandara Soekarno - Hatta. Akibatnya, beberapa penumpang, termasuk warga negara asing yang berangkat dari Singapura, ke luar bandara tanpa melewati pos imigrasi. “Tetapi, atas kemauan sendiri, mereka naik bus shuttle ke Terminal II untuk clearance imigrasi,� ujar Budi Karya Sumadi, Direktur Angkasa Pura II. Sedangkan di Bali, AirAsia dengan nomor pener-

Pesawat Lion Air di Bandara Soekarno-Hatta: Investigasi salah menurunkan penumpang.

18

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

Bisnis Maskapai bangan QZ509 dari Singapura mendarat di Bandara Ngurah Rai. Pada saat menangani penumpang QZ509, terjadi kesalahpahaman komunikasi antara sopir bus pertama dengan petugas Flight Controller, sehingga sebanyak 47 orang penumpang penerbangan internasional pada bus tersebut diarahkan ke terminal kedatangan domestik. Padahal, seharusnya para penumpang dari luar negeri dibawa ke terminal kedatangan internasional untuk dilakukan pemeriksaan keimigrasian seperti paspor dan visa, serta pemeriksaan kepabeanan, termasuk barang bawaan.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Suprasetyo, pembekuan izin sementara tersebut diberikan mengingat Lion Air Group dan Indonesia AirAsia terbukti lalai dalam menangani penumpang. Sanksi itu berlaku mulai lima hari kerja sejak diterbitkannya keputusan pembekuan izin pada 17 Mei 2016 hingga hasil investigasi dinyatakan selesai.

Dalam pembekuan izin tersebut, Kemenhub memperhatikan tiga aturan, antara lain pertama, UU No. 1/2009 tentang Penerbangan. Kedua, Peraturan Menteri Perhubungan No. 187/2015 tentang Kegiatan Pengusahaan Bandar Udara. Aturan ketiga adalah Peraturan Menteri Perhubungan PM No. 55/2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome).

Pembekuan izin layanan ground handling tersebut hanya berlaku di bandara, di mana insiden tersebut terjadi. Dengan demikian, layanan ground handling Lion Air dan Indonesia AirAsia masih diperbolehkan untuk di bandara lainnya. Kemenhub juga bakal membentuk tim khusus untuk menyelidiki insiden salah terminal tersebut. Salah satu yang akan diselidiki antara lain mengenai sertifikat kecakapan operasional ground handling.

MENEMPUH JALUR HUKUM Ground handling adalah semua kegiatan pelayanan yang sifatnya berada di darat atau ground. Layanan ini mencakup banyak kegiatan, mulai dari proses check in, pelayanan bagasi, hingga penumpang diarahkan masuk ke pesawat untuk terbang. Pada prinsipnya semua bentuk pelayanan bagi penumpang selama berada di darat, jadi termasuk check in-nya, antar-jemput bagasi, juga servis penumpang sebelum naik ke pesawat itu yang disebut ground handling.

Tim investigasi yang dikerahkan untuk kasus Lion Air di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan AirAsia di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai berbeda. Meski demikian tugas keduanya sama, yaitu mengetahui apa penyebab dari kesalahan ground handling yang terjadi. Seandainya hasil investigasi tersebut menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja, bukan tidak mungkin dua maskapai tersebut dikenai hukuman pidana.

Lalu bagaimana tanggapan Lion Air? Direktur Umum Lion Air Edward Sirait memastikan kegiatan operasional Lion Air akan berjalan seperti biasa.

Ground handling Lion Air di Bandara Soekarno-Hatta yang dibekukan Kemenhub tak memengaruhi kerja

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

dan layanan Lion Air pada penumpang. “Kami akan terlebih dahulu mempelajari isi surat pembekuan izin yang telah dikeluarkan Kemenub,” kata dia.

Sementara Public Relations Officer of Lion Air, Ramaditya Handoko sebagaimana dikutip detik.com menyebut bahwa seluruh kegiatan operasional Lion Air tetap akan berjalan normal. Lion Air bakal melawan hukuman dari Kemenhub itu melalui jalur hukum.

Langkah hukum pun akan ditempuh Lion Air melalui jalur kepolisian.

“Kami akan menempuh langkah hukum terkait dengan pemberian sanksi tersebut yaitu dengan melaporkan pilot kami dan juga pejabat Kementerian Perhubungan ke kepolisian untuk menuntut keadilan atas tindakan kesewenangan,” kata Ramaditya.

Laporan sendiri sudah dilayangkan pada 16 Mei 2016 lalu. Dalam laporannya, Lion Air beranggapan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Suprasetyo melakukan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 421 dan 335 KUHP. “Kami akan mencari keadilan itu sampai kami menemukan,” kata Edward.

Akan halnya Presiden Direktur AirAsia Indonesia Sunu Widyatmoko dalam keterangan resmi, mengaku sudah menerima pemberitahuan sanksi itu.

Pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai proses investigasi kejadian salah antarnya penumpang internasional ke terminal domestik di Bandara Ngurah Rai, Denpasar. Meski sudah diumumkan pembekuannya, perusahaan ground handling masih bisa beroperasi hingga tanggal 24 Mei 2016. Setelah itu, Indonesia AirAsia harus mencari perusahaan ground handling lainnya.

Sunu berjanji akan tetap memprioritaskan kenyamanan penumpang saat pemberian sanksi tersebut.

“Kami akan memastikan kelancaran operasional dengan diberlakukannya sanksi tersebut, dan memastikan kenyamanan penumpang,” imbuhnya. Selain itu, sambung Sanu, pihaknya juga akan meningkatkan kompetensi para awak di lapangan sehingga tidak ada lagi kejadian serupa. Kelalaian petugas ini menjadi pelajaran berharga bagi pelayanan penerbangan berikutnya. n

19

Bisnis Investasi

Investasi Bodong Berkeliaran Masih banyak praktik-praktik investasi yang menawarkan imbal balik tinggi. Hasilnya banyak yang tertipu.

TEKS Sri Wulandari Foto Riset

L

agi-lagi investasi bodong berkeliaran. Kali ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan 400 perusahaan investasi bodong yang beroperasi. Tidak sedikit yang menawarkan dalam bentuk arisan atau koperasi yang tidak sah. Para pelaku bisnis investasi bodong ini mengumpulkan uang dengan mengiming-iming hadiah berupa umrah atau kendaraan bermotor.

Menurut Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Kusumaningtuti S. Soetiono, pihaknya mendalami serius semua lembaga investasi yang tidak berizin dari OJK untuk menawarkan investasi kepada masyarakat. Dia juga meminta masyarakat waspada untuk mengecek ijin resmi lembang investasi tersebut. “Bulan pertama sih senang karena hasil investasinya tinggi. Tapi, enam, tujuh bulan, uangnya hilang. Tertipulah mereka,� ucapnya.

Menurut Ketua Satgas Waspada Investasi sekaligus Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan OJK, Tongam Lumban Tobing , tercatat ada 377 perusahaan

Kantor Otoritas Jasa Keuangan: Sebanyak 400 perusahaan investasi bodong beroperasi.

20

investasi bodong. Data tersebut berdasarkan data perusahaan investasi dari aduan masyarakat. Namun, di luar itu masih banyak lagi.

Asal tahu saja, praktik perusahaan investasi bodong sudah banyak memakan korban. Bahkan sebagian sudah masuk pengadilan. Salah satunya adalah grup investasi Brent Securities yang sebelum akuisisi saham dikenal bernama PDFCI Securities. Ada lagi yang dialami anggota Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP). Ribuan nasabah menuntut uang yang telah diinvestasikan kembali.

Maret lalu, warga dari berbagai kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo juga menjadi korban dari investasi bodong KSU Sentra Jaya. Investasi ini sudah berjalan 7 bulan dan ditenggarai telah berhasil menghimpun dana sebesar Rp 60 miliar. Uang sebanyak ini dikumpulkan dari para 10 agen dan 100 sub-agen yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo. Uang yang disetor peserta diinvestasikan ke bisnis pertanian. Para anggota yang menginvestasikan dananya dijanjikan akan mendapat bunga 9-15% dari jumlah investasinya hanya dalam waktu 9-30 hari kerja. Yang terjadi justru bunga tidak didapat dana investasi mereka juga tidak dikembalikan. Mereka kemudian melaporkan ini ke Mapolres Kota Gorontalo.

Masih banyak tawaran investasi yang menjanjikan imbal hasil tinggi, atau istilah bekennya high yield investment program (HYIP), beredar di masyarakat. Seperti yang dilakukan Dream for Freedom (D4F) yang berada di bawah PT Promo Indonesia Mandiri. Tawaran ini berjalan sejak Januari 2015. Para calon anggota bisa bergabung D4F dengan memilih berbagai paket, dengan modal awal mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 30 juta. Calon anggota juga harus membayar biaya registrasi sebesar Rp 200.000. Anggota dijanjikan pemasukan pasif hingga sekitar 30% per bulan.

Dilansir kontan, Kepala Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anto Prabowo mengakui, hadirnya kegiatan investasi berimbal hasil tinggi yang mengatasnamakan Dream for Freedom ini sudah cukup meresahkan. Bahkan saat ini, ia bercerita program HYIP tersebut telah memiliki aplikasi yang tersedia di Android, dan telah diunduh atau download sekitar seribu orang. n

Bulan pertama sih senang karena hasil investasinya tinggi. Tapi, enam, tujuh bulan, uangnya hilang. Tertipulah mereka. reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

Bisnis Ekspansi Panasonic

Berbagai alat kesehatan: Tumbuh pesat.

P

anasonic melakukan sejumlah ekpansi.

Melalui PT Panasonic Healthcare Indonesia, Panasonic menghabiskan investasi senilai US$ 26,69 juta atau setara Rp 404,49 miliar untuk mengembangkan lini bisnis alat kesehatan tahun ini.

Rachmat Gobel, Presiden Komisaris Grup Panasonic Gobel menyebut tertarik memasuki bisnis ini, lantaran pertumbuhan alat kesehatan (alkes) di Indonesia meningkat dengan pesat. Sayangnya, pasar alat-alat kesehatan masih didominasi oleh produk luar negeri, bahkan hingga 94%.

Tentu saja ini menjadi potensi pasar yang cukup menjanjikan. Karena itulah, Panasonic bertekad mencuri pangsa pasar alat-alat kesehatan dari produk asing. Alat-alat yang diproduksi, antara lain blood glucose monitor, medical imaging monitor, dental intraoral camera, heated incubator, ultra low temperature freezers dan berbagai peralatan serta suku cadang elektronik lainnya.

Menurut Rachmat, dengan investasi sebesar itu perusahaannya mendapat target untuk menghasilkan penjualan sebesar US$ 88,18 juta pada 2020 mendatang. Nantinya produk alat kesehatan yang dihasilkan akan diperuntukkan bagi pasar ekspor sampai 91,8% dan 7,2% sisanya untuk pasar domestik. Sementara target penyerapan tenaga kerja langsung mencapai 799 orang.

Berdasarkan catatan Pansonic, pada 2015 penjualan alat kesehatannya mencapai US$ 51,77 juta dengan 88,4% produk diekspor dan 11,6% untuk pasar domestic dengan penyerapan tenaga kerja langsung mencapai lebih dari 611 orang.

Panasonic Healthcare Holdings Co Ltd, pada Januari 2016 yang lalu juga telah mengakusisi Bayer Diabetes Care, salah satu anak usaha Bayer yang mengembangkan dan memproduksi blood glucose monitoring system. Melalui akuisisi ini, Panasonic Healthcare memiliki potensi besar untuk meningkatkan kekuatan ekspor dari produk industri alat-alat kesehatannya di Indonesia.

Associate Director Quality Assurance Group Pana-

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

Alkes Makin Ramai Panasonic menoleh bisnis alat-alat kesehatan dengan mengucurkan investasi US$ 26,69 juta dan bisnis properti dengan investasi Rp 1 triliun.

TEKS Sri Wulandari Foto Dahlan RP

sonic Chasri Idham mengatakan, produksi glucose meter semuanya adalah produksi dalam negeri dan 100% diperuntukan bagi pasar ekspor. Untuk bahan bakunya 53% diambil dari dalam negeri.

Pabriknya sudah ada sejak 25 tahun lalu saat itu masih produksi video kaset recorder, DVD, handycam.

Karena sejak 2011 tren produk audio video turun dan saat itu berubah menjadi alat kesehatan.

Tak cuma itu ekspansi Panasonic. Mereka juga merambah ke bisnis properti. Menurut Rachmat, bisnis properti merupakan kerja PT Gobel Internasional dengan PanaHome Corporation. Kongsi itu di bawah naungan PT PanaHome Gobel Indonesia.

Nantinya tidak hanya membangun perumahan tapi juga menghadirkan solusi lengkap untuk rumah pintar dan ramah lingkungan melalui teknologi dan manajemen energi dan keamanan yang selama ini telah dimiliki Panasonic. Dalam tahun ini juga akan ada satu proyek yang akan dikerjakan PT PanaHome Gobel Indonesia yang menelan dana lebih dari Rp 1 triliun. n

21

Profil

John J. Legere

CEO Nyentrik dan Kontroversi Dikenal nyentrik, ceplas-ceplos dan penuh kontrotroversi. Tetapi berkat tangan dinginnya dia sukses membawa T Mobile, menjadi operator terbesar.

TEKS Sri Wulandari foto Riset

22

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

Profil

P

erjalanan hidupnya, John J. Legere sangatlah unik. Dialah CEO T-Mobile yang terkenal penuh kontroversi yang selalu dia semburkan di jejaring sosial atau di mana saja, dengan gayanya yang nyentrik.

Penggemar teknologi di Amerika Serikat sangat mengenal sosoknya. Apalagi Twitter kemudian menjadikannya sebagai salah satu emoji pada jejaring sosial mereka. Ini adalah salah satu emoji yang mengangkat tokoh terkenal setelah pemimpin umat Katolik se-dunia, Paus Francis, serta boyband Inggris yang sedang naik daun, One Direction.

Meski nyentrik, tangan dingin Legere sangatlah sakti. Setidaknya, di tangannya T-Mobile meraup sukses dan menjadikannya terbesar di negeri Paman Sam. Selama beberapa tahun terakhir ini T-Mobile berhasil mencuri pasar di tengah ketatnya persaingan dengan perusahaan besar seperti AT&T dan Verizon. Keberhasilan ini karena T-Mobile berani menerapkan strategi radikal yang dihindari oleh kompetitornya yaitu tidak memakai kontrak, menyederhanakan sistem billing, dan memasang harga lebih rendah. Upaya pemasaran T-Mobile telah membuatnya meraih bayaran hingga US$ 30 juta saat ini.

Legere sadar bahwa dalam bisnis, perusahaan harus melayani pelanggan, bukan sebaliknya. Kesuksesan John juga didukung dengan kelihaiannya berkomunikasi melalui media sosial, bahkan Ia tidak segan melayani banyak masukan serta keluhan dari para pengguna lewat akun Twitter pribadinya. Inilah yang menyebabkan ia berhasil merangkul tak kurang dari 600 ribu followers, yang nyatanya sedikit di atas jumlah followers perusahaan di mobile 400.000 followers.

Awalnya, dia hanya ingin menjadi guru pendidikan jasmani dan kesehatan, tetapi kemudian dia berubah pikiran. Dia punya cita-cita mengejar dan menimbun uang yang banyak. Dia pun memupuk dirinya agar mampu menggapai apa yang dia mau.

DIRINYA PELANGGAN Legere memulai kariernya dengan bekerja di AT&T selama 20 tahun di sana sampai menjabat posisi sebagai Chief Executive untuk Asia. Di samping itu, dia juga memegang posisi eksekutif di Dell dan Global Crossing dan menjadi CEO dan Presiden Direktur T-Mobile.

Legere yang berhasil lulus dari University Of Massachusetts dan mengambil gelar doktor di Universitas Fairleigh Dickinson dan Harvard Business School tak segan melabrak pakem yang ada. Seperti pada 2014 lalu, dia membicarakan kompetitor bisnisnya dengan kalimat tidak senonoh. Pria kelahiran 4 Juni 1958 ini, memang terkenal dengan cara bicaranya yang ceplasceplos, tapi sepertinya kali ini banyak yang menilai dia melampaui batas.

Dalam wawancara, Legere mengakui bahwa ia berbicara dengan menempatkan dirinya sebagai pelanggan dan pegawai dan ia menilai bahwa dirinya bisa berbicara mewakili mereka. “Saya mungkin sedikit kasar, tapi saya lebih menempatkan diri saya sebagai pelanggan dan pegawai daripada seorang eksekutif,” ujarnya seperti dikutip Business Insider.

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

Tetapi kemudian, dia mengakui kalau kata-katanya terlalu kasar. Dia pun tak segan meminta maaf. “Saya tahu saya memiliki kosa kata yang seharusnya disensor, tapi saya bersikap terlalu jauh. Permintaan maaf yang tulus bagi siapapun yang merasa tersinggung,” ungkapnya lewat akun Twitternya.

Bisa jadi, Twitter menjadi sarananya berkomunikasi. Tetapi pada suatu kesempatan, dia pernah beradu perang dengan Donal Trump di Twitter. Trump yang pertama kali menyerang bos operator seluler T-Mobile itu dalam posting tweet yang berisi, “Layanan T-Mobil sangat buruk! Mengapa kamu tidak bisa melakukan sesuatu untuk memperbaikinya bagi konsumen. Aku tidak ingin melihatnya di dalam gedung-gedungku.”

Trump juga mengomentari gaya rambut rocker milik Legere, yang akhirnya membuat Legere tersebut mempertanyakan keabsahan dari komentar dari Trump tersebut. Tentu saja, karena Donald Trump sendiri juga dikenal sebagai pebisnis dengan gaya rambut yang aneh. Legere sendiri tak menganggap ocehan Trump itu, meski kabarnya perang dingin di antara mereka masih terus berlanjut.

Lagi-lagi melalui Twitter, Legere menantang operator telekomunikasi Amerika, Sprint karena batal mengakusisi T-Mobile senilai US$ 32 miliar. Legere, langsung menuliskan tweet yang tendensius. “Saya memprediksi T-Mobile akan mampu mengalahkan @Sprint dalam urusan jumlah konsumen di akhir tahun nanti. Saya yakin itu,” katanya.

Dalam kedongkolannya pula, sebelumnya dia merilis bahwa perusahaannya telah meraih 15,64 juta pelanggan prabayar, atau terpaut setengah juta ketimbang pelanggan prabayar Sprint yang hanya 15,19 juta. Padahal dengan akuisisi itu, Legere berambisi mengalahkan dominasi AT&T dan Verizon sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di negara itu.

Dalam 5 kuartal terakhir, T-Mobile telah meraih 1 juta pelanggan. Kuartal terakhir menghasilkan 1,5 juta pelanggan. Kata Legere, banyak perusahaan yang tertarik membeli T-Mobile. Iliad, misalnya. Perusahaan mobile asal Prancis ini ingin membeli 56,6% saham TMobile seharga US$ 15 miliar. n

23

Perekonomian Filipina yang maju sangat pesat di bawah Presiden Benigno Aquino III bakal menghadapi tantangan berat setelah Rodrigo Duterte memenangkan Pilpres.

TEKS Dita Pertiwi Foto Riset

24

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

Kota Manila

J

ika tidak ada halangan, tanggal 30 Juni 2016 Rodrigo Duterte menjadi Presiden Filipina ke16 atau ke-6 setelah Ferdinand Marcos. Wali Kota Davao, sebuah kota di Pulau Mindanao, ini berhasil memenangkan Pemilu Presiden Filipina yang digelar pada 9 Mei lalu.

Terpilihnya Duterte cukup mengejutkan. Duterte adalah sosok kontroversial. Sebagai Wali Kota Davao, ia berhasil menjadikan kota yang tadinya terkenal dengan tingkat kriminalitas tinggi serta perang antargang menjadi salah satu kota paling aman di Filipina, bukan hanya di selatan. Mereka yang pernah tinggal di Davao City, termasuk perempuan, mengakui merasa aman berjalan, bahkan di malam hari.

Selain terkenal dalam pemberantasan kejahatan, Duterte juga kontroversial karena sering tidak bisa mengerem ucapannya. Ia pernah menyebut Paus Fransiskus di publik dengan kata-kata tidak senonoh saat kedatangan Paus di Manila tahun lalu.

Dalam kampanye ia juga sempat menuai kritik terkait ucapannya soal pemerkosaan biarawati Australia di sebuah penjara di Davao saat ia menjabat wali kota. “Saya mengutuk pemerkosaan itu. Tapi memang dia cantik seperti bintang film. Harusnya wali kota yang dapat giliran pertama,� katanya, seperti dikutip dari rappler.com. Video yang memuat ucapannya ini (dalam bahasa Tagalog) sempat beredar di Internet.

Duterte belakangan mengakui bahwa mulutnya suka lebih cepat dari otaknya, sambil menegaskan bahwa ia mengatakan itu untuk menunjukkan kemarahannya pada kejadian itu.

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

Kita akan kembali ke darurat militer ala Marcos di mana dia (Duterte) akan memonopoli pengambilan keputusan.

25

Penduduk Filipina

Tapi, mengapa Duterte tetap memenangkan pemilihan umum? Bisa jadi karena rakyat Filipina sudah bosan terhadap para politisi. Politik dan bisnis didominasi oleh orang-orang yang berasal dari lingkaran itu-itu saja.

Contohnya, dua presiden terakhir Filipina, Aquino dan Macapagal-Arroyo memiliki nama belakang yang sama dengan mantan presiden. Sementara dalam Pilpres 2016, seorang cucu presiden dan seorang anak presiden lainnya ada di daftar capres dan cawapres.

Selain itu, rakyat Filipina di pulau-pulau lain menganggap politik dan ekonomi Filipina terlalu Manila sentris. Presiden Benigno Aquino III memang dianggap berhasil membawa pertumbuhan ekonomi.

Tapi bagi mereka yang berada di luar Manila merasa pertumbuhan itu tidak terlalu mereka nikmati.

Rodrigo Duterte

26

DUA KEBIJAKAN KERAS Terlepas dari soal itu, Filipina sebentar lagi di bawah kendali Duterte. Presiden Benigno Aquino III sendiri segera melepaskan jabatannya. Sesuai konstitusi, Benigno Aquino III tak bisa lagi mencalonkan diri setelah menjadi presiden selama satu periode yang berlangsung enam tahun.

Hanya saja, sejumlah elit di Filipina dan berbagai kalangan internasional mengkhawatirkan nasib Filipina ke depan di bawah Duterte. Kata-kata kasar dan sumpah Duterte untuk membunuh setiap pelaku kriminal, menuai kekhawatiran akan kepemimpinan bergaya otoriter.

Bahkan saat kampanye, Benigno Aquino III menyerukan para kandidat presiden lain untuk bersatu melawan Duterte. Dia mengingatkan, Duterte akan menjadi diktator.

Menurut Aquino, yang ibunya memimpin revolusi “People Power” tahun 1986 yang menggulingkan diktator Ferdinand Marcos, Filipina berada dalam bahaya terulangnya sejarah jika Duterte terpilih menjadi presiden.

“Kita akan kembali ke darurat militer ala Marcos di mana dia (Duterte) akan memonopoli pengambilan keputusan,” kata Benigno Aquino III. Bisa dimaklumi jika ada kekhawatiran di benak Presiden Benigno Aquino III. Sebab, di bawah kendalinya, perekonomian Filipina maju sangat pesat.

Sejak menjadi Presiden Filipina, Benigno Aquino III menerapkan dua kebijakan yang sangat keras untuk membangun perekonomian negaranya. Pertama, mengambil tindakan keras bagi para penyelundup dan pengemplang pajak setiap minggunya. Kedua, negara beralih pada kebijakan anggaran nol (zero-based budgeting).

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

“Hasilnya, pendapatan negara tahunan (year on year) untuk 2010 sampai 2011 merupakan yang tertinggi selama lebih dari 10 tahun tanpa ada pajak baru atau penjualan aset,” kata Cesar Purisma, Menteri Keuangan Filipina. “Dan kami terus melanjutkan (kebijakan ini).”

Dan, mulai tahun 2012 perekonomian Filipina membayangi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan China. Lihat saja, pada semester I-2012 perekonomian Filipina tumbuh 6,1%, mengalahkan negara tetangga seperti Malaysia (5,4%), Thailand (4,2%), Vietnam (4,4%), dan Singapura (2%).

Saat itu, Filipina mengekor di bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 6,4%. Sementara itu China pada semester I tumbuh sebesar 7,8%.

Sebagian besar dari pertumbuhan ekonomi Filipina terjadi karena adanya ekspansi di sektor jasa, termasuk industri. Sektor ini tumbuh 7,6% pada April hingga Juni 2012, dan menyumbang 4,3 poin persentase pertumbuhan PDB sebesar 5,9%.

Ekonomi Filipina terus bergerak. Pada kuartal II2013 Filipina mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,5% (yoy). Catatan ini menjadikan Filipina sebagai negara dengan pertumbuhan terbaik di Asia.

Di tengah merosotnya pertumbuhan ekonomi global, Filipina masih mampu melesat. Di kuartal IV-2015 ekonominya tumbuh 6,3%, lebih tinggi dari pertumbuhan 6,1% pada kuartal sebelumnya. Padahal sebelumnya banyak yang memperkirakan perekonomiannya hanya bisa tumbuh 5,7% pada kuartal IV-2015.

Pertumbuhan yang tinggi di luar perkiraan banyak pengamat ekonomi ini didorong oleh ekspansi 7,4% pada kinerja pembangunan sektor jasa. Sejak tahun lalu sektor ini terus melakukan ekspansi hingga 5,6%.

Namun pembangunan industri negerinya melambat menjadi 6,8% dari 9,1% tahun 2014. Sektor pertanian mengalami kemerosotan 0,3%, setelah tahun 2014 alami kenaikan 4,2 persen.

Belanja pemerintah naik 17,4% dan investasi naik 13,5% persen. Pada saat yang sama pengeluaran rumah tangga meningkat 6,4%. Dari sisi perdagangan luar negeri ekspor naik 7,1%, namun impor meningkat paling besar hingga naik 13,3%.

penduduk filipina

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

Pembangunan di manila

TIDAK BEDA DENGAN INDONESIA Presiden Filipina Benigno Aquino III mengatakan, tidak ada kebijakan khusus yang diambil pemerintahannya terkait prestasi ini. Ia menyebutkan, apa yang dilakukan Filipina tidak jauh berbeda dengan Indonesia.

Menurut Aquino, awalnya Filipina fokus untuk menganggarkan dana negara untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur umum.

“Namun, yang lebih penting adalah kebijakanmu itu harus bisa untuk mengamankan masa depan negara. Meski kebijakanmu itu tidak populer dan mendapat tantangan dari pihak lain,” kata Aquino.

Presiden Aquino memang menggelontorkan perangkat kebijakan yang dinilai radikal, seperti menaikkan pajak, memberantas korupsi yang dilakukan pendahulunya, memberangus pengemplang cukai, dan menindak overpopulasi yang menyumbat pertumbuhan.

Dia juga tak segan menggenjot belanja negara. Investasi infrastruktur dijadikan kunci dari trayek pertumbuhan negara dengan perekonomian terbesar ke13 di Asia itu dalam beberapa tahun ke depan.

“The boss is the people. Kami hanya ingin melayani masyarakat kami. Good governance is a good economy,” tambahnya.

Kini masalahnya, apakah Duterte mampu menjadikan perekonomian Filipina lebih baik atau lebih buruk ketimbang di tangan Benigno Aquino III? n

27

UKM dan Pencucian Uang Saat ini boleh dibilang, Filipina adalah salah satu motor penggerak ekonomi global, selain China dan India. Ekonominya tumbuh subur di bawah kebijakannya yang konsisten.

Tapi apa sebenarnya yang menjadi penopang utama kegesitan pertumbuhan ekonomi Filipina? Presiden Benigno Aquino III mengungkapkan, sebanyak 99% pendorong utama ekonomi Filipina berasal dari sektor Usaha Kecil Menengah (UKM).

“Kita bicara transformasi. Penting untuk bicara pertumbuhan ekonomi. Saat ini, pertumbuhan ekonomi kita disumbang 99% dari Small Medium Enterprises (UKM),” ujar Benigno, dalam sambutannya berjudul ‘Innovation and Inclusiveness: The Path to a Better Future,’ di acara Konferensi Tingkat Tinggi, Komite Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2015, di Green Sun Hotel, Manila, November tahun lalu.

Dari 99% sektor UKM tersebut, 70% merupakan UKM kelas bawah (lower), 20% kelas menengah, dan sisanya UKM kelas

Rizal Bank

28

atas. Selain dari sektor UKM, 10% pertumbuhan ekonomi Filipina disumbang dari korporasi besar.

Menurut Benigno, sektor UKM memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Dalam kondisi perlambatan ekonomi, sektor UKM bisa terus bertahan.

Untuk itu, Benigno menyebutkan, pemerintah Filipina terus mendukung keberadaan UKM melalui berbagai pendanaan.

“Kita memberikan pendanaan untuk sektor UKM agar terus berkembang. Kami berharap itu,” katanya.

TANTANGAN BERAT Hanya saja, saat ini perekonomian Filipina sedang menghadapi tantangan berat.

Tidak main-main, tantangan tersebut terkait dengan dugaan pencucian uang dari negara lain.

Pemerintah Filipina saat ini tengah menyelidiki dugaan pencurian sekaligus pencucian uang dari cadangan devisa Bangladesh senilai US$ 81 juta melalui Filipina.

Ada dugaan, uang yang dicuri tersebut ditarik dari sejumlah akun yang ada di Rizal Commercial Banking Corp untuk kemudian dicairkan di kasino setelah melalui tempat penukaran uang lokal, Philrem Service Corp.

Pemerintah Bangladesh berupaya untuk memblokir upaya transfer dana ke luar negeri. Sekitar US$ 20 juta yang dikirimkan ke Sri Lanka berhasil diselamatkan. Kendati begitu, dana senilai US$ 81 juta yang ditarik di Filipina masih belum diketahui ke mana perginya.

Kasus ini mendorong bank sentral global untuk mengevaluasi kembali mengenai kebijakan keamanan cyber. Akibat kasus tersebut, gubernur bank sentral Bangladesh akhirnya mengundurkan diri.

Kejadian yang cukup menghebohkan ini dikhawatirkan menimbulkan risiko bagi perekonomian Filipina. Menurut Senator Filipina Teofisto Guingona, pencucian uang hasil curian di Filipina bisa berdampak pada sektor finansial dan berisiko pada penurunan peringkat utang negara tersebut.

“Ini ada konsekuensinya. Filipina bisa masuk ke dalam daftar hitam surga pencucian uang. Peringkat utang kita bisa diturunkan dan biaya melakukan bisnis bisa membengkak. Jika kita tidak menangani hal ini dengan baik, kita semua akan terkena dampaknya,” jelas Guingona.

Hal senada juga diungkapkan oleh Gubernur Bangko Sentral ng Philipinas Amando Tetangco. “Ada risiko dari kejadian ini. Itu sebabnya, kita harus segera menanganinya. Kita harus menunjukkan kebijakan apa yang kita akan ambil,” jelas Tetangco, seperti dikutip dari Kontan.

Rizal Bank merupakan bank kedelapan terbesar Filipina dengan total aset 410,4 miliar peso atau US$ 8,9 miliar per September 2015.

Sementara itu, Maia Santos Deguito, manager cabang Rizal Bank di mana dana senilai US$ 81 juta ditarik mengatakan, transfer dana tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari petinggi bank.

Dalam kesempatan terpisah, Guingona bilang setidaknya dua orang eksekutif senior Rizal Bank terlibat dalam kasus pencucian uang ini. Sayang, dia masih merahasiakan nama mereka. n

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

Noynoy dan Nama Besar Keluarga Ketika Benigno Aquino III mengikuti Pilpres di Filipina di tahun 2010, banyak kalangan sudah memperkirakan bahwa ia akan menjadi Presiden Filipina.

Maklum, Benigno “Noynoy” Aquino III mewarisi nama besar ayahnya.

Nasib mendiang ayahnya, Benigno “Ninoy” Aquino, menggugah bangsanya ketika dia dibunuh pada tahun 1983.

Demikian catatan yang ditulis oleh wartawan BBC saat itu.

Media berpengaruh di Inggris itu menulis, Ninoy Aquino hidup di pengasingan setelah melarikan diri dari rezim Ferdinand Marcos dan Imelda Marcos yang memberlakukan keadaan darurat di Filipina.

Bertekad untuk memunculkan demokrasi di Tanah Airnya, dia terbang pulang ke Manila. Namun, dia ditembak mati ketika mendarat.

Puluhan ribu orang menyatakan ikut berduka cita dan berikutnya kematian tragis sang politisi gerakan pro-demokrasi yang ditanggapi Presiden Marcos dengan menggelar pemilihan dadakan pada Februari 1986.

Ibu Noynoy cilik, Corazon “Cory” Aquino menjadi penerus perjuangan suaminya.

Si “ibu rumah tangga” menerima peran yang dialihkan kepada dirinya sebagai janda dan berikrar untuk meneruskan perjuangan suaminya.

Keluarga Marcos menyatakan menang dalam pemilihan dan ini memicu revolusi People Power (Kekuatan Rakyat) pertama yang melawan kekuasaan mereka.

Jutaan warga Filipina yang berkumpul di jalan-jalan mereka mempertaruhkan nyawa mereka demi menyelamatkan demokrasi.

Cory Aquino kemudian menjadi presiden, dan bertahan dari serentetan upaya kudeta, termasuk yang hampir merenggut nyawa Noynoy muda ketika baku tembak pecah di kompleks istana kepresidenan Malacanang pada tahun 1987.

Salah satu dari lima peluru yang menerjang tubuhnya masih mengeram di lehernya.

Dibesarkan di bawah bayang-bayang pasangan orang tua yang begitu dikagumi, bersama empat saudara perempuan,

Benigno Aquino III

termasuk Kris, seorang bintang televisi terkemuka Filipina, Noynoy sering menjadi sosok pendiam dalam keluarganya.

Dia meraih gelar akademis di bidang ekonomi dari perguruan tinggi elit Ateneo di Manila sebelum bergabung dengan keluarganya di tempat pengasingan mereka di Boston.

Ketika kembali ke Filipina setelah tahun 1983, dia bekerja di beberapa perusahaan, termasuk pabrik pengolahan gula Cojuangco di provinsi asalnya, Tarlac.

Dia terpilih menjadi anggota Kongres pada tahun 1988, dan berhasil terpilih kembali pada tahun 2001 dan 2004. Pada Juni 2007 dia merebut kursi di Senat.

Dia digambarkan kurang kharismatik, dan kinerjanya tidak menonjol dalam 12 tahun sebagai anggota Kongres dan Senat. Namun, dia memang memperkuat beberapa komite dan memahami masalah kepemerintahan.

Pada tahun 2009, ibunya meninggal akibat kanker dan kembali puluhan ribu warga Filipina menujunkkan kecintaan mereka kepada keluarga Aquino.

Banyak warga Filipina masih tetap melihat namanya melambangkan — prinsip sosok yang bersih, jujur, dan meme-

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

gang teguh demokrasi.

Setelah menang besar di pemilihan bulan Mei, dia kini memegang kendali atas negara yang bergulat dengan korupsi menyebar, kemiskinan mewabah dan prasarana yang uzur.

Dia berjanji untuk mendirikan komisi untuk menyelidiki tuduhan korupsi yang dialamatkan ke pendahulunya, Gloria Arroyo.

Namun, dia juga berusaha mengecilkan berbagai harapan yang ditimpakan ke pundaknya oleh banyak warga Filipina. Dia memperingatkan seorang presiden harus sehebat “gabungan antara Superman dan Einstein” untuk bisa segera memecahkan masalah-masalah yang melilit Filipina.

Bagaimana pun, di kursi presiden, Noynoy Aquino, 51 tahun, dia harus menghadapi beban jabatan, konflik kepentingan, dan mungkin persekongkolan untuk menghadang dia dari tugas menjalankan negara.

Nama besar keluarga itulah yang ikut mengantar Aquino ke kursi Presiden Filipina. Dan, sebentar lagi dia akan menyerahkan jabatannya kepada Rodrigo Duterte, yang baru saja memenangkan Pilpres. n

29

MAKRO Kereta api

Nafsu Besar China di Kereta China menawarkan pinjaman Rp 80 triliun untuk membangun proyek kereta api Trans-Sumatera dan Trans-Sulawesi.

C

TEKS Lucky Benyamin foto Dok. Review

hina rupanya semakin bernafsu membiayai dan membangun jalur kereta api di Indonesia. Setelah memenangkan proyek kereta cepat Jakarta – Bandung, kini negeri Tirai Bambu itu bersedia membiayai pembangunan jalur kereta api Trans-Sumatera dan Trans-Sulawesi. Bahkan, China sudah menyiapkan pinjaman dana hingga Rp 80 triliun.

Pinjaman uang sebesar Rp 80 triliun itu terdiri dari Rp 40 triliun untuk proyek kereta Trans-Sumatera dan Rp 40 Trililun untuk proyek kereta TransSulawesi. “Dari kunjungan Pak Menteri Perhubungan, kebetulan saya diajak, mereka (China) berminat memberikan pinjaman untuk dua proyek itu,” ujar Prasetyo Buditjahjono, Direktur Perkeretapian Kementerian Perhubungan di kantornya, Senin pekan lalu.

Dana pinjaman yang disiapkan China itu berasal dari China EximBank. Namun, pemerintah akan melihat kesungguhan China membiayai dua proyek yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Jokowi tersebut.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menawarkan proyek kereta Trans-Sumatera dan kereta Trans-Sulawesi ke China dan Jepang. Ini dilakukan lantaran pemerintah kekurangan dana untuk membiayai sejumlah proyek infastruktur kereta api.

Jalur kereta api Trans-Sumatera itu mengubungkan wilayah Medan-Aceh-Riau sepanjang 1.574,5 kilometer. Proyek ini dijadwalkan selesai dan dioperasikan pada 2020 dan 2021. Sementara jalur kereta api Trans-Sulawesi mencapai panjang 1.700 km yang membentang dari Makassar sampai Manado. Diperkirakan proyek selesai dan bisa dioperasikan pada 2018.

Seperti diketahui, dalam Rancana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, target pembangunan jalur kereta api mencapai 3.258 km pada lintas Sumatera, Lintas Selatan Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Total biaya yang dibutuhkan pemerintah untuk mewujudkan target pembangunan infrastruktur kereta api hingga 2019 mencapai Rp 233 triliun.

30

Namun kebingungan muncul lantaran anggaran kereta api pada 2016 jauh dari estimasi kebutuhan.

Pada 2016 kebutuhan dana untuk pembangunan jalur kereta api mencapai Rp 39 triliun, namun anggaran yang disetujui APBN 2016 hanya Rp 12,9 triliun.

PINJAMAN DARI CDB Dana pinjaman yang disiapkan dari China EximBank terebut mengingatkan orang pada pendanaan proyek kereta cepat Jakarta – Bandung. Asal tahu saja, penyokong utama pembiayaan mega proyek senilai US$ 5,573 miliar atau sekitar Rp 78 triliun ini adalah China Development Bank (CDB).

Seperti diketahui, pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung merupakan proyek kolaboratif konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC), yang terdiri dari China Railway International Co Ltd (CRI) dan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). PSBI

Presiden Jokowi dan maket proyek kereta api Trans-Sulawesi: Tawaran pinjaman dari China.

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

MAKRO Kereta api merupakan gabungan dari empat perusahaan pelat merah, yakni PT Wijaya Karya Tbk, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nusantara VIII. Adapun pembiayaan proyek terdiri dari 60% oleh gabungan perusahaan BUMN dan 40% oleh investor China.

Hanya saja, sejak awal proyek ini penuh kontroversi. Kabar yang beredar menyebutkan, masuknya China dalam proyek ini berkat Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini sendiri tak membantah kalau dia yang mendorong China masuk dan bekerjasama dengan konsorsium pimpinan PT Wijaya Karya Tbk, BUMN di bawah Kementerian BUMN. Akhirnya, proyek kereta cepat Jakarta – Bandung dipenuhi dengan persoalan, termasuk keganjilan dan keanehan.

Keanehan pertama adalah bahwa Presiden Jokowi awalnya sudah menolak proposal proyek kereta cepat yang diajukan China maupun Jepang (dua investor yang ikut tender). Alasannya, kereta cepat Jakarta – Bandung belum dibutuhkan Indonesia. Untuk menghubungkan Jakarta – Bandung cukup menggunakan kereta berkecepatan menengah. Selain itu, bisa menghemat anggaran sampai 30%-40%.

Tapi entah kenapa, belakangan Presiden Jokowi

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

malah menyetujui proyek ini dan menerima proposal China. Dari sini muncul kesan, proyek ini terlalu dipaksakan. “Jika dianalisis dengan hitungan cost benefit, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung rasanya kurang meyakinkan. Kesannya terlalu dipaksakan,” kata ekonom Faisal Basri.

Menurut Faisal, pilihan moda transportasi untuk pergi ke Bandung dari Jakarta sudah banyak. Sebab selain bisa menggunakan kendaraan pribadi, juga ada jasa travel dan bus, serta juga bisa menggunakan Kereta Api Parahiyangan.

Keanehan kedua, sejak awal pejabat yang mengurus kereta cepat bukan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, melainkan Menteri BUM Rini Soemarno. “Kok, yang ngurus kereta api enggak diajak?

Kok, yang ngurusin kereta api Menteri BUMN?” kata Faisal.

Dari sini Faisal menduga, ada kepentingan terselubung yang sedang dimainkan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Menurut dia, Kementerian BUMN punya kepentingan dengan investor proyek kereta cepat Jakarta – Bandung. Dia menduga ada kaitan antara proyek bernilai puluhan triliunan rupiah ini dengan pinjaman yang diberikan China Development Bank (CDB) kepada tiga bank BUMN, yakni Bank Mandiri, BNI, dan BRI senilai US$ 3 miliar yang diteken September tahun lalu. “Ini harus dibuka dan terang benderang supaya Pak Jokowi tidak dijerumuskan oleh para pembantunya, oleh para menterinya,” kata Faisal.

Selain itu, sudah banyak pandangan yang memperkirakan proyek kereta cepat Jakarta – Bandung kecil kemungkinan berhasil atau memperoleh keuntungan. Sebab, ya itu tadi, alat transportasi dari Jakarta ke Bandung atau sebaliknya sangat mudah diperoleh, sekaligus berbiaya murah.

Seperti diketahui, KCIC menawarkan tarif Rp 200 ribu per penumpang dengan asumsi jumlah penumpang mencapai 44.000 per hari di tahun pertama dan meningkat menjadi 68.000 penumpang di 2030. Pada 2050, mereka mengasumsikan penumpang bisa mencapai 148.000 orang.

Pertanyaannya, bagaimana kalau target penumpang meleset? Apakah perusahaan mau menanggung kerugian? Kalau ini sampai terjadi, menurut Darmaningtyas, pemerintah tidak akan mungkin tinggal diam dan membiarkan infrastruktur yang sudah jadi itu tidak berfungsi. Buntutnya, subsidi terpaksa harus digelontorkan pemerintah.

Epyardi Asda, anggota Komisi V DPR malah mengkhawatirkan jika proyek ini gagal memperoleh keuntungan, maka ke empat BUMN Indonesia yang terlibat dalam proyek ini akan diambil alih oleh CDB. ”Dan, hal itu tentu akan menambah kerugian Indonesia. Itu yang kita bicarakan di Komisi V karena bisa juga BUMN kita diambil sebagai imbas dari pembayaran itu apabila gagal,” tuturnya.

Sekarang, bagaimana dengan tawaran China yang akan membiayai proyek kereta api Trans-Sumatera dan Trans-Sulawesi? n

31

MAKRO TPP

Rayuan Maut kepada Indonesia Dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta, Indonesia terus didorong masuk ke Trans-Pacific Partnership (TPP). Untung ruginya seperti apa?

TEKS Lucky Benyamin foto Riset

I

ndonesia terus dirayu agar masuk menjadi anggota Trans-Pacific Partnership (TPP) yang dimotori oleh Amerika Serikat (AS). Katanya, kalau Indonesia tidak bergabung, negeri ini bakal kehilangan potensi pasar ekspor senilai US$ 2,9 miliar.

“TPP memberi gambaran kepada kita untuk menunjukkan posisi Indonesia (perdagangan),” kata Achmad Shauki, Advisor Senior bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Achmad menuturkan, hampir separuh dari 12 negara anggota TPP merupakan negara-negara berkembang yang memiliki struktur ekspor yang hampir sama dengan Indonesia. “40% perdagangan barang dilakukan dengan negara-negara TPP. Pada 2014, terdapat surplus US$ 3 miliar hasil perdagangan dengan negara anggota TPP,” katanya.

Achmad bilang, dengan adanya TPP sangat berpotensi untuk menggenjot impor barang modal. Hal ini bisa menjadi stimulus bagi bertumbuhnya industri di dalam negeri.

Benarkah? Nanti dulu. Sebab, TPP juga mengancam ekspor komoditas Indonesia. Maklum, Vietnam yang merupakan pesaing Indonesia untuk ekspor komoditas ke pasar AS dan Jepang, ikut bergabung dalam TPP. Saat ini terdapat 12 negara yang bergabung di TPP. Mereka adalah AS, Jepang, Kanada, Australia, Cile, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Vietnam.

Negara-negara ini sepakat untuk membebaskan Bea Masuk (BM) dalam perdagangan komoditas antar anggota. Artinya, ekspor komoditas Vietnam bakal lebih murah saat masuk ke pasar AS maupun Jepang dibanding Indonesia.

32

Padahal selama ini, AS dan Jepang justru pasar potensial bagi ekspor produk Indonesia. Dan Indonesia selalu menikmati surplus perdagangan dengan keduanya. Pada tahun 2014, Indonesia menikmati surplus US$ 21,7 miliar. Sementara untuk tahun 2015, hingga Agustus, surplus sudah mencapai US$ 8,9 miliar meski terjadi perlambatan ekonomi.

Beberapa komoditas unggulan Indonesia yang juga menjadi unggulan Vietnam di antaranya produk hasil hutan seperti kayu dan mebel, karet, atau kopi.

Di antara ketiganya, produk hasil hutan bakal sangat rentan.

Menurut Purwadi Suprihanto, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), produk hasil hutan Indonesia yang bakal sangat terkena dampak adalah produk mebel. Maklum, selama ini, Indonesia dan Vietnam bersaing ketat mengekspor mebel ke AS dan Jepang.

“Jadi, solusinya sekarang adalah kami harus memperkuat daya saing produk mebel yang diekspor ke Jepang dan AS,” kata Purwadi.

Sementara untuk karet, tampaknya masih bakal aman karena produk karet harus memenuhi spesifikasi ketat untuk masuk ke negara besar. Termasuk harus mendapat persetujuan pabrik ban sebagai pembeli. Kabar baiknya, produk karet asal Vietnam belum mampu menandingi kualitas karet alam Indonesia.

Begitu juga dengan kopi. Pranoto Soenarto, Wakil Ketua Umum Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia

Presiden Barack Obama dan pemimpin TPP: Vietnam ancaman terbesar.

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

MAKRO TPP (AEKI), tetap optimistis kopi Indonesia tidak akan kalah bersaing dengan kopi asal Vietnam di pasar ekspor. “Berapapun produksi kopi kita, pasti akan diserap habis oleh pasar ekspor,” katanya.

Menurut dia, ekspor kopi bakal tetap aman karena Indonesia memiliki perjanjian tersendiri dengan AS dan Jepang untuk membebaskan BM kopi asal Indonesia. Jadi meskipun AS dan Jepang terikat dengan TPP, tak bakal banyak pengaruhnya.

CHINA GANDENG INDIA Muncul TPP ternyata membuat gentar China yang disebut-sebut sebagai rival AS dalam dunia perdagangan internasional. Maklum saja, potensi pasar TPP memang begitu besar. Nilai perdagangan anggota TPP pada tahun 2014, secara total sekitar US$ 9 triliun hingga US$ 10 triliun, atau 10% dari nilai total perdagangan dunia.

Tak hanya itu, jika melihat gabungan gross domestic product (GDP) anggota TTP, angkanya mencapai US% 27,8 triliun atau setara 37 % dari total GDP dunia. Belum lagi jika dilihat jumlah populasi yang mencapai sekitar 808,7 jiwa atau 11% penduduk dunia.

Nah, demi menandingi blok perdagangan TPP, saat ini China berupaya menggandeng India dan 14 negara lain, termasuk Indonesia, untuk segera melakukan finalisasi poin-poin kesepakatan blok perdagangan yang diberi nama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

RCEP sendiri mencakup 16 negara, yakni 10 negara

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

ASEAN dan 6 negara lainnya. Pada awalnya, RCEP memang hanya melibatkan 10 negara anggota ASEAN. Namun, China terus mengajak negara lain agar kekuatan RCEP semakin membesar.

Jika saja ambisi China ini terealisir, dipastikan RCEP bakal menandingi TPP. Maklum, total jumlah populasi dari anggota RCEP sekitar 3,4 miliar jiwa atau 48% penduduk dunia. Sedangkan nilai GDP mencapai US$ 21,7 triliun atau 29% GDP dunia.

Kabar yang kini santer terdengar, China dan India sedang dalam proses pembicaraan serius untuk merealisasi RCEP. “China mendesak negara anggota RCEP mempercepat negosiasi,” kata salah satu petinggi India, seperti dikutip Reuters, pada Sabtu (10/10).

China memang paling bersemangat karena berpotensi kehilangan 2,2% dari PDB akibat lahirnya TPP. Pasar manufaktur China bakal digerogoti Vietnam yang menikmati keuntungan bebas BM sebagai anggota TPP. Menurut Kim Young-gui, Kepala Dagang Korea Institute for International Economic Policy, China bakal terus berupaya memperluas cakupan RCEP dengan mengajak negara-negara anggota Asia-Pacific Economic Cooperations (APEC). Tujuannya, membentuk Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP).

Namun, ambisi China menggeser pengaruh AS tampaknya bakal tak semudah membalik telapak tangan.

Sebab, tujuh negara, yakni Australia, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Vietnam, dan Brunei, saat ini justru tercatat sebagai anggota TPP maupun RCEP. n

33

MAKRO Izin pabrik

Penambangan timah ilegal di Bangka Belitung: Tak bekerja sendiri.

Smelter Timah Tak Meleleh Lagi Di tengah masih maraknya penambangan timah ilegal, pemerintah berencana menghentikan izin smelter komoditas tersebut.

TEKS Lucky Benyamin foto Riset

P

erusahaan tambang yang ingin membangun pabrik pengolahan smelter timah agaknya perlu mengurungkan niatnya.

Sebab, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menyetop penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus bagi smelter timah.

Alasan Kementerian ESDM menyetop izin tersebut lantaran hasil audit yang dilakukannya di Pro-

34

vinsi Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau, menunjukkan adanya penurunan kapasitas produksi smelter timah.

Hasil audit itu memperlihatkan, kapasitas smelter peleburan timah (tanur) hanya digunakan 20,73% dari total kapasitas terpasang yang mencapai 340.630 ton per tahun pada 2015. Angka ini merosot dibandingkan tahun sebelumnya, di mana kapasitas smelter timah masih digunakan 21,74% dari kapasitas terpasang. “Kami akan bicarakan dulu hasil sementara untuk susun langkah berikutnya. Apakah kalau kapasitas smelter terpasang hanya terpakai 21% perlu membangun smelter baru?� ujar Mochtar Husein, Inspektur Jenderal Kementerian ESDM, Selasa pekan lalu.

Sayangnya, Mochtar tak menjelaskan lebih lanjut mengapa perusahaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus bagi smelter timah itu tak maksimal menyerap produksi yang ada.

Tapi asal tahu saja, saat ini masih terjadi penam-

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

MAKRO Izin pabrik bangan liar timah besar-besaran di Bangka Belitung.

Tak percaya? Lihat saja di Kelurahan Berok, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Saban sore puluhan penambang bijih timal ilegal dengan belasan peralatan mesin penambang beroperasi secara terbuka. Pertengahan April lalu kegiatan mereka memang sempat dihentikan polisi. Tapi entah kenapa, kok, sekarang beraktivitas lagi.

Warga Berok pernah melancarkan protes dan menyampaikan keluhan mereka ke Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah Algafry Rahman. Sebab, lokasi penambangan tersebut berada di hulu sungai yang melintasi sejumlah perkampungan penduduk. Akibatnya, kalau hujan turun warga di Kelurahan Berok kebanjiran.

Tak hanya di Kelurahan Berok. Penambangan liar timah ilegal juga berlangsung di kawasan Kolong Jongkong 12, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Para penambang liar tergiur lantaran hasilnya cukup besar, yakni Rp 1 juta sehari. Mereka menjual 1 kg timah senilai Rp 80.000.

Bayangkan setiap hari mereka bisa mendapatkan timah sebanyak 10 kg hingga 20 kg.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono sempat mengatakan, masyarakat yang melakukan praktik penambangan ilegal tak bekerja sendiri. Hasil tambang dijual ke penadah atau cukong-cukong, baik dari dalam negeri atau luar negeri, termasuk Thailand dan Malaysia.

Bambang tak salah. Memang, salah satu modus adalah penambang mengirimkan hasil tambangnya ke penadah atau pengumpul timah yang tak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP). Mereka juga kerap bekerjasama dengan perusahaan yang punya IUP. Selanjutnya, hasil tambang mereka akan diawasi dan dikumpulkan ke perusahaan-perusahaan tersebut untuk dijual ke luar negeri.

Asal tahu saja, Indonesia adalah salah satu eksportir timah terbesar di dunia. Tahun lalu, ekspor timah Indonesia mencapai 60.000 metric ton (MT).

Selain sebagai eksportir disegani, Indonesia juga salah satu produksi biji timah terbesar di dunia. Tahun lalu Indonesia memproduksi biji timah sebanyak 86.350 MT, lalu diolah menjadi timah sebanyak 66.000 MT. Sedangkan China memproduki 168.000 MT dan menjadi produsen timah terbesar dunia. Hanya saja, sebagian besar produksi timah China untuk keperluan dalam negeri.

Saat ini, harga timah di pasar dunia mencapai US$ 15 ribu per metrik ton seiring lesunya perekonomian global. Sementara di dalam negeri harga timah berkisar Rp 70 ribu-Rp 80 ribu per kg.

ber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, penambangan liar yang dilakukan oleh masyarakat sulit diberantas. Salah satu cara mengatasinya adalah perusahaan swasta dan BUMN merangkul mereka. “Kalau sekarang ditambang tanpa kontrol, ditampung oleh pihak penampung ilegal, sehingga akhirnya negara enggak dapat uang. Setiap tahun pemerintah kehilangan Rp12 triliun akibat praktik penambangan liar ini,” katanya.

Kerugian ini terutama terjadi di Pulau Bangka yang merupakan penghasil timah terbesar di Indonesia.

Menurut si pejabat tadi, perlu upaya khusus untuk membenahi tata kelola timah. Metode yang dipakai adalah kemitraan, yakni dengan mendorong para penambang rakyat yang selama ini mengeruk timah secara ilegal untuk bermitra dengan PT Timah.

Metode kemitraan dipilih karena banyak sekali rakyat yang menggantungkan hidupnya dari usaha ini.

“Pemerintah tentu tak bisa menutup tambang-tambang mereka begitu saja,” ujarnya.

Tetapi sebelum bermitra dengan PT Timah, penambang-penambang rakyat akan didorong terlebih dulu untuk memenuhi legalitas dari aspek lingkungan maupun keselamatan dan kesehatan kerja (K3S), sehingga hasil timah mereka dapat dibeli oleh PT Timah.

Intinya, kegiatan penambangan rakyat tetap bisa dilakukan di wilayah PT Timah dengan menggunakan peralatan yang memperhatikan keselamatan dan lingkungan. “Hasilnya nanti dibeli PT Timah melalui BUMD,” tambahnya.

Kementerian ESDM harus segera membuat paying hukum untuk mendorong kerjasama antara penambangan rakyat dengan BUMD Bangka Belitung dan PT Timah, sebagai BUMN timah.

Dia menjamin semua pihak akan diuntungkan oleh kemitraan ini. Penentuan pembagian keuntungan akan diserahkan pada kesepakatan business to business masing-masing pihak. “Pasti ada margin yang menguntungkan masing-masing,” katanya. n

RUGI RP 12 TRILIUN Jadi, kalau diperhatikan, harga timah memang menggiurkan. Apalagi bagi penambang liar yang ingin mendapatkan uang dalam waktu singkat. Tapi lantaran penambang liar, mereka kerap dikejar-kejar aparat penegak hukum.

Seorang pejabat di Kementerian Energi dan Sum-

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

35

keuangan Suku bunga

Menteri Keuangan Bambang Borodjonegoro: Mengembalikan fungsi intermediasi bank.

Kali Ini Bukan Omong Kosong Bank-bank besar mulai berani memangkas suku bunga kredit hingga di bawah 10%. Penurunan suku bunga kredit diyakini bakal semakin ramai setelah acuan BI rate berubah.

S

TEKS bastaman foto Riset

ebentar lagi para pengusaha tak akan sulit lagi mencari kredit dengan bunga di bawah 10% atau di bawah dua digit. Soalnya, terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/ PMK.05/2016 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum setidaknya akan mendorong bank lebih berani memangkas suku bunga kredit.

Aturan yang terbit pekan lalu itu menyebutkan, bank hanya boleh memberikan bunga maksimal setara dengan suku bunga acuan BI (BI rate) terhadap dana simpanan pemerintah. Sementara batas minimal bunga ditetapkan 70% dari BI rate. Sementara dalam aturan lama (PMK No. 3/PMK.05/2016), pemberian bunga atas dana pemerintah di bank mengacu

36

pada rata-rata tingkat bunga pasar.

Secara teoritis, aturan baru ini memang akan memberi ruang gerak bagi bank dalam menurunkan suku bunga kredit. Jika saat ini suku bunga pinjaman berkisar 12% - 14%, mungkin dengan terbitnya PMK No. 77/PMK.05/2016 bisa ditekan hingga satu digit. “Selain itu agar tidak terjadi kompetisi yang membuat suku bunga simpanan naik,� ujar Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan.

Kalau suku bunga pinjaman bisa diturunkan, menurut Bambang, banyak manfaat yang bisa diperoleh.

Sebab, biasanya, penurunan tingkat suku bunga akan diikuti pertumbuhan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan lapangan kerja baru. Bagi bank sendiri, itu berarti bisa mengurangi risiko kredit macet alias non performing loan (NPL).

Namun banyak kalangan tidak begitu yakin PMK No. 77/2016 mampu mendorong penurunan suku bunga kredit. Maklum, saat ini rata-rata dana simpanan pemerintah yang ngendon di brankas bank hanya Rp 5 triliun per bulan. Angka itu nyaris tak ada apaapanya bila dibandingkan dengan dana pihak ketiga (DPK) perbankan, yang hingga kuartal I mencapai total Rp 4.468 triliun.

Selain itu, ada beberapa kendala eksternal dan internal yang membatasi ruang gerak bank dalam memangkas suku bunga. Keharusan perusahaan asuransi dan dana pensiun menyimpan minimal 20% dananya di surat berharga negara (SBN), misalnya, akan membatasi ruang gerak bank dalam menurun-

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

keuangan Suku bunga kan suku bunga kredit. Sandungan lain adalah kredit macet (NPL) yang terus naik.

Jadi, memang, masih terlalu berat untuk mengharapkan bank memangkas suku bunga kreditnya saat ini. Tapi Heru Koesmahargyo tampaknya lebih suka bersikap optimistis. Direktur Keuangan BRI ini memperkirakan, ke depan suku bunga deposito akan seperti tabungan yang memberikan bunga 4% per tahun. “Saya yakin, suku bunga kredit akan turun jadi single digit di akhir tahun,” ujarnya.

Betul, menurut Heru, untuk saat ini dampak PMK No. 77/2016 mungkin belum akan terasa benar.

Sebab, BI rate yang dipatok oleh BI masih tergolong tinggi: 6,75%. Jika saja bank rata-rata mengambil margin bunga bersih 4% - 5%, setidaknya suku bunga kredit akan berada di kisaran 10,75% - 11,75%. Angka ini tak begitu jauh dari suku bunga kredit investasi dan modal kerja yang ditawarkan bank-bank besar.

YANG TURUN BARU BANK-BANK BESAR Tapi lain halnya jika acuan BI rate telah berubah dari bunga PUAB O/N (pasar uang antarbank overnight) ke bunga reserve repo (RR-rate) berjangka tujuh hari, Agustus depan. Jika rencana tersebut berjalan mulus, bunga kredit bisa ditekan hingga di kisaran 9,25% - 10,25%. Sebab, untuk saat ini, RR-rate tujuh hari berada di level 5,25%.

Makanya Heru yakin, perbankan akan segera memangkas suku bunga kreditnya. Paling tidak, BRI sudah memulainya sejak awal bulan ini. Untuk kredit sektor produktif, seperti UKM dan korporasi, sudah dipangkas jadi 9,75% dan 9%. BRI berencana untuk memangkas kembali suku bunga kredit produktif sebesar 0,25%. “Untuk sektor konsumtif belum ada penurunan suku bunga,” ujar Heru.

Pemangkasan suku bunga kredit juga sudah ditempuh Bank Mandiri. Bank pemerintah ini mematok suku bunga kredit satu digit untuk sektor UKM dan korporasi. Hanya saja, tidak semua debitor bisa menikmati suku bunga murah. Sebab, suku bunga satu kredit di bwah 10% akan diberikan kepada pra debitor yang bergerak di sektor-sektor yang dinilai memberikan dukungan bagi perekonomian nasional, seperti infrastruktur, listrik, gula dan pupuk.

Sejumlah bank swasta juga tidak mau ketinggalan.

Bank BCA bersiap mengerek turun suku bunga kredit korporasi dan komersial menjadi satu digit. Padahal, saat ini, bank milik Grup Djarum tersebut masih menawarkan suku bunga kredit 10,5% hinga 12,2%. Namun, menurut Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur BCA, kebijakan suku bunga murah baru akan diterapkan BCA tiga atau empat bulan lagi.

Jika BCA masih ragu-ragu, tidak demikian dengan Maybank Indonesia. Bank swasta ini telah menerapkan suku bunga kredit 9% sejak beberapa waktu lalu.

Bahkan bank milik Maybank Malaysia ini sebenarnya sudah berencana memangkas kembali suku bunga kreditnya. Hanya saja, menurut Taswin Zakaria, Presiden Direktur Maybank Indonesia, penurunan suku bunga berikutnya baru akan dilakukan bila bankbank besar memotong suku bunganya.

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

Tren penurunan suku bunga kredit tadi diyakini akan terus berlangsung hingga akhir tahun. Dalam perhitungan Mulya Siregar, Deputi Komisioner Bidang Pengaturan dan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penurunan suku bunga kredit yang dilakukan bank-bank besar akan diikuti bank-bank kecil. “Jika tidak menawarkan bunga murah, mereka akan ditinggalkan nasabahnya,” ujar Mulya.

Hanya saja, mulus tidaknya penurunan suku bunga kredit tergantung dari keberhasilan pemerintah dan BI dalam menjaga tingkat inflasi. Jika hargaharga tidak terkendali, bukan saja sektor rill yang jantungnya tetap akan berdenyut lemah, bank pun mungkin malah makin megap-megap. n

Mulus tidaknya penurunan suku bunga kredit tergantung dari keberhasilan pemerintah dan BI dalam menjaga tingkat inflasi. Jika harga-harga tidak terkendali, bukan saja sektor rill yang jantungnya tetap akan berdenyut lemah, bank pun mungkin malah makin megap-megap.

37

keuangan Bank BUMN

Borok Besar di Bank-bank Pemerintah Ketika pengucuran kredit oleh bank BUMN masih belum begitu lancar, nilai kredit bermasalah justu terus bertambah. Berbagai cara dilakukan untuk menahan laju NPL. TEKS Bastaman foto Dok. review

T

erpilih sebagai nakhoda baru Bank Mandiri, jelas sebuah kebanggaan yang terkira bagi Kartika Wirjoatmodjo. Namun kebanggaan itu agaknya tidak akan berlangsung lama. Bahkan boleh jadi rasa pusing akan mengiringi hari-hari Kartika sekarang. Soalnya, gara-gara kondisi ekonomi masih lesu, kredit macet alias non performing loan (NPL) kotor Bank Mandiri naik dari 1,81% menjadi 2,89%.

Betul, sepintas, kenaikan NPL itu tipis saja. Tapi kalau dilihat secara nominal, kenaikan kredit bermasalah di bank terkaya kedua di Tanah Air itu nyatanya lumayan besar juga. Dari laporan keuangan Bank Mandiri kuartal I – 2016 terungkap, kredit berkategori NPL mencapai Rp 14,85 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama 2015, berarti telah terjadi kenaikan NPL 71,48%. Sebab, pada saat itu, Mandiri baru mengoleksi NPL Rp 8,66 triliun.

Dan, menurut Kartika, melonjaknya kredit bermasalah di banknya didorong oleh meningkatnya gagal bayar para debitor di divisi kredit komersial. Sejak perekonomian dunia dilanda kelesuan (terutama China), banyak nasabah komersial — seperti di sektor pertambangan, kertas, dan baja — yang kesulitan dalam membayar cicilan kreditnya. Alhasil, NPL di sektor komersial naik 40% lebih menjadi 4,4%.

Tidak hanya itu berita menyedihkan yang ke luar dari Bank Mandiri. Akibat gejolak NPL tadi, bank pelat merah ini harus menaikan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset. Akibatnya, peruntungan Bank Mandiri anjlok cukup dalam. Betul, emiten berkode BMRI ini masih berhasil membukukan kenaikan pendapatan bunga bersih 6,95% menjadi Rp 18,31 triliun. Namun, setelah memperhitungkan kenaikan pencadangan NPL, perolehan laba bersih Man-

38

Aktivitas di pelabuhan ekspor: Bank BUMN terkena imbas penurunan ekspor

diri anjlok 25,68% menjadi Rp 3,82 triliun.

Sebenarnya, Kartika dan pasukannya telah berusaha melakukan sejumlah pembenahan untuk mengerem laju NPL. Misalnya, menahan laju pertumbuhan kredit komersial di bawah 10%. Upaya lainnya adalah menaikan rasio pencadangan (coverage ratio) dari 136% di kuartal I menjadi 150%. Sementara untuk menangani NPL, upaya yang dilakukan Bank Mandiri adalah dengan membentuk special purpose vehicle (SPV) atau unit khusus. Namun berbagai upaya tersebut diperkirakan hanya mampu menahan laju NPL kotor dari 2,89% menjadi 3,18% di akhir 2016.

SETALI TIGA UANG Gejolak NPL ternyata tak hanya menimpa Bank Mandiri, tapi juga bank BUMN lainnya. Bank BNI, misalnya. Dalam setahun terakhir, nominal kredit macet di bank ini naik 61,64% dari Rp 5,66 triliun di triwulan I menjadi Rp 9,15 triliun pada triwulan I – 2016.

Berbeda dengan Mandiri, sektor UKM menjadi menyumbang NPL BNI yang cukup besar. NPL di sektor ini berkisar 3,60% – 4,46%.

Meski ada lonjalan NPL, Achmad Baiquni, Direktur Utama Bank BNI, berjanji akan menjaga NPL di kisaran 2,7% hingga akhir tahun. Salah satu langkah yang akan dilakukan BNI adalah memangkas tingkat bunga kredit dari 12% - 13% saat ini menjadi di bawah 10% atau single digit. “Kami berharap, dengan menurunkan suku bunga, kemampuan mencicil nasabah akan membaik,” ujar Baiquni.

Lantas, bagimana dengan BRI? Hampir sama dengan saudaranya, bank ini juga mengidap kredit ber-

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

keuangan Bank BUMN tur Utama Bank BTN, optimis masalah NPL akan segera diatasi. Paling tidak, menurutnya, kredit bermasalah di banknya akan terus ditekan turun menjadi sekitar 3% di akhir 2016. Untuk mengejar target tersebut, BTN telah menyiapkan lima strategi. Pertama, menerapkan early warning system bagi kredit lancar.

Kedua, membentuk dua unit kerja untuk menangani NPL. Dari unit kerja tersebut nantinya ada bagian kredit masalah yang akan dilelang.

Langkah ketiga, melakukan restrukturisasi kredit terhadap kreditur yang dinilai memenuhi syarat.

Keempat, menjalin kerja sama dengan balai lelang agar proses pelelangan (agunan) kredit bermasalah berjalan dengan baik. Kemudian kelima, memperbanyak pameran rumah bekas alias second. “Dengan kerja keras dan perencanaan yang baik, kami yakin bisa mengatasi masalah itu,” ujar Maryono.

Sungguh pun kredit macet di bank BUMN melojak cukup tajam, hal itu tak membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merasa khawatir. Sebab, selain masih di bawah ketentuan NPL maksimal 5%, kenaikan kredit bermasalah di bank pemerintah itu masih sejalan dengan kenaikan NPL perbankan nasional yang pada kuartal I mencapai 2,8% (kotor). “Jadi, menurut saya, tak ada yang perlu dicemaskan,” ujar Muliaman D Hadad, Ketua Dewan Komioner OJK. Mudah-mudahan begitu. n masalah. Hanya saja, NPL di bank yang fokus pada pembiayaan UMKM ini tidak terlalu bergejolak. Jika di kuartal I – 2015 angkanya sekitar Rp 9,55 triliun, maka di kuartal I – 2016 naik 30,47% menjadi Rp 12,46 triliun. Untuk menahan laju NPL, seperti halnya BNI, BRI pun menerapkan kebijakan bunga kredit satu digit sejak awal Mei ini (Lihat rubrik Keuangan: Kali Ini Bukan Omong Kosong).

Di antara bank BUMN, mungkin hanya BTN yang mengalami penurunan NPL (lihat tabel). Betul, hingga triwulan I, bank pembiayaan sektor perumahan ini masih mengantongi NPL kotor Rp 5,13 triliun atau 3,59% dari total kredit. Namun bila dibandingkan dengan posisi triwulan I 2015 yang mencapai Rp 5,74 triliun atau 4,78%, telah terjadi penurunan NPL sekitar Rp 627 miliar.

Dengan pencapaian di triwulan I, Maryono, Direk-

Sejak perekonomian dunia dilanda kelesuan (terutama China), banyak nasabah komersial — seperti di sektor pertambangan, kertas, dan baja — yang kesulitan dalam membayar cicilan kreditnya.

Alhasil, NPL di sektor komersial naik 40% lebih menjadi 4,4%.

Kredit Jeblok Mengancam Bank BUMN

Bank

Kredit (Rp triliun) Triwulan I Triwulan I Pertumbuhan 2015 2016

NPL (%) Triwulan I Triwulan I 2015 2016

Pertumbuhan

Mandiri 478,52 513,81 7,37% 1,81% 2,89% 59,67% BRI 472,91 561,11 18,65% 2,02% 2,22% 9,90% BNI 269,51 326,74 21,23% 2,10% 2,80% 33,33% BTN 120,00 143,00 19.17% 4,78% 3,59% (24,90%) Sumber: Riset

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

39

keuangan valas

Menakar Rasa Percaya BI Kendati sinyal kenaikan suku bunga The Fed makin kuat, BI justru berniat melonggarkan kebijakan moneter. Alasannya, sinyal The Fed masih suka on off … on off.

TEKS bastaman foto Erbhayu

P

asar memang selalu merespon berita secara berlebihan. Buktinya, ketika The Fed memberi sinyal akan mengerek suku bunga acuannya Juni depan – seperti yang terungkap dalam risalah pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) bulan April, aksi borong dolar kembali mewabah. Alhasil, nilai tukar rupiah pun langsung babak belur.

Bayangkan, hanya dalam sehari, kurs rupiah melemah 1,38% ke level Rp 13.565 per dolar. Pelemahan ini diduga akan berlanjut pekan ini. Sebab, banyak perusahaan yang memiliki utang valas akan ikut-ikutan berburu dolar. “Peluang rupiah untuk melemah cukup terbuka,” ujar Faisyal, Research anda Analyst PT Monex Investindo Future.

David Sumual, ekonom Bank BCA, juga punya pendapat yang sama. Selain dibayang-bayangi kenaikan suku bunga The Fed, nilai tukar rupiah juga masih akan digoyang oleh data pengangguran di Amerika.

“Kalau terjadi penurunan pengangguran, dolar akan makin prima,” ujarnya. Belum lagi rencana Inggris keluar dari Uni Eropa (Bexit), Juni depan, yang secara tidak langsung ikut memberikan andil negatif.

Anehnya, tatkala The Fed berencana mengerek suku bunganya, BI justru sedang berancang-ancang untuk melakukan pelonggaran moneter. Selain mempertahankan BI rate di level 6,75%, pekan lalu, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia menyimpulkan bahwa masih ada ruang untuk pelonggaran moneter. “Pelonggaran itu bisa dilakukan lebih awal jika stabilitas ekonomi makro terjaga,” ujar Agus Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia.

Nah, sikap optimistis Gubernur BI inilah yang menjadi perhatian para pelaku pasar. Sebab, jika penurunan BI rate dilakukan saat suku bunga The Fed naik, otomatis akan membuat selisih suku bunga makin menyempit. “Ini akan mendorong investor asing meninggalkan Indonesia, dan peluang rupiah melemah semakin terbuka,” ujar seorang analis.

40

Tapi, tentu, bukan tanpa alasan kalau BI hingga saat ini belum terlalu bereaksi terhadap rencana kenaikan suku bunga The Fed. Soalnya, kepastian kenaikan suku bunga The Fed masih akan ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi Amerika di triwulan II, angka pengangguran serta inflasi. Dengan kata lain, The Fed masih akan memperhatikan kondisi pasar sebelum menaikan suku bunganya.

Dan, kalau melihat pertumbuhan ekonomi triwulan I yang hanya 0,5% (terendah selama dua tahun terakhir), rasanya sulit untuk berharap bahwa perekonomian Amerika bakal tumbuh pesat di triwulan II. Apalagi, setelah bank sentral Eropa (BEC) dan Jepang (BoJ), kini bank sentral Australia berencana menerapkan kebijakan suku bunga negatif.

Jadi, memang, sampai saat ini belum ada kepastian soal kenaikan suku bunga The Fed. Paling tidak, si-

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

keuangan valas mengingatkan rencana kenaikan suku bunga The Fed tetap harus dicermati. Soalnya, tahun ini, bank sentral Amerika sudah berjanji akan mengerek suku bunganya sebanyak dua kali. Tapi Agus begitu yakin, kenaikan bunga The Fed hanya akan terjadi satu kali tahun ini. Itu pun akan terjadi di semester II. “Ini terlihat dari sikap ragu-ragu The Fed untuk mengerek suku bunga,” ujar Agus.

Semoga saja perkiraan petinggi BI itu benar adanya. Sebab, nilai tukar rupiah juga akan menjadi faktor penentu bagi pergerakan indeks di bursa saham. Jadi, kini pertanyaannya akan seperti apa tampang rupiah pada pekan-pekan ini? Sebagian analis memperkirakan, rupiah masih akan tertekan. Alasannya, selain faktor The Fed yang akan nge-gas tingkat bunganya, dari dalam negeri nyaris tidak ada sentimen positif yang bisa membuat rupiah tegak.

Di pekan-pekan ini tampaknya aksi borong dolar tak bisa dihindarkan lagi lantaran banyak perusahaan yang membutuhkannya untuk mengimpor kebutuhan Idul Fitri. Tidak cukup sampai di situ, pembelian dolar besar-besaran juga akan dilakukan Pertamina yang ingin mengamankan stok BBM dalam menyambut lebaran. Maklum, seperti biasa, beberapa hari menjelang dan setelah hari akbar umat Islam itu, kebutuhan bahan bakar selalu meningkat.

Kebutuhan itulah yang mendorong Pertamina melakukan impor bahan bakar lebih banyak dari hari-hari biasanya. Makanya, tak mengherankan jika tumpukan dolar yang diborong BUMN energi ini pun semakin tebal. Padahal, kalau tak ada kebutuhan ekstra, harga minya mestinya menjadi pendorong bagi penguatan rupiah. Sebab, kenaikan harga minyak di pasar dunia (mendekati US$ 50 per barel) diyakini akan mengerek harga komoditi tambang.

Melihat kondisi yang tidak menguntungkan tadi, Faisyal memprediksi nilai tukar rupiah pekan ini akan bergerak pada rentang Rp 13.450 – Rp 13.600 per dolar. Ramalan serupa juga dikemukakan David Sumual.

Menurutnya, kurs kali ini tidak akan jauh berbeda dengan yang terjadi pekan lalu. David menduga, rupiah akan berada di Rp 13.300 – Rp 13.600. n tuasi ini akan berlangsung hingga pertemuan FOMC berikutnya, 14 – 15 Juni. Walau pun dalam pertemuan itu diputuskan suku bunga The Fed naik, diperkirakan dampaknya tidak akan terlalu besar. Selain sudah diantisipasi, kenaikannya pun diperkirakan hanya 25 basis poin, menjadi 0,5% - 0,75%.

MENYAMBUT IDUL FITRI Amerika sendiri sebenarnya tidak menginginkan mata uangnya terlalu kuat. Sebab, dengan dolar yang terlalu kuat, defisit neraca perdagangan akan semakin membengkak. Fakta lainnya, Amerika masih ngotot meminta China merevaluasi mata uangnya. Bahkan, negara superpower itu mengancam akan mengenakan bea masuk tinggi terhadap produk China yang masuk ke pasar Amerika.

Kendati sudah diperhitungkan, seorang analis

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

Sebagian analis memperkirakan, rupiah masih akan tertekan.

Alasannya, selain faktor The Fed yang akan ngegas tingkat bunganya, dari dalam negeri nyaris tidak ada sentimen positif yang bisa membuat rupiah tegak.

41

Pasar Modal IHSG

Indeks Masih Belu Kemungkinan guncangan masih terbuka lebar. Investor disarankan untuk tetap waspada.

S

TEKS Nikita Jagad foto riset

eperti roller coaster, pergerakan indeks harga saham gabungan pekan kemarin, sangat memacu adrenalin. Ia naik turun dengan cepatnya membuat jantung semain deg-degan. Sempat menyentuh level 4.600, akhirnya indeks kembali mendarat di 4.700. Tepatnya, 4.711,88 (20/5). Kendati demikian, tetap saja, IHSG mengalami penurunan. Jika dibanding dengan angka yang tercetak sepekan sebelumnya (4.761), berarti selama sepekan indeks melemah sebesar 50 poin atau sekitar 1%.

Untunglah, di saat-saat terakhir—karena dipicu oleh penguatan bursa Asia— investor asing melakukan pembelian. Terpantau pada sore hari dana asing yang masuk bursa mencapai Rp 114,73 miliar.

Sebagian analis memperkirakan IHSG selanjutnya berpotensi menguat terbatas dengan potensi penguatan bursa global. Juga diharapkan adanya dukungan optimisme ekonomi Indonesia untuk mengangkat indeks. IHSG diperkirakan akan bergerak dalam kisaran support 4678-4646, dan kisaran resistance 4743-4779.

Namun, lain analis lain pula pandangannya. Menurut Lana Soelistianingsih, Ekonom PT Samuel Asset

Management, penguatan IHSG pada penutupan perdagangan disebabkan pasar yang sudah melihat harga sudah terlalu murah, sehingga investor beranggapan ini merupakan momentum untuk membeli. “Selama ini analis memprediksi batas atas IHSG bisa sampai 5.000 tahun ini. Jadi ketika di bawah 4.700, itu sudah terlalu murah, waktunya beli,� katanya.

Memang, sejak awal pekan, indeks terus tertekan secara signifikan. Dan sentimen yang di keluar-

42

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

PASAR MODAL IHSG

lum Aman

Di samping itu, tekanan terhadap bursa Asia masih cukup besar dan ini terkait erat dengan pergerakan indeks di bursa Jakarta. Oleh sebab itu, mereka memprediksi di awal pekan indeks akan bergerak di kisaran 4.693 - 4.734.

BI mesti mengguyur pasar Sentimen negatif juga menerpa nilai tukar rupiah.

Kurs, padda Jumat (20/5) ditutup melemah 43 poin atau 0,32% ke Rp 13.608 per dolar AS. Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan pelemahan rupiah terhadap dolar AS yang terus terjadi juga masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal. Salah satunya, hasil notulensi FOMC Minutes yang mengindikasikan kemungkinan kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS pada Juni 2016.

Josua belum bisa memperkirakan sejauh mana pelemahan nilai tukar rupiah terjadi. Dia menilai, penguatan rupiah bisa terjadi bila rilis data PDB Amerika Serikat yang rilis pekan depan tidak begitu baik.

Tapi jika rilis tersebut bagus, itu memperkuat kemungkinan the Fed bakal menaikan suku bunganya, maka pelemahan rupiah akan terus terjadi. “Saya pikir harus dilihat perkembangan data AS minggu depan. Kalau memang tidak begitu baik, maka ada ruang penguatan, tetapi kalau bagus, membuka ruang pelemahan yang lebih besar,� katanya.

Penguatan mata uang hijau juga bakal terdorong oleh data Eropa yang akan keluar pekan ini. Bila data yang keluar buruk, itu akan membuat dolar AS semakin kuat dan rupiah makin melemah.

Hanya saja, tentu Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, tak akan tinggal diam. Diduga BI akan menebar dolar ke pasar saat kurs mendekati Rp 14.000.

Dan itu sangat mungkin terjadi. Apalagi, saat ini, cadangan devisa yang ada di bank sentral lumayan tebal, US$ 107,7 miliar.

Sebab jika pelemahan rupiah dibiarkan begitu saja, akan menjadi penghalang potensial bagi indeks harga saham gabungan yang sedang berbalik arah menguat.

Ya, seperti yang terjadi pekan lalu. n

IHSG

kan The Fed pada FOMC minutes kembali menekan IHSG di akhir pekan. Akibatnya, seperti sudah kita saksikan, investor asing membukukan total net sell sebesar Rp 403 miliar dalam seminggu.

Untuk pekan ini. analis memprediksi risiko pelemahan indeks masih cukup signifikan. Hal ini terutama didukung dari beberapa data eksternal, seperti balance of trade Jepang dan BOJ monthly report yang diprediksi belum menunjukkan perbaikan.

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

43

Pasar Modal Saham LSIP

Awas, Supply Pulih Lebih Cepat Harga CPO diprediksi akan cepat melemah kembali. Tapi saham LSIP masih direkomendasikan beli.

TEKS Nikita Jagat foto Dok. review

S

enyum itu perlahan-lahan memudar dari wajah pengusaha kelapa sawit. Itu karena ada prediksi yang menyatakan harga minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) dapat memperpanjang penurunan dari level tertinggi dua tahun. Hal tersebut disebabkan oleh pulihnya produksi global yang lebih cepat dari perkiraan.

Bloomberg, Kamis (19/5) pukul 17.00 WIB, mewartakan harga CPO kontrak pengiriman Agustus 2016 di Malaysia Derivative Exchange tergerus 1,6% ke level RM 2.519 per metrik ton.

Menurut, Dorab Mistry, Direktur Godrej International Ltd harga bisa meluncur kembali ke RM 2.500 per metrik ton dengan pemulihan output cukup kuat di bulan Juli mendatang. Sehingga membuat pasokan terus meningkat. Mistry memperkirakan pergerakan harga CPO akan berada di kisaran RM 2.600 - RM 2.800 per metrik ton dari saat ini hingga bulan Juli.

Harga menanjak hingga RM 2.793 per metrik ton pada bulan Maret lalu, karena ditopang oleh adanya badai El Nino yang mengganggu produksi kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia sebagai produsen terbesar.

Akibatnya, dunia menjadi kekurangan pasokan sekitar 3 juta ton.

Tapi, ya itu tadi, pemulihan supply diprediksi akan berlangsung lebih cepat. Sementara, harga minyak dunia masih belum meningkat secara signifikan.

Ramalan akan pemulihan yang berlangsung cepat itu, memang, belum terbukti. Makanya, sekarang harga masih naik-turun sesuai dengan isu yang bertiup. Namun, sayangnya, kenaikan yang terjadi terlihat belum memengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan sawit.

Tengok saja laporan keuangan PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP). Pada kuartal I tahun ini, penjualan LSIP turun 9,5%, dari Rp 888,5 miliar menjadi Rp 804 miliar.

Sementara laba bersihnya merosot 67%, menjadi Rp

44

50,4 miliar. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, laba bersih LSIP tercatat Rp 153,03 miliar, dengan margin laba bersih sebesar 6,3%. Penurunan itu disebabkan penurunan harga jual rerata produk sawit dan karet.

MASIH AKAN TERTEKAN Sharlita Malik analis dari Samuel Sekuritas, mengatakan, kinerja kuartal I-2016 LSIP masih di bawah ekspektasi. “Laba menurun akibat melorotnya harga rata-rata CPO LSIP yang hanya sekitar Rp 6.500 per kg,� katanya.

Penurunan kinerja juga akibat kenaikan biaya produksi, yang menyeret margin laba bersih perseroan. Volume penjualan masih sesuai estimasi.

Kinerja LSIP masih akan positif, terutama didukung dengan kenaikan harga CPO di tahun 2016.

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

Pasar Modal Saham LSIP

Sharlita memperkirakan, harga CPO sekitar RM 2.650 per ton di tahun ini. Optimisme pada pertumbuhan LSIP pun masih ada. “Fundamental perusahaan juga masih kuat dengan zero debt level,� kata Sharlyta. Sementara analis lain memprediksi harga merosot akan RM 2.400 per ton di tahun 2016.

Betul, ada program biodesel B-20 yang sudah diimplementasikan di Indonesia akan memperbanyak konsumsi CPO. Tapi terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa program ini sukses. Saat harga CPO yang terbilang rendah, perlu banyak subsidi untuk mendorong produksi biodiesel pada tingkat maksimum.

Dengan asumsi produksi CPO yang flat, seorang analis merekomendasi jual LSIP dengan target harga Rp 1.600. Sedangkan Sharlita merekomendasikan beli saham LSIP dengan target harga Rp 1.900.

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

Optimisme ini muncul setelah melihat adanya kenaikan harga CPO. Tren harga CPO diasumsikan akan bergerak positif di kuartal II-2016. Diproyeksikan harga rata-rata CPO tahun ini dapat melampaui harga pada tahun lalu, yaitu berada di level US$ 660/ton.

Apalagi LSIP merupakan perusahaan dengan zero debt level yang mampu membiayai kebutuhan dengan internal cash. Ditambah lagi karena berada di bawah payung Salim Group, sebagian besar penjualan perusahaan (sekitar 65%) tertuju untuk Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP). Dengan kata lain, LSIP tak terlalu tergantung pada gejolak pasar.

Itu sebabnya, tahun ini, perusahaan diperkirakan akan tetap membukukan kenaikan pendapatan. Diperkirakan revenue perseroan naik dari Rp 4,19 triliun menjadi Rp 4,58 triliun. n

45

Pasar Modal Saham TLKM

Halo, TLKM Semakin Kinclong Saham Telkom terus menanjak seiring naiknya laba bersih yang diraih. Bagaimana ke depan?

TEKS Nikita Jagad foto Erbhayu

P

ersaingan yang terjadi di bisnis operator telekomunikasi, tampaknya akan berlangsung semain ketat. Namun, untuk sementara ini, yang menjadi leader masih tetap PT Telekomunikasi Indonesia Tbk alias Telkom. Terbukti, ia menjadi operator yang paling kemilau kinerjanya sepanjang triwulan pertama 2016.

Setidaknya ini terlihat dari laporan keuangan milik Telkom, Indosat, dan XL Axiata yang dikeluarkan untuk tiga bulan pertama 2016.

Telkom berhasil membukukan laba sebesar Rp 4,59 triliun sepanjang tiga bulan pertama 2016 atau naik 20,2% dibandingkan periode sama 2015 sebesar Rp 3,81 triliun. Penopang kinerja yang kinclong sepanjang kuartal pertama 2016 adalah pendapatan sebesar Rp 27,54 triliun atau naik 16,6% dibandingkan periode sama 2015 sebesar Rp 23,6 triliun.

Indosat menguntit Telkom. Anak usaha Ooredoo itu sepanjang tiga bulan pertama 2016 meraih keuntungan sebesar Rp 217,2 miliar berbanding terbalik dengan posisi sama tahun 2015 yang masih merugi Rp 455,6 miliar. Pemicu keuntungan di awal tahun 2016 adalah laba kurs sebesar Rp 330,1 miliar berbanding terbalik dengan posisi sama 2015 yang mengalami rugi kurs Rp 717,6 miliar.

Sedangkan posisi buncit ditempati XL Axiata yang membukukan laba Rp 169 miliar sepanjang tiga bulan pertama. 2016 berbanding terbalik dengan kerugian Rp 758 miliar di periode sama 2015. Di pos pendapatan, XL mencatat sebesar Rp 5,6 triliun di kuartal pertama 2016 atau tumbuh 2% dibandingkan periode sama 2015.

Jadi, sekali lagi, memang Telkom yang paling kinclong.

Sejumlah analis melihat, prospek bisnis Telkom tahun ini masih cerah. Layanan data dan internet

46

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

Pasar Modal Saham TLKM diperkirakan masih akan menjadi penyokong utama pertumbuhan emiten telekomunikasi ini.

Pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika tahun lalu tumbuh 37,5%, menjadi Rp 32,6 triliun ketimbang 2014. Sedangkan pendapatan telepon hanya naik 5,5% menjadi Rp 45,1 triliun, pendapatan SMS naik 7,% menjadi Rp 15,1 triliun, pendapatan interkoneksi menurun 8,7%, menjadi Rp 4,2 triliun dan pendapatan jaringan turun 4% menjadi Rp 1,23 triliun.

Seorang analis memperkirakan pendapatan data dan internet akan menjadi tulang punggung perseroan. Pengguna smartphone akan semakin meningkat karena produsen alat telekomunikasi akan memproduksi produk dengan harga murah. Seperti Samsung yang berencana merilis entry-level ponsel pintar generasi 4G. Sementara TLKM melalui anak usahanya, Telkomsel, terus menyebar jaringan 4G dengan memperluas BTS. Operator ini memiliki 103.289 BTS, meningkat 21% dengan BTS 3G/4G mencapai 54.895 unit.

BAKAL NAIK SIGNIFIKAN Pelanggan dan pengguna data Telkom pun akan semakin bertambah dengan layanan internet lebih baik. Menurut Telkomsel, lima bulan terakhir, pelanggan yang menukar kartu ke 4G naik sekitar 50%.

Memang, bisnis data dan internet akan menjadi penopang pertumbuhan Telkom. Maraknya ponsel pintar low cost memperbesar peluang perusahaan menuai pendapatan dari layanan data.

Aryanto Kurniawan, analis Mandiri Sekuritas, dalam riset 4 Maret 2016 juga melihat kekuatan pertumbuhan TLKM tahun ini ada pada layanan data.

Perkiraan Aryanto, trafik data tumbuh 30% hingga tahun 2018 didorong penetrasi smartphone yang tinggi.

Tahun lalu saja, pelanggan smartphone Telkomsel tumbuh 53% menjadi 61,7 juta. Selain didukung pertumbuhan permintaan layanan data, prospek bisnis TLKM ke depan juga ditopang lini bisnis TV berbayar.

Diperkirakan pendapatan Telkom tahun ini sejalan dengan pertumbuhan pasar, 9% menjadi Rp 112,11 triliun. Dan target laba bersih tumbuh 9% menjadi Rp 16,9 triliun.

Itu sebabnya, para analis merekomendasikan beli untuk saham Telkom dengan target harga Rp 3.800 – Rp 3.900.

Sementara blog Anggun Trader memasang target Rp 4.140. Dibanding harga yang terbentuk sekarang (Rp 3.50), berarti masih ada ruang sebesar 13% untuk menguat.

Lantas bagaimana dengan nasib saham para pesaingnya? Efek Indosat alias ISAT hanya direkomendasikan hold oleh Samuel Sekuritas dengan target Rp 6.600. Sedangkan XL Axiata atau EXCL ditargetkan akan mencapai harga Rp 4.300.

Selamat memilih. n

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

47

Pasar Modal Saham BMRI

Ada Potensi untuk Naik Pergerakan saham Bank Mandiri selalu sulit ditebak. Tapi, sekarang harganya sudah kelewat rendah.

M

TEKS Nikita Jagad foto Dok. Review

enghadapi saham Bank Mandiri, investor harus ekstra hati-hati. Kendati ada rekomendasi positif dari para analis, jangan langsung main tabrak. Soalnya, efek yang satu ini susah dipegang buntutnya, walaupun dikenal sebagai barang yang likuid dan emitennya dikelola oleh profesional. Lihat saja buktinya. Pada akhir Maret lalu, sejumlah analis merekomendasikan beli untuk saham yang satu ini. Mereka menargetkan harganya akan mencapai Rp 12 ribu per saham.Tapi apa yang terjadi? Bukannya menguat, harga BMRI malah melemah dari Rp 10.250 (22/3) menjadi di bawah Rp 9.000 (20/5).

Padahal, prediksi itu dilatarbelakangi oleh faktafakta positif. Misalnya, acara pembagian dividen yang dilakukan April lalu. Namun, pembagian keuntungan itu tak mampu mengangkat harga sahamnya sampai Rp 10.500.

Kini, manajemen menargetkan pertumbuhan kredit di kisaran 12%-13%, atau lebih tinggi dari tahun lalu 11%. Kinerja emiten perbankan memang berpeluang tumbuh lebih besar ketimbang tahun lalu didukung penurunan tingkat bunga dan penguatan rupiah atas dolar Amerika Serikat.

Otoritas Jasa Keuangan memperkirakan pertumbuhan kredit bank mencapai 13,98% pada tahun 2016 dan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sekitar 12,66%.

Pertumbuhan kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) BMRI, tahun ini, pun diduga akan membaik.

Pada kuartal I-2016, total kredit yang disalurkan Mandiri mencapai Rp 574,7 triliun. Dari total tersebut sebanyak 85,7 persen di antaranya diklaim merupakan kredit produktif. “Peningkatan kredit produktif tersebut termasuk pembiayaan ke sektor infrastruktur serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),� kata Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama Bank Mandiri.

Hingga Maret 2016, Kredit UMKM Bank Mandiri mencapai Rp 74,6 triliun, atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 72,4 triliun. Untuk kredit mikro juga mengalami pertumbuhan hingga 59,1%, dari Rp 8,9 triliun di kuartal I-2015 menjadi Rp 14,2 triliun di kuartal I-2016.

Selain itu, seiring realisasi proyek-proyek infrastruktur oleh pemerintah, Bank Mandiri telah menyalurkan kredit ke sektor infrastruktur sebesar Rp 46,42 triliun. Jumlah tersebut tercatat lebih tinggi dari pe-

48

riode yang sama tahun lalu, yakni Rp 45 triliun.

Adapun penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Maret 2016 mencapai Rp 3,7 triliun, atau 28% dari target penyaluran KUR tahun 2016 sebesar Rp13 triliun. Sedangkan sepanjang tahun lalu KUR Bank Mandiri mencapai Rp 3,5 triliun dan dikucurkan kepada 70.318 debitur. “Pencapaian ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam mengakselerasi perekonomian nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,� katanya.

MASIH ADA PELUANG Andy Ferdinand, analis Samuel Sekuritas, sepakat kredit BMRI akan meningkat. Ia percaya, dalam jangka panjang, suku bunga yang rendah bisa diimbangi dengan volume kredit yang lebih tinggi.

Namun, melihat kinerja yang terbit untuk semester I, Andy terpaksa men-down grade saham ini dari

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

Pasar Modal Saham BMRI buy menjadi hold dengan target Rp 9.700. Ini karena kualitas kredit yang buruk dan kecenderungan NIM yang menurun, seriring dengan anjuran OJK. Lebih dari itu, laba bersih yang dicapai pun lebih buruk dari ekspektasi. Hingga 31 Maret 2016 atau kuartal I-2016 Bank Mandiri melaporkan penurunan laba bersih sebesar 25,68% menjadi Rp 3,82 triliun atau Rp 163,58 per saham. Itu jika dibandingkan dengan laba bersih periode yang sama tahun 2015 yaitu sebesar Rp 5,14. Perolehan itu juga meleset 18% dari prediksi analis.

Pendapatan bunga bersih sebenarnya meningkat 20,1% yoy. Hal ini ditopang oleh kenaikan pengucuran kredit sebesar 7,9% dan kenaikan NIM 87bps seiring penurunan biaya dana akibat peningkatan CASA ratio dan penurunan suku bunga deposito berjangka. Manajemen menyatakan pertumbuhan kredit memang agak ditekan karena manajemen fokus pada kualitas kredit.

Biaya provisi meningkat seiring kenaikan NPL. Peningkatan NPL yang siknifikan (dari 1,8% menjadi 2,9%) pun terjadi. Terutama di segmen komersial, mikro, dan kecil serta antisipasi terhadap pemburukan kualitas kredit ke depannya membuat manaje-

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016

men menaikkan biaya provisi sekitar Rp 3 triliun.

Manajemen membentuk unit khusus untuk mengurus kualitas aset dengan target NPL gross tahun ini pada kisaran 2,5-3%. Restrukturisasi kredit terus dijalankan dengan total kredit yang direstruktur per kuartal I - 2016 sebesar Rp 28,3 triliun. Dan kemungkinan ada sekitar Rp 15 triliun lagi akan direstruktur di kuartal II-2016, termasuk kredit kepada PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) sekitar Rp 7 triliun. Penurunan suku bunga kredit diperkirakan akan mempermudah langkah restrukturisasi ini.

Suku bunga kredit dan NIM di industri cenderung turun. “Kami menilai penurunan NIM bisa berdampak negatif pada profitabilitas dalam jangka pendek.

Namun, dalam jangka panjang, suku bunga kredit yang lebih kecil dapat diimbangi oleh volume kredit yang lebih besar,� kata Andy dalam risetnya.

Nah, dengan fakta-fakta itulah Andy merekomendasikan BMRI hold dengan target price diturunkan (Rp 9.700). Sementara Anggun Trader, karena menganggap saham ini bearish dengan potensi naik, merekomendasikan beli dengan target Rp 9.675. Tapi segera dibuang jika harga saham ini menyentuh Rp 8.600. n

49

inforeview

Telkom Dukung Tour de Flores

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Rudiantara mencoba layanan e-ticketing di Keraton Kasepuhan Cirebon sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Kota Cirebon Jawa Barat.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui salah satu divisinya, yakni Divisi Enteprise Service yang khusus mengelola enterprise customer, semakin menguatkan komitmennya mendukung kemajuan bangsa.

Dukungan tersebut antara lain diwujudkan melalui digitalisasi ekosistem bisnis sektor pariwisata.

Direktur Enterperise & Bu-

Rebranding Patra Jasa Rp 1,150 Triliun PT Patra Jasa pada awal Agustus mendatang akan melakukan kick off rebranding atau pengenalan kembali brand mereka.

Anak usaha Pertamina ini, menyiapkan dana yang diperkirakan mencapai Rp 1,150 triliun yang akan dikeluarkan secara bertahap dalam tiga tahun untuk rebranding.

Menurut Presiden Direktur Patra Jasa Muhamad Haryo Yunianto, hal ini dilakukan agar dapat bersaing dengan industri hospitality dan property yang semakin tinggi. “Kami bergerak cepat dengan melakukan perubahan, mengikuti kebutuhan bisnis saat ini,” katanya, pekan lalu, di Jakarta.

Tahun lalu, Patra Jasa sudah menggelontorkan dana senilai Rp 150 miliar. Sementara tahun ini, dana yang sudah dialokasikan mencapai Rp 400 miliar dan tahun depan dana yang disiapkan senilai Rp 600 miliar.

Pertamina sebagai induk usaha, sangat mendukung peningka-

50

Menteri Koordinator Maritim & Sumber Daya Rizal Ramli bersama jajaran Forpimda Flores Timur dan Telkom melepas peserta Tour de Flores 2016 di Larantuka Nusa Tenggara Timur hari ini, Kamis (19/06).

sia yang dicetuskan Presiden Joko Widodo.

Tour de Flores diikuti 230-an pebalap dari 21 negara. Ajang ini menjadi lomba paling menantang seperti Tour de Singkarak dan Tour Banyuwangi. Lintasan lomba sepanjang 743 km dimulai dengan start dari Kota Larantuka, Flores Timur pada 19 Mei dan finish di Labuan Bajo pada 26 Mei 2016. n siness Services Telkom Muhammad Awaluddin mengatakan, selama 16 tahun kehadiran Telkom Solution —sebagai layanan solusi total Information and Communication Technology (ICT) melalui Divisi Enterprise Service, Telkom telah hadir membangun negeri di sektor pariwisata.

“Saat ini sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi pilar pembangunan ekonomi bangsa yang dapat menyumbang 8% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Telkom akan berusaha memberikan kontribusi melalui dukungan ICT untuk mewujudkan hal tersebut,” ujar Awaluddin.

Dikatakan Awaluddin, salah satu kelemahan sektor pariwisata Indonesia adalah Infrastruktur Information & Communication Technology (ICT) yang masih rendah. “Oleh karena itu, sumbangsih Telkom Solution diharapkan dapat meningkatkan daya saing sektor pariwisata Indonesia di level global,” tambahnya. n tan bisnis Patra Jasa. Hal itu dibuktikan dengan menyokong pendanaan program rebranding yang komposisinya mencapai 50%.

Selain itu, Patra Jasa juga mendapatkan pinjaman dari sejumlah bank untuk pendanaan. n

FOTO Riset

Digitalisasi Ekosistem Bisnis Pariwisata

FOTO Istimewa

P

T Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menyiapkan akses wifi internet dengan total kapasitas bandwidth mencapai 1,2 Gbps untuk menyukseskan penyelenggaraan Tour Sepeda Lintas Pulau Flores atau Tour de Flores.

Selain itu, Telkom juga meluncurkan layanan IndiHome di Larantuka, Wifi.Id Corner yang berlokasi di halaman kantor Telkom Larantuka dan Akses mobile broadband kualitas 4G LTE pertama di Larantuka.

Direktur Enterprise & Business Services Telkom Mohammad Awaluddin mengatakan, pada event bertaraf internasional ini Telkom menyediakan fasilitas akses internet wifi di 6 kota yang dilintasi Tour de Flores, yakni di Kota Larantuka, Maumere, Ende, Ruteng, Bajawa dan Labuan Bajo.

Sepanjang rute Tour de Flores yang berlangsung pada 19 s.d 26 Mei 2016, Telkom juga menghadirkan tidak kurang 23 access point wifi.id. Fasilitas ini disediakan untuk memudahkan panitia, atlet, wartawan dan masyarakat mengakses internet kecepatan tinggi.

Awaluddin mengatakan, dukungan fasilitas telekomunikasi tersebut juga dimaksudkan sebagai penguatan Poros Maritim Indone-

reviewweekly 38 Tahun V | 23-29 Mei 2016